KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2021
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | ii KATA PENGANTAR MENTERI ESDM Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah berhasil menyelesaikan penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia adalah sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sektor lain terkait serta sebagai pedoman dalam pengelolaan mineral dan batubara. Kebijakan ini selain sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, juga dapat digunakan untuk menyusun kodifikasi hukum di bidang mineral dan batubara serta menjadi prinsip dalam kegiatan pengusahaan mineral dan batubara di Indonesia. Sedangkan tujuan utama pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara nasional, meningkatkan kemandirian, ketahanan, dan pertumbuhan industri nasional berbasis mineral dan batubara, meningkatkan peran dan manfaat ekonomi mineral dan batubara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara optimal. Disamping tujuan diatas, tentunya dalam penyusunan kebijakan ini juga mempertimbangkan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun global dalam rangka menuju Indonesia maju dan modern tahun 2045 . Dengan dikeluarkannya Kebijakan Mineral dan Batubara ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan terkait dalam melakukan kegiatan inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan serta konservasi mineral dan batubara di Indonesia seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Atas kerjasama, dukungan bantuan dari semua pihak, baik itu tim penyusun dari kalangan profesional. pemerhati, akademisi asosiasi, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun Kementerian/ Lembaga terkait yang telah membantu dalam penyusunan maupun penyempurnaan Kebijakaan Mineral dan Batubara Indonesia kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jakarta, 28 September 2021 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | iii KATA PENGANTAR DIRJEN MINERBA Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan-Nya kepada kami sehingga dapat diselesaikannya penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ini merupakan kebijakan yang menjadi panduan bagi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara yaitu inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi mineral dan batubara di Indonesia. Kebijakan Mineral dan Batubara ini menjadi hal yang sangat penting yang akan memberikan informasi dan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar dalam pengelolaan mineral dan batubara dari hulu hingga hilir harus dijalankan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sehingga dalam pemanfaatan asset/ kekayaan negara berupa mineral dan batubara dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mendukung dan menuju Indonesia maju dan modern tahun 2045. Wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 poin a dan b dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, dan kebijakan mineral dan batubara nasional. Kebijakan Mineral dan Batubara yang telah disusun ini merupakan hasil penyusunan oleh Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan Kebijakan yang berasal dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu para ahli, pemerhati maupun profesional di bidang mineral dan batubara maupun lainnya seperti ahli kebijakan publik, hukum, komunikasi, serta disiplin ilmu lainnya yang terkait. S elain itu kebijakan ini menjadi komitmen bersama yang telah dilakukan pembahasan secara intensif untuk mendapatkan masukan dari pada pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara seperti profesional, pemerhati, akademisi, asosiasi, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun Kementerian/ Lembaga terkait. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ini. Semoga dengan adanya Kebijakan ini, kontribusi mineral dan batubara sebagai salah satu asset/ kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendorong pengembangan dan peningkatan, dan pertumbuhan ekonomi, teknologi serta industri nasional secara optimal untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | iv KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERBA Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kami sehingga dapat diselesaikannya penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia. Penetapan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, dan kebijakan mineral dan batubara nasional merupakan wewenang Pemerintah Pusat sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 t entang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, inovasi, serta kemandirian industri nasional yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan mineral dan batubara untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan atau keamanan negara perlu dikelompokkan menjadi komoditas strategis, vital, dan non strategis dan vital agar pemanfatannya bisa maksimal bagi pembangunan nasional. ilmu pengetahuan, teknologi dan Kebijakan ini harus dapat diimplementasikan dengan mudah dan cepat oleh pemangku kepentingan terkait dengan menyesuaikan terhadap perubahan nasional dan global yang terjadi, baik perubahan iklim maupun pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri yang merupakan bagian proses bisnis pertambangan mineral dan batubara dapat mendorong pengembangan dan peningkatan industri nasional secara optimal, sehingga diharapkan kontribusi mineral dan batubara dalam pertumbuhan ekonomi nasional selalu memberikan nilai positif yang meningkat. Selain itu Kebijakan ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan industri nasional secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan mineral dan batubara kepada para profesional, pemerhati, akademisi, asosiasi, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun Kementerian/ Lembaga terkait. Kami berharap kebijakan ini dapat bermanfaat dan terbuka saran serta masukan dalam penyempurnaannya. Semoga Tuhan YME memberikan pahala yang terbaik buat kita semua. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Sunindyo Suryo Herdadi
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | v KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini merupakan amanat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor 2/30/MEM/2020 pada tanggal 7 Februari 2020 dengan perihal Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara. Sekaligus merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional. Tim yang terlibat dalam Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia yaitu Tim Internal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Tim Eksternal yang kompeten yang terdiri dari akademisi yaitu: Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai, DEA, Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Riant Nugroho, M.Si., dan profesional yaitu Ir. Deddi Handiko. Dengan tersedianya dokumen penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini diharapkan dijadikan sebagai acuan atau arah pedoman pengelolaan mineral dan batubara yang optimal di dalam negeri, yang dapat diimplementasikan sekaligus melengkapi terbitnya UU No. 3 tahun 2020 beserta turunannya. Ucapan kata yang tak terhingga kepada semua pihak terkait atas peran, partisifasi aktif, bantuan, waktu dan kerja samanya dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dokumen penyempurnaan kebijakan ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan masukan kami harapkan dari semua pihak terkait melalui email: Jakarta, 28 September 2021 Tim Penyusun dan Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | vi TIM PENYEMPURNAAN DAN PERUMUS KEBIJAKAN Pengarah Pembina Koordinator / Penyusun Sekretaris : Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc. : Sunindyo Suryo Herdadi, S.T., M.T. : Dr. -Ing. Herry Permana, S.T., M.Sc. : Propana Okionomus Ali, S.T., M.Eng. Tim Teknis Intern al : 1. Deni Firmansyah, S.T., M.E. (PIC) / Penyusun 2. Andri Wijayanto, S.T., M.Eng / Penyusun 3. Daddy Amin, S.T., M.M / Penyusun 4. David Kurniawan, S.T. 5. Imam Fadli, S.T. 6. Marsen Alimano, S.T., M.T. 7. Ilham Gani, S.T. 8. Shofa Amalia, S.H. : 1. Deni Firmansyah, S.T., M.E. (PIC) / Penyusun 2. Andri Wijayanto, S.T., M.Eng / Penyusun 3. Daddy Amin, S.T., M.M / Penyusun 4. David Kurniawan, S.T. 5. Imam Fadli, S.T. 6. Marsen Alimano, S.T., M.T. 7. Ilham Gani, S.T. 8. Shofa Amalia, S.H. : 1. Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai, DEA. 2. Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, M.M.E. 3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 4. Dr. Riant Nugoho, M.Si. 5. Ir. Deddi Handiko. : 1. Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai, DEA. 2. Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, M.M.E. 3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 4. Dr. Riant Nugoho, M.Si. 5. Ir. Deddi Handiko. : 1. Prof Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. 2. Ir. Tino Ardyanto, A.R, MSME, MBA, M.Eng.-EM. 3. Ir. Sukmandaru Prihatmoko, M.Econ.Geol. 4. Ir. Budi Santoso, IPM. 5. Ir. Singgih Widagdo, M.H. 6. Dr.-Ing. Ir. Aryo Prawoto Wibowo, M.Eng. 7. Ir. Resvani, M.B.A. 8. Dr. Ir. Agus Sulaksono, M.M.SI, M.T. 9. Dr. Henry Dunants, S.E., S.H., M.H. 10. Yoseph Swamidharma, S.T., M.Sc. 11. Dr.-Ing. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T. 12. Arif Zardi Dahlius, S.T., M.T. 13. Eva Armila, S.H., L.L.M., M.B.A Tim Administrasi : 1. Widodo 2. Siti Masitah Handayani, S.E. 3. Ignatius S.B.S.O. Simamora 4. Rusman 5. Purwita Oktarina, S.E.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | vii RINGKASAN EKSEKUTIF Visi Kebijakan Mineral dan Batubara adalah negara menguasai sumber daya alam tidak terbarukan mineral dan batubara untuk mewujudkan sebesar- besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alat ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran adalah pendapatan nasional per kapita, sehingga pendapatan nasional dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan perkapita suatu negara, disamping itu juga bisa dilihat dari indikator indeks pembangunan nasional (IPM). Sedangkan Misi Kebijakan Mineral dan Batubara adalah mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan sumber daya manusia; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya; mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan yang dapat mewujudkan kemandirian industri serta energi, pertahanan dan ketahanan nasional; dan mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan, dan kedaulatan serta kemandirian ekonomi. Kebijakan Mineral dan Batubara merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3/2020) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam UU No. 3/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memiliki kewenangan untuk menetapkan Kebijakan Mineral dan Batubara nasional. Tujuan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia adalah sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara serta sebagai pedoman dalam pengelolaan mineral dan batubara secara optimal. Sedangkan tujuan utama pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara nasional, meningkatkan kemandirian, ketahanan, dan pertumbuhan industri nasional berbasis mineral dan batubara, meningkatkan peran dan manfaat ekonomi mineral dan batubara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara optimal. Disamping tujuan diatas, tentunya dalam penyusunan kebijakan ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan referensi, standar, dan perjanjian serta perubahan situasi dan kondisi nasional maupun global. Lebih lanjut dalam Pasal 8A ayat (1) UU No. 3/2020 disebutkan bahwa Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan Pasal 8B ayat (1) UU No. 3/2020 disebutkan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dokumen naskah Kebijakan Mineral dan Batubara ini diharapkan menjadi panduan dalam pengelolaan mineral dan batubara nasional. Kebijakan Mineral dan Batubara terdiri dari 3 (tiga) substansi utama yaitu inventarisasi mineral dan batubara, pengeloaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, serta konservasi mineral dan batubara. Kegiatan eksplorasi yang agresif dan ekspansif merupakan inti dalam inventarisasi mineral dan batubara, pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara merupakan bagian penting dalam pengembangan industri nasional, serta konservasi mineral dan batubara harus dikelola secara optimal agar aset/ kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan. terhadap penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara harus dilakukan secara berkala dan komprehensif serta bersifat dinamis, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, yaitu industri dalam negeri, ketahanan dan pertahanan nasional, serta daya saing. Kegiatan pemantauan dan evaluasi Dengan demikian target dari kebijakan mineral dan batubara ini dalam pengelolaan mineral dan batubara dapat dilakukan secara optimal di dalam terkait untuk negeri dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan industri nasional secara terintegrasi untuk mencapai pembangunan nasional yang diharapkan.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | viii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR MENTERI ESDM ... ii KATA PENGANTAR DIRJEN MINERBA ... iii KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERBA ... iv KATA PENGANTAR ... v TIM PENYEMPURNAAN DAN PERUMUS KEBIJAKAN ... vi RINGKASAN EKSEKUTIF ... vii DAFTAR ISI ... viii DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR TABEL ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Peluang ... 2 1.3 Tantangan ... 2 1.4 Landasan Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara ... 3 1.4.1 Landasan Filosofis: Pancasila ... 3 1.4.2 Landasan Politis: Kepentingan Nasional ... 3 1.4.3 Landasan Hukum ... 3 1.4.4 Landasan Strategis: Kaidah Dasar Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara ... 4 1.5 Asas Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ... 4 1.6 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Yang Baik ... 4 1.7 Visi dan Misi Kebijakan Mineral dan Batubara ... 5 1.8 Tujuan Kebijakan dan Pengelolaan Mineral dan Batubara ... 5 BAB II INVENTARISASI MINERAL DAN BATUBARA ... 6 2.1 Kondisi Umum ... 6 2.2 Kebijakan Inventarisasi Mineral dan Batubara ... 6 2.3 Strategi Implementasi Inventarisasi Mineral dan Batubara ... 7 BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA .. 9 3.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan ... 9 3.1.1 Kondisi Umum ... 9 3.1.2 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan . 9 3.1.3 Strategi Implementasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan ... 10 3.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara ... 10 3.2.1 Kondisi Umum ... 10 3.2.2 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara .. 11 3.2.3 Strategi Implementasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara ... 11
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | ix 3.2.3.1 Menciptakan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif... 12 3.2.3.2 Melaksanakan Kaidah Pertambangan yang Baik ... 12 3.2.3.3 Menciptakan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi ... 12 3.2.3.4 Menggunakan dan Mengembangkan Tenaga Kerja, Produk, dan Jasa Dalam Negeri ... 13 3.2.3.5 Melakukan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri ... 14 3.2.3.6 Melakukan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Mendukung Industri Nasional ... 14 3.2.3.7 Mendorong Penguasaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ... 15 3.2.3.8. Melaksanakan Pengembangan Industri Daur Ulang ... 15 3.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup ... 16 3.3.1 Kondisi Umum ... 16 3.3.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup... 16 3.3.3 Strategi Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ... 17 3.4 Pengelolaan Keselamatan Pertambangan ... 17 3.4.1 Kondisi Umum ... 17 3.4.2 Kebijakan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan ... 18 3.4.2 Strategi Implementasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan . 18 3.5 Pengelolaan Pertambangan Rakyat ... 18 3.5.1 Kondisi Umum ... 18 3.5.2 Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat ... 19 3.5.3 Strategi Implementasi Pengelolaan Pertambangan Rakyat ... 19 BAB IV KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA... 20 4.1 Kondisi Umum ... 20 4.2 Kebijakan Konservasi Mineral dan Batubara ... 20 4.3 Strategi Implementasi Konservasi Mineral dan Batubara ... 21 BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ... 22 5.1 Kondisi Umum ... 22 5.2 Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi ... 22 5.3 Strategi Implementasi Pemantauan dan Evaluasi ... 22 BAB VI. PENUTUP ... 23 LAMPIRAN ... 24 LAMPIRAN I. PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA ... 24 LAMPIRAN II. TABEL SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA ... 30
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | x DAFTAR GAMBAR Gambar I.1.1 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Dasar ... 24 Gambar I.1.2 Peta Sebaran Lokasi Mineral Kelompok Logam Besi dan Paduan Besi .... 24 Gambar I.1.3 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Mulia ... 25 Gambar I.1.4 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Ringan dan Langka ... 25 Gambar I.1.5 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Mineral Industri.... 26 Gambar I.1.6 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Keramik ... 26 Gambar I.1.7 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Bangunan 27 Gambar I.1.8 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Batu Mulia ... 27 Gambar I.2.1 Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia ... 28 Gambar I.2.2 Peta Sebaran Potensi Gas Metana Batubara ... 28 Gambar I.2.3 Peta Sebaran Lokasi Gambut Indonesia ... 29
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | xi DAFTAR TABEL T abel II.1 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 20 20 ... 30 T abel II.2 Total Sumber Data dan Total Cadangan Mineral Logam Tahun 20 20 ... 31 T abel II.3 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 20 20 (1) .. 32 T abel II.4 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 20 20 (2) .. 33 T abel II.5 Sumber Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2020 ... 34 T abel II.6 Kualitas Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Ta hun 2020 ... 35 T abel II.7 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Status Desember 2020 ... 36
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah, termasuk mineral dan batubara. Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 menyebutkan bahwa (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia ditetapkan mengacu kepada amanat konstitusi tersebut. Lebih lanjut dalam menjalankan amanat tersebut, Pemerintah menetapkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Beberapa pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional tersebut adalah daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, prioritas pemberian komoditas tambang, jumlah dan luas Wilayah Pertambangan (WP), ketersediaan lahan pertambangan, jumlah sumber daya dan/ atau cadangan mineral atau batubara, dan ketersediaan prasarana dan sarana. Perkembangan dunia yang sangat pesat, baik dari segi ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta persoalan transisi energi dan perubahan iklim telah mempengaruhi kondisi nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, Pemerintah perlu membuat Kebijakan Mineral dan Batubara. Kebijakan Mineral dan Batubara merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang berada pada naungan kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. jangka menengah dan panjang dari pertambangan nasional yang bersifat dinamis dan memiliki cakupan yang luas. Dalam penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia harus pula didampingi oleh pemahaman yang menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah saling mendukung dan menguatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia merupakan visi Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara karena ketersediaan yang terbatas dan tidak terbarukan serta perlunya pemanfaatan untuk kesejahteraan dan sebesar- besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, serta untuk mendukung kepentingan dan pengembangan pertahanan dan ketahanan nasional.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 2 Kebijakan Mineral dan Batubara juga memiliki peran sebagai pedoman penyusunan kodifikasi hukum dan tata kelola mineral dan batubara. Dengan demikian, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia dapat menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara serta sektor lain yang terkait. 1.2 Peluang Indonesia memiliki beragam sumber daya mineral dan batubara yang tersebar dalam jumlah tertentu dan belum sepenuhnya terungkap. Pemanfaatan utama batubara sebagai sumber energi harus dioptimalkan penggunaannya, dan mineral termasuk mineral ikutannya selain sebagai bahan baku industri seperti industri logam, kimia, farmasi, konstruksi, otomotif, pertahanan dapat juga digunakan sebagai sumber energi yang merupakan modal dasar untuk pembangunan dalam negeri baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah. ini berkembang dengan dukungan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral dan batubara. Namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara belum mencapai titik optimal karena hanya berperan sebagai penghasil devisa dan pendapatan negara, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan mineral dan batubara secara luas, inklusif dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia selama Mineral dan batubara sebagai penghasil devisa dan pendapatan negara perlu ditransformasikan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian nasional yang berbasis industri atau menuju negara industri dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Ketersediaan sumber daya mineral dan batubara merupakan peluang berharga bagi Indonesia untuk menjadi negara industri. Salah satu upaya untuk memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang tepat. Dengan potensi mineral dan batubara yang dimiliki serta kebijakan yang komprehensif, efektif dan konsisten dalam jangka menengah dan panjang, maka Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam aspek perekonomian dan geopolitik di kawasan regional maupun global. Dengan adanya kebijakan yang tepat tersebut, sumber daya mineral dan batubara dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan di daerah, terutama daerah Terdepan, Terl uar, dan Tertinggal (3T). 1.3 Tantangan Indonesia dengan berbagai keunikan, karakteristik, geografis, berbagai potensi sumber daya alam, dan budaya merupakan suatu tantangan yang sekaligus juga merupakan peluang dalam proses pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan mineral dan batubara untuk pembangunan nasional perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, percepatan pelayanan perizinan, pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi, pendanaan dan akses wilayah, percepatan pengembangan industri hilir, peningkatan reklamasi dan penyiapan pasca tambang, peningkatan jumlah dan
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 3 inventarisasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), peningkatan pengelolaan serta pemanfaatan mineral ikutan dan/ atau logam tanah jarang, peningkatan penggunaan produk dan komponen dalam negeri. 1.4 Landasan Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara memiliki 4 (empat) landasan utama, yakni landasan filosofis, politis, hukum, dan strategis. 1.4.1 Landasan Filosofis: Pancasila Setiap kebijakan Indonesia harus mengacu kepada Pancasila, sebagai filosofi nasional, sehingga, baik muatan narasi maupun pasal-pasalnya setia kepada nilai-nilai: 1. 2. 3. 4. Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang permusyawaratan/ dan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipimpin oleh kebijaksanaan hikmat 5. dalam 1.4.2 Landasan Politis: Kepentingan Nasional Orientasi dalam pengembangan sumber daya mineral dan batubara Indonesia yang merupakan salah satu jenis aset nasional yang tak terbarukan (non renewable resources) diletakkan sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada paragraf ke-4 yang memuat tujuan-tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena empat kepentingan ini melandasi tujuan penyelenggaraan negara secara umum termasuk tujuan pembangunan bangsa dan tujuan pengembangan seluruh sektor pembangunan termasuk sub sektor mineral dan batubara diletakkan dalam empat kepentingan nasional ini. 1.4.3 Landasan Hukum Landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ayat tersebut mencakup: 1. 2. penguasaan mineral dan batubara, dan tujuan dari penguasaan mineral dan batubara. Frasa "dipergunakan" dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut perlu dipahami dengan arti "dikelola". Dengan demikian maka negara memperoleh hak dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 4 Pengertian hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah bahwa sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan negara. Sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan negara yang vital dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan menggunakan kekayaan negara tersebut sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan nasional sebagaimana yang telah tertuang dalam Kepentingan Nasional tersebut di atas. Agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat berjalan efektif, maka negara yang diwakili Pemerintah, perlu menyusun kebijakan yang dapat mewujudkan suatu Sistem Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara. "Sistem Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara" diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk kebijakan publik dengan sebutan "Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia". 1.4.4 Landasan Strategis: Kaidah Dasar Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara 1. 2. 3. Kaidah dasar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara meliputi: inventarisasi; pengelolaan dan pemanfaatan; dan konservasi. Kaidah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ini harus dilakukan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. 1.5 Asas Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia Asas Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia terdiri atas 3 (tiga) asas yaitu Pancasila, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 1.6 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Yang Baik 1.6.1 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Indonesia telah mengadopsi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mengetengahkan keseimbangan antara: embangunan sosial; • embangunan ekonomi; dan • embangunan lingkungan hidup. Atas dasar itu maka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara perlu didasarkan pada keseimbangan antara ketiga unsur dalam prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut, dilaksanakan dalam cakupan wilayah pedesaan dan wilayah administrasi kecamatan, kabupaten dan provinsi sesuai dengan luasan wilayah kegiatan pertambangan. tersebut. Penerapan keseimbangan tiga unsur
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 5 1.6.2 Prinsip Tata Kelola yang Baik Indonesia telah mengadopsi prinsip tata kelola yang baik. 5 (lima) prinsip tata kelola yang baik yang perlu dianut oleh Pemerintah dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efektifitas dan efisensi. 1.7 Visi dan Misi Kebijakan Mineral dan Batubara Visi Kebijakan Mineral dan Batubara: Negara menguasai sumber daya alam tidak terbarukan mineral dan batubara untuk mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Misi Kebijakan Mineral dan Batubara: 1. engelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya; 2. engelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan yang dapat mewujudkan kemandirian industri serta energi, pertahanan dan ketahanan nasional; dan 3. mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan, dan kedaulatan serta kemandirian ekonomi. 1.8 Tujuan Kebijakan dan Pengelolaan Mineral dan Batubara Tujuan kebijakan minerba secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. sebagai pedoman/ acuan/ rujukan dalam pembuatan peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batubara bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sektor lain terkait; dan 2. sebagai pedoman/ acuan/ rujukan dalam pengelolaan mineral dan batubara. Pada poin 2 (dua) diatas, tujuan Kebijakan Mineral dan Batubara digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait dalam melakukan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Adapun tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam kebijakan ini adalah: 1. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM); 2. mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara secara nasional; 3. meningkatkan kemandirian dan ketahanan pertumbuhan industri nasional berbasis mineral dan batubara; 4. meningkatkan peran dan manfaat ekonomi mineral dan batubara; dan 5. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 6 BAB II INVENTARISASI MINERAL DAN BATUBARA 2.1 Kondisi Umum Proses bisnis industri pertambangan dimulai melalui kebijakan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara sebagai dasar pengelolaan mineral dan batubara. Inventarisasi dapat dilakukan melalui kegiatan penyelidikan umum dan geologi, eksplorasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah pertambangan, baik yang penambangannya sedang beroperasi maupun yang sudah berakhir, wilayah penciutan maupun wilayah penimbunan sisa hasil pengolahan dan pemurnian mineral dan/ atau batubara. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan utama dalam inventarisasi yang bertujuan untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang dapat dikembangkan termasuk di dalamnya mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh data dan informasi dari hasil inventarisasi yang dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun pihak lain selain Pemerintah adalah milik negara. 2.2 Kebijakan Inventarisasi Mineral dan Batubara 1. Kebijakan inventarisasi mineral dan batubara terdiri dari : Kebijakan Pengumpulan Data Eksplorasi Kebijakan pengumpulan data eksplorasi dalam kebijakan inventarisasi mineral dan batubara meliputi beberapa hal sebagai berikut: a. kepastian dan jaminan hak pemegang eksplorasi serta kemudahan lainnya; b. pendataan dan penggolongan mineral dan batubara berdasarkan kepentingan negara yang strategis dan vital (mineral kritis); c. pendataan atas keberadaan mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang; d. pendataan kondisi lingkungan hidup dan sosial budaya di wilayah eksplorasi; e. eksplorasi dilakukan di seluruh wilayah izin usaha pertambangan; dan f. kegiatan studi kelayakan dilakukan terhadap cadangan secara keseluruhan dan bernilai ekonomis apabila dimanfaatkan. 2. Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi Kebijakan pengelolaan data dan informasi dalam kebijakan inventarisasi mineral dan batubara meliputi beberapa hal sebagai berikut: a. rekonsiliasi data dan informasi hasil eksplorasi dari semua pelaku kegiatan eksplorasi secara komprehensif; b. mengolah data hasil eksplorasi sebagai dasar perencanaan pembangunan; c. pengelolaan data dan informasi kegiatan inventarisasi termasuk di dalamnya eksplorasi diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam rangka membuka peluang investasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan peningkatan lapangan kerja; dan d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi eksplorasi.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 7 3. Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia a. mendorong peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kerja di bidang eksplorasi dengan sistem pendidikan yang setara, mudah diakses, baik dan bermutu; dan b. melibatkan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM di bidang eksplorasi. 4. Kebijakan Pendukung Inventarisasi Seluruh kegiatan pengelolaan inventarisasi mineral dan batubara perlu dilakukan dengan melibatkan dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait dalam rangka memastikan dan meyakinkan penggunaan data dan informasi dengan mudah diakses, transparan, menyeluruh dan bertanggung jawab. Untuk mineral dan batubara yang mempunyai kemenerusan melewati wilayah perizinan, maka dimungkinkan untuk dilakukan permohonan perluasan konsesi atau luas wilayah. 2.3 Strategi Implementasi Inventarisasi Mineral dan Batubara Strategi implementasi inventarisasi mineral dan batubara yang berhasil dan berdaya guna adalah sebagai berikut: 1. menata aturan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang saling mendukung dan menguatkan tugas instansi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi untuk memperoleh dukungan penuh dan pengutamaan potensi mineral dan batubara secara terbuka di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. melaksanakan kegiatan inventarisasi oleh Pemerintah dan/ atau pihak lainya yang ditunjuk atau ditugaskan secara terstruktur melalui lembaga terkait atau badan usaha di bidang eksplorasi yang berkedudukan di Indonesia dan didukung oleh sektor terkait lainnya. Pemerintah memberikan dukungan, dorongan serta kemudahan investasi kepada pihak-pihak yang mengajukan, ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang agresif dan ekspansif dalam rangka mengetahui potensi atau sumber daya mineral dan batubara diseluruh wilayah Indonesia serta menyiapkan wilayah pertambangan serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara untuk mendukung pengembangan industri nasional dalam rangka pembangunan nasional berkelanjutan; 3. 4. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi, baik spasial maupun nonspasial dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan tepat guna seiring dengan perkembangannya menurut standar nasional dan internasional agar data dan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengembangkan dan menyiapkan: a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi nasional internasional yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan serta inventarisasi; dan b. penguasaan teknologi dalam melakukan inventarisasi mineral kritis yang akan dibutuhkan dalam menunjang inovasi teknologi dan transisi energi masa depan seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ekonomi hijau, energi bersih dan terbarukan, transformasi digital, serta nano teknologi; dan ilmu pengetahuan dan
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 8 c. inventarisasi data dan informasi melalui kegiatan eksplorasi sumber daya mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia yaitu di kawasan darat dan laut termasuk dasar laut dalam (deep sea zone) dan pulau-pulau kecil serta pesisir pantai. 6. menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana terkait pusat data dan informasi inventarisasi yang terpadu, mudah diakses, cepat dan handal untuk dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan, serta mampu menarik dan untuk pengembangan, dan memenuhi kebutuhan strategis tujuan pembangunan nasional. pendidikan, penelitian investasi,
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 9 BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), baik jangka menengah maupun jangka panjang pembangunan nasional. 3.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan 3.1.1 Kondisi Umum Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang dan tidak terikat dengan batas wilayah daerah yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan di kawasan budi daya dari tata ruang nasional yang terintegrasi, saling mendukung dan menguatkan antar struktur, dan memuat struktur ruang, pola ruang dan zonasi. Pengelolaan wilayah pertambangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui tata kelola yang baik (good governance) dan berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah serta pertahanan dan ketahanan nasional. Apabila terjadi benturan kepentingan terhadap pemanfaatan wilayah izin kegiatan usaha lainnya yang saling beririsan, maka kepentingan pembangunan nasional menjadi prioritas yang diutamakan. Wilayah pertambangan yang digunakan pada kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang sebagai wilayah yang berada di darat maupun di laut yang dapat berupa lahan negara, atau lahan yang beririsan atau tumpang tindih kawasan hutan, lahan perseorangan atau lahan penggunaan usaha, dan lahan/ tanah adat atau ulayat atau lahan lainnya. termasuk mineral lahan untuk pengusahaan mineral dan/atau batubara, termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang di dalam wilayah pertambangan sekaligus kawasan peruntukan pertambangan menjadi prioritas utama dengan mempertimbangkan keterdapatannya sebagai kekayaan negara yang merupakan sumber daya tak terbarukan dan terbatas yang perlu dijaga, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan 3.1.2 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan Dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan yang baik perlu disusun kebijakan penetapan wilayah pertambangan yang dilaksanakan: 1. 2. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan mengacu kepada pertimbangan dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat terdampak, aspek ekologi, ekonomi, hak
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 10 asasi manusia, dan sosial budaya (termasuk adat istiadat dan kearifan lokal), prioritas pemerataan pembangunan serta berwawasan lingkungan; 3. penggunaan tanah (access to land) untuk pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pemanfaatan mineral dan batubara; dan 4. penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin, dan/ atau hak atas tanah atau lahan. 3.1.3 Strategi Pertambangan Implementasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Strategi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan adalah sebagai berikut: 1. melakukan rangkaian kegiatan perencanaan, penyiapan, dan penetapan wilayah untuk pertambangan di seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. menetapkan wilayah pertambangan untuk diusahakan berdasarkan keterdapatan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang yang bernilai ekonomis untuk mendukung prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional; 3. menentukan dan memanfaatkan wilayah pencadangan negara di berbagai status kawasan; dan 4. menentukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi antar sektor dengan pertimbangan prioritas perkembangan dan pembangunan berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional. 3.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara 3.2.1 Kondisi Umum Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk mineral ikutan/ mineral kritis dan/atau logam tanah jarang (yang selanjutnya disebut mineral dan batubara) mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan mineral dan batubara untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan atau keamanan negara perlu dikelompokkan menjadi komoditas strategis, vital, dan non strategis dan vital agar pemanfatannya bisa maksimal bagi pembangunan nasional. Pengusahaan mineral dan batubara dilaksanakan pada wilayah pertambangan yang telah ditetapkan, dan diusahakan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim nasional maupun global. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi kegiatan utamanya adalah eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi, penambangan dan ekstraksi, pengangkutan dan penjualan, penutupan tambang dan rehabilitasi.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 11 Tujuan dari pengusahaan mineral dan batubara adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari mineral dan batubara, yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, juga perlu memperhatikan karakteristik sebagai berikut: 1. perubahan iklim, bentang alam dan daya dukung lingkungan serta tatanan sosial dan ekonomi di suatu daerah; 2. pengelompokan komoditas mineral dan batubara menjadi strategis, vital, dan non strategis maupun vital bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan atau keamanan negara, untuk pembangunan nasional jangka menengah dan panjang; 3. jangka waktu pengusahaan tergantung dari keterdapatan sumber daya dan cadangan yang dipengaruhi oleh eksplorasi maupun eksplorasi lanjutan, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan serta kondisi pasar; dan 4. sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang keterdapatannya dalam jumlah dan lokasi tertentu atau terbatas; dan 5. pemanfaatan mineral dan batubara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menghadapi konflik dengan sumber pendapatan tradisional atau masyarakat setempat. 3.2.2 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara yang baik, perlu disusun beberapa kebijakan antara lain: 1. menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan; 2. menjamin pemanfaatan mineral dan batubara bagi kebutuhan energi dan bahan baku untuk industri dalam negeri dengan menggunakan teknologi maju dan bersih atau ramah lingkungan dengan memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional, dalam mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang; 3. mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan serta pengembangan mineral dan batubara yang berkelanjutan; 4. menjamin prinsip-prinsip optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara untuk pembangunan nasional; 5. menjamin kepastian hukum dan berusaha; dan 6. menjamin keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan. 3.2.3 Strategi Implementasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Strategi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai berikut: 1. menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif; 2. melaksanakan kaidah pertambangan yang baik; 3. menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; 4. menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja, produk, dan jasa dalam negeri; 5. melakukan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri; 6. melakukan peningkatan nilai tambah dalam mendukung industri nasional;
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 12 7. mendorong pemanfaatan, penguasaan, pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan inovasi; dan 8. melaksanakan pengembangan industri daur ulang. 3.2.3.1 Menciptakan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif Kondisi iklim investasi yang sesuai dengan karakteristik unik industri pertambangan menjadi aspek yang strategis untuk menjaga keberlanjutan, kepastian hukum dan jaminan berusaha dalam pengusahaan mineral dan batubara sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga diperlukan strategi Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat dan daya tarik investor. Strategi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif sebaiknya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: : 1. memberikan kemudahan berusaha, kepastian hukum dan jaminan investasi jangka panjang; 2. stabilitas ekonomi dan politik serta regulasi yang konsisten; 3. konektivitas sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 4. percepatan tata kelola usaha dan iklim investasi pertambangan mineral dan batubara yang baik harus berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja yang berkualitas serta kemampuan daerah sehingga menciptakan persepsi yang positif pada kegiatan usaha pertambangan. 3.2.3.2 Melaksanakan Kaidah Pertambangan yang Baik Penerapan kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Kaidah pertambangan yang baik meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Strategi untuk menjamin terlaksananya kaidah pertambangan yang baik pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib ditetapkan kriteria keberhasilannya, serta memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim nasional maupun global agar produktifitas operasi dapat berjalan secara optimal. 3.2.3.3 Menciptakan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Indonesia, harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, investasi, perbaikan neraca perdagangan serta transformasi ekonomi lokal dan nasional dari ekonomi sektor pertambangan mineral dan batubara kepada ekonomi sektor lainnya (seperti pertanian, perkebunan, industri lain, atau lahirnya kota baru setelah kegiatan pertambangan berakhir). Pengusahaan mineral dan batubara di Strategi untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebaiknya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 13 1. peningkatan indeks pembangunan manusia; 2. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat lokal dan nasional melalui pengoptimalan kegiatan usaha yang berkaitan berdasarkan produk domestik bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan; 3. pembukaan lapangan kerja baru; dan 4. peningkatan investasi yang berkelanjutan. 3.1.3.4 Menggunakan dan Mengembangkan Tenaga Kerja, Produk, dan Jasa Dalam Negeri Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan nasional dengan berbagai jenjang, baik pendidikan maupun keahlian dan penggunaan produk dan jasa dalam negeri merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara. Dalam hal penggunaan dan pengembangan tenaga kerja, produk, dan jasa dalam negeri, diperlukan koordinasi antarlembaga/instansi terkait dan integrasi kebijakan antarsektor yang saling mendukung dan menguatkan. A. Tenaga Kerja Para pelaku usaha wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pengembangan tenaga kerja lokal dan nasional dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah sehingga tersedia tenaga kerja lokal dan nasional yang berdaya saing serta memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri mineral dan batubara. Untuk menjamin kompetensi tenaga kerja pertambangan, setiap sertifikasi kompetensi harus mengacu kepada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan/atau SKK (Standar Kompetensi Kerja) Khusus. Tenaga kerja lokal dan n asional yang telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai wajib diberi kesempatan dan kesetaraan dalam mengisi jabatan dan profesi yang tersedia di dalam industri mineral dan batubara. Dalam hal pemanfaatan tenaga kerja asing, perlu diterapkan kriteria-kriteria khusus dan juga melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. Untuk menjamin kepastian perlindungan tenaga kerja di bidang mineral dan kerja wajib diikutsertakan dalam asuransi batubara, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. setiap tenaga B. Pemanfaatan Produk dan Jasa Dalam Negeri Upaya mendorong dan memprioritaskan penggunaan dan pemanfaatan produk (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/ P3DN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri/ TKDN) dan jasa dalam negeri merupakan peran nyata dari industri mineral dan batubara untuk mendukung serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri dan ekonomi nasional. Strategi yang digunakan sebaiknya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. meningkatkan dan menjaga penggunaan serta penyerapan produk, komponen dan jasa dalam negeri yang maksimal bagi industri nasional; (demand readiness level); 2. menjaga keberlanjutan pengembangan dan peningkatan industri nasional; dan 3. menguatkan dan meningkatkan penelitian, pengembangan, teknologi, dan standardisasi produk dan jasa dalam negeri.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 14 3.2.3.5 Melakukan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Pemerintah membuat perencanaan proyeksi kebutuhan dalam negeri, penyiapan cadangan dan stok nasional, serta regulasi dalam rangka menjamin keamanan, ketersediaan dan pasokan mineral dan batubara di dalam negeri untuk kemandirian industri nasional secara berkelanjutan. industri pertahanan dan A. Kepastian Pasokan Dalam Negeri Kepastian harga mineral dan batubara dapat menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri dan kebutuhan terhadap komoditas mineral dan batubara. Dengan demikian, diperlukan kebijakan kepastian pasokan mineral dan batubara dalam negeri sehingga mampu menjaga keberlangsungan pengembangan industri dalam negeri. B. Pengendalian Produksi Mineral dan Batubara Pemerintah melakukan upaya pengendalian produksi mineral dan batubara dengan memperhatikan prinsip-prinsip optimalisasi, substitusi, dan diversifikasi pemanfaatan mineral dan batubara. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjamin dan menjaga pasokan mineral dan batubara di dalam negeri agar kemandirian, ketahanan, dan keamanan nasional yang keberlanjutan dapat terwujud. juga mempertimbangkan persetujuan rencana kerja dan anggara biaya serta studi kelayakan perusahaan dalam tahun berjalan agar pemanfaatan mineral dan batubara dalam negeri optimal. Pengendalian produksi mineral dan batubara nasional 3.2.3.6 Melakukan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Mendukung Industri Nasional Industri mineral dan batubara merupakan penyedia bahan baku untuk pengembangan industri dalam negeri yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Peningkatan nilai inovasi, terobosan, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. tambah harus dapat menumbuhkembangkan tambah secara maksimal dalam rangka pembangunan industri dan ekonomi nasional, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dikelola di dalam negeri termasuk mineral ikutan, mineral strategis/ mineral kritis dan jarang. Serta pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan dan pemurnian secara optimal untuk pembangunan nasional. Kegiatan peningkatan nilai logam tanah Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara termasuk mineral ikutan, mineral strategis/ mineral kritis dan logam tanah jarang yang digunakan dalam proses pengolahan dan/ atau pemurnian menjadi produk atau semi produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri, industri manufaktur, dan/ atau sumber energi. Penerapan konsep value chain dalam kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara yang dapat diharapkan memberikan manfaat dan efek bola salju yang akan dirasakan oleh sektor hulu, hilir, samping serta sektor terkait lainnya.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 15 3.2.3.7 Mendorong Penguasaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Setiap tahapan kegiatan pertambangan atau proses bisnis pertambangan dalam upaya peningkatan produksi dan nilai tambah mineral dan batubara terkait langsung dengan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu berpihak dan memberikan perlindungan bagi pelaksana atau tenaga ahli nasional dalam upaya pemanfaatan, penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Di samping itu, Pemerintah perlu meningkatkan terobosan dan inovasi penelitian dan pengembangan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan anggaran yang memadai dengan memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional. Untuk menjamin dan mendorong terobosan, pemanfaatan, penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mineral dan batubara, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. membuat kebijakan sebagai inovasi, instrumen yang mampu mendukung keberpihakan dan perlindungan bagi penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. membuat suatu mekanisme secara khusus pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil penerimaan negara subsektor mineral dan batubara untuk memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan tepat guna dan bersih atau ramah lingkungan; ilmu pengetahuan dan 3. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penelitian serta mendorong hasil penelitian dan pengembangan dari akademisi maupun pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan anggaran yang memadai; dan 4. meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dan investasi antar negara/ Pemerintah di kawasan regional maupun internasional dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan mineral dan batubara. 3.2.3.8. Melaksanakan Pengembangan Industri Daur Ulang Pemerintah harus mendorong penerapan prinsip-prinsip daur ulang yaitu dengan tujuan memproses sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara termasuk produk sampingan, produk-produk yang sudah tidak berguna, dan kemudian dapat dimanfaatkan kembali secara optimal sehingga masih bernilai ekonomis (circular economy). Pemerintah mendorong dan memfasilitasi dengan memberikan kemudahan untuk mendirikan sarana dan prasarana industri daur ulang dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku industri daur ulang perlu rantai pasok yang kontinyu dan berkesinambungan, agar penggunaan atau pemanfaatan komoditas mineral dan batubara menjadi optimal dan menambah umur cadangan.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 16 ini dilakukan untuk menjamin dan mendukung ketahanan dan kemandirian cadangan mineral dan batubara dalam jangka menengah dan panjang. Disamping hal tersebut diatas, dalam mendukung kegiatan industri daur ulang dapat juga memperoleh bahan baku dari negara lain. Hal 3.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.3.1 Kondisi Umum Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam pembangunan nasional, namun juga berpotensi dapat terjadinya perubahan rona lingkungan hidup akibat rencana kegiatan sehingga perlu dilakukan identifikasi komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak serta melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengintegrasikan faktor-faktor antara lain lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sejak tahap eksplorasi sampai pascatambang. Kebijakan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat meminimalkan stigma atau citra pertambangan yang dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan hidup, melalui promosi, sosialisasi dan kampanye baik media cetak atau media elektronik maupun sosial media, serta memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan optimal. Pembangunan Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan dalam pelaksanaannya, secara sadar dan terencana, memadukan termasuk sumber daya untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. lingkungan hidup, Industri pertambangan mineral dan batubara adalah suatu industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (non- renewable) dan memiliki jangka waktu kegiatan operasional tertentu sesuai dengan keterdapatan sumber daya dan cadangan. Oleh karena itu, perlu dibuat konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 3.3.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain : 1. pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya secara sistematis dan tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, terpadu melalui pemeliharaan dan pengawasan; 2. pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional; penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari awal proses pertambangan hingga pasca tambang; 2. pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional; penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari awal proses pertambangan hingga pasca tambang; 4. keseimbangan lingkungan hidup yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 17 5. implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus tahapan kegiatan penyelidikan umum sampai dilakukan mulai dari pascatambang; dan 6. pelaku usaha berkewajiban melakukan identifikasi dampak lingkungan yang menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan yang akan tahapan kegiatan pertambangan berlangsung serta dikelola selama menjadi acuan dalam dokumen lingkungan dan perencanaan strategis bagi pelaku usaha sekaligus digunakan untuk menghitung biaya lingkungan. 3.3.3 Strategi Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategi implementasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1. menerapkan praktik terbaik yang tersedia untuk melakukan efisiensi pemakaian sumber daya, seperti air dan energi, mendaur ulang material, upaya pelindungan terhadap keanekaragaman hayati, pertimbangan perubahan iklim global seperti pengurangan emisi karbon, emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian; 2. menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan; 3. menilai risiko manajemen lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan yang mengakomodasi seluruh risiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan/atau investasi . 4. melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup hendaknya mengacu kepada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya; dan 5. merencanakan reklamasi dan pascatambang yang disusun dengan mengacu kepada dokumen lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah nasional, serta mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan. 3.4 Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 3.4.1 Kondisi Umum Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja terganggunya kegiatan operasional pertambangan, bahkan dapat serta terhentinya kegiatan usaha pertambangan. Untuk itu pengelolaan keselamatan pertambangan menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan. Pengelolaan keselamatan pertambangan menjadi bagian terintegrasi dalam pengelolaan pertambangan yang baik, yang dilaksanakan pada setiap proses kegiatan usaha pertambangan.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 18 3.4.2 Kebijakan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Upaya pengelolaan keselamatan pertambangan dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain : 1. program sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) yang terintegrasi di dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan dengan berbasis pada manajemen risiko; 2. anggaran program pengelolaan keselamatan pertambangan yang memadai; 3. pengelolaan data statistik kecelakaan dan/ atau penyakit akibat kerja secara terpadu; dan 4. evaluasi kinerja keselamatan pertambangan dan audit SMKP secara berkala baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha atau pihak lain yang diakui dan berkompeten. 3.4.2 Strategi Implementasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Strategi implementasi pengelolaan keselamatan pertambangan adalah sebagai berikut: 1. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan terhadap pengelolaan keselamatan pertambangan sebagai komitmen pertambangan yang baik; 2. meningkatkan peran organisasi keselamatan pertambangan dalam mendukung dan menjamin kegiatan operasi pertambangan berjalan dengan aman dan baik; 3. memastikan pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang berbasis manajemen risiko terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan lainnya di dalam perusahaan; 4. meningkatkan atau mendorong kesadaran dan komitmen karyawan terhadap budaya keselamatan pertambangan; dan 5. melakukan evaluasi dan audit atas kinerja keselamatan pertambangan terpisahkan dari kegiatan pembinaan dan tidak sebagian bagian pengawasan secara terpadu. 3.5 Pengelolaan Pertambangan Rakyat 3.5.1 Kondisi Umum Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan/atau setempat secara tradisional dan sederhana, dalam skala kecil atau secara turun-temurun yang merupakan salah satu mata pencaharian atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. rakyat cenderung menggunakan metode penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian yang sederhana dan terbatas, belum optimalnya nilai tambah, kondisi atau lingkungan kerja yang belum sesuai standar, kerangka hukum yang kurang memadai, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang lemah, pengelolaan lingkungan yang belum terlaksana dengan baik, serta hilangnya potensi penerimaan negara. Secara umum, bahwa kondisi pertambangan
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 19 3.5.2 Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Upaya pengelolaan pertambangan rakyat dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain : 1. ercepatan legalisasi pertambangan rakyat secara menyeluruh, serta menyiapkan kerangka hukum dan formulasi atau mekanisme yang sederhana; formalisasi atau 2. ertambangan rakyat harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan daerah maupun nasional serta dapat meningkatkan pasokan mineral dan batubara untuk kebutuhan industri dalam negeri; 3. artisipasi masyarakat adat dan/atau setempat dalam kegiatan pertambangan rakyat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung; 3. enerapan kaidah teknik pertambangan yang baik bagi pertambangan rakyat; dan 4. emenuhan kebutuhan dasar bagi pertumbuhan masyarakat adat dan/atau setempat di wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan rakyat atau cadangan yang kecil dan termarginalkan yang lebih tepat diusahakan melalui pertambangan rakyat serta melalui pola kemitraan dengan pelaku usaha. 3.5.3 Strategi Implementasi Pengelolaan Pertambangan Rakyat Strategi implementasi pengelolaan pertambangan rakyat adalah: 1. enentukan kriteria atau definisi pertambangan rakyat yang mudah dipahami, jelas, seragam, transparan, dan efisien; 2. elakukan penataan wilayah sesuai dengan tata ruang atau zonasi, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat; 3. eningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan sosialisasi; dan 4. emberikan kemudahan akses serta bimbingan dalam proses legalisasi, permodalan, pemasaran, dan membantu sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian serta peningkatan nilai tambah bagi pertambangan rakyat.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 20 BAB IV KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA 4.1 Kondisi Umum Konservasi mineral dan batubara didefinisikan sebagai upaya dalam rangka optimalisasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara dari hulu ke hilir secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara adalah optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan cadangan. Hal ini berbeda dengan konservasi sumber daya alam dari sisi lingkungan hidup, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta menjaga keanekaragamannya. Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, para pemegang izin kegiatan usaha pertambangan wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan secara berkala dengan anggaran yang memadai, serta dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada Menteri terkait. Konservasi mineral dan batubara wajib dilakukan dalam rangka untuk mendukung atau menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan untuk pembangunan atau kepentingan nasional. 4.2 Kebijakan Konservasi Mineral dan Batubara Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip konservasi, kebijakan yang perlu dilakukan antara lain: 1. erencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan mineral dan batubara termasuk mineral ikutan, mineral kritis, dan termasuk logam tanah jarang dengan target recovery optimal; 2. engelolaan dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan/ atau batubara termasuk mineral ikutan, mineral kritis, dan termasuk logam tanah jarang secara optimal dengan menggunakan teknologi maju dan bersih atau ramah lingkungan; 3. endataan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang dan sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian termasuk mineral ikutan, mineral kritis, dan logam tanah jarang secara optimal; engendalian produksi mineral dan batubara, termasuk pemanfaatan mineral jarang untuk kepentingan nasional; dan 3. endataan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang dan sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian termasuk mineral ikutan, mineral kritis, dan logam tanah jarang secara optimal; engendalian produksi mineral dan batubara, termasuk pemanfaatan mineral jarang untuk kepentingan nasional; dan ikutan, mineral kritis, termasuk logam tanah 5. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan upaya konservasi mineral dan batubara termasuk mineral ikutan, mineral kritis, dan termasuk logam tanah industri nasional yang jarang dalam mendukung pengembangan berkelanjutan.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 21 4.3 Strategi Implementasi Konservasi Mineral dan Batubara Strategi implementasi konservasi mineral dan batubara adalah sebagai berikut: 1. membuat sistem aplikasi digital dalam mendukung dan memudahkan upaya pendataan konservasi mineral dan batubara nasional; 2. mengoptimalkan pelaksanaan recovery penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian oleh pelaku usaha; 3. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan recovery penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian; dan 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi mineral dan batubara secara komprehensif dan berkala.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 22 BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5.1 Kondisi Umum terhadap penyelenggaraan program pengelolaan mineral dan batubara serta kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi mineral dan batubara bagi pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara melibatkan semua pemangku kepentingan terkait sesuai dengan norma dalam rangka mencari solusi terbaik bagi kepentingan pembangunan nasional. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada 5.2 Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang perlu dilakukan antara lain: 1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan tata kelola pengusahaan serta kaidah teknik pertambangan yang baik; dan 2. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan para ahli dari praktisi, akademisi maupun semua pemangku kepentingan terkait. 5.3 Strategi Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Strategi implementasi pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dengan cara penyediaan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen yang memadai dengan tata kelola yang baik; 2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang memenuhi prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi peran aparatur Pemerintah dalam kerangka profesional, transparan, akuntabel, komunikatif, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung pembangunan nasional, baik jangka menengah dan Panjang.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 23 BAB VI. PENUTUP Komoditas mineral dan batubara sebagai aset atau kekayaan negara harus dikelola dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan pengelompokan komoditas strategis, vital, dan non strategis dan vital bagi kepentingan ekonomi, pertahanan atau keamanan negara untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan industri dalam negeri, pertahanan dan ketahanan nasional, peningkatan daya saing, pertumbuhan, pemerataan, dan kemandirian ekonomi dalam rangka menuju dan mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Oleh sebab itu, penjabaran dan implementasi kebijakan mineral dan batubara pada hal-hal tertentu dapat dilaksanakan melalui kajian, referensi, standar nasional dan internasional yang memadai untuk melihat berbagai aspek lain yang terkait secara komprehensif sehingga poin-poin penting atau garis-garis besar yang menjadi strategi dalam kebijakan mineral dan batubara ini mampu dilaksanakan secara jelas dan terukur bagi para pemangku kepentingan. Kebijakan mineral dan batubara Indonesia ini juga bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan secara berkala untuk perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional dalam jangka menengah dan panjang. Kebijakan mineral dan batubara diharapkan menjadi pedoman atau arah bagi para pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara nasional secara optimal serta menjadi tujuan strategis nasional sesuai dengan amanah pembentukan negara Indonesia yang tujuan akhirnya adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 24 LAMPIRAN: LAMPIRAN I. PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA I.1 PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL INDONESIA Gambar I.1.1 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Dasar1 Gambar I.1.2 Peta Sebaran Lokasi Mineral Kelompok Logam Besi dan Paduan Besi2 1 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 2 Sumbe: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 25 Gambar I.1.3 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Mulia3 Gambar I.1.4 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Ringan dan Langka4 3 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020) 4 Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 26 Gambar I.1.5 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Mineral Industri5 Gambar I.1.6 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Keramik6 5 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020) 6 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 27 Gambar I.1.7 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Bangunan7 Gambar I.1.8 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Batu Mulia8 7 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020) 8 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 28 I.2 Peta Sumber Daya Dan Cadangan Batubara Indonesia Gambar I.2.1 Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia9 Gambar I.2.2 Peta Sebaran Potensi Gas Metana Batubara Indonesia10 9 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020) 10 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 29 Gambar I.2.3 Peta Sebaran Lokasi Gambut Indonesia11 11 Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)
0 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K A S E N O D N I I A R A B U T A B N A D L A R E N M N A G N A D A C N A D A Y A D R E B M U S L E B A T I . I N A R P M A L I 2 1 0 2 0 2 n u h a T m a g o L a r e n M n a g n a d a C n a d i a y a D r e b m u S 1 . I I e b a T ) 0 2 0 2 ( i g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B l a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 2 1
1 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 3 1 0 2 0 2 n u h a T m a g o L a r e n M n a g n a d a C i a t o T n a d a t a D r e b m u S a o T 2 t . I I e b a T ) 0 2 0 2 ( g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B l a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 3 1
2 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 4 1 ) 1 ( 0 2 0 2 n u h a T n a u t a B n a d m a g o L n a k u B l a r e n M n a g n a d a C n a d i a y a D r e b m u S 3 . I I l e b a T ) 0 2 0 2 ( g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 4 1
3 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 5 1 ) 2 ( 0 2 0 2 n u h a T n a u t a B n a d m a g o L n a k u B l a r e n M n a g n a d a C n a d i a y a D r e b m u S 4 . I I l e b a T ) 0 2 0 2 ( i g o o e G n a d a B - l i m u B s a n a P n a d a r a b u t a B l a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 5 1
4 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 7 1 0 2 0 2 n u h a T a s e n o d n I i a r a b u t a B n a g n a d a C n a d a y a D r e b m u S a c a r e N a t a D r e b m u S 5 . I I l e b a T ) 0 2 0 2 ( g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 7 1
5 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 8 1 0 2 0 2 n u h a T a s e n o d n I i a r a b u t a B n a g n a d a C n a d a y a D r e b m u S s a t i l a u K 6 . I I e b a T ) 0 2 0 2 ( g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 8 1
6 3 | a i s e n o d n I a r a b u t a B n a d a r e n i M n a k a j i b e K 0 2 0 2 0 2 r e b m e s e D s u t a t S a r a b u t a B n a g n a d a C n a d a y a D r e b m u S 7 . I I e b a T ) 0 2 0 2 ( g o o e G n a d a B - l m u B s a n a P n a d a r a b u t a B a r e n M a y a D r e b m u S t a s u P : r e b m u S i 0 2
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA humasminerba Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara ditjenminerba humas.minerba.esdm.go.id Jl. Prof. DR. Soepomo No. 10, Menteng Dalam, Tebet. Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 Ditjen Minerba TV