Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BUNGO Nova Elsyra1, Syah Amin Albadry2, Zulkifli3, Nanik Istianingsih4* 1STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: 2 STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: 3 STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: *4 STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Abstract . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian jenis eks-planatif karena bertujuan untuk meneliti karakteristik variabel dan hubungan antar variabel yang telah ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Bungo yang berjumlah 141 Desa. Dari populasi tersebut ditarik jumlah sampel sebanyak 35 responden dengan metode penarikan sampel menggunakan tehnik non probability sampling dengan cara Convinience Sampling. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pelaksanaan kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa terhadadap efektifitas pembangunan desa baik secara parsial dan simultan. Dengan pelaksanaan yang semakin baik dan ditunjang dengan manajemen keuangan yang baik maka akan meningkatkan efektifitas pembangaunan desa. Keywords: Pelaksanaan, Keuangan, Efektivitas, Dana Desa 1. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Didalam undag- undang tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan desa harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai desa berjumlah 141 desa di tahun 2019. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bungo belum optimal yang ditandai dengan banyak program pembangunan yang dilaksanakan tidak berdasarkan prioritas pembangunan. Padahal Bupati Bungo mengatakan bahwa seharusnya Dana Desa diprioritaskan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang 548
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 mampu meningkatkan perekonomian didesa. Dari 39 BUMDES yang ditargetkan selama 2017-2019 ternyata hanya 17 BUMDES saja yang mampu dibangun oleh desa. Sebagian besar desa dikabupaten Bungo melaksanakan pembangunan menggunakan dana desa untuk membangun program yang bukan menjadi prioritas desa tersebut. Selain itu masih banyak desa yang tidak mempunyai manajemen yang baik dalam pengelulaan dana desa. Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka penelitian ini perlu mengkaji lebih lanjut hubungan sebab akibat diantara fakta-fakta fenomena masalah tersebut sehingga dapat ditarik kesimpuan bagaimana efektifitas pembangunan desa di Kabupaten Bungo. 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Analisis efektivitas Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuanganalokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingakan dengan targetyang telah detetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Halim,2002). Efektivitas padadasarnya menunjukan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai denganhasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan (Iskandar, 2016) melaluidokumen perencanaan pembangunan Desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalahsuatu efektivitas itu sendiri (Iskandar, 2016) sehingga penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akanmempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.Administasi Keuangan. Menurut The Liang Gie (1987, h.18) administrasi keuangan diartikan sebagai suatusubkonsep atau tata keuangan sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan penataan yang berupapenyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, danpertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh administrasi keuangan adalah pertanggung jawaban, serta dalam penggunaan efisiensi dan/atau efektivitas dalam pengadaan dana dana.Administrasi keuangan menerapkan fungsi-fungsi pokok manajemen pada umumnya.Salah satu fungsi manajemen yang sederhana dan dapat diterapkan dalam administasi keuanganadalah fungsi yang dikemukakan oleh Terry dalam Siagian (1990, h.105) yaitu fungsi Planning (Perencanaan), Organizing Pelaksanaan),Controlling (Pengawasan) atau yang biasa disebut dengan P.O.A.C. (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan atau Alokasi Dana Desa Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telahdijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintahkabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepadapemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semuladominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif,responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajakdaerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Implementasi Kebijakan Istilah Kebijakan (policy) seringkali disamaartikan dengan penggunaan istilah-istilah lain sepertitujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan ataupun usulan-usulan.Namun hal ini bukan masalah bagi pembuat kebijakan (policy makers), tetapi 549
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 menjadi masalahbagi mereka yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan. Anderson (1984) dikutip olehTahir (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan dengan tujuan untuk memecahkanmasalah. Anderson membagi kebijakan menjadi dua yaitu kebijakan prosedural dan kebijakansubstantif. Kebijakan substantif mengenai apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah, sedangkankebijakan prosedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berartikebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat/dikembangkan oleh badan-badan danpejabat-pejabat Pemerintah. Kerangka Konseptual Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Hipotesis Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini terdapat pengaruh: 1. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa diKabupaten Bungo secara parsial 2. Manajemen Keuangan Dana Desa Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa diKabupaten Bungo secara parsial 3. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap EfektivitasProgram Pembangunan Desa di Kabupaten Bungo secara simultan 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian jenis eks-planatif karena bertujuan untuk meneliti karakteristik variabel dan hubungan antar variabel yang telah ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Bungo yang berjumlah 141 Desa. Dari populasi tersebut ditarik jumlah sampel sebanyak 35 responden dengan metode penarikan sampel menggunakan tehnik non probability sampling dengan cara Convinience Sampling atau sampel dengan kemudahan (Nazir, 2010). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner penelitian terstruktur. Untuk menyamakan persepsi maka pengukuran variable dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut : 550
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 Tabel. 3.1 Defenisi Operasional Variabel Untuk menganalisis tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan desa digunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan rumus dalam Sugiono (2008) sebagai berikut: Dimana: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e a = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa X2 = Manajemen Keuangan Desa e = disturbance error 4. HASIL PENELITIAN 551
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 Hasil penelitian ini merupakan hasil dari olah data mentah penelitian yang berupa hasil kuisioner yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka sebelum dianalisis. Data diperoleh dari responden yang menjadi sampel dari populasi yang ada di wilayah kabupaten Bungo. Data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 35 namun pada saat pengumpulan terdapat satu kuesioner yang rusak sehingga tidak dapat diolah. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini adalah 34 responden. Berdasarkan hasil analisis uji validitas reabilitas seluruh variable terdapat satu item pernyataan yang didak valid pada variable manajemen keuangan sehingga item pernyataan tersebut dibuang dan diuji kembali sampai hasilnya valid. Sedangkan pada uji reliabilitas seluruh variable dinyatakan realibel dengan nilai Cronbach alpha lebih bsar dari 0,6. Dari hasil pengujian asumsi klasik pada penelitian ini seluruh telah memenuhi persyaratan normalitas, tidak mengandung multikolenearitas dan bebas heterokedastisitas, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Model Persamaan Regresi Model 1 (Constant) Pelaksanaan_ X1 Manajemen_X 2 Unstandardized Coefficients Std. Error 5.627 .154 B 2.373 .537 .525 .140 Tabel 2 Model Persamaan Regresi Standardized Coefficients Beta t Sig. .442 .422 3.484 .676 .001 .474 3.737 .001 Correlations Zero-order Partial .693 .530 .708 .557 Part .374 .402 Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25, 2020 Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + e Y = 2,373 + 0,537X1 + 0,525 X2 + e Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: a. Nilai constanta adalah 2,373, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel pelaksanaan kebijakan dana desa dan manajemen keuangan desa (nilai X1 dan X2 adalah 0) maka efektivitas program pembangunan desa adalah sebesar 2,373. b. Nilai koefisien regresi pelaksanaan kebijakan dana desa adalah 0,537. Artinya jika variabel pelaksanaan kebijakan dana desa (X1) meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel manajemen keuangan desa (X2), maka artinya efektivitas program pembangunan desa (Y) akan meningkat sebesar 0,537. c. Nilai koefesien regresi manajemen keuangan desa adalah 0,525. Artinya jika variabel manajemen keuangan desa (X2) meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel pelaksanaan kebijakan dana desa (X1), maka artinya efektivitas program pembangunan desa (Y) akan meningkat 0,525. Hasil Uji Hipotesis 552
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 H1. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa. Hal ini terlihat dari signifikan Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (X1) 0,001 < 0,05, dan nilai ttabel = t(α/2, n-k) = t (0,05/2, 34-2) = (0,025, 32) = 2,0369. Berarti thitung lebih besar dari ttabel (3,484 > 2,0369), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa secara parsial diterima. H2. Manajemen Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Variabel manajemen keuangan desa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa. Hal ini terlihat dari signifikan manajemen keuangan desa (X2) 0,001 < 0,05, dan nilai ttabel = t(α/2, n-k) = t (0,05/2, 34-2) = (0,025, 32) = 2,0369. Berarti thitung lebih besar dari ttabel (3,737 > 2,0369), maka Ho ditolak dan H2 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa secara parsial diterima. H3. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Tabel 4 Uji Simultan (Uji F) ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 862.623 481.142 1343.765 2 31 33 431.311 15.521 27.789 .000b a. Dependent Variable: Efektifitas_Y b. Predictors: (Constant), Manajemen_X2, Pelaksanaan_X1 Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25, 2020 Uji F dapat digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikatnya (Y). Jika variabel bebas (X1 dan X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya (Y), uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai Fhitung> Ftabel, dengan melihat nilai Ftabel = f(k;n-k) = f(2;34) = f(2;32) = 2,90 dengan tingkat kesalahan 5%. Pada tabel diatas dapat dilihat pada nilai Fhitung sebesar 27.789 dengan nilai Ftabel adalah 2,90, sehingga nilai Fhitung> Ftabel (27.789 > 2,90) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan kebijakan dana desa (X1) dan variabel manajemen keuangan desa (X2) secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas program pembangunan desa (Y). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah Nol dan 553
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 satu. Nilai R2 yang rendah berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan uji R2 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Change Statistics Adjusted Std. Error of R Square Sig. F Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Change 1 .801a .642 .619 3.93963 .642 27.789 2 31 .000 a. Predictors: (Constant), Manajemen_X2, Pelaksanaan_X1 b. Dependent Variable: Efektifitas_Y Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25, 2020 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai koefisien determinasi pada R Square 0,642, hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 64% sisanya 36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Pembahasan Hasil Uji parsial menunjukan nilai signifikansi Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa didapatkan hasil thitung 3,484 > ttabel 2,0369 atau nilai signifikan 0,0001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila Pelaksanaan kebijakan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektiv. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfhi Nur Fahri pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan kebijakan dana desa dengan efektivitas program pembangunan desa. Hasil Uji parsial menunjukan nilai signifikansi manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan variabel manajemen keuangan desa didapatkan hasil thitung 3,737 > ttabel 2,0369 atau nilai signifikan 0,0001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila manajemen keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektiv. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Saputra pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen keuangan desa dengan efektivitas program pembangunan desa. Pengujian hipotesis yang selanjutnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama - sama (simultan) variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa, atau dengan kata lain Ho ditolak dan H1 diterima. Karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu 27,289 > 2,90 atau nilai sig F(0,000) 554
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 < α = 0,05 maka model analisis regresi adalah signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (X1) dan Manajemen Keuangan Desa (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. 5. SIMPULAN a. Hasil Uji parsial menunjukan nilai signifikansi Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa didapatkan hasil thitung 3,484 > ttabel 2,0369 atau nilai signifikan 0,0001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila Pelaksanaan kebijakan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektiv. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfhi Nur Fahri pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan kebijakan dana desa dengan efektivitas program pembangunan desa. b. Hasil Uji parsial menunjukan nilai signifikansi manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan variabel manajemen keuangan desa didapatkan hasil thitung 3,737 > ttabel 2,0369 atau nilai signifikan 0,0001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila manajemen keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektiv. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Saputra pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen keuangan desa dengan efektivitas program pembangunan desa. 6. REFERENSI Aprilia, S. N., Wijaya, A. F., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E- Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 17(2), 126-135. Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211. Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 75-88. Halim, Abdul.2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. I Wayan Saputra (2016), Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 597-602. Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 7(2). Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01). Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa 555
Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020 ISBN :978-602-5614-35-4 Barat (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Alokasi Dana Desa. Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Pemerdayaan Masyarakat Desa. Rozaki, Abdur, dkk. (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta, IRE Press. Saputra, I. W., Sujana, I. N., Si, M., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 6(1). Siagian, Sondang. (1990). Filsafat Administrasi. Cet. 21. Jakarta: CV. Haji Masagung Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Pembangunan Muna. Universitas Halu Oleo. Indonesia. Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Terry, G. R. (2014). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. The Liang Gie. (1987). Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu AdministrasiVolume: 6 Nomor: 1 556