HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa Masyrullahushomad1 Sudrajat1 1Afiliasi (Program Studi Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281, Indonesia) sudrajat@uny.ac.id Received 25 June 2019; Received in revised form 20 July 2019; Accepted 24 August 2019 Abstrak Perkembangan perkebunan di Indonesia terbagi menjadi dua fase. Fase pertama disebut dengan fase perkebunan negara (1830-1870). Sedangkan, fase kedua adalah fase perkebunan swasta yakni fase pasca diterapkannya Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria). Agrarische Wet 1870 menjadi landasan yuridis formil masuknya investasi swasta non pemerintah dalam industri perkebunan di Hindia Belanda. Dampak langsung dari diterapkannya Agrarische Wet 1870 adalah meningkatnya intensitas jumlah ekspor komoditas perkebunan dan semakin bertambah luasnya lahan perkebunan besar di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa. Kata Kunci:Agrarische Wet 1870, swasta, perkebunan. Abstract The development of plantations in Indonesia is divided into two phases. The first phase is called the state plantation phase (1830-1870). Meanwhile, the second phase is the private plantation phase, the phase after the implementation of the Wet Agrarische 1870 (Agrarian Law). The Wet 1870 Agrarische became the formal juridical foundation for the entry of non-government private investment in the plantation industry in the Indies. The direct impact of the implementation of the Wet Agrarische 1870 was the increasing intensity of the number of plantation commodity exports and the increasing breadth of large plantation land in the Dutch East Indies, especially in Java. Keywords: 1870 Agrarische Wet, private, plantation. PENDAHULUAN untuk melakukan investasi di Hindia Pasca kerja paksa, sistem politik dan Belanda. Hasilnya keluarlah Agrarische kebijakan pertanahan memasuki babak Wet 1870 (Undang-Undang Agraria) baru, yakni era ekonomi liberal berlaku (Salim, 2014: 18-19). di Hindia Belanda. Pada periode ini, Sekilas, lahirnya Agrarische Wet perdebatan di parlemen Belanda 1870, seolah memberi kabar gembira tentang investasi perkebunan skala luas kepada rakyat pribumi karena rakyat kemudian menghasilkan Regering pribumi akan diberikan hak eigendom. Reglement (Agrarische Wet 1870). Akan tetapi, Agrarische Wet 1870 Sistem monopoli pemerintah kolonial hanyalah alasan untuk memuluskan selama ini tentang tanah didesak oleh jalan pemodal asing untuk berinvestasi swasta agar pihak swasta diberi ruang di Indonesia. Keuntungan yang besar DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 159
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 hanya dinikmati oleh para pemodal perkebunan besar di Hindia Belanda asing, sementara rakyat pribumi khususnya di Pulau Jawa adalah gula, hidupnya semakin merana (Anggraini, kopi, tembakau, teh, kareta, kina, dan 2016: 45-46). kelapa. Sedangkan, di luar Pulau Jawa Sejak diberlakukannya adalah karet, kelapa sawit, dan Agrarische Wet 1870, pengusaha- tembakau merupakan produk utamanya pengusaha perkebunan Belanda dan (khususnya di Sumatera). Dalam periode negara Eropa lainnya mendapatkan ini, komoditi gula mulai menggantikan jumlah keuntungan yang luar biasa kedudukan kopi sebagai primadona dengan berlandaskan pada colonial produk unggulan yang diproduksi di super profit. Istilah ini mengacu pada Pulau Jawa. Berdasarkan analisis kondisi akumulasi modal luar biasa dari tersebut, maka artikel ini akan investasi modal asing yang mendapatkan membahas sejarah lahirnya Agrarische tenaga kerja dengan jam kerja yang Wet 1870 dan hubungannya dengan panjang dan upah yang rendah. Di swastanisasi perkebunan di Indonesia samping itu, pihak pemodal tidak perlu khususnya di Pulau Jawa. menanggung beban pembangunan infrastruktur seperti fasilitas METODE transportasi dan komunikasi. Semuanya Kajian ini dilakukan dengan dibiayai oleh pemerintah yang diambil menggunakan metode sejarah yang dari pungutan pajak oleh pemerintah mencakup empat tahap, yakni: heuristik terhadap penduduk negeri jajahan (heuristik), kritik sumber (verifikasi), (Achdian, 2008:20). interpretasi (oufassung), dan Pemberlakukan Agrarische Wet historiografi (darstellung) 1870 selama lebih dari 70 tahun (1870- (Abdurrahman, 2011: 104). Sumber- 1942), menjadi landasan legal-politis sumber dalam kajian ini menggunakan pemerintah kolonial Belanda dalam data-data sekunder yang relevan dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan objek pembahasan. Sumber sekunder kapitalis Eropa dengan hakerfpachtrecht adalah dokumen yang menguraikan atau selama 75 tahun (Rachman, 2012: 15). membicarakan sumber primer. Katagori Selama periode antara 1870 sumber sekunder adalah monografi, hingga 1942 perkembangan modal buku-buku pelajaran, hasil kongres, swasta dalam sektor perkebunan pasca makalah, prasaran, dan lain-lain pemberlakuan Agrarische Wet 1870 (Marzuki, 2014: 36). Sumber-sumber mendominasi perekonomian di Hindia tersebut didapatkan dari beberapa Belanda. Beberapa komoditi utama perpustakaan, google book, dan jurnal- DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 160
