n o n a C - F W W / s n e b u R n o s a J © KERTAS KERJA JANUARI 2014 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya Jenny Springer dan Vanessa Retana
Dokumen ini telah diproduksi bersama oleh Program Manusia dan Konservasi WWF-AS dan Program Hutan dan Iklim global WWF (sebelumnya Inisiatif Hutan dan Iklim WWF) sebagai Kertas Kerja untuk mengundang komentar dan umpan balik. Rancangan naskah pertamanya disusun pada bulan Juni 2013 dan tengah dirilis ke publik dengan isi yang telah diperbarui pada bulan Januari 2014. Silakan kirim komentar Anda ke: forestclimate@wwf.panda.org. Penulis utama: Jenny Springer dan Vanessa Retana. Para Kontributor: Studi kasus Peru disiapkan oleh Miguel Angel HermenegildoColetti dan Alonso Córdova. Studi kasus Indonesia disiapkan oleh Arif Data Kusuma, Yuyun Kurniawan, Eri Panca Setiawan dan Zulfira Warta. Studi kasus DRC disiapkan oleh Vanessa Retana berdasarkan informasi yang diberikan oleh Flory BotambaEsombo, Carla Ngoyi dan Jolly Sassa-Kiuka. Terima kasih kepada Paul KanyinkeSena atas komentarnya mengenai laporan tersebut. WWF mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Norwegia melalui hibah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad) untuk menghasilkan kertas kerja ini. Pandangan yang dikemukakan di dalam kertas kerja ini adalah pandangan para penulis sendiri dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan pandangan kebijakan baik dari entitas ini atau afiliasi mereka.
DAFTAR ISI Ringkasan Poin-Poin Kunci ... 4 Latar Belakang ... 5 Apa itu Padiatapa? ... 5 Bagaimana kebijakan Padiatapa WWF? ... 6 Mengapa Padiatapa penting untuk REDD+? ... 6 Apa saja prinsip-prinsip pedoman Padiatapa? ... 7 Bagaimana prosedur umum Padiatapa? ... 7 Kerangka kerja nasional dan proses: Pedoman Program UN-REDD mengenai Padiatapa ... 10 Daftar Tilik evaluasi kegiatan untuk Padiatapa ... 12 Pengalaman lapangan: Peru ... 13 Indonesia ... 16 Republik Demokratik Kongo ... 18 Sumber-sumber Padiatapa Tambahan ... 21 Catatan Akhir ... 23
RINGKASAN POIN-POIN KUNCI ■ Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka. ■ Pernyataan Prinsip WWF tentang Masyarakat Adat dan Konservasi mengakui hak masyarakat adat atas Padiatapa untuk proyek yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat mereka, dan menyatakan bahwa WWF tidak akan mempromosikan atau mendukung intervensi yang mempengaruhi tanah adat dan sumber daya yang belum menerima Padiatapa. ■ Padiatapa sangat relevan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) karena REDD+ akan mencakup perubahan dalam pengelolaan dan penggunaan hutan yang dapat mempengaruhi hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal. Padiatapa memungkinkan masyarakat melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, dan juga membentuk inisiatif REDD+ untuk mendukung masyarakat dengan cara yang akan memberikan kontribusi untuk hasil yang sukses. ■ Padiatapa juga relevan dengan peran yang dapat dimainkan WWF dalam kegiatan-kegiatan terkait REDD+ seperti peningkatan kesadaran, pengembangan kapasitas, inisiasi proyek, dan mengarahkan pengembangan kerangka kebijakan REDD+. ■ Metodologi praktis untuk Padiatapa masih berkembang dan perlu dibuat spesifik sesuai budaya dan konteks lokal. Namun, sejumlah publikasi baru-baru ini telah memberikan garis besar prosedur umum untuk memastikan bahwa hak-hak atas Padiatapa 4 dihormati dan didukung. Kertas kerja ini menguraikan serangkaian prosedur umum Padiatapa untuk digunakan oleh program-program WWF yang menggarap REDD+, khususnya berdasarkan pedoman terbaru dari the Center for People and Forests (RECOFTC), badan pembangunan Jerman (GIZ), Oxfam dan the Forest Peoples Program. ■ Kerangka kerja nasional untuk Padiatapa penting untuk menetapkan mandat dan pedoman kebijakan untuk proses di tingkat masyarakat. Seperti yang ditekankan oleh Pedoman Program UN-REDD tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Pedoman UN-REDD), beberapa aspek dari strategi nasional REDD+ juga mungkin memiliki implikasi terhadap hak-hak masyarakat adat atau komunitas tergantung hutan lainnya yang akan memerlukan suatu bentuk persetujuan. ■ Berhubung kegiatan kesiapan REDD+ telah maju di tingkat nasional dan sub-nasional, pengalaman juga mulai muncul mengenai cara-cara untuk berbagi informasi dengan masyarakat, membangun kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan tentang REDD+berdasarkan informasi yang memadai, mendukung masyarakat dalam mengartikulasikan proses pengambilan keputusan mereka, dan mengembangkan pedoman Padiatapa nasional. Bagian Pengalaman Lapangan dalam kertas kerja ini mendokumentasikan pengalaman-pengalaman yang muncul dari program WWF di Peru, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia. ■ Bagian penutup dari tulisan ini memberikan kompilasi sumber daya tambahan dengan komentar dan catatan yang memberikan informasi yang lebih mendalam.
LATAR BELAKANG Salah satu aspek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi, dan melestarikan, mengelola secara berkelanjutan, serta meningkatkan simpanan karbon hutan (REDD+) yang telah membangkitkan perhatian yang besar adalah potensinya untuk meningkatkan dukungan bagi kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Potensi manfaat sosial yang terkait dengan inisiatif REDD+ mencakup penguatan hak masyarakat atas lahan dan sumber daya, pemberdayaan lembaga- lembaga masyarakat, dan peningkatan pendapatan melalui pembagian keuntungan. Pada saat yang sama, REDD+ telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan dampak buruk pada hak-hak adat dan masyarakat, mata pencaharian dan budaya - termasuk pembatasan terhadap hak-hak atas tanah dan sumber daya, peningkatan sentralisasi pengelolaan hutan, dan pembagian manfaat yang tidak adil. yang bergantung pada hutan secara luas diakui sebagai landasan utama untuk memperoleh peluang yang dapat diberikan REDD+ dan menangani risiko-risikonya - yang memberikan kontribusi untuk inisiatif REDD+ yang lebih adil, efektif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, tantangan praktis untuk secara efektif mewujudkan Padiatapa tetap ada. Sejumlah publikasi terbaru dan proses-proses yang ada saat ini berusaha untuk menjawab permasalahan ini, termasuk pengembangan pedoman dan prosedur yang praktis. Salah satu tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk menyaring panduan-panduan praktis ini menjadi prinsip-prinsip pedoman dan prosedur untuk program-program WWF yang menggarap REDD+ menjadi sumber daya untuk memastikan bahwa hak-hak atas Padiatapa dihormati dan didukung. Makalah ini juga memberikan kompilasi dengan catatan dan penjelasan bahan sumber tambahan dan lebih mendalam yang dapat dimanfaatkan untuk program. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dari masyarakat adat dan komunitas lainnya APA ITU PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN? Padiatapa mengacu pada hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Padiatapa diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan dalam dokumen-dokumen yang lain, dan berhubungan dengan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, seperti harta dan penentuan nasib sendiri. Padiatapa telah berkembang sebagai perlindungan terhadap dampak yang sering menghancurkan pada masyarakat ketika mereka tidak disertakan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan, terutama mengenai proyek-proyek pembangunan berskala besar dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Walaupun sangat jelas ditetapkan sebagai hak-hak masyarakat adat, semakin diakui bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Padiatapa juga relevan dengan masyarakat non-pribumi.1 Pasal 32 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat menyatakan sebagai berikut: 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah dan sumber daya lainnya. 2. Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat tersebut melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari mereka sebelum menyetujui proyek apapun yang berdampak kepada tanah mereka atau wilayah dan sumber daya lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air, atau sumber daya lainnya. Padiatapa semakin diakui sebagai "praktik terbaik" dalam konservasi dan pembangunan untuk menghindari konflik dan mendasarkan kegiatan pada kesepakatan yang adil dengan masyarakat adat, termasuk manfaat yang adil dari kegiatan di atas tanah mereka.2 Padiatapa memungkinkan masyarakat untuk menilai potensi manfaat dan risiko inisiatif REDD+, mempengaruhi desainnya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan manfaat, serta memutuskan apakah akan menyetujui atau berpartisipasi di dalamnya atau tidak. 3. Negara harus menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif dan adil untuk setiap kegiatan seperti itu, dan tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, atau spiritual yang merugikan. 5
BAGAIMANA KEBIJAKAN PADIATAPA WWF? Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Masyarakat Adat dan Konservasi WWF mengakui hak masyarakat adat atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk proyek-proyek yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat mereka. Lebih lanjut dinyatakan bahwa WWF tidak akan mempromosikan atau mendukung, dan mungkin secara aktif menentang, intervensi yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat yang belum menerima Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Dalam konteks REDD+ secara khusus, The REDD + Five Guiding Principles atau Lima Prinsip Pedoman REDD+ - yang dikembangkan oleh WWF, CARE dan Greenpeace - menggarisbawahi penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai prinsip utama REDD+. Sementara WWF telah menetapkan bahwa WWF tidak akan secara langsung memiliki atau memperoleh manfaat dari kredit karbon, memahami prinsip-prinsip dan prosedur Padiatapa relevan dengan peran-peran seperti meningkatkan kesadaran (memberikan informasi tentang REDD+) atau memulai (bersama-sama mengembangkan proyek percontohan dalam kerangka nasional) yang mungkin dapat dimainkan WWF. Selain itu, penting untuk tetap mengetahui sejauh mana proses persetujuan sedang dilaksanakan oleh orang lain di daerah di mana WWF mungkin tengah menggarap kegiatan-kegiatan yang terkait, untuk mematuhi komitmen kebijakan WWF untuk tidak mendukung kegiatan di tanah adat yang belum memperoleh Padiatapa. Akhirnya, program WWF dapat meningkatkan kesadaran, mendukung para pemangku kepentingan dan mitra yang lain (pemerintah, sektor swasta dan para pelaku masyarakat sipil lainnya) untuk memperkuat pemahaman dan komitmen mereka terhadap Padiatapa, dan mempromosikan integrasi Padiatapa dalam kebijakan-kebijakan REDD+ - dalam rangka memberikan kontribusi untuk hasil REDD+ yang lebih efektif. MENGAPA PADIATAPA PENTING UNTUK REDD+? Padiatapa telah memperoleh perhatian yang signifikan dalam konteks REDD+ karena mengurangi emisi dari deforestasi akan memerlukan perubahan dalam bagaimana lahan hutan digunakan. Tergantung pada bagaimana dilakukan, perubahan-perubahan ini dapat mendukung atau merongrong hak-hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal. Misalnya, ada risiko bahwa pemerintah dapat membatasi kegiatan-kegiatan yang dianggap berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, atau re-sentralisasi manajemen sumber daya, yang mengganggu institusi dan sistem manajemen lokal. Dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat dan mata pencaharian, pada gilirannya, menghasilkan kehilangan kesempatan untuk melibatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat adat dan lokal yang substansial untuk berkontribusi pada pemeliharaan hutan. Padiatapa memungkinkan masyarakat untuk melindungi terhadap dampak negatif dan juga membentuk inisiatif REDD+ untuk mendukung pengetahuan, sistem manajemen dan mata pencaharian tradisional yang akan sangat penting untuk keberhasilan program. Pengakuan hak atas Padiatapa dalam kaitannya dengan REDD+ telah menjadi bagian sentral dari platform organisasi masyarakat adat yang menjalankan proses kebijakan UNFCCC.3 Kesepakatan Cancun Desember 2010 (Lampiran 1) mengadopsi "Menghormati Hak masyarakat adat dan anggota masyarakat setempat, mengingat adopsi UNDRIP " sebagai perlindungan untuk program-program REDD+. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, ini berarti bahwa Padiatapa harus diterapkan dalam konteks REDD+, karena Padiatapa adalah salah satu dari ketentuan UNDRIP.4 Di antara inisiatif donor, Program UN-REDD telah membuat komitmen eksplisit untuk mematuhi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, termasuk Padiatapa. Untuk melaksanakan komitmen ini, UN-REDD telah melakukan serangkaian pertemuan konsultasi regional tentang Padiatapa dan mengembangkan pedoman untuk Padiatapa dalam konteks program-program REDD+ (lihat bagian Kerangka dan Proses Nasional, di bawah). Program UN-REDD dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF) juga mengembangkan Pedoman Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk Kesiapan REDD+ dengan Fokus pada Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas yang Bergantung pada Hutan lainnya. Pedoman ini, yang direvisi pada bulan Agustus 2012, berfokus pada prinsip-prinsip partisipasi dan konsultasi yang efektif, dan memberikan pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan konsultasi. Di antara standar-standar sukarela, Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (REDD+ SES) untuk program- program yang dipimpin pemerintah, yang dikembangkan dengan dukungan dari CCBA dan CARE, juga menghendaki "Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat dan komunitas lokal untuk setiap kegiatan yang mempengaruhi hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya" (1.3).5 Standar-standar ini sedang diujicobakan di sejumlah program nasional dan sub-nasional, termasuk di Brasil (Negara Bagian Acre), Ekuador, Indonesia (Kalimantan Tengah), Nepal, dan Tanzania.6 Demikian pula, pedoman sukarela CCBA untuk proyek-proyek REDD memerlukan dokumentasi dari proses memperoleh Padiatapa dalam masyarakat-masyarakat yang terkena proyek. 6
APA SAJA PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN PADIATAPA? Prinsip-prinsip pedoman Padiatapa termasuk bahwa proses pengambilan keputusan akan:7 Bebas dari paksaan, intimidasi atau manipulasi. Sebelum alokasi lahan untuk penggunaan tertentu atau persetujuan atas proyek-proyek tertentu. Lead time (waktu di antara ide awal proyek dan waktu dimulai pelaksanaannya) harus mencerminkan penghormatan terhadap kebutuhan waktu dari proses konsultasi/ konsensus adat. Memiliki informasi, berdasarkan informasi lengkap, setidaknya, tentang sifat dan ruang lingkup proyek atau kegiatan yang diusulkan; daerah yang akan terkena dampak; potensi risiko dan manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; dan kerangka waktu proyek yang diusulkan serta organisasi/para pelaku yang mungkin terlibat. Informasi harus dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang terkena dampak, disampaikan dengan cara yang tepat secara budaya, dan tersedia dari sumber-sumber independen. Masyarakat juga mungkin memerlukan pengembangan kapasitas mengenai isu-isu yang kurang dikenal agar dapat benar-benar memiliki informasi. Persetujuan membutuhkan waktu dan sistem yang efektif untuk berkomunikasi di antara semua anggota masyarakat yang terkena dampak dan mengambil keputusan melalui proses pengambilan keputusan adat atau proses lainnya yang didefinisikan komunitas. Persetujuan membutuhkan bahwa orang-orang yang terkena dampak mampu mengatakan ya atau tidak pada setiap tahap proyek. Persetujuan harus diberikan atau tidak diberikan oleh masyarakat sebagai suatu keseluruhan; tidak ada satu individu atau perwakilan yang dapat membuat keputusan tersebut. Persetujuan harus menghasilkan kesepakatan yang adil, dan harus merupakan bagian dari proses komunikasi dan negosiasi yang terus berlangsung, dan bukannya sebuah tindakan yang dilakukan sekali saja. SEPERTI APA PROSEDUR UMUM PADIATAPA ? Seperti yang ditekankan oleh Anderson 2011, "Menghor- mati hak atas Padiatapa secara definisi berarti proses lokal dan budaya yang spesifik di mana masyarakat yang terkena dampak itu sendiri menentukan langkah-langkah yang perlu. Oleh karena itu tidak mungkin untuk menghasilkan pedoman tentang 'bagaimana cara melakukannya' yang berlaku secara universal." Namun, kita dapat mengiden- tifikasi serangkaian elemen atau komponen kunci dari proses Padiatapa, dengan mengingat bahwa ini akan perlu disesuaikan melalui proses yang sesuai dengan situasi setempat. Bagian ini menyajikan garis besar keseluruhan prosedur Padiatapa, berdasarkan pedoman terbaru dan praktik-praktik yang baru muncul (lihat bagian Sumber Tambahan). Prosedur yang dijelaskan di sini berfokus terutama pada tingkat masyarakat atau proyek, pada skala di mana Padiatapa paling relevan. Pada saat yang sama, bagian berikut membahas relevansi kerangka kerja dan proses Padiatapa pada skala nasional, dengan referensi khusus pada Pedoman Program UN-REDD. untuk sebuah proyek, untuk dokumen desain proyek, dan sebagai persyaratan untuk setiap perjanjian kontrak. Ini berarti bahwa proses akan diulang-ulang dan juga bahwa pilihan "tidak ada proyek" perlu dibuat pada setiap tahap tersebut kalau-kalau persetujuan tidak diperoleh. Panduan RECOFTC & GIZ tentang PADIATAPA dan REDD+ mengidentifikasi tiga level persetujuan berikut: Persetujuan untuk membahas ide untuk proyek REDD+ yang akan mempengaruhi tanah dan sumber daya masyarakat; Persetujuan untuk berpartisipasi dalam mengem- bangkan rencana rinci untuk sebuah proyek; Persetujuan untuk pelaksanaan proyek. (Dari: Anderson 2011. Persetujuan Atas dasar Infor- masi di Awal Tanpa Paksaan dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek.) Dalam konteks REDD+, praktik-praktik terbaik yang muncul adalah untuk meminta persetujuan dalam berb- agai tahapan; misalnya, pada awal penilaian/perencanaan 7
SEPERTI APA PROSEDUR UMUM PADIATAPA? Elemen-elemen kunci dari prosedur PADIATAPA meliputi:8 1. Mengidentifikasi pemegang tanah dan hak adat. Langkah ini merupakan fondasi penting bagi Padiatapa karena menetapkan siapa pemegang hak untuk daerah tertentu, dan karena itu siapa yang perlu memberikan persetujuan untuk suatu kegiatan tertentu. Karena klaim lahan berdasarkan hak adat seringkali tidak secara formal diakui oleh hukum, memenuhi unsur ini mungkin memerlukan dukungan untuk proses pemetaan komunitas partisipatif untuk mendokumentasikan hak-hak yang diakui masyarakat atas hutan. Pemetaan harus mencakup berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat (yang mungkin memiliki perbedaan dalam pengetahuan, kepentingan dan penggunaan sumber daya) serta masyarakat di sekitarnya (untuk memvalidasi dan menyetujui batas- batas wilayah). 2. Mengidentifikasi dan melibatkan lembaga pengambilan keputusan/pihak berwenang yang tepat dalam masyarakat. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga-lembaga yang mereka pilih sendiri melalui proses yang dapat diverifikasi, yang mungkin berbeda dari lembaga- lembaga yang dibentuk berdasarkan struktur pemerintah. Lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang tepat akan bervariasi tergantung skala inisiatif REDD+. Masyarakat juga dapat mengembangkan atau menunjuk badan baru untuk terlibat dalam pengembangan partisipatif dari inisiatif REDD+; misalnya, di mana skala geografis inisiatif meliputi beberapa lembaga masyarakat, atau apabila struktur perwakilan dalam kaitannya dengan orang luar belum ada. Representasi harus secara luas memasukkan semua komunitas pemegang hak di wilayah tersebut dan dari semua kelompok dalam masyarakat (perempuan, pemuda); memastikan perwakilan penuh dari beragam kepentingan mungkin memerlukan perhatian dan kegiatan khusus. Kalau fasilitasi dari luar disediakan untuk proses persetujuan, fasilitasi ini harus diberikan oleh suatu badan yang netral (tanpa kepentingan pribadi atas hasil) dan secara khusus setuju dengan masyarakat. Langkah-langkah resolusi konflik juga harus dibangun ke dalam proses pengambilan keputusan ini. 3. Mengidentifikasi dan melibatkan organisasi pendukung. Melibatkan organisasi pendukung - seperti organisasi perwakilan regional atau nasional masyarakat adat dan/atau ahli atau kelompok advokasi hak-hak adat/ 8 4. masyarakat - memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan nasehat yang independen tentang inisiatif REDD+ dari perspektif hak asasi. Selain itu, organisasi pendukung dapat bekerja dengan masyarakat untuk mempromosikan kerangka kebijakan yang memungkinkan untuk aktivitas lokal mereka, kalau belum ada atau perlu diperkuat. Melibatkan organisasi dari tingkat yang lebih tinggi lebih jauh lagi membantu mempromosikan transparansi inisiatif REDD+, dan belajar tentang proses persetujuan yang efektif yang dapat disebarkan ke daerah lain. Kemitraan di antara para pelaku dengan beragam keterampilan politik dan teknis, misalnya antara masyarakat hutan adat dan organisasi dengan keahlian sosial atau konservasi juga dapat memfasilitasi pembagian informasi dan peningkatan kapasitas. Namun, organisasi pendukung seperti itu tidak dapat membuat keputusan untuk masyarakat. Membangun saling pengertian dan kesepakatan tentang proses Padiatapa yang sesuai dengan situasi lokal. Elemen ini menangani kebutuhan bahwa para pelaku dari luar memahami proses pembuatan keputusan oleh komunitas lokal dan bahwa masyarakat agar menentukan proses mereka sendiri serta harapan mengenai informasi dan dukungan dari kelompok- kelompok di luar. Aspek proses lokal mungkin termasuk: siapa yang membuat keputusan, kerangka waktu untuk diskusi dan kesepakatan masyarakat, bagaimana kelompok-kelompok yang berpotensi terpinggirkan akan terlibat, persyaratan untuk mencapai keputusan, titik-titik di sepanjang proses di mana Padiatapa diperlukan, dan bagaimana kesepakatan akan didokumentasikan. Aspek-aspek dukungan dari luar yang mungkin perlu didefinisikan meliputi bagaimana dan kapan informasi tentang inisiatif yang diusulkan akan dikomunikasikan dan dalam bentuk apa, dan jenis pembangunan kapasitas yang masyarakat mungkin perlu memahami dan membuat keputusan tentang inisiatif yang diusulkan (lihat Memberikan Informasi dan Mendukung Pengambilan Keputusan). Berbagi informasi dan pelibatan dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas dengan entitas-entitas lain (misalnya pemerintah, sektor swasta) mungkin juga diperlukan untuk membangun dukungan dan menghormati proses Padiatapa. Prinsip-Prinsip Pedoman untuk Padiatapa, yang telah diuraikan di atas, memberikan standar yang berguna untuk menilai proses-proses yang spesifik.
