Edisi Desember 2016 ISSN : 2088-883X T O P E G U G U Membangun Transparansi Mencari Solusi Warta Utama STOP PUNGLI ! Polemik Dana Desa Manajemen Risiko bagi Transparansi BUMD Mengenal FCP Lebih Dekat Korupsi dan Rasa Cukup dalam Hati
FORMASI BARU.... SEMANGAT BARU.... Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Slamet Tulus Wahyana Pemimpin Redaksi Usadani Pribadi Kontributor Ahli Muslim Ridha M. Kontributor Ahli Bidang Akuntan Negara Slamet Susanto Kontributor Ahli Bidang Akuntabilitas Pemda Ahmad Sujalma Kontributor Ahli Bidang IPP Taufik Tjadi Aman Kontributor SubBagian Umum Muh. Ridwan Redaksi menerima tulisan (laporan, reportase, feature, dan saduran) yang berkaitan dengan masalah pengawasan. Tulisan yang masuk menjadi milik redaksi, dan hendaknya diketik dengan spasi satu setengah maksimal 2 halaman A4. Isi TOPEGUGU belum tentu mencerminkan kebijakan, pendapat, dan sikap penerbit. (BPKP Sulteng) TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 2
Para pembaca yang budiman, konsisten pada capaian atau keberhasilan yang sudah pernah diraih adalah tuntutan yang wajar. Demikian pula konsistensi penerbitan majalah ini merupakan keinginan yang wajar. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan, kami berusaha untuk tetap hadir dihadapan pembaca guna memberikan informasi yang bermanfaat, sekaligus "Membangun Transparansi Mencari Solusi"sebagaimana motto kami. Konsistensi kehadiran majalah ingin kami sampaikan kepada pembaca karena penerbitan kali ini merupakan suatu perjuangan ditengah-tengah kesibukan penugasan di akhir tahun yang luar biasa, apalagi telah terjadi mutasi pada para pegawai yang sebagian besar dari mereka adalah para penggerak sekaligus pengelola majalah ini. Oleh karena itu, majalah Topegugu yang hadir di hadapan para pembaca pada terbitan kali ini merupakan produk dari kami, tim pengelola baru, yang tetap ingin berupaya menyuguhkan yang terbaik untuk pembaca sebagaimana tarbitan-terbitan yang telah lalu. Pada penerbitan ini, kami sajikan beberapa ulasan yang cukup menarik salah satunya adalah ulasan tentang pungli, apa itu pungli hingga bagaimana mengatasi pungli, termasuk peran BPKP dalam pemberantasan pungli. ini Manajemen Risiko hadir dalam edisi kali ini sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan transparansi BUMD. Edisi ini kami tutup dengan cerita perjalanan ke salah satu desa di Kabupaten Sigi, desa dengan ketinggian 900mdpl dengan akses jalan setapak. Sebagai sebuah awal dari hasil karya yang ingin terus kami sajikan untuk para pembaca, penerbitan kali ini mungkin dirasakan jauh berbeda dengan penerbitan lalu. Bagaimanapun pendapat para yang telah pembaca akan kami terima dengan terbuka. Besar harapan kami, para pembaca dapat turut membangun ini dengan memberikan kontribusi dan majalah masukan kepada kami. Selamat membaca! Dari Redaksi Usadani Pribadi Pemimpin Redaksi TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 3
Daftar Isi Tim Redaksi Dari Redaksi English Corner Gumam Parade Pengawasan Tersenyum Sejenak Resensi Aturan Melancong Dari Kami 2 3 13 14 19 23 30 35 39 Warta Utama Pungli Mengenal FCP Lebih Dekat Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Transparansi BUMD 5 11 15 Berita dan Foto Diklat Siskeudes 24 Apa Katanya Diklat PIM IV Refleksi 27 32 Alamat Redaksi: Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, Palu-94234 Telepon:/Fax 0451-421920 email: sulteng@bpkp.go.id TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 4
WARTA UTAMA PUNGUTAN LIAR PUNGLI Oleh : Taufiq Tjadi Aman Koordinator Pengawasan Bidang IPP Pungutan liar, atau yang biasa diakronimkan dengan kata pungli, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai meminta sesuatu (uang dsb) kepada seseorang (lembaga, perusahaan dsb) tanpa menurut peraturan yang lazim. Berangkat dari etimologi tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa pungli merupakan suatu perbuatan buruk. Perbuatan pungli secara hukum dideskripsikan dalam Pasal 12 Undang- undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pungli merupakan perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sehingga jelaslah bahwa pungli termasuk dalam kategori korupsi. Ancaman hukuman pungli bagi pelakunya tidaklah main-main, yaitu dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Pemerintah sesungguhnya sudah lama tidak tinggal diam memerangi pungli. Salah satu jejak upaya pemberantasan pungli pada orde baru terlihat pada Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1977 tentang Operasi Tertib. Obyek penertiban fokus pada segala bentuk pungutan liar di dalam tubuh aparatur pemerintah. Menginjak pada usia 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pungli masih saja menyusup dan mecengkeram erat pada sendi-sendi pelayanan publik. Menengok pada setiap era kepemimpinanan, praktek pungli bagai tongkat estafet yang diwariskan turun temurun. Pada suatu masa sebuah pariwara memvisualisasikan pungli dengan cetusan kalimat "wani piro". Adakah bahasa satire ini sedikit menggugahkan hati abdi negara untuk meninggalkan pungli? Untuk menjawabnya marilah kita melakukan uji coba dengan mengurus langsung atau mengamati proses pengurusan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau suatu pengajuan perizinan tertentu. Sebagai contoh surat keterangan domisili, Kartu Tanda Pencari Kerja, Surat Izin Usaha Perdgangan (SIUP) dan surat Surat Izin Mengemudi (SIM). TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 5
Berapa banyak instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan predikat bebas pungli sesungguhnya? Jawaban di lapangan merupakan jawaban paling jujur yang dapat kita temui. Urusan pungli ini jugalah yang membuat Presiden Jokowi turut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Pernyataan Presiden Jokowi kepada media "Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp500.000 atau Rp1juta, urusan Rp10.000,00 pun akan saya urus" menggambarkan hasrat Presiden Jokowi dalam memberantas pungli. Presiden mengingatkan bahwa konsentrasi pemberantasan pungli bukan pada nilai nominalnya saja namun pada akar budaya pungli yang hendak dicabut atau dibinasakan. Terlepas dari kontroversi besaran nilai yang riuh diperbincangkan, bahwa pungli menjelma menjadi "budaya" lazim dilontarkan perbagai kalangan. Frasa ini seharusnya mengusik hati kita semua. Jika dikatakan pungli sudah menjadi budaya, maka berarti perbuatan pungli mencerminkan mental pribadi pelakunya, mengingat proses penciptaan budaya berjalan karena manusia yang memiliki cipta rasa dan karsa. Secara teori manusia mempunyai tiga fitrah (dorongan) yang mampu menciptakan budaya. Dorongan seperti apa yang sekiranya memupuk tumbuh suburnya pungli? Dorongan yang pertama adalah dorongan naluri. Secara natural naluri lahir bersamaan dengan lahirnya seorang manusia di dunia. Tangisan seorang bayi dari pertama dilahirkan maupun ketika ia lapar, mengantuk maupun sakit. Seiring manusia tumbuh dewasa, naluri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dapat menjadi alasan melakukan pungli. Namun saat ini yang berkembang tidak lagi hanya kebutuhan dasar yang menjadi alasan, kebutuhan primer turut menyumbang dalih praktek pungli. Dorongan yang kedua adalah indrawi. Manusia dikaruniai panca indera untuk kelangsungan hidupnya, melindungi dari malapetaka maupun memenuhi kepuasan bagi dirinya. Berbekal dorongan indrawi, seseorang merasakan kesusahan, ancaman apabila kebutuhan atau keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini yang membuat seorang aparatur negara melakukan hal-hal tidak terpuji seperti pungli guna menjauhkan dirinya dari kehidupan muram. Dorongan terakhir yaitu akal. Manusia adalah makhluk yang berakal yang membedakan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Akan tetapi manusia seringkali menyalahgunakan berkat ini dengan memikirkan kesempatan berbuat hina. Seharusnya akal pikiran manusia menjadi modal untuk bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Begitu pula dengan pungli, seseorang tidak akan tergoda memungut sesuatu yang bukan merupakan haknya ketika ia berfikir terlebih dahulu. Ketiga dorongan inilah menjadi penyebab internal individu-individu pelaku pungli. Apakah budaya seperti ini yang ingin kita turunkan pada anak cucu kita? Mengulang perkataan Presiden Jokowi bahwa akar budaya pungli yang harus dicabut, bukan sekedar ranting, dahan maupun batang pohon pungli. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 6
Sudah saatnya pemerintah menyiangi karakter pungli yang sudah mengakar di lingkungan abdi negara. Dampak pungli sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak dari kalangan Masyarakat Berpengahsilan Rendah (MBR) pasrah terhadap praktek pungli, karena mereka tidak mengetahui prosedur pelayanan yang seharusnya, mereka tidak mengetahui hak pelayanan yang patut mereka terima ataupun mereka tidak tahu harus kemana melaporkan praktek pungli. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. sulit membedakan semakin mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan Masyarakat premanisme. Pungutan liar ini dirasakan telah menjadi sindikat organisasi yang muncul dalam aturan sosial yang diformalkan. Praktek pungli juga sering terjadi di masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, seperti halnya di kalangan intern pemerintahan. Melemparkan beban kesalahan dan pembenahan pungli sepenuhnya kepada aparatur sipil negara tidaklah berimbang. Keterlibatan masyarakat dalam praktek pungli membawa masyarakat untuk ambil bagian memberantas penyakit pungli. Masyarakat selama ini sering disebut-sebut sebagai korban "pemaksaan" pembayaran biaya ilegal para oknum pegawai negeri atas jasa pelayanan yang diterima. Rasa kekhawatiran yang diderita oleh masyarakat/individu terhadap suatu layanan publik yang dimana mereka membutuhkan percepatan pelayanan secara tidak langsung turut memberikan andil kepada praktek pungli, terutama kepada para calo yang memberikan kepada konsumen. Praktek-praktek seperti service ekstra itu yang menghambat Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Walaupun masih banyak praktek pungli yang lain seperti pungli oleh oknum dinas kepada sopir truk, pungli preman di pasar, bahkan pungli di tingkat kementerian/kelembagaan, kesemuanya membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memberantas praktek pungli ini. Untuk itu masyarakat perlu diberi edukasi atas perilaku-perilaku yang turut menumbuhkembangkan budaya pungli, seperti kebiasaan memberikan fulus dengan alasan uang lelah maupun sebagai ucapan terima kasih. Yang pertama yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan yang diterima adalah hak mereka dan sudah kewajiban aparatur pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat, sehingga tidak ada lagi niat mengagihkan lembaran rupiah. Kedua kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila menemukan pungli. Pengaduan pungli selaiknya disertai dengan dukungan fakta, bukan fitnah atau tuduhan tanpa dasar. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 7
