Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 ANALISIS LIMITASI LOCUS DAN TEMPUS DELICTI DALAM DELIK PENIPUAN YANG TERJADI DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58/PK/PID/2018) Philbert Audric Deigo (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) (e-mail: Dr. Dian Adriawan DG Tawang, S.H., M.H. (Corresponding Author) (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Hasanuddin) (e-mail: Abstract This studies discuses the Analysist Limitation Location and Time of Fraud that Occurred Outside Indonesia using Supreme Court Verdict Number 58/PK/PID/2018 as the material of studies. Problem that arises is how does limitaion location and time of criminal act works if someone commit crime outside of Indonesia's Juridiction? Investigator have to comprehend these two contituents because it's a critical element that's drive the criminal procedural law. In this era of technology fraud can be nowhere near the victims, therefore investigation going to take more effort and time. Investigator as the Government's representative must have understood the principle in crime from all angle of aspect. Government especially diplomatic part must have realized this problem and have it solved a long time ago by proposing bilateral agreements to those country that have potential to become locus and tempus of criminal act, because the process take years only for ordinary fraud case that's not have any complexity at all. Keywords: limitation locus and tempus, locus, tempus, fraud, criminal act overseas. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Adil, sebuah kata yang dapat melambangkan kebijaksanaan. Kehidupan manusia yang berawal dari suatu perkumpulan dan berakhir pada suatu kesepakatan, tanpa sadar merangkul keadilan bersamanya. Maksud dari kesepakatan yang tersebut adalah seperti kesepakatan untuk tetap berkumpul dan membentuk organisasi atau sepakat untuk tidak sepakat lalu melakukan 1267
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 perpisahan dan membentuk organisasi sendiri yang kedaulatannya diakui oleh oraganisasi lain atas dasar kesepakatan. Kenyataan bahwa dimanapun kita (manusia) berada pasti ada suatu acuan (aturan) untuk bertindak dan acuan ini diciptakan atas dasar keadilan. Adil melekat secara objektif dan kebijaksanaan melekat secara subjektif. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.1) Salah satu tujuan peradilan itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 2) Perkara dengan angka tertingi berdasarkan statistik yang masuk ke dalam pengadilan adalah perkara pidana biasa yaitu pidana seperti mencuri, menipu, membunuh, memperkosa dsb. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur- unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:3) 1) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 45 2) Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 1. 3) Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 130. 1268
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat. 2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Berhubungan dengan judul penulis yakni penipuan atau perbutan curang maka perlu dipahami definisi dari penipuan atau perbutan curang itu terlebih dahulu. Penipuan/perbuatan curang adalah suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Berangkat dari pemahaman diatas, penulis mengambil kasus yang memiliki relevansi yakni suatu tindak pidana penipuan yang terjadi di luar negeri, berikut kronologi kasusnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.4) ; 1. Sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI melakukan pertemuan dengan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yang sudah kenal lama dengan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI yang isi pembahasan dalam pertemuannya adalah TERDAKWA mengaku sebaga Konsulat/Diplomat di Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara di Afrika) yang beralamat di Jl. Maluku Nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat. Lalu TERDAKWA menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 20% per tahun, berikut usaha yang di tawarkan; 4) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.". 1269
