MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA bahwa mengenai penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan bangunan atau instalasi di perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 97 Peraturan 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alur-Pelayaran di Laut. untuk ketentuan melaksanakan Pemerintah Nomor 5 Tahun perlu menetapkan 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 Perairan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Indonesia (Lembaran Negara Republik Pelayaran Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 ten tang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Nomor 4209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana Peraturan diubah Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara di Perairan tentang Angkutan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Tahun 2010 Nomor telah dengan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang tentang di Laut Collision Regulation Internasional Peraturan Pengesahan Pencegahan Tubrukan 1972; 10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "International Convention for the Safety of Life at Sea 1974"; 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Nomor 173/ ALAO1/ PHB-84 tentang Berlakunya The !ALA Maritime Bouyage Sistem Untuk Region A Dalam Navigasi-Pelayaran Bantu Tatanan di Indonesia; Menteri Perhubungan Sarana 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun dan Tata Kerja Distrik 2006 tentang Organisasi Navigasi; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelanggara Pelabuhan; PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALUR-PELAYARANDI LAUT. 1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 2. daratan Pelabuhan dan/atau tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi. tempat perairan dengan batas-batas adalah yang terdiri atas pelabuhan penunjang serta sebagai
3. Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut. 4. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya. 5. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk me1akukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang. 6. Survey Hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan diwilayah perairan dan sebagian atau sekitar terutama yang digenangi keseluruhan permukaan bumi, (kertas petal yang oleh air, titik-titik kedalaman, disajikan dalam bentuk informasi garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai keragaman diatas dan dibawah permukaan laut. 5. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk me1akukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang. 6. Survey Hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan diwilayah perairan dan sebagian atau sekitar terutama yang digenangi keseluruhan permukaan bumi, (kertas petal yang oleh air, titik-titik kedalaman, disajikan dalam bentuk informasi garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai keragaman diatas dan dibawah permukaan laut. pada suatu bidang datar 7. Sistem Rute adalah suatu system dari satu atau lebih dan atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi resiko korban kecelakaan. 8. Bagan pemisah lalu lintas skema penjaluran Scheme) adalah untuk memisahkan lalu lintas kapal arah berlawanan dengan tata cara yang tepat dan dengan pengadaan jalur lalu lintas. (Traffic Separation yang dimaksudkan 9. Rute Dua Arah (Two-way Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas-batas didalamnya dimana ditetapkan lalu lintas dua arah, bertujuan menyediakan lintas aman bagi kapal-kapal melalui perairan dimana bernavigasi sulit dan berbahaya. 10. Jalur yang direkomendasikan (Recommended Track) adalah suatu lajur yang mana telah diuji khususnya untuk memastikan sejauh mungkin bahwa itu adalah bebas dari bahaya disepanjang yang mana kapal-kapal disarankan melintasinya.
11. Area yang harus dihindari (Area to be Avoide) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas di dalamnya yang mana salah satu sisi Navigasi amat serius berbahaya atau pengecualian penting untuk menghindari bahaya kecelakaan dan yang mana harus dihindari oleh semua kapal-kapal atau Ukuran-ukuran kapal tertentu. 12. Daerah Lintas Pantai (Inshore Traffic Zone) adalah suatu lalu lintas terdiri dari suatu area tertentu diantara batas arah menuju darat dari suatu bagan pemisah lalu lintas dan berdekatan pantai. 13. Daerah Putaran (roundabout) adalah suatu jalur tertentu sebuah titik pemisah atau edaran bagan terdiri dari lalu lintas dalam batas-batas pemisah dan edaran jalur ditentukan. Lalu lintas dalam Roundabout adalah dibatasi oleh gerakan dalam berlawanan arah jarum jam sekitar titik batas pemisah atau area. 14. Daerah kewaspadaan (Precautionary Area) adalah suatu lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas dimana kapal-kapal harus bernavigasi dengan perhatian utama sekali dan dimana didalam arah arus lalu lintas telah dianjurkan. 15. Rute air dalam (Deep Water Route) adalah suatu lajur dengan diberikan batas- batas yang mana telah disurvey dengan akurat untuk jarak batas dari dasar laut dan rintangan-rintangan bawah air sebagai yang digambarkan dipeta laut. 16. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas danjatau di bawah permukaan perairan. 17. Landing Point adalah titik koordinat geografis yang ditetapkan sebagai titik awal jalur pipa atau kabellaut. 18. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian Jenderal lingkungan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat di 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Alur-pelayaran di laut terdiri atas : a. b. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan alur-pelayaran masuk pelabuhan. Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran di dalam Pasal2, Menteri wajib menetapkan : a. b. c. d. laut alur-pelayaran di laut; sistem rute; tata cara berlalu lintas; dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. sebagaimana Penyelenggaraan alur-pelayaran di laut dilakukan untuk : a. b. memonitor pergerakan kapal; c. mengarahkan pergerakan kapal; dan d. ketertiban lalu lintas kapal; pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing. (1) Penyelenggaraan alur-pelayaran di laut dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Penyelenggaraan alur-pelayaran dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. perencanaan; b. pembangunan; c. pengoperasian; d. pemeliharaan; dan e. pengawasan. di laut sebagaimana
(1) Kegiatan perencanaan alur-pe1ayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi : a. b. penataan alur-pelayaran di laut. rencana pembangunan alur-pelayaran di laut; dan (2) Rencana pembangunan alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan: a. Rencana Induk Pe1abuhan Nasional; b. perkembangan dimensi kapal dan jenis kapal; c. kepadatan lalu lintas; d. kondisi geografis; dan e. efisiensi jarak pelayaran. (3) Penataan alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk: a. ketertiban lalu lintas kapal; b. keselamatan dan keamanan bernavigasi; dan c. perlindungan lingkungan maritim. Pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. penataan jalur-jalur sempit; b. titik mati (point of no return); c. d. lebar dalam belokan-be1okan alur; e. f. daerah olah gerak. kegiatan alur-pe1ayaran perencanaan lebar alur satu arah; lebar alur dua arah; Pada penataan jalur-jalur sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a garis mengemudi lurus yang ditandai cukup dengan kepanjangan minimal 5 (lima) kali panjang kapal terbesar pada kedua ujungjalur. Pada titik mati (point of no return) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. meliputi : a. penyediaan jalur-jalur darurat ke luar alur, khususnya bagi alur- alur yang panjang dan lalu lintas padat.
