DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 PERAN GEREJA KATOLIK DALAM MEMBANGUN BANGSA INDONESIA DI ERA REFORMASI B.A. RUKIYANTO ∗∗∗∗∗ Abstrak: Gereja Katolik Indonesia melalui para Uskupnya sejak 1997 menjadi lebih berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Suara kenabian Gereja ini sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya untuk melanjutkan reformasi yang sudah dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Usulan-usulan perubahan mulai dinyatakan oleh para Uskup untuk memperbaiki situasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sudah kronis mengalami dekadensi moral di segala bidang. Model-model Gereja-nya Avery Dulles akan dipakai untuk menilai model Gereja yang seperti apakah yang dihidupi oleh Gereja Indonesia. Kata kunci: Keadilan, habitus baru, persaudaraan, komunitas basis. Abstract: The Indonesian Catholic Church through the bishops since 1997 has been dare to speak up the truth and justice. The Church's prophetic voice is needed by society in general and Catholics in particular to continue with the reforms already started by the fall of the Soeharto's government. Proposals for change have been expressed by the bishops to improve the situation of the society and the Indonesian nation which has already suffered from chronic moral decadence in all fields. Avery Dulles' models of the church are used to reflect which models of the church is lived by the Indonesian church. Keywords: Justice, new habit, fraternity, basic community. B. A. Rukiyanto, Program Studi Pendidikan Agama Katolik (PAK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Jl. Ahmad Jazuli 2, Yogyakarta 55224. E-mail: 105 105
106 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) PENDAHULUAN Sejak tahun 1998 bangsa Indonesia memasuki masa reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Gereja Indonesia juga ikut berperan mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat pada masa itu dengan menyampaikan suara kenabian yang ditujukan untuk para pemimpin bangsa dan seluruh lapisan masyarakat melalui Surat Gembala Prapaskah 1997. Sejak masa Reformasi, warna surat gembala para Uskup lebih kritis terhadap pemerintah maupun terhadap segenap lapisan masyarakat untuk memperbaiki situasi bangsa yang sedang krisis dalam berbagai bidang. Pilihan para Uskup adalah membela kaum miskin serta mereka yang tersingkir dan tertindas, solider terhadap mereka yang tidak berdaya sebagai wujud ikut serta dalam hidup dan tugas pengutusan Yesus Kristus. Iman diwujudkan dalam kehidupan nyata, berciri politis, berani terlibat demi kesejahteraan hidup bersama, berani melawan ketidakadilan, serta membangun persaudaraan dengan semua orang.1 Bagaimana peran Gereja Katolik dalam membangun bangsa Indonesia sejak masa Reformasi sampai sekarang inilah yang akan dibahas di dalam paper ini. Penulis akan membagi paper ini menjadi tiga bagian: pertama, akan dibahas berbagai permasalahan yang dilihat oleh para Uskup; kedua, bagaimana Gereja Indonesia menanggapi berbagai permasalahan tersebut; ketiga, refleksi penulis atas peran Gereja Indonesia itu. SITUASI INDONESIA DALAM KACAMATA PARA USKUP Dalam Surat Gembala Prapaskah 1997 yang berjudul "Keprihatinan dan Harapan" para Uskup merefleksikan situasi Indonesia pada waktu itu sebagai "masa yang sulit dan mencemaskan." "Peristiwa 27 Juli" yang merupakan puncak krisis yang melanda Partai Demokrat Indonesia 1 J.B. Banawiratma, "Hidup Menggereja yang Terbuka: Jaringan dari Berbagai Macam Komunitas Basis Kontekstual," dalam Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual, ed. J.B. Banawiratma (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 182.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 sarat dengan muatan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Kekerasan yang memakan korban jiwa dan harta-benda mewarnai peristiwa itu. Para Uskup melihat adanya "kecenderungan untuk main hakim sendiri tanpa menghormati hak dan martabat manusia, hukum dan azas keadilan pada berbagai pihak."2 Peristiwa-peristiwa lainnya lain yang dicatat dalam Surat Gembala Prapaskah 1997 adalah pembakaran dan perusakan rumah-rumah ibadat dan sejumlah sarana umum di berbagai tempat di Indonesia, seperti di Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya, Sanggau Ledo, Tanah Abang Jakarta, dan Rengasdengklok. Akibatnya ribuan orang telantar dan menderita karena kehilangan lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Para Uskup menegaskan bahwa bangsa Indonesia "sedang meng- hadapi kemerosotan moral hampir di semua bidang kehidupan masya- rakat yang dapat membahayakan, bahkan menghancurkan persatuan, masa depan dan keselamatan bangsa kita."3 Secara konkret disebutkan berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu: hukum kurang ditegakkan secara tegas, adil, dan konsisten; hak-hak dan martabat manusia kurang dihargai; keadilan seakan-akan hanya berlaku bagi yang kuat, kaya dan yang berkuasa; masih sering terjadi diskriminasi dalam berbagai bidang terhadap beberapa golongan warga masyarakat; hak-hak orang kecil kurang dihormati dan dilindungi; rakyat sering diperlakukan sebagai abdi dan kurang dilayani; ada kesenjangan antara kata-kata indah dan tingkah laku, serta kurangnya keteladanan; korupsi, kolusi, manipulasi juga rasanya makin meluas dan mengakar.4 Dalam situasi seperti itu, para Uskup sadar akan "hancurnya keadaban di Indonesia, lebih khusus lagi hancurnya keadaban politik" 2 KWI, Keprihatinan dan Harapan (Jakarta: Dokpen KWI, 1997), hlm. 2-3. 3 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 3-4. 4 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 4. 107
108 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) (Nota Pastoral [NP] Keadilan Sosial, no. 5).5 Berbagai masalah yang tim- bul di bidang ekonomi, agama, hukum, kebudayaan, pendidikan, ling- kungan hidup alami dan manusiawi merupakan akibat dari hancurnya keadaban politik itu. Perubahan mendasar yang diharapkan akan terjadi pada masa Reformasi ternyata tidak terjadi. Memang diakui ada bebe- rapa perubahan, seperti kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat. Namun banyak masalah justru menjadi semakin parah, antara lain adalah "hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik." Politik dilihat sebagai "sarana untuk mencapai dan memper- tahankan kekuasaan, atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok."6 Keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Rakyat hanya digunakan sebagai "sarana untuk mendapatkan dan memper- tahankan kepentingan dan kekuasaan tersebut." Akibat lebih lanjut, agama menjadi rentan terhadap kekerasan. Simbol-simbol agama pun dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Kecenderungan membangun sekat-sekat menjadi semakin nyata. Politik kekuasaan semacam itu mengorbankan tujuan utama, yaitu kesejahteraan bersama yang mengandaikan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum juga terabaikan. Akibatnya, kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) makin merajalela di berbagai wilayah, lebih-lebih sejak pelaksanaan program otonomi daerah.7 Otonomi daerah yang dimaksudkan sebagai desentralisasi kekuasaan, kekayaan, fasilitas dan pelayanan justru menjadi desentralisasi KKN. Politik kekuasaan berkaitan erat dengan politik uang. Politik uang dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang itu rakyat ditipu, kepercayaan rakyat dikhianat, 5 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2003), No. 5. 6 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 6. 7 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 7.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 kedaulatan rakyat dirampas untuk menjamin kepentingan pribadi atau kelompok. Uang menentukan segala-galanya dan membusukkan politik. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum dapat dibeli dengan uang. Akibatnya, upaya untuk menegakkan tatanan hukum yang adil dan pemerintah yang bersih tidak terwujud. Ketidakadilan dirasakan terlebih oleh kelompok-kelompok dalam posisi lemah, seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, dan kaum miskin. Pelanggaran terhadap martabat perempuan dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terus terjadi di banyak tempat tanpa adanya sanksi hukum. Penipuan terhadap rakyat kecil banyak dilakukan oleh mereka yang memahami hukum dan bertanggungjawab untuk menegakkannya (NP 2003, no. 7).8 Akibatnya, politik dirasakan semakin menyengsarakan rakyat. Banyak orang tidak percaya lagi terhadap pemerintah, rasa saling percaya di antara sesama warga menjadi hilang. Orang terutama kaum muda dan kelompok terpelajar bersikap masa bodoh. Lembaga-lembaga pelaksana demokrasi seperti DPR, DPRD dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Masih ada kecenderungan meminggirkan kelompok- kelompok minoritas. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekedar atas dasar suara mayoritas, dengan mengabaikan per- timbangan-pertimbangan yang mendasar, matang dan berjangka pan- jang.9 Setelah beberapa tahun masa Reformasi berjalan, situasi bangsa Indonesia belum juga membaik. Para Uskup menyimpulkan bahwa masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah persoalan rusak- nya keadaban publik (public civility). Digambarkan dalam Nota Pastoral Keadaban Publik (2004) situasi bangsa Indonesia: 8 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 7. 9 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 17.7. 109
110 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa. Hati nurani tidak dipergunakan, perilaku tidak dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Perilaku lebih dikendalikan oleh perkara-perkara yang menarik indera dan meng- untungkan sejauh perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bersama, terutama kehidupan ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara manusia menjadi egoistik, kon- sumeristik dan materialistik. Untuk memperoleh harta dan jabatan, orang sampai hati mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga martabat manusia diabaikan. Uang menjadi terlalu menentukan jalan- nya kehidupan. Karena itu Indonesia hampir selalu gagal untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan baik. Keadilan dan hukum tidak dapat ditegakkan, korupsi merajalela, penyelenggara negara memboroskan uang rakyat. Semua itu membuat orang menjadi rakus dan kerakusan itu merusak lingkungan hidup dan dengan demikian orang tidak me- mikirkan masa depan.10 Secara khusus masalah-masalah tersebut direnungkan lagi dan dibahas dalam Sidang Tahunan KWI 2004. Usaha itu dilakukan karena Gereja merasa ikut bertanggungjawab dalam membangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut, agar berkembanglah habitus baru bangsa. Para Uskup melihat ada tiga masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu korupsi, kekerasan dan kehancuran ling- kungan. Ketiga masalah tersebut dinilai "benar-benar membuat ruang publik tidak berdaya dan tidak berbudaya serta meningkatkan jumlah maupun jenis kerusakan-kerusakan lain dalam masyarakat."11 Pertama, masalah korupsi. Untuk melihat sejauh mana korupsi menguasai peri hidup orang Indonesia, para Uskup mengacu pada hasil 10 KWI, Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-budaya. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2004), No. 3. 11 KWI, Keadaban Publik, No. 6.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 penelitian Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah internasional untuk pemberantasan korupsi, yang berpusat di Berlin, Jerman. Pada tahun 2004 Indonesia berada di urutan kelima negara terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari tahun sebelumnya, di antara 146 negara Pada tahun 2015 Indonesia menduduki urutan kedelapan puluh delapan, jauh lebih baik dari tahun 2004, meskipun budaya korupsi masih sangat mencolok di depan mata kita. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berkembang menjadi "korupsi politik dan politik korupsi"12 Korupsi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai dan rakus. Untuk mencapai posisi politik atau jabatan tertentu, seorang calon harus mengeluarkan uang yang besar jumlahnya. Setelah jabatan tercapai, dia pertama-tama akan men- cari segala cara untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluar- kan itu melalui jabatan yang peroleh, termasuk melalui sarana-sarana publik, penyusunan peraturan-peraturan bahkan perundang-undangan. Kedua, masalah kekerasan. Salah satu sumber kekerasan adalah komunalisme, yaitu pandangan atas orang lain yang tidak termasuk kelompoknya (agama, suku atau lainnya) sebagai saingan atau bahkan musuhnya. Kekerasan digunakan untuk merebut kemenangan. Lembaga militer yang harusnya melindungi rakyat, malah menampilkan wajah kekerasan. Maka militer menjadi sebuah bentuk pelembagaan kekerasan yang menular ke dalam lembaga-lembaga sipil, termasuk lembaga agama, sebagai militerisme. Militerisme menyulut dan menyebarkan kekerasan. Aparat keamanan gagal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.13 Ketiga, masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sudah sampai tahap membahayakan hidup manusia. Penyebabnya adalah pembabatan hutan, pembuangan limbah-limbah beracun, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang tanpa kendali. Kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan baru. Bukan hanya 12 KWI, Keadaban Publik, No. 6.1. 13 KWI, Keadaban Publik, No. 6.2. 111
112 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) pohon-pohon yang hancur, tetapi iklim pun terpengaruh oleh kerusakan itu. Sejak tahun 1997, terjadi pembabatan hutan sebesar 2.83 juta hektar per tahun.14 Permasalahan serius yang dihadapi bangsa sudah begitu mengakar, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki dan meng- adakan perubahan-perubahan. Maka dalam surat-surat gembala berikutnya, pesan-pesan Sidang, maupun dalam nota-nota pastoral dan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, para Uskup tak henti-hentinya merefleksikan situasi krisis multi-dimensional itu. PERAN GEREJA INDONESIA DALAM MENANGGAPI KRISIS MULTI-DIMENSI Untuk menanggapi krisis multi-dimensi itu para Uskup menyuara- kan fungsi kenabian mereka melalui surat-surat gembala, nota-nota pastoral, dan pesan-pesan Natal dan Paskah (bersama Persekutuan Gereja-gereja Indonesia). Begitu pula dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak tahun 2000 sampai sekarang, para Uskup bersama para wakil umat merefleksikan situasi bangsa Indonesia dan membuat seruan- seruan moral bagi perubahan dan perbaikan situasi bangsa dan negara. Dalam Surat Gembala Prapaskah 1997, para Uskup merefleksikan bahwa situasi politik tidak bisa dilepaskan dari masalah sosial, budaya, ekonomi dan hukum di Indonesia karena bangsa dan negara sedang mengalami krisis multi-dimensi. Untuk memperbaiki situasi bangsa dan negara kita, para Uskup mengajak seluruh umat Katolik sebagai bagian integral bangsa Indonesia untuk "terlibat aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."15 Secara khusus para Uskup mengajak generasi muda untuk terlibat dalam bidang politik. Para Uskup mengingatkan akan makna kehidupan politik. Para Uskup menegaskan bahwa berpolitik merupakan "usaha yang luhur" untuk "mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan 14 KWI, Keadaban Publik, No. 6.3. 15 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 6.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 masyarakat umum, demi kemajuan hidup bangsa sesuai dengan harkat kemanusiaannya dan demi persahabatan dan perdamaian antarbang- sa."16 Berpolitik berarti "mencurahkan seluruh tenaga demi kebaikan dan kemajuan bangsa." Maka dari itu para Uskup mengritik mereka "yang menggunakan jabatan dan kekuasaan politik semata-mata demi pamrih pribadi, demi keuntungannya sendiri, sanak saudara atau kelompoknya." Berpolitik berarti "melayani masyarakat, bukan main kuasa." Maka para Uskup mendorong umat Katolik yang berpolitik untuk melaksana- kannya berdasarkan "tolok ukur kemanusiaan yang adil dan beradab." Umat Katolik disarankan untuk bermoral dalam berpolitik serta meng- hindari kebohongan, tindak korupsi, pemakaian intimidasi dan keke- rasan. Umat Katolik juga dilarang "mencapai sasaran-sasarannya dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan umum, hak dan kebahagiaan orang lain, apalagi orang-orang kecil." Dalam kehidupan politik dibutuhkan orang-orang yang bercita-cita luhur. Maka para Uskup mendorong umat Katolik untuk bekerjasama dengan saudara-saudara dari semua golongan, aliran dan agama mencurahkan tenaga demi kemajuan Nusa dan Bangsa kita. Para Uskup mengingatkan bahwa Pancasila dapat dijadikan "landa- san maupun acuan yang kuat dan aman untuk memecahkan permasala- han, dan mengembangkan seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa." Maka Pancasila perlu betul-betul diwujudkan dalam hidup bermasyarakat.17 Berdasarkan Pancasila, para Uskup menegaskan prin- sip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Proses pembangun- an harus selalu menghormati harkat dan martabat kemanusiaan segenap warga, kelompok dan golongan dalam masyarakat; (2) Tujuan-tujuan politik tidak boleh diusahakan dengan mengabaikan, apalagi melanggar hak-hak asasi manusia setiap warga negara, kelompok dan golongan mana pun; (3) Perlu dikembangkan semangat persaudaraan dan 16 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 6-7. 17 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 8-9. 113