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 a. Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong; b. Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau; c. Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau; d. Promosi pariwisata Negara Guinea Bissau dan import kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau Lalu saksi ONG dan LEE tergerak hatinya terhadap ajakan TERDAKWA untuk menjadi penyedia modal, namun karena kendala waktu dan keuangan maka ditindaklanjuti pada awal tahun 2014 2. Sekitar tahun 2014 TERDAKWA kembali mengajak saksi ONG dan LEE untuk bertemu untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya. Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s.d. 7.000.000 maka pemodal akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300% atau sekitar USD 18.000.000. 3. Pada 25 Juni 2014 sampai 19 Oktober 2014 telah dilakukan komunikasi antara TERDAKWA dengan saksi ONG dan LEE melalui surel. Kemudian terjadilah transaksi, ONG CHOON KEONG mentransfer uang sejumlah USD 4.650.000 secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance/transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n. BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 4. 808-6691147-838 a.n. TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milik TERDAKWA. Setelah saksi ONG CHOON KEONG mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE 1270
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan; 5. Akhirnya diketahui uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi ONG CHOON KEONG, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi ONG CHOON KEONG tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, namun pada kenyataannya peruntukkannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni : a. Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya: 1) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower 2) Azalea No. 52E seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015; 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower 3) Dafodil No. 21M seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015; 1 (satu) unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO; 1271
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 4) 1 (satu) unit Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp 5) 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015 atas nama KIE KIM NGO; 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No.Pol : B-333-SJK warna hitam tahun 2013 No. Rangka : MHFXW43G3D4078370 No. Mesin : 1TR7558807 berikut STNK Asli atas nama YANTO TJANDRA alamat Jl. Pluit Sakti V/27 RT 4/7 Pluit seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2014; Berdasarkan kronologi singkat yang telah dipaparkan diatas, menjadi sangat menarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut pada perkara ini dari perspektif locus dan tempus delicti-nya. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang hendak dianalisis yaitu; Bagaimana limitasi locus dan tempus delicti dalam tindak pidana penipuan yang terjadi di luar negeri? C. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.5) Demikian dalam penelitian ini, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum 5) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.35. 1272
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 kepustakaan.6) Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.7) Penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena berdasarkan judul yang diangkat yaitu "ANALISIS LIMITASI LOCUS DAN TEMPUS DELICTI DALAM DELIK PENIPUAN YANG TERJADI DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58/PK/PID/2018)". Penulis menggunakan teori-teori hukum dan juga pendapat para ahli guna mendapatkan jawaban yang tepat dan relevan dengan judul penulisan. Penulis juga menganalisis buku-buku tentang pidana baik dari segi teoretis maupun praktis guna melihat dan mengsinkronisasikan antara peristiwa hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan terkait studi kasus yang penulis kaji. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penulis akan mendeskripsikan permasalahan yang diangkat serta menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. 3. Jenis Data Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.8) Jenis data 6) Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Grafindo Persada, 1983), hal.23. 7) Ibid., hal.24. 8) Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Op.Cit., hal.24. 1273
