BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia telah membentuk sistem peradilan khusus untuk menangani sengketa administrasi negara. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Januari 1991. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup tata kelola negara, antara individu atau badan hukum dengan instansi atau pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa ini dapat muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga permasalahan terkait kepegawaian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah "sengketa" dalam konteks ini memiliki makna khusus yang sejalan dengan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perbedaan 1
pendapat terkait penerapan hukum. Pada hakikatnya, organisasi dan pejabat Tata Usaha Negara mengemban amanah untuk mengabdikan diri kepada kepentingan publik dan masyarakat luas. Namun, dalam situasi tertentu, keputusan yang mereka ambil dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau entitas hukum perdata tertentu. Prinsip-prinsip fundamental hukum tata usaha negara mendiktekan bahwa individu yang terkena dampak harus diberikan hak untuk menggugat keputusan tersebut melalui proses hukum (Gofar, 2019:9). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya Pasal 47, menegaskan kewenangan penuh PTUN untuk menyelesaikan perkara terkait administrasi negara. Kewenangan ini mencakup penyelidikan, persidangan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam ranah administrasi negara. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (diperbarui menjadi Pasal 1 angka 10 setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), "Sengketa Tata Usaha Negara" mengacu pada berbagai aspek, termasuk: 1. Perselisihan yang muncul di ranah Tata Usaha Negara 2. Perselisihan ini melibatkan individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara 3. Perselisihan ini muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 2
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat atau perwakilannya di pengadilan yang berwenang, sesuai dengan lokasi domisili tergugat. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) dan tergugat (pihak yang digugat). Ketentuan mengenai identitas penggugat dan tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya atau yang diberikan kepadanya. Pihak ini kemudian digugat oleh individu atau badan hukum perdata. Meskipun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara eksplisit mendefinisikan penggugat, Pasal 53 ayat (1) memberikan petunjuk bahwa penggugat adalah individu atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengamandemen Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan hak kepada individu atau badan hukum swasta untuk mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini diajukan apabila mereka mengalami kerugian akibat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut biasanya berisi 3
permintaan pembatalan keputusan yang disengketakan, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau pemulihan nama baik. Dr. Ujang Mahadi, M.Si., seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, menggugat Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Dr. Ujang Mahadi mengajukan gugatan ini karena merasa keberatan terhadap mutasi yang dilakukan kepadanya, yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 tentang pemindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI), serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen. Di hadapan hakim PTUN, para penggugat, Dr. Ujang Mahadi, M.Si., Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag., dan Robeet Thadi, M.Si., ingin menyampaikan keluhan mereka atas perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dan tidak adil dari tergugat. Keluhan ini dibuktikan dengan pengajuan surat pengaduan ke KASN, yang kemudian menghasilkan Surat Rekomendasi KASN RI Nomor B/3721/KASN/11/2019. Dalam surat tersebut, KASN menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap para penggugat tidak sesuai karena tidak selaras dengan bidang keahlian mereka, dan perguruan tinggi tujuan mutasi tidak pernah meminta penambahan dosen. Meskipun demikian, pada tanggal 23 Juli 2020, tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019038/B.11/3/2020, 4
yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat akan dikembalikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusd Kota Bumi Lampung Utara pada tanggal 28 Desember 2020 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat terancam batal karena memiliki cacat prosedural (formil). Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam proses penerbitan gugatan tersebut. Selain itu, dasar gugatan ini berasal dari hasil pemeriksaan dan investigasi yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.. Pasal tersebut menjelaskan bahwa: "Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melanggar disiplin akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungnya untuk menjalani pemeriksaan." "Ayat (2): Surat panggilan kepada PNS yang diduga melanggar disiplin harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan." "Ayat (3): Jika PNS tersebut tidak hadir pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan, maka panggilan kedua akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan pertama." "Ayat (4): Apabila PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa perlu mengadakan pemeriksaan lanjutan." Para penggugat dalam kasus ini menuduh Rektor IAIN Bengkulu dan/atau tergugat telah mengabaikan dan melanggar prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka telah menerima undangan pemeriksaan, Surat Panggilan Pertama yang mereka terima tidak sesuai dengan standar norma dan peraturan 5
yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Surat Panggilan Pertama tidak diberikan dalam tenggat waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Lebih lanjut, para penggugat mempertanyakan dasar penerapan sanksi terhadap mereka. Mereka berargumen bahwa penerapan sanksi seharusnya tidak mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selain itu, mereka menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka tidak boleh berbentuk "mutasi". Berlandaskan pada uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Mengadili Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT)" B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana batasan kewenangan PTUN Jakarta dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT? 2. Bagaimana PTUN Jakarta menggunakan kewenangan menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mencerminkan gambaran mengenai hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Tujuan ini memiliki hubungan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan. 6 dalam
1. Mengetahui batasan kewenangan PTUN dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. 2. Mengetahui penggunaan kewenangan PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT D. Manfaat penelitian Harapan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Teoritis Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap proses penyelesaian kasus kepegawaian di PTUN Yogyakarta, dan menghasilkan kontribusi berupa saran dan sumber referensi tambahan di bidang studi Hukum. 2. Praktis Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan mereka di bidang Hukum, terutama mengenai peran penting Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti.. 7
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang sistematis dan terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur topik penelitian secara menyeluruh. 2. Sumber Data Penelitian hukum normatif, khususnya dalam analisis bahan hukum, sangat bergantung pada informasi sebagai fondasinya. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis data tersebut akan dipaparkan di bawah ini (Soekanto, 2009:59): a. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan dan sumber utama bagi penelitian hukum. Dokumen-dokumen ini berasal dari hukum positif atau undang-undang yang relevan dengan topik penelitian penulis. Contoh bahan hukum primer meliputi: 8
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5) PP No 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.90/G/2021/PTUN/JKT. 7) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Bahan hukum sekunder, seperti buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian, berfungsi sebagai sarana untuk menguraikan dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber-sumber ini membantu para peneliti hukum dalam menggali makna dan interpretasi bahan hukum primer secara lebih dalam dan menyeluruh. 9
c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, menjadi pelengkap dan penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya memberikan referensi tambahan berupa penjelasan dan interpretasi untuk membantu para peneliti hukum memahami konteks dan makna yang terkandung dalam bahan hukum utama. 3. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini mengandalkan studi pustaka (literature research) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Metode ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 4. Analisis Data Hasil penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemilihan data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Tahap selanjutnya adalah presentasi data melalui analisis deskriptif. Analisis ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab permasalahan penelitian. 10