LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA A. UMUM 1. Definisi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2. Klasifikasi Beban dan belanja diklasifikasi menurut: a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 1
b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga; dan c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Kabupaten , belanja dinas pemerintah tingkat Kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat Kabupaten. Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: BEBAN KEWENANGAN Beban Operasi - LO Beban Pegawai SKPD Beban Barang dan Jasa SKPD Beban Bunga PPKD Beban Subsidi PPKD Beban Hibah PPKD&SKPD Beban Bantuan Sosial PPKD Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD Beban Penyisihan Piutang SKPD Beban Lain-Lain SKPD Beban Transfer Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan PPKD Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD Pemerintah Daerah Lainnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 2
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD Defisit Non Operasional PPKD Beban Luar Biasa PPKD BEBAN OPERASI Definisi Beban Operasi 1. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain 3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap. 4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 3
6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 9. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang. 10. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas BEBAN TRANSFER Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan BEBAN NON OPERASIONAL Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 4
BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020: Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Bunga SKPKD dan BLUD Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD BELANJA MODAL SKPKD dan/atau SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD BELANJA TRANSFER SKPKD Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: Belanja Kewenangan Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD Belanja Barang SKPD Bunga PPKD Subsidi PPKD Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD Belanja Modal Belanja Tanah SKPD Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 5
Belanja Peralatan dan Mesin SKPD Belanja Gedung dan Bangunan SKPD Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Belanja Aset tetap lainnya SKPD Belanja Aset Lainnya SKPD Belanja Tak Terduga PPKD ) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD. B. PENGAKUAN Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: 1. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas. 2. Terjadinya konsumsi aset Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud. Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat : 1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Contoh SP2D LS. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 6
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK- SKPD. Contoh SP2D GU dan GU NIHIL. 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan c. Beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 7
dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu: 1. Metode pendekatan Beban Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Contoh dari transaksi ini adalah pembelian persediaan Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Barang habis pakai dan lain-lain yang langsung diakui sebagai beban pada saat SP2D dikeluarkan dan pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian persediaan terpakai berdasarkan saldo fisik akhir persediaan yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik atas persediaan tersebut. 2. Metode pendekatan Aset Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 8
Pengakuan Beban Operasi Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuatkan bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 9
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Pengakuan Beban Transfer Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas). Pengakuan Beban Non Operasional Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas). Pengakuan Beban Luar Biasa Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 10
Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas). C. PENGUKURAN Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan diukur sesuai : a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya. Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD). Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 11
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD. D. PENILAIAN Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. E. PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah : 1. Rincian beban per SKPD 2. Penjelasan atasu unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain: 1. Rincian belanja per SKPD 2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 12
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu BUPATI BANGKA BARAT, H. SUKIRMAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Lampiran IV 13