HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Andi Tenripadang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Email: Abstract: This paper examines the relationship between international law with national law. International law is a set of laws that mostly consists of principles and rules of behavior that bind states and therefore usually observed in the relations of countries to each other. In this study concluded that the primacy of the law regulating legal relations between states in international relations, recognized the two views, namely: (1) dualism, which is based on the theory that the connective power of international law rooted in the willingness of the country, international law and national law are two legal systems or devices are separated from each other (2) monism is founded on the idea of unity of the entire law governing human life. In the framework of this thinking, international law and national law are the two pieces instead of one larger entity that is the law that governs human life. Abstrak: Tulisan ini mengkaji hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan Internasional, dikenal adanya 2 pandangan, yaitu: (1) Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. (2) Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum Nasional, Sengketa I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang internasional. Pada awalnya, berskala internasional hanya diartikan hukum sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola internasional yang semakin hubungan ini kemudian kompleks pengertian internasional meluas sehingga hukum juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. | 67
68 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67 - 75 bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu: Hukum antar 1. Hukum Internasional Regional. Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen konsep Shelf) (Continental perlindungan laut kekayaan (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika hukum sehingga menjadi Internasional Umum. dan hayati yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anatara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum- hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia (Nederlands-Indie). Hukum Belanda Agama, besar sebagian karena masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia. Hukum Nasional di hukum 2. Hukum Internasional Khusus. Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai taraf cerminan keadaan, kebutuhan, intergritas perkembangan dan yang bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. tingkat berbeda-beda dari Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional B. Rumusan Masalah Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional? II. PEMBAHASAN A. Pengertan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara Hukum Internasional
Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional | 69 atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.1 Suatu konsep hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan Internasional yang lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul "An introduction to International Law", J.G. Starke memberikan defenisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara- negara satu sama lain.2 telah lebih sarjana lengkap dikemukakan oleh mengenai hukum Internasional adalah defenisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde.: Salah satu defenisi yang "Hukum dapat didefenisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan- peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan- hubungan satu dengan lainnya, serta mencakup: a. Organisasi Internasional antara mereka Internasional, hubungan antara organisasi Internasional dengan lainnya, hubungan peraturan- yang peraturan satu hukum fungsi- berkenaan fungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu atau individu-individu. dengan b. Peraturan-peraturan hukum tertentu berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum hukum bukan negara states entities) sepanjang hak-hak dan individu kewajiban-kewajiban dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat Internasional.3 yang (non Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, terkandung unsur yang di dalamnya subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya. atau hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata Hukum internasional. internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur Dalam penerapannya,
70 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67 - 75 hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.4 Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara- negara Eropa berjanji untuk selalu hukum menggunakan internasional dalam hubungannya satu dibuatnya sama lain, (law-making perjanjian-perjanjian treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan (3). perundingan multi- Berkembangnya lateral yang juga melahirkan ketentuan- ketentuan hukum baru. Dan di abad XX, hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu mengharuskan yang pengetahuan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di (3). Banyaknya berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional (4). maupun organisasi-organisasi Bermunculannya prinsip-prinsip (2).Banyak dan arbitrase, internasional bidang, bersifat global, internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.5 B. Pengertian Hukum Nasional Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada masa itu Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands- Indie). Hukum Agama juga memiliki konstribusi terhadap pembentukan hukum Nasional Indonesia oleh penduduk Indonesia adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada bidang hukum perkawinan, kekeluargaan serta warisan. Pada sisi lain, Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh hukum Adat setempat terhadap masyarakat adatnya, yang merupakan penerusan dari aturan- aturan dan budaya-budaya yang sejak telah diakui dan ditaati oleh dulu masyarakat setempat, hal ini masih banyak berlaku di wilayah Indonesia. yang besar karena mayoritas Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliptuti semua unsur hukum isi, struktur, budaya, sarana, (seperti
Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional | 71 dan peraturan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum banyak orang yang mengacu friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur, yakni: substance substansi), structure (struktur), dan culture (budaya). Dalam GBHN-GBHN masa berakhirnya orde baru juga menyebutkan empat unsur, yakni: aparat, budaya, dan sarana- prasarana perundang-undangan, (materi atau Soerjono Soekamto menyebutkan yang hukum bahwa dipersoalkan mencakup lima hal, yaitu: masalah-masalah dalam sistem 1. Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; 2. Bidang-bidang sistem hukum; 3. Konsistensi sistem hukum; 4. Pengertian-pengertian dasar sistem hukum; 5. Kelengkapan sistem hukum. Perbedaan perlu jumlah unsur dipertentangkan, 5. Kelengkapan sistem hukum. Perbedaan perlu jumlah unsur dipertentangkan, menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional lepas dari kemauan negara ini Faham dualisme, yang bersumber pada ikat hukum Internasional pada kemauan hukum hukum Nasional Internasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut dari pandangan tidak perangkat hukum yang mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. teori bahwa daya bersumberkan negara, maka dan ini kaedah-kaedah satu Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat itu, yang mungkin hanya hukum penunjukan (renvoi) saja. Akibat lain yang yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum Internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. ini C. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. Di dalam (dua) teori pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan mendasarkan yang voluntarism, berlakunya hukum Internasionaal dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara dan pandangan obyektif yang ada 2 Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manausia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum hukum Nasional Internasional bagian merupakan merupakan daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum dan dua
72 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67 - 75 inilah yang melahirkan Internasional beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional. ketentauan hukum yang hierarkis lebih ini hukum tinggi. Menurut hukum Nasional Internasional hakikatnya pada berkekuatan mengikatnya berdasarakan suatu wewenang daraipada hukum Internasional. faham tunduk pada "pendelegasian" . D. Penyelesaian Sengketa Faham ini adalah faham monisme dengan primat hukum Nasional. Faham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum ini disebut faham monisme dengan primat hukum Internasional.6 Internasional. Pandangan Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum Nasional dan hukum Internasional dengan primat hukum Nasional hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu hukum bersumberkan nasional. Alasan daripada anggapan ini adalah: (1) bahwa tidak ada satu organisasi di ataas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini; (2) dasar daripada hukum Internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang untuk perjanjian-perjanjian mengadakan Internasional, wewenang jadi konstitusional. ini pada kepada utama negara-negara Paham monisme dengan primat Internasional, maka hukum hukum nasional itu bersumber pada hukum Internasional yang menurut pandangan perangkat ini merupakan suatu Internasional Secara Damai Ketentuan hukum Internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Keharusan ini seperti tercantum pada Pasal 1 Konvensi Sengketa- Penyelesaian mengenai sengketa yang Secara ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam dan Perserikatan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum mengenai Internasional Hubungan Bersahabat dan Kerjasama tersebut anatar Negara. Deklaransi meminta negara "semua agar menyelesaikan sengketa mereka dengan agar sedemikian cara damai perdamaian, keamanan Internasional dan keadilan adilan tidak sampaii terganggu". Penyelesaian sengketa secara damai Damai Bangsa-bangsa rupa dibagi sebagai berikut:7 1. Arbitrase Sebenarnya 1. Arbitrase Sebenarnya berarti penyerahan perkara kepada orang-orang tertentu yang disebut arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihakpihak yang memberikan keputusan tanpa begitu mengindahkan pertimbangan- pertimbangan hukum.
Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional | 73 praktik Internasional menampakkan, bahwa banyak perkara yang hanya merupakan persoalan-persoalan namun hukum, arbitrator untuk diserahkan kepada diselesaikan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum. Tetapi pengalaman traktat yang tentang cara penyelesaian mengatur perkara badan dan mengharuskan arbitrase untuk menggunakan hukum internasional, juga penyelesaian sesuai dengan keadilan atau exaeque et bono. Selanjutnya, banyak disamping 2. Penyelesaiana secara hukum (judicial settlement). Penyelesaian secara hukum (judicial settlement) dimaksudkan penyelesaian yang oleh Mahkamah Internasional yang dibentuk dengan wajar, yang menggunakan peraturan- peraturan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara. diputuskan persengketaan mereka dengan cara-cara yang damai dan tidak akan mengecam dengan peperangan atau menggunakan kekerasan. sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum inetrnasional untuk sebagai menciptakan perdamaian dunia. Selain Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, ini Perserikatan Bangsa-bangsa juga sedang berupaya untuk menyelesaikan "hukum acara" bagi berfungsinya Mahkamah (International Pidana Internasional statuta yang Criminal Court/ICC), pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut akan berlaku, jika telah disahkan oleh 60 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa upaya saat 3. Perundingan, Perantaraan,konsoliasi, atau pemeriksaan. Perundingan (negoitation), jasa-jasa baik perantaraan offices), (mediation), konsoliasi dan penyelidikan metode-metode (inquiry) penyelesaian formal daripada peradilan atau arbitrase. (good adalah yang kurang 4. Penyelesaian di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai pengganti Liga Bansa Bangsa (LBB) mengambil bagian terbesar tugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan dalam Pasal 2 Piagam PBB, anggota- anggota PBB berjanji menyelesaikan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional akan mengadili individu yang melanggar Hak Asasi Manusia dan kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi. Negara- negara anggota Perserikatan Bangsa- terikat tidak secara otomatis Bangsa dengan yurisdiksi Mahkamah ini, tetapi harus melalui pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional.8 Berbeda dengan yang
74 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67 - 75 III. PENUTUP dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Hukum Internasional tingkah Pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dalam hubungan Internasional, dikenal adanya 2 (dua) faham (pandangan), yaitu: 1. Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional. Catatan Akhir : 1Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional; Bandung, Bina Cipta, 1987, hal 3 1 J.G. Starke, An to International Law, Bandung, Penerbit Justitia Study Group, 1986, hal. 1 Introduction 1 Phartina I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003, hal. 4 1Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar ...., hal. 1 1Mauna Boer, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Alumni, 2003, hal. 7 2. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hidup yang mengatur hukum manausia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme adalah bahwa perangkat dua ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum Internasional inilah yang melahirkan sudut pandangan yang beberapa berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum hukum Nasional antara dan ini 1 Muhammad Burhantsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta, Liberty 1990, hal. 26 1 J. G. Starke, An Introduction ..., hal. 265 1 Mauna Boer, Hukum ..., hal. 263 DAFTAR PUSTAKA Kusumaatmadja, Muchtar, Pengantar Hukum Internasional; Bina Cipta; Bandung 1987 Mauna Boer, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Alumni, 2003 Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum Internasional, dan hubungan Liberty Yogyakarta, 1990).
Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional | 75 Phartina I Wayan, Peng. Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003 J.G. An Starke, to International Law, Penerbit Justitia Study Group Bandung, 1986 Introduction