Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM KONTEKS PENERAPAN SANKSI PIDANA Citranu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Abstract The purpose of this study is to determine the mechanism of community mining permits and the application of criminal sanctions against perpetrators who do not have community mining permits. The method used in this research is normative legal research method, with a statutory and conceptual approach. The legal substance used are primary legal substance, secondary legal substance and tertiary legal substance obtained through literature study. The result of this research is that the people mining permits can be obtained through submissions to the minister, and are granted in community mining areas that have previously been determined and imprisonment sanctions given to the perpetrators are lighter but the criminal fines are increased, or prioritize payment of fines compensation as a result of a criminal act. Keywords: The People Mining Permit, Criminal Sanctions I. Latarbelakang Pertambangan merupakan bidang usaha yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, terlebih dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia diharapkan mampu untuk menjadi pendukung pembangunan nasional sehingga kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", Pengelolaan sumber daya alam oleh negara agar menjamin keberlangsungan sumberdaya alam tersebut dapat terkendali dan juga dampak kerusakan lingkungan dari pengelolaan sumberdaya alam dapat dikontrol dan diminimalisir, hal ini sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Turhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Pertambangan memberikan dampak positif pada perekonomian negara, akan tetapi pertambangan juga memiliki dampak negatif apabila tidak dikelola dengan cara arif dan bijaksana. Pengelolaan sumberdaya alam dalam bidang pertambangan sangat memiliki dampak yang besar guna menyumbang kerusakan lingkungan, apabila tidak dikontrol dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pelaku usaha pertambangan yang ingin melaksanakan pertambangan wajib memiliki izin dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri. Ketentuan kepemilikan izin pertambangan sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Pada saat ini masih banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak mentaati peraturan hukum yang mengatur terkait syarat izin usaha pertambangan rakyat.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Hal ini dilakukan karena ingin melepaskan diri dari tanggungjawab dalam hal pengendalian dampak kerusakan lingkungan ataupun pengelakan terhadap kewajiban pajak dari pemerintah, sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh di daerah Kalimantan Tengah banyak sekali pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat, sampai Sekda Kalimantan Tengah menghimbau kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait supaya menertibkan penambang emas tanpa izin, karena di setiap daerah yang ada di kalteng begitu banyak penambang emas yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.1 Masyarakat melakukan Pertambangan emas tanpa izin sebagai akibat anjloknya sejumlah komoditas andalan masyarakat, salah satunya karet, sehingga banyak masyarakat beralih profesi ke aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).2 Sedangkan penghasilan penambangan emas sangat bernilai ekonomis dan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat ditengah pendemi covid 19. Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu (a). Tahapan persiapan penambangan, (b). Tahapan operasi/penambangan yang dibagi dalam dua sistem penambangan yaitu sistem sedot (kegiatan penambangan emas di sungai) dan sistem semprot (kegiatan penambangan emas di daratan), dan (c). Tahap akhir kegiatan penambangan. rangkaian kegiatan PETI secara keseluruhan mulai tahap pra operasi/persiapan meliputi : (1) penyediaan bahan dan pembuatan rakit, (2) pengadaan peralatan dan mesin. Kemudian tahap penambangan/operasi meliputi: (3) perekrutan tenaga kerja; (4) penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas, (5) penambang-emas-ilegal 2
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) penentuan lokasi penambangan, (6) proses penambangan, (7) proses pengolahan dan pemurnian emas, (8) pemasaran dan distribusi hasil. Tahap pasca operasi atau setelah penambangan berakhir adalah pemindahan rakit ke lokasi-lokasi baru karena lokasi sebelumnya dinilai tidak menguntungkan lagi3. Dampak dari pertambangan emas ini merusak lahan dan mencemari air, sehingga struktur tanah rusak dan berlobang serta air tercemar dan tidak sehat, selain itu negara dirugikan karena hasil pertambangan hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja, padahal tujuan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah adalah untuk pembangunan nasional, dan hasil pertambangan apabila berdasarkan izin pastinya adanya kewajiban dan pemasukan pajak untuk negara sehingga pajak yang masuk ke kas negara dapat disalurkan secara merata ke masyarakat Indonesia dengan cara pembangunan ekonomi ataupun pembangunan sumber daya manusia. Pertambangan emas yang dilakukan masyarakat tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin adalah tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya harus dihentikan selain merusak lingkungan pertambangan juga merugikan negara, alangkah baiknya pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan izin dalam hal melakukan pertambangan emas. Pemerintah harus memfasilitasi untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat dan memberikan izin pertambangan rakyat, agar 3 Trilianty Lestarisa, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Merkuri (Hg) Pada Penambang Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah" (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010). Hal 28
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) perekonomian masyarakat tetap berjalan, negara tidak dirugikan dan kerusakan lingkungan dapat dikontrol. Penelitian sebelumnya yang pernah mengkaji tentang izin pertambangan rakyat ataupun pertambangan emas tanpa izin yakni penelitian atas nama nama Kurniawan tahun 2018 dengan judul Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah (Studi Kasus Penambangan Emas Yang Dilakukan Oleh Sanyoto Als Nyoto Als Togok Bin Jiman) repository UNISSULA, penelitian atas nama Anyualatha Haridison tahun 2016 dengan judul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Ijin Di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah diterbitkan pada jurnal Universitas Paramadina dan penelitian atas nama Leon tahun 2015, dengan judul Implementasi Kebijakan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Universitas Diponegoro. Ketiga penelitian tersebut diatas masih menggunakan undang-undang yang lama sedangkan kajian penulis menggunakan undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan tidak spesifik mengkaji tentang izin pertambangan rakyat. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka kajian ini penulis beri judul Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana. II. Metode Penelitian
Kajian Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).4 Kajian ini memfokuskan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.5 Kajian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer6 adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal, ataupun dokumen hukum sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ataupun ensiklopedia, untuk menganalisis isu hukum tentang izin pertambangan rakyat dalam konteks penerapan hukum pidana. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan selanjutnya kedua bahan hukum ini diolah menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dengan permasalahan hukum sehingga digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji dan didapat suatu kesimpulan. III. Pembahasan A. Mekanisme Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Izin pertambangan rakyat memiliki definisi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah 4 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017). 5 Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006). 6 Dyah Ochtorina Susanti and others, Penelitian Hukum, 2015.
pertambangan rakyat dengan Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) terbatas. Pada luas wilayah dan investasi hakekatnya izin7 merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (setting a standard for the licenses). Sejarah pengaturan izin pertambangan rakyat8 terdapat pada Pasal 2 ayat 3 peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat 3 berbunyi: "Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan". Pemberian izin pertambangan rakyat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Wilayah pertambangan rakyat memiliki definisi sebagai bagian dari WP (wilayah pertambangan) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Pengelolaan mineral dan batubara secara umum bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional9 meliputi: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya 7 Fadjri Bachdar, "Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," Lex Privatum 4, no. 3 (2016). Hal 67 8 H S Salim, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Sinar Grafika, 2012). Hal 89-90 9 Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia," Promine 1, no. 1 (2013). Hal 4-5
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Maksud dan tujuan pemberian izin pertambangan rakyat10 memiliki dampak positif bagi masyarakat meliputi: meningkatkan perekonomian, menanggulangi masalah sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan semangat wirausaha, mencegah terjadinya urbanisasi, dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, adanya transfer kemampuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terjadi perubahan yang sebelumnya diberikan oleh Bupati/Walikota, berikut bunyi Pasal 67 (1) IPR diberikan oleh Menteri kepada: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 67 (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan IPR ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. (3) Untuk memperoleh 10 Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia (Media Pressindo, 2018). Hal 97
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Ada perubahan berkaitan luas wilayah izin pertambnagan rakyat dan pihak yang dapat mengajukan izin pertambangan rakyat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 70 Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 70 Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Perubahan yang terjadi pada pasal 70 berkaitan tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat meliputi pengelolaan lingkungan hidup yang dulunya dikelola bersama pemerintah daerah, sekarang dikelola bersama dengan Menteri, begitu juga kewajiban menyampaikan laporan kegiatan izin pertambangan rakyat, yang dulunya dilaporkan kepada pemberi izin pertambangan rakyat yang dalam
