Buku ini merupakan alih wahana dari Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati yang hadir atas kerja sama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Copyright © Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Edisi Agustus 2020 Penulis Asli : Erasmus Abraham Napitupulu Editor : Papang Hidayat Pembaca : Antonio Pradjasto Alih Wahana KuPP Ilustrasi dan Tata Letak oleh Studio Sanggaré ISBN : Untuk mengakses publikasi kami, silahkan hubungi: Kertas Kebijakan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan kerjasama lima lembaga negara dalam KuPP. Komnas HAM dan KuPP merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Pencetakan dokumen ini didukung oleh Uni Eropa. Substansi publikasi menjadi tanggung jawab lima lembaga negara dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.
01 02 03 04 05 05 08 09 10 11 1 2 DAFTAR ISI Kata Pengantar Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan Kerangka Hukum dan Praktik HAM Internasional terkait "Fenomena Deret Tunggu" 7 Batasan Pelaksanaan Pidana Mati Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia Dari dulu hingga kini masa tunggu eksekusi mati tak kunjung pasti Berdesakan dalam Ketidakpastian Selayang Pandang Profil Terpidana Mati di Indonesia Peluang Penyelesaian Masalah Fenomena Deret Tunggu Kehendak Politik Indonesia Rekomendasi Terkait Fenomena Deret Tunggu Daftar Pustaka
Perlindungan hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksaan ini bukan tanpa alasan. Tindak penyiksaan pernah terjadi - terutama di saat-saat tertentu seperti pada era otoritarian, dan di lokasi-lokasi yang tertutup - dan berpotensi terjadi lagi jika tidak ada upaya-upaya pencegahan. Bersyukur, Indonesia dua puluh dua (22) tahun lalu 'Convention Against Torture' yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang meratifikasi Nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998 tentang "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia". Langkah legislasi ini menunjukan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia yang melarang tindak penyiksaan terhadap siapapun dan dimanapun. Kondisi sosial politik juga mengalamai perbaikan-perbaikan namun berbagai persoalan yang melekat pada penyiksaan, seperti budaya-budaya kekerasan, feodalisme dan budaya semena-mena masih ada, namun secara legal tindak penyiksaan belum ditentukan sebagai tindak pidana. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjangkau pada mereka yang berada di alam bebas, namun juga mereka yang kebebasannya terbatasi karena kondisi-kondisi tertentu. Salah satu persoalan yang berkaitan dengan larangan penyiksaan adalah fenomena death row (deret row phenomenon Death tunggu) kematian. merupakan kombinasi penderitaan terus menerus yang dialami terpidana sebagai akibat dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati dengan kondisi ruang tahanan yang buruk. KATA PENGANTAR Saat ini meski Indonesia belum menghapus hukuman mati dari sistem pemidanaan, pemerintah Indonesia sejak 2017 menyetujui kebijakan untuk memberlakukan moratorium eksekusi mati, dan melakukan komutasi atau perubahan hukuman bagi terpidana mati. Diperkirakan hingga akhir 2018, terdapat 308 terpidana mati; dan eksekusi mati di Indonesia terakhir kali terjadi pada 29 Juli 2016. Oleh karenanya, banyak orang yang berpotensi mengalami fenomena deret tunggu kematian. Dalam konteks demikian, Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) melakukan analisis atas persoalan death row dengan maksud untuk meyakinkan dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan publik dalam mengadopsi kebijakan yang berkaitan dengan narapidana mati. Persoalan ini penting karena sementara kecenderungan dunia adalah menghapus hukuman mati secara de jure maupun de Indonesia belum memiliki ketentuan alternatif dari hukuman mati - dengan facto, tetap konsisten pada Konvensi Anti Penyiksaan. Setelah 22 tahun menyatakan komitmennya pada larangan penyiksaan dan sebagai Ketua Dewan HAM pemerintah memprioritaskan persoalan death row sebagai (terulangnya bagian dari upaya pencegahan PBB, maka sewajarnya kembali) penyiksaan. Dalam jangka panjang 'pencegahan penyiksaan' berkontribusi pada terciptanya budaya hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia. Jakarta, Juli 2020 Ttd. Sandrayati Moniaga - Komnas HAM Mariana Amiruddin - Komnas Perempuan Ninik Rahayu - Ombudsman RI Putu Elvina - KPAI Maneger Nasution - LPSK
