PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional (Gualini, 2003). Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain disebut Kawasan Perbatasan. Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi : kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa kawasan perbatasan sebagai "halaman belakang" negara yang cukup dikelola seadanya. Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Belu, NTT Sumber : BPP, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu Salah satu kawasan perbatasan yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Belu di Provinsi NTT. Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) sepanjang 126 KM dan terdapat dua pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL ini yaitu Motaain dan Turiskain (Muta'ali, 2014). Sebagai pintu gerbang dengan aktifitas lintas batas baik mobilitas penduduk maupun barang antar negara yang cukup tinggi, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain perlu pengembangan sehingga pada tahun 2015 pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia melakukan kegiatan penataan kawasan lintas batas Motaain di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur.
Di Indonesia, Pas Lintas Batas (PLB) hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal menetap di daerah perbatasan RI-TL. Hal tersebut digunakan untuk melintas ke daerah sub distrik yang ada di Timor Leste. Tujuan pemberian PLB, agar mempermudah bagi masyarakat tradisional di perbatasan kedua negara untuk melakukan saling kunjung dan kegiatan tradisional lainnya, seperti upacara adat, kegiatan olahraga dan perdagangan tradisional. Tidak hanya Pas Lintas Batas (PLB) (Panizzon, 2011). Adapun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan Pintu Gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. PPLB terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan atau CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security). Sehingga barang bawaan (milik pribadi) maupun barang perdagangan akan diperiksa terlebih dahulu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) untuk keamanan daerah setempat. Mulai dari PLB dan PPLB maka Adapun pembangunan PLBN yang bertujuan agar kawasan perbatasan (border area) dapat tertata dan terdata dengan baik. Dalam UU Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 1 mengatakan bahwa "Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yang selanjutnya disebut PLBN Terpadu, adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau Pas Lintas Batas". Dengan PLBN di Motaain Kabupaten Belu, dapat menciptakan keamanan di perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste melalui pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, menggembangkan perekonomian lokal, bahkan dapat mengurangi kemungkinan terjadi konflik antar negara. Sebagai upaya dalam mengatasi adanya kejahatan transnasional yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok secara berencana dalam lintas batas negara yang berkemungkinan dapat merugikan dan mengancam keamanan nasional serta berdampak buruk bagi perekonomian global seperti perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, bahkan perdagangan manusia maka diperlukan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2019 dibangunnya PLBN dan memberlakukan Pas Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat sekitar yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pas Lintas Batas (PLB) merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai paspor sekaligus Visa bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste. PLB
ini diberlakukan selama 1 tahun, untuk beberapa kali perjalanan, dengan masa tinggal di Timor Leste (bagi WNI) selama 10 hari dan bisa diperpanjang sebanyak 2 kali atau untuk maksimal 30 hari (Bere, 2014). Kawasan lintas batas Motaain sudah ada sejak berdirinya Negara RDTL tahun 1999 yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Berdasarkan keterangan menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kupang dan Atapupu, NTT bahwa perbatasan Motaain ini merupakan kawasan yang rawan terjadinya kasus-kasus illegal yang bersifat strategis salah satunya adalah penyelundupan BBM. Pada 28 Desember 2016, Presiden Jokowi meresmikan jalur utama Indonesia-Timor Leste dengan nama Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Meskipun demikian, di perbatasan Motaain ini ada beberapa jalur tidak resmi atau yang disebut sebagai jalur tikus disepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste. Perbatasan Motaain dijadikan sebagai kawasan perbatasan baru yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dengan adanya perbedaan harga jual dan beli Indonesia-Timor Leste semakin maraknya kasus penyelundupan bahan pokok yang terjadi. Melihat pentingnya mengelola kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan suatu negara tentunya mempunyai kepentingan terhadap masalah-masalah perbatasan antara dua atau lebih negara. Oleh karena itu pentingnya suatu kerjasama antar negara karena berkaitan dengan hukum internasional dari masing-masing negara. Hubungan kerjasama antara Indonesia-Timor Leste tentunya mempunyai tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelintas batas, penyelundupan ataupun kejahatan lainnya. Sehingga diperlukan adanya peran atau upaya kerjasama dari masing-masing aparat keamanan maupun pemerintah melalui kesepakatan perjanjian, patroli gabungan antar sesama negara. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi kejahatan illegal cross border dalam studi kasus PLBN Indonesia Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019 - 2021. TIPE ARTIKEL Pada penelitian yang telah dilakuan sebelumnya, seperti pada penelitian oleh Insan Firdaus yang berjudul Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional Dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian
Studi Kasus Imigrasi menyatakan bahwa Pos Lintas Batas tradisional mempunyai peran penting dan strategis dalam melaksanakan fungsikemigrasian di kawasan perbatasan, namun demikian PLB tradisional belum dikelola secara optimal masih terdapat PLB yang tidak aktif belum dievaluasi keberadaannya. Lebih lanjut kondisi kawasan perbatasan dijelaskan dalam penelitian yang berjudul Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu WINI Di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu terkait dengan pelayanan dan pengawasan terhadap pelintas batas oleh kantor kelas II di Tempat pemeriksaan Imigrasi di Pos Lintas Batas Darat Motaain Perbatasan Indonesia-Timor Leste yaitu sebelum pelintas batas keluar wilayah Indonesia dan memasuki area imigrasi maka instansi yang berwenang melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pengawasan dan pelayanan akan kebutuhan pelintas sebelum berangkat ke Timor leste. Dari penelitian tersebut berfokus pada kondisi yang ada dalam PLBN negara Indonesia dan Timor Leste. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kondisi kinerja pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan. Pada penelitian yang berjudul strategi pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan masalah pelintas batas Indonesia-Timor Leste menjelaskan bahwa penitngnya untuk menata perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dengan melibatkan variabel identitas kultural, yang kemudian mendorong penggunaan identitas kultural masyarakat lokal yang menjadi tujuan untuk mengatasi permasalahan ilegal lintas batas dengan mengembangkan tata kelola perbatasan yang terintegrasi. Sebagaimana telah dipaparkan diatas, penelitian terdahulu berfokus pada kondisi yang ada di perbatasan RI-RDTL. Sehingga hal tersebut menjadi fakta menarik, sehingga penulis berfokus untuk mengembangkan penelitian pada kerjasama pemerintah Indonesai dan Timur Leste dalam mengatasi ilegal cross border di RI-RDTL yang berfokus pada tahun 2019-2021. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana metode penelitian ini dapat memberi
gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993). Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dengan penjelasan singkat mengenai metode penelitian kualitatif ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Motaain khususnya dalam bidang ekonomi dan apa dampak ekonomi yang ditunjukkan setelah dibangunnya Post Lintas Batas Negara ini. Seluruh data dari metode penelitian kualitatif yang dituangkan dalam tulisan ini didapatkan dengan cara metode literasi, yang dimana metode literasi ini dilakukan dengan cara membaca beberapa sumber yang faktual seperti jurnal, artikel, berita. Hal itu akan sangat membantu dalam melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini unit amatan peneliti ialah mengenai ilegal cross border di PLBN Indonesia dan Timor Leste. Unit amatan sendiri merupakan sesuatu yang akan dijadikan bahan utama dalam pengamatan sehingga dapat memperoleh data penelitian. Sedangkan unit analisis merupakan sesuatu atau satuan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, sehingga