SALINAN PERATURAN DESA LUWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LUWANG Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai; b. bahwa hal pembiayaan pembangunan desa perlu ditampung dalam suatu penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa; keikutsertaan masyarakat dalam c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; tentang dalam 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161); Pendapatan Desa 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139); Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWANG dan KEPALA DESA LUWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan penyelenggara sebagai unsur Perangkat Desa pemerintahan desa. 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. lembaga yang melaksanakan 5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. 6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui dan Badan bersama Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa oleh 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 9. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa. 10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa secara iklas dan tidak mengikat, yang diperoleh pihak ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak. BAB II KETENTUAN SUMBANGAN Pasal 2 (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga. (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah bebas dari segala beban, tuntutan, dan kewajiban apapun. (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, seperti lainnya sesuai pembayaran pajak, dan kewajiban dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Desa.
Pasal 3 Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa. 2 dipergunakan untuk BAB III KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN Pasal 4 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Badan Permusyawaratan Desa. BENTUK SUMBANGAN Pasal 5 (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak. (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sepenuhnya kewenangan Pihak Ketiga. BAB IV PELAKSANAN DAN TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN Pasal 6 (1) Pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. (2) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus yang diikuti dengan Berita Acara Penyerahan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pihak Ketiga. Pasal 7 Tata cara penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Desa diatur sebagai berikut: a. Penyumbang memberikan pernyataan kesanggupan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa; b. Penyumbang datang ke Kantor Desa untuk meyerahkan sumbangan dan Pemerintah Desa memberikan bukti penyerahan sumbangan; BAB V PENGELOLAAN Pasal 8 Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan sepenuhnya ke kas desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bruto.
Pasal 9 (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Sekretariat Desa selanjutnya dicatat dalam inventaris. tidak bergerak (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ayat (1) menjadi kekayaan desa BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Desa diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. setiap Ditetapkan di Luwang Pada tanggal 12 Pebruari 2015 KEPALA DESA LUWANG ttd SUGENG WIBOWO Diundangkan di Luwang pada tanggal 13 Pebruari 2015 SEKRETARIS DESA LUWANG Ttd ADI CATUR SULISTYANTO S. LEMBARAN DESA LUWANG TAHUN 2015 NOMOR 2