BN)AN KTPEGAUTNAN NEGARA TATA CARA PETAKSANAAN MUTASI PERATURAN BN)AN KTPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 5TAIIUN2O19 TANGGAL : SAPRIL2OI9
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OT9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi' Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2Ol3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor I28l; 2. 3.
2- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 998) sebagaimana telah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2OI5 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OL4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor L282); diubah MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Mutasi adalah perpindahan tugas danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi hrsat, antar-Instansi hrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
4- f. penilaian prestasi kerlalkinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. (3) Mutasi terdiri atas: a. mutasi PNS dalam satu Instansi hrsat atau Instansi Daerah; b. mutasi PNS antar kabupatenlkota dalam satu provinsi; c. mutasi PNS antar kabupatenlkota antarprovinsi, dan antar provinsi; d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pr.rsat atau sebaliknya; e. mutasi PNS antar-Instansi h.rsat; dan f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. (41 Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. (71 Selain mutasi karena tugas darrlatau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
(1) b- BAB II KETENTUAN MUTASI Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 3 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin danlatau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; danlatau surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal. j.
6- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Bagian Kedua Prosedur Pasal 4 Prosedur mutasi selain mutasi dalam I (satu) Instansi R.rsat atau dalam I (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut: a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekeda untuk meminta persetujuan. b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi. d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada: 1. PPK instansi penerima; dan 2. PNS yang bersangkutan.
g. h. I J k. 1. m. 7 - Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN lKepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pertimbangan teknis Kepala BKN lKepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. Pertimbangan teknis Kepala BKN lKepara Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari keda sejak diterimanya usul mutasi. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran vI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada: 1. PPK instansi penerima; 2. PPK instansi asal; 3. PNS yang bersangkutan; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
8- n. 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka: 1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan 2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan. o. p. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka l, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran vIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi. Pasal 5 Mutasi dalam 1 (satu) Instansi R.rsat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS. b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi. d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi. e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
9 - Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Pasal 6 Mutasi PNS antar-kabupater-lkota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS antar-kabupatenlkota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. b. Pertimbangan teknis Kepala BKN lKepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan. d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi. e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Pasal 7 Mutasi PNS antar kabupatenlkota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS antar kabupatenlkota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.
10- b. c. d. e. Pertimbangan teknis Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan. Pasal 8 Mutasi PNS provinsi/kabupatenfkota ke Instansi Pr.rsat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi h,rsat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke Instansi Rrsat atau sebalikny?, dan mutasi PNS antar-Instansi Rrsat ditetapkan oleh Kepala BKN. b. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
11- d. Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Pasal 9 Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan; b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian. (21 Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 1 1 (1) (21 Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi h.rsat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah. Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.
12- (3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 12 (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi. (21 (3) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi. Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (21. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) (21 Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan. Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas pNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi. instansi asal
13- (3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing- masing. (41 Dalam hal instansi asal masih membuhrhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima. Pasal 14 Peraturan Badan diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggat
L4- Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a April2OI9 KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April2OL9 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL9 NOMOR 391 Salinan sesuai dengan aslinya ndang-undangdtr,
I,AMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI CONTOH ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ANALISIS JABATAN INFORMASI JABATAN 1. Nama Jabatan 2. Kode Jabatan 3. Unit Organisasi a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III d. Eselon IV 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi : 5. Ikhtisar Jabatan 6. Uraian Tugas 7. Bahan Kerja No Bahan Keria Dizunakan dalam tugas
8. Perangkat I AJrat Kerja No Alat Kerja 9. Hasil Kerja No Hasil Keria 10. Tanggung Jawab 11. Wewenang 12. Korelasi Jabatan No 1. 2. Jabatarr 13. Kondisi Lingkungan Kerja Aspek 13. Kondisi Lingkungan Kerja Aspek 14. Resiko Batraya No 1. Batraya Fisik/Mental 15. Syarat Jabatan : 16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : No Hasil Kerja 17. Butir Informasi Lain 2- Dirmnakan ddam tusas Satuarr Unit Keria/Instansi Dalam Hat Keterangan Penvebab Waktu penyelesaiarr (menitl Volume (setatlunl MENTERI / PTMPINAI{ LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATT / IVATJKOTA
3 ANALISIS BEBAN IITR^'A FORMULIR BEBAN KER.IA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI Nama Jabatan Unit Kerja Ikhtisar Jabatan : : : NO I URAIAN TUGAS 2 SATUAN HASIL 3 WAKTU PET{YELESAIAN 4 WAKTU KER.IA EFEKTIF 5 BEBAN KER.IA 6 PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN 7 PEGAWAI YANG ADA SAAT IM 8 KETERANGAN 9 MENTERI / PIMPINAN I,EMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WAUKOTA.......,
I,AMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG TATA CARA PEI.AKSANAAN MUTASI CONTOH USUL MUTASI Nomor Sifat Iampiran Kepada Perihal Permintaan persehrjuan mutasi atas nama NIP......... unhrk menduduki jabatan Yth. di Dengan hormat, l. Unhrk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini: Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi untuk diangkat dalam jabatan ... dengan alasan: a. b. 2. 3. c. .......... Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persehrjuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di linglungan Demikian permintaan kami apabila disehrjui agar dapat diberikan surat pernyataan persetqiuannya. MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kepala BKN/Kepala I(antor Regional BKN 2. .......... 3. dst.
l I,,AMPIRAI.I M PERATURAN BADAI{ KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBUK INDONESI.A NOMOR 5 TAHUN 2OL9 TEMANG TATA CARA PEIIqI(SAIVAIU\I MUTASI CONTOH PERSETUJUAI.I MUTASI Nomor Sifat Inmpiran : Perihal : : Kepada Yth... r... : Persehrjuan mutasi atas nnrna dir ... MP b:il#;il;;dd;;;,;,d"'s- surat nomor 1 tanssd :::::*.,Hfff Narna NIP Panglcat Jabatan Instansi Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama MP Panglat Jabatan Instansi disehrjui untuk mutasi di lingftrngan ... dengan ketenhran batrwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanal€n pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputuslen pengangtcatarmya pada instansi bartr. : ... : ... : ... : ... : ... : ... :... : ... : ... : ... unhrk diangf,at dalem jabatan 2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digundran se[agaiFana mestinya- MENTERI / PIMPINAI{ I,EMBAGA GUBERNUR/ BUPATI /WALIKCvIA Tembusan disanpaikan dengan hormat kepada: l. Kepda BKN/Kepala Kantor Regiond BKN 2. sdr... 3. dst.
I,AMPIMI.I ry PERATURAN BADAI.I KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TN{UN 2OL9 TENTANG TATA CARA PEI,,AKSAI{AAN MUTASI CONTOH SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI Nomor Sifat lampiran : Perihal : Usul persehrjuan teknis mutasi NIP atas nama ... Jakarta, Kepada Yth. Kepda BKN/Kanreg BKN di . dkk. sebanyak ( ... ) orang. 1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetqiuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut: NO NAMA / NrP PANGKAT/JABATAN INSTANSI INSTANSI LAMA BARU 1 2 3 4 ,s Sebagai pertimbangan siaudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pen ndangan-undangan. 2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA... ,
CONTOH NOTA USUL MUTASI Instansi : ..... NO I NAMA 2 NIP 3 Tempat/Tgl Lahir 4 5 6 Pendidikan Nomor Surat permintaan Mutasi/tanesal Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanssd 1. Pangkat 2. TMT 7 s 3. Jabatan 4. Instansi 5 Wilayah Pembayaran 1. Pangkat 8 D M E 2. TMT 3. Jabatan 4. Instansi 5 Wilayah Pembayaran 9 Formasi 10 I,AMPIRAI.I V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TEMANG TATA CARA PEI AI(S/{}IAIUI MUTASI NOTA USUL MUTASI NOMOR:...... DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL I I Tatrun: Jumlah : /Jabatan: Terisi: Sisa: ffi i ri'; il i ;i M iilili i i'i na rieb,e GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA. . .
L{MPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEI,AKSANAAN MI,'TASI CONTOH PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI NomorUsul : Tanggal Usul : Diterima BKN : MUTASI 1. Mutasi Antar Kab/Kota dalam satu kovinsi 2. Mutasi Antar Kab/Kota antar Provinsi 3. Mutasi Antar Provinsi PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN NO DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL 1 NAMA 2 NIP 3 Tempat/Tgl Lahir 4 Pendidikan 5 6 Nomor Surat permintaan Mutasi/ tanesal Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal I I 1. Pangkat 2. TMT 7 3. Jabatan S 4. Instansi 5 Wilayah Pembayaran 1. Pangkat 2. TMT 8 D M 3. Jabatan m 4. Instansi 5 Wilayah Pembayaran 9 Formasi Tahun: Jumlah : /Jabatan: Terisi: Sisa: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA /KEPALA KANTOR REGIONAL......., 10 I
I,AMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAI.AN NEGARA REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OL9 TENTANG TATA CARA PEI,AKSANAAN MUTASI CONTOH KEPUTUSAN MUTASI LOGO/KOP SURAT KEPUTUSAN M ENTERI / PIMPI NAN LEM BAGA / GUB ERNUR / BU PATI WALI KOTA NOMOR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI / PIMPINAN LEMBAGA / GUB ERNU R/ B UPATI WALIKOTA Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat unhrk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan. Mengingat Memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen ASN; 3. Keputusan .......... tentang SOTK 1. Surat ..... Nomor ......... tanggal ...... perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil 2. Surat ..... Nomor ......... Pegawai Negeri Sipil tanggal ...... perihal Persetujuan Mutasi 3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian NegarafKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 1. Nama 2. NIP 3. Tanggal Lahir 4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT : 5. Jabatan 6. Unit Kerja Terhitung mulai tanggal : : : dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ...... KEDUA KETIGA PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Asll Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, unhrk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN 2. Kepala KPPN/ Kasda........ 3. dst Ditetapkan di pada tanggal MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA.......,
I-AMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OT9 TENTANG TATA CARA PEI..AKSANAAN MUTASI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN LOGO/KOP SURAT KEPUTU SAN M E NTERI / PI M PINAN LEMBAGA / GUB E RNUR/ BUPATI / WALIKOTA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI / PI MPINAN LEMBAGA/ GUBERNU R/ BUPATI WALIKOTA Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen ASN; 3. Keputusan .......... tentang SOTK Memperhatikan : 1. Surat ..... Nomor ......... tanggal ...... perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil 2. Surat ..... Nomor ......... Pegawai Negeri Sipil tanggal ....... perihal Persetujuan Mutasi 3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : l.Nama 2. NIP 3. Tanggal Lahir 4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT : ......... 5. Jabatan 6. Unit Kerja Terhitung mulai tanggal untuk diangkat dalam jabatan : .... : .... : ......... . , .... : ... : ......... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil....... KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN 2. Kepala KPPN/Kasda.. 3. dst Ditetapkan di pada tanggal MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA.......,