b. jarak antara "titik mati" ke pintu masuk pelabuhan untuk kapal-kapal besar dibuat sependek mungkin. Pada perencanaan lebar alur satu arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c. lebar dari alur-alur satu arah tidak boleh kurang dari 5 (lima)kali lebar kapal yang terbesar. alur Pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, lebar tambahan untuk lintasannya berdasarkan panjang P dari kapal, jadi 1/8. p2 /R, dengan R - radius belokan. perencanaan Iebar dalam belokan-belokan Pada perencanaan lebar alur dua arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, lebarnya harus ditambah dengan 3 (tiga) atau sampai 5 (lima) kali lebar kapal yang terbesar ditambah dampak penyimpangan karena arus dan/atau angin. Pasal13 Pada perencanaan daerah olah gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, kedalamannya harus ditentukan dengan memperhatikan informasi yang diberikan mengenai under keel clearance. (1) Kegiatan pembangunan alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b meliputi: a. b. penyusunan desain teknis; c. penyusunan metode kerja; dan d. penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. survei hidrografi; (2) Kegiatan survei hidrografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. peta bathimetric; b. pola arus; c. pasang surut; dan d. jenis dasar perairan. (3) Kegiatan penyusunan desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi: a. profil/potongan memanjang dan melintang;
b. c. d. lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan me1ewati alur-pelayaran di laut; slopejkemiringan alur-pelayaran di laut; dan lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk. (4) Kegiatan penyusunan metode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. b. penggunaan peralatan; dan c. jadwal pe1aksanaan pembangunan. tata cara pe1aksanaan pembangunan; Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c me1iputi: a. penetapan sistem rute; tata cara berlalu lintas; b. c. penetapan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; d. pemuatan ke dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran; dan e. diumumkan oleh instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemetaan laut. Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d me1iputi: a. berkala tiap tahun sekali; dan b. sewaktu-waktu bila diperlukan. (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan dengan: a. pengukuran kedalaman; dan b. pemantauan timbulnya hambatan pelayaran. (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Distrik Navigasi setempat. (1) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran di laut yang menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh badan usaha.
(2) Penye1enggaraan alur-pe1ayaran di laut oleh badan usaha (1) dilakukan setelah sebagaimana dimaksud pada ayat mendapat izin dari Menteri. (1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar sistem rute yang pada perairan tertentu, meliputi: a. bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme); b. c. d. e. f. g. daerah kewaspadaan (precaution areas); dan h. daerah putaran (roundabouts); ditetapkan rute dua arah (two way routes); garis haluan yang dianjurkan (recommended rute air dalam (deep water routes); daerah yang harus dihindari (areas to be avoided); daerah lalu lintas pedalaman (inshore traffic zones); tracks); (2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. kondisi alur-pelayaran di laut; dan b. pertimbangan kepadatan lalu lintas. (3) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: a. keberadaan sistem rute di area yang akan ditetapkan; b. keadaan traffic kapal dan kemungkinan perubahan kondisi traffic; c. keberadaan area penangkapan ikan; kemungkinan d. keberadaan perkembangan lepas pantai, eksploitasi sea bed dan sub- serta eksplorasi soil; e. keandalan Sarana Hydographic Survey dan peta laut; Bantu Navigasi-Pelayaran, f. keadaan geografis; dan g. keberadaan serta kemungkinan perkembangan daerah konservasi.
