GAMBARAN UMUM POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA KOMODITAS SAWIT, KAYU, KAKAO DAN KOPI
BAB I Pola Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan 1.1. Pembangunan Berkelanjutan untuk Kemaslahatan Manusia dan Planet A. Pembangunan dan Masalah Ekologis Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, dengan potensi SDA yang dimiliki tersebut menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi yang potensial dan menarik bagi para investor. Hal ini menjadikan tantangan akan pengelolaan SDA juga semakin besar karena pengelolaan SDA akan sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi. Pembangunan nasional sekarang ini, bidang ekonomi cenderung berbenturan paling keras dengan urusan lingkungan hidup (ekologi), karena pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi bagaikan dua sisi yang berlainan tapi sangat berkaitan karena di satu sisi pembangunan ekonomi perlu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat tetapi di lain pihak pembangunan ekonomi sedikit banyak akan membawa dampak bagi pelestarian ekologi. Hal ini di sebabkan sebagian besar terminologi ekonomi terbukti gagal mempertemukan keperdulian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu merupakan tugas yang sangat berat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dalam hal pengelolaan SDA, agar pendayagunaan SDA dilakukan sedemikian rupa demi kesejahteraaan rakyat tetapi tidak melupakan sisi pelestarian ekologi. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016-2017
Dilihat dari Gambar 1, Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkembang positif. Untuk keseluruhan tahun 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91 persen. Selain itu, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67 persen, perdagangan 0,59 persen, dan pertanian 0,49 persen.1 Gambar 2. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2016 - 2017 di Indonesia2 Tahun 2018, perekonomian Indonesia terus berkembang dengan cepat pada kuartal-1 tahun 2018, terdorong oleh investasi yang kuat. Berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2018 mencapai Rp 3 505,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2 498,4 triliun.3 Secara umum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2018 didukung oleh harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional yang mengalami peningkatan. Prospek ekonomi Indonesia terus positif. Akibat dari pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan melambat serta arus perdagangan moderat, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan akan tetap meningkat seiring menguatnya permintaan domestik dari 5,1 persen pada 2017 menjadi 5,2 persen pada 2018. 1 tertinggi -sejak-tahun-2014. Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan 2 Tema, sasaran, arahan kebijakan dan prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2019 - Kementrian PPN, BAPPENAS 3 BPS-Ekonomi Indonesia Triwulan I 2018 Tumbuh 5,06 persen
Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia Terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di tahun 2018, tidak lepas dari industri dalam negeri yang terus berkembang. Berdasarkan data Menperin, Industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan pada sebesar 4,5% pada kuartal I/2018, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya di angka 4,28%. Sektor manufaktur masih memberikan kontribusi terbesar dengan mencapai 20,27% terhadap perekonomian nasional.4 Pertumbuhan tersebut karena didukung dari peningkatan produksi baik di sektor skala besar maupun industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh kenaikan ekspor untuk komoditas non migas. Kenaikan eskpor komoditas non migas, industri perkebunan merupakan kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016, industri perkebunan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa (diantaranya: kelapa sawit, karet, kakao, tebu, kopi, kapas, tembakau, rempah-rempah dan lain-lain). Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun.5 Terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh teknologi dan sektor indusri hulu hingga hilir di Indonesia, sesungguhnya telah terjadi kemerosotan sumber daya alam dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Adanya kegiatan industri bermaksud untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam, namun pada kenyataannya pemanfaatan kekayaan alam tersebut berlebihan untuk menghasilkan materi produksi yang berlebih pula, hal ini dapat mengurangi daya dukung lingkungan bahkan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, kemajuan industri dan aktivitas ekonomi rumah tangga memberikan berbagai dampak (positif dan negatif) bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi industri dapat meningkatkan maupun ekologi. Secara ekonomi, keberadaan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. industri berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial Secara sosial, adanya kemasyarakatan (urbanisasi besar-besaran yang menyebabkan ketimpangan). Secara ekologis, industri juga menimbulkan dampak buruk terhadap ekologi, yaitu berupa penurunan kualitas lingkungan, baik darat, air ataupun udara. Kondisi ini sangat dilematis, di sisi lain ekonomi tumbuh dengan baik namun diiringi dengan kualitas lingkungan (ekologi) yang menurun. Pencemaran sendiri bersifat pervasif (tetap ada) sebagai akibat dari aktivitas ekonomi. Pencamaran lingkungan tidak bisa dihilangkan, namun pencemaran harus dikendalikan secara efisien mungkin atau dikurangi agar manfaat yang didapat lebih banyak daripada dampak negatifnya. 4 5 dengan judul Industri Perkebunan Jadi Penopang Ekonomi Nasional,
Berikut dampak negatif akibat dari adanya industri yang kurang mempertimbangkan faktor ekologis, diantaranya: Udara disekitar industri menjadi sangat buruk (polusi udara), dikarenakan gas buang yang menyebabkan daerah sekitar industri mengalami peningkatan suhu yang ekstrim yang dihasilkan oleh gas-gas buang industri tersebut Tercemarnya sumber-sumber mata air sekitar industri, akibat pembuangan
limbah ke sumber-sumber mata air tersebut Industri juga dapat mempengaruhi peningkatan pemanasan global (global warming). Banyak tidak memperhitungkan aspek lingkungan seperti pembukaan lahan hutan besar- besaran untuk peningkatan produksi, penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak terkendali dalam peningkatan hasil produksi, dll aktivitas perluasan lahan produksi yang Catatan Kasus Industri terhadap lingkungan: Sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus diantaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan. Hal ini disampaikan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum LHK, saat jumpa pers di Jakarta (02/04/2018). pencemaran-lingkungan.html informasi lain mengatakan, selama 2015-2016, KLHK menjatuhkan 41 sanksi administratif. Pada 2015, izin 3 perusahaan dicabut, izin 16 perusahaan dibekukan, dan 4 perusahaan dapat paksaan pemerintah (3 taat, 1 belum). Pada 2016, 18 perusahaan dapat paksaan (3 taat, 15 belum). 2017/309446/2017/01/31 Melihat permasalahan di atas, beberapa kebijakan dibuat dalam rangka mendukung proses industrialisasi di Indonesia. Diantaranya pasal 33 UUD 1945, UU No 23 / 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 22 / 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 25 / 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 40 / 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Pada dasarnya semua kebijakan tersebut bertujuan untuk membina kelangsungan industri tanpa harus memarjinalkan komunitas (masyarakat) di sekitar industri itu berada. Sebab antara industri dan komunitas (masyarakat) di sekitarnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Pertumbuhan Penduduk Indonesia Pada saat ini jumlah populasi manusia di dunia meningkat pesat dihitung dari tahun- tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah populasi ini juga ternyata memengaruhi berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi di negara-negara di berbagai belahan di dunia. Pembangunan ekonomi akibat pertumbuhan penduduk ini memberi dampak yang berbeda-beda terhadap negara maju ataupun negara berkembang. Pada gilirannya, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada pemanfaatan aspek biofik atau sumber daya alam. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa.6 Tidak bisa di pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat dan tidak bisa di hindari, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi serta berbagai semboyan telah di tawarkan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Meskipun solusi yang di tawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian masalah yang ada. Disisi lain penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan. Beberapa dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Dampak positif pertumbuhan penduduk Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Disamping dampak positif, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas penduduk dan ketersediaan sarana prasarana hidup serta sumber ekonomi. Beberapa dampak tersebut antara lain sebagai berikut: Dampak negatif pertumbuhan penduduk Meningkatnya Angka Pengangguran - Meningkatnya Angka Kriminal - Meningkatnya Angka Kemiskinan 6 BPS - kependudukan 2018
Berkurangnya Lahan untuk Pertanian dan Permukiman - Makin Banyaknya Limbah dan Polusi - Ketersediaan Pangan Makin Berkurang - Kesehatan Masyarakat Makin Menurun - Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni - Adanya pemusatan penduduk akibat urbanisasi, akan menyebabkan ketertiban dan keberhasilan lingkungan yang tak terkontrol Meningkatnya penduduk usia sekolah, akan menyebabkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesempatan mengenyam pindidikan dan biaya pendidikan Ketersediaan air bersih yang kurang, akan mengakibatkan terganggunya kesehatan. Dari hal-hal yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam aspek pembangunan. Pertumbuhan penduduk jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dimana pembangunan ekonomi harus memenuhi unsur-unsur pembangunan, yaitu dilaksanakan melalui proses perencanaan yang terarah, kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan. ini juga memberikan masing-masing dampak yang ditimbulkan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Terhadap Pelestarian Ekologi Komponen lingkungan adalah milik umum seperti laut, udara, angin dan air, namun manfaat dan kerugian luar perhitungan biaya lingkungan selalu berada di perusahaan/negara. Lingkungan tunduk kepada hukum alam seperti keterkaitan keanekaragaman hayati yang tidak masuk perhitungan ekonomi pasar, tetapi ketiadaan fungsi alam ini jelas menimbulkan distorsi ekonomi. Sumber Daya Alam melalui dimensi ekologi harus dipandang sebagai aset utama di dalam proses ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial-budaya manusia. Masalah kerusakan lingkungan di Indonesia lebih rumit dan kompleks, karena seringkali kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak pada pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan. Hal ini terjadi di akibatkan belum adanya keinginan nyata untuk merubah pola pengeelolaan dan pendayagunaan SDA yang selama ini terkesan memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan serta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga masih tampak jelas adanya konflik pengelolaan/penggunaan SDA akibat terlalu kuatnya ego sektoral, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan SDM dan alasan klasik mengenai kurangnya dana dalam mengelola lingkungan hidup. Sehingga upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menutupi kerugian ekonomi. Apalagi di era otonomi daerah yang menuntut agar daerah dapat lebih besar menikmati hasil eksploitasi SDA dan lingkungan yang dapat memicu motivasi negatif untuk mengeksploitasi terus-menerus demi kepentingan jangka pendek.
