Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dkk. PEN D A HU L UA N U ntuk memahami hukum perdata, maka penting untuk diketahui pengertian dan ruang lingkup hukum perdata yang dibedakan dengan hukum publik dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata selain bersumber pada KUH Perdata, juga bersumber pada Hukum Islam dan Hukum adat sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru yang merupakan produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional. Ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun ketentuan hukum yang masih bersifat plural disebabkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah hukum waris. Hukum waris pengaturannya masih bersifat plural yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam, dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat. Pemberlakuan hukum perdata yang bersifat plural tersebut berlaku hingga saat ini tergantung dari golongan penduduk yang tunduk pada peraturan tersebut. Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing
1.2 Hukum Perdata Tionghoa, tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk mereka yang beragama Islam tunduk pada Hukum Islam. Sedangkan pribumi yang bukan beragama Islam dan masih terikat pada hukum adat maka berlaku hukum adat setempat. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin) maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam modul ini dijelaskan perbandingan ruang lingkup hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Dijelaskan pula kedudukan KUH perdata, pasca Indonesia merdeka, baik berdasarkan Konstitusi UUD 1945, maupun pendapat para ahli hukum. Setelah mempelajari modul ini saudara diharapkan dapat menjelaskan: 1. pengertian hukum perdata; ruang lingkup atau sistematika hukum perdata; 2. 3. sejarah pengaturan dan pemberlakuan hukum perdata di Indonesia; 4. golongan penduduk yang tunduk terhadap ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 5. kedudukan KUH Perdata, pasca kemerdekaan Indonesia.
HKUM4202/MODUL 1 1.3 Kegiatan Belajar 1 Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA DAN SISTEMATIKA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA 1. Pengertian Hukum Perdata Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.1 Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.2 Perkataan "Hukum Perdata" adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga 1 Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, p.1. 2 H Riduan Syahrani, S.H. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. 2004, p.2.
1.4 Hukum Perdata tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum. 2. Sistematika Hukum Perdata Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum: a. b. kekeluargaan; c. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan tentang diri seseorang (hukum perorangan); yang relatif; d. waris. Penjelasan: a. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. b. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. c. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. d. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.
HKUM4202/MODUL 1 3. Sistematika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata a. Buku I tentang orang Ketentuan yang diatur dalam buku I ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga, hal tersebut mengingat menurut pembuat undang- undang pengertian hukum orang dalam arti luas, juga meliputi hukum keluarga. Berkaitan dengan ketentuan Buku I KUHPerdata dewasa ini dengan telah diundangkannya UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam UU tersebut maka ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi. 3 b. Buku II tentang benda Ketentuan yang diatur dalam buku II KUHPerdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Buku II tentang Benda. Dan hukum kekayaan yang relatif merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Berkaitan dengan ketentuan Buku II tentang Benda, KUHPerdata tidak diberlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya UU No. 5 Th. 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berdasarkan UU tersebut semua ketentuan hukum menyangkut bumi (tanah), air, dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata, dengan berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku II tentang Benda KUHPerdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat UU melalui ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 528 KUHPerdata ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan. 3 Lihat Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1.5
1.6 Hukum Perdata c. Buku III tentang perikatan Hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif (menurut doktrin). Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), dalam hal ini setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata. d. Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa Dalam buku IV KUHPerdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, Buku IV KUHPerdata juga tertentu yang mengatur menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan, misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. tentang daluwarsa atau masa jangka waktu Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku IV KUHPerdata, para ahli hukum (doktrin) berpendapat seharusnya itu tidak dimasukkan dalam hukum perdata materil4, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil (hukum acara)5, tetapi pembuat UU beranggapan bahwa berkaitan dengan alat bukti dan daluwarsa merupakan hukum acara materiil sehingga dimasukkan ke dalam hukum materiil. Pembuat UU membedakan antara hukum acara materiil yang masuk dalam ruang lingkup hukum materiil dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara (formil). 4 Hukum perdata materil adalah hukum perdata yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban di bidang hukum perdata, seperti hak milik, hak waris, hak tagid, dll. 5 Hukum perdata formil (hukum acara) adalah ketentuan hukum yang mengatur prosedur beracara di pengadilan, misalnya bagaimana mengajukan gugatan, ke pengadilan yang mana, alat-alat bukti apa yang dapat digunakan, dll.
HKUM4202/MODUL 1 Menurut KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan Buku I Tentang Orang Buku II Tentang Benda Sistematika Hukum Perdata Buku IV Tentang Pembuktian dan daluwarsa 2. Hukum Waris 1. Hukum Orang Menurut Doktrin 4. Hukum Keluarga 3. Hukum Kekayaan a. Absolut b. Relatif B. SEJARAH TERBENTUKNYA KUHPERDATA Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah atau Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, Bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri- sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.6 Pada waktu itu untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi Negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. 7 Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan, hal tersebut 6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. Cet 3. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 13. 7 Muhammad Daud ali, "Hukum Islam : Peradilan Agama dan Masalahnya". Dikutip oleh Ahmad Rofiq, Op.Cit. hal. 13. 1.7
1.8 Hukum Perdata tercermin dari politik hukum pemerintah Kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam Pasal 131 I.S. Ketentuan tersebut memuat berikut ini8. 1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam Kitab UU atau kodifikasi. 2. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas Konkordansi. 3. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang- undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki. 4. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. 5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam UU. Berdasarkan hal tersebut jelas pemberlakuan ketentuan Hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba "device et ampera" yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik Hukum Belanda tersebut maka terjadi pengotak-ngotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan Pasal 163 IS yang berasal dari Pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut ini9. 1. Eropa. 2. Timur Asing. 3. Bumi Putera. Termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Nederlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan 8 Z. Anshory Ahmad, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Cet. 1. (Jakarta: CV Rajawali, 1996) hal. 26-27. 9 Ibid, hal 28
HKUM4202/MODUL 1 perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan UU.10 Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, dll. Bagi mereka berlaku KUHPerdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam Staat Blad No. 79 Tahun 1855. Dengan Staat Blad No. 129 Tahun 1917, bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUHPerdata kecuali bagian 2 dan 3 titel IV Buku I KUHPerdata mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas. Bagi golongan pribumi yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUHPerdata berdasarkan Staat Blad 1917 No. 12. Pada masa pemerintahan Jepang KUHPerdata tetap berlaku hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1842, karena ketentuan KUHPerdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hukum perdata! 2) Bandingkan penempatan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dan menurut kitab UU Hukum Perdata! 3) Keadaan hukum perdata di Indonesia pada zaman penjajahan beraneka (pluralistik). Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dasar hukum terjadinya pluralisme hukum tersebut! 4) Bagaimanakah hukum yang berlaku bagi golongan timur asing ? 10 Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgelijk Weboek, Cet. Ke. 5, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 7-8. 1.9
1.10 Hukum Perdata 5) Sebutkan yang Anda ketahui tentang penggolongan penduduk di zaman penjajahan Hindia Belanda! Petunjuk Jawaban Latihan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Latihan di atas, bacalah kembali materi yang terdapat dalam Kegiatan Belajar 1 dan buatlah catatan-catatan singkat. Selanjutnya, jika Anda mengalami kesulitan, diskusikanlah dan kerjakan bersama dengan rekan-rekan Anda dalam kelompok. R A NG KU M AN Pada kegiatan belajar ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan hukum perdata dan sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa berlakunya hukum perdata di Indonesia adalah berdasarkan azas penyesuaian dengan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Dalam kegiatan belajar ini mahasiswa diharapkan juga dapat membandingkan pembagian hukum perdata baik menurut ilmu pengetahuan hukum maupun menurut kitab UU hukum perdata. TES F OR M AT IF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar manusia dengan manusia. Pengaturannya dapat dilihat pada .... A. KUH Dagang B. KUH Pidana C. KUH Perdata D. UUD 2) Hukum orang mengatur mengenai .... A. subjek hukum B. objek hukum
HKUM4202/MODUL 1 C. peranan hukum D. akibat hukum 3) Keadaan hukum perdata di Indonesia adalah berbineka, istilah tersebut dikenal dengan .... A. unifikasi hukum B. pluralisme hukum C. kodifikasi hukum D. aneka hukum 4) Sistematika hukum perdata terdiri dari antara lain hukum .... A. orang B. kekeluargaan C. perikatan D. alam 5) Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam .... A. buku pertama KUHPerdata B. buku kedua KUHPerdata C. buku keempat KUHPerdata D. seluruh KUHPerdata Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. Tingkat penguasaan = Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai. 1.11
1.12 Hukum Perdata Kegiatan Belajar 2 Keadaan Hukum Perdata setelah Zaman Kemerdekaan KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH ZAMAN KEMERDEKAAN Berdasarkan Pasal II aturan peralihan yang menyebutkan: "Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah RI No. 2, tertanggal 10 Oktober 1945, yang menyebutkan: "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya UUD masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut" Dengan demikian setelah Indonesia merdeka ketentuan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (KUHPerdata Warisan Kolonial) masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh ketentuan yang baru. Berkaitan dengan berlakunya ketentuan KUHPerdata sebagai hukum positif di Indonesia para ahli hukum memberikan tanggapannya sebagai berikut. 1. Prof. Saharjo, S.H. Berpendapat karena pembentukan KUHPerdata didasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif beliau mengeluarkan gagasan untuk menurunkan KUHPerdata tidak lagi sebagai kitab UU (Wetboek) tetapi hanyalah sebagai kumpulan hukum kebiasaan (Rechtboek). Berdasarkan alasan tersebut maka KUHPerdata tidak lagi sebagai UU tetapi hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan kemudian para hakimlah yang akan menilai apakah pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut masih sesuai di alam kemerdekaan. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh ketua MA pada saat itu Prof. Wiryono Prodjodikoro dengan mengeluarkan surat edaran MA No. 3 Tahun
HKUM4202/MODUL 1 1963 yang ditujukan kepada semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut maka MA seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensi gagasan menganggap termuat dalam KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. a. Pasal 108 dan 110 KUHPerdata, yang mengatur mengenai seorang perempuan bersuami (istri) tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan maju dalam sidang pengadilan. tidak lagi berlaku 8 buah pasal yang b. Pasal 284 ayat 3 KUHPerdata, dengan dihapuskannya pasal tersebut maka pengakuan anak luar kawin oleh ayah tidak mengakibatkan putusnya hubungan perdata antara si anak dengan ibunya. c. Pasal 1238 KUHPerdata, pasal ini menghapuskan ketentuan untuk menagih hutang harus didahului dengan penagihan tertulis (somatie), hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat. d. Pasal 1460 KUHPerdata, dengan dihapuskannya ketentuan pasal ini maka risiko atas musnahnya barang yang diperjanjikan untuk dijual tetap berada di tangan penjual. e. Pasal 1679 KUHPerdata, dengan dihapuskannya ketentuan ini maka orang yang menyewakan dapat menghentikan penggunaan barang yang disewakan dengan meminta persetujuan orang yang menyewakan. f. Pasal 1602x ayat 1 dan 2 mengenai perjanjian perburuhan, pasal tersebut mengandung unsur diskriminatif antara orang Eropa dan orang Indonesia. g. Pasal 1682 yang menghapuskan ketentuan dalam penghibahan tidak perlu lagi dilakukan melalui pembuatan akta notaris karena notaris tidak dikenal dalam konsep hukum adat. 2. Prof. Mahadi Mendukung gagasan tersebut tetapi tidak secara utuh, karena beliau berpendapat pasal-pasal KUHPerdata tidak berlaku sebagai kitab UU dalam satu ikatan kodifikasi, tetapi apabila berdiri sendiri-sendiri tidak terikat dalam satu sistem kodifikasi pasal-pasal tersebut tetap sebagai UU. 3. Dr. Mathilda Sumampouw , SH. Beliau tidak sependapat dengan pendapat Dr. Saharjo dan Prof. Mahadi karena beliau tetap menghendaki adanya kepastian hukum apabila KUHPerdata dianggap sebagai kumpulan hukum kebiasaan maka akan terdapat kekosongan hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 1.13
1.14 Hukum Perdata 4. Prof. Soebekti Beranggapan surat edaran MA No. 3 Tahun 1863 tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk mencabut pasal-pasal KUHPerdata, adalah merupakan kewenangan hakim untuk menafsirkan dan kemudian memutuskan apakah ketentuan Pasal 2 KUHPerdata yang dicabut oleh surat edaran tersebut masih tetap berlaku atau tidak, sehingga yurisprudensilah yang akan mengesampingkan pasal-pasal KUHPerdata tersebut. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Jelaskan perkembangan keadaan hukum perdata pada zaman penjajahan Jepang sampai pada zaman kemerdekaan! 2) Apa yang saudara ketahui mengenai SEMA No. 3 Tahun 1963 yang berkaitan dengan isi pasal KUHPerdata yang dianggap tidak lagi sesuai dengan UUD 1945! 3) Jelaskan bagaimana pendapat Prof. Saharjo mengenai berlakunya KUHPerdata setelah zaman kemerdekaan! 4) Apa pendapat Matilda Sumampao tentang pendapat dari Prof. Saharjo? 5) Apakah pasal-pasal dalam KUHPerdata masih dapat berlaku seutuhnya? Petunjuk Jawaban Latihan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Latihan di atas, bacalah kembali materi yang terdapat dalam Kegiatan Belajar 2 dan buatlah catatan-catatan singkat. Selanjutnya, jika Anda mengalami kesulitan, diskusikanlah dan kerjakan bersama dengan rekan-rekan Anda dalam kelompok. R A NG KU M AN Dalam pembahasan diharapkan sudah dapat menguasai pengertian hukum perdata serta bisa membedakan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dan sistematika menurut kitab UU
HKUM4202/MODUL 1 Hukum Perdata. Diharapkan pula mahasiswa dapat mengetahui apakah KUHPerdata masih dapat berlaku secara utuh mengingat di alam kemerdekaan tidak lagi sesuai dengan landasan pemikiran pemerintah jajahan yang menjadi dasar pembentukan dari KUHPerdata tersebut. TES F OR M AT IF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Pasal-pasal dalam KUHPerdata ada yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan. Hal tersebut diungkapkan dalam .... A. SEMA No.3 Tahun 1963 B. Keputusan Presiden C. Peraturan Pemerintah D. Yurisprudensi 2) Buku kedua KUHPerdata tentang benda yang berkaitan dengan pengaturan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dicabut dengan .... A. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 B. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 C. UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 D. UU Jaminan Fidusia No. 4 Tahun 1999 3) Ketentuan hukum perdata berbineka (beraneka) hal ini menunjukkan bahwa terdapat .... A. kodifikasi hukum B. pluralisme hukum C. pembauran hukum D. pembiaran hukum 4) Landasan berlakunya ke-beranekaan hukum adalah .... A. Pasal 131 IS B. Pasal 163 IS C. Pasal 165 IS D. Pasal 161 IS 5) KUH Perdata yang berlaku bagi golongan timur asing adalah .... A. hukum kekayaan saja B. hukum kekeluargaan saja 1.15
1.16 Hukum Perdata C. kekayaan perorangan saja D. semua hukum Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. Tingkat penguasaan = Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.
HKUM4202/MODUL 1 Tes Formatif 1 1) C 2) A 3) B 4) C 5) B 1.17 Kunci Jawaban Tes Formatif Tes Formatif 2 1) A 2) A 3) B 4) A 5) A
1.18 Hukum Perdata Daftar Pustaka Ansori Ahmad, Z. (1986). Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Cahyono, Akhmad Budi and Surini Ahlan Sjarif (2008). Mengenal Hukum Perdata. Depok: CV Gitama Jaya. Darmabrata, Wahyono (2003). Asas-asas Hukum Perdata, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.