Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Coorporate Action Merger dan Akuisisi Afif Johan Ramlani Lina Marni Emmy Mustofa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Pos-el: ramlani_ls@jayabaya.ac.id Abstrak Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu: "Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah". 1 Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam hal perusahaan melakukan coorporate action merger dan akuisisi, sudah sangat jelas bahwa pada prinsipnya hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya merger dan akuisisi. Fenomena yang terjadi bahwa perlindungan hak-hak pekerja dalam perusahaan melakukan coorporate action merger dan akuisisi masih terabaikan dan pekerja tidak mendapatkan kepastian hukum saat berjalannya merger dan akuisisi. Meskipun seharusnya dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi perlindungan terhadap hak-hak pekerja mutlak harus dilakukan dengan ketentuan apabila dalam hal merger dan akuisisi, status hukum para pekerja yang bekerja tidak secara otomatis berakhir dan bagi pekerjanya bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, maka hak-haknya sama dan tetap diberikan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan hasil penggabungan atau perusahaan yang mengambil alih/mengakuisisi. Kata kunci Perlindungan hukum, hak pekerja, merger, akuisisi Abstract Article 61 paragraphs (2) and (3) of the Labor Law, states: "Work agreements do not end due to the death of the entrepreneur or the transfer of rights over the company due to sales, inheritance or grants". With regard to legal protection of workers' rights in the event that a company carries out corporate action mergers and acquisitions, it is very clear that in principle the working relationship between employers and employees continues until the employment relationship is terminated without being affected by mergers and acquisitions. The phenomenon that occurs is that the protection of workers' rights in companies carrying out corporate action mergers and acquisitions is still neglected and workers do not get legal certainty when mergers and acquisitions take place. Even though in the case of companies carrying out mergers and acquisitions, protection of workers' rights absolutely must be carried out with the provision that if in the case of mergers and acquisitions, the legal status of the working workers does not automatically end and the workers are willing to continue their working relationship, then their rights are the same and still given. This is the responsibility of the merged company or the acquiring company. Keywords Legal protection , right worker, merger, acquisition Pendahuluan Setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 2 hal tersebut yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat "UUD 1945"), berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa negara telah memberikan pengakuan dan jaminan pada seluruh warga Negara Indonesia bahwa pekerjaan ialah merupakan hak dasar yang penting dan harus dilindungi dalam mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia, dengan dasar itulah maka perlindungan hukum menjadi penting dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara maupun antara negara dengan warga negara. 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61 ayat (2) 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) 13
Hubungan ini yang kemudian membentuk suatu hak dan kewajiban dimana memberikan perlindungan hukum merupakan kewajiban negara sedangkan mendapatkan perlindungan hukum menjadi hak warga negara termasuk saat terjadinya cooperate action baik berupa merger ataupun akuisisi. Berkaitan dengan hak pekerja dalam perusahaan melakukan merger dan akuisisi Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu: "Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah",3 Fenomena yang terjadi adalah ketika terjadi corporate action baik baik merger maupun akuisisi, permasalahan hak-hak pekerja sering kali tidak dibicarakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan merger maupun akuisisi. Sehingga permasalahan hak-hak pekerja akhirnya muncul ketika proses merger dan akuisisi sudah dilakukan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja menjadi terabaikan. Oleh karenanya, agar para pekerja mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-haknya, seharusnya sebelum proses merger dan akuisisi berjalan telah dibicarakan terlabih dahulu dengan pekerja mengenai hak- haknya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dibicarakan maka dibuatkan perjanjian bersama antara pekerja dengan pengusaha baik pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun yang tidak mengalami. Sehingga perjanjian bersama tersebut dapat menjadi payung hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Sisi lain, dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi dalam prakteknya hanya kalangan tertentu yang mengetahui tentang adanya rencana merger dan akuisisi. Para pekerja atau serikat pekerja sering kali tidak diberikan informasi mengenai rencana coorporate action tersebut. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pun tidak diberikan pemberitahuan atau informasi mengenai rencana merger dan akuisisi. Akibatnya, permasalahan ketenagakerjaan muncul setelah proses merger dan akuisisi berjalan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak pekerja pada perusahaan yang melakukan coorpoate action merger dan akuisisi? 2. Bagaimana hak-hak pekerja yang mengalami PHK pada perusahaan yang melakukan coorpoate action merger dan akuisisi? Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk memahami dan menganalisis hak-hak pekerja dan kepastian hukum hak-hak pekerja pada perusahaan yang melakukan coorpoate action merger dan akuisisi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum hak-hak pekerja yang mengalami PHK dalam corporate action merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan. Metode Penelitian Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. 2. Pendekatan Analitis (Analytical Approach); Pendekatan Analitis (Analytical Approach) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik- praktik dan keputusan-keputusan hukum 3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61 ayat (2) 14
Pembahasan Hak-Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Merger dan Akuisisi Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, iklim industri dan persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, agar sebuah perusahaan dapat terus bertahan dan mampu untuk bersaing dengan kompetitornya, maka sebuah perusahaan haruslah terus berkembang dan membuat inovasi. Karena apabila suatu perusahaan tidak dapat bersaing atau mengimbangi kompetitornya maka perusahaan tersebut akan kalah dan kemudian perusahaan tersebut akan mengalami kondisi kebangkrutan. Untuk menghindarinya, agar perusahaan dapat terus bertahan maka sangat penting untuk memiliki suatu upaya atau strategi agar perusahaannya juga mampu untuk bersaing. 4 Oleh karenanya, diantara beberapa strategi maupun upaya perusahaan agar terus bertahan dan mampu bersaing adalah dengan melakukan coorporate action merger maupun akusisi. Namun dari dilaksanakannya merger dan akuisisi dapat berdampak pada para pihak dalam perusahaan yaitu tenaga kerja perusahaan tersebut. Hal tersebut karena dengan dilakukannya merger dan akuisisi, kemungkinan perusahaan akan melakukan pengaturan ulang struktur organisasi, posisi kerja, jumlah tenaga kerja. Walaupun demikian, dengan adanya merger atau penggabungan perusahaan, kepentingan pekerja harus tetap diperhatikan oleh pengusaha. Namun walaupun kepentingan pekerja sudah diperhatikan oleh pengusaha, pada umunya merger akan melahirkan masalah-masalah terhadap pekerja perusahaan tersebut seperti, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).5 Sementara dalam hal perusahaan diakuisisi, maka berpotensi juga berdampak terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan yang mencakup masalah ketenagakerjaan. Dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi, maka hak-hak pekerja sudah terlindungi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga merupakan hak-hak pekerja yang melekat dan mengikat oleh karenanya wajib diberikan apabila terjadi merger dan akuisisi. Hasil dan pembahasan disajikan dalam satu bagian yang terdiri dari beberapa paragraf. Bagian ini merupakan bagian yang paling dominan dari keseluruhan artikel, yaitu 60%. Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan. Subjudul hasil dan pembahasan disajikan terpisah. 1. Hak-Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Merger Status hukum para pekerja yang bekerja di perusahaan yang melakukan merger tidak secara otomatis berakhir sesuai Pasal 61 ayat (2) UUK dan hak-hak para pekerja pada perusahaan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pengusaha baru sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) UUK. Namun karena adanya penggabungan perusahaan maka akan terjadi peleburan posisi kerja sehingga menyebabkan jumlah pekerja yang dimiliki perusahaan menjadi lebih banyak dibanding jumlah posisi kerja yang ada. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disebut PHK kepada pekerja dalam perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger). Dalam hal ketenagakerjaan khususnya yang mengatur spesifik tentang hak-hak pekerja biasanya tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Untuk perjanjian kerja dibuat secara tertulis setiap pekerja memulai hubungan kerjanya dengan perusahaan. Sementara untuk peraturan perusahaan wajib dibuat oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang. Sedangkan perjanjian kerja bersama dimiliki oleh perusahaan yang terdapat serikat pekerja dalam perusahaan tersebut dan telah melaksanakan perundingan perjanjian kerja bersama yang menjadi payung hukum ketenagakerjaan di perusahaan. Oleh karenanya, dalam hal perusahaan melakukan merger, maka hak- haknya tetap sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal merger yang menjadi pembeda adalah perihal berlanjut tidaknya hubungan kerja pekerja di perusahaan. Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan, maka pekerja tersebut tetap mendapatkan hak-hak yang selama ini didapatkan, status hubungan kerjanya sama dan masa kerja tetap dihitung. Sementara dalam hal 4 Sudiartha, I Wayan dan Novy Purwanto, I Wayan. "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)" Kertha Semaya 2, No. 05 (2014): 1 - 6 5 Terok, Reymond Hendry. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Lex Privatum 6, No. 9 (2018): 1 15
pekerjanya tidak dilanjutkan hubungan kerjanya, maka status hubungan kerjanya berakhir dan diberikan hak pesangon sesuai dengan upah dan masa kerjanya masing-masing. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK menurut Hasibuan adalah pemberhentian oleh organisasi dimana yang dimaksud disini adalah perusahaan terhadap pekerja di perusahaan tersebut.6Menurut UUK Pasal 1 ayat (25) Pengakhiran Hubungan Kerja atau PHK memiliki pengertian yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu alasan tertentu yang nantinya pengakhiran hubungan kerja ini dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja adalah salah satu bentuk permasalahan dalam tersebut karena dengan hubungaan kerja yang dihadapi oleh pekerja dengan perusahaan, hal diberhentikannya pekerja oleh perusahaan melalui PHK maka pekerja yang terkena PHK akan kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Hal inilah yang ditakuti oleh para pekerja, apalagi mengingat saat ini pada kenyataanya mencari pekerjaan yang baru merupakan hal yang sulit atau susah, karena semakin ketatnya persaingan dan semakin tahun, angkatan kerja semakin bertambah. PHK dapat merugikan para pekerja, maka sebisa mungkin perusahaan harus menghindarinya. Hal tersebut diatur dalam UUK Pasal 151 yang menyebutkan bahwa "Pengusaha harus mengusahakan dengan segala upayanya agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi." Apabila telah dilakukan segala upaya dan masih tidak dapat dihindarinya PHK maka berdasarkan Pasal 151 UUK, pengusaha wajib untuk merundingkan atau mendiskusikan PHK tersebut dengan pihak pekerja yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka UUK berusaha melindungi pekerja dari terjadinya PHK oleh perusahaan yang nantinya dapat merugikan pekerja. Selain melindungi pekerja dari PHK, UUK juga mengatur hak-hak pekerja yang mengalami PHK, sehingga nantinya hak-hak pekerja tersebut dapat terlindungi. Hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam hal perusahaan melakukan merger, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana dalam pasal 40 berbunyi: a. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. b. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah; 2) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; 3) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; 4) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; 5) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; 6) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah; 7) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; 8) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan 9) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah. c. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah; 2) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; 3) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah; 4) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah; 5) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah; 6 Sonhaji. "Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja." Adminitrative Law & Governance Journal 2, No. 1 (2019): 60 - 78. 16
6) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; 7) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, (delapan) bulan Upah; dan 8) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah. d. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 2) biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan 3) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan atau disebut merger, yang menyebabkan perusahaan memiliki kelebihan pekerja dibandingkan dengan posisi kerja yang dimiliki. Perusahaan memiliki hak untuk melakukan PHK kepada pekerja di perusahaan tersebut. Hak perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger) untuk melakukan pemutuskan hubungan kerja dengan pekerja diatur dalam UUK. Selain mengatur hak perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger) untuk melakukan PHK kepada pekerja di perusahan tersebut, UUK juga mengatur hak-hak pekerja yang mengalami PHK karena penggabungan perusahaan (merger). Hak yang dapat diterima oleh pekerja apabila mengalami PHK karena penggabungan perusahaan (merger) dibagi menjadi 2 yaitu, yaitu pertama hak yang diterima pekerja apabila pekerja tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan yang melakukan merger, yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK kepada pekerja dan kedua hak yang diterima pekerja apabila perusahaan sendri yang tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya yang melakukan penggabungan perusahaan (merger) atau dengan kata lain perusahaanlah yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, sehinga perusahaan melakukan PHK kepada pekerja. Menurut Pasal 41 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/ Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon b. Pasal 40 ayat (2) sebesar 1 (satu) kali ketentuan c. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Berdasarkan pengaturan tersebut, maka apabila Perusahaan melakukan penggabungan perusahaan (merger), perusahaan memiliki hak untuk melakukan PHK. Apabila perusahaan tidak bersedia menerima atau pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan karena pekerja tidak ingin untuk melanjutkan hubungan kerjanya pada perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger), pekerja tersebut berhak menerima uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali dan juga berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan Pasal Pasal 41 PP Nomor 35 tahun 2021. 2. Hak-Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Akuisisi Dalam proses akuisisi yang dilakukan perusahaan mengakibatkan terjadinya pengendalian perusahaan sehingga dapat juga berpotensi terjadi perubahan struktur direksi. Dengan demikian, berpotensi juga menyebabkan perubahan kebijakan perusahaan termasuk perihal ketenagakerjaan. Dalam hal akuisisi berdasarkan UU Perseroan Terbatas Pasal 127 ayat (2) UU direksi perseroan sebenarnya diwajibkan untuk mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi dan rincian tersebut minimal dalam satu surat kabar dan wajib mengumumkan juga secara tertulis kepada pekerjanya dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Dan dalam penjelasan Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa "Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya 17
dirugikan."7 Dengan demikian, seharusnya sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian akuisisi, perusahaan wajib terlebih dahulu membuat pengumuman terhadap pekerja mengenai rencana akuisisi tersebut. Setelah adanya pengumuman rencana akuisisi, pekerja keberatan, maka pekerja memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHK atau mengundurkan diri. Dan apabila sebaliknya pengusaha mengakuisisi keberatan menerima pekerja, pengusaha yang mengakuisisi dapat juga melakukan PHK terhadap pekerja namun hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kedua belah pihak.8 Mengenai hak-hak pekerja sehubungan adanya akuisisi dalam perusahaan telah diatur dalam PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu sebagai berikut: a. Dalam hal perushaan melakukan akuisisi, namun pekerja yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan pekerjaan di perusahaan yang telah diakuisisi, maka pekerja dapat mengajukan PHK. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat 2 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja/buruh berhak atas: 1) uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); 2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan 3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). b. Dalam hal terjadi akuisisi, tetapi perusahaan yang mengakuisisi keberatan dan tersebut tidak bersedia menerima pekerja dari perusahaan lama, maka pengusaha dapat melakukan PHK yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pengusaha terhadap pekerja sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pengambilalihan perusahaan maka pekerja/buruh berhak atas: 1) uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); 2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan 3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Dalam prakteknya pihak-pihak tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan diatas dan menimbulkan terjadinya perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Setiap perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan. Dan penyelesaian tersebut akhirnya mengikuti mekanisme sesuai yang diatur undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.9 3. Kedudukan Pekerja Setelah Diakuisisi Sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) UU Perseoran Terbatas, yang menyebutkan bahwa : "Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; b. kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan" Dalam proses akuisisi seharusnya semua pihak menghindari terjadinya PHK agar tidak menimbulkan permasalahan. PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila langkah-langkah lain tidak berhasil. Langkah-langkah tersebut bahkan telah dianjurkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl yang terkait dengan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Nomor: SE.907/MEN/ PHIPPHI/X/2004), yakni: a. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; b. mengurangi shift; c. membatasi/menghapuskan kerja lembur; 7 Rizki Istighfariana Achmad, Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan, Jurist- Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm 1466 8 Ibid 9 I Made Udiana, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, (Denpasar: Udayana University Press, 2011), hlm.6 18
d. mengurangi jam kerja; e. mengurangi hari kerja; f. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; g. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta h. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.10 PHK diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 tahun 2021 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk alasan-alasan PHK. 11 Bagi pekerja masalah PHK merupakan momok, karena mempunyai hubungan dengan masalah fundamental tentang ekonomi maupun beban psikologi bagi pekerja. PHK akan menyebabkan hilangnya pendapatan pekerja, sedangkan masalah psikologi yang berkaitan dengan hilangnya status seseorang dan bertambahnya beban hidup pekerja. Bahkan PHK dapat merambat kedalam masalah pengangguran dan kriminalitas. Adanya PHK yang begitu mudah sangat bertolak belakang dengan cita-cita berdirinya Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"12 Perihal kedudukan pekerja setelah adanya akuisisi, Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada prinsipnya Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antarpengusaha dengan pekerja tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut dan adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan tidak mempengaruhi status hubungan kerja. Dengan terjadinya akuisisi, tanggung jawab terhadap hak-hak pekerja termasuk mengenai hubungan kerja diatur dalam perjanjian akuisisi apabila dalam perjanjian akuisisi tidak mencantumkan klausal mengenai hak-hak pekerja, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja apabila belum diselesaikan sebelum akusisi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru. 13 Sedangkan tentang perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan sebelum diakuisisi dan hak-haknya berlaku sebagaimana ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, dan jaminan terhadap hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru. 4. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Merger dan Akuisisi Adanya tindakan merger, maka ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Adapun pihak yang lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi merger tersebut antara lain mereka yang lemah secara structural, financial, lokalisasi, dan akibat adanya penerapan appraisal right.14 a. Perlindungan pihak yang lemah secara structura. Yang dimaksudkan dengan pihak yang lemah dalam struktur adalah bahwa kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. b. Perlindungan pihak yang lemah secara financial. Secara yuridis ada pihak yang kuat dalam struktur kedudukannya, misalnya pemegang saham. Namun, karena ikatan financial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya menjadi lemah. Perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, disamping perlindungan pihak-pihak lain seperti pihak karyawan perusahaan. c. Perlindungan pihak yang lemah secara lokalisasi. Dalam hal ini pihak tersebut adalah pihak yang tersangkut dengan perusahaan tetapi memiliki kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Artinya, pihak 10 Ayu Ratna Hari Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 474/K/PDT.SUS-PHI/2013), Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 6-7 11 Abdul R. Bodiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm 79 12 Ayu Ratna Hari Putri, Op.Cit, hlm 2 13 perusahaan/diakses tanggal 1 Desember 2022, Pukul 20.01 Wib 14 Munir, Fuady. Op. Cit. Hal. 127 19
tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan Perlindungan hukum yang diberikan pada karyawan belum dapat dikatakan maksimal, hal ini terlihat dari fakta yang menjadikan karyawan selalu berada pada posisi yang lemah, yang tidak dapat berbuat banyak ketika suatu perusahaan membuat kebijakan. Adanya perlindungan hukum bagi karyawan dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya dijadikan "kedok" dalam upaya meredam terjadinya aksi kekerasan, kekacauan, perusakan yang dilakukan oleh karyawan karena merasa hak mereka tidak dilindungi oleh perusahaan yang bersangkutan. Perlindungan pekerja (karyawan) akan mencakup: a. Norma keselamatan kerja. b. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan. c. Norma kerja.15 Perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja atau buruh atau karyawan. Pengakhiran hubungan kerja dimaksud dapat terjadi karena 2 (dua) hal sebagai berikut: a. Pengusaha dengan penggabungan, peleburan dan/atau status kepemilikan yang baru tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh. b. Pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (dengan status kepemilikan baru), meskipun syarat-syarat kerja yang ditawarkan tidak mengalami perubahan.16 Perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Dalam hal yang demikian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon satu kali. Sebaliknya, jika karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak sebesar dua kali uang pesangon.17 Berdasarkan teori keadilan (Jhon Rawls) bahwa bentuk perlindungan tersebut tidak adil, karena dengan alasan efisiensi maupun penggabungan yang demi keuntungan sejumlah orang merugikan pihak yang lainya seperti pekerja yang berupa pengaturan yang mengizinkan pekerja untuk diberhentikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: a. Mekanisme hukum pernggabungan perusahaan (merger) harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan melihat syarat-syarat penggabungan. Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui. Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlu mendapatkan pesetujuan dari instansi terkai, dan ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlaku pula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan satu keharusan hukum sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, karena hak-hak tenaga kerja yang merupakan hak asasi manusia karena berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga secara hukum beban tanggung jawab hukum terutama terletak pada pemerintah negara sebagaimana amanat konstitusi. Lebih daripada itu, pengusaha memiliki tanggung jawab utama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan. Kedudukan Hukum Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dalam Hal Perusahaan Melakukan Merger dan Akuisisi Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Perjanjian kerja dibuat atas dasar salah satunya pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian kerja memenuhi syarat "kausa yang halal" dalam sebuah perjanjian. 15 Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, "Pokok-Pokok Hukum Perburuhan", Cetakan I, Armico, Bandung, 1982, hlm.43-44. 16 Edy Sutrisno Sidabutar, Pedoman Penyelesaian PHK, Elpress, Jakarta, 2007, hlm.20 17 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.190-191 20
Sehingga kedudukan perjanjian kerja lebih rendah dari peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kedudukan perjanjian kerja bersama dihadapkan dalam peraturan perusahaan. Dalam hal ini menggunakan kembali asas tinggi mengesampingkan ketentuan yang rendah. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2), 111 ayat (4), dan 129 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas dan dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut juga mengakui bahwa kedudukan hukum perjanjian kerja bersama adalah lebih tinggi dari pada peraturan perusahaan. lex superior derogat legi inferior yakni ketentuan yang lebih tentang Ketenagakerjaan juga ditegaskan posisinya sebagai salah satu sarana untuk membangun hubungan industrial. Hubungan industrial melibatkan para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.18 Kedudukan perjanjian kerja bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian kerja bersama tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, yang menurut Pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Mengutip Abdul Khakim, perjanjian kerja bersama harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana syarat sah perjanjian kerja dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.19 Adapun konsep perjanjian kerja bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari aspek kebebasan berkontrak, sangat jelas perjanjian kerja bersama ini menganut paham individual yang sangat kental, dapat dilihat pada saat perundingan atau musyawarah antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha tidak ada penekanan dan intervensi dari pemerintah. Masing-masing memiliki kepentingan dan melakukan daya tawar dengan batasan asas itikad baik. Dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi, kedudukan perjanjian bersama telah diatur dalam UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang tertuang dalam pasal 131 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh." Dalam ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama" Dengan demikian, ketentuan mengenai kedudukan perjanjian kerja bersama dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam hal perusahaan melakukan merger dimana satu perusahaan memiliki perjanjian kerja bersama dan satunya tidak memiliki perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama yang ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja bersama tersebut dan berlaku untuk seluruh pekerja pada perusahaan hasil merger; 2. Dalam hal perusahaan melakukan merger masing-masing perusahaan memiliki perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh; Dalam hal perlindungan hak-hak pekerja, perjanjian kerja bersama memiliki peranan sangat penting. Hal ini karena kebiasaan yang selama ini ada bahwa hak-hak yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama lebih baik dari undang-undang. Oleh karenanya, jika sebelum adanya merger dan akuisisi para pekerja telah mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari undang-undang yang terncantum dalam perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama tersebut menjadi payung hukum dalam perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan. 18 Aloysius Uwiyono, et al. 2014. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 65 19 Djumadi (1995). Op.Cit. hlm. 142 21
Peran Serikat Memperjuangkan Hak-hak Pekerja dan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perusahaan Melakukan Merger dan Akuisisi Pada Umumnya kedudukan pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak- haknya, maka dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. Serikat pekerja/serikat buruh dapat turut serta mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh sangat berperan penting bagi pekerja termasuk saat terjadinya merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Selama ini pekerja berada di posisi yang sangat lemah dalam melindungi serta memperjuangkan hak- haknya, maka untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam bekerja, pekerja membentuk suatu serikat pekerja. Adapun peran dari serikat pekerja adalah memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan yang layak. Adanya serikat pekerja ini sangat bermanfaat bagi pekerja, karena serikat pekerja selalu berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja. Serikat pekerja dalam menjalankan perannya mewakili pekerja dapat menjadi bargaining position dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja. Apalagi berbicara hal merger dan akuisisi telah diatur juga dalam UUPT dimana sesuai dengan pasal 127 ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa buruh sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk memperoleh rancangan penggabungan dan pengambilalihan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Bahkan dalam pasal 127 ayat (2) UUPT dan penjelasannya. Ringkasan rancangan harus diumumkan agar pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk buruh, berkesempatan menyatakan keberatannya. Namun pada akhirnya, keputusan mengenai penggabungan dan pengambilalihan ditentukan dalam rapat RUPS. Dengan banyaknya fenomena permasalahan tentang hak-hak pekerja ketika perusahaan melakukan merger dan akuisisi, maka keberadaan serikat pekerja mutlak diperlukan untuk membantu memperjuangkan hak-hak pekerja dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Serikat pekerja dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kontrol ketenagakerjaan sehingga sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi permasalahan hak-hak pekerja dapat dirundingkan terlebih dahulu dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan permasalahan setelah terjadinya merger dan akuisisi. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi, maka perlindungan terhadap hak-hak pekerja mutlak harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila dalam hal merger dan akuisisi, status hukum para pekerja yang bekerja di perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tidak secara otomatis berakhir sesuai Pasal 61 ayat (2) UUK dan bagi pekerjanya bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, maka hak-haknya tetap diberikan dan tidak boleh dikurangi, status hubungan kerjanya tetap dan masa kerja pekerja tetap lanjut. Hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan hasil penggabungan atau perusahaan yang mengambilalih/mengakuisisi; b. Apabila dalam hal merger dan akuisisi, pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja maka berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja, pekerja berhak mendapatkan kompensasi. 2. Hak-hak pekerja yang mengalami PHK pada perusahaan yang melakukan coorpoate action merger dan akuisisi adalah sebagai berikut: a. Apabila dalam hal merger, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja pekerja atau pekerjanya tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya maka berdasarkan pasal 41 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja berhak atas: 1) Uang pesangon Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021 sebesar 1 (satu) kali ketentuan; 2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2021; dan 3) Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). b. Apabila dalam hal akuisisi, pekerjanya tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya maka berdasarkan pasal 41 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja berhak atas: 22
1) Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021; 2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2021; dan 3) Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 tahun 2021. c. Apabila dalam hal akuisisi, perusahaan yang mengambil alih tersebut tidak bersedia menerima pekerja pada perusahaan lama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja pekerjanya dan berdasarkan dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 2021, pekerja berhak atas: 1) Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021; 2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2021; dan 3) Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). PP Nomor 35 tahun 2021 Daftar Pustaka Abdul R. Bodiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm 79 Ayu Ratna Hari Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 474/K/PDT.SUS-PHI/2013), Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Djumadi (2008). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 116 Edy Sutrisno Sidabutar, Pedoman Penyelesaian PHK, Elpress, Jakarta, 2007, hlm.20 I Made Udiana, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, (Denpasar: Udayana University Press, 2011), hlm.6 Aloysius Uwiyono, et al. 2014. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 65 Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, "Pokok-Pokok Hukum Perburuhan", Cetakan I, Armico, Bandung, 1982, hlm.43-44 Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take over dan LBO, Citra Aditya, 2001 Rizki Istighfariana Achmad, Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan, Jurist- Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm 1466 Sonhaji. "Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja." Adminitrative Law & Governance Journal 2, No. 1 (2019): 60 - 78. Sudiartha, I Wayan & Novy Purwanto, I Wayan. "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)" Kertha Semaya 2, No. 05 (2014): 1 - 6 Terok, Reymond Hendry. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Lex Privatum 6, No. 9 (2018): 1 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.190-191 23