Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Daud Rismana1, Hariyanto2, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri3, Intan Ayu Nur Laili4, Hajar Salamah Salsabila Hariz5. 1,3,4 UIN Walisongo Semarang; 2 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; 5 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 daudrismana@walisongo.ac.id; 2 hariyanto@uinsaizu.ac.id; 3 5 Abstract Interfaith marriages in Indonesia, legally legally, are not specifically regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 explains that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The formulation of this article does not clearly state that interfaith marriages are prohibited or allowed in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely legal research that examines existing regulations to analyze phenomena that occur and emerge in society, so that their suitability can be known. Then this study concludes as follows, namely the competence of the District Court in giving permission for interfaith marriages to reap the pros and cons. From the pro side, there are several arguments, namely: 1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not clearly state about interfaith marriages and only recognizes marriages conducted based on the same religion and belief; 2) Reality shows that in Indonesia there are still many couples who perform interfaith marriages in various ways, either through traditional marriages or even carrying out marriages in other countries that allow; 3) Interfaith marriages can be registered by the Indonesian government as a formal administrative requirement; and 4) marriage registration can only be done if both the bride and groom who perform interfaith marriages obtain permission from the District Court through a marriage dispensation because the PN is the only agency authorized to grant interfaith marriage permits in accordance with the provisions of Article 35 Letter (a) of the Law. Law 23 of 2006 and the jurisprudence of the Supreme Court decision no. 1400 K/Pdt/1986 Keywords: marriage; religion; law. Abstrak Perkawinan beda agama di Indonesia, secara yuridis formal tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Rumusan pasal ini, tidak menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang atau dibolehkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji regulasi yang telah ada untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dan bermunculan di masyarakat, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. Kemudian penelitian ini mendapatkan kesimpulansebagai berikut, yaitu kompetensi Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perkawinan beda agama menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, terdapat beberapa argumen yakni: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas perihal perkawinan beda agama dan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama; 2) Realitas menunjukkan di Indonesia masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara baik melalui perkawinan adat atau bahkan melaksanakan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan; 3) Perkawinan beda agama dapat dicatatkan oleh pemerintah 140
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 Indonesia sebagai persyaratan formal administratif; dan 4) pencatatan kawin hanya bisa dilakukan jika kedua mempelai yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri melalui dispensasi nikah karena PN menjadi satu-satunya instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 Huruf (a) Undang- Undang 23 Tahun 2006 dan yurisprudensi putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Kata kunci: perkawinan agama; undang-undang. A. Pendahuluan Perkawinan beda agama di Indonesia, secara yuridis formal tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Rumusan pasal ini, tidak menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang atau dibolehkan di Indonesia. Artinya, keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Namun, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan di dalam Pasal 40, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragam Islam. Realitasnya, terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Indonesian Conference On Religionand Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Jumlah tersebut terhitung cukup banyak dan fenomenanya seperti gunung es, karena pencatatan dalam administrasi kependudukan tidak ada data tentang perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan1. Kebanyakan perkawinan dilakukan dengan ritual agama tertentu, dan selanjutnya kembali pada agamanya masing-masing. Pembahasan pro dan kontra perkawinan beda agama muncul kembali seiring dengan adanya pemberitaan tentang sepasang calon pengantin yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 April 2022 lalu. Permohonan tersebut dikabulkan dan amar putusan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyataan "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; Memberikan 1Jessica Silfanus, "PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME" 4, no. 36 (2000): 9-11. 141
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.2 Pemberian izin perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi polemik dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pihak pro menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan mengadili untuk memberikan izin pernikahan beda agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 huruf (h) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.3 Alasan lainnya adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan dengan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945.4 Pihak kontra menentang izin perkawinan beda agama diajukan ke Pengadilan Negeri, karena menurut Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri dalam memutuskan/menetapkan ijin perkawinan beda agama. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas secara lebih rinci dan mendalam tentang argumentasi pro dan kontra mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perkawinan beda agama berdasarkan landasan filosofis, normatif, sosiologis dan empiris. B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji regulasi yang telah ada untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dan bermunculan di masyarakat, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. Dalam menganalis data yang dikumpulkan berdasarkan telaah, penulis menggunakan metoe diskriptif analitis, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari fenomena yang timbul dan menganalisisnya 2 Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby" (2022). 3 Pemerintah RI, "NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN," 1999 § (2006). 4 UUD Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," 105 § (1945). 142
