BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.1 Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran UMKM, maka dirumuskannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perkembangannya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, Pemerintah Indonesia memangkas proses birokrasi yang rumit dan panjang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada tahun 2020 diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Seperti yang kita ketahui regulasi dan prosedur yang berbelit-belit menjadi penghalang besar, sehingga dengan ditetapkannya undang-undang tersebut memungkinkan 1 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 1
untuk memotong mata rantai birokrasi perizinan yang berbelit-beli dan memangkas berbagai prosedur dan regulasi yang rumit. Selain itu pemerintah juga menerbitkan 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (PERPRES). Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan berusaha, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Izin usaha merupakan suatu dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.2 Selain sebagai syarat formil, izin merupakan jaminan kepastian hukum dan bukti yang kuat ketika pelaku Usaha UMKM mengalami sebuah permasalahan hukum. Pelaku Usaha UMKM dituntut harus memenuhi syarat tersebut agar memperoleh legalitas usaha dan dapat bersaing di era pasar bebas, namun menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha belum memiliki izin usaha. Berbagai persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, 2 Rahmanisa Anggraeni, 2021, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 80. 2
iklim investasi dan usaha yang kurang kondusif, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang kurang, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang tidak memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh izin usaha atau bahan hukum dan sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan.3 Pemerintah menjawab persoalan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana cara untuk memperoleh hak atas kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tidak ditemukan adanya problematika hukum, melainkan sudah ada sinkronisasi dan harmonisasi di antara peraturan tersebut, akan tetapi disisi lain bertentangan dengan fakta sosial. Sebagai contoh pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur banyak yang kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh dana Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2020, meskipun sudah terdaftar dan nama sudah tertera sebagai penerima bantuan tetapi dana sulit dicairkan.4 Contoh lain 22 kafe di kota Maumere yang beroperasi di sepanjang turap dari kecamatan Alok Timur hingga Kecamatan Kangae belum memiliki izin usaha.5 Kasus yang terjadi 3 Fahimul Amri, 2014, "Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan", Prosiding Pluralisme dalam Ekonomi dan Pendidikan, ISSN 2407-4268, hlm. 387. 4 Ebed De Rosary, 2021, "Pelaku UMKM di Sikka Kesulitan Akses Dana Bantuan Pemerintah", Cendana News, Maumere diakses 16 September 2021, pukul 22:21 WITA. 5 Florespedia, 2021, "22 Kafe di Kota Maumere Belum Kantongi Izin Usaha", Kumparan, tanggal 22 Maret 2021, Maumere diakses 16 September 2021, pukul 22:31 WITA. 3
adalah bukti kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dan/atau pelaku usaha masih kesulitan dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha dan minimnya pengetahuan dan informasi di Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka jumlah usaha mikro tahun 2021 sebanyak 6.288 orang/usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka tidak dapat dilepaskan dari peran UMKM, khususnya usaha mikro. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan memudahkan pelaku usaha mikro di Kabupaten Sikka dalam mengelola usaha/kegiatan baik itu untuk memperoleh perizinan, perlindungan, maupun pemberdayaan. Kenyataannya di lapangan banyak pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro belum memiliki izin usaha, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya informasi dan pengetahuan, serta pelayanan perizinan yang kurang memadai dan belum menjangkau masyarakat. Berdasarkan problematika hukum yang telah dikemukakan, maka dirumuskan judul "Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka." B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 4
1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka? 2. Bagaimana manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1. Implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka. 2. Manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat: 1. Manfaat Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu pemerintahan dan ekonomi. 2. Manfaat Praktik Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak- pihak terkait, antara lain: 5
6 a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, agar menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaran pelayanan perizinan berusaha UMKM, khususnya usaha mikro di Kabupaten Sikka. c. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kinerja dan pelayanan terhadap UMKM, khususnya usaha mikro di Kabupaten Sikka. d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sikka, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan pembentukannya, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan berusaha UMKM, khususnya usaha mikro di Kabupaten Sikka. e. Pelaku Usaha, agar dapat memperoleh kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, khususnya usaha mikro.
f. Masyarakat, agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat sehingga bisa secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha. g. Penulis, sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai perizinan berusaha, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. E. Keaslian Penelitian Keaslian penelitian hukum dengan judul Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka merupakan hasil buah pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian ini. 1. Khoriq Atus Sholihah, SIP.161489, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020. Judul Penulisan Hukum Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Berbasis Online Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari), rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha kecil dan menengah berbasis online di Kecamatan Muara Bulian, bagaimana persepsi pelaku 7
usaha terhadap pelayanan perizinan berbasis online di Kecamatan Muara Bulian, dan bagaimana kebutuhan pengembangan perizinan online di Kabupaten Batang Hari untuk masa mendatang. Hasil penelitian adalah pertama, efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal usaha kecil dan menengah berbasis online diukur berdasarkan keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh, belum bisa dikatakan efektif. Kedua, persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan online, perizinan online single submission disambut baik pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya website DPMPTSP dan link perizinan OSS. Ketiga, kebutuhan pengembangan perizinan online di Kabupaten Batang Hari. Mensinkronkan kebijakan regulasi pusat dan daerah, meningkatkan pelayanan online disetiap service point, melengkapi sarana prasarana membuat ruang khusus pendampingan OSS maupun OSS mandiri, sosialisasi yang menyeluruh baik langsung maupun broadcast, serta meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dibidang perizinan online. 2. Anggi Ramadhani Lubis, 150200164, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020. Judul penulisan hukum Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 8
Kabupaten Serdang Bedagai), rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum tentang usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, bagaimana pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui legalitas usaha, dan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui legalitas usaha mikro, kecil dan menengah. Hasil penelitian adalah legalitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses perkembangan UMKM, melalui regulasi sistem perizinan berusaha yaitu sistem Online Single Submission (OSS). Sehingga pelaku usaha mendapat kepastian, perlindungan serta kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Namun, hal ini menjadi terkendala dikarenakan kurang optimalnya sistem OSS pada website resmi OSS dan faktor dari pengusaha tersebut. Sehingga, diperlukan pemeliharaan layanan pada sistem OSS dan juga pendampingan aktif kepada pelaku usaha untuk mempermudah dalam penggunaan sistem OSS. 3. Suend. R. H. Saragih, 140200070, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021. Judul penulisan hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum koperasi dan UMKM sebelum dan pasca lahirnya undang-undang cipta kerja, bagaimana kemudahan izin 9
berusaha yang diberikan bagi koperasi dan UMKM dalam undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana implementasi kemudahan izin berusaha bagi koperasi dan UMKM setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian adalah dalam perubahan terkait dengan Pengaturan mengenai Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa kemudahan izin berusaha diberikan kepada para pelaku Koperasi dan UMKM. Bagi Koperasi dan UMKM kemudahan izin berusaha diwujudkan dengan memberikan syarat kemudahan pendirian, pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan OSS dan beberapa kemudahan akses permodalan usaha. Kemudian pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru diimplementasikan dalam tataran peraturan pelaksanaan yang bersifat normatif, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dari ketiga skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelayanan perizinan UMKM, letak 10
11 perbedaannya Khoriq Atus Sholihah menekankan pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal berbasis online terhadap usaha kecil dan menengah, Anggi Ramadhani Lubis menekankan pada pemberdayaan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai melalui legalitas UMKM, dan Suend. R. H. Saragih menekankan pada tinjauan yuridis terhadap kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulis menekankan pada implementasi pelayanan izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka. F. Batasan Konsep 1. Implementasi Menurut Guntur Setiawan (2004) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.6 2. Penyelenggaraan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian penyelenggaraan, penyelenggaraan adalah proses, cara perbuatan 6 Fadmie, 2015, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda", eJournal Ilmu Pemerintah, Vol. 3, No. 1, hlm. 384.
12 menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).7 3. Usaha Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian usaha, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.8 4. Pelayanan Menurut Moenir memberikan pengertian pelayanan, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang secara langsung.9 5. Izin Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian izin, izin adalah Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Usaha Mikro Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian usaha mikro, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi. 8 Ibid. 9 Moenir H.A.S, 2015, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16 - 17.
13 perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. 7. Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengertian pelaku usaha, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.10 2. Sumber Data a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti.11 Objek yang diteliti oleh penulis adalah implementasi pelayanan izin usaha mikro di Kabupaten Sikka. b. Data sekunder terdiri atas: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma atau kaedah dasar, 10 Yati Nurhayati, dkk, 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, hlm.13. 11Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 31.
14 peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.12 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.13 3. Cara Pengumpulan Data Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara: a. Wawancara Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.14 Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. b. Observasi Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi, yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 12 Ibid., hlm. 32. 13 Ibid. 14 Rahardjo, Mudjia, 2011, Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 2.
15 pengamatan dan penginderaan dimana penulis terlibat dalam keseharian informan.15 Observasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober - 5 November 2022 di DPMPTSP Kabupaten Sikka dan 8 - 17 November 2022 di Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka. c. Kuesioner Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.16 Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tidak baku, yang dibuat oleh penulis. Pendistribusian kuesioner dimulai tanggal 15 - 31 November 2022 secara online dan offline. Kuesioner online mendapatkan 17 response dan sebanyak 100 kuesioner yang disebar secara offline mendapatkan 63 response. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui: a. Studi kepustakaan Studi kepustakaan merupakan cara pemerolehan data dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Sikka, jurnal hukum, data yang 15 Ibid., hlm. 3. 16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 89.
diperoleh dari penelitian dan sumber resmi lainya yang berhubungan dengan pelayanan perizinan usaha mikro. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian.17 Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sikka. Lokasi penelitian, yakni: Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka, beralamat di Jl. El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, beralamat di Jl. Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 5. Populasi Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.18 Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di Kabupaten Sikka berjumlah 6.288 orang/usaha. Populasi yang digunakan bersifat homogen dengan kriteria pelaku usaha mikro yang memiliki dan tidak memiliki izin usaha di Kabupaten Sikka. 6. Sampel Sampel merupakan bagian atau sebagian dari populasi.19 Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, yakni pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang 17 Ishaq H, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm.72. 18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 95. 19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 96. 16
sama untuk diambil kepada setiap populasi. Sampel pada penelitian ini mengambil sebanyak 80 pelaku usaha mikro atau 1% dari populasi. 7. Responden Responden dalam penelitian ini adalah 80 pelaku usaha mikro di Kabupaten Sikka dengan persentase 40% pelaku usaha mikro sudah memiliki izin usaha dan 60% pelaku usaha mikro belum memiliki izin usaha. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti, dengan mengisi kuesioner penelitian secara online maupun offline. 8. Narasumber Narasumber adalah orang yang karena jabatan, profesi atau keahliannya memberikan pendapat atas objek yang diteliti.20 Dalam penelitian ini adalah: Bapak Siprianus Y. Nerius, S. Sos., selaku Kepala Bidang UKM, Dinas Perdagangan dan koperasi, UKM Kabupaten Sikka, dan Bapak Portasius Karikanus, S.H., selaku Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, DPMPTSP Kabupaten Sikka. 9. Analisis Data a. Data primer, berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.21 20 Ishaq H, Op. Cit., hlm. 72. 21 Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, 2019, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9. 17
22 Ibid. 23 Ibid. 24 Ibid. b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.22 c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran- ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.23 d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.24 18