Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum A. Pendahuluan Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (van Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (personenrecht), bagian kedua tentang hukum keluarga (Vermogenrecht), dan bagian keempat tentang hukum warirs (Erfrecht).1 (Familierecht), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalUi pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847,dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.2 1 Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum orang& Keluarga, (Medan: USU Press,2011), hlm.11. 2 Dengan demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 Regerings Reglement jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling. Menurut Pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda. Lilhat P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.
Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.3 Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR4 dan RBG5.6 Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan.7 Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdata, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA, Hukum Perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan8,Hukum Hak Tanggungan9. 3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty,1998),hlm.5. bisa dilihat juga di 4 HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura , penjelasan lebih lanjut mengenai HIR dapat dilihat dalam website 5 RBG adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura, penjelasan lebih lanjut mengenai RBG dapat dilihat dalam website dan-rbg 6 Aturan hukum yang tadi nya diciptakan setelah kemerdekaan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dan tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan diluar faktor nasional yaitu faktor rasional dan global. Mengenai perkembangan hukum perdata lebih lanjut dapat diluhat dalam M. Solly Lubis, Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, Hlm 138. 7 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Penerbit CitraAditya Bakti, 2001), hlm. 83-91 8 Disahkan Presiden pada tanggal 2 januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74) , Peraturan perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, lebih lengkap mengenai penjelasan
Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkmah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaanya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkmah Agung (PERMA).10 Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, peradilan perdata yang mengacu pada Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk.Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan atau sekitar 1.13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (Laporan Tahunan MA, 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 57,9 juta UU No 1 tahun 1974 dapat dilihat dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 222. 9 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996. Ketentuan Penutup, Pasal 29 UUHT ini menentukan bahwadengan berlakunya UU ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam S. 1908 - 542 jo S. 1909 - 190. S. 1937 - 191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana tersebut dalam buku II KUHPerdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Lihat Sutan Remy Syahdeini, Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, (Bandung: Penerbit alumni, 1999), hlm 212. %20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diundangkan sejak 7 Agustus 2015
yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067% sangatlah kecil. Kondisi tersebut dijawab MA dengan membentuk mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).11 Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas- asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.12 Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan- rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.13Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.14 Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep 11 12 Bambang Sutiyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-asoek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.9 No.20 secara lengkap dapat dilihat dalam website 13 Artidjo Alkostar, Reformasi Hukum Pidana Politik,"Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999. 14 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 dan lihat pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan Pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.15 Plt. Kepala BPHN Kemenkumham Prof. R Benny Riyanto mengungkapkan dalam rangka mempercepat penyusunan dan penyempurnaan, pemerintah menggunakan strategi khusus yaitu membagai tugas penyusunan, melibatkan para pakar hukum acara perdata akan berkutat dengan substansi dan konsep pembaharuan hukum acara perdata,Sementara itu, mengenai drafting ditangani oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kalangan penegak hukum dan praktisi, memberi masukan terkait dengan praktik di lapangan. Mengenai praktik di lapangan para Praktisi dan penegak hukum terlibat untuk memberi masukan.16 Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau cctv yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat unum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakims sebagai pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari 15 Lihat
doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.17 17Dikutip mendesak-untuk-direvisi.html hasil wawancara dengan Teddy Anggoro yaitu Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dari website