INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10202-10215 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum Ismaidar1 ✉, Rahmah Hayati Sinaga2 Program Pascasarjana, Fakultas Magister Ilmu hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id1✉ Abstrak Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan peranan mahasiswa dalam membangun kesadaran serta optimisme politik masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitupengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa.Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of constitution mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda.Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review oleh mahasiswa.Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik.Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik. Kata kunci: Mahasiswa; Konstitusi; Optimisme Politik Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
Abstract Students have a professional and proportional role in themselves in the community and in the world of education as intellectuals and members of the community who have added value. The purpose of this study was to determine the role of students in guarding the constitution and the role of students in building public awareness and political optimism. The research method used in this research is doctrinal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. Taking this article the author took library sources online using Google Schoolar. The conclusion of this research is that constitutional safeguards do not only belong to the Constitutional Court or a handful of people and special institutions, but also the duties of students. Therefore, students must play their role as the guardian of the constitution considering the nature of students as young intellectuals. This escort can be carried out in various ways, including the submission of a Judicial Review by students. The importance of students working to build public trust in politics. Because one of the serious problems in the state and nation today is a matter of public trust in politics. Keywords: Student; Constitution; Political Optimism PENDAHULUAN Tidaklah bisa dipungkiri dalam memberikan perubahan terhadap perjalanan bangsa indonesia mahasiswa mempunyai peranan sebagai calon intelektual serta sebagai agen sosial yang terus memberikan konstribusi.Penumbangan rezim orde lama dibawah pemerintahan Soekarno serta gerakan mahasiswa 1966 dengan tujuan perjuangan yang dikenal Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Peran mahasiswa juga terlihat lewat aksi yang ditunjukkan lewat isu-isu mengenai pemerintahan Orde Baru, kekuasaan yang disalahgunakan, Hak Asasi Manusia yang diabaikan, serta adanya kesanjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat Dewan Mahasiswa atau dikenal dengan Dema yang memberikan pengaruh sangat besar untuk mewujudkan solidaritas mahasiswa nasional dengan dimotori dukungan yang berasal dari organisasi intra kampus ini dinamika gerakan menjadi lebih meningkat serta solid(Hariyadhie 2017). Pilar dalam sebuah negara adalah pemuda Indonesia.Dalam kancah kenegaraan hal inilah yang menjadi penyebab pemuda menjadi penggerak sekaligus merupakan aktor intelektual.Dalam dinamika kenegaraan pemuda senantiasa mengambil peran seperti pada era kemerdekaan sampai saat ini.Mahasiswa merupakan salah satu dari entitas potensi yang dimiliki oleh pemuda.Mahasiswa diharapkan bisa menjadi insan akademis yang bisa membawa negara pada arah yang lebih baik serta progresif sebagai pemangku pendidikan tinggi.Sehingga nilai pengabdian masyarakat yang mewakili dari nilai sosialitas yang terkandung dalam tri dharma perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah.Lebih dari pada itu peran mahasiswa bukan hanya memiliki peran untuk hanya sekedar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di kampus, di perpustakaan serta akses internet saja yang mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu.Mahasiswa bukanlah lulusan SMA yang tidak sengaja terdampar di kampus. Pada pelaksanaan pendidikan politik terhadap warga negara dimana mahasiswa merupakan bagian dari elemen penting yang bisa membantu pemerintah.Sebagaimana yang disampaikan oleh Purnama menyatakan bahwa mahasiswa sendiri mempunyai beberapa peran yakni agent of change, iron stock, dan guardian of value. Mahasiswa sebagai manusia yang mempunyai ketangguhan dimasa depan merupakan peran sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai penjaga keutuhan nilai yang ada dimasyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai guardian of change.Mahasiswa sebagai agen pembawa perubahan dalam masyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa dianggap memiliki potensi untuk menghasilkan konsep-konsep yang berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Indonesia.Langkah awal dalam mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan dalam kemajuan pendidikan adalah mendorong mereka untuk aktif memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia, dan bukan hanya menjadi penonton. Penting bagi mereka untuk merasakan tanggung jawab terhadap upaya membangun bangsa melalui sistem pendidikan, sehingga di masa depan mereka dapat merancang strategi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Namun, terkadang pemikiran mahasiswa bisa terlalu bersemangat dan terburu-buru karena energi dan semangat muda yang mereka miliki.Beberapa di antaranya dapat menjadi terlalu tegas.Sebagai contoh, ada mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi tanpa mematuhi prosedur yang berlaku, bahkan terlibat dalam insiden konflik dengan penegak hukum.Hal ini adalah aspek yang perlu ditingkatkan oleh siswa agar gagasan mereka tentang meningkatkan pendidikan dapat dipromosikan dengan baik dan diperhatikan secara menyeluruh.Penting juga untuk mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan dari ide tersebut, mengukur seberapa realistis dan efektif gagasan yang diusulkan.Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gagasan yang diajukan memiliki tingkat keberhasilan yang layak dan dapat diyakinkan kepada pihak yang berkepentingan. Namun, konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi negara, memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan bagi negara.Penubuhan Mahkamah Konstitusi menegaskan signifikansi Undang-Undang Dasar sebagai dokumen hukum politik utama di Indonesia.Pengawasan konstitusi memegang peranan penting, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia.Sebagai contoh, Bab XA secara spesifik membahas hak-hak tersebut, memberikan berbagai hak, mulai dari hak dasar seperti hak untuk hidup hingga hak untuk Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
berkomunikasi.Pengawasan konstitusi menjadi penting karena konstitusi melindungi hak-hak tersebut.Ini adalah alasan mengapa pengawasan konstitusi menjadi penting.Tanggung jawab pengawasan konstitusi tidak hanya terletak pada Mahkamah Konstitusi atau sejumlah individu dan lembaga, tetapi juga merupakan tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda. Di masa lalu, demonstrasi sering menjadi cara utama bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri. Namun, saat ini, pendekatan tersebut mungkin tidak lagi relevan.Saat mahasiswa menggunakan pendekatan yang keras, hal itu bisa berbalik merugikan masyarakat.Ada juga kemunculan perilaku anarkis yang tersembunyi dalam gerakan mahasiswa.Oleh karena itu, mahasiswa harus menemukan strategi baru untuk menangani permasalahan negara.Salah satunya adalah melalui diplomasi yang lembut, yang lebih menitikberatkan pada kolaborasi dan solusi.Pendekatan langsung dan tidak langsung dalam mengawasi tindakan negara yang mungkin melanggar konstitusi, baik secara nyata maupun dalam hukum, memiliki peran dalam pengendalian. Pengawasan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti melibatkan siswa dalam proses pemeriksaan hukum. Dalam upaya pengawasan tidak langsung, terdapat keuntungan dari aspek pencegahan.Mahasiswa mengarahkan perhatian mereka secara tidak langsung melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan dialog tentang isu konstitusional seperti hak-hak rakyat.Pendidikan dan kontrol jangka panjang menjadi fokus utama dalam strategi ini. Oleh karena itu, pergerakan mahasiswa masa kini harus lebih berlandaskan konstitusi dan lebih berwawasan ke depan daripada sekadar bersifat sementara. Hal ini masuk akal mengingat pentingnya menjaga kesinambungan konstitusi dan peran penting mahasiswa dalam membangun negara yang lebih baik dan beradab. Mahasiswa memegang peran penting dalam mengawal konstitusi serta membangun kesadaran dan optimisme politik hukum di sebuah negara. Mereka bukan hanya representasi dari masa depan, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Dalam peran mereka sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat fondasi konstitusi negara dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dipelihara secara konsisten. Ketika berbicara tentang pengawalan konstitusi, mahasiswa bukan sekadar pengamat pasif.Mereka memiliki peran aktif dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menyoroti setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi.Keterlibatan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pemerintah terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan. Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