(1) Bagan pemisah lalu lintas di laut (traffic separation scheme) huruf a ditetapkan berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pelayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pelayaran; e. f. g. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sifat-sifat khusus kapal; alur tertentu; setiap alur yang biasanya digunakan untuk Navigasi internasional. (2) Rute dua arah (two way routes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)huruf b ditetapkan berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pe1ayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pe1ayaran; e. f. g. sifat-sifat khusus kapal; alur tertentu; setiap alur yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. (3) Garis haluan yang dianjurkan tracks), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk: a. panduan nakhoda kapal saat memasuki alur-pelayaran (recommended di laut; b. garis panduan yang telah ditetapkan pada peta laut; c. menunjukan titik kritis dari satu be1okan; d. memperjelas rute yang aman untuk kapal. (4) Rute air dalam (deep water routes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1)huruf d ditetapkan berdasarkan: a. dimensi kapal; a. b. draught kapal; c. kondisi dari dasar laut yang tertera di peta laut; d. bahaya-bahaya navigasi; e. mengambarkan under keel clearance; titik-titik tertentu untuk suatu belokan. (5) Daerah yang harus avoided) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan: a. dihindari (areas to be lokasi labuh jangkar yang telah ditetapkan;
b. c. kondisi dari dasar laut yang tertera di peta laut; d. bahaya-bahaya navigasi. lokasi yang dilindungi; (6) Daerah lalu lintas pedalaman zones) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f ditetapkan berdasarkan: a. diperuntukan untuk kapal yang panjangnya kurang (inshore traffic dari 20 meter; rute pelabuhan; c. diperuntukan separation kegiatan; b. diperuntukan untuk menuju keluar dan traffic scheme (TSS) yang akan melaksanakan bagi kapal di ikan sekitar d. kapal dalam kondisi tidak beroperasi dengan baik. (7) Daerah kewaspadaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat berdasarkan: a. b. daerah joint kapal untuk masuk ke bagan pemisah; c. daerah ditentukan untuk kapal memotong suatu bagan (precaution sebagaimana (1) huruf g ditetapkan areas) lokasi labuh sementara; pemisah. (8) Daerah-daerah putaran sebagaimana (1) huruf h ditetapkan (roundabouts) dimaksud dalam Pasal 19 ayat berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pelayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pelayaran; e. f. g. sifat-sifat khusus kapal; alur tertentu; setiap alur yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional; h. digunakan cara mengitari berlawanan arah jarum jam suatu daerah pemisah berbentuk bulat. untuk memandu traffic dengan Sistem rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dicantumkan dalam peta laut dan petunjuk pelayaran dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.
selat dan Alur Laut Kepulauan Indonesia, perairan sempit, tempat-tempat tertentu dibuat sistem rute guna memastikan keselamatan, kelancaran serta memperhatikan lingkungan yang harus dipatuhi oleh semua kapal. Penetapan tata cara berlalu lintas harus mempertimbangkan: a. b. c. d. e. kondisi alur-pelayaran; kepadatan lalu lintas; kondisi, ukuran dan sarat (draught) kapal; arus dan pasang surut; dan kondisi cuaca. (1) Pada alur-pe1ayaran yang lalu lintasnya padat dan sempit, lalu lintas kapal melalui perlu dilakukan pengaturan sistem rute kapal (ship's routeing system) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sistem rute kapal (ship's routeing system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme); b. c. d. area yang harus dihindari (areas to be avoided); e. daerah lalu lintas pantai (inshore traffic zones); f. g. daerah perhatian khusus (precaution areas); h. rute dua arah (two way routes); jalur yang direkomendasikan (recommended tracks); daerah putaran (roundabouts); rute air dalam (deep water routes). (3) Sistem rute kapal routeing system) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal akan disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia dan dipublikasikan dalam peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (ship's
(1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban diperairan, dalam perencanaan dan atau pelaksanaan pelayarannya dapat mencari informasi cuaca melalui Stasiun Radio Pantai dan kondisi perairan melalui buku-buku Kepanduan Bahari dan melalui penyiaran Berita Pelaut Indonesia. nahkoda kapal/pemimpin kapal (2) Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat informasi perubahan-perubahan cuaca dan kondisi perairan. yang terkini akibat (update) (1) adalah terjadinya Tata cara berlalu lintas di alur-pelayaran meliputi pengaturan: a. b. c. d. e. f. g. h. 1. j. k. kecepatan aman; tindakan untuk menghindari tubrukan; alur-pelayaran sempit; bagan pemisah lalu lintas; kapal layar; penyusulan; situasi berhadap-hadapan; situasi memotong; tindakan kapal yang menghindari; tanggung jawab antar kapal; dan olah gerak kapal dalam penglihatan terbatas. Pengaturan kecepatan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi: a. setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil guna untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada; dalam aman memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. b. menentukan kecepatan harus oleh semua kapal: a) keadaan penglihatan; b) kepadatan lalu lintas, termasuk pemusatan- pemusatan kapal atau kapal lain apapun; c) kemampuan khusus berputar dalam keadaan yang ada; olah gerak kapal dengan acuan kemampuan pada jarak henti dan
