MASALAH PEDOMAN PENGHAYAT­ AN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4): DITINJAU DARI SEGI MASYA­ RAKAT Rufinus LAHUR PENGANTAR P4 berikut proses sosialisasinya sudah berlangsung tiga tahun. Kehadiran­ nya telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat kita. Proses kelahirannya sendiri di MPR tahun 1978 tidaklah ''sangat mulus"; begitu juga proses pelaksanaannya. Paling tidak hal itu dapat dilihat melalui media yang ada. Di samping ''good news", kita ketemukan banyak "bad news" dalam pelaksanaan P4. Hal itu wajar, sebab pelaksanaan P4 ini merupakan pengalaman yang pertama. Di samping itu P4 ini lahir dalam kebhinnekaan dan dilaksanakan dalam kebhinnekaan, terutama kebhinneka­ an kepentingan dari spektrum masyarakat seluruhnya. Karenanya, hampir dipastikan masalah-masalah yang berhubungan dengan P4 akan tetap muncul pada masa yang akan datang. Adanya masalah-masalah ini perlu dikaji terus menerus, apalagi kegiatan P4 ini sudah merupakan kegiatan yang terus berlanjut dan akan semakin dimeratakan di seluruh tanah air. Animo ini juga disinggung oleh Ketua BP7: ''keinginan untuk mengembangkan P4 itu banyak terlihat dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah."1 Mengingat kegiatan ini semakin dimeratakan di seluruh daerah, maka yang perlu diperhatikan ialah agar ''bad news" minimal jangan sampai dominan. Salah satu caranya ialah mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan P4 selama ini. Seperti yang telah dilakukan oleh Departemen Penerangan yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada pada awal tahun 1981 ini, yaitu mengadakan penelitian mengenai ''pengaruh penataran P4 di kalangan masyarakat". Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil pengamatan/studi pendahuluan yang menunjukkan sebagian masyarakat belum merasakan manfaat, bahkan ''penilaiannya ber­ sifat agak negatif", meskipun pada umumnya masyarakat menilai positif 1 Suara Karya, 1 Oktober 1981
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA terhadap ''Penyelenggaraan Penataran P4".1 Mengingat lama penelitian adalah sepuluh bulan, maka diperkirakan hasilnya baru diketahui pada awal tahun 1982. Tulisan ini adalah suatu usaha awal untuk melihat mengapa proses kegiatan yang berhubungan dengan P4 ini akan tetap menimbulkan masalah pada waktu yang akan datang. Sebagai salah satu asumsi dari tulisan ini ialah apa yang telah disampaikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Agustus 1981 di depan DPR, bahwa ''bahaya terhadap Pancasila tetap masih ada dan dapat datang dari luar maupun dari dalam. Bahaya dari luar berasal dari ideologi lain atau paham lain yang memang ingin memaksakan ideologi dan paham itu kepada bangsa kita. Bahaya dari dalam dapat datang, jika kita sen­ diri tidak dengan penuh kesungguhan melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama kita". Ada tiga kata kunci dalam judul tulisan ini yaitu Pancasila, Pedoman dan Masyarakat. Pancasila akan ditinjau sebagai ideologi negara. Pedoman diang­ gap sebagai usaha untuk mengfungsionalkan ideologi negara dalam pelbagai bidang kehidupan. Masyarakat akan ditinjau secara keseluruhan. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Pancasila dan Pedomannya, kiranya dapat dianggap sebagai obyek perhatian. Masalah Pedoman seperti yang menjadi judul di atas sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari masalah yang berhubungan dengan intinya sendiri yaitu Pancasila. Sebab itu meninjau pan­ dangan masyarakat terhadap Pancasila mungkin akan lebih mendudukkan masalah pada proporsi yang lebih tepat. Untuk maksud itu akan dikemukakan berturut-turut apa yang kita maksudkan sebagai masyarakat, berikut garis besar pandangannya terhadap Pancasila dan kemudian terhadap Pedoman­ nya. Pada bagian akhir akan ditambah