LANDASAN TEORI Peran Mahasiswa Peran merujuk pada aturan dan norma-norma perilaku yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Individu atau kelompok tersebut memegang peran yang dapat sesuai atau bertentangan dengan apa yang diatur oleh norma- norma tersebut(Soekanto 2003). Peran individu atau kelompok dapat diuraikan dalam beberapa aspek: a) Peran ideal adalah peran yang dipenuhi oleh individu atau kelompok sesuai dengan standar yang ditetapkan. b) Peran yang semestinya adalah peran yang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan posisi mereka. c) Peran yang diakui oleh diri sendiri adalah peran yang dilakukan oleh individu karena kepentingan mereka dalam posisi tertentu. d) Peran yang sudah diwujudkan adalah peran di mana individu atau kelompok tersebut telah benar-benar memenuhi peran sesuai dengan posisinya. Berdasarkan Santoso (2012), mahasiswa merujuk pada individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, institut, atau universitas. Status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi hanya merupakan langkah administratif; namun, konsep menjadi mahasiswa lebih luas daripada sekadar aspek administratif.Asal-usul kata "mahasiswa" berasal dari dua kata, yaitu "maha" yang mengindikasikan sesuatu yang besar atau luar biasa, dan "siswa" yang merujuk pada seorang murid atau pelajar. Mahasiswa, sebagai pewaris masa depan suatu negara, dipercayai tidak hanya memiliki keterampilan untuk bersaing dan membawa nama baik bangsa, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyatukan dan menyampaikan gagasan serta nilai-nilai mereka demi kemajuan bangsa. Siswa juga dianggap sebagai individu yang berpikiran cermat dan bijaksana. Kesuksesan Indonesia muncul dari kesatuan antara kesadaran akan tanggung jawab masyarakat untuk memperbaiki kondisi bangsa dan peluang untuk menjadi pemikir terdidik. Mahasiswa juga dianggap sebagai sumber daya yang amat berharga. Harapan tinggi suatu negara terhadap generasi muda adalah bahwa mereka akan menjadi pemimpin yang setia pada kemajuan, khususnya dalam ranah pendidikan. Menurut Faruq (2012) menyebutkan terdapat 5 peranan mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 1) Iron Stock Mahasiswa berperan sebagai Iron Stock, menjadi individu yang memiliki kapasitas dan moralitas yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Sebagai Iron Stock, Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
peran mereka mendasar sebagai aset, cadangan, dan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsa. 2) Guardian of Value Mahasiswa berperan sebagai wali nilai-nilai di tengah masyarakat, dimana hal ini mengisyaratkan bahwa mereka diharapkan untuk menjadi akademisi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan guna menemukan solusi terhadap setiap persoalan. 3) Agent of Change Mahasiswa yang menjadi Agen Perubahan adalah sosok yang berperan sebagai pendorong suatu transformasi.Mereka merupakan tahap akhir dalam perjalanan pendidikan, memperoleh ilmu yang lebih tinggi untuk menerapkan perannya sebagai inisiator perubahan yang lebih baik.Dengan demikian, peran mereka sebagai Agen Perubahan mengacu pada harapan bahwa mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. 4) Moral Force Mahasiswa berperan sebagai pilar moral: Kita menjadi pilar moral bagi negara. Ini berarti bahwa mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman fundamental mengenai perilaku yang etis, termasuk sikap, tindakan, dan komunikasi yang positif. 