ULJ 1 (1) (2012) UNNES LAW JOURNAL PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN KAKAO OLEH MINAH Kurniawan Akbar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Info Artikel Abstrak Sejarah Artikel: Diterima Januari 2012 Disetujui Februari 2012 Dipublikasikan Agustus 2012 Keywords: Mass Media Influence Criminal Justice Process Theft Cocoa Minah Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya. Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa pada proses peradilan pidana dalam kasus pencurian kakao oleh Minah. Data yang digu- nakan adalah primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap perkara pencurian 3 (tiga) kilogram kakao merupakan salah satu contoh dari fungsi kontrol yang dijalankan oleh media massa, dalam hal ini media massa menyoroti proses peradilan pidana yang tidak berkeadilan bagi Minah. Pengaruh media massa tersebut tampak di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Mi- nah oleh majelis hakim pada acara sidang III, yaitu dalam hal pertimbangan putu- san yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Abstract In law enforcement, the media has a significant impact to the community through the preaching of a case. The mass media are able to create a public opinion on a mat- ter of law with which it conveys information and news. Through public opinion in society, mass media perform the control functions of the judicial process of a lawsuit, not the exception in criminal cases. This study aims to analyze the influence of mass media on criminal justice processes in cases of theft of cocoa by Minah. The data used are the primary and secondary. The analysis used juridical-empirical approach. These results indicate that public opinion against theft case 3 (three) pounds of cocoa is one example of a control function that is run by the mass media. Mass media in this case highlights the criminal justice process is not fair for Minah. The influence of mass media appear in the proceedings against the defendant Minah by the panel of judges at the trial III, namely in terms of consideration of the verdict handed down by the judge against the defendant. © 2012 Universitas Negeri Semarang Alamat korespondensi: Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 ISSN 2252-6536 E-mail:
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) Pendahuluan Pada bulan November tahun 2009, masy- arakat Indonesia sempat digemparkan dengan sebuah berita hukum dan kriminal dari wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Adalah Ibu Sanrudi ali- as Minah yang tertangkap tangan telah mencuri 3 (tiga) biji buah kakao dan harus menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Banyumas telah menjadi sorotan masyarakat luas. Saat itu media cetak maupun elektronik selama kurun waktu be- berapa bulan lamanya, terus-menerus memberi- takan peristiwa hukum tersebut. Masyarakat pun turut terpancing memberikan pandangan dan ar- gumen terkait hal tersebut, di mana kebanyakan orang mempertanyakan nilai keadilan yang tidak ditegakkan terhadap kasus ini. Terhadap kasus ini, maka pihak Kepolisi- an Sektor Ajibarang melakukan pengamanan ter- hadap Minah, sekaligus berwenang meneruskan perkara pencurian kakao tersebut. Pada saat gen- car diberitakan oleh media massa, kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Ne- geri Purwokerto, dalam hal ini Pengadilan Nege- ri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut menurut kewenangan absolut dan relatif yang dimilikinya. Banyak masyarakat yang kurang mengikuti perkara ini dari awal, yakni dari permulaan penangkapan, pemeriksaan di tingkat Kepolisian, maupun pe- nuntutan di tingkat Kejaksaan. Hal inilah yang sepatutnya diduga menjadikan masyarakat san- gat antusias untuk menanggapi ataupun sekedar mengetahui perkara tersebut, sekaligus memberi- kan opini dan kritik atas pelaksanaan dan pene- gakan hukum terhadap kasus ini. Tampak peran dari media massa sebagai sarana kontrol sosial sekaligus sebagai sarana pembangun opini publik masyarakat berdasarkan pemberitaan media massa saat itu. Media massa dalam hal ini, berupa media cetak maupun media elektronik sebagai sarana komunikasi dan infor- masi kepada masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Didasarkan pada berita-berita surat kabar elektronik di internet, media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas tidak memberitakan maupun menginformasikan berita Minah secara menye- luruh. diatasi dengan jalan penelitian dan kajian seca- ra mendalam dan menyeluruh. Hal inilah yang turut menggugah kesadaran penulis untuk men- ganalisis perkara tersebut melalui berbagai aspek, termasuk dari aspek penyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun penuntutan perkara tersebut oleh Penuntut Umum. Di samping itu, penulis in- gin mengkaji secara mendalam perihal pengaruh yang disebabkan oleh