SEPERTI APA PROSEDUR UMUM PADIATAPA? 5. Memberikan informasi. Penyediaan informasi menangani prinsip bahwa pengambilan keputusan dan persetujuan harus berdasarkan informasi. Informasi spesifik yang relevan akan bervariasi tergantung pada tahap pekerjaan (misalnya mengawali proses, merancang proyek, mengembangkan kesepakatan pelaksanaan proyek). Jenis informasi yang mungkin relevan pada berbagai tahap inisiatif REDD+ lokal misalnya: Tahap 1 (Proses Memulai): Informasi tentang perubahan iklim dan dampaknya, mengenai REDD+ dan bagaimana REDD+ berkembang dalam konteks nasional, mengenai konteks internasional dan nasional hak - termasuk Padiatapa, rencana penilaian, siapa yang akan terlibat. Tahap 2 (Desain proyek): Usulan perubahan pengguna lahan/sumberdaya, hasil penilaian potensi dampak dan biaya, pengaturan pembagian keuntungan, implikasi hukum, dll. Tahap 3 (Pelaksanaan proyek): Persyaratan spesifik dari kesepakatan pelaksanaan, berdasarkan hasil negosiasi. Pedoman umum tentang bagaimana informasi harus diberikan termasuk bahwa harus: Terbuka dan transparan; Dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dengan situasi lokal; Disampaikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat secara budaya. Pedoman umum mengenai informasi apa yang harus diberikan meliputi:
Perlakuan yang seimbang terhadap potensi dampak positif dan negatif dari sebuah inisiatif;
Penilaian atas biaya dan manfaat, dan distribusinya;
Alternatif dan hasil dari berbagai skenario;
Informasi tentang hak-hak hukum masyarakat dan implikasi hukum dari proyek yang diusulkan (misalnya implikasi pada hak atas tanah/sumber daya, status atas hak karbon). 6. Melakukan negosiasi dan mendukung pengambilan keputusan. Negosiasi terdiri dari dialog dua arah antara masyarakat dan para penganjur atau fasilitator proyek (misalnya pemerintah, sektor swasta, LSM) 7. 8. mengenai proposal, kepentingan dan permasalahan. Dalam konteks inisiatif REDD+, isu-isu kunci yang mungkin misalnya sifat dan tingkat dari perubahan pada pemanfaatan hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan monitoring, dan bagaimana masyarakat akan memperoleh dan mengelola manfaat yang diharapkan. Dialog interaktif kemungkinan akan diselingi dengan periode waktu bagi para pemimpin dan anggota masyarakat untuk mendiskusikan secara bebas permasalahan dan proposal mereka di antara mereka sendiri. Masyarakat juga mungkin memerlukan saran teknis tambahan mengenai aspek- aspek tertentu dari proposal yang sedang dibahas, dan memiliki hak untuk memperoleh saran independen jika diperlukan. Harus diberikan cukup waktu untuk menyelesaikan proses ini, yang mungkin tidak sesuai dengan jadwal proyek standar. Mendokumentasikan kesepakatan berbasis persetujuan. Salah satu perbedaan antara proses Padiatapa dan konsultasi yang lebih umum adalah bahwa kesepakatan tertentu harus didokumentasikan dalam bentuk yang disepakati bersama antara semua pihak. Isi kesepakatan akan bervariasi sesuai dengan tahap pekerjaan; kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan proyek REDD+, misalnya, kemungkinan akan mencakup rincian dari biaya dan manfaat bagi masyarakat yang telah disepakati, persyaratan manajemen dan peraturan penggunaan sumber daya. Sebuah kesepakatan juga dapat mendokumentasikan bentuk-bentuk dukungan peningkatan kapasitas atau teknis yang akan diberikan oleh aktor-aktor luar untuk memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban; misalnya, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya atau distribusi manfaat. Akan berguna untuk menentukan isi umum dari kesepakatan REDD+ sebagai bagian dari pengembangan partisipatif kebijakan dan kerangka hukum yang lebih luas (nasional atau sub-nasional). Mendukung dan memantau pelaksanaan kesepakatan. Sebagaimana talah disebutkan, implementasi komunitas kesepakatan persetujuan mungkin memerlukan dukungan teknis atau peningkatan kapasitas yang berlangsung terus. Selain itu, memantau pelaksanaan perjanjian memungkinkan para pihak untuk saling meminta pertanggungjawaban untuk hasil yang telah disepakati serta secara adaptif mengelola apabila hasil yang sebenarnya mungkin 9
SEPERTI APA PROSEDUR UMUM PADIATAPA? 9. berbeda dari proyeksi (misalnya biaya atau manfaat masyarakat). Masyarakat pemegang hak harus secara substantif terlibat dalam semua tahapan merancang dan melaksanakan monitoring kesepakatan persetujuan, bukan hanya melakukan pengumpulan data yang dibayar. Membangun dan mengoperasionalkan mekanisme resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik memberikan suatu proses untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan. Mendefinisikan terlebih dahulu bagaimana perbedaan akan dikomunikasikan dan diselesaikan membantu untuk memastikan bahwa perbedaan tidak tumbuh menjadi konflik yang lebih luas yang menggagalkan kesepakatan dan proyek. Praktik terbaik untuk mekanisme penyelesaian konflik (atau "pengaduan") 10. yang dikembangkan dari pengalaman sektor swasta memberikan panduan yang berguna yang dapat digunakan dalam inisiatif REDD+.9 Memverifikasi Persetujuan. Verifikasi oleh pihak ketiga bahwa persetujuan masyarakat adalah bebas, awal dan berdasarkan informasi menjaga terhadap manipulasi proses Padiatapa dan memungkinkan para pendukung dan fasilitator REDD+ untuk menunjukkan bahwa mereka telah menghormati hak ini dalam kaitannya dengan inisiatif tertentu. KERANGKA KERJA DAN PROSES NASIONAL: PEDOMAN PROGRAM UN-REDD MENGENAI PADIATAPA Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, proses Padiatapa paling sering dilakukan pada tingkat masyarakat dalam kaitannya dengan proyek-proyek atau aktivitas tertentu dengan potensi mempengaruhi masyarakat tertentu. Pada saat yang sama, kerangka kerja tingkat nasional untuk Padiatapa penting untuk menetapkan mandat dan pedoman kebijakan untuk proses di tingkat masyarakat seperti itu. Selain itu, seperti yang digarisbawahi oleh Pedoman Program UN-REDD tentang Persetujuan Atas dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Pedoman Padiatapa), beberapa aspek dari strategi REDD+ nasional mungkin memiliki implikasi atas hak-hak masyarakat adat atau masyarakat yang bergantung hutan lain yang memerlukan suatu bentuk persetujuan.10 Pedoman Padiatapa didasarkan pada tugas dan kewajiban yang dimiliki negara-negara mitra UN-REDD menurut hukum internasional, khususnya hak masyarakat adat untuk partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan inisiatif yang mempengaruhi mereka. A Legal Companion to the UN-REDD Programme Guidelines on FPIC (Panduan Hukum Pedoman Padiatapa Program UN-REDD) memberikan ringkasan non-lengkap hukum internasional dan praktik Negara Bagian yang baru, yang menegaskan tugas dan kewajiban Negara Bagian berkaitan dengan Padiatapa. Pedoman Padiatapa menetapkan tugas mitra pelaksana nasional UN-REDD, termasuk mitra nasional dan organisasi- organisasi PBB, untuk memastikan bahwa Padiatapa dimasukkan ke dalam proses REDD+ nasional. Salah satu langkah indikatif untuk ini adalah untuk mengembangkan Pedoman dan Metodologi Nasional Padiatapa, berdasarkan proses konsultatif. Secara umum, negara-negara pelaksana harus menjamin konsultasi yang jujur dan efektif dengan masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan sebagai bagian dari pengembangan strategi REDD+ nasional. Namun, apabila kebijakan dan kegiatan khusus yang berasal dari strategi REDD+ nasional dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat adat (dan, bila relevan, hak masyarakat yang bergantung pada hutan) mitra pelaksana nasional akan memiliki tugas dan kewajiban untuk memperoleh Padiatapa untuk memastikan perlindungan hak-hak substantif yang mendasari. 10
KERANGKA KERJA DAN PROSES NASIONAL: PEDOMAN PROGRAM UN-REDD MENGENAI PADIATAPA Hak-hak substantif yang relevan yang digarisbawahi dalam Pedoman Padiatapa meliputi hak untuk: nasional yang relevan, untuk memastikan bahwa keluhan dan perselisihan diselesaikan secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat. Penentuan nasib sendiri; Memiliki, menggunakan, dan mengontrol tanah, sumber daya, dan wilayah mereka; Kesehatan dan lingkungan, untuk memastikan mata pencaharian tradisional atau kelangsungan hidup mereka; Pedoman Padiatapa termasuk daftar tilik (checklist) non- lengkap yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada negara-negara mitra ketika menentukan apakah suatu kegiatan akan membutuhkan Padiatapa dalam konteks kerja REDD+ mereka. (Lihat kotak pada halaman berikutnya). Kesetaraan di depan hukum; Bebas dari relokasi paksa. Untuk menentukan pemegang hak yang harus diminta Padiatapanya oleh negara-negara UN-REDD, Pedoman Padiatapa mengusulkan definisi masyarakat adat (Lampiran I) yang harus dirujuk negara. Anehnya, pengakuan atau identifikasi masyarakat sebagai "masyarakat adat" oleh negara-negara mitra sendiri tidak dianggap definitif. Lampiran I berisi, sebagai gantinya, dua rangkaian pertanyaan yang akan membantu Negara dalam memahami dan mengidentifikasi siapa itu masyarakat adat. Pedoman ini juga mengamanatkan mendokumentasikan proses Padiatapa secara tertulis dan membuatnya tersedia untuk umum. Dokumen tertulis akan berisi penjelasan apakah persetujuan diberikan atau tidak dan memberikan dasar bagi keputusan yang akan mengikat dan dapat dilaksanakan. Para pemegang hak harus bertanya apa yang dapat dicatat dan apa yang diperbolehkan untuk dokumentasi. Ide, pertanyaan, dan kekhawatiran yang muncul selama proses Padiatapa juga harus didokumentasikan sehingga dimungkinkan untuk meninjau seluruh proses tersebut jika timbul keluhan atau sengketa. Pedoman Padiatapa UN-REDD mendorong negara-negara mitra untuk melibatkan para pemegang hak melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Hal ini melibatkan "menghormati norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan" komunitas dan masyarakat adat. Namun demikian, pedoman ini juga mendorong representasi dari semua pemegang hak adat dan formal dalam proses pengambilan keputusan, terutama perempuan, sesuai baik dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) maupun UNDRIP. Ketika pemberian persetujuan tergantung pada pemenuhan persyaratan tertentu, seperti pemberian manfaat, dan persyaratan tidak terpenuhi, masyarakat dapat meninjau kembali persyaratan ini dan menegaskannya kembali atau menolak memberikan persetujuan. Persetujuan harus merupakan proses yang berulang-ulang dan karena itu dapat dicabut pada tahap berikutnya dalam pelaksanaan program jika persyaratan berubah atau kesepakatan tidak dipenuhi. Meskipun demikian, Pedoman Padiatapa menekankan bahwa mengingat waktu dan sumber daya yang signifikan yang mungkin telah diinvestasikan selama proses tersebut, para pemegang hak tidak boleh begitu saja menarik kembali persetujuan mereka dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, jika persyaratan yang telah menghasilkan persetujuan dijalankan, persetujuan yang telah diberikan dianggap terus berlaku. Jika ada perbedaan pada apakah persyaratan ini sedang dijalankan atau tidak, masyarakat harus meminta bantuan berdasarkan mekanisme pengaduan tingkat 11