5) Social Control Mahasiswa sebagai Social Control adalah kita harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial.Dalam hal ini adalah mengontrol kehidupan masyarakat, dengan menjadikan diri kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Konstitusi Menurut definisi dari Black"s Law Dictionary, konstitusi merujuk pada hukum fundamental dan organik suatu negara atau bangsa yang menetapkan konsepsi, karakter, dan struktur pemerintahannya, sekaligus mengatur ruang lingkup kekuasaan kedaulatannya dan cara penggunaannya. (Sirajuddin dan Winardi, 2015). Istilah "konstitusi" berasal dari kata Prancis "constituer" yang berarti "membentuk". Dalam konteks ini, konstitusi menggambarkan proses pembentukan atau pembangunan suatu negara. Di sisi lain, "undang-undang dasar" merupakan terjemahan dari istilah Belanda "gronwet". Dalam bahasa Indonesia, "wet" diterjemahkan sebagai "undang-undang dasar", sementara "grond" merujuk pada "tanah atau landasan". Dalam negara-negara berbahasa Inggris, istilah "constitution" dipakai yang setara dengan "konstitusi" dalam bahasa Indonesia.Namun, konsep praktis dari konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada definisi mendasar undang- undang.Dalam ilmu politik, konstitusi mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan beroperasi di dalam masyarakat, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Asal Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
mula kata "konstitusi" berasal dari bahasa Latin, merupakan kombinasi antara "cume" yang merujuk pada "bersama-sama dengan..." dan "statuere" yang mengacu pada "berdiri". Jadi, secara harfiah, "statuere" berarti "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan". Konstitusi dalam bentuk tunggalnya merujuk pada proses penentuan bersama, sementara dalam bentuk jamaknya merujuk pada segala ketetapan yang dibuat. Pandangan Herman Heller terkait konstitusi: Pertama, konstitusi adalah cerminan realitas politik dalam masyarakat, belum menjadi sebuah entitas hukum. Kedua, elemen-elemen hukum dalam kehidupan politik masyarakat itu diidentifikasi melalui abstraksi, membentuk suatu kumpulan peraturan hukum.Terakhir, aturan hukum ini kemudian tertuang dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. Pendapat Heller menyoroti bahwa proses terbentuknya konstitusi melalui tahapan tertentu, dimulai dari pencarian aspek hukum dalam realitas politik masyarakat, hingga terwujudnya dokumen Undang-Undang Dasar. Dalam ranah kehidupan negara, keberadaan konstitusi memiliki nilai yang sangat krusial karena sebuah negara sulit terbentuk tanpa adanya konstitusi.Hampir setiap negara saat ini, sejak awal abad ke-21, telah memiliki konstitusi.Hal ini menandakan esensialnya peran konstitusi sebagai landasan struktural suatu negara. Menurut (Nadiroh 2016)menyatakan bahwa menyoroti signifikansi esensial konstitusi dalam struktur negara. Konstitusi serta negara saling terkait erat dan tak terpisahkan. Konstitusi memegang dua peran krusial: 1) Mengatur pembagian kekuasaan di dalam negara; 2) Menetapkan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah atau para pemimpin negara; 3) Mengidentifikasi pembatasan kekuasaan sebagai bagian dari prinsip konstitusionalisme; 4) Memberikan legitimasi pada kekuasaan pemerintah; dan 5) Menjadi instrumen untuk mentransfer kekuasaan dari para pemegang kekuasaan awal (entah itu rakyat dalam demokrasi atau raja dalam monarki) kepada pemerintah berikutnya. Hukuman sering kali digunakan untuk menegakkan ketertiban demi keselamatan masyarakat, meskipun terkadang muncul konflik antara berbagai kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar hukum tata negara memiliki tujuan yang serupa, dan menjelaskan esensi tujuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi lebih mudah karena konstitusi merupakan sumber utamanya.(Santoso 2013). Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: 1) Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. 2) Hubungan antar lembaga Negara. 3) Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan. 4) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta. 5) Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
Politik Hukum Politik hukum merujuk pada dinamika kompleks antara kekuasaan politik dan sistem hukum dalam suatu negara. Ini melibatkan interaksi yang mendalam antara proses politik, pembentukan kebijakan, dan penerapan hukum. Lebih dari sekadar keterkaitan antara politik dan hukum, politik hukum menyoroti bagaimana keputusan politik, ideologi, dan kepentingan politik memengaruhi pembentukan serta penegakan hukum. Dalam konteks politik hukum, keputusan politik sering kali menjadi faktor penentu dalam proses pembentukan undang-undang. Kebijakan publik, yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik, sering kali menjadi dasar bagi hukum yang diberlakukan di masyarakat. Selain itu, politik hukum menyoroti bagaimana proses politik, seperti pemilihan umum dan dinamika politik dalam lembaga pemerintahan, dapat mempengaruhi independensi sistem peradilan, penunjukan hakim, serta penegakan hukum. Hukum, dalam konteks politik hukum, juga dapat dipandang sebagai instrumen politik yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.Kadang-kadang, kebijakan hukum atau regulasi yang dibentuk memiliki tujuan politik yang mendasarinya, baik untuk memperkuat kekuasaan suatu pihak politik atau untuk menyelesaikan isu-isu yang sedang hangat dalam masyarakat. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Dalam artikel ini banyak hal yang bisa diambil terkait dari segi aspek hukum dan aspek politik. Artikel ini juga dibantu dari beberapa pendapat dan sumber-sumber pustaka lainnya yang kemudia menjadi referensi penulis untuk memunculkan sebuah ide dalam muatan-muatan bahasan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengawalan Konstitusi Mahasiswa, sebuah segmen kecil dalam masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam menginspirasi perubahan di bangsa ini.Meskipun zaman terus berubah, semangat dan idealisme mahasiswa tetap tidak tergoyahkan.Sejarah Indonesia mencatat bagaimana gerakan mahasiswa sering kali menjadi titik awal dari perjuangan nasional dalam perjalanan sejarah bangsa. Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
Saat ini, gerakan mahasiswa terlihat merosot dalam semangatnya untuk mendukung aspirasi masyarakat karena perwakilan rakyat yang diyakini belum sepenuhnya mendukung keinginan tersebut. Berdasarkan hasil survei oleh Cirus Surveyor Group, hampir setengah dari responden, sebesar 47,9%, menyatakan bahwa anggota DPR dalam periode 2009-2014 tidak menghasilkan undang-undang yang menguntungkan masyarakat. Tambahan lagi, pemerintah telah mencabut 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Data menegaskan bahwa masalah kebijakan pemerintah yang tampaknya tidak memihak masyarakat tidak bisa diabaikan. Pemerintah terkadang terjebak dalam janji politik selama kampanye namun setelah terpilih, seringkali lupa dengan apa yang diucapkan, bahkan terkadang bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Huijbers, 1982). Apabila hal ini terus dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia. Mahasiswa memiliki potensi dan kesempatan sebagai kaum intelektual yang harus memegang teguh keyakinan dan pikiran yang tidak terpengaruh oleh kepentingan lainnya selain kepentingan umum.Oleh karena itu, peran sentral mahasiswa harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kepentingan rakyat atau menjembatani perbedaan kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Hal yang paling utama adalah bagaimana mahasiswa dapat menjadi suara bagi pemerintah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui partisipasi dalam kebijakan pemerintah, seperti melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mengingat keterbatasan pemerintah dalam menyampaikannya. Karena itulah, masyarakat sulit memahami ragam kebijakan pemerintah yang disampaikan dengan bahasa yang kompleks. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui seluruh proses pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi yang inklusif serta memberikan akses informasi kepada masyarakat secara luas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah langkah maju yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan mengatur akses informasi yang relevan bagi kepentingan publik. UU KIP menyuarakan hak dasar universal untuk transparansi informasi publik, sebagaimana yang ditegaskan dalam Amandemen Kedua Pasal 28F UUD 1945.Harapan masyarakat terhadap UU ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan tingkat keterbukaan di segala tingkatan.Diyakini bahwa transparansi informasi dapat menjadi alat penting dalam memperkuat pengawasan masyarakat terhadap berbagai entitas publik yang menangani kepentingan kolektif. James Madison, salah satu arsitek Konstitusi Amerika Serikat, bahkan menganggap keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama bagi sistem demokratis, menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan menjadi milik masyarakat. Akses informasi Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
