BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RILAPORAN TAHUNAN MENGELOLA TANTANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 2016 1LAPORAN TAHUNAN 2016 LAPORAN TAHUNAN 2016 1
LAPORAN TAHUNAN 2016 Mengelola Tantangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Disusun oleh Tim Penyusun Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Juni 2017 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang ©2017 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Gambar: Sekretariat BKF, imf.org, identity.utexas.edu, law.duke.edu, shell.co.id Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Komp. Kementerian Keuangan Gd. R.M. Notohamiprodjo Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710 Telp. +62 21 348 33486 Email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id Website: 2
MENGELOLA TANTANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN "Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential" (Winston Churchill) Badan Kebijakan Fiskal secara terus menerus bekerja, bersama dengan stakeholders, dan mengembangkan diri demi menjawab segala tantangan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang andal demi kesejahteraan bangsa. i
VISI Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera MISI 1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. 2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara. 3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur. 4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan. 5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional. 6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan. 7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif. ii
NILAI- NILAI INTEGRITAS Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. PROFESIONALISME Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi. SINERGI Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. PELAYANAN Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. KESEMPURNAAN Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. iii
LAPORAN TAHUNAN 2016 iv
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih bisa bekerja dan terus berkarya ikut mewarnai dinamika pembangunan nasional melalui peran kita di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang sangat kita cintai ini. Mengawali sambutan, saya selaku Kepala BKF menghaturkan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah berkenan memberikan arahan dalam setiap penyelesaian tugas di BKF. Tak lupa, apresiasi dan peng- hargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada segenap pejabat dan pegawai BKF yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasinya kepada negara. Terima kasih juga saya sampaikan bagi stakehold- ers BKF baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun institusi eksternal lainnya. Perjalanan dan dinamika Tahun 2016 telah kita lalui bersama. Banyak output kinerja sebagai indikator pen- capaian dan banyak pula tantangan sebagai pembelajaran. Kinerja ekonomi Indonesia di sepanjang 2016 memang tidak luput dari berbagai tantangan yang cukup kompleks baik dari sisi internal maupun ekster- nal. Kita patut bersyukur BKF bisa menghalau setiap tantangan dan tetap mampu memberikan kontribusi yang baik pada perekonomian. Sebagai refleksi diri untuk melangkah lebih baik di masa mendatang, saya mewakili rekan-rekan BKF bermaksud untuk mengabadikan satu tahun perjalanan BKF Tahun 2016 dalam Laporan Tahunan bertema Mengelola Tantangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Tema ini sengaja dipilih sebagai pembelajaran bagi kita semua agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan khusus- nya dalam dunia pemerintahan. Saya cukup bangga melihat kinerja BKF di Tahun 2016 yang semakin membaik. Indikator perbaikan kinerja BKF bisa dilihat dari tingkat kepuasan yang semakin tinggi dari stakeholders yang selama ini meman- faatkan output BKF seperti Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, DPR dan bahkan Presiden. Tentu, kepercayaan pimpinan kepada BKF harus tetap dijaga dan dipertahankan. Kualitas kinerja juga harus terus ditingkatkan. Indikator perbaikan kinerja lainnya adalah Nilai Kinerja Organisasi BKF yang sudah melampaui 100 persen serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKF yang meningkat signifikan di 2016 dibanding sebelumnya. Indeks Kepuasan terhadap Layanan BKF di 2016 juga relatif membaik. Sejalan dengan upaya untuk terus berbenah, proses bisnis dan akuntabilitas finansial di BKF dewasa ini berjalan semakin efisien dan produktif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem. Selain itu, proses reformasi birokrasi di tahun 2016 juga terus berjalan melalui pelaksanaan Assessment Centre bagi para pejabat dan pegawainya. Arah transformasi BKF pada tahun 2017-2019 adalah penguatan peran BKF dalam penerimaan negara, perbendaraan dan sebagai unit mendukung tugas Menteri Keuangan. Dalam konteks ekonomi makro, BKF berperan cukup baik dalam melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 2016 di level 5,02 persen (yoy) atau lebih tinggi dibanding 2015 yang 4,88 persen. Dari sisi stabilitas, laju inflasi 2016 juga cukup rendah dan terkendali pada kisaran 3,02 persen lebih baik dibanding 2015 sebesar 3,35 persen. Untuk kurs Rupiah terhadap US$, rata-ratanya di 2016 sebesar Rp13.307 atau menguat tipis 0,63 persen diband- ing pergerakan 2015. Pencapaian kinerja ekonomi di 2016 ini patut diapresiasi di tengah tren pelemahan global dan tingginya risiko ketidakpastian. Di tahun 2016, BKF juga berhasil menyusun dokumen negara yakni Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2017 serta berkontribusi besar dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2017. Dua dokumen negara ini tidak bisa dipisahkan karena KEM PPKF 2017 ibaratnya merupakan v
desain awal dan garis besar kebijakan Pemerintah yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Nota Keuan- gan dan RAPBN 2017. Guna mendukung substansi KEM PPKF maupun RAPBN 2017, BKF menyusun analisis ekonomi dan reko- mendasi kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaannya. BKF juga melakukan diskusi aktif dengan berbagai pihak terkait lainnya baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, BKF di 2016 ikut merumuskan Program Pen- gampunan Pajak (Tax Amnesty) melalui UU 11 Tahun 2016. Keberhasilan Program Tax Amnesty di Indone- sia merupakan salah satu yang terbaik di dunia baik dilihat dari sisi besaran penerimaan negara maupun penguatan database pajaknya. Lebih jauh, BKF juga telah merumuskan puluhan peraturan dalam rangka penguatan industri dalam negeri, kinerja investasi serta ketahanan pangan dan energi. Sejalan dengan pembentukan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), peran BKF dalam pengembangan sektor keuangan di Indonesia semakin penting baik dalam konteks pengembangan industri keuangan konvensional, syariah hingga yang sifatnya inklusif. Salah satu output strategis BKF dalam sektor keuangan adalah ikut mendesain penyusunan Undang- Undang 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Pada prinsipnya UU PPKSK ini berfungsi sebagai instrumen proteksi dalam pencegahan dan penanganan bank sistemik yang berpotensi menciptakan spillover effect pada perekonomian nasional. Selain UU PPKSK, peran sentral BKF dalam sektor keuangan tercermin dari partisipasi aktif BKF dalam penyusunan berbagai regulasi terkait dengan Penjaminan Polis, Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama, Revisi Premi Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Komite Nasional Keuangan Syariah dan sebagainya. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia perlu berperan aktif di berbagai forum internasional demi kemajuan dunia. Dalam kaitan ini, BKF bertugas menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung posisi Indonesia pada forum bilateral, regional maupun multilateral. Peran BKF pada forum bilateral diantaranya pada ASEAN Finance Miniter Investor Seminar dan ASEAN Forum on Taxation. Sementara, dalam forum multilateral BKF terlibat dalam berbagai agenda pertemuan IDB, OECD, IMF-World Bank Spring Meeting dan Group 20. Untuk pertemuan Group 20, fokus pembahasan di tahun 2016 diantaranya seputar arsitektur finansial global, isu perpajakan, investasi dan infrastruktur. Di tahun 2016, BKF juga berkontribusi besar dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB dan World Islamic Economic Forum di Jakarta, dan juga beberapa events internasional lainnya dimana Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah. Terkait perubahan iklim yang menjadi tantangan dunia saat ini, BKF berperan dalam berbagai kegiatan global seperti the Biodiversity Finance Initiative (Biofin) dan Conference of Parties Convention Biological Diversity. Selain itu, BKF juga melakukan beberapa studi seperti penerapan Green Sukuk di Indonesia dan pembentukan Dana Ketahanan Energi. Sebagai penutup, saya berharap Laporan Tahunan BKF Tahun 2016 ini bisa menjadi salah satu referensi ringkas bagi Pembaca Budiman yang ingin mengetahui peranan BKF sekaligus ingin menganalisis din- amika perekonomian dan potret kebijakan fiskal di Indonesia. Pintu kami senantiasa terbuka untuk setiap diskusi, masukan dan perbaikan. Jakarta, Juni 2017 Suahasil Nazara vi
LAPORAN TAHUNAN 2016 viii
LAPORAN TAHUNAN 2016 KILAS PERISTIWA ix
Ratifikasi Protokol AFAS, Jakarta, 18/01 Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Perdagangan menggelar rapat kerja membahas rencana ratifikasi protokol keenam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) di bidang jasa keuangan dengan perubahan yaitu Indonesia menambahkan Makassar sebagai salah satu kota dimana Bank dari ASEAN boleh membuka cabangnya. Selain memasukkan Makassar dalam ratifikasi protokol keenam, Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, memasukkan kerangka integrasi perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework) dalam cakupan protokol AFAS. Dengan adanya ratifikasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi gap yang terjadi antar bank- bank di Indonesia dengan ASEAN terutama Singapura dan Malaysia. Sehingga nantinya pelaku industri perbankan Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang setara dalam melakukan penetrasi pasar di ASEAN. Kementerian Keuangan menggelar Kick Off Meeting dan Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh beberapa pejabat Eselon I dan II, Forum Ekonom Kemenkeu, dan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan seluruh Indonesia. Para ekonom Kemenkeu yang tersebar di 33 provinsi yang ada di Indonesia diharapkan dapat mengedukasi masyarakat di daerahnya masing-masing tentang pentingnya membayar pajak, alasan Indonesia mengajukan utang dan mensoisalisasikan belanja yang lebih efisien ke Pemerintah Daerah. Selain itu juga diharapkan forum ekonom ini memiliki manfaat tidak hanya untuk Kemenkeu tetapi juga masyarakat yang ada di daerah- daerah mereka. Kick Off Forum Ekonomi Kementerian Keuangan, Jakarta, 11/02 x
High Level Policy Dialogue, Jakarta, 7-8/03 Badan Kebijakan Fiskal menggelar forum Indonesia - Australia High level Policy Dialogue yang ke-7. Pada tahun 2016 ini, ada tiga topik utama yang menjadi agenda pembahasan dalam forum tersebut, yaitu fiscal policy reform, industrial reform and challenges dan international economy. High Level Policy Dialogue (HLPD) diprakarsai oleh Sri Mulyani Indrawati dan diselenggarakan pertama kali di Bogor pada tahun 2007. HLPD merupakan kegiatan kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk membuat sebuah wadah bagi Indonesia, Australia dan para ahli di bidang kebijakan publik untuk mendiskusikan isu-isu terkait dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Beberapa isu yang pernah dibahas dalam HLPD antara lain isu terkait kesejahteraan sosial, industri, energi, lingkungan dan perubahan iklim, investasi, sumber daya alam dan pertanian. HLPD terlaksana atas dukungan dari Department of Foreign Affair and Trade, Australian Government; Australian Treasury; dan Australia National University. Delegasi RI dipimpin Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro pada rangkaian Pertemuan Musim Semi Bank Dunia/Dana Moneter Internasional (the IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C., Amerika Serikat pada tanggal 12 s.d. 18 April 2016 dan Pertemuan UN-ECOSOC dan UN-ESCAP di New York tanggal 18-19 April 2016. Kegiatan utama adalah pertemuan Development Committee (DC) atau disebut juga Joint Ministerial Committee on the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries dan pertemuan International Monetary and Financial Committee (IMFC) tanggal 15-17 April. Kehadiran Menteri Keuangan RI kali ini sangat penting, karena menjabat Ketua (Chair) Development Committee (DC) sekaligus sebagai bagian dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IMF-WB (Annual Meeting) di Bali tahun 2018. Pertama kali dalam sejarah posisi Ketua DC dijabat oleh warga negara Indonesia. IMF - World Bank Spring Meeting, Washington, 12-18/04 xi
Sidang Tahunan IDB Ke-41, Jakarta, 15-19/05 ST IDB ke-41 tahun 2016 diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 15-19 Mei 2016, secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Mei 2016. Dari 57 negara anggota IDB, hadir 173 delegasi yang terdiri dari 31 Dewan Gubernur dan 22 perwakilan Dewan Gubernur. Total peserta yang mengikuti seluruh seminar yang hadir dalam Sidang Tahunan IDB sebanyak 5.083 orang. Ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan selama acara digelar diantaranya seminar, workshop dan eksibisi. Indonesia dan IDB telah menandatangani kesepakatan dalam kerangka Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk jangka waktu 2016-2020 sebesar USD 5,2 milyar. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, IDB juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan Mesir, UNDP, KADIN, dan Dewan Internasional untuk promosi dan pendidikan bahasa arab. Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Islamic Research and Training Institute (IRTI), dan Islamic Development Bank Group (IDB Group), menyelenggarakan "1st Annual Islamic Finance Conference/Forum on Sukuk for Infrastructure Development: Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy", seminar satu hari yang mempertemukan pembuat kebijakan, regulator, akademisi, serta pelaku pasar keuangan syariah yang paling berpengaruh dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu utama yang akan membantu meningkatkan peran keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Seminar ini merupakan rangkaian seminar dalam ST IDB ke-41 tahun 2016. First Annual Islamic Finance Conference, Jakarta, 17/05 xii
JUNI Sosialiasi Kebijakan Fiskal PKN STAN, 2 Juni 2016 LAPORAN TAHUNAN 2016 Rapat Panja DPR Asumsi Makro, Jakarta, 8/06 Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (RAPBN-P), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI membahas seputar asumsi makro untuk APBN-P 2016. Bertindak sebagai pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, selaku Ketua Panja menjelaskan bahwa pada indikator ekonomi makro di RAPBN-P 2016, hanya asumsi pertumbuhan ekonomi saja yang berubah dan sisanya tidak berubah. Asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN-P 2016 turun dari 5,3% menjadi 5,1%. Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan Komisi XI DPR RI pada rapat yang diadakan satu hari sebelumnya. Pengucapan Sumpah PNS BKF, 8 Juni 2016 Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 16 Juni 2016 Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan berkolaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), dihadiri oleh pelaku industri perbankan, pengurus bank, dan pemegang saham pengendali dari bank. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang UU PPKSK yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara 15 April 2016. Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Jakarta, 16/06 xiii