dengan sekedar uraian penutup. MASYARAKAT Untuk lebih dapat melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap Pan­ casila sebagai ideologi negara, maka masyarakat akan ditinjau menurut kriteria yang pernah dikemukakan oleh Robert A. Dahi dalam bukunya Modern Political Analysis. Ia mengemukakan bahwa masyarakat sebagai suatu kebulatan terdiri dari beberapa bagian besar, yaitu lapisan masyarakat apolitik dan lapisan masyarakat politik; dari yang terakhir ini ada yang dikatakannya sebagai ''pencari kekuasaan" (power seekers), sedangkan dari mereka yang mencari kekuasaan terdapat sedikit yang berhasil memperoleh­ 1 Antara, 29 April 1981 961
962 ANALISA 1981 - 11 nya yaitu yang disebutnya sebagai ''the powerful" atau katakan unsur masyarakat yang berkuasa atau lebih dikenal sebagai penguasa atau- lain-lain sebutan yang semacamnya. Kalau dilihat jumlahnya maka tampak lapisan apolitik yang terbesar, kemudian disusul lapisan yang tipis, lapisan politik, yaitu ''the power seekers", sedangkan yang teramat tipis ialah unsur yang berkuasa. Untuk melihat hubungan dengan ideologi negara, maka pembagian Robert A. Dahi ini akan disederhanakan cukup dengan tiga lapisan saja. Yaitu Apolitik, Politik dan Penguasa. PENGERTIAN POLITIK DALAM TULISAN INI Untuk melihat masyarakat, telah dipakai istilah politik sebagai semacam kategori. Memang bagaimanapun istilah ini senantiasa berhubungan dengan ''kekuasaan" dan ''kebijakan" kehidupan kemasyarakatan/kenegaraan. Dahi dengan istilah politik yang dipakainya di atas menunjukkan beberapa dimensi dari istilah itu; dikemukakannya bahwa masyarakat politik menun­ jukkan keterlibatan tertentu melalui beberapa indikator yaitu adanya interest dan concern mengenai peristiwa politik, yang kemudian disusul dengan adanya hasrat untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah politik kemudian dibarengi dengan keterlibatan dalam kegiatan politik seperti misalnya memberikan suara dalam pemilu. Dan melihat adanya hubungan fungsional antara kelima faktor tersebut di atas, di mana semakin tinggi interest dan concern seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan informasi serta keaktifan dalam melakukan kegiatan politik seperti memberi suara dalam pemilihan. Untuk kepentingan diskusi kita, maka istilah politik dibatasi pada adanya pengaruh terhadap ideologi negara; baik itu pengaruh positif, netral maupun negatif (deviant). Di sini diandaikan masyarakat politik dengan penguasa secara sadar berusaha untuk mempe­ ngaruhi ideologi negara dimaksud. Pengertian apolitik dalam tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai kurang/tidak adanya usaha yang sadar (berencana) un­ tuk mempengaruhi ideologi negara; walaupun segera ditambahkan bahwa hal ini tidak berarti bahwa lapisan masyarakat apolitik tidak mempunyai peranan politik. Malah sebaliknya, peranan masyarakat apolitik ini sangat besar bahkan menentukan, sebab jumlahnya yang sangat besar. Oleh karena itu kecenderungan dari masyarakat apolitik ini kepada suatu kontestan pemilu misalnya dapat saja merupakan ''rejeki nomplok" bagi pihak yang ber­ sangkutan dengan segala sentuhan pengaruh politik ideologisnya. Misalnya, bayangkan kalau masyarakat apolitik dalam Pemilu 1955 mencondong kepada PKI maka lain sekalilah sejarah republik ini selanjutnya, demikian pula sebaliknya. Dalam uraian ini terlintas bahwa usaha para masyarakat politik termasuk penguasa dalam mempengaruhi ideologi negara pada tahap