pemberitaan media massa bagi penegakan hukum terhadap Minah. Pelaksanaan sistem peradilan pidana (cri- minal justice system) ada banyak faktor, tidak ter- kecuali faktor pemberitaan media massa sebagai bagian dari trial by the press. Adanya trial by the press turut mempengaruhi hakim di dalam memu- tuskan suatu perkara yang disidangkannya. Bebe- rapa putusan hakim maupun penghentian perka- ra yang dipengaruhi oleh adanya trial by the press, yaitu (1) Putusan terhadap Near yang menghina pejabat dan aparat hukum di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota (dalam Tahir, 2010: 130), (2) Putusan terhadap Bambang Harimurti (dalam Tahir, 2010: 132), (3) Penghentian pe- nyidikan dan penuntutan terhadap Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah melalui dukungan akun facebook. Adapun dalam kasus Minah ini patut diduga terjadi trial by the press dalam pro- ses peradilan pidana terhadap Minah. Sedangkan proses beracara pidana sendiri merupakan salah satu aspek dalam hukum acara pidana yang me- miliki posisi sentral, khususnya dalam hal pen- jatuhan pidana oleh hakim bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan fungsi pers menurut Siebert dkk. (dalam Susanto, 2010:30), yakni bahwa pers berfungsi untuk: (1). Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi, dan konside- rasi tentang masalah-masalah publik dapat diak- ses oleh masyarakat; (2). Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik ber- tindak bagi kepentingannya sendiri; (3). Melin- dungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog (anjing penjaga) terhadap pemerintah; (4). Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan; (5). Memberikan hiburan (hanya hiburan yang "baik" yang dimaksudkan, apapun hiburan itu); dan (6). Memelihara otonomi dan di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantun- gan kepada kepentingan-kepentingan dan penga- ruh-pengaruh tertentu. Hipotesis dari penulis adalah pers memili- ki peran dalam membentuk opini di masyarakat, terlebih dengan banyaknya judul pemberitaan tentang kasus Minah ini yang cenderung persu- asif. Adanya ketidaksempurnaan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya terkait perkara Minah tersebut diharapkan dapat Adanya dugaan trial by the press dalam pro- ses peradilan pidana terhadap Minah menjadi suatu kajian yang menarik bagi penulis guna di- lakukan penelitian. Selain itu proses peradilan pi- dana terhadap Minah juga cukup menarik untuk dikaji, berkaitan dengan pelaksanaan peradilan 47
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terlebih penulis juga belum menemukan adanya penelitian hukum terhadap kasus Minah sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melaku- kan penelitian lebih lanjut. Rumusan permasalahan yang hendak dite- liti adalah (1) Bagaimana proses peradilan pida- na yang dilakukan terhadap Minah oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Banyumas? (2) Bagaimana pengaruh media massa dalam hal pemberitaan perkara Minah terhadap peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hu- kum di wilayah hukum Banyumas? Tujuan dari penelitian ini adalah mengeta- hui proses peradilan pidana yang dilakukan apa- rat penegak hukum dan pengaruh media massa terhadap kasus Minah yang terjadi di wilayah hukum Banyumas. satu aspek penting di dalam penegakan hukum pidana. Merujuk pada pendapat Mardjono Rek- sodiputro (dalam Tahir, 2010: 9), proses peradi- lan pidana merupakan satu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, pe- nangkapan, penahanan, diperiksa di pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana, dan akhirnya kem- bali ke masyarakat. Berdasarkan pengertian terse- but maka di dalam penelitian skripsi ini, penulis mencari informasi terkait proses peradilan pida- na terhadap Ibu Sanrudi alias Minah mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat persidangan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan Majelis Hakim terhadap Minah. Penulis mencari informasi tersebut di lingkungan Kepo- lisian Sektor Ajibarang, Kejaksaan Negeri Pur- wokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto, Desa Darmakradenan, dan Rumah Ibu Sanrudi alias Minah di Desa Darmakradenan, Ajibarang. Metode Penelitian hukum menurut Soerjono Soe- kanto (dalam Ali, 2010: 18) merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertu- juan untuk mempelajari satu atau beberapa ge- jala hukum tertentu dengan jalan menganalisis- nya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di da- lam gejala yang bersangkutan. Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis), oleh karena di dalamnya penulis meneliti mengenai pengaruh media massa di dalam proses peradilan pidana melalui penelitian terhadap proses pera- dilan pidana yang dijalani oleh Minah, sekaligus mengidentifikasi masalah dengan melakukan wa- wancara dan pengamatan terhadap pihak-pihak terkait guna ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam aspek sosiologisnya adalah untuk mengkaji bagaimanakah pertimbangan-pertim- bangan yang digunakan oleh Penyidik, Penun- tut Umum, dan Hakim bersangkutan dalam hal melaksanakan proses peradilan pidana terhadap Pelaku Pencurian Kakao, yaitu Ibu Sanrudi alias Minah. Hasil dan Pembahasan Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang, Ka- bupaten Banyumas tanggal 14 September 2011, diketahui bahwa Kepala Kepolisian Sektor Ajiba- rang yang pada saat penanganan perkara pencu- rian kakao Minah tengah menjabat, saat ini telah dipindahtugaskan ke wilayah lain di luar dari Kabupaten Banyumas. Atas arahan dari Kepala Kepolisian Sektor Ajibarang yang saat ini men- jabat, maka penelitian dan pengamatan tetap di- lanjutkan di Kepolisian Sektor Ajibarang dan Ke- polisian Resort Banyumas dengan pertimbangan bahwa berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut di tingkat Penyidik Kepolisian disimpan oleh kedua instansi tersebut. Adapun salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan diperoleh penulis dari Bagi- an Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Banyumas, sesuai dengan arahan dari Kapolsek Ajibarang.kriminal pemeriksaan di tingkat pe- nyidikan diperoleh penulis dari bagian hukum Sektor Ajibarang Berdasarkan hasil wawancara terhadap Aipda Sadim tanggal 14 September 2011 dan isi berkas perkara dari salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara pencurian kakao dengan tersangka Minah, proses penangkapan dan pemanggilan terhadap tersangka Minah di- lakukan Kepolisian Sektor Ajibarang setelah adanya laporan dari PT. Rumpun Sari Antan IV kepada Kepolisian Sektor Ajibarang perihal ter- tangkap tangannya tersangka Minah yang telah mencuri buah kakao di areal lahan PT. Rumpun Sari Antan IV. Dengan demikian, maka proses penangkapan dan pemanggilan tersangka Minah oleh Kepolisian Sektor Ajibarang telah sesuai Proses peradilan pidana merupakan salah 48
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) dengan Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (2) Jo. Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Pasal 17 KUHAP berbunyi sebagai beri- kut: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pi- dana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai beri- kut: Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentu- an bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pasal 19 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut: Pe- nangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Berdasarkan aspek-aspek hukum yang adil dalam proses penyidikan terhadap Minah selaku tersangka tindak pidana pencurian kakao, tam- pak bahwa the right of due process telah dilaksana- kan oleh penyidik yang memeriksa perkara terse- but. The right of due process menjadi sarana guna memberikan hak bagi penyidik maupun tersang- ka di dalam proses penyidikan agar dilaksanakan sebagaimana telah diatur menurut hukum acara pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). The right of due process berfungsi sebagai pedoman di dalam upa- ya pelaksanaan proses penyidikan yang adil, baik bagi tersangka Minah maupun bagi PT. Rumpun Sari Antan IV sebagai korban. Di dalam proses penyidikan terhadap perkara pencurian kakao ini telah diupayakan pelaksanaan hukum aca- ra pidana menurut pedoman penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 6-9 Jo. Pasal 16-49 Jo. Pasal 106-136 KUHAP tentang Penyidikan. penyidikan ara prodeo.ara Adapun pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah termasuk di dalam perbua- tan pidana, yaitu keadaan yang dibuat oleh Minah barang sesuatu untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan perbuatan ini menyebabkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini PT. Rumpun Sari Antan IV. Didasarkan pada unsur-unsur formil (unsur perbuatan pida- na) maupun materiil (unsur pertanggungjawaban pidana), maka perbuatan pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah termasuk dalam rumusan delik, sehingga sudah sepatutnya untuk dilakukan proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Jenis delik yang dilaku- kan oleh tersangka Minah termasuk dalam delik pencurian kakao. Delik commissionis, maksud- nya bahwa delik tersebut berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang berupa mencuri yang merupakan sua- tu perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Delik do- lus, berarti bahwa delik tersebut memuat unsur kesengajaan, yaitu dengan sengaja mengambil sesuatu milik orang lain tanpa hak, dalam hal ini mengambil dengan sengaja 3 (tiga) Kilogram kakao basah milik PT. Rumpun Sari Antan IV tanpa hak. Delik tunggal, berarti bahwa delik ter- sebut menjadi suatu delik, yaitu delik pencurian yang cukup dilakukan dengan perbuatan mencuri sebanyak satu kali. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto, diketahui bahwa jaksa yang menjadi Penuntut Umum pada perka- ra pidana pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah bertugas di instansi tersebut. Wawancara dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 September 2011 dan 23 September 2011 terha- dap Noorhaniyah, S.H. selaku Penuntut Umum atas perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah dan Herwin, S.H. selaku Kepala Bidang Tindak Pidana Umum (Kabid Pi- dum) pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Ada- pun data sekunder berupa salinan surat dakwaan dan tuntutan diperoleh penulis dari salinan Beri- ta Acara Pemeriksaan (BAP) sidang Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 247/PID.B/2009/ PN.Pwt. Salinan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM. 147 /.PKRTO/Ep.10.09 tertanggal 19 Oktober 2009, terdakwa Minah di- dakwa dengan Pasal 362 tentang Pencurian biasa. Adapun berdasarkan salinan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM. 147 /.PKRTO/ Ep.10.09 tertanggal 12 November 2009, terdak- wa Minah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kare- na terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencuri- an. Dengan demikian, maka tuntutan yang diaju- kan Penuntut Umum terhadap terdakwa Minah adalah lebih ringan dari maksimal ancaman pi- dana yang dapat dituntutkan terhadap Minah. Dalam hal ini Penuntut Umum hanya menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di mana tuntutan tersebut lebih ringan dari maksimal an- caman pidana yang dapat dituntutkan oleh Pe- nuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Delik materiil, maksudnya bahwa delik tersebut perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), yaitu Proses hukum yang adil terhadap perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Ibu Sanru- 49
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) di alias Minah ini, tampak bahwa penegak hu- kum yang menangani perkara ini pada tingkat penuntutan telah berupaya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan hak-hak bagi terdakwa. Hal tersebut tampak dari status pena- hanan terhadap terdakwa, yaitu masih berstatus sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan sosial-kemanusiaan. Pertimbangan sosial-kema- nusiaan ini maksudnya, bahwa Penuntut Umum melihat adanya jaminan secara moril dari salah satu elemen masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah cukup lanjut. Selain itu, tuntutan yang dituntutkan terhadap terdakwa juga lebih ringan dari maksimal ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan dari tindak pida- na pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hanya 6 (enam) bulan dari maksimal 5 (lima) tahun pi- dana penjara yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Itu menunjukkan bahwa Penuntut Umum di dalam menangani perkara ini juga mempertimbangkan berat ringannya tuntu- tan pidana yang ditujukan bagi terdakwa, tanpa menitikberatkan pada aspek pembalasan (punish- ment) bagi terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Minah agar dapat ter- ciptanya keadilan hukum yang bersifat sosiologis. Terdakwa Minah sendiri dalam wawanca- ra dengan penulis pada tanggal 24 Oktober 2011 memiliki kesamaan informasi dengan keterangan yang diberikan oleh sumber data primer maupun data sekunder di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto. Terdakwa mengaku bahwa selama dalam persidangan, terdakwa menolak untuk di- dampingi oleh penasehat hukum karena merasa tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hu- kum, meskipun Majelis Hakim menawarkannya secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Lembaga Swadaya Masya- rakat (LSM) maupun wartawan juga tidak mem- bantu terdakwa dalam hal pendampingan hukum melalui penasehat hukum yang diupayakan oleh pihak-pihak tersebut. Terdakwa Minah mengaku bahwa seluruh biaya transportasi maupun bia- ya lain berkenaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dibiayai sendiri, tanpa mendapat bantuan dan sumbangan dari tetangga, warga Desa Darmakradenan, maupun wartawan. dilakukan oleh Minah sudah ada yang dipin- dahtugaskan ke wilayah yang lain. Namun pada Pengadilan Negeri Purwokerto masih ada hakim yang menjadi Hakim Anggota II saat dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah, yai- tu Sohe, S.H.,M.H. Informasi diperoleh penulis dari hasil wawancara tanggal 30 September 2011 dengan Sohe, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim yang memeriksa dan me- mutus perkara pencurian kakao yang dilakukan terdakwa Minah dan hasil wawancara tanggal 23 September 2011 dengan Budi Setiawan, S.H. se- laku hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto. Selain itu, penulis menggunakan salinan berkas persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto ten- tang perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah sebagai sumber data sekunder bagi pene- litian skripsi ini. Hasil wawancara yang dilakukan terha- dap Sohe, S.H.,M.H. pada tanggal 30 September 2011 dan salinan berkas persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang perkara pencurian ka- kao dengan terdakwa Minah diperoleh informasi penting terkait dengan pelaksanaan persidangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah. Persidan- gan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim terha- dap perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah menggunakan pemeriksaan bia- sa yang diatur di dalam Pasal 152-202 KUHAP. Pada saat sidang I, yaitu pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, penyampaian surat dakwaan, pemeriksaan barang bukti dan para saksi, hing- ga pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lan- car. Pada sidang I hanya dihadiri oleh terdakwa Minah, Majelis Hakim dan panitera pengganti, Penuntut Umum, serta 3 (tiga) orang saksi, tanpa ada respon dari masyarakat maupun pihak lain untuk mengikuti sidang meskipun persidangan terbuka untuk umum. Pada saat sidang I, Maje- lis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa Minah untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum secara prodeo (cuma-cuma) berdasarkan Pasal 54 Jo. Pasal 56 KUHAP, namun terdakwa menolaknya. Saat di persidangan, kondisi terdak- wa Minah sendiri sehat, baik fisik maupun rohani (akal) serta siap untuk mengikuti persidangan. Informasi yang diperoleh dari hasil wa- wancara yang dilakukan di lingkungan Penga- dilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Sep- tember 2011 dan 30 September 2011, diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana pencurian kakao yang Sedangkan pada saat sidang II, ada bebe- rapa unsur masyarakat yang mengikuti sidang secara langsung. Mereka berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung terdakwa Minah. Adapun agenda sidang II adalah pembacaan surat tuntutan oleh Penun- tut Umum. Pledooi (nota pembelaan) atas surat tuntutan yang telah disampaikan oleh Penuntut 50
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) Umum diajukan oleh terdakwa Minah pada saat sidang III dan pledooi disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepa- da Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau dibebaskan karena terdakwa merasa bersa- lah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah meminta maaf kepada PT. Rumpun Sari Antan IV atas perbuatannya mencuri kakao di areal perkebunan perusahaan tersebut. Atas ple- dooi yang diajukan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa Mi- nah menyatakan tetap pada nota pembelaannya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Ne- geri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara pencurian kakao itu sendiri dibacakan pada saat sidang III. Putusan dibuat berdasarkan musyawarah Majelis Hakim setelah mendengar dan mendalami fakta-fakta di persidangan yang ada, melalui musyawarah Majelis Hakim yang dilakukan setelah hakim ketua sidang menyata- kan bahwa sidang diskors selama kurang lebih 30 menit dan meminta kepada seluruh pengun- jung sidang, Penuntut Umum, maupun terdakwa Minah untuk meninggalkan ruang sidang sela- ma masa skorsing sidang III. Menurut penjela- san Sohe, S.H.,M.H., keterangan dari para saksi maupun terdakwa Minah di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilimpahkan ke Penga- dilan Purwokerto tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan terhadap perkara tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbang- kan keterangan dari para saksi dan terdakwa Mi- nah selama persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada saat Putusan di- bacakan oleh Majelis Hakim, persidangan diha- diri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung terdakwa maupun media mas- sa cetak dan elektronik, baik skala lokal maupun nasional. S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwo- kerto juga menunjukkan bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara senantiasa berlandaskan kepada fakta-fakta di persidangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Hakim seringkali menggunakan analisis secara yuridis normatif di dalam menciptakan keadilan secara formil dan menyeluruh di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Namun di dalam perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah perlu disoroti terkait keadilan terhadap korban, yaitu PT. Rum- pun Sari Antan IV yang mengalami kerugian atas pencurian kakao yang sering dialaminya. Selama ini keadilan terhadap korban sangat jarang un- tuk disoroti, terlebih terhadap perkara pencurian dengan pelaku tertangkap tangan dan kerugian yang dialami korban relatif sedikit. Terdakwa Minah sendiri dalam wawanca- ra dengan penulis