Laporan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia "KALAU MERUGIKAN MASYARAKAT LOKAL, BUAT APA PEMBANGUNAN?": DAMPAK-DAMPAK HAK ASASI MANUSIA DAN SOSIO-EKONOMI DARI PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR URBAN DAN PARIWISATA MANDALIKA
"Kalau merugikan masyarakat lokal, buat apa pembangunan?" : Dampak-Dampak Hak Asasi Manusia dan Sosio-Ekonomi dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika Laporan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mataram Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTB Aliansi Solidaritas Masyarakat Lingkar Mandalika (ASLI Mandalika) Just Finance International WALHI Nusa Tenggara Barat WALHI Sulawesi Selatan SATYA BUMI Indonesia for Global Justice Institute for National and Democracy Studies (INDIES) WALHI Jawa Barat April 2023
I S I R A T F A D I. Pendahuluan 1) Ringkasan eksekutif 2) Istilah dan singkatan 3) Metodologi II. Temuan Survey 1) Sebagian besar warga terdampak tidak dilibatkan konsultasi untuk proyek Mandalika 2) Sejarah konflik tanah yang penuh kekerasan di Lombok 3) Pengerahan pasukan keamanan secara berlebihan selama acara balap motor internasional 4) Ketiadaan kompensasi yang memadai 5)Dampak sosial ekonomi proyek Mandalika RAP mengabaikan pentingnya kegiatan mata pencaharian tradisional Dampak sosial-ekonomi yang parah bagi masyarakat yang terpengaruh Dampak sosial ekonomi terhadap pariwisata lokal 6) Kondisi di tempat pemukiman kembali sementara 7) Kondisi di tempat pemukiman kembali permanen Dampak sosial dan ekonomi dari lokasi pemukiman kembali Kurangnya informasi yang memadai tentang proses pemukiman kembali Keterlambatan lebih dari tiga tahun untuk pemberian pekerjaan penuh waktu sebagai bentuk pemulihan mata pencaharian Ketiadaan fasilitas air mengalir dan sanitasi Infrastruktur yang tidak memadai untuk penggembalaan ternak III. Rekomendasi 5 5 6 6 8 8 11 13 14 16 16 17 18 19 20 20 21 22 22 22 23 4
I. Pendahuluan 1) Ringkasan eksekutif Proyek Pembangunan Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika adalah proyek pembangunan infrastruktur pariwisata berskala besar di pulau Lombok, Indonesia. Proyek ini adalah bagian inti dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sepuluh "Bali baru".1 Proyek ini adalah proyek mandiri Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pertama di Indonesia, yang menyetujui pinjaman sebesar US$ 248,4 juta yang merupakan 78,5 persen dari total pendanaan.2 Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), sebuah perusahaan BUMN yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, memimpin pelaksanaan proyek Mandalika.3 Sirkuit Balap Internasional Mandalika, arena balap sepeda motor, telah dipasarkan secara agresif sebagai daya tarik wisata utama pulau tersebut. AIIB menyetujui pembiayaan untuk proyek Mandalika pada bulan Desember 2018. Sebelum persetujuan proyek, sengketa tanah menjadi semakin meningkat di kawasan Mandalika. Baik ITDC dan pemerintah Indonesia, keduanya menggenjot pembebasan tanah secara paksa untuk persiapan proyek Mandalika. Meskipun terjadi perkembangan yang mengkhawatirkan ini, baik di tingkat lokal maupun sebagai warisan kekerasan sengketa tanah yang terdokumentasi dengan baik di Lombok, AIIB lalai melakukan uji tuntas yang dibutuhkan untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi risiko pemukiman kembali secara paksa dan penggusuran paksa masyarakat adat yang terdampak. Sejak persetujuan proyek, AIIB telah mengalihkan tanggung jawabnya sendiri untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial kepada peminjam, yakni ITDC. Akibatnya, kelalaian AIIB untuk memenuhi persyaratan uji tuntas wajibnya sendiri telah menyebabkan dampak negatif yang tidak dapat diubah pada masyarakat adat Sasak. Untuk menyoroti dampak sosial-ekonomi dan hak asasi manusia yang terus berlanjut dari proyek Mandalika, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) melakukan survei terhadap 105 anggota masyarakat yang Terdampak pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Survei menemukan bahwa 98% responden tidak dimintai persetujuannya terkait proyek Mandalika. Hanya 6% yang pernah mengikuti rapat konsultasi yang diadakan oleh ITDC atau oleh AIIB. Angka-angka ini merupakan pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) AIIB, yang mewajibkan kliennya melakukan konsultasi bermakna dengan masyarakat yang Terdampak dan memberikan "bukti dukungan luas dari masyarakat" dari Masyarakat Adat.4 ESF AIIB juga menetapkan bahwa dalam situasi "ketika Bank tidak dapat memastikan bahwa [...] dukungan luas dari masyarakat telah diperoleh dari Masyarakat Adat yang Terdampak", kegiatan yang akan mempengaruhi masyarakat tersebut harus "dikeluarkan dari proyek."5 Padahal dalam survei KPPII, 82% responden menyatakan tidak akan memberikan persetujuannya terhadap proyek Mandalika. Ketika organisasi masyarakat sipil meminta AIIB untuk menangguhkan proyek Mandalika, dengan mengajukan alasan kurangnya konsultasi yang bermakna dan intimidasi terhadap Masyarakat Adat, AIIB tidak menangani masalah ini. Sebaliknya, bank malah menghapus standar ini dari ESF-nya tanpa konsultasi publik, yang melemahkan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak proyek yang didanai AIIB di seluruh dunia. Data survei KPPII juga mengungkap adanya pola intimidasi dan paksaan terhadap masyarakat yang terkena proyek Mandalika - 70% responden yang disurvei terdampak paksaan dan intimidasi dalam proses pengadaan tanah. Hampir semua responden yang disurvei merasa bahwa mereka tidak ditawari kompensasi yang adil dan memadai atas tanah, rumah, dan tanaman mereka yang dibeli atau dihancurkan karena proyek Mandalika. Karena hilangnya tanah dan akses ke laut dan sumber daya alam lainnya, banyak penduduk setempat harus berutang untuk memberi makan keluarga mereka. Memang, sejak diluncurkannya, upaya pembangunan proyek Mandalika malah mendorong masyarakat yang Terdampak menjadi semakin terjerumus ke dalam kerawanan pangan dan kemiskinan yang ekstrem. 1 Insider, 'The hunt for the next Bali: Inside Indonesia's plan to save its tourism industry by minting 5 new hubs for international travelers', May 2021. 2 AIIB, Project Document of the Asian Infrastructure Investment Bank: the Republic of Indonesia Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, Desember 2018. 3 ITDC, ITDC Website: About us, Diakses, Februari 2023. 4 AIIB, Environmental and Social Framework (Amended in November 2022). 5 AIIB, Environmental and Social Framework (Amended in November 2022). 5
