Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), pp. 63-78, Link: Hak Minoritas Dalam Konteks Islam1 (Minority Rights in the Context of Islam) Havis Aravik Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri STEBIS IGM Palembang) Email : havis@stebisigm.ac.id Abstract: This study discusses how the rights of minorities in the Islamic context. The results of this study show that minority rights are one of the most complicated issues facing Muslims and Muslims in the present context. In fact, the rights of minorities are set in the Qur'an and practiced the Prophet Muhammad when he led the State of Medina and confirmed in the form of the constitution of medina, as well as his companions in the Islamic government with a good and comprehensive. In fact, non-Muslims are treated more and control the government and the science sector. Thus, an irresponsible argument if one asserts that Islam does not recognize minority rights. Keywords; Rights, Minorities, Islam, Jizyah, Rasulullah SAW Abstrak: Studi ini membahas tentang bagaimana hak minoritas dalam konteks Islam. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa hak minoritas merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi kaum muslimin dan Islam dalam konteks kekinian. Padahal, hak minoritas sudah diatur dalam Alquran dan dipraktekkan Nabi Muhammad Saw ketika memimpin Negara Madinah dan dikukuhkan dalam bentuk the constitution of medina, serta para sahabat-sahabatnya dalam pemerintahan Islam dengan baik dan komprehensif. Bahkan, non muslim diperlakukan lebih dan menguasai pemerintahan serta sektor ilmu pengetahuan. Maka, sebuah argumentasi yang tidak bertanggungjawab jika ada yang menyatakan bahwa Islam tak mengenal hak-hak minoritas. Kata Kunci; Hak, Minoritas, Islam, Jizyah, Rasulullah SAW 1 Tanggal Naskah diterima: 12 April 2017, direvisi: 17 April 2017, disetujui untuk terbit: 21 Mei 2017. 63
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam Pendahuluan Salah satu persoalan fiqh yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan adalah soal hak minoritas. Hak minoritas merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum muslim dan Islam dalam konteks kekinian. Bahkan, kalangan orientalis menganggap Islam tak mengenal konsep hak-hak minoritas di dalam kehidupan. Hal ini diperparah dengan praktik intoleransi dan kekerasan oleh sekelompok masyarakat tertentu terhadap beberapa kelompok minoritas yang banyak terjadi akhir-akhir ini dan menghiasi pemberitaan di media nasional dan internasional.2 Sehingga mereka berkesimpulan bahwa hak minoritas hanya ada pada negara-negara barat sekuler, bukan Islam. Sepanjang sejarah kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas.3 Di lihat dari sisi historis, permasalahan tentang hak-hak minoritas dalam Islam sebenarnya telah lama diperdebatkan oleh generasi pertama Islam. Zaid bin Ali (w. 122 H) dalam karya al-Majmu' al-Kabir sudah membahas masalah itu, dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Akan tetapi, hanya sebatas penjelasan atas prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan teks-teks al-Qur'an. Dalam prakteknya, pelaksanaan hak-hak tersebut masih banyak Islam masih mengalami memperkenalkan pembagian wilayah antara Dar al- Islam dan Dar al-Harb. Yang menjadi pemisah antara keduanya adalah keimanan. Berdasarkan pembagian ini, para ahli fikih mengklasifikasikan masyarakat menjadi empat kelompok, yaitu: di dalam negeri Islam (Dar al-Islam) menjadi muslim dan dzimmy, sedangkan di luar negeri Islam (Dar al-Harb) menjadi musta'min (yang memilih perjanjian damai) dan muharib (yang selalu ingin memerangi). tantangan dan hambatan. Sebab fikih Menurut Abul A'la Al-Maududi sebelum membahas tentang hak-hak minoritas (non muslim) dalam negara Islam, ada satu hal yang perlu diingat, yakni negara Islam merupakan negara yang berdiri di atas dasar agama 2 Akhmad Solikhin, "Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas", dalam Journal of Governance, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, h. 43. 3 Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h. 355. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 64
Havis Aravik (teokrasi), berbeda dengan negara nasional demokrasi. Perbedaan bentuk inilah yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada penyelesaian masalah hak-hak minoritas.4 Dari deskripsi di atas penulis tertarik ingin mengulas hak minoritas dalam konteks Islam, menurut para pemikir, baik dari sisi normatif doktrinal ini penting mengingat banyaknya (tekstual) sampai kontekstual. Hal kesimpangsiuran pendapat tentang hak minoritas dalam Islam, sehingga seringkali menjadi tertentu untuk justifikasi "meniadakan" kelompok lainnya. kelompok-kelompok Pengertian dan Konsep Hak Minoritas dalam Islam Hak minoritas berasal dari kata hak dan minoritas. Hak sendiri dimaknai sebagai kepunyaan sah atau tetap dan wajib. Sedangkan minoritas adalah golongan kecil atau kelompok kecil (lawan mayoritas).5 Jadi hak minoritas dapat dipahami sebagai kepunyaan sah yang wajib diberikan kepada golongan atau kelompok kecil yang ada dalam suatu Negara. Dalam arti lain, hak minoritas merupakan upaya untuk mengangkat yang minor meraih signifikansi dan keutamaan sosial vis a vis kelompok yang lebih besar, tanpa harus menjadi bagian dari kelompok mayoritas.6 Sedangkan menurut M. Ali Kettani mengutip dari Webster's Sevent New Collegiate Dictionary, minoritas merupakan bagian dari penduduk yang beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat perlakuan berbeda.7 Pendapat senada dikemukakan Ahmad Suaedy, dkk dari The Wahid Institute bahwa minoritas didefinisikan sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu masyarakat.8 4Abul A'la Al-Maududi, Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam, Terj. Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993, h. 1. 5 Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994, h. 469. 6 Hikmat Budiman, "Hak Minoritas dan Peran Negara; Menguji Argumen Multikulturalisme", dalam Makalah, Jakarta: Komunitas Salihara, tanggal 17 Februari 2011, h. 9. 7M. Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, Terj. Zarkowi Soejoeti, Jakarta:; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 1. 8 Ahmad Suaedy, dkk, 2012, Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer, Jakarta: The Wahid Institute Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia Jakarta, 2012, h. 7. 65 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam Robert Spencer menyatakan bahwa karena dunia Islam tersebar begitu cepat ketika tentara-tentaranya menguasai komunitas-komunitas Kristen kuno di Timur Tengah, Islam harus menghadapi problem minoritas keagamaan sejak masa-masa awal. Sehingga Islam mengembangkan perundang-undangan yang komprehensif dan spesifik dalam rangka bagaimana memperlakukan kaum minoritas ini.9 Islam telah membagi warga negara non muslim dalam sebuah negara Islam ke dalam tiga kategori. Pertama, Mereka yang menjadi warga negara suatu negara Islam di bawah perjanjian/persetujuan. Artinya, mereka yang rela, taat, dan tunduk kepada pemerintahan Islam tanpa suatu peperangan, tetapi melalui suatu ikatan perjanjian perdamaian. Maka undang-undang Islam akan memperlakukan mereka sesuai dengan ketentuan dan syarat- syarat yang tercantum dalam perjanjian. Apabila terjadi suatu perjanjian antara kaum muslimin dan non muslim dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama, maka Islam akan menjalankannya dengan penuh konsekuen, walaupun perbedaan kekuatan kedua belah pihak dan posisinya tidak seimbang.10 Rasulullah SAW, pernah bersabda: "Sekiranya kalian dapat mengalahkan suatu kaum, lalu mereka meminta perlindungan terhadap jiwa dan anak-anak mereka kepada kamu dengan memberikan sebagian hartanya (dalam suatu riwayat mereka mengajak berdamai kepada kamu), maka janganlah kalian kenai beban kepada mereka di atas itu, sebab hal itu tidak baik bagi kalian" (HR. Abu Daud, di dalam kitab Jihad). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "Awas..........barang siapa yang berlaku aniaya kepada non muslim yang telah mengadakan perjanjian perdamaian atau mengurangi hak-haknya, atau memberikan beban di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya dengan cara yang tidak baik akulah pembelanya pada hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud di dalam kitab Jihad). 9Robert Spencer, Islam Ditelanjangi, Terj. Mun'in A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2003, h. 228-229. 10 Abul A'la Al-Maududi, Op. cit, h. 8-9. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 66
Havis Aravik Dari dua hadits di atas dapat dipahami bahwa apabila warga negara non muslim telah mengikat perjanjian perdamaian, maka segala sesuatu yang menjadi milik mereka (berupa harta benda, bangunan-bangunan, kehormatan, dan keyakinan) sama sekali tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Tidak dibenarkan memberlakukan Undang-undang tidak pidana yang memberatkan mereka. Dengan kata memperbolehkan perlakukan apa saja yang bersifat merugikan, curang, aniaya, tidak baik, dan tidak sesuai dengan kemampuan.11 lain, Islam Kedua, mereka yang menjadi warga negara setelah dikalahkan umat Islam dalam suatu peperangan.12 Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang tetap mempertahankan diri melawan tentara Islam sampai titik penghabisan sehingga mereka jelas-jelas menyerah dan takluk. Mereka dapat memperoleh hak-haknya apabila mau membayar jizyah.13 Menurut al-Maududi setidaknya ada lima kedudukan warga negara non muslim karena kalah perang dalam Undang-undang Islam, yakni a). Apabila kepala negara telah menerima jizyah, maka umat Islam seluruhnya harus menjaga dan melindungi jiwa dan harta benda mereka, sebab "menerima" jizyah mengandung arti penetapan bagi perlindungan harta dan jiwa. b). Apabila suatu perjanjian perdamaian telah terlaksana, maka seluruh tanah dan kekayaan lainnya menjadi milik mereka secara penuh.14 Mereka dapat menggunakannya sesuai dengan kehendaknya, menjual, menggadai, menghadiahkan, dan memindahkan haknya kepada ahli warisnya. Oleh karenanya, Islam tidak boleh sedikit pun mengambil apa yang menjadi milik mereka. c). Ukuran sedikit banyaknya jizyah yang harus dikeluarkan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Akan tetapi, walaupun jizyah tidak memiliki ukuran standar yang pasti, namun dalam menentukan harus memperhatikan dan mengutamakan kemudahan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. d). Jizyah tidak dipungut kecuali dari mereka yang laik perang. Oleh karenanya, anak kecil, wanita, orang kurang akal, orang buta, orang jompo, para penjaga tempat-tempat suci, pendeta, orang tua serta budak laki-laki dan perempuan ukuran-ukurannya tetap 11 Ibid, h. 10-11. 12 Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Terj. Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 77. 13 Abul A'la Al-Maududi, Op. cit, h. 12. 14 Ibid, h. 12-13. 67 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam tidak dikenakan kewajiban membayar jizyah. e). Umat Islam harus membiarkan tempat-tempat ibadah warga non muslim. Artinya tidak boleh dirusak, dan tidak menampakkan rasa dendam terhadap tempat-tempat ibadah mereka. Tentu hal ini menjadi jawaban kongkret atas tuduhan Robert Spencer bahwa kehidupan seorang dzimmi murah dan lemah. Orang Yahudi dan Kristen hidup dalam ketakutan yang terus menerus akan pelecehan dan kekerasan. Bahkan kadangkala menurutnya, kaum muslim membatasi atau menghilangkan semua akses-akses dzimmy ke tempat pemandian umum dan ruang publik yang lain. Di beberapa tempat, umat Kristen dan Yahudi dapat mandi, tetapi hanya jika mereka memakai sabuk kecil di jari-jari tangan dan jari kaki mereka, bahkan saat mereka telanjang.15 Ketiga, mereka yang berada dalam negara Islam melalui hal lain.16 Kelompok ketiga ini adalah kelompok yang menjadi warga negara Islam bukan karena perjanjian maupun kalah perang. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok terdahulu, dan harus menunaikan kewajiban sebagaimana kewajiban kelompok terdahulu, dan umat Islam harus menjaga hak dan kewajiban mereka dengan semaksimal mungkin, tanpa ada paksaan, intimidasi, maupun hegemoni terhadap mereka. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi mengutip pernyataan Imam Qarrafi bahwa apabila orang-orang kafir datang ke negeri Islam karena hendak mengganggu orang-orang yang berada dalam perlindungan akad dzimmah, maka wajib bagi umat Islam menghadang dan memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan umat Islam harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah SWT dan dzimmah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, negara Islam terikat oleh hukum untuk melindungi minoritas.17 Minoritas dalam negara Islam didefenisikan sebagai "kelompok- kelompok terorganisasi yang tidak percaya kepada Islam dan mempunyai seperangkat nilai mereka sendiri yang mungkin berasal dari Risalah ketuhanan". Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum 15 Robert Spencer, Op. cit, h. 233-235. 16 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 77. 17 Yusuf Qardhawi, Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1994, h. 23. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 68
Havis Aravik muslimin.18 Namun, menurut Syaukat Hussain pada dasarnya di dalam negara Islam sebenarnya tidak terdapat konsep mayoritas dan minoritas. ini hanya Negara mengklasifikasikan warga negaranya dalam dua kelompok, yakni warga muslim (yang percaya kepada ideologi Islam) dan warga non muslim (yang tidak percaya kepada ideologi Islam), maka negara harus dijalankan terutama oleh mereka yang percaya kepada ideologi Islam. Warga negara non muslim mereka dapat menempati suatu jabatan dengan tujuan menjalankan suatu negara, namun tidak bisa mempengaruhi kebijakan negara.19 Islam adalah sebuah negara ideologis. Negara Abul A'la Al-Maududi menambahkan bahwa Islam memberikan jaminan atas hak-hak non muslim secara jelas, dan Islam melarang mereka ikut campur dalam masalah-masalah parlemen. Namun demikian, Islam tetap membuka pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam pemerintahan apabila mereka rela dan menerima Islam sebagai dasar negara. Oleh karenanya, tidak ada sedikit pun wewenang bagi negara Islam untuk menyerobot hak-hak non muslim yang telah ditetapkan agama, dan tak ada seorang pun yang berani merampas atau mengurangi hak mereka. Bahkan Islam dituntut untuk memberikan tambahan kepada mereka selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara yang ada.20 Hak tambahan tersebut terlihat pada pemberikan hak khusus kepada warga non muslim, di antaranya; Pertama, mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka. Kedua, mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum persoalan mereka sendiri. Ketiga, mereka harus mengikuti hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil karena hukum Islam merupakan hukum negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam kasus minuman anggur di mana warga non muslim dibebaskan dari hukuman. Keempat, orang dzimmi mendapat hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda mereka. Kelima, mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas 18 M. Ali Kettani, Op. cit, h. 372. 19 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 75. 20 Abul A'la Al-Maududi, Op. cit, h. 4-5. 69 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam wajib militer setiap warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan jizyah.21 Konteks Sejarah Pada saat Islam muncul, dunia masih menganut prinsip "Ejus region, Cujus religio," artinya siapa memerintah, agamanya dianut. Maka, agama penguasa adalah agama rakyat. Di Barat prinsip tersebut masih berlaku sampai paruh kedua abad ke-18 ketika pecah Revolusi Amerika dan Perancis. Tentu saja berbeda dengan Islam, dimana sejak abad ke-6, Islam datang dengan prinsip ajaran yang memberikan hak hidup, termasuk tradisi dan keyakinan ini membuat bangsa-bangsa Arab saat itu masuk Islam dengan damai atau tetap hidup dalam kelompok-kelompok agama mereka. Mereka adalah saksi sejarah akan tingginya nilai kemanusiaan yang dibawa oleh agama Islam dengan memberikan hak-hak individu atau kelompok, bahkan hak sebagai warga Negara secara penuh. lama, kepada bangsa-bangsa yang didudukinya. Siasat Sejak permulaan dakwah Islam, antara muslim dan non-muslim telah terjadi hubungan harmonis. Kepemimpinan Rasulullah SAW selama di Madinah merupakan bukti kongkrit bagaimana kehidupan Yahudi dan Nasrani dilindungi sepenuhnya oleh pemerintahan Islam. Hak-hak mereka dijamin dan keamanan mereka diperhatikan.22 Dengan para tetangganya, ahl al-kitab, Rasulullah selalu menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Kerap kali beliau saling tukar-menukar hadiah dengan mereka. Keharmonisan tersebut tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya. Suasana saling menghormati antara muslim dan non-muslim selalu mewarnai kehidupan beragama pada masa pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, Dinasti Bani Umayah dan 'Abbasiyah. Begitu pula ketika pasukan Islam tiba di Lembah Jordania dan Abu Ubaidah mendirikan pos di Fihl (nama suatu tempat), penduduk negeri itu yang hampir semuanya Nasrani dan di bawah pemerintahan Romawi mengirim surat kepada pasukan Islam yang isinya, "hai umat Islam! Kamu lebih mendapatkan tempat di hati kami ketimbang bangsa Romawi sendiri, 21 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 78-79.. 22 Daud Rasyid, Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan, Bandung: Syaamil, 2006, h. 32. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 70
Havis Aravik walaupun agama kami sama dengan agama mereka. Sebab, kamu lebih jujur, lebih sayang, lebih melindungi, dan lebih baik dalam memerintah kami. Sedangkan, mereka (orang Romawi) itu mengangkangi urusan kami dan mengatur isi rumah kami.23 Demikian pula peristiwa lain yang terjadi di Kota Emesa (al-Himsh, sebuah kota di Suriah). Penduduk Kota tersebut menutup pintu gerbang kota untuk mencegah masuknya pasukan Heraklius (Romawi Nasrani). Mereka memberitahukan kaum Muslimin bahwa pemerintahan Islam dan sikap adil umatnya lebih berkenan di hati penduduk Emesa ketimbang Romawi yang bersikap zalim dan diktator.24 Selain itu, sejarah membuktikan keikutsertaan warga non-muslim dalam pemerintahan Islam. Warga non-muslim banyak menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, seperti masalah keuangan dan kesekretariatan Negara. Selama satu abad kementrian keuangan pada pemerintahan Bani Umayyah dipegang oleh sebuah keluarga Kristen secara turun-temurun. Begitu juga khalifah pertama Bani Fathimiyah di Maghrib, Abu Ubaidillah al- Mahdi (909-934) meminta nasehat kepada seorang tokoh Kristen untuk mencari lokasi yang tepat untuk ibukota negara.25 Hubungan mesra tersebut juga dapat dilihat dalam sektor keilmuan. Banyak warga non-muslim yang belajar kepada ulama-ulama Islam, seperti Sibawaih dan al-Farabi. Peran serta warga non-muslim yang sangat menonjol itu bahkan sempat menimbulkan kecemburuan dari kalangan umat Islam. Dari lintasan sejarah di atas dapat dipahami bahwa para penguasa Islam sangat memperhatikan hak-hak minoritas dalam pemerintahan Islam. Hal ini berarti tidak benar jika ada statement menyatakan Islam tidak mengenal hak minoritas dan tidak ada hak minoritas dalam Islam. Artinya, dapat dikonklusikan bahwa tidak serta merta Islam memusuhi golongan yang bukan muslim, karena hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan norma dan asas yang terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini pun telah ditegaskan Al-Qur'an, misalnya perintah untuk bertindak adil dengan non-muslim, bermuamalah serta menunjukkan akhlak yang mulia (QS. Al-Mumtahanah [60]:8-9), saling menghormati sesama 23 Ibid, h. 32. 24 Ibid. 25 Abuddin Nata, Peta Keagamaan Pemikiran Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 205. 