pada tanggal 24 Oktober 2011 memiliki kesamaan informasi dengan keterangan yang diberikan oleh sumber data primer maupun data sekunder di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto. Terdakwa mengaku bahwa selama dalam persidangan, terdakwa menolak untuk di- dampingi oleh penasehat hukum karena merasa tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hu- kum, meskipun Majelis Hakim menawarkannya secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Lembaga Swadaya Masya- rakat (LSM) maupun wartawan juga tidak mem- bantu terdakwa dalam hal pendampingan hukum melalui penasehat hukum yang diupayakan oleh pihak-pihak tersebut. Terdakwa Minah mengaku bahwa seluruh biaya transportasi maupun bia- ya lain berkenaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dibiayai sendiri, tanpa mendapat bantuan dan sumbangan dari tetangga, warga Desa Darmakradenan, maupun wartawan. Majelis Hakim sendiri menjatuhkan 3 bu- lan pidana percobaan terhadap terdakwa Minah dengan mempertimbangkan beberapa aspek se- bagaimana tersurat di dalam amar putusan yang dibacakan. Salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim adalah dikarenakan terdakwa Minah su- dah lanjut usia dan selalu datang dalam persidan- gan. Di samping itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Minah merupakan suatu langkah di da- lam mencegah perilaku terdakwa atas perbuatan pidana yang dimungkinkan akan dilakukan, tan- pa harus melalui pemasyarakatan di dalam Lem- baga Pemasyarakatan. Hasil wawancara tanggal 23 September 2011 yang dilakukan terhadap Budi Setiawan, Kajian terhadap data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Purwokerto, baik kajian ter- hadap data primer maupun sekunder menun- jukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pencurian kakao yang di- lakukan oleh terdakwa Minah, mengedepankan efektifitas dan efisiensi persidangan dengan men- jatuhkan Putusan yang bernilai keadilan sosio- logis. Hal tersebut tampak dengan pelaksanaan waktu persidangan yang hanya dilakukan dalam 3 (tiga) waktu persidangan yang berbeda, yaitu si- dang I pada tanggal 5 November 2009, sidang II pada tanggal 12 November 2009, dan sidang III pada tanggal 19 November 2009. Di dalam tiap- tiap sidang yang diselenggarakan, Majelis Hakim 51
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) melakukan agenda sidang yang padat, seperti di dalam sidang I dengan agenda pemeriksaan identitas terdakwa, penyampaian surat dakwaan, pemeriksaan barang bukti dan para saksi, hingga pemeriksaan terdakwa. Pada saat sidang III juga dilakukan penyampaian pledooi lisan oleh terdak- wa, replik Penuntut Umum, duplik terdakwa, hingga pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim. 247/ PID.B/2009/PN.Pwt tentang tindak pidana pen- curian kakao oleh terdakwa Minah yang menja- tuhkan 3 (tiga) bulan pidana percobaan tampak bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosiologis. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang me- nuntut terdakwa Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Dengan demikian Majelis Hakim mempertim- bangkan aspek keadilan bagi terdakwa Minah, di mana dalam amar Putusan Nomor: 247/ PID.B/2009/PN.Pwt yang disusun Majelis Ha- kim tidak dijumpai perihal yang memberatkan bagi terdakwa, melainkan penulis memperoleh 5 (lima) hal yang meringankan bagi terdakwa Minah dan bersifat kemanusiaan. Adapun hal- hal yang meringankan bagi terdakwa oleh Ma- jelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersurat di dalam amar Putusan Nomor: 247/ PID.B/2009/PN.Pwt, yaitu: (1). Terdakwa sudah lanjut usia; (2). Terdakwa adalah petani tua yang tidak punya apa-apa; (3). Tiga buah kakao san- gatlah berarti bagi petani Minah buat benih un- tuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan tidaklah terlalu merugi; (4). Seman- gat terdakwa harus diapresiasi, menghadiri persi- dangan tepat waktu meski letih dan tertatih-tatih. Peristiwa mengambil kakao tiga buah bagi terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa melukai hati, men- guras tenaga dan harta, serta membuat keropos jiwa raga terdakwa. Terhadap Putusan Nomor: Media massa atau pers memiliki penga- ruh yang cukup vital di dalam upaya penegakan hukum terhadap suatu perkara yang diberitakan- nya. Sebagaimana tersurat di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa media massa atau pers memiliki fungsi, peranan, dan pengaruh bagi masyarakat (publik) dalam hal pengawasan terhadap proses peradi- lan bagi seorang pelaku tindak pidana maupun proses penegakan hukumnya melalui informasi maupun rekayasa sosial yang dilakukan oleh me- dia massa. Dalam perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Ibu Sanrudi alias Minah ini, den- gan berdasarkan pada data maupun sumber data yang diperoleh di lapangan, maka media massa memiliki pengaruh positif yang cukup dominan