Secara khusus, perempuan menghadapi tantangan dalam mengadvokasi hak atas tanah mereka dan secara rutin diabaikan dalam pertemuan-pertemuan konsultasi yang diadakan oleh ITDC dan AIIB - meskipun faktanya perempuan dan anak-anak Terdampak negatif proyek Mandalika secara tidak proporsional dalam hal dampak sosial-ekonomi dan hak asasi manusia. Pemukiman kembali secara paksa yang disebabkan oleh proyek semakin memiskinkan masyarakat yang terdampak. Banyak keluarga yang terpaksa tinggal selama lebih dari tiga tahun di tempat penampungan sementara dan terus menanggung kondisinya yang tidak sehat dan sulit hingga hari ini. Keluarga-keluarga yang dapat pindah ke lokasi pemukiman permanen khawatir bahwa letaknya yang terpencil dan kurangnya lahan yang tersedia untuk kegiatan mata pencaharian akan membuat mereka lebih rentan dan mempersulit anak-anak untuk melanjutkan sekolah mereka. 89% responden merasakan bahwa kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif proyek Mandalika tidak ditanggapi serius oleh ITDC atau AIIB. Hanya satu responden yang mempercayai mekanisme penanganan keluhan ITDC atau mekanisme pengaduan AIIB. Melalui laporan ini, KPPII berharap dapat menyebarluaskan pengalaman dan keprihatinan masyarakat yang terdampak proyek. Suara mereka seharusnya menjadi inti dari pertimbangan AIIB, ITDC, dan pemerintah Indonesia - namun sebaliknya, mereka malah diabaikan begitu saja. Tidak seperti Lembaga Keuangan Pembangunan lain yang semakin berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, AIIB tidak mengakui hukum hak asasi manusia internasional atau memiliki komitmen hak asasi manusia eksplisit yang terintegrasi dalam perlindungannya. Meskipun telah banyak seruan dari Prosedur Khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi masyarakat sipil Indonesia, AIIB belum menanggapi pelanggaran serius atas standarnya oleh ITDC atau dampak buruk dari proyek Mandalika terhadap masyarakat lokal. Sebaliknya, bank dengan sengaja melemahkan perlindungan yang dijaminkan kepada Masyarakat Adat yang terdampak proyek yang didanainya secara global, tanpa memberikan kesempatan apa pun bagi masyarakat yang terdampak atau masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Proyek Mandalika berisiko menciptakan preseden baru yang berbahaya bagi pelaksanaan proyek-proyek lain yang dibiayai oleh AIIB di Indonesia, Asia Tenggara, dan di seluruh dunia. Uang pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk pemiskinan lebih lanjut, marjinalisasi, intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat adat. Sangatlah penting bagi AIIB dan ITDC untuk mengungkapkan data kunci yang berkaitan dengan proyek tersebut, seperti audit tanah di kawasan Mandalika, dan untuk segera memberikan kompensasi yang memadai kepada anggota masyarakat yang Terdampak dan ganti rugi yang bermakna. 2) Istilah dan singkatan AIIB ESF ITDC KPPII LTDC RAP SATGAS Asian Infrastructure Investment Bank atau Bank Investasi Infrastruktur Asia Environmental and Social Framework atau Kerangka Lingkungan dan Sosial Indonesia Tourism Development Corporation atau Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia Lombok Tourism Development Corporation atau Perusahaan Pengembangan Pariwisat Lombok Resettlement Action Plan atau Rencana Aksi Pemukiman Kembali Satuan Tugas (untuk percepatan penyelesaian sengketa lahan) 2) Metodologi Pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, KPPII melakukan wawancara dengan masyarakat yang terdampak proyek di wilayah proyek Mandalika dan wilayah pengaruh proyek. Secara keseluruhan, dilakukan 105 wawancara dengan 69 laki-laki dan 36 perempuan. Wawancara dilakukan dalam bahasa lokal Sasak dan Bahasa Indonesia. Semua peserta diberitahu tentang tujuan wawancara dan memberikan persetujuan untuk ditampilkan dalam laporan ini. Melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus, dilakukan upaya khusus untuk mengumpulkan pengalaman dan perspektif perempuan serta individu yang terdampak pemukiman kembali secara paksa. 6
Laporan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia Foto udara memperlihatkan pembangunan arena balap motor dan infrastruktur turisme di Mandalika. (Photo by Arsyad Ali / AFP) 7
II. Temuan Survey 1) Sebagian besar warga yang terdampak tidak dilibatkan konsultasi untuk proyek Mandalika Menurut persyaratan perlindungan AIIB sendiri, semua proyek potensial akan dinilai dan dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori, tergantung pada "risiko lingkungan atau risiko sosial tertinggi, termasuk dampak langsung, tidak langsung, kumulatif, dan terimbas" di wilayah yang Terdampak proyek.7 Sejak awal, Mandalika diklasifikasikan sebagai proyek "Kategori A" karena tingginya risiko dampak lingkungan dan sosial yang "tidak dapat dipulihkan, kumulatif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya".8 Meskipun Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial yang disetujui AIIB untuk proyek Mandalika mengidentifikasi dampak negatif dari pemukiman kembali secara tidak sukarela,9 proyek tetap berjalan tanpa penilaian sosial dan lingkungan yang komprehensif lebih lanjut.10 AIIB tidak mengakui hukum hak asasi manusia internasional atau hukum adat yang berkaitan dengan Masyarakat Adat menurut standar masyarakat internasional. Bank tidak mengakui prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC) yang dijunjung dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.11 Sebaliknya, AIIB mengedepankan persyaratan yang jauh lebih lemah dalam ESF-nya - prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC). 6 Dalam Environmental and Social Framework, AIIB, 'wilayah pengaruh proyek' didefinisikan sebagai wilayah yang kemungkinan akan terdampak proyek, termasuk semua aspek pendukungnya. Ini termasuk wilayah yang digunakan untuk kegiatan mata pencaharian.. 7 AIIB, Environmental and Social Framework (Amended in November 2022). 8 Prosedur Khusus PBB, Communication concerning human rights violations and abuses committed in the implementation of the Mandalika urban development and tourism project, Maret 2021. 9 Bank Investasi Infrastruktur Asia, Environmental and Social Impact Assessment of the Mandalika Urban Development and Tourism Project, Oktober 2018. 10 Korinna Horta and Wawa Wang, The Beijing-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): Global leader in infrastructure finance, at what cost?, diterbitkan oleh Heinrich Boll Stiftung, Desember 2020. 11 AIIB, Environmental and Social Framework (Amended in November 2022). 8
Meski begitu, ITDC seharusnya mengadakan konsultasi yang bermakna dan inklusif dengan pemilik dan pengguna lahan yang terdampak di Mandalika. Namun, proses ini bahkan tidak memenuhi persyaratan yang lebih longgar dari prinsip Konsultasi FPIC AIIB. Meskipun ITDC memang melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat, mereka kebanyakan menyasar kepala desa atau pejabat pemerintah setempat - alih-alih melibatkan anggota masyarakat yang paling Terdampak proyek.12 Menurut penjangkauan KPPII di wilayah Mandalika, sebagian besar pertemuan masyarakat yang dipimpin oleh ITDC dan AIIB dilakukan dalam Bahasa Indonesia, bukan bahasa Sasak yang lebih sesuai dengan budaya setempat. Data survei menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang yang Terdampak tidak menguasai Bahasa Indonesia dengan lancar, sehingga membuat mereka amat kesulitan dalam memahami informasi penting tentang dampak proyek, menyuarakan perspektif mereka, dan menyampaikan keluhan mereka. Bahkan, 99% responden survei mengatakan kepada KPPII bahwa mereka tidak puas dengan jumlah informasi yang mereka terima tentang proyek Mandalika, dan cara penyampaiannya kepada mereka. 98% responden mengatakan tidak dimintai persetujuan terkait proyek Mandalika. Hanya delapan responden yang mengetahui bahwa satu saja pernyataan dari seorang kepala desa telah digunakan untuk mewakili persetujuan dari semua anggota masyarakat yang terdampak oleh ITDC. Para responden merasa marah atas kurangnya transparansi dan keterlibatan yang berarti dengan masyarakat secara keseluruhan: "ITDC seharusnya tidak menggunakan pernyataan satu orang untuk mewakili persetujuan semua orang. Seharusnya ITDC meminta pendapat dan persetujuan masyarakat luas, tidak hanya mereka yang tanahnya akan terkena proyek Mandalika, tetapi juga masyarakat luas yang tinggal di sekitar kawasan ini. Karena kami semua tinggal dekat dengan kawasan sirkuit Mandalika, kami perlu tahu tentang rencana pengembangan proyek, dampaknya bagi kami, dan potensi apa yang bisa kami kembangkan secara ekonomi." Orang-orang lain yang terdampak proyek berbagi pandangan bahwa ITDC sengaja melakukan mismanajemen proses konsultasi untuk mempercepat persetujuan bagi proyek: "Konsultasi seharusnya benar-benar mendengarkan suara, pendapat, dan persetujuan masyarakat luas, tetapi mungkin karena wilayah kami perlu segera dikosongkan, maka ITDC menggunakan suara satu orang sebagai perwakilan seluruh masyarakat". Hasil survei dengan jelas menunjukkan bahwa proyek Mandalika melanggar ketiga kriteria AIIB sendiri sebagaimana tercantum dalam ESF-nya. Kegagalan AIIB untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan telah menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi penduduk lokal yang Terdampak, termasuk: 1) dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan, 2) pemukiman kembali secara paksa, dan 3) dampak terhadap Masyarakat Adat. 12 Prosedur Khusus PBB, Communication concerning human rights violations and abuses committed in the implementation of the Mandalika urban development and tourism project, Maret 2021. Upaya AIIB baru-baru ini untuk memperluas konsultasi kepada orang-orang yang Terdampak proyek (PAP) tidak bermakna, wawancara yang diadakan oleh KPPII setelah kunjungan lapangan AIIB menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil PAP yang diundang ke pertemuan yang sebagian besar diadakan dalam Bahasa Indonesia, dan PAP merasa tidak bisa secara terbuka mengungkapkan keprihatinan mereka karena kehadiran ITDC atau pejabat pemerintah Indonesia. 9
Para responden menyampaikan beberapa alasan mengapa mereka merasa tidak nyaman memberikan persetujuan untuk proyek Mandalika:: "Kalau merugikan masyarakat lokal, buat apa pembangunan? Mengapa membangun infrastruktur pariwisata kalau tidak menghormati hak asasi manusia dan hak atas tanah?" "Kami tidak menentang pembangunan, tetapi kami ingin tanah kami dibayar sesuai dengan harga pasar, dan kami tidak ingin dipaksa menerima proyek. Pemerintah dan ITDC harus berbuat lebih banyak dengan menjamin pekerjaan bagi masyarakat". "Saya menilai proyek Mandalika tidak menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, proyek ini menyengsarakan warga. ITDC dan pemerintah hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri". Beberapa responden menyuarakan keputusasaan mereka terhadap kesediaan ITDC dan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perspektif masyarakat adat, apalagi meminta persetujuan mereka. Seorang responden menjelaskan, "Karena tidak bisa menolak, tidak ada gunanya. Kalau pemerintah ingin melanjutkan proyek, proyek akan tetap berjalan." Yang lain berkata, "Kalau pemerintah menginginkan proyek ini, kami tidak dapat melawannya". Temuan-temuan ini merupakan tuduhan yang berat, baik kepada ITDC dan AIIB. Dokumen ESF, pada saat persetujuan proyek, mensyaratkan "bukti dukungan masyarakat luas" dari Masyarakat Adat terkait hasil negosiasi yang berasal dari "proses konsultasi yang sama-sama diterima antara Klien dan Masyarakat Adat."13 Di awal proyek Mandalika, ESF AIIB juga menetapkan bahwa "jika bank tidak dapat memastikan bahwa dukungan masyarakat luas telah diperoleh dari Masyarakat Adat yang terdampak," kegiatan yang akan mempengaruhi Masyarakat Adat tersebut akan dikeluarkan dari proyek. Jelas bahwa AIIB gagal melakukan uji tuntas yang memadai terhadap proyek Mandalika, dan tidak memantau secara memadai apakah ITDC benar-benar terlibat secara bermakna dengan masyarakat adat setempat. Alih-alih memberikan tanggapan terhadap kegagalan ITDC untuk berkonsultasi secara bermakna dengan masyarakat di Mandalika, AIIB menghapus persyaratan penting ini dari ESF-nya. Tanpa konsultasi publik apa pun, bank secara sepihak menghapus perlindungan penting yang akan memitigasi kerugian yang timbul dari pembebasan lahan secara paksa dan pemukiman kembali Masyarakat Adat secara paksa, suatu langkah yang sangat jauh dari mewajibkan Klien untuk memastikan persyaratan konsultasi yang sama-sama diterima dan bukti dukungan masyarakat luas yang awalnya dimuat dalam ESF. Penghapusan ini bertepatan dengan seruan yang dibuat oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil agar bank segera menangguhkan proyek Mandalika, memperbaiki praktik transparansi dan akuntabilitasnya, dan memberikan penggantian terhadap kerugian sosial yang dialami oleh masyarakat adat yang Terdampak proyek di Mandalika.14 Langkah sengaja AIIB untuk melemahkan standarnya bertentangan dengan prinsip transparansi15 yang dinyatakannya ketika menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Mandalika. Sejak saat itu, ITDC belum mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pada Desember 2022, ITDC menyelenggarakan pertemuan konsultasi tentang sengketa tanah. Bahkan, 40% dari entitas yang diundang mewakili polisi atau militer Indonesia.16 13 AIIB, Environmental and Social Framework 2016, amended in February 2019. 14 KPPII, Indonesian civil society calls for the cancellation of the World Superbike event to honours victims of forced evictions who have yet to receive compensation and resettlement, November 2022. 15 AIIB, Applying Best Environmental and Social Practices to AIIB Projects, Juni 2021. 16 KPPII, A statement to the AIIB and the ITDC: Indonesian civil society rejects sham consultations and the use of state security in resolving land rights issues in the Mandalika project, Desember 2022. 10
Tidak adanya pelibatan yang bermakna terhadap masyarakat telah menyebabkan ketidakpercayaan yang parah terhadap ITDC dan AIIB. 96% mengatakan mereka tidak tahu bahwa mereka dapat mengajukan keluhan terkait dampak proyek Mandalika melalui mekanisme penanganan keluhan resmi ITDC. Ketika diberi tahu tentang mekanisme ini dan alur pengaduan AIIB sendiri, tidak satu pun responden yang disurvei mengatakan bahwa mereka mempercayai proses ini untuk mengatasi keluhan mereka. 2) Sejarah konflik tanah yang penuh kekerasan di Lombok Sebagian besar lahan di Indonesia tidak terdaftar dengan sertifikat tanah yang resmi, dan pengakuan hak atas tanah ulayat dalam sistem hukum masih terbatas.17 Karena catatan resmi yang tidak lengkap dan seringkali tidak tepat, serta tumpang tindih yang signifikan antara sertifikat tanah resmi dan penggunaan tanah adat, konflik tanah menjadi masalah serius di negara ini.18 17 Prosedur Khusus PBB, Communication concerning human rights violations and abuses committed in the implementation of the Mandalika urban development and tourism project, Maret 2021. 18 Prosedur Khusus PBB, Communication concerning human rights violations and abuses committed in the implementation of the Mandalika urban development and tourism project, Maret 2021. 11