114 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) kebersamaan antargolongan budaya, etnis, agama dan kepercayaan sebagai kerangka hidup bersama bangsa Indonesia; (4) Pembangunan secara nyata harus mewujudkan solidaritas dengan saudara-saudari sebangsa yang paling miskin dan lemah, dengan mereka yang tidak berdaya, yang mudah menjadi korban pembangunan. Usaha pem- bangunan tidak boleh mengorbankan orang kecil; (5) Hidup bersama bangsa Indonesia harus berlandaskan hukum yang berkeadilan. Maka hukum yang ada harus mencerminkan rasa keadilan. Para Uskup juga mengemukakan beberapa bahan untuk refleksi diri, agar bangsa Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan per- baikan,18 yaitu (1) Masalah korupsi, kolusi dan manipulasi-manipulasi yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat mengancam sendi-sendi akhlak dan nilai-nilai moral bangsa; (2) Korupsi dan kolusi itu sering kali disertai kekerasan sosial. Orang kecil menjadi korban berbagai bentuk intimidasi, rekayasa dan penggusuran; (3) Pelaksanaan hukum ber- ulangkali dilanggar sehingga perasaan eadilan masyarakat dilanggar; peradilan dan hukum mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik; para tahanan disiksa, bahkan kadang-kadang sampai tewas; (4)C i t a - cita, harapan dan kritik kaum muda perlu didengarkan dan dimengerti, bukannya diperlakukan tidak wajar, mudah dicurigai atau dituduh, apalagi disiksa; (5) Beberapa kali terjadi oknum aparat negara bertindak di luar batas kemanusiaan, bahkan mengakibatkan korban tewas di luar proses hukum, dan hal-hal semacam ini sering tidak diselesaikan secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku; (6) Pers dan media massa sering mengalami hambatan dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Maka para Uskup meminta umat untuk secara bijaksana memilih dan memilah informasi yang beredar dan mendukung segala upaya penya- jian informasi yang lengkap dan benar; (7) Lembaga-lembaga perwa- kilan seperti DPR dan MPR diharapkan benar-benar berfungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas-kewajibannya yang sangat terhormat, 18 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 10-13.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 memperhatikan harapan dan dambaan masyarakat, serta dengan kukuh memperjuangkannya; (8) Di dalam masyarakat tampak gejala semakin berkurangnya disiplin sosial dan hormat terhadap sesama manusia, bahkan terasa adanya peningkatan keberingasan massal. Tidak sedikit warga masyarakat, bahkan aparat keamanan, menjadi korban kekeras- an; banyak sarana ekonomi, sarana publik dan sarana beribadah warga masyarakat lain dihancurkan; (9) Kadang-kadang umat Katolik merasa kurang aman dalam menjalankan ibadat; begitu pula umat beragama Islam, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan kepercayaan lainnya, di mana mereka merupakan kelompok kecil. Para Uskup memandang keadaan yang memprihatinkan ini, - dalam iman, harapan dan kasih - sebagai "tantangan untuk terus berjuang penuh harapan, bekerjasama, dan solider membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua"19 Dalam usaha membangun masa depan itu, perlulah dicari akar-akar masalahnya.20 Para Uskup melihat adanya empat akar masalah: (1) Iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan nyata: penghayatan iman berhenti pada hal-hal lahiriah, pada simbol-simbol dan upacara keagamaan, sehingga kehidupan politik kurang tersentuh oleh iman itu. Akibatnya ialah lemahnya pelaksanaan etika politik. Politik tidak lagi dilihat sebagai sarana mencari nilai demi pencapaian kesejahteraan bersama. Maka diperlukan pertobatan, yaitu "perubahan dan pembaharuan hati serta budi, seperti diserukan para Nabi dan Yesus sendiri;" (2) Kerakusan akan kekuasaan dan kekayaan yang mempersempit ruang publik (ruang kebebasan politik dan ruang peran serta warga sebagai subjek), menyamakannya dengan pasar. Kekuatan uang dan hasil ekonomi dianggap yang paling penting. Manusia dihargai sejauh ada manfaat ekonomisnya, sehingga cenderung didiskriminasi: yang lemah dan miskin tidak mendapat tempat, yang berbeda agama, suku atau lainnya dianggap sebagai halangan bagi tujuan kelompok; (3) Nafsu untuk mengejar kepentingan sendiri atau kelompok bahkan dengan mengabaikan kebenaran. Praktek korupsi 19 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 10. 20 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 11-14. 115
116 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) makin meluas demi memenangkan kepentingan diri dan kelompok sehingga terjadi pemusatan kekuasaan dan lemahnya daya tawar politik berhadapan dengan kepentingan-kepentingan pihak yang menguasai finansial. Akibatnya, kekuatan finansial dapat mendikte proses politik; politik tidak lagi demi kebaikan bersama. Lembaga pengawas pun menjadi bagian dari sistem yang korup ini. Akibatnya politik menjadi tidak mandiri lagi; (4) Cara bertindak berdasarkan prinsip tujuan meng- halalkan segala cara. Cara diperlakukan sebagai tujuan, sehingga tolok ukurnya adalah hasil. Intimidasi, kekerasan, politik uang, politik penge- rahan massa, teror dan cara-cara imoral lainnya dihalalkan karena mem- beri hasil yang diharapkan. Akibatnya para pelaku kejahatan politik, provokator dan koruptor tidak mendapat sanksi hukum. Lemahnya penegakan hukum mengaburkan pemahaman nilai baik dan buruk sehingga menumpulkan suara hati, kesadaran moral dan perasaan bersalah. Berhadapan dengan kenyataan tersebut, cita-cita untuk ikut mem- bangun masa depan yang lebih baik perlu ditumbuhkembangkan. Cita- cita proklamasi, kesepakatan nasional dan tujuan negara yang terwujud dalam kehendak untuk merdeka, perlu terus-menerus disadari kembali. Pancasila disepakati sebagai landasan bersama dalam kehidupan ber- politik. Penerimaan Pancasila sebagai landasan politik bernegara tidak hanya menjadi peristiwa politik, tetapi juga peristiwa moral.21 Para Uskup mengemukakan beberapa prinsip etika politik yang mendesak untuk dilaksanakan:22 (1)Hormat terhadap martabat manu- sia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat. Manusia diciptakan menurut citra Allah dan diperbarui oleh Yesus Kristus yang menebus dan mengangkatnya menjadi anak Allah. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan politik; (2) Kebebasan. Kebebasan adalah hak setiap 21 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 15. 22 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 17.