BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA DAN KEPEMIMPINAN A. Pengertian Negara Negara dari perspektif para ahli :1 1. Menurut Krasner (1978:10) merumuskan negera sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat. 2. Menurut Eric Nordlinger daam bukunya On the Autonomy of the Democratic State (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada invidu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan - keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. 3. Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrument untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentinga kelas tertentu. 1 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 100-102.
Negara dalam konsep Islam yaitu :2 a. Daulah Istilah daulah berasal dari bahasa Arab yakni daulah, kata dari dala- yadulu-daulah yaitu bergilir, beredar, dan berputar(rotate, alternate, take turns, or occur priodically). Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Namun, menurut Olaf Schumann istilah daulah adalah 'dinasti' atau'wangsa', yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-nya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus islamisasi kontemporer. Sebaliknya, Azra mengatakan daulah tidak sama dengan konsep "kedaulatan" (sovereignity) atau bukan "negara" (nation states) dalam pengertian modern. Kedua pendapat ini tentunya berbeda terhadap konteks yang hendak dituju. Pendapat pertama ingin menunjukkan bahwa daulah sama dengan definisi negara atau bangsa (nation states). Adapun Azra mengatakan daulah dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara (baca: Indonesia) merupakan kekuatan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral sang raja dengan kekuatan ghaib yang menjaganya dan dengan keabadian kekuasaannya. b.Khilafah khilafah mengandung arti "perwakilan", "pergantian", atau "jabatan khalifah". Istilah ini berasal dari kata Arab,"khalf"., yang berarti "wakil", 2 Ni'matul huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h. 13-16.
"pengganti", dan "penguasa". Dalam perspektif politik sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elite politik (ijma'); dan pemberian legitimasi (bay'ah). Pembahasan Khilafah secara bahasa berkaitan erat dengan bentukan (derivasi) kata tersebut.Kata "khilafah" seakar dengan kata "khalifah" (mufrad), khalaif (jama''), Ada Khulafa' (Jama').Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (fi'il madi), kholafa (ﻒ ).Kata "khalifah" , dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam First Encyclopedia of Islam, khalifah berarti "wakil" (deputy), "pengganti" (successor), "penguasa" (vicegerent), "gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim" (title of the supreme head of the muslim community), dan bermakna "pengganti Rasulullah". Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. c.Hukumah Istilah hukumah bermakna "pemerintah". Dalam bahasa Persia dibaca dengan sebutan hukumet. Istilah ini tidak sama dengan istilah "daulah" (negara). Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan imamah. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan. dan hukuman sering digunakan untuk menunjukkan jabatan atau fungsi kegubernuran, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan, atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubernur.
d.Imamah Term imamah juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzalindengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja,sultan atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Taqiyudin an-Nabhani menyamakan antara imamah dengan khilafah. Karena menurutnya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. e. Kesultanan Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini, menurut Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Qur'an dengan arti "kekuasaan", kadang-kadang "bukti", dan - yang lebih khusus lagi - "kekuasaan yang efektif", kadang-kadang diberi kata sifat mubin, "wewenang yang jelas". Konsep Dasar tentang Negara 1. Pengertian Negara Istilah Negara merupakan terjemahan kataasing : state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutifyang dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat
(rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara identik dengan hak dan kewenangan.3 2. Tujuan Negara Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapatbermacam-macam, antaralain: a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan. b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah negaramemiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato,tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusialaan manusia,sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan Plato, menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.4 Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan 3 A. Ubaedillah, dkk. Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia danmasyarakat madani, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008) Edisi ketiga. h. 84. 4 Ibid.
pada konsep sosiohistoris bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan watak dan cenderung berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sedangkan, menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untukmengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentinga akhirat.5 Dalam konteks negara Indonesia, tujuannegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan penjelasan UUD 1945.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.6 3. Unsur-unsur Negara Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M.D. disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia Internasional yang oleh Mahfud dengan unsur deklaratif. a. Rakyat Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu 5 Ibid, h. 84-85. 6 Ibid, h. 85.
negara tanpa rakyat.Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari negara. b. Wilayah Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas.Secara umumwilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional. c. Pemerintah Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapaitujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum,melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.Untuk mewujudkan cita- cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya,negara demokrasi dengan pemerintahan sistem perlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi. d. Pengakuan negara lain
Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyrakat politik memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah,rakyat, dan pemerintah yang berdaulat).Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure , maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.7 Negara dalam pandangan ahli fiqih Islam tidak lain dari pada sejumlah perjanjian atau rentetan tanggung jawab dan kewajiban. Dan perjanjian pertama yaitu pengangkatan seorang imam tidak lebih daripada sarana untuk membagi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang mungkin dilakukan berdasarkan perjanjian itu pula. Selanjutnya terdapat ikatan penghubung antara bermacam tanggung jawab dan kewajiban itu yang akan menimbulkan perangkap tanggung jawab dan kewajiban umum. Maka tanggung jawab dan kewajiban itu tidaklah 7 Ibid, h. 86. telah
semata untuk tingkat kedudukan belaka, tetapi untuk tujuan dan sasaran tertentu.Hasil yang harus dan wajar didapatkan ialah timbulnya pandangan yang melihat kepada imam itu sebagai satu ikatan hubungan antara ummat dengan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugasnya masing-masing.Dan melaksanakan tugas-tugas itu dianggap menunaikan hak umum dan hak ikatan penghubung itu sendiri.8 Dalam pidato Muhammad Natsir mengatakan " Fungsi negara sebagai institusi kelembagaan yang hidup dan mempunyai fungsi memimpin, memberikan bimbingan, memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan masyarakat keseluruhannya baik materil ataupun spiritual. Dan melihat persoalan umat manusia dalam rangka yang besar itu negara tidaklah boleh mengelakkan diri dari fungsinya yang diharapkan daripadanya itu. Tidaklah negara itu akan dapat melakukan kewajibannya apabila ia tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat dan teguh serta jelas berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan dari rakyatnya".9 Menurut Mawardi, dari segi politik Negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu:10 1.Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya meruakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara. 8 Fuad.Muhd. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: CV. Pedoman ilmu jaya, 1988), Cet 1, h. 220. 9 Muhammad Natsir dkk, Debat dasar negara Islam dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Panjimas,2001), Cet 1, h. 62. 10 H. Munawwir Sjadzali, Op cit, h. 61-62.
2.Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina Negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga Negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah. 3.Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesame warga negar, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya. B. Pengertian kekuasaan dan sistem pemerintahan Berdirinya suatu negara dan terbentuknya suatu pemerintahan sebagai pelaksana negara didasari oleh tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi para warganya. Dalam rangka mencapai tujuan inilah, demokrasi (dan varian- variannya) dipandang sebagai suatu cara atau mekanisme yang paling baik dibandingkan mekanisme lainnya, seperti otoritarianisme, fasisme, dan sejenisnya. Namun, pada kenyataannya, dari seluruh negara yang memilih untuk menerapkan demokrasi ternyata mengalami tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang
sangat berbeda. Permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, pemerataan kemakmuran, korupsi, kesenjangan ekonomi, kesehatan yang buruk, lemahnya pendidikan, dan lain-lain masih menjadi momok yang dialami negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang baru belajar menerapkan demokrasi.11 Berbagai macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasiona. Semua konsep ini memaknai istilah demokrasi yang menurut asal kata beraerti rakyat "rakyat berkuasa" atau "goverment or ruler by the people". Kata Demokrasi atau democracy dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang diambil dari kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).12 Beberapa konsep demokrasi yaitu: 1. Demokrasi konstitusional Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa oarang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan 11 Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008),Cet 1. h. 13. 12 Ni'matul huda, Op cit, h. 199-200.
atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan rechtsstaat (negara hukum) dan rule of law. 2. Demokrasi yang bersandar atas Paham Komunis. Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. 3. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua; (a) Suatu wadah front persatuan (united front) yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan- golongan lainnya dalam masyarakat di mana partai komunis berperan sebagai penguasa; (b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dari negara yang lama. Model-model Demokrasi : 1. Demokrasi Klsik. 2. Republikanisme Protektif. 3. Republikanisme dan Perkembangan. 4. Demokrasi Protektif. 5. Demokrasi Devolemental. 6. Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik. 7. Demokrasi Kompetisi Elite
8. Demokrasi Pluralisme. 9. Demokrasi Legal. 10. Demokrasi Partisipatif. 11. Demokrasi Deliberatif. 12. Otonomi Demokrasi 13. Demokrasi Kosmopolitan. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to democratic Theory menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peacefull settlement of conflict). 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society). 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of ruers). 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion). 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut: 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosisologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Plato mengemukakan lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia, yaitu : 1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh Aristokrasi (cendekiawan) sesuai dengan pikiran keadilan, 2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikulir, maka orang-orang miskin pun bersatu melawan kaum hartawan. 4. Demokrasi, yairtu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunaknnya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki. 5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah yang paling jauh dari cita-cita tentang keadilan. Bentuk Negara pada Masa Sekarang ditinjau dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu: a. Negara Kesatuan Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentrslisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan otonomi daerah. b. Negara Federal
Negara federal, dilihat dari asal-usulnya, kata "federal" berasal dari bahasa Latin, feodus, tang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independent, yang sejak awal memeiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada didirinya masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah fedral. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi Mengenai hubungan satuan fedaral dengan negara bagian sangat beraneka ragam. Tergantung sistem federal yang dijalankan. Tetapi ada satu persamaan dasar pada semua negara federal. Hubungan antara satuan fedaral dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan itu meliputi juga di bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang.
c. Negara Konfederasi. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu keonfederasi tidaklah menghilngkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu, Apalagi terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta. Pemerintahan yang didasarkan pada asas demokrasi adalah pemerintahan yang pemimpinnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, orang banyak (populasi rakyat) menentukan para penyelenggara (pemimpin, segelintir orang). Akan tetapi, demokrasi seperti ini hampir sulit didapatkan; yang tampak di hadapan mata adalah sedikit (segelintir) orang menentukan atau mengendalikan orang banyak.13 Dalam buku Politics, Aristoteles (w. 347 SM) menjelaskan mengenai pemegang kekuasaan tertinggi, tujuan pemerintahan, dan bentuk pemerintahan. Dari segi jumlah pemegang kekuasaan tertinggi, Aristoteles menjelaskan tiga hal: (1) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan satu orang; (2) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan beberapa orang; atau (3) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan banyak orang. Tujuan pemerintahan dibedakan oleh Aristoteles 13 Jaih Mubarok, Fiqh Siyasah Study tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia, (Bandung: Pustaka Quraisy, 2005), h. 48.
menjadi dua: (1) pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk kebaikan, kesejahteraan umum, dan pemenuhan kepentingan umum (tujuan yang baik); atau (2) pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk kebaikan, kesejahteraan, dan pemenuhan kepentingan pemegang kekuasaan itu sendiri (tujuan yang buruk, penyimpangan).14 Dari segi kuantitas pemegang kekuasaan tertinggi dan tujuan negara, Aristoteles mengklasifikasi bentuk pemerintahan menjadi dua: pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk. Menurut Aristoteles, bentuk-bentuk pemerintahan yang baik adalah: pertama, monarki, yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan satu orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Kedua, aristokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan beberapa orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Ketiga, politeia (negara), yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan banyak orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, bentuk negara yang paling ideal adalah monarki.15 Selain bentuk pemerintahan yang baik, Aristoteles juga menjelaskan tiga bentuk pemerintahan yang buruk: pertama, tirani (sebagai kebalikan dari monarki); yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di 14 Ibid. 15 Ibid, h. 49.
tangan satu orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan penguasa. Kedua, oligarki; yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan beberapa orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan penguasa. Ketiga, demokrasi; yaitu kekuasaan yang berada di tangan orang banyak yang berasal dari kalangan tertentu yang dominan, digunakan lebih banyak untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan kelompok pendukungnya.16 Kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Bahkan, dalam pandangan Max Weber, kekuasaan di dalam suatu negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah di dalam suatu negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah di dalam suatu wilayah tertentu. Itulah sebabnya, ketika ilmuwan politik melakukan studi tentang negara, secara otomatis mereka memperbincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan yang ada di dalamnya, seperti tentang bagaimana kekuasaan itu muncul, sumber-sumbernya, proses memperebutkan dan mempertahankannya, dinamikanya, berikut pengalokasian pendistribusiannya.17 Secara sederhana yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan adalah 'involves the pulling apart of district powers and allocating them to distinct agents, 16 Ibid. 17 Kacung Marijan, Sistem politik Indonesia : Konsolidasi demokrasi Pasca-Orde Baru (Jakarta: Kencana, 2011), Cet 2. h. 17. dan
rather than bundling them together in the hands of a single agent' (Brennan dan Hamlin, 2000: 212). Secara umum hal ini, misalnya, terlihat antara pemisahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah 'to take a particular power (or set of power) and spread it across agents so that no one individual is uniquely powerful' (Brennan dan Hamlin, 2002: 212). Contoh sederhana di dalam pembagian kekuasaan adalah adanya sistem bikameral di dalam parlemen, yaitu adanya lembaga 'DPR' yang mewakili orang dan adanya lembaga 'Senat' yang mewakili daerah. Meskipun di dalam parlemen ada lembaga 'DPR' dan 'Senat' tetapi kedua lembaga itu sebenarnya 'satu' secara fungsional, yakni sama-sama menjalankan fungsi perwakilan dan secara politik memerankan fungsi 'legislation'.18 Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan (interrelated) dan saling bergantung (interdependent). Sedangkan politik (politics) berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses mmenetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan itu.19 Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi politik yang bekerja dalam suatu unit kesatuan. Berdasarkan definisi tersebut, Gabriel Almond memberikan ciri-ciri sistem politik sebagai berikut:20 1. setiap sistem politik memiliki struktur politik. 18 Ibid, h. 20. 19 Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006), h. 104. 20 Ibid, h. 104-105.
2. setiap sistem politik menjalankan fungsi politik yang sama meski kadarnya berbeda; 3.semua struktur politik melaksanakan banyak fungsi; 4. semua sistem politik adalah sistem campuran. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu 'sistem' dan 'pemerintahan'. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhan itu . Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena apabila berbicara tentang system pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.21 Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut cabinet government system dan presidensial government system atau the fixed executive system. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal adanya tiga sistem 21 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi hukum tata negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 ( Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), Cet 1. H. 147-148.
pemerintahan: (1) sistem pemerintahan parlementer; (2) sistem presidensial; dan (3) sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem presidensial. Sistem ini lebih dikenal dengan nama 'semi-presidensial government'.Berdasarkan pendapat tersebut pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi), misalnya quasi parlementer atau quasi presidensial.22 Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada lima jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah. Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari Rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan the Rule of Law (Anglo Saxon) yang didalamnya bertemu dalam sebuah ikatan prismatik dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Dalam penegakan hukum, Sistem Hukum Pancasila menghendaki kepastian hukum bahwa keadilan telah ditegakkan. Sistem Hukum 22 Ibid, h. 148.
Pancasila menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum yang formal atau menghendaki kepastian berdasarkan aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial. Permusyawaratan dan sikap gotong royong yang penuh kekeluargaan ditonjolkan di dalam Sistem Hukum Pancasila sehingga membawa perkara ke pengadilan hanya akan ditempuh jika penyelesaian dengan kekeluargaan ternyata gagal untuk dicapai.23 Itulah konsep prismatik Sistem Hukum Pancasila yang sesuai dengan akar budaya bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau. Tak perlu risih apalagi malu untuk mengatakan bahwa Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri yaitu Sistem Hukum Pancasila, sebab setiap bangsa memang dapat mempunyai sistem hukumnya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.24 Dalam konteks Pancasila sebagai penuntun hukum yang berkeadilan sosial maka ada tuntunan bagi negara agar hukum-hukum yang dibuat di Indonesia selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial yakni hukum-hukum yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah kehidupan sosial ekonominya, bahkan juga membuat hukum yang ditujukan untuk memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah,Keadilan sosial menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber 23 Moh, Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-1, h. 8. 24 Ibid.
daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan sosial ekonomi antarkelompok masyarakat dapat dikurangi.25 B. Pengertian Kepemimpinan dan Ahlul Halli wal Aqdi Dalam Hukum Islam. Arti politik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil: "Politik adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh manusia yang hasilnya lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak ada nash-nya. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menjalankannya dengan adil.Itulah sikap adil yang dengannya makmurlah bumi dan langit. Jika telah tampak tanda- tanda keadilan dan kelihatan dengan cara apa pun, maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Cara apa saja yang dengan cara itu akan timbul keadilan dan keseimbangan, maka cara itu termasuk agama (dibenarkan oleh agama), bukan menyalahinya.26 Sebelum menjelaskan berbagai gagasan tentang politik hukum Islam, Ibrahim Hosen terlebih dahulu berusaha membedakan antara syari'at dengan fiqh. Menurutnya, sebagai ulama sebelumnya, kebenaran syari'at bersifat absolut (mutlak); sedangkan kebenaran fiqh bersifat relatif (nisbi). Oleh karena itu, fiqh menerima perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan tersebut harus 25 Ibid, h. 11. 26 Farid Abdul Khaliq, Op cit, h. 106-107.
sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.27 Dalam persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, hukum Islam dalam rumpun fiqh menghendaki campur tangan pemerintah. Tegasnya, jelas Ibrahim Hosen, pemerintah berhak bahkan harus berijtihad untuk memilih salah satu pendapat yang paling sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan menetapkannya sebagai peraturan perundang- undangan yang dapat mengikat seluruh masyarakat, dan masyarakat diwajibkan untuk mentaatinya.28 Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau-balau merupakan tinjauan sosiologis di mana manusia memerlukan hidup bermasyarakat dan agar supaya kehidupan manusia itu tertib dan teratur maka perlu adanya pemimpin, oleh karena itu para ulama berkata:29 1. Manusia bila dibiarkan tanpa pengendali hasilnya kemudaratan dan kemusnahan bagi manusia. 2. Menolak kemudaratan yang disangka timbul itu adalah suatu hal yang diwajibkan menurut agama. 3. Kemudaratan-kemudaratan itu tidak akan dapat dihindarkan, melainkan dengan adanya seorang kepala negara. Manusia yang dipilih menjadi Imam/Kepala Negara mempunyai syarat. Selain dari segi agama yang harus memenuhi syarat, terdapat budi pekerti yang 27 Jaih Mubarok, Op cit, h.101. 28 Ibid, h. 102. 29 H. A. Djazuli, Op. Cit. h. 84.
luhur, mengetahui sifat hidup manusiawi dalam menjalankan tugas, dikenal baik oleh rakyat dan diterima oleh mereka. Selain daripada syarat-syarat pribadi dan kepribadian, maka tetap pula harus dihidupkan sifat demokrasi Islam dalam pengangkatan dan pemilihan manusia khalifah atau imam itu. Kepala negara adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk menjaga kepentingan rakyat, maka hendaklah rakyat pula yang berhak memilih mereka. Pemilihan berdasarkan keinginan yang tidak dipaksa atau dipermainkan dengan harta atau kekuasaan. Semata keinginan yang mutlak dan jiwa yang rela dengan penuh keyakinan untuk dipilih menjadi seorang khalifah sudah cukup bagi tuntutan Islam namun syarat- syarat yang diperlukan ada dan nyata dapat diraba dan dapat dipercayai adanya pada diri calon itu. Di sini timbul rasa tanggung jawab setiap manusia Islam yang akan memberikan suara, jasa dan karsa. Manusia yang dipilih itu bukanlah ditentukan oleh keturunan, harta bendanya, pengaruhnya dan lain sebagainya, tetapi oleh sejauh mana hubungannya dengan agama baik teori maupun praktek. Manusia itu hendaklah merupakan manusia yang jauh dari sifat nepotism, chauvinism, selfiskness, egoism dan lain sebagainya. Seorang yang diperlukan itu hendaklah merupakan seorang yang agamis, manusia yang memiliki sifat-sifat hidup duniawi dan ukhrawi. Ini dalam arti tidak lepas akhiratnya dari dunianya dan tidak pula meninggalkan dunia karena akhirat. Maka di sini tidak ada pengaruh keluarga atau partai dan lain sebagainya. Hanya yang ada pribadi manusia itu sendiri yang membawa diri dengan kepribadiannya semata.30 30 Fuad Mohd Fachruddin, Op cit, h. 69-70.
Pada dasarnya kepemimpinan mengacu pada suatu proses untuk menggerakkan kelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan/ disepakati bersama dengan mendorong atau memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Dengan kemampuannya seorang pemimpin yang baik mampu menggerakkan orang-orang menuju tujuan jangka panjang dan betul-betul merupakan upaya memenuhi kepentingan mereka yang terbaik.Dengan demikian, kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga suatu proses untuk memengaruhi orang lain. Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa seorang pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin.31 Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga suatu proses untuk memengaruhi orang lain. Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa 31 Veitzal Rivai, Arfiyan arifin, dkk, Islamic leadership: membangun superleadership melalui kecerdasan spiritual,( Jakarta: Bumi Aksara,2009), h. 119-120.
seorang pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin.32 Dalam bahasa arab padanan kata politik adalah siyasah, metode mengatur Negara disebut nizam al- siyasah, sedangkan Negara, dalam bahasa Arab disebut bald, Al qur'an menggunakan kata ini dalam banyak tempat dengan pengertian tanah, yaitu negeri, tempat manusia berdomisili.33 Terdapat dalam Surah al -furqan/25:49 Allah swt berfirman:
49. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. 49. agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Annisa : 59
32 Ibid, h. 120. 33 Junaidi Lubis, Op cit, h.57.
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Ulil al-amri maknanya pemegang perintah dan perintahnya menurut ayat dia di atas wajib diikuti. Mujahid mengatakan uli al-amri itu adalah ahli Alqur'an dan ahli ilmu. Menurut ibn Kaisan uli al-amri itu adalah para pemikir yang mengurus urusan orang banyak. Kedua penapat ulama ini mendudukkan kepemimpinan pada pengetahuan dan tugas kerja. Orang yang mampu menjalankan kerja besar dalam mengurus berbagai kepentingan prang ramai tentulah, dan harus, memiliki pengetahuan.34 Dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 31: (Sesungguhnya Allah akan mengangkat khalifah di muka bumi) menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta (3) hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya 34 Ibid. h. 55.
dengan pemberi kekuasaan (Allah Swt). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang Khalifah memerhatikan hubungan-hubungan tersebut.35 Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:36 1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf. 2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum. 3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. 4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan. 5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid). 6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimmi. 35 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas berbagai persoalan umat, ( Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), Cet ke-1, h. 558. 36 H. A. Djazuli, Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah, ( Jakarta: Kencana,2009), Cet ke-4, h. 61.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syarat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya. 9 Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur. 10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalammembina umat dan menjaga agama. Kepala negara, menurut Ibrahim Hosen, mempunyai tiga kekuasaan (1) kekuasaan untuk membuat undang-undang (al-sultat al-tasyri'iyat, legislatif), (2) kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (al-sultat al-tanfidziyat, eksekutif), dan (3) kekuasaan kehakiman (al-sultat al-qada'iyat, yudikatiff). Akan tetapi, Ibrahim Hosen tidak mengajukan pembentukan institusi yang dapat atau berhak mengangkat khalifah atau pemimpin.37 Kelihatannya gagasan Ibrahim Hosen tentang tiga kekuasaan khalifah dipengaruhi oleh gagasan Abd al-Wahhab Khalaf dan Fathi Usman mengenai sumber kekuasaan. Abd al-Wahhab Khalaf dan Fathi Usman mengenai sumber kekuasaan. Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibedakan menjadi tiga: legislatif (al-sulthat al-tasyri'iyyat, kekuasaan pembentukan undang-undang), yudikatif (al-sulthat al-qadha'iyyat, kekuasaan 37 Jaih Mubarok, Op cit, h. 107.
badan peradilan), dan eksekutif (al-sulthat al-tanfidziyyat, kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang). Selanjutnya Khallaf menjelaskan bahwa khalifah memegang tiga kekuasaan ini. Ia berhak membuat UU, melaksanakan UU, dan dapat bertindak sebagai hakim (qadhi). Dalam pelaksanaannya, wewenang- wewenang tersebut dapat dilimpahkan, Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti; kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim; dan kewenangan eksekutif ditangani oleh khalifah, para sultan, dan perangkat pemerintah di bawahnya.38 Fathi Utsman memiliki gagasan yang agak berbeda dengan Abd al- Wahhab Khalaf. Fathi Utsman menjelaskan bahwa kekuasaan pembentukan hukum dan undang-undang dalam negara Islam(legislatif) berada di tangan para mujtahid dan Ahl al-Halli wa al-Aqdi; kekuasaan peradilan (yudikatif) berada di tangan para hakim; dan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan khalifah dan para pemimpin di bawahnya. Lebih penting dari itu, Khallaf menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah konstitusional, bukan tirani.39 Uraian para ullama tentang ahl al-hall wa al-'aqd yaitu:40 1. Ahl al-hall wa al'aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam. 2. Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. 38 Ibid, h. 108. 39 Ibid. 40 H. A. Djazuli, Op cit, h. 76.
3. Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis. 4. Ahl al-hall wa al-'aqd tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. 5. Ahl al-hall wa al-'aqd mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Al-Farra berkata: Ahli Ikhtiyar harus memiliki tiga syarat berikut:41 1. Adil 2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan. 3. Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan. Di antara hal yang jelas dalam syarat Ahlul Hilli wal Aqdi adalah spesialisasi mereka sebagai berikut:42 1) membaiat (menobatkan) orang yang menurut mereka mampu untuk memegang tongkat kepemimpinan, dan 2) melakukan ijtihad dalam hukum-hukum untuk mencapai kesepakatan (ijma'). 41 Farid Abdul Khaliq, Op cit, h. 109. 42 Ibid, h. 110.