DAMPAK KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA SEKITAR Oleh: Dr. Drs. Budi Budaya, M.Pd, S.H.1 Universitas Wisnuwardhana Malang Abstraksi: Etnis Rohingnya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan Wilayah negara bagian Myanmar. Etnis ini mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Etnis Rohingnya ttidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya akta negara asing 1864, akta kewarganegaraan Myanmar 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang- undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingnya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingnya merupakan imigran gelap yang berasal dari Banglades karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingnya dan etnis Bengali. Akibat ketidak adaan status kewarganegaran menyebabkan etnis Rohingnya tidak berada dalam perlindungan suatu negara sehingga terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dampak dari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan dan pembunuhan dan dilakukannya operasi- operasi militer pemerintah Myanmar adalah terjadinya beberapa kali terjadinya gelombang pengungsian secara besar-besaran keluar dari daerah Arakan. Kondisi di wilayah Arakan kembali memanas pada tahun 2012, hal ini mendorong terjadinya penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan menyebabkan warga Rohingnya mengungsi ke beberapa negara sekitar seperti Banglades, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Terjadinya pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke beberapa negara sekitar memiliki dampak yang cukup besar baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak tersebut antara lain adalah terjadinya kesenjangan sosial antara pengungsi Myanmar dengan penduduk lokal Banglades, terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia dari Thailand ke Malyasia, bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah diluar biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan juga harus diadakan biaya untuk penanganan pengungsi dari etnis Rohingnya. 1 Alamat Koresponden:
107 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 Kata Kunci: Kewarganegaraan, Etnis Rohingnya, Hak Asasi Manusia. Abstraction: Ethnic Rohingnya is a community living in the Arakan region of the state of Myanmar. This ethnicity is problematic in terms of citizenship. Ethnic Rohingnya temanggung citizenship from the entry into force of foreign deeds 1864, Myanmar citizenship deed 1948 compiled by the British government. And the culmination came with Myanmar's citizenship law in 1982. The law states that ethnic groups recognized as Burmese are those who have ancestors and live in Rohingnya since 1823. The Burmese government assumes that the Rohing ethnic is an immigrant darkness that originated from Bangladesh due to the similarity of physical characteristics possessed by ethnic Rohingnya and Bengali ethnic. Due to the absence of citizenship status causes the Rohingnya ethnicity is not in the protection of a country so there are many violations of Human Rights. The impact of human rights violations in the form of torture and murder and the military operations of the Myanmar government is the occurrence of several large displacement waves out of the Arakan region. Conditions in the Arakan region again heated up in 2012, it encourages the occurrence of oppression, torture, and murder causing Rohingnya residents to flee to several countries around such as Bangladesh, Thailand, Malaysia, and Indonesia. The occurrence of large-scale displacement from Myanmar to some surrounding countries has a considerable impact both in economic, social, and cultural terms. These effects include the social gap between Myanmar refugees and the local population of Bangladesh, the occurrence of trafficking and smuggling of people from Thailand to Malyasia, the incremental costs to be incurred by the government beyond the costs incurred for development should also be charged for the handling of refugees from ethnic Rohingnya . Keyword: Citizenshp, Ethnic Rohingnya, Human Rights. A. LATAR BELAKANG Etnis Rohingnya adalah tersebut. Kehidupan etnis Rohingnya mayarakat yang tinggal di daerah terus mengalami keterpurukan hal ini Rakhine negara bagian Myanmar. disebabkan oleh penolakan pemerin Wilayah ini terletak di sisi barat laut tah Myanmar mengakuinya sebagai yang berbatasan dengan Negara warga negara Myanmar. Akibat Banglades. Nama Rakhine sebelum ketidakadaan status kewarganegaraan tahun 1930 disebut dengan Arakan ini menyebabkan etnis Rohingnya dan Rakhine adalah nama etnis selain tidak berada dalam sebuah Rohingnya yang mendiami wilayah perlindungan negara.
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 108 Sampai dengan saat ini satu negara yang baru saja terlepas pemerintah Myanmar telah berkali- dari cengkraman rezim otoriter yang kali mengadakan operasi militer, terjadi selama puluhan tahun. Ketika operasi tersebut menyebabkan etnis masyarakat dunia sedang berjuang Rohingnya mengalami kekerasan dan menegakkan pelaksanaan Hak Asasi melakukan pengungsian secara Manusia (HAM), Di Myanmar justru besar-besaran ke beberapa negara membiarkan terjadinya pelanggaran sekitar seperti Banglades, Thailand, Hak Asasi Manusia, melalui Malaysia dan Indonesia. Persolan penyiksaan dan tragedi kemanusian etnis Rohingnya merepakan persolan etnis Rohingya di Rakhine. yang panjang, sampai dengan Pembantaian terhadap warga kepemimpinan berpindah kepada Rohingya di Rakhine Myanmar presiden Presiden Thein Sein, merupakan tragedi terhadap kemanu- kondisi dan situasi etnis Rohingya siaan yang keji. Pembantaian tidak mengalami perubahan. Rezim Rohingya termasuk penyiksaan dan Presiden Thein Sein tetap melakukan pembantaian terhadap ribuan anak- penolakan untuk mengakui etnis anak dan balita, merupakan Genoside Rohingnya sebagai warganya dengan terhadap warga Rohingya merupakan mengungkapkan bahwa: "Rohingya kejahatan dan pelanggaran terhadap are not our people and we have no Hak Asasi Manusia. Pemberitaan duty to protect them". bahwa ribuan Anak-anak telah Wilayah Rakhine kembali menjadi korban keberingasan otoritas memanas pada tahun 2012 ketika Myanmar telah mencabik-cabik rasa ditemukannya wanita berusia 27 kemanusiaan dunia international, tahun yang diduga menjadi korban yang sama sekali tidak dapat di perampokan, pemerkosaan, dan benarkan oleh rasa kemanusiaan pembunuhan yang dilakukan oleh apapun alasannya. Terjadinya tiga orang dari etnis Rohingnya. Hal diskriminasi dan tindak kekerasan di tersebut berlanjut dengan terjadinya Myanmar menyebabkan ribuan orang penyiksaan dan pembantaian pada Rohingnya melakukan pengungsian. etnis Rohingnya. Myanmar adalah Para pengungsi asal Rohingya
109 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 tersebut keluar dari Myanmar karena kewajiban untuk melindungi Etnis mereka merasa sudah tidak aman lagi Rohingnya sehingga Etnis Rohing untuk tinggal di negaranya sendiri2. nya mengalami keterbatasan dalam Masalah etnis Rohingya pada hal pendidikan, kesempatan kerja, awalnya adalah masalah domestik dan mengalami berbagai tidak Myanmar, namun terangkat menjadi kekerasan, pembunuhan tanpa isu Regional ketika etnis Rohinggya adanya adanya perlindungan dari terdampar dan mengungsi ke negara negara. Ketiga, kondisi di Rakhine lain, sehingga dapat mengganggu yang memburuk menyebabkan keamanan kawasan negara yang terjadinya gelombang pengungsian dekat maupun berbatasan dengan dari Negara Myanmar ke negara Myanmar. Isu pengungsi Rohingya sekitar seperti Banglades, Thailand, menjadi masalah bersama karena dan Indonesia. Besarnya jumlah para pengungsi Rohingya tersebut pengungsi tersebut membawa perma- membebani dan menjadi masalah salahan baik dari segi ekonomi, baru di negara mereka mengungsi. sosial, dan budaya bagi negara yang Mengacu pada uraian di atas menampung para pengungsi dari setidaknya terdapat tiga persoalan Myanmar. pokok terkait dengan etnis Rohingnya, pertama adanya ketidak B. RUMUSAN MASALAH pastian terhadap kewarganegaraan 1. Bagimanakah Status Kewargane- etnis Rohingnya, Kedua, dampak dari garaan Etnis Rohingnya di pemerintah Myanmar yang tidak Myanmar? mengakui Etnis sebagai warga 2. Bagamanakah Pelanggaran Hak negaranya menyebabkan pemerintah Rohingnya di Myanmar? Myanmar merasa tidak memiliki 3. Bagaimanakah dampak ketidak pastian kewarganegaraan etnis 2 Direktorat Politik Keamanan ASEAN. 2015. Rohingya Antara Solidaritas Aseandan Kemanusiaan. Masyarakat ASEAN Edisi 8 / JUNI 2015 ISSN 2460-1683. Rohingnya Sekitar? terhadap negara
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 110 C. PEMBAHASAN secara bertahap meningkat sejak 1. STATUS KEWARGANEGA proses reformasi yang diperkenalkan RAAN SUKU ROHINGYA DI Presiden Thein Sein pada 2011. Pada MYANMAR Juni dan Oktober 2012, meletus Pada tanggal 1 Januari 1886 konflik di wilayah Rakhine atau negara Birma secara resmi adalah Arakan yang menjadikan kelompok bagian dari pemerintahan kerajaan Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Inggris. Pada awal tahun 1942 hingga Menurut versi resmi Pemerintah Mei 1945 Birma ditaklukan oleh Myanmar, konflik dipicu peristiwa Jepang, dan berhasil mendapatkan perampokan dan pembunuhan kemedekaannya pada tanggal 4 seorang wanita Buddha di Yanbye Januari 1948. Akan tetapi, orang- dan pembunuhan sepuluh orang orang Rohingnya tidak mendapat Muslim di dalam bus di Taungup pengakuan kewarganegaraan mulai pada 28 Mei dan 3 Juni 2012 dari berlakunya Akta Warga Asing (Purwanto, 2016). Hal ini juga pada tahun 1864 sampai dengan diungkapkan oleh Lindblom (2015) Undang-undang Kewarganegaraan bahwa memanasnya suasana di Birma tahun 1982. Dalam Akta Rakhine pada tahun 2012 dipicu oleh kewarga negaraan Kesatuan tahun tewasnya Thida Htwe yang berusia 1948 yang disusun oleh pemerintah 27 tahun akibat perampokan, pemer- Inggris akta tersebut tidak mengakui kosaan dan pembunuhan yang Etnis Rohingnya sebagai warga dilakukan oleh tiga orang muslim di Negara Myanmar. daerah Ramri. Suasana menjadi Menurut Burmese Rohingya memanas setelah aktivis lokal Organisation UK (Brouk) atau memproduksi dan menyebarluaskan organisasi Rohingya di Inggris, pamflet berisi kronologi kriminalitas Pemerintah Myanmar selalu mem yang menimpa Thida Htwe. Di sisi buat kebijakan yang menekan kelom- lain, panasnya suasana di Rakhine pok etnis Rohingya sejak 1970-an. juga di dorong oleh pengunggahan Tekanan terhadap warga Rohingya foto tubuh Thida Htwe ke internet.
111 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 Jika ditelusuri lebih jauh, Dalam UU itu dinyatakan, konflik yang meletus pada 2012 dan seseorang atau kelompok etnis hanya berlanjut hingga sekarang ini bukan diakui sebagai warga asli sesuatu yang berdiri sendiri. Menilik Myanmar dan berhak atas status sejarahnya, krisis Rohingya tidak kewarganegaraan hanya jika dapat bisa dilepaskan dari persoalan membuktikan mereka punya nenek diskriminasi. Persekusi atau pembu- moyang yang tinggal dan hidup di ruan sewenang-wenang terhadap wilayah Myamar sejak tahun orang-orang Rohingya di Myanmar 1823. Status etnis Rohingya kemu- telah dimulai sejak lama. Tahun dian diturunkan menjadi hanya 1950-an sampai 1960-an, etnis temporary residents yang menyan- Rohingya