71 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam keturunan Adam (QS. al-Isra' [17]: 70), menampakkan sikap egaliter terhadap sesama manusia, karena mereka diciptakan dari satu asal (QS. An-Nisa' [4]: 1) dan perintah kepada setiap agama dan aliran untuk menebarkan kebaikan, membangun silaturrahmi dan berlaku adil (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8). Lebih dari itu, ada banyak ayat yang secara khusus membahas tentang ahl al- kitab (non-muslim) dalam al-Qur'an seperti: Q.S. Al-Baqarah [2]: 105, 109, Ali Imran [3]: 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199, An-Nisa [4]: 123, 153, 159, 171, Al-Maidah [5]: 15, 19, 59, 65, 68, 77, Al-Ankabut [29]: 46, Al-Ahzab [33]: 26, Al-Hadid [57]: 29, Al-Hasyr [59]: 2, 7, dan Al-Bayyinah [98]: 1, 6 (Muhdina, 2015: 107). Pesan moral dari ayat-ayat tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa Islam sangat menghargai dan mengatur hubungan antara mayoritas dan minoritas, hak-haknya, serta sebaliknya. Bahkan, sebelum lahirnya Demokrasi sebagai sistem yang memberikan hak asasi dan kemerdekaan sebesar- besarnya kepada seluruh rakyat. Islam telah mempraktekkan prinsip-prinsip dasarnya pada masa-masa terdahulu, baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun Khulafa'urrasyidun. Hak dan kewajiban dalam Islam sangat terkait dengan tanggungjawab. Oleh karenanya, bagi umat manusia menjadi sebuah keharusan untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap berbagai ketentuan kitab suci (al-Qur'an), sebelum wewenang yang diberikan Negara dapat dipergunakan.26 Pendapat ini sekaligus menjadi jawaban bagi kritik tajam diutarakan Abdullah Ahmed An-Na'im cendikiawan dari Sudan. Menurutnya, hak dalam Islam hanya merupakan hak istimewa orang-orang dengan kapasitas hukum yang penuh. Seseorang dengan kapasitas hukum penuh adalah manusia dewasa, bebas, dan muslim. Jadi, akibatnya, non muslim dan budak yang hidup di Negara Islam hanya dilindungi secara parsial oleh hukum atau tidak memiliki kapasitas hukum sama sekali.27 Padahal argumentasi ini sangat tepat jika di kontekskan dengan perlakuan bangsa Barat terhadap minoritas Muslim di Negara-negaranya. Menurut M. Ali Kettani agama Kristen dalam versi Eropanya, merupakan penganiayaan utama terhadap minoritas Muslim. Ini disebabkan karena perbedaan sikap antara Islam dan Kristen terhadap proselytisme (hal kegiatan 26 Jawahir Thantowi, Pesan Perdamaian Islam, Yogyarta: Madyan Press, 2001, h. 225. 27 Abdullah Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994, h. 327. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 72
Havis Aravik menyebarkan agama), Islam ingin orang sadar dalam menganut kebebasan kehendaknya. Andalusia dan Sicilia adalah dua Negara yang dapat menjadi saksi. Saat itu umat Islam tidak mempunyai pilihan kecuali pembunuhan, kristenisasi atau evakuasi. Tiga pilihan yang membuat api Islam redup dan Andaluisa hanya tinggal kenangan sebagai sorga yang hilang (the lost paradise).28 Praktek Nabi Muhammad SAW dalam Negara Nabi Muhammad SAW adalah konseptor utama sekaligus pemimpin pertama yang berhasil menerapkan konsep hak-hak minoritas dalam sebuah negara. Ketika memimpin negara Madinah, Nabi Muhammad Saw berhasil membuat rule of law dalam the constitution of medina atau Mitsaq al-Madinah atau Dustur al-Madinah, tentang bagaimana menghargai hak-hak minoritas dan mengimplentasikannya dalam realita. Sehingga Piagam Madinah itu, diterima semua komunitas dan menjadi acuan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslimin dan non-muslim. Isi teks Piagam Madinah menyatakan bahwa di samping orang-orang muslim-mukmin sebagai satu umat, juga dinyatakan kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah umat yang satu bersama orang-orang muslim-mukmin. Untuk keutuhan umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Persatuan dan persaudaraan ini tentu tidak akan eksis dalam realitas sosial jika masing-masing komunitas tidak memiliki persamaan hak dan kewajiban. Piagam Madinah menetapkan adanya persamaan di antara anggota masyarakat, yakni persamaan dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan hak hidup, hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih agama atau keyakinan dan tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah. Persamaan itu sebagai fondasi hak-hak asasi manusia baik personal maupun kolektif dan menghendaki adanya hak kebebasan. Dalam teks Piagam Madinah ditetapkan adanya kebebasan melakukan adat kebiasaan 28 M. Ali Kettani, Op. cit, h. 20. 73 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam yang baik, kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan, kebebasan menuntut hak, kebebasan beragama dan kebebasan bagi antar pemeluk agama mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik sebagai jalan terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis antar pemeluk agama. Kaitannya dengan kebebasan mengadakan kerjasama itu, teks Piagam Madinah menetapkan prinsip hidup bertetangga yang menekankan agar setiap anggota keluarga dan komunitas menghormati hak-hak dasar komunitas manapun. Karena itu, masyarakat Madinah harus menghormati hak-hak dasar komunitas lain yang menetap di luar negara kota itu. Kehidupan bertetangga yang harmonis akan terwujud apabila komunitas yang hidup bertetangga saling bekerjasama dan tolong menolong. Prinsip tolong-menolong menjadi ketetapan Piagam Madinah yang menyatakan bahwa penduduk Madinah membutuhkan bantuan serta mewujudkan keamanan dan pertahanan bersama. Prinsip menanamkan sikap kepedulian sosial.29 Semua prinsip itu menghendaki terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan santun di kalangan masyarakat. Untuk itu diperlukan hal lain, yaitu hak kesempatan ikut membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam kaitan ini, piagam Madinah menetapkan prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial untuk membicarakan berbagai masalah. Institusi musyawarah penting ditegakkan sebagai sistem kehidupan masyarakat, karena menjadi sarana untuk menghormati hak bicara dan berpendapat setiap kelompok dalam upaya menciptakan masyarakat yang terbuka, berbudaya dan menghindari tirani suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sikap tirani merupakan cermin ketidakadilan. Piagam Madinah menetapkan prinsip musyawarah agar warga negara dan kelompok sosial berlaku adil terhadap siapa saja. Impelementasi keadilan dalam pandangan ajaran Islam mengandung dua sisi, yaitu; sisi relegius sebagai cerminan takwa orang yang melaksanakannya, dan sisi kemanusiaan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia.30 Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial jika tercipta suasana aman dan damai yang kondusif. Dalam hal ini, piagam 29 Suyuti Pulungan, Kepemimpinan Rasulullah; Suatu Tinjauan Historis - Politis, dalam M. Tuwah, dkk, Islam Humanis, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001, h. 18-19. 30 Ibid, h. 19-20. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 74
Havis Aravik Madinah menetapkan prinsip pertahanan dan perdamaian. Prinsip pertahanan menegaskan adanya kewajiban umum bagi penduduk Madinah untuk mewujudkan keamanan bersama dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Berkaitan dengan prinsip perdamaian ditegaskan adanya kewajiban umum dan kewajiban khusus untuk mewujudkan perdamaian di kota Madinah. Kewajiban umum berlaku bagi semua penduduk Madinah, sedangkan kewajiban khusus berlaku bagi orang-orang mukmin. Teks Piagam Madinah menyatakan bahwa seorang tidak dibenarkan membuat perdamaian dengan pihak lain secara terpisah dengan meninggalkan mukmin lain, melainkan melibatkan semuanya sehingga perdamaian itu untuk semua dan mengikat mereka. Ini dimaksudkan agar persatuan umat Islam tidak terpecah belah. lain dinyatakan bahwa apabila orang-orang mukmin mengajak pihak musuh berdamai, orang-orang mukmin wajib menerimanya dan melaksanakannya kecuali terhadap musuh