memungkinkan partisipasi dalam proses kebijakan publik. Dengan keterbukaan yang dipersyaratkan, pemerintah dan institusi publik diwajibkan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas mereka secara transparan, bertanggung jawab, dan terbuka, yang pada gilirannya dapat memajukan prinsip pemerintahan yang jujur dan efisien. Banyak yang mempertanyakan efektivitas penerapan UU KIP karena fenomena di mana banyak peraturan yang pada dasarnya demokratis ternyata bertentangan dengan prinsip demokrasi saat diterapkan.Situasi seperti ini menyiratkan situasi kontraproduktif, di mana demokrasi yang sebenarnya absen.Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi kekurangan dalam ketersediaan informasi dari entitas publik itu sendiri, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai saluran pengaduan yang mereka butuhkan.Keberadaan Komisi Informasi, yang disyaratkan secara normatif dalam UU KIP, diharapkan dapat menjadi pelaksana yang efektif dalam menerapkan undang-undang kebebasan informasi dengan substansi yang kuat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran Komisi Informasi dalam mendorong pemerintahan yang baik melalui transparansi publik, yang menjadi salah satu faktor penting.Menurut pemahaman kami, advokasi adalah langkah sistematis untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan yang kritis dan dapat memengaruhi kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Di samping itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan nilai-nilai perjuangan dan untuk menguatkan peran mereka dalam merintis perubahan. Optimisme Politik Masyarakat Partai Politik DPR-RI MPR-RI Kepolisian Mahkamah Agung BPK Mahkamah Konstitusi KPK Lembaga Kepresidenan TNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tabel 1. Optimisme Terhadap Lembaga Negara Menurut Survei Parameter Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap peningkatan kinerja partai politik menunjukkan tingkat optimisme paling rendah, hanya mencapai 5,1 pada Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
skala 0-10. Data ini menandakan penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga- lembaga. DPR dan MPR, yang bertanggung jawab atas partai politik, mendapat tingkat optimisme masing-masing sebesar 5,3 dan 5,4. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh tingkat optimisme tertinggi, mencapai 7,9. Posisioning TNI lebih tinggi daripada lembaga presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing meraih tingkat optimisme 7,1 dan 6,8. Survei yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia dari tanggal 3 hingga 8 Februari 2021 melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi. Margin kesalahan dalam survei ini sekitar plus atau minus 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Saat ini, penilaian terhadap kualifikasi seseorang oleh masyarakat berdasarkan pengalaman dianggap kurang relevan dan tidak berwibawa.Walaupun pengalaman tetap memiliki nilai penting, masyarakat cenderung mengabaikan fakta bahwa generasi muda saat ini mampu mengatasi keterbatasan pengalaman dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan peningkatan cepat dalam kapasitas kognitif mereka.Era ini ditandai oleh perubahan dalam pandangan terhadap pemimpin, yang mendorong partisipasi politik yang luas dari kalangan muda.Terdapat ketidakpuasan terhadap praktik politik yang dianggap kuno, seringkali terkait dengan korupsi dan konservatisme, yang biasanya dilakukan oleh politisi yang lebih senior. Sebaliknya, terdapat fenomena menarik yang tengah berkembang: pola pikir politik generasi muda mengalami pergeseran yang lebih aktif dan progresif. Perubahan ini tercermin dalam tingkat kesadaran dan ketertarikan yang meningkat terhadap isu-isu publik.Generasi muda kini mulai terlibat secara aktif dan kritis dalam menanggapi setiap permasalahan politik di tingkat nasional.Perubahan paradigma politik dari kalangan muda ini memberikan dampak positif pada dinamika politik dan kesehatan demokrasi.Kehadiran generasi muda dalam ranah politik menampilkan karakter dan pola pemikiran yang berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dengan akses yang luas terhadap teknologi, memungkinkan mereka turut serta dan terlibat dalam politik sebagai representasi semangat perubahan zaman. Obama, Justin Trudeau, dan