World Islamic Economic Forum Ke-12, Jakarta, 2-4/08 Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak membuka acara World Islamic Economic Forum ke-12. Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara dengan tujuan untuk menjembatani para pelaku dunia usaha dan kolaborator bisnis. Dengan mengangkat tema "Decentralising Growth, Empowering Future Business", WIEF ke-12 yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta ini menghadirkan 52 pembicara pada 23 sesi diskusi panel dan masterclass, dengan total jumlah peserta sebanyak 4.200 termasuk kepala negara dan tokoh-tokoh penting dari berbagai negara dan perusahaan multinasional. Forum WIEF ke-12 juga berhasil membukukan total nilai investasi sebesar US$ 900 juta serta penandatanganan 10 nota kesepahaman. Badan Kebijakan Fiskal menggelar Analyst Meeting yang mengusung tema "Meletakkan Pondasi yang Kuat untuk Pertumbuhan yang Inklusif, Berkualitas dan Berkesinambungan". Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati didampingi dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, memaparkan tentang update ekonomi terkini kepada pengamat, analyst, akademisi, dan perwakilan dari lembaga keuangan serta perbankan. Analyst Meeting, Jakarta, 23/09 xiv
Japan Bank for International Cooperation, Jakarta, 21/10 Pemerintah Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menggelar pertemuan tahunan yang ke-6 dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) di Aula Mezzanine Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan. Pada pertemuan kali ini, selain membahas tentang pembangunan pembangkit listrik dengan skema proyek Independent Power Procedure (IPP) dan rencana pembangunan pembangkit listrik di luar Jawa, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang kemungkinan kerjasama eksplorasi sumber daya alam Indonesia yaitu minyak dan gas baik di sektor hulu maupun hilir. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan perjanjian pinjaman antara PLN yang diwakili oleh Murtaqi selaku Direktur Bisnis Wilayah Jawa Barat dan Lampung, dan JBIC yang diwakili Hideo Naito, Managing Executive Officer, untuk Jawa-2 Combined Cycle Power Plant 1x800 mw dengan pinjaman ekuivalen senilai USD 310 juta. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Finance Minister's Seminar ke-11. Pertemuan tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2004, kali ini dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta yang terdiri dari 250 investor dan 50 anggota delegasi pemerintahan. AFMIS merupakan acara dialog tahunan yang mempertemukan Menteri Keuangan ASEAN dengan investor kawasan dan global dalam mempromosikan ASEAN sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. AFMIS tahun ini mengangkat tema ASEAN: Dynamic, Resilient, and Inclusive Region. The 11th ASEAN Finance Minister's Investors Seminar, Jakarta, 15/11 xv
The 7th ASEAN Forum on Taxation, Jakarta, 16/11 Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan The 7th Meeting of the Working Group on the ASEAN Forum on Taxation (WG-AFT) pada tanggal 16 s.d. 17 November 2016, diikuti oleh delegasi dari seluruh negara-negara ASEAN. WG-AFT merupakan forum kerja sama perpajakan negara-negara ASEAN yang diinisiasi pertama kali pada tahun 2011. Forum tersebut diben- tuk sebagai salah satu amanat dalam ASEAN Economic Community (AEC) blueprint dengan tujuan untuk mewujudkan Integrasi Finansial ASEAN yang diproyeksikan akan terwujud di tahun 2025. Beberapa isu yang dibahas dalam WG-AFT ke-7 antara lain isu perpajakan dalam penerapan skema Collective Invest- ment Scheme (CIS), perkembangan terkini dari ASEAN Mandates and Initiatives, perkemban- gan jaringan perjanjian pajak bilateral antara negara-negara anggota ASEAN, kelanjutan studi kebijakan cukai, The Global Taxpayer Identification Number, serta perkembangan rencana penerapan standar internasional pertukaran informasi (EOI/AEOI). Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan International Forum on Economic Development and Public Policy yang ke-6 dengan tema "Unlocking Public and Private Investment: Role of Financial Sector", di Hotel Hilton, Nusa Dua Bali, bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menghadirkan para regulator, ekonom, pelaku indsustri perbankan, sektor swasta dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Terdapat tiga isu utama yang akan dibahas dalam forum, yaitu strategi memobilisasi dan memanfaatkan tabungan yang lebih produktif dalam pembiayaan investasi, strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan skema pembiayaan melalui instrumen keuangan. Selain terdapat sesi diskusi panel, juga ada sesi young economist dari beberapa ekonom muda terpilih dari berbagai universitas di Indonesia International Forum On Economic Development and Public Policy, Bali, 9/12 xvi
International Development Association (IDA), Replenishment Meeting, Yogyakarta, 14-15/12 Bekerja sama dengan Sekretariat IDA Bank Dunia, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan IDA18 4th: Replenishment Meeting. Pertemuan ini sekaligus akan menjadi pertemuan terakhir dalam rangkaian IDA 18 Replenishment Meeting di tahun 2016. Pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Paris (14 s.d. 15 Maret 2016), Myanmar (21 s.d. 24 Juni 2016) dan Washington D.C., Amerika Serikat (10 s.d. 11 Oktober 2016). Pada pertemuan terakhir di tahun 2016 diperkirakan dihadiri oleh 70 negara donor maupun negara penerima dana IDA.Pertemuan ini bertujuan membahas dan menindaklanjuti strategi IDA18 menuju target pencapaian 2030 sebagaimana tema global yang diusung, yaitu Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity. Pertemuan ini juga sekaligus memutuskan strategi pengalokasian pendanaan dan peningkatan sumber pembiayaan IDA18. xvii
LAPORAN TAHUNAN 2016 xviii
LAPORAN TAHUNAN 2016 PROFIL PEJABAT xix
LAPORAN TAHUNAN 2016 xx
Kepala Badan Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., PhD. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana- Champaign USA. Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. xxi
Sekretaris Badan Arif Baharudin, S.E., M.B.A., C.A. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Denver - Daniels College of Business, Amerika Serikat pada tahun 1998. Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Drs. Goro Ekanto, M.B.A. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1986. Meraih gelar M.B.A. dari University of Illinois tahun 1996. Pada tanggal 2 April 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. xxii
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D. Menempuh pendidikan sarjana teknik sipil di Intitut Teknologi Bandung tahun 1995. Mendapatkan gelar Master of Business Administration di Nanzan Univer- sity pada tahun 2003 dan meraih Doctor of Philosophy dari University Sains Malaysia tahun 2014. Pada tanggal 2 April 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuan- gan. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Parjiono, S.E., MPP., Ph.D. Menyelesaikan studinya pada tahun 1995 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada. Memperoleh gelar Master of Public Policy and Management pada tahun 2000 dari Korea Development Institute dilanjutkan dengan gelar Ph.D pada tahun 2010 dari James Cook University Australia. Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. xxiii
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Basuki Purwadi, S.H., M.H. Menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada tahun 1990. Meraih gelar magister Hukum Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 2006. Pada tanggal 5 Februari 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Syurkani, S.E., M.A., Ph.D. Menyelesaikan studinya pada tahun 1995 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Syiah Kuala. Meraih gelar Master of Arts International Economics dari University of New York tahun 2002 dan meraih gelar Ph.D di tahun 2010 dari Victoria University. Pada tanggal 24 Maret 2014 dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. xxiv
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) Irfa Ampri, Ak., C.A., MA, Ph.D. Menempuh pendidikan Diploma Akuntansi (STAN) Tahun 1987. Meraih Master of Arts in Acounting and Finance di University of Lancaster pada tahun 1998 dan mendapat gelar Ph.D in Business Administration di Yokohama National University Jepang tahun 2003. Pada tanggal 4 September 2015 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. xxv
LAPORAN TAHUNAN 2016 xxvi
DAFTAR ISI VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ii SAMBUTAN v KILAS PERISTIWA ix PROFIL PEJABAT xvii DAFTAR ISI xxv 1 PROFIL ORGANISASI Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Keuangan 2 4 8 2 REFORMASI BIROKRASI Reformasi Birokrasi 12 ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan Ekonomi Makro dan APBN Kebijakan Pendapatan Negara Kebijakan Sektor Keuangan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Forum Ekonom Kementerian Keuangan Kajian Fiskal dan Sektor Keuangan 3 22 42 57 65 68 70 4 KERJA SAMA INTERNASIONAL Kerja Sama Regional Kerja Sama Bilateral Kerja Sama Multilateral Penyelenggaraan Event Internasional 84 89 90 113 PUBLIKASI 125 GALERI FOTO 131 xxvii
LAPORAN TAHUNAN 2016 xxviii
LAPORAN TAHUNAN 2016 PROFIL ORGANISASI 1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan). Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional; b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi Dibentuk pada tahun 2006 dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan research based policy, BKF mengalami beberapa kali penyesuaian tugas dan fungsi, dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Beridirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK juga menjadi landasan utama BKF harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BKF, di bawah Pusat Kebijakan sektor Keuangan. kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional; d. pelasaknaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional; e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Selain itu BKF juga berperan sebagai unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementrian keuangan dan melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti. 2
BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG OECD BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN BAGIANPERENCANAAN DAN KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN APBN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN TATA USAHA 3LAPORAN TAHUNAN 2016 Gambar 1Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BAGIAN UMUM BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I BIDANG FORUM G20 BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO LAPORAN TAHUNAN 2016 3
4LAPORAN TAHUNAN 2016 Wanitas.d. 30 th31 - 40 th41 - 50 th51 - 60 thdi atas60 th0 20 40 60 80 100 120 140 160 Titik berat pengelolaan sumber daya manusia di Badan Kebijakan Fiskal adalah pada upaya pencapaian visi Badan Kebijakan Fiskal, yaitu "Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera". Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 559 pegawai (update per Desember 2016). Dengan didasari atas keberagaman komposisi Pria PriaWanita72%28% Grafik 1Komposisi Berdasarkan UsiaGrafik 2Komposisi Berdasar Jenis Kelaminkepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan; penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Badan Kebijakan Fiskal secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.Komposisi Berdasar UsiaDilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok usia s.d. 30 tahun sebanyak 247 pegawai (44%); kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 133 pegawai (24%); kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 125 pegawai (22%); kelompok usia 50-60 tahun sebanyak 48 pegawai (9%) dan sisanya adalah 6 pegawai (1%) yang berusia diatas 60 tahun.Komposisi Berdasar Jenis KelaminHingga saat ini, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih didominasi oleh kaum pria, dimana jumlah pegawai pria mencapai 72% dari total pegawai atau 402 orang. Sedangkan pegawai wanita hanya sebesar 28% atau 157 orang. 0633152022100105111147Sumber Daya Manusia 4LAPORAN TAHUNAN 2016 Wanitas.d. 30 th31 - 40 th41 - 50 th51 - 60 thdi atas60 th0 20 40 60 80 100 120 140 160 Titik berat pengelolaan sumber daya manusia di Badan Kebijakan Fiskal adalah pada upaya pencapaian visi Badan Kebijakan Fiskal, yaitu "Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera". Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 559 pegawai (update per Desember 2016). Dengan didasari atas keberagaman komposisi Pria PriaWanita72%28% Grafik 1Komposisi Berdasarkan UsiaGrafik 2Komposisi Berdasar Jenis Kelaminkepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan; penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Badan Kebijakan Fiskal secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.Komposisi Berdasar UsiaDilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok usia s.d. 30 tahun sebanyak 247 pegawai (44%); kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 133 pegawai (24%); kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 125 pegawai (22%); kelompok usia 50-60 tahun sebanyak 48 pegawai (9%) dan sisanya adalah 6 pegawai (1%) yang berusia diatas 60 tahun.Komposisi Berdasar Jenis KelaminHingga saat ini, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih didominasi oleh kaum pria, dimana jumlah pegawai pria mencapai 72% dari total pegawai atau 402 orang. Sedangkan pegawai wanita hanya sebesar 28% atau 157 orang. 0633152022100105111147Sumber Daya Manusia LAPORAN TAHUNAN 2016 BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG OECD BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN BAGIANPERENCANAAN DAN KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN APBN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN TATA USAHA 3LAPORAN TAHUNAN 2016 Gambar 1Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BAGIAN UMUM BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I BIDANG FORUM G20 BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG OECD BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN BAGIANPERENCANAAN DAN KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN APBN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN TATA USAHA 3LAPORAN TAHUNAN 2016 Gambar 1Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANGANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BAGIAN UMUM BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I BIDANG FORUM G20 BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO Sumber Daya Manusia Titik berat pengelolaan sumber daya manusia di Badan Kebijakan Fiskal adalah pada upaya pencapaian visi Badan Kebijakan Fiskal, yaitu "Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera". Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 559 pegawai (update per Desember 2016). Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan; penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Badan Kebijakan Fiskal secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan. Komposisi Berdasar Usia Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok usia s.d. 30 tahun sebanyak 247 pegawai (44%); kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 133 pegawai (24%); kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 125 pegawai (22%); kelompok usia 50-60 tahun sebanyak 48 pegawai (9%) dan sisanya adalah 6 pegawai (1%) yang berusia diatas 60 tahun. Komposisi Berdasar Jenis Kelamin Hingga saat ini, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih didominasi oleh kaum pria, dimana jumlah pegawai pria mencapai 72% dari total pegawai atau 402 orang. Sedangkan pegawai wanita hanya sebesar 28% atau 157 orang. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Sebanyak 22 pegawai atau 4% dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (559) telah memperoleh pendidikan S3; 187 pegawai (33%) berpendidikan S2; 173 pegawai (31%) S1/DIV, dan DIII ke bawah sebanyak 177 orang. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 78% dari total pejabat struktural atau 126 orang berpendidikan S2; 10% atau 16 orang berpendidikan S3 dan sisanya 12% berlatar pendidikan S1/ DIV. 4
