KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA D E W A N R E D A K S I P E N G A R A H K E P A L A B S K L N P E N A N G G U N G J A W A B S E K R E T A R I S B S K L N P E M I M P I N R E D A K T U R L E O N A R D F . H U T A B A R A T R E D A K T U R 1 . 2 . 3 . A N A N G F . F I R D A U S G A N I S G A R N I S A D I A N Y A Y U D A N A E D I T O R 1 . 2 . 3 . 4 . J U A N G A K B A R D I C K Y H . P R A S A S T R A W A H Y U K U M O R O E D I K A H A Y A N T O S E K R E T A R I A T D A R Y O T O H E N D I K A E K A S . 1 . 2 . B A D A N S T R A T E G I K E B I J A K A N L U A R N E G E R I V O L . 7 N O . 8 | O K T O B E R - D E S E M B E R 2 0 2 2 POLICY BRIEF P r o s p e k d a n P e r m a s a l a h a n P e m b a n g u n a n P o s L i n t a s B a t a s N e g a r a ( P L B N ) d i K a w a s a n P e r b a t a s a n K a l i m a n t a n B a r a t d a n K a l i m a n t a n U t a r a B A D A N S T R A T E G I K E B I J A K A N L U A R N E G E R I K E M E N T E R I A N L U A R N E G E R I GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI LANTAI 2 JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110 TELP : (021) 3441508
POLICY BRIEF V O L U M E 7 N O . 8 | O K T O B E R - D E S E M B E R 2 0 2 2 Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara Executive Summary Keberadaan PLBN yang modern dan terpadu telah memudahkan fungsi kepabeanan di perbatasan serta telah mendorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran semakin berkurang. Namun demikian, sarana dan prasarana belum mendapatkan perhatian yang cukup, misalnya akses jalan menuju PLBN yang tidak layak, sistem informasi yang tidak mutakhir, hingga ketersediaan listrik yang terbatas dari dalam negeri hingga harus diperoleh dari wilayah Malaysia. Lebih lanjut, sumber daya manusia di PLBN juga belum memadai. Selain hal tersebut, keberadaan PLBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawa- san perbatasan, namun saat ini hasilnya belum terlihat. Selain itu, kawasan perbatasan bukan han- ya area PLBN tetapi mencakup desa lokasi PLBN, oleh karena itu pembangunan PLBN hendaknya mempertimbangkan pembangunan desa secara menyeluruh, sehingga tujuan PLBN untuk me- nyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terwujud. The existence of a modern and integrated 'cross border post' (PLBN) has simplified the customs function, therefore encouraging the compliance of border crossers to the applicable regulations, so that the number of violations is decreasing. However, facilities and infrastructure have not received enough attention, such as inadequate road access to PLBN, information systems that are not up-to -date, also the source of electricity obtained domestically is not enough hence needs more supply from Malaysia. Furthermore, human resources in PLBN is also not sufficient. In addition, the existence of PLBN aims to improve the welfare of people living in border areas, however, the results are yet to be seen. In addition, the border area is not only the PLBN area but it also includes the villages where the PLBN is located, therefore the development of the PLBN should consider village development as a whole so that the PLBN goal for the welfare of the people living in the border area can be realized. A. Pendahuluan Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga. Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan suatu negara. Kawasan perbatasan negara memiliki permasalahan dan karakteristik tersendiri teru- transkultural antar tama berkaitan dengan penduduk di wilayah perbatasan, trafficking in person, illegal logging, kemiskinan, keterlanta- ran, keterpencilan dan masalah-masalah so- sial lainnya. Seluruh permasalahan itu mem- iliki dampak besar bagi pengembangan dae- rah perbatasan serta kemampuan pengelolaan hubungan antarbatas negara dalam lingkup bilateral dan internasional. P A G E 1
perbatasan khususnya di wilayah Kalimantan cukup memprihatinkan dengan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat sangat mencolok jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan dalam wilayah negara tetangga. Pemerintah kemudian menerapkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga serta membangun kawasan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa". Di antara kebijakan tersebut adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam hal ini, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan perbatasan. Selanjutnya, program pembangunan kawasan perbatasan tertuang dalam sejumlah Instruksi Presiden, tentang Inpres No. 6 Tahun 2015 yaitu: Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Kawasan Prasarana Perbatasan; dan Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. B. Fungsi Primer PLBN: Custom, Immigra- tion, Quarantine, and Security (CIQS) Kondisi kawasan di perbatasan, kawasan Penunjang di Penunjang di pi berbagai kendala, seperti minimnya akses infrastruktur, permasalahan sosial terkait kem- iskinan dan ketimpangan, serta adanya aktivi- tas ilegal seperti: illegal logging, illegal fishing, dan trafficking.1 Ada beberapa faktor dalam menetapkan PLBN, yaitu: (a) jumlah penduduk yang ber- diam di kawasan perbatasan; (b) data jalur pelintasan ilegal; (c) potensi ekonomi kawa- san; (d) jalur lintas kendaraan; (e) bukan ka- wasan khusus seperti hutan lindung. Semen- tara beberapa aspek dalam pengelolaan lintas batas negara meliputi: (f) sarana dan prasana; (g) pelayanan; (h) pengamanan dan pene- gakan hukum; (i) ekonomi; dan (j) sosial bu- daya. Gambar 1: Sebaran Lokasi Pos Lintas Ba- tas Negara (PLBN) Sumber: Presentasi Wakil Direktorat Hukum Pembangunan pada pos lintas batas men- jadi hal penting bagi Kalimantan karena pulau tersebut berbatasan darat dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia. Saat ini kawasan per- batasan darat di Kalimantan masih menghada- dan Perjanjian Kewilayahan (Dit. HPK) Ke- menterian Luar Negeri pada Forum Kajian Ke- bijakan Luar Negeri (FKKLN) "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Ba- tas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI, 6 September 2021 1 Firdaus, "Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Aruk di Desa Sebaunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No. 2, 2018, 110. P A G E 2
Dalam perspektif kepentingan utamanya, PLBN diharapkan dapat membuka akses wila- yah yang terisolasi dan memperkuat konektivi- tas antarwilayah. Selain itu, keberadaan PLBN beserta aparat pemerintah seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan merupa- kan wujud kehadiran negara di perbatasan. Dengan dibangunnya PLBN terpadu, pengel- olaan keamanan di perbatasan dapat tertan- gani dengan efektif dan efisien sehingga kegiatan terjadi dapat dicegah dan diatasi dengan cepat. ilegal yang sering Dari sisi kepabeanan, tugas dan fungsi di perbatasan adalah: (a) memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai pada lalu lintas ba- rang di perbatasan; (b) melindungi masyarakat terutama di perbatasan dari masuknya barang -barang berbahaya dari luar negeri; (c) mem- fasilitas perdagangan, di antaranya beri melaksanakan tugas titipan dari instansi lain di industri dalam perbatasan; (d) melindungi negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Per- masalahan umum yang dihadapi kepabeanan di perbatasan antara lain penyelundupan ba- rang ilegal termasuk narkotika, obat-obatan terlarang serta kejahatan transnasional teror- ganisir. Dalam menghadapi masalah tersebut, kepabeanan melakukan sejumlah langkah mit- igasi, yaitu: (a) melakukan operasi bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait; (b) peningkatan kompetensi sumber daya manu- sia (SDM); (c) penguatan data lalu lintas orang, barang dan sarana pengangkut melalui aplikasi pengawasan; (d) koordinasi dengan instansi terkait percepatan pembangunan in- frastruktur di PLBN; serta (e) sosialisasi tugas pokok dan fungsi maupun pembinaan kepada masyarakat dan bersinergi dengan kementeri- an dan lembaga terkait. Dari sisi kepabeanan dan keimigrasian, PLBN yang modern dan terpadu di perbatasan mendorong