Pembangunan ekonomi dan ekologi merupakan dua sisi yang berlainan tapi sangat mungkin untuk di selaraskan. Oleh karenanya konsekwensi dari pembangunan ekonomi pasti mempunyai dampak positif dan negatif khususnya dalam penyediaan lingkungan yang sehat bagi kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan harus di ukur dengan nilai ekologi yang dapat mensejahterakan masyarakat yaitu manusia hidup selaras harmonis dengan alam. Dimana pembangunan yang dilaksanakan dengan tetap menjaga keharmonisan peran manusia sebagai bagian dari komunitas dan ekosistem terutama memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan alam untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sadar bahwa ekonomi bukanlah tanpa batas, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bersentuhan dengan pemanfaatan SDA akan memberikan dampak pada pelestarian ekologi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu di adakan suatu sinkronisasi antara pembangunan ekonomi khususnya yang menyangkut pendayagunaan dan pengelolaan SDA dengan pelestarian ekologi. Harusnya pelaku ekonomi paham dan menampatkan dirinya sebagai manusia ekosentrisme, bahwa manusia bagian dari lingkungan, bukan terpisah. Sudah serusnya aktivitas ekonomi memerhatikan lingkungan. Sebab aktivitas ekonomi tidak berbicara jangka pendek semata, melainkan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain, dapat dilihat melalui kurva lingkungan Kuznet. Teori kurva lingkungan dari kuznet yang menghubungkan antara degradasi (penurunan) kualitas lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Kurva Kuznet menunjukkan bahwa tingkat pencemaran lingkungan mengalami kenaikan dan kemudian mengalami penurunan atau titik balik, selaras dengan kenaikan pendapatan masyarakat.7 Gambar 3. kurva lingkungan Kuznet (Todaro, 2006) 7
B. Pembangunan Berkelanjutan; Memastikan Pemenuhan Kebutuhan untuk Generasi Mendatang Mengawal pembangunan berkelanjutan memang tak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu masyarakat. Kebudayaan harus melekat sebagai bagian integral dari proses pembangunan karena sumber daya alam, baik di laut maupun di daratan, selalu terkait dengan siklus kehidupan masyarakat yang terekspresikan dalam budaya mereka. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian tujuan. Tujuan TPB/SDGs, diantaranya: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Gambar 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dapat dilihat dari diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang lalu. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan.8 Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 4 Juli 2017 lalu, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab di Indonesia (SDGs Tujuan 12) Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien merupakan implementasi dari Sustainable Consumption and Production (SCP) atau pola konsumsi dan produksi bertanggung jawab. SCP merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Diharapkan SCP dapat memberikan multimanfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah, saat ini tengah menyiapkan kebijakan, program dan instrumen dalam rangka ilmu pencapaian tujuan tersebut, disamping pengembangan dan penyediaan pengetahuan dan teknologinya. Penerapan SCP ini memerlukan praktik dan inovasi iptek terkait pemanfaatan sumberdaya secara efisien, pencegahan dan pengurangan pencemaran ke lingkungan serta meminimalkan risiko dampak kesehatan bagi konsumen dan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat, industri bahkan sektor pemerintahan perlu mengubah pola konsumsi dan produksinya karena kondisi dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang semakin terbatas. Komitmen konsumsi dan produksi berkelanjutan juga ditetapkan agar produk dan pola konsumsi mampu berwawasan lingkungan. Komitmen ini selaras dengan tujuan ke-12 pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (SDGs). Ia mengatakan, tujuan pembangunan poin 12 terkait produksi dan konsumsi berkelanjutan ialah menyangkut efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi dampak negatifnya dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.9 8 9
Catatan Gambaran Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Pada tahun 2015, World Wide Fund of nature (WWF) Indonesia telah melakukan kampanye mengajak dengan hashtag #BeliyangBaik yang secara intensif kepada konsumen dan retail untuk membeli dan menjual yang berkelanjutan. Kampanye ini didorong oleh fakta bahwa mayoritas konsumen Indonesia sudah menyadari bahwa produk yang mereka konsumsi, bukanlah produk ramah lingkungan. Riset menunjukkan faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan produk pada perilaku konsumen yaitu harga 73%, manfaat produk 64%, dan dampak terhadap lingkungan 10%. Sumber informasi dalam hal memilih produk lebih banyak lewat televisi yaitu sebesar 80%, kemudian media sosial 57%, dan berasal dari rekomendasi 56%. Nielsen - perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran modern melakukan survei pada tahun 2017 terkait Persepsi Retail dan Konsumen Terhadap Konsumsi Berkelanjutan. Hasil survei menunjukkan respon positif datang dari konsumen, setidaknya 63% responden bersedia menggunakan/membeli produk ramah lingkungan walaupun harganya lebih mahal dari produk biasa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorongnya yakni merasa bertanggung jawab untuk lingkungan, merasakan dampak pemanasan global secara langsung (61%), dan merasa bahagia karena sudah berkontribusi untuk menjaga lingkungan (52%). Sementara yang menjadi penghambatnya, yaitu harga (65%) dan tidak tersedia di toko (53%). Diantara total responden keterlibatannya terkait hal ini yaitu membuang sampah pada tempatnya (79%), menggunakan air seperlunya (54%), menggunakan listrik seperlunya (59%) dan mengurangi rokok (48%). Melakukan perlakuan lebih maju seperti menghindari penggunaan plastik (46%), lebih memilih produk yang bisa di daur ulang (43%), dan membeli produk yang memiliki label ramah lingkungan (18%). Pada umumnya, retail lokal dan nasional membuat keputusan persediaan berdasarkan permintaan konsumen dan legalitas dari produk tersebut, terutama dalam hal menghemat biaya. Retail mengetahui tentang produk ramah lingkungan, namun lebih fokus untuk menyediakan produk yang dianggap netral yaitu produk yang dianggap legal namun belum tentu ramah lingkungan. Karena produk tersebut lebih banyak dicari dan memberikan keuntungan.
1.2. Gambaran Umum Pola Produksi dan Konsumsi pada Komoditas Minyak Sawit, Kayu, Kopi, dan Cokelat di Indonesia 1.2.1. Gambaran Umum Pola Produksi dan Konsumsi Komoditas Minyak Sawit A. Potensi Luas Area dan Produktivitas Kelapa Sawit di Indonesia Jika melihat data tersebut, lompatan perkembangan perkebunan sawit di Indonesia baik dari sisi luasan maupun dari sisi produksi yang dihasilkan, maka industri kelapa sawit di Indonesia dapat dikatakan memiliki nilai strategis, menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian dalam Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2015, menyebutkan komoditas kelapa sawit pada subsector perkebunan tahun 2014 telah memberikan kontribusi terhadap PDB pertanian sempit sebesar 16,69%, nilai ini jauh di atas komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan penghasil getah lainnya sebesar 4,76%, kelapa sebesar 1,44%, tebu dan tanaman pemanis lainnya sebesar 1,08% dan komoditas perkebunan lainnya sebesar 10,30%. 10 Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 11 Outlook Kelapa Sawit 2016
Data lain yang bersumber dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 - 2023 (2017) menyebutkan bahwa pada tahun 2015 komoditas ini telah menyumbang 8% PDB berupa berupa nilai ekspor ketiga terbesar (USD 18,1 milyar atau setara dengan 13.7% dari total ekspor Indonesia). Dan pada tahun yang sama komoditas ini telah menyumbang IDR 22.27 trilyun dalam penerimaan negara berupa pajak; sementara pada tahun 2016 telah menyumbang sebesar IDR 11.7 trilyun penerimaan negara dari pungutan ekspor melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Saat ini, Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan nilai kontribusi sebesar 85% dari total produksi minyak kelapa sawit global. Menurut data statistik Perkebunan Indonesia, pekembangan luasan dan hasil produksi kelapa sawit Indonesia dari tahun 1970 - 2010 terus mengalami peningkatan. Tahun 1990 merupakan puncak perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2016, luasan area perkebunan kelapa sawit mencapai 11.914.499 Ha dengan hasil produksi CPO mencapai 33.229.381 Ton. Berikut merupakan diagram luas dan produktivitas kelapa sawit tahun 2016 menurut status pengusahaan: Luas Lahan Perkebunan Sawit (Ha) Produktivitas Kelapa Sawit (Ton) 33% 39% 55% 60% 7% 6% Smallholders Government Private Smallholders Government Private Gambar 5. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit (Minyak Sawit), Menurut Status Pengusahaan Tahun 2016 (Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017) Dengan besarnya potensi luasan dan produksi, Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Trend ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, seiring meningkatnya jumlah populasi dunia yang mencapai 9 miliar. Hal ini berdampak pada meningkatnya konsumsi produk berbahan dasar minyak kelapa sawit seperti produk makanan, kosmetik dan biodisel. Secara rinci peningkatan ekspor impor minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2011-2016, disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit (CPO) Tahun 2011-2015 Tahun/ Year Minyak Sawit/ Crude Palm Oil Volume/ Volume (Ton) Nilai / Value (000 US$) Minyak Sawit lainnya / others of Crude Palm Oil Volume / Volume ( Ton ) Nilai / Value ( 000 US$) Jumlah / Total Volume / Volume ( Ton ) Nilai / Value ( 000 US$) 2011 2012 2013 2014 2015 10.428.085 10.960.993 6.676.504 7.262.831 4.978.533 6.584.732 4.206.741 5.726.820 4.388.094 7.788.550 16.436.202 17.261.247 6.008.117 11.588.006 10.925.676 18.850.836 17.602.180 13.993.244 10.860.317 20.577.976 15.838.850 17.165.567 13.258.163 22.892.387 17.464.905 18.679.014 10.997.181 26.467.564 15.385.275 6.300.255 Keterangan: Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 B. Pola Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (CSPO - Certified Sustainable Palm Oil) Berkembangnya industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pada saat yang sama juga menimbulkan dampak-dampak negatif bagi social dan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan hutan hujan tropis, meningkatnya gas rumah kaca, menurunnya keanekaragaman hayati spesies penting, pengusiran penduduk lokal atau pemberian kompensasi yang tidak memadai pada penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Belum lagi kondisi kerja di perkebunan yang sering tidak mengikuti standar internasional ataupun mengikuti standar hukum setempat. Untuk menekan dampak negatif yang ditimbulkan, berbagai inisiasi muncul untuk menuju pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Dukungan global (terutama Uni Eropa) melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2014 merumuskan aturan bagi anggotanya untuk menerapkan praktek pengelolan kelapa Indonesia sendiri, pemerintah berkomitmen sawit berkelanjutan. Sementara di mendorong pembangunan kelapa sawit berkelanjutan lewat Peraturan Menteri Pertanian No.19 tahun 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 mengenai penerapan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan- perusahaan perkebunan sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkebunan kelapa sawit. Tren pengelolaan PKS berkelanjutan menunjukan tren positif dari tahun ke tahun, angka PKS yang telah disertifikasi baik melalui RSPO maupun ISPO mengalami peningkatan. Menurut Dirjen Perkebunan dalam International Conference on Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) per Januari 2017 menyebutkan dari 1.600 perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia, sebanyak 266 perusahaan PKS dan dua perkebunan rakyat telah tersertifikasi ISPO dengan jumlah luasan lahan mencapai 1.4 Juta Ha. Berdasarkan publikasi BPS bertajuk Direktori Perusahaan Perkebunan Sawit 2016 - Data per Desember 2017 terjadi penambahan sebayak 88 perusahan dengan jumlah total 1.688 perusahaan aktif, sebanyak 346 perusahaan tersertifikasi ISPO.
Produksi minyak kelapa sawit (CPO) dari 346 perusahaan bersertifikat ISPO tercatat sebanyak 8.757.839,40 ton atau 24% dari keseluruhan produksi CPO Indonesia.12 Sedangkan menurut Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), luas tanaman sawit berkelanjutan di Indonesia pada Juni 2017 sebesar 1,72 juta Ha. Jumlah itu baru sekitar 14% dibandingkan luas keseluruhan kebun sawit yang mencapai 11,67 juta Ha. Berdasarkan data RSPO, sudah ada 139.123 petani swadaya dengan luas lahan bersertifikat 333.345 hektar. petani swadaya di Indonesia, sudah mendapatkan sertifikasi 111,816 sertifikasi dengan luasan 190.064 hektar per 30 Juni 2017. Hingga per 30 November 2017, ada 10 grup petani swadaya mendapatkan sertifikat RSPO, tersebar di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dengan total luasan 4.358 hektar dengan 1.761 petani. Secara global, total perkebunan bersertifikat RSPO mencakup 3,2 juta hektar di 16 negara, naik 14% per 30 juni 2016-30 Juni 2017. Untuk Indonesia, luasan tersertifikasi naik, dari 1.547.241 jadi 1.719.606 hektar dan paling tinggi dibandingkan Malaysia, Amerika Latin maupun negara lain, luasan lahan bersertifikasi RSPO tersaji dibawah ini:13 Tabel 3. Luas lahan bersertifikasi RSPO global-internasional (tahun 2017) Kebun Sawit Berkelanjutan di Negara Luas Lahan 2016 (Ha) Luas Lahan 2017 (Ha) Indonesia Malaysia Amerika Latin Asia Pasifik (selain ketiga wilayah) Afrika 1,540,000 756,590 258,180 235,950 32,380 1,720,000 945,620 286,680 230,360 55,150 Keterangan: Data RSPO - Sumber Data dari WWF dalam Palm Oil Buyers Scorecard-Measuring the Progress of Palm Oil Buyers (2016) menyebutkan hingga Juli 2016 rata-rata produksi global produk kelapa sawit yang berklenajutan mencapai 11 juta ton. Sementara data lain menyebutkan per Mei 2015, kapasitas produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) global yang bersertifikat berkelanjutan (certified sustainable palm oil/ CSPO) mencapai 12,74 juta metrik ton, Angka ini bertambah sekitar 690 ribu ton dibandingkan 2014 yang tercatat 11,95 juta metrik ton atau baru 18% dari minyak sawit dunia. Dari total kapasitas produksi CSPO dunia sejak 2008 hingga Maret 2015, Indonesia memproduksi 51% dari total produksi dunia. Dari angka 12,74 juta metrik ton CSPO tersebut yang mampu diserap pasar global terbilang masih rendah hanya berkisar sekitar 48,6%. Sementara itu, di Indonesia serapan hasil produksi sawit yang sudah tersertifikasi sangat rendah, setiap tahunnya Indonesia mampu memproduksi sebanyak 9 juta CSPO, Produksi CSPO Indonesia baru bisa suplai kebutuhan dunia sebanyak 15%, diserap oleh pasar domestic sebesar 6 juta ton dan selebihnya CSPO dipasarkan dengan standar CPO biasa.14 12 13 14
C. Supplay Chain Industri Kelapa Sawit PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Smallholder Private Sector Government Fresh Fruit Bunches CPO MILL TBS segera diekstrak untuk menghindari penumpukan asam lemak jenuh/menjaga kualitas minyak mentah menjadi Crude Palm Oil (CPO). PALM KERNELS Palm kernels Biji sawit dipisahkan dari serat dalam press cake, kemudian dipecahkan menjadi kernel. TRADER REFINERY Untuk industri makanan, olein disuling, dilunturkan, dan dihilangkan baunya menjadi Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (REDPO). PALM KERNELS Kernel dipecahkan lagi di prabrik lain menjadi CPKO dan PKM REFINERY Penyulingan Kembali OLEOCHEMICAL PLANT Pemisahan secara fisik/ fraksinasi CPO dan CPKO menghasilkan cairan olein dan stearin padat. Crude Palm Karnel Oil (CPKO) Refinery Palm Karnel Meal (PKM) Industri pakan ternak Refined Bleached and Deodorized (RED) Olein Kebanyakan digunakan industri makanan: minyak goreng, mentega, margarin. Refined Bleached and Deodorized (RED) Stearin Digunakan untuk mentega, margarin, lemak, es krim. Fatty acids (asam lemak), fatty alcohols, ester, gliserol,dll RED PKO Petani/ peternak Pembeli pakan ternak besar untuk menghasilkan daging. Industri daging Produk daging TRADER INDUSTRI MAKANAN Contoh: pastri, es krim, keripik, margarin, minyak goreng, biskuit, dll. INDUSTRI DETERJEN DAN KOSMETIK Contoh: sabun, deterjen, lipstik, sampo, dll. INDUSTRI KIMIA DAN LAINNYA Contoh: Plasticizers (pelunak), additives, cat, coatings/ pelapis, dll PEMBANGKIT LISTRIK DAN BIO FUEL Produk: listrik dan bio fuel SUPER DAN MINI MARKET, RITEL DAN TOKO KONSUMEN Gambar 6. Supplay Chain Industri Kelapa Sawit
1.2.2. Gambaran umum tentang pola produksi komoditas Kayu A. Potensi Luasan Area dan Produktivitas Kayu Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan kehutanan yang luas, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, luas hutan Indonesia seluas 126.094.366,71 Ha.15 Secara rinci, 55% atau 68.99 juta hektarnya dimanfaatkan sebagai hutan produksi, sedangkan 27,42 juta hektar atau 22% dimanfaatkan sebagai hutan konservasi dan 29, 67 juta hektar dimanfaatkan sebagai hutan lindung16. Mengacu dari besaran luasan hutan tesebut, tingkat produktivitas kayu Indonesia berdasarkan data Statistik KLHK 2016, produksi kayu bulat nasional dari hutan tanaman terdiri atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Perusahaan Umum Hutan Negara (Perhutani). Poduksi kayu bulat dari IUPHHK-HT pada tahun 2016 mencapai 32.023.688 m3, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan alam mencapai 5.429.543 m3. 48161337 29447229 32023688 100000000 482125 3672594 4679511 5624053 5429543 1000000 10000 100 1 2013 2014 2015 2016 HTI HA Gambar 7. Produksi Kayu Bulat dari IUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 - 2016 15 Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, 16 kayu/2017/10/09/
Dilihat dari luasan dan produksi kayu Indonesia yang cukup besar, pembangunan industri pengolahan kayun saat ini, Indonesia menjadi eksportir kayu lapis terbesar di dunia, dan juga produksi kayu gelondongan, kayu olahan dan bubur kayu untuk produksi kertas. Pada tahun 2001, produksi kayu menyumbang 1,1 % Gross Domestic Product Indonesia dan sekitar US$ 5,1 miliar dari hasil ekspor. Data lain menunjukkan, Kinerja ekspor produk kayu nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mana pada 2012 sebanyak 10,02 miliar dolar AS naik menjadi 10,77 miliar pada 2014, kemudian meningkat lagi menjadi 10,94 miliar pada 2017.17 Komoditas produk kayu yang diekspor berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2007 Industri Primer Hasil Hutan Kayu meliputi kertas, kayu lapis (plywood), bubur kertas (pulp), furnitur kayu, kayu olahan, serpih kayu, kerajinan kayu, LVL (laminated veneer lumber), bangunan prefeb, partikel board dan produk kayu lainnya. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Hingga tahun 2016 produksi Plywood dan LVL mencapai 3.636.058,22 m3 atau mengalami penurunan dari produksi tahun 201518. Hingga tahun 2016 produksi Veneer mencapai 793.587,61 m3 atau mengalami penurunan dari produksi tahun 2015 yang mencapai 983.072,96 m3. Sementara di tahun 2015 produksi kayu gergajian mencapai 1.765.080,49 m3 hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari produksi tahun 2014 yang sebelumnya hanya 1.458.623,77m3. Di tahun 2016 produksi serpihan kayu mencapai 25.898.573,06 m3 atau meningkat dari produksi tahun 2015 yang mencapai 25.856.152,52 m3. 3640631 3636058 3579113 ) 3 m ( i s k u d o P 3310803 3261970 2012 2013 2014 2015 2016 Gambar 8. Produksi Plywood dan LVL dari IPHHK di atas 6000 M3/Tahun 2012 - 2016 17 18 Data Statistik KLHK 2016
B. Supplay Chain Industri Kayu Berdasarkan identifikasi pelaku dan perilaku sistem supply chain industri furniture tersebut, model supply chain industri furniture Indonesia dapat disusun seperti ditunjukkan oleh Gambar 9. Supplay Bahan Baku Kayu Hutan Alam Areal Konservasi Hutan Perum Perhutanan Hutan Tanaman Industri Sumber Lain Industri Palp and Kertas TRADER Industri Kayu Lapis Industri Produk Buku dan Tisu, pensil, dll Industri Kayu Gergaji Industri Produk Mebel Meja, kursi, lemari Industri LVL Industri Produk Aksesoris Kayu lainnya Industri Kayu Lainnya TRADER Ekspor RITEL DAN TOKO Konsumen dalam Negeri Gambar 9. Model Sederhana rantai suplai industri kayu Indonesia, (Sumber: Data Olahan, 2018)
