DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN RI, DIRUT PERUM BULOG, DIRUT PT PUPUK INDONESIA, DIRUT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (HOLDING PANGAN ID FOOD) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara Sekretaris Rapat : 2021-2022 : V : 9 (Sembilan) : Rapat Dengar Pendapat : Terbuka : Rabu, 7 Juni 2022 : Pukul 10.30 WIB s.d. 19.30 WIB : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara I (KK-IV) Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 : Sudin, S.E. Ketua Komisi IV DPR RI / F-PDIP) : Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Hadir Sekretariat Komisi IV DPR RI) : A. Anggota Komisi IV DPR RI: 45 dari 52 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10 dari 11 orang Anggota 1) Sudin, S.E.,/Ketua Komisi IV DPR RI 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H. 3) H. Sunarna, S.E., M.Hum. - Virtual 4) Ir. Mindo Sianipar 5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual 7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 8) Vita Ervina, S.E., M.B.A. 9) Maria Lestari, S.Pd. 10) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual 2. Fraksi Partai Golongan Karya 7 dari 7 orang Anggota 1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. 5) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual 1-
6) Alien Mus. - Virtual 7) Teti Rohatiningsih, S.Sos. - Virtual 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 6 dari 7 orang Anggota 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M. 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A. 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc. 5) Ir. Dwita Ria Gunadi, - Virtual 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat 5 dari 6 orang Anggota 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2) Ir. Abdullah Tuasikal -Virtual 3) Julie Sutrisno 4) Yessy Melania, S.E. 5) Ir. Hj. Sri Kustina -Virtual 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 4 dari 6 orang Anggota 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2) H. Muhtarom, S.Sos. 3) Drs. H. Ibnu Multazam 4) Edward Tanur, S.H. 6. Fraksi Partai Demokrat 5 dari 5 orang Anggota 1) Dr. Suhardi Duka, M.M. 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. - Virtual 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si. 4) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu 5) Bambang Purwanto, S.ST., M.H. 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4 dari 5 orang Anggota 1) drh. H. Slamet 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M. 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M. 4) H. Johan Rosihan, S.T. 8. Fraksi Partai Amanat Nasional 3 dari 3 orang Anggota 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M. 2) Haerudin, S.Ag.,M.H. 3) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 dari 2 orang Anggota 1) Ema Umiyyatul Chusnah -Virtual B. Pemerintah 2-
1. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi 2. Subagyono, M.Sc.); Inspektur Jenderal Maringka, S.H., M.H.); (Dr. Jan Samuel 3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.); 4. Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto, M.Sc.); (Dr. Ir. 5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.); Jenderal Peternakan (Dr. dan Ir. Nasrullah, 6. Direktur Kesehatan Hewan M.Sc.); 7. Kepala dan Pengembangan Pertanian (Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.); Badan Penelitian 8. Kepala dan Pengembangan SDM Pertanian Prof. (R). (Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.); Badan Penyuluhan 9. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.); 10. Direktur Utama Perum BULOG beserta jajaran; (Budi Waseso) 11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran (Achmad Bakir Pasaman); dan 12. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan). Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. /KETUA KOMISI IV DPR RI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Yang terhormat Saudara Sekjen dan serta para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, Yang terhormat Saudara Direktur Utama Perum Bulog, Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Yang terhormat Saudara Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia atau holding Pangan ID Food, Hadirin yang kami hormati, 3-
Mengawali rapat ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021- 2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus dan Rapat Internal tanggal 18 Mei 2022, pada hari ini Rabu tanggal 8 Juni Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian dalam rangka membahas RKA K/L dan RKP K/L tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB) Rapat ini kita mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.30 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan pejabat Eselon I; 3. Tanggapan Komisi IV; 4. Jawaban para pejabat Eselon I; 5. Kesimpulan rapat; 6. Penutup. Apakah acara dapat disetujui? (RAPAT:SETUJU) Bapak dan Ibu yang kami hormati, Rapat hari ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 2 Juni 2022 yang lalu di mana Kementerian Pertanian telah menyampaikan pagu indikatif belanja Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp13,7 triliun. Komisi IV mengingatkan agar kembali para Eselon I Kementerian Pertanian dalam penyusunan Rencana Kerja Program Tahun 2023 harus realistis, jangan jalan- jalan, keliling-keliling semuanya ikut, Menterinya kemana semua ikut, kapan kerjanya Eselon I ini. Ini loh yang saya ingatkan, jangan kayak rombongan apa ke sana ke sini, cukup Menterinya, cukup Eselon I yang terkait. Misalnya bidang pangan ya TP yang ikut, yang lain nggak usah ikut. Ini kan ke mana-mana semua kantor tuh sampai kosong, kapan mau kerjanya? Apakah Eselon I bisa mengambil kebijakan? Kalau Eselon II bisa ngambil kebijakan? Kalau Eselon II bisa ngambil kebijakan, Eselon I berhenti aja nggak usah ada Eselon I, ini lho. 4-
Saya ini sudah lama saya greget melihat ini, sudah lama sekali saya dan bersifat masif serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi. Tentu saja hal ini harus didukung antara dengan penyediaan benih berkualitas, infrastruktur pertanian hingga sarana dan prasarana pertanian. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian, Komisi IV meminta agar memperhatikan ketentuan tingkat komponen dalam negeri sesuai perintah Presiden Jokowi. Ini di TP ini masih banyak ini, bahkan ada yang 0% ini, nanti saya kasih datanya ya, Saudara Irjen, saya kasih Anda data nanti bahwa TKDN-nya masih ada yang 5, 0% sampai 5%, merek dan PT-nya pun saya sudah ada. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan (suara tidak jelas menit) penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaannya pengadaan barang jasa pemerintah Komisi IV berharap hal ini akan mengakibatkan penyaluran bantuan kepada petani menjadi terlambat. Selain itu, Komisi IV mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut keputusan Rapat Kerja eh rapat tahun lalu 2021 yang meminta seluruh Direktur Jenderal memanfaatkan aset sumber daya-sumber daya yang ada pada BPTP. Saya lihat banyak yang nggak dijalankan ini Sekjen ya, saya lihat tidak banyak yang dijalankan, di berapa BPTP saya dapat info tidak dilaksanakan. Ini kan aset milik kalian milik Kementerian Pertanian, kenapa tidak diberdayakan? Contoh, di Lampung tu ada lahan BPTP 60 hektar, 60.000 hektar, eh 600 hektar, eh 60 hektar kenapa tidak dimanfaatkan? Iya kan. Sekarang mereka bilang, sekarang kami nggak jelas Pak induk semangatnya siapa, nggak jelas sekarang. Kemarin saya minta penelitian masalah buah alpukat yang spesiesnya bagus, kami nggak ada dana Pak. Kenapa? Rp27 juta, ya udah saya bayar yang penting ini bibit alpukat ini bisa dirilis, bisa dibibitnya disebarkan kepada rakyat, ini salah satu contoh kecil aja lah. Maka saya bingung juga ini kementerian seperti ini. Saya ingatkan lagi nih jangan main- main sama saya masalah BPTP ini, yang mana dalam produksi dan perbanyakan benih unggul anggarannya bersumber dari Direktorat Jenderal teknis terkait. Untuk itu, Komisi IV meminta agar hal tersebut dioptimalkan dan harus melihat dari RKAKL tahun 2023. Komisi IV juga akan mencermati RKAKL 2023 terutama dalam menuangkan rancangan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati bersama pada Rapat Kerja terdahulu. Nanti kita lihat, Sekjen itu Rp1,5 triliun lebih, jangan-jangan seperti yang lalu untuk biaya perjalanan dinas 1,1 triliun di 2021. Hal lain yang menjadi sorotan diantaranya adalah Komisi IV mengkritisi anggaran dan kegiatan Food Estate yang bersumber dari seluruh Eselon I, saya minta tidak ada di hortikultura, tanaman pangan, di PSP ini ini, Food Estate ini program siapa sih? program Bappenas, silakan minta di tempat Bappenas, jangan pakai uang yang ada di Komisi IV, ini hanya untuk peningkatan produksi. Mana coba saya tunjukkan nanti, mana yang nama Food 5-
DPR RI Estate itu berhasil? Di Humbang yang konon katanya ada lokasi 30.000, coba nanti Dirjen Hortikultura kamu jawab ya, saya nggak mau ada bohong-bohong data. Dan kami meminta semua Eselon I untuk dievaluasi kemudian difokuskan kepada bantuan pemerintah untuk Petani dalam hal ini peningkatan daya saing. Komisi IV meminta Kementerian Pertanian agar mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek pasar yang baik dan efektif. Program anggaran yang disusun harus mampu menjawab tantangan global, diantaranya melalui mitigasi dampak perubahan iklim. Kementerian Pertanian juga harus mampu serta mengantisipasi masuk dan tersebarnya hama penyakit pada tanaman maupun hewan. Selain itu, Komisi IV mempertanyakan kembali kinerja Kementerian Pertanian khususnya Saudara Dirjen Peternakan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku, ya ini yang menjadi fokus kami, jadi jangan dianggap enteng. Hari ini saya tuh dari pagi dari subuh tuh kira-kira 50 WA ada masuk ke saya, sampai ada yang nangis sapinya 3 ekor, mati 2, tinggal 1, mau Iduladha. Nampaknya Kementerian Pertanian Direktur PKH santai aja kok, nggak ada gerakan, cobalah. Tepat satu bulan lagi kita akan menghadapi Iduladha, Iduladha kurban yang membutuhkan hewan sapi ternak dalam jumlah besar kurang lebih 1,6 juta, jangan sampai hal ini berdampak pada ketersediaan pasokan ternak dan stabilitas harga yang pada akhirnya akan merugikan peternak sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan, saya tidak minta Sekjen dulu, tetapi saya minta Saudara Dirjen PKH, tindak lanjut mengenai Anda katakan vaksin. Silakan. Sekjen belakangan. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Terima kasih Pak Ketua. Para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Izin kami laporkan khusus untuk vaksin. Yang pertama untuk vaksin darurat sebesar 3 juta dosis yang bersumber dari APBN PKH, asal vaksinnya dari Perancis, estimasi kedatangan minggu kedua Juni 2022. Kemudian dari mitra juga dari FAO, kemudian itu FAO akan 12 Juni estimasi kedatangan. Kemudian dari kerjasama dengan Australia untuk 500.000 sampai 1.000.000 akan masuk 1 Juli. Kemudian dari Brazil 100.000 tahap pertama 1 Juli, Selandia Baru 100.000 dosis pada 1 Juli 2022. Dan untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Farma saat ini lagi proses untuk persiapan dan estimasi akan kita lakukan dimulai Agustus atau September Pak Ketua. Hitungan vaksin kebutuhan kita 2022 ini kurang lebih 17 juta untuk cakupan 80% dari populasi Provinsi terdampak dan frekuensi 6-
vaksinasi itu sebanyak 3 kali, 2 kali di tahun 2022 dan 1 kali di 2023 sehingga kebutuhan vaksin di 2022 ini sekitar 27,2 juta dosis. Demikian Pak Ketua terkait dengan vaksin. KETUA RAPAT: Sampai hari ini data Anda yang valid berapa? Saya saya mau tahu sama nggak dengan data yang saya terima dari lapangan. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Izin, data apa maaf Bapak Ketua? Data PMK? KETUA RAPAT: Ngarang bebas dulu aja, nggak apa-apa kok. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Data sampai 6 Juni yang masuk dari kabupaten, provinsi, sampai ke kabupaten eh sampai ke pusat yang sakit itu ada 81.800, kesembuhan 28.528, kemudian pemotongan bersyarat 607 ekor, dan mati 524 ekor, dan tersisa kasus yang belum sembuh 52.211. Demikian, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Yang Anda bahas dengan asosiasi peternak sapi apa, vaksin dari mana? Kan Anda ada zoom meeting tuh yang hari pertama Anda, Eselon II Anda nggak datang nggak ada yang nongol, diulang lagi yang dipimpin oleh Menteri Anda dan Anda. Apa coba jawabannya vaksinnya dari mana, ada kata- kata Perancis, saya mau tahu. Saya ada resumenya nih. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Yang tahap pertama seperti saya sampaikan tadi Pak Ketua itu adalah yang dari APBN kita sebanyak 3 juta dosis. KETUA RAPAT: Yang dari Perancis? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya Pak. 7-
KETUA RAPAT: Sekarang saya tanya, berarti Anda menyembunyikan anggaran untuk beli vaksin itu. Anda kan tidak ada di perencanaan awal bahwa akan ada PMK, berarti Anda ada menyembunyikan, ada ketidakjujuran di Anda ini. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Ada memang anggaran untuk pengendalian penyakit, Pak setiap reguler. KETUA RAPAT: Ya pengendalian penyakit berapa, saya mau tanya. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Untuk dosis 800.000 dosis. KETUA RAPAT: Nah, sekarang Anda bilang beli 3 juta. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya, kan kita beli 3 juta. KETUA RAPAT: Nah belum yang Anda katakan tadi dalam zoom meeting, coba jujur. zoom meeting Anda mengatakan vaksinnya dari mana darurat? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Dari Perancis ini Pak. KETUA RAPAT: Benar? Anda kan bicara vaksin dari Vietnam dan Australia, jadi Anda jangan bohong Bos. Saya resumenya ada lho, perlu saya tampilkan? Jujur aja bicara kita. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Izin, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Saya tidak menyalahkan Anda, tapi saya tuh ingin gini lho, ayo kita terbuka, bagaimana Pemerintah dengan DPR menyelesaikan masalah PMK. 8-
Karena ini adalah kalau sampai ini kasus meledak, bukan hanya Anda yang malu, tapi kami semua Komisi IV yang malu. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Siap, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Dimana Dewan kerjanya? Cuma hanya datang melenga melengo duit gaji, begitu ada PMK diam semua. Saya mau tahu anggarannya dari mana, kurang lebih kalau Anda bilang 3 juta, Rp115.000.000.000,- lah dari mana anggarannya saya mau tahu. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Izin, Pak Ketua. Untuk yang awal, yang revisi POK apa dari dana yang memang ada di tahun 2022 itu hanya 800.000 dan kami rencana nanti Pak Sekjen akan menyampaikan tentang konsep untuk refocusing anggaran. KETUA RAPAT: Saya nggak mau Sekjen, Anda yang berkepentingan Eselon I. Sekjen tidak mengerti masalah ini. Saya minta Anda jelaskan sejelas-jelasnya sebelum ini, kalau perlu kalau memang tidak jelas, saya skors ini kalau perlu saya batalkan. Berarti untuk Raker saya batalkan juga, saya tunda lagi, itu aja. Kalau nggak jelas, saya nggak mau lanjutkan. Gimana semua Fraksi? Iya, silakan jelaskan dulu. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Baik. Yang 800.000 dari APBN yang tersedia, untuk penanggulangan penyakit. Kemudian yang 2,2 juta sudah ada arahan dari Bapak Menteri untuk meminta Pak Sekjen melakukan refocusing internal untuk memfasilitasi pengadaan vaksin yang 2,2 juta tersebut. Demikian Pak Ketua. KETUA RAPAT: Dalam Rapat Kerja, saya tawarkan 3 kali saya ingat saya bicara 3 kali, Ayo kita refocusing, ayo kita refocusing, Anda ini ngarang bebas lagi tiba-tiba beli vaksin 3 juta. Kan saya udah bilang lagi itu, saya bilang 2022 ayo kita refocusing mumpung lagi Raker, sekarang refocusing Anda tidak melaporkan ke kami. Sampai saya bicara di atas sama Pak Menteri makan siang, Pak Menteri perintahkan udah refocusing setiap Eselon I potong Rp10 miliar, Rp10 9-
miliar kalau 10 kan berarti udah dapat 100, tinggal Anda menyiapkan Rp15 miliarnya, tapi kan Anda waktu itu nggak ada yang respon. Anda, Sekjen, Menteri pun nggak ada yang respon waktu di sini, maka saya pertanyakan anggarannya dari mana? Kami ini semua saya ini dituntut ini sama Kapoksi ini, anggarannya dari mana mau refocusing apa beli vaksin, iya kan. Saya kemarin ke Lampung bilang Lampung nggak ada kena PMK, kena, sudah 80 ekor minggu lalu. Bahkan tim Anda saya minta turun ke Lampung cek, karena Lampung itu adalah salah satu sentra peternakan di Indonesia. Kebayang nggak kalau Lampung itu kena? Nah, iya kan. Anda mengatakan data jangan simpang siur, info di TV berbeda dengan data yang ada di krisis center, berarti Anda menyalahkan media dong dalam zoom meeting Anda yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, iya kan. Data suplai dan vitamin obat-obatan yang lainnya sudah diterima distribusikan kepada peternak di daerah, mana? saya itu kalau nggak minta tolong, saya loh, karena saya prihatin kalau Lampung sampai kena, saya minta tolong itu baru dibantu 1 kabupaten. Bahkan saya bilang, sudah (suara tidak jelas) nanti kalau kalian nggak ada untuk disinfektan kandang saya belikan. Anda kan ngomong di sini, Direktur (suara tidak jelas) akan mengadakan pertemuan khusus terkait daerah (suara tidak jelas) yang perlu diprioritaskan untuk vaksin, skala prioritas wilayah. Pada bulan Juni Juli akan memakai vaksin dari luar, pada bulan Agustus vaksin produksi Indonesia karena vaksin mandiri terhambat regulasi karena vaksin yang akan datang tersebut belum terdaftar di Indonesia. Saya ini bingung lho nganggap kami ini Komisi IV tiap hari membahas bagaimana PMK ini jangan meledak, bagaimana PMK ini jangan meledak gitu lho, tapi nampaknya bapak-bapak ini pejabat ini santai aja kok. Saya ini Anggota nuntut saya semuanya nih, sudah ketemu belum asalnya dari mana PMK itu masuk, virusnya? Jawab. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Belum, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Jadi kalau kita ke dokter spesialis, kita ke dokter spesialis, dokter tanya, Bapak sakit apa? Saya nggak tahu sakit apa, kamu kan dokter kamu obatin saya, ya kurang lebih seperti itu. Ya sama juga tuh anak buahnya Bambang, kalau ada penyelundupan ini itu ini itu seperti paranormal lah saya bilang, dukun, ini kurang lebih mobil ini bawa burung nggak nih dari Sumatera mau ke Jawa, kurang lebih kan begitu aja. Untung saya di backup oleh teman-teman saya Kepolisian di Pelabuhan Bakau, hampir satu bulan dua kali nangkap burung selundupan burung, hampir sebulan dua kali. Itu karena apa? Ya, mungkin mereka punya indera keenam bisa tahu di mobil itu ada burung selundupan atau tidak, ini lho. 10-
Satu lagi, saya mau tanya Anda jawab jujur. Indonesia kelebihan Ayam nggak? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Kelebihan, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Iya. Terus kalau kelebihan mau dibuang, mau dibagi-bagi, Anda juga ada masih ada cutting kok sekian puluh juta, betul? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Sudah 2 bulan nggak ada cutting Pak. Selama lebaran Idulfitri kemarin. KETUA RAPAT: Iya, sebelum-sebelumnya ada nggak? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya ada Pak. KETUA RAPAT: Setiap tahun ada cutting nggak? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Ada Pak. KETUA RAPAT: Berapa puluh juta? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Dua jutaan Pak sampai 20 juta. 20 juta. KETUA RAPAT: Satu tahun 20 juta. Saat ini Singapura sedang butuh ayam karena stop impor dari Malaysia, Singapura sudah membuat surat kepada Anda Bos untuk minta export ayam dari Indonesia, 3 minggu belum ada satu jawaban pun. Padahal ini kalau kita export ini kan Anda yang membuat peraturan Bos, minta GPS wajib export Singapura itu negaranya bilang kami siap ambil ayam dari Batam yang paling gampang, kami juga ayam hidup kami sudah siapkan di Jurong pelabuhannya, udah siapkan kapanpun akan kami kirimkan kapalnya untuk angkut ayam tapi terhambat regulasi di Anda. 11-
DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Izin, Pak Ketua. Saat ini lagi pertemuan Singapore Food Agency dan kami sempat ikut tadi pagi untuk harmonisasi protap teknisnya mudah-mudahan hari ini final Pak. KETUA RAPAT: Kalau saya nggak marah kan nggak selesai-selesai. Mana Direktur Anda yang namanya Andri yang ngurus itu, ada kan Direktur Anda? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Ada, Pak. Ini lagi memimpin dengan Direktur (suara tidak jelas menit) dengan Singapura. KETUA RAPAT: Bos sudah 3 minggu Bos. Singapura cuman minta jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia cq Pertanian cq PKH, sampai hari ini belum ada. Ini ada apa? kok orang mau export, sementara Anda membuat peraturan impor GPS wajib ekspor, sekarang mau ekspor dipersulit. Singapura itu negara nggak negara besar, negara kecil, mereka bisa nggak impor dari Brazil? Bisa, bukan nggak bisa. Saya nggak tahu harus berkata apa lagi, sampai Singapura itu menyiapkan kapalnya hanya menunggu sepotong surat dari Anda tapi Anda belum buatkan hari ini, ini lho yang menjadi penyesalan saya. Justru saya nih stres tiap hari, saya malu saya marah tiap hari mimpin rapat seperti ini. Saya ditanya nih sama Anggota semua, Ketua bisa nggak kalau nggak kalau rapat nggak marah? bisa, asal pejabatnya konsekuen, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan satu perbuatan satu perkataan dengan data. Anda katakan 80.000, Jawa Barat udah berapa banyak? Jawab. Termasuk yang peternak susu Pengalengan, Sukabumi, Cianjur. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Jawa Barat 7.695 Pak. KETUA RAPAT: Termasuk yang (suara tidak jelas). DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Total, total sapi Pak. KETUA RAPAT: Pasti? 12-
DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya Pak. KETUA RAPAT: Nggak, pasti? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Ini data yang kami ambil dan di input dari iSIKHNAS oleh Provinsi Pak. INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET): Interupsi Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak Slamet. Pak Slamet kemarin komplain sama saya ada sapi rakyatnya itu 3 ekor, 2 mati. Coba, Pak Slamet, silakan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Sebelum ke sana Pak Ketua. Mungkin bisa ditampilin, mohon izin, kalau diperkenankan data sebaran yang di sudah ada di Kementan, Pak Ketua sehingga kita bisa tahu sebaran di mana saja sih, kemudian nanti kita cocokkan dengan data masing-masing. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, tayangkan. Mana? ada Kiki. F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.): Ketua. KETUA RAPAT: Pak Slamet dulu, ya Pak. Pak Slamet tadi, udah? Oke. Paparkan dulu datanya, sebarannya, PKH. Jadi datanya dari Provinsi, Provinsi dari Kabupaten ini mungkin, kabupaten dari penyuluh peternakan ini mungkin. Coba tampilkan saya mau tahu. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Slide show. Izin, Pak Ketua. Pak Slamet. Ini data per 6 Juni. 13-
KETUA RAPAT: Gedein, datanya di gedein, sebarannya nggak usah. Saya mau lihat datanya dulu, supaya temen-temen tahu. Nanti dikonfirmasi dengan orang kita di lapangan semuanya. Sebelum ini, saya tanya. Tadi Anda mengatakan FAO akan membantu? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya, Pak. Itu yang dari Vietnam itu Pak. KETUA RAPAT: Iya, FAO akan bantu? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya Pak. KETUA RAPAT: Sudah ketemu? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Sudah, Pak. KETUA RAPAT: Bohong. Anda baru bertemu besok dengan FAO. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Kami sudah komunikasi Pak. KETUA RAPAT: Bukan. Anda tadi bilang sudah ketemu, Anda itu ketemu besok Bos. Tolong, tadi Anda bilang sudah ketemu, sekarang baru bicara dengan FAO. Saya langsung ngecek ke orang FAO nih. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya kan, kami sudah melakukan pembicaraan, Pak Ketua. Tinggal besok diformalkan. 14-