d) pada malam hari adanya eahaya latar be1akang atau penerangan-penerangan seperti yang berasal hambur-pantul dari sendiri; lampu-Iampu darat e) keadaan angin, laut dan arus, serta adanya f) bahaya-bahaya navigasi di sekitarnya; sarat (draught) kedalaman air yang ada. kapal sehubungan dengan 2. bagi kapal-kapal yang dilengkapi dengan radar yang bekerja dengan baik: a) sifat-sifat khusus, daya guna dan keterbatasan- keterbatasan pesawat radar; b) kendala-kendala apapun yang disebabkan oleh skala jarak radar yang digunakan; e) pengaruh keadaan laut, euaea dan sumber-sumber gangguan lain pada penginderaan dengan radar; d) kemungkinan bahwa kapal-kapal keeil, es dan benda -benda apung lain tidak terindera oleh radar pada jarak yang memadai; jumlah, tempat dan gerakan dari kapal-kapal yang terindera oleh radar; perkiraan yang lebih tepat dari penglihatan yang sekiranya mungkin dilakukan radar digunakan untuk menentukan jarak kapal-kapal atau benda-benda lain di sekitarnya. e) f) bilamana Pengaturan tindakan untuk menghindari tubrukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi: a. untuk menghindari setiap tubrukan, tegas, harus dilakukan dalam waktu yang eukup lapang dan benar- benar memperhatikan syarat-syarat kepe1autan yang baik; setiap perubahan untuk menghindari jika keadaan mengizinkan, harus eukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapallain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar; serangkaian perubahan keeil dari haluan danjatau keeepatan hendaknya dihindari; jika ada ruang gerak yang eukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang eukup dini, bersungguh-sungguh dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat; yang dilakukan keadaan mengizinkan, tindakan jika haluan b. keeepatan danjatau tubrukan, e.
d. e. tubrukan tindakan yang dilakukan untuk menghindari dengan kapal sehingga sedemikian rupa menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman, hasil guna tindakan itu harus dikaji dengan seksama sampai kapal yang lain itu pada akhirnya terlewati dan bebas sarna sekali; jika atau untuk menghindari memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai atau keadaan, kapal harus mengurangi kecepatannya dengan menghilangkan memberhentikan sarana penggeraknya. lain harus diperlukan tubrukan kecepatannya sekali atau menjalankan mundur sarna Pengaturan dalam Pasal 26 huruf c meliputi: a. sebagaimana sempit alur-pelayaran dimaksud kapal yang sedang berlayar menyusuri alur-pelayaran atau sedekat mungkin air pelayaran sempit, harus berlayar dengan batas luar alur-pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi kanannya, bilamana hal itu aman dan dapat dilaksanakan; kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur-pelayaran atau air pelayaran sempit; kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintangi jalan setiap kapallain yang sedang berlayar di dalam alur- pelayaran atau air pelayaran sempit; kapal atau air pelayaran sempit jika pemotongan demikian merintangi jalan kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur-pelayaran atau air pelayaran sempit. Kapal yang disebutkan terakhir tersebut boleh menggunakan isyarat bunyi yang ditentukan di dalam COLREG, jika ragu- ragu terhadap maksud kapal yang memotong itu; jika air atau di penyusulan hanya dapat dilakukan jika kapal yang disusul itu harus melakukan tindakan untuk memungkinkan pelewatan dengan aman, maka kapal yang bermaksud menyusul dengan memperdengarkan dengan yang ditentukan di dalam COLREG, kapal yang akan disusul itu, jika menyetujui, harus memperdengarkan isyarat yang sesuai yang ditentukan di dalam COLREG dan mengambil langkah untuk melewatinya dengan aman. Jika ragu-ragu, itu boleh memperdengarkan isyarat-isyarat yang kapal ditentukan di dalam COLREG; b. c. tidak boleh memotong alur-pelayaran d. alur-pelayaran e. sempit pelayaran itu harus menyatakan maksudnya isyarat yang sesuai