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 yang digunakan dalam penelitian ini pun adalah data sekunder, yang meliputi: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.9) Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 10 ) Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari: a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID/2018; c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr. b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.11) c. Bahan non-hukum, bahan penulisan yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian12) 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet bila diperlukan. 9) Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal.141. 10) Ibid., hal.141. 11) Ibid., hal.141. 12) Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 43. 1274
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 5. Teknis Analisis Data Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan- bahan hukum tertulis. "Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi"13 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif lyaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. II. PEMBAHASAN A. Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan Yang Terjadi Di Luar Negeri 1. Locus Delicti Asas nasional aktif adalah asas yang tercantum pada acuan peraturan tindak pidana warga negara Indonesia yakni KUHP (Kitab Undanng- undang Hukum Pidana) membelokkan keadaan dengan mematahkan perihal efisiensi proses tindak pidana menjadi perihal kepantasan proses tindak pidana. Namun hal ini terjadi jika dan hanya jika adanya sangkut paut Negara Republik Indonesia lebih spesifiknya Warga Negara Indonesia. Arti dari kepantasan proses tindak pidana adalah perdebatan dalam hal menentukan suatu peristiwa pidana diadili di pengadilan berdasarkan dari kewarganegaraan si pelaku/tersangka. Pada nyatanya banyak kasus/peristiwa pidana yang bukti dan saksinya berada di tempat kejadian 13 ) Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 251. 1275
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 perkara/negara tempat peristiwa pidana berlangsung lalu berakhir diadili di negara penindak pidana berasal. Ini menjadi kendala atupun rintangan untuk aparatur menegakkan keadilan, keadilan dari perspektif pelaku maupun dari perspektif korban. Dikatakan menjadi kendala karena dibutuhkannya proses birokrasi diplomatik (politik) yang memakan banyak waktu dan tenaga. a. Asas Teritorial Prinsip nasional yang aktif adalah prinsip mengenai keabsahan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan undang-undang pidana Indonesia berlaku untuk warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini terkandung dalam Artikel 5 Kanun Jenayah yang berbunyi:14 1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia: a) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450, dan 451; b) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan meurut ketentuan pidana dalam undang- undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan. 2) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Menurut Andi Hamzah Dijelaskan bahawa prinsip keperibadian ini bergantung pada kewarganegaraan pembuat elik. Undang-undang pidanal Indonesia mengikuti warganya di mana pun 14) Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 5. 1276
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 ialberada berada. Inti prinsip dinyatakan dalam Artikel 5lKUHP. Prinsip keperibadian ini diperluas oleh Artikel 7 Kanun Jenayah yang selain mengandung prinsip kewarganegaraan aktif (prinsip keperibadian) juga merupakan prinsip kewarganegaraan pasif (prinsip perlindungan.)15 Prinsip keperibadian dan kelas kewarganegaraan aktif mempunyai persamaan, hanya istilah yang berbeza. Prinsip keperibadian atau prinsip kewarganegaraan aktif adalah prinsip penerapan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Limitasi locus dan tempus delicti yang dimaksudkan ini adalah aspek locus dan tempus delicti yang berada di luar negeri yang membuahkan pikiran masyarakat bahwa peraturan tindak pidana Indonesia tidak dapat menggapai Warganegara Indonesia yang melakukan perbuatan jenayah di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Sebenarnya, prinsip nasional yang aktif yang tersirat dalam artikel 5 Kanun Jenayah memberikan pernyataan yang jelas bahawa di mana sahaja dan kapan pun subjek hukum yang merupakan warganegara Indonesia bertanggung jawab atas kesalahan jenayahnya di luar negeri, sama ada tindakan yang terpuji (menyumbang untuk menyelamatkan nyawa) atau hina (tindakan jenayah). Melainkan subjek yang berkenaan masih di bawah umur atau mengalami gangguan mental. Prinsip dari asas nasional aktif jika diperluas maka akan tersirat pada Pasal 7 KUHP, yakni berhubungan erat dengan pegawai pemerintahan Indonesia sebagai subjeknya, namun termuat dalam Bab XXVIII dari Buku II KUHP bahwa pegawai negeri Indonesia yang bukan warga negara Indonesia juga termasuk ke dalam penentuan pasal ini. Alasan untuk 15) Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 72-73. 1277
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 perluasan ini kira-kira adalah bahwa hubungan negara Indonesia dengan seorang asing yang menjadi pegawai negeri Indonesia adalah mirip dengan hubungan negara Indonesia dengan warga negara Indonesia.16 Locus dan tempus adalah bahasa latin yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah tempat dan waktu merupakan unsur penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Walaupun untuk menentukna locus dan tempus tidaklah mudah, penjabaran atau penyebutan secara konkrit dua unsur ini sangat berperan bagi berbagai permasalahan dalam bidang hukum pidana. Aturan locus dan tempus delicti sendiri memang tidak tertulis secara nyata ketentuannya dalam KUHP, namun tetap perlu diketahui karena berhubungan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Tujuan locus delicti diketahui:17 1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP); 2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang mengurus perkaranya (kompetensi relatif); 3. Salah satu syarat mutlak sahnya suatu surat dakwaan. Ada 4 ajaran untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti:18 1. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan (de leer van de lichamelijke daad); 16) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003)., hal. 55. 17) P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., hal. 180. 18) Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000), hal. 158. 1278
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 2. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut bereaksi (de leer van het instrument); 3. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul (de leer van het gevolg); 4. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul (de leer van de meervoudige pleets). Pada kasus ini, ajaran yang sesuai untuk menentukan tempat terjadinya peritstiwa tindak pidana adalah de leer van de lichamelijke daad yang artinya adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Ajaran inipun berlaku serupa dengan faktor tempus delicti yang menentukan waktu. 2. Tempus Delicti Tujuan tempus delicti diketahui: 1. Menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang dan memiliki ancaman pidana (Pasal 1 KUHP asas legalitas); 2. Menentukan apakah suatu perbuatan pidana yang dilakukan tersebut telah diatur dan memiliki ancaman pidana sebelumnya telah diperbaharui. Jika sudah diperbaharui maka yang dipergunakan adalah yang lebih menguntungkan untuk subjek hukumnya (Pasal 1 ayat 2 KUHP); 3. Menentukan sama ada pelaku perbuatan jenayah itu bertanggungjawab atau tidak, berkaitan dengan psikologi (Artikel 44 Kanun Jenayah); 1279
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 4. Menentukan adakah pelaku kejahatan tersebut dianggap berkebolehan untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, berusia sekurang-kurangnya 16 tahun (Artikel 45 Kanun Jenayah); 5. Menentukan daluwarsa suatu tindak pidana (Pasal 79 KUHP) Penentuan tempus delicti dalam kasus ini sesuai dengan dimana ketika perbuatan tersebut dilakukan. Ajaran ini memiliki kesamaan dengan yang di terapkan pada penentuan locus delicti, maka tidak dapat dilepas atau dipisahkan ajaran ini dalam penemuan suatu unsur locus maupun tempus. Memahami unsur tempat dan waktu pada suatu peristiwa pidana merupakan penentu arah kemana proses pembuktian peristiwa tersebut ditanggulangi. Ini menunjukkan bahwa unsur locus dan tempus delicti adalah unsur penting. Peraturan pidana pada setiap negarapun berhubungan erat dengan locus dan tempus delicti. Maka jelas bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di luar negeri akan lebih mudah dan efisien jika ditanggulangi ataupun diproses di luar negeri. Pada hakikatnya, tindakan jenayah adalah tindakan manusia, di mana pada masa melakukan tindakan itu, manusia sering menggunakan alat yang boleh menyebabkan akibat pada waktu dan tempat lain di mana orang tersebut telah menggunakan alat tersebut. Ia juga boleh berlaku bahawa tindakan pelaku telah mengakibatkan kesan pada waktu dan tempat selain waktu dan tempat di mana pelaku telah melakukan perbuatan tersebut. Jadi, tempus delicti adalah masa ketika tindakan jenayah telah berlaku sementara lokus delicti adalah tempat di mana kejahatan itu berlaku.19 Locus delicti diperlukan untuk menentukan sama ada undang-undang jenayah Indonesia berlaku untuk tindakan jenayah tersebut atau tidak. Ini 19) C.S.T Kansil, Christine Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 110. 1280
