LAPORAN AKHIR PEMBANGUNAN PELABUHAN DARATAN (DRY PORT) DI ENTIKONG KALIMANTAN BARAT Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika P3K2 ASPASAF Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ii
KATA PENGANTAR Tim Peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim penelitian laporan Penelitian yang berjudul: Rencana Pembangunan Dry Port di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Dalam proses penyelesaian laporan ini tim peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Pada kesempatan ini juga, tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 1. Dr. Siswo sebagai Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2. Dr. Arifi Saiman sebagai Kepala P3K2 Aspasaf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 3. Pihak-pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang turut memberikan partisipasi dalam penelitian ini. 4. Fakultas FISIP Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan kepada tim peneliti dalam proses penyusunan laporan Penelitian ini. Tim peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati tim peneliti menghargai setiap kritikan dan saran-saran yang diberikan oleh pembaca demi lebih kesempurnaan hasil penelitian ini. Tim peneliti mengharapkan semoga Allah SWT, dapat membalas budi baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan semua. Pontianak,November 2017 Tim peneliti Dr. Elyta, M.Si Prof. AB. Tangdililing Drs. Sukamto Dr. Herlan Drs. Donatianus BSEP, M.Hum iii
EXECUTIVE SUMMARY PEMBANGUNAN PELABUHAN DARATAN (DRY PORT) DI ENTIKONG KALIMANTAN BARAT Pada tahun 2016 telah terjadi perkembangan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Berdasarkan survei tim peneliti telah terjadi permasalahan di PLBN Entikong yaitu: (1).Saat ini disinyalir kerawanan barang impor ilegal yang tidak terkontrol; (2).Disinyalir barang produksi dalam negeri juga rawan diselundupkan ke Malaysia. Menurut Kepala Bea Cukai Entikong, Kalimantan Barat termasuk daerah rawan. Misalnya kasus penyelundupan seperti bauksit dari Indonesia ke Malaysia; (3).Pada tahun 2013 nilai impor yang melalui PLBN Entikong sebesar US$ 216,95 juta, sedangkan nilai ekspornya hanya US$ 12,94 juta (laporan KBRI Kuala Lumpur 2014). Akhirnya pada bulan Mei 2014 kegiatan ekspor-impor yang melalui PPLB Entikong dihentikan. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Dry Port internasional di Entikong. Selama ini Negara Indonesia belum memiliki Dry Port di daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri, seperti Malaysia. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menawarkan agar membuat pelabuhan di pintu-pintu resmi, sehingga, barang yang masuk dalam negeri tidak didominasi oleh barang ilegal. Oleh karena itu rencana Pemerintah untuk membangun Dry Port di Entikong perlu segera direliasasi, agar dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dan menjadi pilar yang kokoh bagi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Rencana ini perlu didukung penelitian tentang desain kebijakan pengelolaan Dry Port. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, tim peneliti membuat rumusan permasalahan yaitu tentangdesain kebijakan pengelolaan Dry Port. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan kebijakan pengelolaan Dry Port secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1)Menganalisa pembangunan Dry Port berdasarkan pengalaman di Cikarang dan Bandung; (2)Menganalisa potensi dalam merealisasikan Dry Port di Entikong; (3)Menganalisa peluang sinergi dan kerjasama Indonesia dan Malaysia pembangunan Dry Port di Entikong. Pendekatan penelitian menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode RRA merupakan kegiatan sistematik dan terstruktur, yang dilakukan oleh peneliti atau tenaga ahli dari berbagai disiplin, dengan tujuan mengumpulkan informasi dan data secara cepat dan efisien tentang fenomena Dry Port internasional Entikong. Selain itu tim peneliti akan menggunakan metode PRA. Secara harfiah, metode PRA dapat diartikan sebagai pengkajian Dry Port internasional Entikong melalui metode partisipatif. iv
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petimbangan dalam membangun Dry Port bukan hanya sekedar fisik berdirinya Dry Port tetapi juga pada aspek non fisik. Apabila Dry Port yang telah dibangun tidak berfungsi, maka keberadaan Dry Port tersebut tidak akan memberikan kontribusi. Sehingga pihak-pihak pengelola operasional Dry Port memilik peran dalam suatu struktur kepengurusan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang mampu berkompetensi dalam proses operasional Dry Port. Misalnya pembangunan Dry Port di pulau Jawa bertujuan agar melegalkan stratus barang menjadi legal secara langsung tanpa harus melalui kota Jakarta. Pintu bea cukai di pelabuhan untuk skala expor import dengan penerapan sistem budget penopang agar dapat berjalan efektif dengan adanya kawasan industri hingga mencapai level internasional. Pelabuhan laut Pontianak belum bertaraf internasional sedangkan pelabuhan darat direncanakan bertaraf internasional sehingga perlu dilakukan protektor di pelabuhan Malaysia untuk melakukan kerjasama pelabuhan Indonesia dengan pelabuhan Malaysia untuk mencari kebenarannya lebih baik dan fleksibel untuk mendapatkan solusi terbaik sebagai pendukung Dry Port untuk menghindari kegagalan fungsi proyek tersebut. Infrastruktur pembangunan yang dilakukan Presiden Indonesia Joko Widodo telah banyak yang terwujud dengan desain yang cukup sistematis untuk membangun infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Wilayah Entikong belum memiliki Dry Port sehingga membawa ekspor barang-barang harus ke Jakarta lagi, namun dengan dibangunnya Dry Port sehingga barang-barang malaysia dapat masuk secara otomatis. Entikong memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus diberdayakan. Pada dasarnya wilayah perbatasan Entikong memiliki potensi perekonomian, lokasi strategis dan dukungan akses formal dapat merangsang wilayah perbatasan untuk berkembang seperti beberapa kawasan perbatasan lain yang dicontohkan diatas. Berkembangnya sebuah kawasan perbatasan ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rill kesejahteraan masyarakat setempat harus sama-sama menguntungkan Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Wilayah perbatasan Entikong memiliki berbagai potensi ekonomi, khususnya Sumber Daya Alam. Keberhasilan mengolah Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan menjadi harapan masyarakat di provinsi Kalimantan Barat khusunya masyarakat di sekitar Kabupaten Sanggau. Wilayah Entikong berbatasan langsung dengan Tebedu, Negara bagian Serawak Malaysia yang memiliki luas 506,89 km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 14.558 jiwa, dan kepadatan penduduk bruto sebesar 28,72 jiwa/km2. Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Entikong berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau. Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan Negara 14,5 km, jalan kabupaten 41,7 km, jalan desa 83,37 km. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Entikong adalah 9,51% per tahun.Menurut BPS Kabupaten Sanggau (2010: 61) penduduk kecamatan Entikong memiliki penduduk sebanyak 13,514 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 6.758 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 6.756 jiwa. Sementara itu berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat penduduk yang berusia muda khususnya perempuan yang berusia antara 15-19 tahun, umumnya mereka jarang terllihat di desa, karena kebanyakan dari mereka berangkat keluar negeri sebagai TKW. v
Volume kegiatan lalu lintas orang keluar masuk dari dan keluar wilayah Indonesia melalui TPI Entikong cukup tinggi. Berbagai kepentingan orang menghiasi kegiatan lalu lintas di pos perbatasan Indonesia dan Malaysia. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat Malaysia banyak dijumpai di daerah ini, selain itu juga kunjungan keluarga juga menghiasi aktivitas di pos perbatasan ini disamping kepentingan-kepentingan yang lain. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perbatasan tersebut dimana setidak-tidaknya dua kali dalam sehari mereka bepergian ke luar negeri. vi
DAFTAR ISI Halaman COVER ... i HALAMAN AKHIR LAPORAN AKHIR ... ii KATA PENGANTAR... iii EXECUTIVE SUMMARY... iv DAFTAR ISI... vii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah ... 1 1.1.1 Situasi di Perbatasan ... 1 1.2 Tujuan Penelitian ... 5 1.3 Tinjauan Pustaka ... 5 1.3.1 Dry Port ... 5 1.4 Mode Penelitian ... 7 BAB II SOLUSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DRY PORT: LESSON LEARN CIKARANG DRY PORT DAN GEDEBAGE DRY PORT BAB III FEASIBILITY PEMBANGUNAN DRY PORT BAGI PEMBANGUNAN PENINGKATAN EKONOMI PERBATASAN 3.1 Kondisi Umum Kecamatan Entikong ... 19 3.2 Kondisi Sosio-Ekonomi di Kecamatan Entikong... 25 3.3 Sumber Daya Manusia di Kecamatan Entikong ... 31 BAB IV PELUANG SINERGI DAN KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PEMBANGUNAN DRY PORT DI ENTIKONG 4.1 Peluang Sinergi Perdagangan Lintas Batas Indonesia dan Malaysia ... 38 4.2 Pola Perdagangan Lintas Batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Indonesia dengan Tebedu Malaysia... 54 4.3 Tingkat/Volume Perdagaangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong ... 56 4.4 Progress Rencana Pembangunan Dry Port... 65 BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 5.1 Simpulan ... 72 5.2 Rekomendasi Kebijakan... 73 DAFTAR PUSTAKA ... 75 vii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Realisasi Ekspor Indonesia Ke Negara Tujuan Periode 2010-2016 ... 4 Tabel 3.1 Batas-Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Entikong Menurut Arah Mata Angin ... 20 Tabel 3.2. Pintu Keluar Masuk Perbatasan dan Batas Akses Terjauh ke Wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak - Malaysia... 21 Tabel 3.3. Distribusi Desa/ Dusun Kecamatan Entikong Berbatasan dengan Sarawak, Malaysia ... 23 Tabel 3.4. Jumlah Desa Tertinggal, Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Miskin/Kurang Mampu Di Kecamatan Entikong , Kabupaten Sanggau Tahun 2009 ... 24 Tabel 3.5. Jarak Dari Desa Di Kota Entikong Ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ... 24 Tabel 3.6. Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Menurut Komoditi Di Kecamatan Entikong Tahun 2015 ... 27 Tabel 3.7. Potensi Pengembangan Perkebunan di Entikong ... 30 Tabel 3.8. Potensi Pengembangan Tanaman Pangan di Entikong ... 31 Tabel 3.9. Penduduk Kecamatan Entikong Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2015... 33 Tabel 3.10 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk tahun 2015 ... 34 Tabel 3.11. Sarana Transportasi Perjalanan Desa/Kelurahan Di Kec. Entikong ... 35 Tabel 3.12. Nama-Nama Kepala Desa/Lurah Di Kecamatan Entikong Yang Sedang Menjabat Menurut Status Tahun 2015 ... 35 Tabel 3.13. Sarana Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau ... 37 Tabel 4.1 Ekspor Entikong Menurut Pelabuhan dan Komoditi ... 41 Tabel 4.2. Neraca Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Sanggau Tahun 2015... 43 Tabel 4.3. Impor Entikong Menurut Pelabuhan dan Komoditi ... 44 Tabel 4.4. Lima Komoditas Utama Ekspor Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Sanggau ... 44 Tabel 4.5. Transaksi Perdagangan Lintas Batas Menurut Wilayah Perbatasan Tahun 2015 ... 45 Tabel 4.6. Total Transaksi Perdagangan Lintas Batas Menurut Wilayah Perbatasan Tahun 2015 ... 46 Tabel 4.7. Karakteristik Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Sanggau Tahun 2015 ... 58 Tabel 4.8. Realisasi Ekspor Indonesia ke Negara Malaysia ... 60 Tabel 4.9. Ekspor dan Impor Menurut Pintu Perbatasan Pilot Survei Perdagangan Lintas Batas 2014 ... 61 Tabel 4.10. Progress Rencana Pembangunan ... 65 Tabel 4.11. Proses Pembangunan Terminal Barang... 67 viii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Model Dry Port Intermodal ... 6 Gambar 4.1. Milestone perkembangan status PLB menjadi PPLB Entikong... 40 Gambar 4.2. Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Barat... 62 Gambar 4.3. Perkembangan Investasi di Kabupaten Sanggau... 63 Gambar 4.4. Arah Pengembangan PKSN Entikong... 68 Gambar 4.5. Alternatif Pembangunan Terminal Barang... 69 Gambar 4.6. Penetapan Kawasan Hutan Lindung... 71 ix
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah 1.1.1 Situasi di Perbatasan Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu, bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat, karena menjadi daerah persengketaan dan tempat persembunyian para pelaku kejahatan lintas batas. Pandangan tersebut telah menjadikan paradigma, pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik darat (kontinen) yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, maupun laut langsung dengan Kepulauan Andaman, Malaysia, (maritim) yang berbatasan Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Timor Leste, Australia, dan Papua Nugini. Perbatasan darat berada di tiga pulau, yaitu Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor. Di Pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak di Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Bengkayang. Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan wilayah Sabah di dua kabupaten, yaitu Nunukan dan Malinau. Wilayah perbatasan merupakan daerah tertinggal karena sarana dan prasarana sosial terutama pada pembangunan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah barang dari dalam negeri sulit didistribusikan hingga ke wilayah perbatasan. Hal tersebut menyebabkan barang- barang kebutuhan menjadi langka dan harganya juga menjadi mahal sehingga masyarakat perbatasan membeli barang-barang dari negara tetangga karena harganya yang relatif lebih murah, ragam dan kualitas barang pun lebih banyak dan lebih baik. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat perbatasan sangat tergantung pada supply barang dari negara tetangga (Malaysia). Banyak komoditas-komoditas dalam negeri yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tetangga. Selain harga yang murah, tidak semua negara yang berbatasan 1
kondisinya lebih baik dari Indonesia seperti Timor Leste dan Papua Nugini. Kedua negara tersebut justru tergantung akan pasokan dari Indonesia. Nilai transaksi perdagangan lintas batas Pulau Nunukan berada di posisi pertama, yaitu USD 677.367 dengan peran 21,63 persen total nilai transaksi. Pulau Nunukan terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan dan merupakan ibukota kabupaten Nunukan. Fasilitas Custom, Imigation, Quarantine, Securities (CIQS) sudah lengkap di pulau ini. Lengkapnya fasilitas CIQS dan berhadapan langsung dengan negeri jiran, menjadikan Pulau Nunukan menjadi tempat transit tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia atau sebaliknya. Impor Pulau Nunukan berupa bahan pangan, menjadi pendorong besarnya peranan dalam transaksi perdagangan lintas batas. Sedikitnya hasil pertanian dan industri, serta kurangnya pasokan barang dari daerah lain, menyebabkan impor perbatasan Pulau Nunukan menjadi tinggi. Interaksi perdagangan di beberapa wilayah perbatasan tidak tercatat dalam dokumen kepabeanan. Hal ini dikarenakan perdagangan lintas batas di wilayah tersebut selain masih menganut kekerabatan juga tidak lengkapnya fasilitas yang tersedia di tiap-tiap pintu perbatasan. Untuk melindungi kedaulatan masing-masing negara, idealnya setiap pintu perbatasan memiliki fasilitas Security (Keamanan), Imigration (Imigrasi), Custom (Bea dan Cukai), dan Quarantine (Karantina), atau disebut CIQS. Namun kenyataannya fasilitas yang dipergunakan bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing pintu perbatasan dan perjanjian dua negara karena harus ada di kedua sisi pintu perbatasan. Penetapan fasilitas di masing-masing pintu perbatasan berpengaruh terhadap identitas yang digunakan oleh setiap pelintas batas. Survei perdagangan lintas batas 2015 dilaksanakan di delapan wilayah perbatasan, yaitu Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Jayapura, Bengkayang, Sanggau, Belu, Sambas, dan Malaka. Tiap-tiap wilayah perbatasan memilki karakteristik tersendiri dan sangat berpengaruh terhadap pola perdagangan lintas batas yang dilakukan masyarakatnya. Perbedaan karakteristik tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan perdagangan suatu wilayah perbatasan. Tidak semua wilayah perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan, sehingga pada umumnya masyarakat sekitar perbatasan berkategori miskin dan berorientasi kepada negara tetangga. Salah satu negara tetangga, yaitu Malaysia telah membangun koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang, melalui pemanfaatan dukungan internasional akan menjadi negara yang berkembang pesat, sehingga jika tidak diantisipasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di perbatasan dengan negara tersebut akan tetap tertinggal. Hal yang terjadi dengan Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua sama dapat Nugini.Kebijakan prioritas terkait peningkatan ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui perdagangan. Kebijakan tersebut menjadi rasional mengingat selama ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan melakukan perdagangan lintas batas antar negara yang berdekatan, seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Banyak aktivitas positif tercipta dari perdagangan lintas batas, diantaranya memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tercipta peluang bagi masyarakat dua negara dalam memasarkan hasil produksi dalam negeri ke negara yang berbatasan. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat : (1) untuk meningkatkan 2
pendapatan masyarakat, (ii) menghasilkan devisa negara, dan penyerapan tenaga kerja (iii) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur untuk menunjang perdagangan di perbatasan, seperti bangunan pasar dan jalan yang baik menuju perbatasan. Kabupaten Sanggau merupakan wilayah perbatasan dan satu dari sepuluh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, dua diantaranya adalah Entikong dan Sekayam berbatasan di sebelah utara dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia dan Kabupaten Bengkayang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Sintang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak. Kabupaten Sanggau memiliki Pos Lintas Batas (PLB), yang tertuang dalam perjanjian lintas batas adalah untuk mempermudah masyarakat yang berada di perbatasan antarnegara untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial, budaya dan ini disebut mempermudah pasokan kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian "Pemufakatan Dasar Lintas Batas Indonesia-Malaysia (Border Arrangement on Border Crossing)", yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967.Pemufakatan Dasar 1967 ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 26 Nopember 1968. Selanjutnya, untuk pengaturan lalu lintas barang (perdagangan tradisional) bagi masyarakat perbatasan dalam rangka memenihi kebutuhan sehari-hari, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam "Perjanjian tentang Perdagangan Lintas Batas" yang ditandatangani 24 Agustus 1970. Dasar dari perjanjian tersebut adalah: 1. Pelaksanaan pasal XI dari Basic Agreement on Border Crossings yang disetujui dan ditandatangani pada tahun 1967; 2. Menciptakan tata caraguna mengatur pelaksanaan perdagangan lintas batas tertera dalam Basic Arrangement on Trade and Economic sebagaimana Relation,yang ditandatangani tahun 1967. Dalam perjanjian lintas batas tahun 1970 telah diatur mengenai: 1. Penentuan daerah-daerah perbatasan untuk perdagangan di darat dan di laut,sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lintas batas; 2. Barang-barang yang dibenarkan untuk perdagangan; 3. Pelaku perdagangan di lintas batas dibatasi pada masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan dikedua negara; 4. Dalam perdagangan lintas batas tradisional ini, setiap orang hanya boleh membawa barang senilai 600 RM (Ringgit Malaysia) per orang per bulan. Perkembangan PLB berlanjut dengan diresmikannya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong pada 25 Februari 1991, yang dilanjutkan dengan penyambungan jalan raya Entikong-Tebedu. Ada perbedaan antara PLB dan PPLB. PLB adalah pintu keluar-masuk antarnegara yang dilakukan secara tradisional dan dokumen yang digunakan hanyalah dokumen laksana paspor. Sementara itu,Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu keluar-masuk antarnegara yang resmi), sehingga warga berlaku secara mancanegara dapat menggunakan jasa PPLB sebagai akses internasional. Pos Lintas Batas Entikong memiliki beberapa fungsi: 1. Sebagai pintu keluar-masuk, bagi pelintas batas tradisional, penduduk daerah internasional (menggunakan paspor perbatasan; 3
2. Sebagai pintu keluar-masuk (legal exit dan entry point) bagi pelintas batas non tradisional; 3. Sebagai pintu gerbang lalu lintas kendaraan antar negara (internasional). Pada tahun 2016 telah terjadi perkembangan PPLB Entikong menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong . Berdasarkan Survei tim peneliti telah terjadi permasalahan di PLBN Entikong yaitu: 1. Saat ini disinyalir kerawanan barang impor ilegal yang tidak terkontrol 2. Disinyalir barang produksi dalam negeri juga rawan diselundupkan ke Malaysia. Menurut Kepala Bea Cukai Entikong, Kalimantan Barat termasuk daerah rawan. misalnya kasus penyelundupan seperti bauksit dari Indonesia ke Malaysia 3. Pada tahun 2013 nilai impor yang melalui PLBN Entikong sebesar US$ 216,95 juta, sedangkan nilai ekspornya hanya US$ 12,94 juta (laporan KBRI Kuala Lumpur 2014). Akhirnya pada bulan Mei 2014 kegiatan ekspor-impor yang melalui PPLB Entikong dihentikan. Gambaran aktivitas ekspor Indonesia ke khusunya negara Malaysia dan Singapura terdapat dalam tabel berikut ini: Tabel 1.1 REALISASI EKSPOR INDONESIA KE NEGARA TUJUAN PERIODE 2010-2016 NILAI (USD) PROPINSI PELABUHAN NEGARA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT ENTIKONG 1,605,001.00 MALAYSIA 425,557.00 1,557,450.00 ENTIKONG Sumber : BPS (diolah oleh Kementerian Perdagangan, 2017). SINGAPURA
2,252,843.00
31,409,329.00
10,337,816.44