Jangan merasa takut melaporkan praktek pungli, karena berkat Perpres 87 tahun 2016, seperti yang dijelaskan oleh Wiranto, pemerintah menyediakan tiga cara masyarakat bisa melaporkan praktik pungli. Untuk masyarakat yang paham internet, telah disiapkan situs untuk melaporkan praktik pungli, yaitu dengan mengakses ke saberpungli.id. Di situs yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus meregistrasi identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan. Cara kedua, pemerintah menyediakan layanan SMS/call center di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu. Cara ketiga, disediakan pula saluran hotline di nomor telepon 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban pungli juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut. Wiranto memastikan juga bahwa identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya yang akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Masyarakat sudah sepatutnya urun peran membersihkan pungli di tubuh pemerintah. Suatu kejanggalan bila satu tanggan menunjuk kegalatan pemerintah membasmi pungli tetapi satu tangan yang lain menyodorkan sejumlah uang kepada aparatur pemerintah guna memuluskan pelayanan atau perizinan. Pak Taufiq (Korwas IPP) berfoto bersama penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) di SDN 1 Kaleke Kabupaten Sigi. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 8
WARTA UTAMA Apa yang Kami Lakukan dalam rangka Pemberantasan Pungli? Pungutan liar atau pungli belakangan ini sempat mencuat pada pewartaan negeri kita. Hal ini dipicu ketika Presiden ikut serta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Seperti di kutip dalam sebuah media, Presiden mengatakan kejadian ini bersamaan dengan saat digodoknya peraturan terkait operasi pemberantasan pungli. Sehingga tidak butuh waktu lama lagi lahirlah Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan Perpres 87 tahun 2016 diharapkan segala bentuk praktek pungli dapat dicegah, diminimalisir, di berantas dan di tindak lanjuti sesuai hukuman yang berlaku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri Pan dan RB) merespon dengan cepat perintah Presiden dengan menerbtikan Surat Edaran (SE) nomor 5 tahun 2016 tentan Pemberantasan Pungutan Liar. Sebagaimana tercantum dengan jelas pada SE tersebut, Menteri Pan dan RB merangkul Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan melakukan quality assurance atas kegiatan APIP yang terkait dengan pemberantasan pungli di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Secara eksplisit BPKP dituntut turut berperan memerangi pungli yang terlanjut menggerogoti pemerintah. Sudah semestinya BPKP sebagai Auditor Internal bertindak bukan hanya sebagai watchdog namun juga konsultan serta katalisator dengan memberikan quality assurance. Semakin maraknya pungli, semakin dirasakan pentingnya keberadaan APIP dalam mencegah terjadinya praktek pungli khususnya dikalangan pemerintahan. Sudah sejak lama BPKP berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam rangkaian kegiatan koordinasi dan supervise pencegahan korupsi (korsupgah) antara KPK dengan BPKP. BPKP sudah melaksanakan kegiatan korsupgah pada beberapa instansi vertikal maupun pemerintah daerah yang salah satunya juga pencegahan upaya pencaloan serta pungli. Kegiatan korsupgah yang telah dilaksanakan mulai dari pelayanan kepada masyarakat umum hingga pengelolaan APBD dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Hasil kegiatan dan diketemukan biasanya dalam dipaparkan dalam bentuk semiloka dengan mengundang pejabat-pejabat yang terkait. permasalahan kegiatan yang korsupgah TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 9
Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara terus menerus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun pungli. Salah satu benteng bagi organisasi terhadap penyalahgunaan wewenang berbentuk pungli yaitu adanya dukungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai. Dengan adanya suatu pengendalian intern yang terdiri dari lima unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah akan lebih efektif dan efisien. Kelima unsur tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, BPKP sebagai auditor yang bertanggungjawab lansung kepada Presiden ditugasi untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP. Cakupan tanggung jawab pembinaan dan penyelenggaraan SPIP yaitu penyusunan pedoman teknis penyelenggaraaan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi dan peningkatan kompetensi auditor APIP. terus mengembangkan pengendalian yang dirancang untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi melalui Fraud Control Plan (FCP). Mengingat bahwa perilaku pungli merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, dimana terjadi penyalahgunaan kekuaasaan untuk konstruksi pencegahan dan pendeteksian secara dini dapat dibangun melalui atribut-atribut FCP. Wujud peran BPKP dalam hal ini berbentuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi/desiminasi FCP dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman kepada pimpinan daerah dan atau pihak-pihak yang diperkirakan memiliki kepentingan mengenai FCP. Selain BPKP itu, sedang dan kepentingan pribadi, maka instansi/lembaga/pemerintah Selanjutnya BPKP siap melakukan diagnostic assessment yang mencakup pembuatan pertimbangan mengenai bagaimana organisasi menerapkan seperangkat kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Bimbingan Teknis dan Evaluasi FCP. Berdasarkan penjabaran peran BPKP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPKP secara aktif telah ambil bagian dalam upaya pemberantasan pungli. BPKP selama ini telah memplokamirkannya dengan melakukan pendekatan edukatif, preventif, represif dan represif untuk preventif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman dan membangunkan kesadaran semua pihak. Pendekatan preventif dengan melakukan bimbingan atau bertindak sebagai konsultan. Sedangkan dalam upaya represif, BPKP bertindak melalui pendeteksian, investigasi dan menindaklanjuti investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, BPKP mengembangkan konsep represif untuk preventif melalui pencegahan berulangnya tindak kecurangan melalui pungli. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 10
WARTA UTAMA Mengenal FCP Lebih Dekat... Dalam manajemen, kita mengenal adanya berbagai macam risiko antara lain risiko bisnis, risiko kecelakaan ataupun kecurangan. Semua jenis risiko tersebut dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, sebenarnya semua jenis risiko tersebut dapat diidentifikasi dan dikelola sehingga (dimitigasi) tetap bisa berjalan organisasi Untuk mencapai mengatasi risiko-risiko tersebut manajemen mengandalkan sistem pengendalian intern untuk mendeteksi dan mengelolanya. SPI memberikan masukan dan arahan kepada manajemen untuk langkah-langkah mengambil tindak lanjut untuk mengatasi risiko yang ditemukan. Sekalipun SPI dapat memberikan banyak manfaat bagi manajemen, terkait mitigasi risiko ini, namun apakah sebenarnya SPI telah berjalan Khususnya dengan bagaimana organisasi mengatasi risiko kecurangan. Mengapa? Karena risiko kecurangan muncul seringkali setelah dibangunnya SPI. Artimya, ada risiko yang muncul dari perbuatan seseorang yang curang yang berakibat merugikan organisasi. Orang sistem yang itu mencurangi mendapatkan ada organisasi. keuntungan risiko tujuannya. efektif? untuk Bentuk kecurangan ini misalnya adanya kolusi di antara para pegawai Untuk mengatasi hal itu diperlukan Fraud Control Plan (FCP). Fraud Control Plan, merupakan suatu upaya mencegah kecurangan. Di Australia, FCP sudah menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkannya. Hingga saat ini. FCP masih digunakan dan selalu direvisi berdasarkan risiko/temuan hasil audit maupun hasil assessment yang setiap periode dilakukan. Secara sederhana definisi FCP adalah suatu sistem yang dibangun untuk melindungi organisasi dari ancaman kecurangan (fraud). Di negara kita yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur menurut PP 60 Tahun 2008. Walaupun telah ditetapkan sebagai kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkannya, ternyata efektifitas SPIP masih dipertanyakan. Mengapa? Karena masih cukup banyak kasus- kasus korupsi atau kecurangan yang ditemukan. Oleh karena itu tampaknya masih perlu tambahan pengendalian lain, dalam hal ini diperlukan adanya FCP. Ada empat tahapan apabila suatu organisasi ingin menerapkan FCP. Pertama, sosialisasi FCP, tujuannya untuk memperoleh pemahaman tentang bahaya fraud dan pentingnya langkah pencegahan frad melalui FCP. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan timbul komitmen pimpinan organisasi serta karyawan di organisasi tersebut untuk menerapkan FCP. dari TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 11