Gambar 10. Dokumen dan basis data kendali rantai supplay 19 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan basis data berikut untuk melacak rantai pasok: SIPUHH: Basis data pelacakan dokumentasi kayu dari hutan hingga industri RPBBI: Basis data industri kayu dengan kapasitas lebih dari 6,000 m3 per tahun yang mencatat asal bahan baku kayu industri SIPHAO: Sstem informasi online mengenai hutan produksi alam SILK: Basis data informasi mengenai ekspor kayu dengan sertifikat V-legal 19 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015
C. Pola Produksi Kayu Berkelanjutan (Sertifikasi Kayu) Saat ini, terdapat lebih dari 50 program sertifikasi di seluruh dunia yang mencakup berbagai jenis hutan dengan masa berlaku yang berbeda-beda. Dua program sertifikasi hutan internasional terbesar yaitu Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). PEFC adalah yang terbesar dilihat dari wilayah hutan yang disertifikasi olehnya, yang mencakup dua per tiga dari seluruh hutan yang tersertifikasi. Sedangkan FSC adalah yang tercepat berkembang. pada 2015 menunjukkan bahwa sekitar 300 juta meter kubik kayu bersertifikasi FSC-Forest Management (FM)/ (Chain of Custody) CoC dipanen setiap tahun. Sampai dengan September 2017, terdapat 197.817.395 hektar hutan bersertifikat FSC-FM/CoC di dunia termasuk Indonesia.20 Di Indonesia kepemilikan FSC masih cukup kecil , yaitu ada 2,6 juta hektare hutan dari 39 juta hektare hutan produksi aktif.21 Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melestarikan sumber daya hutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan perbaikan tata kelola hutan. Pemanenan kayu dari hutan negara hanya diizinkan di hutan produksi dengan izin usaha yang dikeluarkan kepada para individu, koperasi, usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Milik Daerah (BUMD) Untuk melengkapi upaya penegakan hukum, Indonesia telah mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu nasional yang disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK menyediakan legalitas dengan mempromosikan akses pasar bagi produk yang terverifikasi legal dan menutup akses pasar bagi produk ilegal. SVLK juga mendukung reformasi tata kelola secara lebih luas, seperti peningkatan informasi, transparansi, kapasitas dan hak masyarakat. insentif untuk Di Indonesia, sistem sertifikasi kayu yang bersifat mandatori (wajib) dilakukan oleh Departemen Kehutanan dalam program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010. Indonesia sendiri telah memberlakukan SVLK sejak tahun 2013. Sampai dengan April 2015, SVLK telah mensertifikasi lebih dari 1,400 perusahaan. Lebih dari 80% kayu yang dipanen di konsesi hutan alam dan hutan tanaman telah mendapatkan sertifikat SVLK. Tahun 2017 jumlah perusahaan yang telah memiliki SVLK mencapai 2.400 pelaku industri berbahan kayu, 168 perusahaan hutan alam, serta 172 perusahaan hutan tanaman. Pada tahun 2018, berdasarkan data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)-Departemen Kehutanan mencatat sebanyak 2.457 perusahaan aktif telah memegang sertifikasi legalitas kayu. Sejak resmi mendapatkan lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) pada 15 November 2016 lalu dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diberlakukan di Indonesia tahun 2013, nilai ekspor kayu bersertifikat mengalami peningkatan. Berdasarkan data KLHK tahun 2012 dari sektor produk kayu Indonesia mengekspor US$ 10,02 miliar dan tahun 2017 ekspor produk kayu kembali meningkat hingga US$ 10,94 miliar. 20 21
Gambar 11. Nilai ekspor produk kayu (SVLK) berdasarkan kawasan tujuan (tahun 2013-2014)22 Gambaran Perkembangan Sertifikasi FSC-FM/Coc di Indonesia: Sepanjang 2016, total produksi Perum Perhutani yang bersertifikat FSC-FM/CoC mencapai 120.000 meter kubik. Dari jumlah itu, 100.000 meter kubik adalah kayu jati dan 20.000 meter kubik adalah kayu rimba. sedangkan sampai Juli 2017, menghasilkan 78 ribu m3 kayu FSC terdiri dari Jati 69 ribu m3 dan rimba seperti Mahoni, Sonokeling, Johar, Akasia, Trembesi, Sengon, Gmelina sebanyak 8 ribu m3. (Kom-PHT/PR/2017-IX-44). Selain itu delapan KPH Perhutani yang bersertifikat FM- FSC adalah KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Ciamis, KPH Kebonharjo, KPH Kendal, KPH Madiun, KPH Banyuwangi Utara, KPH Banten dengan skema sertifikat multisite bernomor: SGS-FM/CoC-010716 berlaku hingga tahun 2021. Sertifikat FM-FSC ini merupakan bentuk green certificate yang menunjukkan bahwa kayu- kayu yang diproduksi bersumber dari hutan yang dikelola sesuai prinsip kelestarian produksi, sosial dan Indonesia pernah memiliki 580 pemegang konsesi hutan yang mengelola 42,97 juta ha (tahun 1992), namun jumlah ini kemudian hari turun menjadi 265 pemegang konsesi hutan yang mengelola sekitar 20 juta ha (Desember 2016, dan di antaranya hanya 199 pemegang HPH yang beroperasi secara aktif di lapangan). Sejak awal tahun 2010, ketika The Borneo Initiative mulai beroperasi, sebanyak 38 konsesi hutan telah mendaftar, mewakili 3,6 juta ha hutan alam. Pada pertengahan 2017, sudah 28 konsesi hutan telah mendapatkan sertifikat FSC, berhasil mengelola area seluas 2,338,116 ha hutan alam yang disertifikasi menggunakan standar FSC FM/CoC; dan 351.385 Ha disertifikasi menggunakan standarFSC CW-FM. 22 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015
1.2.3. Gambaran Umum Tentang Pola Produksi Komoditas Kopi A. Potensi Luasan Area dan Produktivitas Kopi Indonesia Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan subsektor perkebunan yang memegang peranan penting dalam perdagangan dan perekonomian negara. Kopi berkontribusi cukup nyata, yaitu sebagai penghasil devisa negara, meningkatkan penghasilan petani dan pengusaha, mendukung pertumbuhan industri olahan kopi, dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan Angka Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2016), produksi kopi Indonesia tahun 2016 mencapai 639,30 ribu ton. Produksi ini berasal dari 1,23 juta hektar luas areal perkebunan kopi dimana 95,37% diusahakan oleh perkebunan milik rakyat (PR) sementara sisanya diusahakan oleh perkebunan besar milik swasta (PBS) sebesar 2,49% dan perkebunan besar milik negara (PBN) sebesar 2,25%. Jika dilihat dari jenis kopi yang diusahakan, kopi robusta mendominasi produksi kopi Indonesia pada tahun 2016. Dari produksi kopi Indonesia sebesar 639,30 ribu ton, sebanyak 81,87% atau 465,61 ribu ton adalah kopi robusta sementara sisanya sebanyak 18,13% atau 173,69 ribu ton adalah kopi jenis arabika. Sedangkan tingkat konsumsi kopi per penduduk Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan hasil SUSENAS sebesar 0,871 kg/kapita/tahun.23 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor kopi nasional pada 2017 tumbuh 12,56% menjadi 464 ribu ton dari tahun sebelumnya. Demikian pula nilai eskpornya naik 17,48% menjadi US$ 1,18 miliar atau sekitar Rp 15,9 triliun. Dari Gambar 12, terlihat bahwa ekspor kopi Indonesia terbesar tercatat pada 2013, yakni mencapai 532 ribu ton. Amerika Serikat (AS) merupakan pasar kopi terbesar bagi Indonesia. Tidak kurang dari 63 ribu ton atau sebesar 13% dari total ekspor kopi nasional dikirim ke AS dengan nilai mencapai US$ 256 juta. Negara tujuan ekspor utama kopi Indonesia lainnya adalah Malaysia, Jerman, Italia, Rusia dan Jepang. 23 Outlook Kopi 2017- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian 2017
Gambar 12. Volume dan Nilai Ekspor Kopi Indonesia (1998-2017).24 Berdasarkan data USDA, di antara negara-negara kawasan ASEAN, Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir kopi terbesar kedua setelah Vietnam. Sebagai produsen kopi, Indonesia menempatkan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan. Tahun 2016, nilai ekspor kopi menempati urutan kelima komoditas terbesar di Indonesia setelah kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa dengan nilai perdagangan mencapai 1,01 Milyar US$ atau berkontribusi 3,94% terhadap nilai perdagangan komoditas perkebunan yang mencapai 25,58 milyar US$. B. Supplay Chain Industri Kopi Produk ekpor utama kopi dari Indonesia adalah dalam bentuk biji yang mengacu pada harga pasar London. Secara umum perkembangan harga biji kopi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik seiring dengan perkembangan harga dunia. Rantai supplai komoditas kopi disetiap wilayah memiliki jalur yang beragam, panjang atau pendek rantai supplai dari komoditas kopi ditentukan oleh jumlah pedagang perantara ataupun pengepul yang terlibat di suatu wilayah. Di daerah sentra produksi yang menghasilkan kopi dengan kualitas yang tinggi dan memiliki kuantitas cukup besar umumnya memiliki rantai supplai yang lebih sederhana dan pendek dibandingkan dengan di daerah bukan sentra produksi. Keberadaan importir di tingkat desa untuk beberapa kabupaten sentra bahkan memotong rantai pasok sehingga jalurnya lebih pendek dan efisien. Rantai suplai dijelaskan pada gambar 13, sebagai berikut: 24