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 berkaitan dengan Artikel 2-8 Kanun Jenayah. Juga perlu untuk menentukan jaksa dan pengadilan mana yang harus menguruskan kes tersebut. Dalam kes ini berkaitan dengan kecekapan relatif.20 Locus delicti mempunyai dua aliran, iaitu aliran yang menentukan di satu tempat, iaitu tempat di mana terdakwa bertindak dan aliran yang menentukan di beberapa tempat, iaitu mungkin tempat tingkah laku, dan mungkin tempat kesan. Menurut mazhab yang menentukan di beberapa tempat, locus delicti adalah tempat di mana perbuatan itu dimulakan dengan tingkah laku defendan sehingga tindakan itu berakhir dengan akibatnya.21 Minat atau manfaat mengetahui tempat / lokasi suatu kejahatan adalah dapat menjawab pertanyaan: Apakah kejahatan terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia (Artikel 2 hingga 8 KUHP), dan pengadilan mana yang kompeten untuk mendengar suatu kasus. Persoalan tempat tindak pidana penting juga sehubungan dengan perumusan KUHP seperti antara lain: dimuka umum (Pasal 156, 492), pekarangan tertutup (Pasal 167), di tempat yang dilalui orang (Pasal 495), diatas perahu atau perahu Indonesia, atau kapal Indonesia dan sebagainya. Tempat perlakuan jenayah adalah tempat di mana perbuatan jenayah telah dilakukan oleh pelakon dan pada masa itu semua elemen jenayah telah selesai (voltooid).22 Namun, tindakan dan akibatnya tidak selalu pada waktu yang sama atau hampir pada waktu yang sama, sehingga menjadi masalah mengenai lokasi kejadian. Contohnya, X menembak Y, yang hanya beberapa hari kemudian mati di tempat lain. Dalam praktiknya, masalah ini biasanya 20) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 85. 21) Ibid., hal. 87. 22) S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal. 113. 1281
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 diselesaikan secara kasuistik (secara kebetulan) sesuai dengan keperluan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kaedah yang biasa digunakan untuk penyelesaiannya adalah dengan mengikuti salah satu daripada 4 jenis ajaran seperti berikut: 1. Ajaran tindakan jasmani, untuk menentukan tempat kejadian, pusat perhatian adalah tempat di mana pelaku melakukan kejahatan, dan unsur- unsur perbuatan jenayah pada masa itu sempurna. 2. Mengajar di mana alat itu berfungsi, di mana kejadiannya adalah di mana alat yang digunakan berfungsi dan telah menjadikan sempurna (menyebabkan) perbuatan jenayah. Salah satu contoh terkenal semasa Perang Dunia Pertama, adalah kecurian seekor kuda dari Belanda menggunakan tali lasso yang dilakukan dari wilayah Jerman.Tempat tindak pidana telah dianggap di Negeri Belanda, dengan alasan bekerjanya tali tersebut di negeri Belanda. Dalam hal ini adakalanya ajaran pertama harus diutamakan dari ajaran yang kedua ini, sedangkan ajaran kedua menjadi pelengkap tergantung kasusnya dan kebutuhan kita untuk menerapkan ketentuan pidana Indonesia di Indonesia. Dengan demikian jika si K di Kalimantan Barat menembak si S di Sarawak melalui perbatasan, maka menurut ajaran pertama tempat kejadian adalah di Kalimantan Barat. Menurut ajaran kedua di Sarawak. Sehubungan dengan kebutuhan kita untuk menerapkan ketentuan pidana Indonesia, dalam hal ini sudah tentu yang digunakan adalah ajaran pertama. Bukan ajaran yang kedua dimana peluru bekerja yang menewaskan si S. 3. Ajaran akibat dari tindakan, tempat tindak pidana adalah di tempat terjadinya suatu akibat yang merupakan penyempurnaan dari tindak pidana yang telah terjadi. Misalnya, M menembak N di Jakarta. Dalam keadaan luka N dibawah ke Bogor untuk di rawat. Tetapi setelah beberapa hari kemudian N meninggal dunia di Bogor. Menurut ajaran ini, tempat kejadian 1282
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 adalah di Bogor. Penganut ajaran ini tidak banyak. Walaupun demikian, ajaran ini pada suatu kasus tertentu perlu juga dipedomani. 4. Ajaran berbagai tempat tindak pidana, menurut ajaran ini tempat tindak pidana adalah gabungan dari ketiga-tiganya atau dua diantara ajaran-ajaran tersebut diatas. Ajaran seperti ini besar faedahnya di suatu negara yang luas dan sulit perhubungan/pengangkutan seperti di Indonesia, terutama di bagian pedalaman. Penggunaannya sangat dibutuhkan terutama dalam hal- hal terjadi penghinaan dengan alat tulisan, atau radio (amatir) jarak jauh. Sekiranya si A melalui penulisan di koran Jakarta menghina B di Ambon, dimana koran itu juga beredar, maka tempat tindak pidana dapat dianggap di Jakarta maupun di tempat lainnya dimana koran itu beredar. Dengan demikian apabila misalnya A dan B bertempat sementara di Surabaya setelah perbuatan itu, B dapat saja mengadu kepada penguasa di Surabaya untuk diselesaikan perkara tersebut secara justisiil. Ada satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian mengenai penentuan tempat kejadian, yaitu yang dihubungkan dengan "tempat pemenuhan kewajiban". Hal ini terjadi pada umumnya dalam delik keharusan (Ommissie Delict). Tempat kejahatan, sekiranya seseorang tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir sebagai saksi pada tarikh dan tempat yang ditentukan, adalah tempat dia mesti memberi keterangan. Kejahatan itu dianggap sempurna pada tarikh yang ditentukan. Dalam kes seseorang yang dibebani dengan keperluan, tidak tahu dengan pasti kapan dan di mana dia melakukan kewajiban itu, maka tempat kejahatannya adalah, di tempat di mana dia harus melakukan kewajiban itu.23 Tindak pidana penipuan atau yang mungkin lebih akrab dikenal dengan sebutan "sancipa" (serapan bahasa hokkien) atau 378 merupakan 23) Moeljatno, Op. Cit., hal. 89. 1283
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 bagian dari tindak pidana umum. Alasan kenapa lebih dikenal dengan nama "sancipa" atau 378 karena tindak pidana penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana umum yang merupakan bagian dari hukum pidana umum (algemeen strafrecht). Terdapat 2 bagian dalam hukum pidana, yaitu hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht). Undang-undang jenayah umum adalah undang-undang pidana yang sengaja dibuat untuk diterapkan kepada semua orang secara umum, sementara undang-undang jenayah khusus adalah undang-undang jenayah yang sengaja dibuat untuk berlaku hanya pada orang-orang tertentu, misalnya anggota Angkatan Bersenjata atau merupakan undang-undang jenayah. yang hanya mengatur tindakan jenayah tertentu, contohnya tindakan jenayah keganasan. Unsur tindak pidana penipuan diatur pada Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. KUHP mengatur secara luas dan spesifik delik penipuan dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s.d. Pasal 395 KUHP. Delik genus penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun". Berdasar bunyi Pasal diatas, secara yuridis suatu delik (termasuk delik penipuan) harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa: Unsur subjektif delik yaitu berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: 1284
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Unsur objektif pelanggaran yang terdiri daripada: Elemen memindahkan orang lain sehingga orang lain menyerahkan objek/memberikan hutan/menghapus hutang; dan Unsur-unsur bagaimana menggerakkan orang lain, iaitu dengan menggunakan nama/martabat palsu atau watak/tipu daya palsu/serangkaian pembohongan. Majelis Hakim sebelum menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun unsur obyektifnya. Ini bererti bahawa, dalam konteks membuktikan unsur subjektifnya oleh Panel Hakim, terdakwa harus dibuktikan bahawa benar bahawa dia bermaksud untuk memberi keuntungan kepada dirinya sendiri atau orang lain secara "haram" atau sekurang-kurangnya "mengetahui / menyedari" bahawa tindakannya sejak awal bertujuan untuk memotivasi orang lain untuk orang lain menyerahkan objek / memberikan hutang / menghapus kredit kepadanya. Bersedia mempunyai makna "sengaja". Definisi penipuan yang disengajakan (opzet) secara teori merangkumi makna willenenwitens (bersedia dan / atau mengetahui), jadi perlu untuk membuktikan bahawa defendan benar-benar bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Sementara itu, "mengetahui / menyedari" bahawa apa yang digunakan terdakwa untuk memindahkan orang lain, sehingga penyerahan objek / memberikan hutang / menghapus hutang kepadanya adalah dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu atau watak palsu, tipu daya atau serangkaian pembohongan.. 1285