Tahapan kedua adalah Diagnotic Assessment (DA), sama seperti proses diagnose dokter, tujuan tahapan ini adalah memperoleh gambaran bidang/kegiatan dalam organisasi yang berpotensi menimbulkan fraud. Terus, kalau sudah ketemu penyakitnya diapakan? Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu bimbingan teknis. Sama dengan perumusan resep atas penyakit menurut hasil diagnosa, bedanya, resep ini wujudnya berupa pedoman / aturan / SOP yang tujuannya adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menimbulkan fraud. Tidak selesai sampai di sini, tahapan terakhir adalah evaluasi. Sama dengan kontrol rutin rawat jalan, tujuan evaluasi untuk mengetahui apakah resep/pedoman yang telah dibuat tersebut telah efektif dijalankan. Bila ternyata masih ada fraud yang terjadi, berarti ada yang perlu direvisi, apakah itu proses DA-nya atau pedoman/SOP-nya. Sederhana dan efektif, itulah FCP. Organisasi apapun bisa ber-FCP, apalagi instansi pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat. Sejak tahun 2006 baik secara langsung maupun tidak langsung, BPKP sebagai salah satu pengembang FCP di Indonesia, telah melakukan asistensi penerapan FCP pada berbagai instansi pemerintah, mulai dari rumah sakit, BUMD, BUMN, hingga satker di pemerintah daerah. by : Agatha Raharjo FCP bukan hanya milik BPKP. FCP adalah milik setiap organisasi yang memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya fraud di lingkungan organisasi. Call us, we take fraud seriously. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 12
english corner ENCOURAGE the Heart by : Agatha Raharjo Dear Readers, it's been a while since this magazine published in 2014, our apologies for our late publicity. Now, for the beginning of new edition, also the end for this amazing year, let us presents you the most badass news of 2016. an amazing year, isn't it? Many things happen unpredictable in this year. And that thing, or news, or you can call it a fact now, is the winning of Mr. Trump in the election of US President. Most people shocks, not only American, but the people in the world feel the same. Now, let see this fact with a different view. Mr Obama, the current president of US, gave a speech after trump wins the presidency. He knew that the condition of the country is nearly chaos, demontstrant everywhere. And within his speech, maybe this is the most inspirational speech of 2016, he can make the situation cools down. Let see a part of this speech through the transcript: ".......So this was a long and hard fought campaign. A lot of our fellow Americans are exalted today, a lot of Americans are less so, but that's the nature of campaigns, that's the nature of democracy. It is hard and sometimes contentious and noisy and it's not always inspiring." At this point, he persuades the civilian that the the different ways. current democracy goes on "But to the young people who got into politics for the first time and may be disappointed by the results, I just want you to know, you have to stay encouraged. Don't get cynical, don't ever think you can't make a difference. As Secretary Clinton said this morning, fighting for what is right is worth it. Sometimes you lose an argument, sometimes you lose an election. You know, the path that this country has taken has never been a straight line. We zig and zag and sometimes we move in ways that some people think is forward and others think is moving back, and that's OK.." That's the way politics works sometimes. We try really hard to persuade people that we're right and then people vote. And then if we lose, we learn from our mistakes, we do some reflection, we lick our wounds, we brush ourselves off, we get back in the arena, we go at it. We try even harder the next time. The point though is is that we all go forward with a presumption of good faith in our fellow citizens, because that presumption of good faith is essential to a vibrant and functioning democracy. That's how this country has moved forward for 240 years. It's how we've pushed boundaries and promoted freedom around the world. That's how we've expanded the rights of our founding to reach all of our citizens. It's how we have come this far. And that's why I'm confident that this incredible journey that we're on, as Americans, will go on. And I'm looking forward to doing everything that I can to make sure that the next president is successful in that. I've said before, I think of this job as being a relay runner. You take the baton, you run your best race and hopefully by the time you hand it off, you're a little further ahead, you've made a little progress. And I can say that we've done that and I want to make sure that handoff is well executed because ultimately we're all on the same team." number of demonstrant Well done, That's speech. this decrease heart. the what the after leader do, encourage TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 13
mahkota pengawasan Manusia dinilai dari perilakunya. Apakah dia manusia yang baik atau tidak tergantung kepada perilakunya, bukan penampilannya. Setinggi apapun jabatannya, ia dinilai baik dari perilakunya. Sebesar apapun kekuasaanya, ia dinilai baik dari perilakunya. Perilaku adalah cermin nilai diri seseorang. Salah satu dari nilai kebaikan yang diakui secara universal adalah kejujuran. Ini adalah nilai universal yang diakui oleh semua orang dan semua bangsa. Dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah nilai universal terpenting dari keseluruhan nilai-nilai perilaku manusia, sehingga tidak ada kebaikan pada seseorang manakala ia kehilangan kejujurannya. Kejujuran adalah mengatakan apa yang dilakukan. Kata lain yang hampir sama dengan pengertian kejujuran adalah integritas, yaitu melakukan apa yang dikatakan. Pada intinya kejujuran atau integritas adalah satunya kata, hati dan perbuatan. Lawan katanya adalah bohong, curang, munafik atau hipokrit. Kejujuran adalah nilai yang dijunjung tinggi setiap profesi. Kejujuran merupakan landasan dan kunci dari kesempurnaan kerja profesi. Kejujuran mengawal keseluruhan proses kerja rofesi dari awal hingga akhir. Tiap-tiap tahap proses Tuntutan untuk jujur tidak bisa ditawar, apalagi pada profesi kerja bidang pengawasan. Keahlian saja tidak cukup. gumam oleh : Slamet Tulus Wahyana Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Kerja pengawasan menuntut profesionalisme, yang terkandung di dalamnya tuntutan untuk selalu jujur. Pengawasan adalah "bisnis" kepercayaan. Aparat pengawasan paham benar maksud ini. Eksistensinya tergantung kepada seberapa besar kepercayaan pihak yang memperoleh manfaat darinya. Pepatah yang mengatakan "sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya" haruslah dijadikan sebagai pegangan untuk terus bekerja dengan jujur. Tidak berlebihan kalau kemudian Almarhum Pak Gandhi, "pendiri" BPKP, mengatakan "Kejujuran adalah Mahkota Pengawasan". TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 14
WARTA UTAMA Oleh Slamet	Susanto,	Ak. Koordinator	Pengawasan	Bidang	Akuntan	Negara Upaya Meningkatkan Transparansi Organisasi BUMD Melalui Penerapan Manajemen Risiko Transparansi	merupakan	salah	satu	prinsip	Tata Kelola	Organisasi	yang	baik.	Transparansi	diwujudkan	dalam	bentuk	keterbukaan	dalam	melaksanakan	proses	pengambilan	keputusan	dan	keterbukaan	dalam	mengemukakan	informasi	materiil	dan	relevan	mengenai	organisasi.	Pada	umumnya	BUMD	belum	mengungkapkan	proses	pengambilan	keputusan	dengan	mempertimbangkan	risiko,	belum	mengemukakan	risiko-risiko	yang	dihadapi	dan	rencana	pengendalian	risikonya	dalam	Laporan	Manajemen.	Hal	ini	disebabkan	karena	kekurangpahaman	mengenai	bagaimana	cara	dengan	mempertimbangkan	risiko	dan	bagaimana	cara	mengelola	risiko.	Memang	penerapan	manajemen	risiko	pada	BUMD	belum	menjadi	keharusan	(mandatory),	tidak	seperti	BUMN	yang	diharuskan	untuk	menerapkan	manajemen	risiko	sesuai	Peraturan	Menteri	BUMN	nomor	1/MBU/2011	pasal	25	yang	menyebutkan	bahwa	Direksi,	dalam	setiap	pengambilan	keputusan/tindakan,	harus	mempertimbangkan	risiko	usaha,	dan	Direksi	wajib	menyampaikan	laporan	profil	manajemen	risiko	dan	penanganannya	bersamaan	dengan	laporan	berkala	perusahaan.	Tulisan	ini	menjelaskan	bagaimana	upaya	untuk	meningkatkan	transparansi	organisasi	BUMD	melalui	penerapan	manajemen	risiko. untuk	mengambil keputusan terjadinya	tidak	peristiwa	yang	membawa	akibat	yang	tujuan	organisasi.	Sebagai	diinginkan	contoh	risiko	yang	ada	di	PDAM	adalah	sebagai	berikut.	Tujuan	PDAM	adalah	pemenuhan	air	minum	untuk	kebutuhan	masyarakat	dalam	rakyat,	rangka	meningkatkan	meningkatkan	Pendapatan	Asli	Daerah	serta	turut Risiko	adalah	kemungkinan atas kesejahteraan melaksanakan	perekonomian	pengembangan	daerah.	Sedangkan	tugas	pokok	PDAM	adalah	melakukan	segala	usaha	yang	berhubungan	langsung	dengan	penyediaan	dan	pendistribusian	langsung	dengan	penyediaan	dan	pendistribusian	air	minum	yang	memenuhi	syarat-syarat	kesehatan	serta	pelayanan	yang	baik	bagi	masyarakat	dengan	berpedoman	pada	prinsip-prinsip	ekonomi	perusahaan.	Dalam	kegiatan-kegiatan	untuk	memberikan	manfaat	kepada	stakeholdernya,	PDAM	akan	menghadapi	peristiwa	yang	membawa	akibat	yang	tidak	diinginkan	atas	tujuan	PDAM.	Misalnya,	peristiwa	kekurangan	air	baku,	kerusakan	unit/instalasi	pengolahan	air,	kerusakan	jaringan	distribusi,	water	meter	yang	tidak	akurat,	kebocoran	air,	penyambungan	ilegal	(pencurian	air),	tarif	air	minum	lebih	rendah	dibandingkan	dengan	harga	pokok	penjualan	atau	biaya	produksi,	tidak	dapat	memenuhi	kewajiban	pembayaran	hutang,	dan	pencemaran	air	minum. Budaya,	proses	dan	struktur	yang	diarahkan	untuk	merealisasi	potensi	peluang	yang	ada,	serta	secara	bersamaan	mengelola	dampak	dari	kejadian	yang	merugikan	didefinisikan	sebagai	Manajemen	Risiko.	Sedangkan	penerapan	secara	sistematik	dari	kebijakan,	prosedur,	dan	praktik	manajemen	untuk	pelaksanaan	tugas	dalam	berkomunikasi	dan	konsultasi,	menetapkan	konteks,	mengidentifikasi,	menganalisis,	mengevaluasi,	memperlakukan,	memonitor	dan	mereviu	risiko	disebut	sebagai	Proses	Manajemen	Risiko.	Dengan	penerapan	manajemen	risiko	yang	efektif,	peristiwa	yang	membawa	akibat	yang	tidak	diinginkan	atas	tujuan	organisasi	dapat	dikelola	dengan	baik TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 15