Berdasarkan realisasi ekspor Indonesia ke Negara tujuan yang tertinggi adalah Negara Malaysia dibandingkan dengan Negara Singapura. Jumlah realisasi ekspor Indonesia ke negara Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014 semakin meningkat setiap tahun. Realisasi ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 31,41 juta dan pada tahun 2015 realisasi ekspor mengalami penurunan yang sangat drastis dengan jumlah realisasi ekspor sebesar 10,34 juta. Disinyalir hal ini terjadi karena kegiatan ekspor-impor yang melalui PPLB Entikong dihentikan. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Dry Port internasional di Entikong. Namun rencana tersebut belum dapat terealisasikan hingga saat ini. Selama ini Negara Indonesia belum memiliki Dry Port di daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri, seperti Malaysia. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menawarkan agar membuat pelabuhan di pintu- pintu resmi, sehingga, barang yang masuk dalam negeri tidak didominasi oleh barang illegal. Dengan demikian rencana Pemerintah untuk membangun Dry Port di Entikong seharusnya perlu segera direlisasi, agar dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dan menjadi pilar yang kokoh bagi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. 4 2016 12,844,024.80 10.00
Rencana ini perlu didukung penelitian tentang desain kebijakan pengelolaan Dry Port Berdasarkan permasalahan tersebut maka, tim peneliti membuat rumusan permasalahan yaitu tentang feasibility pengelolaan Dry Port. 1.2. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang, maka tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan kebijakan pengelolaan Dry Port Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis kebijakan pembangunan Dry Port yang dipandang sebagai salah satu solusi atas permasalahan di perbatasan lesson learn cikarang dry port dan gedebage dry port 2. Menganalisis tingkat feasibility pembangunan Dry Port bagi pembangunan peningkatan ekonomi perbatasan. 3. Mengidentifitasi peluang sinergi dan kerjasama Indonesia dan Malaysia pembangunan Dry Port di Entikong. 1.3. Tinjauan Pustaka 1.3.1 Dry Port Leveque dan Roso (2002) mendefinisikan pelabuhan darat (Dry Port) sebagai "terminal antar moda darat yang secara langsung terkait dengan pelabuhan dengan daya tampung berkapasitas tinggi, di mana pelanggan dapat meninggalkan atau mengambil barang mereka secara langsung. Roso (2009) mendefinisikan pelabuhan darat adalah suatu pelabuhan yang langsung terhubung dengan kereta api menuju terminal antar moda darat, di mana pengirim dapat mengumpulkan barang-barang muatan intermodal secara langsung di pelabuhan. Urgensi dari pembangunan pelabuhan darat adalah untuk, (1) mengurangi kemacetan di pelabuhan utama, (2) meningkatkan perdagangan antara pedalaman dan pesisir, serta (3) menciptakan efisiensi dalam layanan. Yang paling umum digunakan intermodal beban-unit kontainer, body swap dan kendaraan bermotor. Kontainer adalah satuan standar yang paling umum digunakan untuk konsep satuan- beban,dengan penanganan mudah dan cepat dalam negative pengiriman (Vasiliauskas & Barysiené, 2008:311). Roso (2009) menyebutkan beberapa keuntungan Pelabuhan darat yaitu, 1) Meningkatkan kapasitas pelabuhan perairan. 2) Meningkatkan produktivitas pelabuhan perairan. 3) Mengurangi kemacetan di pelabuhan perairan. 4) Mengurangi kemacetan di kota pelabuhan perairan. 5) Mengurangi resiko kecelakaan dijalan. 6) Mengurangi biaya pemeliharaan jalan. 7) Menurunkan dampak kepada lingkungan. 8) Melayani depot. 9) Meningkatkan akses pelabuhan air ke area luar dan daerah pedalaman. Dry Port memiliki beberapa istilah yaitu Inland Port, Inland Cargo Centre, Inland Container Depots. Dry Port diartikan sebagai Inland Terminal Connected by Dry Modes (I.E Road or Rail) to A Sea Port; yaitu terminal yang berada di daratan dan terhubung dengan moda darat misalnya jalan raya atau rel. Dry Port memberikan 5
pelayanan kepabeanan secara komplit sehingga pergerakan barang/kargo menjadi lebih efisien. Dry Port umumnya terdapatdi negara-negara yang tidak memiliki jalur akses ke lautan (landlocked countries) (Said B. Akademisi dan Peneliti Bidang Transportasi, melalui: pada 24 Maret 2011). Gambar 1.1 Model Dry Port Intermodal Jalur transportasi A A Jalur Transportasi Langsung Jalur Kereta Api Wilayah B B Sumber: Dimodifikasi dari Bergqvist (2008, p.181) Salah satu elemen penting dalam pengembangan aktivitas perekonomian adalah pembangunan pelabuhan darat (Inland Port/Dry Port) di kawasan perbatasan darat, yang akan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekspor-impor, terpadu yang pelayanan kepabeanan, dan pertukaran moda angkutan secara 6
mendukung aktivitas angkutan barang melalui jalan raya yang melintas batas antar negara. Dry Port merupakan konsep pelabuhan baru yang memiliki tujuan untuk mengefisiensikan biaya transportasi, (Roso, 2009b:308). Perencanaan pembangunan pelabuhan darat atau Dry Port di Entikong bukan hanya sekedar isu, narnun sudah terdaftar dalam Border Development Center sejak enam tahun lalu, sebagai rencana pengembangan wilayah perbatasan oleh Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Perancangan hingga pembangunan pelabuhan darat disesuaikan dengan lokasi geografis setiap wilayah pedalaman berdasarkan fungsi dan jarak dari pelabuhan (Woxenius et al, 2004dan Roso et al, 2008). Rancangan pelabuhan dapat berubah sepanjang waktu karena adanya perkembangan teknologi, ekonomi dan pola hidup masyarakat. Pelabuhan di wilayah pedalaman merupakan daerah internal pelabuhan yang dapat melayani masyarakat pedalaman dengan tarif yang lebih murah daripada pelabuhan karena dapat dibatasi atas dasar umum biaya transportasi berdasarkan kebijakan lokal (Klink & Berg, 1998:2). Arus lalu lintas Dry Port yaitu pengangkutan barang dari wilayah asal ke wilayah tujuan melalui pelabuhan darat wilayah pedalaman (Klink & Berg, 1998:1). 1.4. Metode Penelitian Pendekatan penelitian di perbatasan Entikong menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode RRA merupakan kegiatan sistematik dan terstruktur, yang dilakukan oleh peneliti atau tenaga ahli dari berbagai disiplin, dengan tujuan mengumpulkan informasi dan data secara cepat dan efisien tentang fenomena Dry Port internasional Entikong . Selain itu tim peneliti akan menggunakan metode PRA. Secara harfiah, metode PRA dapat diartikan sebagai pengkajian Dry Port internasional Entikong melalui metode partisipatif. (1) Lokasi Penelitian Penelitianakan dilaksanakan di Kabupaten Sanggau, khususnya di wilayah perbatasannya yang meliputi kecamatan Entikong. Kawasan ini merupakan sample pusat pertumbuhan ekonomi yang perlu dikaji. (2) Subjek Penelitian Peneliti melakukan pemilihan informan berdasarkan teknik purposif.Informan yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, stake holder, swasta, tokoh adat, aparat pemerintah, kelompok masyarakat, aparat desa. Pemilihan informan di sini berdasarkan kriteria. Pertama, informan dipandang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua, informan ditentukan berdasarkan kriteria umur dan pendidikan. (3) Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: a) Teknik Wawancara mendalam. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan, pena, perekam, dan kamera. b) Teknik Observasi lapangan. Alat yang digunakan adalah buku catatan, pena dan daftar checklist. c) Focus Group Discussion. 7
d) Analisa dokumen. Alat yang digunakan adalah buku catatan, pena, dan mesin pengcopyan untuk menggandakan dokumen. e) Setelah ditemukan model, maka peneliti menginformasikan proses ini ke pemerintah melalui Kemlu (Cq BPPK): Pemerintah Daerah (Perindustrian, Tenaga Kerja). Semua kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai FGD Data (Focus Group Discussion) atau presentasi di berbagai seminar, temu ilmiah atau workshop tentang kebijakan. (4) Analisa Penelitian Analisis data adalah suatu cara yang menyederhanakan data agar mudah dipahami, serta mudah ditafsir oleh pembaca untuk diambil suatu kesimpulan. Menurut Bog dan dan Biklen (dalam Moleong, 2005:245), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalanbekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicerikatakan kepada orang lain. analisis data dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut: a. Reduksi data. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari pertanyaan yang diajukan dalam penulisan untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Proses reduksi data meliputi membaca dengan hati-hati identifikasi tema-tema utama dari proses penulisan, tingkah laku dan sebagainya. b. Pengorganisasian data. Pengorganisasian data yaitu proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penulisan. Proses lebih spesifik dan menampilakn hasilnya dalam beberapa format seperti grafik, label dan sejenisnya. c. Interpretasi data. Interpretasi data yaitu meliputi proses pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penulisan. Proses indentifikasi pola-pola menemukan kecendrungan dan memberikan penjelasan atas aspek-aspek tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan kearah sudut pandang yang lebih tegas, yang selanjutnya akan menuntun penulis dalam langkah-langkah selanjutnya. ini juga meliputi kategorisasi informasi yang ini juga meliputi d. Validitas data. Validitas data dalam penulisan ini menggunakan metode triangulasi (triangulation). Triangulasi berusaha untuk mengecek kembali keabsahan data yaitu dengan cara membandingkan/mencocokkan dengan sumber-sumber lain diantaranya berbagai studi seperti konsep-konsep, maupun teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk sumber-sumber yang diperoleh dari para informan/partisipan dilapangan. e. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penulis berusaha untuk mencari makna dari data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan sejak penulis memasuki lapangan dan proses pengumpulan data, mencari pola, tema dan hubungan persamaan kemudian ditafsirkan dan dianalisis, selanjutnya kegiatan tersebut dilakukan verifikasi guna mendapatkan kesimpulan. 8
BAB II. SOLUSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DRY PORT: LESSON LEARN CIKARANG DRY PORT DAN GEDEBAGE DRY PORT Leveque dan Roso (2002) mendefinisikan pelabuhan darat sebagai terminal antar moda darat yang secara langsung terkait dengan pelabuhan dengan daya tampung berkapasitas tinggi, di mana pengguna Dry Port dapat meninggalkan atau mengambil barang mereka secara langsung. Roso (2009) mendefinisikan pelabuhan darat adalah suatu pelabuhan yang langsung terhubung dengan kereta api menuju terminal antar moda darat, di mana pengirim dapat mengumpulkan barang-barang muatan intermodal secara langsung di pelabuhan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Dry Port merupakan pelabuhan darat yang berfungsi sebagai terminal untuk kegiatan bongkar muat barang-barang dan penampungan peti kemas dengan daya tampung berkapasitas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar aktivitas ekonomi wilayah perbatasan banyak dikelola oleh pihak swasta sehingga memicu terjadinya Defisit antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Proses pembangunan Dry Port Entikong harus sebanding dengan manfaat yang didapat, kebijakkan disain model Dry Port tidak hanya untuk kepenting politisasi seperti PPLB jagoi babang yang sudah dibangun namun tidak dioperasionalkan. Negara merupakan satu wilayah kesatuan yang memiliki unsur pemerintahan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Us, 2010: 299). Negara juga dikatakan sebagai struktur kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah untuk memaksakan kewenangannya terhadap semua golongan masyarakat. Kewenangan yang dibentuk oleh pemerintah didasarkan pada berbagai aspek yang telah dipertimbangkan. Perencanaan pembangunan Dry Port Entikong adalah satu-satunya Dry Port yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan standar pelabuhan berkelas Internasional. Lokasi pembangunan Dry Port dihimbau ke pelabuhan, namun menyesuaikan kondisi di wilayah tersebut mengenai keberadaan pelabuhan atau bandara. Program peningkatan simpul logistik kawasan perbatasan memiliki sasaran program (outcome) /sasaran kegiatan (output) dengan indikator rencana jumlah fasilitas Dry Port yang akan terbangun sebanyak 2 unit yaitu di wilayah Entikong dan wilayah Nanga Badau dengan melibatkan kementerian perhubungan sengan waktu pelaksanaan 1 unit di tahun 2016 dan 1 unit pada tahun 2018 (peraturan Badan 9
Nasional Pengelola Perbatasan nomor 1, 2015: 396). Namun, Badan Nasional Pengelola Perbatasan daerah dipindahkan ke tingkat pusat. Disinyalir Badan Pengolah Perbatasan yang telah dipindahkan ke tingkat pusat menimbulkan persoalan baru karena kekosongan posisi tersebut membuat pihak Badan pengolah perbatasan pusat tidak tertangani dalam menyelesaikan masalah sehingga masih membutuhkan peranan dari pihak Badan Pengolah Perbatasan tingkat daerah meskipun dengan kondisi menumpang di kantor pemerintah. Selain Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pengolahan Dry Port yang berada dibawah pernaungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan Menteri Perhubungan memahami aspek-aspek yang menjadi penghambat proses pembangunan khususnya pada pembangunan Dry Port. Seperti yang terdapat di Entikong pembangunan secara non fisik adalah merubah pola pikir dalam waktu yang tidak singkat. Pembangunan non fisik dilakukan seperti pelatihan dan diklat untuk merubah pola pikir masyarakat karena merubah pola pikir seseorang tidak mudah. Suatu negara tidak dapat bertahan jika masyarakatnya menjalani berbagai aspek kehidupan secara individualis (Us, 2010: 299). Peran serta pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun negara termasuk mengelola telah dibangun. Sebagaimana peran dari Badan pengolah infrastruktur yang perbatasan sebagai pengendali wilayah perbatasan. lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa program percepatan pembangunan PLBN (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan wilayah perbatasan Entikong, bahkan PLBN tersebut telah dibangun dan diperbaiki pemerintah dengan rancangan pembangunan lebih baik daripada rancangan yang dibangun Negara Malaysia. Secara tidak langsung keberadaan PLBN akan mempengaruhi kelancaran proses operasional Dry Port karena masuk dan keluarnya barang lintas batas lebih mudah diawasi. Termasuk pula pada penyusunan biaya operasi menjadi komponen untuk tarif keluar untuk mengantisipasi jika ada kebijakan atau subsidi atau digratiskan dengan bertujuan agar lebih kompetitif dengan menggunakan angkutan darat di lingkungan Dry Port. Fasilitas angkutan darat pendukung Dry Port yaitu toploader, fourklik, dan fasilitas angkat bongkar muat. Berikut ini gambaran sistem operasional Dry Port Cikarang dan Dry Port Gedebage. Lebih Dry Port Cikarang Dry Port adalah pelabuhan yang berada di daratan dan jauh dari laut yang berfungsi seperti pelabuhan yang berada di pelabuhan laut. Pada Dry Port dilakukan konsolidasi muatan, penumpukan/pergudangan serta dokumentasi muatan yang selanjutnya dikirim kepelabuhan laut dalam hal ini terminal peti kemas dengan menggunakan kereta api, truk peti kemas untuk selanjutnya dimuat ke kapal. Pada prinsipnya Dry Port digunakan karena persaingan antar pelabuhan, maka pelabuhan memanjangkan pintu gerbang untuk mendekatkan pelayanan pelabuhan kepada pengguna. Untuk sebagian besar negara di dunia. Dry Port terus dikembangkan karena mampu menaikkan kinerja pelabuhan dan pemerintahnya telah menyadari dampak positif dari keberadaan Dry Port. Industri perdagangan yang semakin berkembang menuntut pemerintah untuk merubah pola tradisional dari pelabuhan laut menjadi pelabuhan daratan. Beberapa keuntungan Dry Port yaitu menaikkan kapasitas pelabuhan dan produktivitas 10
pelabuhan, mengurangi kemacetan diarea pelabuhan dan kota tempat pelabuhan berada, mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, mengurangi biaya pemeliharaan jalan, dampak kerusakan lingkungan yang rendah, berperan sebagai terminal 7 kontainer, dan akhirnya memberikan biaya transaksi yang lebih rendah kepada pengirim barang. Keberadaan Dry Port dapat didukung dengan diwujudkan dengan memfasilitasi akses dari Dry Port menuju pelabuhan dan kawasan industri dengan asal/tujuan barang menuju Dry Port sehingga ekspansi dari daerah laut menuju daratan berpotensi untuk diimplementasikan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam penerapan Dry Port yaitu rute optimal impor dan ekspor kontainer di kawasan hinterland dan mengidentifikasi lokasi transhipment yang tepat, arah pengembangan jaringan infrastruktur transportasi harus mempertimbangkan pembebanan untuk moda transportasi dan memastikan apakah proses administrasi kepelabuhanan dilaksanakan di pelabuhan atau Dry Port. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Dry Port antara lain alat pengangkut, operator terminal, stasiun kontainer, gudang, transportasi, logistik pihak ketiga (3PL), depo kontainer kosong, serta bank dan fasilitas pendukung lainnya. Cikarang Dry Port terletak secara strategis di Kawasan Industri Jababeka pada jantung kawasan manufaktur terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia, rumah bagi lusinan Kawasan Industri dengan lebih dari 2.500 perusahaan, baik perusahaan multinasional maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai perpanjangan pintu gerbang Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, segala macam dokumen serta perizinan dapat diselesaikan di dalam Cikarang Dry Port. Cikarang Dry Port mulai dioperasikan pada tahun 2010 dan terletak di jantung kawasan manufaktur terbesar di Indonesia di sepanjang kawasan Bekasi-Cikampek, Jakarta Timur. Sekitar 200 hektar dialokasikan untuk Dry Port yang mudah diakses menggunakan jalan raya dan kereta api. Cikarang Dry Port menawarkan layanan satu atap untuk penanganan kargo serta solusi logistik untuk ekspor dan impor internasional, demikian pula untuk distribusi domestik. Cikarang Dry Port menyediakan pelabuhan serta jasa logistik yang terintegrasi dengan puluhan perusahaan logistik dan supply chain; seperti eksportir, importir, pengangkut, operator terminal, stasiun kontainer, gudang, transportasi, logistik pihak ketiga (3PL), depo kontainer kosong, serta bank dan fasilitas pendukung lainnya. layanan pertama di Indonesia dengan menghubungkan Cikarang Dry Port dan pelabuhan lainnya di seluruh dunia yang akan mulai dilayani dengan berpedoman pada Multimodal Transport Bill of Lading, beserta dengan Maersk Line, MCC Transport dan Safmarine. Pelanggan cukup menempatkan kode pelabuhan internasional Cikarang Dry Port (IDJBK) sebagai Tempat Pengiriman dan Tempat Penerimaan dalam pemesanan menggunakan Maersk Line, MCC Transport dan Safmarine. Hal ini akan mempermudah penelusuran, kepastian, dan produktivitas dalam kegiatan supply chain. Cikarang Dry Port membuka Dengan adanya semua pihak yang terlibat dalam satu tempat, koordinasi kerja akan menjadi lebih baik serta produktivitas menjadi dapat ditingkatkan. Hal ini menjadikan Cikarang Dry Port sebagai tempat yang tepat untuk segala kegiatan supply chain. Cikarang Dry Port terletak secara sangat strategis di Kawasan Industri Jababeka tepatnya pada jantung kawasan manufaktur terbesar di Jawa Barat dan di 11
Indonesia, rumah bagi lusinan Kawasan Industri dengan lebih dari 2.500 perusahaan, baik perusahaan nasional, multinasional maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai perpanjangan pintu gerbang Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, segala macam dokumen serta perizinan dapat diselesaikan di dalam Cikarang Dry Port. Cikarang Dry Port mulai dioperasikan pada tahun 2010 dan terletak di jantung kawasan manufaktur terbesar di Indonesia di sepanjang kawasan Bekasi-Cikampek, Jakarta Timur. Sekitar 200 hektar dialokasikan untuk Dry Port yang mudah diakses menggunakan jalan raya dan kereta api. Cikarang Dry Port menawarkan layanan satu atap untuk penanganan kargo serta solusi logistik untuk ekspor dan impor internasional, demikian pula untuk distribusi domestik. Cikarang Dry Port menyediakan pelabuhan serta jasa logistik yang terintegrasi dengan puluhan perusahaan logistik dan supply chain; seperti eksportir, importir, pengangkut, operator terminal, stasiun kontainer, gudang, transportasi, logistik pihak ketiga (3PL), depo kontainer kosong, serta bank dan fasilitas pendukung lainnya. layanan pertama di Indonesia dengan menghubungkan Cikarang Dry Port dan pelabuhan lainnya di seluruh dunia yang akan mulai dilayani dengan berpedoman pada Multimodal Transport Bill of Lading, beserta dengan Maersk Line, MCC Transport dan Safmarine. Pelanggan cukup menempatkan kode pelabuhan internasional Cikarang Dry Port (IDJBK) sebagai Tempat Pengiriman dan Tempat Penerimaan dalam pemesanan menggunakan Maersk Line, MCC Transport dan Safmarine. Hal ini akan mempermudah penelusuran, kepastian, dan produktivitas dalam kegiatan supply chain. Terlibatnya semua pihak dalam satu tempat, koordinasi kerja akan menjadi lebih baik serta produktivitas pun dapat ditingkatkan. Hal ini menjadikan Cikarang Dry Port sebagai tempat yang tepat untuk segala kegiatan supply chain Anda. Setelah sukses menjalankan Cikarang Dry Port (CDP), PT Cikarang Inland Port berencana untuk membuka beberapa Dry Port di lokasi lain. Cikarang Dry Port membuka Pelabuhan Gedebage Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan danperairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatanpemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempatkapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muatbarang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dankegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra danantar moda transportasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Pasal 1, Ayat a, dijelaskan bahwa : Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan atau bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya, untuk daerah lingkungan serta ekonomi. Fasilitas pelabuhan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fasilitas pokok dan fasilitas terhadap kegiatan penunjang. Pembagian pelabuhan itu sendiri. ini dibuat berdasarkan kepentingan 12