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 orang dan kelompok: bebas dari segala bentuk ketidakadilan, ancaman dan tekanan, maupun kemiskinan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Tanggung jawab utama kekuasaan negara adalah untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan, baik yang berasal dari sesama warga maupun dari kekuasaan negara; (3) Keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup mem- berikan kepada setiap orang apa yang merupakan haknya. Usaha untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi dan melaksanakan fungsi sosial modal bagi kesejahteraan bersama semakin mendesak untuk dilakukan. Diharapkan modal digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi riil dan untuk mendukung berkembangnya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah. Mendesak pula penciptaan lembaga dan hukum-hukum yang adil serta penegakan hukum; (4) Solidaritas. Di Indonesia sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai solidaritas semakin mendesak untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat kita di mana banyak orang mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil. Solider berarti berdiri pada pihak korban ketidak- adilan. Perlu juga dikembangkan solidaritas antardaerah dan usaha untuk mencegah egoisme kelompok; (5) Subsidiaritas. Prinsip subsidiari- tas "menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya." Bila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelompok yang lebih besar atau pemerintah/ negara tidak perlu campur tangan. Di Indonesia, hubungan subsidier berarti "menciptakan relasi baru antara pusat dan daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta;"23 (6) Fairness. Prinsip fairness menjamin terciptanya aturan yang adil dan sikap taat padanya; dihormatinya pribadi dan nama baik lawan politik; dijaganya pembedaan wilayah privat dari wilayah publik; disadari dan dilaksana- 23 KWI, Keadilan Sosial bagi Semua, No. 17.5. 117
118 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) kannya kewajiban partai pemenang untuk memperjuangkan kepen- tingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia; (7) Demokrasi. Dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem, tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan melainkan juga hidup ekonomi, sosial dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai "cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan dan tanggung jawab;"24 (8) Tanggung- jawab. Bertanggungjawab berarti "mempunyai komitmen penuh peng- abdian dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab atas disertai dengan tanggung jawab kepada." Bagi politisi tanggung jawab berarti "kinerja yang sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan negara, dan memper- tanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada rakyat." Kebijakan umum pemerintah perlu dirumuskan dengan jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya, sehingga wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelak- sanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawabannya. Bagi warganegara, tanggung jawab berarti "berperan serta dalam mewujud- kan tujuan negara sesuai dengan kedudukan masing-masing."25 PESAN PARA USKUP MENYANGKUT PEMILIHAN UMUM Ketika bangsa Indonesia mengalami puncak krisis multi-dimensional di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung oleh partai yang dominan, para Uskup juga memberikan pesan menyangkut Pemilihan Umum tahun 1997.26 Para Uskup menghimbau agar umat Katolik merasa betul-betul bebas untuk menentukan sikapnya dalam Pemilihan Umum itu; bebas untuk memilih mana di antara tiga kontestan Pemilihan Umum yang dianggap paling sesuai. Kalau umat sungguh-sungguh merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan 24 KWI, Keadaban Publik, No. 17.7. 25 KWI, Keadaban Publik, No. 17. 26 KWI, Keprihatinan dan Harapan, hlm. 8-9.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 kuat bahwa kedaulatannya tidak tersalurkan, para Uskup menyatakan bahwa umat tidak berdosa apabila tidak memberikan suara. Ketika bangsa Indonesia sudah memasuki masa Reformasi, arah pesan para Uskup tampak berbeda. Para Uskup melihat Pemilihan Umum sebagai kesempatan untuk memperbaiki mutu kehidupan ber- bangsa dan bernegara.27 Maka para Uskup mengajak umat Katolik untuk menanggapi peristiwa ini dengan baik. Surat Gembala tentang Pemilihan Umum yang terbit tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 menegaskan pen- tingnya umat Katolik untuk ambil bagian dalam proses pesta demokrasi itu dengan aktif memberikan suaranya dan juga aktif dalam kerja ber- sama masyarakat untuk mengikuti proses dan tahapan dengan menjadi pengawas, pemantau, dan panitia pelaksana.28 Dalam surat gembala KWI menjelang Pemilihan Umum tahun 1999 para Uskup mengatakan bahwa mengikuti Pemilu hanya merupakan hak dari umat Katolik, sedangkan pada tahun 2014, para Uskup meng- ajak umat Katolik melihat Pemilu sebagai kewajiban untuk diikuti karena akan menentukan masa depan bangsa. Para Uskup mengingatkan umat agar tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para calon legislatif untuk mendapatkan dukungan suara. Umat perlu mem- perhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup.29 Para Uskup juga menyapa para caleg. "Para calon legislatif, kami hargai Anda karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi 27 KWI, Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-budaya. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2004), No.16. 28 Edy Purwanto, "90 Tahun Perjalanan Sejarah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)," dalam Spektrum, No. 2, Tahun XLII (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm. 69-70. 29 KWI, "Jadilah Pemilih yang Cerdas dengan Berpegang pada Hati Nurani! Surat Gembala KWI Menyambut Pemilu Legislatif 2014, dalam Spektrum, No. 1, Tahun XLII (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm. 109-110. 119
120 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, tetaplah memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Anda dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!"30 Berkaitan dengan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, para Uskup menyerukan agar umat menggunakan hak untuk memilih dan jangan tidak ikut memilih, dengan pesan, "Hendaknya pilihan Anda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-imbalan lainnya." Para Uskup meminta umat Katolik agar memilih sosok yang mempunyai integritas moral. Rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden perlu di- ketahui, khususnya mengamati apakah mereka sungguh-sungguh mempunyai watak pemimpin yang melayani dan yang memperjuang- kan nilai-nilai sesuai Ajaran Sosial Gereja: menghormati kehidupan dan martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memberi per- hatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung.31 Para Uskup juga mengajak umat untuk ikut memantau dan mengawasi proses dan jalannya Pemilu, memilih partai yang memiliki caleg dengan kemampuan memadai dan wawasan kebangsaan yang benar.32 PESAN PARA USKUP UNTUK MEMBENTUK HABITUS BARU Para Uskup menyadari bahwa masalah-masalah sosial-ekonomi, politik dan kekacauan nilai-nilai dalam masyarakat hanya merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang jauh lebih mendasar, yakni masalah budaya. Budaya berkaitan dengan "mentalitas orang dan sikap 30 KWI, "Jadilah Pemilih yang Cerdas," hlm. 111. 31 KWI, "Pilihlah secara Bertanggungjawab Berlandaskan Suara Hati!" Surat Gembala KWI Menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam Spektrum, No. 2 & 3, Tahun XLII (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm. 241-243. 32 KWI, "Jadilah Pembela Kehidupan! Lawanlah Penyalahgunaan Narkoba!" Surat Gembala KWI, dalam Spektrum, No. 1, Tahun XLII (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm. 111.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 hidup masyarakat."33 Mentalitas itu dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga sekaligus membentuk perilaku individu dan lingkungannya. Maka para Uskup menyadari perlunya dibangun budaya baru. Masalah mendasar yang kita alami bersama adalah persoalan rusaknya keadaban publik. Maka tugas kita adalah "bagaimana dengan mengusahakan hal yang baik secara orang-perorangan, sekaligus juga diciptakan iklim, lingkungan, dan suasana yang kondusif bagi kese- jahteraan bersama."34 Gereja ikut bertanggungjawab dalam mem- bangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut, agar berkembang- lah habitus baru bangsa kita.35 Hidup bersama yang sehat dibangun di atas perimbangan tiga poros kekuatan penyelenggara ruang publik, yakni Negara, Masyarakat Pasar dan Masyarakat Warga. Namun di dalam sejarah bangsa, ketiga poros kekuatan ruang publik ini dibiarkan bergerak, hampir tanpa aturan. Pengelolaan ketiga poros ini secara berkepanjangan diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang tanpa etika. Lebih parah lagi terjadi kolusi antara badan-badan publik dengan sektor bisnis. Yang menjadi korban tentu saja adalah masyarakat warga pada umumnya.36 Kerusakan keadaban publik diperparah dengan akibat buruk globali- sasi yaitu hilangnya nilai-nilai tradisi yang sebelumnya diyakini sebagai pegangan hidup yang luhur. Begitu pula membanjirnya informasi yang tidak selalu jelas mutunya namun berdaya manipulatif melalui bujukan- bujukan halus dan menghibur untuk membeli produk-produk dan gaya hidup.37 Keseimbangan lewat fungsi kontrol antara tiga poros kekuatan pengelola ruang publik itu merupakan prasyarat bagi pertumbuhan keadaban publik. Keadaban publik inilah yang seharusnya menjadi 33 KWI, Keadaban Publik, No. 5.2. 34 KWI, Keadaban Publik, No. 6. 35 KWI, Keadaban Publik, No. 4. 36 KWI, Keadaban Publik, No. 9. 37 KWI, Keadaban Publik, No. 11. 121