f. g. kapal yang sedang mendekati tikungan atau daerah alur- pelayaran atau air pelayaran sempit yang di tempat itu kapal-kapal terhalang oleh alingan, harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dan berhati-hati serta harus memperdengarkan isyarat yang sesuai dengan yang ditentukan di dalam COLREG; setiap harus keadaan menghindarkan dirinya berlabuh jangkar di dalam alur- pe1ayaran sempit. lain dapat kapal, jika mengizinkan, Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf d meliputi: a. berlalu lintas di bagan pemisah lalu lintas kapal yang sedang menggunakan bagan pemisah lalu-lintas harus: 1. berlayar di dalam jalur lalu-lintas yang sesuai dengan b. c. d. arah lalu-lintas umum untuk jalur itu; sedapat mungkin tetap bebas dari garis pemisah atau zona pemisah lalu-lintas; atau ditinggalkan pada jalur dimasuki lalu-lintas tetapi bilamana tindakan umumnya dari ujung jalur, memasuki atau meninggalkan jalur itu dilakukan dari salah dilakukan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah sudut yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalu-lintas umum. sedapat mungkin, kapal harus menghindari memotong jalur-jalur tetapi jika terpaksa melakukannya, harus memotong arah arus lalu lintas umum dengan sudut yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalu-lintas umum; zona-zona lalu-lintas dekat pantai pada umumnya tidak boleh digunakan oleh lalu-lintas umum yang dengan aman dapat menggunakan jalur lalu-lintas yang sesuai di dalam bagan pemisah yang berbatasan. Tetapi kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter dan kapal-kapal layar dalam segala keadaan boleh berada di dalam zona-zona lalu-lintas dekat pantai; kapal yang sedang memotong atau kapal yang sedang memasuki atau sedang meninggalkan jalur, tidak boleh memasuki zona pemisah atau memotong garis pemisah, kecuali: 1. dalam keadaan darurat untuk menghindari bahaya 2. 3. satu tindakan sisi, itu harus lalu lintas, mendadak; e. 2. untuk menangkap ikan di dalam zona pemisah. kapal yang sedang berlayar di daerah-daerah dekat ujung bagan pemisah lalu-lintas harus berlayar dengan sangat hati-hati;
f. g. h. 1. J. k. dirinya sedapat mungkin, kapal harus menghindarkan berlabuh jangkar di dalam bagan pemisah lalu-lintas atau di daerah dekat ujung-ujungnya; kapal yang tidak menggunakan bagan pemisah lalu-lintas harus menghindadnya selebar- lebarnya; kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintangi lalu- jalan setiap kapal lintas; kapal yang panjangnya kurang dad 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan aman kapal tenaga yang sedang mengikuti jalur lalu-lintas; kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan sarana keselamatan pelayaran di dalam bagan pemisah lalu-lintas dibebaskan dad kewajiban untuk memenuhi aturan ini karena pentingnya penyelenggaraan operasi itu; kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan operasi untuk meletakkan, memperbaiki laut, di dalam bagan atau mengangkat pipa dan kabel pemisah lalu-lintas, dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi aturan ini. dengan ambang batas lain yang sedang mengikuti jalur operasi untuk merawat Pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi: a. layar sebagaimana bilamana dua kapal sedang saling mendekat sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal yang lain sebagai berikut: 1. bilamana masing-masing mendapat angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kid harus menghindari kapal yang lain; 2. bilamana kedua-duanya mendapat an gin di lambung yang sarna, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindad kapal yang ada di bawah angin; jika kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin di lambung kid atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapallain itu. 3. b. untuk memenuhi aturan ini, sisi atas angin harus dianggap layar utama sisi yang berlawanan dengan sisi berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat, adalah sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada. tempat
Pengaturan tata cara penyusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f me1iputi: a. setiap kapal yang sedang menyusul kapal menghindari kapallain yang sedang disusul; kapal sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar daripada 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam suatu kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal itu pada malam hari kapal hanya yang sedang disusul tidak satupun tetapi dapat melihat penerangan buritan, dari penerangan-penerangan lambungnya; apakah ia bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu itu harus sedang menyusul kapal lain atau tidak, kapal beranggapan bahwa demikianlah halnya dan bertindak sesuai dengan itu; setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal terse but dilewati dan bebas sama sekali. lain harus harus dianggap menyusul b. bilamana c. d. aturan-aturan ini Pengaturan tata berhadap-hadapan huruf g meliputi: a. cara berlalu lintas kapal dalam situasi dalam Pasal 26 sebagaimana dimaksud sedang bertemu dengan bilamana dua kapal haluan-haluan berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, masing- masing harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing akan berpapasan di lambung kirinya; situasi demikian itu harus dianggap ada bilamana kapal me1ihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada penerangan- kapal malam hari penerangan tiang kapallain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/ atau kedua penerangan lambung serta itu mengamati gatra (aspek) yang pada siang hari kapal sesuai mengenai kapallain tersebut; bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya situasi demikian, kapal itu harus beranggapan bahwa situasi itu ada dan bertindak sesuai dengannya. tenaga berlawanan atau hampir b. itu dapat melihat c.
Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, tenaga sedang berlayar dengan haluan bilamana dua kapal saling akan sedemikian mengakibatkan bahaya tubrukan, kapal yang mendapati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan jika keadaan mengizinkan, harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain itu. memotong rupa sehingga kapal menghindari tata Dalam pengaturan i, setiap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf yang diwajibkan menghindari kapal sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk tetap bebas sama sekali. cara tindakan lain, Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j meliputi: a. kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari: 1. kapal yang tidak terkendalikan; b. c. d. e. 2. kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; 3. kapal yang sedang menangkap ikan; 4. kapallayar. kapallayar yang sedang berlayar harus menghindari: 1. kapal yang tidak terkendalikan; 2. kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; 3. kapal yang sedang menangkap ikan. kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari: 1. kapal yang tidak terkendalikan; 2. kapal yang olah geraknya terbatas. setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan jika atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, keadaan mengizinkan dirinya merintangi jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya. kapal yang terkendala oleh saratnya harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadannya yang khusus itu. harus menghindarkan
Dalam pengaturan olah gerak kapal dalam penglihatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k meliputi: a. setiap kapal harus berlayar dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada; setiap kapal harus benar-benar memperhatikan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada; kapal yang mengidera kapallain hanya dengan radar harus menentukan apakah sedang berkembang situasi saling mendekati terlalu rapat danl atau apakah ada bahaya tubrukan; jika kapal itu harus melakukan tindakan dalam waktu yang cukup tindakan demikian terdiri dari perubahan haluan, maka sejauh mungkin harus dihindari hal-hal sebagai berikut: 1. perubahan haluan ke kiri terhadap kapal yang ada di selain daripada kapal yang b. c. d. lapang ketentuan bahwa bilamana depan arah melintang, sedang disusul; 2. perubahan haluan ke arah kapal yang ada di arah melintang atau di belakang arah melintang. e. f. kecuali telah yakin bahwa tidak ada bahaya tubrukan, setiap kapal yang mendengar isyarat kabut kapal lain yang arah menurut melintangnya, atau yang tidak dapat menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat hingga kapal yang ada di depan arah melintangnya, harus mengurangi kecepatannya serendah mungkin yang dengan kecepatan itu kapal terse but dapat mempertahankan haluannya; jika dianggap perlu kapal meniadakan kecepatannya sama dengan dan sekali kewaspadaan telah berlalu. pertimbangannya di berada depan juga berlayar bagaimanapun khusus hingga bahaya tubrukan (1) Suatu wilayah tertentu di peralran dapat ditetapkan sebagai daerah labuh kapal.
(2) Perairan yang ditetapkan sebagai daerah labuh kapal sebagaimana diperuntukkan pada antara lain: a. kapal yang mengalami kerusakan; b. kapal yang berlabuh jangkar dalam waktu yang lama; c. kapal yang sedang melakukan dimaksud ayat (1) pembersihan ruang muat. (3) Lokasi daerah labuh kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Unit Penyelenggara Pelabuhan. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat. (5) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlabuh pada lokasi daerah labuh kapal yang sudah ditetapkan. (6) Daerah labuh kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam peta laut dan petunjuk pe1ayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur-pelayaran. (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. pipa; c. kabel. jembatan; (3) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi persyaratan: a. penempatan, pemendaman, dan penandaan; terhadap b. tidak menimbulkan kerusakan bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi -Pelayaran; c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan e. berada di luar perairan wajib pandu.
(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik bangunan instalasi wajib menempatkan sejumlah uang di bank Pemerintah sebagai jaminan untuk menggantikan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik yang besarannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal. atau biaya pembongkaran bangunan (5) Membangun, memindahkan, dan/ atau membongkar perairan izin atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat dari Direktur Jenderal. instalasi yang berada di (1) dan/atau Pemberian pembongkaran di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) diberikan sete1ah memenuhi persyaratan oleh Direktur sebagai berikut: a. b. lzm pembangunan, bangunan pemindahan instalasi atau Jenderal administrasi; dan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a meliputi: akta pendirian perusahaan; a. b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. memiliki keterangan domisili perusahaan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b meliputi: a. hasH survei teknis yang mencakup: 1. posisi geografis bangunan atau instalasi; 2. bathimetric; 3. data hidrografi; 4. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soiij; 5. penentuan titik koordinat geografis landing point. b. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi; lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. d. metode kerja dan analisa teknis; e. rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat; rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; dan studi lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang. f. g.
(1) Untuk mendapatkan izin membangun, memindahkan instalasi dan/ atau membongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3). atau bangunan administrasi persyaratan dan (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis yang ditunjuk melaksanakan survei rencana atau bangunan lainnya. lokasi pembangunan instalasi (3) Direktur Jenderal menerbitkan izin membangun instalasi atau bangunan lainnya setelah dokumen pemenuhan persyaratan diterima secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak survei selesai dilakukan oleh tim teknis. atau bangunan (4) Dalam hal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa140 ayat (2) dan (3) Direktur Jenderal memberikan alasan dan penolakan. izin membangun instalasi tidak memenuhi persyaratan penolakan disertai dengan (5). Pemilik bangunan atau instalasi yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pendirian dan atau perubahan bangunan atau instalasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan. (1) Pemegang lZln pembangunan, pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5)wajib: a. melaksanakan pemindahan, dan/atau pembangunan, pemindahan sesuai dengan izin yang diberikan; pembongkaran dan b. melaksanakan pemasangan fasilitas Sarana Bantu- Navigasi Pelayaran; c. melaporkan pembangunan, pembongkaran dan pemindahan secara berkala setiap bulan. pelaksanaan kegiatan
(2) Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi dengan pencabutan izin. pemegang lZln (1) Bangunan atau instalasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau yang tidak digunakan wajib dibongkar. (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud (1) dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak digunakan lagi. pada ayat (3) ayat Pembongkaran sebagaimana (1) dilaporkan kepada Direktur disiarkan melalui stasiun radio pantai dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pe1ayaran. dimaksud Jenderal pada untuk (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat me1akukan Direktur (2) pembongkaran atas biaya pemilik bangunan atau instalasi. terlampaui, Jenderal (1) Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pe1ayaran. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada pemilik bangunan Direktur Jenderal. Sarana Bantu ayat sete1ah mendapat Navigasi-Pelayaran (1) dilakukan oleh dari persetujuan (3) Direktur dan keselamatan berlayar pada setiap bangunan atau instalasi. Jenderal menetapkan zona keamanan (4) Lokasi bangunan atau instalasi, spesifikasi Sarana Bantu Navigasi-Pe1ayaran, dan zona keamanan dan keselamatan berlayar diumumkan dengan mencantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta disiarkan melalui stasiun radio pantai. (5) Batas zona keamanan dan keselamatan terdiri atas: a. b. zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan; dan zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar bangunan.
(1) Pembangunan pipa dan kabe1laut dilakukan dengan cara pemendaman. (2) sebagaimana Pemendaman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. dimaksud pada ayat penempatannya di sisi terluar alur-pelayaran; alur-pe1ayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 laut dan pipa bawah laut (dua puluh) meter kabel harus dipendam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed); alur-pelayaran dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter sampai 40 (empat puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed); atau alur-pelayaran dengan kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter, kabel laut, dan pipa bawah laut harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed); pada mengantisipasi pengembangan pelabuhan dan kepadatan lalu lintas pe1ayaran perlu dilakukan resiko (risk assesment) antara lain me1alui kegiatan penjatuhan jangkar kapal terbesar (anchor drop test); dan pemendaman harus duduk stabil pada posisinya. c. d. e. tertentu lokasi untuk penilaian (1) f. (3) alur-pe1ayaran Pembangunan penempatannya tidak boleh ditempatkan pada tikungan alur-pelayaran. pIpa yang memotong (1) Pembangunan jembatan di alur-pelayaran di laut wajib memperhatikan ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)huruf c. (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan: a. b. bentangan jembatan; kepadatan lalu lintas kapal udara; dimensi kapal; kondisi alur; air pasang tertinggi; tinggi tiang utama kapal; gelombang; c. d. e. f. g. (traffic), dan pesawat
h. i. kedalaman perairan; dan pilar konstruksi jembatan. (3) Tata cara perhitungan ruang bebas sebagaimana dimaksud (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada ayat Peraturan ini. (4) Ruang bebas pada dicantumkan dalam izin pembangunan jembatan. sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang langsung, dan secepatnya bagi sifatnya terus menerus, kapal asing yang melalui perairan Indonesia. (2) Kapal dan pesawat asing dapat melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut Zona Ekonomi Eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. (3) Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketahanan nasional; b. keselamatan berlayar; c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam; d. jaringan kabel dan pipa dasar laut; e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan; rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran f. internasional; g. tata ruang laut; dan h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang. (1) Pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui alur laut atau melalui udara diatas alur laut yang ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Hak Lintas Laut Kepulauan tersebut. (2)
(2) Pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini di bagian-bagian setelah lain laut dibagian-bagian kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut. perairan Indonesia dapat dilaksanakan lain tersebut ditetapkan alur (1) Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. (2) Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) Mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak an tara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. laut kepulauan, selama melintas tidak (3) Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. atau menggunakan kekerasan (4) Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu tidak boleh latihan dengan melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, melakukan menggunakan menggunakan amunisi. latihan perang-perangan macam atau senjata apapun (5) Kecuali dalam keadaan force majeure dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. (6) Semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar mandir, kecuali dalam hal force meajeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.
(7) Kapal atau pesawat udara asing yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. atau melakukan gangguan terhadap Kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset atau survei hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak tidak boleh me1akukan kegiatan Lintas Alur Laut Kepulauan, riset dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh, kecuali te1ah memperoleh izin untuk hal itu. kelautan atau survei hidrografi, baik (1) Kapal asing, melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, boleh me1aksanakan kegiatan perikanan. termasuk kapal penangkap ikan, sewaktu tidak (2) Kapal penangkap ikan asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, selain memenuhi kewajiban sebagaimana juga wajib pada menyimpan peralatan penangkap ikannya ke dalam palka. dimaksud ayat (1), (3) Kapal dan pesawat udara asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang, dengan mata uang perundang-undangan fiskal, kepabeanan, dan kesehatan, kecuali dalam keadaan force meajeure atau dalam keadaan musibah. dengan cara yang bertentangan keimigrasian, (1) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut dan pelayaran termasuk peraturan tentang Kepulauan wajib mentaati praktek internasional mengenai keselamatan yang diterima secara umum, pencegahan tubrukan kapal di laut. peraturan, prosedur, (2) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dalam suatu alur laut dimana telah ditetapkan suatu pengaturan keselamatan pe1ayaran, wajib mentaati pengaturan Bagan Pemisah Lintas. Bagan Pemisah Lintas untuk
(3) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh menimbulkan gangguan atau kerusakan pada sarana atau fasilitas navigasi serta kabel- kabel dan pipa-pipa bawah air. (4) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut dimana Kepulauan dalam suatu alur atau terdapat eksploitasi sumber daya alam hayati atau non hayati, tidak boleh berlayar terlalu dekat dengan zona terlarang yang lebarnya ditetapkan di sekeliling instalasi tersebut. laut kepulauan untuk instalasi-instalasi eksplorasi (lima ratus) meter 500 yang (1) Pesawat udara sipil yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus: a. menaati oleh organisasi penerbangan sipil internasional mengenai keselamatan penerbangan; setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk yang oleh otoritas atau berwenang frekuensi radio darurat internasional yang sesuai. peraturan udara ditetapkan yang b. pengawas lintas udara internasional lalu secara ditetapkan (2) Pesawat udara negara asing yang melakukan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus: a. menghormati peraturan udara mengenai keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa; b. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b. (1) Kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dilarang membuang minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari kapal. (2) Kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut dumping di Perairan Kepulauan dilarang melakukan Indonesia.