Fasilitas pokok pelabuhan Gudang Gudang adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat kekapal. Secara umum gudang mempunyai fungsi yaitu tempat mengumpulkan barang-barang yang akan dimuat kekapal, tempat konsolidasi, seperti sortiring (megumpulkan dan memilih), marking (memberi tanda atau cap), packing (Pembungkusan atau pengemasan), wheigtning (penimbangan). Lapangan Penumpukan Lapangan penumpukan adalah suatu tempat yang luas dan terletak dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. Lapangan penumpukan berfungsi untuk menyimpan barang berat dan besar serta mempunyai ketahanan terhadap cuaca panas dan hujan. Terminal Terminal adalah suatu tempat untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan transportasi, fungsi terminal adalah untuk memudahkan pelayanan, pengaturan dan pengawasan proses bongkar muat dan turun naik barang, penumpang maupun peti kemas. Jalan adalah suatu lintasan yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki, yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain Kondisi jembatan timbang yang tidak beroperasi di Dry Port Gedebage menimbulkan dampak resiko yang buruk, antara lain terjadinya ketidaksesuaian dokumen berat maupun jumlah muatan yang ditangani dengan berat atau jumlah muatan sesungguhnya juga berakibat menurunnya kemampuan bahkan kerusakan alat bongkar muat sehingga akan terhambatnya kelancaran penanganan kegiatan ekspor dan impor. Belum tersambungnya jalur kereta api (rel) dari stasiun Pasoso di Tanjung Priok langsung menuju dermaga menjadi salah satu masalah pokok yang harus segera diselesaikan baik oleh pemerintah maupun departemen-departemen terkait penyelenggaraan kegiatan pelabuhan, karena dampak dari masalah ini akan berakibat bertambahnya biaya-biaya transportasi dan waktu perjalanan dalam kegiatan ekspor dan impor dari Dry Port Gedebage menuju pelabuhan Tanjung Priok atau sebaliknya. Gedebage sebagai pelabuhan darat juga menghadapi persaingan terutamabanyaknya perusahaan angkutan petikemas jalan raya (trucking) yang beroperasi dan menetapkan tarif angkutan petikemas yang lebih rendahdibandingkan tarif angkutan Gedebage sebagai pelabuhan darat, namun hal ini tidak begitu banyak mempunyai pengaruh yang signifikan karena dibandingkan dengan pelayanan angkutan petikemas melalui jalan raya,pelayanan Dry Port Gedebage jauh lebih unggul dalam segi mutupelayanan serta biaya dan keamanan yang terjamin, salah satu alasan yangmendasari adalah bahwa setiap petikemas ekspor maupun impor yangditangani dan dilayani telah di tanggung oleh pihak asuransi. Dalam menunjang kegiatan serta pelayanan ekspor maupun impor yang baik kepada pengguna jasa, saran-saran tersebut adalah :1. Melakukan pendekatan dengan berbagai metode dan cara kepada pengguna jasa khususnya di wilayah Bandung Jawa Barat agar sebaiknyamenyelesaikan administrasi ataupun penyelesaian dokumen- dokumenekspor maupun impor langsung di Dry Port Gedebage, sehingga fungsi dan peran Dry Port Gedebage bukan hanya sebagai penyedia saranaangkutan petikemas saja. Melakukan upaya peningkatan kelas perjalanan Kereta Api pengangkut petikemas sebagai angkutan barang unggulan sehingga dapat menimbulkan minat dari pengguna jasa yang belum dilayani oleh Dry Port Gedebage. 13
Memperbaiki serta mengevaluasi setiap permasalahan dan kendala yangada pada sarana, prasarana dan fasilitas yang menimbulkan masalah dalam menunjang klancaran kegiatan dan pelayanan ekspor ataupun impor di Dry Port Gedebage dengan mencari penyebab masalah dan mempelajaripenyebab masalah tersebut untuk menemukan solusi dan pemecahannya. Agar dikemudian hari masalah serta kendala yang ada bisa di antisipasi. Melakukan pengembangan sistem informasi yang terpadu terhadapmonitoring atau pengawasan angkutan petikemas yang menggunakan kereta api, sehingga baik pengguna jasa, kepelabuhanan, kepabeanan dansemua pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor impor dapat mengetahuiinformasi pergerakan petikemas ekspor maupun impor secara terkini dan akurat. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada segenap karyawan baik Administrator Pelabuhan darat Gedebage maupun PT. Kereta Api(persero) guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dry Port Gedebage dalam melayani dan menangani permintaan ekspor maupun impor. Untuk menujang ekonomi suatu daerah perbatasan dapat ditingkatkan melalui Dry Port. Hasil penelitian dilapangan menemukan pada dasarnya Dry Port ditujukan dalam skala besar eksportal bukan untuk pedagang ritel yang ada karena pedagang yang tipikal yang di Pontianak memiliki satu pabrik pertikal. Hambatan untuk pada awal mula nya pembangunan Dry Port dari tahun 2010, adalah lokasi sekitar pembangunan Dry Port masih hutan. Perencanaan dimulai dari tahun 2002 baru terwujud 2010 dan sempat fakum sekali dari krisis moneter tahun 1998. Lokasi perbatasan Entikong, memiliki kondisi jalan yang kurang besar padahal jalan tersebut digunakan untuk menyambungkan antar Negara Malaysia dan Negara Indonesia. industri memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara (Desfiando, 2014: 2). Indonesia memiliki peluang untuk berkompetitif di bidang perindustrian hingga ke tahap internasional karena Indonesia mempunyai kekayaan atas sumber daya alam (Desfiando, 2014: 4). Keberadaan sektor Hasil penelitian menunjukkan awal mulanya konsep pembangunan Dry Port Entikong dibangun sebagai idpek lintas batas hanya untuk lalu lintas orang dan barang bukan bertujuan untuk mencapai target. Pemerintah menangkap kondisi tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan potensi perekonomian. Pemerintah telah merencanakan pembangunan Dry Port dengan mempersiapkan sekitar 200 hektar lahan. Namun pembangunan Dry Port bukan hanya menekankan pada masalah persiapan lahannya tetapi dikaitkan dengan keberadaan industri yang menunjang, Setidaknya jumlah industri yang dibutuhkan untuk mencapai kelancaran operasional Dry Port memerlukan kurang lebih empat ribu industri. Keberadaan industri membuat cukup peluang bagi Dry Port, terutama dengan menggunakan konsep paperstock. Lebih lanjut dapat dikatakan bahawa keberadaan industri memberikan peluang yang relatif besar, jika diterapkan dengan menggunakan konsep paperstock. Proses desain berpusat pada integrasi pelabuhan di wilayah sekitar industri dan pergudangan dijadikan satu di dalam satu wilayah, sehingga masalah pertumbuhan industri di sekitar daerah harus dipertimbangkan untuk membangun Dry Port. Salah satu aspek yang mempengaruhi kemajuan suatu negara adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Apabila sarana dan prasarana yang terdapat pada suatu wilayah tidak memadai, maka wilayah tersebut sulit untuk tumbuh berkembang (Posumah, 2015: 6). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan PLBN Entikong telah dibangun, namun infrastruktur akses lalu lintas jalan belum memadai, lalu lintas jalan Malaysia 14
telah menggunakan aspal sedangkan lalu lintas Indonesia di sekitar perbatasan masih rusak. Badan Pengembangan dan Pengkajian dari Kementerian Luar Negeri telah melakukan pengkajian khususnya di bidang infrastruktur dan hasilnya diserahkan kepada eksekutor kementrian lembaga terkait kemudian dilanjutkan ke Presiden. Selanjutnya presiden akan diskusi terkait penanganan masalah infrastruktur yang bisa mendukung proses pembangunan hingga operasional Dry Port Selain itu diperlukan pula pertimbangan dan penelusuran penggerak operasional Dry Port tersebut. Apabila ditinjau dari fungsi infrastruktur, wilayah pengekspor dan pengimpor barang paling banyak di Kalimantan Barat adalah melalui PLBN Entikong Hal tersebut menujukkan pentingnya infrastruktur jalan yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas transaksi perdagangan. Perlu ditelusuri petimbangannya karena bukan hanya sekedar fisik berdirinya Dry Port, jika tidak berfungsi pembangunan Dry Port tidak akan memberikan kontribusi. Pelabuhan pontianak belum bertaraf internasional sehingga pelaksanaan protektor dan kerja sama pelabuhan Indonesia dengan pelabuhan Malaysia memegang peranan penting. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jalan dari Negara Malaysia yang akan dibangun sebagai jalan khusus sebagai penghubung secara langsung dari Tebedu ke Dry Port Entikong, namun saat ini jalan khusus tersebut masih terbentur di bukit perbatasan. Pengkajian dalam penyelesaian jalan yang terbentur bukit tersebut masih menjadi tugas pemerintah karena sejauh sekitar 4 km Dry Port sebagai tempat pertemuan ekspor impor. Isu pelabuhan darat di wilayah Entikong ini telah dirundingkan hingga tiga kali, Perundingan dilakukan pertama kali pada tahun 2013 Tahun 2012 diundang ke Yuneska bersama dengan rombongan Yuneska yang di Bangkok untuk mempersuasikan Dry Port, dengan model satu- satunya di Asia sebagai Dry Port indenpenden internasional. Aktor pemerintah merupakan penggerak dalam mengimplementasikan kebijakan publik untuk melayani masyarakat dengan bantuan sumber daya manusia lainnya. Maka dari itu keberadaan sumber daya manusia yang mampu berkompetensi dibidangnya sangat dibutuhkan (Arsyana, 2013: 73). Hasil penelitian menunjukkan bahwa petimbangan dalam membangun Dry Port bukan hanya sekedar fisik berdirinya Dry Port tetapi juga pada aspek non fisik. Apabila Dry Port yang telah dibangun tidak berfungsi, maka keberadaan Dry port tersebut tidak akan memberikan kontribusi. Sehingga pihak-pihak pengelola operasional Dry Port memilik peran dalam suatu struktur kepengurusan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang mampu berkompetensi dalam proses operasional Dry Port. Misalnya pembangunan Dry Port di pulau Jawa bertujuan agar melegalkan status barang menjadi legal secara langsung tanpa harus melalui Kota Jakarta. Pintu bea cukai di pelabuhan untuk skala expor import dengan penerapan sistem budget penopang agar dapat berjalan efektif dengan adanya kawasan industri hingga mencapai level internasional. Pelabuhan laut Pontianak belum bertaraf internasional sedangkan pelabuhan darat direncanakan bertaraf internasional sehingga perlu dilakukan protektor di pelabuhan Malaysia untuk melakukan kerja sama pelabuhan Indonesia dengan pelabuhan Malaysia untuk mencari kebenarannya lebih baik dan fleksibel untuk mendapatkan solusi terbaik sebagai pendukung Dry Port untuk menghindari kegagalan fungsi proyek tersebut. Infrastruktur pembangunan yang dilakukan Presiden Indonesia Joko Widodo telah banyak yang terwujud dengan desain yang cukup sistematis untuk membangun infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). 15
Pembangunan infrastruktur fisik tidak semudah membangun bidang non fisik. Bandung memiliki rencana pembangunan yang berbeda karena Bandung memiliki integrited terminal yang akan dibangun dengan lokasi yang terpisah. Pembangunan Transif Orientid Diplomat (TOD) berfungsi sebagai terminal untuk mengurus perdagangan. Namun PT KAI kurang menyetujui karena lebih mendukung tekno polis dan ingin menggabungkan TOD. Penggunaan stasiun yang sudah dioperasikan dan betujuan untuk mengembangkan wilayah untuk perbaikan kota Bandung. Asumsi waktu dari tegak luar ke kota lebih memakan waktu lebih cepat dari Jakarta-Bandung dibandingkan dari tegak luar ke kota Bandung karena kota Bandung sering mengalami kemacetan kecuali jika terintegrasi dengan sistem transportasi yang ada di kota Bandung. Selain kota Bandung, jalur Cikarang juga memiliki jalur kereta yang langsung terhubung ke bandara dan pelabuhan. Sedangkan penambangan Cikarang menggunakan jalur yang langsung menembus pelabuhan untuk mengoptimalkan jalur kereta yang dikelola oleh BUMN. Selain untuk jalur kereta pembangunan Dry Port Cikarang juga berfungsi bisa untuk trailer. Perbandingan data berguna untuk melihat volume mana yang lebih tinggi dengan menggunakan kereta atau trailer. Hasil perbandingan tersebut memprediksikan trailer lebih banyak turun dari kapal karena jika menggunakan kereta memerlukan waktu keberangkatan yang lama. Investasi di Cikarang mewajibkan menggunakan isil elektroniksil. Kontrol pemasukan wilayah priok, perak, tanjung emas, melawan, makassar, dumai, dan cikarang. Investasi swasta murni, tidak mendapatkan bantuan dari APBN sehingga harus mengembalikan modal kerja sama dengan Negara China dengan perusahaan BUMN Indonesia. Keuntungan yang didapatkan dari ada daerah yang berkembang karena adanya sistem tersebut seperti wilayah Karawang, Walini Padalangan dan tegak luar. Walini adalah daerah berkembang karena banyak pembeli tanah di wilayah tersebut dan pusat pemerintahan jawa barat direncanakan akan dipindahkan ke ITB. Keberadaan lembaga riset disediakan untuk ITB dan merubah tata ruang secara siknifikan. Pada dasarnya proses perizinan yang berlangsung pernah mengalami kemacetan karena terkendala pada perizinan yang tidak bisa dikeluarkan jika tata ruang kota belum terselesaikan, namun rencana tata ruang yang sedang dalam proses pembangunan mengakibatkan proses perizinan dapat dilakukan. Bentuk rencana kebijakan pembangunan Dry Port yang akan disampaikan kepada Presiden bertujuan untuk menujang ekonomi suatu daerah perbatasan dapat ditingkatkan melalui Dry Port. Hasil penelitian dilapangan menemukan Dry Port ditujukan dalam skala besar untuk ekspor bukan untuk pedagang ritel. Ada beberapa pelabuhan darat yang sudah tersistem termasuk salah satunya Dry Port Gede Bage (DGB) telah di daftarkan. Pada awal tahun 2010, Dry Port tersebut mulai beroperasi. Terdapat sedikit perbedaan antara Dry Port DGB dan chigo Dry Port, Konsep diinginkan oleh lipbank dipresentasikan, memiliki plan list, dari universitas dari Institut Teknik Bandung, karantina bea juga dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang difokuskan yaitu proses ekspor yang selalu lewat Tanjung Periuk sehingga mempengaruhi pertumbuhan daya jual dan daya beli masyarakat. Pembangunan Dry Port memerlukan lokasi lahan yang luas untuk pembuatan Dry Port serta jumlah industri yang ada disekitar Dry Port. Sebagian besar industri tersebut merupakan warisan dari mantan Presiden Indonesia Bapak Soeharto. Sebelumnya belum ada desain di Tanjung Periuk. Proses desain berpusat pada integrasi pelabuhan di wilayah sekitarnya. industri dan pergudangan semua tempatnya 16
menjadi satu di kota Jakarta. Sama halnya dengan di Semarang dan Surabaya. Namun sejak industri mulai diperluas populasi tersebut ditujukan untuk residen sehingga terbentuklah kelapa Gading dan Sundel. Sebagian besar industri tersebut merupakan warisan dari mantan Presiden Indonesia Bapak Soeharto. Menurut JICA (Jepang Indonesia), jumlah ruput sebanyak kurang lebih 60% terhadap exspor Tanjung Periuk. Wilayah Tanggerang juga memiliki industri dalam jumlah besar, jenis industri yang terdapat di Tanggerang lebih banyak berbentuk home industri padat karya. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang naik sebesar 8,5 % menyebabkan pabrik yang padat karya berpindah ke Jawa Tengah. Industri elektronik dan otomotif Cikarang sudah terkenal sejak dulu. Dry Port itu bertujuan untuk menyaring barang yang masuk secara ilegal menjadi legal sehingga dengan adanya Dry Port barang masuk tidak dibawa ke Jakarta lagi pelegalan barang langsung dilakukan di kawasan Dry Port. Jumlah lahan untuk kawasan industri seluas lima ribu enam ratus dijadikan untuk lahan bisnis, sebelum kontener di temukan pengangkutan barang menggunakan kapal mulai dari kapal kayu baru kapal besi kontener kurang lebih baru empat puluh empat lima tahun standarisasi pengiriman barang juga memiliki standar untuk pengangkutan barang melalui laut kontener yang dibutuhkan berjumlah dua puluh fit hingga empat puluh fit dan jenis kontener berjumlah lebih dari pada dua hingga sebelas itu memudahkan pengankatan. Sejak ditemukannya kontener standarisasi pada unsur peralatan dan sebagainya menjadikan pola pikir orang untuk kapal berubah akhirnya mempercepat transaksi yang terjadi tren yang terjadi impor dan ekspor maupun untuk logistik. Kegiatan logistik yang terjadi sebenarnya epolusi pelabuhan dari pelabuhan yang rimba menjadi pelabuhan yang kontener first generation sampai ke pelabuhan yang modern karena awalnya menyangkut pelabuhan kontener kapal sebelumnya terjadi transaksi. Pelabuhan dijadikan tempat kontener peti kemas untuk berhenti dan barang angkutan disepakati oleh pembeli dan penjual sehingga tempat tersebut menjadi tempat menjalin transaksi definisi dari unit generation tren yang tidak hanya sebatas kapal atau pesawatnya berenti. Kontener first generation memiliki pelabuhan dengan kapal yang berbeda bukan semua kontener digabung untuk tempat yang baru supaya lebih cepat menggunakan Dry Port langsung agar tidak berenti di pelabuhan namun disaat kontener tersebut disepakati oleh pembeli penjual untuk berenti tops dagangnya. Baru dibawa keluar negeri karena kapal internasional tidak di perbolehkan masuk ke Pontianak namun harus melalui Tanjung Periuk terlebih dahulu. Kompotiter di malaysia memiliki pelabuhan di Kuching langsung internasional. Perbedaannya satu pulau kalimantan tidak memiliki kapal tidak ada dari atas sampai bawah jalurnya menuju Singapura. Singapura memiliki banyak kapal-kapal besar yang berenti sebagai hak di Malaysia. Jika wilayah Entikong telah memiliki Dry Port, belum ada pelabuhan internasional harus Jakarta lagi. Namun apabila dengan dibangunnya Dry Port sehingga barang-barang malaysia dapat masuk secara otomatis. Otoritas sebagai pemilik lahan kualitas di karantina dikarenakan terbatasnya modal angkutan besar yang datang tanpa imigrasi. Terdapat satu wilayah internasional perbatasan nanti Entikong yang bersaing mana yang lebih atas Kuching. Pelabuhan internasional pontianak bukan dimaksudkan jika input barang kontener internasional belum tentu kemungkinan besar berhenti di Pontianak namun kenyataannya di Jakarta berhenti dan ganti kontener domestik setelah itu baru di kirim ke sana kalau sudah domestik 17
tidak perlu buka Dry Port jadi produk penjual menentukan sendiri pilihanya baik melalui Dry Port atau disiport. Puluhan tahun diopsi di Tanjung Periuk atau dia berhenti di Cikaput Periok, menjamin barang sampai tujuan, Sedangkan peta mengenai produktivitas di Asia sebelum masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN, karena menyangkut perjanjian seluruh negara mengenai jalan tol, kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan darat. Konsep unik adalah Dry Port tersebut karena konsep pelabuhan di Indonesia yang terpadu dengan keberadaan blistan dan karantinanya. Pelabuhan stuktur terpadu dikarantina selama lima tahun dengan prinsip jika impor umum berarti semua barang kecuali yang barang-barang oleh pemerintahan perdagangan. 18
BAB PEMBANGUNAN PENINGKATAN EKONOMI PERBATASAN III. FEASIBILITY PEMBANGUNAN DRY PORT BAGI 3.1. Kondisi Umum Kecamatan Entikong Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau dan terletak pada bagian terdepan dari Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Secara administrasi 19 Kecamatan Entikong berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 oleh Gubernur Kalimantan Barat, yang sebelumnya Entikong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam dengan sebutan Perwakilan Kecamatan Sekayam. Kecamatan Entikong termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur, terletak pada koordinat 1,130 Lintang Utara hingga 0,370 Lintang Selatan dan 1040 sampai + 506,89 km2 dimana sebagian 111,190 Bujur Timur. Kecamatan Entikong wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, posisi ini merupakan unsur positif bagi pengembangan wilayah terutama didalam pemasaran hasil bumi.Secara umum kondisi tofografi wilayah Kecamatan Entikong adalah berbukit (+ 60 %) dan 40 % wilayahnya datar. Kecamatan Entikong, selayaknya semua kecamatan di kabupaten Sanggau, mempunyai iklim tropis. Musim hujan hampir terjadi sepanjang tahun. Jumlah hari hujan paling banyak terjadi pada Desember yaitu sebanyak 21 hari. Sedangkan hujan paling sedikit terdapat pada bulan Juli yaitu sebanyak 2 hari. Selama tahun 2014 rata- rata di Kecamatan Entikong terjadi hujan sebanyak 10 hari dalam sebulan. Sedangkan untuk curah hujan, tertinggi terjadi pada oktober yaitu 325,5 mm dan terendah pada bulan Juli yaitu 10 mm. rata-rata curah hujan di Kecamatan Entikong pada tahun 2014 yaitu 200,2 mm. Secara geografis pulau kalimatan berbatasan dengan negara Malaysia, Kalimatan Barat dan Kalimantan Timur merupakan kawasan yang berbatasan langsung.Wilayah Kalimantan secara keseluruhan berbatasan dengan Malaysia sekitar 2.004 KM. Sedangkan panjang garis batas 966 berada di Provinsi Kalimantan Barat. 19
Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 1.038 KM. Kawasan perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tengga lima daerah kabupaten diantaranya Kabupaten Sambas, Malaysia Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan yang terakhir adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut sumber yang penulis peroleh dari Bappeda tahun 2011, wilayah kabupaten dan kecamatan terbagi menjadi: a. Kabupaten Sambas mempunyai dua kecamatan yaitu: Sajingan Besar (1404,94) memiliki KM, dan Paloh (1147,28) KM. b. Kabupaten Bengkayang mempunyai dua kecamatan yaitu: Jagoi Babang (655,00) KM, Siding (563,25) KM. c. Kabupaten Sanggau mempunyai dua kecamatan yaitu: Sekayam (841,01) KM, Entikong (506,89) KM. d. Kabupaten Sintang mempunyai dua kecamatan yaitu: Ketungau Tengah (2182,00) KM, Ketungau Hulu (2138,20) KM. e. Kapuas Hulu mempunyai enam kecamatan yaitu: Hulu Kapuas (5059,64) KM, Puring Kencana (489,03) KM, Badau (700,00) KM, Batang Lupar (1333,00) KM, Embaloh (3457,59) KM, Hulu Putussibau Utara (5102,00) KM. Tabel 3.1 Batas-Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Entikong Menurut Arah Mata Angin Desa/Keluarahan Utara Selatan Barat Timur Nekan Desa Kec. Sekayam Desa Entikong Desa Entikong Engkahan Semanget Desa Desa Nekan Desa Nekan Malaysia Entikong Entikong Malaysia Desa Pala Desa Pala Desa Pasang Pasang Semanget Suruh Malaysia Kab. Kab. Desa Pala Tembawang Bengkayang Bengkayang Pasang Pala Pasang Malaysia Desa Suruh Desa Suruh Desa Tembawang Entikong Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 25 Menurut arah Batas-Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sanggau, terdapat lima desa di Kabupaten Sanggau yaitu Desa Nekan, Semanget, Entikong , Suruh Tembawang dan Pala Pasang. Salah satu desa yaitu Entikong berbatasan di sebelah Utara Kecamatan Entikong berbatasan dengan Malaysia, sebelah Selatan 20