Emmanuele Marcon adalah beberapa pemimpin yang mencerminkan semangat perubahan ini. Nathan Law, seorang aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong, terpilih menjadi anggota parlemen pada usia 23 tahun dalam pemilihan 2016. Di Malaysia, Syed Saddiq, yang berusia 25 tahun, baru-baru ini diangkat sebagai menteri urusan pemuda dan olahraga oleh kabinet Mahathir Mohamad. Jika melihat pada demografi Indonesia yang mayoritas penduduknya terdiri dari kalangan muda, tidak berlebihan untuk mengantisipasi bahwa fenomena serupa akan terjadi di negara ini. Di Indonesia, generasi muda semakin aktif dalam politik. Mereka tidak ragu-ragu dalam menyuarakan aspirasi politik mereka secara terbuka dengan cara yang lebih inovatif. Dalam gerakan moral politik generasi muda, kelompok- Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
kelompok dan sukarelawan yang berkumpul berdasarkan isu-isu nasional menjadi kekuatan yang semakin besar. Pada sisi politik praktis, beberapa partai mulai memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tokoh-tokoh muda untuk memegang peran kunci dalam politik. Mereka juga memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi generasi muda dalam proses pemilihan umum. Meskipun langkah-langkah ini terkadang dianggap sebagai strategi untuk menarik pemilih muda, mereka menggugah harapan untuk meningkatkan kualitas politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Keyakinan ini memberi kita dorongan untuk memperkuat keyakinan bahwa peran generasi muda adalah esensial bagi masa depan negara dan akan menjadi pilar utamanya. Dalam situasi saat ini, ide-ide dari generasi muda dianggap sebagai solusi penting untuk mengelola bonus demografi dari generasi muda di masa mendatang. Periode dari tahun 2020 hingga 2035 di Indonesia akan menjadi masa puncak dari bonus demografi. Di masa tersebut, kelompok usia produktif akan menjadi mayoritas dalam struktur penduduk Indonesia. Pengelolaan yang tepat dan serius terhadap bonus demografi ini akan memberikan manfaat besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan negara. Ini mengindikasikan bahwa untuk mengamankan masa depan, kelompok usia produktif di Indonesia perlu diberikan ruang dan kekuatan yang optimal. Jika tidak, bonus demografi yang diharapkan akan menjadi beban dan masalah serius bagi negara. Oleh karena itu, transformasi struktur populasi ini memerlukan agenda dan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran politik generasi muda sangatlah penting.Partisipasi mereka tidak hanya diharapkan dalam menghidupkan suasana politik saat kampanye, tetapi juga dalam memperjuangkan agenda khusus kepemudaan melalui keterlibatan aktif dalam pembuatan kebijakan. Untuk memastikan agenda kepemudaan dapat berlanjut secara berkelanjutan, keterlibatan aktif generasi muda dalam proses kebijakan politik menjadi langkah kunci. Sebaliknya, kurangnya partisipasi kaum muda akan menjadi hambatan utama dalam pembangunan masa depan Indonesia. Apabila keyakinan ini dapat menjadi pandangan bersama, kita akan melihat semangat modernisme terpancar dalam ranah politik kita. Mengusung agenda kepemudaan melalui jalur politik bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika dilihat sebagai ancaman oleh elit politik yang lebih senior.Namun, kekuatan yang dimiliki oleh generasi muda, meskipun tersebar, perlu digabungkan untuk membentuk kekuatan kolektif yang kuat segera. Peran Mahasiwa Terhadap Politik Hukum di Indonesia Peran mahasiswa dalam konteks politik hukum di Indonesia memegang nilai penting dalam mengawal demokrasi, mendorong keadilan, serta memperkuat sistem hukum Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
negara.Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran krusial dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan politik hukum di Indonesia. Pertama, mahasiswa seringkali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait perubahan hukum dan kebijakan publik.Mereka mengadvokasi isu-isu kritis yang terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga.Melalui aksi-aksi demonstrasi, kampanye sosial, atau advokasi publik, mahasiswa berkontribusi dalam membentuk opini publik dan menuntut perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum. Kedua, peran mahasiswa juga terletak dalam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum.Mereka melakukan analisis kritis