yang memerangi agama. Prinsip ini jelas untuk menanamkan ke dalam diri setiap orang mukmin agar cinta perdamaian dan menjadi pelopor perdamaian dengan golongan manapun. Pada teks Dari uraian mengenai tentang Piagam Madinah tersebut terlihat jelas bagaimana Nabi Muhammad Saw sangat memperhatikan hak-hak mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, sikap diskriminatif dan refresif tidak pernah ada dalam watak dan pribadi serta prilaku Nabi Muhammad SAW terhadap warganya.31 Kesimpulan Dari deksripsi di atas dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Islam telah membagi warga negara non muslim dalam sebuah negara Islam ke dalam tiga kategori, yakni mereka yang menjadi warga negara suatu negara Islam di bawah perjanjian/persetujuan, mereka yang menjadi warga negara setelah dikalahkan umat Islam dalam suatu peperangan, mereka yang berada dalam negara Islam melalui hal lain. Kedua, Islam memberikan jaminan atas hak-hak non muslim secara jelas, dan juga memberikan hak khusus kepada mereka 31 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana, 2007, h. 175. 75 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam berupa hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama mereka, kebebasan untuk memutuskan persoalan sesuai dengan hukum mereka sendiri, mengikuti hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil, hak untuk mendirikan lembaga pendidikan dan tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer. Ketiga, dalam lintasan sejarah dapat dilihat bagaimana praktek Nabi Muhammad SAW ketika memimpin kota Madinah beserta penerus-penerusnya dalam masalah hak-hak non muslim. Wallahu A'lam bis Shawab Daftar Pustaka Al-Maududi, Abul A'la, 1993. Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam, Terj. Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru. An-Na'im, Abdullah Ahmed, 1994. Dekonstruksi Syari'ah, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. Azhary, Muhammad Tahir, 2007. Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana. Hussain, Syaukat, 1996. Hak Asasi Manusia dalam Islam, Terj. Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press. Kettani, M. Ali, 2005. Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, Terj. Zarkowi Soejoeti, Jakarta:; PT. Raja Grafindo Persada. Nata, Abuddin, 2001. Peta Keagamaan Pemikiran Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Partanto, Pius A, dan M. Dahlan al-Barry, 1994. Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Penerbit Arkola. Pulungan, Suyuti, 2001. Kepemimpinan Rasulullah; Suatu Tinjauan Historis - Politis, dalam M. Tuwah, dkk, Islam Humanis, Jakarta: Moyo Segoro Agung. Qardhawi, Yusuf. 1994. Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma. Rasyid, Daud, 2006. Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan, Bandung: Syaamil. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 76
Havis Aravik Spencer, Robert, 2003. Islam Ditelanjangi, Terj. Mun'in A. Sirry, Jakarta: Paramadina. Suaedy, Ahmad, dkk, 2012. Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer, Jakarta: The Wahid Institute Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia Jakarta. Thantowi, Jawahir, 2001. Pesan Perdamaian Islam, Yogyarta: Madyan Press Makalah dan Jurnal Ilmiah Budiman, Hikmat, 2011. "Hak Minoritas dan Peran Negara; Menguji Argumen Multikulturalisme", dalam Makalah, Jakarta: Komunitas Salihara, tanggal 17 Februari 2011. Fadhli, Yogi Zul, 2014. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014. Muhdina, Darwis, 2015. "Orang-Orang Non-Muslim dalam Al-Qur'an", dalam Jurnal Al-Adyaan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015. Solikhin, Akhmad, 2016. "Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas", dalam Journal of Governance, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016. 77 - Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Hak Minoritas Dalam Konteks Islam Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni 2017. ISSN: 2089-032X - 78