Kertas Kebijakan Selama menunggu eksekusi, terpidana mati berada dalam posisi yang sangat rentan. Para ahli hukum Indonesia menjadi satu dari 20 negara di dunia HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (death row phenomenon). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang masih melakukan eksekusi mati, dan ini bukanlah hal yang 1 membanggakan. yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (death row phenomenon). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika Pasalnya di saat banyak negara mengurangi eksekusi menunggu eksekusi mati. dan vonis mati, jumlah vonis hukuman mati di Indonesia meningkat dari 48 kasus sepanjang 2018 2 menjadi 80 vonis di 2019. Padahal pada Desember 2018, Majelis Umum PBB untuk ketujuh kalinya mengeluarkan resolusi yang menyerukan kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman Dalam masa tunggu hukuman mati dikenal dua terminologi yang menjelaskan kondisi terpidana mati; pertama death row phenomenon, dan kedua death row syndrome. Hudson mendefinisikan death row phenomenon sebagai waktu penundaan yang mati untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah menuju penghapusan penuh. Perkembangan isu hukuman mati di Indonesia berkepanjangan dengan kondisi kejam pada masa (death row), sedangkan yang dimaksud tunggu dengan death row syndrome menurut Smith adalah bahaya kejiwaan yang dihasilkan dari serangkaian 5 memang layak untuk diperhatikan. Dari 195 anggota efek psikologis bagi narapidana yang diakibatkan oleh PBB, tinggal 55 negara yang masih memakai hukuman 6 periode masa tunggu yang dihabiskan. Di Indonesia 3 mati. Delapan negara menyimpan hukuman mati saat ini, ada 58 terpidana mati harus menunggu 10 hanya untuk kasus amat berat seperti kejahatan tahun untuk jadwal eksekusi dan lima terpidana mati perang. Sisanya telah menghapuskan hukuman mati baik secara hukum atau praktik. Sementara di Indonesia masih ada 30 jenis kejahatan yang dapat 4 diancam hukuman mati. Kok tinggal di Indonesia yang menanti giliran menghadap regu tembak hingga 20 tahun. Para terpidana harus mengalami death row phenomenon dan death selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya 7 row syndrome seperti lebih mengerikan ya? narapidana dalam penantian selama itu. Kerangka Hukum dan Praktik HAM Internasional terkait "Fenomena Deret Tunggu" N egara-negara yang belum secara total melakukan abolisi hukuman mati telah menyepakati untuk melakukan langkah-langkah progresif menuju abolisi facto. penuh, baik secara de Langkah-langkah progresif ini termasuk menerapkan jure maupun de dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) yang mana Indonesia setuju menaatinya. Juan E. Mendez, Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi 8 moratorium hukuman dan eksekusi mati, Manusia PBB tentang penyiksaan dan kekejaman mengurangi jenis-jenis kejahatan yang dikenai vonis mati, mengurangi vonis mati dalam proses peradilan, hingga secara progresif menafsirkan bahwa praktik lainnya (periode 2010-2016), telah membahas bahwa death row phenomenon menghasilkan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan sebagai akibat dari hukuman mati tidak hanya bertentangan terhadap keadaan fisik dan konsekuensi dari mental kesedihan hak atas hidup tetapi juga bertentangan dengan jaminan hak untuk tidak disiksa atau mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dan akibat lamanya masa tunggu pada eksekusi pidana mati. Duduk sebagai death row dalam waktu yang lama dengan kondisi tersebut sudah merupakan bentuk penyiksaan. 9 10 ketentuan pokok lain yang tercantum dalam 2
Fenomena Deret Tunggu & Komutasi Hukuman Mati 7 Batasan Pelaksanaan Pidana Mati 1 Hanya untuk "kejahatan paling serius" Batasan mengenai penerapan pidana mati dimuat dalam perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya. Secara Hukuman mati hanya berlaku eksplisit, perjanjian ini tidak mengharamkan penerapan pada tindak "kejahatan paling hukuman mati namun memberikan serangkaian persyaratan serius" yang disengaja. ketat untuk Negara Pihaknya dalam menerapkan hukuman mati. Berdasarkan ketentuan dalam ICCPR dan UN Safeguards 2 Hak atas Fair Trial Terpenuhi Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan jika hak atas fair trial dilanggar selama proses hukum berjalan. 3 Perlindungan Hak Atas Identitas Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, pelaksanaan pidana mati membuat Hamil6 Terpidana beberapa batasan yang terdiri namun tidak terbatas; Vonis hukuman mati tidak berlaku pada terpidana perempuan yang tengah 7 Terpidana dengan Gangguan Jiwa mengandung. Penjatuhan hukuman dan Hukuman mati tidak berlaku bagi eksekusi mati hanya berlaku "kejahatan" zina, hubungan seks sejenis pada terpidana yang bebas (homoseksual), "penodaan" agama, gangguan mental. membentuk kelompok oposisi politik, atau penghinaan kepala negara. 4 Menggunakan Asas Retroaktif Hukuman mati tidak berlaku ketika tindak pidana tersebut belum diterapkan hukuman mati. 5 Terpidana di Bawah Umur Vonis hukuman mati tidak dapat dilakukan jika usia terpidana berada di bawah 18 tahun. " Poin-poin batasan di atas menegaskan bahwa menetapkan hukuman mati kepada seseorang harus secara khusus memperhatikan tafsiran bahwa praktik hukuman mati tidak hanya bertentangan terhadap hak atas hidup tetapi bertentangan dengan jaminan untuk tidak disiksa, mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, atau merendahkan martabat. " Special Rapporteur Interim row phenomenon menyimpulkan bahwa death merupakan pelanggaran Pasal 7 Konvenan Hak Sipil report of the 1. 2. Karena yang menyeramkan, pada kondisi penahanan yang tidak manusiawi seperti solitary confinement dan batasan terhadap akses kebutuhan dasar lainnya; dan lamanya isolasi dan kondisi Karena kecemasan yang dihasilkan dari ancaman dan Politik (ICCPR) dan pelanggaran Pasal 1 dan pidana mati ataupun keadaan lain terkait dengan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan berdasarkan dua 11 hal: eksekusi yang mengakibatkan tekanan psikologis dan trauma kepada terpidana mati. 3
Kertas Kebijakan Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia K omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dan perlindungan HAM, menemukan bahwa banyak kasus hukuman mati memiliki cacat serius dalam proses peradilannya. Mulai dari minimnya akses terhadap pendamping hukum, praktik penyiksaan dan perlakuan buruk dalam interogasi, ketiadaan penerjemah yang memadai bagi tersangka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, hingga penolakan grasi secara umum bagi para terpidana mati untuk kejahatan tertentu. Indonesia memiliki perangkat hukum yang Tidak adanya ketegasan dalam mengatur tentang pelaksanaan eksekusi mati seperti KUHP, UU No.2/PNPS/1964, aturan menentukan batasan masa grasi, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No. tunggu dan buruknya pelayanan Lapas, memperparah efek fenomena deret tunggu yang B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. Sayangnya tidak satupun yang menyinggung mengenai batasan masa adanya eksekusi mati. Tidak tunggu ketegasan dalam menentukan batasan masa dialami oleh terpidana mati. tunggu dan buruknya pelayanan Lapas, memperparah efek fenomena deret tunggu yang dialami oleh terpidana mati. Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai ketentuan yang mengatur perubahan hukuman mati. Yaitu eksekusi mati tidak dilakukan setelah grasi ditolak selama 10 tahun, disebutkan bahwa perubahan itu "dapat" diubah dengan keputusan presiden dan bukan "wajib" atau terjadi tanpa perlu menunggu persetujuan presiden. Pengaturan seperti ini akan tetap memberikan ketidakpastian terhadap kondisi terpidana mati. Terpidana mati bisa menunggu bahkan sampai lebih dari 20 tahun di dalam Lapas. Belum lagi ditambah kemungkinan upaya hukum untuk 12 merubah hukuman melalui PK atau grasi ditolak, kondisi mental terpidana akan kembali menurun. Ketidakpastian waktu eksekusi mati ini akan semakin merusak kondisi mental terpidana mati seiring waktu menjelang eksekusi mati. Bukti-bukti adanya praktik unfair trial dalam kasus-kasus hukuman mati juga ditunjukan oleh temuan resmi lembaga negara. Pada Juli 2017, Ombudsman RI menyatakan bahwa Jaksa Agung melakukan maladministrasi karena telah mengeksekusi Humphrey "Jeff " Jefferson Ejike (seorang terpidana mati) pada Juli 13 2016 yang permohonan grasinya masih berjalan. Pada kasus lain, Mahkamah Agung mengubah putusan hukuman mati menjadi 5 tahun lewat proses Peninjauan Kembali ketika pendamping hukumannya melakukan uji forensik yang menunjukan terpidana mati tersebut masih di bawah 18 tahun ketika tindakan kejahatannya terjadi. Temuan terjadinya praktik-praktik unfair trial dalam kasus hukuman mati, serta tidak adanya aturan mengenai syarat dan rentang waktu eksekusi merupakan masalah serius dalam isu HAM untuk negara-negara yang masih menerapkannya. 4
Dari Dulu Hingga Kini Masa Tunggu Eksekusi Mati Tak Kunjung Pasti Pelaksanaan eksekusi hukuman mati tidak serta merta terjadi saat putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena hukuman mati merupakan penetapan yang bersifat khusus sehingga diperlukan persiapan untuk melaksanakan eksekusi. Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai syarat dan rentang waktu eksekusi mati, namun sayangnya tidak ada satupun aturan yang memuat batasan masa tunggu eksekusi mati. KUHP dan KUHAP Tidak menyinggung waktu dan tenggat waktu pelaksanaan hukuman mati. Putusan waktu dan tenggat waktu eksekusi mati ditentukan keputusan Jaksa. UU No.2/PNPS/1964 SE Jampidum Memuat waktu pasti pelaksanaan No.B-235/E/3/1994 eksekusi yakni tiga kali dua puluh Memuat petunjuk teknis mengenai empat jam (3x24 jam) sebelum eksekusi putusan pengadilan yang pelaksanaan pidana mati. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum waktu eksekusi mati ditentukan oleh tetap. Keputusan waktu eksekusi Kepolisian Daerah dan Jaksa. mati ditentukan oleh Polri dan Jaksa. Aturan Grasi Memuat beberapa ketentuan yang dapat memberikan petunjuk mengenai proses pidana mati, namun tidak memuat jangka waktu pasti pelaksanaan eksekusi mati sekalipun grasi ditolak presiden. Linimasa Pengajuan Grasi UU Nomor 3/1950 UU Nomor 5/2010 Lama Waktu Aturan Grasi: 30 Hari Lama Waktu Aturan Grasi: 1 tahun Pelaksanaan eksekusi mati tidak Tidak ada larangan melakukan boleh dijalankan selama 30 sejak eksekusi dalam tenggat waktu putusan hukuman mati dijatuhkan permohonan grasi. oleh pengadilan. PP Nomor 67/1948 UU Nomor 22/2002 Lama Waktu Aturan Grasi: Putusan MK Nomor 107/PUU/XIII/2015 Lama Waktu Aturan Grasi: 14 Hari Pelaksanaan Eksekusi mati ditunda selama 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Tidak dibatasi tenggat waktu Tidak ada larangan melakukan eksekusi dalam tenggat waktu permohonan grasi. Lama Waktu Aturan Grasi: Tidak dibatasi tenggat waktu Tidak ada larangan melakukan eksekusi dalam tenggat waktu permohonan grasi. Jaksa dapat menanyakan kepada terpidana mati mengenai penggunaan haknya untuk mengajukan grasi. Berdesakan dalam Ketidakpastian S alah satu kendala pembinaan adalah masalah overcrowding Lapas. Masalah tersebut mengakibatkan terbatasnya petugas dan sarana prasarana dalam melakukan pembinaan, tidak terkecuali untuk kerohanian yang merupakan pembinaan utama bagi para terpidana mati. Pembinaan kerohanian sangat dibutuhkan 14 karena target pembinaan bagi terpidana mati adalah tercapainya kepasrahan total, dan hal ini dapat dicapai melalui pembinaan kerohanian. 5
Kertas Kebijakan Dari kacamata pembinaan, overcrowding ini sangat berpengaruh karena mengurangi interaksi antara terpidana dan tingkat kenyamanan untuk beribadah. Kondisi Lapas yang ada sangat memprihatinkan dan cenderung tidak manusiawi. Di Lapas Klas I Cipinang yang memiliki overcrowding mencapai 472%, untuk sel kapasitas kamar 7 orang harus diisi oleh 12 sampai 15 16 20 orang. Lebih ekstrim, ruangan aula sebesar 1 kali lapangan basket (26x14m) dihuni 400 orang. Tingkat overcrowding yang ekstrim di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas IIA Tangerang mengakibatkan para terpidana tidak lagi dapat 18 17 tidur di dalam sel, mereka harus beristirahat di selasar paviliun atau di luar sel. Untuk Lapas lainnya yang juga kelebihan beban, Karena kelebihan kapasitas, para kamar sel yang memiliki toilet seringkali dalam kondisi lembap, minim pencahayaan, dan minim sirkulasi udara yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan kondisi yang tidak baik untuk kesehatan terpidana. Perlakuan khusus terdapat Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, saat ini 19 terpidana harus berdesakan di ruangan yang sangat sempit, masalah sirkulasi udara, dan dperuntukkan untuk satu orang per sel, terdapat 300 sel individu dengan ukuran 12 kaki persegi sanitasi yang buruk 20 (3,6m2). Namun, karena mengemban predikat super maximum, para terpidana akan berada hampir 23 Jam di dalam sel. mengakibatkan mudahnya penyebaran penyakit. Dari sisi fasilitas hunian, untuk Lapas yang overcrowding sudah dipastikan bermasalah. Karena kelebihan kapasitas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para terpidana harus berdesakan di ruangan yang sangat sempit, masalah sirkulasi udara, dan sanitasi yang buruk mengakibatkan mudahnya 21 penyebaran penyakit. Masalah lainnya adalah adanya perlakuan berbeda yang terjadi pada waktu kunjungan terpidana. Secara umum seharusnya tidak ada pembedaan hak mendapatkan kunjungan di Lapas. Untuk kunjungan di Lapas Klas I Cipinang, semua terpidana mendapatkan hak yang sama untuk dikunjungi. Tapi berbeda dengan Lapas-Lapas di Nusa Kambangan yang menjadi tempat banyak terpidana mati. Di Lapas medium seperti Lapas Klas IIA Kembang Kuning, waktu kunjungan dibatasi hanya sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan waktu maksimal hanya 3 jam. Waktu yang sama juga diberikan untuk Lapas Klas IIA Batu yang mengemban predikat maximum security. Bahkan di Lapas high risk, seperti Lapas Klas IA Batu, waktu kunjungan hanya 1 kali selama 1 bulan selama 30 menit. Perlakuan berbeda yang diterima oleh terpidana mati ini tidak diterima oleh terpidana lain. Masalah muncul ketika terpidana mati dipindahkan dari Lapas asal daerahnya ke Nusa Kambangan yang memiliki akses yang sangat terbatas. Udo Tohar, terpidana mati asal Medan yang berusia 61 tahun saat berada di Lapas Klas IIA Besi Nusa Kambangan, mengaku dirinya tertekan karena jauh dari keluarga 22 pada usia yang sudah lanjut. Munir Jafaruddin, terpidana mati asal Aceh, dipenjara di Lapas Klas IIA Tangerang, susah mendapatkan kunjungan dari 23 keluarga karena keterbatasan jarak dan biaya. Terpidana mati Zainal Abidin 24 hanya dapat menelepon anaknya pada saat menjelang eksekusi mati. 6
Indonesia tidak memiliki aturan yang cukup tentang intervensi dalam masa setelah putusan pemidanaan sampai dengan eksekusi. Satu-satunya UU tentang pelaksanaan pidana mati adalah UU No. 2/PNPS/1964. Dalam Pasal 5 UU ini diatur bahwa pada saat menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Berdasarkan aturan tersebut tempat menunggu pelaksanaan pidana mati biasanya adalah penahanan di Lapas, yang kondisi pelayanan kesehatannya masih sangat jauh dari standar minimum yang telah ditetapkan. Ketersediaan psikolog merupakah salah satu komponen penting untuk menangani masalah fenomena deret tunggu. Merujuk pada Keputusan Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS. Dalam standar tersebut dimuat aturan mengenai sumber daya manusia di setiap Lapas/Rutan terdiri dari diantaranya 1 orang dokter dan 1 orang psikolog. Tapi dalam kenyataannya kebutuhan akan psikolog ini tidak diperhatikan. Lembaga Jumlah Pemasyarakatan Psikolog Tetap Lapas Klas I Cipinang 1 Lapas Tangerang 0 Lapas Batu 0 Lapas Besi 0 Lapas Kembang Kuning 0 Lapas Narkotik 0 IIA Besi misalnya tugas untuk pelayanan kesehatan tidak dijalankan oleh tenaga kesehatan, melainkan petugas pembimbing yang sama sekali tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Di Di Lapas Klas tempat lain, Kepala Lapas Klas I Batu, Erwedi Supriyatno secara inisiatif harus bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk mengatasi kekosongan psikolog di Lapas yang juga menangani terpidana mati tersebut. Padahal para terpidana sangat membutuhkan peran psikolog selama menunggu proses hukuman mati. Psikologis terpidana mati cenderung tertutup dan emosional ketika Jaksa datang ke Lapas untuk 7 Fenomena Deret Tunggu & Komutasi Hukuman Mati memberitahukan tenggat waktu bagi terpidana mati untuk menggunakan hak untuk PK dan grasi, Jaksa menyebutkan apabila terpidana tidak menggunakan haknya, maka eksekusi mati akan segera dilakukan 25 dalam waktu 3 bulan. Psikolog dan petugas Lapas yang membidangi pembinaan para terpidana mengamati dampak fenomena deret tunggu mengakibatkan trauma mental parah dan fisik. Dampak ini bahkan diantaranya berujung pada stres, gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, bahkan kematian. 26 Berdasarkan aturan, para terpidana mati yang akan dieksekusi dalam 3x24 jam dipindahkan ke dalam sel isolasi. Pemindahan ke ruang isolasi mengakibatkan trauma mental tersendiri bagi para terpidana mati. antaranya memberontak untuk Beberapa di dipindahkan. Terpidana mati lain terlihat cemas dan panik karena teringat mereka pun akan dieksekusi. Terpidana mati Mary Jane menjelang eksekusi dilaporkan membenturkan kepalanya ke tembok dan 27 tidak dapat tidur setiap mendengarkan suara kunci. Pada waktu terakhir kunjungan keluarga sebelum eksekusi, Mary Jane juga menangis secara histeris ketika dipisahkan dengan anak-anaknya. Ini bukan kejadian unik, orangtua dari Myuran Sukumaran dan Andrew Chan pun menangis secara histeris ketika dipisahkan dengan anak-anak mereka. 28 Hal ini diperparah dengan pendamping kerohanian terpidana mati pasca Uji Materil UU No. 2/PNPS/1964 No. 21/PUU-VI/2008, tidak lagi diberikan akses untuk berada dan melihat langsung eksekusi mati. Padahal menurut Romo Carolus, seorang pendamping kerohanian terpidana mati Katolik, pendampingan pada detik-detik akhir sangat dibutuhkan oleh terpidana mati. Pada saat eksekusi mati, para pendamping kerohanian malah digiring ke tempat lain di luar lokasi eksekusi. 29 Dampak menyaksikan eksekusi terhadap mental petugas juga cukup mengerikan. Edi Warsono, petugas pembinaan Lapas Pasir Putih yang pada saat itu masuk sebagai pendamping kerohanian membutuhkan waktu dua minggu untuk pulih dari trauma menyaksikan eksekusi mati, Warsono mengatakan dirinya sulit makan dan tidak bisa tidur 30 selama masa pemulihan trauma itu. Romo Carolus juga menyatakan dirinya mengalami trauma dan mendapatkan laporan bahwa petugas lain seperti Jaksa mendapatkan dampak psikologis yang sama. 31
Kertas Kebijakan Selayang Pandang Profil Terpidana Mati di Indonesia Berdasarkan data ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) per tanggal 15 Oktober 2019, total sebanyak 271 terpidana mati yang tersebar di 29 Lapas berada dalam kondisi Lapas yang kelebihan beban dengan prasarana yang tidak memadai. Perlakuan tersebut secara tidak langsung memberikan tekanan mental yang besar bagi terpidana mati dalam menjalani hari-hari terakhir menjelang eksekusi.
Peluang Penyelesaian Masalah Fenomena Deret Tunggu Relevansi hukuman mati patut dipertanyakan jika nyatanya bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang memuat kemanusian yang adil dan beradab. Menerapkan komutasi hukuman mati dapat memberikan jawaban bagi Indonesia untuk mengentaskan masalah fenomena deret tunggu yang tengah terjadi. Berikut alasan pentingnya komutasi hukuman bagi terpidana mati: Sejalan Dengan Falsafah Pancasila, Sejalan dengan Komitmen Perlindungan HAM political will dan Anti Penyiksaan Indonesia Komitmen Indonesia terkait moderasi hukuman mati yang tertera pada naskah akademik dan RKUHP dapat menjadi langkah pengubahan Memastikan terpidana mati tidak dihukum dalam kondisi rentan dan penuh tekanan sesuai dengan falsafah Pancasila yang memuat nilai kemanusian yang adil dan beradab. hukuman mati khususnya terpidana mati yang sudah begitu lama dalam deret tunggu. Membantu Proses Pembinaan dan Keamanan dalam Lapas Kepastian komutasi hukuman mati dapat memotivasi terpidana mati untuk mengikuti proses pembinaan dengan baik dan mencegah perbuatan onar muncul di dalam Lapas. Sejalan dengan Konsep Pemasyarakatan Komutasi hukuman mati akan memperkokoh konsep pemasyarakatan yang tengah dibangun Pemerintah Indonesia dalam RKUHP. " Komutasi hukuman mati merupakan langkah yang positif untuk menyelesaikan permasalahan hukuman mati di Indonesia. Dengan menempuh Komutasi Hukuman Mati Bukan Sekedar Hak Prerogatif Presiden Namun Juga langkah ini, komitmen Pemerintah Alat Mencapai keadilan Indonesia untuk merealisasikan Presiden dapat menggunakan grasi sebagai nilai-nilai pancasila akan terwujud alat untuk memberikan keadilan bagi dalam bentuk memanusiakan terpidana terpidana mati yang telah menjalani proses mati agar dapat menjadi berguna bagi " masyarakat dan negara. pembinaan dengan baik dan yang telah mengalami masa tunggu eksekusi yang lama.
Kertas Kebijakan Kehendak Politik Indonesia Pengaturan penyiksaan tentu saja bukan hal yang sampai orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. baru di Indonesia. Konstitusi Indonesia secara tegas Sebelumnya, dalam Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964, menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah penundaan hanya dilakukan kepada perempuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan hamil. Namun tidak ditemukan aturan yang apapun. Dalam tataran undang-undang, hak untuk melakukan penundaan terhadap terpidana mati bebas dari penyiksaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dengan gangguan jiwa. Hal ini dilakukan untuk UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang menanggapi rencana eksekusi mati Rodrigo Gularte, warga negara Brasil yang diduga dalam keadaan menderita skizofrenia paranoid. Kondisi Rodrigo kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Indonesia sendiri juga sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan 22 disampaikan oleh KontraS sebagai kuasa hukum Rodrigo berdasarkan hasil keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang menyatakan Rodrigo tahun yang lalu melalui UU No. 5/1998 pada 28 September 1998. mengidap gangguan jiwa sejak tahun 1982 hingga 33 pemeriksaan pada 11 Februari 2015. Dalam kaitannya dengan fenomena deret tunggu, Terlepas dari pelaksanaan eksekusi mati terhadap melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Rodrigo, isu larangan eksekusi mati bagi terpidana Pidana (RKUHP) pemerintah merancang ketentuan mati dengan gangguan jiwa penting diperhatikan, baru yang memungkinkan komutasi hukuman mati jangka dilakukan dalam sebab telah terjadi kekosongan hukum terkait hal ini. Sebagai catatan, MK melalui waktu penilaian yang disebut dengan mati bersyarat (conditional capital punishment), dengan masa 32 percobaan selama 10 tahun. pidana Artinya hukuman mati terpidana mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup apabila tidak ada eksekusi selama jangka Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. putusan No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22/1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, menyatakan meski tidak hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 akan tetapi di masa datang baiknya perumusan, penerapan, pun pelaksanaan waktu tertentu. hendaklah pidana mati memperhatikan empat hal Sayangnya RKUHAP menyodorkan waktu 10 tahun penting yang salah satunya yaitu, "Eksekusi pidana untuk pertimbangan. Artinya terpidana harus mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang melewati masa tunggu selama 10 tahun terlebih sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil dahulu, baru dapat dipertimbangkan apakah itu melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa itu hukuman mati yang bersangkutan dapat diubah sembuh." 34 menjadi hukuman seumur hidup. Padahal menurut pengalaman sejumlah petugas Lapas, sesungguhnya dalam masa 5 tahun pemenjaraan saja sudah mampu Meski demikian, draf ketentuan baru pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum menilai capaian atas pembinaan kepada narapidana Pidana (RKUHP) yang memungkinkan komutasi mati. hukuman mati tersebut merupakan kemajuan. Bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Terkait dengan kondisi fenomena deret tunggu, maka pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga salah satu aturan paling krusial dalam RKUHP adalah keseimbangan antara mereka yang berpandangan penundaan eksekusi mati salah satunya terhadap abolisionis tentang pidana mati dan kelompok orang yang sakit jiwa. Penundaan itu dilakukan 35 retensionis. 10
Fenomena Deret Tunggu & Komutasi Hukuman Mati Rekomendasi Terkait Fenomena Deret Tunggu M erujuk bab Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa desakan untuk merubah hukuman mati untuk mereka yang sudah dalam kondisi tidak manusiawi perlu untuk dilakukan. Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan sejak 22 tahun yang lalu melalui UU No. 5/1998 pada 28 September 1998. Kehendak politik yang diharapkan adalah yang mampu memenuhi penyelesaian fenomena deret tunggu, yang tidak saja memanusiakan manusia, tetapi juga menyelamatkan muka Indonesia di mata dunia. 9 Tuntutan Penyelesaian Fenomena Deret Tunggu Melihat kondisi dari terpidana mati dalam deret tunggu yang telah lama diabaikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan adanya fenomena deret tunggu yang tidak manusiawi, maka berikut sembilan tuntutan penyelesaian fenomena deret tunggu kepada Presiden Republik Indonesia: 1 Evaluasi dan Investigasi Unfair Trial Segera bentuk tim untuk 2 Pantau Kondisi Terpidana Mati Segera bentuk tim untuk memantau 3 Berikan Grasi Secara Obyektif mengevaluasi dan menginvestigasi dan menilai kondisi terpidana mati Segera bentuk tim yang dapat unfair trial di segala tahapan dalam deret tunggu, termasuk terkait memberikan penilaian objektif 9 Rancang dan Perketat Penjatuhan Pidana Mati proses peradilan. kondisi kesehatan mental dan fisik terpidana mati. terkait pemberian grasi yang didasarkan pada kondisi terpidana mati yang telah berada dalam Segera menyusun peta jalan masa tunggu lebih 5 tahun. penghapusan mati dan perangkat aturan yang lebih kuat guna memperketat 4 Grasi sebagai alat mencapai keadilan penjatuhan pidana mati, Berikan grasi kepada terpidana menjalankan komutasi pidana mati yang telah menjalani masa mati, dan melanjutkan pembinaan dan berkelakuan baik moratorium eksekusi mati. di atas 5 tahun dan terpidana mati berusia lanjut. 8 Pastikan Adanya Pemeriksaan Kesehatan 5 Buka Peluang Aturan Komutasi Hukuman Mati Perintahkan dan pastikan Segera membuat aturan yang Kejaksaan Agung dan memungkinkan komutasi Kementerian Hukum dan HAM menjalankan pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun mental, rutin terhadap terpidana mati. 7 Bangun Sarana dan Prasarana Layak Tingkatkan sarana dan prasarana, hukuman mati bagi terpidana mati 6 dalam masa peralihan sebelum Hilangkan pengesahan RKUHP. Peluang Penyiksaan Gencarkan pemantauan bersama fasilitas, dan sumber daya manusia agar lembaga negara terkait pada dapat mencapai standar internasional tempat-tempat penahanan guna tentang standar minimum pelayanan menghilangkan peluang terjadinya terpidana dalam Lapas, utamanya tenaga penyiksaan bagi terpidana mati. kesehatan, petugas pembinaan, dan penanganan lapas overcrowding. 11
Daftar Pustaka 1 Amnesty International, Death Sentences and Executions 2018. 2 Ibid. 3 Amnesty International. Abolitionist And Retentionist Countries as of July 2018. 4 Erasmus Napitupulu dalam BBC Indonesia, Ancaman Hukuman Mati di Indonesia: Dari Korupsi sampai Kekerasan Seksual Anak diakses 7 Juli 2020. 5 Patrick Hudson, Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights under International Law? (EJIL: 2000), hlm. 836, 6 Amy Smith, Not "Waiving" But Drowning: The Anatomy Of Death Row Syndrome And Volunteering for Execution, (Public Interest Law Journal: Vol. 17:237, 2008) hlm. 242. 7 Ikhwan Hastanto, Walau Terbukti Tak Bikin Jera, Vonis Mati di Indonesia Malah Naik Dua Kali Lipat diakses 7 Juli 2020. 8 UN Human Rights Committee, General Comment No. 36, para. 40, 50, dan 51. Lihat juga UN General Assembly Resolution 71/187, 19 Desember 2016, UN Doc. A/RES/71/187, 2 Februari 2017. 9 Juan E. Mendez, The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment, (Human Rights Brief 20, no. 1, 2012) hlm. 1-6. 10 UN, Sixty-seventh session Item 70 (a) of the provisional agenda Promotion and protection of human rights: implementation of human rights instruments: Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, hlm.21, 11 Ibid. 12 ICJR, Mempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019, (Jakarta : ICJR, 2019), hlm 11. 13 Amnesty International, ICJR, dan LBH Masyarakat, Indonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration surrounding execution, 3 Agustus 2017, bisa diakses di: 14 Wawancara dengan Sumaryono, Op. Cit. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid dan Wawancara dengan M. Kafi, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas IIA Tangerang, 18 Oktober 2019. 19 Carole Berrih et al., l, Tidak Manusiawi : Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta : KontraS, 2019), hlm. 92-93. 20 Ibid. 21 Wawancara dengan Sumaryono, Op. Cit. 22 Wawancara dengan Udo Tohar, Terpidana mati di Lapas Klas IIA Besi, Nusa Kambangan, 23 Oktober 2019. 23 Wawancara dengan Munir Jafaruddin, Terpidana mati di Lapas Klas IIA Tangerang, 18 Oktober 2019. 24 Disampaikan oleh Kuasa Hukum Zainal Abidin, Ade Yuliawan, sebagaimana dikutip oleh Oscar Ferry, 15 Tahun Dibui, Terpidana Mati Zainal Abidin Tak Pernah Dijenguk, diakses pada 05 November 2019 dan wawancara dengan Edi Warsono, Op. Cit. 25 Wawancara dengan Waluyo bin Resosentono, terpidana mati di Lapas Klas IIA Narkotika, Nusa Kambangan. 26 Wawancara dengan Pupus Berliana, JFU Pengelolaan Data Kesehatan di Lapas Klas IA Cipinang, 17 Oktober 2019. Pupus Berliana juga merangkap sebagai Psikolog di Lapas Klas IA Cipinang. 27 Christie Stefanie, Mary Jane Benturkan Kepala ke Tembok Saat Menanti Eksekusi, diakses pada 8 Juli 2020. 28 Wawancara dengan Romo Carolus (Charles Patrick Burrows), Pembimbing Kerohanian, 24 Oktober 2019 dan Wawancara dengan Christina Widiantarti, Kuasa hukum Rodrigo Gularte, 19 Oktober 2019. 29 Wawancara dengan Romo Carolus, Op. Cit. 30 Wawancara dengan Edi warsono, Op. Cit. 31 Wawancara dengan Romo Carolus, Op. Cit. 32 BPHN, Naskah Akademik Tentang KUHP, 2015. 33 KontraS, Hentikan Eksekusi, Izinkan Terpidana Mati Rodrigo Gularte Mengajukan Peninjauan Kembali, , diakses pada 01 November 2019. 34 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007. 35 BPHN, Naskah Akademik Tentang KUHP, 2015. 12