Tidak terkecuali di Pulau Lombok. Sebuah studi oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) menyoroti warisan perampasan tanah yang penuh kekerasan dan penggusuran paksa yang terkait dengan gelombang pertama investasi pariwisata di Lombok selama tahun 1990-an. Pengembang seperti Lombok Tourism Development Corporation (LTDC), lembaga pendahulu ITDC, memperoleh tanah dari masyarakat Sasak setempat "dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, seringkali menggunakan aparat keamanan negara untuk memaksa pemilik tanah agar menerima persyaratan yang tidak menguntungkan," demikian menurut laporan ADB.19 Ketika pembangunan Bandara Internasional Lombok dilanjutkan kembali setelah krisis keuangan Asia, masyarakat setempat memprotes proses awal pembebasan lahan proyek, yang diwarnai dengan tindakan paksa dan kekerasan oleh LTDC untuk memaksa warga menerima paket kompensasi yang jauh di bawah harga pasar. Protes berkembang hingga warga dihadapkan dengan aparat keamanan yang dikerahkan untuk merepresi dengan kekerasan, mengakibatkan setidaknya 35 petani terluka, kebanyakan mengalami luka tembak.20 Walaupun telah ada sejarah perampasan tanah dan penggusuran paksa dengan kekerasan yang terdokumentasi dengan baik di Lombok, serta laporan konflik tanah di Mandalika antara tahun 2018 dan 2019, AIIB tidak melakukan dan merilis survey-nya sendiri atas tanah secara komprehensif sebagai prasyarat persetujuan proyek. Sebaliknya, bank begitu saja menyetujui rencana yang disiapkan oleh ITDC, yang mengklaim bahwa ITDC memiliki hak pengelolaan atas 92,7% tanah di area proyek Mandalika.21 Klaim bahwa sebagian besar tanah di kawasan Mandalika bersih dan bebas dari sengketa atau konflik tanah yang bermasalah dan tidak akurat, namun AIIB tidak melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk memeriksa pernyataan ITDC.22 Data survei KPPII mengungkapkan masih berlanjutnya pola intimidasi dan pemaksaan terhadap Masyarakat Adat dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh proyek Mandalika yang didanai AIIB. Seorang warga yang direlokasi secara paksa, menggambarkan pengalamannya dipaksa menerima kompensasi yang tidak adil atas tanahnya: "Saya sering didatangi staf ITDC dan pejabat pemerintah. Mereka didampingi polisi. Mereka memaksa saya untuk menerima dipindahkan paksa karena mereka mengatakan kepada saya bahwa jika tidak, saya tidak akan menerima kompensasi apa pun. Kemudian saya diusir oleh ITDC agar bisa membangun Sirkuit Mandalika." Responden lain menceritakan bagaimana ancaman kekerasan berangsur-angsur menjadi hal yang biasa terjadi: "Kami berulang kali didatangi aparat keamanan, baik polisi maupun TNI. Mereka dipimpin langsung oleh ITDC dan didampingi oleh kepala desa. Kami merasa sangat terintimidasi oleh aparat, yang biasanya dalam jumlah yang banyak, namun karena terjadi berulang kali, sehingga kami jadi terbiasa. Ada tentara dan polisi yang menodongkan senjata ke keluarga kami." Aparat keamanan melakukan kunjungan rutin, terkadang hingga larut malam. Tapi bukan hanya kehadiran mereka yang merupakan ancaman. Beberapa anggota masyarakat mengatakan kepada KPPII bahwa mereka ditangkap dan dianiaya karena mempertahankan tanah mereka: "Polisi dan TNI paling sering ke rumah saya. Ketika mereka datang, biasanya tidak ada pertengkaran, tetapi pada tahun 2020 saya ditangkap karena mempertahankan tanah saya. Polisi yang menahan saya menginjak leher saya." 19 Institut Bank Pembangunan Asia, Working Paper Series No. 1036: Land Acquisition in Indonesia and Law No.2 of 2012, November 2019. 20 Asian Development Bank Institute, Working Paper Series No. 1036: Land Acquisition in Indonesia and Law No.2 of 2012, November 2019. 21 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 22 Just Finance International, AIIB's Mandalika project in Indonesia force thousands to leave their homes, 'What can you do when they point guns at you', Agustus 2022. 12
Satu keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah ITDC memasang patok di depan pintu mereka: "Ayah saya ditangkap dan dipenjara selama tiga setengah bulan karena menurunkan Plang ITDC yang bertuliskan Lahan milik ITDC. Karena Plang tersebut dipasang tepat di depan pintu kami, kami menjadi sangat kerepotan, karena kami kesulitan keluar masuk rumah kami. Itu sebabnya ayahku membongkarnya. Dia ditangkap dengan tuduhan merusak properti ITDC dan dituduh menyalahgunakan lahan". Rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan sangat rentan dalam kasus penggusuran paksa. Seorang perempuan menceritakan pengalaman tetangganya, yang tinggal berdua dengan bayinya: "Ketika rumahnya digusur, tidak banyak yang bisa dia lakukan, bahkan walaupun tetangganya membantu. Sampai hari ini, mereka khawatir akan digusur lagi di masa depan." Anak-anak menjadi trauma dengan penggunaan kekerasan, seperti yang diceritakan oleh seorang perempuan: "Polisi masuk ke rumah kami, mereka memasuki semua kamar. [...] Kami semua merasa sangat terintimidasi, [...] Sampai hari ini, anak-anak takut setiap kali mereka melihat polisi". Meskipun kasus intimidasi, kekerasan, dan penggusuran paksa proyek Mandalika yang tak terhitung jumlahnya dimulai pada tahun 2018, kejadian-kejadian ini adalah bagian dari rangkaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kata salah satu responden: "ITDC berpendapat bahwa mereka telah membayar tanah kami secara penuh. Kami tidak pernah menerima apa pun selain intimidasi dan teror." Responden lain mengatakan: "Kami merasa tertekan, terintimidasi. ITDC memimpin langsung berbagai upaya untuk melawan kami. Aparat keamanan datang dan menodongkan senjata ke arah kami. Mereka mengatakan bahwa kami harus meninggalkan tanah kami karena menurut mereka, ITDC telah membayar tanah kami. Kami sering melakukan mediasi dan aksi protes, tetapi tidak ada gunanya." Hingga saat ini, masyarakat lokal di Mandalika terus mengalami intimidasi dan paksaan oleh ITDC, pejabat pemerintah Indonesia, dan aparat keamanan Indonesia yang berusaha membuka lahan baru untuk pembangunan. Insiden intimidasi terbaru terjadi pada Februari 2023. 3) Pengerahan pasukan keamanan secara berlebihan selama acara balap motor internasional Pariwisata merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, yang menyusun lima persen produk domestik bruto nasional.23 Daya tarik utama di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika adalah Sirkuit Internasional Mandalika, yang menyelenggarakan beberapa balapan dan acara sepeda motor utama dunia, dua kali setahun. Meskipun AIIB tidak secara langsung mendanai pembangunan Sirkuit Internasional Mandalika, Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) - yang disiapkan oleh ITDC dan disetujui oleh bank - berpusat pada pemukiman kembali secara paksa dan dampak sosial-ekonomi dari pembangunan sirkuit Mandalika, termasuk di Desa Ebunut yang diratakan untuk membangun sirkuit. Bank juga mendanai pembangunan jalan menuju sirkuit, yang mengakibatkan terjadinya Perampasan tanah dan pemukiman kembali secara paksa. 23 PWC, Tourism's contribution to Indonesia's GDP can grow higher, May 2022. 13
Sebagai penyandang dana proyek Mandalika yang berdiri sendiri, AIIB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya (dalam hal ini, ITDC) menghormati hak atas tanah dan hak asasi manusia masyarakat adat yang tinggal di wilayah proyek dan wilayah pengaruh proyek. Sebaliknya, hak-hak tersebut berulang kali diinjak-injak. Selama acara perlombaan, pasukan keamanan Indonesia secara rutin dikerahkan untuk membatasi pergerakan masyarakat lokal. Mereka telah menahan penduduk setempat karena mengkritik atau memprotes tindakan militer, dan memaksakan masuk ke rumah keluarga yang sama yang ditekan untuk menyerahkan tanah mereka. Seorang warga menceritakan: "Setiap kali ada acara di Mandalika, baik World Superbike atau MotoGP, rumah kami dipenuhi oleh aparat keamanan, polisi, dan tentara. Terutama selama balapan World Superbike pertama dan MotoGP pada Maret 2022, tanah kami diduduki oleh sekitar 800 personel kepolisian atas 'alasan keamanan'." Perempuan setempat mengatakan kepada KPPII bahwa, mereka dipaksa untuk mematuhi perintah yang sering dan tidak masuk akal dari aparat keamanan yang dikerahkan selama acara balap motor: "Selama acara balapan, rumah kami dikepung oleh polisi dan militer. Kami begitu sibuk menyajikan kopi dan merebus singkong untuk mereka makan. Mereka tidak pernah membayar kami, mereka hanya menyuruh kami melakukan ini-itu. Saya sebenarnya ingin menolak perlakan ini, karena harga gula dan kopi mahal. Tapi kami tidak berani menolak karena mereka membawa senjata. Saya takut ditembak oleh mereka." Karena pos pemeriksaan (checkpoint) dan pembatasan pergerakan, akses dan aktifitas masyarakat terputus dari kegiatan mata pencaharian maupun berbelanja barang-barang penting kebutuhan mereka. Anak-anak-pun tidak bisa pergi ke sekolah selama acara balapan berlangsung.24 Seorang responden bahkan menceritakan kasus pemakaman yang terganggu oleh pembatasan yang diberlakukan secara ketat: "Keluarga almarhum tidak bisa berkabung karena pemakaman bersamaan dengan acara balap". 4) Ketiadaan kompensasi yang memadai Standar lingkungan AIIB mensyaratkan minimal adanya pemulihan atau peningkatan kehidupan semua warga yang dipindahkan oleh proyek melalui pemukiman kembali berbasis lahan atau kompensasi tunai senilai ganti-rugi tanah, termasuk biaya transisi. Senada dengan itu, upaya perlindungan AIIB juga mensyaratkan "kompensasi segera senilai biaya penggantian untuk aset yang tidak dapat dipulihkan, dan akses yang lebih baik ke mata pencaharian alternatif." Di Mandalika, hanya 15% responden yang disurvei mengatakan bahwa mereka menerima ganti rugi atas tanah mereka. Kurang dari sepertiga responden mengatakan mereka menerima kompensasi untuk rumah mereka atau untuk tanaman yang hilang. Sementara itu, 92% responden merasa tidak mampu menegosiasikan kompensasi yang memuaskan. Satu orang berkata: "Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak pernah ada pertemuan untuk membahas kompensasi. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi tahu-tahu saja bangunan sudah berdiri di atas tanah kami." 24 KPPII, The AIIB's Statement on Retaliation is misleading: the intimidation of Indigenous Sasak communities continues to this day with the heavy involvement of security forces in the Mandalika tourism development project, Oktober 2022. 14
Responden lain mengatakan kepada KPPII: "Mereka menawari kami angka yang jauh dari nilai tanah. Ini seperti lelucon. Kami terus-menerus dipaksa pergi dari lahan kami. Baik jika kami menerima tawaran kompensasi atau tidak, kami tetap harus meninggalkan tanah itu". Langkah-langkah perlindungan AIIB mensyaratkan konsultasi bermakna yang "inklusif", "dapat diakses", dan untuk memungkinkan "pertimbangan pandangan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pengambilan keputusan."25 Namun ITDC tidak terlibat dalam dialog yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak proyek tentang berbagai bentuk kompensasi yang berhak mereka terima atas hilangnya tanah dan mata pencaharian mereka. Misalnya, 98% responden tidak pernah menyadari selama konsultasi proyek bahwa pertukaran lahan dengan lahan adalah bentuk kompensasi alternatif. Dengan demikian, tindakan ITDC yang hanya menawarkan kompensasi yang ditentukan secara sepihak merupakan pelanggaran berat atas tanggung jawabnya berdasarkan pinjaman AIIB. Perlindungan AIIB mengharuskan kliennya untuk terlibat dalam persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dengan Masyarakat Adat yang terdampak dan mendapatkan dukungan luas mereka jika kegiatan di bawah Proyek akan berdampak pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah kedudukan atau penggunaan adat.26 Namun, responden berkali-kali mengatakan bahwa mereka merasa diabaikan oleh ITDC dan pejabat pemerintah, dan diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak atas tanah mereka sendiri. Sikap ini tercermin dalam penggunaan bahasa oleh ITDC dalam dokumen proyek utama. Misalnya, kata "penghuni liar" biasanya digunakan untuk merujuk pada keluarga yang tidak memiliki sertifikat tanah tetapi merupakan pemilik tanah adat. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada kesempatan untuk bernegosiasi, dan mereka dirugikan dalam mengadvokasi hak atas tanah mereka dengan ITDC. Sangat penting bagi masyarakat yang terdampak proyek untuk menerima kompensasi yang memadai atas tanah, rumah, usaha dan mata pencaharian yang hilang karena proyek Mandalika. Pencairan pinjaman dan pelaksanaan proyek harus dihentikan sampai ada investigasi menyeluruh terhadap sengketa tanah dan kompensasi. Seorang responden survei menyimpulkan suasana hati banyak orang: "Kami tidak menolak proyek atau pembangunan, tetapi kami tidak ingin tanah kami dirampas. Jadi bayar dulu tanah kami, baru lanjutkan pembangunannya." 25 Bank Investasi Infrastruktur Asia, Environmental and Social Framework (para. 13 "Vision: Stakeholder Engagement"), 2019. 26 Bank Investasi Infrastruktur Asia, Environmental and Social Policy ("C: Environmental and Social Assessment", "J: Consultation"), 2019. 15
5) Dampak Sosial Ekonomi Proyek Mandalika RAP mengabaikan pentingnya kegiatan mata pencaharian tradisional Proyek Mandalika tidak hanya mengusir keluarga masyarakat adat dari lahan mereka masing-masing, namun dampaknya jauh lebih luas. Dengan mempersempit fokusnya pada kegiatan pertanian di tingkat rumah tangga, RAP ITDC tidak cukup mencerminkan bagaimana sebenarnya rumah tangga yang Terdampak proyek di Mandalika mencari nafkah. Dengan demikian, laporan tersebut sepenuhnya mengabaikan pentingnya laut sebagai sumber penghidupan bagi penduduk lokal, dan mengabaikan pentingnya penangkapan ikan, budidaya rumput laut, kerang, dan makanan laut untuk kelangsungan hidup mereka.27 Berawal dari pemahaman tentang kondisi lokal yang secara mendasar cacat, pelaksanaan proyek Mandalika telah merampas akses masyarakat adat ke laut dan wilayah pesisir, lahan pertanian dan penggembalaan komunal, pohon kelapa komunal, serta wilayah alami di mana laki-laki dan perempuan akan meramu untuk mendapatkan tumbuh- tumbuhan untuk dimakan. Tidak memiliki akses ke wilayah laut dan pesisir secara signifikan merugikan penghidupan masyarakat yang Terdampak proyek. Seorang laki-laki berkata: "Tidak ada lagi akses ke laut dan pantai tempat saya dulu mengumpulkan kerang dan hasil laut dan ikan, tidak lagi diizinkan oleh ITDC. Dulu, laut adalah sumber penghasilan tambahan bagi saya." Peraturan penangkapan ikan baru yang terkait dengan proyek Mandalika juga mempengaruhi kemampuan nelayan artisanal untuk mengakses pantai-pantai tertentu. Seperti yang dikatakan salah satu responden: "Masyarakat nelayan sebagian besar tergusur, jadi sekarang kami harus pergi mencari ikan lebih jauh, ke Awang atau daerah Lombok Timur." 27 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 16
69% responden survei mengatakan bahwa proyek Mandalika telah menghancurkan sumber daya alam dan/atau komunal yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Sebagian besar anggota masyarakat yang Terdampak proyek tidak diberi kompensasi atas dampak sosial ekonomi ini. Beberapa tahun kemudian, hilangnya lahan pertanian, akses ke laut, dan sumber daya alam telah mengubah komunitas masyarakat adat yang sebelumnya mandiri ini menjadi komunitas yang sepenuhnya bergantung pada pekerjaan tanpa keterampilan dan seringkali tidak tetap, untuk kelangsungan hidup mereka. Dampak sosial-ekonomi yang parah bagi masyarakat terpengaruh 71% responden mengatakan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih buruk akibat proyek Mandalika. Kesulitan terbesar mereka, jika diurutkan, adalah: 1) Kerawanan pangan: Para perempuan menyatakan bahwa pembangunan proyek Mandalika telah menciptakan kesulitan pangan yang lebih besar. Banyak ibu mengalami kesulitan menyediakan gizi seimbang untuk anak-anak mereka. Seorang responden mengatakan: "Kami tidak lagi diizinkan pergi ke laut. Hal ini sangat menyulitkan kami karena kami tidak bisa lagi makan ikan. Kami belum menerima kompensasi apa pun atas dampak proyek terhadap pendapatan kami, meskipun kami kelaparan." Kehilangan sarana untuk mendapatkan makanan pokok, seorang responden lain menceritakan: "Kami sekeluarga selama beberapa hari ini hanya makan singkong rebus karena tidak punya uang untuk beli nasi. Saya merasa ingin muntah setiap kali mencium bau singkong, tetapi saya tetap harus menyiapkannya agar keluarga saya bisa makan". 2) Kesulitan mendapatkan pekerjaan: Anggota masyarakat yang terdampak mengatakan bahwa mereka menghadapi hambatan besar terkait kesempatan kerja, sebagian besar karena kondisi jalan yang rusak akibat proyek Mandalika. Banyak yang melaporkan perlu berjalan lebih jauh setelah dipindahkan secara paksa, yang menyebabkan peningkatan biaya untuk bensin. Usaha-usaha lokal mengalami keanjlokan pendapatan karena pelanggan berpindah rumah karena penggusuran paksa. Beberapa responden juga menyebutkan pembatasan pergerakan, yang diberlakukan secara ketat selama acara balap sepeda motor, hal ini juga merupakan hambatan untuk mendapatkan pekerjaan. 17
3) Hambatan terhadap pendidikan: Banyak perempuan melaporkan bahwa pendapatan rumah tangga mereka menurun akibat proyek Mandalika. Tanpa uang yang cukup untuk membayar uang sekolah, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan anak-anak dari sekolah. Seorang perempuan menggambarkan situasi keluarganya: "Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang lulus SMA. Kami berharap anak-anak kami bisa bersekolah, tetapi kami mulai mengalami kesulitan keuangan karena proyek Mandalika, sehingga mereka harus putus sekolah. Anak tertua saya kelas dua SMA, tetapi dia harus putus sekolah karena kami tidak punya uang lagi." 4) Hutang yang meningkat: 79% responden mengatakan bahwa mereka semakin mengalami kesulitan keuangan akibat proyek Mandalika. Hilangnya tanah, akses ke laut, dan sumber daya alam lokal telah mendorong banyak warga yang terdampak proyek untuk berhutang hanya untuk memberi makan keluarga mereka. Kata salah satu responden: "Dulu, saya tidak perlu khawatir karena saya punya lahan untuk menanam ubi jalar, dan bisa melaut. Sekarang, saya tidak punya keduanya, jadi kami sering berhutang untuk mendapatkan makanan". Dampak sosial ekonomi terhadap pariwisata lokal Proyek Mandalika merupakan inisiatif besar dari pemerintah Indonesia, didukung oleh AIIB, untuk meningkatkan pariwisata daerah tersebut. Namun tidak ada keuntungan yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang bekerja di industri pariwisata lokal. Bahkan, banyak dari mereka yang melaporkan adanya hambatan yang justru lebih besar terhadap penghidupan mereka sejak pelaksanaan proyek Mandalika. Salah satu alasannya adalah larangan yang dikeluarkan oleh ITDC kepada masyarakat setempat yang menjual makanan atau suvenir kepada wisatawan. Seorang responden survei menyatakan: "Sebelum ada proyek Mandalika, kami bisa menjual dagangan di mana saja. Setelah sirkuit Mandalika selesai dibangun, kami dilarang melakukan hal ini. Ini sangat menyulitkan bagi kami." Pemilik usaha kecil yang terutama melayani wisatawan telah melaporkan upaya ITDC untuk mengusir mereka. Seorang pemilik usaha lokal mengatakan: "Sebelum proyek Mandalika, saya lebih mudah mencari uang. Dulu saya punya warung yang menjual makanan dan minuman di Batu Kotak. Dulu ada banyak wisatawan. Proyek Mandalika tidak meningkatkan jumlah wisatawan... Saya terusir dari warung saya dan sekarang saya hanya bergantung pada budidaya rumput laut untuk kelangsungan hidup saya." Seperti dalam kasus lain, biaya akibat pembangunan yang tidak sesuai hak asasi manusia paling banyak menimpa perempuan dan anak perempuan, yang keseharianya bekerja dengan menjual suvenir, kerajinan tangan, serta makanan dan minuman kepada wisatawan sebagai sumber perekonomian Beberapa perempuan masih berjualan, tetapi setiap hari menghadapi intimidasi dari petugas keamanan ITDC. Salah satu dari mereka menceritakan: "Ya setiap hari saya berkeliling berjualan suvenir, tapi saya sering dimarahi dan diusir oleh satpam ITDC." Seorang perempuan lain menceritakan bagaimana proyek Mandalika menjadi beban terhadap penghidupannya: "Dulu kalau kita berjualan di pantai, kita bisa mendapat penghasilan sampai 13 juta sehari saat musim puncak. Sekarang kalau ada event di Sirkuit Mandalika pun, paling banyak hanya bisa mendapat penghasilan 4 juta sehari." Secara keseluruhan, ini merupakan salah satu ironi utama dari proyek Mandalika. Dari semua masyarakat yang terdampak proyek, mereka yang bekerja di sektor pariwisata lokal seharusnya berada pada posisi terbaik untuk mengembangkan bisnis mereka atau mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik dari proyek pembangunan pariwisata Mandalika. Sebaliknya, peraturan dan penegakan hukum yang sengaja ditujukan untuk menyasar pelaku pariwisata, malah menurunkan pendapatan mereka dan menghancurkan usaha kecil dan menengah, yang secara disproporsional mempengaruhi warga masyarakat perempuan. 18
6) Kondisi di tempat pemukiman kembali sementara Menurut langkah perlindungan lingkungan dan sosial yang ditetapkan oleh AIIB, klien bank harus "terlibat secara bermakna" dengan masyarakat terdampak. Namun dalam proyek Mandalika, ITDC yang didukung AIIB gagal membuka komunikasi bermakna, bahkan gagal memberikan informasi dasar tentang proses pemukiman kembali - meskipun dampak proyek tersebut sangat besar terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat setempat.28 87% responden survei yang dipaksa untuk pindah mengatakan bahwa mereka tidak menerima informasi yang cukup dari ITDC tentang rencana pemukiman kembali. Tak satupun dari mereka yang terlibat dalam desain atau pelaksanaan rencana pemukiman kembali atau dimintai masukan, juga tidak diberikannya kesempatan untuk konsultasi dengan ITDC. Dan tak satu pun dari mereka diberitahu tentang hak-hak mereka selama proses pemukiman kembali. 28 AIIB, Environmental and Social Framework, Environmental and Social Standard 2: Land Acquisition and Involuntary Resettlement. 19
Hampir separuh responden tidak mengetahui bahwa rencana pemukiman kembali ITDC mencakup komitmen untuk memindahkan penduduk secara permanen dalam waktu 12 bulan. Sebaliknya, banyak yang bertahan selama tiga tahun dan masih berlanjut di tempat penampungan sementara dengan kondisi yang memprihatinkan. Ketika diberi tahu bahwa rencana ITDC menjanjikan pemindahan permanen, mereka mengungkapkan kemarahan dan frustrasinya. Seorang responden mengatakan: "Saya dijanjikan untuk tinggal di sini hanya untuk waktu yang singkat. Namun saya terjebak tinggal di tempat penampungan sementara selama lebih dari tiga tahun." Yang lain menjelaskan: "Selama ini, selain kehilangan tanah dan sumber daya alam, kami juga kehilangan potensi untuk mempraktikkan budaya dan mata pencaharian ekonomi tradisional kami".29 Tidak ada responden yang diwawancarai yang merasa puas dengan kondisi tempat tinggal di tempat penampungan sementara. Menurut rencana pemukiman kembali yang disetujui AIIB, ITDC bertanggung jawab untuk menyediakan hal-hal berikut ini kepada orang-orang yang dipindahkan secara paksa: Rumah sementara yang memiliki kamar mandi dan toilet pribadi. 86% responden survei mengatakan bahwa mereka membangun rumah mereka sendiri, atau dengan bantuan dari keluarga mereka. Tidak ada satu pun responden yang dipindahkan secara paksa mengatakan bahwa mereka diberikan rumah sementara yang memiliki kamar mandi dan toilet pribadi. Seorang respinden yang dipindahkan secara paksa melaporkan: "Kami harus membangun semuanya sendiri, kami tidak diberi fasilitas apa pun di tempat penampungan sementara yang disediakan, dan kami jauh dari laut dan ternak kami." Pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan penerangan jalan. Sementara itu, 100% responden mengatakan bahwa sampah mereka tidak dikumpulkan secara teratur. Bantuan untuk memindahkan manusia dan aset ke tempat penampungan sementara. Bahkan, empat dari sepuluh responden mengaku tidak mendapat bantuan dari ITDC dalam proses perpindahan mereka. Secara signifikan, 62% responden juga melaporkan merasa tidak aman tinggal di tempat penampungan sementara mereka. Selama tiga tahun mereka tinggal di sana, sampai saat ini tidak ada responden yang mendapatkan bantuan mata pencaharian, seperti sebidang tanah untuk bercocok tanam atau beternak, atau sarana untuk melakukan kegiatan perikanan. Kisah-kisah ini mengungkapkan kelalaian serius AIIB atas komitmennya sendiri sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial, yang secara tegas menyatakan bahwa proyek yang mengakibatkan pemukiman kembali secara paksa harus dapat meningkatkan status sosial ekonomi secara keseluruhan dari warga yang dipindahkan.30 7) Kondisi di tempat pemukiman kembali permanen Setelah lebih dari tiga tahun tinggal di tempat penampungan sementara dalam kondisi sempit dan tidak sehat, ada sekelompok keluarga yang mulai dipindahkan ke lokasi pemukiman permanen di daerah terdekat, yakni perbukitan Silak, Dusun Ngolang. Sebagai bagian dari upaya survei, KPPII melakukan diskusi kelompok terarah dengan kelompok ini. Dampak sosial dan ekonomi dari lokasi pemukiman kembali Lokasi pemukiman permanen Ngolang terletak di atas bukit yang hanya dapat diakses melalui jalan yang sangat curam dan pembangunan jalan yang buruk. Lokasi dan desain infrastruktur pemukiman ditentukan secara sepihak oleh ITDC, tanpa masukan dari atau konsultasi dengan masyarakat terdampak proyek. Hanya dua pertiga responden yang dipindahkan secara paksa diberitahu tentang lokasi pemukiman kembali yang yang berposisi sangat terpencil. Mereka yang dipindahkan ke Ngolang mengungkapkan rasa frustrasi mereka karena dipindahkan ke rumah baru di atas gunung, memisahkan mereka dari laut dan mata pencaharian mereka. Terisolasinya lokasi pemukiman kembali ini menambah permasalahan lain bagi kelangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak Mandalika, yang telah mengalami pemiskinan yang lebih besar karena kehilangan tanah dan akses yang dekat ke laut. 29 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018 30 AIIB, Environmental and Social Framework, Environmental and Social Standard 2: Land Acquisition and Involuntary Resettlement. 20
Dalam RAP proyek yang disetujui oleh AIIB, ITDC menyepelekan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang dipindahkan dalam melanjutkan kegiatan mata pencaharian tradisional mereka: "Ketika PAH [rumah tangga yang terdampak proyek] berpindah, mereka akan kehilangan rumah mereka, tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun. Para petani juga akan kehilangan pendapatan primer atau sekunder mereka karena meninggalkan tanaman mereka dan tidak dapat lagi bercocok tanam di lahan tersebut. Bagi masyarakat yang mengandalkan peternakan akan dapat membawa serta hewan mereka ke lokasi baru dan melanjutkan mata pencahariannya. Warga yang terdampak yang bekerja sebagai nelayan, pedagang kecil, buruh lepas, pelajar dll. tidak akan terpengaruh kecuali dalam hal jarak ke tempat kerja. Menurut rencana, perubahan jarak ini hanya beberapa kilometer saja. Sebagian besar PAH memiliki sepeda motor dan/atau sepeda."31 Namun 14% responden yang disurvei tidak memiliki sepeda motor atau kendaraan lainnya. Rumah tangga yang dipindahkan juga akan terbebani biaya bahan bakar tambahan, yang dapat membatasi pergerakan mereka. Bahkan, 59% responden yang terdampak proyek mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk membeli cukup bensin untuk kebutuhan transportasi dasar mereka. Selain itu, 39% responden menjawab bahwa perempuan dalam keluarganya tidak menggunakan sepeda motor. Sekali lagi, relokasi akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perempuan, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mencari peluang pendidikan dan mata pencaharian. Anak-anak juga berisiko lebih besar putus sekolah setelah pindah dari tempat penampungan sementara ke lokasi pemukiman permanen. Sebelum adanya proyek Mandalika, sebagian besar anak dapat berangkat sendiri ke sekolah, karena jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki dari rumah mereka. Bagi keluarga yang telah dipindahkan ke lokasi pemukiman kembali yang permanen, sekolah tersebut berjarak lebih dari satu setengah jam berjalan kaki melalui jalan yang curam, dan banyak siswa tidak dapat lagi bersekolah dengan berjalan kaki. Para orang tua menyatakan keprihatinan karena anak-anak mereka tidak lagi dapat bersekolah karena kesulitan yang lebih besar dalam transportasi dan biaya. Meskipun sekitar 40 keluarga telah memindahkan sebagian harta mereka ke rumah baru, tidak satupun dari mereka yang benar-benar telah pindah ke rumah relokasi. Masyarakat Mandalika memiliki banyak alasan untuk menolak relokasi permanen. Karena lokasi pemukiman kembali berada di atas bukit terjal yang jauh dari laut, masyarakat yang dipindahkan tidak dapat menangkap ikan dan mengumpulkan rumput laut, dan tidak ada lahan subur yang tersedia di lokasi pemukiman kembali untuk bercocok tanam atau menyediakan rumput dan tumbuh-tumbuhan lainnya untuk ternak mereka. Keluarga yang dimukimkan kembali mengatakan bahwa mereka khawatir perpindahan permanen akan menghambat kelangsungan hidup mereka dengan mempersulit mereka untuk melakukan kegiatan mata pencaharian, dan bahwa mereka lebih suka bepergian bolak-balik antara tempat penampungan sementara dan Ngolang agar lebih dekat dengan kegiatan mata pencaharian mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Kurangnya informasi yang memadai tentang proses pemukiman kembali Keluarga-keluarga yang paling awal berpindah ke lokasi pemukiman kembali permanen semuanya percaya bahwa tempat tinggal mereka akan disediakan secara gratis, sebagai bagian dari kompensasi proyek Mandalika. Tidak ada responden dalam kelompok ini yang mengetahui bahwa mereka harus membayar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk melunasi rumah barunya, seperti yang tercantum dalam RAP. RAP ini disetujui oleh AIIB tanpa ITDC menentukan berapa besar pembayaran bulanan yang perlu dilakukan oleh rumah tangga yang dipindahkan secara paksa. Meskipun RAP dengan jelas menyatakan: "[jumlah angsuran] masih belum diketahui tetapi akan diungkapkan oleh Pemerintah Lombok Tengah setidaknya satu bulan sebelum relokasi ke lokasi permanen",32 rumah tangga yang sudah pindah ke lokasi pemukiman kembali belum diberitahu berapa banyak pembayaran yang harus mereka lakukan terhadap rumah baru mereka. Kurangnya transparansi ini memprihatinkan. Menurut beberapa keluarga yang diwawancarai oleh KPPII, meskipun ITDC tidak pernah menyebutkan bahwa mereka diharuskan untuk melakukan pembayaran bulanan, mereka mengatakan bahwa rumah tangga akan menerima sertifikat kepemilikan untuk rumah baru mereka setelah lima tahun. Berdasarkan informasi ini, ada kemungkinan bahwa keluarga yang dimukimkan kembali akan diminta untuk melakukan pembayaran selama lima tahun untuk rumah baru mereka, dengan total biaya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jauh melebihi pembayaran kompensasi mana pun yang merupakan hak mereka. 31 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 32 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 21
Keterlambatan lebih dari tiga tahun untuk pemberian pekerjaan sebagai bentuk pemulihan mata pencaharian Menurut RAP, satu orang per rumah tangga harus diberikan pelatihan kejuruan dan pekerjaan penuh waktu di ITDC atau salah satu kontraktornya, dengan pendapatan rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).33 Memang, RAP secara eksplisit membenarkan biaya bulanan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tempat tinggal baru dengan mengacu pada jaminan pendapatan stabil yang dapat menutupi pembayaran bulanan serta biaya hidup keluarga.34 Namun, dalam tiga tahun sejak mereka diusir dari tanah mereka, tidak ada responden yang dimukimkan kembali telah diberikan pekerjaan penuh waktu. Beberapa laki-laki dan perempuan telah bekerja untuk kontraktor ITDC sebagai buruh harian, baik sebagai pekerja konstruksi atau sebagai satpam, tetapi tidak ada yang pernah diberikan posisi penuh waktu dengan pekerjaan tetap. Nyatanya, tidak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa mereka berhak atas satu pekerjaan penuh waktu per-rumah tangga. Hanya satu responden yang mempercayai mekanisme penanganan keluhan ITDC atau mekanisme pengaduan AIIB. Tanpa pekerjaan yang stabil, keluarga yang dimukimkan kembali berisiko tinggi terjerumus ke dalam utang. Ketiadaan fasilitas air bersih dan sanitasi Menurut RAP, keluarga yang dipindahkan secara paksa berhak atas air bersih dan fasilitas sanitasi di lokasi permanen.35 Karena masalah teknis dengan pompa air buatan ITDC di bawah gunung, ada masalah dengan ketersediaan air mengalir yang disediakan di lokasi pemukiman permanen. Air mengalir hanya tersedia selama dua jam setiap hari. Terlepas dari jaminan RAP, para pemimpin lokal telah meminta rumah tangga yang terdampak untuk mengumpulkan uang bersama untuk membeli sendiri pompa yang lebih kuat. Mereka juga harus menanggung biaya listrik tambahan untuk menjalankan pompa sendiri. Infrastruktur yang tidak memadai untuk penggembalaan ternak Meskipun RAP menyatakan bahwa keluarga yang dipindahkan dapat membawa hewan mereka ke lokasi dan melanjutkan mata pencaharian mereka,36 tidak ada kandang sapi atau area penggembalaan yang disediakan di lokasi pemukiman kembali. Salah satu fasilitas tersebut dibangun oleh ITDC di kaki gunung, sekitar setengah jam dengan sepeda motor dari rumah pemukiman kembali. Tetapi ruang tersebut hanya dapat menampung 10 ekor sapi, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat yang dipindahkan. Juga tidak aman untuk meninggalkan sapi jauh dari tempat tinggal pemiliknya. Biasanya, kandang sapi dibangun di dekat rumah pemilik untuk mengurangi potensi pencurian aset ekonomi yang penting dan memastikan bahwa ternak dapat dirawat dengan baik. Keluarga yang telah dimukimkan kembali terpaksa bergiliran berjaga siang dan malam di kandang sapi yang dibangun ITDC untuk melindungi aset mereka. Di antara semua tantangan yang mereka hadapi, keluarga yang dimukimkan kembali menyebutkan kurangnya lahan untuk penggembalaan ternak dan tidak adanya kandang sapi yang sesuai sebagai penghambat utama yang mencegah mereka pindah ke lokasi pemukiman kembali permanen. 33 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 34 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 35 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 36 ITDC, Resettlement Action Plan: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project, 2018. 22
III. Rekomendasi Sebagai prasyarat untuk persetujuan proyek, AIIB melakukan auditnya sendiri terhadap survei tanah ITDC. Terlepas dari intensifikasi sengketa tanah di Mandalika, dampaknya yang menghancurkan masyarakat lokal, dan banyaknya laporan intimidasi dan paksaan dari masyarakat sipil Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, AIIB belum mempublikasikan auditnya atas survei tanah ITDC. Dengan demikian menjadi sangat penting agar dokumen ini disampaikan ke publik. Mengingat banyaknya pelanggaran yang didokumentasikan dalam survei ini, AIIB harus menangguhkan pembiayaan proyek Mandalika sampai kondisi berikut dipenuhi: a) ITDC dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan unsur-unsur aparat keamanan termasuk militer, polisi dan intelijen dari proses pembebasan tanah, pelaksanaan proyek, atau penyelesaian sengketa tanah di masa mendatang. b) Semua masalah pembebasan tanah diselesaikan secara memadai dengan memberikan kompensasi yang memadai yang mencerminkan nilai pasar dari tanah dan properti yang hilang, serta hilangnya pendapatan dari tanaman dan sumber daya alam. Perhatian khusus harus diberikan kepada rumah tangga yang dipaksa menyerahkan tanah mereka di bawah nilai pasar dan dipindahkan secara paksa, dan yang saat ini benar- benar berada di luar dari proses penyelesaian sengketa tanah yang sedang berlangsung yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia, meskipun ada dampak negatif dari proyek Mandalika pada kehidupan dan penghidupan mereka. c) ITDC dan Pemerintah Indonesia harus memberikan pemulihan bagi penduduk yang Terdampak negatif sosial- ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus Mandalika. d) ITDC dan Pemerintah Indonesia secara efektif menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemukiman kembali secara paksa. AIIB mengklaim bahwa aparat keamanan secara teratur dipantau dan mematuhi Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ketat selama penempatan mereka di area proyek Mandalika. Mengingat banyaknya bukti yang bertentangan di lapangan, bank dan ITDC harus merilis SOP mereka sehingga organisasi masyarakat sipil dan masyarakat yang Terdampak dapat memberikan masukan dan melaporkan ketidakpatuhan aparat keamanan kepada bank. Pemegang saham AIIB harus menekan bank untuk melakukan upaya serius guna memastikan bahwa intimidasi, kekerasan, dan manipulasi yang sudah berlangsung lama terhadap masyarakat yang terdampak proyek dilaporkan, diselidiki, dan ditangani dengan transparansi, sensitivitas, dan akuntabilitas. AIIB harus bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam membiayai proyek Mandalika, yang memicu konflik tanah dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan melakukan evaluasi independen. Evaluasi ini harus dilakukan oleh para pakar hak asasi manusia yang dipilih melalui konsultasi dengan dan disepakati oleh organisasi-organisasi masuarakat sipil (CSO) dan masyarakat yang terdampak proyek, untuk memastikan bahwa praktik buruk ini tidak menjadi preseden untuk proyek lain yang didanai AIIB di Indonesia, Asia Tenggara, dan di tempat lainnya di dunia. 23