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA pertama berarti mendekati masyarakat apolitik sebagai obyek. Karenanya masyarakat apolitik justru elemen penentu dari kegiatan politik dari masyarakat politik selanjutnya. Sebab, apapun alasan dari tingkah laku masyarakat apolitik, namun karena jumlahnya yang demikian besar, maka akibatnya dapat bersifat politik. UNSUR MASYARAKAT YANG BERKUASA Kalau dilihat kondisi Pancasila selama ini sebagai ideologi negara tampak secara formal ia tetap dicantumkan dalam pelbagai konstitusi yang pernah diberlakukan di negara ini. Dan setiap penguasa mengklaim dirinya sebagai ''committed" terhadap Pancasila. Akan tetapi gejala-gejala menunjukkan bahwa belum tampak kemauan politik dari semua yang berkuasa untuk secara sungguh-sungguh mengembangkan ideologi ini menjadi suatu gagasan yang lebih terurai sistematis dan menyeluruh sehingga dapat menjadi pegangan dan pedoman pada pelbagai bidang kehidupan. Baik pada bidang ekonomi, katakan dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila; sistem politik Pancasila, sistem kebudayaan Pancasila, sistem hukum Pancasila dan sebagainya. Sehingga jelas, tegas pengertiannya bagi semua pihak; jelas batas, isi dan kriteria yang diberinya pada pelbagai bidang seperti tersebut di atas. Karenanya dapat ada kesatuan dan kesamaan bahasa mengenai Pancasila; kesamaan sebagai pedoman dan pegangan operasional berikut kemungkinan- kemungkinan penuangannya dalam hukum positif untuk menjamin kepastian pelaksanaannya.1 Sehingga semua unit fungsi dapat berkembang secara positif serta dapat meniadakan atau mengurangi paling tidak mengawasi segala penyimpangan-penyimpangan. Dengan demikian jadilah Pancasila sebagai ''pegangan atau alat di tangan rakyat" atau di tangan semua pihak; pendeknya ia menjadi elemen hidup dari semua kegiatan masyarakat/negara. Akan tetapi selama ini rupanya keadaan Pancasila tetap sebagai sediakala. Tampak ada keengganan dari pihak yang berkuasa dengan segala macam alasan untuk tetap membuat Pancasila tidak berfungsi menjadi alat kontrol. Hal ini, kalau ada benarnya, mengingatkan kita kepada penyakit universal dari semua kekuasaan yang enggan terhadap adanya kontrol; serta menon­ jolnya sikap tertutup; kesemuanya menjadi bahan baku untuk mengembang­ kan penyakit Penyalahgunaan Kekuasaan yang tak terkendali. Sehingga ham­ pir tidak dilihat hubungan antara kebijakan dan ideologi negara. Kondisi ideologi negara ditentukan oleh kondisi dari penguasa. Kondisi Pancasila tetap seperti sediakala, tercantum secara formal dalam UUD 1945 dan terucapkan dalam pelbagai forum resmi, merk dari semua upacara, namun sedikit sekali tampak dalam kenyataan hidup sehari-hari. 1 F.M. Suseno, ''Pancasila adalah Etika Politik," Kompas, 29 Mei 1980; lihat juga Sr. Tjipta Lesmana, ''Tinjauan Setelah Dua Tahun P4," Sinar Harapan, 29 September 1980 963
964 ANALISA 1981-11 Karena lahirnya P4 dalam tahun 1978 merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Orde Baru, begitupun usaha pemasyarakatannya tiga tahun terakhir ini, sekaligus merangsang tanggapan dan ulasan warga masyarakat antara lain seperti yang kita lihat dalam media cetak selama ini. Mungkin baru pertama kalinya dalam sejarah kita di mana kuantitas sorotan terhadap ideologi kita sendiri demikian menonjol. Karenanya tidak berlebihan kalau Presiden kita menganggap P4 sebagai ''kemajuan besar" dan merupa­ kan salah satu ''hasil besar" kita sebagai bangsa. Selanjutnya dalam sidang DPR tanggal 15 Agustus 1981 juga Presiden mengemukakan ''kita sungguh mempunyai alasan kuat untuk menyatakan bahwa kesepakatan kita mengenai P4 itu merupakan hasil dalam bidang spiritual yang besar dalam usaha mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Malahan, sejarah bangsa kita kelak barangkali akan mencatat, bahwa kesepakatan kita mengenai P4 itu merupakan hasil kita di bidang ideologi dan politik yang terpenting sebagai kelanjutan dari keputusan bangsa kita di tahun 1945 yang menyatakan Pan­ casila sebagai Dasar Negara Republik ini. Dengan adanya P4 ini berarti 'bahwa Pancasila akan dapat lebih kita laksanakan secara nyata', sehingga 'benar-benar membudaya dan tercermin dalam praktek kehidupan sehari- hari'". Dan karenanya demikian Presiden ''sekarang kita sedang berusaha, berjuang keras ke arah keadaan yang demikian itu". Sejauh mana pernyataan Presiden ini menjadi kenyataan akan banyak juga tergantung pada kadar komitmen dari semua pihak terutama dari aparatur negara dan pemerintah yang selama ini dipercayakan sebagai kom­ ponen pelopor pemberi contoh. Kondisi kepeloporan semacam ini, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai kewajiban utama­ nya, merupakan barometer dari kadar kemauan politik pihak penguasa. Sehingga dengan demikian semakin tampak bahwa P4 dapat mempengaruhi tingkah laku aparatur dan pada gilirannya mempengaruhi tingkah laku seluruh masyarakat. Hanya melalui kenyataan semacam ini masyarakat semakin akan merasakan peranan sosial dari P4. Akan tetapi, tanpa ini maka kebanggaan kita terhadap P4 mungkin hanya formal belaka dan tidak fung­ sional. Maka pada gilirannya tidak mustahil masyarakat memandang P4 hanya sebagai ''cloaks for existing vested interest", seperti yang disebut oleh S.N. Eisenstadt dalam tulisannya The Ideology and Social Change. Karenanya gejala-gejala seperti pembudayaan korupsi, suap, sogok, dan lain-lain bentuk penyalahgunaan kekuasaan, merupakan tantangan utama terhadap kebang­ gaan terhadap P4 tersebut di atas. MASYARAKAT POLITIK Lapisan masyarakat politik umumnya mempergunakan istilah Pancasila yang secara formal telah diterimanya ini menurut pengertiannya masing-
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA masing. Hal mana juga bergantung pada luas sempit pandangannya serta kepentingan masing-masing apapun namanya, termasuk yang ideologis sifat­ nya. Pada umumnya kepentingan-kepentingan ini telah menyatakan diri dalam sejarah politik negara ini; baik secara legal maupun secara ilegal (kekerasan). Semuanya masih tetap ada paling tidak secara laten. Karenanya tidak ada jaminan apapun dan dari siapapun yang memberikan kepastian bahwa mereka tidak akan muncul kembali pada waktu yang akan datang, cepat atau lambat, apalagi kalau keadaan memungkinkan. Pada umumnya masyarakat politik melihat Pancasila menurut pola terten­ tu. Pertama, ideologi ini dianggap sebagai sekedar wadah atau alat pemersatu belaka, karenanya dapat diisi dengan ideologi golongan yang diinginkan. Pada gilirannya pola ini menggeser pada pola berikutnya. Kedua, ideologi Pancasila hanya diterima secara taktis, tetapi secara prinsipial dianggap sebagai saingan yang harus diganti dengan ideologi sendiri bagaimanapun caranya. Ketiga, ideologi Pancasila tidak sekedar alat pemersatu akan tetapi juga merupakan isi dari persatuan; karenanya Pancasila sebagai ideologi secara aktif menentukan isinya. Tampak bahwa pola pertama dan kedua hanya mempunyai perbedaan gradual sehingga sebenarnya dapat dianggap satu pola saja. Dalam masyarakat politik telah muncul pelbagai interpretasi terhadap Pancasila ini. Misalnya dalam wujud ''Nasakom", "asas/ciri" yang meng­ ingatkan kita pada adanya orientasi ideologi golongan di samping Pancasila. Demikian dominannya ideologi golongan ini juga dapat dilihat dari ilustrasi yang menganalogikan Pancasila sebagai ''bulan" dan ideologi golongan sebagai ''matahari".1 Macam-macam perwujudan interpretasi ini menunjuk­ kan juga bagaimana rumitnya hubungan antara ''ideologi golongan" dan Pancasila pada masa yang akan datang. MASYARAKAT APOLITIK Mereka mengetahui istilah Pancasila sejauh dapat dijangkau oleh komunikasi yang ada. Baik yang melalui pihak yang berkuasa berikut aparaturnya, maupun dari masyarakat politik apa saja, serta dari media cetak atau media siaran dan lain-lain kontak langsung seperti ''gossip" dari mulut ke mulut dalam masyarakat. 1 Sjafruddin Prawira Negara, ''Antara Islam dan Pancasila Ibarat Matahari dan Bulan," Pelita, 3 Maret 1980 965
966 ANALISA 1981 - 11 Bagaimanapun hasil masukan (input) semacam ini, sangat menarik untuk diteliti. Akan tetapi yang dapat dipastikan ialah bahwa setiap individu atau kelompok mempunyai kadar informasi yang berbeda satu sama lain dan karenanya memiliki kadar persepsi dan penghayatan yang berbeda pula. Kese­ muanya juga bergantung pada latar belakang pengalaman, pendidikan, kedewasaan, kebudayaan, keadaan sosial ekonomi dan lain-lain kepentingan nyata masing-masing. Mungkin sekali mereka lebih terbenam dalam kesulitan hidup sehari-hari yang semakin dirasa berat dan tidak ada akhir-akhirnya. Dan dalam kondisi semacam itu, masalah rumusan formal Pancasila barang­ kali dirasa terlalu luks bagi mereka. Atau dengan kata lain mungkin masih berada di luar jangkauan kondisi mereka. Sejauh mana mereka gandrung kepadanya terutama tergantung pada se­ jauh mana mereka anggap ideologi mempunyai kemampuan untuk menjawab masalah konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. Ketiadaan relevansi antara Pancasila dan kenyataan hidup sehari-hari (baca: praktek hidup sehari-hari), berikut langkahnya contoh para pemimpin dari pelbagai lapisan, turut mem­ buka pelbagai spekulasi mengenai kemungkinan hubungan antara Pancasila dan masyarakat apolitik pada masa yang akan datang. Akan tetapi walaupun misalnya mereka belum mengetahui secara resmi ungkapan-ungkapan Pancasila namun hal itu tidaklah berarti bahwa mereka tidak menunjukkan tingkah laku yang mungkin mencerminkan nilai dari Pan­ casila. Malah mungkin sebaliknya, masyarakat apolitik inilah yang Pan­ casilais.1 MASALAH PEDOMAN Dari uraian di muka dapat diduga pelbagai faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya pedoman sebagai usaha awal untuk mengfungsionalkan ideologi negara. Baik yang berasal dari penguasa berikut aparaturnya, kalangan politik serta masyarakat apolitik. Tampak, bahwa masyarakat politik yang mengikuti pola pertama dan kedua seperti yang telah disebutkan di muka mungkin sekali menghendaki supaya ideologi retap saja sebagai sedia kala, yaitu kabur, umum, tidak jelas dan karenanya tidak berfungsi. Sehingga dengan demikian masih terbuka peluang untuk mengisinya dan sekaligus menggantinya. Misalnya melalui spekulasi ''Nasakom" atau sekarang ini dengan adanya perumusan "asas/ciri" di samping ideologi formal Pancasila. Yang mengikuti pola ketiga serta penguasa, tampaknya tidak homogen dalam 1 Diskusi ilmiah ''Ideologi Pembangunan', Merdeka, 18 Agustus 1981
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA menghadapi masalah pedoman ini; terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti tersebut di bawah ini. Pertama, karena kekurangan pemikir dan ideolog yang mampu mengembang­ kan ideologi ini secara lebih sistematis ilmiah dan terus menerus sehingga lebih mudah dikomunikasikan dan dikembangkan oleh semua pihak serta dapat dijadikan orientasi operasional pada pelbagai bidang. Tanpa kesungguhan usaha pemikiran pada bidang ini maka godaan untuk ''disorientasi" secara operasional selalu ter­ buka, terlepas dari adanya niat baik para pihak yang ber­ sangkutan.1 Kedua, karena kepentingan para pihak yang bersangkutan mungkin sudah cukup dijamin oleh kondisi Pancasila selama ini. Dengan demikian ''usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila" mungkin sekali dianggap dapat merugikan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Tanpa disadari, maka faktor kedua ini mem­ buat kaburnya perbedaan antara ketiga pola dari masyarakat politik dan penguasa. Andaikata, faktor kedua ini dominan, maka akibat­ nya secara fungsional para pendukung Pancasila secara diam-diam mendukung musuh Pancasila. Adanya kedua faktor tersebut di atas ini cukup menggambarkan bagaimana kaum pendukung Pancasila sangat berjasa dalam merintangi berfungsinya ideologi yang mungkin dalam kata-kata tetap mereka mithoskan. Ketiga, kaum idealis yang berorientasi kerakyatan berkehendak agar Pan­ casila menjadi tumpuan harapan rakyat untuk mengatasi masalah hidupnya, karenanya harus dioperasionalisasikan sejauh mungkin; sehingga dengan demikian dirasakan secara nyata peranan sosial dari ideologi ini. Unsur masyarakat apolitik per definisi menghendaki terlaksananya harapan yang ketiga ini. Akan tetapi justru ini yang tersulit. Karena ternyata masih langkanya pemikir kita serta melimpahnya egoisme secara menyeluruh. Proses pembicaraan P4 di MPR tahun 1978, berikut kondisi perumusan P4, barangkali cukup menggambarkan perbenturan kepentingan pelbagai pihak tersebut di atas. Hal itu juga tidak mustahil tampak menyelinap dalam proses sosialisasi P4 selama ini, terutama melalui penataran. 1 Lihat juga editorial Sinar Harapan, 30 Juni 1981, yang mengemukakan bahwa ''Usaha untuk mengembangkan sistem falsafah Pancasila umumnya kurang mengalami kemajuan, sehingga usaha untuk mengembangkan pemikiran teoretis mengenai sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Pancasila juga kurang mengalami kemajuan". 967
968 ANALISA 1981-11 USAHA MEMASYARAKATKAN P4 P4 walaupun mungkin lebih merupakan ''himbauan ethis", namun akan tidak ada artinya pula kalau tidak diketahui oleh seluruh masyarakat terutama para pemimpin, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan. Karena itu segala usaha untuk memasyarakatkannya sangat penting. Sehingga dengan demikian lebih memungkinkan proses pelembagaannya dalam masyarakat (institusionalisasi) secara merata, dan kemudian penghayatannya (internalisasi) oleh tiap individu. Adanya pemerataan penghayatan ini pada gilirannya memperbesar fungsi pengendalian sosial (social control) masyarakat seluruhnya terhadap pelaksanaan Pancasila itu pada pelbagai bidang kehidupan secara positif, serta pada pihak lain masyarakat, termasuk dan terutama masyarakat apolitik, semakin peka terhadap setiap penyalahgu­ naan terhadapnya dan karenanya siap untuk mengawasi dan memberantas pelbagai pelanggaran dan penyimpangan pelaksanaannya. Mungkin inilah salah satu segi positif-edukatif dari kegiatan penataran yang akhir-akhir ini banyak dilakukan, di samping kegiatan sosialisasi lain melalui media komuni­ kasi dan pendidikan pada umumnya. Yang perlu disadari ialah bahwa kegiatan ''sosialisasi" nilai semacam penataran ini adalah suatu proses yang membutuhkan waktu lama. Proses ini sangat berhubungan dengan pengyakinan nilai. Karenanya kadar keyakinan yang dicapai oleh para peserta sangat tergantung pada kemampuan pengya­ kinan dari semua komponen yang terlibat di dalamnya, terutama dari kalang­ an penatar dan penyelenggara. Sedangkan pengetahuan tentang mereka yang ditatar, berikut pelbagai kerangka panutan dan kelompok panutan, perbe­ daan individual yang demikian berbelit dan rumit perlu diketahui terlebih dahulu, baik oleh penyelenggara maupun penatar. Dari sini tampak bahwa proses persuasif yang memadai sangat membutuhkan keahlian tertentu, metode dan teknik yang tepat. Tanpa ini, kegiatan semacam ini hanya formal- administratif belaka. Sedang komunikasi yang berlangsung di dalamnya tidak fungsional, tetapi sekedar basa-basi alias komunikasi semu, atau secara lain dikemukakan oleh Ruslan Abdulgani, yaitu komunikasi ''memakai topeng". Kalau hal semacam ini terus berlangsung maka nilai persuasif dari penataran dapat dikatakan sangat minim. Dengan semakin terperciknya berita mengenai pelbagai ''bad news" dari pelaksanaan penataran kiranya juga akan dapat menimbulkan kesan negatif terhadap kegiatan sosialisasi ini, terutama di mata masyarakat apolitik. Dengan demikian semakin tambah nyata tantangan yang bakal dilalui oleh kegiatan sosialisasi P4 ini selanjutnya dan karenanya semakin diperlukan per­ siapan yang lebih matang, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA karenanya berwibawa. Sehingga lambat-laun tampak bahwa ideologi ber­ fungsi sebagai pengubah tingkah laku masyarakat seluruhnya. Tetapi sebalik­ nya, cara-cara sosialisasi yang tidak tepat, apalagi menyimpang, pada giliran­ nya dapat mengakibatkan sikap masyarakat yang ''meremehkan" ideologi na­ sional kita. PENUTUP Masalah sikap masyarakat terhadap P4 sebenarnya juga berakar pada sikap masyarakat terhadap Pancasila. Kalau mengenai Pancasila saja sudah tampak begitu banyak tantangan maka mengenai pedomannya lebih banyak lagi. Tambahan pula setelah ia mulai dilaksanakan melalui penataran, maka semakin lebih banyak lagi masalah yang muncul ke permukaan. Tampak, P4 ini bukan saja dihambat oleh penentang ideologi (pola satu dan dua), akan tetapi juga terutama mendapat hambatan dari pendukungnya, baik karena kesempitan pandangan maupun karena kepentingan lainnya. Rupanya perbenturan kepentingan dari semua pihak membuat mereka secara diam- diam bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ''nama samaran bersama" dari egoisme mereka masing-masing.1 Karenanya dalam pelaksanaan P4 ini sukar sekali untuk memetakan lawan dan kawan; semua orang, semua pihak, siapa saja secara potensial dapat saja menghambat proses P4 baik secara sadar maupun tidak. Yaitu baik dari masyarakat yang berkuasa termasuk aparaturnya, masyarakat politik dan pada gilirannya menimpa masyarakat apolitik. Kita boleh berbangga bersama Presiden Soeharto, bahwa selama kita merdeka, baru sekarang inilah dimulai usaha membuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hal ini dapat dianggap sebagai adanya indikasi untuk mengfungsionalkan ideologi, sehingga ideologi ini tidak sekedar sebagai label dari kepentingan segelintir orang, akan tetapi mampu berperanan sosial dan dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat seluruhnya, tanpa kecuali. Dengan demikian tidak sekedar menjadi benteng konservatisme, tetapi terutama menjadi unsur kreatif yang mampu mengadakan perubahan sosial.2 Untuk itu, diperlukan pengisian lebih lanjut. Tidak saja pemikiran dan contoh dari masyarakat yang berkuasa, akan tetapi juga komitmen kalangan 1 Rufinus Lahur, ''Belajar dari Kepeloporan Pemuda 1928," Analisa, Tahun IX, No. 10, Oktober 1980, hal. 967-971 2 Sinar Harapan dalam editorialnya tanggal 10 Agustus 1981 mengingatkan adanya ''bahaya bahwa stabilitas berdasarkan Pancasila itu mematikan kreativitas masyarakat". 969
910 ANALISA 1981-11 luas, terutama dari masyarakat politik dan cendekiawan. Sehingga dengan demikian kesempatan emas ini dapat diisi dengan perbuatan yang bermakna. Mungkin keseluruhan kegiatan itu bersama-sama merupakan dasar untuk berharap tentang masa depan dari P4 ini dan bukan semata-mata pada segi kramat, ajimat atau kesaktiannya yang sering kita dengar.1 Kualifikasi- kualifikasi yang baru disebut ini boleh saja sesekali kita banggakan, akan tetapi dosisnya jangan sampai demikian menonjol, sehingga mengendorkan atau malah membelenggu kreasi akal sehat yang mungkin jauh lebih penting dan diperlukan sekarang ini terutama sebagai persiapan untuk menyongsong dan menjawab masalah masa depan yang semakin pelik dan rumit pada pelbagai bidang kehidupan; di mana kita sebagai bangsa terpaksa selalu mempertanyakan peranan sosial dari ideologi nasional kita. Dengan segala kelemahannya P4 sekarang ini tidak saja sebagai ''eksperimen" awal, akan tetapi terutama membuka peluang untuk senantiasa mempertanyakan relevan­ si sosial tersebut. Dan untuk itu semua kita seharusnya terpanggil. 1 Menko Polkam, ''Kelestarian Pancasila Tidak Terletak Pada Pemithosannya," Suara Karya, 19 September 1981