dalam upaya penegakan hukum atas perkara ini, khususnya dalam proses persidangan oleh Maje- lis Hakim. Namun media massa juga memiliki pengaruh negatif atas beberapa pemberitaannya terhadap masyarakat selaku penerima informa- si, terutama dalam proses penyelidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terdapat banyak ketidaksesuaian infor- masi yang diberitakan oleh media massa dengan fakta-fakta di lapangan, khususnya terkait fakta sosial dari pelaku yang selama ini tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat umum. Pengaruh positif dari pemberitaan perkara ini oleh media massa adalah media massa cende- rung mengedepankan upaya penegakan hukum materiil bagi Minah selaku pelaku tindak pida- na pencurian kakao, dengan mengesampingkan kepentingan PT. Rumpun Sari Antan IV selaku korban yang sebenarnya seringkali mengala- mi pencurian kakao di areal perkebunannya. Sedangkan pengaruh negatif dari pemberitaan perkara tersebut oleh media massa, yaitu media massa lebih menyoroti penegakan hukum yang terkesan tidak berkeadilan bagi Minah di dalam penanganan perkara tersebut oleh aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik Kepolisian hingga hakim yang memeriksa perkara tersebut di persi- dangan. Terhadap pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Ibu Sanrudi alias Minah ini, akan dibahas lebih lanjut berdas- arkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pada proses penyidikan terhadap tersang- ka Minah, tidak ada pengaruh media massa di dalam tahap ini. Pada pemeriksaan di tingkat Pe- nyidik Kepolisian tidak tampak adanya interven- si atau pengaruh dari media massa terhadap pro- ses penyidikan atas perkara ini. Terlebih dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data yang diperoleh di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang dan Desa Darmakradenan den- gan pemberitaan di media massa. Pemberitaan media massa, sebagaimana dilansir dalam siaran stasiun televisi Trans7 pada tanggal 9 November 2009 yang memberitakan bahwa tersangka Mi- nah tinggal di sebuah gubug yang dekat dengan kandang kambing. Namun pada saat penulis mengunjungi rumah Ibu Sanrudi alias Minah, penulis mendapati kondisi rumah Minah sesuai dengan apa-apa yang dikatakan oleh Bripka Kar- seno, S.H. maupun Aipda Sadim pada wawanca- ra tanggal 14 September 2011, di mana kondisi rumah tersangka dalam keadaan baik, berlantai dua, serta berkeramik. Selain itu pada pembe- ritaan di media massa saat itu tidak ditemukan 52
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) adanya penjelasan dan pemaparan secara siste- matis terkait kronologis dilakukannya penyidi- kan di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang, melainkan hanya menyoroti perkara tersebut pada saat persidangan sudah mulai diselenggara- kan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pur- wokerto. Dengan mengkaji dan mendalami infor- masi yang diperoleh di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan isi salinan dari surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas acara sidang di Pengadi- lan Negeri Purwokerto, maka penulis menemu- kan beberapa korelasi logis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Berdasarkan pada tanggal pembuatan dan penyusunan surat dakwaan dan tuntutan di mana waktu penyusunannya relatif singkat, menunjukkan bahwa intervensi dari me- dia massa pada saat itu tidak ada terhadap surat dakwaan maupun tuntutan yang dibuat Penuntut Umum. Analisis terhadap pemberitaan media massa pada saat dilakukan penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa media massa mulai menggali informasi di lingkungan Kejaksaan Ne- geri Purwokerto setelah perkara tersebut hampir memasuki sidang III. Terlebih pemberitaan me- dia massa pada saat itu juga tidak mampu menje- laskan secara jelas dan terperinci perihal perkara tersebut di tingkat penuntutan maupun ketika penyusunan surat dakwaan dan tuntutan dilaku- kan oleh Penuntut Umum. Media massa hanya mampu memberitakan secara terperinci dan aku- rat perihal pelaksanaan sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, tanpa mampu menggali informasi yang jelas dan berdasar pada hukum acara pidana yang ada, yaitu perihal ma- teri dari surat dakwaan dan tuntutan dari Penun- tut Umum secara mendalam. Dengan membandingkan dan mendalami data yang diperoleh di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan isi salinan Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt yang terlam- pir dalam berkas acara sidang terhadap perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah di Pen- gadilan Negeri Purwokerto, maka penulis mene- mukan beberapa korelasi logis yang sesuai den- gan data yang diperoleh. Berdasarkan penuturan dari Sohe, S.H.,M.H. saat wawancara tanggal 30 September 2011 yang diperkuat dengan kete- rangan dari Budi Setiawan, S.H. pada