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) jurnal resmi yang bisa diakses di yang dikatakan Pelzer bahwa karena internet. ketergantungan pemerintah Belanda terhadap perkebunan sebagai sumber PEMBAHASAN devisa utama. Menyebabkan Pemerintah LAHIRNYA AGRARISCHE WET 1870 Belanda terpaksa menyerah terhadap Sistem perkebunan di Indonesia telah tuntutan pihak pemilik modal hadir sejak era pendudukan kolonial perkebunan (Tim Riset Sistematis STPN, Hindia Belanda. Keberadaan perkebunan 2010: 50). kolonial tidak lepas dari pasang-surutnya Upaya untuk melakukan dinamika ekonomi-politik di negeri swastanisasi perkebunan di Hindia Belanda. Sebagai wilayah jajahan Belanda sebenarnya telah berlangsung Belanda, di Indonesia pada waktu itu sejak masa pemerintahan Menteri dikenal dua sistem perkebunan yang Jajahan Frans van de Putte. Pada tahun menonjol, yaitu sistem perkebunan 1865, Menteri Jajahan Frans van de "negara" (1830-1870) dan sistem Putte (seorang liberal) mengajukan perkebunan swasta "liberal" (pasca sebuah Rencana Undang-Undang (RUU) 1870). Pada sistem yang pertama yang menyatakan bahwa: (1). Gubernur pemerintah lebih banyak menggunakan Jenderal akan memberikan hal erfpacht otoritasnya (high authority) untuk (hak guna usaha) selama 99 tahun, (2) membeli berbagai komoditi yang Hak milik pribumi akan diakui sebagai diperlukan dan tidak jarang dengan hak mutlak (eigendom), dan (3) Tanah cara-cara paksa. komunal dijadikan hak milik perorangan Selanjutnya, pada sistem sebagai hak mutlak (eigendom). perkebunan swasta "liberal" terjadi Ternyata RUU ini ditolak oleh parleman hubungan ketergantungan yang erat bahkan ditentang keras oleh sesama antara pusat-pusat perkebunan dengan golongan liberal sendiri dengan tokoh pusat-pusat metropolitan dengan pasar utamanya Thorbecke. Tidak hanya itu, modalnya. Besarnya aliran investasi Menteri Jajahan Frans van de Putte yang bebas dan luas menurut catatan akhirnya dijatuhkan dari jabatannya Gordon telah menempatkan Belanda karena dianggap terlalu tergesa-gesa sebagai negara investor terbesar nomor memberikan hak eigendom kepada 3 (tiga) di dunia yang sebagian besar pribumi. Sampai saat itu tujuan investasinya ditanamkan di Hindia golongan swasta Belanda untuk Belanda. Liberalisasi perkebunan ini menamkan modal di bidang pertanian di tidak dapat dilepaskan dari tuntutan Hindia Belanda belum tercapai (Wiradi, para pemilik modal perkebunan. Seperti 2000: 126-127). DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 161
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 Setelah jatuhnya Menteri Jajahan diundangkan dalam Staatsblad No. 118 Frans van de Putte dari tampuk tahun 1870. Pasal 1 dari Agrarisch jabatannya sebagai Menteri Jajahan. Besluit inilah yang memuat suatu Pada tahun 1866/1867, pemerintah pernyataan penting yang telah cukup jajahan mengadakan penelitian tentang dikenal yaitu Domain Verklaring, yang hak-hak penduduk Jawa atas tanah yang menyatakan bahwa "semua tanah yang dilakukan di 808 desa di seluruh Jawa. tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada Laporan penelitian ini terbit dalam tiga hak milik-mutlak (eigendom) adalah jilid pada tahun 1876, 1880, dan 1890 domain negara (domain negara dengan judul Eindresume van het maksudnya milik negara)". Agrarisch Onderzoek naar de Rechten van den Besluit 1870 inilah menjadi tonggak Inlander op de Grond (biasa disingkat: penting swastanisasi perkebunan di Eindresume). Ternyata pemerintah Hindia Belanda (Wiradi, 2000: 126-127). Belanda tidak sabar menunggu hasil Undang-undang Agraria yang lahir penelitian ini. Pada tahun 1870, Menteri pada 9 April 1870 yang menjadi pasal 51 Jajahan de Waal mengajukan RUU ke dari Wet op de Indische Staatsregeling, parlemen. Isinya terdiri dari 5 ayat. isinya sebagai berikut: Kelima ayat ini kemudian ditambah 3 1. Gubernur Jenderal tidak boleh ayat dari pasal 62 RR tersebut di muka, menjual tanah, sehingga menjadi 8 ayat, di mana satu 2. Larangan itu tidak mengenai tanah- diantaranya menyebutkan bahwa tanah kecil untuk perluasan kota Gubernur Jenderal akan memberikan dan desa untuk mendirikan hak erfpacht selama 75 tahun (bukan perusahaan dan bangunan, lagi 99 tahun) seperti dalam RUU van de 3. Gubernur Jenderal dapat Putte yang sebelumnya ditolak menyewakan