terhadap kebijakan- kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan, menyoroti potensi dampaknya terhadap keadilan sosial, hak-hak individu, atau konsistensi dengan konstitusi negara.Mahasiswa sering kali menjadi pengawal dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum atau upaya-upaya yang melemahkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Selain itu, peran edukasi yang dimainkan oleh mahasiswa dalam membangun kesadaran akan politik hukum juga sangat berarti. Mereka menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban yang tercakup dalam sistem hukum. Melalui kegiatan seminar, diskusi, atau program edukatif lainnya, mahasiswa memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan sosial serta memotivasi partisipasi aktif dalam proses politik dan hukum. Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam mengawal politik hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai pengkritik terhadap kebijakan atau pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun kesadaran akan pentingnya hukum yang adil, demokratis, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran mereka menjadi kunci dalam memperkuat fondasi hukum yang kokoh dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.. SIMPULAN Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi, tugas ini bukanlah semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi atau sejumlah kecil individu dan lembaga tertentu. Oleh karena itu, sebagai generasi yang masih muda, mahasiswa seharusnya berperan sebagai pengawas konstitusi. Pengawasan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti partisipasi siswa dalam Pemeriksaan Hukum. Dalam konteks pengawasan secara tidak langsung, ada nilai pencegahan.Mahasiswa mengatur perilaku mereka secara tidak langsung melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan diskusi tentang aspek konstitusional seperti Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga
hak-hak rakyat.Aspek peningkatan pemahaman dan kontrol jangka panjang menjadi fokus utama dalam hal ini.Membangun kepercayaan politik di antara masyarakat merupakan hal yang krusial. Karena di tengah tantangan global saat ini, kepercayaan terhadap proses politik adalah salah satu isu kunci yang harus diatasi. Sebagian besar persepsi mengenai politik saat ini terkait dengan konflik dan skandal yang melibatkan para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan umum. Akibatnya, beberapa orang melihat politik sebagai ranah yang tidak penting dan bahkan kotor.Politik dianggap sebagai sumber perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat serta sebagai jalan yang keliru bagi para politisi. Oleh karena itu, partisipasi aktif mahasiswa dalam membangun sistem politik yang kokoh dan dapat dipercaya akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan meyakinkan. DAFTAR PUSTAKA Adon, Mathias Jebaru. 2021. "Mahasiswa Sebagai Agent of Changes Dalam Mewujudkan New Normal Sebagai Politik Bonum Commune Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto." Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora 5 (1): 23-33. Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Penelitian Hukum 18 (4): 477-96. Hariyadhie. 2017. Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional. Jakarta: PT. Golden Terayyon Press. Heri, Jon. 2019. "Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia." Jurnal Nurani 15 (1): 85-100. Hijran, Muhamad, Dini Oktariani, and Zikri Rahmani. 2022. "Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Society 5.0." Jurnal Kewarganegaraan 6 (4). Khakim, Muhammad Salisul, Anike Febriyani Nugraha, Sukanti, and Aliefah Rachma Sarwedi. 2022. "Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10 (1). Nadiroh. 2016. Teori Dan Konsep Konstitusi. Jakarta: CV. Calmara. Puspitasari, Ikka, and Iwan Rois. 2018. "Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." Jurnal Meta Yuridis 1 (2): 61-71. Sadat, Fahad Achmad. 2022. "Mahasiswa Sebagai Agent Of Changes Dalam Mewujudkan New Normal Sebagai Politik Bonum Commune Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Filsafat." Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman 3 (1): 45-52. Santoso, Agus. 2013. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." Jurnal Yustisia 2 (3). Soekanto, Soerjono. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Copyright @ Ismaidar,Rahmah Hayati Sinaga