semakin tertibnya pelintas dalam P A G E 3 sehari-hari. melaksanakan Keberadaan PLBN yang terpadu dan dilengka- pi peralatan mutakhir, seperti X-Ray dan Iron Scan, mendorong dan pengawasan terhadap IaIu lintas orang dan barang menjadi lebih efektif. kegiatan pengendalian Sebagai contoh PLBN di Entikong, Kali- mantan Barat, sejak pendiriannya tahun 2016, terlihat telah mampu meningkatkan kepatuhan pelintas batas. Pengawasan ketat di Entikong, menyebabkan pelaku kegiatan ilegal mencari jalur lain, sehingga risiko pelanggaran di PLBN Aruk dan Nanga Badau meningkat (efek balon). Optimalisasi infrastruktur dan sarana prasarana mampu meningkatkan kemampuan pengawasan di PLBN Aruk dan Nanga Badau. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pen- indakan di Kantor Pengawasan dan Pela- yanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sintete (PLBN Aruk) dan KPPBC Nanga Badau pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Meskipun demikian, PLBN yang modern masih terkendala masalah infrastruktur yang belum memadai. Akibatnya, fungsi kepabean- an dan keimigrasian di perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain: (a) sarana dan prasarana yang tidak me- madai, termasuk akses yang sulit dilewati ser- ta (b) terbatasnya personel di pos lintas batas;(c) banyaknya jalur tikus di luar wilayah PLBN; (d) pengamanan yang kurang di sejumlah PLBN; (e) kurangnya kepatuhan masyarakat ter- hadap aturan yang ada. Permasalahan di PLBN bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas kepabeanan dan keimigrasian. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga perlu terus dilakukan dalam upaya mengawasi dan mengamankan kawasan perbatasan. Adapun kementerian dan lembaga dimaksud adalah TNI, Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian jaringan listrik dan komunikasi;
Kesehatan, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Ba- dan Narkotika Nasional. Gambar 2: Sinergi Pengawasan Kawasan Perbatasan Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021 Dari fungsi sekundernya, pembangunan PLBN yang modern dan terpadu diharapkan menimbulkan trickle down effect kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Efek ter- sebut antara lain: (a) meningkatkan mobilitas manusia, kendaraan, barang dan/atau jasa antarnegara; (b) meningkatkan perekonomian di desa lokasi PLBN dan rest area di sepan- jang jalan yang dilalui kendaraan antar nega- ra; (c) memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha di luar desa perbatasan; (d) meningkatkan arus wisata antar negara terma- suk warga Indonesia yang berobat di Sara- wak. PLBN memiliki dimensi internasional kare- na esensi fungsinya bersifat bilateral. Ber- dasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2021, Tim Kajian memperoleh informasi bah- wa lokasi PLBN ditentukan oleh pemerintah pusat dan memiliki kesepakatan bilateral dengan Malaysia. Meskipun pembangunan PLBN sudah disepakati secara bilateral, penentuan titik masuk dan keluar masih dalam proses negosiasi. Hal tersebut berdampak pada masterplan pembangunan kawasan yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, WNI yang melintas akan dianggap ilegal karena tidak ada cap izin masuk, serta terjadinya dis- harmoni dalam proses negosiasi pembaha- ruan Boder Cross Agreement (BCA) dan Bor- der Trade Agreement (BTA) sehingga posisi negosiasi RI menjadi lemah karena strategi pengembangan kawasan sudah terbaca pihak Malaysia. C. Fungsi Primer PLBN Secara Pro- porsional Fungsi PLBN pada hakikatnya terdiri dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) dengan didukung oleh aspek Keamanan (S). Unsur Security 'keamanan' dilakukan oleh pihak TNI/Polri. Keberadaan PLBN, secara umum, telah membantu implementasi dari fungsi CIQS. Meski demikian, masih diper- lukan langkah-langkah pembenahan krusial guna mendukung optimalisasinya. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada 4 CIQS yang selama ini menjadi core PLBN di wilayah perbatasan. Gambar 3: Border Checkpoint Management Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, P A G E 4
Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas. Sebagai contoh, PLBN Entikong yang memiliki jalur ekspor dan impor dengan wila- yah Tebedu, Malaysia. Sebagian masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan kebutuhan pokok di Tebedu. Di Entikong juga sudah terdapat terminal barang internasional, atau yang juga disebut sebagai Dry Port. PLBN Entikong dan Dry Port-nya masih memerlukan infrastruktur yang layak untuk menuju desa-desa di sekitar wilayah Kecamatan Entikong. Sebagai contoh, diper- lukan waktu sekitar 4-5 jam dari Entikong menuju desa Suruh Tembawang karena kon- disi jalan yang sebagian belum beraspal. Hal tersebut memunculkan hambatan distribusi logistik yang berdampak pada harga barang. Perkembangan kondisi pandemi COVID- 19 juga menambah tantangan yang perlu di- tangani dalam pelaksanaan fungsi primer ser- ta sekunder PLBN. Berbagai mutasi Virus COVID-19 varian baru, menjadi ancaman yang membuat wilayah perbatasan semakin rentan. Oleh karena itu, penanganan Warga Negara Indonesia (WNI)/Pekerja Migran Indo- nesia (PMI) serta Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia melalui per- batasan menjadi krusial dan perlu dipriori- taskan. Perkembangan situasi yang demikian menunjukan pentingnya mendudukan fungsi primer CIQS PLBN secara proporsional saat ini. Dalam pembangunan serta pengelolaan PLBN, dapat digarisbawahi beberapa hal, di antaranya: Peningkatan sarana prasarana pelayanan kekarantinaan kesehatan di PLBN, terma- suk di dalamnya peralatan serta SDM un- tuk melakukan PCR Test Optimalisasi peran Satgas Pamtas dalam P A G E 5 menjaga jalur pelintasan tidak resmi/jalur tikus; dan Pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait baik dari Pusat maupun Daerah dalam kekarantinaan penanganan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Seluruh tantangan tersebut mesti diurai secara seksama dan komprehensif untuk menemukan penanganan lebih tepat yang dapat dilakukan oleh setiap PLBN pada titik- titik tertentu di wilayah perbatasan. Bagaimana pun fungsi primer dan sekunder PLBN memberikan beban tersendiri yang mesti dikanalisasi proses penyelesaiann- ya sesuai kapasitas, kompetensi dan tuntutan publik yang dihadapi PLBN. Rasionalisasi keberadaan PLBN ada baiknya lebih dipriori- taskan pada penanganan fungsi-fungsi pri- mernya yang dapat menumbuhkan profesion- alisme tanggung jawab yang lebih baik. Ada- pun fungsi sekundernya dapat disikapi sebagai tambahan kepercayaan yang juga mesti dapat didudukkan secara pro- porsional mengingat eksistensi utama PLBN untuk menopang fungsi primernya. juga, kombinasi tuntutan-tuntutan sekunder PLBN dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya, akan terhambat jika fungsi primer tidak optimal. Dengan demikian, koordi- nasi erat antara unsur-unsur CIQS menjadi krusial dalam kesiapan serta penanganan pelintasan manusia dan barang pada situasi pandemi. Bagaimana mengutamakan pelaksa- naan fungsi primer tanpa mengabaikan fungsi sekunder adalah suatu hal yang perlu menjadi fokus para pemangku kepentingan. Fungsi Gambar 4: Infografis Kedatangan, Testing, dan Kasus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong Periode Juni 2021 - 4 Januari 2022
Sumber: Data Kedatangan, Testing, dan Ka- sus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong (1 Januari 2021 - 4 Januari 2022) Sumber: KEMENKES RI D. Kebijakan Nasional di PLBN Sinkronisasi Kebijakan Nasional tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan pro- gram yang disusun para pemangku kepent- ingan. Terkait PLBN Aruk, Entikong, dan Nanga Badau, Pemerintah Provinsi Kaliman- tan Barat dalam Peraturan Gubernur Kaliman- tan Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peru- bahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah menetapkan berbagai pro- gram dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang dapat mendukung fungsi pri- mer dan sekunder PLBN. 2018 Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kon- disi akses PLBN Entikong belum sepenuhnya baik, khususnya kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat menuju PLBN Entikong se- hingga menyebabkan terhambatnya distribusi logistik. Sementara itu, akses masyarakat menuju PLBN Nanga Badau sudah memenuhi standar jalan nasional, namun sebagian masih berupa tanah yang dipadatkan. Kondisi infra- struktur tersebut mendorong pemerintah dae- rah merumuskan sasaran untuk meningkatkan pelayanan, konektivitas, dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kali- mantan Barat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan. No Priority Infrastruc- ture Project (PIP) Biaya Status 1 Pontianak - Entikong Transport Link USD 35 Juta Selesai 2 Tol Balikpapan - Sa- marinda USD 877 Juta Selesai tahun 2019 3 Rehabilitasi Kapasi- tas Jalan Balai Ka- rangan Entikong USD 32 Juta Dalam proses 4 Entikong, Aruk, dan Nagadabau Interna- tional Freight Termi- nal USD 2310 Juta Selesai 5 Upgrading Bandara Supadio (Pontianak) USD 237 Juta Dalam proses 6 Upgrading Bandara Juwata (Tarakan) 7 Power Grid Intercon- nection Kalimantan Utara USD 69 Juta USD 82 Juta
Sumber: Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 2021 Data pada tabel tersebut menunjukkan test case Pemerintah Pusat untuk terus beru- paya melakukan sinkronisasi kebijakan na- sional dengan percepatan pembangunan pada kawasan sekitar PLBN melalui program Priori- ty Infrastructure Projects (PIP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Selain itu, Ke- menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga secara bertahap terus P A G E 6
membangun akses perbatasan, yaitu pem- bangunan jalan sejajar perbatasan di Kaliman- tan Barat dengan rute Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era- Batas Kalimantan Ti- mur. Pembangunan infrastruktur jalan perbata- san tersebut bernilai strategis dan sejalan dengan kebijakan nasional untuk memper- cepat pengembangan PLBN. Hal tersebut merupakan bentuk sinkronisasi agenda na- wacita yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan dijabarkan dalam agenda perencanaan kewilayahan sesuai dengan Kawasan Strategis Prioritas 2020 - 2024. Sebagai catatan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah Paloh - Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, Entikong, dan Jasa. Program tersebut sinkron dengan program Kementerian Perindustrian, yaitu pengem- bangan area sentra industri lada dan pem- bangunan kemasan lada kualitas ekspor. Selain komoditas lada, pembangunan juga diarahkan untuk pengembangan kawasan sentra produksi kelapa, padi dan jeruk. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengarahkan seluruh kabupaten/kota untuk mengembangkan tanaman komoditi unggulan seperti lada, kelapa, dan padi. Sedangkan untuk jeruk, pada tahun 2019 nilai ekspor melalui Entikong dari sektor per- tanian meningkat signifikan dan bahkan men- capai Rp.5 miliar lebih, di mana salah satu komoditas yang memiliki andil besar adalah jeruk. Oleh karena itu, diterapkan program pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Tahun (Bujangseta) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sam- bas juga selaras dengan kebijakan tersebut melalui RPJP Sambas tahun 2005 - 2025 un- tuk melindungi petani jeruk Kabupaten Sam- bas. Berjenjang Sepanjang P A G E 7 D. Proyeksi PLBN ke Depan Pembangunan dan pengembangan PLBN yang modern dan terpadu merupakan komit- men pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan serta menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ke de- pannya, PLBN terpadu akan dilengkapi dengan pasar, rumah sakit, wisma/penginapan sehingga PLBN juga akan menjadi tujuan pari- wisata baik domestik maupun mancanegara. Dengan letak geografis yang strategis, Kalimantan khususnya Kalimantan Barat be- rada dan melalui Alur Laut Kepulauan Indone- sia 1 (ALKI1) yang merupakan pintu masuk ke Kawasan Asia Timur, di mana terdapat 3 (tiga) negara pusat pertumbuhan di Asia, yaitu Je- pang, RRT, dan Korea Selatan. Selain itu, Ka- limantan Barat memiliki sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen konektivitas yang menghubungkan kota-kota penting di Kalimantan serta potensi sumber energi hy- dropower. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, perlu kemampuan serta sinergitas pemerintah pusat dan provinsi untuk mener- jemahkan dalam proyek pembangunan terma- suk pemanfaatan fungsi primer dan sekunder PLBN. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat te- lah menetapkan beberapa sasaran pem- bangunan yang sinkron dengan program per- cepatan pembangunan kawasan PLBN. Hal tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan barat yang tertuang dalam Pera- turan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No- mor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infra- struktur daerah serta kawasan perbatasan.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan primernya, fungsi keberadaan PLBN yang modern dan fungsi telah memudahkan terpadu kepabeanan di perbatasan. PLBN yang dilengkapi fasilitas modern seperti X-ray dan iron scan memudahkan proses pemeriksaan orang maupun barang yang melintas antar negara. Hal tersebut men- dorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran semakin berkurang. Namun demikian, sarana dan prasarana belum mendapatkan perhatian yang cukup, misalnya akses jalan menuju PLBN yang tidak layak, sistem informasi yang tidak mutakhir, hingga ketersediaan listrik yang diperoleh dari wilayah Malaysia. Lebih lanjut, sumber daya manusia di PLBN juga belum memadai. Berdasarkan sekundernya, fungsi keberadaan PLBN bertujuan meningkat- kan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Namun saat ini hasilnya be- lum faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain masyarakat dengan keberadaan PLBN terpadu yang juga ter- integrasi dengan pasar modern hingga terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, kawasan perbatasan bukan hanya area PLBN tetapi mencakup desa lokasi PLBN, oleh karena itu pembangunan PLBN hen- daknya pem- bangunan desa secara menyeluruh, se- hingga tujuan PLBN untuk menyejahtera- kan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terwujud. terlihat. Ada banyak belum terbiasa mempertimbangkan Dari sisi administrasi, Kepala PLBN mem- iliki kewenangan yang terbatas, yakni han- ya sebagai administrator. Terdapat indi- kasi tidak adanya suatu SOP/satu koman- do yang jelas, sehingga pemangku kepentingan CIQS (Custom, Immigration, isu Quarantine, Security) menangani dengan mekanisme masing-masing. Mes- kipun demikian, secara rutin otoritas terkait PLBN mengadakan pertemuan da- lam rangka sinergi penegakkan hukum di PLBN. Agar fungsi primer dan sekunder PLBN dapat tercapai, diperlukan koordinasi in- tensif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota. Peraturan dan rencana strategis pemerintah pusat hendaknya sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik geo- grafis dan masyarakat setempat. Terkait hubungan bilateral dengan Malay- sia, diketahui bahwa pembangunan PLBN sudah disepakati kedua belah pihak. Na- mun masih perlu diselesaikan, antara lain titik keluar dan masuk kegiatan lintas batas antar negara. Selain itu, jika kawasan perbatasan nega- ra tetangga seperti Sarawak ingn dijadikan tumpuan dalam mendorong perekonomian di perbatasan, maka perlu dipelajari dan dipahami kondisinya secara rinci, bukan berdasarkan asumsi dan gambaran yang abstrak sehingga menyebabkan pem- borosan anggaran negara. Sumber Kajian ada isu yang Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dan Kalimantan Utara Daftar Pustaka Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikul- tura Provinsi Kalimantan. 2019. Ekspor Pertanian Kalbar Pada Januari - Mei 2019 Melalui Entikong Sudah Di Atas Rp 5 mil- iar. 3 July. Diakses January 6, 2022. P A G E 8
page=62&NA=. Firdaus. 2018. "Dampak Kebijakan Pem- bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebaunga, Kabu- paten Sambas, Kalimantan Barat." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 2 110. P A G E 9