12 Daftar Tilik (checklist) untuk menilai apakah suatu kegiatan akan membutuhkan Padiatapa 1. Apakah kegiatan melibatkan relokasi/pemukiman kembali/pemindahan penduduk asli dari tanah mereka? 2. Apakah aktivitas melibatkan pengambilan, penyitaan, penghapusan atau kerusakan kekayaan budaya, intelektual, agama dan/atau spiritual dari masyarakat adat/masyarakat yang bergantung pada hutan? 3. Apakah aktivitas mengadopsi atau mengimplementasikan langkah-langkah legislatif atau administratif yang akan mempengaruhi hak-hak, tanah, wilayah dan/atau sumber daya dari masyarakat adat/ masyarakat yang bergantung pada hutan (misalnya sehubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya)? 4. Apakah aktivitas melibatkan operasi pertambangan dan minyak dan/atau gas (ekstraksi sumber daya bawah permukaan) pada lahan/wilayah masyarakat adat/komunitas yang bergantung pada hutan? 5. Apakah aktivitas akan melibatkan penebangan di lahan/wilayah masyarakat adat/komunitas yang bergantung pada hutan? 6. Apakah aktivitas melibatkan pengembangan perkebunan agro-industri di tanah/wilayah masyarakat adat/ komunitas yang bergantung pada hutan? 7. Apakah kegiatan melibatkan keputusan yang akan mempengaruhi status hak masyarakat adat / komunitas yang bergantung pada hutan atas tanah/wilayah atau sumber daya mereka? 8. Apakah aktivitas melibatkan pengaksesan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan lokal? 9. Apakah aktivitas melibatkan membuat penggunaan secara komersial sumber daya alam dan/atau budaya di tanah yang tunduk pada kepemilikan tradisional dan/atau dalam penggunaan adat oleh masyarakat adat/komunitas yang bergantung pada hutan? 10. Apakah aktivitas melibatkan keputusan mengenai pengaturan pembagian manfaat, ketika manfaat tersebut berasal dari tanah/wilayah/sumber daya masyarakat adat/masyarakat yang bergantung pada hutan? 11. Apakah kegiatan tersebut berdampak pada kelanjutan hubungan masyarakat adat/komunitas yang tergantung pada hutan dengan lahan mereka atau budaya mereka? (Dari: UN-REDD 2013. Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) YA/TIDAK
PENGALAMAN LAPANGAN Seiring kemajuan kegiatan kesiapan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional, pengalaman juga mulai muncul mengenai cara-cara untuk mempromosikan dan mendukung proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan di tingkat komunitas dan nasional. Studi-studi kasus yang dimasukkan dalam kertas kerja ini mendokumentasikan pengalaman yang muncul dari program-program WWF di Peru, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Program di Madre de Dios, Peru berfokus pada membangun kapasitas para pemimpin dan masyarakat adat untuk memahami REDD+ - sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang memadai - dan untuk menentukan proses pengambilan keputusan mereka sendiri, termasuk dengan partisipasi perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Di Kutai Barat, Indonesia, program difokuskan pada klarifikasi proses pengambilan keputusan masyarakat dan membuat kesepakatan tentang bagaimana memajukan kegiatan masyarakat seperti pengukuran karbon hutan dan pengembangan peraturan desa. Di DRC, program difokuskan baik pada dukungan terhadap proses tingkat nasional mengembangkan Pedoman Padiatapa, maupun kegiatan di tingkat masyarakat untuk menguji pedoman nasional - dan, dalam prosesnya, berbagi informasi tentang REDD+, mendokumentasikan proses persetujuan adat komunitas lokal, dan mengumpulkan minat dan kekhawatiran masyarakat di awal yang berkaitan dengan potensi kegiatan REDD+. MADRE DE DIOS, PERU: Meningkatkan kapasitas para pemimpin adat tentang REDD+ dan Padiatapa Pengantar Untuk masyarakat adat dari Madre de Dios, Peru, hutan adalah habitat leluhur di mana nenek moyang mereka tinggal dan mata pencaharian dan budaya mereka dipelihara. Hutan adalah "ibu" mereka, ruang sakral yang terkait dengan identitas dan keyakinan spiritual mereka yang layak dihormati dan dipelihara. Mata pencaharian masyarakat adat tergantung pada wilayah mereka, di mana mereka melakukan kegiatan seperti hortikultura, berburu, memancing dan panen tradisional buah-buahan. Karena kemajuan urbanisasi dan kegiatan ekonomi, terutama pertambangan, masyarakat adat yang terletak lebih dekat ke Puerto Maldonado, ibu kota dari Wilayah Madre de Dios, adalah yang paling rentan terhadap kekurangan satwa liar, ikan dan sumber daya lainnya. Misalnya, masyarakat dari Boca Pariamanu dan Tres Islas menekankan bahwa kondisi yang baik masih ada untuk berburu; kawasan Sonene dan Palma Real masih memiliki sumber daya yang baik untuk berburu maupun memperoleh ikan tetapi perikanan di San Jacinto lebih sulit karena pertambangan mencemari air. Pada tahun 2011-12, WWF-Peru memberikan dukungan pada kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat adat di Madre de Dios dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang REDD+ dan isu-isu yang berkaitan dengan Padiatapa. Kegiatan-kegiatan dikembangkan bersama-sama dengan Asosiasi Hutan Adat Wilayah Madre de Dios, atau AsociaciónForestalIndígena de Madre de Dios (AFIMAD). Tujuan menyeluruh AFIMAD adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan masyarakat adat Madre de Dios. Sebagai contoh, organisasi ini telah membantu produksi kacang Brasil, kegiatan yang telah mengakar dalam perekonomian beberapa masyarakat adat dan yang tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi mereka. Pekerjaan dilakukan dalam konteks persetujuan baru- baru ini atas undang-undang dan peraturan nasional tentang hak untuk konsultasi masyarakat adat di awal. Peraturan konsultasi berlaku untuk tindakan administratif dan legislatif yang dilakukan oleh pemerintah nasional, regional dan lokal. Undang-undang dan peraturan konsultasi hanya berlaku pada hak-hak kolektif masyarakat adat, sebuah pembatasan yang dikritik oleh sebagian organisasi masyarakat adat seperti Asosiasi Inter-Etnis untuk Pembangunan Hutan Hujan Peru (AIDESEP). Pada saat yang sama, penguatan kapasitas masyarakat adat tentang REDD+ dan Padiatapa dapat memberikan masukan pada praktik-praktik dan pembelajaran yang baru muncul tentang pelaksanaan Undang-Undang mengenai Konsultasi Awal. Kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan berusaha untuk membangun pengetahuan para pemimpin adat mengenai REDD+ dan Padiatapa. Pekerjaan ini berupa pelatihan tentang perubahan iklim dan REDD+, refleksi tentang hubungan antara masyarakat adat dan lembaga pemerintah dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dan diskusi masyarakat mengenai penggunaan sistem pengetahuan tradisional dan lokal untuk mengurangi deforestasi dan degradasi dalam wilayah mereka. Masyarakat juga merefleksikan bayangan mereka mengenai masa depan mereka di dalam wilayah mereka. Kegiatan dikoordinasikan dengan otoritas adat dan AFIMAD, dan kunjungan hanya dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dari otoritas masyarakat, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Diagram berikut menggambarkan proses tersebut: 13
MADRE DE DIOS, PERU Diskusi dan validasi kegiatan peningkatan kapasitas dengan otoritas adat dari AFIMAD Desain bersama dengan masyarakat isi modul pengembangan kapasitas Pengembangan tiga workshop peningkatan kapasitas pelatih dari masyarakat adat Latihan replikasi dalam tujuh komunitas adat Majelis Umum Komunitas Masyarakat Adat membahas proses pengembangan kapasitas Proses-proses di masa mendatang akan dipimpin oleh masyarakat sendiri - dengan dukungan dari para pemimpin adat yang terlatih Anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk merenungkan dan menguraikan mekanisme pengambilan keputusan mereka; pendekatan mereka terhadap partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan; situasi lahan, wilayah dan sumber daya; dan pemangku kepentingan potensial yang relevan dalam mekanisme pengaduan untuk REDD+. mengadakan pertemuan-pertemuan tetapi bisa menjadi ruang untuk revitalisasi pengetahuan tradisional jika masyarakat memutuskan demikian. Partisipasi perempuan, pemuda dan orang tua. Fasilitator berusaha untuk memastikan partisipasi inklusif dalam kegiatan pembangunan kapasitas dengan: Memasukkan instruksi untuk melibatkan perempuan Pengambilan keputusan: Sebuah kombinasi dari mekanisme formal dan adat. Dalam masyarakat adat AFIMAD pengambilan keputusan adalah kombinasi dari struktur pengambilan keputusan pemerintah dan tradisional. Semua masyarakat memiliki struktur asosiasi sipil, sesuai dengan hukum Peru, yaitu ada seorang presiden, sekretaris, dan anggota dewan serta pengawas. Struktur ini memiliki arsip dan menetapkan statuta dan serangkaian peraturan yang diikuti oleh masyarakat. Semua komunitas merupakan mitra dan menunjuk presiden AFIMAD. dan pemuda dalam panduan metodologis untuk lokakarya; Memastikan setidaknya satu perempuan per komunitas terpilih sebagai pemimpin untuk pelatihan; Meminta perempuan untuk mengambil tempat di depan ketika dibuat kelompok-kelompok campuran dan barisan dalam kegiatan peningkatan kapasitas; Melibatkan para lansia dan dewan tetua; Meminta presiden komunitas