diakui sebagai bagian dari dang temporary registration cards. Myanmar. Pada1970-an pemerintah Produk hukum itu dihasilkan melakukan berbagai operasi militer di masa junta militer masih sangat dan berbagai mekanisme diskri berkuasa. Jauh sebelum UU itu minatif untuk membatasi mobilitas dibuat dan disahkan, Pemerintah dan pertumbuhan orang-orang Myanmar juga berkali-kali menge- Rohingya3. luarkan kebijakan keras terhadap Puncaknya terjadi pada 1982 warga Rohingya yang mengarah pada ketika UU Kewarganegaraan pelanggaran HAM berat dengan Myanmar mengeluarkan Rohingya tujuan mengusir mereka keluar dari dan beberapa etnis minoritas lain, Myanmar. Sikap pemerintah yang seperti Panthay, Ba Shu, dan enam tidak bersedia memasukkan etnis lainnya dari daftar delapan etnis Rohingya sebagai bagian dari warga utama dan 135 kelompok etnis kecil negara Myanmar tersebut diyakini lainnya. menjadi faktor utama berlarut- larutnya persoalan Rohingya. Karena keberadaan mereka tak diakui, warga 3 Purwanto. Antonius. 2016. Menelisik Akar Persoalan Warga Litbang Jakarta: Rohingya. KOMPAS. Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat atau memiliki tempat
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 112 tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Maret 2015. Kartu putih adalah kartu Kehidupan warga Rohingya pun identitas yang diberikan bagi orang- sangat dibatasi. Mereka asosiasi, orang yang tinggal di Myanmar, penduduk netral, atau warga negara tetapi tidak mendapatkan status resmi asing. Pemagang kartu putih berarti asosiasi, penduduk netral, atau warga mereka bukanlah warga negara negara asing. Pemegang kartu putih Myanmar atau warga negara asing berarti mereka bukanlah warga dilarang menikah tanpa mengantongi negara Myanmar atau warga negara izin resmi. Setelah menikah, mereka asing. Bersamaan dengan ditariknya tidak diperbolehkan punya anak lebih kartu putih, orang-orang Rohingya dari dua orang. Mereka juga tidak juga kehilangan hak untuk mengikuti berhak memiliki paspor. pemilihan umum (pemilu). Dengan status seperti itu, Sesuai referendum yang anak-anak Rohingya kehilangan hak diselenggarakan pada 2008, peme- dan akses terhadap pendidikan serta gang kartu putih mendapatkan hak kesehatan. Tak heran, dengan kondisi pilih dalam pemilu. Pembatalan dari seperti itu, UNHCR mengategorikan Presiden Thein Sein ini menutup Rohingnya sebagai etnis minoritas kesempatan orang Rohingya untuk paling teraniaya di dunia. Semua itu berpartisipasi dalam Pemilu Myan- menunjukkan, konflik yang melibat mar 2015. Kartu putih pertama kali kan warga etnis Rohingya bukanlah diluncurkan pada 1990-an oleh rezim konflik sektarian antaretnis ataupun militer sebelumnya. Pada waktu itu, antar-pemeluk agama tertentu, pemerintah mengganti kartu identitas melainkan kekerasan struktural yang perserikatan Myanmar (union of dilegalkan oleh negara. Myanmar identity card) dengan kartu Terakhir, Pemerintah Myan registrasi nasional (national registra- mar menarik "kartu putih" yang tion cards). Beberapa etnis yang merupakan satu-satunya kartu tidak diakui pemerintah diberikan identitas resmi etnis Rohingya. Kartu kartu putih meski sebelumnya putih milik orang-orang Rohingya mereka memegang kartu identitas dinyatakan tidak berlaku sejak 31 perserikatan Myanmar.
113 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 Menurut Direktorat politik kebijakannya terkait status stateless dan keamanan Asean dengan status Rohingya. Mereka juga tidak memi- Kewarganegaraan yang tidak jelas liki kewenangan untuk memaksa atau secara dari perspektif hukum status bahkan sekedar meminta Myanmar etnis Rohingya menjadi stateless. memperlakukan etnis Rohingya Pada saat kepemimpinan berpindah dengan selayaknya. Hal tersebut kepada Presiden Thein Sein, kondisi murni menjadi hak dari Myanmar, dan situasi etnis Rohingya tidak dan ASEAN hanya dapat mengap mengalami perubahan yang berarti. resiasi kemajuan yang terjadi, atau Penolakan pengakuan oleh rezim dalam kasus pengungsi Rohingya ini, Presiden Thein Sein terhadap etnis membantu memberikan bantuan Rohingya sebagai bagian dari kemanusiaan dan menyelamatkan Myanmar tercermin dalam pernya para pengungsi. Hal berikutnya yang taan Sein bahwa: "Rohingya are not dapat dilakukan atau direkomen our people and we have no duty to dasikan, adalah berkoordinasi untuk protect them". Sein menginginkan menangani para pengungsi hingga agar etnis Rohingya berada dalam batas waktu yang ditentukan, atau pengelolaan Komisi Tinggi PBB hingga proses resettlement selesai. untuk Pengungsi (UNHCR) atau Proses panjang ini membutuhkan ditampung oleh negara ketiga. Antara kerjasama, koordinasi, komitmen dan prinsip Non-Interference dan bantuan dukungan penuh dari semua pihak Kemanusiaan Dalam menghadapi agar hasil yang didapatkan menjadi permasalahan etnis yang sensitif ini, tepat guna. ASEAN harus bersikap hati-hati. Pasalnya, ASEAN memegang prinsip 2. PELANGGARAN HAK ASASI noninterference yang melarang MANUSIA PADA SUKU intervensi atas urusan dalam negeri ROHINGYA DI MYANMAR satu sama lain. Kesembilan negara Sejak Myanmar diperintah anggota ASEAN selain Myanmar oleh rezim militer yang berhasil tidak bisa membuat keputusan yang merebut kekuasaan sipil U Nu pada mengharuskan Myanmar merevisi tahun 1962, secara jelas terjadi
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 114 penolakan terhadap kewarganegaraan orang Rohingnya di Myanmar. Pada saat Myanmar dibawah pemerintahan dilakukan berdasarkan pada perjajian Jenderal Ne Win sebagai ketua antara pemerintah Banglades dan rezim, orang Rohingnya dianggap Myanmar. Dalam kurun waktu sebagai Pendatang Asing Tanpa Ijin tersebut diperkirakan sebanyak karena mereka dianggap telah di 10.000 orang yang sebagian besar bawah masuk oleh penjajah Inggris wanita dan anak-anak meninggal (Hamzah, 2016). akibat kekurangan bahan makanan Pada tahun 1974 perlem dan wabah penyakit. Gelombang bagaan baru di bentuk oleh kedua pengungsian warga Rohingnya pemerintahan junta Myanmar, dan ke Banglades Terjadi lagi pada akta Imigrasi 1974 isinya secara jelas pertengahan tahun 1991 hingga awal tidak mengakui etnis Rohingnya 1992 hal ini disebabkan oleh sebagai warga negara Myanmar dan terjadinya pelanggaran hak asasi mereka dianggap sebagai pendatang manusia di samping undang-undang asing tanpa ijin. Akibat dari undang- Myanmar yang menganggap mereka undang yang disusun oleh rezim sebagai imigran gelap. Dalam myanmar ini, dilakukan operasi undang-undang Kewarganegaraan besar-besaran yang dinamakan Naga Myanmar 1982 yang juga tidak Min atau Raja Naga pada tahun mengakui kewarganegaraan etnis 1977. Operasi yang dianggap kejam Rohingnya mereka meminta bukti ini memaksa orang Rohingnya bahwa etnis Rohingnya telah tinggal melakukan pengungsian secara di daerah arakan sebelum tahun 1823 besar-besaran. Diperkirakan sekitar (Hamzah, 2016). Selesai kemedekaan 200.000 orang Rohingnya mengungsi Myanmar, pada 4 Januari 1948, ke Banglades pada tahun 1978 terdapat 19 operasi militer diwilayah (Hamzah, 2016). arakan tempat tinggal etnis Selama berada di Banglades Rohingnya dengan alasan untuk 16 bulan, sebagian besar orang meredam kerusuhan yang terjadi. Rohingnya dipaksa pulang ke tempat Pada kenyataannya, 19 asal mereka di Myanmar hal ini operasi tersebut terjadi pembunuhan,
115 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 pengusiran, perusakan tempat ibadah, pemusnahan lahan pekerjaan, perampasan ladang-ladang dan (Hamzah, 2016). Adapun kesembilan tempat tinggal. Di antara 19 operasi belas operasi militer tersebut adalah militer tersebut, operasi Burma sebagai berikut: Territorial Force (BTF) adalah yang 1. Operasi Tentera (Resimen Burma paling kejam. Tentara pemerintah 5) bulan November 1948. melakukan pembunuhan, pemer- 2. Operation of Burma Territorial kosaan, serta melaksanakan undang- Force (BTF) tahun 1949-1950. undang dengan sewenang-wenang. 3. Operasi Tentera (Resimen Hal ini menyebabkan ribuan Kecemasan Chin 2) tahun 1951- penduduk Rohingnya melakukan 1952. pengungsian (Hamzah, 2016). 4. Operasi Mayu tahun 1952 -1953. Operasi lain yang tidak 5. Operasi Mone-thone bulan berperi kemanusiaan adalah operasi Oktober 1954. Nagamin atau Raja Dragon pada 6. Operasi Gabungan Tentera dan tahun 1978. Dalam operasi militer ini Imigrasi bulan Januari 1955. sebanyak 300.000 etnis Rohingnya 7. Operasi Kesatuan Polisi Tentera diusir dari tempat tinggal mereka, (UMP) tahun 1955-1958. dan hampir 2 juta penduduk 8. Operasi Kapten Htin Kyaw tahun Rohingnya memilih hidup dalam 1959. pelarian dan ketidak pastian.Operasi 9. Operasi Shwe Kyi bulan Oktober militer terus dilakukan oleh 1966. pemerintah Myanmar dari tahun 10. Operasi Kyi Gan bulan Oktober- 1948 sampai dengan saat ini akan Desember 1966. tetapi terdapat jumlah yang berbeda- 11. Operasi Ngazinka tahun 1967- beda dalam jumlah pengungsi dan 1969. korban yang meninggal. Etnis 12. Operasi Myat Mon tahun 1969- Rohingya yang melakukan pengung 1971. sian sebagian besar menuju 13. Operasi Major Aung Than tahun Banglades, Pakistan, Arab Saudi, 1973. Thailand, Malaysia dan UAE 14. Operasi Sabe tahun 1974-1978.
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 116 15. Operasi Naga-Min (King Dragon) tahun 1978-1979. 16. Operasi Shwe Hintha tahun 1978- persoalan ekonomi. Di sisi lain, 80. anak-anak etnis Rohingnya juga 17. Operasi Galone tahun1979. mengalami diskriminai dalam segala 18. Operasi Pyi Thaya tahun 1991- aspek kehidupan seperti pendidikan, 92. kesehatan, dan mengalami kemis 19. Operasi Na-Sa-Ka tahun 1992. kinan4. Meskipun dunia telah memi- liki bukti yang jelas tentang serangan 3. DAMPAK PENGUNGSIAN dan kekejaman pemerintahan Junta BAGI NEGARA LAIN Militer Myanmar atas etnis Terjadinya ketidakpengakuan Rohingnya, namun keadaan ini sulit kewarganegaraan etnis Rohingnya untuk diselesaikan karena pemerintah yang berdampak pada terjadinya Myanmar sepenuhnya menolak untuk diskriminasi dan pelanggaran Hak memberikan status kewarganegaraan Asasi Manusia menyebabkan terjadi kepada Etnis Rohingnya dan mene- nya gelombang pengungsian secara gaskan bahwa mereka adalah warga besar-besaran dari Rakhine ke negara Banglades karena memiliki beberapa negara sekitar Myanmar, persamaan dengan masyarakat di seperti Banglades, Thailand, Chittagong. Dengan persepsi yang Malaysia, dan juga Indonesia. demikian maka negara Myanmar Pengungsian dalam jumlah yang secara sistemik melakukan diskri- besar memberi dampak bagi negara minasi terhadap etnis Rohingnya dan tujuan baik dari segi ekonomi, sosial memaksa mereka menjadi pengungsi maupun budaya. secara besar-besaran pada tahun Di negara Banglades, sebagai 1978, 1991, dan 1992. Gabungan salah satu negara tedekat dari pelanggaran hak asasi manusia dan ketidak pengakuan terhadap kewar- ganegaraan etnis Rohingnya memberi memberi tekanan terhadap etnis Rohingnya termasuk dalam 4 Hamzah, Intan Suria. 2016. Pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporari di Malaysia. Geografia Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 9 (11 - 23) 2016, ISSN 2180-249.