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) izin hal pertambangan rakyat dilaporkan secara berkala kepada Menteri. ini Bupati/Walikota sedangkan sekarang kegiatan pengelolaan Pertambangan rakyat yang menggunakan mekanisme izin pertambangan rakyat dapat mencegah hal-hal negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin meliputi: 1. Pelanggaran HAM berkaitan dengan aspek lingkungan. 2. Pelanggaran HAM berkaitan dengan penggusuran warga masyarakat setempat dari sumber-sumber kehidupan mereka. 3. Pelanggaran HAM berkaitan dengan keterlibatan aparat yang bertindak selaku pihak keamanan dari perusahaan berhadapan dengan masyarakat dan warga sekitar lokasi tambang11. Pada dasarnya dampak negatif dari pertambangan tanpa izin adalah pelanggaran hukum pidana, baik itu hukum pidana pada undang-undang pertambangan dan undang-undang pidana lingkungan hidup. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal pertambangan tanpa izin merugikan negara dan masyarakat luas, karena akibat pertambangan ilegal yang ditimbulkan pastinya tidak melalui kontrol pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga merusak lingkungan, dan berdampak pada masyarakat serta pembangunan nasional, karena tidak ada pemasukan bagi pemerintah melalui perpajakan ataupun kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Penerapan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terkait Izin Pertambangan Rakyat Pertambangan rakyat tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid), baik perbuatan melawan hukum umum, perbuatan melawan 11 Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," Al-Adl: Jurnal Hukum 9, no. 1 (2017). Hal 81-82
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) hukum khusus, perbuatan melawan hukum formil maupun perbuatan melawan hukum materil. 12 Sifat melawan hukum umum (generale wederrechtelijkheid) memiliki elemen perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat apabila keseluruhan unsur pasal terpenuhi maka pelaku dapat dihukum dan diberikan sanksi pidana. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus (special wederrechtelijkheid) tercantum di dalam rumusan delik sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus wajib dibuktikan oleh penuntut umum karena tercantum didalam rumusan delik. Unsur yang menjadi dasar pembuktian oleh jaksa penuntut umum adalah unsur yang secara nyata tercantum dalam rumusan pasal seperti: "unsur tanpa izin pertambangan rakyat", artinya penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki pertambangan rakyat, barulah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan melawan hukum formil (formeel wederrechtelijkheid) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Perbuatan melawan hukum materil (materieel wederrechtelijkheid) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan didalam masyarakat. Dampak dari pertambangan tanpa izin 12 D Schaffmeister, N Keijzer, and E P H Sutorius, "Hukum Pidana," Yogyakarta: Liberty, no. Revisi (2007). Hal 27-39. izin
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) yakni kerusakan lingkungan, rusaknya struktur tanah dan tercemarnya air merupakan dasar pertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga dengan dasar ataupun alasan tersebut pelaku pertambangan tanpa izin dapat dihukum. Perbuatan melawan hukum materil terbagi dua yakni perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif dan perbuatan melawan hukum materil dalam arti negatif. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis sehingga si pelaku dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku tidak memenuhi aturan hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan pidana, sehingga pelaku dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif bertentangan dengan asas legalitas. Hal ini erat kaitannya dengan akibat pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan dapat mengakibatkan bencana alam maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga pelaku dapat diberikan sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur pada undang-undang tertulis. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti negatif adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan pidana, akan tetapi menurut nilai keadilan dan kepatutan didalam masyarakat perbuatan pelaku tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka pelaku tidak dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti negative bisa disebut sebagai alasan pembenar. Hal ini dapat dijadikan masyarakat untuk mengelak dari tindak pidana, sebagai contoh masyarakat mengaku bahwa penghasilan mereka hanya bergantung pada pertambangan rakyat tanpa izin, sehingga menurut nilai-nilai keadilan masyarakat, perbuatan menambang yang secara melawan hukum tertulis bertentangan berubah menjadi tidak melawan
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) hukum karena alasan ketergantungan penghidupan masyarakat melalui tambang tanpa izin. Alasan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan pidana, karena akibat pertambangan rakyat tanpa izin merusak lingkungan dan dapat mengakibatkan bencana yang merugikan masyarakat luas. Ketentuan Pidana terhadap setiap orang yang tidak memiliki pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dikeluarkan oleh Menteri yakni Pasal 158 berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebelumnya pada undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara terkait tidak memiliki izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Bupati atau walikota diatur pada ketentuan Pasal 158 berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan Pasal 158 terdiri dari unsur pidana yang tertuang secara langsung di dalam pasal. Unsur perbuatan pidana memiliki istilah element dan bestandeel,13 perbedaan kedua istilah tersebut meliputi: element merupakan perbuatan yang tertuang baik yang tertulis secara langsung dalam ketentuan pasal ataupun yang tidak tertulis, sedangkan bestandeel hanya unsur perbuatan yang 13 Eddy O S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hal 129 izin
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) tertulis expersif verbis saja. Unsur yang utama pada Pasal 158 ini atau bestandeel delict yang harus dibuktikan adalah melakukan penambangan tanpa izin, atau apabila dihubungkan dengan izin pertambangan rakyat adalah setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat akan dihukum berdasarkan ketentuan pasal ini. Izin pertambangan rakyat ini sebagaimana Pasal 35 adalah izin yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri sesuai Pasal 67. Ancaman pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara lebih ringan dari ancaman pidana undang-undang terdahulu meliputi 5 (lima) tahun, sedangkan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara lebih berat ancaman pidananya yakni 10 (sepuluh) tahun pidana. Pada undang-undang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang terbaru denda yang dikenakan izin terhadap setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa adanya pertambangan rakyat lebih besar yakni Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan pada undang-undang yang lama dendanya lebih rendah yakni Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara "Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara bagi setiap orang yang memegang izin pertambangan rakyat yang tidak melapor dan memberikan keterangan secara benar dapat dipidana sebagaimana Pasal 159 Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Pada Pasal 159 ini terjadi perubahan terkait berat ringannya pidana kurungan dan denda yang diberikan kepada pelaku yang secara sengaja memberikan laporan atau keterangan yang tidak benar terkait izin pertambangan rakyat yakni undang-undang terbaru pidana kurungan lebih ringan yakni 5 (lima) tahun dan denda lebih tinggi yakni Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan pada undang-undang yang lama ancaman pidana lebih tinggi yakni 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ini wajib dipenuhi oleh pemengang izin pertambangan rakyat. Bestandeel delict Pasal 159 ini adalah tidak melaporkan atau menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri, unsur ini merupakan unsur yang wajib untuk dibuktikan karena tertulis secara expersif verbis. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada Pasal 161 terkait penyalahgunaan izin untuk melakukan produksi mineral atau batubara yang tidak berasal dari izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dapat di pidana. ancaman pada Pasal 161 ini terjadi perubahan yakni pada undang- undang lama ancaman pidana kurungan lebih tinggi yakni 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan pada undang-undang yang baru pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 161A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melarang Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak ada mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang memindahtangankan izin yang telah diberikan oleh pemerintah salah satunya larangan untuk memindahtangankan izin pertambangan rakyat. Pasal 161A tergolong ketentuan yang baru, mengingat pada prakteknya, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batubara banyak terjadi pemindahtanganan izin yang diberikan oleh pemerintah. Pasal 164 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 164 terjadi perubahan karena adanya penambahan Pasal 161A dan 161B, selain penambahan kedua Pasal tersebut tidak merubah makna dari ketentuan pidana tambahan. Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana nantinya akan dilelang dan hasilnya akan masuk ke kas negara dan diharapkan dapat dipergunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, sama halnya dengan perampasan keuntungan dari tindak pidana dan kewajiban membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana pelaku yang telah merugikan negara dan merusak lingkungan.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Pemberian denda yang lebih besar terhadap pelaku menandakan maksud pembentuk undang-undang lebih mementingkan ganti kerugian lebih diutamakan dari pada memenjarakan pelaku lebih lama tetapi denda yang dibayarkan lebih sedikit. Pemikiran ini lebih kepada memberikan kemanfaatan pemberian denda yang tinggi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan perbuatan pidana dibandingkan memberikan kesengsaraan yang didapat oleh pidana atau nestapa yang lebih lama kepada pelaku. Hal ini berkesesuaian dengan teori keadilan restoratif (Albert Eglash)14 tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadilan. Restorative justice melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Restorative justice adalah15 peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Prinsip restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/ tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya 14 Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana," Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal 14 15 KuatPuji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012). Hal 409 - 411.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempat an unt uk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masy arakat dan memelihara perdamaian yang adil. Konseptual16, restorative justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Membangun partispasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution). b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebegai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Muladi menyatakan bahwa restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu: a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; b. Titik perhatian pada 16 Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan," Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) 5, No. 2 (2019): Hal 56- 57.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif. Pemberian denda dan ganti kerugian lebih bermanfaat dibandingkan pidana penjara, karena besaran denda atau ganti kerugian yang dibayarkan dapat membantu memulihkan kerugian atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin, walaupun tidak bisa dibantah bahwa fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana sebagaimana fungsi primer dan fungsi sekunder hukum pidana yakni fungsi primer: hukum pidana dijadikan sebagai penanggulangan tindak pidana atau kejahatan dan fungsi sekunder: hukum pidana dijadikan sebagai sarana kontrol sosial oleh negara.17 Sanksi Pidana terkait pertambangan rakyat tanpa izin pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, tidak murni menerapkan restoratif justice system karena masih menerapkan sanksi pidana kurungan sebagai ancaman pidana, hal ini dilakukan 17 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar (Refika Aditama, 2011). Hal 36
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) untuk memberikan efek gentar terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang pertambangan. Sanksi pidana yang diberikan bersifat kombinasi, pidana penjara, pidana denda, dan ganti kerugian serta pidana tambahan lainnya berupa perampasan peralatan yang digunakan melakukan tindak pidana dan perampasan keuntungan hasil tindak pidana. Sanksi pidana yang diterapkan secara kombinasi diterapkan karena menjamin seluruh konsep pemidanaan terakomodir dalam pemidanaan tersebut. Padahal idealnya apabila mengutamakan restoratif justice system hanya mengutamakan pidana denda dan ganti kerugian sebagai akibat tindak pidana kepada korban dan memenuhi kewajiban tertentu seperti pemulihan kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan. Pelaku tindak pidana yang telah memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar denda dan ganti kerugian kepada korban dalam hal ini masyarakat dan lingkungan yang diwakili oleh negara, seharusnya tidak lagi dipidana badan/kurungan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya apabila pelaku tindak pidana tidak membayar denda dan ganti kerugian serta memenuhi kewajiban tertentu tersebut maka pidana badan/kurungan sebagai upaya pamungkas. IV. Kesimpulan Izin pertambangan rakyat wajib dimiliki oleh setiap orang ataupun badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan khususnya pihak-pihak yang melaksanakan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat hanya dapat diberikan oleh Menteri apabila pihak tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada saat izin telah diberikan dan sudah masuk dalam tahap pelaksanaan pertambangan pihak penambang
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) wajib melaporkan dan memberikan keterangan terkait pelaksanaan operasional pertambangan rakyat tersebut, apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan maka pihak pelaku usaha baik yang perseorangan ataupun badan usaha dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dan akan dikenakan sanksi pidana yang mana sanksi pidana yang diberikan bertujuan untuk mengganti kerugian negara dan kerusakan lingkungan sebagaimana konsep restoratif justice system yang diakibatkan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin ataupun penyalahgunaan izin pertambangan rakyat. Daftar Pustaka Bachdar, Fadjri. "Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." Lex Privatum 4, no. 3 (2016). Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Refika Aditama, 2011. Hiariej, Eddy O S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, 2016. Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006). Lestarisa, Trilianty. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Merkuri (Hg) Pada Penambang Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah." UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010. Listiyani, Nurul. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." Al-Adl: Jurnal Hukum 9, no. 1 (2017): 67-86. Manik, Jeanne Darc Noviayanti. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia." PROMINE 1, no. 1 (2013). Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online) Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana." Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Prayitno, KuatPuji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 407-20. Salim, H S. Hukum Pertambangan Mineral & Batubara. Sinar Grafika, 2012. Schaffmeister, D, N Keijzer, and E P H Sutorius. "Hukum Pidana." Yogyakarta: Liberty, no. Revisi (2007): hal 27-39. Setyowati, Dewi. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 49-61. Sudrajat, Nandang. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia. Media Pressindo, 2018. Susanti, Dyah Ochtorina, and others. Penelitian Hukum, 2015. kalteng/ Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara