INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK Tahun 2022 ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat Nya Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022. Inspektorat I Itjen Kemendikbusristek pada tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2022. Jakarta, Januari 2023 Inspektur I, Muhaswad Dwiyanto NIP 196402021989031004 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Guna mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11.191.884.000,00. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 adalah sebagai berikut: TargetRealisasiPersentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I%100100100Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I%40100250Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I%5050100Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat INilai3,303,53106,85Predikat SAKIP Inspektorat IPredikatAA100Indikator Kinerja KegiatanSatuanPersentase CapaianPerjanjian Kinerja 2022 Penyerapan anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sampai dengan akhir Desember 2022 adalah sebesar 99,91%. Anggaran Realisasi Rp11.191.884.000,00 Rp11.182.070.947,00 99,91% Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. iv
Adapun tren capaian kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dari tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut: pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat I20%0%35%16,34%--Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I3,13,13,23,98--Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I100%100%100%100%--Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I----100%100%Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I----40%100%Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I----50%50%Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I----3,303,53Predikat SAKIP Inspektorat I----AA202020212022Indikator Kinerja Kegiatan v
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain: 1. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 2. Adanya perubahan - perubahan kebijakan baik program maupun anggaran yang berimplikasi pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3. Penyelesaian laporan hasil pengawasan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4. Masih kurangnya kompetensi auditor baik hardskill maupun softkill. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain: 1. Penyusunan rencana program pengawasan yang lebih terarah dan detail serta mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (risk based audit); 2. Penyesuaian jadwal pengawasan termasuk merevisi program dan anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek; 3. Melaksanakan pemantauan / mengingatkan pegawai secara berkala terkait penyampaian laporan hasil pengawasan; 4. Berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Itjen Kemendikbudristek terkait pengadaan diklat-diklat peningkatan kompetensi bagi auditor. vi
DAFTAR ISI iii Kata Pengantar ... Ringkasan Eksekutif ... iv Daftar Isi ... vii Daftar Tabel ... viii ix Daftar Gambar ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Gambaran Umum ... B. Dasar Hukum... C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi ... D. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi... BAB II PERENCANAAN KINERJA ... A. Visi, Misi, dan Tujuan ... B. Rencana Kinerja Jangka Menengah ... C. Perjanjian Kinerja ... D. Program Prioritas Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 11 A. Capaian Kinerja... 11 B. Realisasi Anggaran ... 30 C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative ... 33 BAB IV PENUTUP ... 38 LAMPIRAN 1 1 2 3 5 7 7 7 8 9 vii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2020 dan 2021 ... SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 - 2024 ... Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 ... Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 ... 11 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dari tahun 2020 - 2022 ... 12 Tabel 3.3 Kegiatan Pendukung IKK 4.1 ... 24 Tabel 3.4 Rincian nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek 2022 ... 29 Tabel 4.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 ... 38 8 8 9 viii
DAFTAR GAMBAR 2 Gambar 1.1 Daftar Satker Wilayah Kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... 4 Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... 4 Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... Gambar 1.4 Formasi Auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... 5 Gambar 3.1 Peran dan Kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek ... 13 Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Capaian IKK 1.1 2020, 2021, 2022, dan Renstra ... 14 Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian IKK 2.1 2020, 2021, 2022, dan Renstra ... 18 Gambar 3.4 Perbandingan Target dan Capaian IKK 3.1 2020, 2021, 2022, dan Renstra... 20 Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Capaian IKK 4.1 2020, 2021, 2022, dan Renstra... 23 Gambar 3.6 Pagu dan Realisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 .... 30 Gambar 3.7 Penyerapan per bulan Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 ... 30 Gambar 3.8 Penyerapan IKK 1.1 tahun 2022 ... 31 Gambar 3.9 Penyerapan IKK 2.1 tahun 2022 ... 31 Gambar 3.10 Penyerapan IKK 3.1 tahun 2022 ... 32 Gambar 3.11 Penyerapan IKK 4.1 tahun 2022 ... 32 Gambar 3.12 Penyerapan IKK 5.1 tahun 2022 ... 33 Gambar 4.1 Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 ... 39 ix
BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Itjen Kemendikbudristek terdiri dari Inspektorat bidang yang bertugas melaksanakan fungsi utama Itjen yaitu pengawasan terhadap pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta Sekretariat sebagai unit pendukung dan manajemen internal. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merupakan Eselon II pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Inspektorat I pertama kali dibentuk pada 27 Mei 1969, berdasarkan SK Mendikbud Nomor 37/1969 tanggal 27 Mei 1969. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dipimpin oleh Inspektur I Muhaswad Dwiyanto dengan jumlah SDM auditor sebanyak 44 orang auditor (per akhir Desember 2022). Sesuai pasal 225 Permendikbudristek No 28 tahun 2021, Inspektur I berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal Wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek nomor 8562/G/KP.06.06/2021 tanggal 26 November 2021 melingkupi Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan (BPP) Bahasa beserta Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawahnya, berikut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan yang menerima APBN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di seluruh Indonesia. Jumlah satker yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sebanyak 74 satker, terdiri dari 40 Satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan dan 34 satker di lingkungan BPP Bahasa. 1
Ditjen Kebudayaan BPP Bahasa Sekretariat Ditjen Kebudayaan • Direktorat Pelindungan Kebudayaan • Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Kebudayaan Sastra Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media • Lembaga Sensor Film • Museum Kebangkitan Nasional • Museum Sumpah Pemuda • Museum Perumusan Naskah Proklamasi • Galeri Nasional Indonesia • Museum Basoeki Abdullah • Museum Kepresidenan RI Balai Kirti • Balai Konservasi Borobudur • BPSMP Sangiran • Museum Benteng Vredeburg • BPNB Jawa Barat • BPCB Jawa Tengah • BPCB DIY • BPNB DIY • BPCB Jawa Timur • BPCB Aceh • BPNB Aceh • BPCB Sumatera Barat • BPNB Sumatera Barat • BPCB Jambi • BPNB Kalimantan Barat • BPCB Kalimantan Timur • BPNB Sulawesi Utara • BPCB Sulawesi Selatan • BPNB Sulawesi Selatan • BPNB Maluku • BPCB Bali • BPNB Bali • BPNB Papua • BPCB Maluku Utara • BPCB Banten • BPCB Gorontalo Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra • Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa • Balai Bahasa Jawa Barat • Balai Bahasa Jawa Tengah • Balai Bahasa DIY • Balai Bahasa Aceh • Balai Bahasa Sumatera Utara • Balai Bahasa Sumatera Barat • Balai Bahasa Riau • Balai Bahasa Sumatera Selatan • Balai Bahasa Kalimantan Barat • Balai Bahasa Kalimantan Tengah • Balai Bahasa Kalimantan Selatan • Balai Bahasa Sulawesi Utara • Balai Bahasa Sulawesi Tengah • Balai Bahasa Sulawesi Selatan • Balai Bahasa Bali • Balai Bahasa Papua • Kantor Bahasa Jambi • Kantor Bahasa Lampung • Kantor Bahasa Kalimantan Timur • Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara • Kantor Bahasa Maluku • Kantor Bahasa NTB • Kantor Bahasa NTT • Kantor Bahasa Bengkulu • Kantor Bahasa Maluku Utara • Kantor Bahasa Banten • Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung • Kantor Bahasa Gorontalo Gambar 1.1 Daftar satker wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek B. Dasar Hukum Laporan Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 disusun berdasarkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Inspektorat Jenderal; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek. C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Tugas dan fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3
Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Struktur organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terdiri dari Inspektur dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek juga didukung oleh staf tata usaha yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Tata Usaha Inspektorat I yang berada dibawah Sekretariat Itjen. Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Jumlah auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek s.d akhir Desember 2022 sebanyak 44 orang, yang terdiri dari jabatan Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Penyelia, dan Auditor Pelaksana Lanjutan. 4
Gambar 1.4 Formasi auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek D. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi 1. Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan peristiwa/hal-hal yang harus diperhatikan serta segera ditangani sehingga tidak mengganggu kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun isu strategis Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 adalah: a. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 yang berimplikasi pada perubahan Renstra Inspektorat Jenderal. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian indikator kinerja termasuk program dan kegiatan pada Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek; b. Ketercukupan SDM auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek masih mengalami kendala terkait pemenuhan SDM auditor, khususnya dari sisi kuantitas dimana jumlah yang masih kurang dengan banyaknya auditor yang pensiun. Selain itu dari sisi kualitas juga masih mengalami kendala, dengan kemampuan/kompetensi auditor yang tidak merata maupun struktur komposisi jabatan yang belum ideal; c. Penegakan integritas auditor Auditor merupakan jabatan yang sangat rawan terjadinya penyimpangan, khususnya penyuapan sehingga penegakan integritas dan akuntabilitas pegawai merupakan hal yang sangat mutlak dan penting untuk dilakukan. Sejalan dengan telah diterapkannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Itjen sesuai dengan standar ISO 37001:2016, penegakan integritas menjadi hal yang penting dan perlu diinternalisasikan secara intensif baik ke internal pegawai Inspektorat I Itjen Kemendikbdristek maupun ke seluruh satker yang menjadi sasaran pengawasan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek. Termasuk yang tidak kalah penting adalah penerapan punishment / hukuman bagi auditor yang melakukan pelanggaran terkait integritas 5
d. Pelaksanaan pengawasan masih belum memanfaatkan/berbasis teknologi informasi secara optimal sehingga cakupan pengawasan masih terbatas serta hasil pengawasan tidak maksimal. e. Keterbatasan wewenang Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terhadap pengawasan Dana Transfer Daerah bidang kebudayaan, dalam hal ini DAK non fisik Museum dan Taman Budaya 2. Peran Strategis Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sebagai APIP Kementerian yang membidangi kebudayaan dan bahasa memiliki peran strategis yaitu: a. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berperan dalam mengawasi program-program strategis Kemendikbudristek, khususnya pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; b. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek menjalankan peran sebagai consulting, melalui guna perbaikan tata kelola serta memberikan nilai tambah bagi organisasi; c. Turut serta dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pada satker dibidang kerja nya; d. Melaksanakan sinergi pengawasan baik dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait dana transfer daerah di bidang kebudayaan. 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Visi, Misi, dan Tujuan Itjen Sesuai Renstra Kemendikbudristek Periode Tahun 2020-2024 Kemendikbudristek turut mendukung visi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inspektorat Misi Kemendikbudristek yang juga didukung oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan bentuk dukungan sebagai berikut: 1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan 3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Guna mengukur ketercapaian visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek telah menetapkan 5 (lima) tujuan. Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan ke lima, yaitu: B. Rencana Kinerja Jangka Menengah Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun mengacu pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. Sejalan dengan adanya restrukturisasi organisasi dan program kementerian, Renstra Kemendikbudristek mengalami revisi yang ditetapkan melalui Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Hal ini turut I 7
berpengaruh pada perubahan renstra Itjen sehingga sasaran, indikator, dan target Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut: Tabel 2.1 SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2020 dan 2021 20202021SKTersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata Kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IIKKPersentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I%2035IKKPersentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I%2035IKKPersentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I%7075IKKKematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat INilai3,13,2IKKPersentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I%100100Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja KegiatanSatuanTarget Tabel 2.2 SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 - 2024 202220232024SKTersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IIKKPersentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I%100100100SKTersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IIKKPersentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I %405060SKMeningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I IKKPersentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di Wilayah Kerja Inspektorat I%505560SKTersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IIKKNilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat INilai3,33,43,5SKMeningkatnya tata kelola Inspektorat IIKKPredikat SAKIP Inspektorat IPredikatAAASasaran Kegiatan/Indikator Kinerja KegiatanTargetSatuan C. Perjanjian Kinerja Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan perjanjian kinerja antara Inspektur I dengan Inspektur Jenderal berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 yang harus dicapai serta sumber daya anggaran yang dialokasikan. Perjanjian kinerja juga menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang kemudian dituangkan dalam RKA-KL. 8
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 NoSasaran KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTarget Perjanjian Kinerja 20221[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I1002[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I403[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di Wilayah Kerja Inspektorat I504[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I3,35[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat IA NoKodeNama KegiatanAlokasi11993Penguatan Pengawasan Inspektorat IRp11.191.884.000 Tahun 2022 tidak terdapat perubahan-perubahan baik anggaran, pejabat, maupun target kinerja sehingga Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tidak melakukan revisi Perjanjian Kinerja. D. Program Prioritas Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Pada tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai APIP Kementerian, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek melaksanakan berbagai bentuk program prioritas pengawasan terhadap program/kegiatan pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, maupun pengawasan lainnya, yaitu: a) Audit Kinerja Program Literasi; b) Audit Kinerja Program Penutur Bahasa Terbina; c) Audit Kinerja Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan; d) Audit Kinerja Program Warisan Budaya yang Dilindungi; e) Audit Kinerja atas Badan Layanan Umum (BLU) Museum; f) Audit Kinerja Entitas pada Unit Utama; g) Reviu RKA-K/L; h) Reviu LK; i) Reviu LAKIP; j) Evaluasi Manajemen Risiko dan TKDN; 9
k) Evaluasi Dana Transfer Daerah DAK non fisik Museum dan Taman Budaya; l) Evaluasi ZI-WBK/WBBM; m) Pemantauan ZI-WBK/WBBM; n) Pemantauan Program Kementerian Desa Pemajuan Kebudayaan; o) Pemantauan Program Kementerian Gerakan Seniman Masuk Sekolah; p) Pendampingan Program Kebudayaan dan Bahasa; q) Pendampingan SPIP; r) Pendampingan Tata Kelola. 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Inspektorat I menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022 Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I Meningkatnya tata kelola Inspektorat I Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I % % % Nilai 100 40 50 3,30 100 100 50 3,53 Predikat SAKIP Inspektorat I Predikat A A Persentase Capaian 100 250 100 106,85 100 11
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dari tahun 2020-2022 Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2021 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2020 2022 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I Kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 20% 20% 70% 3,1 52,94% 0% 33,33% 3,1 35% 35% 75% 3,2 55,88% 16,34% 18,18% 3,98
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I
40%
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I Meningkatnya tata kelola Inspektorat I Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I Predikat SAKIP Inspektorat I
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 guna mendukung capaian IKK diterjemahkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2022 baik level Rincian Output (RO) yang IKK maupun komponen yang mencerminkan dukungan mencerminkan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan sesuai peran APIP, hingga level detail kegiatan. terhadap masing-masing Gambar 3.1 Peran dan kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek 50% 3,30 A 13 50% 3,53 A
Merupakan reviu Laporan Keuangan (LK) Eselon I yang sesuai dengan PMK nomor 255/PMK.09/2015 tentang standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sasaran Kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 1.1: Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I Metode pengukuran / cara perhitungan indikator kinerja ini adalah seluruh eselon I yang telah dilakukan reviu sesuai standar PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerja Itjen Kemendikbudristek . Eselon I yang dimaksud di sini adalah Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa, yang merupakan wilayah kerja Inspektorat I itjen Kemendikbudristek. Adapun penilaian dilakukan terhadap komponen: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Operasional (LO); 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 4. Neraca; 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Inspektorat TAHUN 2022 IKK IKK 1.1 TARGET 100% REALISASI 100% % 100% Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan Target Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut: Gambar 3.2 Perbandingan target dan capaian IKK 1.1 2020, 2021, 2022 dan Renstra I 14
Perubahan nomenklatur IKK 1.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022 dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024. Target kinerja IKK 1.1 dapat tercapai, yaitu dari target 100% realisasi 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan ini dikarenakan secara umum koordinasi dengan satker yang sudah cukup baik dan intensif. Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 1 (satu) komponen yaitu Pelaksanaan Reviu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Reviu Laporan Keuangan (LK) Reviu Penyusunan LK Tingkat Eselon I adalah reviu yang dilaksanakan untuk menguji Penyusunan LK pada Unit-unit Utama di Lingkungan Kementerian Kemendikbudristek dan Kementerian apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas Internal Kementerian mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian sebelum diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kegiatan Reviu LK Eselon I pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Februari 2022 dengan melibatkan 11 orang SDM auditor 2. Reviu RKA-K/L Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L Reviu RKA-K/L telah dilaksanakan saat penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah ditetapkannya pagu anggaran Kementerian/ lembaga (bulan Juli/Agustus), penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah diperolehnya alokasi anggaran (bulan Oktober/November). Selain itu, reviu RKA-K/L juga dilakukan pada periode tahun berjalan baik ketika satker terdapat perubahan anggaran (penambahan anggaran dan pengurangan anggaran), maupun buka blokir. 15
3. Reviu LAKIP Salah satu ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan Reviu LAKIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa LAKIP yang telah disusun oleh Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan surat pernyataan bahwa LAKIP. Reviu LAKIP tahun 2021 pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah dilaksanakan pada 7-9 Februari 2022 dengan melibatkan 11 Auditor. 4. Reviu RKBMN Pengadaan Barang Milik Negara merupakan salah satu kegiatan dari suatu instansi pemerintah yang sangat rawan terjadi penyimpangan/penyalahgunaan sehingga sering menjadi masalah. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga harus dilakukan pengawasan agar pengadaan BMN tersebut tepat sasaran dan memang layak untuk dianggarkan. Selain itu juga memberi masukan terhadap BMN yang layak/tepat untuk diadakan sesuai situasi dan kondisi dan kebutuhan institusi. Kegiatan reviu RK BMN bertujuan memantau serta memberi masukan terhadap pengadaan barang milik negara secara mendetail baik dalam perencanaan, pelaksanaan, termasuk proses lelang, maupun pertanggungjawaban. 5. Reviu PIPK Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan (PIPK) bertujuan untuk memantau penerapan penilaian PIPK oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP di lingkungan Kemendikbudristek dalam rangka tercapainya laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan informatif serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan PMK nomor 14/PMK.09/2017, APIP berperan melakukan reviu dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengendalian internal atas pengelolaan keuangan telah sesuai target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itjen telah melaksanakan kegiatan Reviu PIPK tahun 2022 pada tanggal 29 Desember 2022 - 10 Januari 2023. Terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja: a. Data dukung banyak yang belum tersedia ketika pelaksanaan reviu serta masa reviu yang biasanya sangat terbatas; b. Jadwal pelaksanaan reviu terkadang berbentrokan dengan penugasan lain, dikarenakan reviu yang bersifat mendadak misal Reviu RKA-K/L; c. Jumlah SDM auditor yang berkompeten untuk beberapa reviu masih belum mencukupi, seperti reviu LK. 16
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja diatas diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain: a. Berkoordinasi intensif dengan satker terkait jadwal serta pemenuhan dokumen pendukung yang diperlukan; b. Memaksimalkan teknologi informasi, missal melalui daring maupun penyampaian data/bahan reviu melalui media elektonik (e-mail, drive, dll); c. Terus meningkatkan kompetensi auditor khususnya melalui media Pelatihan Kantor Sendiri. Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 2.1: Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I Pengawasan dana transfer daerah adalah meliputi audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan pengawasan teknis lainnya yang dilaksanakan secara sinergi dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengawasan dana Transfer daerah yang menjadi wewenang Itjen Kemendikbudristek adalah dana transfer daerah bidang kebudayaan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Museum dan Taman Budaya. Adapun yang dimaksud dengan potensi risiko tinggi adalah 1. jumlah anggaran besar; 2. kasus yang sering terjadi di daerah tertentu; 3. kompleksitas program/satker; 4. jumlah sasaran/penerima manfaat; 5. belum pernah dilakukan pengawasan; 6. daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal); 7. opini laporan keuangan daerah; 8. pimpinan daerah yang terkena kasus hukum. Inspektorat Perhitungan IKK Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I adalah pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dibagi jumlah pemerintah daerah yang berisiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek x 100%. Formula/Rumus: 𝑥 = 𝐴 𝐵 𝑥 100% I 17
Keterangan: X = Persentase pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I Jumlah pemerintah daerah yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I A B = Jumlah pemerintah daerah yang berisiko tinggi di wilayah kerja iNSPEKTORAT Inspektorat I = Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: TAHUN 2022 IKK IKK 2.1 TARGET 40% REALISASI 100% CAPAIAN 250% Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan Target Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut Gambar 3.3 Perbandingan target dan capaian IKK 2.1 2020, 2021, 2022 dan Renstra Perubahan nomenklatur IKK 2.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022 dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024 Target kinerja IKK 2.1 dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target 40% realisasi 100% sehingga capaian kinerja adalah 250%. Keberhasilan ini dikarenakan secara umum dari museum dan taman budaya penerima DAK non fisik tahun 2022 yang dinilai berisiko tinggi, seluruhnya dilakukan pengawasan. Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 1 (satu) komponen yaitu Pelaksanaan Evaluasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Evaluasi Dana Transfer Daerah. 18
Kegiatan dana transfer daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) frekuensi, yaitu tanggal 4 - 10 September 2022 dengan sasaran Museum dan Taman Budaya pada 9 (Sembilan) provinsi dengan melibatkan 41 tenaga auditor serta tanggal 18 - 24 September 2022 dengan sasaran Museum dan Taman Budaya pada 11 (sebelas) provinsi dengan melibatkan 58 tenaga auditor. Pelaksanaan evaluasi ini juga melibatkan auditor dari Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah adanya otonomi daerah yang menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan hanya terbatas dan tidak mendalam, masa penugasan evaluasi yang cenderung singkat serta kompetensi auditor yang masih kurang/belum merata. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja diatas diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain: a. Berkoordinasi serta bersinergi baik dengan dinas daerah yang membawahi bidang kebudayaan maupun dengan Inspektorat daerah; b. Merencanakan dengan lebih baik program kerja evaluasi; c. Terus meningkatkan kompetensi auditor khususnya melalui media Pelatihan Kantor Sendiri. Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 3.1: Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDIKTI, PTN, dan Sekretariat LSF. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 ( e n a m ) komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Metode perhitungan Persentase satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek x 100% di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek. 19
Formula/Rumus: 𝑆 = 𝐴 𝐵 𝑥 100% S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal di wilayah kerja Inspektorat I B = Total satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek di wilayah kerja Inspektorat I Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: TAHUN 2022 IKK IKK 3.1 TARGET 50% REALISASI 50% CAPAIAN 100% Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan Target Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut Gambar 3.4 Perbandingan target dan capaian IKK 3.1 2020, 2021, 2022 dan Renstra Perubahan nomenklatur IKK 3.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022 dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024 Target kinerja IKK 3.1 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu dari target 50% realisasi 50% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator keberhasilan adalah dari 8 (delapan) satker di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang diusulkan 20
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbudristek untuk dievaluasi Tim Penilai Internal (TPI), terdapat 4 (empat) satker atau 50% yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (KementerianPAN RB). Keberhasilan ini dikarenakan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tidak saja melakukan evaluasi atas satker yang diusulkan, tetapi pendampingan yang kuat juga dilakukan oleh Inspektur dan Auditor baik dengan memberikan bimbingan teknis secara langsung di lapangan maupun secara daring secara berkesinambungan. Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 2 (dua) komponen yaitu Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pemantauan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan ZI WBK pada Satker Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta tanggal 21-24 Maret 2024 dengan melibatkan 53 tenaga auditor; 2. Evaluasi ZI WBK dan WBBM tanggal 19-23 April 2022 dengan sasaran satker/UPT Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa di 8 (delapan) provinsi, tanggal 10-14 Mei 2022 dengan sasaran satker/UPT Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa di 8 (delapan) provinsi, tanggal 9 - 11 November 2022 dengan sasaran Balai Bahasa Bali, serta tanggal 17-20 Mei 2022 dan 28-29 Juli 2022 dengan sasaran Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM, dari 8 (delapan satker) di wilayah kerja Inspektorat Jenderal Itjen Kemendikbudristek yang diusulkan Setjen untuk dinilai TPI, yaitu 1) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur; 2) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah; 3) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4) Balai Bahasa Provinsi Bali; 5) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; 6) BPCB Bali; 7) Museum Kebangkitan Nasional; 8) BPNB Sumatera Barat. Diperoleh 4 (empat) satker yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemenpan RB), yaitu Balai Bahasa Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Balai Bahasa Provinsi Bali. Adapun yang akhirnya mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah 2 (dua) satker yaitu Balai Bahasa Bali dan Balai Bahasa Jawa Timur. Secara umum, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM terhadap Satker yang diusulkan Setjen yang berimplikasi pada capaian kinerja indikator. Kendala di lapangan hanya masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemenuhan data dukung oleh satker. Terkait hal ini, jalan keluarnya adalah Tim Penilai Internal memberikan penjelasan secara detail data dukung yang dimaksud sesuai dengan aturan. 21
Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 4.1: Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meningkatnya Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP. Kategori penilaian maturitas SPIP: Level 0 1 2 3 4 5 Interpretasi Belum ada Rintisan Berkembang Terdefinisi Terkelola dan terukur Optimum Metode perhitungan I K K 4. 1 sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut No. 1. Penetapan Tujuan 2. Struktur dan Proses 3. Pencapaian Tujuan SPIP Komponen Jumlah Bobot Komponen (%) 40 30 30 100 Jumlah Unsur 2 5 4 11 22
Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: TAHUN 2022 IKK IKK 4.1 TARGET 3,30 REALISASI 3,53 CAPAIAN 106,85% Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan Target Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut: Gambar 3.5 Perbandingan target dan capaian IKK 4.1 2020, 2021, 2022 dan Renstra Perubahan nomenklatur IKK 4.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022 dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024 Target kinerja IKK 4.1 dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target nilai maturitas SPIP eselon I di wilayah kerja Inspektorat I Itjen kemendikbudristek 3,3 berdasarkan hasil evaluasi nilai rata-rata 3,53 yang terdiri dari skor maturitas SPIP Ditjen Kebudayaan 3,709 dan skor maturitas SPIP BPP Bahasa 3,343 sehingga capaian kinerja adalah 106,85%. Keberhasilan Itjen Kemendikbudristek mengadakan pendampingan secara intensif dalam rangka memperkuat tata kelola satker. Selain itu dalam rangka mendukung ketercapaian IKK Nilai Kematangan/Maturitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I Meningkat, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam bentuk audit, evaluasi, pemantauan, maupun pengawasan lainnya yaitu: ini dikarenakan Inspektorat I 23
Tabel 3.3 Kegiatan pendukung IKK 4.1 No Nama Kegiatan Sasaran 1 Audit Kinerja atas Program Prioritas (Audit Pendahuluan) Badan Pengembangan dan Pembinaan di Sentul Jawa Barat 2 Audit Kinerja atas Program Warisan Budaya yang dilindungi, Audit Kinerja atas Program Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya, Audit Kinerja atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 3 Kegiatan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek 4 Pendampingan Pembangunan Museum Baru Borobudur, Jawa Tengah 5 Pendampingan Program Kebudayaan dan Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 6 Pendampingan Program Kebudayaan Provinsi Jambi 7 8 Pendampingan Tata Kelola pada Kantor Bahasa Jambi Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Pendampingan Tata Kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Provinsi Jambi Itjen Kemendikbudristek Jakarta 9 Pendampingan Tata Kelola pada UPT Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara 10 Pendampingan Tata Kelola (Keuangan/Aset) Kegiatan Tahun 2022 pada UPT Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Jawa Barat dan Banten 11 Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Warisan Budaya yang Dilindungi Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Maros dan Pangkep), Jawa Tengah (Kab. Tegal), dan Jawa Barat (Kab. Cianjur dan Kota Bogor) 12 Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Tenaga Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Disertifikasi Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta 13 Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bandung, Kota Cimahi) Tanggal Pelaksanaan 17 s.d. 21 Januari 2022 17 s.d. 21 Januari 2022 24 s.d. 28 Januari 2022 23 s.d. 27 Januari 2022 27 s.d. 29 Januari 2022 30 Januari s.d. 1 Februari 2022 6 s.d. 12 Februari 2022 10 Februari 2022 13 s.d. 19 Februari 2022 17 s.d. 23 Februari 2022 3 s.d. 10 Maret 2022 3 s.d. 10 Maret 2022 3 s.d. 10 Maret 2022 24
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Penutur Bahasa terbina Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Warisan Budaya yang dilindungi Frekuensi II Program Prioritas atas Program Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan Kompetensinya Frekuensi II Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Frekuensi II Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Penutur Bahasa Terbina Frekuensi II Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Penutur Bahasa Terbina Frekuensi III di Balai/ Kantor Bahasa Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan Kompetensinya dan Disertifikasi Frekuensi III Uji Petik Audit Kinerja Prioritas atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Frekuensi III Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Warisan Budaya yang Dilindungi Frekuensi III Sosialisasi SPIP Bersama Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pelatihan di Kantor Sendiri terkait Pendampingan SPIP Terintegrasi Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pendampingan pelaksanaan pembuatan produk permodernan sastra dalam lokakarya pemodernan sastra Pemantauan Program Kementerian atas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pendampingan Penyelesaian Pembangunan Museum Muhammadiyah Penjaminan Kualitas (PK) dalam rangka Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Bali Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Barat Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Barat, Banten, Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Di Hotel Salak Heritage Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa DI Yogyakarta DKI Jakarta dan Sentul Jawa Barat 3 s.d. 10 Maret 2022 5 s.d. 12 April 2022 5 s.d. 12 April 2022 5 s.d. 12 April 2022 5 s.d. 12 April 2022 1 s.d. 8 Juni 2022 1 s.d. 8 Juni 2022 1 s.d. 8 Juni 2022 1 s.d. 8 Juni 2022 9 Juni 2022 10 Juni 2022 13 s.d. 17 Juni 2022 18 s.d. 19 Juni 2022 22 s.d. 24 Juni 2022 27 s.d. 30 Juni 2022 28 Juni 2.d. 1 Juli 2022 25
30 Pemantauan Program Kementerian Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 31 Evaluasi Manajemen Risiko dan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 32 Pendampingan Program Kebudayaan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 33 Pemantauan Lainnya dalam rangka Tindak Lanjut Temuan BPK-RI LK Tahun 2021 dengan Rekomendasi agar Itjen melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada belanja Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara 34 Audit Kinerja atas Program Warisan Budaya yang dilindungi, Audit Kinerja atasTenaga Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya, dan audit kinerja atas program fasilitasi bidang kebudayaan (audit lanjutan) di Direktorat Jenderal Kebudayaan 35 Audit Kinerja atas Program Penutur Bahasa Terbina pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 36 Evaluasi Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 37 Pemantauan Program Kementerian Audit Kinerja 38 Program Penguatan Lembaga Adat di Desa Adat Hobong 39 Pemantauan Program Kementerian pada Pelaksanaan G20 40 Pendampingan Program Indonesia Bertutur 2022 41 Kegiatan Fullboard Evaluasi Mandiri SAKIP 42 Pendampingan BLU Museum 43 Survei Pendahuluan Audit Kinerja atas Program Literasi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Banten, Papua, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Bali Provinsi Jambi Provinsi Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Kebudayaan Jakarta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa DKI Jakarta dan Jawa Barat Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, NTT, NTB Sentani, Papua Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Hotel Mercure BSD Museum Nasional Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 3 s.d. 8 Juli 2022 18 s.d. 22 Juli 2022 1 s.d. 5 Agustus 2022 1 s.d. 5 Agustus 2022 1 s.d. 5 Agustus 2022 1 s.d. 5 Agustus 2022 10 s.d. 12 Agustus 2022 17 s.d. 23 Agustus 2022 10 s.d. 14 September 2022 8 s.d. 14 September 2022 6 s.d. 14 September 2022 26 s.d. 28 September 2022 27 s.d. 29 September 2022 30 September, 3 dan 4 Oktober 2022 26
44 Survei Pendahuluan Audit Kinerja atas Program Literasi 45 Audit Kinerja atas Badan Layanan Umum (BLU) pada Entitas Direktorat Jenderal Kebudayaan 46 Audit Kinerja Literasi 47 Kegiatan Kompilasi Analisis Hasil Audit atas BLU Museum pada Entitas Direktorat Jenderal Kebudayaan 48 Audit Kinerja atas Badan Layanan Umum (BLU) pada Entitas Direktorat Jenderal Kebudayaan 49 Audit Lanjutan dalam rangka klarifikasi hasil audit kinerja literasi 50 Kompilasi dan analisis hasil audit kinerja literasi 51 Konfirmasi Hasil Evaluasi Mandiri SAKIP Tahun 2022 52 Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian Desa Pemajuan Kebudayaan 53 Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian Desa Pemajuan Kebudayaan 54 Audit Kinerja pada Unit Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 55 Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian Desa Pemajuan Kebudayaan Sekretariat Ditjen Kebudayaan, Museum Nasional DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah Harris Hotel Sentul, Bogor Sekretariat Jenderal Kebudayaan dan Museum Nasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hotel Mercure BSD Jakarta BPNB Kepulauan Riau Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat Banten Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Sumatera Barat 30 September, 3 dan 4 Oktober 2022 10 s.d. 17 Oktober 2022 19 s.d. 28 Oktober 2022 31 Oktober s.d. 2 November 2022 2 s.d. 4 November 2022 9 s.d. 11 November 2022 6 s.d. 8 November 2022 15 s.d. 18 November 2022 20 s.d. 26 November 2022 28 November s.d. 3 Desember 2022 5 s.d. 12 Desember 2022 7 s.d. 11 Desember 2022 27
56 Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian Desa Pemajuan Kebudayaan DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat 18 s.d. 24 Desember 2022 Beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja IKK 4.1 antara lain: 1. Waktu penugasan pengawasan (audit, evaluasi, pemantauan) relatif kurang mencukupi, apalagi jika obyek pengawasan berada di daerah yang sulit dijangkau sehingga hasil pengawasan kurang maksimal; 2. Kompetensi auditor yang belum merata; 3. Penyusunan laporan penugasan terlambat/tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Atas kendala Kemendikbudristek adalah: 1. Menyusun jadwal pengawasan yang lebih terencana dan detil, termasuk terkait jadwal serta tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat sasaran dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk based audit); 2. Dalam penyusunan tim penugasan, komposisi tim memperhatikan kompetensi / kemampuan masing-masing-masing anggota; 3. Melaksanakan pemantauan / mengingatkan pegawai secara berkala terkait penyempaian laporan hasil pengawasan. Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 5.1: Predikat SAKIP Inspektorat I Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan. Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 - 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. I Itjen 28
Metode Perhitungan: Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP: Nilai > 90 - 100 > 80 - 90 > 70 - 80 > 60 - 70 > 50 - 60 > 30 - 50 0 - 30 Predikat AA A BB B CC C D Interpretasi Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup (memadai) Kurang Sangat Kurang Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: TAHUN 2022 IKK IKK 5.1 TARGET A REALISASI A CAPAIAN 100% Target kinerja IKK 5.1 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu dari target nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah A, mendapatkan realisasi A sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan ini disebabkan adanya usaha Inspektorat I untuk mempertahankan dokumen pendukung terhadap indikator/kriteria yang sudah baik dan lengkap Indikator keberhasilan adalah berdasarkan penilaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek, SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek mendapatkan nilai 85,00 sehingga berpredikat A, dengan rincian: Tabel 3.4 Rincian nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek 2022 NoKomponen/Sub Komponen/KriteriaBobotNilai Akuntabilitas Kinerja 20221Perencanaan Kineja30%25,52Pengukuran Kinerja30%25,53Pelaporan Kinerja15%12,754Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal25%21,25A85,00Nilai Akuntabilitas Kinerja Kendala dalam pencapaian indikator 5.1 adalah dalam hal pemenuhan dokumen - dokumen pendukung selama periode evaluasi yang masih belum optimal. Hal yang dilaksanakan oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah mendokumentasikan semua kegiatan dengan baik serta memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi sebagai panduan pemenuhan dokumen-dokumen dalam evaluasi selanjutnya 29
