UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 DOI: TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN Nani Mulyati1* 1Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia Corresponding Author: nanimulyati@law.unand.ac.id Info Artikel Diterima, 22/05/2023 Direvisi, 24/06/2023 Dipublikasi, 09/07/2023 Kata Kunci: Korupsi; Tindak Pidana Korupsi; Sektor Private; ASEAN Abstrak Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang. Hal ini juga dirasakan oleh negara yang tergabung di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Beberapa tahun belakangan ini, negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat karena investasi langsung (direct investment) banyak masuk ke negara-negara tersebut. Pesatnya pertumbuhan investasi telah mengakibatkan meningkatnya peran sektor swasta dalam pembangunan dan ekonomi negara. Namun peluang investasi yang sangat besar juga membawa risiko korupsi yang sangat besar. Dalam banyak laporan yang dibuat oleh lembaga pemerhati korupsi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik dalam berinvestasi, para pelaku usaha kadang kala perlu membayar sejumlah biaya di luar yang ditentukan secara resmi (suap), atau kadang kala perusahaan diharapkan memberikan hadiah untuk mengamankan kontrak publik. Di satu sisi pihak swasta merupakan pelaku tindak pidana korupsi tetapi mereka juga adalah korban dari sistem birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas upaya-upaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta di Negara- negara Anggota ASEAN baik dari sisi sektor privat sebagai pelaku maupun sebagai korban dari praktik korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis doktrin dan aturan-aturan hukum tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta di negara-negara anggota ASEAN khususnya tiga negara yaitu: Indonesia, Singapura dan Thailand. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan mengenai korupsi di negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi (Singapura) memiliki pengaturan mengenai korupsi di sektor privat yang lebih luas. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang untuk kepentingan pribadi yang bersentuhan dengan keuangan negara saja tetapi termasuk juga segala macam perbuatan curang yang dilakukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Sehingga pengaturan mengenai pelarangan suap tidak terbatas hanya dari sektor swasta kepada pejabat publik saja tetapi juga termasuk suap dari sektor swasta kepada swasta yang lainnya. Selanjutnya pengaturan terkait tanggung jawab pidana korporasi juga merupakan kunci penting untuk mengatasi korupsi di sektor private. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong korporasi agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah korupsi serta perlunya kerja sama lintas batas dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks di antara Negara-negara Anggota ASEAN. Abstract Corruption is one of the criminal acts that is a problem in almost all developing countries. This is also experienced by countries that are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In recent years, ASEAN countries have rapid economic growth with very fast investment opportunities Keywords: Corruption; Criminal Acts of Corruption; Private Page 722
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Sector; ASEAN because a lot of direct investment has entered these countries. The rapid growth of investment has resulted in the increasing role of the private sector in the country's development and economy. Huge investment opportunities also carry enormous corruption risks. In many reports made by corruption watchdogs, it is explained that in order to obtain public services in investing, business actors sometimes need to pay a certain amount of fees beyond officially specified fee (bribes), or sometimes companies are expected to give rewards to secure public contracts. On the one hand, the private sector is the perpetrator of corruption but they are also victims of the bureaucratic system that is still not working well. This study discusses efforts to overcome criminal acts of corruption committed by the private sector in ASEAN Member States both from the private sector side as perpetrators and as victims of corrupt practices. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical by analysing the doctrine and legal rules on combating corruption carried out by the private sector in ASEAN member countries, especially three countries, namely: Indonesia, Singapore and Thailand. From the results of research that has been carried out, it was found that regulations regarding corruption in countries with a high corruption perception index (Singapore) have regulations regarding corruption in the wider private sector. Corruption is not only understood as a criminal act related to fraudulent acts for personal interests that come into contact with state finances but also includes all kinds of fraudulent acts committed both in the public sector and in the private sector. So that the regulation regarding the prohibition of bribery is not limited only from the private sector to public officials but also includes bribes from the private sector to other private sectors. Furthermore, regulation related to corporate criminal responsibility is also an important key to overcoming corruption in the private sector. In addition, it is imperative to encourage corporations to have effective mechanisms to prevent corruption as well as the need for cross-border cooperation in complex corruption cases among ASEAN Member States. PENDAHULUAN Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang.1 Hal ini juga dirasakan oleh negara yang tergabung di dalam Association of Southest Asian Nations (ASEAN). ASEAN adalah asosiasi yang terdiri dari sepuluh negara yang secara geografis terletak di Asia Tenggara. Kesepuluh negara tersebut adalah: Indonesia, Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Keberadaan ASEAN telah diakui dunia terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu cita-cita ASEAN di bidang ekonomi adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi.2 Namun, dalam perkembangannya cita-cita untuk membentuk masyarakat yang kuat di sektor ekonomi, tentunya perlu dilandasi dengan faktor-faktor yang mendukung perkembangan investasi yang baik. Salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat investasi adalah kemampuan negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, negara-negara ASEAN masih merupakan wilayah yang secara umum tingkat korupsinya sangat tinggi. Dari negara-negara ASEAN yang sembilan ini, Singapura menempati posisi teratas dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang terbaik, diikuti oleh Brunai Darussalam, dan Malaysia. Indonesia, Vietnam dan Thailand adalah negara-neraga yang ada 1 Olke, Pande, "Corruption in Developing Countries," Annual Review of Economics, September 2011. 2 Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia, "Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malyasia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment." Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, No. 2 (2018). Page 723
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 pada posisi sedang dalam hal tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Myanmar, Laos dan Philipina adalah negara ASEAN yang dianggap kurang baik dalam penanganan tindak pidana korupsinya.3 Beberapa tahun belakangan ini, negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini disebabkan karena prediksi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan populasinya yang cukup besar, di samping itu tingkat kemajuan masyarakat di ASEAN masih memiliki peluang bagi bisnis untuk berkembang sangat luas, dengan peluang investasi yang sangat cepat karena investasi langsung (direct investment) banyak masuk ke negara-negara tersebut. Pesatnya pertumbuhan investasi telah mengakibatkan meningkatnya peran sektor swasta dalam pembangunan dan ekonomi negara. Namun peluang investasi yang sangat besar juga membawa risiko korupsi yang sangat besar. Dalam banyak laporan yang dibuat oleh lembaga pemerhati korupsi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik dalam berinvestasi di beberapa negara ASEAN, para pelaku usaha kadang kala perlu membayar sejumlah biaya di luar yang ditentukan secara resmi (suap), atau kadang kala perusahaan diharapkan memberikan hadiah untuk mengamankan kontrak publik. Di satu sisi pihak swasta merupakan pelaku tindak pidana korupsi tetapi mereka juga adalah korban dari sistem birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik. Tindak pidana korupsi di sektor private masih sedikit menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian hukum karena memang aturan terkait dengan tindak pidana di sektor private masih dianggap sebatas perbuatan yang terkait dengan pelayanan publik atau terkait dengan keuangan negara. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan pembahasan tentang hal tersebut dalam suatu penelitian yang komprehensive. Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: a) bagaimanakah pengaruh korupsi terhadap perekonomian; b) bagaimanakah pengaturan hukum pidana korupsi di beberapa negara ASEAN, dan c) bagaimanakah keterkaitan pengaturan tindak pidana korupsi di sector private terhadap indeks persepsi korupsi. METODE PENELITIAN Melihat kepada parmasalahan yang dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji sejauhmana kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi oleh sektor private di negara ASEAN. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach).4 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kebijakan hukum pidana tentang hukum pidana korupsi oleh sektor private di negara ASEAN. Analisis dilakukan terhadap praktik peraturan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi oleh sektor private di negara ASEAN dan pengaruh dari pengaturan tersebut terhadap indeks persepsi korupsi. 3 diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17:00 4 Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, hlm 93-95. Page 724
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Penelitian normatif cenderung merupakan penelitian yang bersifat using available data atau penelitian pustaka.5 Proses Penelitian akan menelusuri data yang telah tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis dan masih berlaku, dan bentuk- bentuk informasi yang terpublikasi lainnya seperti laporan penelitian, jurnal, majalah, koran, kamus, dan lain-lain. Data yang telah tersedia itu disebut juga dengan data sekunder, sebagai lawan dari data primer (the first hand collection of data) yang diperoleh dalam penelitian empiris. Data sekunder tersebut dapat dikualifikasikan sebagai:6 a) bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan sebagainya: b) Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis, dan disertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan; c) Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Indonesia, kamus terminologi dan aneka istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian Dampak korupsi pada aspek ekonomi menjadi suatu permasalahan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di setiap negara, baik pada negara yang sedang berkembang maupun negara maju. Banyak negara yang mulai serius mempertimbangkan bahaya korupsi terhadap perekonomiannya dengan cara membentuk lembaga atau departemen yang mampu mencegah dan mengendalikan korupsi tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya studi empiris yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang dapat mengurangi tingkat investasi, menurunkan produktivitas belanja publik, mendistorsi alokasi sumber daya dan pada akhirnya berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Indonesia Monetary Fund pada tahun 2016 memperkirakan lebih dari US$ 1,5 - 2 triliun atau sekitar 2% dari total PDB dunia hilang setiap tahunnya dikarenakan korupsi dan penyuapan.7 Namun, dalam penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian tidak semua ahli sepakat bahwa korupsi membawa dampak yang negatif terhadap perekonomian suatu negara, ada beberapa ahli yang meyakini bahwa korupsi juga dapat berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Jadi, terdapat dua pihak yang saling berseberangan, yaitu pihak yang mendukung grease the wheel hypothesis (GWH) dan pihak yang mendukung sand the wheel hypothesis (SWH). Grease the wheel hypothesis (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff dan Lui mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak 5 Luhut MP Pangaribuan, 2009. Lay Judges dan Hakim Adhoc: Suatu Studi Teoritis Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 62. 6 Ibid. Bandingkan dengan beberapa contoh bahan hukum primer yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang memasukkan jurisprudensi dalam bahan hukum primer, bukan putusan hakim semata. Lihat Soerjono Sekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 52. 7 Akhmad Faisal Lutfi dkk, 2020, "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 7 : 30-35. hlm.30. Page 725
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka seseorang memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian.8 Colombatto juga menganalisis korupsi secara teoretis dengan berbagai lingkungan kelembagaan yang berbeda dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, korupsi dapat menjadi efisien di negara maju sebagaimana di negara totaliter. Penelitian Wedeman juga menemukan bahwa banyak negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat meskipun menghadapi tingkat korupsi yang tinggi. Bahkan penelitian Barreto menemukan bahwa korupsi berhubungan positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB perkapita. Pernyataan tersebut dipertegas oleh penelitian Paksha Paul yang menemukan bahwa ada hubungan positif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Bangladesh.9 Sedangkan sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproyeksi sebagai pertumbuhan ekonomi.10 Blackburn menjelaskan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Kemudian Hadiwinata juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab krisis moneter yang terjadi. Hal itu terjadi karena banyak pengusaha yang masuk ke dunia bisnis tetapi mereka tidak mempunyai bakat untuk bisnis namun mereka mempunyai hubungan khusus dengan elit dan penguasa. Kondisi ini memunculkan banyak "biaya siluman" yang menyebabkan ketidakpastian investasi. Tetapi hal tersebut tidak banyak ditanggapi oleh pemerintah di negara-negara Asia.11 Mauro juga menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang robust (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. Cuervo- Cazurra mengemukakan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. 8 Pradiptyo, Rimawan, Dampak Sosial Korupsi, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. hlm 21. 9 Nawatmi, Sri, 2016, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik." Media Ekonomi dan Manajemen 31.1 hlm. 18. 10Pradiptyo, Rimawan, Op. cit., hlm.21. 11Yosafat Charisma dan Aloysius Gunadi Brata, 2016, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2. Page 726
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.12 Selanjutnya, dalam konteks di Indonesia mengenai hubungan korupsi dengan perekonomian dapat dilihat dalam buku One Man's View of The World yang dirilis dua tahun sebelum berpulang, Lee Indonesia Yew mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam itu seharusnya bisa dijadikan salah satu modal untuk berkembang menjadi negara maju. Namun, Indonesia tak kunjung menjadi negara maju. Menurut pendiri Singapura itu, salah satu faktor penghambat kemajuan Indonesia adalah korupsi. Akibat korupsi, satu per satu kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya. Sampai sekarang kemakmuran itu sendiri seakan tidak pernah datang melainkan yang dirasakan adalah dampak negatif dari eksplorasi dari sumber daya alam tersebut berupa bencana alam dan konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh potensi sumber daya alam tersebut.13 Dari pertentangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian. Henderson dan Kuncoro dan Rivayani menemukan bahwa GWH tidak terbukti di Indonesia berdasarkan data empiris. Dengan demikian, dampak korupsi khususnya di Indonesia adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional.14 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Sektor Private di Beberapa Negara Asean a. Singapura Singapura memiliki indeks persepsi korupsi dengan score 83, sehingga menempatkannya di peringkat 5 dalam pemberantasan korupsi secara internasional. Singapura merupakan satu - satunya negara di Asia yang masuk peringkat 5 besar dalam pemberantasan korupsi, bahkan lebih baik dari pada negara seperti Jepang, Korea Selatan bahkan Amerika Serikat dan Inggris. Singapura memiliki Prevention of Corruption Act of Singapore 1960 (selanjutnya disingkat menjadi PCA). Undang - undang tersebut memuat hukum pidana materil dan hukum pidana formil mengenai pencegahan tindak pidana korupsi di Singapura. Adapun rumusan delik umumnya diambil dari KUHP-nya tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti halnya di Indonesia.15 Kemudian Singapura juga memiliki lembaga sejenis KPK dengan nama Corrupt Practices Investigation Bureau (selanjutnya disingkat menjadi CPIB). Berdasarkan Pasal 17 PCA, delik yang dapat disidik oleh CPIB adalah sebagai berikut: a) delik yang tercantum di dalam Pasal 165 yang mengatur mengenai gratifikasi dalam arti luas atau 213-215 KUHP Singapura yang mengatur penerimaan hadiah karena melindungi pelaku 12Pradiptyo, Rimawan, Op. cit., hlm.24. 13Junaidi Patra dan I. Ketut, 2018, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3.1:71-79, hlm. 71. 14Pradiptyo, Rimawan, Op. cit., hlm.21. 15Andi Hamzah, 2004, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 57. Page 727
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 delik dari pengenaan pidana (termasuk setiap persekongkolan, percobaan atau melakukan pembantuan terhadap delik tersebut); b) Delik yang diatur di dalam PCA, delik tersebut adalah sebagai berikut: suap menyuap secara umum (Pasal 5); suap menyuap terhadap agen (Pasal 6); suap menyuap antara pihak swasta dengan pemerintah atau badan publik (Pasal 7); suap menyuap dalam tender (Pasal 10); penyuapan terhadap anggota Parlemen (Pasal 11); penyuapan terhadap anggota badan publik (Pasal 12); c) Semua delik yang terungkap berdasarkan undang-undang pada waktu dilakukan penyidikan. Dalam PCA terdapat dua pasal utama, yakni Pasal 5 dan Pasal 6 dengan ancaman pidana maksimal lima tahun dan/atau denda sebesar $ 100,000. Kemudian di dalam Pasal 7 ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi tujuh tahun dan/atau denda sebesar $ 100,000 jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik. Jadi, berdasarkan Pasal 7 PCA, ancaman pidana ditingkatkan menjadi $ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Selanjutnya pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 PCA mengatur mengenai korupsi dalam tender, korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen dan korupsi yang dilakukan oleh anggota badan publik. Ancaman pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen dan anggota badan publik adalah pidana penjara selama 7 tahun dan/atau denda sebesar $ 100,000. Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi, di sini ada delik berkualifikasi yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam PCA ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) PCA juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak $ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduaduanya.16 Berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 PCA, persekongkolan, permufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini, dianggap sebagai pelaku yang telah selesai melakukan tindak pidana. Kemudian juga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayarkan gratifikasi berupa uang yang diterimanya yang jumlahnya sesuai dengan yang diterimanya, namun hal ini tidak membatasi hakim untuk menambahkan pembayaran hasil gratifikasi melebihi gratifikasi yang telah diterima oleh terdakwa, semuanya bergantung kepada pertimbangan hakim, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PCA. 16Tunjung Mahardika Hariadi dan Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura Dan Indonesia", Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 2.3, hlm. 268-269. Page 728
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 b. Indonesia Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia berdasarkan Transparency Indonesia17 pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan score 34 (nilai 100 sangat bersih, nilai 0 sangat korupsi), sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara dalam pemberantasan korupsi (peringkat 1 sangat baik, peringkat 180 sangat buruk dalam pemberantasan korupsi).18 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi UU PTPK). Pemberantasan korupsi Indonesia didukung oleh lembaga independen dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi diatur dalam tiga belas pasal dalam UU PTPK. Namun, terbatas pada pejabat publik atau penyelanggara negara sebagai penyuap pasif dan siapa saja sebagai penyuap aktif. Secara garis besar, subjek hukum tindak pidana korupsi ada dua, yaitu orang dan korporasi. Subjek hukum orang dalam UU PTPK ditentukan melalui dua cara antara lain: a) cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan tindak pidana yang kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "setiap orang" (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6), b) sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain: pegawai negeri dan penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (Pasal 12 huruf c); advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24); tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo 28). Subjek hukum korporasi yang dijelaskan di dalam Pasal 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai badan hukum dalam konteks hukum perdata.19 Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam UU PTPK dirumuskan dalam Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut: dalam hal tindak pidana korupsi 17Transparency International adalah Non Govermental Organization (NGO) yang didirikan di Jerman pada tahun 1995. Program unggulan yang dilakukan oleh Transparency International adalah penelitian untuk mendapatkan indeksi persepsi korupsi di berbagai negara di dunia yang digunakan sebagai indikator untuk melihat baik atau buruknya tingkat korupsi di suatu negara. 18Transparency International, pada 5 April 2023 pukul 11:56 WIB. 19Nani Mulyati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Press. Page 729
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Kemudian Berdasarkan pasal-pasal tersebut perbuatan korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, dapat dikelompokkan kembali menjadi tujuh bentuk pengelompokan, yaitu: a) Kelompok delik merugikan keuangan negara ( Pasal 2 dan Pasal 3 ); b)Kelompok delik penyuapan, baik aktif ( yang menyuap ) maupun yang pasif ( disuap ) (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b,c, dan d serta Pasal 13 ), c) Kelompok delik perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h dan i), d) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), e) Kelompok delik pemerasan ( Pasal 12 huruf e, f dan g), f) Kelompok delik pemalsuan ( Pasal 9 ), g) Kelompok delik gratifikasi ( Pasal 12 B ). Selain itu, berdasarkan Pasal 15 UU PTPK, bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Untuk korupsi dan penyuapan di sektor privat, Indonesia awalnya memandang perbuatan tersebut masih dalam area privat dengan privat sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum privat. Dalam perkembangannya penyuapan di sektor privat kemudian juga diatur dalam hukum publik melalui hukum pidana. Jauh sebelum Indonesia menandatangani dan meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap) yang mengatur mengenai delik penyuapan aktif dan pasif terhadap subjek di luar Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 yang sekarang berlaku. Dalam Pasal 2 diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyuapan kepada pihak lain dengan maksud pihak yang disuap mau untuk