Petani Domestic Roasters Green bean Internasional Roasters Pedagang Pengumpul Industri: Kopi Bubuk Confectione ry Makanan Farmasi/Cos metics Konsumen Pedagang Besar Pedagang Perantara Super/Mini Maket Pedagang Pengecer Eksportir Gambar 13. Rantai supplay biji kopi (data olahan, 2018)25 Catatan: Kopi bersertifikat sebesar 47.000 ton per tahun Utz Certified, Organic (JAS, EU, USDA / NOP), GAP, HACCP, Rainforest Alliance, Fair Trade dll 25 Manajemen Rantai Pasok (Scm) Kopi- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
1.2.4. Gambaran Umum Tentang Pola Produksi Komoditas Kakao A. Potensi Luasan Area dan Produktivitas Kakao Indonesia Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Pada periode tahun 1980-2017 secara umum pola perkembangan luas areal kakao di Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 1980, luas areal kakao di Indonesia sebesar 47.082 Ha, kemudian pada tahun 2017 (Angka Estimasi Ditjen Perkebunan) menjadi 1.691.334 Ha. Secara umum rata-rata peningkatan luas areal kakao pada kurun waktu 1980-2017 sebesar 11,12% per tahun. Pada periode ini luas areal terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.774.463 ha. Sementara pada periode 1980-2012 rata-rata pertumbuhan luas areal kakao sebesar 13.01% per tahun dan pada periode tahun 2013-2017 (lima tahun terakhir) luas areal kakao turun sebesar 0,95% pertahun. Melihat potensi luasan perkebunan kakao yang cukup besar, menjadikan Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar kakao dunia, dengan total produksi kakao di tahun 2017 mencapai 676.533 ton dengan melihat rata-rata roduktivitas kakao nasional hanya sekitar 400 kilogram/hektar/tahun. Indonesia juga menjadi salah satu negara pengekspor kakao dunia dengan rata-rata ekspor 25.000 ton sampai 30.000 ton per tahunnya dengan rata-rata nilai ekspor biji kakao sebesar US$ 2,27 juta. Menurut data Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), ekspor biji kakao pada tahun 2017 sebesar 25.099 ton, menurun sebesar 11% dibandingkan tahun 2016 sebesar 28.329 ton. Penurunan ekspor dikarenakan menurunnya produksi kakao serta hasil produksi saat ini lebih banyak diserap oleh industri lokal, dengan nilai kebutuhan industri dalam negeri mencapai 800.000 ton. Dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Pada tahun 2017, Indonesia melakukan impor sebanyak 226.613 ton dan angka ini menjadi angka tertinggi impor kakao dibandingkan tahun 2016 sebesar 61.016 ton.
Kementerian Perindustrian mencatat ada 20 perusahaan pengolahan kakao berkapasitas produksi mencapai 800.000 ton per tahun yang sekarang beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Produk olahan kakao yang dihasilkan oleh industri pengolah bahan dasar itu antara lain cocoa cake, cocoa butter, cocoa liquor, dan cocoa powder. Centra produksi dan industri pengolahan kakao Indonesia paling banyak ada di pulau Sulawesi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tengah. Sebanyak 70 persen kebutuhan kakao nasional dipasok dari pulau Sulawesi. Nilai ekspor produk cocoa cake mencapai 155,2 juta dollar AS, cocoa butter 697,9 juta dollar AS, cocoa liquor 89,6 juta dollar AS, dan cocoa powder 163,9 juta dollar AS. Sampai saat ini masih terbuka peluang untuk meningkatkan devisa dari pengolahan biji kakao, terlebih ketika produktivitas tanaman kakao bisa ditingkatkan. Namun disisi lain, nilai produksi biji kakao juga perlu diperhatikan untuk jaminan pasokan bahan baku.26 B. Supplay Chain Industri Kakao Chocolate/ Confectionary Market Cosmetik Market manufacturing Multinational Manufactur Processing Regional Processors Multinational Processor Multinational Processor and Manufacturers (e.g. Mars/ masterfoods Trading/ importing Multinational Traders Exporting Local Exporters Multinational Affiliate Exporters Local Processor Regional Processor PT Local processing Local Traders Collecting/ Bulking Local Collectors Pilot buying station Cocoa Bean Production Smallholder farmers Raw cocoa bean Procesed cocoa production Gambar 14. Rantai Pasokan Kakao di Indonesia. (Sumber: VECO)27 26 27 Bisnis Biji Kakao Dunia dan Petani Kecil di Sulawesi Tengah- Working Paper Sajogyo Institute No. 9 | 2014 a i s e n o d n I e d i s t u O r o t c A t e k r a M a i s e n o d n I n I r o t c A t e k r a M
C. Pola Produksi Kakao Berkelanjutan (Sertifikasi Kakao) Beberapa tahun terakhir, sektor kakao di dunia telah berupaya bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan, ramah lingkungan dan sosial. Hal ini di karenakan situasi pasar ekspor yang meminta suatu komoditas yang diproduksi dengan lebih memperhatikan unsur perlindungan sosial dan lingkungan. Sebagai Produsen dan eksportir kakao, Indonesia mulai meningkatkan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial, yaitu dengan menerapkan sustainability (Sistem Pertanian Berkelanjutan) dalam proses produksi. Secara khusus, ada beberapa skema sertifikasi yang digunakan untuk sertifikasi produk kakao diantaranya Fair Trade, UTZ, Rain, Organik dilansir baru 35% dari kebun di Indonesia yang telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi global seperti UTZ, Rain Forest dan Fairtrade berhasil menjual bijinya dan mendapatkan harga premium. dan Forest Alliance. Berdasarkan data yang Diwaktu yang sama, Kementerian Pertanian tengah Menggodok Sistem Kakao Berkelanjutan Indonesia (ISCocoa, Indonesian Sustainable Cocoa), yang berisikan standar Indonesia untuk kebun-kebun kakao bersertifikat.28 Secara umum standar ini mengsyaratkan bahwa kebun kakao yang akan disertifikasi harus dibangun pada lahan yang legal. Pemilihan tanaman dan pemelihaannya harus mengacu pada kaidah teknis. Namun ada ketentuan bahwa tidak diperkenankan menggunakan tanaman transgenik baik untuk tanaman kakao maupun tanaman pelindung. Hal yang menarik dari standar ini adalah adanya kewajiban bagi petani untuk melakukan fermentasi biji kakao. Serta adanya penekanan pada pentingnya pelestarian lingkungan, dengan tidak membasmi flora dan fauna langka yang dilindungi. Adapun standarisasi (SNI) dalam proses produski kakao mulai dari hulu hingga hilir yang sudah ada dan di implementasikan diantaranya SNI 2323:2008 dan Amd 1:2010 Biji kakao, SNI 3747:2013 Kakao bubuk, SNI 3749:2009 Kakao massa, SNI 7553:2009 Bungkil kakao, dan SNI 3748:2009 Lemak kakao. Pada draft Permentan tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao akan mewajibkan proses fermentasi biji kakao dan biji kakao yang beredar harus sesuai dengan SNI 2323:2008/Amd.1:2010 Biji kakao. Untuk SNI Kakao bubuk juga sudah diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian.29 Komitmen perusahaan nasional akan produk kakao keberlanjutan semakin meningkat, seiring dengan kesadaran konsumen yang juga semakin tinggi, khusunya millenial. Keberadaan teknologi semakin mendorong konsumen untuk semakin kritis dalam melacak ketelusuran rantai pasok produk kakao berkelanjutan. Saat ini, tantangan yang terjadi adalah sertifikasi kakao berkelanjutan masih bersifat sukarela (tidak mandatory), sehingga tidak dapat menjangkau petani kecil yang berada di luar skema tersebut (yaitu kebun-kebun milik masyarakat yang luasannya mencapai 90% dari total luasan kebun kakao Indonesia, dapat tersertifikasi) 28 29