unit analisis dalam penelitian ini ialah menganalisis mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berasal dari Buku, artikel, jurnal, dan dokumen dari lembaga-lembaga Internasional. Dalam penelitian ini menghasilkan data berupa kata, kalimat maupun gambar yang di dapatkan dari berbagai literatur dengan menggunakan teknik Pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan, dokumen serta berbagai bukti terkait objek penelitian. Adapun peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur; dan pencarian dokumen baik berupa tulisan, audio, maupun video visual. Dokumen-dokumen tersebut ialah data yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini. Dalam analisis, penelitian ini menggunakan teknis analisis data seperti yang jelaskan oleh Huberman's dan Miles (1994) yakni penyederhanaan data atau reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan reduksi data digunakan peneliti untuk memilih dan memfokuskan informasi menjadi satu atau beberapa yang lebih sederhana. Singkatnya reduksi merupakan tahapan untuk menggolongkan dan mencari informasi pendukung dan membuang informasi yang tidak perlukan dalam penelitian. Penyajian data digunakan untuk menyusun data
dan menampilkannya secara teratur dalam interpretasi data. Sehingga data yang disajikan dalam penelitian ini berupa analisis dengan bentuk narasi secara deskriptif. Setelah mendapatkan infromasi dari berbagai data, peneliti akan membandingkan tiap-tiap data dengan maksud untuk menilai kebersinambungan data-data. Dokumentasi serta pernyataan resmi dari situs resmi menjadi salah satu hal penting dalam memverifikasi keabsahan data. HASIL DAN PEMBAHASAN Agar dapat memahami kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi illegal cross border, dalam tulisan ini akan dijabarkan melalui beberapa aspek pembahasan yaitu kondisi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang bertujuan agar dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Aspek lainnya yang akan dijelaskan kemudian yaitu illegal cross border yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Melalui kedua aspek tersebut kemudian akan menggambarkan secara detail kondisi yang terjadi sehingga dibutuhkan kerjasama diantara kedua negara. Kondisi Perbatasan Timor Leste dan Indonesia Timor-Leste terletak di bagian timur Pulau Timor dan di sisi Barat laut Pulau Timor berbatsan langsung dengan Indonesia, yang berbatasan darat sepanjang 268,8 km. Australia adalah negara tetangga di Selatan, sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Banda Raya. Timor-Leste memiliki luas total 14,874 km2 dengan populasi 1,3 juta, dua pertiga (67,2%) tinggal di daerah pedesaan. Timor-Leste adalah republik konstitusional semi-presidensial kesatuan. Kepala negara adalah Presiden Republik, yang dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden menjamin penghormatan terhadap Konstitusi dan lembaga negara, dan bila perlu dapat bertindak sebagai mediator penyelesaian konflik. Presiden juga dapat menggunakan hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Setelah pemilihan legislatif, Presiden menunjuk sebagai Perdana Menteri pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Sebagai kepala negara, Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan.
Sebagian besar penduduknya berasal dari Papua, Melayu, dan Polinesia dan sebagian besar beragama Kristen (99%). Sebagian besar Timor-Leste bergunung-gunung, dengan beberapa dataran pantai. Iklimnya tropis dan umumnya panas dan lembab, dicirikan oleh musim hujan (Desember hingga Maret) yang berbeda dan musim kemarau (Juni hingga September) (Mustika, 2019). Timor-Leste menempati peringkat di antara negara-negara termiskin di Asia. Sekitar 42% penduduk di TimorLeste hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak berbeda jauh dengan Timor Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi paling selatan di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Struktur pemerintahan NTT terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota, 306 kecamatan, 2.996 desa, dan 318 kelurahan. Masing- masing dari 21 kabupaten di NTT memiliki pemerintahan dan badan legislatif sendiri, yang dipilih, dan bupati diangkat oleh pemerintah kabupaten. Pengawasan pengelolaan administratif provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) NTT, yang dipimpin oleh seorang gubernur terpilih dan berkedudukan di ibu kota Kupang, Timor Barat. Selain