EKSISTENSI DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR DALAM KOMUNIKASI POLITIK PADA PILKADA DALAM RANGKA PENDIDIKAN DEMOKRASI Edi Saputra Dosen UPT-MKU Universitas Negeri Padang edi_saputra@yahoo.co.id ABSTRACT Theoretically, in the context of the establishment of the democratic process, the existence of newspapers in political communication on the elections should be independent. It means that newspapers should be able to investigate in a professional, freely without bias from any parties, be objective in reporting the facts or events that occurred in the elections so as to form an opinion that does not harm anyone in increasing confidence of the people for making their choices. Methodologically, the independence of a newspaper can be measured by the Content Analysis Method in the editorial, whether the editor has the discretion to review the news, issues, or events that occur in the elections, or whether it was influenced or not influenced by certain parties, particularly candidates in the elections. In addition, the independence of the newspapers can also be seen from the attitude of the editor in the editorial, whether it be supportive, neutral, or not being supportive. Keywords: Existence, independency, political communication, local elections, demo- cratic process. ABSTRAK Secara teoritis, dalam rangka tegaknya proses demokrasi, eksistensi surat kabar dalam komunikasi politik pada pilkada harus independen. Artinya, surat kabar harus bisa menginvestigasi secara professional, bebas tanpa adanya keberpihakan pada pihak manapun, objektif dalam melaporkan fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pilkada sehingga mampu membentuk opini yang tidak merugikan siapapun dalam menambah keyakinan rakyat untuk menentukan pilihannya. Secara metodologis Independensi suatu surat kabar dapat diukur dengan metode analisis isi (Content Analysis Method) pada tajuk rencana yakni, apakah editor memiliki keleluasaan dalam mengulas berita, isu ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pilkada dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu, terutama kandidat pilkada. Selain itu, independensi surat kabar dapat juga dilihat dari sikap editor dalam menulis tajuk rencana apakah bersikap mendukung, netral dan tidak mendukung. Kata Kunci: Esksistensi, Independensi, komunikasi politik, Pilkada, proses demokrasi A. Pendahuluan Media massa merupakan salah satu alat komunikasi dan berperan besar dalam upaya memperlancar proses komunikasi. Menurut terjadinya Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 147
Effendy1 media massa dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas media massa adalah semua media yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Dalam batasan ini radio, televisi dan film. Dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah dan bulletin. termasuk surat kabar, Surat kabar mempunyai ciri khas tersendiri yaitu; a) Publisitas, diperuntukkan untuk umum. b) Universalitas, memuat berita menge- nai kejadian di seluruh dunia dan segala aspek kehidupan manusia. c) Aktualitas, kecenderungan penyam- paian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Dengan demikian surat kabar dapat menyam- paikan pesan-pesan yang canggih dan ilmiah sehingga sering dijadikan ajang polemik oleh para cendikiawan yang menyajikan pemikirannya. Surat kabar lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran2. Sejalan dengan berjalannya waktu maka surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Effendy3 menjelaskan fungsi-fungsi dari surat kabar yakni: a) Menyiarkan informasi (to inform) kepada khalayak menge- nai berbagai peristiwa yang terjadi serta berbagai pikiran atau gagasan lain. yang Khalayak pembaca menjadi pembeli ataupun berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di berbagai tempat di dunia; b) Mendidik (mass education) yaitu, sebagai pendidikan masyarakat. Surat kabar secara tidak langsung memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari fitur materi (feature) dan juga tajuk. Materi isi tersebut disamping memberikan informasi juga menambah perben- daharaan pengetahuan pembacanya walaupun bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda; c) Menghibur (to entertain). Hiburan yang ditam- pilkan surat kabar berguna untuk melemaskan ketegangan para pem- bacanya. Hiburan ini dapat berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, dan juga berbagai fitur. Isinya dibuat seringan mungkin sehingga tidak menimbulkan pemi- kiran serius bagi pembacanya; d) Mempengaruhi (to influence). Berita pada surat kabar secara tidak lang- sung mempengaruhi para pemba- canya, sedangkan tajuk renca-na dan artikel dapat memberikan pengaruh langsung kepada pembacanya. Penga- ruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya. disampaikan orang isi seperti artikel, 1 Effendy, Onong Achjana. 2004. Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2 Ibid 3 Ibid fungsi mempengaruhi inilah, terilihat keterkaitan surat kabar dengan komunikasi politik yaitu, surat kabar tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, medium pendidikan, hiburan dan pengamat Dalam 148 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
lingkungan tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan dunia politik. Hal ini disebabkan karena artikulasi politik tidak akan terlepas yang dari mengatakan apa, "melalui media mana", ditujukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana"4. lagi Harold tegas Laswell5 mengatakan bahwa komu- nikasi dalam artikulasi politik tidak terlepas dari persoalan "siapa yang mengatakan apa, "melalui media mana", ditujukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana". Dengan demikian, surat kabar dalam komunikasi politik merupakan media komunikasi yang menyalurkan "siapa yang menyampaikan apa, ditujukan kepada siapa dan dengan pengaruh yang bagaimana". persoalan "siapa Lebih Menurut Sudijono6 kelancaran komunikasi politik ini dipengaruhi oleh independensi surat kabar sebagai penyalur aspirasi, gagasan, pandang- dari politik pandangan rakyat. pemerintah maupun dari seharusnya Artinya, berpihak kepada "semua" tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya. Intinya surat kabar tersebut hendaknya bukan "menjilat" kepada justru mengkritik "siapa", "semua" yang tidak benar. Dapat dikatkan surat kabar harus bersikap independen, diberi kebebasan untuk bersuara seobjektif mungkin meliput terjadi yang peristiwa-peristiwa dapat sehingga pihak semua menerima masukan dari semua kalangan. baik surat kabar tetapi Dalam proses Pilkada, terjadi proses komunikasi dalam artikulasi politik ini yakni dimana kandidat sebagai pihak "siapa yang menga- takan apa" akan berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi rakyat agar memilih mereka. Sementara itu, rakyat sebagai pihak "ditujukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana" akan memilih gambar- gambar kandidat yang mereka anggap sanggup meperjuangkan nasibnya. Di sini lah surat kabar sebagai media komunikasi politik "melalui media mana" menyalurkan pesan-pesan politik kandidat tersebut pada semua kalangan. Dengan demikian esksistensi surat kabar dalam komunikasi politik pada saat berlangsungnya Pilkada adalah surat kabar yang menyalurkan pesan-pesan politik kandidat "siapa yang mengatakan apa, ditujukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana" dituntut untuk bersikap independen sehingga pesan-pesan politik para kandidat tersebut bisa dinilai oleh rakyat apakah hanya mewakili kepentingan kelompok dari partai politik mereka sendiri atau rakyat. memperjuangkan Dengan adanya indipenden dari surat kabar tersebut, rakyat bisa lepas dari jerat-jerat manipulasi politik berupa janji-janji politik yang mempengaruhi pilihan mereka nantinya. aspirasi 4 Nimmo, Dan. 1993. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 5 Dalam Nimmo, Dan. 1993. Ibid saat berlangsungnya pilkada untuk tegak- Eksistensi surat kabar 6 Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. Prilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Perss. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 149
nya proses demokratis adalah surat kabar yang independen sebagai media komunikasi politik, yaitu surat kabar yang bisa menginvestigasi jalannya Pilkada dan melaporkannya pada rakyat tanpa adanya keberpihakan. Di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada, mungkin saja tidak semua jalannya rakyat bisa mengetahui Pilkada tersebut. Dalam hal ini surat kabar berperan untuk memberitahu- kan apa yang ditemukannya sehingga rakyat ataupun bisa memilih bertindak. Dalam Pilkada yang demokratis, rakyat punya harapan pada surat kabar untuk memantapkan pilihannya. Dapat dikatakan bahwa tak ada Pilkada yang sukses tanpa adanya peranan surat kabar, salah satu ciri Pilkada yang kotor adalah tidak adanya indipendensi dari surat kabar. B. Permasalahan Pada masa Orde Baru surat kabar sebagai media komunikasi politik belum dapat bersikap independen. Menurut Jamiluddin Ritonga7 surat kabar melakukan itu bukan karena mendapat kehendaknya tekanan dari pihak yang berkuasa. Pada masa Orde Baru surat kabar bergelut politik lebih mendahulukan tertutup dan kepentingan pihak yang berkuasa. Untuk itu surat kabar lebih dominan memberitakan kegiatan-kegiatan sere- monial para pejabat pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sehingga surat kabar dan pemerintah melalui tetapi, dengan sistem Golkar memiliki hubungan pater- nalistik. Pada masa reformasi, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap surat kabar Harian Umum Singgalang pada masa pilkada 2005 oleh Edi tahun 2013 surat kabar Saputra kembali independen. Edi Saputra mengemukakan bahwa: Berdasarkan analisis isi pada tajuk rencana Harian Umum Singgalang yang terbit pada masa kampanye Pilkada 2005 di Sumatera Barat dapat dikatakan bahwa Harian Umum Singgalang independen sebagai media komunikasi politik. Hal ini bisa di lihat pada; pertama, dalam penulisan rencana editor tidak dipengaruhi oleh pihak terutama cagub/cawa- manapun, gub, tetapi memiliki keleluasaan untuk menyampaikan pandangan, ide dan pendapatnya terhadap masalah yang diulas. Walaupun dalam penulisannya mendukung pendapat seseorang tetapi hanya bermaksud untuk memperjelas per- tidak untuk mendukung soalan kandidat tertentu dalam kampanye Pilkada sehingga tidak mempe- ngaruhi independensinya. Kedua, dalam mengulas suatu permasa- lahan yang timbul saat kampanye, Harian Umum Singgalang bersikap netral dengan memperjelas dan memperluas perspektif masyarakat terhadap persoalan8. tajuk Dengan demikian dapat dika- takan, pada saat reformasi dengan adanya Pilkada surat kabar kembali 7 Dalam Media Indonesia, 11 Mei 2000. 8 Edi Saputra. 2013. "Independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat". Jurnal Tingkap, edisi IX no. 2 tahun 2013. 150 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
independen, bebas, dan bertangung- jawab menyampaikan pesan-pesan politik. Pesan-pesan politik yang disampaikan bervariasi, kembali mampu membentuk opini publik dalam memperkuat keyakinan-kenya- kinan politik individu atau masya- rakat nantinya. Dengan demikian pesan-pesan politik tersebut tentu saja tidak berasal dari salah satu kandidat tetapi juga berasal dari pesan-pesan politk para cagub/ cawagub lainnya. dalam memilih antara dua pihak yakni, sebagai proses dimana pesan-pesan ditransfer dari suatu sumber kepada penerima. Sumber mentransfer pesan-pesannya dengan tujuan untuk merubah tingkah laku dari penerima. Namun, sumber pun bisa berubah tingkah lakunya sebagai akibat umpan timbal balik yang diterimanya dari penerima. Dapat dikatakan komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan pene- lambang informasi berupa rimaan yang mengandung arti atau makna sampai menjadi milik bersama. Akan tetapi pada saat Pemilihan (Pilpres 2014) kemaren Presiden surat kabar kehilangan nampak independensinya. Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana "Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik pada Pilkada dalam rangka Pendi- dikan Demokrasi. C. Pembahasan Komunikasi Politik Komunikasi politik terdiri dari kata komunikasi dan politik9. Lasswell10 mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan men- dasar; who says what in which channel to whom with what effect?. ingin menyebut bahwa Laswell komunikasi adalah proses penyam- paian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dengan demikian dalam komu- nikasi terjadinya pertukaran pesan politik menurut Nimmo11 merupakan kegiatan yang secara kolektif mengatur per-buatan manusia dalam kondisi konflik sosial. Setiap manusia, dipan-dang Nimmo itu yang selalu berbeda dan hal menyebabkan konflik. Manusia ber- selisih, memperkenalkan masalah, dan menyelesaikannya maka, itulah politik. Lebih jauh, Nimmo membe- rikan kesimpulan pandangan Mark Roelofs bahwa "komunikasi meliputi politik". Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan itu melalui komunikasi. Sedangkan Dengan demikian dapat dika- politik mencakup takan sesuatu kegiatan yang dialami orang. Politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang menyatukan pem- bicaraan dan pandangan dalam kondisi konflik sosial. Dengan kata lain politik adalah pembicaraan; tegasnya, kegiatan berpolitik adalah berbicara. bahwa Dari dua pengertian kata di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi 9 Nimmo, Dan, 1993. Op cit. 10 Effendy, 2004. Opcit. 11 Nimmo, Dan, 1993. Op cit. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 151
politik adalah komunikasi yang terjadi di bercirikan politik yang dalam sebuah sistem politik. Dalam komunikasi politik sekelompok orang (partai politik) dengan segala struktur yang tersedia menjalankan fungsi mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari ataupun pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya. sekelompok orang Fugen12 komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa konsekuensi-konsekuensi politik, baik yang aktual maupun yang potensial di dalam suatu sistem ada. Konsekuensi- politik yang konsekuensi politik yang terjadi bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Oleh karena itu berbagai konsekuensi politik yang terjadi pada agar dasarnya mengandung sistem bisa yang politik berfungsi. Menurut Richard arti ada Sedangkan menurut Harmoko13 komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Di dalam sistem politik, komunikasi politik berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik dengan infrastruktur politik yang dapat dipakai untuk mencipta- kan kondisi kehidupan politik yang stabil Lebih lanjut Harsono14 meng- artikan komunikasi politik dalarn arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas komunikasi politik ditekankan- nya pada penyampaian informasi politik dan suatu sumber kepada sasarannya. Sedangkan dalam arti sempit dikaitkannya dengan struktur kekuasaan yang ada. Lebih legkapnya pengertian itu adalah sebagai berikut: Komunikasi politik dalam arti luas yaitu setiap bentuk-bentuk pe- nyampaian pesan-pesan politik, baik berupa lambang-lambang, kata-kata terucapkan atau tertulis pesan-pesan ataupun melalui baik visual, langsung tidak kepada sejumlah ataupun sempit arti sasaran. Dalam komunikasi politik adalah setiap bentuk penyam-paian pesan-pesan, baik berupa lambang-lambang, ataupun terucapkan kata-kata tertulis, baik visual maupun isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak kedudukan seseorang yang berada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu dan yang ada dalam suatu sistem. secara 12 Dalam Harsono, Suwardi, 1993. Peranan Pers dalam Politik di Indonesia. Suatu Stu- di Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita kampanye Pemilu 1987. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik, terutama pesan- pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud 13 Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia. 14 Ibid 152 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
adalah pesan-pesan yang mengguna- lagu, kan elemen bahasa seperti berita, informasi, pernyataan yang berkaitan nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik oleh wartawan atau oleh yang lainnya. dengan sistem kan pesan-pesan sifatnya sekilas selalu sehingga khalayak harus berada di depan pesawat televisi dan radio. Oleh karena itu pesan-pesan disampaikan harus mudah dicerna oleh pendengar atau pemirsa. Media massa cetak pesan-pesannya ditulis seperti surat kabar, majalah dan bulletin16. Surat Kabar dalam Komunikasi Politik pada Pilkada Media massa dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "mass media" bermakna alat penghubung. Media massa merupakan salah satu alat komunikasi dan berperan besar dalam melancarkan terjadinya komunikasi tersebut. Dapat dikatakan media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau kepada berita khalayak dan tersebar diberbagai tempat. secara serentak banyak, berbeda Menurut Effendy15 media massa dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Dalam batasan ini termasuk surat kabar, radio, televisi dan film. Dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah dan bulletin. Dengan kata lain arti media massa mengarah kepada alat yang di pergunakan untuk menyampaikan informasi Media massa khususnya surat kabar mempunyai ciri khas tersendiri yaitu: a) Publisitas, diperuntukan untuk umum. b) Universalitas, memuat berita mengenai kejadian di seluruh dunia dan segala aspek kehidupan manusia. c) Aktualitas, kecenderungan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Dengan demikian surat kabar dapat menyampaikan pesan-pesan yang canggih dan ilmiah sehingga sering dijadikan ajang polemik oleh para cendikiawan yang menyajikan Surat kabar lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran17. Sejalan pemikirannya. berjalannya dengan waktu maka surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Effendy18 menjelaskan fungsi-fungsi dari surat kabar yakni: a) Menyiarkan informasi (to inform) kepada khalayak menge- nai berbagai peristiwa yang terjadi serta berbagai pikiran atau gagasan yang disampaikan orang lain; b) Mendidik (mass education), yaitu sebagai pendidikan masyarakat; c) Perbedaan media massa cetak dan media elektronik adalah bahwa media massa elektronik menyampai- 16 Ibid 17 Ibid 15 Effendy, 2004. Op cit. 18 Ibid Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 153
Menghibur (to entertain). Hiburan surat kabar berguna ditampilkan untuk melemaskan ketegangan para pembacanya; dan d) Mempengaruhi (to influence). Sementara itu dalam kaitanya dengan komunikasi politik, surat kabar tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, medium pendi- dikan, hiburan dan pengamat ling- kungan juga mempunyai hubungan yang erat dengan dunia politik. Hal ini disebabkan dalam artikulasi, politik tidak akan terlepas dari persoalan "siapa yang menga- takan apa, "melalui media mana", ditujukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana"19. De- ngan demikian surat kabar dan politik khususnya komunikasi politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya meru- pakan dua sisi yang tidak dapat dijauhkan satu sama lainnya. tetapi Dalam usaha mempertahankan kekuasaan misalnya, pemerintah yang berkuasa akan berusaha mempe- surat kabar. Sebaliknya, ngaruhi surat kabar bisa menjadi penekan terhadap pemerintahan yang berkuasa karena keluasan jangkauannya di dalam masyarakat. Surat kabar dapat menciptakan opini publik (publik opinion) yang membangun persepsi masyarakat menjadi positif atau negatif terhadap kebijakan politik yang ditetapkan. alat yang berpotensi kuat dalam merebut, mengawetkan, dan meng- konsolidasikan para pemimpin. Daniel Lev juga menge- mukakan tiga kemungkinan hubung- an surat kabar dalam politik yang dianut oleh masyarakat suatu negara yakni: a) Sebagai alat penerang belaka yakni, di dalam mana pemerintah atau suatu golongan yang kuat di dalam masyarakat bisa mempunyai atau mengontrol surat kabar itu. Ini berarti surat kabar hanya untuk menyiarkan berita-berita yang cukup buat keperluan masya- rakat tersebut; b) Surat kabar dapat dipakai sebagai alat mobilisasi oleh elite politik atau elite sosial. Dimana, surat kabar tersebut dapat untuk melahirkan nilai-nilai (mungkin nilai baru atau nilai baru) yang akan mengkompakkan dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai sesuatu. c) Surat kabar sebagai alat kontrol. Di dalam fungsinya yang ketiga ini terlihat peranan kompleksitasnya surat kabar di dalam masyarakat. Surat kabar sebagai alat kontrol bukan hanya berarti alat pengontrol pemerintah saja juga alat terhadap masyarakat pengontrol kaum biasa, rakyat golongan sosial yang biasanya tidak terhadap dikontrol senang industri surat kabar itu sendiri. tiga kekuasaan tetapi intelektual, dan Robert Michels20 mengemuka- kan bahwa surat kabar merupakan 19 Nimmo, Dan. 1993. Op cit. 20 Dalam Delvivia. 1999. Analisa Isi Liputan Berita Pemilu 1971 di Sumatera Barat, Studi Kasus Dalam Harian Haluan. Skripsi Sarjana. Padang: FPIPS IKIP Padang. tadi akan melahirkan citra bagi surat kabar itu yaitu, gambaran tentang realitas surat kabar berdasarkan kepentingan yang dilayaninya. Dengan demikian surat kabar yang melayani kepentingan bisnis memiliki citra sebagai surat kabar bisnis. Demikian pula surat kabar yang melayani kepentingan Dari fungsi 154 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
politik memperoleh citra sebagai surat kabar politik. Surat kabar yang melayani pemerintah kepentigan digambarkan sebagai surat kabar yang Surat pemerintah. melayani perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki citra surat kabar perjuangan21. kabar Secara teoritis terdapat keter- kaitan antara surat kabar dengan komunikasi politik, yaitu dengan pendekatan. dua menggunakan Pertama, surat kabar dipandang sebagai sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik. Kedua, surat kabar yang memiliki ketergantungan dari kehidupan politik seperti terlihat dalam studi mengenai sistem surat kabar dan pembrendelan surat kabar. Kedua pendekatan ini berakar dari dua sudut pandang berbeda. Pendekatan pertama bertolak dan sudut pandang serba media, sebaliknya pendekatan kedua ber- tumpu pada pandangan serba masya- rakat22. McQuail23 menulis bahwa secara umum pandangan serba media itu menekankan keperkasaan surat kabar sebagai kekuatan penggerak perubahan, baik melalui teknologi maupun isi yang dibawanya sehingga institusi lainnya harus melakukan penyesuaian terhadap tekanan yang dilakukan beserta dampaknya. Pan- serba masyarakat mene- dangan kankan ketergantungan institusi surat kabar kepada kekuatan lain dalam masyarakat terutama kepada politik atau uang. Lebih lanjut McQuail menulis bahwa ketergantungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dengan integrasi surat kabar terhadap sumber kekuasaan. isi surat kabar Dengan demikian cenderung melayani pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Kenyataan ini menunjukan bahwa surat kabar dapat dikendalikan atau dikelola secara monopolistik untuk dijadikan sebagai alat utama yang efektif dalam mengorganisasi massa atau kelompok, konsumen, pasar dan biasanya merupakan corong pengu- asa, pemberi pendapat dan instruksi serta kepuasan jiwa. Jamiluddin Ritonga24 menulis bahwa surat kabar pada Orde Baru mengedepankan agenda kebijaksa- naan. Surat kabar saat itu bergelut dengan sistem politik tertutup lebih mendahulukan kepentingan pihak yang berkuasa. Surat kabar mela- kukan itu bukan karena kehendaknya tetapi disebabkan mendapatkan tekanan dari pihak yang berkuasa. Akibat tekanan dari pihak pemerintah tersebut menyebabkan surat kabar tidak berdaya melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Surat kabar terpaksa mengikuti selera penguasa. 21Arifin, Anwar. 1992. Komunikasi Politik dan Pers Pancasila. Jakarta: Yayasan Media Sejahtera. teori agenda setting. Teori ini berpendapat, surat kabar yang menganut sistem tertutup dominan akan mengedepan- kan agenda kebijakan umumnya lebih dominan menyuarakan kepentingan Hal ini sesuai dengan 22 Ibid 23 McQuail, Denis. 1996. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga. 24 Dalam Media Indonesia, 11 Mei 2000. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 155
negara khususnya pemerintah yang berkuasa. Di sini surat kabar lebih banyak memberitakan kegiatan- kegiatan seremonial para pejabat pernerintah mulai dan pusat sampai ke daerah-daerah. Akibatnya, surat kabar sebagai kontrol sosial yang merupakan salah satu fungsinya tidak berjalan secara optimal. Malah, surat kabar menyediakan dirinya sebagai alat komunikasi bagi pemerintah25. Hal ini dapat dilihat dalam dua bentuk kampanye Pilkada yaitu dialog langsung dan melalui media massa seperti surat kabar. Dalam dialog langsung calon gubenur langsung bertatap muka dengan calon pemilih, melakukan dialog, jabat tangan (bersalaman) dan bercanda. Kegiatan kampanye seperti ini tidak lepas dari perhatian surat kabar Pada kampanye melalui media yang ada seperti surat kabar dimana, calon kepala daerah berusaha menonjolkan kelebihan masing-masing, menyam- paikan misi dan visinya, program- programnya dan lain sebagainya melalui tulisan dalam surat kabar. tatap muka untuk diliputnya. itu dalam kampanye Pilkada surat kabar sering dimanfaat- kan oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Pemanfaatan surat kabar oleh stakeholder dalam kampa- pertama, nye menjadikan sebagai komunikasi langsung dari pasangan kepada calon masyarakat pemilih. Dalam hal ini Untuk Pilkada ialah surat kabar kepala daerah surat kabar dipakai sebagai alat untuk memperkenalkan promosi pasangan calon kepala daerah seperti, pada saat menjelang hari pemilihan banyak gambar yang telah ditam- pilkan di surat kabar dari setiap calon kepala daerah. Kedua, surat kabar dimanfaatkan sebagai program berita (informasi khusus). Dalam hal ini surat kabar memberitakan tentang calon dan segala hal yang menyang- kut pemilu dan membangun citra positif calon terhadap pasangan kepala daerah. Ketiga, surat kabar berperan sebagai sarana sosialisasi Pilkada atau informasi pendidikan untuk ini menyangkut pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain sebagainya26. pemilih, informasi partisipasi Komunikasi Politik Pada Pilkada dalam Rangka Pendidikan Demo- krasi Pemilu merupakan suatu metode untuk menterjemahkan pilihan rakyat ke dalam kursi-kursi badan perwa- kilan. Pemilu juga merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan- jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal yaitu: (1) pemilu menjadi mekanisme terpen- ting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan; (2) pemilu menjadi indi- kator negara demokrasi dan tidak ada 25Zunni. M. 2000. "Kecenderungan Sing- galang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 & 1997 Suatu Analisa Isi". Padang: Skripsi Sarjana FIS UNP. 26 Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogya- karta: Pustaka Pelajar. 156 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa pelaksanaan pemilu; dan (3) pemilu penting dibicarakan terkait dengan implikasi- implikasi yang luas dalam pelak- sanaannya seperti terhadap rezim, hak-hak politik rakyat dan sirkulasi elit27. Sementara itu Samego28 menge- mukakan bahwa pemilu sebagai salah satu elemen kedaulatan rakyat meru- pakan even politik yang penting karena: (1) pemilu meru-pakan kebu- tuhan mutlak bagi setiap negara modern dalam rangka menegakkan dan mempertahankan sistem politik demokrasi; (2) pemilu adalah lem- baga demokrasi untuk mengaktuali- sasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; (3) pemilu yang dijalankan secara demokratis akan menghasilkan badan-badan perwakilan yang aspi- ratif karena tidak dipilih berdasarkan manipulasi, kecurangan-kecurangan atau melalui pemaksaan birokrasi. Dari berbagai pendapat di atas secara umum dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya hubungan akan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis menjadi tidak terelakkan. Dalam tatanan demokrasi, baik itu pemilu legislatif, pemilu tercipta suatu kebutuhan yang presiden maupun kepala daerah akan dapat menegakkan proses demokrasi dan upaya pendidikan demokrasi itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan langsung tentang pilkada dalam upaya pendidikan demokrasi bagi masyarakat. secara Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah atau sering disebut sebagai Pilkada adalah sebuah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk setempat yang meme- nuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: a) Gu- bernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, b) Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, c) Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada lang- sung yang disebutkan dalam undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertama kali diselengarakan pada bulan Juni 2005. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pilkada Penyelenggara (DPRD). dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. 27 Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajah- mada. 28 Samego, Indria. 1998. Pemilu dan Demo- Pilkada langsung yang mulai dilaksanakan tahun 2005 merupakan proses kehidupan demokrasi paling besar sepanjang sejarah Pilkada di Indonesia. Ekspe- rimentasi demokrasi Pilkada langsung terus diupayakan untuk tegaknya demokrasi. Pilihan terhadap Pilkada pembelajaran krasi. Jakarta: LIPI. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 157
langsung menjadi momentum untuk mempertegas aura optimisme dalam tegaknya proses demokrasi. Melalui Pilkada langsung, rakyat tidak hanya menjadi objek politik tetapi sekaligus sebagai subjek yang menentukan pemimpin mereka secara demo- kratis29. Dapat dikatakan Pilkada lang- sung merupakan mekanisme tegaknya proses demokrasi, merupakan per- wujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam rekrutmen pemimpin daerah. Dalam Pilkada, rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon kepala daerah yang didukungnya. Calon-calon kepala daerah tersebut bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama sehingga proses demokrasi akan tegak. rangka Menurut Prihatmoko30 peluang untuk mewujudkan tegaknya proses demokrasi dalam Pilkada langsung adalah: Pertama, adanya prinsip kedaulatan rakyat dimana melalui Pilkada akan menentukan sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerah pilihannya. Kedua, adanya azas-azas pemilihan yang demokratis yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketiga, diselenggarakan oleh lem- baga independen yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Keempat, adanya rekrutmen politik yang terbuka dengan diberikannya kesempatan kepada calon independen langsung rakyat melalui ataupun perseorangan untuk berkompetisi. Kelima, adanya akuntabilitas publik baik terhadap proses/tahapan penye- lenggaraan Pilkada maupun terhadap aparat penyelenggara Pilkada lang- sung. Keenam, adanya meka-nisme pengawasan oleh panitia pengawas dan auditor publik. Ketujuh, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam menangani sengketa Pilkada. partai politik Peluang tegaknya proses demo- krasi tersebut dengan mekanisme Pilkada langsung dalam kaitannya dengan komunikasi politik dapat dilihat pada tahap ketiga dari enam tahapan pelaksanaan Pilkada yakni tahap Lengkapnya tahapan Pilkada tersebut adalah: a) Penetapan daftar pemilih; b) Pen- daftaran dan penetapan calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah; c) Kampanye; d) Pemungutan suara; e) Penghi- tungan suara; f) Penetapan pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan31. Pada tahap ketiga pelaksanaan Pilkada dilakukan kampanye untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program para pasangan calon. Dalam kam- inilah kegiatan komunikasi panye semarak dan politik meningkat, melibatkan banyak orang. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan gubernur. Dengan demikian kampa- nye merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau orga- nisasi politik dalam waktu tertentu kampanye. 29Mubarok, Mufti. 2005. Suksesi Pilkada. Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama. 30 Prihatmoko, Joko. 2005. Op cit. 31 Ibid 158 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kampanye ini diatur dengan peraturan peraturan tersendiri yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye tersebut. Dengan demikian, kam- panye adalah kegiatan yang bersifat sebuah perebutan formal dalam jabatan-jabatan tertentu. politik Dalam kampanye, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikem- bangkan seperti agitasi politik, pro- paganda politik, public relations politik, dan retorika politik32. Dengan demikian dapat dika- takan bahwa komunikasi yang ber- cirikan politik terjadi di dalam kam- panye Pilkada merupakan komunikasi politik. Artinya, dalam komunikasi politik pada Pilkada, cagub/cawagub atau partai politik pendukungnya dengan segala struktur yang tersedia komunikasi, menjalankan fungsi berupa dan gagasan-gagasan bertemakan politik. Tegasnya, komunikasi politik dalam Pilkada dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik atau partai dari politik pendukungnya kepada rakyat pemilih atau sebaliknya, salah satu caranya adalah dengan jalan kam- panye. informasi, isu-isu cagub/cawagub Dalam kampanye terdapat tiga sasaran politik yaitu pertama, mem- alami para bangkitkan kesetian pengikut suatu partai agar tetap memilih sesuai dengan kesetiaan itu. Kedua, menggalang rakyat (pemilih) yang terikat dengan partai tertentu atau menciptakan pendukung dari golongan independen. Ketiga, meyakinkan rakyat (pemilih) dari partai lain, bahwa keadaan akan lebih baik jika mereka menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai lain33. tidak Pelaksanaan kampanye dalam menjalankan ketiga sasaran di atas, memerlukan manajemen yang rapi sehingga dapat dikembangkan menja- di sebuah kampanye yang total. Hal ini harus dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema kampanye yang persuasif, disusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pe- laksanaan dan evaluasi sehingga tujuan yang efektif dan efisien dapat tercapai. Penyusunan gagasan vital atau tema kampanye diserahkan kepada pemikir atau konseptor. Kemudian, pengorganisasiannya diserahkan ke- pada organisator. Sedangkan penye- baran gagasan tersebut dilaksanakan oleh para komunikator politik, terdiri dari politikus profesional dan aktivis yang mempunyai kemampuan seba- gai orator (public relations officer). Komunikator politik pada umumnya adalah orang yang memiliki kemam- puan membawa massa atau pengikut kepada tujuan tertentu. ini menurut Mochtar Hal Pabottinggi34 dalam praktek proses komunikasi politik pada sering kampanye Pilkada mengalami empat distorsi yaitu: Pertama, distorsi bahasa sebagai disebabkan 33 Ibid 32 Ibid 34 Dalam Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. Op cit. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 159
"topeng", di sini ada euphemism (penghalusan kata), bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya. Kedua, distorsi bahasa sebagai "proyek lupa", lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasi- kan, lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan puluhan bahkan ratusan juta orang. Ketiga, distorsi bahasa sebagai "represen- tasi", terjadi bila melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya seperti gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat. keempat, distorsi bahasa sebagai "ideologi". atas Dengan demikian dapat dika- takan bahwa komunikasi politik dalam pada Pilkada merupakan suatu penyampaian pesan- pesan politik terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggu- nakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud adalah pesan-pesan politik yang mengguna- kan elemen bahasa seperti lagu, berita, informasi, pernyataan yang berkaitan nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik oleh wartawan atau oleh yang lainnya. kampanye dengan sistem D. Penutup independesi surat Eksistensi dan kabar merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi politik pada rangka pendidikan demokrasi. Disadari atau tidak, surat kabar sering diman- faatkan oleh para kandidat sebagai Pilkada dalam media komunikasi politik pada masyarakat pemilih. Dalam hal ini, surat kabar dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan kandidat, seperti pada saat menjelang hari pemilihan banyak gambar yang telah dipampangkan oleh kandidat tertentu. Surat kabar juga menulis berita-berita mengenai kelebihan kandidat tertentu bahkan, surat kabar yang tidak independen dalam tajuk rencananya mengajak untuk memilih kandidat tertentu. Dengan demikian dapat dika- takan bahwa eksistensi dan indipen- densi surat kabar dalam komunikasi politik pada Pilkada dalam rangka pendidikan demokrasi ialah surat kabar yang bisa menginvestigasi jalannya Pilkada dan melaporkannya tanpa adanya keber- pada rakyat pihakan. Di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada, mungkin saja tidak semua rakyat bisa mengetahui jalannya Pilkada tersebut. Dalam hal ini surat kabar berperan untuk memberitahukan apa yang ditemu- kannya sehingga rakyat bisa memilih ataupun bertindak. Dalam Pilkada yang punya harapan pada surat kabar untuk memantapkan pilihannya. Dapat dikatakan bahwa tak ada Pilkada yang sukses tanpa adanya peranan surat kabar. Salah satu ciri Pilkada yang kotor adalah tidak adanya indipendensi dari surat kabar tersebut. Untuk itu surat kabar ditantang untuk menjaga dan independensinya, integritas profesi- onalnya sebagai penyebar informasi, membentuk opini publik, mendidik, menghibur dan melaksanakan sosial dalam kontrolnya. Surat demokratis rakyat eksistensis kabar 160 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016
komunikasi politik pada Pilkada haruslah bekerja secara professional, bebas, jujur, adil, berintegritas, objek- tif melaporkan fakta-fakta yang tidak pun. merugikan Disamping itu, surat kabar juga dapat berperan kritis dalam kepentingan pihak mana pendidikan umum dalam mening- katkan peran serta pemilih secara kelompok seperti, petani yang selama ini memiliki minat yang lebih rendah atau memilih golput, surat kabar seharusnya mendorong golongan ini untuk ikut terlibat dalam Pilkada. DAFTAR KEPUSTAKAAN Arifin, Anwar. 1992. Komunikasi Politik dan Pers Pancasila. Jakarta: Yayasan Media Sejahtera. Delvivia. 1999. Analisa Isi Liputan Berita Pemilu 1971 di Sumatera Barat, Studi Kasus Dalam Harian Haluan. Skripsi Sarjana. Padang: FPIPS IKIP Padang. Edi Saputra. 2013. "Independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat". Jurnal Tingkap, edisi IX no. 2 tahun 2013. Effendy, Onong Achjana. 2004. Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. Harsono, Suwardi, 1993. Peranan Pers dalam Politik di Indonesia. Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita kampanye Pemilu 1987. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. McQuail, Denis. 1996. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga. Mubarok, Mufti. 2005. Suksesi Pilkada. Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama. Nimmo, Dan. 1993. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia. Samego, Indria. 1998. Pemilu dan Demokrasi. Jakarta: LIPI. Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajahmada. Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. Prilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Perss. Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik... 161
Zunni. M. 2000. "Kecenderungan Singgalang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 & 1997 Suatu Analisa Isi". Padang: Skripsi Sarjana FIS UNP. 162 TINGKAP Vol. XII No. 2 Th. 2016