dan/atau	peristiwa	tujuan dampak yang	organisasi merugikan,	dapat terjadinya	sehingga	tercapai. Tahapan	proses	manajemen	risiko	digambarkan	sebagai	berikut: 1.	Mengkomunikasikan	dan	Mengkonsultasikan Komunikasi	dan	konsultasi	dengan	pemangku	internal	maupun	eksternal	harus	kepentingan	dilaksanakan	sesuai	dengan	kebutuhan	dari	setiap	tahapan	proses	manajemen	risiko.	Sejak	awal	harus	disusun	rencana	komunikasi	dan	konsultasi	dengan	para	pemangku	kepentingan	yang	merujuk	pada	risiko	yang	mungkin	terjadi,	dampaknya,	dan	apa	yang	perlu	dilakukan	untuk	mengatasinya.	Komunikasi	dan	konsultasi	harus	dapat	menjelaskan	pihak-pihak	yang	bertanggung	jawab	dan	pemangku	kepentingan	untuk	menerapkan	proses	manajemen	risiko,	memahami	dengan	baik	kriteria	pengambilan	keputusan,	dan	mengapa	tindakan	pelu	diambil. 2.	Menetapkan	Konteks Manajemen	menentukan	batasan	atau	parameter	internal	dan	eksternal	yang	akan	dijadikan	pertimbangan	risiko,	menentukan	lingkup	kerja,	dan	kriteria	risiko. pengelolaan dalam 3.	Mengidentifikasi	Risiko Organisasi	harus	melakukan	identifikasi	risiko	yang	mungkin	terjadi,	hal-hal	yang	dapat	menyebabkan	risiko	terjadi,	dan	besar	dampak	risiko.	Tujuannya	adalah	membuat	daftar	risiko	secara	komprehensif	yang	pencapaian	baik	meningkatkan,	menghalangi,	sasaran,	memperlambat,	atau	menggagalkan	pencapaian mempengaruhi dapat sasaran	risiko- risiko	yang	terjadi	bila	peluang	yang	ada	tidak	diambil.	Proses	identifikasi	risiko	penting	dilakukan	karena secara	mendalam organisasi.	Perlu diidentifikasi serta komprehensif, teridentifikasi	tidak	risiko	yang	tidak	akan	diikutsertakan	pada	proses	manajemen	risiko	berikutnya.	Identifikasi	risiko	dilakukan	terhadap	sumber	risiko	di	dalam	kendali	maupun	di	luar	kendali	organisasi. 4.	Menganalisis	Risiko Analisis	risiko	meliputi	kegiatan	risiko	menganalisis	risiko,	dan	pemicu	dampak	positif	dan	negatifnya, sumber	terjadinya serta	kemungkinan	terjadinya.	Risiko	dianalisis	dengan	menentukan	dampak	dan	kemungkinan	terjadinya	risiko.	Hasil	analisis	risiko	akan	menjadi	masukan	bagi	evaluasi	risiko	dan	untuk	proses	pengambilan	risiko. keputusan	mengenai	perlakuan terhadap 5.	Mengevaluasi	Risiko risiko	adalah	membantu	proses	Tujuan	evaluasi	pengambilan	keputusan	berdasarkan	hasil	analisis	risiko.	Proses	evaluasi	risiko	akan	menentukan	risiko-risiko	mana	yang	memerlukan	perlakuan	dan	bagaimana	prioritas	implementasi	perlakuan	risikonya. 6.	Memperlakukan	Risiko Perlakuan	risiko	meliputi	upaya	untuk	menyeleksi	pilihan-pilihan	atau	terjadinya	meniadakan	dampak	serta	kemungkinan	tersebut.	pilihan	kemudian	menerapkan	risiko,	Pilihan-pilihan	perlakuan	risiko	antara	lain	berupa	:	atau	membatalkan	kegiatan	-menghindari	risiko	yang	menimbulkan	kemungkinan	terjadinya	risiko;	-mencari	peluang	yang	tepat	dengan	membatalkan	yang	mungkin	atau	memulai	menimbulkan	risiko;	tingkat	-menghilangkan	sumber	risiko;	-mengubah	sifat	atau	tingkat	kemungkinan	terjadinya	risiko;	-mengubah	dampak	risiko;	-berbagi	risiko	dengan	pihak	lain;	dan	-memilih	mempertahankan	tingkat	risiko	yang	ada. kegiatan	atau	menaikkan suatu TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 16 yang dapat	mengurangi
7.	Memantau	dan	Mereviu Proses	monitoring	dan	reviu	harus	mencakup	semua	aspek	dari	proses	manajemen	risiko,	meliputi	perubahan	risiko	yang	memerlukan	perubahan	risiko,	revisi	perubahan	prioritas	risiko;	memastikan	bahwa	pengendalian	risiko	masih	tetap	efektif,	baik	secara	desain	maupun	mengidentifikasikan	pelaksanaannya;	baru. terjadinya dan	risiko-risiko risiko	dan	perlakuan perlakuan yang atau disarankan Organisasi	yang	akan	menerapkan	manajemen	untuk	melaksanakan	risiko,	tahapan	awal	atau	persiapan	dalam	penerapan	manajemen	risiko	organisasi	sebagai	berikut: 1.	Tahap	I	adalah	mendapatkan	komitmen	dari	pimpinan	tertinggi	organisasi	untuk	penerapan	manajemen	risiko	dan	penunjukan	pejabat	yang	bertanggung	jawab	untuk	mempersiapkan	penerapan	manajemen	risiko	pada	organisasi	atau	penunjukan	konsultan	ahli	manajemen	risiko.	2.	Tahap	II	adalah	melaksanakan	executive	tertinggi	organisasi	briefing	untuk	pimpinan	dan	Senior	Management	mengenai	penerapan	manajemen	risiko	organisasi	dan	tugas	pokok	dan	jawabnya	dalam	penerapan	manajemen	risiko.	Kemudian	dilanjutkan	dengan	seminar	sehari	untuk	para	Middle	Management	tentang	peran	dan	jawab	mereka	dalam	penerapan	manajemen	risiko	organisasi. strategi	3.	Tahap	dan	risiko	organisasi	lebih	menyeluruh	yang	antara	lain	berisikan	hal-hal	sebagai	berikut: a.	Menyusun	Panduan	Penerapan	Manajemen	Risiko	antara	lain	berupa	Pedoman	Umum	Manajemen	Risiko	dan	Prosedur	Manajemen	Risiko; b.	Menyusun	Road	Map	atau	Grand	Design	Penerapan	Manajemen	Risiko	termasuk	budget	dan	jadwalnya	selama	3	-	5	tahun	ke	depan. untuk	adalah	4.	Tahap	risiko	manajemen	peluncuran	organisasi	lain: aktivitas	Panduan	a.	Penerapan	Manajemen	Risiko	dalam	Surat	organisasi; Keputusan 7.	Memantau	dan	Mereviu Proses	monitoring	dan	reviu	harus	mencakup	semua	aspek	dari	proses	manajemen	risiko,	meliputi	perubahan	risiko	yang	memerlukan	perubahan	risiko,	revisi	perubahan	prioritas	risiko;	memastikan	bahwa	pengendalian	risiko	masih	tetap	efektif,	baik	secara	desain	maupun	mengidentifikasikan	pelaksanaannya;	baru. terjadinya dan	risiko-risiko risiko	dan	perlakuan perlakuan yang atau disarankan Organisasi	yang	akan	menerapkan	manajemen	untuk	melaksanakan	risiko,	tahapan	awal	atau	persiapan	dalam	penerapan	manajemen	risiko	organisasi	sebagai	berikut: 1.	Tahap	I	adalah	mendapatkan	komitmen	dari	pimpinan	tertinggi	organisasi	untuk	penerapan	manajemen	risiko	dan	penunjukan	pejabat	yang	bertanggung	jawab	untuk	mempersiapkan	penerapan	manajemen	risiko	pada	organisasi	atau	penunjukan	konsultan	ahli	manajemen	risiko.	2.	Tahap	II	adalah	melaksanakan	executive	tertinggi	organisasi	briefing	untuk	pimpinan	dan	Senior	Management	mengenai	penerapan	manajemen	risiko	organisasi	dan	tugas	pokok	dan	jawabnya	dalam	penerapan	manajemen	risiko.	Kemudian	dilanjutkan	dengan	seminar	sehari	untuk	para	Middle	Management	tentang	peran	dan	jawab	mereka	dalam	penerapan	manajemen	risiko	organisasi. strategi	3.	Tahap	dan	risiko	organisasi	lebih	menyeluruh	yang	antara	lain	berisikan	hal-hal	sebagai	berikut: a.	Menyusun	Panduan	Penerapan	Manajemen	Risiko	antara	lain	berupa	Pedoman	Umum	Manajemen	Risiko	dan	Prosedur	Manajemen	Risiko; b.	Menyusun	Road	Map	atau	Grand	Design	Penerapan	Manajemen	Risiko	termasuk	budget	dan	jadwalnya	selama	3	-	5	tahun	ke	depan. untuk	adalah	4.	Tahap	risiko	manajemen	peluncuran	organisasi	lain: aktivitas	Panduan	a.	Penerapan	Manajemen	Risiko	dalam	Surat	organisasi; Keputusan tanggung III adalah	menyusun rencana	penerapan	manajemen secara IV persiapan dengan antara Penetapan secara formal pimpinan tertinggi b.	Penetapan	pegawai	yang	ditunjuk	sebagai	Pemilik	Risiko,	Koordinator	Manajemen	Administrator	Manajemen	Risiko,	Risiko	di	tiap-tiap	Unit	Pemilik	Risiko;	c.	Sosialisasi/pelatihan	untuk	para	pegawai	yang	ditunjuk	sebagai	Pemilik	Risiko,	Koordinator	Manajemen	Administrator	Manajemen	Risiko	di	tiap-tiap	Unit	Pemilik	tentang	Risiko	pada	Panduan	Penerapan	Manajemen	Risiko	dan	Road	Map	Penerapan	Manajemen	Risiko. 5.	Tahap	V	adalah	pelaksanaan	uji	coba	risiko	(pilot	project)	penerapan	manajemen	pada	unit	organisasi	terpilih.	Kegiatan	yang	dilakukan	berupa	penyusunan	Profil	Risiko	Unit	Pemilik	Risiko	yang	dipilih	sebagai	uji	coba	dengan	hasil	berupa	Register	Risiko,	Peta	Risiko,	dan	Rencana	Aksi	Mitigasi	Risiko.	6.	Tahap	VI	adalah	melakukan	monitoring	penerapan	manajemen	dan	terpilih	sebagai	risiko	pada	unit	organisasi	dasar	manajemen	dalam	secara	keseluruhan. risiko	pada	organisasi dan dan Risiko, setiap	Kepala	Seksi reviu proses menerapkan Peranan	BPKP Peraturan	Presiden	nomor	192	tahun	2014	tentang	Badan	Pengawasan	Keuangan	dan	Pembangunan	(BPKP)	menyebutkan	bahwa	BPKP	mempunyai	tugas	menyelenggarakan	urusan	pemerintahan	di	bidang	pengawasan	keuangan	negara/daerah	dan	pembangunan	nasional.	Dalam	melaksanakan	tugas	tersebut	BPKP	menyelenggarakan	fungsi	antara	lain	pemberian	konsultansi	terkait	dengan	manajemen	risiko,	pengendalian	intern,	dan	tata	kelola	terhadap	instansi/badan	usaha/badan	lainnya	dan	program/kebijakan	pemerintah	yang	strategis. BPKP	Pemberian konsultasi oleh TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 17
1	Sosialisasi/Workshop/Training	Manajemen	Risiko	Sosialisasi/workshop/training	manajemen	risiko	merupakan	kegiatan	untuk	memberikan	pemahaman	dan	kemampuan	bagi	manajemen	organisasi	untuk	melaksanakan	risk	assessment,	menyusun	pedoman	kebijakan	manajemen	risiko,	mengimplementasikan	manajemen	risiko,	dan	mengevaluasi	tingkat	kematangan	implementasi	risiko.	Kegiatan	sosialisasi/work	manajemen	shop/training	manajemen	risiko	dilakukan	dengan	materi	berupa	konsep	risiko,	manajemen	risiko,	risk	assessment,	simulasi	risk	assessment,	dan	kebijakan	manajemen	risiko,	serta	evaluasi	manajemen	risiko 2.	Asistensi	Risk	Assessment Asistensi	Risk	Assessment	merupakan	kegiatan	konsultasi	manajemen	risiko	untuk	membantu	menyusun	peta	atau	profil	risiko	organisasi	dan	memberikan	rekomendasi	cara	penanganan	risiko	organisasi.	Kegiatan	ini	dilakukan	dengan	cara	memahami	bisnis	organisasi,	mengidentifikasi	risiko,	menganalisis/	mengukur	risiko	yang	teridentifikasi,	dan	menentukan	prioritas	risiko,	serta	menentukan	cara	penanganan	risiko	lebih	lanjut.	Hasil	risk	assessment	adalah	Profil	Risiko	yaitu	gambaran	risiko	yang	dihadapi	oleh	organisasi	dan	urutan	prioritasnya	sesuai	dengan	level	risiko.	Level	risiko	diperoleh	dari	perkalian	antara	likelihood	dan	konsekuensi	masing-masing	risiko.	Hasil	risk	assessment	ini	selain	bermanfaat	untuk	menentukan	risiko	yang	menjadi	prioritas	untuk	ditangani,	juga	sebagai	dasar	dalam	pemberian	rekomendasi	cara	penanganan	risiko	organisasi. 3.	Implementasi	Manajemen	Risiko implementasi	Asistensi	penyusunan	pedoman	manajemen	kegiatan	konsultasi	manajemen	risiko	untuk	membantu	organisasi	menyusun	pedoman	implementasi	implementasi	Pedoman	risiko.	manajemen	manajemen	risiko	dipakai	sebagai	kebijakan,	panduan	instruksi	kerja	dalam	menerapkan	manajemen	risiko.	Hasil	asistensi	penyusunan	pedoman	implementasi	manajemen	risiko	ini	adalah	berupa	pedoman	implementasi	manajemen	risiko	yang	terdiri	dari	pernyataan	komitmen	manajemen	risiko	organisasi,	pedoman	umum	manajemen	risiko, prosedur, umum, dan Asistensi	Penyusunan	Pedoman risiko	merupakan manajemen	risiko,	dan	formulir	manajemen	risiko. 4.	Evaluasi	Efektivitas	Penerapan	Manajemen	Risiko Evaluasi	efektivitas	penerapan	manajemen	risiko	merupakan	kegiatan	konsultasi	manajemen	risiko	untuk	membantu	organisasi	menilai	atau	mengevaluasi	efektivitas	penerapan	manajemen	risiko	organisasi.	Hasil	evaluasi	atas	efektivitas	penerapan	manajemen	risiko	berupa	simpulan	mengenai	kondisi	tingkat	kematangan	penerapan	manajemen	risiko,	kecukupan	&	efektivitas	penerapan	manajemen	risiko,	dan	rekomendasi	perbaikan	(area	of	improvement)	penerapan	manajemen	risiko	organisasi.	Kondisi	tingkat	risiko	kematangan	dikelompokkan	menjadi;	Non-existent,	Initial,	Repeatable,	Defined,	Managed	dan	Optimised. penerapan	manajemen Referensi: 1.	ISO	31000	-	Risk	Management	-	Principles	and	Guidelines	on	Implementation,	International	Organization	for	Standardization,	2008. 2.	Leo	J.Susilo	&	Victor	Riwu	Kaho,	Panduan	Manajemen	Risiko	Berbasis	ISO	31000	Industri	Non-Perbankan,	Jakarta	:	PPM,	2010. 3.	Pedoman	Manajemen	Risiko	Berbasis	Governance,	KNKG,	2012.	*)	Penulis	adalah	Korwas	JFA	Bidang	Akuntan	Negara	pada	BPKP	Perwakilan	Provinsi	Sulawesi TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 18
Parade Pengawasan Edisi Kali ini Parade Pengawasan mengambil Audit Keuangan atas Laporan Keuangan WISMP II LOAN IBRD No. 8027 ID yang berakhir per 31 Desember 2015. Audit ini dilaksankan Sesuai dengan "loan agreement" untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Dukungan pada PIU Bappeda, Dinas PU dan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli dan Tojo Una una. • Audit Keuangan atas Laporan Keuangan LOAN IBRD 4204 8259 THIRD Water Supply And Sanitation For Low Income Communities Project (PAMSIMAS II) TA 2015. Audit ini dilaksankan Sesuai dengan "loan agreement" untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Dukungan PIU Kabupaten Toli-Toli, Tojo Una Una, Poso, Banggai, Sigi dan Donggala TA 2015. Sedangkan Jenis Audit Kinerja dan Audit Operasional yang telah dilaksanakan diantaranya sbb: • Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2015 di Kab Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Poso, dimaksudkan untuk Menilai Kinerja Program JKN yang berada di Kabupaten sesuai kementerian Kesehatan. topik Kegiatan Assurance dan Consulting yang dilakukan bidang IPP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode Januari sampai dengan oktober tahun 2016. Kegiatan assurance seperti audit/pemeriksaan, reviu ataupun monitoring secara umum dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan lembaga yang diaudit, bahwa program/proyek/ kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan atau target yang ditetapkan pimpinan. Sedangkan kegiatan Consulting seperti Pendampingan dimaksudkan untuk membantu Instansi Vertikal yang berada di Provinsi Sulteng dalam meningkatkan akuntabilitas keuangannya. jenis audit Keuangan yang telah Adapun dilaksanakan diantaranya sbb: • Audit atas Laporan Keuangan READ Programme in Central Sulawesi Loan IFAD 645-ID dan Grant IFAD 726-ID. ini dilaksankan Sesuai dengan "loan Audit agreement" untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Dukungan pada PIU Kab. Tolitoli, Poso, Buol, Banggai dan Parigi Moutong TA 2015. • Audit Keuangan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Loan IBRD 8213-ID Provinsi Sulawesi Tengah. Audit ini dilaksanakan Sesuai dengan "loan memberikan agreement" Keuangan atas opini Dukungan PIU Prov Sulteng TA 2015. permintaan untuk Laporan TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 19
Tim Monitoring Program Prioritas Pemerintah berfoto bersama Rektor Universitas Tadulako Prof Dr Muhammad Basir. BPKP mengawal program prioritas pemerintah secara regular demi terwujudnya program pemerintah. Tim Audit Monitoring Ketahanan Pangan melakukan cek fisik Alat Sistem Pertanian di Kabupaten Parigi Moutong. Ketahanan Pangan merupakan salah satu Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi Hujan panas tetap diterjang - Tim Monitoring BPKP melaksanakan cek fisik terhadap bangunan Air yang terdapat di Kabupaten Donggala. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 20
Program • Audit Kinerja atas Miskin Masyarakat Aksesbilitas Terhadap KUBE TA 2015 di Kab. Sigi, Parigi Moutong, dimaksudkan untuk menilai kinerja program KUBE yang berada di Kabupaten sesuai Permintaan Kemensos. • Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) Tahun 2015 pada BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, dimaksudkan untuk menilai kinerja program KB-KR di Provinsi Sulteng. • Audit atas Aset Bermasalah/Konstruksi Dalam Pengerjaan UNTAD Palu TA 2016, dilaksanakan atas permintaan Kemenristek Dikti untuk memberikan informasi tentang Asset yang bermasalah di Universitas Negeri. • Audit Operasional Penanggulangan Bencana di BPBD tahun 2015 di Kabupaten Morowali, Parigi Moutong dan Donggala dilaksanakan atas permintaan BNPB. Untuk Kegiatan Monev, Reviu dan Verifikasi yang dilaksanakan sbb : • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Th 2016 yang dilaksanakan di satker di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertanian dan BNN dilaksanakan atas Permintaan Kantor Staf Presiden (KSP) setiap triwulan yakni B03, B06 dan B09. Monitoring bantuan pemerintah dan bantuan sosial tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Dilaksanakan atas Permintaan Kemndikbud untuk memantau penyebaran kartu KIP dan Bansos untuk Sekolah di Kabupaten. • Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Prov Sulteng setiap triwulan Tahun 2016, yang dilaksanakan atas permintaan kementerian Pertanian. • Monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah TA 2016. Dilaksanakan atas permintaan Kementerian Perindustrian. • Reviu atas tata kelola PSN yang ada diwilayah Provinsi Sulteng TA 2016. Dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 yang mengamatkan BPKP melakukan peningkatan pengawasan atas tata kelola dan percepatan PSN. • Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov Sulteng Tahun 2013 s.d. 2015. Dilakukan atas permintaan Kemenag dan Kemenkeu untuk pelaksanaan pembayaran TPG Guru Agama. Selain tugas tugas assurance tersebut Bidang IPP juga melaksanakan Kegiatan Consulting dalam Laporan bentuk pendampingan Penyusunan keuangan pada beberapa satker antara lain Kanwil Kemenkumham, Satker Kementerian Ketenagakerjaan, MA, Kepolisian, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan . Selain itu juga memberikan konsultasi terhadap satker yang melaksanakan pengadaan barang dan Jasa. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 21
KKS Wefie- Tim Monitoring Program Prioritas Presiden berfoto bersama penerima bantuan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di Kabupaten Parigi Moutong. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah penanda keluarga kurang mam- pu yang berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Tim Audit PAMSIMAS II melaksanakan cek fisik atas pekerjaan pipanisasi dan asesoris untuk mengalirkan air dari sumber ke rumah warga di Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso. Tim Audit PAMSIMAS II melaksanakan cek fisik bangunan penangkap mata air di Desa Towu Kabupaten Poso Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP Perwakilan BPKP Sulteng tidak lepas dari Motto PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani, Akal Sehat, Independen dan Responsibel). TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 22
Mangamu di Kantor SAMSAT Ada ibu mangamu di Kantor SAMSAT, lantaran ba urus BPKB mo balik nama.. IBU : "Kita te mau tau pak, pokoknya kita te mau Balik Nama..." PETUGAS : "Aduh Ibu, harus itu...soalnya nama yang lama sudah dihapus, jadi Ibu harus balik nama..!!" IBU : "Biar mo mampos le kita nemau Pak..!!" PETUGAS : "Kenapa Ibu tdk mau Balik Nama..? Alasannya apa..??" IBU : "Ngana mo tau kita pe nama MAYA ROLOT..!! Coba ngana pikir kalo mo Balik Nama jadi TOLOR AYAM dang!!!" PETUGAS: ????? MELAPORKAN GUBERNUR YANG KORUPSI Saat itu Nasrudin dan puluhan warga mendatangi Sul- tan Abdul Kadir untuk melaporkan prilaku gubernur mereka yang kejam dan korupsi. "Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian adil dan bijaksana," ucap Sultan yang tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Melihat hal tersebut Nasrudin segera maju ke depan, "Wahai baginda rajaku. Apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak di nikmati oleh warga provinsi lain. Oleh karena itu sudilah kiranya Sri Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat." Mendengar itu Sultan tertawa sambil meninggalkan mereka. T ERSENYUM SEJENAK Senjata Makan Tuan, Ajaran Makan Guru Di Sajastan, wilayah Asia tengah, antara Iran dan Afganistan, hidup seorang ulama ahli bahasa yang amat terkenal. Suatu hari ia menasehati putranya: "Kalau kamu hendak membicarakan sesuatu, pakai dahulu otakmu. Pikirkan dengan matang; setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar." Pada suatu hari di musim hujan, keduanya sedang duduk-duduk santai di dekat api unggun di rumahn- ya. Tiba-tiba sepercik api mengenai jubah tenunan dari sutera yang dikenakan sang ayah. Peristiwa itu dilihat putranya, namun ia diam saja. Setelah ber- pikir beberapa saat barulah ia membuka mulut, "Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu, bolehkah?" tanyanya. "Kalau menyangkut kebenaran katakan saja," jawab sang ayah. "Ini memang menyangkut kebenaran," jawabnya. "Silakan," kata sang ayah. Ia berkata, "Aku melihat benda panas berwarna merah." "Benda apa itu?," tanya sang ayah. "Sepercik api mengenai jubah ayah," jawabnya. Seketika itu sang ayah melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. "Kenapa tidak segera kamu beritahukan kepadaku?," kata sang ayah. "Aku harus berikir dahulu sebelum mengatakannya, seperti apa yang anda nasihatkan kepadaku tempo hari," jawab putranya dengan lugu. Sejak itu ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan nasihat pada putranya. Ia tidak ingin peristiwa pahit seperti itu terulang lagi. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 23
BERITA & FOTO DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN 2016 SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2016 dilingkungan APIP Se-Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP, selama 5 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 11 November 2016, sumber dana kegiatan Diklat ini berasal dari Loan ADB, STAR Project BPKP Tahun 2016. Para Peserta Diklat sebanyak 32 orang berasal dari Instansi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: 1. DPPKAD/BPKAD dari seluruh Kabupten sebanyak 13 Orang 2. BPMDP dari seluruh Kabupaten, sebanyak 12 Orang 3. INPEKTORAT dari 7 Kabupaten sebanyak 7 Orang Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES ini merupakan salah satu wujud dari pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah bersama BPKP dan Kemendagri juga atas dorongan KPK untuk mengawal implementasi keuangan desa secara transparan dan akun- tabel dengan menggunakan teknologi informasi. Aplikasi "SISKEUDES ini merupakan salah satu tools untuk mengendalikan penganggaran, peng- gunaan dan juga pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa termasuk sumber-sumber pendapatan desa yang lainnya seperti dana bagi hasil pajak dan pendapatan asli desa," TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 24
Kemampuan SDM perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan menggunakan sistem informasi, bahwa kondisi riil kemampuan perangkat desa saat ini memang belum memadai. Oleh karena itu, BPKP memberikan pengadministrasian keuangan desa yang sederhana dan ringkas, cukup dengan memasukkan atau mengentri data transaksi yang nantinya akan diproses secara sistem, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan secara otomatis. suatu metode Seluruh jumlah desa sebanyak 74.093 desa, khusus di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 1.839 desa yang tersebar di 12 Kabupaten, dengan dilaksanakannya diklat ini diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan dan membagikan ilmunya kepada Masyarakat Desa, memang jumlah tenaga terdidik yang dibutuhkan masih sangat banyak agar dapat diimplementasikannya aplikasi ini, dan desa akan terbantu untuk membuat laporan keuangan desa dengan cepat. peraturan- Dari sisi regulasi dikaitkan dengan peraturan ini terkait desa, Aplikasi SISKEUDES sejalan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku pajaknya, sehingga perangkat desa betul-betul terbantu dan ini. terkawal dengan adanya aplikasi SISKEUDES Indonesia termasuk juga perhitungan TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 25
APA KATANYA? DIKLAT PIM IV POLA BARU: MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN OPERASIONAL DAN MENCIPTAKAN PEMIMPIN PERUBAHAN Oleh: Didin Saepudin Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bahwa tujuan Diklt Pim IV dengan pola baru adalah membentuk kompetensi kepemimpinan dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan instansinya fungsi kepemerintahan di masing-masing. Ada 2 hal pentng yang ingin dibangun dari diklat pim pola baru ini, yaitu membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membuat IV. perubahan eselon kompetensi kepemimpinan dilakukan melalui kegiatan 1. pembangunan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tinggi kemampuan untuk menjunjung etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya; 2. membuat kegiatan perencanaan operasional pada Membentuk level operasional pelaksanaan 3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi; 4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; 5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya. telah dipersiapkan Kurikulum yang disusun dapat sedemikian sehingga pembentukan mengarahkan operasional. kompetensi meliputi Penguasaan Diri (Self Mastery) yang diharapkan mampu menginternalisasi pilar-pilar kebangsaan dalam merencanakan dan mengimplementasikan seluruh kegiatan di unit organisasinya, Agenda diberikan Diagnosa Perubahan Organisasi agar peserta mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan isu strategis pada pengelolaan tugas dan fungsi instansinya serta dapat menyusun alternatif solusi pemecahannya. Agenda inovasi diberikan agar peserta mampu merancang pengembangan potensi dirinya, melakukan inovasi terkait. Kurikulum tersebut TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 26 rupa dalam kepemimpinan proses
fungsi pada unit pengelolaan instansinya, membangun kerja untuk efektifitas kepemimpinanannya dan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan pengelolaan tugas 'dan fungsi organisasi lain ke unit kerjanya. Agenda Tim Efektif diberikan agar peserta mampu menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi yang bertujuan untuk efektivitas pengelolan tugas dan fungsi unit di instansinya dan mampu membangun persepsi yang sama di antara para stakeholder (pemangku kepentingan) terkait sehingga mendapatkan dukungan untuk mewujudkan tersebut. pengelolaan Penulis telah mengikuti Diklat Pim IV di Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 dengan pola baru dan telah mengimplementasikan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 dalam setiap tahapannya. Proyek perubahan yang dibuat oleh penulis adalah percepatan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pegawai. Diharapkan dengan peningkatan pelayanan ini dapat medorong peningkatan kinerja pegawai, yang berdampak terhadap capaian kinerja perwakilan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan proyek perubahan berupa terwujudnya percepatan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada terdapat 16 output kunci yang pegawai, menjadi sasaran antara yang akan dicapai melalui 18 milestone yang direncanakan. tugas dan budaya tugas dan fungsi Penulis adalah Kepala Sub Bagian Keuangan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Penulis harus mengerahkan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan dalam proyek perubahan ini. Dukungan dari internal kantor terdiri dari pejabat strukutral, pegawai, staf keuangan dan sekretaris bidang. Di samping itu penulis berupaya meminta dukungan dari kantor pusat terdiri dari pejabat di Biro Keuangan BPKP, Pejabat dan staf di Pusinfowas BPKP terkait dengan penerapan dan penggunaan Aplikasi SPD serta staf dan Pejabat dari Biro kepegawaian terkait dengan perbaikan Sistem Operating (SOP) pertanggungjawaban Prosedur di perwakilan. keuangan implementasi, tahapan penulis membuat jajak pendapat/survey terhadap beberapa orang pegawai mengenai kondisi sebelum intervensi (pre-intervensi). Hasil survey pre-intervensi, rata-rata berpendapat pencairan membutuhkan waktu antara 3-4 hari kerja dan 5-7 hari namun lebih mendekati 5-7 hari kerja atau skor rata-rata 3,39 (lihat kolom 7). Hasil tabulasi kuisioner adalah sebagai berikut: Sebelum TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 27
R e s W a k tu p o n d e n c a ir S k o r (1 ) 1 -2 h a ri k e rja 5 (2 ) 3 -4 h a ri k e rja 4 (3 ) 5 -7 h a ri k e rja 3 (4 ) 9 -1 0 h a ri k e rja 2 (5 ) D i a ta s 1 0 h a ri k e rja 1 (6 ) R a ta - ra ta S k o r (7 ) D a ln is 1 1 1 0 2 1 3 ,6 0 K e tu a T im 2 3 3 0 1 3 ,5 6 A n g g o ta T im 8 2 8 2 6 1 4 2 3 ,3 3 J u m la h 1 1 4 2 2 9 1 6 4 3 ,3 9 Setelah seluruh milestone tercapai, penulis dengan bantuan tim efektif, membuat skema penilaian untuk menilai keberhasilan proyek perubahan ini (post-intervensi). Skema yang dibuat dengan membuat format routing slip sebagai dasar penghitungan lama waktu. Routing slip sebagai fakta-fakta yang menunjukkan kapan berkas SPD diserahkan kepada verifikatur, kapan verifikasi selesai, kapan pembuatan kuitansi selesai, kapan kuitansi direviu oleh Kasubbag Keuangan selesai dan kapan biaya SPD dibayarkan. Berdasarkan perhitungan realisasi pencairan dari routing slip periode tanggal 27 Mei sampai dengan 25 Juli 2016, dengan jumlah kuitansi/ pegawai yang menerima pembayaran sebanyak 80 orang pegawai/kuitansi, rata-rata realisasi pencairan mendekati waktu 1-2 hari kerja atau skor rata-rata 4,73. Dengan jumlah rata-rata 4,73, maka sebagian besar ada pada level 1-2 hari kerja, namun ada juga pada level 3-4 hari kerja (lihat kolom 7). R e s W a k tu p o n d e n c a ir S k o r (1 ) 1 -2 h a ri k e rja 5 (2 ) 3 -4 h a ri k e rja 4 (3 ) 5 -7 h a ri k e rja 3 (4 ) 9 -1 0 h a ri k e rja 2 (5 ) D i a ta s 1 0 h a ri k e rja 1 (6 ) R a ta - ra ta S k o r (7 ) E s e lo n II, III & K o rw a s 5 3 0 0 0 4 ,6 3 D a ln is & E s . IV 1 3 5 0 0 0 4 ,7 2 K e tu a T im 5 0 0 0 0 5 ,0 0 A n g g o ta T im 3 5 1 4 0 0 0 4 ,7 1 J u m la h 5 8 2 2 0 0 0 4 ,7 3 Dari fakta-fakta di atas, memang terjadi perubahan dalam percepatan pembayaran biaya perjalanan dinas, namun yang lebih penting lagi agar keberhasilan itu dapat dipertahankan secara konsisten dan bahkan ditingkatkan. Namun demikian perlu kerja sama dan dukungan semua pihak terutama staf Subbagian Keuangan yang terkait. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 28
resensi aturan UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Oleh : Usadani Pribadi koordinator pengawasan bidang investigasi Sebagaimana diketahui, selama ini penerapan UU Anti Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 3, begitu meluas unsur pemidanaannya dan bersifat lentur sehingga dapat terjadi suatu kasus administrasi dipidanakan. Artinya tindakan administrasi yang menyimpang tanpa adanya niat jahat pun dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Nah, Undang- Undang tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyampaikan pesan bahwa administrasi semua penyimpangan pemerintahan dipidanakan. tersebut. Mari kita perhatikan hal Sebagaimana Undang-undang Anti Korupsi, UU Adminstrasi Pemerintahan penyalahgunaan juga wewenang, diatur pada Pasal 17 sebagai berikut : dan/atau a. dilarang Pejabat menyalahgunakan Wewenang. b. Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.larangan melampaui Wewenang; b.laranganmencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Nomor 30 dapat melarang sebagaimana Badan Pemerintahan Ayat (1) itu sebagaimana undang- undang anti korupsi, undang-undang ini juga melarang pejabat pemerintah membuat keputusan/tindakan apabila memiliki potensi konflik kepentingan (Pasal 42). Namun demikian, ada perbedaan cukup signifikan di antara kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Administrasi sanksi Pemerintahan administratif sedangkan Undang-Undang Anti Korupsi memberi sanksi pidana. Tampaknya dengan mencantumkan ketentuan tentang sanksi undang-undang ini ingin menyampaikan pesan bahwa ada prinsip hukum administrasi negara "pengadilan umum tidak dapat menilai/ memeriksa kebijakan administrasi negara", yang penilaian atas keputusan/tindakan/ kebijakan yang melampaui wewenang dan/ atau menyalahgunakan wewenang hanya dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain memberikan administratif, TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 29