122 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) watak baru bangsa Indonesia. Keadaban publik perlu mempengaruhi dan mengontrol perilaku kekuasaan negara dan badan-badan publiknya, mengatur dan mengawasi pasar dan komunitas bisnisnya, dan menjadi jiwa yang menghidupi masyarakat warga dan komunitas-komunitas- nya. Keadaban publik harus menjadi habitus bangsa ini, sebagai "gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara ber- tindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok."38 Para Uskup menyadari bahwa Gereja Indonesia pun telah ikut ambil bagian dan bertanggungjawab atas rusaknya keadaban publik ini. Dengan kesadaran itu Gereja bertekad mau mengambil bagian, bersama semua orang yang berkehendak baik, dalam membangun keadaban yang baru. Gereja perlu terus-menerus bertobat dan juga mengajak semua orang untuk terus-menerus bertobat. Bertobat berarti mengubah sikap dan hati, menentukan arah dasar hidup serta menata ulang mentalitas. Proses pertobatan membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang benar.39 Para Uskup mengusulkan untuk mencari dan menemukan budaya baru yang merupakan budaya alternatif atau budaya tandingan, yaitu suatu pola pandang dan perilaku yang menjadi tandingan terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat. Dengan membangun dan mengembangkan budaya alternatif, akar-akar yang menyebabkan korupsi, kerusakan lingkungan, kekerasan dan penyelewengan kekuasaan diharapkan dapat diatasi. Sejalan dengan- nya, secara bertahap keadaban publik terbangun dan kesejahteraan umum terwujud.40 Ketika dalam masyarakat berlaku "yang kuat yang menang," Gereja memperlihatkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa "yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir harus didahulukan." Gereja perlu terus- 38 KWI, Keadaban Publik, No. 10. 39 KWI, Keadaban Publik, No. 14. 40 KWI, Keadaban Publik, No. 15.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 menerus menyuarakan bahwa hukum yang adil harus berlaku untuk semua, dan tidak boleh memihak pada kelompok tertentu.41 Ketika warga masyarakat cenderung untuk menyembah uang, Gereja perlu bersaksi dengan mewartakan Allah yang bersetiakawan dan penuh kerahiman. Gereja perlu memainkan perannya sebagai komunitas yang transparan dan akuntabel, di mana uang tidak dipakai untuk kepentingan sendiri tetapi digunakan dalam fungsi sosialnya, yaitu untuk melaksanakan solidaritas kemanusiaan.42 Ketika masyarakat dikondisikan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, Gereja perlu mengembangkan budaya damai, yaitu melalui dialog, kerjasama, musyawarah, dan saling menghormati. Gereja harus terbuka, efektif dan efisien dalam mengemban perannya sebagai persekutuan yang partisipatif, yang mendorong umat terlibat secara proaktif dalam dialog kemanusiaan demi terwujudnya persau- daraan yang tahan uji.43 Para Uskup mengusulkan hal-hal yang dapat mendukung terben- tuknya habitus baru, yaitu:44 (1) Gereja ingin menjadi sahabat bagi semua kalangan, terutama yang menjadi korban ketidakadilan; (2) Gereja ingin mengembangkan modal-modal sosial yang bernilai seperti keadilan sosial bagi seluruh bangsa, solidaritas, kesejahteraan umum, cinta damai; (3) Gereja mau ikut serta dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan masya- rakat akar rumput seperti gerakan pelestarian lingkungan, pertanian organik, pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya melalui credit union; (4) Gereja mendorong umat untuk terlibat dalam jejaring yang sudah terbangun, misalnya penggerak swadaya masyarakat, gerakan- gerakan masyarakat yang mencermati kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya; (5) Gereja merasa wajib untuk mem- beri perhatian khusus pada pelayanan pendidikan, seperti pendidikan alternatif, pendidikan media dan budaya baca tulis yang mengem- 41 KWI, Keadaban Publik, No. 18.1. 42 KWI, Keadaban Publik, No. 18.2. 43 KWI, Keadaban Publik, No. 18.3. 123
124 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) bangkan daya kritis; (6) Gereja ingin memulai pembaharuan dari diri sendiri: untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi, Gereja ingin memberi perhatian pada pembinaan administrasi dan disiplin yang bersih di dalam lembaga-lembaga gerejawi sendiri terlebih dulu; (7) Gereja hadir dan melayani melalui komunitas basis, yang terus-menerus melakukan penegasan bersama untuk menghayati budaya hidup alternatif seperti telah diteladankan oleh umat perdana. PESAN PARA USKUP DI BIDANG SOSIAL-EKONOMI Para Uskup menyadari bahwa di tengah kelimpahan sumberdaya alam Indonesia, kondisi kehidupan ekonomi begitu banyak warganegara masih sangat memprihatinkan.45 Kemiskinan merupakan kenyataan hidup begitu banyak warga. Di samping itu angka pengangguran juga meningkat, terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan menjadi semakin parah, karena bukan hanya jumlah kaum miskin bertambah, tetapi juga akibat-akibat buruk lainnya meningkat, seperti putus sekolah, kejahatan, gizi buruk dan busung lapar.46 Ironinya, di tengah-tengah kemiskinan warga, ada sekelompok orang yang menumpuk kekayaan dan memamerkannya tanpa kepe- dulian. Sementara sebagian besar rakyat masih serba berkekurangan dalam mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, sekelompok orang, termasuk di daerah tertinggal, hidup dalam suasana kelimpahan dan kemewahan. Kesenjangan itu merupakan potret nyata bahwa orang telah kehilangan kepedulian pada cita-cita kesejahteraan bersama.47 Para Uskup melihat ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi sosial-ekonomi yang ditandai oleh kesenjangan sangat tajam itu. 44 KWI, Keadaban Publik, No. 21. 45 KWI, Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan. Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-ekonomi. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), No. 8. 46 KWI, Habitus Baru, No. 10. 47 KWI, Habitus Baru, No. 12.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 Para Uskup mengundang komunitas-komunitas warga, khususnya kelompok miskin, untuk bangkit dan mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri dengan dukungan dari para pelaku usaha berskala besar dan dari pemerintah.48 Ada dua arah gerakan yang dapat dilakukan sebagai penuntun langkah ke depan: (1) usaha pemberdayaan potensi dan energi kaum miskin dan lemah dengan melibatkan kaum cerdik- cendekia untuk mencari tata-kelola kehidupan ekonomi yang benar- benar mewujudkan kesejahteraan bersama; (2) desakan kritis kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi berskala besar untuk terlibat lebih aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan perhatian khusus kepada mereka yang miskin dan lemah, tanpa membuat kaum miskin dan lemah itu justru semakin tergantung. Para Uskup menegaskan bahwa dalam upaya itu, asas kesejahteraan bersama perlu digunakan sebagai pendekatan, sebagai prinsip untuk menyusun agenda, memantau pelaksanaan, dan sebagai tolok-ukur untuk menilai sejauh mana agenda disebut "sukses" atau "gagal." Peng- gunaan secara terus-menerus asas "kesejahteraan bersama" sebagai prinsip penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ini diharapkan berkem- bang menjadi cara berpikir dan cara bertindak baru, yaitu sebagai habi- tus baru. Para Uskup berharap, agar seluruh warga masyarakat pada akhirnya menyadari bahwa tata ekonomi yang baik berisi kegiatan ekonomi yang "tertanam dalam-dalam" di dalam arus kehidupan ber- sama dan cita-cita kesejahteraan bersama.49 Gereja dipanggil mewartakan harapan akan keadilan di tengah dunia yang ditandai oleh berbagai praktik ketidakadilan, khususnya dalam bidang ekonomi. Harapan ini bukanlah harapan kosong, tetapi didasarkan pada janji Allah bahwa "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus."50 48 KWI, Habitus Baru, No. 17. 49 KWI, Habitus Baru, No. 20. 50 KWI, Habitus Baru, No. 26. 125
126 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) PESAN PARA USKUP DI BIDANG PENDIDIKAN Para Uskup menyadari bahwa karya kerasulan pendidikan meru- pakan "panggilan Gereja dalam rangka pewartaan Kabar Gembira terutama di kalangan kaum muda." Dalam menjalankan panggilan Gereja tersebut, Lmbaga Pendidikan Katolik (LPK) mengedepankan nilai- nilai luhur seperti iman-harapan-kasih, kebenaran-keadilan-kedamaian, pengorbanan dan kesabaran, kejujuran dan hati nurani, kecerdasan, kebebasan, dan tanggung jawab (bdk. Gravissimum Educationis, art. 2 dan 4). Proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai insani-injili inilah yang membuat LPK itu unggul. Di sinilah, dan di atas nilai-nilai itulah LPK berpijak untuk mempertegas penghayatan iman dan mem- perbarui komitmen.51 Dalam bidang pendidikan, tanggung jawab tersebut dalam kurun waktu sekitar lima tahun terakhir ini mengalami tantangan karena pelbagai permasalahan, yang berhubungan dengan cara berpikir, reksa pastoral, politik pendidikan, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan kependudukan. Maka para Uskup melihat perlunya suatu perubahan dalam seluruh tingkatan LPK. Perubahan yang diper- lukan di sini antara lain:52 (1) menata ulang pola kebijakan pendidikan; (2) meningkatkan kerja sama antar-lembaga pendidikan; (3) meng- upayakan pencarian dan penemuan peluang-peluang penggalian dana; (4) memotivasi dan menyediakan kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pengajaran; (5) melaksanakan tata pengaturan yang jelas dan terpilah-pilah; (6) merumuskan ulang jiwa pendidikan demi memajukan dan mengembangkan daya-daya insan yang terarah kepada kebaikan bersama; (7) memperbarui penghayatan iman dan komitmen. 51 KWI, "Lembaga Pendidikan Katolik: Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpihak kepada yang Miskin," Nota Pastoral tentang Pendidikan, dalam Spektrum, No. 4, Tahun XXXVII (Jakarta: Dokpen KWI, 2009), hlm. 253. 52 KWI, "Lembaga Pendidikan Katolik," hlm. 255.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 Kunci perubahan adalah pembaruan komitmen atas panggilan dan perutusan Gereja demi tercapainya generasi muda yang cerdas, dewasa dan beriman melalui LPK (bdk. Gravissimum Educationis, art. 3). Para Uskup juga menerbitkan Nota Pastoral tentang Pendidikan pada tahun 2009. Adapun alasan penerbitan Nota Pastoral ini ialah: para uskup memperhatikan pendidikan nilai, menghargai dan mengem- bangkan martabat manusia; LPK merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; LPK merupakan wujud bakti Gereja pada masyarakat. PESAN PARA USKUP DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pada tahun 2013, para Uskup mengeluarkan Nota Pastoral dengan tema Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan. Para Uskup prihatin dengan situasi kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan memang tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia. Alam bisa rusak dan hancur karena faktor alam juga seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Namun perilaku manusia yang menempatkan dirinya sebagai subjek dan alam sebagai objek untuk dikuras kekayaannya dan dicemari menjadi penyebab terbesar kerusa- kan lingkungan hidup saat ini.53 Keprihatinan dan kepedulian Gereja Katolik Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah ada sejak lama. Surat Gembala KWI pada bulan Februari 1989 secara khusus telah membahas lingkungan hidup. Para Waligereja mengajak seluruh umat Katolik untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap ling- kungan hidup demi terwujudnya kenyamanan dan kesejahteraan hidup manusia.54 53 KWI. "Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan. Nota Pastoral tentang Lingkungan Hidup," No. 7, diakses pada 1 September 2016. 54 KWI. "Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan," No. 16. 127
128 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) Gereja Katolik Indonesia telah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya-upaya itu antara lain edukasi yaitu menyadarkan umat akan pentingnya lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup semua ciptaan termasuk ma-nusia; advokasi yaitu membantu dan mendampingi para korban kerusakan lingkungan hidup agar mendapatkan kembali hak hidupnya secara utuh; negosiasi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan peme- rintah dan pelaku usaha, menyangkut kebijakan dan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak memiskinkan masyarakat.55 Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam hendaknya memper- hatikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan pem-bangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang cenderung eksploitatif (hanya menekankan pertumbuhan dengan mengeruk sumber daya alam tetapi kurang mem- perhatikan segi keseimbangan ekosistem) dan destruktif (mencemari lingkungan hidup dengan aneka ragam limbah) harus ditinjau ulang atau jika perlu dihentikan. Keterlibatan umat Kristiani dalam memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan bukan semata-mata didorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup, tetapi merupakan perwujudan iman akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan.56 Iman yang hidup dan penuh kasih menjadi dasar spiritualitas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Oleh karena itu, berbagai bentuk kegiatan pastoral lingkungan hidup hendaknya selalu bersumber pada kasih Allah yang mencipta, memelihara dan menjaga seluruh alam semesta ini. 55 KWI. "Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan," No. 20. 56 KWI. "Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan," No. 24.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 REFLEKSI ATAS PERAN GEREJA INDONESIA DALAM MEM- BANGUN BANGSA Pada bagian ini penulis akan merefleksikan bagaimana peran Gereja Indonesia dalam membangun bangsa Indonesia sebagaimana tampak di dalam dokumen-dokumen KWI. Para Uskup menggunakan metode refleksi teologis lingkaran pastoral di dalam menyusun Nota Pastoral, Pesan Sidang atau pun Surat Gem- bala KWI. Ada enam langkah refleksi:57 (1) Memperhatikan keadaan sekitar; (2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap apa yang diperhatikan itu dari berbagai sudut pandangan: historis, sosiologis, psikologis, ekonomi, sosial, politik, budaya; (3) Memperhadapkannya dengan tradisi Katolik (Kitab Suci, Ajaran Gereja); (4) Membawanya ke dalam doa, kontemplasi yang diharapkan dapat menuntun refleksi ber- gerak menuju aksi, setelah secara pribadi atau bersama-sama melihat atau menemukan kehendak Allah dalam peristiwa dan pengalaman nyata; (5) Aksi yang terus disertai refleksi; (6) Keadaan baru yang men- jadi awal baru dari spiral pastoral ini. Tema pengharapan menjadi salah satu pesan penting ketika bangsa Indonesia berada dalam krisis multi-dimensional yang memuncak pada tahun 1998. Pada waktu itu Konferensi Waligereja Indonesia menulis Surat Gembala Prapaskah dengan judul, "Keprihatinan dan Harapan." Dua tahun kemudian, ketika berkembang harapan akan masa depan yang lebih baik berkat pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dalam pemerintahan, KWI menulis Surat Gembala Paskah 1999 dengan judul, "Bangkit Dan Tegak dalam Pengharapan." Selanjutnya pada tahun 2001 ketika ternyata keadaan negara tidak menjadi lebih baik, ditulislah Surat Gembala Paskah dengan judul "Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan: Menata Moralitas Bangsa." Tiga Surat Gembala itu mencerminkan kesa- 57 Ignatius Suharyo, "Butir-butir Gagasan dalam Sepenggal Sejarah Konferensi Waligereja Indonesia," dalam Spektrum, No. 2, Tahun XLII (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm. 11. 129