tanah yang diatur Parlemen. dalam undang-undang. Dalam Pasal 62 RR dengan 8 ayat ini peraturan ini tidak termasuk tanah kemudian menjadi Indische yang telah dibuka oleh rakyat Staatsregeling (IS) yang diundangkan Indonesia atau dipergunakan untuk dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tempat menggembala ternak bagi No. 188 tahun 1870. Ketentuan- umum atau yang masuk dalam ketentuan tersebut dalam lingkungan desa untuk keperluan pelaksanaannya diatur dengan berbagai umum lainnya, peraturan dan keputusan. Salah satu 4. Dengan undang-undang akan keputusan penting ialah apa yang diberikan tanah-tanah dengan hak dikenal dengan Agrarisch Besluit yang DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 162
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) pakai turun-temurun untuk selama- 1. Pemberian hak erfpacht atas tanah lamanya 75 tahun, yang berupa hutan belukar; 5. Gubernur Jenderal menjaga agar 2. Perlindungan hak rakyat Indonesia jangan sampai pemberian tanah itu atas tanah; melanggar hak-hak rakyat 3. Membuka kemungkinan bagi rakyat Indonesia, Indonesia untuk mendapatkan hak 6. Gubernur Jenderal tidak boleh yang lebih kuat atas tanahnya; mengambil tanah-tanah yang telah 4. Persewaan tanah oleh bangsa dibuka oleh rakyat Indonesia untuk Indonesia kepada bangsa asing. keperluan mereka sendiri, atau Maksud yang terkandung dalam untuk keperluan lain kecuali untuk undang-undang itu menyatakan: kepentingan umum berdasarkan 1. Menjamin kepentingan modal besar pasal 133 I.S., dan untuk keperluan partikeliryang akan menanamkan perkebunan yang diselenggarakan modalnya di lapangan pertanian dan oleh pemerintah menurut perkebunan dengan memberi peraturan-peraturan yang berlaku kesempatan kepada modal besar untuk itu; semuanya itu dengan partikelir untuk mendapatkan tanah pemberian ganti rugi yang layak, dengan jaminan dan perlindungan 7. Tanah-tanah yang dimiliki oleh akan perkembangannya, rakyat Indonesia dapat diberikan 2. Melindungi hak milik rakyat atas kepadanya dengan hak eigendom, tanah sebagai golongan yang lemah dengan syarat-syarat dan dari akibat no. 1 di atas, dengan pembatasan yang diatur dalam memberi kesempatan kepada rakyat undang-undang, dan harus Indonesia untuk mendapatkan hak tercantum dalam surat tanda agraris eigendom atas tanahnya eigendom itu, yaitu mengenai sebagai hak yang lebih kuat, serta kewajiban-kewajiban pemilik tanah perlindungan dengan Undang- kepada negara dan desa, dan juga undang agar jangan sampai tentang hak menjualnya kepada tanahnya itu gampang jatuh ke orang yang bukan orang Indonesia, tangan orang asing. Isi dua maksud 8. Persewaan tanah oleh rakyat dari Undang-undang di atas sangat Indonesia kepada orang asing bertentangan antara yang satu berlaku menurut undang-undang. dengan yang lain. Seterusnya dalam undang-undang Dari dua maksud tersebut dapat itu termasuk juga hak-hak baru atas ditarik benang merahnya yaitu harus tanah, di antaranya disebutkan: mengorbankan salah satu di antaranya. DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 163
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 Keduanya merupakan pilihan yang cukup pengertian ekonomi dualistik dan statik sulit, ibaratnya memelihara harimau dan expansion lepas dari penilaian terhadap kambing dalam satu kandang. Harimau pengertian-pengertian di atas harus gemuk, kambing perlu hidup dan mengindikasikan kemandekan ekonomi jangan mati (Tauchid, 2009: 24-26) rakyat. Salah satu inti perundangan Demikian pun konsep involusi tersebut, Domein Verklaring, pertanian dari Geertz mengindikasikan merupakan langkah awal yang radikal berkurangnya tanah bagi petani dan dalam mengusahakan sentralisasi pemiskinan. Daya jangkau dan teknologi penguasaan tanah dan sumber daya lain saat itu tidak memungkinkan negara ke tangan negara secara faktual. (kolonial) dan pemodal besarnya saat itu Ekonomi Belanda saat itu telah siap cepat berekspansi keseluruh kawasan untuk ekspansi modalnya secara Indonesia. Hanya beberapa enklave, mendiri, tidak lagi diwakilkan pada seperti Sumatera Timur/Deli, negara kolonial seperti sebelumnya, di menyaksikan ekspansi kapital dalam daerah kolonial. Kawasan yang dianggap bentuk perkebunan-perkebunan bebas kepemilikan, terutama daerah tembakau dan berakibat pada dataran tinggi, di definisikan sebagai penggusuran tanah-tanah penduduk tanah negara dan dapat disewakan pada diprakarsai oleh penguasa pribumi yang swasta selama 75 tahun. Di dataran mempunyai kepentingan sama dengan rendah swasta dapat menyewa tanah pekebun-pekebun asing. Di segi lain, dari penduduk. Perkebunan tanaman ekspansi negara (kolonial) ini keras bermunculan, dan kawasan tanam berdampak pada kebutuhan sistem paksa (seperti daerah tebu) sedikit demi pemerintahan yang langsung. Terutama sedikit beralih dari negara ke tangan di Jawa, pemerintahan desa swasta. berkembang menjadi bagian integral Intervensi radikal dari negara dari pemerintah pusat (kolonial), (kolonial) ke dalam sistem penguasaan mengabdi dan loyal pada kepentingan tanah dan produksi masyarakat sejak pemerintahan pusat (kolonial) dan awal telah berdampak besar pada modal besar (Shohibuddin, 2012: 45-46). kehidupan rakyat di desa maupun Vollenhoven (2013: 166-167) kelembagaan pemerintahan pedesaan. menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang Penelitian dari pemerintah Belanda ditetapkan dalam Agrarische Wet 1870 sendiri memperlihatkan peningkatan dituangkan rinciannya dalam keputusan- kemiskinan di antara penduduk desa. keputusan agraria atau Agrarisch Besluit Studi-studi dari Boeke yang melontarkan yang hanya berlaku di Jawa dan Madura. DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 164
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) Inti dari Agrarisch Besluit dijabarkan DAMPAK DARI DIBERLAKUKANNYA dalam Staatsblad 1870 No. 118, dan AGRARISCHE WET 1870 produk-produk selanjutnya berisi Pada era ini, semua tanah tak bertuan perubahan berbagai pasal dari atau tanah kosong dikuasai oleh negara, Staatsblad 1870 No. 118 itu. Yang sehingga negara bertindak sebagai termasuk keputusan agrarian adalah: dominum (pemilik tanah). Hal ini Statasblad 1870 No. 118 dimungkinkan supaya negara dapat Staatsblad 1872 No. 116 menjual hak penguasaan tanah kepada Staatsblad 1874 No. 78 swasta. Ketentuan ini dituangkan di Staatsblad 1877 No. 196 dan 270 dalam Pasal 1 Agrarische Besluid tahun Statasblad 1888 No. 78 1870 yang mengatur mengenai asas Staatsblad 1893 No. 151 domein verklaring, dengan ketentuan Staatsblad 1893 No. 199 bahwa semua tanah yang tidak Staatsblad 1896 No. 140 dapatdibuktikan dengan hak eigendom- Staatsblad 1904 No. 325 nya adalah domein negara (Wodowati, Staatsblad 1910 No. 185 2014 15). Staatsblad 1912 No. 235 Bertolak dari kepentingan politik Staatsblad 1916 No. 647 dan 683 keagrariaan Belanda di Hindia Belanda, Staatsblad 1926 No. 321 maka negara harus dijadikan pemilik Staatsblad 1935 No. 118 jo tanah tertinggi. Dasar pemikirannya Staatsblad1937 No. 339 adalah karena daerah jajahan telah ditaklukkan secara militer sehingga Domeinverklaring dinyatakan menjadi 'daerah taklukkan' dalam Agrarische Besluit Staatsblad (gekongcuesteert gebied) maka 1870 No. 118 dan berlaku untuk Jawa tanahnya pun menjadi 'tanah taklukkan' dan Madura. Untuk wilayah di luar Jawa (agri limitati-Lat.). Berdasarkan dan Madura secara umum, kenyataan itu, negara bisa menjadi domeinverklaring dinyatakan dalam pemilik tanah tertinggi atas 'tanah Staatsblad 1875 No. 199a. Dan untuk taklukkan'. Dasar hukumnya untuk wilayah-wilayah khusus, adalah sebagai daerah jajahan, kemudian dirumuskan berikut: dalam Pasal 1 Agrarische Besluit 1870 Sumatra: Staatsblad 1874 No. 94f yang merupakan penjelasannya Manado: Staatsblad 1877 No. 55 Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Kalimantan Selatan/Timur: Agraria 1870). Dalam Pasal 1 Agrarische Staatsblad 1888 No. 58 Wet 1870 itu ditegaskan bahwa seluruh tanah adalah milik negara DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 165
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 (landsdomein), kecuali dapat dibuktikan hukum pemegang hak milik 'eigendom' dengan bukti hak milik 'eigendom' atas tanah yaitu negara dan orang berdasarkan Pasal 570 KUHPInd. Dengan sebagai pribadi hukum, seperti tampak demikian, struktur kepemilikan tanah di dalam Diagram No. 3 berikut. daerah jajahan yang diteruskan oleh pemerintahan negara Hindia Belanda adalah hanya mengenal dua subjek Diagram Struktur pemilikan hak milik 'eigendom' di Hindia Belanda Sumber: Abstraksi Herman Soesangobeng dari BW/KUHPInd. dan Agrarische Wet 1870. Diagram no. 3 ini menjelaskan untuk keperluan negara maupun untuk bahwa hak milik tanah yang sah secara diberikan kepada pengusaha swasta hukum hanyalah hak eigendom yang Belanda bagi pengembangan usaha diatur dalam asal 570 BW/KUHPdt. pertanian atau perkebunan. Demikian pula subjek pemegang haknya Karena sebelum VOC sampai pun hanya warga negara Belanda dan terbentuknya pemerintahan Negara orang Eropa yang tunduk pada hukum Belanda sudah ada penduduk-penduduk sipil Belanda (BW/KUHPdt.). Negara Indonesia yang menduduki dan sebagai subjek hukum baik dalam arti menguasai tanah berdasarkan Hukum 'corpus comitatus' maupun 'corpus Adat mereka. Maka konsep tanah milik corporatum' adalah 'pemilik tertinggi' negara itupun lalu dibedakan antara (het hoogste eigenar) atas seluruh tanah tanah milik negara yang