KETUA RAPAT: Beda kan, tadi kan apa yang diomong kan? FAO akan membantu. Ketemu aja belum, bilang membantu. Hei, ini yang Zoom Meeting ini bukan hanya Anggota Komisi IV yang nggak bisa hadir lho. Jujur, saya bukan orang pintar, saya bukan orang mengerti masalah PMK, saya minta di-backup oleh temen-temen saya, untuk apa? untuk mengklaim membantu Anda Bos. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Siap, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Tadi Anda bilang, FAO siap bantu. Ketemu aja belum, ketemunya baru besok. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi lah. Silakan teman-teman sudah lihat, udah ditampilkan. Tunggu dulu. Kalau sudah, Pak Dedi mau ngomong. Saya juga menjelaskan di sini, ya mungkin bapak-bapak ini nggak punya sapi, nggak punya kambing, nggak mikirkan penderitaan rakyat kecil. Kalau punya dua ekor mati, tabungan mereka habis, ini loh, tabungan mereka habis, kebayang nggak betapa sedihnya. Setiap hari saya dikirimin WA, sudah ketimpa bencana, ya, sudah sapinya mati, kena ongkos biaya penguburan lagi 1 juta sampai 2 juta. Orang bilang sudah ketimpa tangga, tangganya digiling mobil pula, ya itu. Kok nampaknya Anda masih santai. Jangan menghasut supaya rakyat jangan takut, apa bedanya dulu dengan Covid? pertama kali Covid kan orang bisa jangan percaya Covid, nggak apa-apa kok. Tapi setelah sekian ribu, sekian puluh ribu mati, baru orang percaya itu Covid, sama aja sama ini. Rumah saya itu dekat Pondok Ranggon, dari pagi sampai pagi lagi awal itu mobil jenazah nggak ada berhentinya, coba dipikirkan nggak ini. Anda bilang sudah bicara sama FAO, nggak tahunya cuman besok baru ketemunya. Tolong lah yang jujur, yang jujur, ini untuk kepentingan kita semua lho. Saya ini kalau pulang ke Dapil pun saya takut ditanya, Pak, apa tindakan pemerintah, Pak? ini mohon maaf, saya katakan, Anggota DPR itu kalau pulang ke kampung dianggapnya sekolahnya udah S7 lah. Kalau saya tanya Bapak, Bapak harus tahu, kalau saya minta Bapak, Bapak harus bisa, bukan gitu Anggota? Pak, jalan di kampung kami rusak, ya itu kan bukan tugas kami, tapi kami harus tahu. Coba tanya semua, betul nggak? udah kayak apa gitu, semua harus tahu, semua harus tahu. Ya, silakan Pak Dedi. F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.): Ketua. Ketua. Tadi duluan kayaknya saya interupsi Ketua. 15-
KETUA RAPAT: Oh iya, silakan Pak Andi. F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.): Ketua lupa ini karena marah-marah, mungkin lupa sama saya, Pak. Terima kasih Ketua. Anggota semua, Ibu Bapak sekalian, Jadi gini, saya juga baru dari Dapil Pak Ketua. Kebetulan Alhamdulillah kalau lihat data ini Sulawesi tidak ada yang kena PMK ya Pak Dirjen ya? termasuk Sulsel. Ini ada keluhan di bawah Pak Dirjen PKH dan karantina, para pedagang sapi ini Pak, mereka diwajibkan karantina dua minggu. Ini masalah ini Pak, ini mereka mengeluhkan dengan dana Rp3.000.000,-. Kemarin saya ketemu dengan mereka ini, wah ini kebijakan dan karantina ini nggak benar, menanggung. Jadi 2 minggu mereka sapinya di dikarantina oleh karantina kita dengan biaya 3 juta, disiapkan makanan dan vitamin, ini kan bisnis baru dan itu merugikan dari pada pedagang. Kalau pedagangnya misalnya mereka diberikan apa di diberikan harga seperti itu pasti juga harga sapi di peternak juga akan akan turun. Oleh karena itu, saya minta karantina ini mungkin nanti dipikirkan Pak ya Pak, mana Pak Kepala Badan Karantina. Dipikirkan Pak ya itu apa namanya daerah yang bebas PMK, kenapa harus dikarantina? sebelum keluar ke Kalimantan Pak ini sapi yang mau dikirim ke ke luar pulau Sulawesi terutama Sulsel Pak ya. Ini memberatkan Pak dan ini sudah mereka sudah resah dengan kebijakan ini harus membayar Rp3.000.000,- per sapi Pak ini, Rp3.000.000,- per sapi. Bayangkan Pak kalau ada berapa ratus sapi itu kalikan aja tuh, setiap setiap mau pengiriman. Jadi Pak Karantina, tolong ini jadi kalau di Sulawesi ini nggak ada keluhan nggak ada PMK dan tolong untuk masalah apa namanya, bukan, maksudnya sapi keluar ke Pulau Sulawesi dipermudahlah jangan dipersulit karena ini juga kalau tidak ada yang membeli sapinya gimana dengan peternak kita Pak. Terima kasih, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Pak Andi, saya meluruskan. Jadi gini, karantina itu kan ada juga kebijakan pemerintah provinsi, kalau wilayah tersebut tidak ada yang kena PMK ya itu yang namanya karantina mengeluarkan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) tapi harus juga persetujuan keluarnya dengan pemerintah provinsi. Sampai di tempat asal, biasanya itu wajib dikarantina Bang, sampai tempat tujuan. Misalnya, dari Sulawesi mau dikirim ke Surabaya, oke Kalimantan, paling tidak di Kalimantan itu minimal harus dikarantina seminggu. 16-
Kalau memang setelah dicek sehat oleh pusat kesehatan hewan maupun dari Provinsi, ya itu sudah boleh langsung dikeluarkan. Maka saya minta nih sama karantina nih, SKKH itu kalau memang sudah langsung sudah selesai cepat dikeluarkan supaya sampai tujuan dan ngeburu waktu untuk menghadapi Idul qurban, Iduladha. Seperti kemarin saya terima kasih juga Gubernur Riau eh Gubernur Kepri membuat surat, ingin minta sapi dari Lampung, langsung direspon. Saya bilang sama Gubernur Lampung, bantu saya dong, Kepri itu nggak ada sapi untuk kurban. Tapi sesuai prosedur? iya, tidak boleh ada yang dilanggar SKKH, maupun sampai sana dikarantina dulu. Ayo karantina kerja yang cepat ya, jangan ada. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Pak Ketua. KETUA RAPAT: Sebentar dulu Pak Johan. Saya jelaskan dulu. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Bukan, yang soal SKKH tadi itu. KETUA RAPAT: Iya. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): SKKH itu. KETUA RAPAT: Nggak, saya jelaskan dulu. Tadi Anda itu rapat. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Yang ngeluarkan SKKH bukan karantina Pak Ketua, dinas. KETUA RAPAT: Anda rapat di Bogor hanya ngasih bla bla bla bla bla, duitnya ada nggak? Satgas dibentuk ada duit nggak? Kementerian Pertanian tinggal lapor, minta bantuan TNI Polri untuk menjaga. Terus yang nanggung ongkosnya siapa? Kabupaten? Provinsi? Ya silakan, Pak Johan. 17-
F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.): Pak, sebelum. Ketua. Saya nanti minta respon dari Karantina Pak ya masalah ini dan juga. KETUA RAPAT: Iya. F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.): Terima kasih Pak. Karena yang jawab tadi Pak Ketua soalnya nih, saya minta jawaban dari karantina malah sebenarnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Matiin dulu. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Kasus Pak Andi sama pernah saya alami saya langsung koordinasi sama Pak Bambang. Jadi soal SKKH ini Pak Kepala Karantina jawab, SKKH itu bukan karantina yang keluarin, tapi dinas, dinas setempat karena mereka yang keluarkan kuota, Pak yang punya kuota ini kan dinas provinsi. Nah, itu yang mungkin perlu direspon apa yang disampaikan Pak Andi tadi, karena ini juga biaya berat kan apa namanya sudah susah keluar di biaya dikena lagi pajak ini jadi retribusi apalah namanya gitu Pak, jadi begitu. KETUA RAPAT: Setahu saya, dalam pengelolaan SKKH itu hanya ada PNBP, karena kan itu diambil sampel darahnya untuk diteliti. Biasanya ini kan darurat harus 1x24 jam harus selesai. Silahkan dijawab dulu. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Terima kasih, Pak Ketua. Bapak Ibu yang saya hormati, Yang pertama Pak Akmal, bahwa tindakan karantina 14 hari itu sebenarnya untuk menjamin bahwa hewan yang dikirim itu sehat. Daerah yang saat ini masih bebas karantina dan dukungan semua pihak kita jaga ketat jangan sampai tertular, tetapi tidak ada seorangpun yang menjamin bahwa daerah itu sudah tertular. Oleh karena itu, untuk menjamin ternak yang akan 18-
dikirim diwajibkan sesuai undang-undang itu harus dikarantina selama 14 hari. Pelaksanaan karantina tidak harus di instalasi pemerintah, instalasi karantina yang dimiliki oleh pemerintah terbatas. Oleh karena itu, bisa di instalasi karantina pemerintah, bisa di instalasi karantina swasta, dan juga kita berikan kesempatan di kandang-kandang masyarakat petani, peternak, tetapi dengan kawalan dokter hewan Dinas Peternakan setempat. Oleh karena itu, kalau ada yang membebani 3 juta, itu sebenarnya bukan karantina Pak bukan Badan Karantina maksudnya. 3 juta itu untuk biaya memberikan makan ternaknya selama 14 hari itu, dan kita berikan keringanan di daerah tujuan tidak lagi dikarantina terutama untuk kebutuhan Iduladha ini karena untuk tujuan dipotong. Kemudian yang terkait dengan SKKH, betul Pak Johan bahwa SKKH itu di Dinas Peternakan yang menerbitkan. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kan koordinasi dengan karantina intensif sehingga apa yang itu, kalau karantinanya diterbitkan oleh Dinas Peternakan, SKKH-nya dilaksanakan oleh pribadi peternak di kandang-kandang itu harus mencantumkan bahwa telah dikarantina, dengan demikian karantina juga bisa membebaskan. Prinsipnya adalah memberikan kemudahan kepada peternak tanpa membebani Pak dengan untuk kebutuhan Iduladha ini langkah-langkah cepat kita lakukan untuk memberikan kemudahan, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan ketentuan. Terima kasih, kemarin dari Kepri datang. Insya Allah hari ini Pak Ketua, kami selesaikan regulasinya untuk bisa memberikan izin dari Lampung ke tapi dengan ketentuan hanya dari Lampung yang Kepri, ke Batam, kabupatennya masih bebas, dan kami fasilitasi untuk akses trayeknya ke sana. Terima kasih Bapak Ketua. KETUA RAPAT: Saya agak bingung juga. Seharusnya kan karantina ini di tempat tujuan, bukan di daerah asal. Tadi Anda bilang di daerah asal dulu 14 hari, terus dalam perjalanan kalau dia kena virus. Yang setahu saya, SKKH itu setelah diambil sampel darah 1x24 jam dikeluarkanlah bahwa ini sapi ternak ini sehat, setelah sampai di tujuan karena waktunya sudah mepet diberikan diskresi misalnya tidak perlu 2 minggu, 1 minggu, tapi di sana kan di karantina dulu. Jadi saya nih bingung, dari zaman dulu nih begitu aja muter. Tidak ada pusat karantina di Badan Karantina Pertanian nggak ada, jadi sapi itu kalau datang dari luar negeri ya jadi karantina di milik masing-masing. Dan saya juga nggak yakin setiap sapi itu diturunkan misalnya di pelabuhan panjang 15000 ekor, bobotnya itu nggak nggak mungkinlah sapi 350 saya saya rasa ada juga yang 450 kilo yang cuman butuh 2 minggu langsung dipotong. Coba pengawasnya gimana 15000 ekor di atas kapal, karena apa? Karantina nggak punya pusat karantina, jadi langsung masuk kandang-kandang pemilik, pembeli. 19-
Misalnya waktu daging melonjak, iya kan, petugas Satgas pangan mengecek, kenapa ini sapi banyak, kenapa nggak dipotong? salah lagi pemiliknya. Padahal ketentuannya itu paling tidak kan 3 bulan atau 90 hari, karena kalau hanya 350 kilo mereka beli kan berat sekali, tapi kalau ditambah 90 hari, 1 hari naiknya 1 kilo setengah itu mencapai 135 kilo naiknya, berarti 350 ditambah 135 hampir 400 lebih hampir 500 kilo bobot yang naik itu kurang lebih 485 kalau 90 hari. Karena kalau peternak itu cuman satu hari setengah kilo, sekilo, wasallam, minimal kenaikan bobot 1 hari 1 kilo. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Pak Ketua. KETUA RAPAT: Setahu saya. Sebentar Pak Ansi Lema. Setahu saya ini dari tempat asal tuh hanya diambil sampel darah dicek, sampai tempat tujuan baru di karantina. Saya bingung juga ini yang nggak apa nggak paham saya atau Kepala Badan Karantina. Silakan Pak. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Pak Ketua, terima kasih. Selamat pagi Pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Ketua ini marah-marah kencang, saya tidak paham, saya bingung, teman-teman Komisi IV juga seperti itu. Kalau saya simpulkan Pak Ketua, menurut Pak Ketua ini berbahaya dan sudah darurat. Tetapi kalau saya cermati beberapa kali rapat kita dengan Kementan wacana yang dibangun itu yang pertama mortalitasnya kecil, dapat sembuh total, tingkat kesembuhannya tinggi, dagingnya bisa dikonsumsi, artinya kalau saya menyimpulkan menurut teman-teman Kementan ini PMK ini biasa-biasa saja. Saya pingin tanya kalau skala bahayanya dari 1 sampai 10, 10 itu paling bahaya, 0 itu tidak bahaya, menurut teman-teman Kementan itu saya pengen tahu dulu, ada di angka berapa? Tolong langsung dijawab dulu. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Izin, Pak Ketua, Pak Ansi. Jadi yang pertama, bahwa ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, bisa menyebar melalui udara. Yang ketiga, tingkat kematian terbanyak ada di anak sapi sesuai referensi dari OIE itu dari pengalaman dunia yang ada maksimum 5%, untuk dewasa 1 sampai 2%. 20-
Demikian Pak. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Belum dijawab. Dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa, saya pingin tahu itu. KETUA RAPAT: Tadi dikatakan 5% tingkat kematian. Anda buka literatur PMK di Inggris, dalam 3 minggu habis sapi ternak di Inggris, buka literaturnya. Lalu pertanyaan Pak Ansi Lema. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Skalanya berapa ya. Karena, ya ini kan skala Pak, ini kan kami itu mereferensi dari angka persentase kematian. Jadi kalau PMK memang ini kita lihat, ya memang ini adalah wabah Pak yang berbahaya bagi ternak. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Oke. Saya tambahkan lagi Pak. Ini bagaimana membaca data yang Bapak sajikan, tanggal 17 Mei 2022 waktu Raker, itu disebutkan bahwa populasi hewan terdampak PMK ini sebesar 3,9 juta. Saya ulangi, populasi terdampak PMK sebesar 3,9 juta, 17 Mei. Hari ini, 8 Juni, data halaman 7 itu Bapak sudah sebut, populasi terdampak PMK itu sudah di angka 14 juta. Ini bagaimana nih Pak, dalam waktu 1 bulan. KETUA RAPAT: Coba, coba, PKH mana, lampirkan yang apa yang dikatakan Pak Ansi tadi. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Ada di halaman 7. KETUA RAPAT: Halaman 7, tampilkan, supaya teman-teman lihat semua. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Ya, artinya ada kenaikan menurut saya ya, karena Bapak sendiri yang menyajikan data itu, saya membaca datanya itu 14.053. Buka data coba 17 Mei, masih 3,9. Saya dalam rapat ini saya udah berkali-kali ngomong, ini penyakit sifatnya itu mutasinya cepat dan ini orang bilang airborne deases, 21-
saya udah ngomong. Begini Pak, kalau soal baca-baca tuh saya banyak baca juga Pak, saya banyak baca juga. Saya ngomong di sini tuh pakai data, pakai data, ada argumentasi dan keberpihakan yang jelas, jadi bukan cuma sekedar marah-marah Pak, bukan cuma sekedar marah-marah, karakter saya memang seperti ini. KETUA RAPAT: Jadi, nggak seperti saya gitu cuma marah doang? F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Bukan. Bapak itu, kemarahan Pak Sudin itu adalah kemarahan rakyat Indonesia dan kemarahan peternak Indonesia, tolong dicatat itu, iya itu kemarahan rakyat Indonesia. Makanya tadi saya tanya, saya ini sudah berapa kali rapat yang saya tangkap, saya simpulkan bapak-bapak itu kata-kata kunci saya udah ngomong. Satu, mortalitasnya rendah. Dua, dapat sembuh total. Tiga, tingkat kesembuhannya tinggi. Empat, dapat dikonsumsi. Lengkapi dengan video-videonya. Kalau seperti itu kan logika saja, berarti sebenarnya ini nih nggak ada masalah. Tapi baca dari 3,9 pindah ke 14 juta dalam waktu 1 bulan, itu gimana cara membacanya? Akar masalah aja, identifikasi dari mana saja kita belum bisa, terus kita mau ngomong vaksin, sementara virusnya mutasinya supercepat. Rapat kali lalu kan saya sudah tanya, lebih cepat vaksin itu diproduksi atau diimpor, ataukah penyakit ini lebih cepat menular? kasih tunjuk saya kalau pertanyaan-pertanyaan saya ini tidak logis dan tidak masuk di otak coba. Makanya saya pertanyaan sederhana sekali, kalau dari skala 0 sampai 10, ada di angka berapa? Kalau ada di angka 1 atau 2 atau 3, sebutkan. Tapi kalau ada di angka 9 atau 8, sebutkan juga supaya kita tahu gitu loh. Kalau tidak, kalau itu saja tidak bisa dijawab, bagaimana kita mau mencari solusinya. Terus saya bisa, oh banyak saya pencatatan sini. Kalau belum bisa dijawab itu pertanyaan saya, kenapa ada anggaran sebesar 600 sekian miliar di sini? kalau tidak bahaya, untuk apa? saya nggak punya ternak, tapi catatan saya 1 Pak Sudin, saya wakil dari NTT dan saya ingat betul NTT itu produsen besar daging babi. Dan sebelum kasus ini terjadi, pernah ada kasus ASF, dan peternak di NTT punya 15 ekor babi, lima belas- lima belasnya mati semua, tiga puluh, tiga puluhnya mati semua. Nggak usah berdebat sama saya, karena saya tahu. KETUA RAPAT: Apa yang dilakukan oleh PKH? F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Ada, turun, serum dua kali uji coba, saya harus ngomong apa adanya juga. 22-
KETUA RAPAT: Hasilnya? F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Ya, tetapi kan masyarakat juga rugi. Apakah, mohon maaf ya, apakah karena babi yang mati, jadi Republik ini biasa-biasa saja, sementara yang punya babi itu juga masyarakat Indonesia. Karena sapi yang mati, lalu kita ribut. Substansinya sama, sama substansinya, tapi sepi. Bahkan kalau mau dipikir, saya ikut jalan pikirannya Pak Dirjen. Pak Dirjen bilang, lebih susah mengatasi ASF pada babi karena vaksinnya belum ada, tapi lebih mudah mengatasi sapi ini karena vaksin yang sudah ada. Faktanya seperti apa, lebih mudah atau sama saja? Kita rapat lagi 10 kali lagi hasilnya akan seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Terima kasih saya kembalikan. KETUA RAPAT: Silakan, Pak Pimpinan yang mau menambahkan sedikit. Karena beliau tiap malam bilang sama saya jam 12 malam masih telpon saya, kok belum tidur Kang Dedi? Mikirin sapi, nengok kandang sapinya takut mati kena PMK, tuh. Silakan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.): Baik. Pak Dirjen yang saya hormati, Saya belum pernah melihat kemarahan Ketua Komisi semarah hari ini, artinya bahwa ada problem besar yang dianggap kecil. Dalam perspektif yang saya miliki, ketika ada penyakit kena pada sapi, maka langkah yang pertama harus dilakukan negara adalah memusnahkan sapi itu dulu agar tidak menyebar. Kemudian melakukan pendampingan, mengganti biaya sapi yang dikeluarkan oleh petani, karena apa? punyanya cuma satu, kalau satu dia mati, seluruh kehidupannya mati. Kalau perusahaan mungkin diasuransikan, tapi karena para petani kecil itu, itu hanya punya 2, 3, dan itu satu-satunya sandaran hidup dan dia akan masuk sebuah harapan masuk Iduladha. Ketika masuk Iduladha dia sudah kerja selama 3 tahun, besarkan sapinya 2 tahun, maka seluruh keringatnya hilang oleh lalainya kebijakan. Maka saya berkata dari awal, negara, kementerian merumuskan kebijakan awal dulu, untuk apa? memusnahkan dan mengganti, tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengkoordinasikan. Kementerian Pertanian panggil seluruh Gubernur, panggil seluruh Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, sampaikan ini ada ancaman terhadap ternak rakyat kita, apa yang harus 23-
dilakukan. Setelah itu, saya minta data. Saya yakin Kementerian Pertanian tidak punya data, dokter hewan berada di mana, wilayah kerjanya di mana, berapa jumlah yang dilayaninya. Saya katakan, kalau yang lain pulang ke Dapil, saya tiap hari di Dapil. Saya tahu sampai hari ini rakyat tidak punya pengetahuan tentang PMK, saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang, saya pastikan tidak ada disinfektan, saya pastikan tidak ada suntik vitamin, saya pastikan tidak ada. Kalaupun ada, sampel, turun intruksi, datang 3 orang, foto selfie, balik lagi. Ini problem. Nah, sedangkan kementerian pergi ke Brazil berhari-hari, selama berhari-hari pergi ke Brazil itu, virusnya terus berkembang, rapat di sini hari ini nambah lagi. Sehingga, saya minta hari ini solusinya apa yang akan dilakukan, bukan hanya berpikir vaksin, vaksin juga nanti ada proses lagi. Juli baru keluar, Juni tanggal sekian, selama grafik itu, Iduladha-nya udah lewat. Kan harus langkah cepat itu, di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran, sehingga apa yang harus dilakukan sampai hari ini saya tanya, pernahkah Bupati, Walikota, dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? nggak pernah. Pernahkah Kepala Dinas Peternakan di seluruh daerah dikumpulkan, diminta langkah? tidak pernah. Beda ketika Covid terjadi, semua gempar, hari ini, landai. Nah ini yang menjadi bahan perhatian sehingga rapat ini saya inginkan menghasilkan sesuatu yang nyata, ada langkah konkrit, ada langkah vaksin itu yang harus menunggu regulasi yang panjang, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan. Jangan sampai pas nanti di vaksin, sapinya udah nggak ada, ya ngapain. Nanti nyiapin vaksin 18.000.000 ekor, pas di vaksin, sapinya tinggal 100.000, berarti kita buang duit vaksin lagi. Nah ini kan rumusan- rumusan ini yang harus tepat ya kan, karena ini bicara ekonomi rakyat kecil. Bicara orang, saya boleh lihat tayangan video saya, tiap hari seorang Bapak memikul 6 karung rumput. Setiap hari dia bangun jam 6, dia bangun jam 4, jam 6 dia sudah nyabit bersama istrinya, jam 10 seluruh 6 karung itu sudah ada untuk sapinya, jam 11 dia ke sawah. Harapannya nanti dari marau bakti itu dia dapat untung dari Iduladha, kalau ini menerjang dia, maka seluruh keringatnya yang dia memikul 7 karung setiap hari itu dia sia-sia oleh apa? negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi keluar negeri dibanding nengok rakyat kita. Tidak butuh Maranggi bebas, bukan itu yang diinginkan, langkah apa yang harus dilakukan, bukan Maranggi, Purwakarta bebas. Coba yang di yang di sate maranggi itu adalah sapi yang terkena, sate maranggi makan oleh para Dirjen, mau nggak? Nah gitu lho. Nah ini yang harus dilakukan. Untuk itu, saya secara pribadi miris Pak kebangsaan saya. Di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya, Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi, cukup satu orang, nggak usah semua. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari Dirjen, dimana nurani Bapak? Dan saya katakan, kalau Bapak jadi petani, terancam. Saya aja Pak yang punya berapa ekor merasa terancam Pak, apalagi yang punya hanya 3, 2. Untuk itu, inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki. Inilah sikap nasionalisme kita, keberpihakan yang nyata, ini yang harus dilakukan. 24-
Untuk itu saya minta hari ini, ada hal yang nyata, apa yang dilakukan terhadap yang sudah kena? Apa kompensasi buat petani? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan lintasan-lintasan ini akan terbebas dari penyakit ini PMK ini, dan apa yang harus dilakukan terhadap yang masih sehat. Prinsip dasar ini yang harus dilakukan dan harus konkrit, besok harus sudah action, tidak lagi kita ribut dalam setiap hari dalam perdebatan panjang yang tidak ada arti. Selama kita berdebat, ada ribuan yang terpapar. Terima kasih. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Ketua. INTERUPSI F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Interupsi, Ketua. INTERUPSI F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Interupsi, Pak Ketua. INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET): Pak Ketua, sedikit interupsi Pak Ketua. KETUA RAPAT: Mbak Yessy, baru Pak Hermanto, nanti Pak Slamet karena tadi Pak Slamet sudah, gantian. F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Jangan berkata beri apresiasi. F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Tidak, belum, belum, belum, belum ke situ. KETUA RAPAT: Nggak, saya ingatkan. Karena kalau Anda memberikan apresiasi, nanti Anda yang rugi ya. 25-
F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Terima kasih Ketua, kesempatannya. Begini ketua, melihat dinamika dan suasana Rapat Dengar Pendapat kita hari ini yang saya pikir tadi belum belum ada pemaparan dari semua Eselon I, tapi sudah langsung ditajamkan kepada PKH dan memang kita menyadari bahwa ini masalah nasional dan kita memang terkena dampaknya. Apalagi mau menghadapi Iduladha yang tidak bisa lagi kita menunggu harus vaksin, ini apa impor, apa buat sendiri, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak Ketua, lebih elok ketika misalnya kita bisa mendorong khusus PMK dan vaksinnya, dan semua kelengkapannya ini untuk kita buat FGD di luar. Dan Rapat Dengar Pendapat hari ini bisa kita lanjutkan mungkin dengan pemaparan Eselon I, karena ada beberapa urgensi juga di Eselon I yang mungkin kita bisa lakukan pendalaman hari ini. Itu masukan dari saya, Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih atas masukannya. Pak Hermanto, singkat, 1 menit. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Terima kasih, Pak Ketua. Ya lebih Pak Ketua, biasanya saya dikasih 6 menit. KETUA RAPAT: Nanti. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ketua, Anggota, Sekjen, Dirjen, semuanya, Tadi sudah Pimpinan dan Anggota sudah menyampaikan ungkapan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Saya pun juga ingin mengungkapkan bahwa implikasi terhadap PMK sampai sekarang ini, itu sudah sangat terasa. Saya mencermati di masyarakat bahwa biasanya dalam kondisi normal itu di spot-spot tertentu di setiap kota itu sudah ada sapi yang numpuk yang dikumpulkan untuk kurban, tapi sampai sekarang ini saya spot-spot yang sering saya cermati itu nggak ada. Bapak harus berhitung tentang ini perasaan peternak. dan juga perasaan pedagang. dan juga perasaan para konsumen 26-
yang khawatir nanti mereka ini tidak mau beli. Nah, jadi ini sudah terasa nih implikasinya. Oleh karena itu, tadi sudah ungkapan-ungkapan yang tadi sudah cukup apa sangat keras, menurut saya sangat keras, ini perlu ada solusi saja Pak Ketua. Artinya, pertama saya usulkan supaya anggaran dari Food Estate itu kita alokasikan saja untuk ya mengatasi vaksin, itu yang pertama ya. Yang intensif berkoordinasi dengan ini harus kedua, pemerin, Kementerian memfungsikan Badan Karantina, kemudian Pemprov, kemudian Pemda, kemudian titik-titik di mana di situ adalah pusat dari PMK itu harus di blok, ini harus di blok. Artinya, sebagaimana kita dulu menangani vaksin apa Covid, ini kan ada lockdown. Nah, ini saya melihat ini Pak Pemerintah ini biasa-biasa saja nggak pernah melakukan apa untuk membatasi mobilitas dari pada sapi ini, sehingga tingkat penyebarannya cukup dahsyat. Pada tanggal 27 Mei yang lalu, saya main membaca data di Sumatera Barat tuh hanya 601 yang terdampak, tapi sekarang ini sudah 1803 ya, ini khusus Sumatera Barat ini sesuai dengan data yang yang ada gitu. Artinya ini bahwa Pemerintah tidak melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu saya minta dalam suasana yang seperti ini semoga kita bisa menenangkan pikiran kita, menenangkan perasaan kita, kita rumuskan apa solusinya gitu. Salah satu usulan saya itu adalah itu. KETUA RAPAT: Cukup Pak Hermanto. Kemarin saya sudah merumuskan refocusing, tapi nggak di dengar. Silakan Pak Slamet. F-PKS (drh. H. SLAMET): Baik. Terima kasih. Pak Sekjen beserta jajarannya, KETUA RAPAT: Singkat ya, Pak. F-PKS (drh. H. SLAMET): Iya. Dan terima kasih Pak Ketua yang telah mewakili perasaan kami. Jadi karena memang ini hasil dari diskusi-diskusi di ruangan yang sekarang terletupkan oleh dua Ketua kita. Pertama, saya ngomong data Pak Sekjen, Pak Pak Dirjen. Saya katakan dan dari hari ini data itu tidak valid dan pasti salah, saya katakan pasti salah. 27-
Saya setelah nanya data, saya konfirmasi ke lapangan Pak. Mohon maaf bisa tik tok sebentar, Pak Ketua. Data dari Kementan diambil dari provinsi dan kabupaten, begitu Pak ya alurnya? saya sengaja, kemarin menurunkan tim dan datanya ada, videonya ada, dari 4 sapi, mati 2 sapi, ada videonya Pak. Tapi saya cek di data Dinas Pertanian Peternakan, tidak ada satupun data yang menunjukkan kematian Pak, nggak ada, sehingga bisa dipastikan bahwa data yang masuk Kementan pasti data bodong. Ini perlu dicatat sehingga mohon dikoreksi nanti cara mengambil data, ini Pak Ketua ingin saya sampaikan, saya kira ini penting soalnya saya punya data, videonya ada, dan tim saya langsung turun dan memang dari 4 mati 2 ya itu tidak ada mati paksa, memang mati begitu. Nah ini, satu. Yang kedua, tentunya dari akumulasi tadi saya pikir kita, saya juga sependapat tadi. Sekarang bagaimana saya ingin mendapatkan gambaran Pak Ketua, kalau perlu dituntaskan sebelum kita ngomong tentang anggaran dan lain-lain sebelum ke Dirjen lain, bahwa secara teoritis kan Bapak-bapak sudah paham penyakit ini morbiditasnya 100% dan secara penanganan ini memang harus di eradikasi, harus dilakukan pemusnahan, skenario apa. Jadi ini yang yang jadi kita akan coba segera selesaikan tidak kemudian kita, kalau akui saja salah misalnya begitu, kita sudah selesai ya misalnya, tinggal kita ke depan mau seperti apa. Kalau pasti ya saya secara teoritis bahwa seluruh sapi yang ada di negara kita Pak Ketua pasti tertular ini, nggak bisa nggak, walaupun tadi hanya ditampilkan tidak seluruh provinsi, tetapi secara teori ini pasti tertular semua, tinggal kemudian masalah morbiditasnya tadi disampaikan. Nah datanya Bapak tidak terlalu tepat, kalau kemudian tidak dikatakan data itu adalah bohong. Sehingga saya ingin menyampaikan, kalau vaksin berapa yang disiapkan untuk langkah-langkah ke depan, kemudian juga tindakan-tindakan supporting Pak ya. Artinya tindakan-tindakan untuk mengembalikan kondisi- kondisi yang ada, vitaminnya berapa yang disiapkan, distribusinya seperti apa, kemudian juga antibio apa antibiotiknya berapa yang akan didistribusikan kepada petani kita, ingin mendapatkan termasuk disinfektannya. Kita gambaran itu dulu, kemudian kita bicara tentang anggaran. Saya terus terang kemarin juga kaget, begitu baiknya Pak Ketua menawarkan, ayo kita refocusing, ternyata tidak direspon. Ini saya bilang ke Pak Ketua, jangan-jangan memang ini seluruh pejabatnya punya anggaran apa uang sendiri untuk shodaqoh ke rakyatnya cukup besar Pak Ketua gitu sehingga. KETUA RAPAT: Sudah pasti. F-PKS (drh. H. SLAMET): Oh begitu ya. Jadi begitu Pak, jadi kita coba langkah riil kalau menurut saya Pak Ketua kita ingin mendapat gambaran ya vaksinnya sampai di berapa jumlahnya, sampai kapan. Tetapi dalam rangka vaksin kan butuh proses, tapi yang sudah 28-
terkena berapa vitamin dosisnya yang sudah disiapkan, bagaimana cara distribusinya, kemudian juga antibiotiknya, kemudian juga terkait dengan disinfektan dan lain-lain sehingga bagi yang sudah terkena atau yang akan terkena paling tidak kemudian ini bisa diantisipasi sehingga. KETUA RAPAT: Cukup Pak Slamet? F-PKS (drh. H. SLAMET): Terima kasih, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Iya. Mbak Kiki satu menit, setelah itu kita kembalikan ke Sekjen untuk menjelaskan. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Satu menit Ketua? KETUA RAPAT: Iya. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Gimana ya. Pak Sekjen, beserta jajaran, Rapat minggu lalu saya sampaikan, tolong serius bernegara, Anda ini kejam lho semua. Ini wabah yang bukan bercanda, katanya negara agraris, agraris itu semua segmen masuk ya. Dari minggu lalu kalau Anda betul mencatat dan mencamkan apa yang saya sampaikan baik-baik, itu harusnya sudah teraplikasi dong, Anda punya waktu kok. Mohon maaf Pimpinan, ya. Kementerian Pertanian, Dirjen PKH ya, saya yakin Anda mendengar apa yang saya sampaikan, dimana hadirnya negara hari ini terhadap yang mendapatkan wabah PMK ini. Anda bayangkan di posisi Anda dong, kalau Anda punya satu-satunya ternak, udah ditabung, udah di apa. Inget loh, kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri, Anda enak- enak aja ke Brazil. Itu tuh saya saya sudah warning loh ya dari minggu lalu, bener nggak Pak Dirjen? Tadi Pak Hermanto sudah bilang, anggaran Food Estate, itu saya sebenarnya sudah ngasih clue, ada hal yang bisa Anda lakukan, bukannya nggak ada. Mohon maaf saya buka, usulan PSP Rp800 miliar tahun lalu terkait Food Estate, masa mesti saya buka di sini, temuan BPK. Ingat ya, Rapat ini 29-
live, ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementerian Pertanian. Saya tuh udah capek, makanya kenapa saya datang sengaja terlambat, jujur aja, kalau bahasa orang Sumatera itu bebal. Kita di sini mau memperbaiki Pak, sama-sama, kita mitra, diomong baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masa mesti diinjak. Jadi saya rasa kalau temen-temen bisa ngomong baik, saya udah capek. Tolong serius, buktikan hadirnya negara itu ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, terutama masyarakat pertanian tiga mitra Kementerian ini nggak ada yang serius. Kalau nggak sanggup, mundur aja, sampaiin sama menterinya. Saya yakin menteri dengar, kalau tidak sanggup Bapak menteri yang terhormat ambil langkah sebagai ksatria, saya mundur dari jabatan saya. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebelum ke Sekjen, silakan Bu Ketua. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Baik. Terima kasih. Ketua, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen, Tadi sudah semua sudah mengungkapkan dan itu ya kalau orang Jawa ngomongnya halus saya, ini juga Sumatera, Kang Dedi Sunda, tetapi sebenarnya esensinya sama. Saya minta gini aja, jadi kan kalau kita dengarkan dari paparan tadi dari apa temen-temen tadi sudah mengungkapkan, kita udah tahu persis lah bagaimana penderitaan itu sudah, saya nggak usah cerita, tadi barusan sebelum masuk saya juga ngobrol sama Pak Dirjen ya tentang tempat- tempat yang memang mereka lagi menangis semua. Tetapi yang paling penting bagaimana solusinya, jujur itu penting untuk cari solusi, kalau nggak jujur nggak bisa treatment-nya apa? Sudah ada obatnya berapa, vaksinnya seperti apa, sebarannya seperti apa, kalau nggak jujur ya susah. Dan ini semua teman-teman punya komitmen yang sangat tinggi untuk membantu, yang ditawarkan Pak Ketua, Bu Kiki tadi barusan juga menawarkan bagaimana cara penanganan untuk mendapatkan uang, karena kan vaksin ini nggak hanya vaksinnya doang, nggak hanya mendapatkan vaksin saja, tetapi vaksinatornya, mobilisasinya, lalu kemudian apa segala macam lah. Jadi tidak hanya vaksinnya saja, tetapi ada vaksin, ada obat, karena banyak yang sudah terpapar itu harus diapain dan itu harusnya harusnya sudah ada strategi untuk itu. Jujur ya, saya waktu ditanya Pak, waktu ditanya tentang ini para peternak nangis, saya juga nggak bisa jawab. Akhirnya kemudian saya telepon ini gimana nih orang-orang yang bertanya itu, lalu bagaimana mereka supaya tidak panik, mereka yang sudah yang tadi ceritanya punya sapi hanya 3, yang 30-
mati 2 dan itu tidak hanya kasus yang ada di tempatnya Pak Slamet, hampir di semua yang terpapar, di Blitar juga sudah ada juga di sudah terpapar juga. Nah, Pak Sekjen, kita nggak usah nunggu nanti dan kapan, segera. Dan kita, saya pikir butuh kita harus meminta jawaban atau minta strategi yang untuk penanganan itu segera Ketua, tidak nanti. KETUA RAPAT: Percuma. Kita tanya dari awal, virus masuk dari mana aja nggak ada jawaban. Saya ini yakin, dia ini Dirjennya tahu dari mana, itu aja. Cuman jangan saling menyalahkan nanti, itu perintah Bosnya. Ya, lanjut, Bu Ketua. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Ya. Jadi, langsung seperti apa action-nya. Semua udah tahu, ini Airborne desease yang 100% gampang tertular. INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Bu Pimpinan, interupsi Bu Pimpinan, sedikit aja. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Silakan. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Saya tahu kita semua udah baik hati. Rapat Minggu lalu itu tanggal berapa Ibu Pimpinan, coba? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Hari kamis, eh dua minggu yang lalu ya? F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Yes. They have time kan? Ada, mereka menganggap ini serius untuk meminta pembahasan serius juga, sendiri? Kan nggak ada. Jadi buat saya nih emang udah nggak ada niat baik Pimpinan, sorry Pak Sudin ya, mukanya udah merah tuh masalahnya. Tapi maksudnya, kalau dibalikin lagi ke mereka, ya udah kita tanya, dia mau nganggap ini serius atau nggak dulu, itu dulu yang mesti ditanya Pimpinan. Kalau anggap nggak serius ya percuma, capek aja kita duduk nanti. 31-
KETUA RAPAT: Ya, cukup. Lanjutkan Bu Ketua. INTERUPSI WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.): Pimpinan, interupsi. KETUA RAPAT: Tunggu Kang Dedi, Ibu Pimpinan lagi bicara. Nanti jatah Kang Dedi, tadi Kang Dedi udah ngomong, matikan dulu mic-nya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Sudah mau selesai sih. Tetapi yang jelas benar, jadi harus ada langkah konkrit dan kita juga bingung nih gimana caranya ini supaya cepat gitu Pak, karena kan virusnya nggak mau nggak mau berhenti. Harusnya kita juga harus segera melakukan tindakan yang cepat sekali. Saya pikir itu. KETUA RAPAT: Cukup Bu Ketua. Ya Pak, Kang Dedi 1 menit. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.): Menurut saya sih, harus jujur saja. Misalnya, masa' sih di Kementerian Pertanian profesornya banyak sampai sekarang nggak tahu virus ini berasal dari mana, kan ada Badan Riset, atau kalau nggak mampu minta bantuan IPB, cari, itu yang pertama. Yang kedua, saya curiga, jangan-jangan ini virusnya ada hubungannya dengan impor daging, iya kan. Jangan-jangan ada hubungannya impor daging dari negara yang sudah terpapar, kemudian diambil dagingnya, dikirim ke sini. Nah, harus diumumin yang impornya siapa, biar kita ini publik tuh tahu, publik itu jangan diajarin dibodohin terus gitu loh. Ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelola peternakan di Indonesia, umumin, biar publik tahu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya. 32-
F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Izin, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Iya Bang, 1 menit ya Bang karena abis ini Sekjen harus bicara. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Boleh, boleh Pak Ketua. Jadi saya kemudian menyimpulkan Pak Ketua, kenapa pada hari ini kita belum dinyatakan wabah PMK ini? Karena data yang diajukan oleh Kementerian Pertanian di Rapat Kabinet kayak begini, jadi nggak dianggap sebagai masalah. Nah jadi percuma kita meminta dia jujur, percuma kita minta dia untuk bekerja serius, orang di hadapan kabinet saja mereka menyajikan data mungkin seperti itu sehingga tidak menggerakkan Menteri Keuangan untuk apa mengeluarkan dana, tidak menggerakkan Menko Perekonomian untuk kemudian menganggap ini sebagai suatu persoalan ekonomi, tidak menggerakkan Presiden untuk kemudian menjadikan ini sebagai wabah- wabah nasional. Nah jadi, percuma Pak Ketua. Kalau jujur itu biar KPK saja deh jujur itu berani gitu dan mereka punya alat untuk memaksa orang untuk jujur, kita Komisi IV nih ndak punya alat, jadi ndak usah minta mereka untuk jujur. Terima kasih, Pak Ketua. F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H): Izin, Ketua. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Pak Ketua, saya minta bicara. F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H): Haerudin sebelah kiri. KETUA RAPAT: Satu menit ya, Pak Haerudin 1 menit, setelah itu kita kita berikan kepada Sekjen untuk menjelaskan. Iya. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Iya. Pak Sekjen, Pak Dirjen, 33-
Ini masalah PMK ini sudah secara resmi disampaikan kepada Presiden. Saya mau tanya, yang disampaikan apa, yang disampaikan apa? Dan bagaimana respon. KETUA RAPAT: Nggak tahu Sekjennya, nggak bakal. Coba nanti jawab. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Iya. Maksudnya saya tanya ini, dan respon Presiden seperti apa? Satu. Yang kedua, di negara-negara peternakan modern PMK itu, itu dianggap super berbahaya. Nah di kita ini yang tadi saya bilang skala 0 sampai 10 aja tidak bisa kita jawab, maka tidak mungkin ada langkah extraordinary, karena perspektif kita ini biasa saja, maka kita diskusi panjang pun nanti akan biasa saja. Kalau tanya ke saya, saya udah punya solusi, tapi harus sama dulu paradigmanya dengan kami Komisi IV. Saya punya solusi, solusi saya terus terang, anggaran Kementan yang sudah kecil ini jangan di refocusing dan direalokasi. Ngomong sama Presiden, sama Menteri Keuangan, minta dana khusus, umumkan ini sebagai sebuah darurat nasional ya dan kerjanya untuk apa? ya eradikasi total dan yang kedua biaya kompensasi. Lalu kita harus kejar betul stereotype dari vaksin ini, eh sorry, dari virus ini, dan kemudian baru dari sana kita bicara vaksin. Itu kalau seandainya kita sudah punya titik berangkat paradigma yang sama, solusinya akan ke sana Pak, tapi kalau tidak kita akan berputar-putar dan buang waktu, Pak. Terus terang aja ini udah rapat ketiga menurut saya kita bicara PMK, capek juga kita. Pertanyaan saya sederhana, skala 0 sampai 10 aja tidak bisa dijawab. KETUA RAPAT: Cukup Pak Ansi. Coba tadi pertanyaannya Pak Ansi mengenai apa? tahu nggak pemilihanPresiden sama Menterinya? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Terima kasih, Pak Pimpinan. Pak Ansi, berkait dengan PMK sudah ada Rapat Internal Pak Menteri Pertanian secara khusus melaporkan tentang PMK kepada Bapak Presiden. Beberapa yang dilaporkan di antaranya berkait dengan data tadi, kemudian. KETUA RAPAT: Datanya berapa? 34-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Kenapa Pak? KETUA RAPAT: Datanya berapa, datanya berapa yang kena PMK? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Jadi yang per hari itu Bapak, per hari itu. Ya kalau itu tanggal kemarin tanggal 4, 100 ada di 18 kabupaten eh provinsi, 160 kabupaten, 57.000 ekor yang sakit, dari yang sakit itu sudah kita (suara tidak jelas) menjadi sekitar 1170 itu yang berdasarkan PCR, kemudian 56 yang terindikasi suspect Bapak itu yang dilaporkan. Dari yang sakit kemudian pada saat dilaporkan itu sekitar 22.000 sembuh Pak, laporannya seperti itu yang tadi. KETUA RAPAT: Jadi kalau 22.000 sembuh, tadi 80.000 berkurang dong jadi jadi 22.000. Sembuhnya pakai apa itu? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya, dari. KETUA RAPAT: Wilayah mana saja? Sini, sini, Anda sini, sini, sini saya tunjukkan sini. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap, Bapak. KETUA RAPAT: Ya. Setelah Pak Haerudin, Sekjen. F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H): Terima kasih. Pimpinan-Pimpinan yang terhormat, Anggota yang terhormat, Pak Sekjen, beserta para pejabat Kementerian dan mitra kita yang dari PI, yang juga mitra-mitra yang lain yang saya hormati, 35-
Pak Sekjen, memang Pak Menteri harus dikasih masukan begini. Jadi wabah ini tidak akan menjadikan orang apa namanya kehadiran wabah itu menjadikan posisi jabatan secara politis menjadi terdegradasi, akhirnya kan Force Majeure di luar kemampuan manusia urusan PMK ini. Tapi kan kalau kita biarkan, justru ini akan titik baliknya justru kepada ruang dimana tadi yang Kiki minta pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban politik. Jadi kalau hari ini kita hadapi, harusnya memang saya setuju diputuskan ini adalah darurat nasional urusan virus PMK ini. Karena itu kita bisa bekerjasama dengan BNPB yang menyiapkan anggaran kedaruratan, tinggal seizin Presiden, seizin Kemenkeu, kan BNPB itu bukan hanya untuk sungai, laut, rumah yang kena bencana, tapi termasuk seluruh ekosistem yang ada di bumi Nusantara ini yang kena wabah dia bertanggung jawab seperti virus 19 yang kemaren mereka juga ada ruang anggaran yang sama-sama bagaimana tanggap daruratnya. Nah ini kita sikapi, justru kalau kita secara politik kita menyikapi ini dengan baik, kita akan melakukan langkah-langkah strategis. Ini tiga kali pembicaraan kita nggak dapat apa-apa, mau mau kita beli vaksin anggarannya dari mana kita juga belum tentu punya, mau refocusing kita juga nggak jalan-jalan. Saya ingin sampaikan ya, banyak daerah yang sudah menetapkan ini situasi kejadian luar biasa atau darurat di daerahnya masing-masing. Contoh, Garut, karena dia sudah 1000 lebih korbannya. Tetapi kan Kementerian tidak bersepakat kalau daerah-daerah menetapkan situasi luar biasa, karena dianggap akan mengganggu sebuah prestige apa kinerja dari apa Kementerian dari Pangan, kalau menurut saya kebalik cara pandang kita itu. Justru daerah- daerah didorong, biar mereka juga yang punya sapi, yang korban sapinya, mau setengahnya, mau dua pertiganya, mau seperempatnya, ada perhatian dari pemerintah karena mereka tertimpa bencana, hadir negara di situ untuk berikan perhatian yang baik, syukur-syukur hilang sapi diganti sapi. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Sebetulnya bukan force majeure, ini kelalaian dan kecerobohan. Beda dengan force majeure, karena apa? nggak ada ini kok, nggak ada pengetatan kok gitu. Silakan Pak Budi. Setelah Pak Budi, Pak Sekjen. Atau Pak Sekjen dulu, Pak Budi? Iya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih, Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen dan para Anggota, 36-
Ya saya, udah banyak saya rasa yang memberikan kritikan keras, ya Pak Sekjen ya. Tapi saya perhatikan ini 2, 3 minggu terakhir ini pembahasan ini beratnya masih ke urusan PMK, begitu ya teman-teman sekalian. Sepengetahuan saya ini sebenarnya bukan cuman PMK yang berhadapan juga masalah, dengan dunia peternakan kita, ancamannya juga begitu besar, Lumpy Skin Disease itu banyak sudah ditemukan di Sumatera juga, benar nggak Pak Dirjen? Benar kan. Bukan cuman PMK, kita bicara ini bukan cuman PMK, not only foot and mouth disease, itu untuk menanggulanginya lebih sulit lagi. Kenapa? penularannya bukan hewan ke hewan, tapi perantaranya adalah kalau nggak insect, nyamuk ya. tapi masalah LSD itu tapi ada LSD (Lumpy Skin Disease) dan juga Saya, dua minggu terakhir ini bertemu dengan kawan-kawan dari negara-negara sahabat, salah satunya Australia, baru satu jam yang lalu ya. Mereka melaporkan kepada saya, Pemerintah Australia siap memfasilitasi kebutuhan vaksin, karena strateginya benar, teman-teman ini benar strateginya harus komprehensif. Bukan cuma vaksin, itu kan jangka pendek dan jangka panjang, tapi untuk menengarai permasalahan kita sekarang di depan mata itu seperti apa? Movement cattle ini yang masih lalu lintasnya masih tidak bisa terkontrol itu gimana? Pemerintah Australia bilang, mereka siap untuk membantu menengahi pengadaan vaksin dengan strain ya jenis yang mana dibutuhkan, karena kalau tidak salah sudah teridentifikasi. Betul ya, strain-nya udah ketahuan yang mana. Kalau nggak salah, belum? Sudah atau belum? Sudah kan? Sudah Pak. KETUA RAPAT: Sudah Pak Budi, tapi beda sama yang di kunjungi di Brazil. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Oh. Iya itu, itu yang kita saya tidak bisa juga pikir, Pak. Jadi tolong ya, saya ingatkan. Ini bukan cuman masalah PMK, tetapi ada LSD juga, tidak kalah ganasnya. Kalau business as usual aja ya tadi Bu Kiki, Pak Ansi yang baru saya dengar, kalau tidak ada keseriusan, peternak kita bukan nangis lagi Pak, bukan nangis lagi. Pak Sekjen, silakan. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua. 37-
Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, Yang kami muliakan para Anggota Komisi IV DPR RI, Pimpinan BUMN, Pak Dirut Bulog, PIHC, dan beberapa Dirut-Dirut yang hadir pada saat ini, Para pejabat Eselon I, Hadirin sekalian yang kami muliakan, tentu kami sampaikan permohonan maaf dari segala kekurangan yang sudah kami lakukan selama ini, petunjuk daripada Komisi IV DPR RI yang belum secara maksimal kami tindaklanjutin. Izinkan kami menyampaikan sesuai dengan agenda rapat terkait dengan RKA K/L dan RKP K/L 2023 sebagai tindak lanjut dari Raker Bapak Menteri dengan Komisi IV DPR RI pada 2 Juni yang lalu. Pertama, INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET): Interupsi, Pimpinan. Mohon maaf Pak Sekjen. Interupsi bisa? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Silakan Pak Slamet. F-PKS (drh. H. SLAMET): Mohon maaf ya. Justru dari tadi itu kita belum ada solusi, yang hari ini masyarakat kan menunggu-nunggu tindakan pemerintah yang akan kemudian kita evaluasi, terkait dengan PMK ya. Jadi, marah sudah dikeluarkan gitu, tapi kan belum ada solusi Pak Ketua Pimpinan. Menurut saya, kita ingin minta secara riil apa yang sudah direncanakan, kalau yang tadi disampaikan oleh Bang Ansi kan juga itu sudah menjadi kesimpulan dari rapat kita, tinggal kita nanya, sudah sampai dimana? Kemudian langkah-langkah, saya pikir ini tentu perlu, Pimpinan. Ini masih mudah-mudahan kita hari ini masih ada untuk itu bicara, tapi masalah PMK ini harus selesai hari ini Pak, langkah-langkahnya riil. Jadi ada beberapa kan secara teori ini teori, saya yakin Pak Dirjen dan juga anak buahnya sudah paham, tetapi kita ingin tindakan riil nah tindakan riil, supaya petani kita. Banyak video yang kita terima kemarin di grup-grup kita, petani kita nangisin sapinya begitu kan, nah itu. Jadi saya usul Pimpinan, riil, skenario atau skema yang akan dilakukan oleh Kementan dalam waktu dekat untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pimpinan. Kita fokus ke situ. 38-
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Baik. Ya saya terima, saya terima masukannya, saya rasa sangat baik. Sebentar, ya. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Sebentar aja. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Nggak, ini mau menambahkan apa, saya sudah tahu esensinya ini, Pak. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Saya hanya sedikit aja, sebentar aja, nggak sampai semenit. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sedikit Pak ya. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Jadi, begini, Pak Ketua. Kita sudah mengungkapkan perasaan, pikiran kita, sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi menurut saya pertemuan ini jangan antiklimaks, jadi nanti setelah nanti kita keluar, nanti hilang semuanya perasaan pikiran kita yang sudah terungkap tadi. Saya pikir kita simpulkan apa yang menjadi kebijakan kita sehingga topik kita tuh jangan berpindah-pindah, kalau berpindah-pindah seperti ini kita lupa lagi, apa lagi yang mau diomongkan. INTERUPSI F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Interupsi, Pimpinan. Boleh? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Bu Yessy, silakan. F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.): Ya, Terima kasih. Pimpinan, tadi saya sudah mencoba menyampaikan. Mungkin baiknya untuk persoalan PMK dan vaksin dan semua yang berhubungan dengan PMK, baiknya kita memang harus punya waktu dan ruang khusus. Karena kalau berbicara dan menuntut dari kementerian ataupun dari kita bersama untuk bisa meng-clear-kan dan memberikan solusi, hari ini rasanya itu tidak mungkin karena pasti banyak pertimbangan, banyak masukan, dan lain sebagainya. Kalau FGD, saya rasa bisa lebih fokus dan lebih tajam lagi pembahasannya. Mungkin hari ini bisa fokus kepada RKA K/L Pimpinan, usul. 39-
Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih masukannya Bu Yessy. Tapi kalau saya boleh tambahkan ya. INTERUPSI F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.): Interupsi, Ketua. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebentar Pak Tarom. Saya bicara sebentar. Saya rasa sudah tidak ada waktu lagi kita FGD lagi, FGD lagi untuk membahas ini. Saya pikir sebelum kita masuk ke RKA K/L, kita jelaskan ini dulu. RKA K/L kalau perlu sampai malam, sampai malam nanti, tapi ini clear dulu, jelas, baru kita lanjut RKA K/L. Gimana, Bapak/Ibu sekalian? Setuju ya. ANGGOTA KOMISI IV: Setuju Ketua, setuju. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Pak Sekjen, saya minta penjelasannya khusus penanganan PMK sampai selesai tuntas, baru kita nanti bicara RKA K/L. Silakan, Pak Sekjen. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih Pak Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian, Pertama, sebagaimana yang disimpulkan di dalam Raker kemarin ada 1 poin yang tentu kami harus juga fokus kepada penanganan PMK. Oleh karena itu, di 2023 ini dari perspektif kegiatan, program, serta anggaran, kami mengalokasikan itu, itu dari perspektif itu. Dan berbagai diskusi berkait dengan langkah-langkah, kami minta nanti Pak Dirjen Peternakan untuk lebih menyempurnakan apa yang akan kami jelaskan. Jadi, prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah pendataan. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penatakelolaan, lalu lintas ternak antar wilayah. Kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada. Dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan berkait 40-
dengan refocusing setelah Bapak Menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu, artinya untuk menambahkan anggaran kepada Dirjen Peternakan dari refocusing eksternal dari masing-masing Eselon I untuk menambahkan dukungan anggaran terhadap kegiatan yang konkrit dari pada penanganan PMK itu. Itu yang dari perspektif anggaran. Kemudian dari beberapa yang sudah kita lakukan, artinya bahwa langkah konkrit untuk untuk menangani ini tidak dari saja perspektif di pusat tetapi juga di daerah, komunikasi kami juga kami lakukan dengan para Gubernur, dan juga Bupati, Walikota. Kemudian juga sudah kami melaporkan untuk pelibatan daripada TNI dan Polri juga sudah kita kami lakukan. Ada usulan untuk bisa memberikan masukan melibatkan juga perguruan tinggi itu juga, ini yang belum kami lakukan. Artinya bahwa kita penanganan. INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Interupsi, Pimpinan. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Untuk apa libatkan TNI, untuk apa libatkan kampus, untuk apa libatkan itu, apa yang mau dikerjakan? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap. Baik, Pak Ansi seperti tadi juga Pak Dirjen Peternakan sampaikan bahwa penanganan yang berkait dengan masalah apa apa pengawalan untuk di cek poin lalu lintas itu juga memerlukan daripada pendampingan Polri, TNI. Kemudian yang berkait dengan apa lockdown, dan juga berkait dengan pembagian dari pada obat-obatan Bapak dalam implementasinya. Pak Dirjen tolong tolong luruskan saya kalau saya kurang tepat, itu melibatkan itu Pak. Perguruan Tinggi masih dalam rencana dalam pelibatan ini, tapi beberapa sudah kita memberi apa mintakan masukan untuk bisa dari perspektif apa akademiknya untuk bisa kita membuat kebijakan yang lebih yang lebih tajam begitu, itu dengan Perguruan Tinggi, Pak. Sampai saat ini. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan. Pimpinan. Kiki, Pimpinan, dikit aja. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Bu Kiki, silakan. 41-
F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Saya minta tik tok, izin Pimpinan. Tolong dijawab dulu deh Dirjen PKH, statusnya tadi yang Ansi tanya, kuning, ijo, kuning, apa merah? Tolong dijawab itu dulu, ijo, kuning, apa merah? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Tadi, angka, angka mintanya kakak Ansi angka, minta dijawab angka aja. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Iya, mungkin kalau angka agak ribet dia jelasin, karena datanya nggak ada Ibu Pimpinan. Jadi, warna aja, kan nggak buta warna kan? Iya, coba Pimpinan. Sorry, Pimpinan ya. Coba, Pak Dirjen, ijo, kuning, apa merah? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Merah. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Terus birokrasinya. Izin Pimpinan, sekali lagi. Terus birokrasinya masih pakai panjang lebar, Pak Sekjen? Coba, belajarlah bagaimana menanggulangi bencana itu kayak gimana. Ini disaster, natural disaster ya, buset dah. Mau didampingin Polisi, kalau kagak beres, kagak beres aja orang ya Pak Buwas ada nggak? Itu mantan Polisi Bos, ya. Jadi jangan ngomong kayak begitu lah, mau didampingin, semua armada pun darat, laut, udara, kalau memang ada yang diumpetin ya tetap aja. Izin, Pimpinan. Jadi kalau statusnya sudah merah, harusnya dengan segala rasa hormat Pak Budi yang baik hati dan charming ya, Bu Anggi yang bijaksana, ini udah tidak dalam berwacana, kami butuh action hari ini. Dan ingat loh, kita rapat dengan Menteri kapan? Those time, tapi mereka tidak menggunakan ini seefektif dan efisien mungkin. Terima kasih Pimpinan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Pak Pimpinan. 42-
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Pak Slamet. F-PKS (drh. H. SLAMET): Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Jadi begini Pak, kita sepakat hari ini kita akan nyari solusi. Kita juga tidak mau menerima penjelasan yang sifatnya narasi atau sebuah cerita gitu Pak ya, jadi saya ingin tindakan riil apa sih yang sudah dilakukan. Contoh, Pak Sekjen menyatakan pendataan, sudah kita tulis, saya berani pastikan bahwa data itu nggak bener, udah. Karena saya, walaupun data saya hanya di Dapil saya, saya kebayang lah mentalnya ASN hampir mirip mungkin ya mungkin mohon maaf kalau saya, tapi minimal di Dapil saya udah nggak, itu satu pendataan udah salah. Yang kedua, tadi pertanyaan saya ini kan terkait dengan solusi yang sudah ditawarkan. Kita pernah mengajukan menjadi kesimpulan tolong diajukan kepada Presiden ini menjadi bencana, tahapannya sudah sampai di mana itu, sehingga kita nanti tahu. Yang berikutnya, langkah-langkah penanganan ini, penyakit ini nggak bisa pasti harus dimusnahkan Pak kalau punya duit, sudah sampai mana ikhtiarnya kementerian. Kemudian untuk menangani penyakit yang yang sedang atau hewan yang masih ada, saya ingin tahu berapa vitamin yang disiapkan? Bagaimana cara distribusinya? Bagaimana disinfektan berapa ribu berapa juta liter yang sudah disiapkan, sekarang per sekarang ya, berapa juta liter yang sudah disiapkan. Kemudian juga antibiotik sebagai supporting sudah berapa dosis, juta dosis yang sudah disiapkan dan bagaimana distribusinya. Kalau ini sudah bisa dijawab Pak Pimpinan, kita akan tergambar oh ini ini serius nih. Jadi kita nggak ingin ini marah-marah saja, akui saja kesalahan, tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri, kita solusi cari solusi bareng-bareng agar pemerintah apa rakyat kita juga segera mendapatkan penanganan dari ini ya. Jadi itu mungkin Pimpinan. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih Pak Slamet. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebentar Pak, sebentar Pak Suhardi. 43-
Pak Sekjen, tadi yang disebutkan oleh Pak Slamet ada atau enggak? Nggak, nggak jawab dulu, ada atau tidak? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Ada Pak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Bisa ditampilkan atau tidak? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Kami mohon, Pak. Cuman datanya yang apa Dirjen Peternakan nih, kami persilakan untuk dijawab Pak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Nggak, itu kalau Pak Di, saya takut kalau cuma ngorek-ngorek dari bahan ini, udah pasti nggak ada punya itu barang. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Tadi obat-obatan itu Pak, tolong jumlahnya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Obat-obatan ya, semua vitamin, semuanya, tabelnya, kita pengen lihat tabelnya. F-P.... (.....): Tadi tabelnya sudah. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebentar. Pak ada yang mau ditambahkan? F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Ada. Bisa dipersilakan? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Silakan, Pak Suhardi. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Baik. 44-
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Pertanian atau Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown zonasi cegah PMK. Pertanyaannya, apakah sekarang pertanian sudah melakukan itu? Saya melihat penjelasan Bapak, sudah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan wilayah, melibatkan kepolisian sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Kita semua prihatin dengan PMK ini, karena ini adalah bencana nasional yang merugikan triliunan rupiah bagi petani. Apalagi tadi teman-teman mengatakan bahwa kalau 2 ekor sapinya mati, itu harapan hidupnya untuk berlanjut itu terancam. Tapi apapun yang kita lakukan dan diskusikan di sini dan saling menyalahkan, kalau anggaran pertanian tetap seperti ini, tidak bisa selesai Pak, nggak bisa selesai. Olehnya itu menurut saya, segera ambil langkah, minta kepada Menteri ke Presiden untuk khusus meminta anggaran penanganan PMK ini. Kalau ini mau refocusing-refocusing anggaran 2022, satu sisi aspirasi dipertahankan, omong kosong ya. Jadi dengan demikian, segera buatkan proposal yang mantap, fakta, ancaman, dan lain sebagainya, minta anggaran kepada Presiden, minta anggaran kepada Menteri Pertanian apa Menteri Keuangan. Kita buatkan langkah-langkah, kita FGD kalau perlu dan lain sebagainya, atau kita rapat khusus untuk itu. Saya kira itu Pak Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih, Pak Suhardi. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Karena kalau ini kita bahas ya anggaran 23 juga akan terlampaui, tanggal 10 Banggar sudah tetapkan. Demikian. Terima kasih Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih, Pak Suhardi. Kembali ke tadi Pak poinnya Pak Slamet, Pak Sekjen. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Kami mohon kan nanti ditambah oleh Pak Dirjen Peternakan. Terkait dengan langkah-langkah tadi Pak Slamet, yang pertama yang tentu berkait dengan konkrit untuk obat-obatan itu sudah kita lakukan, cuma jumlahnya 45-
mohon dijelaskan oleh Pak Dirjen. Termasuk disinfektan, kemudian vitamin, mohon nanti semua disampaikan. Kemudian apa lockdown itu kami lakukan Pak, tapi ini ada beberapa keterbatasan daripada kontrol Pak Slamet, jadi ternyata di di lapangan itu masih saja apa namanya bocor Pak. Artinya apa? karena memang ada yang salah, dalam kepentingan untuk menjual sapinya, itu tidak bisa dibendung sehingga tetap keluar dari daerah itu. Nah memang ini dibantu oleh karantina di dalam kerangka untuk kontrol itu, tapi tetap masih dalam perspektif yang tidak bisa berjalan maksimal Pak Slamet. Jadi, itu. Kemudian yang ketiga adalah yang berkait dengan masih dalam kondisi apa SOS kita itu ya tentu upaya-upaya tadi yang masih dalam kritikan yang besar itu, kalau ditanya mengenai vaksin memang dalam perencanaan sudah kami masukkan. Termasuk di dalam anggaran tadi memang untuk anggaran yang tadi barusan di singgung oleh Pak Pak Suhardi Duka, kami laporkan bahwa kita sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk tambahan anggaran Pak Slamet dan Bapak Ibu sekalian berkait khusus untuk penanganan PMK ini, tapi sekarang prosesnya kita belum mendapatkan respon dari sana. Itu yang sudah kami lakukan. Tentu di dalam penanganan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Maaf, maaf, maaf, maaf saya potong. Request penambahan anggaran ini untuk PMK. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Khusus PMK Bapak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Mulai tahun ini? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Tahun ini ya? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Tahun ini 2022 Bapak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Oke, oke. Silakan. 46-
F-PKS (drh. H. SLAMET): Izin, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Pak Slamet ada yang mau ini? F-PKS (drh. H. SLAMET): Kita riil, Pak Sekjen. Komisi IV sudah membuat kesimpulan bahwa silakan Menteri Pertanian dengan prosedur yang ada memasukkan ini menjadi wabah atau bencana darurat ya, sudah sampai dimana proses itu berjalan? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik Pak Menteri. Pak Bapak Slamet, dari. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Pak Menteri. Aamiin dulu Pak, Pak Slamet aamiin dulu. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya, aamiin, aamiin. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Di aamiin-kan dulu, nah. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Mohon maaf. Siap. Baik. Pak Slamet, yang berkait dengan penetapan wabah, itu yang surat menteri yang sudah keluar baru dua Provinsi Bapak, Jawa Timur dan Aceh. Dan memang dalam dalam penetapan itu didahului dengan surat Gubernur, di dalam di dalam perhitungannya. Dan ada beberapa seperti Pak Menteri sampaikan di Raker kemarin dari beberapa pertemuan Raker khusus PMK kemarin bahwa ya ini faktanya, tapi tapi saya mohon kami mohon juga nanti bimbingan daripada Komisi IV DPR RI bahwa belum banyak yang mau dinyatakan sebagai wabah. Itu yang yang yang kami kami hadapi Pak. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan. 47-
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Bu Kiki. Masih mau interupsi dulu Bu Kiki? F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Dikit aja Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Nggak, nggak bisa Pak Sekjen ini menjelaskan dulu. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Saya sudah tidak tahan Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Ibu tahan dikit lah Bu. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Nggak bisa Pimpinan, minta tolong banget, minta tolong banget. Tolong ya Pak Budi, tolong. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Saya lagi nggak baik hati masalahnya. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Setengah menit deh, setengah menit. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Setengah menit ya. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Iya. Gini, ya, PMK pasti mati kabeh gitu ya? nggak? Gini, gini. Intinya kalian ini ngobrol nggak, setelah rapat Eselon I PKH sama siapa tuh, nah iya Karantina, ngobrol nggak? Ini kan kadang-kadang sering sekali saya tegur semua Mitra, kalian tuh nggak pernah ngobrol abis Rapat. Pak Sekjen, Anda itu manajerial. Kalau Anda menganggap serius, saya mohon maaf, mau bicara keilmuan apapun Pak Slamet ya, ini akibat tidak menganggap serius ini. Saya harap Presiden nonton lah ini, ya. Pak Dirjen, jadi Ses ya, bener nggak? Pasti pernah menangani Anda pernah permasalahan-permasalahan sebelumnya. Pertanyaan kami, kenapa urusan ini muter-muter Pak Dirjen? 48-
Terima kasih Pimpinan. Mudah-mudahan setengah menit. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Ya, cukup. Coba Pak Sekjen tadi di dijelaskan. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Saya tambahkan beberapa, nanti teknisnya mohon supaya jelas nih Pak Dirjen disampaikan itu tadi. Terus upaya-upaya penyediaan obat, vitamin, disinfektan Pak Slamet itu juga sudah memang masih sangat terbatas dianggarkan oleh di DIPA-nya Ditjen Peternakan, tentu nanti akan didukung dengan tambahan dana dari yang kami usulkan itu. Itu, mohon ditambahkan yang berkait dengan detailnya. Silakan Pak Dirjen Peternakan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Izin, Pak Ketua. bisa tik tok sebentar. Ini saya pikir penting, karena langkah taktis ya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Boleh kita dengarkan ke Pak Dirjen dulu, Pak Slamet? F-PKS (drh. H. SLAMET): Satu tadi belum menurut saya Pak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Oke, oke. Silakan Pak. F-PKS (drh. H. SLAMET): Terkait dengan posisi darurat, menurut saya tidak perlu Gubernur Pak. Jadi ini, justru ini harus top tingginya negara ini yang kemudian harus menyatakan. Anggaplah ini bencana, berarti itu tadi tidak ada langkah dari Kementan untuk berikhtiar memastikan bahwa ini segera ada penanganan, karena ini sudah tidak bisa kita tutup-tutupi lagi Pak, apalagi zaman sekarang, iya. Jadi dianggapnya ini sama Covid nggak ada Gubernur-gubernuran tuh, langsung diambil ke Presiden gitu loh. Jadi kalau tadi menurut saya perlu segera dilakukan tindakan untuk diambil langkah darurat sebab penangannya serius, karena mau nggak mau Pak tetap, saya juga pertanyaan berikutnya tadi tambahan tadi, ada nggak skenario atau langkah yang akan dilakukan dalam konteks pemusnahan? Itu saya juga tanya. Kalau ndak ada, hanya karena melihat anggaran, secara keilmuan Bapak-Bapak juga sudah menyalahi itu, begitu. 49-
Saya ingin mendapatkan gambaran juga. Pertama, tadi belum dilakukan langkah-langkah sampai kemudian Presiden mengambil tindakan, bukan masalah dijual laku atau tidak, ini memang sudah masalah yang sifatnya internasional Penyakit ini harus diselesaikan ya. Ada nggak skenario untuk kemudian dari Kementan sendiri merencanakan untuk melakukan pemusnahan, itu Pak Ketua. Ini dari sini langkah-langkah untuk menyelesaikan memang dengan cara seperti ini Pak. Terima kasih, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebenarnya ini yang sudah saya tanyakan ke Pak Dirjen ya Pak Dirjen 3 minggu 4 minggu lalu saya tanya, saya sudah minta itu skema penyelesaian pergantian untuk hewan yang mungkin harus dimusnahkan untuk para peternak ya. Coba tolong menjawab. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Kami mohon Pak Dirjen. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Terima kasih, Pak Ketua. Bapak/Ibu sekalian, langkah-langkah yang dilakukan khususnya intervensi obat-obatan dan lain-lain, memang dengan keterbatasan yang kami miliki dalam Dipa dan memang itu adalah sudah dipersiapkan, tapi bukan untuk PMK, untuk pengendalian PHMS namanya. Maka kami telah menyediakan sejak 31 Mei yang lalu ini sejumlah 31.110 dosis. Yang pertama, kaitan dengan WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Boleh tanya nggak? Saya, mau nanya tentang ini. Pendalaman. Boleh nggak? WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Kalau Bu Ketua yang nanya, ah boleh. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Kirain nggak boleh. Untuk obat itu, obat itu kira-kira bukan kira-kira, angka pasti, nanti dimarahin sama Kak Ansi. Dari angka yang sudah terpapar dengan obat itu ketersediaan berapa persen, cukup apa nggak? 50-
DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Masih jauh Bu. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Masih jauh, berapa persen? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Ya, mungkin. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): 20? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Disekitar itu Bu. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): 20%. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Ya, coba biar biar, tolong Pak Dirjen lanjutkan dulu, ini kan kita ada Pak Slamet nih ngerti lah pasti ini angka-angkanya. Coba dijelaskan secara rinci dulu coba. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya. Kan ini kan kasus kan bertambah terus, sementara jumlah ini kan udah udah given kemarin dengan anggaran yang tersedia. Nah kami sudah mencoba untuk POK yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk di 2022 ini yang sekarang dalam proses pengadaannya, karena kemarin kita konsultasi juga tidak boleh pengadaan langsung walaupun ada seperti itu, kecuali untuk Jawa Timur dan Aceh karena sudah ada penetapan wabah. Insya Allah kita akan siapkan dalam minggu ini sudah bisa diadakan, yaitu obat-obatan senilai Rp2,2 miliar, disinfektan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Sebentar. Izin, Pak. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Silakan. 51-
F-PKS (drh. H. SLAMET): Dosis saja Pak, dosis. Tadi 31.100 itu dosisnya apa itu? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Vitamin, obat anti. F-PKS (drh. H. SLAMET): Nggak, itu total? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Total. F-PKS (drh. H. SLAMET): Berarti 31.100 itu ya dosis itu total dari vitamin, antibiotik. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Jelaskan Pak, total dari apa saja. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Vitamin 7.160, obat analgesik atau antipiretiknya 14.040 dosis, obat penambah energinya 3.360 dosis, antibiotik 6550, disinfektan 240 liter. Iya, liter. Ditambah lagi dengan. F-PKS (drh. H. SLAMET): 240 liter atau 240.000 liter Pak? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Di sini 240 liter Pak, ada 240 botol totalnya. F-PKS (drh. H. SLAMET): Oke, sudah Pak. Saya bisa menyimpulkan, memang tidak serius ini. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Inilah anggaran yang tersedia di kami saat ini yang kami kita bisa gunakan dalam pengendalian. 52-
F-PKS (drh. H. SLAMET): Oke. Berarti sekarang, langkah apa yang akan dilakukan, butuh support apa dari kami di Komisi IV? Kemarin, terus terang, kemarin itu betul, saya juga termasuk yang mengusulkan pada saat ada Menteri, ayo kita sisir nih supaya segera ada. Kalau vaksin masih lama, minimal obat-obat yang sifatnya supporting segera ada. Ini kita bicara tentang stok dulu, belum bicara tentang distribusi ya, kebayang nggak seluruh Indonesia hanya 240 liter? sekandang saya aja abis segitu, Pak gitu. Mohon kita sekarang bisa support dimana, langkah-langkah riilnya Pak Sekjen. Termasuk tadi saya saya katakan bicara pendataan harus ada perbaikan Pak, harus ada perbaikan, kalau nggak percaya, ayo sekarang ke Dapil saya datang ke dinas dan saya tunjukin peternak saya yang meninggal. Terima kasih, Bu Pimpinan. Artinya ini perlu gitu. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. Sebelah kanan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Bu Alien, terima kasih Bu. silakan Bu. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Yang saya hormati Pimpinan, dan juga Bapak Ibu Anggota Komisi IV, Setjen. Irjen, beserta Eselon I Kementerian Pertanian, Pak Buwas, Pak Dirut PIHC, semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Intinya dari semua ini adalah anggaran, anggarannya tersedia apa tidak. Saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan seluruh Anggota Komisi IV. Tadi, kalau kata Mas Slamet bilang 240, saya juga kaget 240 itu liter apa ribu liter, tapi semua pastinya harus ada anggarannya. Maka dari itu, izin Pimpinan, kita tahun 2022 ini ada 2 kali Automatic Adjusment, ada 6 bulan lagi sisa tahun anggaran 2022, pasti saya percaya di sana ada penyelesaian-penyelesaian anggaran dan juga ada kegiatan yang penyerapannya belum sampai 30 sampai 40%. Kita cari solusinya untuk menyisir anggaran tahun 2022 untuk mempersiapkan permasalahan PMK ini. Kalau tidak, kalau kita harapkan juga PNBP dan sebagainya apa anggaran bantuan dari negara yang kita tidak tahu pastinya seperti apa, mending yang ada di Kementerian Pertanian kita duduk kita cari solusinya bagaimana untuk mendapatkan anggaran pemotongan anggaran untuk penanganan PMK ini. 53-
Pak Sekjen tidak perlu lagi menjelaskan panjang kali lebar, saya tahu fokusnya kita sekarang nggak ada uang. Orang ngomongin vaksin kemarin kita butuh hampir Rp1.300.000.000.000,- dapatnya dari mana, harus kita cari solusinya sekarang. Hampir 2 jam kita duduk di sini bicaranya sama, intinya apa? Kalau nggak ada uang percuma semuanya ini kita mau bicara. Harus ada kemauan dari Kementerian Pertanian, legowo, uangnya ada apa nggak? Kalau nggak ada, ayo kita duduk sama-sama. Ya udah, kita break, kita cari, kita duduk bersama, dan setelah itu kita. Karena bukan cuma PMK nih, pangan kita juga sekarang dalam keadaan darurat, perut kosong semuanya akan berteriak. 270 juta jiwa, hari ini kita masih senang-senang aja, dengan cuaca yang ekstrem berganti tiap hari tiap hari, bagaimana keadaan kita. 3.000.000 vaksin, berapa yang kita butuhkan, Jadi, Pimpinan usul konkrit. Kita break dan kita cari anggaran untuk penanganan PMK ini mempersiapkan, sambil menunggu adanya bantuan dari negara Republik Indonesia untuk penanganan PMK yang darurat ini. Terima kasih Pimpinan. F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si): Izin, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih Bu Alien. Sebentar, sebentar Pak Trisno. Sebelum kita berpanjang lebar, udah nggak ada gunanya di saat ini. Udah pasti sama aja, ini pasti masukan-masukan lagi tapi muaranya tuh tadi apa yang Ibu Alien sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan begini. F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si): Izin, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebentar, sebentar, sebentar Pak. Saya jelaskan dulu boleh nggak? F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si): Baik, silakan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Saya tawarkan begini, oke, kita barusan mendengar langkah konkrit yang lagi direncanakan itu seperti apa kita tahu, jauh lah itu dari ekspektasi semua. Ujungnya ya memang ketersediaan anggaran juga, ngerti lah ya. Kalau 54-
gitu ya tadi saya sebenarnya saya sepakat sama Bu Alien ya, daripada kita nanti ya bertele-tele lagi, kita break sebentar, kita skors rapatnya ya. Tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen, nanti bersama para Kapoksi supaya kita cari nih sama- sama ya kita cari ini kekurangannya dimana yang bisa dialihkan untuk 2022 ini. Kita nggak bisa nunggu masalahnya ini Pak, udah nggak bisa ya, harusnya ini udah 2 bulan yang lalu, tapi nggak bisa. Jadi, udah, kita we have no choice, kita tidak punya pilihan lain. Cari kan gimana caranya, alihkan apa yang bisa untuk menangani ini secepatnya, sekarang, kita butuh kepastian sekarang. Ya, jadi saya akan tawarkan kita break dulu, tapi sebelum kita break, Pak Trisno ada yang mau ditambahkan? Pak Trisno dulu Pak, Pak Trisno silakan Pak. F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si): Terima kasih Pimpinan. Saya mendengarkan dari tadi memang tidak jelas solusinya, ini ada langkah strategis ya yang harus dilakukan tanpa anggaran ya bicaranya kan bicara anggaran, ini tanpa anggaran ya. Dari awal kan sudah saya sampaikan asal-usulnya virus ini seperti apa, orientasi saya adalah saya udah menduga bahwa sebabnya ini adalah sebab dari impor didukung lagi dengan kondisi meninggalkan rapat dengan Komisi IV pergi ke Brazil ya. Jadi langkah strategis dan komprehensif adalah tutup itu impor dari negara yang tidak bebas PMK ya gitu, jadi dua arah nih dua arah. Kalau ini terus menyelesaikan persoalan sekarang tertular kan, kalau ini tidak di stop, ini kan benih-benih tetap mengalir terus gitu, dua arah gitu ya. Jadi sekaligus ingin apa namanya ini kan di Live sama masyarakat, seolah-olah Presiden tidak peduli karena Menteri kan sudah lapor kepada Presiden. Tapi laporannya kan seolah-olah karena dampaknya tidak pada kesehatan manusia, tapi dampak ekonomi sama dengan dampak yang disebabkan oleh Covid ekonominya. Kenapa? Arus orang arus barang ini kan terkendali, terkendala ya. Jadi oleh karena itu, oleh karena itu, dari awal kita sudah jelaskan tadi, pelabuhan yang memang awal terjadinya terjadinya PMK ini kan Aceh, kemudian Jawa Timur, ini kan arus, barang impor kan lewat sana. Apalagi ilegal dari Malaysia, ilegal dari Thailand, ini jelas masuk ke Aceh. Selama itu tidak dicegah ya pasti ini disembuhkan datang lagi penyakit baru nih gitu. Jadi mohon itu segera lakukan langkah itu ya, memang akibatnya Pak rakyat mungkin kekurangan daging. Ini peluang, ini peluang sekali lagi ya, dibalik persoalan itu Allah berikan peluang, apa itu ya. Kita kan kelebihan apa namanya unggas, ayam ya, daging ayam lebih, penuhi itu ya dengan dari daging daging unggas daging ayam sehingga keluhan petani ayam rakyat itu itu tersembuhkan dengan dikonsumsinya dibelinya apa namanya ayam itu. Di sisi lain Singapura minta kan impor, jadi jangan khawatir rakyat kekurangan. Rakyat kekurangan apa namanya daging, ada daging dari unggas. Manakala ini tidak dilakukan, ya susah. Pak, Pimpinan. 55-
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Siap. F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si): Saya ikut mengikuti Pak Menteri, seolah-olah ah itu mah kan sederhana karena tidak menularkan pada rakyat gitu, padahal efek ekonominya sangat luar biasa. Begitu cepat 6720 awal, 17 bulan 5 tiga juta sembilan ratus, 22 bulan 5 lima juta lebih, sekarang itu 14 juta, dilaporkan sama Presiden hanya ribuan yang mati, ah nggak apa-apa, nggak jelas laporannya. Tapi kalau ini percepatannya dilaporkan ya pasti Presiden pun akan ngambil langkah. Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih. Pak Slamet, mau ditambahkan? F-PKS (drh. H. SLAMET): Ya, Terima kasih Pimpinan. Pimpinan yang bijak, bagus kalau kemudian kita lakukan itu. Cuma jangan sampai nanti kita langsung terjun bebas Pak, kan kita nggak tahu dia belum, bukan dia, mohon maaf. Kementan belum mengajukan anggaran yang akan kita sisir tuh berapa dia butuhnya. Sehingga saya mengusulkan konkret, sebelum ketemu dengan kita di nanti di rapat itu, saya ingin mendapat gambaran apa formula yang akan untuk menyelesaikan PMK ini butuh anggaran berapa, dengan cara apa anggaran itu bisa gitu. Maksudnya gini, kalau skenario pertama kita lakukan eradikasi, berapa anggaran yang dibutuhin? Kalau kemudian seluruh peternak kita yang ada, vaksinnya berapa, ini harus detail Pak ya. Sehingga, ketemu dengan kami kita sudah dapat bahwa anggaran sekian yang dibutuhkan, tetapi juga harus data riil. Sekali lagi, kita pastikan ingin minta kepastian bahwa data yang disampaikan kepada kami bukan data abal-abal sehingga kami nanti bisa jadi beri waktu Kementerian untuk mengkonsolidasikan dulu baru ketemu kami. Begitu, Pimpinan. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Terima kasih Pak Slamet. Tadi saya juga menambahkan apa yang dikatakan Pak Sutrisno ya sepakat sama dua-duanya ya. Sudah berapa tahun saya itu, jujur kadang- 56-
kadang bosen dengar Pak Ketua tuh ngingetin teman-teman Eselon I, berapa tahun Pak Ketua ini mengingatkan. Kita ini datangin daging itu dari mana? Pergerakan sapi dari negara tetangga bisa benar-benar diawasi atau tidak? Thailand, Malaysia, ini berapa tahun Pak Ketua berbusa ngomong begitu, saya aja bosen ya. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Budi. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Sebentar Pak Ansi. Sebentar, sebentar, sebentar. Nggak, ini ini udah udah udah kita udah paham lah semua ya, saya rasa udah paham. Tadi, terakhir, saya setuju apa yang Pak Slamet juga katakan ya. Kita mau melihat worst case scenario ya, nggak ada gunanya Bapak-Bapak ini melaporkan yang indah-indah nggak ada gunanya. Kita perlu tahu worst case scenario seperti apa, ada nggak rencananya, biayanya berapa. Ini kita melihat besarnya berapa, duitnya dari mana? Karena kalau apa yang Pak Slamet minta itu nggak bisa, ngeradikasi ini bisa belasan tahun. Benar nggak Pak Slamet? Saya bukan dokter hewan, mohon koreksi kalau saya salah. Kita akan beri waktu, ya. Pak Sekjen, Eselon I, terbuka. Saya harap sebenarnya ini sudah ada, berarti udah ada memang rencana pendek, tengah, panjangnya. Dalam setengah jam moga-moga nanti bisa kita diskusi. Ya, untuk itu kita tawarkan seperti saya katakan kita skors dulu rapatnya Pak. Pak Ketua, ada yang mau ditambahkan. KETUA RAPAT: Ya, saya tambahkan dikit ya sebelum saya skors. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO): Pak Ketua, Pak Ketua mau tambahkan sebelum skors katanya Pak Johan. KETUA RAPAT: Ini nih ada oknum DPKH nih keliling-keliling nih kabupaten, kalau kabupatennya agak meledak, bicara dengan dinas kabupaten maupun provinsi, jangan ada sebut wabah nasional ditempat kamu. Betul, Pak Haerudin? Jawab pakai mic dong. Coba di, betul? F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H): Kami tadi sampaikan kepada Kementan, jangan merasa risih dengan konteks. Walaupun masuknya lewat pihak ketiga atau segala macam, pintu 57-
masuknya wabah ini tapi ini sudah menjadi wabah nasional. Jangan khawatir kalau di tempat dari wabah nasional itu jadi prestasi politik jadi ter-grounded, jangan khawatir dengan itu. Tapi yang penting adalah petani kita butuh respon, apalagi butuh kerohiman, mati sapi bisa diganti, syukur-syukur bisa begitu. Nah target harapan dan daerah menetapkan luar biasa itu sebagai kejadian luar biasa, karena targetnya ada ganti untuk para peternak sapi. Gitu, Ketua. KETUA RAPAT: Ya, Terima kasih. Jadi Alhamdulillah kalau matinya domba diganti sapi, jadi kalau matinya sapi diganti domba keterlaluan. Teman-teman, Anggota Komisi IV yang saya hormati, Biarlah Eselon I diskusi dulu, sambil break, Ishoma. Kita kembali ke ruangan ini pukul 13.30 ya Pak Budi, ya Bu Anggi? Ya, saya skors. (RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB) (SKORS DICABUT PUKUL 13.32 WIB) (PERGANTIAN KETUA RAPAT) KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI): ... memberikan waktu ke teman-teman dari Kementerian Pertanian untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang akan dilakukan, dan makan dan sholat. Nah sebelum kita minta tanya, Pak Ketua mau bicara dulu, atau langsung? Langsung, Pak Sekjen untuk memberikan hasil diskusinya seperti apa. Silakan Pak Sekjen. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Angkanya belum lagi ini Bu, sedikit lagi 10 menit. KETUA RAPAT: Oh belum selesai, ya udah, oke. Kita tunggu, kita break lagi berarti, kita skors lagi. Berapa menit kira-kira? F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan, usul. KETUA RAPAT: Ya, silakan. 58-
F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Dikarenakan angka-angka yang dimintakan oleh Anggota Komisi IV belum tersedia, ada baiknya memang harus disiapkan sesegera mungkin karena kita harus berjalan untuk membahas anggaran tahun 2023. Oleh karena itu, saya meminta Pimpinan untuk mengatur rapat ini lebih baik kedepan aja, apakah kita break ataukah kita lanjut untuk anggaran 2023 sambil menunggu angka yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian untuk PMK. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Kalau gitu, kita tunda aja lagi. Kita break sampai angka ada. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Pimpinan. Pimpinan. KETUA RAPAT: Yang mana ya? ya, Pak SDK, silakan. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Saya kira waktu ini sangat berharga, kalau kita break kemudian break lagi, maka waktu kita terbuang begitu saja. Sehingga dengan demikian waktu yang luang ini, beri kesempatan kepada para Eselon I untuk menyampaikan anggaran 2023 sambil menunggu apa yang menjadi hasil mereka terhadap PMK. Saya kira ini lebih pengguna waktu yang efisien, Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Saya pikir kita dengarkan dulu ya atau atas asal usulan dari Bapak/Ibu sekalian, kita dengarkan paparan untuk persiapan anggaran 2023 selagi kita juga menunggu hitung-hitungan dari teman-teman dari PKH yang sedang menghitung. Silakan, Pak Sekjen. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 59-
Bapak Ibu Pimpinan, Para Anggota yang kami muliakan, Teman-teman Eselon I Bapak Ibu dari BUMN yang kami hormati, Izinkan kami menyampaikan rencana 2023 sebagai tindak lanjut Raker kita di 2 Juni kemarin. Lanjut. Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan, Kita mengampu program prioritas nomor 1, masih kita lanjutkan di 2023 memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, dan 2 program prioritas, yaitu program prioritas nomor 3 peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, serta peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industri. Untuk mengampu itu kami merancang 4 program utama: 1. Program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas; 2. Program nilai tambah daya saing industri; 3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan 4. Program dukungan manajemen. Lanjut. Dari hasil Raker kemarin menyimpulkan beberapa hal dan kami untuk selanjutnya menindaklanjuti kegiatan-kegiatan utama yang harus kami perbaiki. Yang pertama adalah kegiatan utama yang berkait dengan peningkatan kapasitas produksi pangan kita. a. Tanaman Pangan: Optimasi peningkatan indeks pertanaman; - Pengembangan padi biofortifikasi; - Pengembangan kawasan jagung; - Pengembangan kedelai; dan - Integrated farming. b. Hortikultura: Pengembangan Kampung Horti; - Agroindustri hortikultura; - Produksi benih hortikultura; - Penumbuhan UMKM hortikultura; dan - P2L, juga kami masukkan. c. Perkebunan: Korporasi perkebunan rumah tangga; - Produksi benih 15 juta batang yang meliputi: Kopi, Kelapa, Jambu Mete, Kakao, dan Pinang. Hilirisasi pinang untuk ekspor; - Pengembangan sagu berbasis korporasi petani; - Percepatan swasembada gula konsumsi; dan - Pengembangan gula non tebu: stevia, aren, dan kelapa. d. Peternakan dan Kesehatan Hewan: 60-
Pengembangan desa korporasi sapi; - Pengembangan korporasi kambing dan/atau domba; - Pengembangan sarang burung walet; - Pengembangan sapi potong berbasis padang penggembalaan dan integrasi Sapi-Sawit; serta Optimalisasi reproduksi dan penanganan PMK, Bapak. Ini seperti yang kemarin menjadi kesimpulan kami masukkan menjadi kegiatan utama yang harus di ampu di 2023 juga. e. Untuk Sarana Prasarana: Alsintan, Taksi Alsintan; - Optimalisasi lahan; - Program irigasi pertanian; - Pembiayaan melalui KUR; dan - Penanganan daripada pupuk bersubsidi. f. Untuk Benih dan juga pengembangannya: - Pengembangan logistik perbenihan; - Pelayanan jasa alsintan; - Pelayanan peningkatan mutu produk pertanian; - Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. g. Untuk Sumber daya manusia pertanian, kita fokus pada: Penguatan kinerja Penyuluh Pertanian; - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan vokasi; - Penumbuhan kelompok usaha bersama petani muda; dan Pengembangan wirausaha muda pertanian. h. Perkarantinaan meliputi beberapa kegiatan utama, diantaranya adalah: - Penguatan sistem pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK; - Penguatan tindakan karantina mendukung gerakan tiga kali ekspor; Penguatan wilayah perbatasan; - Penguatan, pengawasan, dan penindakan; - Penguatan teknologi informasi; serta - Penguatan SDM perkarantinaan. Lanjut. Dari beberapa masukan dan dan sudah disimpulkan kami juga menelaah kembali target-target produksi 2023 menjadi sebagai berikut: 1. Padi 54,5 juta ton; 2. Jagung 23,05 juta ton; 3. Kedelai 200.000 ton atau 0,2 juta ton; 4. Bawang merah 1,71 juta ton; 5. Cabai 2,93 juta ton; 6. Bawang putih empat lima koma empat lima ribu ton; 7. Tebu 37,15 juta ton; 8. Kopi 0,81 juta ton; 9. Kakao 0,78 juta ton; 10. Kelapa 2,99 juta ton; dan 11. Daging Sapi/Kerbau 465,15000 ton. 61-
Lanjut. Berkait dengan pagu indikatif yang di alokasikan ke Kementerian Pertanian 2023 sebesar Rp13,72 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan PPN/Bappenas pada tanggal 18 tertanggal 18 April 2022. Bapak/Ibu sekalian, Lanjut. Rancangan Pagu Indikatif tersebut kami tuangkan di dalam matriks berikut ini. Per Eselon I, ini anggaran per Eselon I per program: 1. Sekretariat Jenderal, yang yang tentu banyak pada posisi dukungan manajemen Rp1,5 triliun; 2. Inspektorat Jenderal Rp137,6 miliar, sebagaimana arahan daripada komisi 4 untuk paling tidak 1% dari anggaran dialokasikan ke Irjen; 3. Ditjen Tanaman Pangan itu mengampu beberapa, ada ketersediaan akses dan konsumsi pangan, nilai tambah daya saing, serta dukungan manajemen totalnya 2,5 triliun; 4. Ditjen Hortikultura, dari ketersediaan untuk ketersediaan akses dan konsumsi pangan Rp757 miliar. Kemudian dukungan manajemen Rp88 miliar. Daya saing, nilai tambah daya saing seratus delapan puluh delapan. Totalnya Rp1,03 triliun; 5. Perkebunan, dengan fokus kepada nilai tambah dan daya saing, serta dukungan manajemen total daripada alokasinya Rp1,14 triliun; 6. Ditjen PKH. Fokus kepada ketersediaan dan akses konsumsi pangan serta nilai tambah, serta dukungan manajemen. Total alokasinya di 2023, Rp1,6 triliun; 7. PSP, mengampu dua hal: mendukung secara masif ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan juga dukungan manajamen, totalnya Rp2,7 triliun; 8. Badan Litbang Pertanian untuk sementara masih nomenklatur ini Bu Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, segera akan berubah menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nantinya. Kemudian nilainya adalah Rp903 miliar; 9. PSDMP itu berada pada Pendidikan dan Pelatihan vokasi serta dukungan manajemen totalnya Rp899 miliar; 10. Badan Ketahanan Pangan karena masih nomenklaturnya belum clear di Bapanas masih ada beberapa yang diampu di sini Dipannya nanti kan kita transfer kepada Bapanas pada pada saatnya Rp103 miliar. 11. Badan Karantina, ada dua hal mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas serta dukungan manajemen nilainya Rp1,09 Triliun. Jadi total daripada Pagu Indikatif kita adalah Rp13,7 Triliun. Lanjut. Yang matriks berikutnya ini berdasarkan sumber dananya ingin menggambarkan berkait dengan PNBP, PHLN, kemudian Surat Berharga 62-
Syariah Negara dengan komposisi masing-masing Eselon I seperti yang ada di dalam slide ini, tentu pada posisi ini adalah: • BLU Rp61 miliar; • PLN (Pinjaman Luar Negeri) Rp261 miliar; • Hibah Luar Negeri Rp1,6 miliar; • Surat Berharga Syariah Mandiri Rp283 miliar. Lanjut. total PNBP Rp289 miliar; Ini beberapa yang berkait dengan 2023. Untuk selanjutnya kami mohon kan masing-masing Dirjen Teknis mengurai daripada detail kegiatannya, kami persilakan bagian Tanaman Pangan. Mohon izin, Pimpinan. DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M. Sc.): Terima kasih Pak Sekjen. Yang terhormat Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi IV, Sesuai tayangan Pak Sekjen slide 4 dan slide 6 tentang Pagu Ditjen Tanaman Pangan mohon ditayangkan slide halaman 6, slide halaman 6. Alokasi Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp2,5 triliun. Halaman 6, terus, terus, bawahnya ini, satu lagi. Rp2,5 triliun kami fokus untuk peningkatan produksi padi, Bu 1 juta hektar dengan dana sekitar Rp829 miliar, sasarannya 54.000 kelompok tani dan diharapkan berkontribusi ke produksi. Selanjutnya untuk pengembangan jagung, nggak jauh beda dengan tahun lalu 387.000 hektar, anggaranya tiga ratus tiga puluh satu berkontribusi kepada kelompok tani sasaran sekitar sembilan belas ribuan dan nanti produksi. Nah untuk kedelai tahun ini 52.000 hektar dari Pagu yang ada kita akan naikkan menjadi 150.000 hektar dengan dana dua ratus sembilan puluh lima. Untuk pangan lokal nggak jauh beda dengan tahun lalu 26.000 hektar. Selanjutnya untuk nilai tambah daya saing berupa alat-alat mesin pertanian pasca panen dan pengolahan 6.000 unit lebih dikit. Kami laporkan untuk dukungan manajemen Rp159 miliar itu proporsinya 6% dari total pagu sehingga sisanya dialihkan fokus untuk kegiatan-kegiatan ke petani. Struktur alokasi anggaran pusat 68% hampir 70% nanti sisanya di daerah sekitar 30%. Kemudian sasaran-sasaran, udah sama dan sesuai dengan yang ditayangkan Bapak Sekjen. Kami memberikan per provinsi, per kabupaten termasuk jenis cost-nya sebagaimana tahun lalu. Demikian yang singkat kami sampaikan. Terima kasih Pak Sekjen. Demikian Bu Pimpinan. 63-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih. Izin, Dirjen Hortikultura. DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Mohon izin Pimpinan. Pak Sekjen, Bapak Ibu semua, Langsung ke slide 6, langsung ke slide 6. Baik. Jadi untuk Direktorat Jenderal Hortikultura mohon izin Pimpinan. Jadi untuk berdasarkan pagu dari surat Sekjen, ini kami mendapatkan alokasi indikatifnya satu koma kosong tiga puluh empat triliun ya dengan rincian untuk program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp188 miliar, program untuk ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas senilai Rp750 miliar dan dukungan manajemen Rp88,7 miliar. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini kami sampaikan untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas ini Pagu tahun 2023 sebesar Rp259,7 miliar dengan rincian: • • • untuk bawang merah seluas 5000 hektar untuk cabai 6000 hektar jahe 1000 hektar tanaman obat lainnya ada kunyit, kapulaga, kencur, temulawak, jeruk, dan lain-lain 1000 hektar. Dan kita bisa melihat dari tahun 2022 dan tahun 2023 ini kami bandingkan anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 disandingkan bersama- sama. Di sini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti korporasi berbasis kampung sayuran, prasarana budidaya sayuran dan tanaman obat berupa green house, kebun jamur, hidroponik, dan lain-lain, serta bimbingan teknis. Lanjut slide berikutnya. Untuk peningkatan produksi buah dan florikultura, jadi ini khusus untuk buah-buahan. Jadi untuk pisang tahun dua ribu, untuk pisang tahun 2023 kurang lebih sekitar 1000 hektar, manggis 1000 hektar, durian 1000 hektar, mangga 1000 hektar, lengkeng 900 hektar, alpukat 900 hektar, dan buah-buah lainnya. Termasuk juga di sini untuk korporasi kampung buah prasarana budidaya buah semusim seperti screen house, sarana pengairan, pengatur 64-
suhu, dan bimbingan teknis. Total anggaran untuk buah-buahan dan Forikultura ini kami alokasikan sebesar Rp119,4 miliar. Untuk perlindungan hortikultura ini alokasinya Rp65,6 miliar, memang di sini banyak sesuai dengan arahan dari Pimpinan banyak alokasinya untuk kegiatan dampak perubahan iklim. Di sini berbagai macam kegiatan yang terkait dengan dampak perubahan iklim seperti, area penanganan dampak perubahan iklim ini dari alokasi anggaran tahun 2022 sebelumnya adalah Rp6,2 miliar kami alokasikan Rp10 miliar di tahun 2023 dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung untuk kegiatan dampak perubahan iklim. Slide berikutnya. Untuk perbenihan hortikultura. Jadi alokasi anggarannya tahun 2023 Rp312,4 miliar. Dan di sini Bapak/Ibu yang kami hormati, jadi ada kami sesuai dengan arah tadi dalam sambutan di awal bahwa kami membedakan ada yang namanya pengadaan benih, sama produksi benih. Jadi kalau produksi benih itu adalah untuk T plus 1 artinya diproduksi di tahun 2023, tapi itu nanti akan digunakan di tahun 2024 karena untuk produksi unit cost-nya ini lebih murah sehingga kita bisa mendapatkan volume yang lebih banyak. Jadi ada beberapa kegiatan terkait dengan hal ini. Jadi untuk pengadaan benih tahun 2023, untuk memenuhi. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Agak singkat. DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc): Siap. Jadi ada untuk benih rimpang ada 4990 ton ya dan dengan rincian untuk bawang merah, bawang merah TSS, dan kunyit, dan lain sebagainya. Untuk benih sebar batang ada kurang lebih sekitar manggis yang pengadaan ada 7000 batang. Selanjutnya slide berikutnya. Nah ini yang yang untuk khusus untuk produksi untuk produksi, ini produksi ini yang T plus 1 untuk kegiatan tahun 2024, karena buah-buahan ini kita siapkan sekarang ini waktunya memang perlu waktu bahkan lintas tahun untuk persiapan dari mulai proses apa tanam untuk persiapan benih sampai untuk siap salurnya ya seperti pisang, manggis, durian, ini perlu waktu hampir 1 tahun lebih untuk proses produksinya. Nah, ini berbagai macam kegiatan dalam hal ini untuk produksi ini, ini totalnya kurang lebih sekitar Rp20,6 miliar. Selanjutnya untuk nilai tambah dan daya saing hortikultura ini lebih banyak ke hilirisasi hortikultura, ini senilai Rp188,058 miliar dan berbagai macam kegiatan yang terinci di dalamnya. Dan selanjutnya slide berikutnya untuk dukungan manajemen. Lanjut. 65-
Untuk dukungan manajemen memang ini ada penurunan dari Rp121,4 miliar di tahun anggaran 2022 menjadi Rp88,7 miliar. Nah ini mungkin perlu ada dukungan ini untuk mendapatkan lebih dari ini karena kita memiliki kegiatan-kegiatan seperti P2L yang Satkernya ada di Badan di Dinas Ketahanan Pangan yang selama ini tidak menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Hortikultura, sekarang dialihkan ke Direktorat Hortikultura sementara pagu dukungan manajemennya turun dari seratus dua puluh satu menjadi Rp88,7 miliar. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Pak Dirjen BUN sekaligus PSP. DIRJEN PSP (Ir. ALI JAMIL, MP., Ph.D): Terima kasih, Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bu Ketua, Pak Ketua, Pimpinan semua, Bapak Ibu semua, para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, Izin slide berikutnya kami sampaikan dulu untuk Perkebunan. Ini terkait dengan sebelumnya ya Pak, iya ini. Bapak/Ibu semua ini kami langsung ke sini yang terkait dengan upaya peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan yang rencana kita ini nanti 2023. Jadi ada 5 kegiatan besar paling tidak itu ada logistik benih, terus pengembangan kawasan, mekanisasi, digitalisasi, terus peningkatan nilai tambah dan daya saing, seterusnya adalah pengembangan SDM pekebun, masing-masing kegiatannya atau targetnya adalah di dalam. Terus slide berikutnya. Target produksi 2023 ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen saya pikir kami tidak menyampaikan lagi karena itu inline dengan apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Terus ini kinerja ekspor kami juga hanya sekedar menyampaikan bahwa di sampai dengan Maret 22 itu kita kinerja ekspor perkebunan khususnya itu Bapak Ibu semua itu sekitar Rp140,37 T dibanding dengan Maret 27 itu eh 21 sorry Rp128,06 T itu ada peningkatan sembilan koma enam. Ini tentu dari 66-
komoditas utamanya adalah kelapa sawit, ada karet, kelapa, kakao, kopi, dan lainnya Bapak Ibu semua. Itu rinciannya seperti itu. Slide berikutnya. Ya, terus aja mas, di pagu indikatif, iya. Pagu indikatif kita di untuk rencana 2023 Bapak Ibu semua itu totalnya adalah sekitar Rp1,1 triliun itu untuk kegiatan nilai tambah dan daya saing program nilai tambah dan daya saing itu sekitar sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam dan dukungan manajemen seratus delapan puluh enam, itu terus kemudian pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar dan pasca panen atau hilirisasi. tentu adalah penguatan benih perkebunan, iya, Terus kami di matriks kegiatan, iya, ini. Jadi ini mulai dari kegiatan program nilai tambah itu di poin A. A. Program nilai tambah dan daya saing industri itu, ada logistik benih itu sekitar 420 M, itu mulai dari logistik benih termasuk di sana adalah termasuk pembangunan dan pemilihan kebun sumber bibit atau sumber benih termasuk penyediaan benih tanaman perkebunan. Jadi itu mulai dari benih kopi Bapak/Ibu semua sampai benih kapas, yang semua komoditas ini sesungguhnya menurut analisa atau studi daripada IPB yang sudah kita lakukan itu adalah jenis komoditas yang dimasukkan di dalam ini Bapak/Ibu semua. B. Pengembangan kawasan perkebunan unggulan nasional ini sekitar seratus empat puluh lima itu juga kawasan kopi, kawasan kakao, dan lain sebagainya dan juga mengikut kepada yang komoditas yang sudah berdasarkan itu. Jadi kalau pada saat Raker kemarin Bapak/Ibu semua, fokus ini kita ambil beberapa komoditas yang dari lebih dari seratusan komoditas Bapak Ibu semua dan itu setelah dihitung atau dianalisis dengan LQ test dari IPB, itu kita kerjasamakan waktu dengan IPB. C. Koordinasi dan evaluasi kegiatan untuk 33 provinsi, Bimtek, peningkatan penanganan OPT, pengembangan desa pertanian organik, terus kemudian pasca panen dan pengolahan hilirisasi. Termasuk di sana adalah program dukungan manajemen itu kita beri melalui tentu tugas pembantuan di daerah ada sekitar 72 Satker dan kemudian operasional dan belanja pegawai. Bapak/Ibu semua, Saya pikir yang dari perkebunan dalam bentuk program yang tadi itu kami sampaikan di khusus misalnya itu nanti adalah kopi, kakao, karet, dan lain sebagainya itu adalah intensifikasi. Slide berikutnya Mas, slide berikutnya, 2 berikutnya, 2 berikutnya, Bu, ini sedikit lagi. Ini adalah intensifikasi dan ekstensifikasi, iya. Jadi intensifikasi di sana pengolahan tanah Pak baik untuk pengairan irigasi, termasuk pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama, dan lain-lain. Ekstensifikasi ini termasuk yang peremajaan di kita di perkebunan peremajaan, rehabilitasi, perluasan areal tanah perkebunan. 67-
Saya pikir itu Ibu Ketua untuk yang dari Perkebunan. Kami sambung sebentar dari PSP Bapak Ibu semua, mohon izin PSP. Iya. Seterusnya slide dari tabel ini ya jadi, terus mas, terus. Ya, ini alokasi anggaran yang ke kita di PSP Bapak Ibu semua ini totalnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi itu sekitar Rp2,7 triliun untuk nanti rencana 23. Terus kemudian per jenis belanja itu kami sampaikan di sana ketersediaan. Jadi kita tadi seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen kita di bagian ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, jadi itu dengan dukungan manajemen Bapak Ibu semua. Ada di sana PLN untuk yang Upland projek yang dari dibiayai oleh IDB dan IFAD Bapak Ibu semua, itu Rp150 M. Slide berikutnya. Kami menunjukkan sekedar ini aja Bapak/Ibu semua bahwa anggaran kita di PSP 5 tahun terakhir ini, dan rencana 23 kalau seperti ini tidak ada perubahan, maka memang ini seterusnya menurun Bapak/Ibu semua. Di tahun 22 sekarang itu kita ada tiga triliun lima miliar, terus kemudian di 23 nanti di sekitar dua koma tujuh. Programnya Bapak/Ibu semua, slide berikutnya. Ini tentu kita ada punya 6 Eselon II yang punya program masing-masing Direktorat termasuk yang di Sekretariat mulai dari: Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan; • Direktorat Irigasi Pertanian; • Direktorat Pembiayaan; • Direktorat Pupuk dan Pestisida; • Direktorat Alsintan, Bapak Ibu semua. Itu kegiatan-kegiatan kita, tentu diampu di masing-masing Direktorat ini. Terus kemudian kegiatan utamanya di slide berikutnya, Bapak/Ibu semua. Ini programnya adalah: A. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, ini mulai dari: Rehabilitasi jaringan irigasi; • • • Embung pertanian; • Optimasi lahan dan JUT disana; • Alsintan; • UPPO, mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian kita khususnya di sawah Bapak Ibu semua. Irigasi perpompaan; Irigasi perpipaan, di Upland tadi yang PLN; Asuransi usaha tani padi dan Asuransi usaha tani sapi dan kerbau sekitar 150.000 ekor untuk AUTS/K-nya. Nah, rancangan usulan kegiatannya di slide berikutnya. 68-
Bapak/Ibu semua, kami tampilkan seperti bahan yang sudah ada di Bapak/Ibu semua. Ini khusus dengan dukungan manajemen ini lebih dari semua kabupaten tentu provinsi menjadi bagian Satker penerima tugas pembantuan yang harus kita biayai Bapak Ibu semua. Termasuk tentu gaji pegawai dan lain sebagainya operasional perkantoran di dalamnya, itu sekitar 5% totalnya Bapak Ibu semua dengan Satker yang ada di daerah semuanya. B. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas itu mulai dari: a. Itu adalah kegiatan pengolahan air. Pengolahan air irigasi untuk pertanian, tertera di sana semua Bapak/Ibu semua mulai dari Bimtek, terus kemudian fasilitasi pengembangan sistem pertanian SID, terpadu, irigasi perpipaan, embung, bangunan konservasi air di sana ada apa namanya ini, termasuk antisipasi anomali iklim tentunya ada di sana apa namanya kami sebutkan. Jadi, irigasi perpompaan, jaringan irigasi terus terjadi yang ada di bagian poin 6 itu adalah termasuk yang long storage termasuk di sana Dam Parit Bapak/Ibu semua. Jadi, kalau ada permintaan dari daerah Bapak/Ibu semua, juga ini bisa kita tampung di sana di Bangunan Konservasi yang termasuk di situ ada dam parit, sering-sering ada terjadi untuk Dam Parit, long storage semua ada di sana Bapak/Ibu semua. b. Ini perluasan dan perlindungan lahan pertanian juga ada Bimtek disana semuanya, rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan, lahan konservasi rehabilitasi ada disana JUT Bapak/Ibu semua (Jalan Usaha Tani), data lahan pertanian, optimasi lahan, dan perluasan areal tanam baru Bapak/Ibu semua. Khusus untuk pangan, tanaman pangan maksud kami, horti dan perkebunan dukungan untuk kita dari PSP kepada Direktorat-direktorat Teknis teman-teman. C. Pengelolaan Sistem Penyediaan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, ada: Bimtek; • Alsintan untuk sub sektor tanaman pangan; • Alsintan untuk sub sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan. D. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, di sana ada: Bimtek; • E-RDKK untuk, ini kalau masih berlaku E-RDKK nanti Bapak Ibu semua untuk 23. Sesuai dengan hasil Panja kita kemarin untuk perbaikan tata kelola ini, itu akan ada perbaikan nanti di 2023. UPPO di sana; • Peningkatan sarana produksi tanaman, khususnya tanaman padi. E. Fasilitasi Pembiayaan, ini ada: Asuransi pertanian; • Asuransi ternak; dan • Asuransi pertanian berbasis indeks yang itu adalah untuk pilot project Bapak/Ibu semua. 69-
Saya pikir itu yang kami sampaikan Bapak/Ibu semua. Pak Ketua, Ibu Ketua, Pak Pimpinan semuanya dan Bapak/Ibu semua para Anggota. Dan sekian dan Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Wa'alaikumsalam. Izin, Pimpinan. Kami lanjutkan Badan SDM. DIRJEN BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV, seluruh Anggota Komisi IV, Rekan-rekan sekalian Eselon I dari Kementerian Pertanian, kemudian juga Bapak Buwas dari Bulog, kemudian Kepala Dirut dan lain sebagainya, Izinkan saya ingin menyampaikan rencana RKA K/L BPPSDMP tahun 2023. Langsung di halaman 4 saja. Baik, Bu sekalian, melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa 2023 Pagu Indikatif Badan SDM Pertanian adalah Rp899 miliar, terdiri dari 2 program utama. Yang pertama adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian yang kedua adalah program dukungan manajemen. Bapak/Ibu sekalian, Di dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pertama kegiatannya adalah: 1. Insentif BOP bagi penyuluh, kemudian juga insentif BOP dan honor bagi PPPK dan termasuk juga kalau honor THL-TBPP totalnya Rp212 miliar. 2. Project PHLN. Di dalam PHLN ini ada 4 program: Project IPDMIP; - Program READSI; - Program SIMURP; - YESS. Totalnya sebesar Rp92,6 miliar. 3. Pusat penyuluhan pertanian ada kegiatan kelembagaan ekonomi petani 3 unit ya Rp1,5 miliar. 4. Percontohan penerapan teknologi pertanian atau sekolah lapang itu sekitar Rp10,2 miliar. 5. Pengawalan ya pendampingan untuk penyuluhan pelatihan dan pendidikan yang tersebar di 34 Provinsi, ada: - 11 UPT dan UK Pelatihan; - 11 maaf 12 UPT dan UK Pendidikan; 70-
Ini totalnya Rp61,6 miliar. 6. Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi untuk 7801 orang, totalnya kurang lebih Rp25,7 miliar. 7. Penumbuhan dan Penguaran P4S yang untuk 100 unit P4S Rp3,5 miliar. 8. Belanja Modal Sarana Pendidikan dan Pelatihan serta PNBP. Jadi ini sebetulnya PNBP di dalamnya ada belanja modal: - untuk Sarana Pelatihan dan PNBP di UPT Pelatihan ini ada 10 UPT, totalnya Rp4,7 miliar berarti masing-masing kurang lebih Rp470 juta; - untuk Sarana Pendidikan termasuk PNBP-nya ini ada 11 UPT unit pendidikan, totalnya Rp1,3 miliar berarti kurang lebih Rp111 juta per UPT-nya. 9. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian untuk 435 kelompok, maaf, 430 kelompok, totalnya Rp17 miliar; 10. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang Pertanian termasuk penyelenggaraan pendidikan D.III/D.IV untuk penyuluh pertanian ini ada di fungsi pendidikan, total 10.697 siswa dan mahasiswa, anggarannya ini paling besar yang Rp178 miliar; 11. Fasilitasi Pembelajaran dan Praktik bagi SMK-PP Daerah untuk 26.000 SMK-PP, total 5,5 miliar. Selanjutnya dukungan manajemen, dukungan manajemen ini ada: 1. Pendidikan S2 dan S3 ya bagi ASN Kementerian Pertanian melalui Tugas Belajar; 2. Pelatihan bagi PNS Kementan, terutama ini pelatihan untuk CPNS menjadi PNS; kemudian juga ada 3. Diklat (suara tidak jelas) totalnya Rp2,3 miliar. 4. Dukungan manajemen untuk perencanaan sampai dengan Monev sebesar Rp31 miliar. 5. Belanja pegawai, tunjangan operasional, dan pemeliharaan perkantoran Rp235 miliar. 6. Belanja modal dan PNBP tapi yang berada di Sekretariat ini totalnya Rp527 juta. Saya kira demikian, Bu Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. INTERUPSI KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Pimpinan. Saya interupsi sebentar. Saya mau tanya, ini dukungan manajemen, manajemen dipotong ini kenapa ini dikeluarin? Terima kasih. Kan banyak yang dipotong nih dukungan manajemen nih, hampir semua Eselon I dipindahkan ke ke mana ke litbang, apa tujuannya? 71-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Izin, Bapak Pimpinan. Yang dukungan manajemen itu Bapak dari beberapa kegiatan memang belanja operasionalnya yang kita naikkan, tapi maksud saya non-operasional untuk yang banyak kegiatannya Pak kita fokuskan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Yang saya tanya, dukungan manajemen. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya. Oleh karena itu, makanya. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Dijawab aja apa yang saya tanya. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Untuk kita fokuskan ke non operasional. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Oh, ke litbang? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Tidak. Di masing-masing Eselon I ada Pak. Ada, di masing-masing Eselon I. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya tanya lagi, tiba-tiba ada pengangkatan kembali BPTP, halnya apa? nomenklaturnya apa? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Untuk sementara ini, belum. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Jangan sementara dong. Ini peraturan loh, jangan Anda bilang sementara loh. Saya mau tahu, ada pengangkatan kembali BPTP itu apa sebabnya? 72-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Pak Kepala Badan, bisa dibantu. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Izin Pak Ketua. Jadi Badan Litbang Pertanian Pak Ketua berdasarkan (suara tidak jelas) 15 Maret 2022, diusulkan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sekarang berproses di Sekneg, mudah-mudahan Juni ini akhir Juni ini bisa keluar. Nanti nomenklatur turunannya nanti Pak Ketua di level Eselon II sampai di level bawah akan berubah menyesuaikan dengan kursi yang baru. Izin Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tapi kemarin judulnya pengangkatan? masih judulnya BPTP. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Siap, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Salah nggak? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Selama belum ada Perpres yang baru, masih mengacu yang lama. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Setahu saya Litbang kan udah pindah ke BRIN. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Siap. Semua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ada yang ada yang dipindahkan, ada yang nggak kan. Yang nggak, masih tetap di Kementan, yang dipindahkan kan dipindahkan ke BRIN. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Siap. Jadi ada 1305 yang pindah Pak Ketua, Peneliti, Litkayasa. Kan kita masih punya 4500 Pak Ketua, Penyuluh dan beberapa Tenaga Peneliti yang tidak berpindah ke BRIN yang beralih fungsional yang lain, menjadi fungsional 73-
Penyuluh, ada yang menjadi fungsional Litkayasa dan lain-lain. Seperti itu Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ya, saya nggak nggak mau ada rekayasa-rekayasa lagi ini, capek sudah ya. Nanti tolong juga diperhatikan ya teman-teman Anggota Komisi IV, alokasi kesekjenan itu berapa satu setengah triliun berapa? satu triliun berapa? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Rp1,5 triliun Bapak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Untuk apa? Izin sewa pesawat? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Tidak Bapak. Boleh kami ini Pak, izin. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ya, saya mau tahu dulu. Jangan nanti biaya kunjungannya 1,1 T seperti yang lalu. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Bapak, satu koma satu T itu global Kementan Bapak, bukan di Sekjen. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Iya saya tahu. Tapi kan dananya ada di kesekjenan yang satu, yang gini lho, Anda 1,5 triliun lebih ya. Sudah lah Pak Kasdi, kita ngomong jujur-jujur aja, nanti kalau Anda saya buka handphone saya, Anda akan bingung jawabnya ke saya. Saya ini punya, saya bicara punya data, bukan saya ngomong asal jawab aja. Iya kan. Anda ini sekali banyak sekali penyimpangan, nanti saya akan konsultasi sama Irjen Anda ya. Jangan Anda anggap enteng saya ngomong ini, saya nih ngomong apa saya ada bobotnya saya ada isinya, ya. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap, Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Operasional kesekjenan itu untuk, ah sudah capek saya kalau diomongkan. Di sebelah itu Rp1,2 T loh, itu pun saya masih pertanyakan. Nanti teman-teman apabila memang tidak sesuai kita pangkas lagi kesekjenan anggaran dari Rp1,5 T itu, Rp1,561 T. 74-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Boleh kami izin Bapak. F-PDIP (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI): Coba, biaya perjalanannya berapa dari satu koma lima enam satu? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): (suara tidak jelas) Sekjen. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Itu udah terlihat, satu koma lima enam satu. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya Pak, ada rinciannya Pak. Izin, rinciannya ditampilkan. Mohon izin, Bapak Pimpinan. Dari Rp1,56 triliun itu untuk gaji dan tunjangan pegawai Rp1,28 triliun Bapak, itu untuk gaji dan dan tunjangan. Kemudian untuk belanja operasional dan rumah tangga perkantoran itu Rp135 miliar. Kemudian untuk ada belanja modal dan PNBP itu totalnya tiga belas hampir empat belas, Rp10,67 miliar, ditambah PNBP tiga koma enam tujuh Bapak, itu yang yang rincian untuk ini. Dan di Sekjen sendiri kalau berkait dengan perjalanan dinas kami laporkan Rp109 miliar Bapak totalnya. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Keseluruhan berapa biaya perjalanannya, perjalanan dinas Kementan? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Kementan kemarin sudah kami sampaikan, Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Satu koma satu T? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Lagi Covid aja satu koma satu T. Itu 2020-2021 satu koma satu T, kalau nggak Covid mungkin nanti kebalik 2,1 T. Ini loh yang kadang-kadang saya bingung, saya juga bingung biaya perjalanan ke mana aja itu. 75-
F-PKS (drh. H. SLAMET): Pak Ketua. Dipertegas, maksudnya biaya perjalanan Menteri satu koma. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Bukan. Biaya pergi perjalanan dinas Kementerian Pertanian. F-PKS (drh. H. SLAMET): Satu koma? KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Satu T. Kalau yang sebelah 1,2 T. F-PKS (drh. H. SLAMET): Perjalanan dinas? KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Perjalanan dinasnya. F-PKS (drh. H. SLAMET): Terima kasih Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Lagi Covid. Jadi kalau Pak Slamet nanti mau naikkan perjalanan dinas ya minta nanti sama Menteri Keuangan supaya perjalanan dinas DPR ditambah. F-PKS (drh. H. SLAMET): Perlu ada Bimtek kayaknya Pak Ketua untuk perjalanan dinas. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Iya. F-PKS (drh. H. SLAMET): Saya pikir ini perlu di garis tebali Pak, kami DPR selama masa Covid juga menahan diri untuk kemudian sampai apa lagi ke luar negeri. Dan ketika ada gitu diributkan, ini rakyat supaya tahu pernyataan dari Pak Ketua tadi bahwa perjalanan dinas Kementerian 1,4 triliun. 76-
Terima kasih, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Satu koma satu yang menyatakan Sekjen, sedangkan Komisi IV ya begitu awal udah diputuskan dari 40 lebih tinggi cuma Rp23 miliar, iya Bu Ketua? Rp23 miliar, kena automatic adjustment 5%. Alhamdulillah, barusan terima lagi ada Automatic Adjustment lagi. Jadi Komisi IV ini mau kunjungan spesifik ya wassalam dananya sudah nggak ada. Ini baru bulan Juni. Bagaimana untuk pengawasannya? Ini loh, makanya tadi saya bilang sama Thomy ya Thomy, dia bilang ini gimana kalau perjalanan dinas saja kita udah nggak ada, cuman tinggal 1 kali kunjungan spesifik, iya Pak Thomy? Itu dipotong lagi? Dalam proses ya pemotongannya kan, suratnya sudah ada. Iya tetapi dari Kementerian Keuangan udah masuk kan? Jadi ya siap-siap aja kalau mau kemana-mana ya pakai uang sendiri, itu aja. Jadi, pohonnya tinggi buahnya jarang, itulah DPR ya. Lanjutkan. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih Pimpinan. Kami lanjutkan, Badan Karantina. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Yang kami hormati Pimpinan, Bapak Ibu Anggota DPR Komisi IV, dan Seluruh hadirin serta RDP yang saya hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Program Badan Karantina Pertanian tahun 2023. Tahun ini adalah mendukung program Kementan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi ada 4, itu 2 di antaranya dilaksanakan oleh Badan Karantina, yaitu program pertama, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kemudian program yang keempat adalah program dukungan manajemen. Dari kedua program tersebut, untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, sasaran programnya adalah tindakan karantina pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Kemudian untuk dukungan manajemen di sasarkan adalah terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, khususnya Badan Karantina Pertanian. Kemudian untuk Pagu Indikatif tahun 2023 hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp1,09 triliun. Ini digunakan untuk operasional karantina di seluruh Indonesia, ada 52 UPT, 326 liter, 957 tempat pengeluaran dan pemasukan. Kegiatan-kegiatan hampir sama kegiatan tahun kemarin, yakni digunakan untuk yang berfokus pada upaya-upaya antara lain, mengantisipasi 77-
kemungkinan mencegah masuk keluarnya organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit hewan, dan secara khusus saat ini kita lakukan efisiensi rasionalisasi untuk tahun 2023 untuk mengatasi hal-hal yang belum sempat dianggarkan pada tahun sebelumnya, antara lain kita berfokus pada: Upaya-upaya pengendalian dan pemusnahan sampah karantina; juga • Penguatan biosecurity; • Sarana prasarana pos-pos lintas batas; • Penguatan laboratorium di seluruh UPT-UPT kita. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Nggak, tadi untuk pemusnahan sampah, sampah apa itu? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Sampah karantina, Bapak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Maksudnya? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Selama ini sampah-sampah pesawat, maupun sampah-sampah. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Sampah apa? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Sampah karantina Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Apa itu? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Yang media pembawa yang berpotensi membawa hama penyakit. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Contohnya? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Contohnya sisa-sisa makanan. 78-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Emang sisa-sisa makanan ada yang menampung sampahnya? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Itu tanggung jawab maskapainya Pak. Tanggung jawab. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tanggung jawab maskapai, berarti Anda yang Anda yang kena beban? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Selama ini pemusnahannya tidak dilaksanakan, tanggung jawab karantina mengawal pemusnahannya Pak, tetapi selama ini masih dilepaskan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Gini lho, kalau Anda bilang mengawal kan Anda nggak perlu beli alatnya Bos. Kan berkali-kali saya bilang di sini, kalau ada barang contohnya jahe nyelundup, yang ada tanahnya 11 kontainer tidak bisa dimusnahkan ya tinggal yang importirnya suruh bayar ke pabrik semen misalnya Jawa Timur waktu itu dilakukan, musnahkan di Jawa Timur. Anda yang bertanggung jawab, Anda yang masukkan, iya kan, kan sudah terjadi. Di Priuk bawa ke Cibinong, 1 meter kubik berapa pemusnahannya, sekarang masalahnya, kalau alat ini dibeli tiap hari dipakai nggak? kan nggak, belum tentu sebulan sekali dipakai. Kalau sudah nggak dipakai, ada nggak perawatannya, ada nggak pemanasan mesinnya, mesin yang namanya untuk pemanasan itu minimal seminggu dua kali dipanasin ada nggak biaya itunya. Kok sampah Airlines Anda yang ngurusin, ini yang nggak masuk akal lho. Lanjutkan. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Izin, Pak Ketua. Yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk incinerator-incinerator kecil sisa-sisa sampah yang ada di kapal itu disiapkan di pelabuhan-pelabuhan, bukan yang untuk memusnahkan media pembawa yang beresiko, Bapak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Sekarang kita berapa banyak sih sampahnya? sampahnya berapa banyak? 1 hari ada 10 ton sampahnya? 79-
KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): 1 ton, 2 ton. Yang skala kecil di pelabuhan-pelabuhan, termasuk pelabuhan-pelabuhan rakyat itu belum tertangani Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Nggak, saya tidak bicara Pelabuhan rakyat. Misalnya Tanjung Priok, berapa banyak sih sampahnya? itu bukan menjadi tanggung jawab Pelindo? Jadi sampah dari Kapal, diperiksa sama Karantina, Karantina yang memusnahkan? Luar biasa, luar biasa. Ya, lanjutkan. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Karantina hanya menyiapkan fasilitasnya saja, kemudian mereka yang mengangkut ke dalam mesin itu Pak karena tanggung jawab di undang-undang seperti itu kita mengikuti ya. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tolong sebutkan undang-undang nomor berapa? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Siap. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): jawabnya, undang-undang nomor berapa yang mengatakan Anda menyiapkan fasilitas untuk sampah-sampah dari kapal. Ini harus jelas. Ya. Nanti aja Ya, lanjutkan. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Saya kira itu Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Kemudian, Pak Badan Litbang. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Terima kasih Pak Sekjen. 80-
Izin, Pak Ketua, Pimpinan, dan Para Dirut BUMN yang hadir, Ke halaman slide 4. Baik. Pak Ketua, izin menyampaikan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Sebelum saya lanjutkan lagi, dilanjutkan. Saya ini supaya semua tahu rakyat Indonesia bahwa saat ini ada kesulitan Wi-fi Senayan ini trouble lagi trouble, jadi dalam perbaikan. Jangan nanti ada yang bersuara sumbang bahwa seolah-olah tidak disiarkan langsung ya, nanti boleh dicek. Tadi saya bilang, segera mungkin perbaiki untuk supaya rakyat Indonesia tahu apa permasalahannya, dan insyaa Allah mereka memberikan masukan untuk kita untuk kebaikan kita semua. Lanjutkan. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Baik, Pak Ketua. Usulan Anggaran tahun 2022 dari Balitbang Pertanian, kita mendapat alokasi kurang lebih sembilan ratus tiga delapan ratus sepuluh miliar dan memang ini sebagian besar khusus untuk manajemen persoalan manajemen Pak Pak Ketua untuk manajemen. Karena untuk kegiatan program kita belum dialokasikan menunggu badan baru terbentuk, Pak Ketua. Jadi hasil diskusi dengan Bappenas, trilateral meeting kemarin dengan Bappenas dan DJA, alokasi program untuk badan baru nanti belum dialokasikan ini kalau keluar tahun ini bulan ini Juni ini akhir Juni badan barunya Pak Ketua, kita sudah punya program dan usulannya sudah dicatat untuk ditambahkan ke alokasi anggaran yang ada. Yang ada ini memang sebagian besar khusus untuk manajemen manajemen Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Jadi sudah dianggarkan belum? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Sudah Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Sudah? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Setelah ini saya sampaikan. 81-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tapi badan barunya kan belum ada kan? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Kita sudah mengusulkan, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ya, nggak, saya tanya gini lho, badannya belum ada kok sudah dianggarkan? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Belum, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Belum kan? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Iya. Belum dialokasikan juga, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tadi Anda saya tanya, sudah dialokasikan. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Sudah kita rencanakan, Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya, saya tanya lagi, badannya ada belum? Anda bilang belum ada. Ini teman-teman menyaksikan semua lho apa yang saya tanyakan ini. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Izin, Pak Ketua. Persetujuan Menpan RB 17 Maret 2022 sudah diajukan ke Presiden, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya tidak tanyakan masalah itu, yang saya tanyakan belum belum selesai kan badannya kan? 82-
KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Belum, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Jawab dong dengan tegas. Jangan jangan bolak-balik jawaban sama saya. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Belum. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Anggarannya udah ada belum, udah disiapkan belum di sini? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Belum, Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Belum. Semula kan Anda bilang, sudah. Sekarang bilang belum. Oke, saya percaya Anda bilang belum karena badannya belum terbentuk, ya toh? KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Siap. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Emang kalau harus dibentuk, bulan depan kan nanti kita bisa revisi anggaran, kalau memang untuk kebaikan. KEPALA BALITBANG (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M. Si.): Siap. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ayo, lanjutkan, ada lagi? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Terakhir, Irjen silakan Pak Irjen. IRJEN KEMENTAN (Dr. JAN SAMUEL MARINGKA, S.H., M.H.): Terima kasih Pak Sekjen. 83-
Pak Ketua, Anggota dan hadirin yang terhormat, Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas keberpihakan Pak Ketua dan Inspektorat Jenderal mendapatkan 1% dalam rangka pengawalan terhadap keberhasilan tugas- tugas Kementerian Pertanian. rekan-rekan dari Komisi IV bahwa Untuk itu, kami sebelum membahas pagu indikatif 2023 membawa sedikit rencana kerja yang akan kami sampaikan di tahun 2023 mendatang ini program kita yang kita sebut dengan jaga pangan adalah mengawal Kementerian Pertanian dengan programnya maju mandiri dan modern dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Tentunya ketersediaan pangan yang cukup, pemanfaatan, keamanan, dan stabilitas, kita harapkan kemudian bisa mewujudkan kedaulatan pangan yang dimana (suara tidak jelas) kita mampu juga memberikan kemampuan untuk berdiri diatas kaki sendiri dan melaksanakan ekspor dari hasil-hasil pertanian. Program yang kita sebut untuk tahun 2023 ini disebut dengan Jaga Pangan: 1. Berfokus pada program-program strategis, prioritas, dan super prioritas yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian; 2. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan; 3. Mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tempat sasaran sehingga ada perubahan cara kerja. • Kita tidak lagi hanya sekedar melakukan audit, tetapi kita juga membangun persamaan persepsi antara APIP dan APH baik di pusat maupun di daerah melalui Rakor Rapat Kerja sama dengan para penegak hukum di berbagai wilayah; Kita akan melanjutkan suatu kualitas pembangunan pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran; Kita juga melakukan percepatan terhadap program-program untuk unggulan pertanian; Demikian juga mendorong terjadinya pelaksanaan ekspor hasil-hasil pertanian. 4. Membangun laporan yang terintegrasi. Kita harapkan kedepan nantinya sistem pengawasan bisa berlaku secara terintegrasi antara Dirjen-dirjen Teknis dengan Inspektorat Jenderal sehingga pengawasannya bisa berjalan secara tepat, cepat, dan akurat. Dan selanjutnya kita akan membangun kemitraan strategis dengan para Stakeholder pertanian yang lainnya. Lanjut. Di tingkat pusat kita telah melaksanakan kerjasama dengan Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, dan juga kita telah luncurkan program ini pada tanggal 20 Maret yang kita sebut dengan strategi Jaga Pangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas di halaman 9. 84-
Kegiatan utama yang akan dilakukan. Jadi audit kinerja yang tadinya 260 kita sederhanakan karena lebih baik kalau 50, 260 akan dilakukan oleh 5 Inspektur, maka 1 Inspektur dulunya akan mengerjakan 52 kali dalam satu tahun. Nah, ini tidak lagi dilihat sebagai suatu kegiatan yang optimal, karena baru kembali, dia sudah harus berjalan lagi melakukan audit. Nah ini kita harapkan ke depan lebih fokus sehingga kesempatan mereka kembali bisa melakukan evaluasi selain menemukan perbaikan-perbaikan, diharapkan kedepan juga memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola. Kemudian kita juga ada permintaan-permintaan pengawalan sebanyak 90 kegiatan. Kemudian evaluasi (suara tidak jelas) sebanyak 12 kali. Hasil review senilai Rp2,6 miliar. Kemudian audit dengan tujuan tertentu sebesar Rp4,42 miliar. Peningkatan kapasitas, jadi disamping mereka melakukan audit karena ini para auditor kita harapkan juga ada pelatihan, pelatihan yang berkesinambungan kepada mereka para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kemudian yang ketujuh, kita akan melakukan rapat koordinasi pengawasan, kita akan lakukan 12 Provinsi. Demikian juga workshop Jaga Pangan ini di 12 Provinsi dan ada pengawasan terhadap atas permintaan mitra sebesar Rp3,5 miliar. Kemudian ada layanan audit internal sebanyak tiga sebesar Rp37,766 miliar dan kegiatan sekretariat termasuk gaji dan operasional sebesar Rp49 miliar. Kemudian garis besar dari kegiatan audit kinerjayang dilakukan oleh kegiatan Inspektorat Jenderal di tahun 2023. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Jadi, saudara Itjen di 2023 dapat Rp130 miliar, biasanya selalu dibawah Rp1 miliar. Betul Sekjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Betul Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Iya, karena makin dikit anggaran makin bagus bagi Eselon I, Eselon II, Eselon III untuk menyelewengkan jabatannya. Maka kan saya selalu ngotot minimal harus di atas 1%. Jangan sampai nanti dari Inspektorat Jenderal datang ke daerah, dijemput, disiapin mobil, dibayarin Hotel, dikasih uang saku, jadi udah nggak fair lagi kalau begitu. Iya, Pak Irjen? Jadi saya minta, harapan besar saya, setelah ditambahkan anggaran jangan ada seperti yang saya katakan tadi. Pengawasan is pengawasan, fungsi pengawasan paling penting, itu saja. 85-
Silakan Bu Ketua. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih Pak Sekjen dan semua Eselon I. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada beberapa pertanyaan dan beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan ke Pak Pak Buwas terutama tentang daging. Mohon untuk direspon, mohon maaf. Direspon secara singkat, nanti setelah itu kembali ke saya. Silakan. DIRUT PERUM BULOG (Drs. BUDI WASESO): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Yang kami hormati Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Yang kami hormati Eselon I Kementerian Pertanian beserta jajarannya, Dirut PT Pupuk, Dirut ID Food, dan seluruh hadirin, Perlu kami jelaskan kegiatan Perum Bulog dari keputusan Rakortas perlu kami sampaikan bahwa tahun ini memang Bulog mendapatkan penugasan untuk import daging kerbau beku sejumlah 100.000 Ton, dan yang sudah datang Indonesia sampai hari ini itu adalah empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam ribu ton. Perlu kami sampaikan Bapak ibu sekalian, memang impor daging kerbau beku ini, ini tentunya kami juga berawal dari pemberian penugasan dari Kementerian selain dari putusan Rakortas, kami juga mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN. Kemudian juga kami mengurus untuk recount text-nya ya yaitu dari Dirjen PKH. Selain itu juga, Bapak/Ibu sekalian. Kami laporkan bahwa dalam proses import ini, ini kami juga selektif Bapak Ibu sekalian, karena walaupun mungkin di-import dari negara India yang belum dinyatakan bebas PMK. Namun produksi-produksi yang kita ambil atau kita import adalah produksi yang sudah betul-betul memenuhi persyaratan karena memang selain ada rekomendasi halal, terus kemudian juga ada juga dari rekomendasi dan sertifikasi dari India sendiri karena ini rekomendasinya juga sertifikasinya dari internasional Bapak Ibu sekalian. Kita juga mendapatkan nantinya setelah datang ke Indonesia ini di karantina dulu, karantina begitu sudah ada izin dari karantina baru bisa kita edarkan. Nah ini dalam kondisi beku minus 20 derajat Celcius. 86-
Dari ini pula kami tetap melakukan pengawasan dari sumber-sumber dari negara India tetap dan kami dalam waktu dekat ini juga akan juga mengirimkan tim dari kami untuk mengecek satu persatu untuk tentang higienis atau proses daripada pemotongan sampai pengirimannya, supaya apa? Kami juga punya keyakinan Bapak/Ibu sekalian bahwa yang kita datangkan ini betul- betul clear dari PMK, karena dari sana pun menjamin bahwa daging yang kita import ini adalah sudah dicabut bebas dari PMK. Bilamana nanti ditemukan, maka mereka bertanggung jawab penuh atas hal ini Bapak/Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita penuh dengan kehati-hatian, apalagi sekarang merebaknya PMK, jadi kami lebih memperketat kembali pengawasannya. Tim kami nanti dalam waktu dekat juga akan berangkat ke India dari Bulog untuk mengecek ulang untuk menjamin bahwa daging import khusus kerbau yang kita datangi itu betul-betul aman karena selama ini juga ada informasi suara bahwa daging import yang kita datangkan ini rentan dari PMK ini juga perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi, Bapak/Ibu sekalian, tentang permasalahan ini saya kira kami juga selalu berkoordinasi dengan Badan Karantina di Menteri Pertanian. Saya kira itu Bapak/Ibu sekalian, kami kembalikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih Pak Buwas. Bapak/Ibu sekalian, INTERUPSI KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ketua. Boleh saya interupsi. KETUA RAPAT: Silakan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Perihal daging kerbau. Di sini mana, ada dokter hewan nggak? Nggak, selain Anggota yang dari PKH. Kemarin kan sudah ada saya bilang minta tolong, tolong dokter hewannya diajak Eselon II. Kenapa nggak boleh diajak? Takut, takut bicara ngomong yang saya tanyakan harus dijawab. Padahal saya sudah ingatkan kemarin, tolong Eselon II-nya ikut ini masalah penting. Anda dokter hewan? coba maju kedepan, saya mau tanya. KETUA RAPAT: Dikasih pinjam mic-nya. 87-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Itu tuh di sini kosong nih, sebelah Dirut PI, sebelah Dirut PI situ hey. Sebelah Dirut PI situ. Saya tanya, Anda jawab jujur. Tadi Dirut Bulog sudah mengatakan bahwa daging kerbau yang masuk dari India sudah bebas PMK, virus PMK itu matinya di suhu berapa? Jawab. Jangan takut, Anda jangan takut. SESDIT PKH: Izin Pak Sekjen, Pak Dirjen. Kalau virus PMK ini mati karena pH-nya yang asam Pak, karena dilayukan, bukan karena didinginkan gitu Pak. Jadi dia pH-nya di bawah 6, itu nanti dia mati. Makanya di di India itu dia ada proses pelayuan dikurang antara 8 sampai 12 jam, kadang-kadang 24 jam baru dia di bekukan begitu Pak. Nah dari. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Dibekukan minus berapa? 12 apa 16? Anda pun dokter hewan kagak tahu, gimana. SESDIT PKH: Kalau di prakteknya saya ndak ndak hapal di sananya Pak berapa bekunya, tapi di atas 12-an gitu Pak. Itu Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Coba karantina ngerti nggak itu proses pembekuannya berapa? Jangan asal ngarang bebas nih. Saya udah ada data ini saya ngomong, makanya saya tanya. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Setelah tiba Pak di beku didinginkan dalam kondisi di atas 18, minus 18 derajat, di bawah minus 18 derajat. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Oh berarti 1 derajat Celsius. Di bawah 18 itu berarti 1, 2, 3. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Minus, minus 18, 19, 20. 88-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Tadi Anda mengatakan dibawah 18. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Minus 18. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Bos, yang lain dibekukan itu antara 16 sampai 20 minus. Jadi kalau ada katakan tadi dibawah 18, Anda harus sekolah lagi. Coba dokter hewan saya tanya, kalau sudah minus 18 virus mati nggak? santai aja jawabnya, nggak usah takut. Eh, kamu jabatan kamu tuh amanat dari atas dari Tuhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak usah takut, jujur aja daripada Anda dihujat se- Indonesia lho, jawab. SESDIT PKH: Kalau PMK ini dengan suhu itu, bukan itu metode pembunuhan virusnya Pak karena pelayuannya. F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI): Saya tahu, yang pertanyaan saya tadi. Kalau tanpa pelayuan, kira-kira dengan minus minus 20 mati nggak virusnya? SESDIT PKH: Yang saya tahu, tidak seluruhnya mati Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Masih ada? SESDIT PKH: Iya. Kalau dengan pembekuan saja. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Oke, cukup. Iya. Matikan mic, Anda kembali ke tempat. Silakan Bu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. 89-
Bapak/Ibu sekalian, Tadi kita minta untuk diskusi dan teman-teman dari Eselon I dan teman- teman Kementan terutama dalam menyikapi PMK tentang angka dan lain sebagainya. Saya tawarkan untuk kita break dan kita diskusi tentang itu, tentang PMK terutama penanganan PMK, langkah demi langkah dan bagaimana cara vaksinasi misalnya, bagaimana penyebaran apa obatnya sampai penganggarannya. Saya tawarkan untuk di skors dulu, setuju? Sampai jam 4, sekalian salat. (RAPAT DISKORS PUKUL 14.43 WIB) F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Bu Ketua. Bu Ketua. Siapa yang mau diskusi, mereka atau kita? KETUA RAPAT: Tadi kan udah mereka. Nah, sekarang mereka sama kita. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Oh, gitu. Baik, baik. KETUA RAPAT: Gitu. Silakan teman-teman kita diskusi. (SKORS DICABUT PUKUL 19.06 WIB) KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI): ... Kerangka kerja dan anggaran untuk tahun 2023, ada beberapa hal memang yang harus kita cermati. Tapi sebelum kita masuk ke tanggapan atau masukan dari teman-teman, kesimpulan dari masukan dari semua masukan dari para Anggota. Pak Sekjen silakan memberikan paparannya, terutama untuk kasus PMK. Iya. Silakan. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Baik. Terima kasih, Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 90-
Selamat malam, Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan, Para pejabat Eselon I dan Bapak Ibu dari BUMN, dan Hadirin sekalian, Menindaklanjuti dan serta mencermati apa yang menjadi tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, utamanya dalam konteks penanganan PMK. Kami berkesimpulan untuk mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan, coba ditayangkan. Yang pertama, usulan kebutuhan anggaran PMK tahun 2022 ini untuk penanganan PMK. Bukan, yang satunya dulu, satunya dulu, nah ini. Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan, Usulan yang kami ajukan besarannya Rp4,4 triliun, yang tadi juga sudah kami masukkan berkaitan dengan eradikasi adalah kompensasi atau penggantian daripada ternak ini komponen terbesar. Dari usulan Rp4,4 triliun itu, Rp2,4 triliun merupakan kompensasi atau penggantian ternak. Nah kemudian vaksin, masih juga menjadi fokus kami. Tentu tadi masukkan berbagai Pimpinan dan Anggota supaya massif, kami usulkan 28 juta dosis itu diberikan 2 kali vaksinasi sampai dengan Desember 2022, tentu didukung dengan operasional daripada vaksinasinya. Kemudian yang yang berikutnya berkait dengan obat-obatan, juga kami usulkan dan komponennya juga cukup relatif cukup besar. Kemudian tentu di didukung dengan logistik ya, seperti posisi poin 10. Kemudian tadi penggantian daripada ternak atau eradikasi. Ini Bapak/Ibu sekalian yang kami usulkan di 2022 ini. Yang kedua, karena usulan itu nanti mungkin bukan mungkin, prosesnya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka kami juga mengusulkan yang kedua, terkait dengan refocusing anggaran. Berapa usulan kami? Next, satu lagi. Totalnya Rp180,8 miliar. Nah, itu kami fokus kepada vaksin penyediaan vaksin 3 juta, tadi masih banyak diskusi karena internal daripada Ditjen Peternakan masih mengalokasikan kurang sekitar 800.000 dosis, sekarang kita sudah lengkapi untuk usulan refocusing ini 3 juta dosis. Dan yang kedua, obat- obatan. Ini juga kami usulkan sehingga seratus delapan puluh itu diampu oleh dua Dipa utama: 1. refocusing internal di Ditjen Peternakan itu sebesar Rp80,779 miliar; 2. refocusing eksternal Ditjen PKH, yang tentu dari Eselon I lain Rp100 miliar dengan komponen yang tadi kami sebutkan itu. 91-
Itu kira-kira Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan usulan kami. Mohon arahan lebih lanjut. Kami kembalikan. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih, Pak Sekjen. Ini kan sebenarnya udah beberapa kali juga kita usulkan ya supaya Saudara ada action yang cepat gitu untuk pelaksanaan untuk penanganan PMK. Nah, ketika kita memasuki tahun ini, kita punya kita mendapatkan Automatic Adjustment dari Kementerian Keuangan. Dalam kita masalah PMK ini kan sudah menjadi masalah nasional, kalau misalnya kita minta bahwa Automatic Adjusment itu dikembalikan, ini udah ada 2 kali Automatic Adjustment ya, dikembalikan kembali dikembalikan kembali untuk penanganan PMK, ini menjadi salah menurut saya menjadi salah satu alternatif juga untuk pendanaan karena penanganan ini tidak hanya tidak hanya vaksin bisa saja tetapi kalau kita lihat itu di situ banyak sekali komponen yang harus dipenuhi. Itu juga, apakah itu dimungkinkan, kalau menurut Pak Sekjen seperti apa? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Iya. Terima kasih, Ibu Pimpinan. Saya kira inisiatif Komisi IV DPR RI untuk bisa membuat apa digugurkan Automatic Adjustment-nya dari 2 kali Automatic Adjustment yang pertama adalah Rp680 miliar, kemudian yang kedua Rp490 miliar, itu totalnya 1,19 triliun. Kalau tadi ada inisiatif untuk itu bisa dikembalikan difungsikan, artinya bintangnya digugurkan tidak di menjadi bagian dari Automatic Adjustment mungkin itu merupakan kontribusi yang cukup besar di dalam meng-acelerate upaya-upaya penanganan daripada PMK itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kalau mekanismenya, mekanisme tentang pengguguran Automatic Adjustment itu seperti apa kira-kira Pak Sekjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Pertama tentu hasil rapat ini kita kami akan gunakan sebagai dasar untuk bersurat kepada Kementerian Keuangan. Nah, itu kita usulkan tentu melalui Menteri Pertanian kita usulkan untuk bisa itu dijadikan atau dialokasikan 92-
tidak masuk dalam Automatic artinya bintangnya digugurkan artinya Adjustment untuk Kementerian Pertanian. Jadi ada surat dulu Bu nanti ke DJA. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, itu. Saya pikir ini bisa dimasukkan dalam kesimpulan ya, dua hal itu. Lalu terkait. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Bu Ketua. KETUA RAPAT: Iya, silakan Pak. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Peluang untuk menggugurkan (suara tidak jelas) rencana itu tidak ada. KETUA RAPAT: Kita ikhtiar. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Izin, Pimpinan dan Anggota. Pak Hermanto, tadi di rapat dengan Kapoksi kita diskusi untuk juga Komisi IV menyuarakan salah satu suaranya adalah nanti disimpulkan dalam rapat ini, kemudian kita jadikan dasar, itu satu. Kemudian yang kedua tentu peluangnya ya ini peluangnya targetnya mengusulkan Pak kepada kepada DJA untuk itu. Kita akan membuatkan justifikasi urgensi daripada penanganan PMK, itu yang akan kita jadikan justifikasi untuk bisa dana itu digunakan selama belum ada On Top yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kementerian Pertanian, jadi justifikasinya harus kita anu Pak. Terima kasih. F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M): Sedikit Bu Ketua, tambahan. Saya kira Bu Ketua, hasil kesepakatan rapat kita ini, wajar kita mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kami bersepakat khususnya dari poksi Golkar untuk dimasukkan dalam kesimpulan mendesak 93-
Menteri Keuangan pemerintah untuk apa yang disarankan Ibu Ketua tadi untuk menjadi kesimpulan dalam rapat ini. Terima kasih. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan. Kiki. KETUA RAPAT: Silakan. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Menindaklanjuti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen bahwa dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk membuka Automatic Adjustment terkait PMK, karena ini adalah wabah nasional yang memang harus segera ditindaklanjuti. Terima kasih Pimpinan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Bu Ketua, saya beda Bu. KETUA RAPAT: Silakan. F-PKS (drh. H. SLAMET): Saya tidak mendesak Menteri Keuangan. Justru saya mendesak atasannya Menteri Keuangan bahwa ini bencana nasional, wayahnya Presiden turun untuk kemudian memerintahkan Menteri Keuangan membuka bintang yang sudah dibintangi oleh Menteri Keuangan. Terima kasih Bu. KETUA RAPAT: Baik. Ini hampir semua. Pak Khalid dulu ya. F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabaWakatuh. Saya pikir langsung saja ini. 94-
Menyangkut permasalahan PMK ini bukan masalah main-main, negara harus hadir. Jadi tadi telah disampaikan oleh kementerian bahwa kita butuh anggaran sekitar empat triliun sekian untuk menyelesaikan PMK dan negara ndak bisa main-main ini. Jangan hanya kita bisa protes dan duduk manis, saya pikir kami dari Fraksi Partai Gerindra mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen agar, yang pertama, uang untuk langkah cepat itu refocusing yang dilakukan di kementerian sebesar Rp80 miliar dari PKH, Rp100 miliar dari Dirjen lainnya. Ini tanggung jawab Kementerian Pertanian ya. Kemudian sedangkan kekurangan yang kita butuhkan Rp4 triliun itu, kita ada Automatic Adjustment itu dua kali, satu. Yang pertama, itu sekitar enam ratus delapan puluh. Kemudian yang kedua, empat ratus sembilan puluh, lebih kurang Rp1,1 triliun. Untuk apa uang itu kalau nggak untuk tangani ini, maka negara harus hadir. Menteri Keuangan harus hadir, harus menyelesaikan ini, maka uang itu harus dibuka untuk PMK ini. Kemudian yang kurangnya lagi sebesar Rp3 triliun negara juga harus hadir, Menteri Keuangan dan Presiden harus bertanggung jawab tentang kondisi ini, maka harus diselesaikan itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kalau misalnya, kalau dihitung dari 180 plus 1,1 tadi kebutuhannya 4 M eh Rp4 triliun, jadi kurangnya dua koma something, itu usulannya? F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Izin Pimpinan. F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): Pertama, untuk sementara waktu ini kan kita kemarin butuh delapan, seratus sekian ini yang disampaikan 180 ya? Rp180 miliar, ini untuk langkah cepat. Kalau kita menunggu, ini lembu sapi di lapangan tambah mati dan problem tambah panjang. Maka saya pikir udah bagus ini langkah Kementerian Pertanian melakukan itu sudah bagus, tetapi untuk menyelesaikan itu kan butuh uang sekitar Rp4 triliun. Ini harus dibuka Automatic Adjustment itu harus digunakan ke situ, kan ada kekurangan lagi sekitar tiga triliun sekian dan negara di sini saya minta juga harus hadir. KETUA RAPAT: Minta lagi ke? F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): lagi ke Kementerian ke Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kasus ini. Maaf lah, kalau kemarin pandemi kita bisa refocusing di semua Kementerian. Ini pandemi yang yang terjadi kepada hewan juga harus Minta 95-
dilakukan hal yang sama, saya pikir demikian. Kami dari Fraksi Gerindra dukung itu. KETUA RAPAT: Siap. Silakan, Bu Kiki. F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Terima kasih. Prinsipnya begini, mencoba mengurai 180 ini dari internal yang eksisting ya. Nah 1,1 dari Automatic Adjustment ini untuk langkah cepat yang harusnya. Sisanya, sisanya ini makanya mendesak Presiden melalui jajarannya terkait dengan, kan katanya lagi digalakkan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Hati- hati, wabah ini berdampak domino, efek domino ini ada, apabila tidak segera disikapi dan Presiden tidak mengambil langkah serius ini kita butuh puluhan tahun lagi yang akan datang untuk memperbaiki ini semua. Jadi dari kami meminta sikap tegas pemerintah untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional yang harus diambil langkah dengan menggelontorkan dana sisanya yang tadi Bu Pimpinan sampaikan. Terima kasih. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Ketua. KETUA RAPAT: Baik. Masuk ke kesimpulan ya. Pak Hermanto. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Jadi begini Bu Ketua, langkah cepat dan strategis itu didudukkan. Hanya kalau terkait nanti deklarasi bencana nasional saya pikir perlu ada pertimbangan secara matang karena isu ini nanti akan berdampak global terhadap relasi hubungan dagang dalam negeri dengan luar negeri sehingga nanti ada statement ya mengatakan pihak dunia mengatakan bahwa Indonesia itu benar loh terjadi PMK gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada bagaimana langkah strategis lebih cepat, itu yang penting. Tapi kalau misalnya deklarasi nanti ini adalah bencana nasional Indonesia atau wabah nasional Indonesia, ini patut dipertimbangkan nanti sorotan dunia, kita akan di blok nggak boleh ke mana-mana sapi kita ini. Nah, sementara kan kita orientasinya memaksimumkan sapi dalam negeri ini untuk orientasi ekspor gitu. Nah saya pikir ini perlu, menurut saya ya, perlu dipertimbangkan ya kan. Tapi kalau untuk langkah strategis dan langkah cepat dan Presiden ngambil keputusan, itu saya setuju, beda. 96-
F-PKS (drh. H. SLAMET): Iya, Pak Hermanto. Tadi sudah dibahas panjang lebar di rapat Kapoksi sampai ke detail ke situ. Terima kasih. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Terakhir. Terakhir. Demokrat. KETUA RAPAT: Iya. Silakan. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Pada prinsipnya, apa yang disampaikan oleh teman-teman Fraksi yang lain kami sependapat. Intinya adalah anggaran Kementerian Pertanian ini yang sudah sedikit, dibedakan dengan penanganan PMK. Kalau ini yang diambil dari penanganan PMK baik itu Pagu Indikatif yang 2023 maupun yang 2022, ini akan menyusahkan program yang lain. Dengan demikian, kita sepakat untuk mendesak Kementerian Keuangan untuk menambah. Termasuk di anggaran 2023. Terima kasih Pimpinan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Mohon maaf, saya telat. Ini saya lihat kok kesekjenan cuma Rp5 miliar, kesekjenan kan besar sekali anggarannya. Saya mau tanya, karantina nanti fungsinya apa? Saya mau tanya, pencegatannya bagaimana, operasionalnya bagaimana, coba dijawab Sekjen, butuh apa? Kira-kira kalau antarkabupaten, antarprovinsi, perlu nggak disinfektan, perlu nggak hand fryer supaya ada truk-truk yang membawanya? Kalau saya lihat ini kan enak sekali mentang-mentang Sekjennya yang mimpin Sekjennya Rp5 miliar. Saya kan dari awal ini saya yang mengusulkan, tapi kalian kan nggak pernah dengar saya ngomong, ya kan, dianggapnya angin lalu aja angin lalu aja. Tadi kalau nggak ada rapat Poksi ini nggak bakal ini terjadi dan nggak bakal ini bisa tertangani PMK secara cepat. Dan saya juga nggak yakin 3 juta dosis dalam 2 minggu bisa datang, itu aja. Saya angka ini saya setujuin, tapi angka eksternal tolong diubah ya. Saya lihat Sekjen ini cuma Rp5 miliar. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap Bapak. 97-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya tahu Bu Ketua. Justru ini kan, ini saya baru terima lihat Ayu punya. TP 23 M, Horti 10 M, BUN 10 M, PSP 27 M, BPPSDMP 5 M, Barantan 5 M, iya toh. Sementara Sekjen 5 M, fair-nya dimana? Nanti kalau karantina ini ada mobil lewat truk lewat, bagaimana penyemprotan disinfektannya? Kan setiap keluar masuk itu harus disemprot. Saya tanya, Anda Kepala Badan Karantina ada uangnya nggak untuk membantu penanganannya? Coba jawab. KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Siap, Pak Ketua. Jadi, sejak kejadian PMK kami sudah bekerja keras untuk mengawal itu. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya nggak tanya bekerja keras, duitnya ada nggak, operasionalnya ada nggak dengan penambahan sekarang ini nih, penambahan hampir 80.000 yang konon katanya konon katanya 80.000 yang kena PMK. Ada nggak tambahan anggarannya, cukup nggak? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Izin. Perlu dukungan Pak Ketua. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Hah? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Perlu dukungan bagi kami. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Bukan perlu dukungan. Anda jawab, cukup nggak? KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. BAMBANG, MM): Tidak cukup Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Ya, itu aja, ya. Kenapa sih you nggak dari kemarin ngomong masalah ini sama kita? Masa' saya marah dulu, temen-temen Kapoksi kumpul dulu, baru ini diciptakan. Sekarang baru ngaku bahwa emang butuh duit untuk vaksin, kemarin Anda 98-
nggak ngomong, nggak bilang nggak butuh duit ya, 3 juta. Sekarang 3 juta vaksin dari mana? Jawab. Jangan bilang ada FAO lagi, yang ketemu FAO itu bisa bukan Anda, KTLN sama Deputinya aja kok ya, jangan bohongin saya lagi barusan saya bicara langsung dengan mereka. Coba jawab. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Yang dari Perancis Pak (suara tidak jelas) sebagai distributor. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Kita lihat aja ya, nanti kita lihat. Pak Irjen, tolong bantu diawasin. Jangan dia bilang di Perancis, barang itu sudah ada di Vietnam atau barang itu sudah ada di Australia ya. Ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Kalau Anda sampai ketahuan berbohong lagi, saya minta kepada Menteri Anda untuk dicopot, tegas saya katakan. Saya ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk saya pribadi. Silakan Bu Ketua, bacakan kesimpulan rapat. KETUA RAPAT: Terima kasih Ketua. Bapak/Ibu, kita lihat kesimpulan rapat kita kali ini. Saya akan bacakan. 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/ tanggal 18 April 2022 sebesar D/8/PP.04.02/04/2022 pada Rp13.725.351.356.000,-. Para Anggota, para Anggota setuju? Pak Dirjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT:SETUJU) 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Para Anggota? Pak Sekjen? 99-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT:SETUJU) 3. Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,- dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian: a. Realokasi Internal Direktorat Jenderal Peternakan sebesar Rp80.779.500.000,-; b. Realokasi Eksternal sebesar Rp100.000.000.000,-. Para Anggota? Para Anggota, setuju? Pak Sekjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Setuju Bu. KETUA RAPAT: (RAPAT:SETUJU) 4. Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah c.q Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran Automatic sebesar Rp680.488.248.000,- dan Automatic Adjustment tahap 2 sebesar Rp490.932.278.000,- untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku. Adjustment pertama tahap pada Para Anggota? Pak Sekjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT:SETUJU) 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengajukan sebesar tahapan Rp2.000.000.000.000,- dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang dialokasikan untuk mengganti sapi peternak yang berdampak, yang terdampak. anggaran tahun 2023 pada Ini untuk mengganti sapi doang? Yang eradikasi maksudnya. tambahan 100-
SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Izin, Bu. Usulan ini bukan hanya untuk PMK, tapi untuk keseluruhan daripada menambah yang Rp13,72 triliun itu, Bu. Jadi artinya, awal usulannya itu tidak hanya pada fokus ke PMK saja. KETUA RAPAT: Ini tambahan doang ya berarti ya untuk minta tambahan? Ini kan kemarin sudah begini di Raker ya? Kalau gitu apa nggak, nggak perlu? F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.): Mungkin perlu di, mungkin perlu dimasukkan dalam kesimpulan. Kebutuhan untuk penanganan PMK itu sejak saat ini sampai dengan tahun 2023 itu kebutuhannya berapa itu dengan populasi sapi kita seperti apa. Baru diuraiin gitu. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Pak Hanan. Kalau bicara itu hari ini ditanya pasti aja belum ada, apalagi nanti 2023, itu nggak nggak ada ada manfaatnya kalau saya bilang. Hari ini kalau ditanya ada yang bilang 80.000, ada yang 90.000, ada yang 100.000, ada yang berapa. Jadi nggak, ini jangan dibicarakan dulu lah, nanti aja, yang penting hari ini. KETUA RAPAT: Oh ini 5, nggak usah berarti ya? KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya rasa nggak perlu ada, biarin aja. Kan kemarin dalam kesimpulan rapat sudah ada, yang awalnya kalau nggak ditanya, nggak ditunjukkan, itu loh ya. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. Izin, Ketua. KETUA RAPAT: Silakan, Mbak Alien. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Memang kita harus ada penguatan dari Rapat Kerja untuk penambahan anggaran di Kementerian Pertanian. Karena kita mendesak untuk c.q ke 101-
Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran tambahan dalam penanganan PMK, tentunya kita juga dalam RDP ini mendesak harus adanya tambahan penganggaran setidaknya Pak Sekjen kembali seperti tahun 2022 Rp16 triliun, eh iya hampir 16 kalau nggak salah ya. Setidaknya semula, seperti semula sebelum Automatic Adjustment 14 apa 15, 15, 14 .Kalau bisa sih seperti itu, kita bikin penguatan aja Ketua. Terima kasih. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Mbak Alien, kalau kita kasih cek kosong, tambah kacau. Biar nanti mereka pulang (suara tidak jelas) 2 T itu untuk apa aja, baru nanti Raker kita putuskan, kalau perlu kita membuat Surat resmi ke Kementerian Keuangan mendesak, karena ini hal yang sangat mendesak. Seperti yang saya saya tunjukkan Mbak Alien tadi WA saya itu loh, paham kan? Kalau kita kasih cek 2 T, untuk apa? bukan gitu Sekjen, Anda pulang Anda runding. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Siap. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Butuhnya berapa kira-kira nih, ya, apa aja? Kalau KKP begitu diajukan, RDP langsung dia bilang ini kebutuhannya. Oke. Dalam Raker nanti kita dorong, jangankan Rp2 triliun, kalau perlu Rp5 triliun untuk penanganan PMK semua Anggota Komisi IV pasti setuju, karena ini sudah darurat. Tapi kalau Anda masih haha hehe, masih bilang nggak darurat saya juga bingung, gitu aja. Tadi beli vaksinnya di mana, perusahaan obat apa? Boehringer kan? Iya, kamu aja nggak tahu, saya lebih tahu. KETUA RAPAT: Baik. Demikian rancangan. F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): Bu Ketua. sedikit Bu Ketua, boleh? KETUA RAPAT: Oke. F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): Tadi kita kan di rapat Kapoksi kita juga sepakat dan bahwa sapi-sapi yang mati ini kan perlu diganti rugi oleh negara. Ini gimana maksudnya? 102-
KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Saya yang jawab. Begini, kalau itu tidak bencana nasional, tidak bisa dana itu keluar, kecuali. Betul, Sekjen? SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Betul Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Kecuali Sekjen ini, Menteri ngomong ini darurat nasional, laporkan ke Presiden. Nanti Kementerian Keuangan mengambil kebijakan, baru bisa ada ganti rugi atas hewan yang mati, gitu loh Pak Khalid, paham kan? Kalau nggak ada kebijakan nggak bisa, kalau nggak ada keputusan nggak bisa, ya. Karena Bapak kan baru datang kemarin dulu dari Aceh, udah ngelihat yang PMK belum Pak, di sana Pak? udah, ya sudah. Bu Ketua. Lanjut. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih Bapak/Ibu sekalian, Pak Sekjen, dan semuanya. Demikian kesimpulan rapat kita dan setelah sekian jam kita rapat, sudah selesai. Silakan Pak Sekjen memberikan kata penutup, sebelum kita tutup. SEKJEN KEMENTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Kami atas nama Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan juga masukkan menimbulkan satu kesimpulan yang sangat penting untuk kita harus segera kami tindaklanjuti. Termasuk catatan-catatan Pak Ketua terkait dengan kebutuhan anggaran. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 103-
Terima kasih Bapak/Ibu yang bisa bertahan sampai jam segini dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Ini para pejabat juga sampai jam segini masih bersama-sama kita. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Boleh, saya nanya sedikit lagi? KETUA RAPAT: Ya, belum saya tutup kok Ketua. Silakan. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Dirjen, ada sudah kontrak belum sama Boehringer? Nggak, jawab jujur, saya maunya jujur. Kalau nggak, saya nanti buka lagi. DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Persetujuan kami terhadap dia sudah Pak, dan kontrak akan disusun oleh Pokja Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Bukan. Anda baru ngeblok bahwa Anda mau beli vaksin itu, belum ada perjanjian kan? Betul? DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M. Sc.): Iya Pak. KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.): Nah udah, udah, stop. Nanti kalau Anda panjang, tambah lebar lagi saya bukannya nih. Anda, Pemerintah Republik Indonesia baru ngeblok akan membeli 3 juta vaksin kepada Boehringer Perancis. Sebelum ramai di Indonesia harganya cuma 1 Dolar, kalau Anda tidak cepat beli, saya jamin minggu depan sudah 3 Dolar. Ya mungkin sekarang udah 2,5 Dolar, nanti bulan depan ya mungkin 5 Dolar Anda belinya. Ya wajar, namanya orang dagang cari untung, siapa kejepit ya gw injek, kan gitu, ya. Silakan Bu Ketua. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih. 104-
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 19.30 WIB) a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, Ttd. Drs. ACHMAD AGUS THOMY NIP. 196508171988031002 105-