Hibah Non Kemenristek Dikti, Total Rp 10.000.000,-, Lokasi Kantor Bulog Nasional Kebijakan Menciptakan Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Etos Nasionalisme Ole: Taufiqurokhman1 Disson Muhammad2 1,2Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I Nomor 8 Jakarta Pusat 20710, DKI Jakarta, Indonesia Email: Abstraksi Tujuan penulisan penelitian3 adalah melihat kebijakan katahanan pangan dalam mewujudkan etos nasionalisme, yaitu terpenuhinya pangan Rumah Tangga dengan standar mutu yang baik, aman dan merata. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah ketahanan pangan dilihat dari berbagai sisi, ekonomi, social dan politik, sehingga ketahanan pangan jangan sampai menimbulkan dampak instabilisasi di Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisi, dengan desaint penelitian menggunakan teori Creswell, J. W. (2014). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat-pejabat Kemeterian Pertanian, untuk data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan. Hasil penelitian menyebutkan, (1)Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan hampir seluruh kegiatan perekonomian berpusat di sector pertanian. (2)Pemerintah berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam dengan mutu yang baik, stabilitas harga, untuk masyarakat terlebih golongan berpendapatan rendah. (3) Kebijakan ketahanan pangan berwawasan Nusantara dengan sektor pertanian menyebutkan perlunya sentra pertanian yang berwawasan nusantara yang dapat mengefektifkan produksi pertanianagar hasilnya bisa lebih maksimal. Kata Kunci: Kebijakan, Ketahanan Pangan, Etos Nasionalisme` Abstraction The purpose of this research is to look at food security policies in realizing the ethos of nationalism, namely the fulfillment of household food with good, safe and equitable quality standards. The problem in writing this research is that food security is seen from various sides, economic, social and political, so that food security should not cause an instability in Indonesia. The research methodology uses qualitative descriptive analysis approach, with a desaint of research using Creswell's theory, J. W. (2014). Primary data in this study were obtained from 1 Dr. Taufiqurokhman adalah Alumni Himpunan Mahaiswa Islam Cabang Bandung, dan saat ini menjabat dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I Nomor 8 Jakarta Pusat 10270. 2 Dr. Andriansyah adalah Alumni HMI Cabang Jakarta, saat ni Menjabat Wakil Rektor Bidang Satu (I) Akademis dan Kemahasiswaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). 3 Penulisan artikel ini adalah untuk melengkapi menjadi peserta dalam Simposium ke dua para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada hari Jumat, 21 Desember 2018 di Jakarta. 1
the Ministry of Agriculture officials, for secondary data obtained from literature studies and documents relating to Food Security. The results of the study stated, (1) The agricultural sector is the main pillar of the development of almost all economic activities centered on the agricultural sector. (2) The government is obliged to guarantee the adequacy of food with good quality, price stability, for the community, especially for low income groups. (3) The archipelago's food security policy with the agricultural sector mentions the need for archipelago-minded agricultural centers that can streamline agricultural production so that the results can be maximized. Keywords: Policy, Food Security, Ethics of Nationalism. A. LATAR BELAKANG Perjalanan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi, hingga kini telah banyak mengalami berbagai perubahan dalam pembanguna. Pembenahan diiringi laju pembangunan di berbagai sektor terus dilakukan. Penggalangan hubungan antar negara dan pemerintahan juga terus berlanjut. Dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia telah banyak diakui sebagai negara berkembang yang terus tumbuh dan optimmis memasuki masa revolusi industry ke 4.00 atau revolusi digital. Disamping itu, dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah banyak menghadapi cobaan dan terpaan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup keras. Ancaman dan tantangan tersebut tentu harus dijawab dengan sikap nasionalisme yang baik dan keberagaman suku ras dan agama sampai hari ini masih terpelihara dengan baik dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dalam wawasan nusantara yang ada di Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah adanya integritas nasional yang terjaga, demi keberlanjutan sistem pembangunan nasional yang telah dicanangkan, melainkan nasionalisme itu justru harus semakin ditingkatkan. Sebagai negara kepulauan, wilayah NKRI terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil serta lautan yang sangat luas. Secara geografis, membentang di garis khatulistiwa dan terletak diantara dua benua dan dua samudera yang memiliki nilai sangat strategis dalam Hubungan Internasional. Ditambah lagi dengan kekayaan Sumber Kekayaan Alamnya (SKA) yang melimpah. Belum lagi dengan keragaman etnis, budaya, dan bahasa. Keberagaman Sumber Kekayaan Alam (SKA) secara tidak langsung berkaitan juga dengan munculnya keberagaman bahan untuk kebutuhan pangan nasional Indonesia. Di Indonesia, selain bahan pokok beras, masih banyak bahan pangan lainnya, seperti jagung, singkong, ubi, kentang dan sagu. Sebagai upaya diversifikasi pangan, jenis bahan pangan selain beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan secara berlanjut dan mudah didapat. Namun sayang, upaya ini masih belum dapat mencapai hasil maksimal. Karena beras terlanjur menjadi bahan pokok kebutuhan pangan yang dominan. Sementara itu, lahan persawahan semakin banyak tergerus untuk keperluan tempat tinggal dan pabrik- pabrik. Sebagai negara yang pernah mengalami surplus beras pada era 1980 an, Indonesia kini malah menjadi negara pengimpor beras setiap tahunya, hal ini perlu 2
pemikiran strategis untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dalam menyediakan kebutuhan beras untuk domestic kepentingan nasional. Bahan pangan secara strategis merupakan salah satu isu dalam segmen Kebijakan Ketahanan dalam mewujudkan etos Nasional. Secara garis besar, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu - rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang khususnya pada pangan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah. Dalam hal kebijakan ketahanan pangan nasional, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang (UU) Nomor 7/Tahun 1996, tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Karena itu, penulis mengambil judul: "Kebijakan Menciptakan Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Etos Nasionalisme". Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang Kajian Pustaka atau teori- teroi yang melandasi dalam penulisan Artikel untuk memenuhi Simposium Guru Besar dan Para Doktoral yang Dlaksanakan oleh Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang akan dilaksanakan Jumat, 21 Desember 2018. B. KAJIAN PUSTAKA B.1. Konsep Kebijakan, Ketahanann Pangan, Etos Nasionalisme Beberapa pengertian atau definisi akan dijelaskan dalam Kajian Pustaka dari penulis, dari mulai pengertian (1) kebijakan, (2) Ketahanan Pangan; (3) Etos Nasionalisme. Pengertian Kebijakan, salah satunya yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (Winarmo, 2012;9) menyebutkan kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design. Secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wirarno, 2012:19). Fredrich (Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai : "Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud". Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik tentang 3
ketahanan pangan adalah suatu upaya atau tindakan yang tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan menyangkut ketahanan pangan untuk mencapai suatu tujuan atas berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Etos nasionalisme adalah sikap nasionalisme yang ditunjukan individ atau masyarakat Indonesia dalam melihat kebijakan pangan nasional berdasaarkan pandangan wawasanusantara yang dimiliki bangsa Indonesia. Kata Etos sendiri dikenal atau sepdan dengan kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk (moral). Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kinerja yang sesempurna mungkin. Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Keempat, menurut L. Stoddard: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Kelima, menurut Hertz: ada empat unsur nasionalisme, yaitu: a) Hasrat untuk mencapai kesatuan; b) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan; c) Hasrat untuk mencapai keaslian; d) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dari definisi itu tampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang: a) memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan; b) memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan; c) memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama; d) menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan e) terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. B.2. Permasalahan Dan Tantangan Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Etos Nasionalisme. tantangan tersendiri daam mepertahankan ketahanan pangan nasional yang mewujudkan etos nasionalisme di Indonesia. Ketahanan pangan sendiri adalah suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan, yaitu : (1) Undang-Undang Pangan Ketahanan pangan merupakan sebuah permasalahan dan 4
no.7 tahun 1996: Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya , aman, merata dan terjangkau; (2) USAID (1992: konsidisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan komsumsinya untuk hidup sehat dan produktif; (3) FAO (1997) : situasi dimana rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi semua anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Salah satu persoalan negara dan bangsa Indonesia saat ini adalah perlunya kebijakan ketahanan pangan, yang merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsukwensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan suatu kabinet pemerintah atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Masalah pangan merupakan masalah yang sangat kompleks. Dalam era globalisasi, masalah pangan di Negara lain memiliki pengaruh kuat terhadap situasi pangan dalam negeri. Dihadapkan pada keadaan tersebut dan karakteristik pangan dalam negeri, maka masalah pangan merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat multi-disiplin dan lintas-sektoral. Sedangkan etos nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun diri dan lingkungan masyarakat, bangsa dan adalah penyemangat untuk negaranya. menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala kerusakan (fasad), bahkan setiap pekerjaannya diarahkan untuk mengurangi, sehingga menghilangkan sama sekali, cacat dari hasil pekerjaanya (no single defect). Dalam literatur lain juga disebutkan, bahwa etos berarti ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari penjelasan di atas, maka kebijkan pemerintah dalam ketahanan pangan mewujudkan etos nasionalisme mengandung aspek substansi tantangan dan berupa pemberdayaan masyarakat. Sehubungan adanya keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah terhadap masyarakat. Serta belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan metodologi dalam penelitian seperti di bawah ini. Sedangkan etos itu sendiri C. METODOLOGI Penelitian penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan desaint penelitian menggunakan teori dari Creswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Fokus penelitian dalam metode kualitatif menurut Sugiyono. (2014), yaitu meneliti dan 5
melihat sejauh mana Kebijakan Menciptakan Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Etos Nasionalisme. Penelitian difokuskan pada Kebijakan Penciptaan Ketahanan pangan Dalam mewujudkan etos nasionalisme, Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. (2014). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat-pejabat Kemeterian Pertanian, untuk data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan. Penentuan personal yang menjadi nara sumber data dilakukan dengan model Purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah keamanan nasional hasil dari penggunaan media siber, Sugiyono. (2014). D. HASIL DAN PEMBAHASAN D.1. Kebijakan Pemerintah Mestabilisasi Ketahanan Pangan Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor tersebut. Untuk mencapai keberhasilan peningkatan pembangunan sektor pertanian diperlukan adanya kerjasama antara berbagai kalangan yang berkecimpung langsung dibidang pertanian baik itu dari pelaku pertanian dalam hal ini petani, pemerintah, lembaga peneliti, ilmuwan, innovator, kalangan akademik maupun pihak swasta sebagai kalangan industry, dengan demikian diharapkan dengan hal tersebut dapat memecahkan masalah kebuntuan terhadap masalah pertanian yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dibawah ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2017, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas bagi Pemerintah oleh karena itu sektor pangan sangat berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Namun dengan melihat masalah yang ada pada saat ini ternyata sektor pertanian sudah tidak lagi menjanjikan. Dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia, sebenarnya sektor pertanian mempunyai kontribusi sangat besar dan terbesar di antara sektor-sektor yang ada, namun dari data BPS dalam waktu 10 tahun terakhir dimana telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 80.000 ha per tahun menjadi lahan industri dan perumahan, sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya sumber daya manusia petani. Faktor yang berpengaruh pada pembangunan sektor pertanian Indonesia adalah permasalahan sosial-ekonomi dan pengembangan investasi yang diikuti penggunaan teknologi dalam proses produksi pertanian. Selain dari hal diatas pemerintah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan lain seperti: (a) Pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan para peneliti. Teknologi tersebut tentu yang benar-benar bisa dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian. 6
Dengan cara tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahtraan petani. (b) Penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pebngadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. (c) Revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. D.2. Penjelasan UU Nomor 7/1996 dan Konsep Wawasan Nusantara dan Etos Nasionalisme Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Dari penjelasan pasal tentang ketahanan pangan di Indonesia tampak jelas bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhi kebutuhan Rumah Tangga berikut mutu standar yang terjangkau dan merata. Sehingga pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dari pemerintah berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga, dan, di pihak lain, peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan berpendapatan rendah. Disinilah akan tercipta etonos nasionalisme dengan terpenuhinya stamdar pangan nasional. Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan terus bertambah sebesar 1,25 persen (Nainggolan, 2006:78). Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, ini diperlukan untuk kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan yang mengabaikan meningkatkan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi Negara yang tidak berdaulat (Arifin, 2004). Sistem Ketahanan Pangan, secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu Kecukupan (sufficiency), akses (access), keterjaminan (security), dan waktu (time) (Baliwaty , 2004). Dengan adanya aspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability dan stability), kemudahan memperoleh pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan. Sistem ketahanan pangan inilah yang harus dirumuskan dalam kebijakan ketahanan pangan yang berwawasan nusantara. kemandirian pangan. Pembangunan Pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam kebijakan sentra pertanian dan agrobisnis, dapat diperoleh beberapa kemanfaatan bukan hanya pada sub-sistem produksi, namun juga pada distribusi. Bila sentra pertanian dan agrobisnis yang dilaksanakan dengan pemahaman Wawasan Nusantara, maka dalam menentukan satu lokasi atau daerah sebagai sentra pertanian, kita perlu memperhatikan faktor 7
potensi pertanian unggulan, distribusi, dan kearifan lokal. Luasnya lahan pertanian yang ada di Indonesia, serta beragamnya faktor potensi unggulan yang ada di tiap daerah masing-masing, maka jika semua itu diatur akan terjadi keragaman jenis pertanian dan pangan yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi aspirasi perjuangan masa tantangan sejarah masa kini. Sedangkan konsep kebijakan ketahanan pangan yang berwawasan Nusantara dengan sektor pertanian, adalah dengan adanya sentra pertanian yang berwawasan nusantara dapat mengefektifkan dalam produksi pertanian, karena dengan mengimplementasikan Wawasan Nusantara dalam sentra pertanian, produksi pertanian disesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah dan lahan serta iklim daerah tersebut, sehingga hasilnya bisa maksimal. Selain itu, ketersediaan bibit unggul pun akan lebih mudah karena disediakan secara massal dan masif. E. KESIMPULAN Kesimpulan dari penulisan penelitian ini dari kebijakan ketahanan pangan yang dapat menciptakan etos nasionalisme adalah: Pertama: Tanah Indonesia yang dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang melimpah, pada dasarnya adalah kekuatan yang dapat membuat rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. Namun dilain sisi, posisi dan kondisi geografis yang beragam dan tersebar, jika dikelola tidak dengan pemahaman wawasan nusantara yang benar, maka sumber daya alam yang ada tersebut dapat menjadi kelemahan yang dapat menyengsarakan bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan pemahaman wawasan nusantara sebagai implementasikan. Kedua: Peningkatan produksi pangan juga merupakan upaya terintegrasi seluruh komponen bangsa Indonesia dari implementasi wawasan nusantara yang fokus kepada bagaimana meningkatkan ketahanan pangan. Teknologi produksi dihasilkan semua dari berbagai academician‐researcher, lembaga keuangan dan pemerintahan diperlukan sebagai pengembangan agroindustri dan meningkatkan agrobisnis, untuk menjamin ketersediaan produksi yang cukup, stabil dan berkelanjutan. Ketiga: Kebijakan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan etos nasionalisme, kenyataan di lapangannya, terdapat tantangan dan masalah. Namun bila dilandasi dengan pemahaman wawasan nusantara yang baik dan menyeluruh, maka pelaksanaan wawasan nusantara dalam membuat kebijakan sentra pertanian dan agrobisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat terwujud. Tentunya dengan peran aktif semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk turut mensukseskan peningkatan ketahanan pangan demi tercitanya masyarakat yang berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Sehingga Perlu ditingkatkan pemahaman seluruh komponen bangsa terhadap Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Daftar Riwayat Hidup Singkat. 8
Dr.Taufiqurokhman, A.Ks, S.Sos, M.Si dengan nama panggilan Taufik adalah mantan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung Periode 1995-1996, Lahir di Bekasi, 31 Agustus 1971. Isteri bernama Eko Darmiyati, memiliki Tiga Anak, yaitu Nur Amalisasri Oktafia (Univ,Jambi, Fakultas Kedokteran), Muhammad Taufik Maulana (SMTA) dan Khansa Safasalbila Nova (SD). Lulus Sarjana, Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral di Unpad Bandung. Saat ini menjabat Dekan Fisip Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) F. DAFTAR PUSTAKA Buku: Arifin, Bustanul. (2005). Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: PT Grasindo, 2005. Andi, Alfurqon. (2009). Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Beberapa Penyebab. Jakarta : Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti. Dies Natalis IPB. Budiman Hutabarat. (2010). Kebangkitan Pertanian Nasional: Meretas Jebakan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. Vol. 3 No. 1 Th. 2010. p 18-37. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dewan Ketahanan Pangan.(2009). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010- 2014, Draft ke-3, Oktober 2009. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Dwidjono H. Darwanto. (2005). Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152-164, Fakultas Pertanian UGM dan MMA-UGM. Yogyakarta . Khomsan, Ali.(2003). Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Handewi P.S Rachman. (2004). Prospek Ketahanan pangan Nasional (Analisis dari Aspek Kemandirian Pangan). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. I Wayan Rusastra. (2011). Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Vol. 04 No. 2 Th. 2011 p. 87- 102. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2015). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Kementerian Pertanian. (2014). Rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010- 2014. Jakarta: Kementerian Pertanian. Napitupulu, Tom Edward Marasi. (2000). Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Agroindustri. Wibowo, R. (Editor). Pertanian dan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Pakpahan, Agus. (2008). Ketahanan Pangan sebagai Ketahanan Budaya, Makalah pada Dies Natalis IPB, 30 Oktober 2008, Bogor Pakpahan, Agus. (2008). Ketahanan Pangan sebagai Ketahanan Budaya. Bogor Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara. (2012). B.S Wawasan Nusantara, Lemhannas RI. Republik Indonesia. Buku I.(2010) : Prioritas Nasional. Lampiran Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 tentang RJMN 2010-2014. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2010. Smil, Vaclav. (1993). Global Ecology: Environmental change and social flexibility. 9
Wibowo, R. Penyediaan. (2000). Pangan dan Permasalahannya. Wibowo, R. (Editor). Pertanian dan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Journal: Adirozal. (2013). Implementasi geopolitik dan wawasan. adirozal. (23 Februari 2013). Andi, Alfurqon. (2009). Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten diakses: 11 April 2009. Bogor, Provinsi Jawa Barat), Anonim. (2013).Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kebangsaan membangun-ketahanan-nasional/ (23 Februari 2013) Anonim. (2013). Ketahan Nasional . ocstoc. com/ docs /71410385 / KETAHANAN-NASIONAL (23 Februari 2013) Anonim. (20013). Ketahanan Pangan. blog. ub. ac.id/ kenzieyanam /2012/12/17/ketahanan-pangan/ (23 Februari 2013) Anonim. (2013). Februari 2013). Eriadi, Hermawan. (2010). Implementasi Konsepsi Wawasan Nusantara Dalam Jasinga, Jawa Barat). kolokiumkpmipb Kabupaten Bogor, Provinsi [23 Februari 2013]. Faisal Basri. (2009). Nasionalisme Kita, umum. kompasiana. com/2009 /06/13/ nasionalisme-kita/, 13 Juni 2009. Kebijakan Sentra Pertanian dan Agrobisnis Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan. [23 Februari 2013]. London : Routledge. 10 (23