117 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 Myanmar melarang tiga organisasi Banglades. Belum sempat kasus kemanusiaan memberi bantuan, pengungsian tersebut di tangani ketiga organisasi tersebut adalah sudah di temukan 139 batu nisan Doctor Without Borders (MSF), yang terbuat dari batu dan kayu dan Action Against Hunger (ACF), dan diperkirakan lebih dari seribu mayat Muslim Aid. Pelarangan pemberian dikuburkan (Hamzah, 2016). bantuan kemanusiaan ini membawa Di Indonesia, menurut dampak buruk bagi pengungsi direktorat politik dan keamanan Rohingnya. Sedangkan pertimbangan Asean terdamparnya etnis Rohingnya Negara Banglades memberlakukan di kawasan Aceh Utara semakin larangan tersebut adalah dengan memperbanyak jumlah pengungsi. adanya bantuan kemanusiaan yang Menurut data United Nations High berupa makanan,tempat berlindung, Commission on Refugees (UNHCR) maupun obat-obatan, justru men pada bulan Pebruari 2015 ada 792 dorong semakin banyak pengungsi pengungsi Rohingnya yang di Rohingya dari Myanmar. Selain itu, tampung di Rumah Detensi Imigrasi peme-rintah Banglades juga berang- (Rudenim) Belawan, Tanjung gapan bahwa MSF telah merusak Pinang, dan Menado.Selain yang citra negeri Banglades dengan mem ditampung di Rundenim pengungsi berikan pernyataan-pernyataan yang ada juga yang berada di luar negatif tentang kondisi buruk dan Rudenim dan difasilitasi oleh kesulitan yang dihadapi oleh pe- International Organization for ngungsi Rohingnya (Muhamad, Migration (IOM) yang tersebar di 2012). Pada tanggal 10 Mei 2015 beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, tercatat ada 1.158 orang pengungsi Makassar, dan Medan. dari Rohingnya dan Banglades yang Indonesia dapat dikatakan terdiri atas 993 orang laki-laki, 104 masih belum seberapa. Di perempuan dan 61 orang anak-anak Bangladesh, diperkirakan terdapat tiba di pulau Langkawi Kedah. Dari 400.000 pencari suaka etnis jumlah tersebut sebanyak 486 berasal Rohingya. Namun yang terdata oleh dari Myanmar dan 672 berasal dari UNHCR hingga Juli 2014 terdapat
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 118 232.597 pencari suaka dan UNHCR Social Protection Fund pengungsi. Ini karena, wilayah yang untuk membantu mendapatkan didiami oleh etnis Rohingnya Lebih pekerjaan sementara. Namun dengan dekat dengan perbatasan Bangladesh. meningkatnya jumlah tersebut, Di India, sekitar 9.000 etnis Malaysia telah menyampai Rohingya terdaftar di Delhi dan kan bahwa pihaknya tidak dapat lagi ribuan lainnya tidak terdaftar, menampung tambahan pengungsi. tersebar di berbagai kota seperti Menurut salah satu pengungsi dalam Jammu dan Hyderabad. kapal yang terdampar di Aceh, Meski pengungsi Rohingya awalnya mereka hendak menuju tidak memiliki status pengungsi Malaysia, namun ditipu oleh pihak secara penuh, namun Pemerintah yang mengaku akan membantu India mengizinkan mereka tinggal mereka hingga akhirnya terdampar di untuk sementara di penampungan. Aceh utara. Mereka boleh dikatakan UNHCR Thailand juga mencatat beruntung, karena sebelumnya pun sebanyak 132.000 pengungsi etnis otoritas Malaysia diketahui menolak Rohingya asal Myanmar yang kehadiran para pengungsi Rohingya sebagian besar berasal dari wilayah tersebut dengan mendorong para Kayin dan Kayah. Malaysia sebagai pengungsi kembali ke laut. Demikian negara mayoritas Muslim merupakan pula dengan otoritas Thailand yang salah satu negara tujuan dari para memberlakukan hal yang sama. Hal pencari suaka asal Myanmar. ini sempat menuai kritik dari Malaysia memberikan akses pekerja pengamat kemanusiaan internasional, an kepada para pencari suaka yang menggambarkan pengungsi sehingga jumlahnya meningkat etnis Rohingya sebagai "bola drastis. Hingga September 2014, pingpong" yang ditolak dimana- UNHCR mencatat sebanyak 137.788 mana oleh negara-negara ASEAN. pengungsi asal Myanmar tersebar di Malaysia. UNHCR telah bekerja D. PENUTUP sama dengan pemerintah Malaysia Berdasarkan pada bahasan di dan LSM-LSM melalui mekanisme atas dapat diambil kesimpulan
119 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 106- 120 sebagai berikut: tidak diakuinya etnis Rohingnya 1.Etnis Rohingnya adalah masyarakat sebagai warga negara Myanmar yang tinggal di daerah Arakan menyebabkan mereka tidak me wilayah negara Myanmar. Akan miliki akses dalam hal pendidikan tetapi, etnis tersebut tidak memiliki dan pekerjaan. Selain itu ter jadi kewarganegaraan mulai dari ber nya operasi militer di Myanmar lakunya akta negara asing, akta juga mendorong terjadinya pe- kewarganegaraan Myanmar 1948 langgaran Hak asasi manusia yang yang disusun oleh pemerintah menyebabkan ribuan etnis Ro- Inggris. Dan puncaknya terjadi saat hingnya melakukan pengung-sian diberlakukan undang-undang kewar ke berbagai negara di sekitar ganegaraan Myanmar pada tahun Myanmar, seperti Banglades, 1982. Dalam undang-undang ter Thailand, Myanmar, dan sebut disebutkan bahwa kelompok Indonesia. etnis yang diakui sebagai warga 3. Terjadinya pengungsian besar- Myanmar adalah mereka yanbg besaran dari Myanmar ke bebe- memiliki nenek moyang yang rapa negara sekitar memiliki tinggal dan hidup di Rohingnya dampak yang cukup besar baik sejak tahun 1823. Pemerintah dari segi ekonomi, sosial, dan Myanmar beranggapan bahwa etnis budaya. Dampak tersebut antara Rohingnya merupakan Imigran lain adalah terjadinya kesenjangan gelap yang berasal dari Banglades sosial antara pengungsi Mynmar karena adanya kesamaan ciri fisik dengan penduduk localBanglades, yang dimiliki oleh etnis Rohingnya terjadinya perdagangan dan pe- dan etnis Bengali. nyelundupan manusia dari 2. Akibat ketidak adaan status Thailand ke Malaysia bertambah kewarganegaran menyebabkan nya biaya yang harus dikeluarkan etnis Rohingnya tidak berada oleh pemerintah diluar bertambah dalam perlindungan suatu negara nya biaya yang harus dikeluarkan sehingga terjadi banyak pelang- untuk pembangunan juga harus garan Hak Asasi Manusia. Dengan diadakanbiaya untuk penanganan
Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar, Budi Budaya 120 biaya untuk penanganan pengungsi dari etnis Rohingnya. E. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Keamanan ASEAN. 2015. Rohingya Antara Solidaritas Asean dan Kemanusiaan. Masyarakat ASEAN Edisi 8 / JUNI 2015 ISSN 2460- 1683 Politik Hamzah, Intan Suria. 2016. Pelarian Rohingya isu-isu kontemporari di Malaysia. Malaysian Geografia Journal of Society and Space 12 issue 9 (11 - 23) 2016, ISSN 2180-2491 dan Lindblom, Alina. 2015. Is Genocide Occurring In Myanmar's Rakhine State?. Allard K. International Lowenstein Human Rights Clinic, Yale Law School For Fortify Rights. Muhamad, Simela Victor. 2012. Kemanusiaan Info singkat Internasional. No. Tragedi Rohingya. Hubungan Vol. 15/I/P3DI/Agustus/2012 IV, Purwanto. Antonius. 2016. Menelisik Akar Persoalan Warga Rohingya. Jakarta: Litbang KOMPAS.