tanggung jawab pengawasannya, Kantor Gubernur bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional. Pemerintah daerah atau provinsi juga bertanggung jawab atas administrasi dan pemberian banyak layanan publik, pengaturan bisnis, dan pengelolaan sumber daya alam. Timor Barat, dengan luas tanah 15.850 km2 bergunung-gunung, dengan beberapa dataran pantai yang menyatu menjadi rawa-rawa bakau yang tergenang secara teratur. Iklim tropis kering selama monsun tenggara dan basah selama monsun barat yang pendek dan tidak teratur (Desember hingga Maret). Curah hujan tahunan rata-rata 1.475 milimeter, dan awal musim hujan sangat bervariasi. Agustus dan September adalah bulan terkering. Penduduk NTT terdiri dari banyak suku, yang paling umum adalah Atoni atau Dawan (22%), Manggarai (15%), Sumba (12%), Belu (9%), Lamaholot (8% ), Rote (5%), dan Lio (4%). NTT merupakan wilayah termiskin kedua di Indonesia (Ibrahim, 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat di perbatasan merupakan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Dari segi ekonomi, sebagian besar warga di wilayah perbatasan Belu-RDTL bekerja di sektor pertanian lahan kering dan lahan basah yang tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Tesifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen dan Kakuluk Mesak. Hasil pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, bawang merah, dan tanaman keras
seperti kemiri, kemiri, dan kelapa. Selain bertani, penghasilan tambahan diperoleh dari sektor informal antara lain berdagang barang kebutuhan, kerajinan rumah tangga seperti menenun yaitu kerajinan tangan yang dilakukan perempuan untuk menambah penghasilan. Dari sisi pertanian, lahan pertanian di daerah pedesaan dan daerah perbatasan meliputi sawah dan lahan kering (Rapar, 2016). Sawah berada di pedesaan di Kecamatan Tesifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen dan Kauluk Mesak, sedangkan lahan kering hampir di setiap desa di kecamatan perbatasan. Sawah mendapatkan irigasi dari sungai-sungai yang melintasi wilayah perbatasan dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk persawahan karena sistem irigasi yang kurang memadai. Komoditi yang dihasilkan antara lain: padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, bawang merah. Perdagangan merupakan salah satu dari sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengutamakan pembangunan sosiologis dan ekonomi di daerah perbatasan melalui perdagangan (Heyn Peter Ahab, 2011), dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana. Target pertama yang sudah dicapai adalah pasar tradisional di kawasan perbatasan guna menekan jumlah penyelundupan barang ke kedua negara. Komoditi yang diekspor dari Indonesia ke RDTL adalah komoditi minyak dan gas bumi, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil industri dan kerajinan serta barang campuran. Beberapa produk utama lainnya adalah bahan bangunan, makanan cepat saji, tekstil, furnitur, sabun, alat tulis kantor, barang elektronik, penyedap dapur, kasur, genset, semen, ikan kering, bawang, sayuran, barang campuran, juga minyak dan gas. Sedangkan komoditi yang didatangkan dari Timor Leste ke Indonesia seperti kacang hijau, kemiri, kopi biji, kopra, sapi potong dan kulit sapi. (Humas Setkab RI, 2016). Beberapa produk unggulan Nusa Tenggara Timur lainnya yang diekspor ke Timor-Leste adalah bahan bangunan, makanan siap saji, tekstil, furnitur, sabun, alat tulis kantor, barang elektronik, penyedap dapur, kasur, genset, semen, ikan kering, bawang, sayuran, barang campuran, juga minyak dan gas. Peningkatan nilai yang disajikan menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan, khususnya ekspor dari Indonesia ke RDTL, telah menghasilkan perkembangan pasar yang menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi rakyat di wilayah perbatasan. Illegal Border Crosser di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste
Perbatasan merupakan wilayah yang sangat penting dimana terjadinyainteraksi ekonomi, sosial, serta budaya antara masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Persoalan kompleks dengan hadirnya batas negara yakni persoalan penetapan garis batas kedua negara. Di mana terdapat perbedaan pemahaman terkait batas negara. Meskipun pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati titik kordinat batas kedua negara pada tahun 2002 namun hal ini menuai berbagai kritik dikarenakan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat tidak dilibatkan dalam penentuan batas tersebut (Bere, 2014). Oleh karena itu permasalahan batas negara dalam masyarakat lokal masih belum terselesaikan. Adanya traktat perjanjian tahun 1904 yang disepakati oleh Belanda dan Portugis yang menetapkan batas wilayah Portugis dan Belanda di pulau Timor menggunakan batas-batas alam, yaitu sungai-sungai yang pada kurun waktu sejak perjanjian itu ditandatangani pada tahun 1904, tentunya telah terjadi berbagai perubahan dinamis di sungai-sungai tersebut. Hal mengakibatkan penolakan dan perebutan akses sumber daya alam, yang antara lain didorong oleh klaim masyarakat lokal atas beberapa wilayah yang kini diperebutkan karena alasan sejarah, ekonomi, dan sosial budaya. Pada laporan Oxfam menjelaskan bahwa orang-orang Oecusse yang ingin melintasi perbatasan dengan Indonesia memerlukan paspor yang biayanya paling sedikit US$25 dan membutuhkan waktu satu minggu untuk diterbitkan, serta membutuhkan biaya visa yang harganya US$35, dan hanya tersedia di Ibukota. Hal tersebut menjelaskan bahwa aagar dapat mendapatkan akses lintas batas resmi ke desa-desa terdekat dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Oecusse perlu melakukan perjalanan yang mahal dan memakan waktu ke Dili terlebih dahulu (Hulthose, Kym, 2008). Sedangkan, orang Indonesia yang ingin memasuki Oecusse membutuhkan biaya US$30 yang tentu saja bagi masyarakat lokal hal ini membebani bagi sebagian besar orang (Hulthose, Kym, 2008). Mahalnya biaya lintas batas antar negara kemudian menimbulkan masalah, seperti adanya penyelundupan. Beberapa kasus yang pernah tercatat terkait penyelundupan melalui "jalan tikus" di wilayah perbatasan Kabupaten NTT dan Kabupaten Oecussie pada tahun 2021 antara lain penyelundupan BBM yaitu bensin, ternak, bahan makanan; dan penyelundupan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Hadirnya Pandemi Covid-19 juga turut memperparah kondisi masyarakat bukan hanya pada kesehatan dan keselamatan tetapi juga seluruh aspek kehidupan ini
sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi masyarakat perbatasan yang semula berjalan normal namun hadirnya pandemi membuat akses perdagangan ditutup karena khawatir penyebaran virus semakin meningkat. Pasar perbatasan yang sudah lama beroperasi tidak berjalan normal dan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal Indonesia tanpa melibatkan masyarakat Timor-Leste. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat perbatasan yang telah beralih profesi sebagai pedagang dengan komoditas jual yang bervariasi.. Menurut Sheth (2020), Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga perilaku ekonomi dalam masyarakat di mana munculnya aturan dan prosedur baru dalam cara konsumen berbelanja dan membeli produk dan jasa. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat perbatasan agar dapat meningkatkan pendapatan melalui berbagai pendekatan dan banyak yang melalui jalur illegal cross border dikarenakan harga barang melalui jalur ilegal lebih terjangkau karena tidak ada biaya tambahan dan pajak lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama hadirnya illegal cross border dikarenakan dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan dengan mlalui jalur ilegal lebih murah dibandingkan memebeli bahan- kebutuhan sehari-hari di negaranya terutama bagi warga negara Timor Leste. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Upaya Mengatasi Illegal Cross Border di PLBN Timor Leste - Nusa Tenggara Timur (NTT) Secara seografis kawasan perbatasan Belu (RI) - Timor-Leste memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi kawasan pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dan perhotelan. Sebagai wilayah yang berada diantara kedua negara yakni Indonesia dan Timor Leste maka pengembangan wilayah lintas batas Indonesia dan Timor-Leste harus dilakukan di bawah sistem kerja sama antara kedua negara terutama dalam upaya meningkatkan status ekonomi masyarakat di wilayah lintas batas untuk meminimalisir illegal cross border yang terjadi. Sementara itu, kerja sama sektoral yang dapat dikembangkan di sepanjang garis perbatasan mencakup berbagai bidang, salah satunya pembangunan sarana air bersih, infrastruktur pendidikan, maupun infrastruktur kesehatan seperti puskesmas. Sarana pendidikan menjadi penting bagi warga Timor Leste agar dapat bersekolah di sekolah Indonesia mengingat infrastruktur pendidikan di wilayah Oecussie yang masih minim.