B. Realisasi Anggaran 1. Capaian Anggaran Pagu anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp11.191.884.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp11.182.070.947,00 dengan persentase daya serap per 30 Desember 2022 sebesar 99,91 %. 11.191.884.000 11.182.070.947 99,91% % P A G U 2 0 2 2 R E A L I S A S I 2 0 2 2 Gambar 3.6 Pagu dan Realisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 0 0 6 4 7 3 . . 6 9 1 0 0 6 4 7 3 . . 6 9 1 0 0 2 2 1 5 . . 0 5 5 0 0 8 6 8 8 . . 6 4 7 5 5 3 2 5 1 . . 5 1 7 5 5 1 9 3 0 2 6 4 . . . 1 Penyerapan per bulan 8 9 2 3 6 3 7 2 6 . . . 1 3 5 4 2 0 4 9 8 0 . . . 3 0 4 8 6 2 9 . 3 9 2 9 2 3 1 8 5 . . . 3 8 4 9 8 9 7 9 0 5 . . . 1 . 1 9 4 1 4 2 8 2 1 1 9 0 . . . 5 Penyerapan kumulatif 1 6 9 3 3 9 4 2 7 . . 0 3 3 0 1 8 4 0 5 . . . 6 8 7 1 1 0 4 5 5 8 . . . 7 . 5 0 2 7 5 0 8 . 9 6 3 6 7 8 . 8 4 8 0 9 5 0 5 3 . . . . . 3 3 6 9 7 7 1 3 4 9 2 5 2 5 8 1 . . . 1 1 2 1 4 5 6 0 4 0 . . . 9 2 4 7 6 2 0 . . 5 6 9 3 6 8 0 8 6 5 0 0 . . . 0 1 4 8 0 0 9 3 6 7 1 . . . 1 7 4 9 0 7 0 2 8 1 . . . 1 1 J A N F E B M A R A P R M E I J U N J U L A G S S E P O K T N O V D E S Gambar 3.7 Penyerapan per bulan Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 30
Pagu anggaran tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja: IKK 1.1: Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I R E A L I S A S I 2 0 2 2 48.497.000 P A G U 2 0 2 2 99,95% % 48.520.000 Gambar 3.8 Penyerapan IKK 1.1 tahun 2022 IKK 2.1: Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I R E A L I S A S I 2 0 2 2 1.153.725.798 99,97% P A G U 2 0 2 2 1.154.092.000 Gambar 3.9 Penyerapan IKK 2.1 tahun 2022 31
IKK 3.1: Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I R E A L I S A S I 2 0 2 2 1.244.534.270 99,99% P A G U 2 0 2 2 1.244.609.000 Gambar 3.10 Penyerapan IKK 3.1 tahun 2022 IKK 4.1: Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I R E A L I S A S I 2 0 2 2 7.393.246.823 99,93% P A G U 2 0 2 2 7.398.226.000 Gambar 3.11 Penyerapan IKK 4.1 tahun 2022 32
IKK 5.1: Predikat SAKIP Inspektorat I R E A L I S A S I 2 0 2 2 1.342.067.056 99,68% P A G U 2 0 2 2 1.346.437.000 Gambar 3.12 Penyerapan IKK 5.1 tahun 2022 2. Efisiensi Anggaran Pada tahun 2022, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tidak terdapat refocusing maupun pengalihan anggaran yang berimplikasi pengurangan maupun penambahan anggaran. Alokasi anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sama antara pagu DIPA awal dan DIPA akhir, yaitu Rp11.191.884.000,00. Alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan bidang Kebudayaan dan Bahasa dengan indikator penyerapan yang cukup tinggi serta target capaian kinerja masing - masing indikator kinerja dapat tercapai. C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative 1. Inovasi Beberapa inovasi yang dilakukan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pengawasan, sebagai berikut: a. Penilaian Sejawat 360 derajat Auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Penilaian Sejawat 360 derajat Auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merupakan salah satu upaya Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek meningkatkan kualitas auditor serta menjaga keseimbangan tim demi mewujudkan kualitas layanan audit intern yang prima. Mekanisme pelaksanaan penilaian ini adalah dengan setiap auditor menilai sejawatnya yang ia ketahui/pernah bersama melakukan audit/pengawasan dengan seobjektif mungkin melalui pengisian kuesioner. Adapun aspek yang dinilai oleh rekan sejawat terdiri dari 3 aspek, yaitu Aspek Pengetahuan (khususnya pengetahuan terkait prosedur dan subtansi pengawasan), Aspek Ketrampilan (khususnya terkait komunikasi pengawasan maupun 33
ketrampilan menulis), serta Aspek Sikap meliputi kerjasama dalam tim maupun etika dan integritas. Hasil dari penilaian sejawat ini digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tim, penetapan risiko dalam pelaksanaan audit, maupun sarana pembinaan bagi auditor, baik pembinaan teknis maupun non teknis. b. Survey Layanan Audit/Pengawasan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Selain upaya peningkatan mutu pengawasan melalui penilaian internal, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek juga menjaring penilaian dan masukan dari auditi/obyek audit satker yang berada dibawah Inpektorat I Itjen Kemendikbudristek melalui penyebaran kuesioner Layanan Audit/Pengawasan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek. Tujuan dari kuesioner ini adalah guna mendapatkan gambaran kompetensi serta mengetahui sikap dan perilaku auditor selama penugasan di lapangan dari sisi auditi. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui apakah kehadiran auditor benar-benar diharapkan dan bermanfaat bagi satker serta apakah terdapat pelanggaran terkait integritas yang merugikan auditi Hasil dari penilaian auditi ini digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tim, penetapan risiko dalam pelaksanaan audit, maupun sarana pembinaan bagi auditor, baik pembinaan teknis maupun non teknis. 34
c. Penerapan reward pagi pegawai yang berprestasi dan punishment bagi pegawai yang melanggar peraturan 2. Penghargaan Pada tahun 2022, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek mendapatkan beberapa penghargaan dari internal Itjen Kemendikbudristek, yaitu a. Penghargaan sebagai Unit Pengolah Arsip dengan Nilai Perolehan Sementara Terbaik dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Itjen Kemendikbudristek b. Peringkat II Lomba Kebersihan Ruangan Gedung Itjen Kemendikbudristek Dalam Rangka Memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, dengan nilai 89,22. c. Peringkat IV Nilai Rerata Skor Statistik SINDE Tertinggi periode April - Juni 2022 dengan nilai 88,15. d. Khusus internal Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek, seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2022 juga diberikan penghargaan bagi auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang berprestasi dari beberapa kriteria. Adapun penghargaan bagi auditor pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) kriteria yaitu: 35
1) AWIG AWARD (Pengetahuan Terbaik); 2) TRENGGINAS AWARD (Ketrampilan Terbaik); 3) PATRAP AWARD (Sikap Terbaik); 4) SREGEP AWARD (Paling Disiplin); 5) RANTAB AWARD (Berpenampilan Paling Rapi). Proses penilaian pemenang / penerima penghargaan adalah setiap pegawai Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek memilih salah satu nama pegawai melalui pengisian kuesioner berdasarkan nominasi-nominasi dari masing-masing kriteria yang telah ditentukan. Diharapkan melalui penghargaan ini dapat semakin meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan serta mampu menularkan praktik baik yang telah dilakukan kepada rekan- rekan nya di Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada khususnya dan ke seluruh pegawai Itjen Kemendikbudristek pada umumnya. 36
3. Program Crosscutting / Collaborative Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek melakukan program crosscutting / collaborative terkait pengawasan Dana Transfer Daerah Bidang Kebudayaan dalam hal ini Dana Alokasi Khusus Non Fisik Museum dan Taman Budaya. Program crosscutting / collaborative dilaksanakan setiap tahun. Adapun pihak yang terkait dengan pengawasan dana transfer daerah bidang kebudayaan adalah Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), serta Inspektorat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Inspektorat I Itjen Kemendikbudiristek berperan dalam penyusunan jadwal, sasaran, serta masukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan subtansi bidang kebudayaan yang meliputi (1) capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, (2) ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, (3) dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan pemerintahan daerah, dan (4) akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Itjen Kemendagri berperan dalam mengkoordinasikan masukan serta jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat daerah (provinsi/kabupaten/kota) berperan dalam penyesuaian jadwal pengawasan di daerah serta turut serta dalam pelaksanaan pengawasan dana transfer daerah bidang kebudayaan. Dengan adanya crosscutting / collaborative diharapkan pengawasan dana transfer daerah khususnya bidang kebudayaan dapat dilaksanakan secara maksimal serta sinergi antar intansi/lembaga baik pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik 37
BAB IV PENUTUP Selama tahun 2022, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan dari beberapa indikator dapat melebihi target. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di sebesar Rp11.182.070.947,00 atau 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp11.191.884.000,00. tahun 2022 dengan realisasi anggaran Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan: Capaian Indikator Kinerja Tabel 4.1 Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 TargetRealisasiPersentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I%100100100Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I%40100250Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I%5050100Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat INilai3,303,53106,85Predikat SAKIP Inspektorat IPredikatAA100Indikator Kinerja KegiatanSatuanPersentase CapaianPerjanjian Kinerja 2022 38
