., . • I ' '-..) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAL.IN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 132/PMI<.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW MENTER! KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronika Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window; Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronika Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat dengan Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan submission of data and (single informasi secara information) dan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs release and clearance of cargoes). INSW adalah sistem nasional tunggal
' • ' \ ... _/ 1 , MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses "penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, penzman, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang .terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. 3. Pengelola Portal INSW adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Portal INSW dan berkewajiban untuk menjamin sistem pelayanan INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi. 4. Pengguna Portal INSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi/lembaga agen pelayaran/penerbangan, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, serta pelaku usaha lainnya. eksportir, importir, lainnya, 5. Penerapan Sistem National Single Window adalah serangkaian kegiatan yang dikoordinasikan oleh Tim Persiapan National Single Window untuk menerapkan dan mengoperasikan sistem National Single Window dalam proses pelayanan kepabeanan, proses penzman, lainnya sesuai dengan proses bisnis yang diatur dalam sistim National Single Window, melalui Portal INSW. kepelabuhanan/kebandarudaraan dan 6. Pentahapan adalah kebijakan Tim Persiapan National Single Window dalam rangka penerapan sistem National Single Window yang dilakukan dengan menetapkan tahapan dan target waktu penerapan sistem National Single Window, sesuai dengan Pedoman Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window di Indonesia. Pasal 2 (1) Pembangunan dan penerapan INSW dalam rangka pelayanan kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan dan layanan lainnya melalui penggunaan Portal INSW, dilakukan secara bertahap oleh Tim Persiapan National Single Window.
L; u ' ' , MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (2) Tahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ujicoba Awai; b. Implementasi Tahap Kesatu; c. Implementasi Tahap Kedua; d. Implementasi Tahap Ketiga; e. Implementasi Tahap Nasional; dan f. Penggabungan ke ASEAN Single Window. (3) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 3 Pelaksanaan penerapan sistem National Single Window yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini diperlakukan sebagai tahapan Ujicoba Awa!, Implementasi Tahap Kesatu, dan Implementasi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Tim Persiapan National Single Window Nomor: KEP-08/KET.T-NSW /08/2007 tentang Penetapan Blueprint Sistem National Single Window sebagai Pedoman dalam Pembangunan dan Pengembangan Sistem National Single Window di Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
,, MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2008 MENTER! KEUANGAN ttd. SRIMULYANIINDRAWATI
.. lJ I. LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR132/PMK.01/2008 TENT ANG DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN IN DONES/A SINGLE WINDOW. PEDOMAN NA T/ONAL MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA PEDOMAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW PENDAHULUAN: LAT AR BELAKANG, TUJUAN, VISI DAN MISI A. Latar Belakang Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW Latar belakang dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia antara lain : 1. Komitmen RI terhadap kesepakatan di tingkat Regional ASEAN a. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam The Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II), 7 Oktober 2003; b. Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam ASEAN Agreement to Establish & Implement The Asean Single Window, 9 Desember 2005; c. Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam ASEAN Protocol to Establish and Implement The Asean Single Window, April 2006; d. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint, 20 Nopember 2007. 2. Upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan ekspor-impor. Latar belakang untuk meningkatkan kinerja pelayanan ekspor-impor: a. lead time waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama ( dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya); b. masih banyaknya titik layanan (point of services) dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy); c. tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perijinan ekspor impor. 3. Upaya untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalulintas barang ekspor impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, trans-national crime, drug trafficking, illegal activity, Intelectual Properh; Right dan perlindungan konsumen. 4. Upaya perlunya peningkatan kinerja sistem pelayanan publik. Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip prinsip good governance melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA 5. Perlunya sistem pelayanan yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran arus barang. Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah/Government Agency (GA) yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor. · B. Dasar hukum Penerapan Sistem NSW 1. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 jo. Keppres Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor; 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 sebagai pedoman daiam rangka peningkatan investasi dan fokus program ekonorni; 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW); 4. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 22/M.Ekon/03/2006 jo. KEP- 19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW. C. Pengertian dan Tujuan Umum 1. Pengertian Umum ASEAN Single Window (ASW) ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu environment dimana sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalulintas barang, utk · mendorong percepatan proses customs clearance. Pengertian National Single Window (NSW) National Single Window dilakukannya: (NSW) adalah sistem yang memungkinkan a. Single Submission of data and information; b. Single and Synchronous processing of data and information; c. Single Decision-making for customs release and clearance of cargoes. INSW (Indonesia National Single Window) adalah sistem yang akan Portal melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjarnin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal perizinan, secara kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan,
U MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Ttijuan Umum Penerapan Sistem NSW a. · meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor impor · melalui peningkatan efektifitas dan kinetja sistem layanan yang terintegrasi antar seluruh entitas yang terkait; b. meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan · lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and clearance of cargoes; c. meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor; . d. meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi. D. Visi, Misi, Strategi Penerapan Sistem NSW 1. Visi Penerapan Sistem NSW adalah: Terwujudnya lingkungan di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. "National Single Window" 2. Misi Penerapan Sistem NSW adalah: Mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam pelayanan, pengawasan dan penanganan atas lalulintas barang ekspor dan impor. 3. Strategi Penerapan Sistem NSW a. Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (Instansi · Pemerintah, Institusi lainnya dan Swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor impor. b. Komitmen bersama untuk koordinasi .dalam penyelarasan proses bisnis antar entitas (GA), guna meningkatkan kinetja dan efektifitas layanan yang terkait dengan ekspor impor. c. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum & kelengkapan persyaratan legal lainnya, guna mendukung terwujudnya visi Indonesia NSW. d. Meningkatkan kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) utk mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan ekspor impor. E. Komponen Utama dan Konsep Dasar Sistem NSW 1. Seluruh instansi pemerintah (GA) dan institusi pendukung lainnya (customs, instansi perijinan (GA) impor/ ekspor, port operator, banks, dan institusi lainnya) bertanggung jawab untuk memasok layanan ke sistem NSW sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA) dan SOP yang telah ditetapkan.