Struktural Fungsional PelaksanaS1 / D4S3 Struktural Fungsional PelaksanaS1 / D4S3 Struktural Fungsional PelaksanaS1 / D4S3 Wanita SD - DIDIIIDIV/S1S2S30 20 40 60 80 100 120 140 160 Wanita SD - DIDIIIDIV/S1S2S30 20 40 60 80 100 120 140 160 Wanita SD - DIDIIIDIV/S1S2S30 20 40 60 80 100 120 140 160 Peneliti MudaPeneliti Utama Peneliti MudaPeneliti Utama Peneliti MudaPeneliti Utama Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanDilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Sebanyak 22 pegawai atau 4% dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (559) telah memperoleh pendidikan S3; 187 pegawai (33%) berpendidikan S2; 173 pegawai (31%) S1/DIV, dan DIII ke bawah sebanyak 177 orang. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 78% dari total pejabat struktural atau 126 orang berpendidikan S2; 10% atau 16 orang berpendidikan S3 dan sisanya 12% berlatar pendidikan S1/ DIV. Grafik 4Komposisi Jabatan Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 5Peneliti Aktif Statistik Jabatan PenelitiBadan Kebijakan Fiskal memiliki pejabat fungsional peneliti untuk memastikan terwujudnya proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau policy based research. Samoai dengan akhir 2016, terdapat 38 pejabat peneliti yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama. Diharapkan, setiap evaluasi atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan kajian yang komprehensif. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanDilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Sebanyak 22 pegawai atau 4% dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (559) telah memperoleh pendidikan S3; 187 pegawai (33%) berpendidikan S2; 173 pegawai (31%) S1/DIV, dan DIII ke bawah sebanyak 177 orang. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 78% dari total pejabat struktural atau 126 orang berpendidikan S2; 10% atau 16 orang berpendidikan S3 dan sisanya 12% berlatar pendidikan S1/ DIV. Grafik 4Komposisi Jabatan Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 5Peneliti Aktif Statistik Jabatan PenelitiBadan Kebijakan Fiskal memiliki pejabat fungsional peneliti untuk memastikan terwujudnya proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau policy based research. Samoai dengan akhir 2016, terdapat 38 pejabat peneliti yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama. Diharapkan, setiap evaluasi atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan kajian yang komprehensif. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanDilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Sebanyak 22 pegawai atau 4% dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (559) telah memperoleh pendidikan S3; 187 pegawai (33%) berpendidikan S2; 173 pegawai (31%) S1/DIV, dan DIII ke bawah sebanyak 177 orang. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 78% dari total pejabat struktural atau 126 orang berpendidikan S2; 10% atau 16 orang berpendidikan S3 dan sisanya 12% berlatar pendidikan S1/ DIV. Grafik 4Komposisi Jabatan Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 5Peneliti Aktif Statistik Jabatan PenelitiBadan Kebijakan Fiskal memiliki pejabat fungsional peneliti untuk memastikan terwujudnya proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau policy based research. Samoai dengan akhir 2016, terdapat 38 pejabat peneliti yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama. Diharapkan, setiap evaluasi atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan kajian yang komprehensif. 220150377038111038840 220150377038111038840 220150377038111038840 D3S2SD - D120126165112615328336Pria D3S2SD - D120126165112615328336Pria D3S2SD - D120126165112615328336Pria 5LAPORAN TAHUNAN 2016 5LAPORAN TAHUNAN 2016 5LAPORAN TAHUNAN 2016 Peneliti PertamaPeneliti Madya351515 Peneliti PertamaPeneliti Madya351515 Peneliti PertamaPeneliti Madya351515 LAPORAN TAHUNAN 2016 Struktural Fungsional PelaksanaS1 / D4S3 Wanita SD - DIDIIIDIV/S1S2S30 20 40 60 80 100 120 140 160 Peneliti MudaPeneliti Utama Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanDilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Sebanyak 22 pegawai atau 4% dari total jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal (559) telah memperoleh pendidikan S3; 187 pegawai (33%) berpendidikan S2; 173 pegawai (31%) S1/DIV, dan DIII ke bawah sebanyak 177 orang. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, 78% dari total pejabat struktural atau 126 orang berpendidikan S2; 10% atau 16 orang berpendidikan S3 dan sisanya 12% berlatar pendidikan S1/ DIV. Grafik 4Komposisi Jabatan Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik 5Peneliti Aktif Statistik Jabatan PenelitiBadan Kebijakan Fiskal memiliki pejabat fungsional peneliti untuk memastikan terwujudnya proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau policy based research. Samoai dengan akhir 2016, terdapat 38 pejabat peneliti yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama. Diharapkan, setiap evaluasi atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan kajian yang komprehensif. 220150377038111038840 D3S2SD - D120126165112615328336Pria 5LAPORAN TAHUNAN 2016 Peneliti PertamaPeneliti Madya351515 Statistik Jabatan Peneliti Badan Kebijakan Fiskal memiliki pejabat fungsional peneliti untuk memastikan terwujudnya proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset atau policy based research. Samoai dengan akhir 2016, terdapat 38 pejabat peneliti yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama. Diharapkan, setiap evaluasi atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan kajian yang komprehensif. Pengembangan SDM Postur komposisi SDM saat ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Badan Kebijakan Fiskal, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang dilakukan, menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter; serta kegiatan yang dapat mendukung pengembangan pola karir dan meningkatkan nilai tambah bagi pegawai serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Sesuai dengan Roadmap Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa pengembangan pegawai dilakukan sebagai mitigasi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi seorang pegawai dalam bidang tertentu. Hal ini tentunya menimbulkan eksternalitas positif karena dengan adanya program pengembangan secara tidak langsung akan mengurangi gap kompetensi seorang pegawai dalam bidang di mana dia ditempatkan sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Knowledge Sharing Program Knowledge Sharing Program (KSP) merupakan salah satu bentuk pengembangan SDM Badan Kebijakan Fiskal. KSP adalah forum bagi para pegawai untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai berbagai isu-isu strategis dan juga sekaligus sebagai wadah bagi para pimpinan BKF untuk menyampaikan arah kebijakan serta posisi BKF atas suatu isu tertentu. Pada tahun 2016, terdapat 10 kegiatan yang dikemas dalam skema program KSP yang diisi oleh para pejabat di lingkungan BKF atau mengundang praktisi/akademisi dari dalam/luar negeri. Topik-topik yang diambil antara lain, tax policy analysis, Undang- Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta perkembangannya, Perkembangan Makro Ekonomi 5