Capaian Kinerja Keuangan 11.191.884.000 11.182.070.947 99,91% % P A G U 2 0 2 2 R E A L I S A S I 2 0 2 2 Gambar 4.1 Capaian kinerja keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2022 Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 2. Adanya perubahan - perubahan kebijakan baik program maupun anggaran yang berimplikasi pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3. Penyelesaian laporan hasil pengawasan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4. Masih kurangnya kompetensi auditor baik hardskill maupun softkill. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain: 1. Penyusunan rencana program pengawasan yang lebih terarah dan detail serta mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (risk based audit); 2. Penyesuaian jadwal pengawasan termasuk merevisi program dan anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek; 3. Melaksanakan pemantauan / mengingatkan pegawai secara berkala terkait penyampaian laporan hasil pengawasan; 4. Berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Itjen Kemendikbudristek terkait pengadaan diklat-diklat peningkatan kompetensi bagi auditor. 39
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektur I Dengan Inspektur Jenderal Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Muhaswad Dwiyanto Jabatan : Inspektur I untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Chatarina Muliana Jabatan : Inspektur Jenderal selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran. Jakarta,17 Maret 2022 Inspektur Jenderal Inspektur I Chatarina Muliana Muhaswad Dwiyanto Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
Target Kinerja # Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Perjanjian Kinerja 2022 1 [SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I 100 2 [SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I 40 3 [SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I 50 4 [SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I 3.30 5 [SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I [IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I A Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
No 1 Kode 1993 Nama Kegiatan Alokasi Penguatan Pengawasan Inspektorat I Rp. 11.191.884.000 TOTAL Rp. 11.191.884.000 Jakarta,17 Maret 2022 Inspektur Jenderal Inspektur I Chatarina Muliana Muhaswad Dwiyanto Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan INSPEKTORAT I Tahun 2022 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target PK Target Renaksi Triwulanan Capaian Triwulanan 1 [SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I % 100 TW1 : 0 TW2 : 0 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW3 : 0 TW4 : 100 TW4 : 100 Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE Analisis Progress Capaian TW1 : Progress / Kegiatan : Reviu LK Eselon I, Reviu LAKIP Eselon I Kendala / Permasalahan : Keterbatasan Anggaran dan Kondisi Pandemi COVID19 yang mengharuskan bekerja dari rumah, sehingga Reviu LK dan Reviu LAKIP hanya dilakukan ditingkat Eselon I, dan hanya sebagian SDM yang ditugaskan mereviu LK dan LAKIP. Strategi / Tindak Lanjut : Reviu LK dan Reviu LAKIP dilaksanakan secara luring dan daring agar mendapatkan hasil yang maksimal. TW2 : Progress / Kegiatan : Proses penyusunan Tim Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Reviu LAKIP Kendala / Permasalahan : Reviu Laporan Keuangan dan LAKIP dilaksanakan setiap Semester dan menunggu selesainya penyusunan Laporan Keuangan Strategi / Tindak Lanjut : dilaksanakan seuai jadwal selesainya Penyunan Laporan Keuangan dan LAKIP TW3 : Progress / Kegiatan : 1. Reviiu LK Unit Utama Semester I sudah dilakukan di bulan Juli, Reviu LK TW III Menunggu Informasi jadwal dari Kemenkeu 2. Reviu RKBMN dilakukan mengikuti jadwal dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan permintaan Setjen Kendala / Permasalahan : Laporan Keuangan Satuan Kerja maupun Eselon I belum siap disajikan pada saat reviu akan dilakukan Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dan Satuan kerja/unit utama terkait dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dalam rangka penyusunan LK Satker maupun Eselon I TW4 : Progress / Kegiatan : telah dilakukan reviu LK Eselon I, reviu LK semester I TA 2022, reviu LK TW III TA 2022, Reviu RKAKL Kendala / Permasalahan : - Aplikasi Mon SAKTI Pasword dan Username belum bisa dipakai sehingga memakai/meminjam pasword dan username dari Inspektorat Lain (Reviu LK) - CaLK masih dalam penyusunan (Reviiu LK) - Waktu untuk Mereviu sangat Singkat - Anggaran yang minim Strategi / Tindak Lanjut : - Meminjam Password dan Username kepada Inspektorat lain - Menambah jam reviu - Meninjau kembali anggaran reviu LK
2 [SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I % 40 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 40 TW4 : 100 Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE TW1 : Progress / Kegiatan : Belum ada kegiatan yang dilakansanakan, kegiatan terjadwal di Triwulan II dan Triwulan III Kendala / Permasalahan : Kegiatan dijadwalkan ditriwulan II dan Triwulan III karena yang akan dievaluasi anggaran tahun 2022 jika dilaksanakan diawal tahun anggaran yang akan dievaluasi belum disalurkan. Strategi / Tindak Lanjut : Akan dilaksanakan sesuai jadwal, dan berkoordinasi dengan pihak terkait TW2 : Progress / Kegiatan : Belum ada kegiatan yang dilakansanakan, kegiatan terjadwal di Triwulan II dan Triwulan III Kendala / Permasalahan : Kegiatan pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah terjadwal di Triwulan II dan III Strategi / Tindak Lanjut : Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yaitu di Triwulan II dan III TW3 : Progress / Kegiatan : Evaluasi dana transfer telah dilakukan di bulan september terhadap 53 Taman Budaya dan Museum, dari 132 Taman Budaya dan Museum yang menerima bantuan, setelah di identifikasi terdapat 88 yang berisiko tinggi sedang. Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan evaluasi dana transfer baru bisa melibatkan 3 Inspektorat Provinsi sebagai uji coba dikarenakan terbatasnya anggaran, jadwal inspektorat daerah yang sedang dalam penugasan lain. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan inspektorat Provinsi terkait persiapan pelaksanaan evaluasi bersama dana transfer daerah DAK Museum dan Taman Budaya TW4 : Progress / Kegiatan : Evaluasi dana transfer telah dilakukan di bulan september 2022, dari 31 prov yang menerima DAK non fisik museum dan taman budaya, setelah dianalisa terdapat 20 provinsi yang berisiko tinggi, dan seluruhnya telah dilakukan pengawasan Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan evaluasi dana transfer baru bisa melibatkan 3 Inspektorat Provinsi sebagai uji coba dikarenakan terbatasnya anggaran, jadwal inspektorat daerah yang sedang dalam penugasan lain Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan inspektorat Provinsi terkait persiapan pelaksanaan evaluasi bersama dana transfer daerah DAK Museum dan Taman Budaya
3 [SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I % 50 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 50 TW4 : 50 Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE TW1 : Progress / Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan ZI WBK di BPSMP Sangiran, Museum Basuki Abdullah, Gallery Nasional Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, BPNB Bali, BPNB D.I, Yogyakarta, Museum Benteng Verdeburgh. Kendala / Permasalahan : 1) terlambatnya diterima data satker yang akan diusulkan menjadi calon satker ZI WBK/WBBM, 2) Mengikuti jadwal yang dikeluarkan MenpanRB sehingga pelaksanaan kegiatan ZIWBK tidak sesuai jadwal sehingga dan akan berpengaruh kepada kegiatan lainnya yang sudah dijadwalkan di triwulan I Strategi / Tindak Lanjut : 1) Berkoordinasi dengan unit utama 2) Menyesuaikan jadwal yang dikeluarkan MenpanRB 3) Merevisi jadwal TW2 : Progress / Kegiatan : Evaluasi Zona Integritas WBK dan WBBM di BPNB Jawa Barat, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, BPNB Sumatera Barat, BPCB Sumatera Barat, BPCB Jawa Tengah, Balai Bahasa D.I. Yogyakarta, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPCB Bali, Balai Bahasa Bali, Kantor Bahasa Sulawesi Tenggar, tanggal 19 s.d. 23 Februari 2022, Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Borobudur, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, Balai Bahasa Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, Museum Benteng Vredeburg, Kantor Bahasa Lampung, tanggal 10 s.d. 14 Mei Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra tanggal 17 s.d. 20 Mei 2022 Kendala / Permasalahan : Kurang siapnya satker untuk di Nilai sebagai Satker ZI WBK sehingga masih banyak yang harus dilengkapi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembuatan laporan kegiatan ZI WBK Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan satker agar mempecepat penyelesaian kurang data terkait persyaratan menjadi Satker ZI WBK TW3 : Progress / Kegiatan : Sebagai kelanjutan proses evaluasi, pada TW III telah dilakukan desk evaluasi secara virtual. Terdapat 4 Satker dibawah pembinaan inspektorat 1 yang lolos seleksi administrasi dan lanjut ke tahap evaluasi. Pelaksanaan evaluasi oleh Kemenpan RB dilakukan secara virtual. Kendala / Permasalahan : Keterbatasan ruang zoom evaluasi virtual zona integritas, evaluasi menpan hanya dengan Satuan Kerja yang di evaluasi tidak didampingi TPI Kemendikbudristek Strategi / Tindak Lanjut : Terus mendampingi satuan kerja sampai dengan waktu pelaksanaan evaluasi virtual zona integritas tahun 2022 TW4 : Progress / Kegiatan : Itjen telah melakukan evaluasi ZI-WBK/WBBM terhadap satker yang diusulkan oleh Setjen (Biro Ortala) dan melakukan pembinaan ZI-WBK/WBBM kepada satker yang belum diusulkan. Dari 30 satker yang diusulkan oleh Setjen, terdapat 8 satker diwilayah kerja Insp 1 yaitu: 1.Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah 3. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. Balai Bahasa Provinsi Bali 5. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 6. BPCB Bali 7. Musium Kebangkitan Nasional 8. BPNB Sumbar berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) diperoleh 15 satker yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemenpan RB) untuk memperoleh predikat ZI- WBK/WBBM (surat Sekretaris Jenderal No. 43957/A.A4/OT.01.03/2022 tgl 29 Juni 2022), 4 satker merupakan wilayah kerja Inspektorat I yaitu: 1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah 3. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. Balai Bahasa Provinsi Ba Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat kenda/Hambatan yang dhadapi pada saat peniaian. Hal ini disebabkan karena pembuatan paparan telah melalui bimbingan praktik baik evaluasi ZI WBK/WBBM dari Kemenkumham, Kemenkeu, serta BPOM dan diikuti oleh seluruh 15 Satker kegiatan Bimbingan praktik baik tersebut difasilitasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana. Penilaian dilakukan melalui zoom meetig dan dipantau pelaksanaannya oleh tim dari Biro Ogranisasi dan Tata Laksana, tim dari unit Kerja dan Tim Inspektorat Jenderal. Koneksi Internet berjalan lancar dari awal hingga akhir. Strategi / Tindak Lanjut : Satker-satker yang diajukan untuk dapat predikat ZI WBK dan WBBM telah dievaluasi dan sedang melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomdasi yang diberikan oleh Kemenpan RB pada saat Evaluasi
4 [SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I [IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I Nilai 3.30 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 3.3 TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 3.53 Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE TW1 : Progress / Kegiatan : Penyusunan Pedoman Audit Kinerja, Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Program Warisan Budaya yang dilindungi, Program Penutur Bahasa Terbina, Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan Kompetensinya dan Disertifikasi, Kegiatan Pendampingan KSP Borobudur dan Muaro Jambi, Pendampingan Tata Kelola BMN, Keuangan dan PBJ, dan Penatausahaan Inspektorat I Tahun 2022, Pelaksanaan Evaluasi SPIP dilaksanakan di Triwulan II Kendala / Permasalahan : 1) Kekurangan SDM sehingga menyebabkan peran auditor yang tidak pada jabatan fungsionalnya, 2) aplikasi penilaian maturitas SPIP dari BPKP masih dalam proses penyempurnaan dan sosalisasi Strategi / Tindak Lanjut : 1) Menyusun Surat Tugas sesuai jabatan fungsional auditor 2) Mengikut sertakan auditor pada Sosialisasi, Diklat SPIP TW2 : Progress / Kegiatan : Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Warisan Budaya yang dilindungi Frekuensi II dan III, Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Tenaga Kebudayaan yang ditingkatkan Kompetensinya Frekuensi II dan III, Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Frekuensi II, Uji Petik Audit Kinerja Program Prioritas atas Program Penutur Bahasa Terbina Frekuensi II dan III, Pelatihan di Kantor Sendiri tentang SPIP terintegrasi, Penatausahaan Inspektorat I Kendala / Permasalahan : 1) Kekurangan SDM sehingga menyebabkan peran auditor yang tidak pada jabatan fungsionalnya, 2) Tidak semua auditor diikuti Pendidikan dan Latihan terkait New SPIP Strategi / Tindak Lanjut : 1) Menyusun ST berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor 2) Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri terkait New SPIP TW3 : Progress / Kegiatan : Sudah selesai dilaksanakan pendampingan penilaian SPIP dengan skor dari Direktorat Jenderal Kebudayaan 3,709 dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 3,343 dengan rata nilai skor 3,526 Kendala / Permasalahan : Sistem penilaiannya baru, sehingga penilaian sedikit terlambat, dan data yang dikumpulkan lebih banyak Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan pendampingan lebih awal, dan berkoodinasi dengan BPKP TW4 : Progress / Kegiatan : Sudah selesai dilaksanakan pendampingan penilaian SPIP dengan nilai sbb: Direktorat Jenderal Kebudayaan: 3,709 dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: 3,343 Kendala / Permasalahan : Sistem penilaiannya baru, sehingga penilaian sedikit terlambat, dan data yang dikumpulkan lebih banyak Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan pendampingan lebih awal, dan berkoodinasi dengan BPKP
5 [SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I [IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I Predikat A TW1 : - TW1 : - TW2 : - TW2 : 0 TW3 : - TW3 : - TW4 : A TW4 : A Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE TW1 : Progress / Kegiatan : Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 melalui Aplikasi Spasikita. Kendala / Permasalahan : Untuk menyusun PK tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan I tahun 2022 melalui Aplikasi harus sangat mengikuti sosialisasi dan harus mengerti proses atau langkah langkahnya sehingga masih harus didampingi oleh Bagian Perencanaan Itjen Kemendikbudristek agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Strategi / Tindak Lanjut : Sesuai rekomendasi dari Bagian Perencanaan Itjen, pengisian kegiatan tersebut di atas agar mengikuti langkah-langkah dalam Petunjuk Pengisian SAKIP TW2 : Progress / Kegiatan : Sesuai rekomendasi dari Bagian Perencanaan Itjen, pengisian kegiatan tersebut di atas agar mengikuti langkah-langkah dalam Petunjuk Pengisian SAKIP Kendala / Permasalahan : Untuk menyusun PK tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan I tahun 2022 melalui Aplikasi harus sangat mengikuti sosialisasi dan harus mengerti proses atau langkah langkahnya sehingga masih harus didampingi oleh Bagian Perencanaan Itjen Kemendikbudristek agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Strategi / Tindak Lanjut : Sesuai rekomendasi dari Bagian Perencanaan Itjen, pengisian kegiatan tersebut di atas agar mengikuti langkah-langkah dalam Petunjuk Pengisian SAKIP TW3 : Progress / Kegiatan : melakukan evaluasi SAKIP pada Satuan Kerja Badan Pembinaan Bahasa dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kendala / Permasalahan : Adanya penurunan nilai Hasil Evaluasi SAKIP satuan kerja dibandingkan dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan satuan kerja, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan sebagai Pembina SAKIP dan satuan kerja yang memerlukan pendampingan dalam rangka pemenuhan dokumen TW4 : Progress / Kegiatan : Telah dilaksanakan penilaian Mandiri dan sudah di reviu dengan nilai predikat A Kendala / Permasalahan : Sosialiasasi penilaian mandiri yang sangat singkat sehingga menyebabkan penilaian mandiri terhambat karena kurang pahamnya proses Bisnis di Aplikasi SPASIKITA Strategi / Tindak Lanjut : Membaca pedoman dan menanyakan kepada pengembang Aplikasi SPASIKITA
Pengukuran Kinerja Rincian Output No RO / Komponen Volume Satuan TW 1 TW 2 1 Layanan Reviu Inspektorat I 10.0000 Dokumen 1.67 1.67 2 [052] Pelaksanaan Reviu 1.67 1.67 3 Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I 2.0000 Dokumen 0 0 4 [053] Pelaksanaan Evaluasi 0 0 5 Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat I 4.0000 Dokumen 2 4 6 [053] Pelaksanaan Evaluasi 0 2 7 [054] Pelaksanaan Pemantauan 2 2 8 Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I 25.0000 Dokumen 4.23 10.2 9 [051] Pelaksanaan Audit 1.33 4 10 [053] Pelaksanaan Evaluasi 0 2 11 [054] Pelaksanaan Pemantauan 0 0 12 [055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya 2 3 13 [056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal 0.4 1.2 Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE TW 3 TW 4 2.67 10 2.67 10 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 16.93 25 4 8 5 5 3.33 5 3 5 1.33 2 TOTAL JUMLAH PAGU Anggaran Rp. 48.520.000 Rp. 48.520.000 Rp. 1.154.092.000 Rp. 1.154.092.000 Rp. 1.244.609.000 Rp. 1.044.003.000 Rp. 200.606.000 Rp. 8.744.663.000 Rp. 3.132.055.000 Rp. 718.912.000 Rp. 2.278.915.000 Rp. 1.266.832.000 Rp. 1.347.949.000 Rp. 11.191.884.000
Jakarta,12 Januari 2023 Inspektur I, Muhaswad Dwiyanto Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE