BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur yang dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini ternyata telah mengantarkan daerah ini memasuki milenium ketiga dengan berbagai konsekuensinya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga turut mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Terdapat indikasi dewasa ini, Indonesia ternyata berhasil menata dan meningkatkan kualitas hidup rakyat lebih maju dari tatanan kehidupan yang diwarisi menjelang akhir millenium kedua. Memasuki era millenium ketiga, bangsa dan rakyat Indonesia termasuk di NTT khususnya di Kabupaten Manggarai masih tetap dihadapkan pada permasalahan baik yang bersifat konvensional maupun kontemporer sebagai akibat dampak sosial yang belum sepenuhnya tertangani melalui pelayanan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kendatipun penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial secara nyata telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun perencanaan jangka menengah perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, RPJMD Propinsi NTT Tahun 2012-2017, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Hal ini didasari terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ditataran lokal, regional dan nasional dan global. Perencanaan jangka menengah ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, melainkan juga pada peranan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat secara lebih komprehensif. Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15,42% pada tahun 2008 menjadi 11,47% Pembangunan Daerah
pada bulan September tahun 2013, atau penduduk miskin berkurang lebih dari enam juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh. Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu : (1) penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan ketrampilan wirausaha maupun ketrampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik, yaitu : (1) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (2) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (3) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkesinambungan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai memerlukan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas dan menjadi indikator pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat selama lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yang disusun dengan mengacu visi, misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi Kepala Daerah lima tahun kedepan adalah, Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa." Maju artinya pembangunan daerah ini dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir baik kuantitas maupun kualitas pembangunan disemua sektor. Makmur (welfare) artinya terjadi perubahan terukur dan berkelanjutan sektor-sektor yang memberi kontribusi pada pencapaian produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai seperti sektor pertanian (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan), sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewahan dan jasa perusahaan dan sektor jasa. Manggarai yang sejahtera (Prosperity) berhubungan dengan perubahan terukur disemua aspek kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata, pengelolaan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel, kehidupan spiritual yang terus membaik, ketertiban dan keamanan terus terjamin, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, menegakan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya Manggarai. MISI Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai LIMA AGENDA POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016- 2021 YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2016-2021, yaitu : Pertama : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas Kedua : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata Ketiga : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel Keempat : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang Kelima : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terdapat berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi antara lain permasalahan dibidang sosial masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, professional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemerintahan dibidang sosial akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kedepan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar penduduk khususnya di Kabupaten Manggarai, masih rendahnya daya dorong perekonomian serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi beban sosial baik dari jumlah PMKS maupun keterbatasan dana untuk mengintervensi PMKS. Antisipasi terhadap berbagai permasalahan dibidang social dan tantangan kedepan yang serius, telah dilakukan berbagai komitmen nasional, regional dan lokal sehingga pada gilirannya akan membawa iklim yang kondusif bagi Pemerintah dan masyarakat untuk menggalang kebersamaan membangun secara profesional dan proporsional. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat; 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis; 27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990 Tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana; 28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai 2016-2021. 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2016-2021 adalah : 1. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Terwujudnya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 3. Terciptanya integrasi, sinergisitas dan sinkronisasi program secara lintas sektoral dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; 4. Terciptanya koordinasi antar stakeholder dibidang sosial.
b. Tujuan 1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial; 2. Sebagai alat kontrol untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pencapaian hasil sesuai visi, misi, tujuan dan strategi program dan kegiatan yang telah ditetapkan; 3. Memberikan arah untuk mensejahterakan masyarakat melalui strategi pencapaian sasaran pembangunan dengan triple track strategy yaitu, pro-job, pro-poor dan pro-growth. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Strategis (RENSRA) Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2021 dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Pada bab ini menguraikan pokok-pokok pikiran yang meliputi : 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Negara/Lembaga, Renstra Propinsi dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi 3 Seksi yaitu : 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi 3 Seksi yaitu : 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin 2. Seksi Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan f. Bidang Bantuan Sosial membawahi 3 Seksi yaitu : 1. Seksi Bantuan Korban Bencana 2. Seksi Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Pengendalian Bantuan Sosial g. UPT Dinas Sosial j. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Tugas Pokok : merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial. Fungsi : Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan perencanaan bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; d. Mengoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan; f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. 2. Sekretaris Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan; Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana operasional Sekretariat; b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas; c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan asset; d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan; e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian; f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.
2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Mengolah data penyusunan RENSTRA, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK); c. Menyusun RENSTRA, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK); d. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas; e. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan dan laporan lainnya; f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan dan Laporan Lainnya; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Umum dan Kepegawaian; b. Melaksanakan penatausahaan surat - menyurat; c. Menyusun dan mengolah data inventaris barang milik negara/daerah; d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. Mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan; b. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan pengeluaran; c. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai; d. Menyusun laporan keuangan; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan; f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tuas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program diBidang Pemberdayaan Sosial berkaitan dengan Pemberdayaan PSKS, Pemberdayaan PMKS dan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Sosial; c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; d. Mengoordinasikan Pembinaan PSKS, PMKS dan Masyarakat Siaga Bencana; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 3.1. Kepala Seksi Potensi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi PSKS menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan PSKS; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan PSKS; c. Menyusun Standar Operasional dan Standar Pelayanan Pemberdayaan PSKS; d. Mengolah data PSKS; e. Memfasilitasi pembentukan PSKS; f. Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PSKS; g. Melaksanakan pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan PSKS; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan PSKS; i. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan PSKS; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 3.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan PMKS; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan PMKS; c. Mengolah Data PMKS; d. Menyusun Standar Operasional dan Standar Pelayanan Pemberdayaan PMKS; e. Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PMKS; f. Mengevaluasi pelaksanaaan tugas Pemberdayaan PMKS; g. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan PMKS; h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana; c. Mengolah data masyarakat terdampak bencana; d. Menyusun standar operasional pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan peta rawan bencana; f. Melaksanakan penyuluhan/bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana; h. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program diBidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berkaitan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat, Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; b. Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; d. Mengoordinasikan pembinaan kepada penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat, tuna sosial dan korban bencana; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 4.1 Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disablitas menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas; b. Mengolah data penyusunan dan pedoman dan petunjuk teknis bidang kurikulum dan penilaian; c. Mengolah Data Penyandang Disabilitas; tugas
d. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka responsif disabilitas; f. Melaksanakan bimbingan/pelatihan kepada penyandang disabilitas didalam dan luar panti; g. Memfasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas didalam Panti; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas; i. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 4.2. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat; b. Mengolah data PMKS Keluarga dan Masyarakat; c. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat; d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada PMKS keluarga dan masyarakat; e. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kepada PMKS keluarga dan masyarakat; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat; g. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat; h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 4.3. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana; b. Mengolah data tuna sosial dan masyarakat terkena bencana; c. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial dan korban bencana; d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada tuna sosial dan korban bencana; e. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada tuna sosial dan korban bencana; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana; g. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana; h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meliputi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Perlindungan PMKS dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Mengoordinasikan pembinaan Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 5.1. Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin; b. Mengolah data penyusunan dan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan pengelolaan fakir miskin; c. Melaksanakan pendataan fakir miskin; d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin; e. Menerapkan teknilogi informasi dalam pengelolaan data fakir miskin; f. Mengelola data fakir miskin; g. Menyajikan data dan informasi data fakir misin untuk kepentingan sektor terkait; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan fakir miskin; i. Melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan fakir miskin; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 5.2. Kepala Seksi Perlindungan PMKS Kepala Seksi Perlindungan PMKS menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan perlindungan PMKS; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan PMKS; c. Melaksanakan verifikasi data dalam rangka perlindungan PMKS; d. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dalam rangka perlindungan PMKS; e. Memfasilitasi pemulangan orang terlantar; f. Memfasilitasi pemenuhan hak-hak PMKS sesuai peraturan perundang-undangan; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan PMKS; h. Melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan PMKS; i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
5.3. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kepala Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tokoh keperintisan daerah; d. Mengdokumentasikan riwayat ketokohan tokoh-tokoh daerah; e. Menyebarluaskan informasi ketokohan tokoh-tokoh daerah; f. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh daerah; g. Melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; i. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 6. Kepala Bidang Bantuan Sosial Kepala Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang Bantuan Sosial yang meliputi Bantuan Korban Bencana, Bantuan PMKS dan Pengendalian Bantuan Sosial. Kepala Bidang Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja Bidang Bantuan Sosial; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Bantuan Sosial; c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Sosial; d. Mengoordinasi pemberian bantuan sosial; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial; f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 6.1. Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bantuan Korban Bencana; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan korban bencana; c. Mengolah data korban bencana; d. Menjamin ketersediaan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana; e. Mengelola Cadangan Beras Pemerintah; f. Melaksanakan koordinasi dengan PSKS peduli bencana dan kelompok masyarakat siaga bencana;
g. Melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan dasar pada tanggap cepat darurat bencana; h. Melaporkan pelaksanaan tugas bantuan korban bencana; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 6.2. Kepala Seksi Bantuan PMKS Kepala Seksi Bantuan PMKS menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan bantuan PMKS; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan PMKS; c. Memverifikasi data PMKS penerima bantuan; d. Melaksanakan pemberian bantuan kepada PMKS; e. Memfasilitasi pemberian bantuan lainnya kepada PMKS; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bantuan PMKS; g. Melaporkan pelaksanaan tugas bantuan PMKS; h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 6.3. Kepala Seksi Pengendalian Bantuan Sosial Kepala Seksi Pengendalian Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Pengendalian Bantuan Sosial; b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian bantuan sosial; c. Mengolah data penerima bantuan sosial; d. Memonitoring dan mengendalikan ketersediaan stok bantuan sosial; e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan undian berhadiah dari instansi/lembaga non pemerintah; f. Melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian bantuan sosial; g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai (terlampir). 2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2.2.1. Susunan Kepegawaian Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, maka jumlah jabatan struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 27 jabatan, dengan rincian sbb : Kepala Dinas, Eselon II-B : 1 orang Sekretaris, Eselon III-A : 1 orang Kepala Bidang Eselon III-B : 4 orang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV-A : 12 orang
2.2.2. Sumber daya manusia/aparatur Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 28 orang dengan uraian sbb : a. Berdasarkan kepangkatan Banyaknya pegawai menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016 No Jenis Golongan Jumlah (orang) Prosentase (%) 1. Golongan IV/c 1 3,70 2. Golongan IV/b 2 7,40 3. Golongan IV/a 2 7,40 4. Golongan III/d 10 37,03 5. Golongan III/c 4 14,81 6. Golongan III/b 1 3,70 7. Golongan III/a
Golongan II/d 3
11,11 9.
Golongan II/c 1
3,70 10.
Golongan II/b 1
3,70 11.
Golongan II/a
12.
Golongan I/d
13.
Golongan I/c 2
7,40 14.
Golongan I/b 1
3,70 15.
Golongan I/a
Jumlah 28
b. Berdasarkan pendidikan Banyaknya pegawai menurut Pendidikan Tahun 2016 No Jenis Pendidikan Jumlah (orang) 1. Golongan IV/c Pendidikan S1 1 2. Golongan IV/b Pendidikan S2 1 3. Golongan IV/b Pendidikan S1 1 4. Golongan IV/b Sarjana Muda
5. Golongan IV/a Pendidikan S1 2 6. Golongan III/d Pendidikan S1 7 7. Golongan III/d Pendidikan SM 1 8. Golongan III/d Pendidikan SMA 2 9. Golongan III/c Pendidikan S1 1 10. Golongan III/c Pendidikan SMA 3 11. Golongan III/b Pendidikan S1 1 12. Golongan III/a Pendidikan S1
13. Golongan II/d Pendidikan SM 2 14. Golongan II/d Pendidikan SMA 1 15. Golongan II/c Pendidikan SMA 1 16. Golongan II/b Pendidikan SMA 1 17. Golongan I/c Pendidikan SMA 2 18. Golongan I/c Pendidikan SMP
19. Golongan I/b Pendidikan SD 1 Jumlah 28 c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan Banyaknya pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan No Jenis Diklat Jumlah (orang) 1. PIM II 1 2. SEPALA/SEPADYA/PIM III 2 3. ADUM/ADUMLA/PIM IV 7 Jumlah 10 Prosentase (%) 3,70 3,70
3,70 7,40 25,92 3,70 7,40 3,70 11,11 3,70
7,40 3,70 3,70 3,70 7,40
3,70 100
Prosentase (%)
100 20
d. Berdasarkan masa kerja Banyaknya pegawai menurut masa kerja No Masa Kerja Jumlah (orang) Prosentase (%) 1. ≥ 30 Tahun 2 2. 20-29 Tahun 13 3. 10-19 Tahun 12 4. ≤ 9 Tahun 1 Jumlah 28 100 e. Berdasarkan kelompok umur Banyaknya pegawai menurut kelompok umur No Kelompok Umur Jumlah (orang) Prosentase (%) 1. ≥ 50 Tahun 15 2. 40-49 Tahun 10 3. 30-39 Tahun 3 4. 20-29 Tahun Jumlah 28 100 2.2.2. Asset/Modal Sumber daya asset/modal pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebagai berikut : 1. Tanah Tanah yang menjadi asset Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terdiri dari : Makam Pahlawan, 2 lokasi (Kelurahan Karot dan Kelurahan Rowang) Tanah bangunan kantor 1 unit 2. Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas Roda Empat 2 unit Kendaraan Dinas Roda Dua 9 unit Komputer PC 3 unit Lap Top 8 unit Printer 9 unit Camera Elektronik 3 unit Proyector 1 unit Faximile 1 unit Sound System 1 set Stabilizer/Stavolt 8 unit Lemari Arsip 10 unit Meja ½ Biro 10 unit Meja Biro 3 unit Sofa 3 unit Lemari Pakaian 10 unit
Kursi Rapat 54 unit Mesin Potong Rumput 2 unit
Mesin Ketik 2 unit 3. Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen Konstruksi Pagar (Pelataran parkir kantor, Pagar Taman Makam Pahlawan, Pelataran parkir Taman Makam Pahlawan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan air minum Instalasi Listrik 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 merupakan satu k e s a t u a n d a r i R P J P N a s i o n a l , RPJM Nasional (Nawacita) dan RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi delapan agenda dan enam tekad. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra SKPD. Untuk Kabupaten Manggarai, rencana strategis pembangunan periode 2016-2021 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, yaitu : Pertama : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas Kedua : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata Ketiga : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel Keempat : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang Kelima : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar,
pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Aksesibilitas perlindungan sosial yang dimaksud adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial yang dimaksud adalah memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan baik dalam Panti maupun luar Panti. Pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial adalah penguatan ekonomi keluarga dan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Strategi memperkuat sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat apabila diterapkan dengan tepat dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melaksanakan program pembangunan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran. SKPD Dinas Sosial Kabupaten Manggarai berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan serta Program Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2016-2021. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dapat digambarkan sbb : a. VISI Adapun Visi dari Dinas Sosial adalah "Terwujudnya kesejahteraan sosial yang produktif, berdaya saing dan mandiri. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai, karena setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf hidup/kesejahteraan yang lebih baik dan mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas individu.
Produktif yang dimaksud adalah mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberlangsungan hidup Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial. Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi Penyandang Maasalah Kesejahteraan Sosial untuk memberikan peningkatan standar hidupnya. Mandiri yang dimaksud adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat. b. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menetapkan beberapa misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu, Mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Misi yang diemban diatas mempunyai tujuan, sasaran dan strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang mau dicapai dan secara konkret dan dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan urgen/prioritas dalam bidang kesejahteraan sosial. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Manggarai masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Manggarai (lampiran data PMKS)
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Kabupaten Manggarai Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi social. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun tantangan berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial yang pada umumnya berkenan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Faktor-faktor yang menjadi sebab kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, dan lain sebaginya. Kompleksitas permasalahan dibidang sosial yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, bantuan sosial, serta kesekretariatan. adalah : Kemiskinan Keterlantaran Kecacatan Keterpencilan Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku Korban bencana dan atau Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi. 3.1.1. Bidang Pemberdayaan Sosial Tantangan yang dihadapi adalah keterlantaran, yang dimaksud disini adalah pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau karena memang melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial. (data anak terlantar menunjukan jumlah 663 orang dalam wilayah Kabupaten Manggarai);
Keterbatasan dana untuk mendukung sarana prasarana yang menjadikan panti sebagai opsi terakhir, serta penguatan fungsi panti sebagai tempat layanan sosial yang integratif bagi penduduk berkebutuhan khusus. 3.1.2. Bidang Bantuan Sosial Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (Warsosek), wanita bermasalah yang ditinggal mati suami atau merantau keluar daerah maupun keluar negeri sebanyak 4.571 orang, hal ini disebabkan antara lain : Adanya tuntutan ekonomi keluarga Kurangnya lapangan pekerjaan yang menjanjikan hidup layak Adanya permintaan tenaga kerja dari luar daerah/luar negeri dengan upah yang besar Jumlah KK Miskin yang sangat tinggi yaitu 27.845 KK, penyebabnya antara lain : Jumlah penduduk Manggarai yang sebagian besar petani dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah Korban bencana yang disebabkan kondisi topografi Kabupaten Manggarai yang berbukit dan rawan bencana, korban kebakaran, tanah longsor, gagal panen dan bencana sosial lainnya Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 55 KK (238 jiwa), belum terjangkau dengan program pembangunan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena letak daerahnya sangat terisolasi dan susah dijangkau Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3.1.3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah penyandang cacat cukup besar (3.116 orang) dan belum sepenuhnya tertangani, karena keterbatasan dana, cacat bawaan sejak lahir, menderita penyakit kronis (kusta, TBC, stroke), aspek psiko-sosia masyarakat Manggarai yang cenderung mengabaikan atau meremehkan penyandang cacat; Jumlah korban tindak kekerasan sebanyak 76 orang hal ini diakibatkan oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tuntutan kebutuhan hidup dalam keluarga, mental dan kejiwaan anak terganggu karena berasal dari keluarga broken home, kurangnya bimbingan dari orang tua sehingga tidak mampu membedakan baik/buruknya suatu tindakan, anak-anak yang sering diperlakukan kasar cenderung menjadi jahat dan arogan, adanya dampak negatif dari kemajuan IPTEK dan arus globalisasi Jumlah eks narapidana sebanyak 143 orang, penyakit HIV/AIDS sebanyak 3 orang, yang belum dilakukan pembinaan dan pemberdayaan, minat, bakat dan kemampuan penyandang eks penyakit kronis, eks narapidana, pengidap penyakit HIV/AIDS belum diidentifikasi Masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh program pendidikan khususnya Pendidikan Inklusi
Jumlah lanjut usia sebagian besar adalah perempuan, karena cenderung hidup lebih lama namun sakit-sakitan Lanjut usia bekerja masih cukup besar (1.535 orang) terutama di desa, bekerja di sektor informal, tidak punya jaminan kesehatan, tabungan hari tua dan atau pensiun
Kondisi lanjut usia miskin sering diperburuk oleh disabilitas Alokasi pendanaan dan cakupan layanan sosial bagi lansia sangat terbatas 3.1.4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial belum memadai, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut Belum ada skema jelas dan standar untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu (integrasi koordinasi penargetan, pelaksanaan bantuan sosial yang lebih terfokus dan responsif, membangun skema pemutakhiran BDT yang lebih partisipatif dan responsif terhadap perubahan demografis, perkembangan ekonomi dan aspirasi daerah Secara umum, kesejahteraan sosial biasa dikatakan sebagai sebuah program kegiatan pelayanan sosial yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk membantu setiap individu maupun kelompok masyarakat tertentu agar mampu berfungsi sosial kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pelayanan sosial tersebut akan dilaksanakan menurut tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan mengarah kepada : 1. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan lingkungannya secara professional dan melembaga; 2. Pembinaan, pengembangan potensi dan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Bantuan dan rehabilitasi sosial diarahkan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, kelompok/keluarga agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; 4. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan kepada anak-anak, perempuan, lanjut usia dari berbagai tindak kekerasan. 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pada arus lokal, pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan potensi yang ada dan dimiliki masyarakat untuk mencapai keadaan sejahtera. Untuk itulah perumusan visi yang jelas sangat penting peranannya bagi sukses tidaknya program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Visi Pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2016-2021 adalah Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa."
Maju artinya pembangunan daerah ini dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir baik kuantitas maupun kualitas pembangunan disemua sektor. Makmur (welfare) artinya terjadi perubahan terukur dan berkelanjutan sektor-sektor yang memberi kontribusi pada pencapaian produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai seperti sektor pertanian (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan), sektor pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewahan & jasa perusahaan dan sektor jasa. Manggarai yang sejahtera (Prosperity) berhubungan dengan perubahan terukur disemua aspek kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata; pengelolaan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel, kehidupan spiritual yang terus membaik, ketertiban dan keamanan terus terjamin, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, menegakan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya Manggarai. MISI Selanjutnya berdasarakan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 Yang Ditetapkan Sebagai Kebijkan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai 2016-2021, yaitu : PERTAMA : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas KEDUA : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata KETIGA : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel KEEMPAT : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang KELIMA : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia TUJUAN Tujuan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perumusan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengukur Visi dan Misi dicapai dengan menetapkan indikator kinerja (Performance Indicator) sebagai parameter keberhasilan. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yaitu membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, jika dikaitkan dengan Visi Kabupaten Manggarai yaitu Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi
Tuhan Yang Maha Esa, maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Bersama Kedua Misi ini upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Manggarai melalui berbagai program kerja dibidang sosial. Program Kerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan adalah : Bidang Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 4. Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Keenam program kerja dibidang sosial merupakan program prioritas yang diharapkan dapat membantu mengentaskan masyarakat Manggarai dari berbagai kesulitan ekonomi. Program kerja ini merupakan jawaban atas atas tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai masalah ekonomi yang sampai saat ini masih menggerogoti kehidupan masyarakat Manggarai. Menyadari bahwa tantangan pembangunan dibidang sosial selama lima tahun kedepan semakin berat, maka program kerja ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Karena itu diperlukan kerja sama lintas sektor, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Kerja sama yang bersifat horizontal perlu ditingkatkan agar dapat mencegah terjadinya ketidaksinambungan program kerja antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Selain itu kerja sama seperti ini perlu dilakukan agar koordinasi dan pelaksanaan program kerja pada tingkat kabupaten dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan murah. Hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam konteks ini adalah koordinasi dan kerja sama antara SKPD tingkat kabupaten dengan unit kementerian/departemen. Selaras dengan itu kerja sama dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dalam bidang sosial juga perlu didukung dan ditingkatkan sehingga peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi dapat terus meningkat. Hal ini pada gilirannya Dinas Sosial dapat menjawabi tantangan dan permasalahan dibidang sosial selama lima tahun kedepan.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Negara/Lembaga, Renstra Propinsi dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pembangunan Kabupaten Manggarai 2016-2021 Pemerintah Daerah menempuh 7 (tujuh) strategi pokok pembangunan daerah Kabupaten Manggarai yaitu : 1. Memperkuat sinergisitas tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia 3. Memperkuat ketahanan ekonomi daerah 4. Penanggulangan kemiskinan (penajaman pada terintegrasinya penanggulangan kemiskinan) 5. Reformasi birokrasi, tatanan nilai dan norma berbasis budaya Manggarai 6. Pemanfaatan ruang berbasis kajian lingkungan hidup strategis 7. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Rencana Strategis tingkat kabupaten pada dasarnya merupakan penjabaran langsung dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk Kabupaten Manggarai, rencana strategis pembangunan periode 2016-2021 difokuskan pada Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai 2016-2021 yaitu : PERTAMA : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan Infrastruktur yang berkualitas KEDUA : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata KETIGA : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel KEEMPAT : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang KELIMA : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia Kelima strategi ini saling terkait dan mendukung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sangat tepat jika kelima strategis tersebut diatas diterapkan juga dalam setiap instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Perubahan yang berkelanjutan terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berkesinambungan. Terkait dengan hal ini perlu disadari bahwa permasalahan dibidang sosial selama lima tahun kedepan merupakan permasalahan yang sangat kompleks membutuhkan waktu untuk penanganannya. Oleh karena itu program kerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus didesain secara strategis dan berkesinambungan serta memperhatikan prioritas pembangunan untuk lima tahun kedepan. Semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai Visi dan Misi RPJMD 2016-2021,
yaitu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan menaikan pendapatan perkapita serta kualitas sumber daya manusia maka cara nyata yang ditempuh dalam lima tahun kedepan melalui, sistem pertanian terintegrasi (SIMANTRI), Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Meningkatkan presentase elektrifikasi, memperluas insfrastruktur jalan, irigasi dan air minum bersih, memperluas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pendidikan melalui program khusus (Progsus), pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan tata ruang serta melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, professional dan berbasis hukum. Kebijakan Umum dalam pencapaian visi, misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 3. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanggulangan perubahan iklim 5. Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, professional, berbasis hukum dan reformasi birokrasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai selama lima tahun kedepan sejalan juga dengan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya melalui upaya peningkatan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Program prioritas untuk mendukung program/kegiatan SKPD diperlukan program penunjang sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan sebagai sebuah proses tentunya tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu serta proses pembangunan tersebut dilaksanakan. Karena hal ini maka pembangunan yang efektif dan efisien pada hakikatnya harus mempertimbangkan aspek ruang dan waktu. Hal ini perlu dilakukan secara strategis karena perencanaan waktu dan tata ruang pembangunan akan sangat menentukan efektifitas dan efisiennya sebuah proses pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek ruang dan waktu selalu menjadi bahan pertimbangan utama. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2016-2021, perencanaan tata ruang dan waktu dan khususnya tata ruang difokuskan pada upaya mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dan alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bidang yang saling berkaitan. Di satu sisi pembangunan dirasakan perlu untuk meningkatkan harkat hidup manusia, disisi lain mencegah rusaknya lingkungan. Untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia maka strategi yang dilakukan adalah : (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Dalam kaitannnya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, tiga kebijakan pengembangan diatas tentunya akan sangat membantu perencanaan dan pelaksanaan berbagai bentuk program kerja dibidang sosial. Dalam bidang sosial, perencanaan tata ruang dan wilayah akan sangat bermafaat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penentuan lokasi prioritas pembangunan. Rencana pembangunan jalur-jalur transportasi, pengembangan wilayah ekonomi dan perencanaan kota misalnya dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan rencana program pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pentingnya rencana tata ruang dan wilayah kabupaten bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada Dinas Sosial maka koordinasi dan kerja sama lintas sektor perlu didukung dan ditingkatkan. Hal ini secara khusus dimaksudkan agar semua kegiatan dan program kerja Dinas Sosial dirancang dan dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten yang telah disusun. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan tugas seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sebagai fasilitator pembangunan, Pemerintah secara berkesinambungan telah berusaha mengentaskan berbagai masalah pembangunan dengan melaksanakan berbagai bentuk program kerja, baik nasional, regional maupun tingkat lokal. Pada tingkat nasional, Kementerian Sosial merupakan fasilitator utama pembangunan dalam bidang sosial. Untuk periode 2016-2021,
kementerian ini telah menyusun rencana kerja dan berbagai bentuk program kerja yang ditujukan untuk mengentaskan berbagai masalah pembangunan dalam bidang sosial. Visi Pembangunan Nasional (Visi Presiden) Tahun 2015-2019 "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWA CITA) yaitu : 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakkukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan (2015-2019) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi Presiden) yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, 6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWA CITA) Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 5 tahun kedepan menggunakan 4 (empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu: Nawacita No. 3 "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" Nawacita No. 5 "Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia" Nawacita No. 8 "Melakukan revolusi karakter bangsa" Nawacita No. 9 "Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia."
Sesuai dengan Tupoksinya, Dinas Sosial pada dasarnya merupakan unit pelaksana Visi, Misi dan berbagai program kerja kementerian diatas pada tingkat kabupaten. Visi Kementerian ini memiliki keselarasan dan saling keterkaitan yang erat dengan Visi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Sebagai unit pelaksana pembangunan kesejahteraan masyarakat dibidang sosial pada lingkup kabupaten, visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dan detail dari visi dan misi dua kementerian diatas. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dalam menentukan isu-isu strategis perlu dilakukan metode analisa SWOT, yaitu untuk melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. 1. Faktor kekuatan (Stronght) Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan demi mewujudkan Visi-Misi Kabupaten Manggarai melalui perwujudan Visi Misi Dinas Sosial. Faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain : Sumber Daya Manusia/Aparatur Asset/modal Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Alokasi dana APBD, APBD I, APBN Adanya jaringan kemitraan antara tiga pilar pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat) Kemauan dari masyarakat untuk maju dan berkembang Budaya Manggarai yang mendukung pelaksanaan pembangunan 2. Faktor Kelemahan (Weakness) Faktor kelemahan adalah faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari SKPD. Faktor tersebut antara lain : Belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Belum optimalnya pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pembinaan panti asuhan/panti jompo, dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial Belum lengkapnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3. Faktor Peluang (Opportunity) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan berbagai regulasi yang mendukung pengentasan berbagai masalah sosial di daerah Adanya kemitraan antara tiga pilar utama pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat)
Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi melalui berbagai program kegiatan pemberdayaan, bantuan, yang mendukung pengentasan kemiskinan di daerah Telah dibentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kabupaten Manggarai yang dapat membantu Pemerintah Kabupaten Manggarai menyajikan Data Kemiskinan untuk dijadikan dasar perencanaan penanganan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK, Pendamping PKH) dalam membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan program kegiatan terutama dalam hal verifikasi dan validasi data penerima bantuan maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4. Tantangan/Hambatan (Treath) Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan analisis SWOT diatas, isu-isu strategis dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai demi terwujudnya Visi, Misi SKPD dan Visi Misi Kabupaten Manggarai. Isu-isu strategis tersebut antara lain : 1. Memperkuat sinergisitas tiga pilar utama yaitu : pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat semangat kebersamaan antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil agar pelaksanaan pembangunan oleh masing- masing pilar berjalan sinergis dan simultan dalam mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada. Dengan demikian masing-masing komponen akan berperan sesuai dengan kapasitasnya yaitu, Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi gerakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan fasilitas pendorong (stimulan) kepada masyarakat agar berdaya guna dalam membangun kehidupannya secara mandiri, Dunia Usaha terus didorong agar memberikan fungsi dan peran yang optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Manggarai karena disadari peran dunia usaha yang sangat penting dan strategi sebagai pelaku pembangunan dan berperan sebagai agen dinamisasi pembangunan berupa investasi dan penyerapan tenaga kerja dengan mendayagunakan potensi sumberdaya yang tersedia di Kabupaten Manggarai, Masyarakat Sipil, seluruh komponen masyarakat diharapkan berperan tidak hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan dan memberdayakan dirinya sendiri dalam pembangunan untuk mewujudkan derajat kemakmuran dan kesejahteraan 2. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Manggarai A. Visi Mengacu pada Visi Kepala Daerah periode 2016-2021 yakni, Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa serta mempertimbangkan berbagai permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang produktif, berdaya saing dan mandiri." Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Manggarai. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik dan mempunyai kewajiban yang sama pula dalam mewujudkan kesejahteraan/ taraf hidup yang lebih baik. Visi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai regulasi dibidang sosial serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2021. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan Visi tersebut. B. Misi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Manggarai, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mengemban dan melaksanakan tugas mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Untuk itu ditetapkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 2016-2021 sebagai berikut : Mewujudkan aksebilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahateraan Sosial. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial A. Strategi Strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah : 1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial bagi masyarakat sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan kinerja aparatur dan profesionalitas pelayanan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai regulasi yang berlaku 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial serta kemitraan dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada dimasyarakat 5. Mengembangkan dan mendayagunakan sistem sumber dan pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat (Karang Taruna, TKSK, Pendamping PKH, LK3, TAGANA)
B. Arah Kebijakan Dalam pelaksanaannya arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut : Penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial (lihat lampiran table 4.2.)
BAB VII PENUTUP Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang kami susun sebagai bahan pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manggarai. Ruteng, 31 Desember 2016 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai DRS. RAFAEL PASELI OGUR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600912 198703 1 012
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS SOSIAL JL.RENYA ROSARI NO.33, TELP. 21157 Ruteng RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 - 2021 DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016