Gambaran Perkembangan Produksi Kakao Indonesia: Ribuan petani kakao Aceh dengan luas lahan 3.547 Hektare yang tergabung di dua induk Koperasi yaitu Koperasi Jasa Koka Jaya dan Koperasi KSU DCC Sepakat melalui Program Sertifikasi Kakao Berkelanjutan menerima UTZ Premium tahap ketiga hasil penjualan biji kakao sertifikasi hingga Rp 2,95 Miliar untuk penjualan 1.410 Ton biji kakao bersertifikat UTZ. "Jumlah yang diterima ini mengalami kenaikan signifikan dari nilai premi pertama Rp 380 Juta dan tahap kedua Rp 1,2 Miliar," jelasnya. The Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) - Swisscontact Pada tahun 2014, Program telah mendukung 2.033 sertifikasi petani di Kolaka Timur melalui Sertifikat UTZ. Koperasi sebagai pemegang sertifikat telah menandatangani sebuah kontrak dengan mitra sektor swasta dan menjual 732 MT biji kakao bersertifikat pada semester kedua. Sebanyak 2.899 petani di Luwu Utara, Luwu Timur dan Luwu telah menerima sertifikat dari Rainforest Alliance pada akhir tahun 2014. Secara keseluruhan SCPP telah mendukung 7.683 perkebunan sejak awal Program berjalan. Pada Q1-2015, Program mendukung 2.451 petani di Aceh untuk sertikasi ulang UTZ Melalui Program Kakao Lestari yang didukung oleh Indonesia Eximbank sejak tahun 2012 bersama-sama dengan Koperasi Kerta Semaya Samaniya selaku pemegang sertifikasi UTZ dan 22 subak abian (kelompok tani), para petani kakao Jembrana, Bali telah berhasil melakukan ekspor perdana biji kakao fermentasi sebanyak 12,5 ton ke Perusahaan Valrhona di Perancis dengan nilai mencapai Rp575 juta. Valrhona adalah salah satu perusahaan coklat terbaik di dunia yang bergerak dibidang arometic cacao.
1.3. Pola Konsumsi di Indonesia, Fakta dan Trend Indonesia menempati peringkat empat penduduk terbanyak dunia, setelah China, India, dan Amerika. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksi jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), laju pertumbuhan penduduk diproyeksikan menurun dari 1,49 persen per tahun pada periode tahun 2000-2010 menjadi 1,38 persen per tahun pada kurun tahun 2010-2015, lalu menjadi 1,19 persen per tahun pada periode tahun 2015-2020. TFR tertahan di angka 2,6 anak per wanita sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003, 2007, dan 2012. Seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia, diwaktu yang sama juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin berkembang, hal ini terlihat pada kuartal II-2018 sebesar 5,27% year on year (yoy), angka ini meningkat dibandingkan kuartal II-2017 yang hanya sebesar 5,01%. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turut diwarnai kondisi ekonomi dunia yang juga mengalami peningkatan. Dari gambar 15 menunjukkan tren laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat mulai dari Triwulan I 2014 - Triwulan II 2018. Gambar 15. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2014 - Triwulan II 2018 (sumber: data BPS) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, disumbang oleh laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh positif. Secara rinci pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tertinggi disumbang oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,93 persen, disusul perusahaan jasa 3,37 persen dan jasa lainnya 3,30 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen. Dari angka tersebut, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah memegang andil terbesar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam struktur PDB (Produk Domestik Bruto), konsumsi rumah tangga memiliki bobot kontribusi terbesar, yakni mencapai 55,43 persen (berasal dari kelompok restoran dan hotel, kelompok makanan dan minuman selain restoran, transportasi, listrik, pakaian, transportasi, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,26 persen dengan bobot kontribusi 8,5 persen (berasal dari THR bagi PNS dan juga bantuan sosial). Menurut survei APJII 2018, Internet telah mengambil peran yang sangat siginifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penetrasi internet di Indonesia telah melampaui angka 50 persen dari total penduduk. Dari total 262 juta jiwa, sebanyak 143,26 orang diperkirakan telah menggunakan internet, dari seluruh pengguna internet tersebut, sekitar 49 persen berasal dari kalangan generasi milenial. Perubahan konsumsi konvensional ke teknologi menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja pusat perbelanjaan atau mal dan toko modern. Sesuai data Badan Pusat Statistik di tahun 2017, tren belanja on-line dan penggunaan e-commerce terus meningkat tajam. Terjadi pertumbuhan e-commerce 17 persen dalam kurun 10 tahun ini dengan total jumlah usaha mencapai 26,2 juta. 1.3.1. Peran, Tren dan Pola Konsumsi produksi yang berkelanjutan (sustainable consumption and production/SCP) Sementara konsumsi adalah hal penting bagi ekonomi Indonesia, dan seringkali dipandang sebagai motor pertumbuhan dan pembangunan, hal itu juga memiliki konsekuensi yang merugikan. Konsumsi dan pola produksi yang tidak berkelanjutan telah berkontribusi dalam masalah lingkungan, ekonomi dan sosial, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konsumen perlu menyadari bahwa pilihan yang mereka tentukan ketika membeli produk atau jasa sangatlah krusial. Saat ini tren konsumsi produk ramah lingkungan di Indonesia sedang bertumbuh, tapi jumlahnya masih relatif sedikit. Menurut sumber yang diperoleh, analisa menunjukkan peningkatan rata-rata tahunan penjualan sebesar dua persen untuk produk yang menempelkan label "produk ramah lingkungan" di kemasannya. Naik lima persen untuk produk yang juga melakukan komunikasi pemasaran produk ramah lingkungan.30 Tren ini muncul dari perubahan prilaku konsumen yang sudah mulai banyak yang peduli dengan lingkungan, dikarenakan banyaknya isu mengenai lingkungan seperti perubahan iklim, sering terjadinya bencana. Selain itu juga didasari dengan kekhawatiran munculnya 30 lingkungan/79851/2014/11/08
banyak penyakit yang disebabkan karena konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan, khususnya pada masyarakat menengah ke atas di perkotaan. Tetapi secara umum perilaku konsumen Indonesia dalam penentuan produk, masih dipengaruhi oleh harga produk, keistimewaan, dan kualitasnya, sedangkan produk makanan atau produk untuk anak, konsumen lebih memperhatikan kandungan nutrisinya. Bukan karena produk dipilih berasal dari hasil produksi ramah lingkungan. Berdasarkan data survei yang dilakukan WWF dan Nielsen tahun 2017 menunjukkan sebanyak 63% konsumen Indonesia bersedia mengkonsumsi produk ramah lingkungan dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran konsumen yang signifikan terhadap konsumsi produk ramah lingkungan dan mengindikasikan kesiapan pasar domestik menyerap produk-produk yang diproduksi secara lanjut, hasil survei menunjukkan alasan terbanyak yang berkelanjutan. Lebih melatarbelakangi persepsi konsumen ini adalah efek pemanasan global yang langsung dirasakan, rasa tanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi sehari-hari (61%) serta perasaan bahagia karena telah berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan (52%). Hasil survei persepsi menunjukkan pemahaman dan kesadaran konsumen Indonesia yang membaik mengenai konsumsi produk ramah lingkungan. Namun, hal ini belum terakomodir oleh ritel sebagai penyedia produk di pasar yang belum memprioritaskan penjualan produk-produk ramah lingkungan di toko-tokonya. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman ritel tentang praktik bisnis berkelanjutan serta persepsi ritel mengenai resiko penjualan produk ramah lingkungan. Bertumbuhnya kesadaran konsumen Indonesia untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan dan bertambahnya jumlah produsen yang mampu menghasilkan produk bersertifikasi ekolabel menandai kemajuan dan kesiapan industri dan pasar Indonesia untuk menerapkan praktik produksi dan konsumsi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Maka dari itu perlunya peran konsumen serta keterlibatan semua pihak yang berada di rantai produksi dalam upaya mengedukasi dan mensosialisasikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut merupakan gambaran umum pola konsumsi yang berkelanjutan di komoditas kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao di Indonesia, dijelaskan sebagai berikut: A. Pola Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total produksi yang dihasilkan setiap tahunnya, dari 33 juta ton yang dihasilkan baru 9 juta ton yang bersertifikasi. Hal ini disebabkan belum semua produsen kelapa sawit (PKS) melakukan praktek kelapa sawit berkelanjutan (CSPO). Di sisi lain, serapan pasar domestic juga tergolong rendah, dari 9 juta ton hanya mampu diserap pasar domestic sebesar 6 juta ton. Rendahnya permintaan pasar sawit berkelanjutan, tidak hanya ditentukan oleh industri hulu dan hilir, konsumen sebagai tujuan akhir rantai nilai produk juga mememegang andil dalam mendorong berkembangnya produk kelapa sawit berkelanjutan (Demand customer).
