This cover has been designed using resources from Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka The Role of Satu Data Indonesia to Propel the Practices of Open Government Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) mengadakan webinar OGI Talk #4 dengan tema "Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka". Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan pemahamam mengenai pentingnya Satu Data Indonesia dalam mendorong pemerintahan yang terbuka. Hal ini karena Satu Data Indonesia pemerintah platform data berkesempatan untuk mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Webinar pada kali ini menghadirkan pakar dari pemerintahan dan masyarakat sipil diantaranya adalah Bapak Drs. Oktorialdi MA Ph.D. (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan), Bapak Moh. Ari Nugraha M.Sc. (Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistika, Badan Pusat Statistik), Bapak Adi Rusmanto M.T. Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial), dan Ibu Shita Laksmi (Direktur Eksekutif Yayasan Tifa). sebagai terpadu (Deputi Bidang Infrastuktur The National Secretariat of Open Government Indonesia (Seknas OGI) held a webinar OGI Talk#4 under the theme "The Role of Satu Data Indonesia in Open Government". This webinar aims to increase collaboration and understanding of the importance of Satu Data Indonesia in encouraging open government. This is because Satu Data Indonesia as the government's integrated data platform can encourage information disclosure in accordance with the mandate of the Law on Public Information Disclosure No. 14 of 2008. The webinar presents experts from government and civil society including Mr. Drs. Oktorialdi MA Ph.D. (Expert Staff of the Minister of PPN for Equality and Territorial Affairs), Mr. Moh. Ari Nugraha M.Sc. and Methodology, Central Bureau of Statistics), Mr. Adi Rusmanto M.T. (Deputy for Geospatial Information Infrastructure, Geospatial Information Agency), and Mrs. Shita Laksmi (Executive Director of the TIFA Foundation). (Deputy for Statistical Information Webinar dibuka oleh sambutan Bapak Slamet Soedarsono selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas yang memaparkan tentang pentingnya data. Data merupakan "komoditas" baru dimana "penguasa data" menjadi pihak yang memiliki keunggulan kompetitif. Sehingga, di tahun 2030, data akan menjadi komoditas utama bagi pemberi layanan jasa. Data yang terintegrasi bermanfaat untuk (1) Mendorong kepercayaan publik (2) Meningkatkan nilai sosial dan ekonomi (3) Mendorong adanya pemerintahan yang partisipatif (4) Meningkatkan efisiensi biaya. The webinar was opened by remarks from Mr. Slamet Soedarsono as Deputy for Political, Legal, Defense and Security Affairs of the Ministry of National Development Planning / Bappenas who explained the importance of data. Data is a new "commodity", so the "data master" has a competitive advantage. Thus, in 2030, data will become the main commodity for service providers. Also, integrated data is useful for (1) Encouraging public trust (2) Increasing Encouraging economic participatory governance (4) Increasing cost efficiency. social and values (3) Di dalam situasi pandemi, analisis deskriptif saja tidak cukup. Perlu adanya analisis yang bisa mendiagnosa masalah yang ada. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi, analisis yang bisa menghasilkan prediksi akan memberikan manfaat yang lebih besar. Namun, analisis yang paling matang adalah prescriptive analysis yang mana analisis tersebut memberikan resep penyelesaian masalah. Satu ini penting untuk didorong. Dengan adanya Data dalam hal keterbukaan dalam Satu Data, berbagai elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan solusi kolaboratif dalam menghadapi pandemi. Alhasil, inovasi akan didorong secara efektif. Bapak Oktorialdi menyajikan paparan terkait Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sejalan During a pandemic, descriptive analysis alone is not sufficient. An analysis that can diagnose the problem is needed. At an even higher level, analysis that can produce predictions will be of greater benefit. However, the most mature analysis is prescriptive analysis, which provides a recipe for solving problem. Having an opened system that provides data in Satu Data Indonesia, various elements both from the government and society can provide collaborative solutions in dealing with the pandemic. As a result, innovation will be driven effectively. Next, Mr. Oktorialdi gave a presentation related to Achievements and Challenges in the Development of Satu Data Indonesia. Presidential Regulation number 39 of 2019 concerning Satu Data Indonesia is in line with other regulations such as Perpres 95/208 concerning Electronic-Based Government Systems. Satu Data Indonesia is intended to regulate the implementation of data management, generated by the central and regional agencies to
dengan peraturan lainnya seperti Perpres 95/208 tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Elektronik. dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya Satu Data Indonesia, diharapkan bahwa sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas juga menjadi berkualitas. Berbasis Data Satu kebijakan sehingga pemerintah support development planning, implementation, evaluation, and control. With Satu Data Indonesia, it is hoped that the system will produce qualified data and information so that government policies will also be of high quality. Figure	1.	Implementation	Overview	of	Satu	Data	Indonesia Source:	Oktorialdi's Presentation Prinsip Satu Data Indonesia adalah Standar Data (metodologi mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan), Meta Data (informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data), Interoperabilitas (kemampuan data untuk dibagipakaikan), dan Kode Referensi (data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di portal data). Prinsip interoperabilitas menjadi wewenang Kominfo. The Principles of Satu Data Indonesia are Data Standards (the methodology coverage, concepts, classification, size, and units), Meta Data (structured information that serves to explain the content and sources of data), Interoperability (the ability of data to be shared), and Reference Codes (the generated data must use reference code and master data available on the data portal). The principle of interoperability is under the authority of Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. includes definitions, Penyelenggara Satu Data Indonesia adalah Dewan Pengarah yang ada di tataran Pemerintah Pusat; Pembina Data dan Wali Data yang berada di pemerintah pusat dan daerah; serta Wali Data Pendukung yang berada di daerah. Selain itu, ada Forum Satu Data yang berfungsi untuk menyepakati daftar data dan data prioritas. Dalam menyusun daftar data, instansi daerah mengacu pada instansi pusat. Oleh karena itu, penyelenggara SDI di tingkat daerah harus memastikan bahwa data yang disebarkan harus sesuai sebelum data tersebut disampaikan ke wali data. The Administrators of Satu Data Indonesia are comprised of a Steering Committee at the level of the Central Government; Data Supervisor and Data Trustees in central and local government; as well as supporting data trustees in the regions. In addition, there is a Forum Satu Data which functions as a medium of administrators to agree on a list of data and priority of data. In compiling the data list, local government refer to the central government. Therefore, SDI (Satu Data Indonesia) administrators at the regional level must ensure that the disseminated data must be appropriate before the data is submitted to the data trustees. Tata Kelola data di K/L/D harus sesuai degan indikator prioritas dalam RPJMN / SDGs / data-data kebutuhan mendesak. Dalam situasi pandemi, data yang dibuat harus sesuai dengan standar data, memiliki meta data, dan disebarluaskan melalui portal resmi yang terverifikasi. Saat ini, sudah ada kerja sama dengan SDGs untuk menyusun data dan meta data SDGs; kerja sama Satu Peta dengan BIG; dan kerja sama dengan pemerintah Kota Medan. Satu Data Indonesia sudah mengalami banyak pekembangan dalam satu tahun terakhir. Portal SDI telah terhubung dengan 43 portal data instansi dengan 41.708 dataset dan 58.115 berkas. Namun, masih banyak tantangan pelaksaan Satu Data Indonesia. Misalnya, ada ribuan aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri sehingga integrasi menjadi sulit. Kemudian, keahlian terkait data di Indonesia juga tidak memadai. Hal yang paling sulit adalah adanya ego sektoral yang mana instansi tidak bersedia membagikan datanya. Bapak Ari Nugraha menyajikan paparan terkait Implementasi Satu Data Indonesia untuk Data Statistik yang Berkualitas. Adanya (1) Mendorong keterbukaan pemerintah bermanfaat untuk transparansi dan kepercayaan masyarakat (2) Meningkatkan partisipasi publik (3) Menguatkan Repositori Secara Mandiri (4) Melahirkan inovasi baru (5) Mendorong adanya layanan Data management in Ministries/ Institution/ Local Government must be in accordance with the priority indicators in the National Medium-Term Development Plan/ SDGs/ data on urgent needs. During pandemic, the generated data must comply with data standards, have meta data, and be disseminated through a verified official portal. Currently, there is collaboration with SDGs to compile SDGs data and meta data; One Map cooperation with Geospatial Information Agency; and cooperation with the Medan City government. Satu Data Indonesia has experienced many developments in the past year. The SDI portal has been connected with 43 agency data portals with 41,708 datasets and 58,115 files. However, there are still many challenges in implementing Satu Data Indonesia. For example, there are thousands of applications which are difficult to be integrated. Then, the expertise related to data in Indonesia is also inadequate. The most difficult thing is the existence of sectoral egos in which the agencies are not willing to share data. Mr. the Implementation of Satu Data Indonesia for Qualified Statistical Data. The existence Ari Nugraha presented materials related to
pemerintah yang efektif dan efisien. Dalam segi transparansi, Data dan Meta data Statistik dapat dilihat secara jelas dan mudah pada website Badan Pusat Dari segi inovasi, Allstats BPS memungkinkan akses statistic melalui aplikasi dalam telepon pintar. Estimasi Luas Panen dengan Kerangka Sampel Area (KSA) juga memberikan manfaat pada pengguna data. Dari segi partisipasi, Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan secara online merupakan bentuk partisipasi nyata dari 51,36 juta penduduk Indonesia dalam perstatistikan Indonesia. of open government is useful for (1) Encouraging transparency and public trust (2) Increasing public participation (3) Strengthening Independent Repositories (4) Generating new innovations (5) Encouraging effective and efficient government services. In terms of transparency, Statistical Data and Meta data can be seen clearly and easily on the website of the Central Statistics Agency In terms of innovation, Allstats BPS allows access to statistics through applications in smartphones. Estimation of Harvested Area with a Sample Area Frame (ASF) also provides benefits to data users. the 2020 Population Census which is carried out online is a form of real participation of 51.36 million Indonesians in Indonesian statistics. In terms of participation, Figure	2.	BPS	Open	Data	to	Implement	Satu	Data	Indonesia Source:	Moh.	Ari's	Presentation Ada 3 jenis statistik yang perlu diketahui. Pertama, Statistik Dasar yang diselenggarakan oleh BPS untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, makro. Kedua, Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh tertentu dalam K/L/OPD untuk memenuhi kebutuhan instansi rangka dan pembangunan. Ketiga, Statistik Khusus yang diselenggarakan oleh perorangan/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, BPS tidak dapat memberikan data sampai identitas karena data bersifat makro dan berupa data agregat. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan There are 3 types of statistics. First, Basic Statistics is conducted by BPS for broad purposes, both for government and society, cross- sectoral, national scale, macro. Second, Sectoral Statistics is organized by Ministries/ Institution/ Local Government to meet the needs of certain agencies in the context of carrying out government and development tasks. Third, Special Statistics is organized by individuals/communities to meet the specific needs of the business world, education, socio-culture, and other interests in people's lives. In this case, BPS cannot provide data related to identity because BPS data is macro in nature and in the form of aggregate data. Salah satu implementasi SDI adalah Penggunaan Kode Referensi seperti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) yang digunakan oleh OSS untuk perizinan usaha dan Master File Desa dan wilkerstat (MFD) yang digunakan dalam pengambilan sampel. Selain itu, penyajian indikator SDGs sudah menggunakan 4 prinsip SDI. BPS juga mempublikasikan Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) yang merupakan publikasi tahunan BPS dan memuat data-data yang dihasilkan oleh BPS maupun luar BPS (K/L lainnya). Dengan adanya Penyediaan Data Spasial dan Database Kerangka Induk Wilkerstat, BPS menjaga perbaruan data wilayah kerja agar ada homogenitas data. Dengan kata lain, data lingkungan dapat terkontrol karena perubahan wilayah lingkup RT atau RW sangat cepat. Bapak Adi Rusmanto menyajikan paparan terkait Pemanfaatan Data Spasial dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia. Ada banyak pengaruh informasi geospasial terhadap perekonomian global, misalnya membuka lapangan kerja, menghemat waktu perjalanan sebanyak 12%, mengurangi emisi karbon sebanyak 5%, monitor dan mencegah overfishing, dan mempercepat respon terhadap bencana sebesar 20%. One of the SDI implementations is the Use of Reference Codes such as the Indonesian Standard Business Classification used by OSS for business licensing and Village and Wilkerstat Master Files used in sampling. In addition, the presentation of SDGs indicators has used 4 SDI principles. BPS also publishes Indonesian Statistics and Regions in Figures which are BPS annual publications and contain data produced by BPS and outside BPS (other Ministries/ Institution). With the provision of spatial data and the Wilkerstat Master Framework Database, BPS keeps the work area data In other words, updated so that there is data homogeneity. environmental data can be controlled because the change in the lowest level RT (Neighborhood Association) or RW is very fast. Mr. Adi Rusmanto gave a presentation related to the Use of Spatial Data in the Implementation of Satu Data Indonesia. There are many effects of geospatial information on the global economy, for example creating jobs, saving travel time by 12%, reducing carbon emissions by 5%, monitoring and preventing overfishing, and accelerating response to disasters by 20%. The principle of One Geospatial Data is to meet one data standard, have one standard metadata, be interoperable, and use reference codes. Meta data is data that describes the history and characteristics of DG and GI. Permasalahan data geospasial di pemerintahan adalah adanya duplikasi kegiatan antar K/L, judul peta yang sama memiliki The problem with geospatial data in government is the duplication of activities between Ministries/ Institution; the same map title has different classifications; different titles have the same information;
klasifikasi berbeda, informasi yang sama, inkonsistensi skala peta, keterbatasan informasi tematik, SNI Peta Tematik masih terbatas. Contoh nyata yang sering ditemui misalnya ada peta rawan bencana yang dibuat BMKG, PU, BIG lalu ada peta Peta Penutup Lahan yang dibuat BIG, KLHK, LH, LAPAN. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menyajikan peta tematik agar peta yang ada tidak tumpang tindih. judul yang berbeda memiliki Masalah yang dihadapi dengan tidak adanya Satu Peta adalah adanya konflik perbatasan daerah, sengketa lahan karena konflik tumpeng tindih pemanfaatan lahan, serta kegiatan dan izin yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ada tiga tahapan dalam Kegiatan Pelaksanaan Satu Peta (1) Kompilasi peta tematik dari K/L/D (2) Integrasi per pulau dan per peta tematik (3) Sinkronisasi yakni Analisa peta tematik yang tumpeng tindih. Selain itu, ada ketentuan bahwa Peta yang dibuat harus bisa dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, wali data mengelola dan mempublikasikan data. Sesuai arahan arahan Perpres No. 27 Tahun 2014, yang dilandasi UU No. 4 Tahun 2011, Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) berfungsi sebagai sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan IG melalui Simpul Jaringan. Sistem monitoring simpul jaringan ini bersifat real time sehinggta dapat dilihat mana yang terhubung dan terputus. JIGN sudah dikembangkan di pemerintah pusat, daerah, dan universitas. Di simpul jaringan ada produsen data dan wali data. Ada 5 elemen infrastruktur yang harus dibangun dalam memenuhi mandat simpul jaringan (1) Kebijakan (2) Kelembagaan (3) Teknologi (4) Standar (5) Sumber Daya Manusia. Prinsip Satu Data Geospasial adalah memenuhi satu standar data, interoperabilitas, dan memiliki menggunakan kode referensi. Meta data adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG serta IG. satu metadata baku, bersifat Saat ini, ada 119 Standard Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) adalah pemberian kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan yang direpresentasikan dalam data geografis. Dengan demikian, banyak data yang sudah masuk standar ISO. Link yang digunakan juga bersifat open data yang memungkinkan adanya komunikasi sehingga kualitas data menjadi lebih baik dan terarah. Kedepannya, diharapkan adanya sinergi dan integrasi portal tanah air Indonesia yang dihubungkan dengan GOLD, untuk lingkup data geospasial, keuangan negara, dan statistik. pendokumentasian atas unsur Ibu Shita Laksmi menyajikan paparan terkait Pemanfaatan Data Terbuka dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas. Pemanfaatan data terbuka bukanlah sebuah proses yang mudah. Data perlu diolah menjadi informasi yang selanjutnya berkembang menjadi pemahaman agar dapat digunakan sebagai pengetahuan dan melahirkan kebijaksanaan. Dalam ekosistem data terbuka, ada empat komponen yang saling terkait: (1) Data providers: penyedia data kepada ekosistem, misalnya Kementerian/ Lembaga (2) Service providers: pihak yang bisa memanfaatkan data, mengambil keuntungan dari data yang sudah diolah untuk disebarkan. Bisa langsung mengolah data dan users; menyampaikan dengan atau pengembang aplikasi (3) Application developers: pengembang aplikasi berdasarkan data yang disediakan oleh service providers atau mengambil sendiri dan integrasi dengan data yang telah dimiliki. Aplikasi ini kemudian dikembangkan untuk pengguna (4) Application users: pengguna aplikasi dari data terbuka yang disediakan. ke bisa bekerjasama Dalam indeks Open Data Barometer, posisi Indonesia tidak menunjukkan status yang baik maupun buruk. Penilaian tersebut berdasarkan pada Tata Kelola sebagai kunci dan komponen (1) readiness yang dilihat dari definisi, kebijakan, manajemen, publikasi; (2) implementasi yakni struktur data yang bagus, relevan, terbarui, dan adanya akses publik; (3) impact yang mengacu pada inconsistencies in map scale; limited thematic information; and SNI Thematic Map is still limited. For instance, disaster-prone maps are prepared by BMKG, PU, and BIG. Other example is map of Land Cover made by BIG, KLHK, LH, and LAPAN. Therefore, it is necessary to have a policy to present thematic maps so that the existing maps do not overlap. Other problems faced due to the absence of One Map are regional border conflicts, land disputes due to overlapping conflicts over land use, and activities and permits that are not in accordance with planning. There are three stages in the One Map Implementation namely (1) Compilation of thematic maps from Ministries/ Institution/ Local Government (2) Integration per island and per thematic map (3) Synchronization namely Analysis of overlapping thematic maps. In addition, there is a provision that the maps that are made must be used and accountable for. In this case, the data trustees manage and publish the data. In accordance with the direction of Presidential Decree No. 27 of 2014, which is based on Law no. 4 of 2011, the National Geospatial Information Network serves as a means of sharing and disseminating GIs through Network Nodes. This network node monitoring system is real time. Thus, it can be seen which one is Information connected and disconnected. National Geospatial Network has been developed in central government, local government, and university. In network nodes, there are data producers and data trustees. There are 5 infrastructure elements that must be built in fulfilling the network node mandate (1) Policy (2) Institutional (3) Technology (4) Standard (5) Human Resources. Currently, there are 119 Geospatial Information Implementation Standards. The Catalog of Indonesian Geographical Elements is the provision of codes and code structures, determination of types, operations, attributes, associations, and documentation rules for elements represented in geographic data. Thus, a lot of data has entered the ISO standard. The used link is also open data which allows communication so that quality of data is better and more focused. In the future, it is hoped that there will be a synergy and integration of the Indonesian homeland portal that is linked with GOLD, for the scope of geospatial data, state finances, and statistics. Ms. Shita Laksmi presented materials related to the Use of Open Data in Encouraging Transparency and Accountability. Utilizing open data is not an easy process. Data needs to be processed into information. into understanding so that it can be used as knowledge and generate wisdom. Such information should be developed In an open data ecosystem, there are four interrelated components: (1) Data providers are those who provide data to the ecosystem such as Ministries / Institutions (2) Service providers are parties who make use of data, and take advantage of data that has been processed for distribution. They can directly process data and submit it to users; or can work with application developers (3) Application developers are those who develop based on data provided by service providers or take their own and integration with data that is already owned. This application is then developed for users (4) Application users are those who use the provided open data. In the Open Data Barometer index, Indonesia's position does not indicate a good or bad status. The assessment is based on Governance as a key and several components including (1) readiness as seen from definitions, policies, management, publications; (2) implementation, namely a good, relevant, updated data structure and public access; impact which refers to transparency so that development becomes efficient. However, the existence of transparency does not necessarily have an accountability effect. (3)
transparansi agar pembangunan menjadi efisien. Namun, adanya transparansi tidak serta merta memberikan efek akuntabilitas. Contoh kolaborasi data yang pernah dilakukan adalah API Pemilu yang dilakukan oleh Perludem untuk membuat aplikasi ketika pemilu tahun 2014. Selanjutnya, ada kolaborasi dalam Kawal Pemilu di tahun yang sama. Kolaborasi yang baik menuntut adanya Kesamaan visi dan misi; Adanya trust; Minimnya ego; Adanya kumpulan beberapa skills yang berbeda; dan Kerja sama multi- sektor. An example of data collaboration that has been done is API Pemilu which was carried out by Perludem to create an application during the 2014 election. Furthermore, there was collaboration in Kawal Pemilu in the same year. Good collaboration requires the same vision and mission; trust; lack of ego; collection of several different skills; and multi-sector cooperation.