(3) Kapal asing bertenaga nuklir, atau yang mengangkut bahan nuklir, atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun yang akan melaksanakan harus membawa Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal- kapal yang demikian. (1) Orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pengoperasian atau muatan kapal atau pesawat udara niaga asing atau kapal atau pesawat udara pemerintah asing niaga wajib bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Indonesia tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui perairan Indonesia. yang digunakan untuk tujuan sebagaimana (2) Negara bendera kapal atau negara pendaftaran pesawat udara memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Indonesia sebagai akibat oleh kapal perang atau pesawat udara negara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui perairan Indonesia. tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan (1) Bagi kapal asing yang melintasi alur laut kepulauan tidak boleh melaksanakan kegiatan meliputi: a. pelatihan perang dengan menggunakan amunisi; b. tidak boleh berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure; riset atau survei hidrografi; tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat baik orang maupun barang kecuali dalam keadaan force majeure. c. d. (2) Bagi kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d harus melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara yang menetapkan alur tersebut.
(1) Sistem informasi alur-pelayaran di memuat: a. kondisi alur-pelayaran; b. kepadatan lalu lintas; c. kondisi, ukuran dan sarat (draught) kapal; d. arus dan pasang surut; e. kondisi cuaca; f. laut paling sedikit ship's routeing system. (2) Kondisi alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. panjang alur-pelayaran; b. c. d. kedalaman alur-pelayaran. jumlah tikungan; lebar alur-pelayaran; (3) Kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. b. jumlah kapal yang melintas; dan luas alur-pe1ayaran. (4) Kondisi, ukuran dan sarat (draught) kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cantara lain: a. dimensi kapal; jenis kapal; b. jenis muatan. c. (5) Arus dan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: a. arah dan kecepatan arus; b. jenis pasang surut. (6) Kondisi cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e an tara lain: a. kecepatan dan arah angin; b. c. d. jenis awan; jarak pandang; tekanan udara. (7) Ship's routeing system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f an tara lain diatur dalam Pasal 24 ayat (2).
(1) Sistem informasi alur-pelayaran dimaksud dalam Pasal 57 ayat kegiatan: a. pengumpulan data; b. pengolahan data dan penganalisaan; c. penyaJlan; d. penyebaran;dan e. penyimpanan data dan informasi. di sebagaimana (1) dilakukan me1alui laut (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui laporan: a. Distrik Navigasi; b. penye1enggarapelabuhan; c. Syahbandar;dan d. masyarakat. (3) Pengolahan dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. b. c. pene1itian; d. evaluasi; e. kesimpulan; dan pencatatan. f. dan penganalisaan data identifikasi; inventarisasi; sebagaimana (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan me1alui: a. bentuk data; dan b. informasi. (1) huruf c (5) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui: a. Maklumat Pelayaran; b. Berita Pelaut Indonesia (Notice to Manners); dan c. Peringatan Navigasi (Navigational Warnings). (6) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara manual dan elektronik. Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini dengan memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 5 Juli 2011 Diundangkan di Jakarta pada tangga16 Juli 2011 MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABIRO M KSLN, UMARA S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TANGGAL : PM 68 TAHUN 2011 : 5 Juli 2011 "' " . ".M; ~afetl( faotor 1 r I !Tinggj raPal \ ~;:m:1"'d 1 ! Tinggi .! Tiang kapal l; . I I I jembatan _H_H_W_L_ ._ __ ~ ~ __ .) TM HHWL TM 8M M TK Fk (High Highest Water Level) : Air Pasang Paling Tertinggi : tinggi maximum kapal (m) : freeboard + draft (sarat maksimal) : tinggi : tinggi muatan : faktor kese1amatan (m) tiang mast (m) tinggi crane 10% (m) / Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2011 MENTER! PERHUBUNGAN, Salinan sesuai dengan aslinya ttd. KEPALA BIRO N KSLN, FREDDY NUMBERI UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19630220 198903 1 001