(__; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Pengguna jasa yang terdiri pelaku usaha dan masyarakat (irnportir, eksportir, forwader, shipping/airline, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK, perusahaan transportasi, warehousing, bank, dan pengguna jasa lainnya) untuk melakukan akses langsung melalui layanan portal INSW, guna mendapatkan semua layanan dari seluruh instansi pemerintah dan institusi pendukung lainnya. 3. Sistem NSW Negara lain (ASEAN) Melakukan pertukaran data elektronik dan akses data bersama, melalui kendali dan tatanan sistem ASEAN Single Window (ASW) di 10 (sepuluh) ASEAN Member Countries.
4. Pengelola Portal INSW Mengelola keseluruhan sistem (feature, facility & function) Portal INSW, serta menjadi pengendali hubungan antar muka (interface) antar seluruh komponen yang terkait, dibawah kendali Tim Nasional atau Badan yang ditetapkan pemerintah. II. KONSEPSI SISTEM NSW DI INDONESIA A. Model Konseptual ASW dan NSW Model Konseptual Sistem ASEAN Single Window meriggambarkan penerapan Sistem NSW di masing-masing negara anggota ASEAN dan penggabungannya kedalam satu sistem bersama di tingkat regional ASEAN, yang disebut sebagai SistemASEAN Single Windoio (ASW). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Sisten:i NSW di masing masing negara ASEAN dan penggabungannya kedalam S1stem ASW, dapat dikelompokkan menjadi dua :
' . \.._) u .. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1. Untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) harus sudah mengoperasikan Sistem NSW dan mulai bergabung dengan Sistem ASW pada tahun 2009; 2. Sedangkan untuk negara-negara CLMV atau ASEAN-4 (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and VietNam) harus sudah bergabung dengan Sistem ASW paling lambat pada akhir tahun 2012. Untuk menggambarkan model konseptual sistem NSW sesuai konsep yang digariskan ASW Technical Guidance dan beberapa referensi internasional, ilustrasi yang menggambarkan antara existing-system yang ada sekarang dengan sistem NSW yang akan dibangun : Existing-System - - - - - - - - - • NSW-System Dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa melalui Portal NSW akan dilakukan "Integrasi Data" antara seluruh entitas yang terkait dengan proses ekspor-impor, sehingga pihak User yang memerlukan jasa layanan (eksportir/importir/pihak lainnya) cukup melakukan satu kali akses ke Portal INSW, selanjutnya Portal yang akan meneruskan & mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antar entitas yang terkait ke Portal INSW. B. Topologi Portal INSW Secara teknis, model konseptual Sistem NSW yang telah digariskan dalam ASW Technical Guidance diterjemahkan kedalam topologi, arsitektur dan desain teknis Sistem NSW yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW.
u MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSW merupakan suatu bentuk Topologi Portal topologi sistem yang menggan:barkan pola keterkaitan antar seluruh entitas yang akan tergabung ke dalam S1stem NSW, sebagai dasar dan acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW di Indonesia. Desain Topologi Portal INSW dapat digambarkan sebagai berikut: . '· .. ~~~;! Gov.jAg 1 -~1.) -~Jl Gov .!A.{J 2 Gov .\A9 3 ' . ~};,) Gm/.Ag 1ainrya ASW System Customs Port System Topologi Portal INSW menggunakan pendekatan Single Integrated Portal, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan sistem NSW. Portal ini akan menjadi access point bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan customs release and clearance of cargoes. Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal (common portal) untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor dan impor. Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat dalam satu pengelola, sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya. Namun demikian pendekatan ini memerlukan pengelola yang benar-benar mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas sistem secara keseluruhan. C. Ketentuan dan Kesepakatan Dasar Untuk melakukan pengembangan Sistem NSW di Indonesia, selain komitmen dari semua entitas yang akan dilibatkan, juga diperlukan kejelasan dan kesepakatan dasar yang terkait dengan interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem, yang dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Sistem NSW : I. kewenangan setiap entitas (GA) dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing entitas sesuai dengan service level yang disepakati; 2. perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing entitas (GA) dan diluar koordinasi Tim Persiapan NSW, namun harus selaras dan sejalan dengan kebijakanpengembangan Sistem NSW;
( I '-----' u .. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3. Tim Persiapan NSW akan menyiapkan aplikasi antar muka (interface) antar Entitas dalam otomasi alur proses (automated workfiow) Sistem NSW, melalui Portal INSW; 4. entitas yang belum memiliki system, akan disediakan fasilitas entry sesuai standar dan kebutuhan Sistem NSW; 5 .. guna penerapan sistem NSW, dilakukan perubahan, penyesuaian penyempurnaan ketentuan dan prosedur yang tidak sejalan; 6. penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan Sistem NSW didasarkan pada jadwal integra:si dengan Sistem ASW; 7. Tim Persiapan NSW atau badan yang akan ditunjuk, bertanggung jawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian Sistem dan Portal INSW. D. Kebijakan Umum Pembangunan Sistem NSW Pengembangan sistem NSW di Indonesia secara umum mendasarkan pada ASW Technical Guidance dan beberapa internasional dalam pengembangan Sistem NSW. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk ni.eningkatkan kinerja layanan ekspor impor, konsep kebijakan umum Sistem NSW di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan standar referensi sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan (Seaport/ Airport System). Dengan demikian Sistem NSW di Indonesia tidak hanya memfasilitasi otomasi dan integrasi data yang terkait dengan kegiatan trading saja (Trade-system) namun juga mencakup kegiatan layanan kapal dan barang di pelabuhan (Port-system). Kebijakan ini sering disebut sebagai "Kebijakan Dua Pilar Sistem : Trade-System dan Port-System". 1. Trade System ("TradeNet") : Trade System ("TradeNet") bertujuan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor impor fjlow of document) dalam rangka pemrosesan Customs Clearance, dengan melakukan pertukaran data : a. dari Customs-System : data realisasi impor/ ekspor (utilization report); b. dari Trade-System (GA): perijinan ekspor impor. 2. Port System (" PortNet") : Port System (" PortNet") bertujuan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalulintas fisik barang ekspor-impor fjlow of goods) dalam rangka pemrosesan Cargo Release, yang melakukan pertukaran data : a. dari Customs-System : Cargo Manifest (Inward dan Outward) dan Release Approval (SPPB dan persetujuan ekspor/PE); b. dari Port-System (GA) : Discharge List/ Loading List dan Gate in/ Gate out List. dan
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA E. Kebijakan Teknis Pembangunan Sistem NSW Untuk melakukan kegiatan teknis dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia, diperlukan kejelasan dan pengaturan yang terkait dengan data yang mengalir melalui Portal INSW serta kebijakan atas aspek teknis yang lain dalam pengelolaan dan operasional Portal INSW : 1. Kebijakan terhadap data dan informasi Kebijakan atas data dan informasi yang mengalir melalui Portal INSW, diputuskan untuk tetap mendasarkan pada regulasi dan perundangan yang ada, termasuk mengenai hak penyimpanan dan pengelolaan data, publikasi data, dan hak akses atas data, sedangkan Portal INSW hanya akan menyediakan repository data untuk kebutuhan referensi proses. 2. Standar komponen teknis sistem NSW Kebutuhan teknis sebuah Sistem NSW, minimal mencakup beberapa komponen standar: a. Gateway Portal, berupa common portal nasional yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlukan dalam proses clearance and release cargo (Portal INSW). b. Interface (aplikasi antar muka) yang diperlukan untuk inter-koneksi antar sistem para Pengguna Sistem NSW (instansi pemerintah maupun para pelaku usaha) yang terkait dalam Portal INSW. c. Sistem pelayanan (inhouse system) yang berada di internal masing-masing Instansi Pemerintah (GA). F. Standarisasi Elemen Data Tim Persiapan NSW telah menyepakati bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW dan semua sistem yang terkait dengan Portal INSW (inhouse system di semua GA), akan menggunakan acuan dan referensi standar "WCO Data Set, ASEAN Data Set, UNeDocs, UNTDED dan UN EDIFACT" . . G. Kebijakan atas keamanan data Semua data dan informasi yang mengalir melalui Portal INSW adalah data yang sangat penting dan dilindungi kerahasiaannya oleh aturan perundangan yang ada, karena itu prioritas utama pembangunan Portal INSW adalah mengenai aspek keamanan atas data, informasi dan jaringan sistem yang digunakan. H. Prasyarat teknis penerapan Sistem NSW Untuk dapat melakukan penerapan Sistem NSW sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diperlukan prasyarat teknis: 1. ketersediaan jaringan (Network Availability), sistem cadangan (Redundancy System) dan sistem penanggulangan bencana (Disaster Recovery System); 2. ketersediaan perangkat pengaman jaringan (Network Security);
u MENTERIKEUANGAN flEPUBLIK INDONESIA 3. jaminan atas kehandalan jaringan (Network Reliability); 4. otomasi seluas mungkin proses kepabeanan, perijinan ekspor impor, kepelabuhanan, kebandarudaraan dan proses lain yang mendukung sistem NSW (payment, logistic dll); 5. integrasi data . lintas sistem aplikasi (Web-services) sehingga memudahkan pertukaran data dan ketersediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses customs clearance dan cargo release. I: Pokok-pokok Kegiatan dan Model Pembangunan Sistem NSW Pembangunan sistem NSW merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam proses system development, sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan Sistem NSW. Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kegiatan Teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan IT-System) dan kegiatan Non-teknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal, dan aspek lainnya). Kegiatan teknis dalam pembangunan Sistem NSW, secara umum digambarkan sebagai berikut : III. KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN SISTEM NSW A. Kebijakan Pengembangan Sistem NSW dan ASW Pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia dilatar bel_akangi oleh beberapa kesepakatan antara para Pemimpin Negara ASEAN, se1ak adanya kesepakatan dalam The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada 7
u MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Oktober 2003, sampai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint pada 20 Nopember 2007. Pada tataran lebih teknis, pembangunan dan penerapan Sistem NSW diatur dalam kesepakatan antara menteri-menteri ekonomi ASEAN yang dituangkan dalam ASEAN Agreement to Establish and Implement The Asean Single Window yang ditandatangani pada 9 Desember 2005, serta kesepakatan antara menteri-menteri keuangan ASEAN dalam ASEAN Protocol to Establish and Implement The Asean Single Window pada tahun 2006. Untuk mewujudkan kesepakatan di tingkat regional ASEAN tersebut, telah dibentuk ASEAN Single Window (ASW) ·Steering Committee yang menjadi wadah dalam perumusan kebijakan penerapan Sistem NSW di masing-masing negara ASEAN dan kebijakan pembangunan ASW. Guna mendukung perumusan kebijakan penerapan Sistem NSW dan ASW tersebut, dibawah ASW Steering Committee dibentuk 2 (dua) Working Group, yaitu Technical Working Group (TWG) dan Legal and Regulatory Working Group (LWG) yang secara reguler mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan dan kemajuan perierapan Sistem NSW dan ASW di masing-masing negara ASEAN. Technical Working Group (TWG) Meeting telah diselenggarakan dengan beberapa isu penting yang sering dibahas antara lain mengenai kesepakatan format dan elemen data, perumusan ASEAN Data Set for ASW, updates on the implementation of NSW dan development of the ASW Pilot Project. Sedangkan Legal and Regulatory Working Group (LWG) Meeting telah membahas beberapa isu penting tentang aspek legal implementasi sistem NSW, legal documents for crossborder transaction, regional legal-framework for the ASW Protocol, serta beberapa permasalahan legal yang terkait dengan crossborder data exchange. B. Kebijakan Pengembangan Sistem NSW di Indonesia Kebutuhan untuk menerapkan Sistem NSW di Indonesia, selain dilatar belakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor-impor di Indonesia. Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor-impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama bila dilihat dari indikator lead time pelayanan impor, masih banyaknya point of services dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor impor. Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor impor, serta pengawasan terhadap lalulintas barang antar negara. Pembangunan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor impor, sehingga pada awal pelaksanaannya pemerintah menggabungkan ke dalam Tim sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran
c u MENTERI KEUANGAN ·REPUBLIK INDONESIA arus barang ekspor dan impor. Namun demikian, pada perkembangannya pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian membentuk Tim Persiapan NSW yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia. Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW telah merumuskan Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW Nomor KEP-08/KET.T-NSW /08/2007, sebagai pedoman bagi semua pihak yang tergabung ke dalam Sistem NSW di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan target waktu dan alokasi dana yang terbatas, serta beberapa faktor teknis Iainnya, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem NSW dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Tim Persiapan NSW, dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan unsur lainnya yang terkait dengan sistem NSW. Untuk pelaksanaannya, Tim Persiapan NSW menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai koordinator di dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia. tuntutan perubahan dan Untuk mengantisipasi dan menjawab dinamika, perkembangan pembahasan di tingkat regional ASEAN, telah dilakukan beberapa kali perubahan target dan program kerja Tim Persiapan NSW. Demikian juga dengan komposisi Tim Persiapan NSW, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP- yang 19/M.EKON/04/2008. Dalam rangka mendorong percepatan implementasi Sistem NSW di Indonesia, penerapan sistem NSW menggunakan strategi pentahapan, dimana pada setiap tahap dilakukan implementasi sistem dengan mendasarkan pada skala prioritas tahapan berikutnya dilakukan dan perluasan/ coverage entitas yang dilibatkan dan pengembangan atas fitur dan kelengkapan sistem. tingkat risiko yang ada, dan pada Dengan strategi pentahapan yang jelas dan dukungan serta komitmen dari seluruh entitas yang terkait, terutama dari instansi-instansi pemerintah (GA), telah dilakukan penerapan Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW di Indonesia. Setelah penerapan tahapan tersebut, sistem NSW di Indonesia masih akan terus melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, dan telah dilakukan persiapan untuk dikembangkan lebih luas ke sektor lainnya sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, serta mengejar target integrasi dengan ASEAN Single Window. C. Arah Pengembangan Sistem NSW di Indonesia Penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awalnya mendasarkan p~da Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalm Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW Nomor KEP-08/KET.T NSW /08/2007.