130 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) daran bahwa Gereja Katolik Indonesia terus berusaha untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi pengharapan.58 Dalam situasi krisis, para Uskup mengingatkan umat beriman untuk memperbaharui semangat pertobatan. Gereja tidak luput dari kesalahan dan ikut ambil bagian dalam membuat situasi krisis itu. Para Uskup mengundang umat beriman untuk bertobat, baik secara individu mau- pun bersama. Pertobatan dapat direalisasikan dengan menjunung tinggi demokrasi, menghargai keterlibatan individu dan kelompok. Martabat manusia terletak pada tanggung jawab mereka untuk men-ciptakan dan memelihara harmoni di dalam masyarakat (Kej 1: 26-27). Untuk men- capai tujuan ini, para uskup melihat pendidikan sebagai sarana yang diperlukan untuk memdidik orang yang berkualitas. Para Uskup menyatakan solidaritas mereka, suka dan duka dengan seluruh umat yang terkena langsung akibat krisis itu. Para Uskup men- dorong umat beriman untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Mereka mengundang umat beriman untuk melihat hal-hal positif yang telah dicapai bersama, misalnya persatuan nasional, keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan, perkembangan ekonomi dan kemajuan dalam bidang politik, kebebasan beragama dan terciptanya dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Para Uskup mendorong umat Katolik untuk terus menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia, secara aktif terlibat di dalam masyarakat dan negara. Para Uskup juga mengundang umat beriman untuk berdoa untuk persaudaraan, persatuan, harmoni, perdamaian, dan keamanan serta kesejahteraan bangsa. Dalam menghadapi krisis multi-dimensional, doa menjadi semakin bermakna bagi umat beriman untuk menaruh keper- cayaan dan harapan pada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Dalam doa, umat akan mengalami kenyamanan, kedamaian dan kekuatan di tengah-tengah situasi krisis. Dengan doa, umat beriman dapat melanjutkan hidup mereka dengan harapan bahwa Allah akan 58 Suharyo. "Butir-butir Gagasan," hlm. 7-8. 58. Suharyo. "Butir-butir Gagasan," hlm. 7-8. 58. Suharyo. "Butir-butir Gagasan," hlm. 7-8.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 menolong dan membantu mereka untuk mengatasi krisis. Para Uskup juga mendorong umat beriman untuk berdoa bersama-sama dengan umat dari berbagai agama untuk tumbuhnya persaudaraan sebagai anak-anak Allah. Para Uskup mengingatkan umat beriman bahwa tugas Gereja adalah untuk menjadi pembawa nilai-nilai spiritual dan moral tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi untuk seluruh bangsa. Bersama-sama dengan umat dari berbagai agama dan kepercayaan lain, Gereja mela- kukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa berdasarkan etika dan moralitas yang luhur: menghormati hak asasi manusia dan memperuangkan keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Umat diajak untuk membangun persaudaraan yang sejati dengan setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau daerah asal. Hal ini bisa dicapai dengan dialog yang terbuka sehingga dapat saling mema- hami dan bekerja sama untuk tercapainya keadilan dan perdamaian. Selama masa transisi ini para uskup meminta umat beriman untuk memi- liki harapan dan iman kepada Allah (bdk. Rom 8: 18-30). Melalui harap- an dan iman, umat beriman bisa terus berpartisipasi aktif dan kritis dalam membentuk Indonesia baru. Cara terbaik untuk menangani krisis ini adalah dengan mengem- bangkan komunitas basis. Pada tahun 2000 diadakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, (SAGKI), yang dihadiri oleh perwakilan umat beriman untuk membahas dan mengembangkan komunitas basis gereja- wi. Dengan mengembangkan komunitas basis ini, umat beriman bisa mewujudkan kehidupan menggereja yang aktif terlibat dalam masya- rakat sebagai tanggapan atas panggilan Roh Kudus untuk membangun Indonesia baru, yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih mengutamakan perdamaian dan kepastian hukum. Komunitas basis gerejawi merupakan "cara baru menggereja," sebagai komunitas kecil, di mana anggotanya bisa berkumpul secara berkala untuk mendengarkan firman Allah, untuk berbagi masalah sehari-hari, dan untuk mencari tanggapannya dalam terang Injil. Komu- 131
132 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) nitas basis gerejawi merupakan komunitas terbuka yang menjalin per- saudaraan dengan semua orang dari berbagai agama, untuk mene- gakkan solidaritas, terutama dengan mereka yang miskin dan tertindas. Akibatnya, Gereja akan menjadi lebih berakar, lebih kontekstual dan relevan, dan akan mampu melakukan perannya untuk menjadi saksi yang lebih baik bagi dunia. SAGKI berikutnya pada tahun 2005 melanjutkan diskusi tentang bagaimana mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan, dan melihat komunitas basis sebagai sarana untuk memajukan keadaban publik menuju habitus baru bangsa, yang menjadi topik dalam Nota Pastoral 2004 sebagai langkah penting untuk memperbaiki bangsa. MODEL GEREJA INDONESIA Avery Dulles mengklasifikasikan Gereja ke dalam lima model, yaitu: Gereja sebagai Institusi, Gereja sebagai Persekutuan Mistik, Gereja sebagai Sakramen, Gereja sebagai Pewarta, dan Gereja sebagai Pelayan (1974).59 Kemudian pada tahun 1986, Dulles menambahkan satu model lagi, yaitu Gereja sebagai Komunitas para murid, yang merupakan gabungan dari kelima model tersebut.60 Merefleksikan situasi Gereja Indonesia, dapat dikatakan bahwa Gereja Indonesia pertama-tama tergolong model Gereja Pelayan. Di- tegaskan bahwa Gereja Indonesia berperan penting dalam ikut serta membangun bangsa. Di sini Gereja berperan sebagai pelayan masya- rakat dan bangsa. Model Gereja sebagai Pelayan dijelaskan oleh Avery Dulles bahwa Gereja harus terbuka terhadap dunia, searah dengan hasil Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gereja di tengah-tengah Dunia Modern (Gaudium et Spes).61 Gereja perlu menghargai dan belajar dari dunia serta melibatkan diri sebagai bagian dari keluarga umat 59 Avery Cardinal Dulles, Models of the Church, Expanded Edition (New York: Image Books, 2002), hlm. 26-81. 60 Dulles, Models of the Church, hlm. 195-201. 61 Dulles, Models of the Church, hlm. 83-84.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 manusia. Gereja perlu melayani masyarakat, meneladan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Gereja harus menjadi Gereja Pelayan: Gereja yang mewartakan kedatangan Kerajaan Allah tidak hanya dalam kata, tetapi lebih-lebih dalam karya, dalam pelayanan rekonsiliasi, dalam membalut luka-luka dan menyembuhkan. Sebagaimana Kritus menjadi manusia bagi orang lain, demikian juga Gereja menjadi Komunitas bagi banyak orang.62 Gereja Indonesia melakukan peran pelayan ketika bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Gereja Indonesia tanggap terhadap segala permasalahan bangsa. Para Uskup mengajak seluruh umat Katolik untuk terlibat di dalam politik, yaitu melayani masyarakat. Untuk mereka yang terlibat di dalam politik, para Uskup berpesan agar mereka bermoral dalam berpolitik, yaitu menghindari kebohongan, mela- wan tindak korupsi, menghindari pemakaian intimidasi dan kekerasan. Sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, umat Katolik perlu bekerjasama dengan saudara-saudara dari semua golongan, aliran dan agama untuk membangun bangsa dan Negara. Itulah bentuk pelayanan konkret Gereja bagi bangsa Indonesia. Menghadapi budaya yang bobrok, para Uskup mendorong masya- rakat untuk membangun budaya baru, membangun kembali keadaban publik agar terbentuk habitus baru, yang antikorupsi, yang solider terhadap kaum miskin dan tertindas, dan yang melestarikan lingkungan hidup. Gereja hadir dan melayani masyarakat melalui pendidikan dan juga melalui komunitas basis demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Di samping model Gereja sebagai Pelayan, Gereja Indonesia dapat dikategorikan pula dalam model Gereja sebagai Persekutuan para murid. Model ini merupakan varian dari model persekutuan. Model ini mene- kankan relasi antara Gereja dan Kristus yang menuntun Gereja melalui Roh-Nya. Model ini menjembatani keempat model lainnya, yaitu menjembatani model institusi dan sakramen, model pewarta dan pela- 62 Dulles, Models of the Church, hlm. 84-85. 133
134 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) yan. Maka model ini bersifat inklusif, mencakup model-model lainnya, menjadi dasar bagi eklesiologi yang komprehensif.63 Dasar model persekutuan para murid adalah pelayanan Yesus sendiri yang membentuk komunitas para murid sebagai komunitas alternatif menjelang akhir karya publik-Nya ketika Yesus menyadari bahwa tugas perutusan-Nya untuk mempertobatkan umat Israel tidak berhasil. Yesus kemudian memilih para murid yang disebut para rasul dan mendidik mereka agar nantinya dapat dipercaya untuk meneruskan tugas perutusaan-Nya. Kelompok para rasul ini membentuk komunitas alternatif, yang menyimbolkan Israel yang baru, berjumlah 12 sebagai simbol 12 suku Israel.64 Setelah peristiwa Pentakosta, istilah para murid menunjuk pada semua orang yang percaya kepada Kristus, yaitu Gereja sendiri. Umat Kristiani tetap menjadi Komunitas alternatif, yang berbeda dengan lingkungan sekitar, mempraktekkan kasih yang sejati dan perhatian pada kaum miskin dan orang-orang sakit, para janda dan anak-anak yatim piatu, pemberian tumpangan kepada para peziarah. Sampai sekarang Gereja sebagai Komunitas para murid tetap mene- ruskan tugas perutusan Yesus secara baru, yaitu memerangi kemiskinan dan penyakit, berbelaskasih kepada orang-orang sakit dan yang akan meninggal, mendampingi mereka yang membutuhkan, berjuang bagi keadilan, pembangunan, perdamaian dan pembebasan demi perubahan di dalam masyarakat.65 Gereja Indonesia termasuk dalam model Gereja sebagai persekutuan para murid. Hal itu tampak dalam usaha Gereja Indonesia untuk menjadi komunitas alternatif, mempraktikkan kasih sejati dan memberi perhatian pada kaum miskin dan orang-orang kecil. Gereja Indonesia melanjutkan tugas perutusan Yesus dengan memperjuangkan keadilan melalui fungsi 63 Dulles, Models of the Church, hlm. 198. 64 Dulles, Models of the Church, hlm. 199-201. 65 Dulles, Models of the Church, hlm. 201-213.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 kenabian para Uskup, membuat seruan-seruan moral demi perubahan dan perbaikan situasi bangsa dan negara. Seruan-seruan moral para Uskup ditujukan baik kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, maupun kepada umat Katolik dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalam membangun bangsa dan negara dalam berbagai bidang, menerapkan etika politik yang sehat, menghindari praktik-praktik korupsi, mengutamakan kepen- tingan bangsa dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian para Uskup dengan mengajak kaum cerdik-cendekia, para pelaku ekonomi berskala besar dan pemerintah untuk memberdayakan kaum miskin dan menyu- sun agenda demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Pendidikan menjadi salah satu sarana untuk memberdayakan kaum miskin dan mencerdaskan bangsa serta mengembangkan martabat manusia melalui pendidikan nilai. Begitu pula kerusakan lingkungan hidup menjadi keprihatinan para Uskup. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain menyadarkan umat bahwa memelihara dan memulihkan lingkungan hidup merupakan bentuk perwujudan iman akan Allah Sang Pemelihara kehidupan, dan menyerukan agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan terpeliharanya lingkungan hidup. Persekutuan para murid menjadi nyata dalam pengembangan komunitas basis, di mana umat Katolik menjalin persaudaraan dan kerja sama dengan umat beragama lain untuk membangun masyarakat, mengembangkan solidaritas dengan kaum miskin dan memperjuangkan keadilan. PENUTUP Di tengah-tengah krisis multi-dimensional, para Uskup telah menyu- arakan suara kenabian mereka demi perbaikan situasi bangsa dan Negara Indonesia. Surat-surat Gembala para Uskup mencerminkan wajah 135
136 Peran Gereja Katolik Dalam Membangun Bangsa Indonesia Di Era Reformasi (B. A. Rukiyanto) Gereja Katolik Indonesia yang memahami dirinya sebagai Gereja yang melakukan peziarahan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa. Gereja Katolik Indonesia merasakan sukacita dan pengharapan bersama-sama dengan seluruh bangsa demi perkem- bangan dan kemajuan bangsa (GS art. 1). Para Uskup mengajak umat untuk menyadari peran Allah dalam sejarah bangsa, dan peran Yesus Kristus yang telah menebus manusia dari dosa. Menanggapi karya keselamatan dan kasih karunia Allah serta kekuatan Roh Allah, Gereja mewartakan Kabar Gembira Tuhan untuk seluruh bangsa dalam segala aspek kehidupan, termasuk berbagai situasi dan kondisi masyarakat yang konkret. Dengan demikian, Gereja berpartisipasi di dalam karya Yesus untuk memperbarui dunia sampai pada pemenuhannya dalam "langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran" (2 Pet 3:13). Tentu saja suara kenabian para Uskup ini masih perlu ditindak- lanjuti oleh seluruh umat di dalam tindakan yang nyata. Kadang-kadang situasi konkret berbeda dengan harapan para Uskup. Maka menjadi tugas para pimpinan umat di lingkup yang lebih kecil dan seluruh umat untuk mewujudnyatakan seruan para Uskup itu agar terjadi perubahan yang nyata situasi masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Tulisan ini dengan demikian masih perlu dilengkapi dengan penelitian lebih lanjut bagaimana umat melaksanakan amanat para Uskup di dalam kehidupan yang nyata, sehingga seruan kenabian para Uskup tidak hanya berhenti pada dokumen yang bagus, tetapi sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk ikut serta membangun bangsa dan negara ke arah cita-cita bersama bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. DAFTAR RUJUKAN Banawiratma, J.B. "Hidup Menggereja yang Terbuka: Jaringan dari Berbagai Macam Komunitas Basis Kontekstual." Dalam Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual. Ed. J.B. Banawiratma. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000. Hlm. 181-196.
DISKURSUS, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2017: 105-138 Dulles, Avery Cardinal. Models of the Church. Expanded Edition. New York: Image Books, 2002. Edy Purwanto. "90 Tahun Perjalanan Sejarah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)." Dalam Spektrum, No. 2, Tahun XLII. Jakarta: Dokpen KWI. 2014. KWI. Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan. Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-ekonomi. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. __________. "Jadilah Pembela Kehidupan! Lawanlah Penyalahgunaan Narkoba!" Surat Gembala KWI. Dalam Spektrum, No. 1, Tahun XLII. Jakarta: Dokpen KWI. 2014. __________. "Jadilah Pemilih yang Cerdas dengan Berpegang pada Hati Nurani!" Surat Gembala KWI Menyambut Pemilu Legislatif 2014. Dalam Spektrum, No. 1, Tahun XLII. Jakarta: Dokpen KWI. 2014. __________. Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-budaya. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia. 2004. __________. Keadilan Sosial bagi Semua. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia. 2003. __________. Keprihatinan dan Harapan. Jakarta: Dokpen KWI. 1997. __________. "Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan. Nota Pastoral tentang Lingkungan Hidup." &view=article&id=356&Itemid=365. Diakses pada 1 September 2016. __________. "Lembaga Pendidikan Katolik: Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpihak kepada yang Miskin." Nota Pastoral tentang Pendidikan. Dalam Spektrum, No. 4, Tahun XXXVII. Jakarta: Dokpen KWI. 2009. __________. "Pilihlah secara Bertanggungjawab Berlandaskan Suara Hati!" Surat Gembala KWI Menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Spektrum, No. 2 & 3, Tahun XLII. Jakarta: Dokpen KWI. 2014. Suharyo, Ignatius. "Butir-butir Gagasan dalam Sepenggal Sejarah Konferenesi Waligereja Indonesia." Dalam Spektrum, No. 2, Tahun XLII. Jakarta: Dokpen KWI. 2014. 137