bebas (vrij dalam wilayah Negara. Konsep landsdomein) dan tanah negara yang kepemilikan tertinggi ini pada sistem tidak bebas (onvrij landsdomein). Tanah hukum komon (common law system) di milik negara bebas adalah tanah-tanah Amerika disebut 'right of eminent milik negara yang tidak dilekati oleh domein'. Dengan ketentuan ini maka hak-hak orang Bumiputra dengan hukum pemerintah Hindia Belanda berhak adatnya. Sebaliknya tanah negara tidak dengan bebas mengambil kembali tanah bebas adalah tanah milik negara yang miliknya yang dikuasai penduduk diduduki dan dikuasai oleh orang Bumiputra. Bila diperlukannya baik Bumiputra berdasarkan hukum adat DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 166
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) mereka, sehingga hak adat orang sebagai eigendom dan agrarische Bumiputra masih melekat pada tanah eigendom". Domein Verklaring milik negara (Soesangobeng, 2012: 87- mengakibatkan tersubordinasinya sistem 89). hukum asli Indonesia. Kata eigendom Politik hukum pemerintah dalam Pasal 1 AB 1870 tersebut kolonial Belanda yang mempunyai menimbulkan 3 (tiga) interpretasi: pengaruh besar pada eksistensi tanah Pertama, tanah eigendom dapat ulayat adalah diundangkannya Agrarisch diartikan menjadi tanah yang dalam Wet 1870 (Stb. 1870 No. 155)27, dengan hukum perdata disebut sebagai hak peraturan pelaksanaannya Agrarisch kepemilikan eigendom dan agrarisch Besluit 1870, yang memberlakukan asas eigendom. Kedua, karena eigendom domein dalam sistem penguasaan tanah. dapat diterjemahkan sebagai Pasal 1 AB 1870 berbunyi: "Behoundens kepemilikan, ini dapat berarti tanah opvolging van de tweede en derde dalam segala bentuk kepemilikan bepaling der voormelde wet, blijft het pribadi, termasuk hak-hak adat yang beginsel gehandhaafd, dat alle grond, setara dengan kepemilikan, tetapi tidak waaropniet door anderen recht van termasuk hak (kepemilikan komunal) eigendom wordt bewezen, domein van masyarakat adat yang disebut hak de Staat is ("Dengan tidak mengurangi ulayat. Ketiga, ini dapat mencakup hak berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan kepemilikan dalam hukum perdata dan 3 Agrarisch Wet, tetap dipertahankan hak-hak adat yang setara dengan asas, bahwa semua tanah yang pihak kepemilikan termasuk hak ulayat. Pada lain tidak dapat membuktikan sebagai praktiknya, interpretasi pertama yang hak eigendomnya, adalah domein (milik) dipakai (Sembiring, 2018: 88-90). negara. Pemberlakuan asas domein KAKAKTERISTIK PERKEBUNAN SWASTA merupakan ide kaum kapitalis Belanda BERDASARKAN AGRARISCHE WET 1870 untuk mempermudah perolehan Sistem perkebunan besar mulai erfpacht dan opstal, sebab, menurut hadir di Indonesia sebagai akibat politik KUH Perdata, hanya pemilik (eigneaar) liberal pemerintah kolonial Belanda yang dapat memberikan hak-hak atas melalui Agrarische Wet 1870. Dengan tanah kepada pihak lain. Dalam diberlakukannya Agrarische Wet 1870 Agrarisch Wet, pemerintah bukan (Undang-Undang Agraria) dan Undang- pemilik tanah sehingga berdasarkan asas Undang Gula (Suiker Wet) 1870 menjadi domein, negara adalah pemilik semua landasan mulai dibukanya perkebunan tanah kecuali yang bisa dibuktikan swasta di Pulau Jawa. Dibukanya DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 167
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 perkebunan swasta menandai di dalam masyarakat; dan keempat, dimulainya kebijakan kolonial yakni tumbuh budaya tertentu yang dimulainya periode liberal (1870-1900). memperkuat hubungan-hubungan sosial Sebelumnya monopoli pemerintah yang terbentuk itu (Wiradi, 2009: 60). terhadap tanaman ekspor secara Selain itu, berbeda dari bertahap dihapuskan sejak 1860-an. kebijakan cultuurstelsel yang bertumpu Pertama kebijakan ini diberlakukan pada dan memanfaatkan sistem desa. terhadap tanaman yang tidak Agrarische Wet 1870 sebaliknya hendak menguntungkan dan terakhir tebu melepaskan tanah dari ikatan-ikatan (akhirnya berakhir pada 1890) serta kopi komunalnya pada desa dan (daerah terakhir yang menerapkan membebaskan warga dari kerja wajib tanam paksa kopi baru ditutup pada kepada desa. Pemerintah kolonial juga 1919). Periode liberal bertepatan mengakui hak milik warga atas tanahnya dengan ekspansi kekuasaan Belanda di dan melarang perpindahan hak milik itu luar Jawa. Eksploitasi perdagangan di kepada orang-orang asing. Namun, pulau-pulau lainnya berlangsung selama tujuan yang lain di balik itu sebenarnya abad ke-20. Akan tetapi, pada akhir adalah untuk memungkinkan pengusaha abad ke-19 produk-produk dari pulau- partikelir dapat menguasai tanah-tanah pulau di luar Pulau Jawa sudah masuk di luar tanah negara, yakni tanah-tanah dalam kalkulasi perdagangan Belanda garapan penduduk karena sekaligus akan (Ricklefs dkk, 2013: 335-336 ; Kahin, dapat menguasai tenaga kerjanya. Hal 2013: 16-17). ini dilakukan melalui kontrak sewa Karakteristik sistem produksi tanah kepada para petani pemiliknya perkebunan swasta pada masa ini dan merekrut mereka sebagai tenaga umumnya mempunyai empat atribut kerja perkebunan melalui sistem upahan yang melekat padanya, yaitu: pertama, (Shohibuddin, 2010: 36-37). berorientasi ekspor dalam skala besar; kedua, kebutuhan tenaga kerja sangat PERKEMBANGAN PERKEBUNAN SWASTA besar dibanding dengan yang dapat DI JAWA tersedia oleh pasar (tenaga kerja) Agrarische Wet 1870 (Undang- domestik yang bebas; ketiga, diperlukan Undang Agraria) memberikan kebebasan mekanisme ekstra-pasar (pemaksaan dan jaminan keamanan kepada para oleh aparatur pemerintah) guna pengusaha (investor). Undang-undang ini memenuhi kebutuhan tersebut dan menekankan pribumilah yang dapat mekanisme ini sangat dominan dalam memiliki tanah. Namun, orang-orang menentukan hubungan-hubungan sosial asing diperkenankan menyewanya dari DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 168
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) pemerintah selama 75 tahun atau dari lahan dimaksimalkan dengan sebaik para pemilik pribumi selama 5 sampai mungkin. Daerah dengan demografi 20 tahun (tergantung persyaratan pada dataran tinggi digunakan untuk hak pemilikan tanah). Perkebunan menanam kopi, teh, kina, dan ketela swasta pasca diberlakukannya pohon di ladang-ladang. Sedangkan, di Agrarische Wet 1870 dapat berkembang dataran rendah, perusahaan perkebunan di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah menanam tebu, kakao, dan tembakau luar Pulau Jawa. Pembukaan Terusan (Oudejans, 1999: 25-26). Perkembangan Suez pada tahun 1869 dan paling mencolok dari swastanisasi perkembangan pelayaran dengan kapal perkebunan di Pulau Jawa adalah uap (sebagian berada di tangan orang- perkembangan dalam industri gula orang Inggris) dalam waktu yang kira- (barang dagangan penting dari Hindia kira sama mendorong lebih lanjut Belanda pada waktu itu). Dengan perkembangan swasta dengan semakin tersedianya modal swasta dalam jumlah membaiknya sistem perhubungan besar. Perkebunan-perkebunan gula dan dengan Eropa (Ricklefs, 2008: 271). beberapa perkebunan lainnya dapat Ekspansi besar-besaran mengimpor mesin dan berbagai perusahaan perkebunan dan peralatan yang dapat meningkatkan pengusahaan tanaman perdagangan di produktifitas produksinya. Misalnya Hindia Belanda terjadi antara 1870 dan dalam hal perkebunan gula, perluasan 1920, terutama gula dan tebu di Jawa lahan produksi dan kemajuan teknik (termasuk juga teh dan kopi) dan produksi yang diintroduksi dalam kemudian karet dan kelapa sawit di industri ini menyebabkan kenaikan Sumatera. Dalam kurun waktu ini, produksi yang pesat. industri pertanian atau perkebunan di Dalam tahun 1870 luas tanah di Hindia Belanda mengalami Pulau Jawa yang ditanami gula perkembangan yang sangat pesat. berjumlah 54.176 bahu. Sedangkan Meskipun di sisi lain terjadi penurunan dalam tahun 1900 jumlah itu meningkat setelah resesi 1884-1885, dengan menjadi 128.301 bahu. Di pihak lain, perbaikan yang terjadi secara lambat produksi gula meningkat lebih pesat pada dasawarsa 1890-an. Perkembangan lagi, yaitu dari 2.440.000 pikul dalam prosfek perkebunan di Hindia Belanda tahun 1870 meningkat menjadi terus berlangsung hingga meletusnya 12.050.544 pikul dalam tahun 1900. Perang Dunia I (Padmo, 1991:27). Demikian pula perkebunan-perkebunan Pasca diterapkannya Agrarische teh mengalami perkembangan yang Wet 1870 di Pulau Jawa pemanfaatan pesat, terutama setelah perusahaan- DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 169
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 perusahaan perkebunan mulai ditanam Daerah-daerah utama penghasil gula di dengan teh Assam. Tanaman ekspor lain Pulau Jawa ada di Pantai Utara Jawa yang mengalami kenaikan dalam yang memiliki sistem pengairan sawah produksi adalah tembakau. Jauh yang sangat baik, yaitu antara sebelumnya tembakau telah ditanam di Keresidenan Cirebon sampai Semarang, daerah Yogyakarta dan Surakarta. kemudian di Selatan Gunung Muria Selama zaman liberalisme, pengusaha- hingga Juwana. Kemudian daerah pengusaha Belanda mendirikan pula kesultanan (varstenlanden) termasuk perkebunan-perkebunan tembakaudi produsen gula yang baik pula. Menyusul sekitar Basuki Jawa Timur yang setelah itu keresidenan Madiun, Kediri, kemudian mengalami perkembangan dan Basuki di Jawa Timur. Selain itu, pesat. wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang, Perkebunan-perkebunan di dan daerah-daerah Surabaya hingga Basuki tersebut bekerja sama erat Jombang di Pantai Utara Jawa juga dengan penduduk sekitar yang juga termasuk produsen gula utama Jawa menanam tembakau yang kemudian (Leirissa, 2012: 65). Adapun disortir dan diolah selanjutnya di perkembangan ekspor Hindia Belanda perkebunan-perkebunan besar. Di tahun 1874-1914 dapat dilihat pada samping itu modal dan usaha Belanda Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1. di mendirikan perkebunan-perkebunan atas terlihat bahwa terjadi tembakau yang besar di sekitar Deli perkembangan luar biasa ekspor Hindia Sumatera Timur. Tanaman-tanaman Belanda pada periode tahun 1874-1914. dagang lainnya yang dihasilkan Sebagai suatu catatan, perlu diingat perkebunan-perkebunan besar yang juga bahwa setelah 1885 perkembangan mengalami perkembangan pesat adalah tanaman perdagangan mulai berjalan kopi dan kina. Selama masa ini Hindia seret diakibatkan jatuhnya harga gula Belanda menjadi penghasil kina paling dan kopi di pasaran internasional. terkemuka di dunia karena hampir 90% Jatuhnya harga gula di pasar dunia kina yang digunakan di dunia pada diakibatkan di Eropa mulai dilakukan waktu itu berasal dari perkebunan- penanaman gula bit (beet sugar) perkebunan kina di Jawa. Di pihak lain, sehingga mereka tidak perlu lagi kopi tidak mengalami perkembangan mengimpor dari Hindia Belanda. Pada begitu pesat selama seperti selama tahun 1891 harga tembakau di pasar sistem tanam paksa berlaku internasional juga jatuh sehingga (Poesponegoro, 2008: 377). mengancam kelangsungan hidup DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 170
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) perkebunan-perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur. Tabel 1.1. Ekspor Hindia Belanda, 1874-1914 (dalam jutaan Gulden) Perubahan (%) Komoditi 1874 1914 Gula Kopi Teh Rempah-Rempah Tembakau Kopra Timah Minyak Bumi Karet Asal: Jawa+Madura Luar Jawa Hindia Belanda 50 68 3 6 11 0 5 0 0 144 25 169 183 23 27 14 64 61 41 137 27 360 324 685 +266 -66 +800 +133 +482 + 720 ++ ++ +150 +1.196 +305 Sumber: Van Zanden & Marks (2012), h. 85 dalam Boediono (2016: 53) Krisis perdagangan tahun 1885 dipilih dan diangkat oleh pemilik saham. juga ikut memukul bank-bank Begitu juga dengan bank perkebunan perkebunan (cultur banken) yang (cultur banken) juga tetap melanjutkan meminjamkan uang ke berbagai usahanya sebagai pemberi kredit kepada perusahaan perkebunan. Akibat perkebunan-perkebunan. Namun, jatuhnya usaha perkebunan, maka setelah krisis 1885 mereka pun juga secara otomatis ikut jatuh pula bank- mengadakan pengawasan atas operasi bank perkebunan. Selain itu, krisis perkebunan-perkebunan besar tersebut. perdagangan pada tahun 1885 Pada akhir abad ke-21 terjadi mengakibatkan terjadinya reorganisasi perkembangan baru dalam kehidupan dalam kehidupan ekonomi Hindia ekonomi di Hindia Belanda. Sistem Belanda. Perkebunan-perkebunan besar liberal murni dengan persaingan bebas tidak lagi sebagai usaha milik mulai ditinggalkan dan digantikan perseorangan. Akan tetapi, dengan suatu tata ekonomi yang lebih direorganisasi menjadi perseroan- terpimpin. Kehidupan sosial-ekonomi perseroan terbatas. Hindia Belanda khususnya di Jawa mulai Pemimpin perkebunan bukan lagi dikendalikan oleh kepentingan- pemiliknya secara langung tetapi oleh kepentingan finansial dan industrial di seorang manajer. Artinya seorang yang negeri Belanda. Kewenangan- digaji dan langsung bertanggungjawab kewenangan tidak lagi diberikan kepada kepada direksi perkebunan yang biasa pemimpin perkebunan-perkebunan besar DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 171
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 yang berkedudukan di Jawa (Daliman, Belanda pada waktu itu). Dengan 2012: 52-53). tersedianya modal swasta dalam jumlah PENUTUP besar. Perkebunan-perkebunan gula dan Simpulan beberapa perkebunan lainnya dapat Perkembangan sistem perkebunan mengimpor mesin dan berbagai di Hindia Belanda tidak lepas dari peralatan yang dapat meningkatkan pasang-surutnya dinamika ekonomi- produktifitas produksinya. Misalnya politik di negeri Belanda. Sebagai dalam hal perkebunan gula, perluasan wilayah jajahan Belanda, di Hindia lahan produksi dan kemajuan teknik Belanda pada waktu itu dikenal dua produksi yang diintroduksi dalam sistem perkebunan yang menonjol, yaitu industri ini menyebabkan kenaikan sistem perkebunan "negara" (1830- produksi yang pesat. Meskipun di sisi 1870) dan sistem perkebunan swasta lain terjadi penurunan setelah resesi "liberal" (pasca diterapkannya 1884-1885, dengan perbaikan yang Agrarische Wet 1870). Perkembangan terjadi secara lambat pada dasawarsa swastanisasi perkebunan di Hindia 1890-an. Perkembangan prosfek Belanda mendapatkan momennya sejak perkebunan di Hindia Belanda terus diberlakukannya Agrarische Wet berlangsung hingga meletusnya Perang 1870.Agrarische Wet 1870 menjadi Dunia I. landasan yuridis-formil masuknya investasi asing dalam industri Saran perkebunan di Hindia Belanda. Pemodal Penelitian mengenai sejarah sosial swasta diberikan hak erfpacht (hak guna ekonomi di Indonesia sangat menarik. usaha)selama 75 tahun oleh pemerintah Banyak sekali objek kajian yang bisa Belanda untuk membuka lahan dikaji, terutama mengenai kondisi sosial perkebunan baru di Hindia Belanda. ekonomi Indonesia pada masa Selama periode antara 1870 hingga 1942 penjajahan Hindia Belanda. Salah perkembangan modal swasta dalam satunya ialah penelitian ini yang sektor perkebunanpasca pemberlakuan membahas konsep dan dampak Agrarische Wet 1870 mendominasi penerapan Agrarische Wet 1870 perekonomian di Hindia Belanda. terhadap perkembangan perkebunan di Khusus di Pulau Jawa, Indonesia khususnya di Pulau Jawa. perkembangan paling mencolok dari Agrarische Wet 1870 inilah yang swastanisasi perkebunan adalah kemudian menjadi pintu gerbang utama perkembangan pesat industri gula swastanisasi perkebunan di Indonesia (barang dagangan penting dari Hindia jelas berpengaruh besar terhadap DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 172
HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019 ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728) perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya Pulau Jawa pada saat itu dan masa sekarang. Padmo, Soegijanto., dan Djatmiko, Edhie. (1991). Tembakau Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Dudung. Penelitian Metodelogi Islam. Yogyakarta: Ombak. (2011). Sejarah Achdian, Andi. (2008). Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Bogor: Kekal Press. Poesponegoro, Marwati Djoened., dan (2008). IV. Notosoesanto, Nugroho. Sejarah Nasional Jakarta: Balai Pustaka. Indonesia Rachman, Noer Fauzi.(2012). Land Reform Dari Masa Ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Anggraini, Gita. Islam dan (2016). Agraria Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidak Adilan Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Ricklefs, Merle Calvin. (1981). A History of Modern Since c. 1200 Fourth Edition. 2008. Tim Penerjemah Serambi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Mizan. Ricklefs, Merle Calvin dkk. (2013). Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer. Jakarta: Komunitas Bambu. Daliman, A. (2012). Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda. Yogyakarta: Ombak. Salim, M. Nazir dkk. (2014). Dari Dirjen Agraria Kementrian Menuju Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948-1965. Yogyakarta: STPN Press. Kahin, George McTuran. (1952). Nationalism and Revolutin in Indonesia. 2013. Terjemahan oleh Tim Komunitas Bambu. Jakarta: Komunitas Bambu. Sembiring, Julius. (2018). Dinamika Pengaturan Permasalahan Tanah Ulayat. Yogyakarta: STPN Press. dan Leirissa, R.Z dkk. (2012). Sejarah Indonesia. Perekonomian Yogyakarta: Ombak. Shohibuddin, Mohamad (Ed.). (2012). Pembentukan Kebijakan Reformasi Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan. Yogyakarta: STPN Press. Marzuki, A.B Yas. (2004). Metodelogi dan Penelitian Historiografi. Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jan Sejarah Oudejans, (1999). Development of Agriculture in Indonesia. 2006. Terjemahan oleh Edhi Martono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. H.M. Shohibuddin, Mohamad., dan Luthfi, Ahmad Nashih. Land Reform Lokal A La Ngandagan: Sistem Tenurial Adat Inovasi Sebuah Desa Jawa, 1947-1964. Yogyakarta: STPN Press. (2010). Soesangobeng, Herman. (2012). Filosofi, Asas, Ajaran, Teori, dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press. DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 173
Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870..., Masyrullahushomad, dkk., 159-174 Tauchid, Muchammad. (2009). Masalah Agraria Masalah Sebagai Penghidupan dan Kemakmuran Indonesia. Yogyakarta: Rakyat STPN Press. Vollenhoven, Cornelis van. (1923). De Indonesier en Zijn Ground. 2013. Terjemahan oleh Soewargono. Yogyakarta: STPN Press. Wiradi, Gunawan. (2000). Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: INSIST Press. Wiradi, Gunawan. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Penelitian Wodowati, Dyah Ayu dkk. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Hutan. Kawasan Adat Yogyakarta: STPN Press. di Tim Riset Sistematis STPN. (2010). Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Sosial, Keadialan Kesejahteraan Masyarakat, dan Ekologis. Keberlanjutan Yogyakarta: STPN Press. DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045 174