TUGAS TERSTRUKTUR MATA KULIAH PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS DESA MAKALAH PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKATNYA OLEH: DWI SUPRASTYO H152150061 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PERDESAAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN PROGRAM PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang lebih kecil dan tertinggal. Kesenjangan pendapatan ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan pembangunan antar sektor, terutama pada sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non pertanian (ekonomi perkotaan). Ketidakberdayaan masyarakat pedesaaan salah satunya akibat kebijakan yang mismatch pada masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Pada hakikatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga dapat membangun kekuatan ekonomi Indonesia secara umum berdasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Pada umumnya setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang dimaksud sebagian besar berada di daerah pedesaan. Potensi tersebut antara lain 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi kepariwisataan. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat di dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti
sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang terlibat. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan di dalam pelaksanaan program - program atau kegiatan pembangunan desa, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan keputusan. Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice ( suara ) : setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Ke-2, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa. Ke-3, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (control) terhadap pelaksanaan pembangunan desa. TINJAUAN TEORITIS Pembangunan Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu " proses " pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik itu meliputi proses pertumbuhan maupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas. Menelaah pembangunan di dalam masyarakat sebagai suatu proses pertumbuhan dan perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika di dalam masyarakat adalah hal yang baru di dalam sejarah. Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik ( Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah ). Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan ( Riyadi dan Deddy, 2005 ). Pembangunan Pedesaan Pada dasarnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatakan pembangunan di daerahnya. Menurut pendapat Siagian ( 2003 : 108 ) Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkain usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesehjahteraan dalam desa. Partisipasi Tilaar, ( 2009: 287 ) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses disentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah ( bottom-up ) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Isbandi ( 2007:27 ) bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevolusi perubahan yang terjadi. Secara umum dan sederhana kata "partisipasi" mengacu pada posisi pelaku sebagai "part" (bagian atau ambil bagian) atau sebagai "partner" (mitra). Pemahaman yang pertama menempatkan pemahaman "partisipasi" pada posisi pelaku hanya "sekadar ambil bagian" atau "sekadar berperan serta", dan lebih cenderung pada posisi "pinggiran atau marjinal". Partisipasi lantas hanya dipadankatakan dengan "ikut serta" atau "peran serta", yang pada proses terbentuknya "tindakan" tersebut tidak diawali dengan proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk "berprakarsa" atau "berinisiatif" atau "mengawali" suatu tindakan (bersama). Prakarsa dilakukan pihak lain, kemudian warga diikutsertakan saja. Menurut Schiller dan Antlov yang dikutip oleh Hetifah ( 2003:152 ), ada beberapa tujuan partisipasi : (1) Menciptakan Visi Bersama, ( 2 ) Membangunan Rencana, (3)
Mengumpulkan Gagasan, (4) Menentukan Prioritas atau Membuat Pilihan, (5) Menjaring Aspirasi atau Masukan, dan (6) Mengumpulkan Informasi atau Analisis Situasi. 1. Menciptakan Visi Bersama Merumuskan misi dan mandat serta nilai- nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya adalah untuk menyajikan kebenaran yang definit, tapi lebih untuk menstimulasi debat dan bagaimana mempengaruhi ke masa depan. 2. Membangun Rencana Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka dengan bekal itu dapat segera dibuat sua tu proses lanjutan untuk membangun rencana. 3. Mengumpulkan Gagasan Di lakukan dengan cara lisan maupun tertulis, dengan maksud mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi. 4. Menentukan Prioritas/Membuat Pilihan Bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi dengan memanfaatkan metode kuantitatif. 5. Menjaring Aspirasi/Masukan Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antar pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi beserta pengelolanya. 6. Mengumpulkan Informasi/Analisis Situasi Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengoptimalkan kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah - langkah untuk mengatasinya.
PEMBAHASAN Tujuan Pembangunan Desa Tujuan pembangunan desa terdiri dari : ( a ) Tujuan pembangunan desa jangka panjang, ( b ) Tujuan desa jangka pendek, dan ( c ) Tujuan pembangunan desa spasial. a. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan taraf hidup masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungannya, bina usaha dan bina manusia, secara tidak langsung adalah meletakan dasar - dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. b. Tujuan desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. c. Tujuan pembangunan desa spasial adalah terciptanya kawasan desa yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinegri dengan kawasan -kawasan lainnya melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera. Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pembangunan Desa Menurut Conyers (2007:14-15) bahwa ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang mempunyai sifat sangat penting, yaitu : 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. 3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D ( 2011: 61-63 ) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam penga mbilan keputusan. Ke-2, partisipasi dalam pelaksanaan. Ke-3, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan ke-4, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam
pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Ke-2, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ke-3, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Ke-4, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat yang diberikan untuk menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehinggga suatu kegiatan atau program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan dapat menunjang keberhasilan suatu pembangunan. Partisipasi masyarakat di dalam menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai ikut serta masyarakat di dalam merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan yang ada agar hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama. Masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung di dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan yang ada. Setiap anggota masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat I Nyoman Sumaryadi ( 2010 : 46 ), partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan. Pembangunan yang sudah tercapai dapat terlihat berdasarkan berhasilnya atau tidaknya suatu pembangunan apabila di dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan
dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, sudah sepatutnya masyarakat ikut berperan aktif di dalam hal menilai hasil dari pembangunan yang ada sehingga apabila ada suatu pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pemerintah desa dapat mengetahui dan sebagai acuan untuk penyusunan program pembangunan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi ( 2007 : 27 ) bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevolusi perubahan yang terjadi. Tujuan Partisipasi Masyarakat Dalam Pe mbangunan Pedesaan Pada hakikatnya tujuan partisipasi sesungguhnya adalah untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian serta turut serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Ada beberapa masyarakat yang memiliki tujuan yang positif di dalam pelaksanaan pembanguan yang ada di wilayahnya, bentuk kepedulian ini lah yang sangat diharapkan pemerintah desa untuk menunjang pembangunan yang ada, sehingga pembangunan yang dilaksanakan ini dapat berjalan terus, dan manfaat dari pembangunan yang ada bisa masyarakat rasakan terus, sehingga bisa mempermudah dan melancarkan masyarakat untuk beraktivitas sehari- hari, selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat ini pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan, karena dikerjakan bergotong - royong dengan itu pembangunan tersebut bisa cepat terselesaikan, di samping itu bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak terlalu tergantung dengan bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga tidak membebani pemerintah dalam hal pembangunan.
PENUTUP Partisipasi masyarakat berwujud keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam berbagai tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai instrumen untuk mendorong praktik good governance untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara langsung. Dalam menganalisis partisipatif dan representatif tidaknya sistem yang dikembangkan dalam kelembagaan partisipasi, dapat diformulasikan dalam tiga kerangka besar : Pertama, adanya sistem komunikasi yang efektif diantara anggota atau kelompok masyarakat; Kedua, adanya mekanisme yang terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya; dan Ketiga, adanya pengaruh dan keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Berbagai pengalaman pembangunan daerah menunjukkan bahwa tanpa pastisipasi masyarakat pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya. Investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga. Akibatnya sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal, sehingga potensi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tidak tertangkap. Dampak tidak adanya partisipasi juga membuat standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat serta fasilitas- fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat yang salah. Dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam wujud partisipasi aktif sangat berperan besar dalam keberhasilan pembangunan pedesaan. Akhirnya penguatan kelembagaan partisipatif akan efektif jika diikuti dengan upaya menghilangkan rintangan-rintangan politik, sosial dan budaya yang menghalangi masyarakat desa untuk ikut ambil bagian secara penuh dalam proses-proses pembangunan. Untuk itu perlu terus didorong model kepemimpinan fasilitatif bagi pemimpin-pemimpin lokal yang mampu menumbuhkan prakarsa, inisiatif dan kreasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Agustoha R. Kuwasta, 1985 Manajemen Pembangunan Desa, Grafindo Utama, Jakarta. Alexander Abe, 2005, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaharuan, Yogyakarta. Barori, M., Makalah Perencanaan Pembangunan dan Partisipatif Masyarakat Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas:dari Pemikiran Menuju Penerapan, Depok:FISIP UI Press. Soemarwoto, Otto. 1983. Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan. Djambatan : Jakarta Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara. Sugiartoto, Agus Dody., 2003, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, IPGI - Solo. Sumarto, Hetifah Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Suryadi. A, 1979, Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni, Bandung.