Sebenarnya "perlindungan" terhadap penyimpangan keputusan/ tindakan/ kebijakan adminitsrasi dari pemidanaan sudah ada, yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966. Menurut yurisprudensi tersebut, suatu penyimpangan administrasi tidak dapat dipidanakan manakala memenuhi kriteria : 1) Negara tidak dirugikan; 2) Terdakwa tidak diuntungkan; 3) Pelayanan publik tidak terganggu. Ternyata yurisprudensi tersebut dianggap tidak cukup ampuh "melindungi" pejabat pemerintah dari pemidanaan penyimpangan administrasi. Lalu, bagaimana penyimpangan administrasi dapat dipidanakan? Yaitu manakala dalam tindakan penyimpangan administrasi itu disebabkan dan/atau disertai perbuatan pidana, misalnya karena paksaan/ ancaman kekerasan, menerima/memberi suap, atau menipu untuk memperoleh keuntungan/materi secara tidak sah. Dengan demikian undang-undang ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada para penegak hukum, khususnya terkait dengan pemidanaan atas tindakan adminstrasi, agar lebih hati-hati dan cermat dalam memproses penyelidikan/ penyidikan atas suatu penyimpangan administrasi. Penegak hukum harus dapat membuktikan niat jahat (mens rea) pelaku yang menyebabkan atau menyertai penyimpangan administrasi dimaksud. Di lain pihak, undang-undang ini mengamanatkan kepada APIP untuk melakukan pengawasan atas penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) "Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah". Artinya, pengendalian atas administrasi pemerintahan ini ada pada manajemen pemerintahan, bukan penegak hukum. Oleh karena itu upaya penyelesaian masalah-masalah admintrasi pemerintahan pun dilakukan oleh pihak manajemen. Bahkan, apabila harus diputuskan melalui pengadilan maka pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum. Tantangan yang muncul sekarang adalah bilamana APIP menemukan penyimangan administrasi yang disebabkan dan/atau disertai perbuatan pidana sebagai dijelaskan di atas, apakah manajemen (eksekutif) pemerintah yang harus menyerahkan kepada penegak hukum? Apakah harus ada putusan PTUN lebih dulu untuk menyatakan adanya perbuatan pidana yang menyebabkan dan/atau menyertai penyimpangan administrasi? Ataukah hakim PTUN yang memutuskan untuk diserahkan kepada penegak hukum? Atau bagaiamana? Undang- undang ini tidak mengatur mekanismenya secara jelas. Kita masih menunggu aturan pelaksanannya lebih lanjut. Menarik untuk kita ikuti perkembangan implementasi undang-undang ini selanjutnya. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 30
KORUPSI dan RASA CUKUP di DALAM HATI Oleh: Muh. Ridwan KORUPSI sebuah kata yang sangat dibenci namun ternyata tiada hentinya dan banyak sekali pengikutnya. Pengertian KORUPSI menurut bahasa latin adalah curuptio dan I corruptus yang berarti kerusakan kebobrokan. Dalam bahasa yunani corruptio berarti perbuatan yang yang tidak baik, buruk, curang, dapat tidak bermoral, menyimpang disuap, dari norma kesucian, melanggar norma agama, materil, mental dan umum. Korupsi merupakan perbuatan yang disatu sisi sangat dibenci oleh semua orang dan saat mulai bekerja mungkin tidak ada terbesit sedikitpun untuk bertindak korupsi. namun, ketika sudah bekerja dan kebutuhan sudah mulai meningkat ditambah lingkungan yang mendukung, maka jiwa korupsi itu perlahan seakan akan muncul, karena uang terlihat ketimbang idealisme yang ada dalam pikiran. Belum berselang, pejabat teratas sering dihebohkan dengan munculnya pemberitaan negatif melibatkan uknum petinggi dibidang perlindungan hukum, cibiran dan tudingan masyarakat kepada pelaku merupakan hal yang wajar ditujukan kepada mereka, karena mereka telah menyakiti perasaan masyarakat indonesia yang kenyataannya diamanatkan oleh rakyat untuk membantu mencekal kejahatan dari ketidak adilan dan kesewenang wenangan aturan. juga lebih refleksi Harta dan tahta yang menjadi dambaan ternyata malah menjadi jeratan, karena silaunya dan ketidak puasan manusia terhadap apa yang dianugrahkan oleh sang pencipta. Seragam baru yang menjadi kebanggaan menjadi kegalauan yang dirasakan, karena terbayang jeratan hukum yang sedang menanti. Mengutip pendapat ahli, bahwa miskin kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 31
Hal ini dikemukakan oleh Guy J parker dalam tulisannya berjudul Indonesia 1979. Hanya dengan remonerasi yang sudah diberikan pemerintah, dan adanya rasa cukup dalam arti (qanaah) akan terputus sudah keinginan untuk bermain main mencari uang secara ilegal, Terlebih di instansi BPKP, aturan main para pelanggar ini sudah jelas dan tegas. Tidak adanya rasa cukup dan rasa syukur pada diri seorang manusia sering- kali membawa seseorang pada situasi se- lalu merasa kurang, selalu merasa miskin Pepatah mengatakan bahwa orang yang miskin adalah orang merasa tidak cukup dengan rejeki yang telah diperolehnya. Pantaslah selalu merasa miskin dan sela- lu merasa tidak cukup dengan rejeki yang telah diperolehnya. karena ada rasa tidak puas dalam dirinya. Oleh karena itu mung- kin teori dari Guy J. Parke bisa terpatahkan dengan pepatah tersebut. Seorang yang selalu bersyukur atas besar kecilnya rejeki yang telah diberikan Allah, akan merasa ber- syukur bahkan lebih dengan bertambahnya pendapatan dari gaji, tunjangan kinerja, uang makan, SPPD gaji 13. Sebaliknya orang yang lemah imannya akan selalu merasa masih kurang, merasa miskin meskipun hartanya sudah bertumpuk rumah mewah, kendaraan roda empat ada, roda dua punya. Mengejar dunia hanya akan menimbulkan keletihan, karena sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah, sifat manusia ti- dak akan pernah merasa puas, meski su- dah mempunyai satu gunung emas, maka ia akan mencari gunung emas yang lain. Sebaik apapun aturan yang sudah di- rancang, setegas apapun sanksi yang yang akan dijatuhkan, dan sebesar apapun pendapatan yang telah diberi- kan tidak akan cukup untuk membuat kita taat pada aturan kecuali merasa ada Allah mengawasi kita, ada malai- kat selalu mencatat segala aktifitas kita. Adanya rasa takut untuk mem- bawa harta yang bukan haknya ke- pada keluarga merupakan salah satu kunci dari keberhasilan seseorang un- tuk mentaati semua aturan yang telah ditetapkan ( nilai pengawasan Melekat). Rasa cukup dalam hati dan senantia- sa besyukur atas rejeki dari ilahi, akan membawa kita menjadi insan insan Pegawai Negeri Sipil BPKP yang beriteg- ritas tinggi, profesional dalam bidang- nya dalam rangka mengawal pemban- gunan Nasional. Bangunlah negeriku, jayalah Bangsaku. Semoga masing masing diri bisa menjalankannya. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 32
Penggunaan Dana Desa yang Benar, menghindari Perbuatan Korupsi Dengan telah ditetapkankannya Rencana Undang-Undang Desa oleh DPR RI men- jadi Undang-undang dengan Nomor 6 Tahun 2014, maka pelaksanaan Pemerintah Desa telah mempunyai dasar hukum yang kuat. tersebut menga- Undang-undang Desa tur mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan perkembangan desa atau nama lain seperti desa yang san- gat pesat dalam berbagai bentuk, sehing- ga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokra- tis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemer- intahan dan pembangunan menuju ma- syarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyara- kat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lemba- ga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. ini juga mengatur dengan ketentuan khu- sus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII Salah satu poin yang paling krusi- al dalam undang-undang desa adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Berdasarkan pasal 72 ayat (1) sum- ber pendapatan Desa berasal dari: a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa be- dalam dari APBN b. Alokasi lanja daerah/desa; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan re- tribusi daerah Kabupaten/Kota; paling se- dikit 10% dari pajak dan retribusi daerah d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupat- en/Kota; paling sedikit 10% dari dana perim- bangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Selain itu, Undang-Undang transfer ke Penulis : Moh. Husni Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang ti- dak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Berasarkan Peraturan ketentuan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 , Dana desa dapat digunakan untuk : a. Dana Desa digunakan untuk mem- biayai pemerin- tahan, Pembangunan, pemberday- aan masyarakat dan kemasyarakatan. b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pemban- gunan dan pemberdayaan masyarakat c. Penggunaan Dana Desa men- Pembangu- gacu nan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk melakukan pengelolan Dana Desa yang baik, harus di dukung dengan tata kelola dana desa yang baik, yaitu dimulai dari tahapan : a. Perencanaan ; b. Pelaksanaan; c. Pertanggungjawaban; d. Penatausahaan ; e. Pelaporan; f. Pengawasan g. Pemeriksaan penyelenggaraan pada Rencana Dalam pengelolaan Dana desa, banyak juga ditemukan penyimpan- gan, mulai dari tahap perencanaan tahap pelaporan. sampai dengan keg- Untuk iatan yang akan dilaksanakan ti- dak sesuai dengan Rencana pem- bangunan jangka menengah desa. Untuk tahap pelaksanaan terjadi, dana dalam ke- penyalahgunaan giatan infrastruktur desa, dimana Dana yang digunakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. tahap perencanaan, pembangunan TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 33