berbatasan dengan Desa Pala Pasang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pala Pasang dan sebelah Timur berbatasan dengan Suruh Tembawang. Kawasan perbatasan Kalimatan Barat- Serawak Malaysia ditetapkan menjadi tiga pos lintas batas negara (PLBN) diantaranya : PLBN Entikong Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Tebedu, PLBN Badau, Kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Lubuk Antu, dan PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Adapun batasan jarak aksesibilitas yang diizinkan bagi kedua warga di sisi perbatasan Indonesia - Malaysia rata - rata sekitar radius 5 Km. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Pintu Keluar Masuk Perbatasan dan Batas Akses Terjauh ke Wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak - Malaysia. Kalimantan Barat, Indonesia Sarawak, Malaysia Exit / Entry Point Area Of Access Limited to Paloh Temajuk , Liku and Liku only Limited to Sajingan Besar only Limited to Seluas only Limited to Seluas only Limited to 5 Km radius of Saparan only Limited to 5 Km radius to Entikong only Limited to 10 Km Radius of Segumon and Bantan only Limited to Senaning only Sajingan , Aruk Jagoi Babang Siding Saparan Entikong Segumon Bantan Jasa Nanga Bayan Semareh Merangkai Panjang Lengau Limited to 5 Km radius of Semareh only Limited to Puring Kencana only Exit / Entry Point Area Of Access Sematan Limited to Sematan Bazaar only Limited to 5 Km radius of Biawak Bazaar only Limited to Sirikin only Limited 5 Km radius of Stass only Limited to 5 Km radius to Simpang Empat only Limited to 5 Km radius of Tebedu only Limited to 10 Km Radius of Bunan Gega Bazaar only Limited to Karanggas Gayau Bazaar only Limited to Karanggas Gayau Bazaar only Limited to Batu Lintang Bazaar only Limited to Lubok Antu only Biawak Serikin Stass Simpang Empat Tebedu Bunan Gega Karanggas Gayau Karanggas Gayau Batu Lintang Nanga Badau Limited to Badau only Lubok Antu Sumber : Arifin (2014 : 163) 21
Maksud dari Tabel di atas ialah: menjelaskan pintu keluar masuk perbatasan dan area akses terjauh dari kedua negara yang bertetangga atau dalam kata lain yang serumpun tersebut yakni Indonesia dan Malaysia. Sedangkan dari uraian di atas di mana bahwa aksesibilitas yang diizinkan dari kedua warga negara di perbatasan tersebut Indonesia dan Malaysia hanya sekitar 5 Km. Pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia terjadi permasalahan pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyeludupan karena belum adanya batas yang jelas. Hal tersebut peneliti ungkit karena mengingat ancaman - ancaman yang memungkin akan terjadi di wilayah perbatasan khususnya yang tertera pada tabel 3.2. Hal yang sedemikian rupa dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia Oleh karena itu, dibutuhkan langkah tegas tanpa pandang bulu oleh semua aparatur pemerintah, maupun aparat keamanan. Serta dibutuhkan juga partisipasi pemuda dan pemudi khususnya di kalangan akademisi dan Mahasiswa dalam membantu hal yang kecil tetapi dapat bermanfaat dan meminimalisir perdagangan illegal perbatasan. Persoalan tentang batas wilayah sebenarnya sudah lama terdengar di telinga kita bukan masalah yang baru melainkan masalah lama yang lama kelamaan tertimbun atau tergerus oleh waktu. Namun karena hal ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut, maka dari itu pemerintah kita saat ini khususnya pemerintahan Jokowi Kabinet Kerja harus menunjukkan sinergitasnya segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan perbatasan agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari dan tidak direbut oleh negara tetangga lagi. Hampir seluruh desa berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, kecuali Desa Nekan. Dari 4 desa atau 9 dusun yang berbatasan langsung, pada umumnya mudah diakses oleh warga lokal dan pelaku perdagangan perempuan untuk masuk ke kawasan Sarawak Malaysia. Selanjutnya kecamatan yang berbatasan langsung atau melekat dengan daerah Malaysia Timur/Sarawak (disebut juga Kecamatan Lini I), dan Kecamatan yang tidak berbatasan langsung dengan Sarawak (Kecamatan Lini II). Pembagian Kecamatan Lini I dan Lini II ini didasarkan pada segi letak, kondisi dan orientasi kehidupan masyarakatnya. Yang termasuk perbatasan Lini I meliputi : Kabupaten Sanggau terdiri diri dua Kecamatan yaitu Kecamaan Sekayam dan Kecamatan Entikong . Adapun Kecamatan yang termasuk dalam Lini II meliputi Kabupaten sanggau terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Beduai, Kecamatan Bonti, Kecamatan Noyan, Kecamatan Jangkang, dan Kecamatan Kembayan. Kecamatan Entikong yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sangau, Secara administrasi memiliki luas wilayah 506,89 km2 dengan demikian dapat dikatakan kecamatan Entikong merupakan salah satu kecamatan yang tidak terlalu besar yang terdiri dari 5 Desa, 34 Dusun dan 78 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang didapat pada Kantor Kecamatan Entikong, Tahun 2015 yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Entikong ada 5 desa yaitu : 1. Desa Entikong yang terdiri dari 8 dusun yaitu dusun Entikong, dusun Sontas, dusun Serangkang, dusun Merau, dusun Perimpin, dan terdapat 3 dusun yang merupakan hasil pemekaran atau dusun pengembangan baru yaitu dusun Entikong Barat, dusun Entikong Tapang, dusun Serangkang Raya. 2. Desa Semanget terdiri dari 6 dusun yaitu dusun Semanget, dusun Semeng, dusun Panga, dan teradapat 3 dusun pemekaran atau pengembangan baru yaitu ada Dusun Semanget Nijau, dusun Sekunyit, dusun Panga Bintara. 22
No 1 2 3 4 3. Desa Nekan terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun Nekan, dusun Punti Tapau, dusun Punti dusun Engkaras, dusun Punti kayan dan 2 dusun pengembangan baru yaitu dusun Punti Meraga, dan Dusun Grama Jaya. 4. Desa Pala Pasang terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Entabang, dusun Mangkau, dusun Pala pasang dan 1 dusun pengembangan baru yaitu dusun Suruh Engkadok. 5. Desa Suruh Tembawang terdiri dari 10 dusun, yaitu dusun Suruh Tembawang, dusun Pool, dusun Gun Jemak, dusun Badat Lama, dusun Sekajang dan terdapat 5 dusun hasil pemekaran atau pengembangan baru yaitu dusun Senutul, dusun Badat Baru, Gun Tembawang, dusun Kebak Raya, dan dusun Gita Jaya. Dapat dilihat bahwa ada banyak dusun pengembangan baru, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha dari pemerintah pusat di bawah wilayah kabupaten untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang agar pembangunan di kecamatan Entikong lebih Merata dan Adil seperti yang kita ketahui Entikong merupakan wilayah dari kabupaten sangau provinsi Kalimantan Barat yang Berbatasan Langsung dengan Negara Malaysia dan paradigma Indonesia Perbatasan di Padang sebuah Pintu Belakang atau tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah Pusat. Paradigma tersebut harus segera diubah karna perbatasan juga merupakan wilayah di Indonesia yang juga berhak mendapatkan dan merasakan pembangunan seperti wilayah Indonesia Lainnya. Wilayah perbatasan harus di pandang pintu depan karna berbatasan langsung dengan negara lain. Tabel 3.3 Distribusi Desa/ Dusun Kecamatan Entikong Berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Desa Dusun Berbatasan Dengan Jarak Tempuh Entikong Entikong Entubuh/Tebedu 1 Km Sontas Entubu/Tebedu 1 Km Serangkang Kp. Temung 8 Km Semanget Panga Kp. Kujang Saing dan 8 Km Kp. Pang Amu Pala Pasang Pala Pasang Kp. Sadir 8 Km Mangkau Kp. Tepui 8 Km Entabang Kp. Tepui 8 Km Suruh Tembawang Gun Tembawang Kp. Sapit 1 Km Sumber: Kantor Kecamatan Entikong , 2015. (Diolah) Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan Malaysia khususnya serawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebari sungai 23 Ket PPLB PPLB Jln. Tradisional Jln. Tradisional Jln. Tradisional Jln. Tradisional Jln. Tradisional Jln. Tradisional
maupun laut, oleh sebab itu banyak TKI yang berasal dari Jawa, Sumatera menggunakan jalur perbatasan Entikong 05001000150020002500NekanPala PasangSuruh TembawangTABEL 3.4JUMLAH DESA TERTINGGAL, KEPALA KELUARGA DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU DI KECAMATAN ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2009 Jumlah KK Jumlah Jiwa Sumber : Monografi Kantor Kecamatan Entikong , Kabupaten Sanggau, 2010. Kecamatan Entikong terdapat banyak kepala keluarga yang dikategorikan miskin dan desa tertinggal. Menurut data dari Monografi kantor Kecamatan Entikong , tahun 2009 bahwa jumlah desa yang dikategorikan desa tertinggal sebanyak 3 buah desa, dengan jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.316 KK atau sebanyak 5.382 jiwa Tabel 3.5 Jarak Dari Desa Di Kota Entikong Ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi No Nama Desa Jarak Tempuh Ke-Ibu Kota 1. 2. 3. 4. 5. Entikong Semanget Nekan Pala Pasang Suruh Tembawang Kecamatan 0 6 135 30 42 Kabupaten 145 139 158.5 175 187 Provinsi 317 311 330.5 347 359 Sumber: BP2KKP dalam Kurniadi (2009:57) 24
Sumber: BP2KKP dalam Kurniadi (2009:57) Selanjutnya untuk menuju Entikong dari Pontianak dapat ditempuh melalui jalan trans Kalimantan poros selatan sampai Kecamatan Tayan kemudian melintas ke Utara melewati Kecamatan Batang Tarang, Sosok, Kembayan dan akhirnya masuk ke Entikong melalui jalan trans Kalimantan poros Utara. Jalan trans Kalimantan baik poros selatan maupun Utara pada umumnya kondisinya baik. Jarak dari Pontianak sampai Entikong 310 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam. Modal dasar bagi pembangunan yang dimiliki suatu bangsa antara lain adalah jumlah penduduk, oleh karenannya semakin besar jumlah penduduk berarti semakin bermanfaat bagi pembangunan. Namun demikian jumlah penduduk yang besar tidakselalu bermanfaat bagi pembangunan, hal ini tercantum pada komposisi penduduk yang ada. Demikian pula penduduk kecamatan Entikong juga merupakan modal besar bagi pembangunan di kecamatan itu. 3.2. Kondisi Sosio-Ekonomi di Kecamatan Entikong Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia khususnya Sarawak, sehingga jalur darat sering disebut sebagai jalur sutera karena bisa dilewati langsung dan menjadi akses jalan yang memudahkan menuju kesana tanpa harus menyebrangi sungai maupun lautan, oleh karena itu banyak TKI yang berasal dari 25
Jawa dan Sumatera yang menggunakan jalur perbatasan Entikong . Mayoritas suku di Entikong adalah Dayak, Tionghoa, Melayu , Batak, Jawa. Selain mayoritas penduduk yang begitu homogeny, juga terdapat beragam agama yang dianut, seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Protestan, agama Islam, agama Konghucu.. Jika dilihat dari agamanya kebanyakan masyarakat disana menganut agama Katolik yang paling banyak dan selanjutnya adalah Islam. Entikong dari segi ekonomi memiliki mata pencaharian seperti petani padi, Sahang (Lada), karet, kakao (coklat), dan sebagian adalah tambang emas secara tradisional. Dari segi luas lahan dan tanaman disini yang paling luas adalah karet , tetapi dilihat dari hasil produksi nya per tahun lebih banyak di hasilkan oleh coklat. Disini petani juga sebagai salah satu profesi yang paling banyak ada di kecamatan Entikong . Entikong merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia , karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini menjadi unsur posisi positif bagi pengembangan wilayah terutama didalam pemasaran hasil bumi, dengan kondisi tersebut sebagian masyarakat dalam mengusahakan lahan pertanian dengan cara ladang berpindah, ladang berpindah disini itu menggunakan lahan yang baru untuk mencari kesuburan tanah yang lebih baik lagi dari lahan yang telah digunakan sebelumnya , maka masyarakat tersebut menggunakan sistim ladang berpindah. Batas wilayah Entikong ini sangat strategis dengan negara Malaysia khususnya bagian Sarawak disebelah utaranya dan sebelah timur, selatan, dan barat masih kecamatan sekitar Entikong dan masih negara Indonesia. Kecamatan Entikong memiliki luas wilayah 50.689 Ha. Dari luas wilayah tersebut dimanfaatkan untuk 3 sektor yaitu pertanian, perkebunan dan pertambangan. Untuk sektor pertanian dibagi menjadi dua yaitu sawah irigasi 330Ha dan sawah tadah hujan 225Ha. Selanjutnya di sektor perkebuan atau sawah non pertanian dibagi menjadi: tegal/kebun 15.157Ha, Ladang/Huma 1.657Ha, perkebunnan 975Ha, Hutan Rakyat 337Ha, lain-lain 1.807Ha. Dan sektor non pertanian 10.135Ha. Dari ketiga sektor tersebut yg paling besar potensinya adalah sektor pertanian dengab mengembangkan kawasan pertanian 50 ribu hektare di Entikong yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia. Diharapkan Hasil pertanian dari Entikong ini akan mensuplai kebutuhan Malaysia. Bahkan akan membangun pasar pertanian besar di Entikong . Produksi Komoditi Perkebunan Kecamatan Entikong Tahun 2014 memberikan informasi mengenai total produksi komoditi perkebunan Entikong secara keseluruhan adalah 1.120 Ton yang terbagi atas komoditi Lada, Karet, Kakao, Kelapa dalam serta Kopi. Dari total luas wilayah Kecamatan Entikong , 975 Ha di manfaatkan untuk lahan perkebunan yang didominasi oleh perkebunan lada. Komoditi Lada jumlah volume 374 Ton, Karet 593 Ton, Kakao 168 Ton, Kelapa Dalam 5 Ton, Kopi 7 Ton. Pada penjelasan diterangkan bahwa komoditi utama didominasi oleh perkebunan lada, lahan menurut pendapat saya masyarakat banyak memanfaatkan perkebunan mereka karena harga jual lada sangat tinggi dibandingkan komoditi lainnya. lada untuk Entikong adalah kecamatan penghasil tanaman lada terbesar di Kabupaten Sanggau.Hasil produksi tanaman lada yang ada di Kecamatan Entikong ini tidak pasti dan selalu berubah-ubah. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik 26
(BPS) Kabupaten Sanggau tahun 2014 tentang produksi tanaman lada Kecamatan Entikong pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan atau kenaikan dan penurunan jumlah hasil produksi pada kurun waktu 2012-2014. Pada tahun 2012 data yang ada menunjukkan hasil produksi tanaman lada Kecamatan Entikong sebesar 416 ton, kemudian pada tahun selanjutnya 2013 terjadi peningkatan hasil produksi sebesar 16 ton yang membuat total hasil produksi tahun 2013 menjadi 432 ton, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan hasil produksi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 85 ton. Penurunan tersebut menjadikan total hasil produksi tanaman lada tahun 2014 menjadi 347 ton. Angka tersebut merupakan hasil produksi terendah pada kurun waktu 3 tahun (2012, 2013, 2014). Mayoritas petani di Entikong merupakan petani yang masih menggunakan cara-cara tradisional.Cara-cara pengelolaan secara tradisional ini yang kemudian mempengaruhi hasil produksi tanaman lada yang ada di Kecamatan Entikong .Hasil produksi tanaman lada menjadi tidak konsisten dan selalu berubah. Sebagian masyarakat Entikong dalam mengelola lahan pertanian yang ada masih menggunakan cara tradisional yaitu ladang berpindah. Hal ini karena kondisi topografi wilayah Kecamatan Entikong berupa ± 60% berbukit dan hanya 40% saja yang datar. Masyarakat di kecamatan Entikong juga memanfaatkan lahan untuk perkebunan. Seperti data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Entikong 2015, terlihat bahwa jenis tanaman Lada, Coklat dan Karet lah yang banyak di tanam oleh masyarakat. Tanaman Lada dengan kuasa lahan 1.833 Ha dan luas tanam 532 Ha dapat menghasilkan produksi sebesar 21 ton/tahun. Tanaman coklat dengan luas lahan 1.508 Ha dan luas tanam 676 Ha menghasilkan produksi sebesar 7,5 ton/tahun. Dan tanam karet dengan luas tanah 3.671 Ha dan luas tanam 884 Ha hanya menghasilkan produksi sebesar 1,6 ton/tahun. Tabel 3.6 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Menurut Komoditi Di Kecamatan Entikong Tahun 2015 Komoditi Luas Panen (Hektar) Jumlah Produksi (Ton) Rata-Rata Produksi (Kw/Ha) Padi 1.Padi Sawah 2.Padi Ladang 543 543 1951 1951 36 36 Palawija 1. Jagung 2. Kedelai 3. Kacang Tanah 4. Kacang Hijau 5. Ubi Kayu 6. Ubi Jalar Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 25 - 50 - 9 - - 54 - 104 - - 11 - 115 - 27
Tabel 3.6 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Menurut Komoditi Di Kecamatan Entikong Tahun 2015 28
Kecamatan Entikong memiliki dua jenis komoditi produksi tanaman yaitu tanaman padi dan palawija. Komoditi padi terbagi menjadi padi sawah dan padi lading.Sedangkan komoditi palawija terdiri atas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar tidak memiliki jumlah produksi.Jumlah produksi padi sawah dan padi 29ladang pada tahun 2015 adalah 1951 ton.Sedangkan tanaman palawija yang memiliki jumlah produksi terbanyak adalah ubi kayu dengan jumlah produksi sebanyak 104 ton dan jumlah produksi paling sedikit adalah kacang tanah sebanyak 54 ton. Berdasarkan data yang ada di Kantor Kecamatan Entikong pada tahun 2015 tentang penyebaran luas dan hasil produksi pertanian yang ada di Kecamatan Entikong terdapat lima jenis tanaman dengan luas lahan, luas tanam dan hasil produksi yang berbeda pada setiap jenis tanamannya. Data tersebut menunjukkan jenis tanaman yang pertama adalah padi sawah dengan luas lahan 268 Ha dan luas tanam 268 Ha, yang kemudian menghasilkan produksi sebesar 4,2 ton/ Ha. Tanaman kedua adalah padi lading dengan luas lahan 4.315 Ha dan luas tanam 1.895 Ha dengan hasil produksi 1 ton/ Ha.Jenis tanaman ketiga adalah kacang tanah dengan luas lahan 200 Ha dan luas tanam 150 Ha dengan hasil produksi 1 ton/ Ha. Tanaman keempat adalah jagung dengan luas lahan 150 Ha dan luas tanam 50 Ha dengan hasil produksi 2,5 ton/ Ha. Tanaman terakhir atau kelima adalah terong dengan luas lahan 50 Ha dan luas tanam 5 Ha serta hasil produksi 1,5 ton/ Ha. Entikong memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus di memiliki potensi berdayakan. Pada dasarnya wilayah perbatasan Entikong 29
perekonomian, lokasi strategis, dan dukungan akses formal dapat merangsang wilayah perbatasan untuk berkembang seperti beberapa kawasan perbatasan lain yang dicontohkan diatas. Berkembangnya sebuah kawasan perbatasan ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rill kesejahteraan masyarakat setempat harus sama-sama menguntungkan Negara Indonesia dan Negara Malaysia.Wilayah perbatasan Entikong memiliki berbagai potensi ekonomi, khususnya sumber daya alam.Keberhasilan mengolah sumber daya alam di kawasan perbatasan menjadi harapan masyarakat di provinsi Kalimantan Barat khususnya masyarakat di sekitar Kabupaten Sanggau seperti tabel 3.7 berikut. Tabel 3.7 Potensi Pengembangan Perkebunan di Entikong 30
Tabel 3.8 Potensi Pengembangan Tanaman Pangan di Entikong Sumber: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2017 Berdasarkan tabel potensi pengembangan perkebunan dan tanaman pangan di Entikong lahan perkebunan yang paling luas dan hasil panen terbanyak adalah karet dengan luas lahan 1219 Ha dan realisasi produksi sebanyak 470 Ton. Selain itu lahan perkebunan yang paling sempit dan hasil panen paling sedikit adalah lahan lada dengan luas 881 Ha dan hasil panen paling sedikit adalah kakao sebanyak 45 ton. Sedangkan lahan tanaman pangan yang paling luas dan hasil panen terbanyak adalah karet dengan luas lahan 1.537 Ha dan Realisasi produksi sebanyak 1.463 Ton. Selain itu pula lahan tanaman pangan yang paling sempit adalah kacang tanah dengan luas lahan 512 Ha dan hasil panen paling sedikit adalah jagung sebanyak 120,6 ton. 3.3. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Entikong Kantor Imigrasi Entikong semula merupakan Pos Lintas Batas untuk pemeriksaan lalu lintas orang diantara perbatasan Negara Indonesia (provinsi Kalimantan Barat) dan Malaysia (bagian Serawak) secara tradisional.Pos Lintas Batas Entikong mulai dibuka sebagai perlintasan tradisional kedua yang berbatasan 31
sejak tahun 1980.Pada waktu itu Pos Lintas Batas Entikong termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Pontianak. Sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil membentuk Kantor Imigrasi Sanggau pada tahun 1984 dan sejak berdirinya Kantor Imigrasi Sanggau, Pos Lintas Batas Entikong secara operasional dibawah Kantor Imigrasi Sanggau. Tahun anggaran 1993-1994, dibangun Gedung Imigrasi Entikong dan mulai dipergunakan pada bulan April 1994 sampai sekarang. Aktivitas keimigrasian Kantor Imigrasi Entikong terfokus kepada pelayanan keimigrasian seperti dalam hal pemberian SPRI, pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal bagi orang asing, hal ini dapat dilihat dari volume pelayanan keimigrasian dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Penegakan 32ngag keimigrasian pada Kantor Imigrasi Entikong selama ini berjalan cukup baik, hal ini tidak terlepas dari kesiapan dan kesigapan dari personil Kantor Imigrasi Entikong dalam melaksanakan tugas tugas keimigrasian. Kantor Imigrasi Entikong memliki 3 (tiga) Pos Perbatasan yaitu : Pos Lintas Batas Batan, Pos Lintas Batas Segumon dan Pos Lintas Batas Gun Jemak. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Entikong terdiri dari 1 (satu) Kabupaten dan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kabupaten Sanggau Kapuas, Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong . Dengan jumlah penduduk kurang lebih 23.889 orang. Kantor Imigrasi Entikong memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu : TPI Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong . Pos Lintas Batas Batan terletak di Desa Bungkang Kecamatan Sekayam dengan jarak dari Kantor Imigrasi Entikong kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan air.Pos Lintas Batas Lubuk Sabuk terletak di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam dengan jarak dari Kantor Imigrasi Entikong kurang lebih sekitar 32 Km. Pos Lintas Batas Suruh Tembawang terletak di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Sekayam. Permasalahan yang ada pada Pos Lintas Batas maupun di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah terdapat jalan setapak yang rawan dan sering dimanfaatkan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia serta kendala-kendala lain seperti dalam hal sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, fasilitas listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai. 32
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 48 Wilayah Entikong berbatasan langsung dengan Tebedu, Negara bagian Serawak Malaysia yang memiliki luas 506,89 km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 14558 jiwa, dan kepadatan penduduk brutto sebesar 28,72 jiwa/km2. KecamatanEntikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun.Entikong berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau.Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan Negara 14,5 km, jalan kabupaten 41,7 km, jalan desa 83,37 km. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Entikong adalah 9,51% per tahun.Menurut BPS Kabupaten Sanggau (2010: 61) penduduk kecamatan Entikong memiliki penduduk sebanyak 13,514 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 6.758 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 6.756 jiwa. Sementara itu berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat penduduk yang berusia muda khususnya perempuan yang berusia antara 15-19 tahun, umumnya mereka jarang terllihat di desa, karena kebanyakan dari mereka berangkat keluar negeri sebagai TKW. Volume kegiatan lalu lintas orang keluar masuk dari dan keluar wilayah Indonesia melalui TPI Entikong cukup tinggi. Berbagai kepentingan orang 33
menghiasi kegiatan lalu lintas di pos perbatasan Indonesia dan Malaysia. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat Malaysia banyak dijumpai di daerah ini, selain itu juga kunjungan keluarga juga menghiasi aktivitas di pos perbatasan ini disamping kepentingan-kepentingan yang lain. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perbatasan tersebut dimana setidak-tidaknya dua kali dalam sehari mereka bepergian ke luar negeri Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 46 Berdasarkan tabel luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk wilayah terluas adalah Suruh Tembawang dengan luas 148,82 km2 dan wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Entikong dengan jumlah 6.913 jiwa. Sedangkan wilayah tersempit adalah Semanget dengan luas 62,54 km2 dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Pala Pasang dengan jumlah 1.020 jiwa. Secara keseluruhan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah terletak di wilayah Entikong . Jumlah luas wilayah Nekan, Semanget, Entikong , Suruh Tembawang, Pala Pasang adalah 506,89 Km2, dengan total jumlah penduduk adalah 15.397 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk dari enam desa tersebut adalah sebesar 31 Km2. 34
Tabel 3.11 Sarana Transportasi Perjalanan Desa/Kelurahan Di Kec. Entikong Desa/Kelurahan Sarana Transpportasi Mobil Motor Sungai Jalan Kaki Nekan Ya Ya Tidak Ya Semanget Ya Ya Tidak Ya Entikong Ya Ya Ya Ya Suruh Tidak Tidak Ya Ya Tembawang Pala Pasang Tidak Tidak Ya Ya Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 30 tabel Sarana Transportasi Perjalanan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Entikong sarana transportasi yang digunakan merupakan sarana yang terlengkap yaitu mobil, motor, sungai dan jalan kaki. Kelurahan Nekan dan Semanget menggunakan sarana transportasi mobil, motor dan jalan kaki.Sedangkan Kelurahan Suruh Tembawang dan Pala Pasang menggunakan sarana transportasi sungai dan jalan kaki. Berdasarkan Tabel 3.12 Nama-Nama Kepala Desa/Lurah Di Kecamatan Entikong Yang Sedang Menjabat Menurut Status Tahun 2015 No Desa/Kelurahan Nama Kepala Keterangan Desa/Lurah (Kepala Desa/Lurah) 1 Nekan Sutarno Kepala Desa 2 Semanget Paulus Kipa Kepala Desa 3 Entikong Raden Nurdin Kepala Desa 4 Suruh Tembawang Gak Mulyadi Kepala Desa 5 Pala Pasang Antonius Angeu Kepala Desa Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 25 Berdasarkan tabel tersebut nama kepala Desa/Lurah di Kecamatan Entikong yang sedang menjabat menurut status tahun 2015, kepada Desa/Lurah yang menjabat di Kelurahan Entikong saat ini adalah Raden Nurdin. Selain itu di Desa Nekan adalah Sutarno, Semanget adalah Paulus Kipa, Suruh Tembawang adalah Gak Mulyadi dan Pala Pasang adalah Antonius Angeu. Terdapat pula Dinas Instansi Yang Ada Di Kecamatan Entikong yaitu. 35
a. Kantor Camat Entikong . b. Kantor Polsek Entikong . c. Kantor Koramil Entikong . d. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Entikong . e. Kantor Imigrasi Entikong . f. Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau. g. Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Entikong . h. Puskesmas Entikong . i. Kantor Stasiun Karantina Ikan Entikong . j. Kantor Stasiun Karantina Pertanian Entikong . k. Kantor Karantina Kesehatan Entikong . l. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Entikong (UP3LB). m. Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Entikong . n. Kantor Pos dan Giro Entikong . o. Kantor Asuransi Jasa Raharja Putera Entikong . p. Markas Gabungan TNI - Malaysia. q. Balai Latihan Kerja Entikong . r. Kantor Urusan Agama Entikong . s. PDAM Entikong . t. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong . u. Pos Pengawas Perikanan Entikong . v. Rumah Pintar Entikong . w. Bank Mandiri Entikong . x. CU Semarong Entikong . Mengenai Sarana Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sarana Sekolah Dasar (SD) telah tersedia diseluruh desa, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terletak pada ibu kota Kecamatan Entikong . Jengjang SMP terdapat diseluruh Desa kecuali Nekan.Dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif, tenaga pengajar atau pendidik dari jenjang TK hingga SMA yang telah tercukupi hanya di Kecamatan Entikong , sedangkan di Desa Nekan hanya terdapat jenjang SD negeri yang berjumlah 3 buah. Di Desa Pala Pasang tidak memiliki SD dan SMA, desa tersebut hanya memiliki jenjang SD dan SMP negeri masing-masing berjumlah 2 dan 1 sekolah. Sarana Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dapat dilihat dari tabel berikut ini. 36
Tabel 3.13 Sarana Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: 25 Berdasarkan tabel di atas, Data tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan tingkat pendidikan tergolong sangat minim. 37
BAB IV. PELUANG SINERGI DAN KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PEMBANGUNAN DRY PORT DI ENTIKONG 4.1. Peluang Sinergi Perdagangan Lintas Batas Indonesia dan Malaysia Entikong merupakan wilayah perbatasan darat antar negara.Pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan "Kawasan Perbatasan adalah bagian dan Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan". Kedudukan kawasan perbatasan (khususnya Entikong ) cukup penting dalam Perencanaan Nasional.Instruksi Presiden Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025. UU Penataan Ruang 26/2007 menetapkan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) Katulistiwa sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan menjadikan Entikong sebagai pusat pertumbuhan perekonomian Urgensi dari pelabuhan darat di wilayah perbatasan diantaranya adalah untuk mendukung dan mengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Untuk memperlancar kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas atau Pelabuhan Bebas ataupun Pelabuhan Darat, Maha Badan Pengusahaan, yaitu badan yang mengelola kawasan pelabuhan ini, diberi wewenang mengeluarkan ijin-ijin usaha yang diperlukan bagi para pengusaha yang menjalankan usaha di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas melalui, pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bappenas, 2003:46). Percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan sangat diperlukan untuk menciptakan kawasan perbatasan yang sejahtera, yang salah satunya bisa diempuh melalui pembangunan pelabuhan darat (Dry Port). Perdagangan internasional dapat terjadi karena ada kebijakan pemerintah yang menjadi aturan di dalam pertukaran barang, jasa dan modal. Aturan pertukaran barang, jasa dan modal harus menjadi perhatian pemerintah, jika pemerintah tidak membuat kebijakan dalam perdagangan internasional maka pelaku bisnis akan 38
melakukan kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari ekspor maupun impor barang ke masing-masing negara. Kawasan perbatasan Entikong dengan Sarawak memiliki keterkaitan secara langsung. Kondisi Sarawak yang lebih maju menjadi daya tarik dan mempengaruhi orientasi sosial ekonomi kawasan Entikong khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Keterkaitan tersebut memberikan perubahan nyata terhadap perekonomian Kawasan Entikong .Dibukanya PLBN Entikong menjadikan arus barang dan jasa ke Sarawak semakin tinggi. Aktivitas produksi dan distribusi berkembang dan menjadikan perdagangan sebagai kegiatan usaha yang diusahakan masyarakat di kawasan ini.Sektor perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal. Dibukanya PLB yang tertuang dalam perjanjian lintas batas adalah untuk mempermudah masyarakat yang berada di perbatasan antar negara untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial, budaya dan mempermudah pasokan kebutuhan hidup sehari- hari. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka Border Arrangement on Border Crossing 1967 dan 1984 ini telah dilakukan perubahan kembali. Melalui beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan, maka pada tanggal 2-3 April 2002 di Medan telah disepakati untuk penambahan Pos Lintas Batas bagi Masyarakat Perbatasan, yang baru ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri pada bulan Februari 2006 di Bukit Tinggi - Sumatera Barat. Dalam perkembangannya perubahan-perubahan terus terjadi. Tercatat pada tahun 1984 terjadi penambahan dari 10 menjadi 15 PLB dan terakhir pada tahun 2002 bertambah lagi menjadi 16 buah. Perubahan tersebut melalui berbagai sidang pembahasan yang baru ditandatangani pada Februari 2006 oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk mengatur lalu lintas barang (perdagangan tradisional) bagi masyarakat perbatasan dalam rangka memenihi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam "Perjanjian tentang Perdagangan Lintas Batas" yang ditandatangani 24 Agustus 1970, dasar dari perjanjian tersebut adalah: 1. Pelaksanaan pasal XI dari Basic Agreement On Border Crossings yang disetujui dan ditandatangani pada tahun 1967; 2. Menciptakan tata cara guna mengatur pelaksanaan perdagangan lintas batas sebagaimana tertera dalam Basic Arrangement On Trade And Economic Relation yang ditandatangani tahun 1967. Dalam perjanjian lintas batas tahun 1970 telah diatur mengenai: 1. Penentuan daerah- daerah perbatasan untuk perdagangan di darat dan di laut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lintas batas; 2. Barang-barang yang dibenarkan untuk perdagangan; 3. Pelaku yang dibenarkan melakukan perdagangan di lintas batas, hanya masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan dikedua negara; 4. Nilai barang yang dibawa, setiap orang hanya boleh membawa barang senilai 600 RM (Ringgit Malaysia) per orang per bulan. Perkembangan PLB berlanjut dengan diresmikannya PPLB Entikong pada 25 Februari 1991, yang dilanjutkan dengan penyambungan jalan raya Entikong -Tebedu. 39
Perbedaan antara PLB dan PPLB dapat dijelaskan bahwa PLB adalah pintu keluar- masuk antarnegara yang dilakukan secara tradisional dan dokumen yang digunakan hanyalah dokumen laksana paspor, sementara itu Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu keluar-masuk antarnegara yang berlaku secara internasional (menggunakan paspor resmi), sehingga mancanegara dapat menggunakan jasa PPLB sebagai akses internasional. Pos Lintas Batas Entikong memiliki beberapa fungsi: 1. Sebagai pintu keluar-masuk, bagi pelintas batas tradisional, penduduk daerah perbatasan; 2. Sebagai pintu keluar-masuk (legal exit dan entry point) bagi pelintas batas non tradisional; 3. Sebagai pintu gerbang lalu lintas kendaraan antar negara (internasional). Berbagai kegiatan perdagangan (ekspor-impor) yang terjadi di PPLB Entikong sangat dinamis dan mengalami peningkatan. Begitu pula arus keluar masuk orang dengan berbagai tujuan. Sampai dengan saat ini tercatat bahwa PPLB Entikong merupakan formal cross borders facility yang ada di sepanjang perbatasan Kalimantan. Selengkapnya, milestone perkembangan pintu perlintasan Entikong ini dapat dilihat di Gambar 3.1 berikut : GAMBAR 4.1 Milestone Perkembangan Status PLB Menjadi PPLB Entikong ' Sumber: BP2KKP ( 2006); Kurniadi (2009:71) 40
Selanjutnya dalam UU. No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan lain, dalam hal atas wilaya di darat, kawasan perbatasan berada di keamatan. Dan pada bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa mengingat sisi terluar dari wilayah 41 atau yang dikenal dengan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah, maka diperlukan juga pengaturan seara khusus. Pengaturan batas-batas wilayah dimaksudkan untuk memberikan kepastian 41ngag mengenai ruang lingkup wilayah, kewenangan pengelolaan wilayah, dan hak- hak berdaulat.Pengelolaan wilayah dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan serta perlindungan segenap bangsa.Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.Peran pemerintah dan pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan. Tabel 4.1 Ekspor Entikong Menurut Pelabuhan dan Komoditi No Pelabuhan HS2 Komoditi Comodity Berat Bersih Net Weight (Kg) Entikong 3 4 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 Ikan dan Udang Susu, Mentega, Telur Buah-Buahan Kopi, Teh, Rempah - Rempah Gandum - Ganduman Hasil Penggilingan Biji - Bijian Berminyak Lak, Getah dan Damar Lemak dan Minyak Hewan/Nabati Daging dan Ikan Olahan Gula dan Kembang Gula Olahan dari Tepung Olahan dari Buah - Buahan / Sayuran Berbagai Makanan Olahan Minuman 2.526 20.213 1.127 9.602 367 6.000 52.396 909 36.531.440 671 97.306 1.065.922 46.207 323.994 182.618 41 Nilai FOB FOB Value (US $) 8.903 30.453 8.466 70.022 973 2.460 16.302 18.390 25.973.890 1.285 114.520 1.821.262 22.647 881.120 517.881
23 25 30 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 48 49 52 53 56 57 61 62 63 64 65 68 69 70 73 76 79 82 83 85 95 96 Ampas / Sisa Industri Makan Garam , Belerang , Kapur Produk Industri Parmasi Minyak Atsiri , Kosmetik Wangi - Wangian Minyak Atsiri , Kosmetik Wangi - Wangian Sabun dan Preparat Pembersih Perekat , Enzim Berbagai Produk Kimia Plastik dan Barang dari Plastik Karet dan Barang dari Karet Jangat dan Kulit Mentah Barang - Barang dari Kulit Kulit Berbulu Kayu , Barang dari Kayu Kertas / Karton Buku dan Barang Cetakan Kapas Serat Tekstil dan Barang Kertas Kapas Gumpalan , Tali Permadani Barang- Barang Rajutan Pakaian Jadi Bukan Rajutan Kain Percak Alas Kaki Tutup Kepala Benda-Benda dari Batu,Gips dan Semen Produk Keramik Kaca dan Barang dari Kaca Benda-Benda dari Besi dan Baja Alumunium Seng Perkakas, Perangkat Potong Berbagai Barang Logam Dasar Mesin / Pearalatan Listrik Mainan Berbagai Barang Buatan Pabrik 449.668 1.684 5.782 327 160.232 294.917 25 2.848 2.619 3.678 525 469 450 20.344 1.246 38 233 50 459 126 10.876 5.785 186 480 93 87.237 53 352 5.945 480 96 149 552 1.113 1.062 74.303 39.475.580 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: Berdasarkan data pada tabel ekspor Entikong menurut pelabuhan dan komoditi, terdapat 96 macam barang komoditi yang diekspor melalui pelabuhan Entikong 42 83.899 6.748 59.212 5.637 850.459 515.702 142 4.096 10.492 17.762 431 758 148 4.674 1.570 210 654 90 2.072 748 35.218 27.766 1.182 3.756 343 25.202 310 49 10.674 1.437 332 364 2.083 11.223 5.268 230.064 31.409.329
.Komoditi ekspor terbanyak adalah mainan dengan jumlah berat bersih adalah 39.475.580 dan nilai FOB sebesar 31.409.329.Komoditi terbanyak pada tingkat dua adalah lemak dan minyak hewani/nabati dengan jumlah berat 36.531.440 dan nilai FOB adalah 25.973.890.Komoditi terbanyak pada tingkat tiga adalah tepung dengan berat 1.065.922 dan nilai FOB adalah 1.821.262.Sedangkan komoditi ekspor paling sedikit adalah wangian dengan jumlah berat bersih 25 dan nilai FOB sebesar 142. Tabel 4.2 Neraca Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015: 57. Berdasarkan tabel di atas nilai neraca perdagangan di Kabupaten Sanggau mengalami surplus sebesar USD 95.443. Perdagangan barang komoditas di kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dalam aktivitas ekspor tertinggi adalah kopi, teh dan rempah-rempah dengan jumlah sebesar USD 137.935. Barang-barang dari jerami dan rumput esparto atau dari bahan anyaman lainnyajuga memberikan neraca perdagangan surplus dalam nilai dan berat masing-masing USD15.359 dan 293 kilogram. Sedangkan perdagangan barang impor yang tertinggi adalah gula dan kembang gula sebesar USD 13.870. Terlihat pula pada komoditas gula dan kembang gula, susu, telur 43
unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan serta daging dan sisanya yang dapat dimakan tidak memiliki aktivitas ekspor. Tabel 4.3 Impor Entikong Menurut Pelabuhan dan Komoditi Komoditi Berat BersihNet Nilai CIFCIF No Pelabuhan HS2 Comodity Weight (Kg) Value (US $) Entikong 25 Garam, Belerang, Kapur 1.427.500 171.003 84 Mesin - Mesin / Pesawat 794.510 3.157.947 Mekanik 2.222.010 3.328.950 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017: Berdasarkan impor Entikong menurut pelabuhan dan komoditi, pelabuhan Entikong memiliki komoditi dengan nilai CIF tertinggi adalah Mesin - Mesin / Pesawat Mekanik sebesar 3.157.947 US $, sedangkan komoditi dengan nilai CIF terendah adalah Garam, Belerang, Kapur sebesar 171.003 US $. EksporTahun2015Berat(Kg)26,3013094,0354,80789 EksporTahun2015perannilai EksporTahun2015Nilai(USD) EksporTahun2015Nilai(USD)137,93516,4142,3261,7651,325 EksporTahun2015perannilai85.14% 10.13% 1.44% 1.09% 0.82% EksporTahun2015Berat(Kg) Tabel 4.4 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015: 55 Komoditas ekspor masyarakat perbatasan Kabuapten Sanggau berupa Komoditas kopi, teh dan rempah-rempah merupakan hasil kebun unggulan dengan berat ekspor seberat 26.301 kg yang memberikan nilai tertinggi sebesar USD 137.935 44
atau 85,14 persen dari total ekspor. Sedangkan komoditas ekspor yang paling rendah adalah buah dan buah berbatok dengan berat 8.900 kg dan memberikan nilai USD 1.325 atau 0,82%. Total nilai ekspor tahun 2015 adalah USD 162.014 dengan total berat ekspor sebesar 46.244 kg. Tabel 4.5 Transaksi Perdagangan Lintas Batas Menurut Wilayah PerbatasanTahun 2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017: 31. Selama ini wilayah perbatasan selalu identik dengan ketergantungan akan pasokan barang-barang dari negara tetangga, namun pada kenyataannya tidak hanya kegiatan impor yang dilakukan oleh wargasekitar perbatasan. Selama periode survei, impor Pulau Nunukan tercatat USD598,4 ribu. Komoditas utama impor terdiri dari gula, beras, makanan, dan minuman. Sementara kegiatan ekspor yang tercatat di Pulau Nunukan hanya USD78,7 ribu, didominasi oleh komoditas ikan. Nilai transaksi perdagangan lintas batas Pulau Sebatik berada diurutan berikutnya, dengan nilai transaksi mencapai USD664.565 dan memberikan peran 21,22 persen. Ekspor komoditas hasil perkebunan dan pertanian menjadi pendorong transaksi perdagangan 45
lintas batas.Belum adanya fasilitas pengolahan hasil perkebunan, menyebabkan hasil perkebunan dan pertanian diekspor dengan harga rendah.Transaksi perdagangan menurut wilayah perbatasan disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.6 Total Transaksi Perdagangan Lintas Batas Menurut Wilayah Perbatasan TAHUN 201 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017: 31. 20 Transaksi perdagangan di pasar perbatasan Skouw menempatkan Jayapura diurutan terbesar ketiga. Nilai transaksi yang tercatat selama periode survei di wilayah perbatasan ini adalah USD652.376 dan memberikan peranan 20,84 persen total transaksi perdagangan lintas batas. Nilai transaksi tersebut lebih banyak disumbang dari kegiatan ekspor, yaitu USD649.850.Kabupaten Bengkayang berada diurutan keempat dengan nilai transaksi USD549.979 (17,57persen), diikuti oleh Sanggau USD228.585 (7,30 persen). Sementara tiga wilayah perbatasan lainnya berkontribusi dibawah lima persen, yaitu Belu USD147.456 (4,71 persen), Sambas USD138.974 (4,44 persen), dan Malaka USD71.787 (2,29 persen). Posisi Entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan dan manusia mengalami peningkatan.Dari sisi pergerakan manusia, cenderung menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata arus masuk lebih tinggi dari arus keluar.Selain itu, dapat dilihat volum dan nilai ekspor di kabupaten Sanggau pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 jumlah volum ekspor sebesar 166.502.921 m2 dengan nilai ekspor pergerakan komoditas barang 46
sebesar Rp 1.059.132.906.172.50, pada tahun 2012 jumlah volum ekspor menurun sebesar 144.891.356 m2 dengan nilai ekspor sebesar Rp 961.485.094.851,90, tahun 2013 volum dan nilai ekspor di kabupaten Sanggau kembali mengalami penurunan menjadi 143.530.369 m2 dengan nilai ekspor berjumlah sama sebesar Rp 961.485.094.851,90 (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sanggau dalam Badan Pusat Statistik 2016). Sebagian besar aktivitas lalu lintas barang, jasa dan orang melewati PLBN Entikong karena sarana dan prasarana di PLBN Entikong lebih memadai dan hanya PLBN Entikong yang telah dibuka untuk kegiatan arus masuk dan keluar barang, orang dan jasa. Arus lintas batas dari Kabupaten lain juga melalui PLBN Entikong misalnya pintu masuk PLBN Aruk Kabupaten Sambas belum efektif sehingga arus lintas batas di kabupaten tersebut masih melalui PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau. Subjek hukum internasional disini yaitu semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional yang berlaku.Hak dan kewajiban yang dimaksud disini berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal maupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekspor dan impor pertukaran barang, jasa dan modal antara penduduk suatu negara dengan negara lain secara istilah diartikan sebagai subjek atas perdagangan internasional. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan perdagangan internasional, tidak seperti pertukaran barang antara warga negara dengan negara lain, tetapi perdagangan internasional harus melewati proses sesuai dengan aturan yang dibuat pada negara yang akanmelakukan perdagangan internasional seperti barang, jasa dan modal. Para pelaku bisnis akan melihat aturan yang menjadi batasan di dalam melakukan perdagangan dengan negara lain, tidak dapat dilakukan tanpa adanya aturan yang searah untuk dilakukannya kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan dua pelaku bisnis pada masing-masing negara yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan di dalam perdagangan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa pemerintah ingin menormalisasi perdagangan ekspor dan impor dengan Malaysia melalui pintu Entikong - Tebedu. Hal tersebut diungkapkan setelah melakukan kunjungan kerja ke Inland Port Tebedu, Malaysia, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Pada proses normalisasi perdagangan Entikong-Tebedu, diperlukan adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah Malaysia, khususnya pemerintah negeri Sarawak sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Barat. Selain melakukan normalisasi aktivitas perdagangan, kedua Negara tersebut juga melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kunjungan Menteri Perdagangan tersebut merupakan Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan Indonesia-Malaysia yang berlangsung pada 13 Juli 2017 di Kuching, Malaysia. Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia Dato Mustapa Muhamed mendampingi kunjungan tersebut. Di dalam pertemuan bilateral dalam kerangka Joint Trade and Investment Committee (JTIC), kedua menteri membahas berbagai isu perdagangan bilateral serta upaya kerja sama guna meningkatkan angka perdagangan dan investasi kedua negara. Presiden Joko Widodo telah meresmikan PLBN Entikong pada Desember 2016 dan diharapkan terminal barang internasional dapat selesai dan beroperasi pada 47
2018. Hal ini, kata Enggartiasto, merupakan salah satu upaya membangun Indonesia dari pinggiran.PLBN Entikong merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Lintas Batas Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Menurut Menteri Dato Mustapa, pemerintah Malaysia sangat mengharapkan Indonesia dapat segera menyelesaikan pembangunan PLBN Entikong sebagai terminal barang internasional, sehingga Inland Port Tebedu dapat berfungsi secara maksimal. Sebagaimana disebutkan diatas, secara teoritis apapun opsi kerjasama perdagangan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena adanya perluasan pasar hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pemasukkan devisa, penyerapan terhadap tenaga kerja, sejalan dengan peningkatan kegiatan industrialisasi (investasi), baik menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA serta peningkatan penerimaan pajak (Kuncoro, 2004 : 256). Namun, untuk mencapai itu semua harus mampu mewujudkan daya saing produk unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk yang sama, yang dihasilkan oleh negara lain (Tulus T. H Tambunan, 2011 : 231-235). telah berubah dan mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian BTA Tahun 1970, terutama nilai perdagangan, cakupan area (access of area) pada setiap exit/entry point yang telah disepakati berdasarkan Border Cross Agreement (BCA), sebagai kawasan yang menerima manfaat perdagangan lintas batas yang dibebaskan dari beban Bea dan Cukai masing-masing Negara. Sejalan dalam perkembangannya banyak hal yang indonesia dan malaysia meliputi 2 (dua)kesepakatan, yaitu pertama, persetujuan mengenai perdagangan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Malaysia (Agree Ment on Border Trade Between The Goverment Republic of Indonesia and The Goverment of Malaysia) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 agustus 1970. Kedua, perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan antara batas Republik Indonesia dan Malaysia (Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade Between The Goverment Republic of Indonesia and Malaysia) pada tanggal 16 oktober 1973 di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan keputusan presiden nomor 34 tahun 1974 pada tanggal 6 juli 1974; lembaran negara nomor 36. Menurut Arifin (2014:174) khususnya terkait BTA tahun 1970, dengan ketentuan pasal 2 perjanjian perdagangan lintas batas mengatur ruang lingkup perjanjian yang membatasi pada tiga hal diantaranya : 1. Daerah-daerah perbatasan dari kedua negara, atau dimana perdagangan lintas batas di daratan dapat dilakukan adalah daerah-daerah sebagaimana disebut dalam Basic Arrangement on Border Crossing yang ditandatangani pada tanggal 26 mei 1967. Perjanjian perdagangan antara 2. Setiap barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas malaysia harus melalui suatu pos pengawasaan lintas Batas (PPLB) Indonesia yang didirikan sesuai dengan Basic Arrangement on Border Crossing pada sub ayat (1). 3. Nilai barang yang dibawa atau diangkut untuk untuk maksud perdagangan lintas batas di daerah setiap orang seperti yang dimaksud pada ayat pasal 1 ayat (3) tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus ringgit malaysia (RM.600) setiap bulannya. 48
Berdasarkan ketiga substansi perjanjian perdagangan lintas batas indonesia-malaysia tahun 1970 tersebut, maka diatur beberapa hal prinsip diantaranya; pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas.Perdagangan lintas batas terbagi menjadi dua yaitu yang pertama perdagangan lintas batas darat dan yang kedua perdagangan lintas batas laut. Dapat dijelaskan perdagangan lintas batas darat yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antara kawasan perbatasan darat dari kedua negara , dan sedangkan perdagangan lintas batas laut yaitu perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun sebagai pelaku atau aktor dalam perdagangan lintas batas yaitu adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal didalam kawasan perbatasan kedua negara tersebut , dan seorang penduduk tersebut harus memiliki paspor atau kartu identitas lintas batas (KILB) yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi pada masing-masing negara bagi masyarakat perbatasan yang ditunjuk . Kemudian jenis barang atau produk yang diperdagangkan , dari pihak indonesia yaitu mencangkup hasil pertanian maupun yang lain-lainnya , tidak termasuk minyak , mineral , dan bijih tambang , sedangkan dari pihak Malaysia mencangkup barang kebutuhan pokok seperti peralatan untuk keperluan industri skala sederhana . Nilai barang atau produk yang dapat dibawa melalui perdagangan lintas batas dikawasan perbatasan laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal terdaftar pada pemerintahan lokal pada masing-masing pihak , dengan ukuran tonase kapal 20 m3 (gross) , dan nilai barang atau prosuk yang dibawa tidak lebih dari RM 600 setiap kali jalan , sedangkan nilai barang atau produk yang dapat dibawa oleh perdagangan lintas batas dikawasan perbatasan darat oleh penduduk kedua negara tidak boleh melebihi RM 600 orang atau bulan. Ismintarti dan Bambang W. dalam (Arafin,2014:78-182) mengatakan bahwa penentuan nilai batas nominal RM.600 memiliki akar historis dan filosofis yang sudah dipertimbangkan dengan cukup matang. 1. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat tradisional yang ada di wilayah perbatasan, kalkulasi ekonomis untuk nilai RM. 600 dianggap angka yang cukup memadai. 2. Pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah bahwa penggunaan RM. 600 sebagai batas maksimal dan sekaligus patokan resmi, diasumsikan bahwa hal itu untuk mewadahi kebutuhan masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perjanjian perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement) antara Indonesia dan Malaysia dinilai berbagai kalangan di perbatasan Entikong Kalbar tidak lagi relevan dengan realitas yang terjadi.Hal ini diakibatkan adanya inferioritas Rupiah terhadap RM (Ringgit Malaysia).Serta adanya perubahan orientasi belanja masyarakat perbatasan dari pola konsumtif menjadi produktif. Tidak sedikit masyarakat perbatasan yang memanfaatkan celah kesepakatan perjanjian perdagangan lintas batas dengan berbelanja melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan sebesar RM 600.Hal ini dibuktikan dengan mengumpulkan kartu identitas lintas batas KILB dari beberapa penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan, sehingga jumlahnya semakin banyak.KILB biasanya dikumpulkan oleh beberapa "masyarakat perbatasan yang berprofesi sebagai pedagang". Barang (produk) asal Malaysia yang mereka beli, kemudian diperjualbelikan kembali bahkan sampai ke Kota Pontianak. Dalam hal ini tentunya yang dirugikan adalah 49
pihak Indonesia karena tidak adanya bea masuk dari "impor" ilegal yang dilakukan oleh beberapa warga perbatasan Indonesia Malaysia. Arifin (2014:179) berpendapat berdasarkan Surat Keputusan Nomor S- 84/BC/1989 tentang petunjuk pelekasanaan mengenai Perjanjian Perdagangan Lintas Batas yanh dikeluarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Perdagangan Ri yang isi nya sebagai berikut: 1. Barang-barang yang dibawa masuk oleh orang-orang yang melintasi kawasan perbatasan yang bernilai maksimal RM. 600 setiap orang yang didapat Perbulan dikenakan bea masuk, PPN dan pungutan lainnya, namun dibebaskan dari prosedur pabean (kantor yang mengawasi atau memungut bea masuk/keluar) dibidang impor seperti mengajukan PPUD (Pendaftaran Pemakaian Barang Untuk Dipakai) dan sebagainya. 2. Orang-orang yang melintassi kawasan perbatasan yang bukan merupakan penduduk perbatasan diberlakukan ketentuan umum dibidang impor mengenai pungutan, pembebasan serta bea masuk. Kawasan perbatasan seperti Entikong Kabupaten Sanggau bisa dijadikan sebagai kawasan yang berpeluang bagi percepatan pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional. Sebab kawasan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga. Apalagi kondisi ini didukung oleh letaknya yang juga merupakan pasar potensial sehingga dapat dimanfaatkan oleh produsen di dalam kawasan maupun diluar atau nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan antar lintas batas sangatlah potensial, karena langsung berbatasan dengan negara tetangga misalnya Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Tebedu districk of Serian, Serawak Malaysia. Konteks perdagangan yang terjadi atau digunakan dalam perdagangan lintas batas yang ada di masyarakat Kecamatan Entikong adalah masih bersifat tradisional. Dimana masyarakat di Kecamatan Entikong menjual hasil perkebunan seperti lada, cabai, jahe, dan terong kepada masyarakat Sarawak Malaysia. Sedangkan dari Serawak, masyarakat Kecamatan Entikong membeli beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sabun, pupuk, gula dan sejenisnya. Oleh sebab itu, perjanjian yang ada di perbatasan harus memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat antar kedua Negara yang berada di sepanjang kawasan perbatasan. Entikong adalah salah satu wilayah perbatasan yang ada du Kalimantan barat (Indonesia) yang bersamaan langsung di dataran Tebedu district of Serian, Serawak (Malaysia). Ada beberapa provinsi di Indonesia selain Kalimantan barat yang bersamaan dataran dengan negara lain yakni, Kalimantan Timur (Kal-tim), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Meskipun begitu dalam beberapa waktu terakhir ini fokus pemerintah baik pusat maupun daerah sangat memperhatikan pada wilayah perbatasan yang berhubungan berhubungan langsung antara Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia terutama wilayah perbatasan Entikong . Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 pasal 10 Ayat 3 yang berbunyi wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang memiliki peluang untuk maju karena kawasan tersebut secara nasional berkaitan dengan hidup orang banyak baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Pesatnya perkembangan kawasan perbatasan diperlukan adanya kaloborasi dua model yaitu militer dan non-militer ( Juwono Sudarsono, (dalam La. Ode, 2012:3). Terlepas dari dua model tersebut, tindak lanjutan kedaulatan Negara di 50
wilayah perbatasan darat, terutama perbatasan Indonesia dengan Malaysia akan tidak sesuai. Mengutip Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menetapkan bahwa pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan menggunakan dua (2) model pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Hubungan antara keamanan dan kesejahteraan sering dianalogikan bagai telur dan ayam.Sulit kita tentukan mana yang lebih dahulu di antara keduanya.Bahkan banyak kalangan menganggap kesejahteraan jauh lebih penting di bandingkan dengan keamanan. Saat ini, pemerintah Indonesia dinilai belum dapat menuntaskan isu maupun permasalahan yang ada di kawasan perbatasan.Berkaitan dengan kondisi tersebut, kebutuhan terpenting saat ini ialah mengubah paradigma penanganan permasalahan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan.Daerah perbatasan yang pada umumnya berupa wilayah perdesaan merupakan bagian dari satuan wilayah pengembangan (SWP) yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sejajar dengabln daerah lain. Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan Otonomi Daerah (OtDa) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan.Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rakyat.Pelaksanaan pembangunan memerlukan perhatian yang lebih besar, khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, serta daerah terpencil dan daerah perbatasan.Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.Maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Entikong berada di perbatasan antar Negara yang strategis. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa orang yaitu: 1. Secara geografis jalur dikawasan perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia rangka memperbaiki kesejahteraan Timur. 2. Jalur trans borneo menghubungkan Entikong dan Sarawak. 3. Mempunyai Pol Lintas Batas Negara (PLBN). Secara resmi yang ada di setiap Negara termasuk Indonesia. Selain itu, banyak jalan yang masih tidak diketahui, seperti jalan tradisional yang berhubungan langsung dengan Indonesia melalui Entikong yang menuju perbatasan atau kampung-kampung yang ada di Negara Malaysia. Suratman (2008 : 33). Ada beberapa alasan yang diungkapkan tentang ekonomi yang ada diperbatasan agar biasa menjadi produksi penting di perbatasan. Antara lain: 1. Perbatasan itu jauh dari pusat keramaian seperti, aktivitas penduduk, ekonomi dan sehingga kecenderungan yang tidak diperoleh dikawasan tersebut. 2. Administrasi adalah sebagai hambatan di setiap kawasan untuk menjadi keluar masuk barang. 3. Tren globalisasi inilah yang mendorong tanpa batas. 51
Oleh karena itu, perhatian pemerintah di suatu kawasan perbatasan sangat serius.Perhatian tersebut agar bisa di utamakan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPMJ) 2004-2009 dan 2010-2014. termasuk sifat dalam suatu sistem pemerintahan, seperti sistem pengembangan ekonomi, produksi dan distribusi wilayah tertinggal dan wilayah strategis agar bisa seimbang dan tumbuh. Disebabkan karena Entikong berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Sarawak-Malaysia dan Entikong menjadi wilayah percontohan dalam pembangunan kawasan perbatasan dan menjadi rujukan pusat kawasan strategis nasional.Suratman (2008:33-34) berpendapat ada 3 aspek dalam menganalisa ekonomi perbatasan yaitu : 1. Bahwa kawasan perbatasan didalam perdagangan perbatasan dan keluar masuk orang menjadi sulit.jadi perekonomian di perbatasan harus di bagi dalam faktor produksi serta adanya kemungkinan perdangan lintas batas dan kerjasama ekonomi. Pengembangan kawasan tertinggal 2. Pembuat kebijakan harus dapat membuat alokasi yang rasional dari faktor produksi,memperbaiki dan memaksimalkan perkemonomian di perbatasan ,dan belajar bekerja sama antar perbatasan agar kawasan perbatasan berubah dari hanya wilayah politik nya saja menjadi wilayah ekonomi juga. 3. Didalam mengembangkan kawasan perbatasan harus memperhatikan secara keseluruhan dan perspektif lokal karena masing-masing sisi kawasan mempunyai kelebihan yang berbeda.jadi harus dipadukan antara preferensi nasional dan karakteristik dalam kawasan perbatasan. Kecamatan Entikong cepat perkembangannya dalam sektor perekonomian, karena memiliki Sumber daya yang sangat baik untuk dikembangankan,meskipun belum secara optimal tetapi sumber daya yang sekarang dimilki di daerah tersebut mampu dalam perekonomian lokal.hal ini juga disebabkan karena letak wilayah nya yang memilki akses langsung dengan negara tetangga (faktor pendorong) lainnya di Indonesia ke negara tetangga yang menjalin kerjasama regional di Asia Tenggara, misalnya BlMP-EAGA East Asean Growth Triangle), [MT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), dan IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle). Menurut Arifin (2014:171) mengatakan bahwa implementasi kerjasama Sosek Mallindo dalam skala makro seperti pembukaan PPLB di Entikong terbukti cukup mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Terbukanya PLBN di Entikong , memperlihatkan keadaan perekonomian masyarakat mengalami kemajuan. Didukung oleh akses formal tersebut, pergerakan orang maupun komoditas barang mengalami peningkatan baik yang masuk maupun keluar (exit/entry) ke wilayah tujuan. Keadaan yang demikjan menjadikan aktivitas dibidang produksi maupun distribusi meningkat. Sebagaimana petikan wawancara berikut ini, mengatakan bahwa keberadaan PLBN Entikong berserta penerapan aturannya selama ini mempersulit aktifitas perdagangan masyarakat yang dilakukan dengan cara tradisional. Oleh sebab itu, sejatinya kebijakan pemerintah dalam hal ini mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat (Syamsumen, 20/5/2016). ini mengungkapkan melalui keberadaan PPLB tersebut diharapkan pengelolaan pos Iintas batas secara terpadu dan profesional dapat terwujud, yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Dengan terbukanya akses formal lintas batas yang menghubungkan Entikong -Tebedu, Sarawak-Malaysia merupakan langkah penting Selanjumya petikan wawancara berikut 52
dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Entikong (Nurdin, 19/05/2016). Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian di Perdagangan Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tentunya memberikan manfaat untuk perekonomian masyarakat dari kegiatan tersebut. Selain itu juga dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri ataupun pemerintahan indonesia. Menurut Budiono (1983:113) mengatakan bahwa pengaruh perekonomian dalam negeri dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor, yaitu: 1. Pengaruh pada konsumsi masyarakat (consumtions effects) Dampak nya penghasilan atau pendapatan negera menjadi lebih baik dan efektif dikarenakan masyarakat lokal membeli atau memakai produk dalam negeri, sehungga produk luar yang ada akan kalah dan dapat memajukan perekonomian masyarakat lokal atau dalam negeri. 2. Pengaruh pada produksi (productions effects ) Dampak ini jelas terlihat dalam produk-produk yang dihasilkan. Konsumen akan lebih mementingkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Maka dari itu produk-produk yang dihasilkan harus melakui proses produksi yang sesuai dengan standar nasional indonesia. Dalam hal ini masyarakat juga dituntut kreatif dan inovatif dalam memoroduksi sebuah produk.Walaupun negara tetangga mempunyai produk yabg sejenis, setidaknya kualitas yabg ditawarkan jauh lebih baik. Sehingga konsumen akan lebih membeli dan tertarik dalam menggunakan produk dalam negeri. 3. Pengaruh pada distribusi pendapatan masyarakat dan pemerintah (distributions effects). Faktor selajutnya terdapat pada distribusi atau proses penyaluran atau penjualan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu produk dapat bersaing bersama produk yang sama. Ini merupakan suatu cara bagaimana suatu produk untuk memajukan perekonomianbisa dijangkau oleh masyarakat atau konsumen. Distribusi dilakukan dengan pengenalan atau penjualan didalam negeri, sehingga untuk selanjutnya dapat didistribusikan ke negara tetangga dan negara negara lainnnya demi memperbaiki perekonomian penduduk. Efektifitas dari kegiatan perdagangan lintas batas di PLBN Entikong dalam perkembangannya secara ekonomis sangat memberikan dampak positif yang didapat dirasakan masyarakat perbatasan dan juga masyarakat diluar perbatasan (masyarakat kedua negara).Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum maka aktivitas perdagangan lintas batas yang berlangsung di kawasan perbatasan mengalami penyimpangan (illegal trading) atau pelanggaran. Sebagai potret dari dampak negatif aktivitas perdagangan lintas batas di PLBN Entikong , seperti maraknya peredaran barang-barang dari Sarawak-Malaysia yang yang masuk mengakibatkan produksi dalam negeri kurang diminati dan bahkan tidak laku, karena barang dari Serawak Malaysia tersebut disamping kualitasnya bagus juga harganya murah).Hal ini mengakibatkan banyak produk sejenis dalam negeri menjadi tidak diminati oleh konsumen atau penduduk setempat, lemah dalam pemasarannya yang mengakibatkan negara mendapat kerugian. juga Dalam mengantisipasi marakya peredaran produk luar negeri serawak- malaysia yang masuk ke dalam negreri, maka direktorat jendral bea cukai dan kementria keuangan RI mengeluarkan surat keputusan Nomor:S-84/BC/1989 tentang 53
petunjuk pelaksanaan megenai perjanjian perdagangan lintas batas, yang isinya antara lain: 1. Barang-barang lintas batas, yang di bawa masuk oleh pelitas batas untuk nilai maksimal RM.60 per bulan dikenakan bea masuk, PPN dan pungutan lainnya, namun dibebaskan dari prosedur pabeaan dibidang impor seperti megajukan PPUD (pendaftaran pemakaiaa barag utuk dipakai) dan sebagainya. 2. Terhadap pelintas batas yang bukan penduduk perbatasan diberlakukan ketentuan umum di bidang impor mengenai pungutan, pembebasan serta pengambilan bea masuk. Surat keputusan ini yang akan dijadikan petujuk pelaksanaa perjanjian perdagangan lintas batas, kantor bea dan cukai pontiaak juga mengeluarkan surat keputusan nomor:S-177/WBC/07/1987 yang sampai sekarang masih diberlakukan, antara lain meyampakan bahwa nilai/barang yang di bebaskan dari bea masuk adalah maksimal RM. 600 (ringgit Malaysia), telah dikesampinkan. Implikasi aturan tersebut bertolak belekang dengan apa yang tercantum dalam perjanjian perdaganggan lintas batas tahun 1970 dan surat keputusan menteri keuangan Nomor:490/KMK.05/1996, sehigga memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan. Kawaasan perbatasan Entikong secara geografis berbatas darat langsung degan tebedu, serawak-malaysia.Posisi strategis seperti ini merupakan faktor cepatnya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Akses jalur perbatasan yang dekat dengan negara tetangan ini tentunya akan sangat memengaruhi perekonomian di kawasan Entikong . Rencana tata ruang (RTR) kawasan pos lintas batas negara dan zona komersial etikong menjadi jalur internasional yang menghubungkan kalimantan barat dan ini memiliki beberapa keterbatasan- serawak-malaysia. Secara fisik kawasan keterbatasan. Tidak seluruh bagian kawasan ini memiliki daya dukung fisik yang sama, karena perbedaan antara Entikong dan serawak-malaysia memiliki ciri fisik dan geografis ataupun sistem pemerintah saja sudah berbeda maka hal ini dapat direcanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan di laksanaka atau impeemtasikan, bahkan beberapa kegiatan wilayah harus tetap dipertahankan bahkan beberapa bagian wilayah harus tetap dipertahankan lingkungan alamiya karena alasan konservasi dan kelestaria lingkungan. Kondisi topologi perbatasan Entikong sulit dijangkau dimana sebagian besar desa-desanya terletak saling berjauhan dan terpisah oleh hutan, bukit, dan sungai dengan tidak meratanya penyebaran penduduk. Hal ini menjadi masalah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan, telekomunikasi, sarana jembatan, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan fasilitas lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kurang minatnya para investor untuk mengembangkan industri pengolahan dikawasan perbatasan. listrik, air bersih, 4.2. Pola Perdagangan Lintas Batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Indonesia dengan Tebedu Malaysia Pada perbatasan Entikong kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat lebih bersifat tradisional atau tidak seperti hubungan perdagangan antar negara, namun seperti hubungan sosial ekonomi antara satu daerah.Kegiatan sosial 54
ekonomi ini telah berlangung lama sebelum masyarakat Entikong ini mengenal adanya suatu negara.Bahkan, masih banyak yang masih memiliki hubungan kekeluargaan di kampung antara perbatasan Indonesia-Malaysia ini.Syamsumen (20/5/2016) mengutarakan bahwa kegiatan perdagangan yang berlangsung selama ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan tidak melebihi kuota belanja RM 600 ringgit (Ringgit Malaysia) perbulan perorang. Masyarakat Perbatasan yaitu Masyarakat yang memiliki kebudayaan serta mematuhi peraturan hukum baik perdata maupun pidana yang telah ditetapkan di masing-masing negara serta merupakan kelompok-kelompok individu yang bermukim disepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia.Kesepakatan Lintas Batas Indonesia- Malaysia (Border Arrangement on Border Crossing of Indonesia-Malaysia) Merupakan salah satu aturan atau hukum yang mengatur kehidupan masyarakat perbatasan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyebutkan bahwa keterbukaan sistem ekonomi suatu Negara, terutama melalui kegiatan investasi - perdagangan luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara bersangkutan.Ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan bebas, walaupun realitas perdagangan bebas dalam arti sebenarnya belum dapat diwujudkan.banyak Negara mengimplementasikan bentuk lain perdagangan bebas dalam skala bilateral, multilateral ataupun regional (kawasan). Negara maju sendiri, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa saat ini sudah mulai merumuskan kawasan perdagangan bebas transatlantik; dan apabila ini dapat diwujudkan, maka akan menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia. Secara teoritis; apapun pilihan kerjasama perdagangan diharapkan - seperti disebutkan diatas adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, karena adanya perluasan pasar hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pemasukan devisa, Dampak positif berikutnya adalah penyerapan terhadap tenaga kerja, sejalan dengan peningkatan kegiatan industrialisasi (investasi), baik menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA serta peningkatan penerimaan pajakyang kesemuanya merupakan dampak positif dari kegiatan perdagangan luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua, harus mampu menwujudkan daya saing produk unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk yangsama yang dihasilkan Negara lain.Bagaimana halnya dengan Negara yang saling berbatasan, baik di darat ataupun di laut (dalam jarak berdekatan), seperti halnya antara Indonesia - Malaysia; tepatnya antara Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah di darat, sementara di laut adalah antara Nunukan - Tawao, termasuk pula perbatasan laut antara Riau - Malaka; dan antara Kepulauan Riau - Johor Bahru. Apakah ada bentuk perdagangan lain yang diterapkan - bentuk perdagangan yang telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia adalah berdasarkan Border Trade Agreement (BTA)yang terakhir disepakati pada tahun 1970, dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan kesepakatan. Penetapan nilai perdagangan lintas batas sebesar RM 600/orang/bulan sudah tidak relevan lagi, karena 2 (dua) indikator yang ekonomi yang paling prinsip, yaitu; pertama, perkembangan inflasi berdampak terhadap penurunan nilai uang - melalui mekanisme permintaan (demand full inflation) dikedua Negara (Tajul Khawaty A.S, 2000), sehingga nilai paritas daya beli (purchasing power parity) Indonesia - Malaysia diukur atas dasar mata uang masing-masing dapat dipastikan bahwa kuantitas barang yang dapat dibeli menjadi berkurang. Dan kedua, peningkatan pendapatan perkapita dikedua Negara akan menambah daya beli/konsumsi 55
diwujudkan dengan peningkatan kuantitas barang yang diminta, maupun kualitas barangnya - semula merupakan barang kebutuhan pokok (primer), meningkat menjadi barang hasil olahan industri (sekunder) atau bahkan berpeluang lebih meningkat lagi menjadi barang tersier (mewah); tergantung pada kecenderungan tingkat konsumsi. Melihat fakta dilapangan, hak istimewa yang diperoleh masyarakat perbatasan melalui perjanjian RM. 600 (Ringgit Malaysia) tersebut dijadikan modus oleh beberapa masyarakat untuk membelanjakan barang-barang yang kemudian jual kembali keluar dari kawasan perbatasan. Sebagai contoh, masyarakat perbatasan memanfaatkan kuota belanja RM. 600 (Ringgit Malaysia) untuk membeli gula yang ditampung dilokasi tertentu wilayah Entikong dan sekitarnya kemudian dipasarkan kembali didaerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat lainnya.Aktivitas perdagangan lintas batas, hendaknya tidak dibiarkan pemerintah secara terus menerus terjadi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan perdagangan lintas batas antar negara, masyarakat tentang prosedur hendaknya dipacu dan diberikan arahan serta penyuluhan perdagangan lintas batas melalui PLBN Entikong . 4.3. Tingkat/Volume Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong . Perdagaangan lintas batas yang diterapkan oleh masyarakat atau penduduk Entikong dengan masyrakat serawak adalah implementasi dari perjanjian lintas batas tahun 1970 serta perjanjian bilateral antar kedua negara pada tanggal 11 mei 1967, serta pemufakatan dasar yang di tandatangani tgl 26 mei 1967. Perjanjian mufakat berisikian aturan keluar masuknya seseorang atau barang dari kedua wilayah negara tersebut. Jenis-jenis barang yang dapat diperjula belikan adalah produk unggulan kedua negara, seperti kerajianan dan hasil bumi penduduk masyarakat setempat.Akan tetapai berbeda dengan sekarang barang yang di jual belikan bukan hanya hasil bumi dan kerajinan dari daerah setempat. Barang kualitas unggulan dari Entikong antara lain, kakao, lada, kacang tanah, karet, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Barang dari daerah lain di KAL-BAR seperti ikan, udang, lidah buaya, dan bubur kayu. Sedangkan produk dari luar KAL-BAR antara lain, pakaian, rokok, produk kecantikan, minuman olahan. Kondisi seperti itu menunjukan bahwa distribusi barang-barang yang keluar masuk melalui PLBN Entikong di dominasi oleh barang-barang yang telah jadi yang dapat menimbulkan sifat konsumtif tetapi juga terdapat barang-barang yang bisa bernilai ekonomis sehingga barang tersebut dapat di perdagangkan kembali dan menghasilkan pendapatan yang signifikan.Berbeda dengan produk ekspor yang berasal dari perbatasan Entikong yang lebih menonjolkan atau mengasilkan komoditi komoditi ekspor barang mentah, dimna barang mentah tersebut juga berkorelasi kepada pekerjaan masyarakat yang mayoritas berlatar belakang dan berpenghasilan sebagai petani. Sesuai observasi dilapangan , khususnya di kecamatan Entikong jenis barang- barang kebutuhan terutama kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, lpg dll lebih banyak dan didominasi oleh barang-barang impor, sedangkan barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari dalam negeri malah beredar sangat minim, barang- 56
barang kebutuhan pokok yang berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peran pelaku usaha yaitu pedagang-pedagang di sekitar perbatasan. terdapat di kawasan perbatasan mempunyai dugaan masuk secara tidak resmi atau ilegal, hal itu dikarenakan barang-barang kebutuhan pokok tersebut merupakan hasil subsidi dari pemerintah malaysia. Usaha yang dilakukan pedagang untuk membawa masuk barang-barang kebutuhan pokok tersebut ke kawasan perbatasan indonesia salah satunya dengan cara membayar petugas-petugas yang ada di perbatasan, baik itu petugas yang berasal dari indonesia maupun yang berasal dari malaysia. Dan kebanyakan dari pedagang tersebut mengeluhkan biaya masuk barang-barang yang berasal dari malaysia ke indonesia terlampau mahal, maka dari itu pedagang meminta agar melegalkan barang barang tesebut. Masuknya barang-barang kebutuhan pokok yang Perkembangkan ekonomi di daerah Entikong sebagai daerah perbatasan dinilai lambat dibandingkan daerah yang bukan daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan produk yang di jual ke Serawak , Malaysia masih dalam bentuk bahan mentah yang tidak mempunyai nilai tambah dan harganya relatif rendah sehingga kurang memberikan kontribusi terahadap kemajuan ekonomi di wilayah perbatasan. Data mengenai Arus Lalu Lintas Barang melalui PPLB Entikong tahun 2011 tercatat Arus barang masuk sebesar 1.058.964 US $ dan arus barang keluar sebesar 452.557 US $.Tahun 2012 tercatat arus barang masuk sebesar 4.184.563 US $ dan arus barang keluar 4.271.227 $. Dalam perkembangannya, transaksi perdagangan melalui PLBN terpantau bahwa ekspor maupun impor mengalami penurunan nilai. Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke Malaysia pada bulan November 2016 tercatat Rp 17,5 miliar. Impot tertinggi dari Malaysia ke Indonesia terjadi pada bulan Agustus 2016 senilai Rp 30 miliar.Tidak pernah nilai ekspor mengungguli impor selama setahun ini.Bulan Juni 2017, nilai ekspor di angka Rp 6 miliar dan nilai impor sekitar Rp 17 miliar. Aktivitas jual beli di kawasan perbatsan indonesia-malaysia tergolong cukup tinggi dan telah berjalan selama puluhan tahun yang lalu. Meskipun demikian, perkembangan perekonomian masyarakat sekitar perbatasan masih cenderung lemah dan lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di dsaerah-daerah lain. 57
Tabel 4.7 Karakteristik Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015: 54 Berdasarkan tabel Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Sanggau nilai ekpor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Nilai ekspor Kabupaten Sanggau berjumlah USD 162.014, sedangkan nilai impor Kabupaten Sanggau berjumlah USD 66.571. Aktivitas perdagangan Lintas Batas di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau lebih tinggi dari pintu perbatasan Sekayam dimana jumlah nilai ekspor di perbatasan Entikong adalah 159.147 USD dan jumlah nilai impor adalah USD 66.222, sedangkan perdagangan Lintas Batas di perbatasan Sekayam jumlah nilai ekspornya adalah USD 2.867, dan jumlah nilai impor adalah USD 349. Entikong -Tebedu (Sarawak) sebagai pintu lintas batas, kawasan ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar wilayah, serta menjadi lokasi yang strategis bagi kegiatan perekonomian. Entikong akan dikembangkan menjadi Border Development Center (BDC). Untuk mendukung aktivitas perdagangan 2 (dua) negara Indonesia - Malaysia. Direncanakan akan dibangun beberapa fasilitas pendukung di sekitar kawasan, yang diantaranya adalah terminal barang (Dry Port). Hubungan secara langsung dengan negara tetangga ini merupakan kegiatan yang sangat potensial yang dapat di manfaatkan tidak saja bagi produsen internal di daerah tapi juga mempegaruh secara nasional atau cakupan yang luas. Aktivitas perdagangan melalui pos lintas batas ini sagat berpotensial, dikarenakan posisi letak geografisnya kecamatan Entikong kabupaten sanggau, kalimantan barat ini yg strategis terlebih lagi berdekatan dengan negara tetangga (Serawak-Malaysia). 58
Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Agung Mulyana mengatakan, gerbang perlintasan berpotensi besar untuk menjadi pusat perdagangan di wilayah Entikong perbatasan.Pasalnya, volume lalu lintas mencapai kurang lebih 100 truk setiap hari 10 November 2012). Pendapatan negara diperkirakan akan melejit jika Dry Port telah selesai dibangun, karena akan mempermudah akses perdagangan. Rencana pembangunan Dry Port di Entikong telah mendapatkan ijin prinsip dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tahap awal,investor PT Borneo Putra Lestari akan membangun area perkantoran dan penampungan kontainer di lahan seluas 15 ha. Pada perkembangannya, area dry port akan diperluas hingga mencapai 50 ha -dorong- promosi-ekspor-ke-malaysia). Pemerintah masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan, dengan dukungan dari mitra pembangunan seperti Kepemimpinan sektor swasta dalam operasi dan pengelolaan Dry Port jelas disukai dan diterima, tetapi, situasi nyata dengan campuran pelayanan publik dan swasta. Janji Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Entikong , Kabupaten Sanggau menjadi sebuah pelabuhan darat (Dry Port) internasional yang melayani ekspor impor barang. Presiden Jokowi menjanjikan dalam dua tahun pemerintahannya ke depan perbatasan Entikong sudah berubah total dengan pembenahan dari semua sektor terkait semua kementerian dan lembaga berkoordinasi agar fungsi wilayah perbatasan dimaksimalkan untuk melayani ekspor-impor barang. Pembangunan fasilitas di wilayah perbatasan Indonesia dirancang dengan tampilan yang lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang ada di perbatasan negara tetangga.Sebagaimana halnya Pemerintah Malaysia yang telah menetapkan kawasan pos perbatasannya di Tebedu, Sarawak, Malaysia, sebagai pelabuhan darat internasional memberikan pelayanan-pelayanan pada aktivitas ekspor-impor barang diunduh pada tanggal 09 Juli 2017). Selain pusat bisnis internasional, Presiden juga menginginkan pembangunan fasilitas pasar tradisional yang dikelola secara modern di wilayah perbatasan di Entikong .Program tersebut akan diawali dengan pengesahan tujuh desain perbatasan yang akan dibangun. Tahap pertama, pemerintah mulai membangun perbatasan di Entikong . Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk perbaikan fisik Entikong . Juga akan dibangun jalan yang menuju pintu ataupun jalan yang sejajar perbatasan.Pembangunan di daerah-daerah perbatasan di seluruh Indonesia yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat ini selain demi rasa keadilan, kesetaraan, dan yang terpenting adalah menjaga keutuhan dan harga diri bangsa. Mewujudkan kawasan perbatasan, khususnya kawasan Entikong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di garis depan wilayah negara. Sehingga ke depan tidak ada lagi penyelundupan melalui Entikong. Tidak ada lagi upaya memasok sembako tanpa dokumen. Semuanya harus sesuai dengan sistem yang akan dibangun. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan Badan nasional pengelolaan Perbatasan adalah 1. Entikong sebagai salah satu PKSN memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan. Di lokasi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan tersebut perlu dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu elemen penting dalam pengembangan aktivitas perekonomian di 59
pusat pertumbuhan dimaksud adalah pembangunan internasional/ekspor-impor (Inland Port/Dry Port). terminal barang 2. Terminal barang internasional berfungsi sebagai tempat pemrosesan ekspor- impor, pelayanan kepabeanan dan pertukaran moda angkutan secara terpadu yang mendukung kelancaran dan ketersambungan angkutan barang melalui jalan raya yang melintas batas negara. 3. Kedua proses baik ekspor maupun impor dilakukan dengan pengawasan instansi yang berwenang di bidang kepabeanan dan karantina yang keseluruhannya dilakukan di suatu wadah lokasi yang disebut Terminal Barang Internasional. 4. Dengan adanya fasilitas Terminal Barang Internasional, maka ekspor dari Prov. Kalbar dapat dilakukan langsung ke luar negeri dan dicatat sebagai ekspor hasil daerah Kalbar. Hal ini penting untuk mendapatkan bagi hasil pajak ekspor dari pemerintah pusat. Pepres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pontianak yang berada di luar Kawasan Perbatasan Negara yang didukung oleh pengembangan Dry Portyang berada di Kawasan Perbatasan Negara dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Pontianak yang ditetapkan di Dry Port Entikong di Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau,Provinsi Kalimantan Barat. 4. Dengan adanya fasilitas Terminal Barang Internasional, maka ekspor dari Prov. Kalbar dapat dilakukan langsung ke luar negeri dan dicatat sebagai ekspor hasil daerah Kalbar. Hal ini penting untuk mendapatkan bagi hasil pajak ekspor dari pemerintah pusat. Pepres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pontianak yang berada di luar Kawasan Perbatasan Negara yang didukung oleh pengembangan Dry Portyang berada di Kawasan Perbatasan Negara dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Pontianak yang ditetapkan di Dry Port Entikong di Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau,Provinsi Kalimantan Barat. Tabel 4.8 Realisasi Ekspor Indonesia ke Negara Malaysia PROPINSI PELABUHAN NEGARA KELOMPOK KOMUT KOMPOT 2012 2013 NILAI (USD) 2014 2015 KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT ENTIKONG ENTIKONG MALAYSIA TPT MALAYSIA ELEKTRONIK 5,245.00
21,892.00
87,358.00 9,620.00 596,974.67 12,070.82 KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG ENTIKONG MALAYSIA KARET DAN PRODUK KARET MALAYSIA SAWIT MALAYSIA PRODUK HASIL HUTAN MALAYSIA ALAS KAKI MALAYSIA OTOMOTIF MALAYSIA UDANG MALAYSIA KAKAO MALAYSIA KOPI MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA KULITPRODUK KULIT MAKANAN OLAHAN MINYAK ATSIRI IKANPRODUK PERIKANAN
11,157.00
28,174.00
984,833.00
107,909.00
337,002.00 6,846.00
7,643.00
1,510,796.00
12,472.00 17,762.00 25,837,512.00
3,756.00
7,153.00
3,594.00 431.00 3,458,141.00 2,635.00 1,750.00
2,767,654.00
12,224.81
774,604.24
3,040,677.99 96,646.00 812,706.55 KALIMANTAN ENTIKONG MALAYSIA KERAJINAN 60 2016 523,030.75 18,050.18
1,686,058.39
2,813.07
3,037,757.12
2,950,094.66 59,346.04 2,105,536.67
BARAT
936.00 4,492.00 20,205.18 KALIMANTAN BARAT ENTIKONG MALAYSIA REMPAH- REMPAH
Jumlah 1,137,318.00 1,897,587.00 29,434,204.00 8,133,764.26 Sumber : BPS (diolah oleh Kementerian Perdagangan, 2017) Berdasarkan tabel realisasi ekspor Indonesia ke Negara Malaysia dapat dilihat jumlah ekspor pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015denganjumlah ekspor Jumlah sebesar 8,133,764.26 USD menjadi 10,405,406.83 USD. eksportertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 29,434,204.00 USD dengan barang komoditas utama dan barang komoditas potensial tertinggi adalah sawit sebesar 25,837,512 USD, namun jumlah ekspor sawit mengalami penurun tajam pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 2.767.654 USD dan 1.684.058 USD. Dapat dilihat pada tahun 2010 hingga tahun 2016 barang komoditas utama dan barang komoditas potensial berupa otomotif tidak ada yang diekspor. Tabel 4.9 Ekspor dan Impor Menurut Pintu Perbatasan Pilot Survei Perdagangan Lintas Batas 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014: 17 61 22,719.96
10,405,406.83
Tabel ekspor impor menurut pintu perbatasan dapat dilihat aktivitas ekspor dengan total USD 656.823 lebih rendah dari aktivitas impor dengan total USD 1.585.711. Enam wilayah perbatasan, wilayah yang tertinggi dalam nilai ekspor adalah Entikong dengan jumlah USD 313.007.Di posisi kedua adalah Sebatik dengan jumlah USD 160.341 dan posisi ketiga adalah Jagoi Babang dengan jumlah USD 106.820. Sedangkan wilayah tertinggi pada nilai impor dari enam wilayah perbatasan adalah wilayah Nunukan dengan jumlah USD 808.464. Pada posisi kedua adalah Krayan dengan jumlah USD 406.034 dan posisi ketiga adalah Entikong dengan jumlah USD 142.885. Selain itu, wilayah yang memiliki nilai ekspor dan impor terendah adalah Sajingan besar dengan jumlah nilai ekspor USD 8.415 dan jumlah impor adalah USD 38.252. Data sekunder pendukung yang menggambarkan aktifitas ekonomi di Perbatasan Entikong pada gambar Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Barat berikut ini. Gambar 4.2 Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Barat 62
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016 Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat realisasi investasi industri dari tahun 2014-2017 tertinggi adalah tahun 2015 dengan jumlah realisasi 22,8 trilyun rupiah, sedangkan besarnya investasi pada tahun 2017 hingga saat ini telah berjumlah 8,3 trilyun rupiah. Realisasi investasi pada setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat tertinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan jumlah 23,0 trilyun rupiah. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat Kabupaten Sanggau memiliki realisasi investasi sebesar 4,7 trilyun rupiah. Gambar 4.3 Perkembangan Investasi di Kabupaten Sanggau Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017. Berdasarkan rekomendasi UNSD dalam IMTS 2010 , barang yang dicatat adalah semuajenis barang yang melintasi batas baik masuk/keluar dari wilayah 63
ekonomi suatu negara sebagai akibat dari transaksi antara pihak-pihak terkait, antara lain: 1. Non-monetary gold: emas yang tidak digunakan sebagai aset cadangan, tidak memengaruhiotoritas moneter, baik dalam bentuk batangan, bubuk, dan dalam bentuk yang tidak ditempaatau setengah jadi lainnya. 2. Uang kertas, surat berharga, dan koin yang tidak diedarkan. 3. Barang yang diperdagangkan sesuai dengan perjanjian barter. 4. Barang yang diperdagangkan dalam transaksi komersial pemerintah untuk penggunaan sipilatau militer. 5. Bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan darurat. 6. Barang untuk penggunaan militer. 7. Barang yang diperoleh semua kategori wisatawan, termasuk pekerja bukan penduduk, untukskala yang cukup besar seperti yang didefinisikan oleh hukum nasional harus dimasukkan. 8. Media, yang direkam ataupun tidak direkam. 9. Barang untuk pengolahan dengan atau tanpa perubahan kepemilikan. 10. Barang yang melintasi perbatasan sebagai akibat dari transaksi antara pihak- pihak terkait. 11. Barang yang dikembalikan. 12. Listrik, gas, minyak, dan air. 13. Barang dikirim atau diterima melalui layanan pos atau kurir. 14. Barang yang melintasi perbatasan sebagai akibat dari perpindahan pemiliknya (migrant'seffect). 15. Barang yang dikirim dari dan atau ke instansi yang bertanggungjawab terhadap ketersediaandalam negeri. 16. Barang sewa 17. Kapal dan pesawat terbang Definisi dari istilah-istilah dalam aktivitas lintas batas menurut Badan pusat Statistik adalah sebagai berikut ini: a. Pintu Perbatasan adalah tempat yang dilalui oleh pelintas batas untuk menuju ke suatu negara. Pintu perbatasan biasanya memilki pos perbatasan, ada yang dilengkapi pos pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan bea cukai dan ada pula yang tidak. b. Daerah Perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografisberbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. c. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayahperbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pospengawas lintas batas. d. Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. e. Ekspor barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. f. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 64
g. Harmonized System (HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secarasistematis transaksi perdagangan, pengangkutan,dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. dengan tujuan mempermudah penarifan, h. HS 2 dijit adalah sistem pengklasifikasian HS yang menunjukkan bab dimana suatu barangdiklasifikasikan. i. Identitas Responden adalah bukti kewarganegaraan seseorang yang dikeluarkan olehpemerintah suatu negara dan diakui dunia Internasional. j. Moda Angkutan adalah sarana yang dipakai untuk mengangkut orang atau barang dari satulokasi ke lokasi lain serta layanan tambahannya. k. Valuta Asing adalah harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam matauang negara lain. l. Negara Asal Barang adalah negara dimana suatu barang dihasilkan atau mengalami proseslebih lanjut. m. Negara Tujuan Barang adalah negara tujuan akhir suatu barang dikirim. n. Responden adalah pelintas batas yang menjawab pertanyaan yang diajukan untukkepentingan survei. o. Pas Lintas Batas (PLB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang diberikankepada pelintas batas. p. Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yangmembawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelahdipenuhi persyaratan tertentu. q. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatunegara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar-negara. r. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yangditerbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. 4.4. Progress Rencana Pembangunan Dry port Sebagai jalur perdagangan infrastruktur pelabuhan darat memiliki peranan penting dalam perdagangan karena berfungsi sebagai pintu gerbang "keluar masuk" barang dan penumpang di daerah dimana pelabuhan tersebut berada ke dalam pedalaman hinterland (Bergqvist, 2013 : 195). Tabel 4.10 Progress Rencana Pembangunan No Lokasi Uraian Kegiatan Penyusunan Fs; Penyusunan Ded Dan Masterplan; 1 Terminal Barang Internasional Entikong Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan 65 Ta 2016 2017 2017
2 3 4 5 6 7 Terminal Barang Internasional Aruk Sambas Terminal Barang Internasional Nanga Badau Terminal Barang Internasional Motaain Terminal Barang Internasional Motamasin Terminal Barang Internasional Wini Terminal Barang Internasional Skouw`1 Penyusunan Fs Penyusunan Ded Dan Masterplan Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Penyusunan Fs; Penyusunan Ded Dan Masterplan; Penyusunan Dlh. Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Penyusunan Fs Penyusunan Ded Dan Masterplan Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Penyusunan Fs Penyusunan Ded Dan Masterplan Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Penyusunan Fs Penyusunan Ded Dan Masterplan Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Penyusunan Fs Penyusunan Ded Dan Masterplan Penyusunan Dlh Penyusunan Andalalin Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Sumber: Kementerian Perhubungan, 2017 Dengan demikian, peran Pelabuhan Darat internasional Entikong menjadi semakin penting. Dengan demikian penelitian ini berupaya mendukung strategi pengembangan pelabuhan darat yang berorientasi lingkungan, dan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing.Progres Terminal Barang Entikong berdasarkan Kementerian Perhubungan tahun 2017 meliputi: 1. DED sedang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi di lapangan secara detail. 2. Dalam tahap persiapan pembebasan lahan (pengukuran tanah terminal barang internasional oleh BPN) 3. Melakukan negosiasi harga ke pemilik lahan 4. Melakukan revisi POK untuk memisahkan antara pengadaaan lahan, tim appraisal dengan pekerjaan fisik, supervisi. 5. Tahun 2018 pembangunan tahap II dan minimal Terminal Barang Internasional Entikong dapat dioperasikan. Adapun uraian proses pemnbangunan terminal barang terdapat pada tabel 2.4. 66 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2016 2016 2017 2018
Tabel 4.11 Proses Pembangunan Terminal Barang URAIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PENYUSUNAN FS; PENYUSUNAN DED DAN MASTERPLAN; 2016 PENYUSUNAN DLH PENYUSUNAN ANDALALIN 2017 PENGADAAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN 2017 PEMBANGUNAN TAHAP II 2018 Sumber: Kementerian Perhubungan, 2017. Pembangunan pelabuhan darat merupakan kebijakan khusus untuk peningkatan status PLBN Entikong sebagai pintu ekspor-impor dengan penyediaan kegiatan kembali perekonomian sebagai fasilitas perencanaan perbatasan.Menurut (2013)pengembangan model pembangunan pelabuhan darat perlu memperhatikanbeberapa terkait pembangunan pelabuhan darat yaitu konektivitas, pemilihan lokasi pembangunan pelabuhan darat internasional Entikong , pasar, peran publik dan swasta. Janji Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Entikong , upaya menormalkan Bergqvist faktor Pepres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di KalimantanPasal 20 ayat (3) angka 1: Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pontianak yang berada di luar Kawasan Perbatasan Negara yang didukung oleh pengembangan Dry Port yang berada di Kawasan Perbatasan Negara dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Pontianak yang ditetapkan di Dry Port Entikong di Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau,Provinsi Kalimantan Barat (Badan nasional pengelolaan Perbatasan, 2017) 67
Gambar 4.4 Arah Pengembangan PKSN Entikong Sumber: Kementerian Perhubungan, 2017. Pusat Kegiatan Strategis Nasional dalam (Pasal 1 Angka 22 PP 26/2008). "Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara". Kriteria Penetapan PKSN (PP 26/2008 Pasal 15). Pusat tetangga; 1) Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; 2) Pusat perkotaan yang merupakan menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau 2) Pusat perkotaan yang merupakan menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau simpul utama 3) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya (Badan nasional pengelolaan Perbatasan, 2017). 68
Gambar 4.5 Alternatif Pembangunan Terminal Barang 69
Sumber: Kementerian Perhubungan, 2017 Berdasarkan Perpres 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan 5) Kalimantan PKSN Entikong dikembangkan sebagai:Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; Negara di (Pasal 11 ayat a. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; b. Pusat pelayanan pemerintahan; c. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan d. Pusat perdagangan dan jasa; e. Pusat pertanian tanaman pangan; f. Pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet; g. pusat industri pengolahan hasil hutan; dan h. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang 70
Gambar 4.6 Penetapan Kawasan Hutan Lindung Sumber: Kementerian Perhubungan, 2017 Kabupaten Sanggau menjadi sebuah pelabuhan darat (pelabuhan darat) internasional yang melayani ekspor impor barang, saat meninjau Entikong Januari 2015 silam, tampaknya bukan hanya omong kosong belaka. Saat itu, Presiden Jokowi menjanjikan dalam dua tahun ke depan perbatasan Entikong sudah berubah total dan pembenahan akan dimulai Maret mendatang 9 Juli 2015). Berikut ini Rakor Pengendalian 12 Juli 2017 (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2017) 1. Wapres: mengelola perbatasan tidak hanya mengedepankan keamanan, tapi ekonomi masyarakat demi meningkatkan sosial juga membangun kesejahteraan 2. Menko Polhukam: paradigma pengelolaan perbatasan bukan lagi mengenai pertahanan saja, melainkan sbg wilayah dimana sumber dayanya perlu dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 3. Mendagriselaku Ka. BNPP: tahun ini adalah membangun kawasan ekonomi supaya tumbuh 4. Fachri Hamzah, Wakil Ketua DPR selaku ketua tim pengawas pembangunan daerah perbatasan: Dewan mengusulkan agar ada penyempurnaan kelembagaan terkait rencana BNPP yang akan dibentuk menjadi badan indpenden atau menjadi kementerian. 71
BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 5.1. Simpulan Dry Port merupakan bagian penting dari setiap negara atau pembangunan daerah. Keberhasilan model manajemen tergantung pada inisiatif kebijakan yang tepat, kelancaran implementasi, komitmen sumber daya dan koordinasi yang tepat antara pemain yang berbeda sektor. Dry Port itu sendiri dapat menciptakan peluang, meningkatkan potensi ekonomi tempat, dan mengubah kesejahteraan menjadi lebih meningkat. Kecamatan Entikong memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi dengan wilayah tetangganya karena merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi paling tinggi di sepanjang Kalimantan Barat-Sarawak.Kompleksnya permasalahan di Entikong seperti terbatasnya sarana dan prasarana dasar, rendahnya kualitas SDM, serta masih lemahnya kelembagaan yang menangani pembangunan di kawasan perbatasan menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan kawasan perbatasan.Karena kedudukannya strategis bagi kepentingan negara maka pendekatan perencanaan di kawasan ini cenderung bersifat top-down planning. Teori Perencanaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Entikong yaitu Teori Rasional Komprehensif. Salah satu agenda prioritas Nawacita Presiden Indonesia Jokowi-Jusuf Kalla untuk rakyat Indonesia yaitu membangun Indonesia dari daerah piggiran dan desa. Entikong adalah salah satu daerah perbatasan terpenting di bumi Kalimantan sebagai jalur perdagangan antar negara yang prospektif sehingga wilayah Entikong direncanakan untuk dilakukan pembangunan Dry Port. Dry Port merupakan pelabuhan darat yang berfungsi untuk kegiatan bongkar muat dan penampungan peti kemas. Terdapat empat faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum merealisasikan rencana pembangunan Dry Port, yaitu 1) peran Pemerintah dalam pembangunan Dry Port untuk memperhitungkan perencanaan pembangunan mulai dari biaya investasi hingga pemanfaatan; 2) Peran Industri sebagai Pendukung Dry Port untuk berkompetitif khususnya di bidang perdagangan hingga ke tahap internasional; 3) infrastruktur penunjang pembangunan Dry Port terkait jalan untuk lalu lintas di sekitar perbatasan Indonesia masih rusak; 4) struktur kepengurusan Dry Port dengan memberdayakan sumber daya manusia yang mampu berkompetensi dalam proses operasional Dry Port. 72
5.2. Rekomendasi Kebijakan 1. Kebijakan penguatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Entikong memiliki potensi yang relatif besar untuk dikelola dengan adanya percepatan perguruan tinggi yang berbasis vocational skills. Kesuksesan pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan menjadi suatu harapan bagi masyarakat di provinsi Kalimantan barat terutama di Kabupaten Sanggau.Penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar perbatasan.Pembangunan pelabuhan darat/dry port disinyalir dapat memicu pertumbuhan jumlah industri di sekitar wilayah perbatasan khususnya di wilayah Entikong dalam menunjang aktivitas ekspor. Tahap pertumbuhan intensif dan bijaksana dalam industri membutuhkan negosiasi secara mengembangkan kawasan industri. Keberadaan dry port memberikan peluang kesuksesan di wilayah perbatasan. 2. Pengadaan percepatan fasilitas di kawasan dry port. Dry port, memiliki hubungan kerkaitan yang erat terhadap kawasan industri karena dry port merupakan tempat yang dilalui untuk mendistribusikan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh industri.Selanjutnya, komoditas-komoditas hasil industri tersebut dimasukkan ke dalam peti kemas, untuk selanjutnya didistribusikan menuju berbagai wilayah. Jumlah hasil produksi dan sumber daya alam yang tinggi akan berkaitan dengan kebutuhan jumlah sumber daya manusia berkualitas untuk mengelola proses operasional industri dengan daya saing tinggi agar semakin tumbuh berkembang.Adapun standar minimum fasilitas yang terdapat pada dry port yaitu: (a) kepabenan (b) alat pengelolaan kontainer (c) tempat penyimpanan barang sementara (d) kantor sebagai pusat operator (e) penyediaan jasa bongkarmuat kontainer (f) kawasan steril, sistem keamanan yang tinggi (g) kantor sebagai pusat sistem angkutan barang. Peningkatkan keunggulan kompetitif melalui sistem transportasi di pelabuhan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan volume angkutan kontainer di pelabuhan akses di wilayah pedalaman. Bertambahnya volume angkutan kontainer yang terus bertambah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi akses pelabuhan darat untuk memenangkan kompetitif persaingan pasar. Aspek pendukung dalam memaksimalkan kinerja dry port yaitu dengan penyediaan jasa angkutan barangdengan bantuan sistem komputer. 3. Perlu ada aturan hukum tentang pelabuhan darat untuk perdagangan internasional. Pemerintah Pusat masih diharapkan untuk segera melakukan perubahan regulasi terhadap Permendag Nomor 57/M-DAG/PERJ 12/2010 tentang ketentuan impor produk tertentu agar perekonomian di wilayah sekitar PLBN semakin optimal. Terealisasinya perubahan status perbatasan diprediksikan dapat berimbas pada tumbuhnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Masyarakat asli perbatasan maupun masyarakat yang berada di luar perbatasan. Negara Malaysia bagian Sarawak mampu mengelola kawasan perbatasannya dengan baik. Sedangkan wilayah perbatasan Entikong terlihat belum siap dalam mengantisipasi dinamika sebuah kawasan perbatasan yang memiliki potensi ekonomi dan kedekatan spasial untuk dimanfaatkan. 73
4. Perlu dibentuknya Indonesia, Hasil penelitian lembaga pengekspor tingkat menunjukkan bahwa wilayah Perbatasan Entikong memiliki ini ketergantungan yang sangat dikarenakan Pemerintah Indonesia belum optimal dalam memberikan solusi untuk menciptakan produk yang dapat mencukupi kebutuhan bahkan untuk aktivitas ekspor. Masyarakat perbatasan Entikong lebih tertarik untuk herbelanja ke negara tetangga dengan alasan harga, kualitas, prosedur, birokrasi yang lebih baik. tinggi dengan pihak Malaysia. Hal 74
DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku: Adolf, Haula. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakatra: PT. Raja Grafindo Persada. Agung, Iskandar. 2014. Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Perbatasan. Jakarta: Bee Media Pustaka. Akaha, T. and Anna, V. (eds). 2005. Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia. Japan: United Nations University Press. Arifin, Saru. 2014. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Booysen, Hercules. 1999. Internatioz nal Trade Law on Goods and Services, Pretoria: Interlegal. Coplin, Wiliam D. 1992. Pengantar Politik Internasional. Penerjemah Marsedes Marbun. Bandung: CV. Sinar Baru. Fahmi, Irham. 2013. Ekonomi Politik: Teori dan Realita. Bandung: Alfabeta. Faisal, Sanapiah. 2008. Format-Format Penelitian Sosial; Dasar-Dasar dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Husaini, Usman. 2011. Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hayuth, Y. (1987), Intermodality: Concept and Practice. Structural Chances in the Ocean. Isaak. A.R. 1995. Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Ludiro Madu (ed). Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan. Mauna Boer, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. Moleong, Lexy J. M.A 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung .Remaja Rosdakarya Nawawi, H. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nawawi, H. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nasution, MB. 1996. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung: Transito. Rudy May, 2006, Hukum Internasional 1, Refika Aditama; Bandung Roso, V. (2009b), The Dry port Concept, Thesis for the degree of doctor of philosophy, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg Sefriani. 2010. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Soejito, B. Bambang. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 75
Sutopo, H.B. (2006). Metodologi Penelitian Kuallitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Sutisna dkk. (2011). Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam Tambunan, Prof. DR. Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indoensia Kajian Teoritis dan Analisis Emperis. Juli 2011. Ghalia Indonesia. Bogor. Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I. Edisi Kesembilan. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L, SE. Penerbit Erlangga. Jakarta. Vasiliauskas, A.V. and Barysiené, J. (2008), "An economic evaluation model of the logistic system based on container transportation", Transport, Vol. 23 No. 4, pp. 311315. Woxenius, J. (1998), Development of small-scale intermodal freight transportation in a systems context, Doctoral thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Transportation and Logistics, Chalmers University of Technology, Göteborg. Woxenius, J., Roso, V. and Lumsden, K. (2004), "The Dry port Concept - Connecting Seaports with their Hinterland by Rail", ICLSP Conference Proceedings, Dalian, China, pp. 305-319. Wulandari, Trisna; dkk. 2009. Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845- 2009: Satu Ruang Dua Tuan. Depok: Gramata Publishing. Sumber Jurnal: Arsyana, Leilaneranti. 2013. Pengaruh Intensitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1: 73-92. Desfiando, Bonny. 2014 Peran United Nations Industrial Development Organization (Unido) Dalam. Membantu Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia 2010-2013. Jom Fisip Volume 1 No.2: 1-11 Klink, van H.A. and van den Berg, G.C. (1998), "Gateways and intermodalism", Journal of Transport Geography, Vol. 6 No. 1, pp. 1-9. La Ode, M.D. April 2012. "Kedaulatan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Politik Etnisitas dan Sosial Budaya". Jurnal Pertahanan Edisi Ke-1 2012. 17 Februari 2014 Posumah, Ferdy. 2015. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 02 : 1- 13 Roso, V. (2009a), "Emergence and significance of dry ports - The case of the Port of Göteborg", World Review of Intermodal Transportation Research, Vol. 2 No. 4, pp. 296-310. Roso, V., Woxenius, J. and Lumsden K. (2008), "The dry port concept: connecting container seaports with the hinterland", Journal of Transport Geography, Vol. 17 No. 5, pp. 338-345. Rutten, B.C.M. (1998), "The design of a terminal network for intermodal transport", Transport Logistics, Vol. 1 No. 4, pp. 279-298 Suharty. (2012). Analisis Pengaruh Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong terhadap pertumbuhan Ekonomi 76
Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Setiawan, Ary. (2013). Analisi Perbandingan Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komparatif Pembangunan Perbatasan Sebati- Tawau). eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (3), 693-702 ISSN 0000-0000,ejournal.hi.fisip-unmul.org. Tavipiyono, A.S Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat. 2016. Makalah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Ri-Malaysia: Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada acara Diskusi Sehari: "Perbatasan RI-Malaysia: Pembangunan Kawasan Perbatasan" Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Pontianak, 7 April 2016. Us, Kasful Anwar. 2010 Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan Jurnal Ta'dib, Vol. Xv. No. 02 : 297- 308. Sumber Dokumen Resmi: Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. UU Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara. Sumber Internet: diakses 16/3/2016. Diakses tanggal 16/3/2016. Diakses tanggal 16/3/2016. Diakses 16/01/2016. Diakses 16/3/2016. fariastuti/ mempertanyakan-pembangunan-di Diakses 16/12/2016. diunduh 24 Maret 2017. diunduh 9 Juli 2017 77
promosi-ekspor-ke-malaysia, diunduh 10 juli 2017 Pura Wira Wibhawa.html>, diunduh 24 Agustus 2017 diunduh 28 Maret 2017 plbn-entikong-menang-mana, diakses 5/9/2017 Sutan. (2015), Diakses 16/3/ 2016. Sumbar Media Masa: Kompas, 16 November 2007. Kompas, Koran Harian Umum. 17 Januari 2013. Sinar Harapan, 3 Juni 2003 Sumber lain: Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016. Profil Perbatasan Negara Entikong Kalimantan Barat dan Montaain, NTT. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2017. Badan Pusat Statistik . 2016. Kabupaten Sanggau Dalam Angka. Kabupaten Sanggau: Badan Pusat Statistik Badan Pengelolaan Perbatasan. 2017. Rapat Fasilitasi Dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Terminal Barang Internasional (Dry Port/Inland Port) Entikong Sebagai Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2015. Laporan Survei Perdagangan Lintas Batas. Jakarta : Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2014. Laporan Pilot Survei Perdagangan Lintas Batas. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kementerian Perhubungan. 2017. Bahan Presentasi Agenda Rapat Instansi yang berjudul Terminal Barang Internasional. Jakarta 78