RELASI AGAMA DAN NEGARA SUWENDI Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Tahun 2016
(1) RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM
Hubungan Agama-Negara Perspektif Islam Setidaknya ada 3 relasi antara Agama dan Negara Integralistik Simbiotik Sekularistik
Pola Integralistik Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dua lembaga yang menyatu (integrated). Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintahan negara diselenggara kan atas dasar kedaulatan Tuhan, kare na memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan (teokratis). Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan.
Pola Integralistik... Paradigma integralistik di atas kemudian memunculkan kelompok pendukung "negara agama" atau dalam konteks ini "negara Islam". Paradigma ini banyak dianut kelompok Syiah dengan doktrin imamahnya. Selain itu, juga dianut kelompok fundamentalis Islam yang menekankan totalitas Islam. Tokoh dengan paradigma ini yang cukup dikenal adalah Al- Maududi (1903-1979 M). Bagi Al-Maududi, syari'at tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga menurutnya, Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syari'ah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun.
Pola Simbiotik Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembang kan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika.
Pola Simbiotik... Paradigma simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), tokoh Sunni salafi yang mengatakan: "agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik." Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya pemikiran al-Mawardi (975-1059 M), yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.
Pola Sekularistik Ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda, punya garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisah kan. Dari pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia.
Pola Sekularistik... Paradigma sekularistik digunakan oleh Ali Abdul Raziq (1888-1966 M), yang pada tahun 1925, menerbitkan sebuah risalah yang pada intinya menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Juga dinyatakan, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Bagi Abdur Raziq, pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (syari'at) melainkan berdasarkan pertimbangan akal umat. Paradigma ini dianut kemudian oleh para pendukung "negara sekuler," yang benar-benar memisahkan urusan agama dari negara.
(2) GAGAL FAHAM ATAS RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM
Karakteristik Indonesia yang Khas Islam-Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Dengan struktur masyarakat, budaya, bahasa, dan agama yang plural, Islam tampil dengan sejuk, damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan. Islam menghargai semua keragaman dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan. Relasi agama dan negara yang dianut oleh Indonesia adalah Simbiotik. Relasi agama-negara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh agama dan negara sekaligus. Kepentingan agama dijamin dan difasilitasi oleh negara, dan Negara pun didukung dan dibina atas dasar agama. Relasi ini menjadikan Indonesia semakin harmonis dan menjadi prototipe dunia-Islam yang dibanggakan.
Radikalisme vs Nasionalisme Dalam konteks 3 tipologi relasi agama-negara di atas, radikalisme menurut sejumlah kajian muncul dari kelompok yang memperjuangkan aliran pertama, yakni aliran formalistik. Negara Islam yang menganut aliran formalistik ini di antaranya Saudi Arabia, Iran, dan Afghanistan. Bagi kelompok formalistik ini, negara harus dibangun atas dasar agama secara formal dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk ketatanegaraan. Dalam konteks radikalisme di Indonesia, gerakan ini mengingkari Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi sebagai pilar bernegara, dan nasionalisme sebagai prinsip kebangsaan.
Semaun HOS Tjokroaminoto Sukarno
Kartosuwiryo
NEGARA ISLAM INDONESIA DULU HINGGA KINI NEGARA ISLAM INDONESIA SM. KARTOSOEWIRJO ORDE LAMA ORDE BARU ANTI PENJAJAHAN ANTI KOMUNISME ANTI PANCASILA DI ACEH DI SULAWESI DI KALIMANTAN RING USROH KOMANDEMEN WILAYAH I-IX NII VS NKRI 1. LEGITIMASI PERJUANGAN PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM 2. NII ADALAH NEGARA YANG SAH SECARA POLITIK 3. NII MERUPAKAN MADINAH INDONESIA ORDE REFORMASI ANTI PANCASILA ANTI DEMOKRASI STRUKTURAL NON STRUKTURAL
Indonesia adalah negara agamis "Indonesia bukan negara agama, dan bukan negara sekuler." Kalimat ini sangat tidak pas. Jika "Indonesia bukan negara agama" maka telah mendegradasikan posisi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945). Jika "Indonesia bukan negara sekuler" maka tidak cukup kuat sebagaimana juga kurang eksplisit untuk memposisikan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar negara. Oleh karenanya, Indonesia adalah negara agamis.
Bukti Negara Agamis Pertama, di dalam konstitusi setidaknya terdapat tujuh ketentuan yang memper tegas bahwa Indonesia adalah negara agamis, yakni: Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pasal 9 UUD yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya. Pasal 24 ayat (2) UUD yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Pasal 28J UUD bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 31 ayat 3 UUD bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyeleng garakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...". Pasal 31 ayat 5 UUD bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Bukti Negara Agamis... Kedua, secara simbolik Indonesia sebagai negara agamis diakui melalui pernyataan putusan hakim bahwa "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketiga, nilai-nilai agama sudah built in dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pembentukan UU yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan, seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau melalui pembentukan UU yang secara implisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan, seperti UU Kewarganegaraan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Keempat, Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang berwenang menaf sirkan semangat dasar UUD justru mempertegas pernyataan bahwa Indo nesia adalah negara agamis. Dalam Putusan No. 19/PUU-VI/2008 tentang Pengu jian UU Peradilan Agama terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi berpan dangan bahwa: "Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing."
Pemilu dalam Lintasan Sejarah Islam Nabi Muhammad (571-632) Periode Mekkah (12 tahun) Periode Madinah (10 tahun) : 611-623 : 623-632 Khulafaurrasyidin Abu Bakar (632-634) Dibaiat oleh Muhajirin dan Anshar di Tsaqifah, Madinah Umar bin Khatab (634-644) Dicalonkan oleh Abu Bakar Utsman bin 'Affan (644-656) Dimusyawarahkan enam sahabat Kebijakan nepotis Utsman sehingga menggantikan para gubernur yang ada dengan para keluarganya Gubernur Damaskus dipimpin keluarga Utsman, Muawiyah. Gubernur Mesir, Amr bin Ibn 'Ash, diganti oleh Ibn Abi Sarh Kebijakan ini menimbulkan gejolak: 500 pemberontak Mesir menuju Madinah Utsman wafat terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Muhammad, anak angkat Ali, merupakan salah satu pimpinan pemerontah tsb.
Pemilu dalam Lintasan Sejarah Islam... Ali bin Abi Thalib (656-661) Ketika Ali diangkat menjadi khalifah terjadi tantangan: Thalhah dan Zubeir dari Mekkah, yang disokong Aisyah. Thalhah dan Zuber terbunuh, Aisyah kembali ke Mekkah. Muawiyah, gubernur Damaskus, tidak mengakui Ali menjadi khalifah, sehingga terjadilah perang Siffin, Irak. Perang Siffin: Tentara Ali dapat mendesak Muawiyah, sehingga kelompok Mu'awiyah yang diwakili Amr bin 'Ash mengangkat Alquran sebagai tanda berdamai. Para Imam di kelompok Ali mendesak untuk menerima perundingan damai tsb. Berdasarkan sejarah di atas, tidak ada sistem kenegaraan tertentu yang tunggal.
Ayat dalam Al-Quran Prof. Abdul Wahab Khallaf dalam kitab 'Ilm Ushul al-Fiqh: Jumlah ayat Hukum 5,8% 6.360 ayat 368 ayat Ibadah shalat, puasa, haji, zakat, dll Hukum keluarga Perdagangan Kriminal Relasi Islam-non Islam Pengadilan Hubungan kaya-miskin Kenegaraan 70 ayat 70 ayat 30 ayat 25 ayat 13 ayat 10 ayat 140 ayat 10 ayat 94,2% ayat Al-Quran kurang mendapatkan apresiasi.
(3) GAGAL FAHAM ATAS RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF KONSTITUSI
Hubungan Agama-Negara Perspektif Konstitusi PASAL 29 Ayat (1) UUD 1945, yakni "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", termasuk penempatan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila. Ini memiliki makna: Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Kedua, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan/perwakilan" adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbang sa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.
Hubungan Agama-Negara Perspektif Konstitusi... Ketiga, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Keempat, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme.
Hubungan Agama-Negara Perspektif Konstitusi... Selain terkait Pasal 29 Ayat (1) di atas, ihwal relasi agama-negara di konsitusi juga terlihat jelas dari Pasal 29 Ayat (2), yakni: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Ayat ini menunjukkan secara tegas tugas penjaminan oleh negara atas pemelukan agama dan ibadat agama.
Terima Kasih