untuk memungkinkan Di antara tugas-tugas lainnya, masing-masing komunitas adat mengadopsi semua keputusan yang mempengaruhi budaya, otonomi dan wilayah masyarakat, dan memutuskan persiapan konsultasi. Masyarakat adat berkoordinasi dengan Federasi Masyarakat Asli Sungai Madre de Dios dan Anak Sungai Madre de Dios (FENAMAD) mengenai penerapan hak atas konsultasi sebelumnya. Pada saat yang sama, hukum adat yang berdasarkan pada tradisi leluhur juga memiliki tempat dalam struktur pengambilan keputusan dalam beberapa komunitas adat dari Madre de Dios. Masyarakat dari Palma Real dan Sonene memiliki dewan tetua, yang dipanggil bila ada masalah yang sulit dipecahkan. Di masa lalu, para tetua dikumpulkan ketika ada konflik dengan masyarakat lainnya. Dalam kasus komunitas tertentu, termasuk Palma Real dan Sonene, ada komite pengembangan Ese'eja, yang sebelumnya merupakan komite budaya, yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk merevitalisasi budaya Ese'eja. Komite ini tidak lagi kaum lansia berpartisipasi dalam kegiatan; Mengirim surat undangan yang terpisah untuk para tetua yang menyelenggarakan dewan; Memasukkan penutur bahasa asli setempat. Meskipun sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa Spanyol, fasilitator juga memetakan keluarga dan masyarakat linguistik apabila masih ada penutur bahasa tradisional. Misalnya, dalam masyarakat dari Tres Islas, Palma Real dan Sonene masih ada penutur bahasa pribumi Shipibo-Conibo dan Ese'eja. Fasilitator bekerja dengan masyarakat dari Palma Real dan Sonene, di mana ada lebih banyak penutur bahasa asli. Para pelatih dari masyarakat asli diajar untuk menggunakan gambar, grafis dan sumber daya lain dalam komunitas-komunitas ini. Pedoman lokakarya menggarisbawahi bahwa penerjemah masyarakat harus tersedia untuk memfasilitasi interaksi lisan dan untuk menuliskan notulen dan laporan dalam bahasa asli jika masyarakat memintanya. 14
MADRE DE DIOS, PERU CONT. Situasi tanah adat, wilayah dan sumber daya. Saat ini, ada konflik yang tengah berlangsung di wilayah masyarakat adat AFIMAD antara masyarakat adat dan para pemangku kepentingan eksternal, seperti negara bagian, perusahaan swasta, migran dan pendatang. Masyarakat setempat merasa bahwa para pemangku kepentingan ini tidak menghormati siklus alami hutan ataupun mata pencaharian tradisional mereka. Di seluruh wilayah masyarakat adat ada konflik mengenai tumpang tindih penggunaan lahan dan hak seperti dengan masyarakat pertambangan dan kawasan lindung. Dalam komunitas Tres Islas, di mana proses pengembangan kapasitas ini dimulai, ada konflik terus-menerus antara masyarakat dan para penambang yang melibatkan sebagian besar wilayah. Selain itu, tidak ada demarkasi atau mikro-zonasi kawasan umum. Semua masyarakat memiliki kepemilikan komunal, yaitu tanah merupakan milik masyarakat, bukan untuk individu. Masyarakat memelihara kawasan-kawasan besar dengan pohon kacang Brasil dan ini untuk panen tahunan. Sebagai tanggapan atas kekurangan kacang Brasil di komunitas Puerto Arturo, masyarakat berniat untuk memiliki tanah di Río Piedras dan membuat perkebunan kacang Brasil kolektif. Namun, kurangnya sumber daya keuangan dan teknologi telah menghambat pelaksanaan proyek ini. Devaluasi harga kacang Brasil merupakan masalah bagi mereka. Sertifikasi organik dan fair trade akan menjadi cara untuk memberikan kepada mereka daya tawar yang lebih besar dengan para pembeli. Semua komunitas menekankan mereka telah melakukan berbagai kesepakatan hutan dengan hasil yang buruk, terutama dengan ekstraktor kayu lupuna, kayu keras (shihuahuaco) dan mahoni. Dalam komunitas Tres Islas, penambang dan masyarakat mencapai kesepakatan informal untuk mengekstraksi emas dengan melakukan pembayaran kepada masyarakat. Secara umum, pengaruh kegiatan ekonomi dengan kaitan pada Puerto Maldonado sangat penting bagi mata pencaharian dan perencanaan tata guna lahan masyarakat adat. Pemangku kepentingan dalam mekanisme penyelesaian sengketa REDD+ kalau akhirnya dilaksanakan. Masyarakat mengidentifikasi organisasi- organisasi perwakilan masyarakat adat yang akan memiliki peran penting dalam proses pengaduan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Ini termasuk AIDESEP, FENAMAD dan COIMBAMAD. Ombudsman (Defensoríadel Pueblo) dari Puerto Maldonado dan pemerintah daerah Madre de Dios merupakan dua dari mekanisme atau forum pengaduan yang saat ini mereka akui. Masyarakat juga mengidentifikasi organisasi- organisasi yang terkait dengan perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional. Hasil dan dampak Pada akhir kegiatan, informasi dan rencana peningkatan kapasitas, bersama dengan rekaman proses, disampaikan kepada para pemimpin adat, kepada ketujuh komunitas dan FENAMAD. Oleh karena itu, metodologi pelatihan bagi para pemimpin adat tentang REDD+ dan Padiatapa, termasuk panduannya, tersedia untuk digunakan komunitas-komunitas AFIMAD. Proses pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan pemimpin adat dan masyarakat adat tentang REDD+ dan beberapa isu yang sangat penting untuk proses Padiatapa (misalnya hak atas tanah dan isu-isu pengelolaan lahan, proses pengambilan keputusan, mekanisme penyelesaian sengketa dan partisipasi inklusif semua pemegang hak). Masyarakat adat yang tergabung dalam AFIMAD sekarang memiliki metodologi untuk melatih para pemimpin adat tentang REDD+ dan Padiatapa. Selain itu, para pemimpin adat yang kapasitasnya diperkuat dalam pengalaman pertama ini, dan yang setidaknya satu per komunitas adalah perempuan, sekarang telah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendukung dan memimpin proses ini sendiri dalam komunitas mereka. Rekomendasi yang muncul dan pelajaran yang diperoleh
Penguatan kapasitas masyarakat adat sehingga mereka dapat secara mandiri mengembangkan proses Padiatapa merupakan langkah kunci menuju keterlibatan penuh dan pemberdayaan masyarakat ini dalam REDD+.
Pengujian proses pengambilan keputusan dalam masyarakat membantu mengidentifikasi kesenjangan dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Keterlibatan perempuan, kaum lansia, pemuda dan penutur bahasa asli yang tinggal tersisa sedikit memperkuat metodologi pembangunan kapasitas para pemimpin adat. Memasukkan setidaknya satu perempuan per komunitas sebagai pemimpin adat memungkinkan keputusan-keputusan yang seimbang gender dan pertimbangan atas kekhawatiran atau masalah kelompok-kelompok rentan. Diskusi dalam masyarakat tentang proses pengambilan keputusan mereka, status wilayah dan sumber daya, revitalisasi pengetahuan tradisional, dan partisipasi inklusif menciptakan ruang untuk menghidupkan proses-proses masyarakat dan organisasi yang kadang-kadang tidak sangat aktif. 15
KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA: Mengembangkan pengukuran karbon lapangan dan peraturan desa dengan masyarakat adat Dayak Pengantar WWF-Indonesia telah menguji beberapa metode dan pendekatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat yang relevan dengan pengelolaan hutan dan REDD+. Studi kasus ini mengacu pada dukungan yang diberikan WWF-Indonesia kepada masyarakat adat Dayak Kalimantan di Kalimantan Timur antara tahun 2010 dan 2012, untuk meningkatkan kapasitas pengukuran karbon dan pengembangan peraturan desa. Kegiatan-kegiatan ini memerlukan kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat yang juga dalam prosesnya menyiratkan klarifikasi. bisa meminta bantuan kepada pengetahuan tradisional mereka dan melatih kemampuan mereka dalam mengidentifikasi sumber daya mereka. Penduduk desa juga meminta agar WWF mendukung mereka dalam mengembangkan kursus mengenai lingkungan hutan dan ekosistem untuk menyeimbangkan tingkat pemahaman di antara anggota masyarakat. Anggota masyarakat tidak keberatan untuk menyisihkan sebagian dari hutan mereka untuk kegiatan pemetaan karena perlindungan yang dihasilkan akan membantu melindungi kawasan tersebut terhadap perambahan dan meningkatkan konektivitas ekosistem selama periode pembatasan tengah berlangsung. Kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai Kegiatan terkait pengukuran karbon dikembangkan di desa BatuMajang dan peraturan desa dikembangkan di desa Linggang Melapeh. Kedua komunitas ini terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan, Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang terkait pengukuran karbon. WWF mengadakan diskusi-diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda) untuk membahas kemungkinan memetakan sebagian hutan komunal mereka. Kegiatan pemetaan meliputi, antara lain, pemetaan keanekaragaman hayati, pengukuran simpanan karbon dan pemantauan pertumbuhan pohon. Masyarakat membahas implikasi dari tidak menggunakan sebagian dari hutan mereka untuk jangka waktu tertentu. Bahasa Indonesia digunakan pada awalnya sebagai bahasa utama dalam diskusi kelompok kecil ini, meskipun di antara anggota tim fasilitator ada yang juga bisa berbicara dialek lokal. Berdasarkan diskusi kelompok tersebut, para tokoh masyarakat memutuskan waktu yang tepat untuk pertemuan masyarakat untuk membahas lebih lanjut pembatasan pemanfaatan hutan. Lebih dari 250 orang menghadiri pertemuan masyarakat yang dijadwalkan di mana tim fasilitasi menjelaskan tujuan dan ruang lingkup kegiatan ini kepada masyarakat. Diskusi diselenggarakan dalam bahasa setempat, karena masyarakat merasa lebih nyaman daripada menggunakan Bahasa Indonesia. Tim juga menggarisbawahi bahwa REDD+ masih sedang dibahas, bahwa belum ada mekanisme keuangan yang jelas untuk itu, dan bahwa kegiatan pemetaan karbon itu sendiri bukanlah proyek REDD+. Dengan kesepakatan yang telah ada ini, masyarakat menjalani pelatihan pemetaan tanah. Tim fasilitator menyajikan berbagai metodologi kepada masyarakat dan mereka memilih metode lingkaran untuk menggambarkan lahan mereka. Masyarakat kemudian menunjuk tujuh anggota untuk melakukan pemetaan. Identifikasi spesies tanaman dilakukan dengan menggunakan nama ilmiah maupun lokal. Penggunaan nama lokal memungkinkan keterlibatan aktif anggota masyarakat dan memfasilitasi pemahaman tentang kedalaman pengetahuan