SOSIALISASI PMK NOMOR 74/PMK.04/2021 PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2021 2021 RH
Daftar Isi 1 Latar Belakang & POKOK PERUBAHAN 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 3 HAL-HAL BARU dalam Ketentuan Rush Handling
LATAR BELAKANG & POKOK PERUBAHAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020
Latar Belakang 1. Layanan Rush Handling masih manual 2. Kepatuhan layanan belum tinggi 3. Ketentuan eksisting tidak detail 4. Beberapa praktik di lapangan tidak seragam 5. Masukan dari Kantor Pabean dan Unit Eselon II Kantor Pusat 6. Rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal 7. Perkembangan bisnis dan kebutuhan di lapangan 8. ngan
Pokok Perubahan 1 Penggunaan Sistem Otomasi Layanan 2 Kriteria dan Penambahan Jenis Barang 3 Standarisasi Permohonan dan Layanan 4 Penyeragaman Pemenuhan Ketentuan Lartas 5 Pengecualian atas Penyerahan Jaminan 6 7 8 9 10 Penggunaan Management Risiko Service Level Agreement (SLA) Layanan Pengesahan Permohonan yang diperlakukan sebagai pemberitahuan Pabean Jangka waktu penyelesaian Rush Handling dan Sanksi Layanan Penyelesaian Barang Eksep
PMK NOMOR 74/PMK.04/2021 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020
Struktur PMK BAB JUDUL BAB BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING) BAB III PENGELUARAN DARI KAWASAN PABEAN BAB IV PENYELESAIAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING) BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Bab I: Ketentuan Umum 1. Pelayanan Segera (Rush Handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera atas barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean. 2. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, antara lain invoice, packing list, bill of lading/ airway bill/dokumen pengangkutan barang lainnya, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
Bab II: Ruang Lingkup Pelayanan Segera 1. Sebelum diajukan Pemberitahuan Pabean, barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang impor untuk dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). 2. Untuk mendapatkan layanan Rush Handling, Importir wajib : a. menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean; dan b. menyerahkan jaminan, kepada Kantor Pabean.
Bab II: Ruang Lingkup Pelayanan Segera 1. Barang impor harus memiliki karakteristik tertentu seperti: a. b. Peka kondisi, dan/atau Peka waktu 2. Jenis barang yang dapat diberikan RH: a. b. Organ Tubuh Manusia c. d. e. f. g. Dokumen (surat) Banknotes h. Vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bers i fat peka waktu i. da n/ata u membutuh ka n pena nga na n khus us barang selain huruf a - i, setelah mendapat izin Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk Jenazah dan Abu Jenazah Barang Yg Dapat Merusak Lingkungan Binatang Hidup Tumbuhan Hidup Surat Kabar dan Majalah j. 2. Ketentuan Tata Niaga (Lartas): Importir wajib memenuhi ketentuan perizinan impor saat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean.
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Kesatu: Permohonan Rush Handling dan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean 1. Importir mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan melampirkan Dokumen Pelengkap Pabean. Mandatory Check & Content Check Permohonan, ditambah : Dokumen Pelengkap CEISA Rush Handling
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Kesatu: Permohonan Rush Handling dan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean 2. Permohonan diajukan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), paling sedikit memuat data : a. identitas importir; b. no. & tanggal invoice; c. d. e. pos tarif / HS code; f. g. NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk); h. nilai barang impor; i. j. k. l. 2. Permohonan diajukan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), paling sedikit memuat data : a. identitas importir; b. no. & tanggal invoice; c. d. e. pos tarif / HS code; f. g. NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk); h. nilai barang impor; i. j. k. l. no. & tanggal AWB/ B/L /dokumen pengangkutan barang lainnya; jumlah dan jenis barang impor; negara asal; BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh pasal 22; no. & tanggal dokumen fasilitas impor (jika barang impor mendapatkan fasilitas); dan no. & tanggal dokumen persyaratan impor (dalam hal barang lartas). 3. Importir menghitung sendiri BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh pasal 22 (self assessment)
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Kesatu: Permohonan Rush Handling dan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean 4. Permohonan diajukan paling lama 3 HK sejak kedatangan Sarkut, yang dibuktikan dengan dokumen inward manifest (BC 1.1) (jika lebih dari 3 HK tidak dapat dilayani). 5. Dokumen Pelengkap Pabean paling sedikit berupa invoice, packing list, dan AWB/BL/dokumen pengangkutan barang lainnya, dapat dilengkapi dengan : • • Dokumen izin impor atas dalam hal barang impor merupakan barang yang dibatasi. Fasilitas impor terkait BM, cukai, PPN, PPnBM, dan/ atau PPh pasal 22; serta 6. Perubahan data permohonan dapat dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. 7. Jenis barang huruf j, perlu mengajukan izin kepada Kepala kantor/Pejabat Bea dan Cukai yang Ditunjuk. • • Tidak Setuju Setuju Diterbitkan respon persetujuan. Diterbitkan respon penolakan. 8. Barang Impor merupakan barang eksep, perlu mengajukan izin kepada Kepala kantor/Pejabat Bea dan Cukai yang Ditunjuk.
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Kesatu: Permohonan Rush Handling dan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean Manifest dalam Permohonan Rush Handling 1. Inward Manifest (BC 1.1) disampaikan bersama Permohonan RH jika barang telah tiba di Kawasan Pabean. 2. Apabila permohonan disampaikan sebelum kedatangan barang di Kawasan Pabean: a. Importir: memilih opsi "Barang Belum Datang" dalam SKP; mengisi tanggal perkiraan kedatangan barang impor; serta menyampaikan nomor, tanggal, pos, dan subpos dokumen BC 1.1 dalam SKP ketika barang impor telah datang di Kawasan Pabean, sebelum dilakukan pemeriksaan pabean. b. Pemeriksaan pabean dilakukan setelah BC 1.1 disampaikan. 3. Jika selama 14 hari sejak tanggal perkiraan kedatangan barang (disampaikan dalam permohonan RH) barang impor belum datang di Kawasan Pabean, maka: a. permohonan tidak ditindaklanjuti; dan b. SKP RH mengarsipkan permohonan.
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Kedua: Penyerahan Jaminan 1. Atas permohonan RH importir menyerahkan jaminan sebesar BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 yang terutang. 2. Jaminan tidak wajib diserahkan jika: a. importir memiliki : • keputusan pembebasan BM atau tarif pembebanan BM adalah 0%, • memiliki pembebasan atau tidak dipungut cukai, serta • memiliki fasilitas impor terkait PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22, sehingga tidak terdapat pembayaran BM, Cukai, dan PDRI atas barang yang diajukan RH; atau b. barang impor berupa : jenazah, abu jenazah, dan/atau organ tubuh. (dengan pertimbangan Kepala Kantor atau Pejabat BC yang ditunjuk). 3. Dalam hal terdapat informasi yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta importir untuk menambah jumlah jaminan yang diserahkan sebelum mendapatkan persetujuan pengeluaran barang. 4. Informasi tersebut berasal dari:
Pejabat pemeriksa fisik Unit pengawasan
Pejabat peneliti dokumen Unit atau instansi lain terkait
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Ketiga: Pemeriksaan Pabean Terhadap barang impor dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) yang telah diserahkan jaminannya dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik Sesuai : Periksa Fisik Tidak Sesuai : Perbaikan data Penelitian Dokumen Terdapat informasi : Catatan kepada Pejabat Bea dan Cukai Penyesuaian Jaminan • Pemenuhan izin lartas CEISA Rush Handling Pemeriksaan Fisik Importir MITA/AEO dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif dengan manajemen Risiko Tidak Sesuai : Unit Pengawasan Sesuai : SPPB Tidak ada Pelanggaran Pidana
Bab III: Pengeluaran Dari Kawasan Pabean Bagian Keempat: Pengeluaran Barang Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang (SPPB) berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik Service Level Agreement ➢ 2 jam sejak permohonan diterima dan jika barang merupakan jenis huruf a s.d. i. ➢ 5 jam sejak permohonan diterima dan jika barang merupakan jenis huruf j. Jangka waktu janji layanan diberlakukan dengan ketentuan: a. b. c. barang telah tiba di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS; importir telah memenuhi ketentuan penyerahan jaminan; dan terdapat kesesuaian antara hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
Bab IV: Penyelesaian Rush Handling 1. Importir wajib memenuhi kewajiban pabean berupa pelunasan BM, cukai, dan/atau PDRI dengan penyampaian PIB atau PIBK kepada Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal SPPB 2. Penyampaian PIBK dapat dilakukan jika jenis barang impor merupakan : a. Jenazah atau Abu Jenazah b. Organ Tubuh Manusia 3. Data pengajuan permohonan Rush Handling wajib digunakan oleh importir dalam penyampaian PIB atau PIBK. Jika tidak dilaksanakan, PIB atau PIBK yang disampaikan oleh importir ditolak. 4. Apabila importir tidak diwajibkan menyerahkan jaminan, importir wajib menyampaikan PIB atau PIBK dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal SPPB. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020
Bab IV: Penyelesaian Rush Handling tidak sama sama data PIB/PIBK = data Permohonan "proses" Melunasi BM, Cukai, PDRI • Menyampaikan PIB/PIBK Penetapan Tarif & Nilai Pabean Paling lama 7 hari (sejak SPPB RH) CEISA PIB/PIBK Jika hari ke-7 adalah hari libur, penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (kantor pabean non 24/7) Pejabat Pabean Sesuai : Selesai Tidak Sesuai : SPTNP Jika > 7 Hari: • Permohonan Rush Handling diperlakukan Importir dapat mengajukan Pengembalian Jaminan jika telah memenuhi kewajiban pabean. sebagai pemberitahuan pabean, Jaminan dicairkan, • Sanksi Pengembalian Jaminan dilakukan dalam hal : • Pejabat Bea dan Cukai telah melakukan penetapan tarif dan nilai pabean. • importir telah melunasi penetapan tarif dan nilai pabean yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau PDRI. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020
Bab IV: Penyelesaian Rush Handling Sanksi Importir yang tidak memenuhi kewajiban pabeannya dalam jangka waktu > 7 Hari sejak tanggal SPPB : 1. Sanksi administrasi 10% dari Bea Masuk 2. Tidak dilayani Rush Handling 60 hari sejak Permohonan diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean. Ilustrasi Sanksi Rush Handling SPPB Hari ke 7 sejak SPPB Hari ke 7 setelah SPPB Hari ke 60 sejak Permohonan diperlakukan sbg Pemberitahuan Pabean Dapat Dilayani RH Kembali Pemenuhan Kewajiban Pabean Tidak dilayani Rush Handling Tgl 10/7 Tgl 16/7 Tgl 17/7 Tgl 14/9 Tgl 15/9 Permohonan diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean • Sanksi administrasi 10 % dari bea masuk • Jaminan dicairkan SANKSI
Keadaan Kahar Dalam hal SKP mengalami gangguan: a. Permohonan dan perubahan atas kesalahan data dalam permohonan; b. Dokumen Pelengkap Pabean; dan c. Respon persetujuan atau respon penolakan, disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik. Dalam hal SKP mengalami gangguan : Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik dalam laporan hasil pemeriksaan Dalam hal SKP mengalami gangguan : Persetujuan pengeluaran barang diterbitkan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir.
Bab V: Ketentuan Lain-lain 1. Penyelesaian kekurangan barang impor (belum tiba) paling lama 60 hari sejak tanggal SPPB. 2. Atas barang eksep diajukan permohonan kepada Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk saat menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean. 3. Penyelesaian barang eksep dilakukan dengan menggunakan: a. Dokumen Pelengkap Pabean semula, dalam hal PIB atau PIBK belum disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan pengeluaran barang, atau b. PIB atau PIBK semula, dalam hal importir telah menyampaikan PIB atau PIBK. 4. Tatacara penyelesaian barang eksep dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean, di atur dalam Lampiran PMK. Barang Eksep
Bab V: Ketentuan Lain-lain 1. Lampiran Huruf A Bentuk formulir yang digunakan dalam pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan Pelayanan Segara (Rush Handling). surat permohonan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling); a. Nota Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Izin Rush Handling b. Nota Perbaikan Rush Handling c. Nota Pemberitahuan Barang Lartas Rush Handling d. Nota Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik Rush Handling e. Nota Persetujuan /Penolakan Izin Barang Impor Eksep Surat Permintaan Jaminan Rush Handling f. g. Surat Penyesuaian Penyerahan Jaminan Rush Handling h. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Rush Handling i. j. Instruksi Pemeriksaan Fisik (IP) Rush Handling Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Rush Handling 2. Lampiran Huruf B Tata kerja pengeluaran barang impor dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. 3. Lampiran Huruf C Tata kerja penyelesaian barang impor dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) 4. Lampiran Huruf D Tata kerja penyelesaian barang Impor eksep
Bab VI: Ketentuan Peralihan Pada saat PMK ini mulai berlaku, penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor dengan Rush Handling yang telah mendapatkan SPPB sebelum berlakunya PMK ini, dilaksanakan berdasarkan PMK 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling).
Bab VII: Ketentuan Penutup 1. Pada saat PMK ini mulai berlaku, PMK 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. PMK ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Catatan: 1. 2. 3. PMK Nomor 74/PMK.04/2021 akan mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021. Saat PMK berlaku, SKP Rush Handling akan mulai digunakan. Saat ini sedang diajukan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mencabut ketentuan Pelayanan Segera yang tercantum dalam Pasal 39 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003.
Resume Alur Prosedur A. PROSEDUR PENGELUARAN BARANG Importir 1 Permohonan RH (Proforma PIB) dilengkapi: Elemen data dan Dokkap 2 SKP meneliti jenis barang: a. Huruf a s.d. i ; atau b. Huruf j (izin Kepala Kantor) SLA a. Barang huruf a s.d. i = 2 jam b. Barang huruf j = 5 jam 5 Keputusan: SPPB B. PENYELESAIAN RUSH HANDLING 1. Melunasi Bea Masuk, Cukai dan PDRI dengan menyampaikan PIB maks 7 hari sejak SPPB Rush Handling. 2. Lewat 7 hari setelah SPPB Rush Handling, maka: • • • • Jaminan dicairkan Permohonan RH diperlakukan sebagai Pemberitahuan Pabean Sanksi administrasi 10% dari BM Tidak dilayani Rush Handling selama 60 hari
3 Penyerahan Jaminan SKP meneliti lartas 4 Pemeriksaan Pabean: Dokumen dan Fisik Barang
HAL-HAL BARU DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020
Otomasi Layanan Rush Handling NLE K/L IMPORTIR L N S W KARANTINA BEA CUKAI Manifes RH Perbend PIB 1. Enforcement Lartas terhubung dengan LNSW. 2. SKP Rush Handling terhubung dengan Sistem LNSW, CEISA Impor, CEISA Manifest, CEISA Registrasi Kepabeanan dan CEISA Perbendaharaan Menjawab kebutuhan isu terkini: 1. Single Submission (SSM) Bea Cukai- Karantina di bandara untuk mendukung National Logistic Ecosystem (NLE). Impor alat kesehatan dan vaksin untuk penanganan COVID-19 2.
Permohonan RH Diperlakukan Sebagai Pemberitahuan Pabean 1. Apabila dalam 7 hari tidak menyelesaikan Kewajiban berupa Pelunasan Bea Masuk dan PDRI dengan PIB, maka Permohonan diperlakukan sebagai Pemberitahuan Pabean, kemudian sejak SPPB Importir 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan BM, cukai, dan/ atau PDRI yang seharusnya dibayar Ketentuan ini bertujuan untuk : 1. Pengamanan Keuangan Negara. Dengan diperlakukan dapat sebagai melakukan penetapan tarif dan nilai pabean. pemberitahuan pabean, Pejabat BC 2. Kepastian Hukum. Diakui sebagai dokumen pelengkap pabean dalam hal dokumen tersebut digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean
PENGECUALIAN PENYERAHAN JAMINAN TIDAK WAJIB JAMINAN JIKA: a. Importir memiliki : • • memiliki pembebasan atau tidak dipungut cukai, serta • memiliki fasilitas impor terkait PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22, sehingga tidak terdapat pembayaran BM, Cukai, dan PDRI atas barang yang diajukan RH; atau keputusan pembebasan BM atau tarif pembebanan BM adalah 0%, b. Barang impor berupa : jenazah, abu jenazah, dan/atau organ tubuh. (dengan pertimbangan Kepala Kantor atau Pejabat BC yang ditunjuk). # Pengaturan serupa dalam PMK-188/PMK.04/2020 tentang Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Covid-19.
TERIMA KASIH @beacukaiR I @beacukaiR I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2020 @beacukaiR I