Pada level global diketahui bahwa konsumen mau memilih produk yang lebih sustainable, baik dari aspek sosial dan lingkungan. Berdasarkan riset dari Nielsen tahun 2016, di Asia Pasifik permintaan untuk produk yang sustainable meningkat. Selain itu, konsumen yang menginginkan produk yang lebih ramah terhadap lingkungan ternyata lebih tinggi daripada produk yang ramah pada sosial. Korelasi antara demand konsumen dan hasil penjualan sustainable product, dari 1.300 brand pada 13 kategori di 13 negara yang dianggap sebagai market, perusahaan yang menerapkan strategi promosi yang baik mengalami peningkatan 4% penjualan produk, sedangkan perusahaan yang hanya claim produk bersifat sustainable tanpa mempromosikan dengan sebuah strategi marketing yang baik maka peningkatanya hanya 1%. Berdasarkan data penjualan sustainable products beberapa perusahaan non- food seperti Caterpilar, GE dan beberapa perusahaan lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sempat turun di 2011, kemudian di tahun 2013 ke 2014 terjadi peningkatan yang signifikan hingga 26%. Sementara kondisi sebaliknya di Indonensia, dari hasil kajian yang dilakukan oleh RSPO dan Daemeter dalam dokumen kelapa sawit dari kacamata konsumen: dampak baik dan buruk (2015) menujukan bahwa, pertimbangan konsumen di Indoensia dalam membeli lingkungan product tidak dipengaruhi oleh produk tersebut ramah terhadap sebagaimana hasil Nielsen (2016), tetapi faktor utama dalam memilih produk ditentukan harga produk, keistimewaan, dan kualitasnya. Sedangkan produk makanan atau produk untuk anak, konsumen lebih memperhatikan kandungan nutrisinya. Pemahaman konsumen Indonesia tentang dampak kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat masih sangat rendah hanya sekitar 16%. Namun demikian, hasil kajian tersebut mencatat masih terbukannya peluang pasar Indonesia untuk produk sawit berkelanjutan, hal ini terlihat dari 27% atau setara 7,9 Juta konsumen siap mendukung dan beralih ke produk kelapa sawit berkelanjutan. Bahkan lebih dari 60% menyatakan bersedia membayar jauh lebih mahal untuk produk kelapa sawit berkelanjutan. B. Pola Konsumsi Kopi Berkelanjutan Komoditas kopi saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang kini telah menajadi sebuah gaya hidup dan tren masyarakat Indonesia. Munculnya kelas menengah yang terus tumbuh di Indonesia juga mendukung perubahan gaya hidup, seperti urbanisasi, yang berdampak positif pada konsumsi kopi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri menunjukkan tren yang positif, terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan nasional yaitu tumbuh 7% per tahun. Saat ini konsumsi kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 1,2 kg per kapita per tahun jauh di bawah negara-negara pengimpor kopi seperti USA 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg, Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 Kg dan Finlandia 11,4 Kg per kapita per tahun. Meskipun masih rendah dari negara pengimport, konsumsi kopi dalam negeri terus meningkat. Berkembangnya ragam jenis kopi serta menjamurnya kedai-kedai kopi turut menjadi faktor yang membuat kopi lebih dekat dengan masyarakat dan menjelma
menjadi bagian dari gaya hidup modern. Data dari International Coffee Organization (ICO) mencatat, pertumbuhan rata-rata konsumsi kopi di Indonesia lebih besar daripada dunia pada umumnya. Tetapi pertumbuhan tren ini belum diimbangi dengan tumbuhnya kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk kopi ramah lingkungan. Saat ini masih relative sedikit, konsumen kopi dan kedai kopi yang memahai dan mengkonsumsi kopi ramah lingkungan. C. Pola Konsumsi Kayu Berkelanjutan Prospek pertumbuhan ekonomi global yang membaik membuat kebutuhan terhadap produk olahan kayu terus meningkat. Industri berbahan dasar kayu Indonesia dilihat dari sisi ekspor kayu bersertifikat menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data KLHK tahun 2012 dari sektor produk kayu Indonesia mengekspor US$ 10,02 miliar dan tahun 2017 ekspor produk kayu (SVLK) kembali meningkat hingga US$ 10,94 miliar. Ditahun 2018, terjadi tren peningkatan kinerja ekspor kayu olahan (SVLK), kenaikan ekspor ini utamanya karena besarnya peningkatan permintaan dari pasar-pasar eksisting. Saat ini ekspor terbesar masih berpusat di kawasan Asia dengan nilai sebesar US$ 6,63 miliar, diikuti ekspor ke Amerika Utara senilai US$ 1,21 miliar dan Uni Eropa sebesar US$ 843,79 juta. Adapun beberapa produk kayu olahan yang berkontribusi besar adalah produk panel senilai US$ 1,96 miliar, diikuti oleh produk kertas senilai US$ 3,02 miliar dan pulp senilai US$ 2,12 miliar. Selain itu ada juga produk woodworking, furnitur kayu, chipwood alias serpih kayu, kerajinan, veneer dan bangunan prefabrikasi yang ikut berkontribusi pada kinerja ekspor tersebut. Pola konsumsi kayu bersertifikasi (SVLK), keseluruhan hasil produksi kayu bersertifikat Indonesia, sebagian besar dikonsumsi oleh konsumen luar negeri. Sedangkan didalam negeri konsumsi kayu bersertifikat masih tergolong kecil, tetapi saat ini menunjukkan tren konsumen semakin semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Konsumen tidak lagi melihat harga sebagai faktor penentu pemilihan produk. Melainkan juga kepercayaan terhadap perusahaan dengan reputasi ramah lingkungan dan memiliki komitmen sosial.31 Dalam meningkatkan kesadaran, Perhutani juga terus mendorong perilaku green consumer bisa semakin meluas serta memberi edukasi dan mengajak masyarakat global ambil bagian dalam pelestarian lingkungan, khususnya hutan. D. Pola Konsumsi Kakao Berkelanjutan Konsumsi cokelat di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan konsumsi yang cukup tinggi. Di tahun 2017 tingkat konsumsi cokelat di Indonesia, yaitu sekitar 0.5 kg per orang per tahun32 dan diprediksi mengalami peningkatan konsumsi antara 1,5 - 2 persen per tahun. Hal ini terlihat semakin berkembangnya kelas menengah muda yang terbuka untuk mencoba berbagai macam inovasi produk, membuat peluang industri cokelat semakin meningkat. Selain itu, peningkatan tren tak lepas dari berkembanganya inovasi produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku 31 32 tahun
cokelat, serta banyaknya perusahaan pengolahan kakao dari memindahkan pabriknya ke Indonesia. luar negeri yang Di Eropa walaupun tidak memiliki sumber penghasil cokelat, tapi tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi. Berbeda dengan orang Indonesia yang hanya mengonsumsi cokelat 1/30 dari masyarakat di Eropa, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran konsumsi masyarakat Indonesia. Khususnya bagi masyarakat menengah kebawah yang masing menganggap cokelat tergolong produk yang mahal. Meskipun demikian tingkat konsumsi cokelat masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun-ketahun. Tetapi konsumsi yang meningkat tersebut belum dapat diikuti oleh rantai pasok yang baik, membuat pelaku industri bergantung pada bahan baku impor. Ke depan, tren cokelat premium masih akan meningkat. Perusahaan agrikultur Cargill, menyebut ke depan, ada beberapa tren yang akan muncul pada industri cokelat. Pertama, tren cokelat premium, termasuk cokelat artisanal. Salah satu pertandanya, saat Nestle mengeluarkan produk cokelat premium dengan merek Les Recettes de l'Atelier. Tren kedua adalah: cokelat sehat. Hal ini jelas berkaitan dengan cokelat premium, yang diklaim lebih sehat karena punya bubuk kakao yang lebih banyak.
BAB II Peta Aktor serta Tantangan dan Peluang dalam Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab 2.1. Peta Aktor: Peran dan Tanggungjawab dalam Produksi dan Konsumsi Bertanggungjawab Gambar 16. Peta rantai suplai dan rantai nilai produksi dan konsumsi bertanggung jawab di 4 komoditas (kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao) Mengacu dari Gambar 16 di atas, actor kunci yang mempengaruhi industry komoditas berkelanjutan, khususnya di 4 komoditas (kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao) dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Aktor Utama, merupakan aktor utama/kunci yang terlibat langsung dalam rantai suplai yaitu produsen bahan baku (material extraction), industry pengolahan (material processing), manufacturer, retail outlets, dan customers. Aktor Pendukung, merupakan pelaku pendukung/tidak terlibat langsung ke dalam rantai suplai industri diantaranya pemerintahan, perbangkan, kelompok civil society (NGOs), asosiasi dan lembaga sertifikasi. Peran actor utama maupun pendukung, akan saling terintegrasi dan mempengaruhi guna mendorong berjalannya rantai nilai dan rantai suplai industri komoditas yang berkelanjutan mulai dari produksi, pengolahan pasca panen sampai pemasaran produk ke konsumen.