ekologi lokal. Biaya kompensasi diberikan kepada anggota masyarakat yang terlibat langsung. Orang-orang yang ditunjuk telah memiliki pengalaman bekerja dengan perusahaan kayu dan karena itu telah mengenal metodologi ini. Sebagai hasilnya, proses pengukuran itu dipercepat. Perumusan peraturan desa LinggangMelapeh. Pengembangan peraturan desa mengalami kesulitan pada awalnya terkait dengan fakta bahwa kepala desa tidak yakin mengenai jenis dukungan yang akan diberikan. Pemimpin desa ingin memastikan dukungan langsung di lokasi akan disediakan oleh tim fasilitasi, mengingat bahwa pengembangan peraturan desa membutuhkan setidaknya enam bulan bekerja. Ia juga merasa harus membuat jelas bahwa hutan di Gunung Eno harus dimasukkan dalam peraturan desa. Pemimpin desa ini ingin memastikan ia bisa memperjelas hubungan dengan peraturan pemerintah lain yang memiliki potensi untuk berdampak negatif terhadap hutan GunungEno. Kepala desa dan tim fasilitator WWF menyepakati isu-isu ini (peningkatan kapasitas di lokasi akan difasilitasi selama enam bulan dan hutan GunungEno akan dimasukkan ke dalam peraturan desa) dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah diskusi, masyarakat mengajukan tujuan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Mengenai pemetaan keanekaragaman hayati, anggota masyarakat menyatakan hal ini akan membantu mereka mengenal apa yang telah diidentifikasi di hutan mereka. Selain itu, mereka Tim fasilitator mengadakan beberapa pelatihan yang menjelaskan peran peraturan desa dan bagaimana merumuskannya, kepentingan bersama dalam melindungi hutan GunungEno, dan kode etik yang harus diikuti 16
KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA untuk tujuan ini oleh masyarakat. Berbagai pemangku kepentingan mengikuti pelatihan, termasuk administrator desa, perwakilan masyarakat, perwakilan kelompok adat, perwakilan pemuda, kaum profesional (diwakili oleh guru), serta perwakilan dari kelompok-kelompok perempuan Setelah pelatihan, para peserta mendiskusikan prioritas untuk peraturan desa. Ini termasuk perlindungan hutan GunungEno dan kebutuhan untuk membuat sebuah model peraturan desa, sehingga akan lebih mudah bagi warga desa lain untuk menyusun peraturan serupa. Untuk meneruskan pekerjaan mengembangkan peraturan, peserta memilih satuan tugas yang terdiri dari tujuh anggota yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu perwakilan pemuda, administrator desa, perwakilan desa, pemimpin adat, wakil dari kelompok perempuan dan seorang wakil dari sektor profesional (terutama guru). Satgas harus menyiapkan rancangan peraturan desa berdasarkan masukan masyarakat dan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada bulan November 2011, WWF mengadakan pertemuan antara satuan tugas tersebut dan biro pemerintah kabupaten untuk membahas kemajuan dan meminta saran untuk rancangan peraturan desa. Pada bulan Desember 2011, draft yang disiapkan oleh gugus tugas itu dikonsultasikan secara umum di antara semua warga desa LinggangMelapeh. Hampir semua penduduk desa menghadiri konsultasi publik yang diadakan di LuuqMelapeh (pertemuan rumah panjang), termasuk anggota muda masyarakat. Acara ini dimeriahkan dengan acara musik dan makan malam. Pada bulan Januari 2012, draft disajikan kepada beberapa lembaga pembangunan kabupaten seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); Dinas Kehutanan; Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Biro Penanaman Modal Daerah; dan Biro Hukum. Masukan dari konsultasi- konsultasi tersebut dimasukkan ke dalam draft akhir. Setelah peraturan desa ditandatangani, sebuah Satuan Manajemen dan Rencana Kerja hutan GunungEno juga dibentuk. Bersamaan dengan fasilitasi LinggangMelapeh, WWF juga memfasilitasi pengembangan peraturan empat desa lain di Kecamatan Long Pahangai. Pelajaran baru yang diperoleh Beberapa pelajaran yang menarik berhasil dikumpulkan dari kedua inisiatif di atas, selain keberhasilan pencapaian kegiatan pemetaan dan penyusunan peraturan desa: Kepercayaan diperoleh seiring berjalannya waktu. WWF berhasil mendukung kegiatan ini karena telah ada hubungan sebelumnya. Jadwal proyek dapat menyebabkan "persetujuan palsu." Kepercayaan membutuhkan fleksibilitas, empati dan komunikasi yang jelas. Diskusi kelompok kecil merupakan hal yang penting untuk memfasilitasi pemahaman di awal suatu kegiatan. Diskusi-diskusi kelompok kecil ini juga membantu mengembangkan ide-ide anggota masyarakat tentang proyek yang diusulkan, sebelum pertemuan, komitmen dan keputusan yang lebih besar. Pelatihan masyarakat merupakan hal yang penting untuk melibatkan semua anggota. Ketika masyarakat memutuskan memilih metodologi khusus yang digunakan untuk kegiatan perencanaan lahan, ini merupakan indikasi bahwa mereka benar-benar memahami proses. Dinamika sosial dan politik desa sangat penting. Penting bagi tim fasilitator atau pendukung proyek untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui interaksi yang teratur. Manfaat non-keuangan juga dapat merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Kesepakatan tentang jadwal untuk mengadakan pertemuan sangat penting untuk memfasilitasi kehadiran dan keterlibatan semua anggota masyarakat, terutama perempuan. Jika ada kelompok masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pertemuan, tim fasilitator harus secara informal melakukan pembicaraan dengan kelompok masyarakat ini. Hal ini terutama relevan bagi partisipasi perempuan. Kesadaran masyarakat dan rasa kepemilikan merupakan aspek penting ketika mencoba untuk mencapai partisipasi penuh dalam seluruh proses dan mendapatkan komitmen jangka panjang. Merupakan hal penting untuk mendokumentasikan dan mencatat keseluruhan proses Padiatapa. Kegiatan masyarakat, seperti kalender musiman dari masyarakat desa, harus diperhitungkan ketika mengembangkan kerangka waktu atau jadwal. Proses Padiatapa memakan waktu dan perlu menyesuaikan dengan beban kerja lainnya. Berbagi pengetahuan dengan warga lainnya merupakan hal yang baik untuk dilakukan, misalnya, keahlian anggota masyarakat LinggangMelapeh dapat mendukung pengembangan peraturan desa masyarakat lainnya. Menggunakan dan mengintegrasikan berbagai pendekatan, seperti bahasa dan pengetahuan lokal serta adat istiadat setempat, dapat membantu untuk memperkenalkan, menginformasikan dan mengkomunikasikan Padiatapa dan REDD+ kepada komunitas-komunitas, terutama mereka yang tidak menguasai bahasa yang dominan. Metodologi yang digunakan harus diterapkan dalam konteks masyarakat dan memfasilitasi pemahaman sepenuhnya. 17
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO: Konsultasi awal mengenai isi kuesioner Padiatapa dengan masyarakat yang bergantung pada hutan dari chefferie Bateke Utara Pengantar Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) mengambil langkah-langkah untuk memasukkan Padiatapa dalam proses REDD+. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan di bawah kepemimpinan REDD+ Nasional dengan Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Pariwisata (CN-REDD/ MECNT).11 Organisasi konservasi dan masyarakat sipil nasional dan internasional mendukung pemerintah dalam pengembangan pedoman, alat dan pelajaran untuk menerapkan Padiatapa, sebagai landasan untuk kepemilikan masyarakat adat dan lokal yang lebih besar atas inisiatif REDD+. mereka memiliki hak atas Padiatapa, dan apakah mereka dimintai konsultasi dan kalau demikian, bagaimana bukti dicatat atau didokumentasikan. Akhirnya, dibahas pandangan mereka tentang kegiatan REDD+ dan bagaimana manfaat yang dihasilkannya harus dikelola. Kegiatan dilakukan pada bulan Oktober 2012 di empat desa dari chefferie 12 Bateke Utara di Wilayah Bolobo, di Distrik Plateaux Propinsi Bandundu, misalnya desa- desa Tshumbiri, Lewo, Ndua dan Embirima. Tidak ada masyarakat adat di wilayah ini; yang ada adalah masyarakat tradisional yang bergantung pada hutan yang mata pencahariannya setidaknya sebagian diatur oleh hukum adat penghuni chefferie tersebut. Bahasa yang digunakan termasuk Lingala, Perancis dan Kiteké. Kegiatan menyasar tujuh kelompok: Pada tahun 2012, The Forest Dialogue mensponsori dialog DRC mengenai Padiatapa, yang diakhiri dengan rekomendasi untuk CN-REDD agar menyusun roadmap untuk implementasi Padiatapa di DRC yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait. WWF-DRC telah lebih jauh mendukung persiapan Draft Pedoman Metodologi Padiatapa untuk Proses REDD+ (Versi 0) dengan tujuan memfasilitasi debat nasional yang konstruktif. Di bawah pengawasan CN-REDD, Pedoman ini akan ditingkatkan seiring waktu dengan pelajaran dan praktik yang muncul dari berbagai inisiatif yang memfasilitasi pelaksanaan hak atas Padiatapa. Para Kepala tanah adat Tokoh masyarakat lokal Para pemimpin lokal Masyarakat sipil, terutama asosiasi petani Kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan Anggota komuntas setempat Badan-badan pemerintah Dengan tujuan keseluruhan pengumpulan masukan untuk Pedoman Metodologi Padiatapa, pada bulan Agustus 2012 WWF-DRC mendukung lokakarya yang dipimpin oleh CN-REDD untuk berbagi pengalaman mengenai uji coba Padiatapa dalam proyek-proyek sektor kehutanan. Dua tujuan utama adalah untuk mengembangkan sebuah peta jalan atau roadmap, yang koordinasinya berada di bawah CN-REDD, dan untuk mengembangkan rancangan kuesioner untuk penilaian lapangan awal yang juga akan melibatkan pengumpulan data ekonomi dan budaya sosiologis awal untuk proses Padiatapa. Kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai Studi kasus ini menggambarkan hasil dari uji coba lapangan kuesioner yang dikembangkan dalam lokakarya Agustus 2012. Kegiatan juga melibatkan penyebarluasan hak atas Padiatapa dalam proses DRC REDD+ di antara empat masyarakat dan penilaian tentang bagaimana konsultasi dilakukan sebelumnya dalam proyek-proyek hutan. Kuesioner ini meliputi berbagai topik termasuk jenis perubahan iklim yang telah diketahui masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana mereka menghadapinya. Juga ada pertanyaan mengenai apakah ada proyek yang telah dilaksanakan di tanah dan komunitas mereka, apakah mereka menyadari bahwa Wilayah Bateke Utara memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk primata (misalnya bonobo), dan terletak di antara daerah-daerah deforestasi progresif di sekitar Sungai Kongo dan hutan primer pedalaman. Bagian berikut menjelaskan jawaban kuesioner dari empat desa. Proses adat untuk memberikan persetujuan. Menurut para anggota dari keempat komunitas tersebut, untuk setiap inisiatif pengembang proyek harus memulai dengan menghubungi kepala adat, yang secara tradisional merupakan penjaga tanah dan semua sumber daya alam di dalamnya. Dia bertindak atas nama para leluhur dan mereka juga menginspirasi keputusannya. Persetujuan hanya diberikan setelah meminta petunjuk dari nenek moyang. Kepala adat kemudian mengadakan pertemuan tertutup dengan para tokoh. Ini adalah forum untuk pertukaran dan diskusi antara kepala dan para tokoh untuk mengambil keputusan mengenai tanah adat mereka. Hanya laki-laki yang berpartisipasi dalam pertemuan tertutup ini. Setelah berkonsultasi dengan para tokoh ini, kepala wilayah ini mengadakan pertemuan yang lebih besar dengan anggota masyarakat lainnya untuk juga meminta pandangan mereka. Kepala tidak dapat memberikan pendapat akhir kepada 18