melakukan atau tidak melakukan kewajibannya yang merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 3 diatur mengenai ketentuan pidana yang ditujukan kepada pihak yang menerima suap tersebut. Sayangnya saat ini keberadaan undang-undang ini seperti mati suri, walaupun masih berlaku namun penegakannya tidak dilaksanakan. Perbuatan menyuap seseorang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi dalam UU PTPK. Hal tersebut dikarenakan dalam UU PTPK hanya diatur mengenai public official bribery di mana para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non pegawai negeri atau privat (swasta atau pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap. Selain itu adanya politik hukum yang menginginkan agar upaya pemberantasan korupsi termasuk penyuapan baik yang dilakukan oleh sektor publik dan privat diatur dalam satu undang-undang anti korupsi yang penegakan hukumnya dilakukan di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat UU Suap ini tidak menjadi bagian dari legislasi yang dinilai dalam penilaian penerapan UNCAC. Page 730
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Lebih lanjut, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi. Akan tetapi, KPK tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor privat karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU PTPK. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di sektor privat di Indonesia saat ini masih belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Baik pengaturan delik ini masih dipisahkan dari UU PTPK sehingga KPK tidak bisa menjangkau tindak pidana ini dan penindakan hukumnya merupakan kewenangan institusi penegak hukum lainnya di luar KPK.20 c. Thailand Thailand mempunyai berbagai undang-undang dan peraturan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Undang-undang dan peraturan ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu: hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantive terdiri dari: Thai Penal Code dan Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999). Berdasarkan KUHP Thailand, penyuapan dapat dilakukan baik oleh pejabat publik maupun oleh individu swasta yang mencoba untuk menyuap pejabat publik, anggota majelis legislatif negara bagian, anggota majelis provinsi atau kota, jaksa penuntut umum, petugas penyelidikan, hakim atau petugas eksekusi. Pihak swasta yang melakukan penyuapan kepada pejabat publik. Berdasarkan Pasal 144 KUHP Thailand, setiap orang yang menyuap pejabat publik diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda tidak melebihi THB 10.000 atau keduanya jika pejabat publik yang disuap adalah anggota legislatif, namun jika pejabat publik yang disuap adalah penyidik, penuntut umum, hakim atau petugas eksekusi, ancaman pidananya ditingkatkan menjadi pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun dan denda tidak melebihi THB 14.000, hal ini diatur dalam Pasal 167 KUHP Thailand. Kemudian, jika penyuapan tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta, berdasarkan Pasal 167 KUHP Thailand ancaman pidananya adalah denda tidak melebihi THB 10.000. Selanjutnya, hukuman terhadap pejabat publik yang menerima suap berdasarkan Pasal 148 sampai Pasal 150 KUHP Thailand adalah penjara selama 5 tahun sampai 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda sebesar THB 2.000 sampai THB 40.000 atau pidana mati. Thailand juga mengatur korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dengan orang lain dan dipercaya untuk mengelola harta benda dan urusannya namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, berdasarkan Pasal 353 KUHP, orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak melebihi THB 6.000 atau keduanya. Pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi di Thailand diatur dengan Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999). Ketentuan tersebut telah diamandemen sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2015 dan 2018. Perubahan mendasar pada amandemen pertama adalah mengenai pengaturan pidana terhadap perusahaan yang menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional yang melakukan korupsi di Thailand, 20Prahassacitta, Vidya. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan." Jurnal Hukum & Pembangunan 47.4 (2018): 396-420, hlm. 402-403. Page 731
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 mereka diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, atau denda tidak melebihi THB 100.000 atau keduanya, hal ini diatu dalam Pasal 173 dan Pasal 176.21 Kemudian, untuk amandemen kedua pada tahun 2018, yang menjadi bagian pentingnya adalah mengenai pemidanaan yang dapat dilakukan terhadap perusahaan asing meskipun tidak berkedudukan di Thailand, tetapi pegawai, karyawan atau organnya yang melakukan korupsi di Thailand atas nama perusahaan, dapat dipidana dengan ancaman pidananya adalah membayar sejumlah nilai yang sama dengan manfaat yang diterima dari tindak korupsi dan maksimal dua kali lipat dari jumlah tersebut.22 Sedangkan hukum prosedural terdiri dari 5 undang- undang utama, yaitu: Thai Criminal Procedure Code; Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999); Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999); Act of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters B.E.2535 (1992;) dan Extradition Act B.E. 2551 (2008). Thai Criminal Procedure Code diterapkan untuk semua kasus criminal; OACC tidak hanya membahas pembentukan NCCC (National Anti-Corruption Commission) tetapi juga menekankan wewenang atau kekuasaan unutk menginvestigasi kasus korupsi; Anti- Money Laundering Act B.E. 2542 (1999) membahas lebih detil mengenai aset hasil korupsi yang dialihkan melalui pencucian uang; Act of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters B.E.2535 (1992;) memberikan kerangka konseptual kerjasama internasional dalam proses litigasi pidana dari awal penyelidikan sampai akhir persidangan; dan Extradition Act B.E. 2551 (2008) yang berisi kewenangan Thailand untuk dapat mengekstradisi seseorang ke negara peminta, dan juga membuat permintaan ke negara-negara asing untuk mengekstradisi buronan ke Thailand. Lembaga yang bertugas untuk memonitor, mencegah dan secara efisien menekan kasus korupsi, antara lain yaitu: National Anti-Corruption Commission (NACC), Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), Office of the Attorney General (OAG), Ombudsman, Office of the Auditor General, Royal Thai Police, Anti-Money Laundering Office (AMLO), Department of Special Investigation (DSI), Supreme Court's Criminal Division for Persons Holding Political Positions. Lembaga-lembaga ini mempunyai tujuan yang saling berkaitan dalam menjamin transparansi, keadilan, akuntabilitas dan menjamin hak-hak warga negara. Dalam melaksanakan fungsinya, NCCC diberikan wewenang yang sangat besar untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi, memeriksa kekayaan pejabat, mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan. NCCC menerapkan beberapa strategi untuk memberantas korupsi antara lain: tindakan represif melalui penuntutan, tindakan preventif, upaya-upaya penyadaran masyarakat anti korupsi dengan melibatkan media 21Timothy Breier (Baker McKenzie Thailand), Anti-Corruption in Thailand, dapat diakses secara online pada: diakses pada 25 September 2020 pukul 19:30 WIB. 22Conventus Law, Thailands New Anti-Corruption Law Targets Foreign Corporates, dapat diakses secara online melalui: es diakses pada 25 September 2020 pukul 19:50 WIB. Page 732
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 dan LSM melalui berbagai pendekatan, strategi transparansi dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi, mendapatkan laopran kasus korupsi, danprogram perlindungan saksi.23 Keterkaitan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Sektor Private Dengan Indeks Persepsi Korupsi Di Beberapa Negara Asean Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik di berbagai negara di seluruh dunia. Selama 20 tahun terakhir, sumber yang digunakan untuk menyusun indeks dan metodologi yang digunakan telah disesuaikan dan disempurnakan. Metodologinya mengikuti empat langkah dasar, yaitu pemilihan data sumber, penskalaan ulang data sumber, menggabungkan data yang diskalakan ulang dan kemudian melaporkan ukuran ketidakpastian. Proses penghitungan juga menggunakan mekanisme kontrol kualitas yang ketat yang terdiri dari pengumpulan dan penghitungan data independen paralel yang dilakukan oleh dua peneliti internal dan dua penasihat akademis yang tidak berafiliasi dengan Transparency International Jadi, Skor CPI dan peringkat negara / wilayah menilai seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis. CPI adalah indikator korupsi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.24 Namun, jika dilihat pada pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura, Indonesia dan Thailand, ketiganya mengkriminalisasi tindak pidana korupsi di sektor publik, yang berbeda hanyalah pengaturan tindak pidana korupsi di sektor privat. Oleh karena itu, pertama penulis akan menjelaskan pengaturan korupsi di sektor swasta di ketiga tersebut. Singapura dalam Pasal 6 PCA mengkriminalisasi terhadap setiap orang yang menyuap seorang agen untuk melakukan sesautu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dan merugikan prinsipalnya dan juga mengancam dengan pidana yang sama untuk seorang agen yang menerima suap tersebut. Berdasarkan Interpretation act, orang adalah setiap orang dan badan usaha atau perusahaan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Jadi, Singapura telah mengatur korupsi di sektor privat dan juga dapat mengkriminalisasi badan usaha yang melakukan tidak pidana korupsi. Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai korupsi di sektor swasta, namun sejak tahun 1999 telah mengenal subjek hukum korporasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sampai saat ini penyelesaian korupsi di sektor swasta diselesaikan dengan cara perdata karena masih dianggap melanggar ketentuan perdata seperti ketentuan dalam perlindungan konsumen, persaingan usaha tidak sehat dan pasar modal. Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU suap tersebut mengkriminalisasi setiap orang yang menyuap setiap orang, di mana orang yang disuap tidak harus dari penyelenggara negara atau pegawai negeri. Namun demikian, UU suap seakan terlupakan dan tidak pernah terapkan dan juga memiliki kelemahan, yakni ringannya sanksi pidana yang 23Carolina, Anita. "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand." InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) 8.1 (2012): 107-121. hlm.117. diakses pada 25 Maret 2023 pukul 21:00 WIB. Page 733
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 diancam bagi pelaku, tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum dan KPK tidak dapat menyelidiki delik tersebut. Terakhir, pengaturan tindak pidana korupsi di Thailand sudah mengkriminalisasi pengaturan korupsi di sektor privat dan juga sudah megatur perusahaan sebagai subjek hukum. Korupsi di sektor privat diatur dalam Pasal 353 KUHP Thailand bahwa seseorang yang bekerja dengan orang lain dan dipercaya untuk mengelola harta benda dan urusannya namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana. Kemudian untuk subjek hukum perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 167 KUHP Thailand bahwa Thailand sudah mengkriminalisasi perusahaan yang melakukan penyuapan kepada pejabat publik. Bahkan, berdasarkan dengan amandemen kedua Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999), perusahaan asing meskipun tidak berkedudukan di Thailand, tetapi pegawai, karyawan atau organnya yang melakukan korupsi di Thailand atas nama perusahaan, dapat dipidana dengan ancaman pidananya adalah membayar sejumlah nilai yang sama dengan manfaat yang diterima dari tindak korupsi dan maksimal dua kali lipat dari jumlah tersebut. Jadi, kita dapat melakukan pengelompokan terhadap pengaturan tindak pidana korupsi di sektor privat, pertama negara yang sudah mengatur korupsi di sektor swasta dalam undang- undang tindak pidana korupsinya dan mengkriminalisasi badan usaha atau perusahaan yang melakukan korupsi. Singapura dan Thailand termasuk ke dalam kelompok pertama. Kedua, negara yang belum mengatur korupsi di sektor swasta dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi telah mengatur korporasi atau badan usaha sebagai subjek hukum. Dengan adanya perbedaan pengaturan ini, mengakibatkan adanya perbedaan indeks persepsi korupsi di negara tersebut. Score indeks persepsi korupsi Singapura pada tahun 2022 adalah 85, sedangkan Thailand adalah 36 dan Indonesia mendapatkan score 34. Karena indeks persepsi korupsi hanya melihat seberapa korupsi suatu negara berdasarkan pendapat dari ahli dan pengusaha di negara tersebut. Namun, ketiga negara memiliki pengaturan yang sama dan telah mengkriminalisasi siapa saja yang melakukan korupsi di sektor publik. Namun, yang berbeda hanyalah pengaturan korupsi di sektor privat. Jika dilihat kasus-kasus yang terjadi di ketiga negara tersebut, korupsi di sektor swasta dapat dikatakan relatif tinggi terjadi di ketiga negara tersebut, berdasarkan siaran pers CPIB tahun 2018 mayoritas kasus penyuapan di Singapura dilakukan terhadap karyawan swasta dan jumlahnya sebanyak 88%.25 Kemudian untuk di Indonesia, 80 % tindak pidana korupsi melibatkan pihak swasta.26 Terakhir di Thailand, banyak pengusaha yang disurvei mengakui bahwa mereka harus membayar "biaya", yang menurut mereka tampaknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.27 Jadi, terlihat jelas bahwa korupsi di sektor swasta dan pihak swasta sebagai pelaku korupsi relatif tinggi di ketiga negara tersebut. Karena indeks persepsi korupsi hanya melihat 25Global Legal Insights, Bribery and Corruption Laws and Regulations: Singapore, dapat diakses secara online melalui: regulations/singapore diakses pada 26 September pukul 10:40 WIB. 26CNN Indonesia, Bappenas Sebut 80 Persen Korupsi Libatkan Pihak Swasta, Berita hari Rabu/05/12/2018, dapat diakses secara online melalui: diakses pada 26 September 2020 pukul 11:00 WIB. 27Nguyen, M.L.T., Bui, T.N., Thai, T.D., Nguyen, T.T. and Nguyen, H.T., 2022, January. Shadow Economy, Corruption, and Economic Growth: A Bayesian Analysis. In International Econometric Conference of Vietnam (pp. 747-762). Cham: Springer International Publishing. Page 734
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 korupsi di sektor publik di suatu negara, sedangkan ketiga negara tersebut memiliki pengaturan yang relatif sama untuk korupsi di sektor publik, tapi yang nampak mencolok perbedaannya adalah pengaturan korupsi di sektor privat. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis pengaruh korupsi di sektor privat terhadap korupsi di sektor publik. Jerg Gutmann dan Viola Lucas menemukan dalam penelitiannya bahwa korupsi di sektor privat berhubungan positif dengan kepemimpinan yang self-serving, jadi pemimpin dan pemerintahan suatu negara yang self-serving akan menaikan kemungkinan korupsi di sektor privat. Dimana tipe pemimpin seperti itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan rentan melakukan korupsi. Kemudian, mereka juga menemukan bahwa korupsi di sektor privat lebih mungkin terjadi pada lingkungan dimana polisi dan pengadilan yang korup.28 Artinya korupsi di sektor publik memiliki hubungan yang positif dengan korupsi di sektor privat, semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat. Kemudian hubungan tersebut juga dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Cuervo-Cazurra, bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara nonkorup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup mengganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.29 Jadi, korupsi di sektor publik dan budaya korup di suatu negara akan menarik investor asing dari negara yang korup juga. Artinya investor asing tersebut berkemungkinan besar telah melakukan korupsi juga di negaranya, baik itu di sektor publik maupun sektor privat, sehingga mereka memilih negara tuan rumah yang setipe dengan negara asalnya, yakni sama-sama memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Investor asing tersebut memiliki kemungkinan juga untuk membawa budaya korupsi di sektor publik atau di sektor privat di negara asalnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat korupsi dari negara tuan rumah. Karena bukan tidak mungkin perusahaan melakukan korupsi di sektor publik dan privat sekaligus, contohnya MNC yang memproduksi ban terlibat dengan penyuapan oleh anak perusahaannya di Angola dan Kenya pada karyawan pemerintah dan melakukan penyuapan juga pada perusahaan swasta.30 Dengan demikian, korupsi di sektor publik memiliki hubungan yang positif dengan korupsi di sektor privat. Semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat korupsi di sektor publiknya rendah, maka korupsi di sektor privatnya rendah juga. Namun, suatu negara yang telah mengatur korupsi di sektor privat dan mengkriminalisasi perusahaan atau korporasi yang melakukan korupsi di sektor privat, seharusnya memiliki indeks persepsi korupsi yang relatif tinggi. Dari ketiga negara yang dianalisis, Singapura dan Thailand memiliki pengaturan yang lengkap dalam korupsi di sektor privat, sedangkan Indonesia belum memiliki pengaturan 28Jerg Gutmann and Viola Lucas. "Private-sector corruption: Measurement and cultural origins." Social Indicators Research 138.2 (2018): 747-770. 29Pradiptyo, Rimawan, Loc. cit. 30Sartor, Michael A., and Paul W. Beamish. "Private sector corruption, public sector corruption and the organizational structure of foreign subsidiaries." Journal of Business Ethics (2019): 1-20. hlm. 4. Page 735
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 korupsi di sektor privat. Namun, anehnya hanya Singapura saja yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ahli yang sebelumnya, Thailand yang telah memiliki pengaturan yang lengkap dalam korupsi di sektor privat, memiliki indeks persepsi korupsi yang tidak terlalu berbeda dibandingkan Indonesia yang belum memiliki pengaturan korupsi di sektor privat. Menurut penulis, aturan yang lengkap belum tentu menjamin baik atau buruknya pemberantasan korupsi di suatu negara, namun ada beberapa faktor lain yang berpengaruh, yakni political will dan political action untuk pemberantasan korupsi serta budaya korupsi yang ada disuatu negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukana oleh Quah bahwa penyebab terjadinya korupsi ialah kurangnya niat politik yang baik untuk membatasi terjadinya praktik korupsi. Dalam mengurangi tingkat korupsi sebuah negara maka komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi harus serius baik melalui pembentukan lembaga antikorupsi maupun melalui regulasi yang berat terhadap pelaku korupsi. Penyebab korupsi selanjutnya di negara-negara Asia menurut Quah ialah karena faktor kebudayaan orang Asia yang cenderung melihat korupsi sebagai sebuah kebudayaan yang dianggap wajar terjadi. Di Thailand, pemberian hadiah kepada pegawai publik tidak dianggap sebagai korupsi melainkan dikenal dengan istilah sin nam jai atau pemberian hadiah sebagai niat baik, selain itu masyarakat Thai juga mengklaim bahwa selama tidak menyakiti orang lain itu bukanlah bentuk dari praktik korupsi sehingga penerimaan masyarakat Thai terhadap toleransi dalam pemberian hadiah yang sebenarnya termasuk kategori korupsi menjadikan praktik korupsi di kalangan pegawai publik, pemimpin militer, dan politisi merupakan hal yang wajar.31 KESIMPULAN Korupsi di sektor publik memiliki hubungan yang positif dengan korupsi di sektor privat, semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat. Pengaturan mengenai korupsi di negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi (Singapura) memiliki pengaturan mengenai korupsi di sektor privat yang lebih luas. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang untuk kepentingan pribadi yang bersentuhan dengan keuangan negara saja tetapi termasuk juga segala macam perbuatan curang yang dilakukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Sehingga pengaturan mengenai pelarangan suap tidak terbatas hanya dari sektor swasta kepada pejabat publik saja tetapi juga termasuk suap dari sektor swasta kepada swasta yang lainnya. Selanjutnya pengaturan terkait tanggung jawab pidana korporasi juga merupakan kunci penting untuk mengatasi korupsi di sektor private. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong korporasi agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah korupsi serta perlunya kerja sama lintas batas dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks di antara Negara-negara Anggota ASEAN. DAFTAR PUSTAKA Akhmad Faisal Lutfi dkk, 2020, "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 7 : 30-35. 31Yeni Sri Lesta, 2018. "Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang." Community: Pengawas Dinamika Sosial 3.2. hlm.185. Page 736
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Andi Hamzah, 2004, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika. Carolina, Anita. "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand." InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) 8.1 (2012): 107-121. CNN Indonesia, Bappenas Sebut 80 Persen Korupsi Libatkan Pihak Swasta, Berita hari melalui: diakses Rabu/05/12/2018, diakses pada 26 September 2020 pukul 11:00 WIB. dapat secara online Conventus Law, Thailands New Anti-Corruption Law Targets Foreign Corporates, dapat diakses secara online melalui: corruption-law- 20foreign%20companies diakses pada 25 September 2020 pukul 19:50 WIB. Global Legal Insights, Bribery and Corruption Laws and Regulations: Singapore, dapat diakses diakses pada 26 September pukul 10:40 WIB. secara online melalui: diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17:00 Jerg Gutmann and Viola Lucas. "Private-sector corruption: Measurement and cultural origins." Social Indicators Research 138.2 (2018): 747-770. Junaidi Patra dan I. Ketut, 2018, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3.1:71-79. Luhut MP Pangaribuan, 2009. Lay Judges dan Hakim Adhoc: Suatu Studi Teoritis Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana-Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nani Mulyati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Press. Nawatmi, Sri, 2016, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik." Media Ekonomi dan Manajemen 31.1. Nguyen, M.L.T., Bui, T.N., Thai, T.D., Nguyen, T.T. and Nguyen, H.T., 2022, January. Shadow Economy, Corruption, and Economic Growth: A Bayesian Analysis. In International Econometric Conference of Vietnam (pp. 747-762). Cham: Springer International Publishing. Olke, Pande, "Corruption in Developing Countries," Annual Review of Economics, September 2011. Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, hlm 93- 95. Pradiptyo, Rimawan, Dampak Sosial Korupsi, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Prahassacitta, Vidya. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan." Jurnal Hukum & Pembangunan 47.4 (2018): 396-420. Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia, "Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malyasia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment." Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, No. 2 (2018). Sartor, Michael A., and Paul W. Beamish. "Private sector corruption, public sector corruption the organizational structure of foreign subsidiaries." Journal of Business and Ethics (2019): 1-20. Page 737
Volume 7, Issue 2, Juli 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Soerjono Sekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 52. Timothy Breier (Baker McKenzie Thailand), Anti-Corruption in Thailand, dapat diakses secara online thailand/ diakses pada 25 September 2020 pukul 19:30 WIB. pada: Transparency International, pada 5 April 2023 pukul 11:56 WIB. Tunjung Mahardika Hariadi dan Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura Dan Indonesia", Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 2.3. Yeni Sri Lesta, 2018. "Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang." Community: Pengawas Dinamika Sosial 3.2. hlm.185. Yosafat Charisma dan Aloysius Gunadi Brata, 2016, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014", Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Page 738