. ' u ' MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam Blueprint tersebut telah ditetapkan arah pengembangan dan strategi penerapan sistem NSW, yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa penyesuaian dengan mendasarkan dinamika dan perkembangan dalam perumusan konsep penerapan Sistem NSW dan ASW, yang secara reguler dibahas dan dirumuskan pada ASW Steering Committee Meeting dan pertemuan bulanan ASW Technical Working Group dan ASW Legal Working Group. Dalam pengembangan sistem NSW dimanapun, yang dijadikan sistem utama (core system) adalah sistem pelayanan kepabeanan (Customs~Clearance System). Oleh karena intinya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan ekspor impor. itu, pengembangan sistem NSW di Indonesia pada Mengingat kompleksitas sistem yang ada dan besarnya entitas yang harus . di!ibatkan maka pada tahap awal hanya akan berkonsentrasi menyelesaikan sistem impor terlebih dahulu (Sistem NSW Impor), sedangkan pembangunan sistem NSW Ekspor baru akan dimulai setelah selesainya Implementasi Tahap Kedua. Pengembangan sistem NSW di Indonesia, pada tahap-tahap awal ditujukan untuk memenuhi target kornitmen penerapan sistem NSW sebagaimana digariskan dalam ASW Agreement dan ASW Protocol, yang mendasarkan pada ASW Technical Guidance. Pada tahapan ini, target akhir dari pengembangan sistem NSW ini adalah bergabung ke dalam sistem ASW (Joint to ASW). Dalam perjalanannya, pengembangan sistem NSW tidak hanya semata-mata membangun sistem Single Window sesuai dengan ASW Technical Guidance, namun dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ekspor inovasi-inovasi untuk melengkapi kebutuhan teknis pada Portal INSW. impor, juga dilakukan Dimulai pada tahapan Implementasi Tahap Kedua, sudah mulai dilakukan integrasi awal SeaPort-System (InaPortNet) kedalam Portal INSW · yang akan dikembangkan terus sejalan dengan rencana Implementasi Tahap Ketiga pada Desember 2008. Demikian juga untuk AirPort-System, mulai dilakukan perumusan arsitektur sistem dan desain teknis untuk memenuhi target ujicoba pada Implementasi Tahap Ketiga Desember 2008. Secara umum, sesuai dengan program kerja dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, yang mendasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW (dengan ditambah beberapa penyesuaian dan penyempurnaan), arah pengembangan sistem NSW di Indonesia dapat digambarkan:
u IV. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2007 Jon -Agust: BlueptintNSW . . . . ' ----·-1118 ··.luni:,~,~i~~~~; Penyusunan Blueprint INSW, Roadmap, Dok.Desain Teknls • Perumusan Arsitektur, Desa in Teknis, Topologi Sistem Agust - Nop: Development Pembangunan Portal NSW & Prototype lntegr Si stem NSW • Pembangunan Ollie. Website • lntegrasi BC+ GA ke Portal Disadari sepenuhnya bahwa proses bisnis yang ditangani sistem ini (transaksi ekspor impor) senantiasa berkembang secara dinamis, .demikian juga tuntutan masyarakat usaha di tingkat nasional maupun kebutuhan dan kornitrnen di tingkat regional ASEAN selalu berkembang. Oleh karena itu, target pengembangan dan fleksibel dengan arah ini berkembang secara penerapan sistem NSW pengembangan yang selalu mengedepankan tuntutan kebutuhan di tingkat nasional dan kornitrnen di tingkat regional ASEAN. Namun demikian, setiap perubahan dan penyempurnaan arah pengembangan sistem NSW akan dirumuskan secara hati-hati oleh Tim Persiapan NSW bersama sama dengan seluruh instansi pemerintah (GA) yang terlibat dan para pelaku usaha yang akan menjadi user utama dari sistem NSW di Indonesia. STRATEGI PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM NSW A. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem NSW Pembangunan sistem NSW merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam siklus proses system det>elopment, sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas -capaian kegiatan dalam pembangunan Sistem NSW. Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kegiatan teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan IT-System) dan kegiatan non-teknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal, dan aspek lainnya).
(___; u MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Strategi pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada skala prioritas kebutuhan sistem di lapangan, dan tirigkat risiko serta peluang keberhasilan, dengan salah satu ukuran tidak terganggunya sistem operasional yang sudah ada dengan adanya perubahan mendasar melalui penerapan Portal INSW. Pada setiap tahapan implementasi sistem NSW di Indonesia, setelah selesainya proses technical-development dalam pembangunan sistemnya, untuk dapat mulai dilakukan tahapan implementasi harus melalui beberapa ujicoba dan test-system, dimulai dengan masih menggunakan dummy-data sampai akhirnya ditetapkan untuk menggunakan real-data. Hal utama yang menjadi beban berat pekerjaan teknis pembangunan sistem NSW di Indonesia adalah beban pekerjaan yang sangat besar, dimana pada setiap tahapan harus diselesaikan beberapa pekerjaan pembangunan sistem yang berbeda secara simultan. Namun demikian, penyelesaian pekerjaan tetap mendasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Tim Persiapan NSW. B. Strategi Pentahapan dalam Penerapan Sistem NSW di Indonesia Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan untuk efektifitas dalam penerapan sistem NSW di Indonesia maka penerapan dilakukan secara bertahap dengart mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh besar dalam penerapan di lapangan. Untuk itulah Tim Persiapan NSW menyusun Strategi Pentahapan dalam penerapan sistem NSW di Indonesia. Strategi pentahapan tersebut secara umum dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut : UjicobaAwal NSW lmplementasi Tahap Kesatu lmplementasi TahapKedua lmplementasi Tahap Ketiga lmplementasi Tahap Nasional Al<hir Juni 2009 Scll1uh MITAPrioritas -Al!lmporter+ PPJK -Alllmportcr+ PPJK -Exporter ibnlnan +M!TANon-Prioritas -Alf Exporter+ PPJK ~J~poi(s~· ,:, :~)iJ!pi~~i;xp; . SAPhnp,~Exp, :Mil(lihis,I~ (15;; . SAP.'~ IMollse SAPManiles; lnhouS!l i;A\:~ .. ··•·••·· .. ciit*JySte. ·.·.iii .... ·• (il~lp~j; . : (GAlmpcll'B<por); · .SOllPoii:SyStelll,? . . SeaPort-Syslem; ,o\irPort-Syslem Ai!Port~. Strategi pentahapan yang digunakan dalam penerapan sistem NSW di Indonesia ini, ternyata cukup efektif untuk "menyiasati" ketersediaan waktu yang san~at terbatas, dan juga keterbatasan sumber daya (resources) yang ada pada Tim Persiapan NSW, baik sumber daya manusia, alokasi dana maupun keterbatasan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan.
. (_; \___,;' MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C. Tahapan-tahapan dalam Penerapan Sistem NSW di Indonesia Penerapan sistem NSW di Indonesia yang dilakukan secara bertahap, selain harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan beberapa keterbatasan yang ada, juga harus senantiasa memperhatikan dan mendasarkan pada jadwal dan kesepakatan dalam penerapan sistem ASW di tingkat regional ASEAN, sehingga penetapan jadwal, roadmap maupun rincian tahapan yang telah ditetapkan, seringkali harus dirubah dan disesuaikan. Perubahan dan penyesuaian yang telah beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan dengan memundurkan jadwal penerapan. Ada beberapa kondisi yang malahan menuntut adanya beberapa percepatan dalam pelaksanaan technical development, seperti pembangunan prototype awal Portal ASW. Namun demikian, yang paling penting bahwa setiap perubahan tersebut akan selalu diputuskan bersama oleh seluruh entitas, baik di tingkat nasional (bersama seluruh GA), maupun di tingkat regional (bersama Tim NSW ASEAN Member Countries lainnya). Secara umum, gambaran dari setiap tahapan dalam rangka penerapan Sistem NSW di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut : I. Tahapan Ujicoba Awa! 2. Implementasi Tahap Kesatu 3.. Implementasi Tahap Kedua 4. Implementasi Tahap Ketiga 5. Implementasi Tahap Nasional 6. Penggabungan ke Sistem ASW (ASEAN Single Window). Tahapan-tahapan dalam penerapan Sistem NSW di Indonesia akan dicapai dan dipenuhi target waktunya secara berkesinambungan, dimana setiap pemberlakuan pada tahapan berikutnya dilakukan dengan penambahan dan perluasan unsur yang tetap melakukan penyempurnaan unsur-unsur yang sudah ada di tahapan sebelumnya. sudah ada pada tahapan sebelumnya dengan 1. Tahapan Ujicoba Awa! Tahapan ini dilakukan untuk melakukan pengujian dan system-test atas prototype Portal INSW yang telah diselesaikan pembangunannya selama tahapan technical-development, yang dilakukan dengan menggunakan real-data dan real process dalam satu sik!us penuh pelayanan atas barang impor. a. Target Waktu : Ujicoba awal ini ditargetkan sudah harus diselesaikan paling [ambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penerapan tahapan "Implementasi Tahap Kesatu", yang berarti paling lambat pada akhir Nopember 2007 sudah harus dilaksanakan. Pencapaian target waktu tahapan ujicoba ini telah berhasil dipenuhi oleh Tim Persiapan NSW, dimana telah dilakukan Peluncuran Ujicoba Awa! Sistem NSW pada tanggal 19 Nopember 2007.
(__) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan : Untuk tahapan ujicoba awal ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan hanya mencakup 2 (dua) GA yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). c. Pelaku Usaha (User) yang menggunakan: Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal INSW pada tahapan ini hanya meliputi 10 (sepuluh) perusahan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) yang mengimpor komodita makanan, minuman dan obat. d. Cakupan Sistem : Sistem yang diujicobakan untuk melakukan integrasi data melalui Portal INSW hanya mencakup Sistem NSW Impor, yaitu meliputi inhouse-system SAP Impor di KPU Tanjung Priok (DJBC) dan sistem layanan e-BPOM di BadanPOM. e. Lokasi Penerapan : Pada tahapan ini, ujicoba awal hanya diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 2. Implementasi Tahap Kesatu a. TargetWaktu: Sesuai dengan ASW Agreement yang direvisi melalui Dekalarasi AEC Blueprint,· serta mendasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW maka tahapan ini ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2007. Pemenuhan target waktu tahapan ini telah berhasil dilakukan oleh Tim Persiapan NSW, dimana telah dilakukan Peluncuran Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW di Indonesia pada tanggal 17 Desember 2007. b. Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan : Untuk tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan diperluas dengan mencakup 5 (lima) GA yaitu : 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); 2) Badan Pengawas Obata dan Makanan (BPOM); 3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; 4) Badan Karantina Pertanian; 5) Pusat Karantina Ikan. c. Pelaku Usaha (User) yang menggunakan : Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal INSW pada tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini diperluas meliputi seluruh perusahan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) yang berjurnlah 102 (seratus dua) perusahaan.
. • d. Cakupan Sistem : MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA Cakupan sistem yang dilibatkan untuk integrasi data inelalui Protal INSW mencakup Sistem NSW Impor, yaitu meliputi inhouse-system SAP Impor di KPU Tanjung Priok (DJBC) dan inhouse system layanan perijinan di Badan POM (e-BPOM), Ditjen Perdagangan Luar Negeri (InaTrade), Badan Karantina Pertanian (Sikawan dan Sipusra) dan Pusat Karantina Ikan (Sister Karoline). e. Lokasi Penerapan : . Pada tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini, Sistem NSW Impor yang sudah digabungkan dengan Portal INSW hanya diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 3. Implementasi Tahap Kedua a. Target Waktu: Penerapan Sistem NSW pada tahapan Implementasi Tahap Kedua ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Juni 2008, sehingga memasuki bulanJuli 2008 sudah dilakukan perluasan Sistem NSW Impor yang digabungkan kedalam Portal INSW. Pemenuhan target waktu tahapan ini telah berhasil dilakukan oleh Tim Persiapan NSW, dimana per tanggal 1 Juli 2008 telah dilakukan perluasan cakupan sistem yang melalui Portal INSW. Namun demikian, acara resmi Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW baru dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan pertimbangan untuk diselenggarakan bersamaan dengan ASW Meetings (TWG dan LWG Meeting). b. Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan : Untuk tahapan Implementasi Tahap Kedua ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan akan diperluas dan mencakup keseluruhan GA yang menerbitkan perijinan impor, dimana selain 5 (lima) GA yang di tahapan sebelumnya sudah bergabung ke Portal INSW, ditambah dengan seluruh GA lain yang belum bergabung, yaitu : I) Departemen Kesehatan; 2) Departemen ESDM; 3) Departemen Perindustrian; 4) Departemen Kehutanan; 5) Departemen Pertanian; 6) Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 7) Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Kominio; 8) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten);
' • MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9) Markas Besar Kepolisian RI; I 0) Departemen Pertahanan. c. Pelaku Usaha (User) yang menggunakan : Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal INSW pada tahapan Implementasi Tahap Kedua ini diperluas meliputi seluruh perusahan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) dan MITA Non-Prioritas: 1) MITA Prioritas sejumlah 102 (seratus dua) perusahaan importir 2) MITA Non-Prioritas yang mempunyai Modul EDI (Non PPJK) sejumlah 46 (empat puluh enam) perusahaan. d. Cakupan Sistem : Cakupan sistem yang dilibatkan untuk integrasi data melalui Portal INSW mencakup: 1) Sistem NSW Impor : Meliputi inhouse system SAP Impor di KPU Tanjung Priok (DJBC) dan inhouse system layanan perijinan di 15 (lima belas) GA 2) Sistem NSW-SeaPort: Merupakan ujicoba awal penggabungan sistem layanan di komunitas pelabuhan laut Tanjung Priok (Sistem InaPortNet) kedalam Portal INSW, untuk dilakukan integrasi data dengan SAP Manifes dan SAP Impor di KPU Tanjung Priok (DJBC). e. Lokasi Penerapan : Penerapan Sistem NSW-Impor dan ujicoba Sistem NSW-SeaPort sampai dengan Implementasi Tahap Kedua ini, masih dibatasi pemberlakuannya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 4. Implementasi Tahap Ketiga a. Target Waktu : Penerapan Sistem NSW pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2008, sehingga memasuki tahun 2009 sudah mulai dilakukan persiapan untuk penggabungan kedalam sistem dan Portal ASW (ASEAN Single Window). Pemenuhan target waktu pada tahapan ini sangat penting untuk dipenuhi karena pada tahapan inilah ditargetkan semua komponen Sistem NSW (impor, ekspor, seaport dan airport) sudah mulai digabungkan ke Portal INSW, dan juga telah mulai dilakukan penerapan di pelabuhan lain di luar Jakarta.
.. ' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan : Untuk tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan akan diperluas tidak hanya yang terkait dengan NSW Impor saja, namun juga GA yang berasal dari komunitas lainnya, yaitu : I) Sistem NSW-Impor: Sebanyak 15 (lima belas) GA perizinan impor 2) Sistem NSW-Ekspor: Sebanyak 5 (lima) GA perijinan ekspor yang paling dominan 3) Sistem NSW-SeaPort: Seluruh GA komunitas di pelabuhan laut (seaport-community) 4) Sistem NSW-AirPort: Seluruh GA komunitas di pelabuhan udara (airport-community) c. Pelaku Usaha (User) yang menggunakan : Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal INSW pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini diperluas mengikuti perluasan cakupan sistem yang akan digabungkan kedalam Portal INSW, yaitu : I) Sistem NSW-Impor: Seluruh importir clan PPJK 2) Sistem NSW-Ekspor: Beberapa eksportir dominan yang high-compliance 3) Sistem NSW-SeaPort: Beberapa shipping-line yang dominan clan perusahaan transportasi laut lainnya 4) Sistem NSW-AirPort: Beberapa air-line clan cargo-handling yang dominan d. Cakupan Sistem : Pada ini, sistem yang akan digabungkan kedalam Portal INSW untuk dapat dilakukan integrasi data clan informasi melalui Portal INSW diperluas dengan cakupan kese!uruhan 4 komponen sistem pada Portal INSW, yaitu : tahapan Implementasi Tahap Ketiga 1) Sistem NSW-Impor: diberlakukan secara penuh (mandatory) 2) Sistem NSW-Ekspor: dilakukan Ujicoba Awai
u o' MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA 3) Sistem NSW-SeaPort: dilakukan Paralel-run di Tanjung Priok 4) Sistem NSW-AirPort: dilakukan Paralel-run di Bandara Soekarno Hatta e. Lokasi Penerapan : Pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, penerapan Portal INSW akan diperluas ke beberapa pelabuhan lain (4 (empat) pelabuhan laut/udara) dengan mempertimbangkan pentahapan atas · penerapan 4 (empat) komponen sistem Portal INSW, yaitu : I) Sistem NSW-Impor: 1. Mandatory di Tanjung Priok 11. Ujicoba/ Paralel-run di Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta dan Belawan 2) Sistem NSW-Ekspor: Ujicoba Awal di Tanjung Priok 3) Sistem NSW-SeaPort: Paralel-run di Tanjung Priok 4) Sistem NSW-AirPort: Paralel-run di Bandara Soekarno Hatta 5. Implementasi Tahap Nasional a. Target Waktu : Penerapan Sistem NSW pada tahapan Implementasi Tahap Nasional ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan mulai April 2009 (Sistem NSW Impor) dan paling lambat pada akhir Juni 2009 (Sistem NSW ekspor, seaport dan airport) sehingga pada awal Juli 2009 seluruh komponen sistem pada Portal INSW sudah diterapkan secara mandatory di 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia. Pemenuhan target waktu pada tahapan ini sangat penting untuk persiapan mulai bergabung kedalam sistem ASEAN Single Window, karena itulah pada tahapan ini ditargetkan semua komponen Sistem NSW (impor, ekspor, seaport dan airport) sudah secara penuh bergabung kedalam Portal INSW. b. Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan : Untuk tahapan Implementasi Tahap Nasional ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah (GA) yang akan menjadi Pengguna Portal INSW sudah tergabung secara penuh, yaitu : I) Sistem NSW-Impor: . Sebanyak 15 (lima belas) GA perizinan impor 20
MENTERIKEUANGAN REPUBL/K INDONES/A 2) Sistem NSW-Ekspor: Seluruh GA perizinan ekspor (pusat dan daerah) 3) Sistem NSW-SeaPort: Seluruh GA komunitas di pelabuhan laut (seaport-community) 4) Sistem NSW-AirPort: Seluruh GA komunitas di pelabuhan udara (airport-community) c. Pelaku Usaha (User) yang menggunakan: Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal INSW pada tahapan Implementasi Tahap Nasional ini sudah harus mencakup seluruh pelaku usaha yang diharuskan menggunakan Portal INSW, yaitu: 1) Sistem NSW-Impor: Seluruh Importir dan PPJK 2) Sistem NSW-Ekspor: Seluruh Eksportir dan PPJK 3) Sistem NSW-SeaPort: Seluruh shipping-line dan perusahaan transportasi laut lainnya 4) Sistem NSW-AirPort: Seluruh air-line, cargo-handling dan perusahaan transportasi udara lainnya. d. Cakupan Sistem : ini, sistem · yang akan Pada tahapan Implementasi Tahap Nasional digabungkan kedalam Portal INSW dan diberlakukan secara mandatory, sudah harus mencakup seluruh komponen sistem pada Portal INSW, yaitu : 1) Sistem NSW-Impor: Diberlakukan secara penuh (mandatory) di 5 (lima) Pelabuhan Utama 2) Sistem NSW-Ekspor: Diberlakukan secara penuh (mandatory) di 5 (!ima)Pelabuhan Utama 3) Sistem NSW-SeaPort: Diberlakukan secara penuh (mandatory) di Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Belawan 4) Sistem NSW-AirPort: Diberlakukan secara penuh (mandatory) di di Bandara Soekarno Hatta
I i \__; '• " e. Lokasi Penerapan : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lokasi penerapan keempat komponen sistem NSW untuk bergabung kedalam Portal INSW, sesuai dengan cakupan sistem yang telah dijelaskan pada huruf d diatas. 6. Penggabungan ke Sistem ASW (ASEAN Single Window) a. TargetWaktu: Target waktu untuk melakukan penggabungan ke dalam Portal ASEAN Single Window (Joint to ASW) dilakukan setelah selesainya tahapan Implementasi Tahap Nasional. Target waktu pekerjaan teknis untuk penggabungan ke Sistem ASW adalah mulai awal Juli 2009 sampai dengan akhir Desember 2009. Dengan demikian ditargetkan pada akhir tahun 2009 Portal INSW sudah dapat bergabung kedalam Sistem ASW atau Portal ASEAN Single Window, bersama-sama dengan sistem NSW dari keenam negara ASEAN lainnya (ASEAN-6). b. Cakupan Data/ Informasi yang dipertukarkan melalui Portal ASW : Pada tahap awal akan di!akukan pertukaran data Certificate of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) antara Indonesia dengan Malaysia, dan selanjutnya akan segera diikuti dengan penggabungan 4 (empat) negara ASEAN lainnya (Singapura, Brunei Darussalam, Philiphina, dan Thailand). Pada tahap berikutnya akan dilakukan pertukaran data Customs Declaration (ACDD) antara enam negara ASEAN, setelah selesainya dilakukan evaluasi atas penerapan tahap awal pertukaran data Coo antara negara-negara ASEAN-6. akan dilakukan penyempurnaan dan Pada pengembangan pertukaran data dan informasi lainnya yang terkait dengan impor ekspor, sesuai dengan kesepakatan antara keenam negara ASEAN. Kemudian pada tahapan ini juga akan dilakukan pengembangan untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan empat negara ASEAN lain yang belum bergabung (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam). tahapan selanjutnya c. Cakupan Sistem dan Lokasi Penerapan : Untuk cakupan sistem yang akan dilakukan penggabungan ke dalam Portal ASW, mengikuti kebijakan dan kesepakatan di tingkat regional ASEAN, dengan tetap menerapkan strategi penerapan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan nasional Indonesia.
( I .'--.-) MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA . Sedangkan lokasi penerapan untuk penggabungan ke sistem ASW akan disesuaikan dengan kebijakan di tingkat regional ASEAN dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang mendasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional. MENTER! KEUANGAN ttd. SRI MULYANIINDRAWATI