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 dengan teori atau pun regulasi yang sudah ada, untuk selanjutnya direduksi menjadi sebuah pemaparan5 yang dapat dipahami oleh pembaca. C. Hasil dan Pembahasan Perkawinan di Indonesia, secara yuridis diatur dalam Undang-undang perkawinan, yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu". Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas dan kongkrit perihal perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang keabsahan perkawinan bila dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan Tidak terdapat satu pasal pun yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.6 Perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk yang terdapat pada stbl. 1898 Nomor 1587, yang biasanya disingkat dengan GHR. Pasal 1 GHR menjelaskan bahwa, "perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada Hukum yang berbeda". Sedangkan pengaturan yang berbeda tentang perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 57, yang menyataan bahwa, "perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Ini berarti, perkawinan campuran dipahamai secara berbeda di antara GHR dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan campuran yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. 5 Daud Rismana Rohman, M Najibur, "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia," 205-2020, Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan 4, no. 2 (2021): 6 Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1974). 7 SA Admin, "Menelisik Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2020. 143
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 Terkait perkawinan campuran dimaknai sebagai perkawinan yang tunduk pada agama yang berbeda, tidak diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan berada pada ranah hubungan antara manusia dengan Tuhan agar terdapat keabsahan dan halal.8 Negara harus hadir dan punya kewajiban untuk memberian perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui perkawinan sebagaimana terdapat di dalam konstitusi, Pasal 28 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa,""setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam Pasal 28 Huruf d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Landasan moral filosofis yang terdapat dalam konstitusi tersebut dengan tegas telah memberikan jaminan atas hak-hak setiap warga negara dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Negara yang wajib untuk menjalankan peran untuk memberikan jaminan tersebut, dengan memberikan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan Negara sebagai pelaksana administrasi kependudukan, wajib mencatat setiap pernikahan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai uang diatur dalam. Hal ini disebabkan perkawinan adalah hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan yang melekat pada suami, isteri, anak dan harta. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut konsep Maqasid al-syari'ah, perkawinan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (Hifzh al-Diin), kemaslahatan jiwa (Hifzh al-Nafs), kemaslahatan akal (Hifzh al-'Aql), kemaslahatan keturunan (Hifzh al-Nasl) dan kemaslahatan harta (Hifzh al-Maal).9 Perkawinan adalah hubungan hukum yang sakral untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Adanya perkawinan seharusnya mampu memperkuat agama, dan memberikan jaminan terhadap harta dan keturunan, bukan 8 Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara," IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 20, no. 1 (June 6, 2022): 59-72, 9Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," AT- TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018): 60-81, 144
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 sebaliknya, justru merusak agama, jiwa dan akal, yang berkibat pada rusaknya keturunan. Oleh karena itulah, negara wajib hadir untuk memberikan pengaturan (regulasi) dan juga memberikan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap warga negara dan negara berkewajiban hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama banyak terjadi di masyarakat, namun dilakuan dengan cara dan ritual salah satu agama dari mempelai, selanjutnya dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil. Setelah perkawinan sah oleh agama dan negara, selanjutnya pasangan menikah akan kembali pada agamanya masing-masing. Ini adalah realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Namun di sisi lain, nilai-nilai keagamaan telah tergerus dan seolah menjadi tidak penting lagi bagi mereka yang melangsungan perkawinan. Terjadi desakralisasi nilai-nilai agama dalam perkawinan, dengan berpindah-pindah agama dan tidak taat pada aturan agama yang dianutnya demi sebuah perkawinan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai KetuhananYang Maha Esa yang dianut oleh bangsa Indonesia dan terkandung di dalam Pancasila sebagai grundnorm.10 Contohnya, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Mary Anne Ninyo, perempuan beragama Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 lalu di Gereja St. Yosep Matraman, Jakarta Timur. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan calon suaminya saat melakukan perkawinan. Mereka bersepakat tidak akan mempersoalkan keyakinan yang akan dianut anaknya kelak saat dewasa, asalkan masih berada di lingkup keyakinan mereka berdua.11 Seperti Ninyo, Widana Made yang beragama Hindu juga menuturkan pengalamannya mengurus perkawinan delapan tahun silam dengan seorang perempuan muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia melakukan perkawinan dengan cara Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani (upacara masuk agama Hindu). Setelah itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia 10 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). dan Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan I (Bandung: Nuansa Media, 2014). 11 Padli Yannor, "MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF," 2019. 145
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 (PHDI). Berbekal surat dari PHDI inilah Made dan Yuli mendapat akta nikah di kantor catatan sipil setempat.12 Pada tahun 2016 terdapat putusan No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt13 yang memutuskan menolak izin perkawinan beda agama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Alasan penolakan tersebut juga merujuk pada Pasal 40 Huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam14 yang menyatakan bahwa, "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam". Selanjutnya, dalam Pasal 44 juga secara tegas dinyatakan bahwa, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Kehadiran negara dalam menghadapi persoalan perkawinan beda agama ini sangat dibutuhkan. Pertama, negara harus menjaga tetap kokohnya pilar nilai-nilai keagamaan yang sakral sebagai fondasi perkawinan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara untuk melangsungan perkawinan berdasarkan agamanya masing-masing, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 b Ayat (1), Pasal 28 Huruf d Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk memberian perlindungan dan kepastian hukum dengan melaksanakan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas dasar inilah, terobosan hukum dapat dilakukan oleh negara, ketika menghadapi persoalan perkawinan beda agama, yaitu dengan memberikan peran lebih kepada hakim, untuk mengadili dan memutuskan apakah pasangan beda agama diizinkan melakukan perkawinan beda agama, selanjutnya dapat dilakukan pencatatan perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 Huruf a menyataan bahwa, "pencatatan perkawinan sebagaimana 12 Yannor. 13 Direktori Putusan et al., "Putusan Pengadialn No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt" (1991). 14 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011. 146
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 dimaksud pada Pasal 35, berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan menurut penjelasan Pasal 35 Huruf a tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pengajuan permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor CatatanSipil. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang paling berwenang mengadili perkara perdata umum, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dan hukum keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Pada Tahun 1986, terdapat yurisprudensi yang didasarkan pada putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang memutuskan bahwa kantor catatan sipil diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan terlebih dahulu, pasangan beda agama ini meminta penetapan pengadilan. Terobosan hukum ini jangan dipahami sebagai bentuk pembolehan perkawinan beda agama di Indonesia, tetapi harus dipahami sebagai bentuk dispensasi kepada pasangan calon pengantin tertentu yang berbeda agama dan mengalami permasalahan serta keadaan yang mendesak, sehingga perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan, seperti telah hamilnya perempuan yang hendak dinikahi karena telah melakukan hubungan seksual pra nikah. Pertanggungjawaban pihak laki-laki dibutuhan dengan menikahi pihak perempuan yang telah hamil tersebut, namun mereka terkendala perbedaan agama, sehingga tidak bisa melangsungan perkawinan dan mengalami kendala pencatatan perkawinan. Izin perkawinan beda agama oleh pengadilan harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan hukum dari para pihak yang mengajukan. Hakim dapat menerima dan memutuskan memberikan izin, atau dapat pula menolak dan tidak memberikan izin. Pertimbangan hakim terkait perkara yang diajukan dan pertimbangan hukum menjadi dasar utama bagi hakim untuk memutuskan. Hakim dituntut untuk progresif dan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini karena Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkatan kesempurnaan yang lebih baik. Hakikat hukum adalah law as a process, law in the 147
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 making.15 Hukum bukan suatu yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.16 Hukum hendaknya dijalankan dengan prinsip kepedulian, perasaan, dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah17, supaya teripta ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.18 D. Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kompetensi Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perkawinan beda agama menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, terdapat beberapa argumen yakni: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas perihal perkawinan beda agama dan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama; 2) Realitas menunjukkan di Indonesia masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara baik melalui perkawinan adat atau bahkan melaksanakan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan; 3) Perkawinan beda agama dapat dicatatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai persyaratan formal administratif; dan 4) pencatatan kawin hanya bisa dilakukan jika kedua mempelai yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri melalui dispensasi nikah karena PN menjadi satu-satunya instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 Huruf A Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan yurisprudensi putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.19 Argumentasi yang tidak menyetujui perkawinan beda agama karena memandang bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan arti bahwa sahnya suatu perkawinan manakala kedua pihak memiliki agama yang sama. Hal ini juga didasarkan pada landasan hukum, agama, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya ketetapan hukum guna memberikan jaminan hukum tentang perkawinan beda agama sehingga tidak mengakibatkan adanya blackbetter Law. Dari sudut pandang 15 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif "Sebuah Sintesa Hukum Indonesia" (Genta Publishing, n.d.). 16 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). 17 Satjipto Rahardjo, "HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBASKAN" 1999, no. December (2006): 1-6. 18 Daud Rismana et al., "Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan Di Tengah Pandemi Covid-19" V, no. 1 (2022): 53-68, 19 Yurisprudensi 148
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 beberapa agama yang ada di Indonesia yakni Islam, Katolik, dan Hindu juga melarang adanya pernikahan beda agama. Hal tersebut didasarkan pada masing-masing ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab suci agama-agama tersebut. E. Daftar Pustaka Admin, SA. "Menelisik Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2020. Agung, Mahkamah, and Republik Indonesia. Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby (2022). Faisal. Menerobos Positivisme Hukum. Jakarta: Gramata Publishing, 2012. Hamidi, Jazim. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Hariyanto, Hariyanto. "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara." IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 20, no. 1 (June 6, 2022): 59- 72. Jessica Silfanus. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme" 4, no. 36 (2000): 9-11. Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011. Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018): 60-81. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1974). Prasetyo, Teguh. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Cetakan I. Bandung: Nuansa Media, 2014. Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. Putusan Pengadialn No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt (1991). Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan" 1999, no. December (2006): 1-6. 149
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150 P-ISSN: 1411-3066 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang E-ISSN: 2580-8516 - - - . Hukum Progresif "Sebuah Sintesa Hukum Indonesia." Genta Publishing, n.d. RI, Pemerintah. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 1999 § (2006). Rismana, Daud, Hajar Salamah, Salsabila Hariz, Fenny Bintarawati, Universitas Islam Negeri, Walisongo Semarang, and Daud Rismana. "Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan Di Tengah Pandemi Covid-19" V, no. 1 (2022): 53-68. Rohman, M Najibur, Daud Rismana. "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 2 (2021): 205-2020. UUD Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 105 § (1945). Yannor, Padli. "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," 2019. 150