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 Unsur subjektif suatu kesalahan agak sukar dibuktikan dalam praktik kehakiman kerana tidak mudah mencari fakta undang-undang. Ini lebih- lebih lagi jika "pelaku" dan "mangsa" penipuan mempunyai tindakan mereka berdasarkan hitam putih yang telah disepakati sebelumnya. Oleh itu, tidak boleh dinyatakan bahawa seseorang telah memenuhi unsur subjektif dari kesalahan penipuan ini hanya kerana dia telah menyerahkan prospek maklumat perniagaan kepada seseorang dan orang itu dipindahkan untuk memasukkan modal dalam usaha perniagaan. Mahkamah masih harus membuktikan bahawa tujuan asal pelaku penipuan adalah untuk menyampaikan maklumat perniagaan calon kepada mangsa penipuan, apakah ada fakta undang-undang bahawa sejak awal pelaku penipuan itu bermaksud bahawa mangsa penipuan itu dipindahkan untuk menyerahkan barang-barangnya dan seterusnya, maklumat perniagaan yang disampaikan adalah palsu / salah (tipu muslihat) dan bermaksud memberi keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain. Di samping itu, kelayakan / sifat tindak pidana penipuan adalah kesalahan formal, maka secara teoritis bukti perundangan diperlukan untuk membuktikan bahawa korban penipuan dalam menyerahkan objek dan seterusnya kepada pelaku (klausa berkaitan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam artikel 378 Kanun Jenayah. Dalam kasus-kasus yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan undang-undang telah dilakukan dengan baik. Faktanya didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung bahwa pelaku kriminal yang merupakan warganegara Republik Indonesia yang telah melakukan kejahatan di luar wilayah kedaulatan Indonesia, akhirnya diadili di pengadilan Indonesia berdasarkan hukum prosedur pidana yang berlaku. Walaupun keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaku perbuatan jenayah tidak 1286
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melanggar undang- undang seperti yang didakwa, undang-undang tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapat Firman Wijaya, berkaitan dengan locus dan tempus delicti, fundamentalnya terletak pada kepastian, ini berhubungan erat karena adanya pemberatan dalam suatu tindak pidana, seperti ada waktu-waktu atau saat-saat tertentu yang ditetapkan sebagai syarat pemindanaan. Contoh konkritnya adalah pencurian di malam hari yang hukumannya lebih berat dibandingkan pencurian di siang hari. Tempus delicti yang memastikan waktu pagi, siang, sore, malam, hari, jam, tanggal, bulan, tahun, juga memastikan undang-undang apa yng berlaku (existence prudence) sehingga bisa saja terjadi satu penyidikan berganti undang-undang yang berlaku. Waktu pidananya yang menentukan peraturan pidana yang berlaku. Dapat terjadi penyidikan menggunakan undang-undang yang lama tapi penuntutan dan peradilannya harus menggunakan peraturan yang baru. Ini berkaitan dengan transitoi recht atau undang-undang transisi. Sama dengan locus karena tidak ada tindak pidana yang tidak terikat oleh tempat, jadi mereka akan bergabung juga. Dalam kasus yang diangkat ini, kita dapat melihat dari 3 pendekatan yaitu alat, akibat dan perbuatan. Alat maka melihat yang dimana bukti- bukti berada, akibat melihat dampak yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan dan perbuatan melihat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Walaupun putusan pengadilan negerinya tidak berpijak pada dasar yang tepat yakni perihal kompetensi relatif peradilan yang sesungguhnya dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum, namun secara garis besar tindakan yang diambil oleh aparatur negara telah sejalan dengan penafsiran hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. 1287
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 Penulis memiliki sepemahaman dengan pernyataan dari Firman Wijaya selaku praktisi yang dimana aspek nasional aktif dan aspek locus tempus menjadi penentu dan juga inti dari arah suatu perkara pidana, namun masyarakat sebagai penikmat dari undang-undang atau peraturan itu sendiri terkadang tidak paham atau mungkin lebih tepatnya mengabaikan esensi dari produk-produk hukum yang telah sah. Bukan kesalahan pemerintah yang tidak memahami apa yang menjadi kendala ataupun keinginan utama dari masyarakatnya. Masyarakatnya yang terlalu banyak yang apatis karena suatu hal tertentulah yang membuat produk hukum tidak dapat maksimal bahkan jauh dari kata sempurna. Asas nasional aktif sebenarnya sangat berperan dalam menjaga akhlak serta perilaku setiap warga negara dimanapun mereka berada karena hukum melekat pada subjek hukum. Namun tugas aparatur dalam mempresisikan aspek locus dan tempus bukanlah hal mudah. Suatu peraturan