Dalam pandangan teori liberalisme di mana kerjasama dibutuhkan untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai bentuk implementasi kerjasama tersebut dapat dilihat pada adanya pertemuan yang diadakan antara kedua negara hingga saat ini telah membentuk tiga kelompok kerja tentang perdagangan dan investasi, konektivitas, dan pariwisata. Bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, pariwisata, manufaktur, dan pendidikan telah diidentifikasi sebagai penerima manfaat dari pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Hingga tahun 2021 terdapat kurang lebih 52 nota kesepahaman (MOU), kesepakatan, letter of intent, dan deklarasi antara Indonesia dan Timor-Leste mengenai kerja sama di bidang transportasi, produk dan jasa, perdagangan, dan sektor penting lainnya. Pada tahun 2015, sebuah MOU Perikanan ditandatangani antara pemerintah Timor-Leste dan Indonesia yang berfokus pada (i) pencegahan praktik penangkapan ikan ilegal, (ii) pengembangan konservasi ikan, dan (iii) penyediaan informasi penyuluhan tentang pengolahan dan investasi di mana dengan adanya kesepakatan untuk kerjasama diantara kedua negara akan berkontribusi pada pembangunan pertanian dan ekonomi kedua negara khususnya di perbatasan. Kerjasama yang dilakukan antara kedua negara terus diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan Presiden Francisco Guterres Lú Olo dengan adanya negosiasi menuju kesepakatan tentang promosi dan perlindungan investasi di sektor swasta (Ibrahim, 2016). Pada pandangan liberalisme kerjasama akan terjadi apabila tercipta kondisi di mana semua aktor mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan internasional. Dengan adanya kerjasama tersebut menunnjukkan bagi bahwa kerjasama yang dilakukan bertujuan agar dapat meningkatkan peluang sektor investasi di Timor Leste dan juga Indonesia untuk berinvestasi serta mendorong pembangunan ekonomi negara tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis di perbatasan kedua negara. Dalam teori libealisme menjelaskan pentingnya sebuah hubungan kerjasama agar dapat memaksimalkan keuntungan atau absolute gains. Melihat permasalahan yang terjadi dinatara kedua negara maka hubungan kerjasama kedua negara dapat mendorong terciptanya keuntungan yang lebih maksimal. Timor Leste membutuhkan Indonesia agar dapat mendorong pembangunan perbatasan, Indonesia juga membutuhkan Timor Leste dalam upaya mengatasi permasalahan perbatasan tersebut. Dengan adanya hubungan tersebut maka akan tercipta kondisi di mana satu aktor dengan aktor lainnya saling membutuhkan dalam agar dapat mempertahankan
keberlangsungannya dan merasa memiliki takdir yang dibagi bersama sebagai negara yang dalam sejarahnya merupakan negara kesatuan. Keuntungan bagi Indonesia yakni dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Timor Leste dapat membantu pengawasan di perbatasan negara bukan hanya kejahatan ilegal cross border namun kejahatan trans nasional lainnya yang dapat masuk dalam wilayah teritorial Indonesia melalui jalur pintu masuk Timor Leste. Bagi Timor Leste sendiri dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Indonesia dapat membantu perkembangan serta pengawasan di perbatasan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan diantara keduanya. KESIMPULAN Sebagai negara yang sama-sama dalam kondisi berkembang dan secara geografis merupakan negara tetangga yakni Indonesia dan Timor Leste hubungan kerjasama dibutuhkan dalam perkembangan negaranya. Dalam hal ini dalam upaya mengatasi illegal cross broder di mana hal ini menjadi masalah diperbatasan kedua negara, oleh sebab itu pemerintah Indonesia dan Timor Leste melakukan berbagai kerjasama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perbatasan. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dengan berjalannya waktu telah menciptakan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Kerjasama dilakukan guna mencapai keuntungan yang lebih pasti (absolute gains) seperti yang telah ditegaskan dalam pandangan liberalisme. Permasalahan perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, di mana hal ini berkaitan dengan dua negara oleh sebab itu upaya masing-masing negara belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Upaya pemerintah dengan melakukan kerjasama merupakan hal yang cukup efektif dalam mengatasi illegal Border Crosser. SARAN Bagi pengambil kebijakan supaya kerjasama semakin efektif diperlukan adanya kerjasama yang terintegrasi antara Indonesia dan Timor Leste. Pembangunan dan pengembangan di wilayah
perbatasan juga diperlukan untuk membantu kondisi masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. Karena jika ditinjau lebih lanjut alasan utama masyarakat melakukan illegal cross border yakni terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu penyetaraan dan distribusi sumber daya yang merata juga di perlukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi.