BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam suatu negara memerlukan biaya yang cukup banyak jumlahnya untuk memenuhi segala kepentingan negara seperti pemberian fasilitas serta pelayanan kepada rakyatnya. pajak memegang peranan yang penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk belanja kebutuhan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas mengenai Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan semua penerimaan atau pemasukan yang berasumber dari penerimaan hibah, penerimaan perpajakan serta penerimaan bukan pajak baik dari dalam maupun dalam wawancaranya menyatakan bahawa sampai dengan bulan Juli 2019 telah mencatat realisasi penerimaan perpajakan sebanyak Rp 810,7 triliun. Khusus pajak, baru mencapai sekitar 44,7% atau sebesar Rp 705 triliun dari target yang sebesar Rp 1.577 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 luar negeri. Menteri keuangan Sri Mulyani Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi kepada kas negara yang berasal dari iuran masyarakat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan, peraturan, dan undang-undang perpajakan yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum negara. Pajak selain dapat digunakan untuk biaya belanja negara dan pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk biaya kepentingan umum yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat seperti melengkapi fasilitas umum. Pemerintah pusat telah memberi hak, wewenangan, dan kewajiban kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri perekomiannya melalui pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan pemerintahan daerah. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat lima kategori pajak provinsi yang terdiri dari: pajak rokok, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kontribusi pajak terbesar seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia adalah pajak kendaraan bermotor, hal ini terlihat dari peningkatan setiap tahun tidak pemilik kendaraan bermotor secara berbanding lurus dengan penerimaan pajak, hal ini terbukti khususnya di Provinsi Jawa Timur hingga September 2019 tercatat lebih dari Rp 374 miliar nilai pajak terus-menerus. Namun demikian 1
yang belum terbayar atau sebanyak 1,9 juta pemilik kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua belum membayar pajak kendaraan bermotor di tahun ini Mengingat banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yang menimbulkan tingginya nilai pajak yang belum terbayar maka perlu adanya upaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur hal serupa terjadi di kabupaten Jember yang mengalami peningkatan pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dari tahun- ketahun dengan data sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember Tahun 2015 2016 2017 2018 Roda 2 (dua) 667.176 711.586 752.256 787.131 Roda 4 (empat) 67.035 70.641 75.703 81.345 Sumber: Badan Pusat Satistik Kabupaten Jember Data tersebut menjelaskan bahwa kendaraan roda 2 (dua) yang dimaksud adalah sepeda motor sedangkan kendaraan roda 4 (empat) yang dimaksud terdiri dari: jeep, sedan, colt station, truck, colt pick up, bus, dan ambulance. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Jember tidak dapat mencapai target pajak kendaraan bermotor dari bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten atau Kota sebesar 30% dalam laporan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.2 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Tahun 2015 2016 2017 2018 Target (Rp) 43.749.676.154,00 43.957.881.532,00 40.684.690.863,00 41.000.480.289,00 Realisasi (Rp) 42.882.067.980,00 36.207.137.833,00 46.275.566.526,00 47.316.440.348,00 % 98,02 82,37 113,74 115,40 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2016 realisasi dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor tidak bisa mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2017-2018 realisasi dapat mencapai target dan diharapkan akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun perlu adanya pengetahuan wajib pajak serta pemahaman yang terkait dengan bidang perpajakan, kesadaran wajib pajak akan fungsi perajakan yang digunakan untuk kepentingan daerah dan pengoptimalisasian sanksi pajak terhadap wajib pajak dan pejabat yang tidak taat serta penyalahgunaan keuangan pajak. 2
Samsat atau sistem administrasi manunggal satu atap merupakan sarana pelayanan untuk masyarakat yang didalamnnya teridiri dari Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja. Pada penelitian ini dilakukan di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember dengan rincian kendaraan bermotor yang terdaftar sampai dengan bulan Nopember 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember Nopember 2019 Kendaraan Baru dalam 1 (satu) Bulan 127 2 50 1.934 2.113 No. Jenis Kendaraan Jumlah 1. Mobil Penumpang 2. Mobil Bus 3. Mobil Barang 4. Sepeda Motor Jumlah Total Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember 26.923 544 10.511 400.637 438.615 Dari data tersebut menggambarkan bahwa selama satu bulan terdapat obyek dan potensi kendaraan baru yang terdaftar dan di dominasi oleh sepeda motor. Sedangkan sampai dengan bulan Nopember 2019 obyek kendaraan yang sudah melakukan pembayaran di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: Tabel 1.4 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Sudah Membayar Pajak Samsat Kaliwates Kabupaten Jember Nopember 2019 No. 1. 2 3 4 Bus dan sejenisnya 5 6 Jumlah Total Jenis Kendaraan Sedan dan sejenisnya Jeep dan sejenisnya Station dan Sejenisnya Truck dan sejenisnya Sepeda motor Jumlah 863 1.331 18.570 405 6.436 227.790 255.395 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan bulan Nopember 2019 terdapat 42% atau sebanyak 184.220 obyek kendaraan yang belum membayar pajak di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses diamana wajib pajak baik badan atau orang 3
pribadi dapat mengetahui tentang peraturan, ketentuan, maupun perundang- undangan perpajakan dan dapat menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan kegiatan perpajakan. Dalam penelitiannya Suryadi (2006) menyatakan bahwa dengan meningkatknya pengetahuan wajibpajak tentang perpajakan baik non formal dan formal maka akan memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan menurut Naniek Noviari (2016) menemukan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta pemahaman yang baik oleh wajib pajak. Dengan memahami peraturan, ketentuan, serta undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak mampu mengetahui tata cara dan melaksanakan kegiatan perpajakan. Kesadaran wajib pajak juga merupakan elemen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena pajak yang bersifat memaksa umunya masyarakat akan menghindar karena dirasa menjadi beban yang sifatnya rutinitas meskipun nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan dipergunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Mardiasmo, 2009). Perlu adanya kesadaran masyarakat atas fungsi pajak maupun manfaat pajak untuk negara, masyarakat, dan orang pribadi. Kesadaran wajib pajak akan timbul dari dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajibaannya tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak menjadi elemen yang penting bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran. Sanksi ialah penegakkan hukum yang bersifat memaksa demi mengindahkan norma-norma hukum sehingga dapat menangani perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Di Jawa Timur membuat kebijakan pembebasan sanksi adminisrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlangsung selama 3 bulan demi meningkatkan penerimaan piutang pajak kendaraan bermotor sebanyak 1.911.240 objek roda empat maupun roda dua atau sebesar Rp 374 miliar Kepatuhan wajib pajak dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya baik badan maupun orang pribadi (Safri Nurmantu, 2010). Wajib pajak merupakan pelaku kegiatan membayar pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, peraturan, serta perundang-undangan perpajakan serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadil tolak ukur keberhasilan Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugasnya maka akan semakin besar juga tercapainya penerimaan pajak dalam target APBN. 4
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Luluk Triyani (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Samsat Grobongan. Peneliti melakukan penelitian dengan tempat yang berbeda yaitu di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember untuk mengetahui apakah penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang sama atau tidak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, disusunlah penelitin dengan judul Determinasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. 1.2. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terjadi penunggakan nilai Pajak Kendaraan Bermotor baik roda empat maupun roda dua yang belum terbayar. 1.3. Rumusan Masalah Apa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor? 1.4. Pertanyaan Penelitian 1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? 2. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? 3. Apakah terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? 1.5. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Untukaamengetahui pengaruh kesadaranaawajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3. Untuk mengetahui pengaruh sanksiaiperpajakan terhadap kepatuhanaiwajib pajakaidalam membayaraiPajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5
1.6. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat baik secara teoritis maupun praktis ialah: 1. Manfaat Teoritis Manfaat ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara teori yang ada dengan penerapan didalam praktek secara nyata mengenai pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). teoritis dalam penelitian 2. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti Dapat menjadi bahan tambahan informasi pengetahuan dan pengalaman terhadap peneliti tentang pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2. Bagi Pembaca Sebagai refrensi penambah informasi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang kepatuhan wajib pajak. 3. Bagi Objek Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada Samsat Kaliwates Kabupaten Jember bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 6