atau undang-undang yang terbentuk berdasarkan asas nasional aktif memiliki tujuan agar tidak adanya celah hukum untuk subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang dilarang/dipidana di negaranya namun tidak larang/dipidana di negara tempat subjek tersebut melakukan perbuatannya. Sedangkan aspek locus tempus lebih merupakan unsur dalam suatu proses tindak pidana (berhubungan erat dengan hukum acara). III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan uraian analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan: Unsur locus dan tempus delicti memang sangat fundamental, karena menentukan arah dari jalannya pembuktian perkara tersebut. Dalam kasus yang diangkat ini, kita dapat melihat dari 3 pendekatan yaitu alat, akibat dan perbuatan. 1288
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 Alat maka melihat yang dimana bukti-bukti berada, akibat melihat dampak yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan dan perbuatan melihat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Terlepas dari putusan akhir perkara ini yang menyatakan terdakwa sah dan meyakinkan tidak bersalah dikarenakan kurangnya bukti namun hukum pidana yang kita jadikan sebagai acuan telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Secara teknis memang ada kejanggalan dalam kasus ini namun tersirat maksud dari penulis untuk menerangkan bahwa hukum melekat pada subyek hukum dimanapun subyek hukum tersebut berada, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum pidanalyang kita jadikan acuan tindak pidana terdapat unsur locus dan tempus. Hukum yang melekat pada subyek hukum layaknya seperti karma yang tidak dapat dihindari karena akan kembali kepada si pembuat bagaimanapun caranya dan bentuknya. B. Saran Beranjak dari uraian kesimpulan yang sudah terpaparkan diatas, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah: Aparat hukum khususnya penyidik dalam menjalankan tugasnya harus betul-betul memahami unsur locus dan tempus delicti. Karena melihat pada jaman digitalisasi sekarang yang dimana pelaku kejahatan dapat berada di tempat yang jauh sekali dengan korban, sehingga harus dilakukan langkah-langkah lebih yang menghabiskan waktu dan tenaga demi penegakkan keadilan. Pemerintah khususnya sektor diplomatik seharusnya paham akan kendala ini dan segera membentuk perjanjian di negara-negara yang berpotensi menjadi locus dan tempus suatu tindak pidana. Karena disini begitu lama proses suatu pidana sampai bertahun-tahun hanya perkara penipuan sederhana yang tidak rumit. IV. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1289
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.) Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997.) Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Latihan Ujian Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001.) Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana. (Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000.) Lamintang, P.A.F. dan F. T. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.) Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.) Moeljanto. Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015.) Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2003.) Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.) Salam, Moch Faisal. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. (Bandung: Mandar Maju, 2001.) Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamidji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Grafindo Persada, 1983.) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamidji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.) B. Artikel Jurnal Cetak Damayanti, Novy Septiana. "Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal pidana dan Pembangunan. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. 1290
Philbert Audric Deigo & Dian Adriawan DG Tawang Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018) Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347 Rahmanto, Tony Yuri "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019. Richard Foley, "Plato's undividable line contradiction and method in Republic VI", Journal of the History of Philosophy, Volume 46 Nomor 1 Tahun 2007. C. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.) D. Putusan Indonesia. Putusan Mahkamah Agung (Nomor 58 PK/PID/2018), Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Nomor 9/Pid/2018.PT.DKI), Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.) 1291