Dana yang sudah di keluarkan dari kas desa dalam pertanggungjawabannya ti- dak di dukung dengan bukti-bukti yang kuat, dimana bukti tersebut secara formal dan material tidak dapat dipertanggungjaw- aban. Untuk tahap penatausahaan, setiap penge- luaran dana tidak dicatatat dalam suatu do- kumen yang telah ditentukan, karena bukti sebagai dasar pencatatan belum diperoleh secara lengkap dan dapat di pertanggung- jawabkan, sehingga mengakibatkan pel- aporan sebagai bagian dari akuntabilitas ti- dak berjalan dengan baik dan tepat waktu. Penyimpangan tersebut kebanyakan dilaku- kan secara sengaja yang bertujuan untuk memperkaya diri. Penyimpangan penggunaan Dana Desa tersebut bukan atas ketidaktahuan ke- pala desa atau perangkat desa lain dalam pengelolaan dan mekanisme dalam pengelolaan dana desa, tetapi me- mang niat untuk melakukan kecurangan. Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain Kerangka waktu sik- lus pengelolaan anggaran desa sulit dip- atuhi oleh desa; Satuan harga baku ba- rang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Terse- dia; Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Ma- sih Rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti stan- dar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggam- barkan kebutuhan yang diperlukan desa. Sementara pada aspek pengawasan, ter- dapat tiga potensi persoalan, yakni Efek- tivitas Inspektorat Daerah dalam melaku- kan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; Sal- uran pengaduan masyarakat tidak dike- lola dengan baik oleh semua daerah; dan Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud meman- faatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis se- belumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharus- nya berfungsi membantu masyara- kat dan aparat desa, justru melaku- kan korupsi dan kecurangan. Untuk melakukan pencegahan ter- hadap perbuatan melawan hukum atas pengelolan dana desa yang ada dalam APBDes perlu dilakukan upaya : a. Preventif, yaitu upaya pencega- han dengan memberikan pemaha- man kepada Kepala Desa dan per- angkat desa serta pengelola Dana desa, bahwa kegiatan kecurangan dalam pengelolaan dana desa mem- punyai dampak yang signifikan. b. Edukatif, yaitu memberikan pela- tihan-pelatihan cara malakukan pencegahan anti ko- rupsi, dengan membangunan fraud control plan (FCP) di segala keg- iatan dengan melibatkan penge- lola dana desa, mulai dari kepala desa sampai perangkat desa, ter- masuk peran serta masyarakat. c. Investigatif, yaitu melakukan upaya penegakan hukum atas kecurangan yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa tersebut, tanpa meman- dang jabatan dan peran di dalam pengelolaan dana desa ini, sepan- jang terjadi kecurangan, maka harus dicari siapa yang bertanggungjawab. bagaimana TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 34
MENGINTIP DESA LAWE, NEGERI DI PINGGIR AWAN by : Novena Paramitha ......Kau mainkan Untukku Sebuah lagu tentang Negeri di Awan dimana kedamaian menjadi Istananya dan kini tengah kau bawa Aku menuju kesana.... Negeri di awan, cuplikan lagu yang pas untuk menggambarkan Desa Lawe, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi. Lawe adalah desa yang berada di bagian Barat Kecamatan Pipikoro, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 427 jiwa atau sebanyak 115 kepala keluarga (KK). Kata LAWE dalam bahasa Uma berarti "yang di tekuk" berasal dari nama tempat kain mbesa (kain tenunan yang di peroleh dari etnik Seko propinsi Sulawesi Selatan), yang di tekuk sebagai pertanda tidak mau perang. Desa ini didiami oleh etnis Topo Uma dan menggunakan bahasa Uma dalam pergaulan sehari-hari. Desa Lawe kala itu lebih di kenal kampung Lawe atau Ngata Lawe (Bola Hae) sejak tahun 1980-an di tinggalkan atau berpindah di tempat desa Lawe sebagaimana sekarang yang ada ini. Masyarakat desa Lawe mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama (masyarakat agraris). sampai TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 35
Kami berangkat jam 09.00 wita dari kota Palu ke Desa Lawe. Kami singgah sejenak di Desa Gimpu, desa terakhir yang terdapat jalan aspal yang bisa dilalui oleh mobil, setelah menempuh kurang lebih 3,5 jam perjalanan dari kota Palu, melewati jalanan berbatu dan rawan longsor, untungnya bagi kami, ketika itu kondisi bersahabat, cuaca cerah dan tidak diguyur hujan. Setibanya di desa Gimpu, kami istirahat sejenak untuk makan siang di rumah salah satu warga, sembari menyiapkan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan motor ke Desa Lawe. perlengkapan Perjalanan ke desa itu cukup sulit, medan yang dilalui berupa pendakian di lereng-lereng gunung, melewati hutan yang masih terjaga kelestariannya, kadang juga menuruni lembah dengan kemiringan curam. Jalan yang dilewati membuat tukang ojek diwajibkan memodifikasi motornya dengan gear yang dirancang khusus, dan mau tidak mau mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Pukul 13.00 WITA, kami berangkat ke desa Lawe, dengan menumpang ojek motor yang menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam. Dalam perjalanan kami beberapa kali berhenti untuk melihat di kejauhan posisi desa Lawe, yang letaknya di atap gunung, kadang kami juga singgah sejenak di beberapa desa untuk beristirahat melepas lelah dan meluruskan kaki. Entah berapa kali saya menanyakan berapa lama lagi perjalanan yang harus ditempuh, yang hanya dijawab dengan senyuman yang misterius. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 36
tentang perjalanan yang Dibalik menegangkan, selama perjalanan kami disuguhi pemandangan indah dari atas gunung yang terhampar hijau, langit yang biru dan masih bersih tanpa tercemar asap hasil polusi kendaraan, udara yang sejuk dan terasa segar, serta hutan yang masih rindang sehingga kita masih bisa mendengar kicauan burung maupun suara hewan-hewan di hutan yang sepertinya sekarang tidak akan dapat kita temui di kota. segala cerita Tak jarang kami juga harus turun dari motor untuk berjalan kaki karena harus menyeberang sungai besar ataupun melewati tanah merah yang licin dan menanjak. Jalan yang dilalui pun hanya setapak dan langsung berbatasan dengan jurang, yang tidak kelihatan dimana dasarnya. Ongkos ke sana juga tidak bisa dibilang murah, kami harus merogoh kocek sebesar Rp 150.000 per orang untuk sekali jalan. Sepanjang perjalanan, kami juga bertemu dengan beberapa warga yang beraktifitas di kebun. Sambutan mereka sangatlah ramah. Kami beberapa kali bertegur sapa dengan para petani, maupun dengan para tukang ojek yang membawa muatan dari dan ke desa Lawe. Sempat kami bertanya, berapa muatan yang bisa dibawa dalam satu motor, dan ternyata mereka bisa membawa muatan hingga 200kg dalam sekali jalan. Hebat ya! Barang paling besar yang mereka pernah bawa dari kota ke desa adalah kasur springbed. Wow! Untuk masalah harga, biasanya untuk satu sak semen, mereka memberikan ongkos kirim sebesar Rp110.000 dan untuk kasur springbed sekitar Rp600.000. Hmm! Desa ini ditemui setelah kita melewati lalu lorong-lorong kebun cokelat, jalan setapak berwarna kemerahan yang menghantarkan kita pada pagar-pagar bambu halaman rumah warga. Rumah warga terbuat dari papan kayu, berjendela anyaman bambu, ada juga beberapa rumah panggung. TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 37
Setiba di rumah Kepala Desa Lawe, sekitar pukul 19.00 WITA, kami istirahat di teras di bagian atas rumah panggung sembari menikmati suguhan Kopi Pipikoro, hawa dingin langsung terasa menusuk tulang. Di teras tersebut tergantung satu buah bohlam yang memancarkan sinar yang semakin malam semakin redup, kami bertanya kepada Kepala Desa, darimana aliran listrik tersebut berasal. Aliran listrik tersebut ternyata berasal dari tenaga kincir/mikrohidro, diperoleh dari arus sungai yang sempat kita lewati tadi. Kincir itulah sumber listrik yang mengaliri energi hampir di seluruh kecamatan Pipikoro, termasuk desa Lawe, meskipun energiya tidak cukup untuk seluruh rumah. Setelah beristirahat sejenak sambal mengobrol terkait kegiatan yang besok akan dilakukan, ibu kepala desa memanggil untuk makan malam, lalu kemudian kami beristirahat. Pagi di desa Lawe sangatlah menyenangkan. Kami bisa menatap punggung gunung yang tersampiri awan langsung dari depan teras rumah Kepala Desa. Desa ini betul-betul di pinggir langit. Warganya pun sangat ramah. Ketika kami berkeliling desa, warga menyapa kami, mengucapkan selamat pagi. Tidak habis habisnya saya mengagumi keindahan ciptaan Tuhan yang satu ini. Ah, sayangnya kami harus segera kembali ke Palu. Terimakasih desa Lawe, untuk sebuah pengalaman perjalanan yang menyenangkan :) TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 38
dari kami yang DATANG & yang PERGI Mutasi Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPKP adalah sesuatu yang biasa terjadi. Ini semata-mata karena kebutuhan organisasi. Tanggal 19 September 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan acara Pelepasan Kepala Bagian Tata Usaha (Y. Heri Sulistyo), ke tempat tugas yang baru, yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung. Selamat Jalan pak Heri. Semoga sukses di tempat yang baru. Tanggal 4 Oktober 2016, dilaksanakan Pelantikan pejabat Struktural Eselon III, IV dan Pejabat Fung- sional Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Pejabat Struktural Eselon III (Muslim Ridha Muthaher) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Eselon IV (Didin Saepudin), dan Auditor Pertama (Lintang Puspandalu dan Titik Ernawati). "Selamat bergabung pak Muslim, kami tunggu kiprahnya", demikian komentar Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Bp. Slamet Tulus Wahyana TOPEGUGU edisi Desember 2016 | Hal. 39
BPKP Sulteng Mobile: Bid. APD (Ayub: 0813 2689 4808) Bid. IPP ( Irwan: 0813 4129 0909) Bid. AN ( Bagja: 0852 1117 3027) Bid P3A (Lintang: 0878 4217 7860) Bid Investigasi ( Pita: 0821 3831 9356)