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO pemimpin proyek jika ia belum memperoleh kesepakatan pendapat dari masyarakat. Namun demikian, konsultasi ini hanya menyasar beberapa orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Sesuai dengan hukum adat, desa Lewo tergantung pada kepala Tshumbiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi desa Lewo untuk menerima proyek tanpa nasihat dari kepala tanah Tshumbiri bahkan jika taruhannya adalah kompensasi yang signifikan. Alasan yang mereka ajukan adalah bahwa tanah tempat mereka tinggal secara adat tergantung kepada kepala Tshumbiri yang merupakan satu-satunya yang berwenang untuk memasuki tempat kudus dan berkonsultasi dengan nenek moyang. Beberapa desa mengembangkan roadmap yang akan digunakan sebagai pedoman untuk proses Padiatapa. Berikut ini adalah gambaran umum dari proses seperti yang dijelaskan oleh desa Ndua dan Embirima. Ada beberapa variasi meskipun ada banyak kesamaan. Proses ini pada dasarnya menghormati proses adat yang dirangkum di atas, kecuali kenyataan bahwa mereka menggabungkan partisipasi perempuan, meskipun agak belakangan dalam proses tersebut. 1. Kontak awal dengan kepala dan para tokoh masyarakat; 2. Pertemuan tertutup di antara kepala dan para tokoh masyarakat; 3. Konsultasi dengan anggota masyarakat untuk mengembangkan spesifikasi yang akan diminta dari pengembang proyek; 4. Pertemuan antara kepala, para tokoh masyarakat dan mitra proyek; 5. Konsultasi dengan anggota masyarakat; 6. Penandatanganan dokumen komitmen; 7. Partisipasi perempuan; 8. Proposal. Partisipasi perempuan dalam proses Padiatapa. Adat setempat melarang perempuan melihat atau berbicara dengan para leluhur. Karena keistimewaan ini diperuntukkan khusus bagi laki-laki, perempuan tidak memiliki suara, apalagi hak pilih, dalam proses pengambilan keputusan secara adat. Mereka hanya diberitahu saat perjanjian telah disepakati antara pengembang proyek dan kaum laki-laki. Juga tidak ada konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh kepala dan para tokoh masyarakatnya yang melibatkan perempuan, karena perempuan tidak punya hak untuk memberikan pandangan mereka tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Walaupun ada pembatasan adat pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan komunitas, kaum perempuan menyatakan kesediaan mereka untuk mengambil bagian dalam negosiasi proyek yang berkaitan dengan desa dan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih luas. Mereka menyatakan keinginan ini kepada kaum laki-laki dalam masyarakat. Bagaimana konsultasi dilakukan sebelumnya? Masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka bisa menerima atau menolak proyek yang memiliki dampak pada mata pencaharian mereka dan pada tanah dan sumber daya tempat mereka bergantung. Selain untuk lokakarya yang memberikan informasi tentang proyek- proyek yang akan dikembangkan di tanah adat mereka, masyarakat setempat menegaskan mereka belum pernah dimintai pendapat sebelumnya. Beberapa menekankan mereka diminta pendapatnya pada tingkat individu, tetapi dalam semua kasus tidak ada konsultasi tingkat masyarakat. Selain itu, tidak ada bukti tertulis bahwa jenis kegiatan konsultasi apapun pernah berlangsung. Pandangan tentang REDD+. Masyarakat menggarisbawahi kekhawatiran mereka mengenai konsep REDD+ sebagaimana yang diuraikan oleh tim fasilitasi. Mereka menganggap REDD+ merupakan masalah yang kompleks dan menetapkan bahwa diskusi lebih lanjut akan diperlukan, terutama untuk menentukan kompensasi yang harus mereka dapatkan. Namun demikian, masyarakat mengidentifikasi kegiatan terkait REDD+ yang kemungkinan dapat diterapkan di sabana dan hutan yang telah dibuka. Komunitas Tshumbiri menekankan bahwa spesies untuk penghijauan harus varietas kayu, pohon buah-buahan, kelapa sawit dan lain-lain. Mereka tidak akan menerima akasia karena akasia telah diidentifikasi sebagai penyebab deforestasi dan penipisan tanah. Para anggota desa mengidentifikasi penyebab kondisi hutan saat ini, di antaranya: penyalahgunaan sumber daya hutan, pertanian tebang dan bakar, kebakaran semak dan hutan, penggembalaan berlebihan, dan ekstraksi kayu. Keyakinan dan praktek-praktek sosial juga ikut berperan, dalam identifikasi tidak menghormati leluhur sebagai faktor dalam kondisi hutan saat ini. Setelah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa REDD+ dan apa makna yang terkandung di dalamnya, masyarakat mengidentifikasi potensi dampak sosial dan lingkungan. Di antara dampak pertama yang mereka lihat, mereka mengutip potensi konflik internal di antara anggota masyarakat, tidak menghormati tradisi budaya, dan tidak dilakukannya pembayaran kompensasi yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat untuk kegiatan- kegiatan yang dilakukan di tanah mereka. Dampak lingkungannya, di sisi lain, termasuk penangkapan ikan 19
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO berlebihan, kebakaran semak atau hutan dan masuknya spesies hutan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan diskusi awal tentang bagaimana mereka akan mengelola manfaat yang nantinya akan mereka peroleh yang terkait dengan REDD+, yang umumnya mengusulkan untuk membuat sebuah komite manajemen lokal (comité local de gestion) bersama- sama dengan masyarakat. Bagi masyarakat, penggunaan keterampilan dan tenaga kerja lokal merupakan prasyarat untuk semua proyek di masa mendatang di hutan dan lahan mereka. Semua komunitas menganggap bahwa instansi pemerintah teknis juga harus berpartisipasi, misalnya kegiatan penentuan batas-batas wilayah harus dilaksanakan bekerja sama dengan Departemen Pertanian. Mereka juga menekankan bahwa masyarakat desa yang terlibat dalam proyek maupun pemerintah daerah harus menjadi penerima manfaat dari setiap inisiatif REDD+. Akhirnya, di Desa Ndua, anggota masyarakat menuntut bahwa sekitar 40 persen dari manfaat yang ditentukan dalam kesepakatan REDD+ harus dibayar di muka untuk proyek manapun di tanah mereka. Kaum laki-laki dalam masyarakat ini menggarisbawahi bahwa dalam pengalaman sebelumnya kontraktor tidak memenuhi komitmen mereka, oleh karena itu mereka menetapkan tujuan untuk memperoleh sebagian dari persyaratan mereka di muka. Keterlibatan pejabat pemerintah. Selain berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi dan memberikan informasi yang relevan, pejabat pemerintah menyatakan tugas mereka untuk dimasukkan dalam semua diskusi mengenai kepentingan masyarakat. Selain itu, perempuan yang bekerja di departemen-departemen pemerintah menyatakan keinginannya untuk melihat kemampuan mereka ditingkatkan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh yang baru timbul Pelaksanaan konsultasi pendahuluan ini memungkinkan mencapai beberapa kesimpulan, yang mungkin berguna untuk inisiatif Padiatapa lainnya: Masyarakat sasaran di wilayah Bateke Utara memiliki pengetahuan yang kompleks tentang sumber daya alam yang mereka kelola dan harus mengembangkan bersama-sama dengan mitra REDD+ semua kegiatan perencanaan lahan dan pengelolaan sumber daya yang berdampak pada wilayah, sumber daya dan mata pencaharian mereka. Meskipun pemahaman warga desa tentang REDD+ belum lama diperoleh, masyarakat telah memiliki proposal awal tentang kegiatan REDD+ yang mereka anggap sesuai untuk tanah mereka dan mekanisme 20 pembagian manfaat yang mereka anggap tepat. Masukan ini sepatutnya perlu dipertimbangkan. Masyarakat menunjukkan perhatian yang jelas untuk merekam proses Padiatapa dan ini harus menjadi prioritas dari setiap inisiatif REDD+ yang akan dikembangkan di tanah adat mereka. Masyarakat tampaknya memiliki cukup banyak pengalaman negatif dengan ekstraksi dan manajemen proyek sumber daya alam. Mereka tampaknya terutama menerima kompensasi dan bukannya memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya. Ini merupakan pendekatan yang perlu disesuaikan untuk REDD+. Adat kebiasaan merupakan hal yang sangat penting di keempat desa dan harus dihormati dalam pengembangan proses Padiatapa; namun standar internasional juga mengharuskan semua pemegang hak terwakili dalam proses pengambilan keputusan, khususnya perempuan. Anggota masyarakat, perempuan dan laki-laki, yang merupakan pemegang hak tetapi bukan tokoh karenanya harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Proses Padiatapa menyiratkan penghormatan atas waktu masyarakat dan juga sumber daya keuangan mereka yang memadai. Meskipun sebagian informasi sudah tersedia, pemetaan pemangku kepentingan yang lengkap harus dilakukan dan kuesioner diadaptasi seperlunya. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan pejabat pemerintah tentang REDD+ dan Padiatapa perlu diprioritaskan. Masyarakat harus benar-benar mengenal proyek yang akan dikembangkan di lahan mereka agar dapat diberdayakan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan sadar.
SUMBER-SUMBER PADIATAPA TAMBAHAN Padiatapa dan REDD+ Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dalam REDD+ Patrick Anderson, Februari 2011-RECOFTC dan GIZ | Menggunakan contoh yang relevan dari berbagai lokasi dan sektor, manual ini memberikan dasar untuk mengembangkan pedoman khusus suatu negara mengenai memperoleh Padiatapa dalam proses REDD+. Manual ini menawarkan panduan tentang prosedur untuk menghormati hak atas Padiatapa dan rincian 12 elemen yang perlu dipertimbangkan dalam proyek-proyek REDD+ untuk secara efektif mempersiapkan pelibatan para pemegang hak, menerapkan proses persetujuan, dan mempertahankan persetujuan. Bahan-bahan Program UN-REDD Pedoman Program UN-REDD mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan Program UN-REDD, Januari 2013 | Pedoman Versi Akhir yang Terbaru ini - berdasarkan berbagai rekomendasi, termasuk yang dibuat oleh peserta konsultasi regional tentang Padiatapa dan mekanisme di Asia, Afrika dan Amerika Latin, menanggapi permintaan dari negara-negara peserta untuk panduan yang nyata tentang bagaimana mencari Padiatapa dan memberikan cara pemberian ganti rugi yang efektif dalam konteks Program UN-REDD Panduan Hukum untuk Pedoman Program UN- REDD untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) - Hukum dan Yurisprudensi Internasional yang Menegaskan Persyaratan Padiatap Panduan Hukum ini adalah ringkasan lengkap non- komprehensif hukum internasional yang ada dan praktik negara (bagian) yang mulai berkembang, yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan inisiatif yang mempengaruhi mereka dan bahwa Padiatapa adalah norma hukum yang menetapkan tugas dan kewajiban pada negara (bagian). Pedoman UN-REDD-FCPF tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesiapan REDD+ dengan Fokus pada Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Bergantung pada Hutan yang Lain Pedoman ini dirancang untuk mendukung keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dalam konteks kesiapan REDD+ untuk Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) dan Program UN-REDD, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan lainnya. Pedoman ini berisi 1) kebijakan yang relevan mengenai masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan lainnya; 2) Prinsip dan pedoman untuk pelibatan pemangku kepentingan yang efektif; dan 3) Langkah-langkah praktis "bagaimana caranya" untuk perencanaan dan pelaksanaan konsultasi yang efektif. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk REDD+ di wilayah Asia-Pasifik: Pelajaran yang Diperoleh Laporan ini membagikan pelajaran-pelajaran yang diperoleh baru-baru ini mengenai Padiatapa untuk REDD+ berdasarkan pengalaman yang muncul dari negara-negara mitra Program UN-REDD di kawasan Asia-Pasifik. Laporan ini mengacu secara signifikan pada proses dari Lokakarya Regional Program UN- REDD Kedua tentang Pembelajaran Bersama Padiatapa, yang diselenggarakan di Bogor, Indonesia, 19-20 April 2012. Menerapkan Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dalam Program UN-REDD di Vietnam Program UN-REDD 2010 | Laporan ini mendokumentasikan proses untuk memperoleh Padiatapa di dua distrik percontohan, sebagai bagian dari persiapan resmi Vietnam untuk kegiatan-kegiatan REDD+ berbasis lapangan. Evaluasi dan Verifikasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan di bawah Program UN-REDD: Propinsi Lam Dong, Vietnam Nguyen Quang Tan, Luong Thi Truong, Nguyen Van dan ThiHai, K'Tip November 2010 - RECOFTC | Laporan ini menyajikan hasil proses evaluasi dan verifikasi Padiatapa yang dilakukan oleh RECOFTC sebagai bagian dari proyek percontohan Program UN- REDD+ di Vietnam. PADIATAPA The Forest Dialogue (Dialog Hutan): The Forest Dialogue, yang berpusat di Yale University, mensponsori serangkaian dialog mengenai Padiatapa dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, yang memiliki tujuan utama mengeksplorasi bagaimana - dalam prakteknya - instansi pemerintah, perusahaan komersial dan organisasi non- pemerintah dapat menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan atau tidak memberikan Padiatapa pada kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Publikasi yang terkait termasuk: 21
SUMBER-SUMBER PADIATAPA TAMBAHAN Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan -- Membuat Padiatapa Berhasil untuk Hutan dan Masyarakat Marcus Colchester 2010 - The Forest Dialogue (Dialog Hutan)| Publikasi ini dikembangkan sebagai kertas scoping (makalah yang berisi informasi) untuk proses Padiatapa Dialog Hutan Dialog Penjajakan mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan 13-14 April 2010 - New Haven, CT, USA | Laporan ini mendokumentasikan diskusi dalam Dialog Penjajakan dua hari seri Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang diselenggarakan oleh The Forest Dialogue di New Haven, CT, Amerika Serikat pada tanggal 13-14 April 2010. Dialog Lapangan tentang Padiatapa di Indonesia 11-15 Oktober 2010 - Pekanbaru, Propinsi Riau, Indonesia | Laporan ini mendokumentasikan dialog lapangan pertama dalam seri TFD mengenai Padiatapa, diselenggarakan di Propinsi Riau di pulau Sumatera di Indonesia, pada bulan Oktober 2010. Dialog Lapangan tentang Padiatapa di DRC 21-25 Mei 2012 - Kinshasa, DRC | Laporan ini mendokumentasikan dialog lapangan kedua dalam seri TFD mengenai Padiatapa. Dialog ini terfokus pada mengintegrasikan Padiatapa ke dalam program- program REDD+ nasional di DRC. Panduan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan Christina Hill, Serena Lillywhite dan Michael Simon 2010-Oxfam | Panduan ini merupakan pengantar untuk Padiatapa, dikembangkan untuk digunakan oleh masyarakat dan organisasi pendukung. Panduan ini memberikan informasi dasar tentang hak atas Padiatapa dan bagaimana hak ini dapat membantu orang untuk memiliki suara tentang proyek-proyek pembangunan, seperti bendungan, pertambangan, penebangan dan proyek-proyek infrastruktur besar lainnya yang mempengaruhi mereka dalam satu dan lain hal. Panduan Pelatihan mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dalam REDD+ bagi masyarakat adat IWGIA & AIPP - Oktober 2012 | Panduan ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat, jaringan dan organisasi adat untuk melakukan advokasi dan mengusahakan pelaksanaan yang efektif dari Padiatapa bagi masyarakat adat dalam kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan REDD+. 22 Mempraktekkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dalam Inisiatif REDD+ RECOFTC - Mei 2012 | Manual ini, yang dikembangkan dengan dukungan keuangan dan nasehat dari Institute for Global Environmental Strategies dan Norad, berfungsi sebagai alat praktis untuk pelatih dan fasilitator untuk meningkatkan pemahaman tentang Padiatapa di antara para pemangku kepentingan di semua tingkat. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan Roundtable Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab (RSPO): Sebuah Panduan untuk Perusahaan Forest Peoples Programme, October 2008 | Laporan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dan perusahaan, dan juga pemerintah daerah, tentang prosedur untuk memperoleh Padiatapa - yang berfokus pada kelapa sawit yang bertanggung jawab tetapi dengan relevansi yang lebih luas. Membuat Padiatapa -Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan - Berhasil: Tantangan dan Prospek untuk Masyarakat Adat Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari 2007 - Forest Peoples' Programme | Laporan ini merangkum kemajuan yang dicapai oleh masyarakat adat dan organisasi yang mendukungnya dalam upaya menilai dan menerapkan hak masyarakat adat atas Padiatapa, berdasarkan studi kasus dari Suriname, Guyana, Malaysia, Peru, Indonesia, Papua Nugini dan Filipina. Forum Permanen PBB tentang Permasalahan Masyarakat Adat, Laporan Lokakarya Internasional tentang Metodologi mengenai Padiatapa dan Masyarakat Adat (New York, 17-19, 2005) UN Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB), 17 Feb 2005 | Lokakarya ini mengidentifikasi unsur-unsur pemahaman bersama tentang Padiatapa dan masyarakat adat, dan memberikan rekomendasi untuk mempromosikan metodologi-metodologi yang lebih baik untuk Padiatapa. Fokus geografis - termasuk studi kasus Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan: Proyek Karbon Surui Forest Trends, ACT Brasil, Asosiasi Masyarakat Surui Metareila, Kaninde, IDESAM dan, FUNBIO, Agustus 2010. | Publikasi ini menjelaskan, dalam bahasa Inggris dan Portugis, proses yang digunakan oleh orang-orang Surui Brasil dan para mitra proyek untuk memperoleh Padiatapa dari masyarakat Surui untuk pembayaran untuk proyek jasa ekosistem, dengan fokus pada pemasaran kredit karbon.
SUMBER-SUMBER PADIATAPA TAMBAHAN Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Lembah Kongo Jerome Lewis, Luke Freeman dan Sophie Borreill, Juli 2008 | Dokumen ini adalah hasil dari sebuah studi bagaimana Padiatapa dapat diterapkan dalam konsesi kehutanan di Lembah Kongo. Sebuah Pedoman untuk Penerapan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk Proyek-Proyek REDD+ di Papua Nugin Dokumen ini disusun oleh kantor Perubahan Iklim dan Pembangunan di Papua Nugini, untuk mendukung usaha CATATAN AKHIR 1 Lihat, misalnya, Hill, Lillywhite dan Simon 2010, Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang menyatakan bahwa "Masyarakat non-adat yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk konsultasi dan negosiasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara yang konsisten dengan prinsip- prinsip yang menjadi dasar hak atas Padiatapa" (hal 3) dan "Hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan adalah perbedaan yang paling penting antara hak-hak masyarakat Adat dan masyarakat lainnya yang terkena dampak proyek." Demikian pula, UN-REDD 2013, Pedoman Padiatapa mengakui bahwa apabila masyarakat yang bergantung pada hutan memiliki sifat yang sama dengan masyarakat adat, dan hak-hak substantif mereka terlibat secara signifikan, kegiatan-kegiatan REDD+ mungkin juga memerlukan Padiatapa mereka (pp.11-12). 2Colchester 2010, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan - Membuat Padiatapa Berhasil untuk Hutan dan Masyarakat. Dialog Hutan. 3Lihat, misalnya, pernyataan Forum Masyarakat Adat International mengenai Perubahan Iklim, seperti yang dilaporkan dalam IUCN 2010, Dokumen Briefing tentang Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim/ REDD: Suatu ikhtisar diskusi dan permasalahan utama saat ini. IUCN. 4Anderson 2011, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dalam REDD+. RECOFTC dan GIZ. 5REDD+ Standar Sosial dan Lingkungan Versi 1, Juni 2010. final-English.pdf. 7Prinsip-prinsip kerangka kerja yang banyak dikutip ini dikembangkan dalam Lokakarya 2005 UNPFII tentang Metodologi Mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan Masyarakat Adat. (Dokumen pemerintah nasional untuk memastikan bahwa hak-hak para pemilik tanah di kawasan hutan dilindungi dalam kaitannya dengan proyek-proyek REDD+. ForêtsAfricaines-Tabernacle des Savoirs: Les PeuplesAutochtoneset le Consentement, Libre, informe et Préalable (CLIP) OSAPY, CEDEN, ADEV, Réseau-CREF, CaMV dan FPP-Mei 2013 | Publikasi ini menjelaskan dasar-dasar filosofis dan hukum internasional Padiatapa dan tantangan-tantangan untuk menerapkan Padiatapa di Republik Demokratik Kongo. E/C.19/2005/3). 8Elemen-elemen kunci yang disorot di sini terutama berdasarkan panduan yang diberikan dalam Anderson 2011; Hill, Lillywhite dan Simon tahun 2011 dan Forest Peoples Programme 2008, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan Roundtable mengenai Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab (RSPO) dari Forest Peoples Programme. 9Lihat, misalnya: Harvard Kennedy School 2008. Mekanisme Pengaduan yang Selaras dengan Hak: Alat Pemandu untuk Perusahaan dan Pemangku Kepentingan Mereka, Kertas Kerja CSRI No 41 (Januari 2008), dan International Finance Corporation 2009. Menangani Pengaduan dari Komunitas yang Terkena Dampak Proyek - Pedoman untuk Proyek dan Perusahaan dalam Merancang Mekanisme Pengaduan. Catatan Praktik yang Baik. Washington, DC. 10Program UN-REDD 2013. Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan: 28. 11Processus Nasional REDD en RépubliqueDémocratique du Congo-Rapport d' Avancement à Mi-Parcours- Juin 2012. Koordinasi REDD+ Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Pariwisata Republik Demokratik Kongo. 2012. 12Menurut Pasal 67 UU No 08/ 016 tanggal 07 Oktober 2008 mengenai komposisi, organisasi entitas teritorial yang terdesentralisasi dan hubungan mereka dengan negara bagian dan propinsi (Loiorganique N°08/16 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des et leurs rapports avec l'Etat et les provinces), chefferie pada umumnya adalah sekumpulan masyarakat tradisional yang konsisten yang dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh adat, diakui dan didukung oleh pemerintah. 23
WWF percaya akan kunci untuk inisiatif REDD+ yang adil dan efektif berikut: 2 0 1 4 PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF PENGUASAAN LAHAN MASYARAKAT YANG TERJAMIN Partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengembangkan, melaksanakan dan memantau inisiatif REDD+ akan memerlukan investasi dalam pengembangan kapasitas dan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Mengakui dan menghormati hak-hak adat atas hutan memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan secara signifikan akan mempengaruhi siapa yang menerima manfaat dari inisiatif REDD+. PEMBAGIAN MANFAAT REDD+ YANG ADIL PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN Padiatapa memungkinkan hak dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam inisiatif REDD+, yang menghasilkan REDD+ yang lebih efektif dan adil. P A N D A . O R G / F O R E S T C L I M A T E Insentif bagi masyarakat hutan dan tata kelola yang baik dari mekanisme keuangan dapat membantu memastikan bahwa inisiatif REDD+ memberikan manfaat kepada masyarakat, yang banyak di antara mereka secara historis merupakan pemelihara sumber daya hutan. Notre raison d'être Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature. If there is no URL OR Mengapa kami berada di sini Untuk menghentikan degradasi lingkungan alam planet ini dan membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam. With URL - Regular Untuk informasi lebih lanjut: Programme Hutan dan Iklim WWF forestclimate@wwf.panda.org ® WWF Terdaftar sebagai Pemilik Merek Dagang © 1986, WWF - World Wide Fund for Nature (sebelumnya World Wildlife Fund), Gland, Swiss