tanggal 23 September 2011 maupun amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt terdakwa Minah menunjukkan bahwa media massa me- miliki peranan sebagai sarana memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan mendorong terwu- judnya supremasi hukum bagi terdakwa Minah. terhadap Dalam hal ini media massa mampu menjalankan peranan pokoknya yang cukup strategis di dalam menegakkan supremasi hukum bagi terdakwa Minah, meskipun keadilan sosiologis tidak ikut dirasakan oleh PT. Rumpun Sari Antan selaku korban yang seringkali mengalami pencurian ka- kao di atas lahan perkebunannya. Selain itu me- dia massa juga mampu menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi proses persidangan terhadap terdakwa Mi- nah, meskipun masih terdapat beberapa informa- si terkait proses pelaksanaan persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Hakim, di mana belum dapat diinformasikan oleh media massa dengan akurat dan lengkap. Simpulan Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai proses peradilan pidana terhadap pencurian kakao oleh Ibu Sanrudi alias Minah dan pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Minah di wilayah hu- kum Banyumas ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, Proses peradilan pidana terhadap perkara pencurian kakao yang dilaku- kan oleh Ibu Sanrudi alias Minah secara keselu- ruhan telah dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berla- ku, yaitu pedoman pelaksanaan peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi- dana (KUHAP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tingkat penyidi- kan kepolisian maupun pemeriksaan berkas oleh jaksa penuntut umum tampak bahwa proses pe- radilan pidana dilaksanakan dengan berorientasi pada aspek legal formal yang tercermin di dalam salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian maupun salinan Surat Dak- waan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Sedangkan dalam persidangan oleh Majelis Ha- kim maupun pelaksanaan putusan oleh penuntut umum beserta hakim pengawas dan pengamat, tampak dilaksanakannya proses peradilan pidana yang lebih mengedepankan aspek yuridis sosiolo- gis yang tercermin dalam amar Putusan majelis hakim yang bernilai keadilan sosiologis. Dalam proses persidangan yang dilaksanakan oleh Ma- jelis Hakim melalui acara pemeriksaan biasa di- lakukan berdasarkan asas dalam KUHAP, yaitu peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana me- lalui 3 (tiga) waktu persidangan saja. Meskipun dalam Bagian Ketiga Bab XVI Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ten- tang acara pemeriksaan biasa tidak diatur perihal jumlah acara sidang yang harus diselenggarakan 53
Kurniawan Akbar / Unnes Law Journal 1 (1) (2012) oleh Majelis Hakim, namun dalam proses persi- dangan Majelis Hakim wajib melakukan penda- laman terkait fakta-fakta yang belum terungkap di persidangan melalui acara sidang yang bebas, cepat, dan sederhana. Adapun putusan yang di- jatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Minah telah mencerminkan putusan yang ber- keadilan sosiologis (berdasarkan teori keadilan sosiologis menurut Gustaf Radbourg) dan lebih mengedepankan tertib moral dalam upaya pene- gakan hukum secara materil (berlandaskan kon- sep hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick). garuh media massa di dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan tersebut, di mana media massa tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai sarana memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembang- kan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Daftar Pustaka Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakar- Kedua, perihal pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Minah terkait tindak pidana pencurian 3 (tiga) Kilogram kakao yang dilakukannya, maka pengaruh me- dia massa terdapat di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh Majelis Hakim, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dija- tuhkan terhadap terdakwa. Hal tersebut tersurat dierlandaskan ologis menurut Gustaf Radbourgi- si Penuntut Umum dalam amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt halaman 5 dan hala- man 11 tentang pertimbangan hakim terhadap pemberitaan media massa yang dimuat secara luas tentang perkara pencurian kakao yang dila- kukan oleh terdakwa Minah. Sedangkan di dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksa- naan putusan, tidak terdapat intervensi atau pen- ta: Sinar Grafika Susanto, Edy, dkk. 2010. Hukum Pers Di Indonesia. Ja- karta: Rineka Cipta Tahir, Heri. 2010. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Ta- hun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Ta- hun 1999 tentang Pers Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pem- bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyara- katan 54