Aktor- aktor kunci (utama dan pendukung) industri manufactur dan ritel berperan penting dalam membangun kerangka mewujudkan pola produksi dan Konsumsi Bertanggung jawab. Manufactur dan ritail penting peranannya dalam mempengaruhi pola produksi di tingkatan industry pengolahan maupun produsen dalam implementasi produski yang bertanggung jawab yang mempertimbangkan factor-faktor lingkungan dan social. Serta mempengaruhi dan mengedukasi konsumen dalam mewujudkan konsumsi bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan produk berkelanjutan. ketika para pemilik brand (manufactur dan retail) mengintegrasikan kriteria berkelanjutan pada pembelian produk dan hanya mau membeli suplai bahan baku yang berkelanjutan, maka akan memaksa para produsen dan industry pengolahan untuk menyediakannya bahan baku yang bersumber dari hasil produksi ramah lingkungan. Para aktor utama industry komoditas (kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao) harus lebih berusaha aktif untuk mengedukasi konsumen mengenai produk-produk hasil dari praktek produksi yang bertanggung jawab (ramah lingkungan dan berkelanjutan). Guna menumbuhkan kesadaran yang bisa merubah perspektif masyarakat akan besarnya lingkungan. dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas Sedangkan actor eksternal dapat menciptankan kondisi pemungkin dalam mendukung berkembangnya industry komoditas yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. industry terhadap Berdasarkan analisis, berikut beberapa peran dari beberapa aktor penting dalam mendorong rantai suplai yang berkelanjutan: A. Aktor Utama: 1. Industri Pengolahan (material processing) Industry pengolahan dalam hal ini menjadi penyedia olahan material bahan baku, juga menjadi penting posisinya dalam mendukung berjalannya rantai suplai komoditas ramah lingkungan. 2. Industri Manufactur dan Retail Ritail dan Manufactur merupakan ujung tombak bagi produsen (industri pengolahan) dalam memperdagangkan produknya. Dalam hal mengedukasi konsumen mengenai produk-produk berkelanjutan, retail menjadi actor kunci keberhasilan dalam mempengaruhi para konsumen agar lebih sadar terkait produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelajutan. Ritel dapat mengambil peran proaktif dalam memperkenalkannya dan memberikan informasi secara eksplisit tentang keuntungan dan keunggulan jika membeli produk-produk yang berbahan baku dari praktek-praktek berkelanjutan. Hal ini juga dapat menciptakan stigma masyarakat bahwa perusahaan yang mempraktekkan prinip-prinsip berkelanjutan sebagai perusahaan baik dan perusahaan yang menggunakan bahan baku konvensional sebagai perusahaan yang memeberikan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga bisa menggiring preferensi konsumen dalam membeli produk yang berkelanjutan.
Industri manufactur juga memiliki peran yang cukup penting dalam mengedukasi retail dan memastikan produk yang diproduksi berasal dari industry pengolahan yang berkelanjutan. Manufactur dapat mempengaruhi industri pengolahan (material processing) agar dapat mensupplai bahan baku yang mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, manufactur juga memberikan edukasi kepada retail mengenai produk-produk yang dihasilkannya. 3. Konsumen Pengguna akhir produk-produk yang berbahan minyak kelapa sawit sangat menentukan sikap pasar dan industri terhadap isu keberlanjutan karena konsumenlah yang menentukan permintaan terhadap suatu barang. Konsumen dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produksi produk komoditas yang bertanggung jawab. Jika konsumen sadar dan hanya mau membeli produk-produk yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan maka perusahaan bisa dipastikan akan merespons dengan memproduksi produk yang sumbernya berkelanjutan. Aktor Pendukung: 1. Lembaga Sertifikasi Lembaga sertifikasi terbagi menjadi setifikasi yang bersifat wajib dan bersifat sukarela, berikut lembaga sertifikasi yang mendukung 4 komoditas (kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao). Bersifat mandatory:
ISPO: Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian No.19 tahun 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 mengenai penerapan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 junto Permenhut P.68/Menhut-II/2011 junto Permenhut P.42 /Menhut-II/2013 tentang Standard an Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak junto Permenhut P.45/Menhut-II/2012, Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI- BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu Bersifat sukarela: RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2014 merumuskan aturan bagi anggotanya untuk menuju kelapa sawit berkelanjutan. Sistem Sertifikasi RSPO dibangun untuk memastikan perusahaan menerapkan praktek produksi kelapa sawit berkelanjutan serta memberikan jaminan bahwa produk CPO yang dihasilkan berasal dari kelapa sawit berkelanjutan.
UTZ, program sertifikasi terbesar di dunia untuk produksi kopi, kakao dan teh. memastikan metode pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kondisi kerja bagi petani dan keluarganya. Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi independen, non- pemerintah, dan non-profit yang didirikan untuk mempromosikan manajemen hutan di dunia yang bertanggung jawab. 2. Pemerintah Sejalan dengan langkah-langkah Indonesia untuk memenuhi komitmen global dalam melaksanakan Sustainable Development Goals (SDgs). Hal ini dapat dilihat dari diintegrasikannya 169 indikator SDgs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tetntang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Sejumlah regulasi penting yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tengah menuju perubahan mendasar pada sektor lingkungan, memastikan komoditas (kelapa sawit, kayu, kopi dan kakao) memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Mengacu pada perubahan perilaku konsumsi dan produski bertanggung jawab di eropa, banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan komitmen antar pihak (pemerintah dan perusahaan) dalam penggunaan produk komoditas bersertifikat. Kebijakan dan komitmen berperan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen eropa untuk menggunakan produk komoditas bersertifikat. Maka dari itu, pemerintah juga menjadi kunci utama dalam mendukung berjalannya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia malalui akses kebijakannya. 3. NGOs NGOs merupakan kelompok yang berperan dalam melakukan pengawasan, edukasi, kampanye dan advokasi khususnya dalam isu berkelanjutan. Contoh: "kampanye WWF #BeliYangBaik untuk mendorong kehadiran produk-produk berkelanjutan di pasar Indonesia". Kampanye yang baru-baru ini diluncurkan oleh WWF Indonesia (10 Juni 2015) mengajak konsumen untuk lebih bijak dalam memainkan perannya dengan membeli produk ramah lingkungan dan melakukan perubahan positif dalam gaya hidupnya 4. Asosiasi Asosiasi berfungsi sebagai forum komunikasi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang hubungan industrial dan lingkungan. Selain itu juga menciptakan kerjasama internasional yang mendukung Indonesia dengan cara meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional dan merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan internasional. Serta mendorong produsen dan pengecer barang konsumsi untuk dapat melakukan praktik bisnis yang efisiensi. iklim usaha yang kondusif di
5. Perbankan OJK telah mngeluarkan roadmap mengenai Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia yang didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMn), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Desember 2014 telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019. Roadmap tersebut berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non- Bank (IKNB).
INISIASI - INISIASI PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN Starbucks - Berkomitmen, seluruh produk bersumber dari sumber berkelanjutan, dan menggunakan sistem yang disebut C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity Practices) untuk mengoptimalkan sumber berkelanjutannya. H & M - Berkomitmen dalam transparansi rantai pasok produknya serta bahan baku produk hanya menggunakan 100% bahan daur ulang atau dari sumber yang berkelanjutan Unilever berkolaborasi dengan Symrise - menghasilkan kacang vanilla bersertifikat Rainforest Alliance yang pertama di Unilever. Bersama melalui kemitraan, Symrise telah melatih lebih dari 1.100 petani. (36% sumber Bahan Baku Pertanian unilever dari pertanian berkelanjutan) Konferensi Minyak Sawit Eropa (EPOC 2015), Minyak Sawit Berkelanjutan (Unione Italiana per l'olio di palma sostenibile). Unione mulai meningkatkan kesadaran akan manfaat dan kontribusi minyak sawit berkelanjutan yang bersertifikat untuk industri makanan. Patagonia - Menganti semua produk kapas dengan kapas organic. Patagonia mengubah seluruh rantai pasoknya untuk memastikan kondisi kerja yang ramah lingkungan dan aman. PT. Martina Berto - Concept green science, dalam rangka mewujudkan penerapan sumber daya yang berkelanjutan dalam pengembangan, manufaktur dan hasil akhir produk Forum for the Future - menggandeng perusahaan besar Cargill, Golden Agri-Resources, Musim Mas, Sime Darby Plantation, dan Wilmar International, membentuk komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE). - Decent Rural Living Initiative bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja di bidang pertanian. The Spanish Foundation for Sustainable Palm Oil didirikan pada bulan Juni 2017. Tujuan yayasan ini adalah untuk menyeimbangkan debat minyak sawit di Spanyol pada isu-isu kesehatan dan keberlanjutan, dan untuk mempromosikan penyerapan minyak sawit berkelanjutan. Yayasan akan bekerja untuk memastikan bahwa semua perusahaan di Spanyol menggunakan 100% minyak berkelanjutan dalam produk mereka sebelum akhir dekade ini. The Coca-Cola Company - mengembangkan seperangkat Prinsip-Prinsip Panduan Pertanian Berkelanjutan (SAGP), bagi para pemasok bahan utama pertanian (gula, fruktosa dan buah-buah kunci) Anggota Forum Minyak Sawit Jerman (FONAP) komitmen publik bahwa pada akhir tahun 2014 menggunakan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat dalam semua opsi rantai pasokan produk mereka. Anggota the National Initiative in Norway, berkomitmen mengurangi penggunaan minyak sawit dalam produk atau hanya menggunakan minyak sawit CSPO pada tahun 2015.