LAPORAN TAHUNAN 2016 Grafik 6Sebaran Studi Lanjutan Pegawai BKFStudi LanjutSeiring dengan tingginya permintaan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif dan demi mewujudkan visi serta misinya, Badan Kebijakan Fiskal memberikan dukungan serta fasilitas bagi pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sehingga nantinya dapat mendukung kemajuan organisasi. Sampai dengan bulan Desember 2016, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 74 orang pegawai yang sedang melanjutkan studi dengan dua skema, yaitu beasiswa (tugas belajar) dan ijin belajar, dengan rincian 32 orang di jenjang DIV/S1, 26 orang jenjang S2, dan 16 orang jenjang S3. Jurusan yang ditempuh oleh pegawai sesuai dengan Human Capital Development Plan (HCDP) yang disusun sebagai pedoman pengembangan pegawai dalam menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Jurusan prioritas 2016 yang diambil pegawai adalah public policy, economics, akuntansi, climate studies, international studies, dan manajemen. Pengembangan SDM Postur komposisi SDM saat ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Badan Kebijakan Fiskal, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang dilakukan, menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter; serta kegiatan yang dapat mendukung pengembangan pola karir dan meningkatkan nilai tambah bagi pegawai serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi.Sesuai dengan Roadmap Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa pengembangan pegawai dilakukan sebagai mitigasi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi seorang pegawai dalam bidang tertentu. Hal ini tentunya menimbulkan eksternalitas positif karena dengan adanya program pengembangan secara tidak langsung akan mengurangi gap kompetensi seorang pegawai dalam bidang di mana dia ditempatkan sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Knowledge Sharing ProgramKnowledge Sharing Program (KSP) merupakan salah satu bentuk pengembangan SDM Badan Kebijakan Fiskal. KSP adalah forum bagi para pegawai untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai berbagai isu-isu strategis dan juga sekaligus sebagai wadah bagi para pimpinan BKF untuk menyampaikan arah kebijakan serta posisi BKF atas suatu isu tertentu.Pada tahun 2016, terdapat 10 kegiatan yang dikemas dalam skema program KSP yang diisi oleh para pejabat di lingkungan BKF atau mengundang praktisi/akademisi dari dalam/luar negeri. Topik-topik yang diambil antara lain, tax policy analysis, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta perkembangannya, Perkembangan Makro Ekonomi tahun 2016 dan APBN 2017, Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, How to Understand BEPS and Tax Amnesty.Diklat Inisiatif PegawaiBadan Kebijakan Fiskal memberikan dukungan yang sangat besar bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya. Salah satu program yang ditawarkan adalah diklat inisiatif mandiri. Setiap pegawai diberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan fasilitas peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti diklat/training sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai. S3 S2S1 6LAPORAN TAHUNAN 2016 tahun 2016 dan APBN 2017, Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, How to Understand BEPS and Tax Amnesty. Tugas Perbantuan Tugas perbantuan diberikan guna memperluas pengetahuan serta memperdalam dan mengoptimalkan kompetensi maupun bidang yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai. Diklat Inisiatif Pegawai Badan Kebijakan Fiskal memberikan dukungan yang sangat besar bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya. Salah satu program yang ditawarkan adalah diklat inisiatif mandiri. Setiap pegawai diberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan fasilitas peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti diklat/training sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai. Pada tahun 2016, terdapat empat pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang diperbantukan di luar Kementerian Keuangan. Instansi tugas perbantuan pejabat/pegawai tersebut adalah ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Ltd. (AMRO) di Singapura, Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jepang, Global Infrastructure Hub (GIH) di Australia, dan SEAVG (World Bank) di Amerika Serikat. Studi Lanjut Human Resource Information System (HRIS) Seiring dengan tingginya permintaan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif dan demi mewujudkan visi serta misinya, Badan Kebijakan Fiskal memberikan dukungan serta fasilitas bagi pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sehingga nantinya dapat mendukung kemajuan organisasi. Salah satu agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan adalah memberikan layanan sumber daya manusia yang optimal kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal pada khususnya dan di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sampai dengan bulan Desember 2016, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 74 orang pegawai yang sedang melanjutkan studi dengan dua skema, yaitu beasiswa (tugas belajar) dan ijin belajar, dengan rincian 32 orang di jenjang DIV/S1, 26 orang jenjang S2, dan 16 orang jenjang S3. Sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi tersebut, sepanjang tahun 2016 Badan Kebijakan Fiskal telah mengembangkan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai, yaitu aplikasi Human Resource Information System (HRIS). Melalui aplikasi ini, pegawai dapat mengakses data kepegawaian yang dibutuhkan secara online, seperti profil pribadi, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan data kepegawaian lainya. Jurusan yang ditempuh oleh pegawai sesuai dengan Human Capital Development Plan (HCDP) yang disusun sebagai pedoman pengembangan pegawai dalam menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Jurusan prioritas 2016 yang diambil pegawai adalah public policy, economics, akuntansi, climate studies, international studies, dan manajemen. Dalam proses pengembangannya, telah dilakukan beberapa tahap uji coba dan User Acceptance Testing (UAT) guna mengidentifikasi kekurangan dari aplikasi HRIS secara operasional dan melakukan perbaikan pada sejumlah modul yang ada dalam aplikasi. Aplikasi HRIS ini juga telah diintegrasikan dengan aplikasi E-Dossier, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan bagi pegawai untuk memperoleh dokumen kepegawaian secara digital. Demi memastikan keakuratan data kepegawaian yang disajikan, Badan Kebijakan Fiskal melibatkan seluruh pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaiannya secara mandiri. Hingga akhir tahun 2016, sebanyak 367 pegawai dari total 560 pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Pada tahun 2017, ditargetkan kegiatan pemutakhiran data telah dilakukan oleh seluruh pegawai sehingga dapat segera divalidasi dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Aplikasi Human Resource Information System (HRIS) akan dikembangkan menjadi sebuah portal kepegawaian yang terintegrasi. Tidak hanya menyediakan data kepegawaian, melalui aplikasi ini pegawai juga dapat mengakses layanan-layanan perkantoran lain yang dibutuhkan, 6
LAPORAN TAHUNAN 2016 seperti E-Mail Fiskal, aplikasi pertukaran data (Fiskal Xplorer), sistem monitoring perumusan rekomendasi kebijakan (SIMPERENJAK), layanan teknologi informasi dan komunikasi (IT-Helpdesk), monitoring absensi, pengajuan cuti online, aplikasi persuratan (Nadine), dan sistem informasi manajemen ruang rapat (Meetro). 7
Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Anggaran Realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016 untuk keseluruhan belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) adalah sebesar Rp210.872.653.200 atau mencapai 94,32 persen dari total pagu sebesar Rp225.723.549.000. Sedangkan realisasi belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2015. Faktor yang menyebabkan kenaikan sebesar Rp88.711.156.145 tersebut dikarenakan Badan Kebijakan Fiskal menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB-WIEF. Pada tahun anggaran 2016, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan tujuh kegiatan dengan total pagu DIPA sebesar Rp225.723.549.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.377.063.733. Jumlah ini berasal dari pendapatan PNBP sebesar Rp377.063.733. Realisasi pendapatan dari PNBP mengalami penurunan sebesar Rp321.142.900 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya. Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 Kode Jenis Belanja Uraian Anggaran Realisasi Belanja (Bruto) % Pengembalian Realisasi Belanja (Netto) % 51 Belanja Pegawai 33.467.806.000 33.358.942.663 99,67 37.628.995 33.321.313.668 99,56 52 Belanja Barang 186.743.993.000 172.139.764.605 92,18 19.000.000 172.120.764.605 92,17 53 Belanja Modal 5.511.750.000 5.373.945.932 97,50
5.373.945.932 97,50 Jumlah 225.723.549.000 210.872.653.200 91,50 56.628.995 210.816.024.205 93,40 Tabel 2 Realisasi Anggaran per kegiatan Tahun 2016 Kode Kegiatan Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi Belanja % 1740 Perumusan Kebijakan APBN 5.044.552.000 4.041.129.664 80,11 1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 8.196.842.000 6.893.226.110 84,10 1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 119.363.159.000 119.068.861.867 99,75 1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP 6.447.786.000 5.790.712.204 89,81 1744 Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan 4.242.364.000 3.732.822.021 87,99 1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal 72.286.086.000 62.162.924.135 86,00 5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral 10.142.760.000 9.182.977.199 90,54 Jumlah 225.723.549.000 210.872.653.200 93,42 Pengembalian Belanja 56.628.995 Belanja Netto 225.723.549.000 210.816.024.205 93,40 8
LAPORAN TAHUNAN 2016 10
LAPORAN TAHUNAN 2016 REFORMASI BIROKRASI 11
Reformasi Birokrasi Assessment Center Pada tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal mengadakan 2 (dua) kali Assessment Center (AC) untuk para pejabat eselon IV dan pelaksana yang telah menduduki pangkat Penata Muda Tk. I (golongan III/b). Pada akhir tahun 2016, seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah memiliki JPM di atas 72% adalah sebesar 100% Selain itu Badan Kebijakan Fiskal telah menugaskan 13 (tiga belas) pejabat eselon II dan eselon III untuk mengikuti AC dan Re-Assessment Center Pusat (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan). Keputusan terkait Jabatan Fungsional Peneliti 15. Penugasan Peneliti Dalam Internal Unit Eselon II 16. Pengajuan Naskah Dinas Usulan Penetapan Keputusan terkait Jabatan Fungsional Peneliti Analisis Beban kerja Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi organisasi agar mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien serta mewujudkan SDM yang tepat, baik kualitas maupun kuantitas. Pengumpulan dan pengolahan data beban kerja tahun 2015 di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dilaksanakan pada bulan Januari- April 2016. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan AC telah disampaikan hasil laporan individu AC untuk beberapa pejabat dan pegawai Badan Kebijakan Fiskal kepada atasan langsungnya untuk ditindak lanjuti dengan proses coaching. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilaksanakan terhadap seluruh jenis kegiatan pada tujuh unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Monitoring dan Evaluasi SOP Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan beban kerja BKF tahun 2015, dapat diketahui bahwa total beban kerja BKF adalah sebesar 842.046,03 orang/jam/tahun dengan tingkat efektivitas unit (EU) 1.16 dan prestasi unit (PU) A atau kualifikasi sangat baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kedudukan, peran, dan fungsi pejabat fungsional peneliti, pada tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) terkait pelaksanaan tugas para peneliti di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-14/KF/2016, yang terdiri dari 16 buah SOP, sebagai berikut : Menurut hasil perhitungan beban kerja, kebutuhan pegawai BKF pada tahun 2015 adalah sebanyak 554 orang. Di sisi lain, jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 481 orang. Kondisi tersebut menyebabkan BKF membutuhkan tambahan pegawai sebanyak 73 orang. Angka tersebut berasal dari perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan BKF. 1. Usulan Pengangkatan Pertama Peneliti 2. Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Peneliti 3. Usulan Kenaikan Jabatan Peneliti 4. 5. 6. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Peneliti Pengangkatan Kembali Peneliti Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Peneliti atas Hasil Monitoring Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional Peneliti atas Usulan Kepala Unit Eselon II Pemberhentian Jabatan Fungsional Peneliti atas Hasil Monitoring Pemberhentian Jabatan Fungsional Peneliti atas Usulan Kepala Unit Eselon II 7. 8. 9. Namun demikian jumlah tersebut belum mempertimbangkan kegiatan yang belum tertangani (pending matters), kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan, dan rencana aksi. Apabila mempertimbangkan hal-hal tersebut, setidaknya BKF membutuhkan tambahan pegawai pada tahun 2016 sebanyak 92 orang dengan berbagai bidang pendidikan sesuai kebutuhan. Pengelolaan Kinerja Perencanaan Kinerja 10. Penerbitan Surat Peringatan kepada Pejabat Fungsional Peneliti 11. Pelaksanaan Sidang Penilaian Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) 12. Pengelolaan Kajian Peneliti Tahunan 13. 14. Pengajuan Naskah Dinas Usulan Penetapan Inisiatif Penelitian yang Menggunakan Anggaran BKF Penetapan kinerja seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan metode Balanced Score Card (BSC), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 556/ 12
KMK.01/2015. efektif dan efisien. BSC adalah sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai. Berdasarkan perspektif balanced score card, Badan Kebijakan Fiskal menerapkan tiga perspektif kinerja yaitu Stakeholder, Internal Process, dan Learning and Growth. Ketiga perspektif tersebut merepresentasikan aspek kinerja organisasi Badan Kebijakan Fiskal secara menyeluruh dimana kinerja tidak hanya dinilai dari keberhasilan memenuhi ekspektasi stakeholder, tetapi juga aspek keberhasilan dalam mengembangkan proses bisnis yang efektif dan efisien, serta keberhasilan dalam menata dan mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi, serta keberhasilan mengelola anggaran yang Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning and growth dan internal process, Badan Kebijakan Fiskal diharapkan akan dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk Menteri Keuangan, DPR, dan pihak lainnya. Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis. Visi dan misi selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada setiap perspektif dan memetakannya ke dalam peta strategi (strategy map). Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis diuraikan menjadi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang bersangkutan. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, peta strategis dan indikator kinerja utama BKF tahun 2016 memiliki perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, jumlah SS hanya sebanyak 9 buah dengan jumlah IKU sebanyak 12 buah. Pada tahun 2016, jumlah SS dan IKU meningkat menjadi 12 SS dan 20 IKU. Tabel Perbandingan Sasaran Strategis BKF Tahun 2015 dan Tahun 2016 No Perspektif 2015 Sasaran Strategis 2016 1. Stakeholder 1. Kebijakan yang Berkualitas 2. Kerjasama Keuangan 1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas 2. Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal 1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas 2. Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal 3. Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif 3. Informasi Kebijakan dan Knowledge Sharing Terkini 2. Internal Process 4. Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif 4. Perencanaan Kegiatan yang Akurat 5. Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik 5. Analisis dan Kajian dengan 6. Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas 6. Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas 7. Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal 8. Evaluasi Kegiatan yang Efektif dan Berkelanjutan 3. Learning & Growth 6. SDM yang Kompetitif 7. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi 8. Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi 9. SDM yang Kompetitif 10. Organisasi yang Kondusif 11 Sistem Informasi Manajemen yang Andal 12. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Pelaksanaan refinement peta strategis dan IKU dilakukan berjenjang dari level teknis pengelola kinerja hingga dibahas oleh seluruh unsur pimpinan dalam Rapat Kerja Badan Kebijakan Fiskal. Hasil refinement tahun 2016 membawa perubahan yang cukup fundamental pada sasaran strategis dalam perspektif internal process. Perubahan ini lebih mencerminkan proses bisnis ideal yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Pada perspektif stakeholders, refinement berfokus pada penajaman dan rewording sasaran strategis yang lebih mencerminkan output/outcome Badan Kebijakan Fiskal. Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif learning and growth, internal process, dan stakeholders merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka mencapai visi "menjadi unit terpercaya dalam 13
6Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas 7Pengelolaan Kerjasama Internasional yang Andal 16LAPORAN TAHUNAN 2016 Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia SejahteraVISI Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif learning and growth, internal process, dan stakeholders merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka mencapai visi "menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera". Pola hubungan sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut :Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2016Selain terhadap Sasaran Strategis, refinement juga dilakukan terhadap IKU pada setiap sasaran strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015 - 2019 dan arahan pimpinan. Refinement dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Dengan refinement IKU, diharapkan lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang ideal dan challenging sehingga dapat memacu seluruh elemen organisasi untuk berkinerja tinggi dan semakin baik.Ikhtisar Capaian Kinerja BKF Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 110,15. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perpektif sebagai berikut : 2Rekomendasi Kerjasama Ekonomi & Keuangan Internasional yang Optimal 5Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik 1Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas DPRMenteri KeuanganPerguruan PROCESSPERSPECTIVELEARNING AND GROWTH BERKELANJUTANPELAKSANAAN PROSES BISNIS4Perencanaan Kegiatan yang Akurat9SDM yang Kompetitif10Organisasi yang Kondusif11Sistem Informasi yang Andal12Pelaksanaan Anggaran yang Optimal8Evaluasi Kegiatan yang Efektif dan Berkelanjutan 3Informasi Kebijakan dan Knowledge Sharing yang Terkini LAPORAN TAHUNAN 2016 tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut : perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera". Pola hubungan sasaran strategis Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2016 Gambar Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2016 Pada tahun 2016 ini, dari 20 IKU yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Adapun IKU berstatus kuning ialah IKU Persentase laporan evaluasi kegiatan yang diselesaikan tepat waktu, dengan realisasi 98,73% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. KINERJA Badan Kebijakan FiskalStakeholder PerspectiveBobot : 40%Internal Process PerspectiveBobot : 30%Learning & Growth PerspectiveBobot : 30% 17LAPORAN TAHUNAN 2016 Ikhtisar Capaian Kinerja BKF Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 110,15. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perpektif sebagai berikut : NKO: 110,15 14
Capaian Kinerja Organisasi Pada tahun 2016 ini, dari 20 IKU yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Adapun IKU berstatus kuning ialah IKU Persentase laporan evaluasi kegiatan yang diselesaikan tepat waktu, dengan realisasi 98,73% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tabel Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks Capaian 1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro Deviasi proyeksi APBN 100% 5% 114,62% 1,95% 114,62 120 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 83% 96,40% 116,14 2. Rekomendasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 50% 71,35% 120 3. Informasi Kebijakan dan Knowledge Sharing yang Terkini Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 82 84,53 103,09 Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu 95% 99,89% 105,15 4. Perencanaan Kegiatan yang Akurat Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana 100% 100% 100 5. Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi kebijakan Publik Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan Persentase keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan 90% 80% 98,68% 96,21% 109,64 120 Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian 100% 80% 108,76% 99,15% 108,76 120 Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal Persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional 100% 100% 100 Evaluasi Kegiatan yang Efektif dan Berkelanjutan Persentase laporan evaluasi kegiatan yang diselesaikan tepat waktu 100% 98,73% 98,73 Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 50% 52,5% 105 6. SDM yang Kompetitif Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 90% 100% 111,11 7. Organisasi yang Kondusif Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil survey kesehatan organisasi 100% 100% 100 8. Sistem Informasi Manajemen yang Andal Tingkat downtime sistem TIK Rata-rata jumlah user access website BKF 1% 40.000 0,005% 58.265 120 120 Persentase implementasi Sistem Informasi SDM (HRIS) 80% 90% 112,5 9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% 99,95% 105,21 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 110,15 15
Kegiatan Pengelolaan Kinerja Kegiatan pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal selama tahun 2016 terdiri dari penyusunan Kontrak Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi, Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Tahun 2015 Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3), Reviu Pengelolaan Kinerja, Survei Strategy-Focused Organization (SFO), dan Sosialisasi Dialog Kinerja Organisasi dan Pegawai. Pada awal tahun 2016, internalisasi pengelolaan kinerja di lingkungan BKF yang langsung dilakukan oleh seluruh pimpinan di Badan Kebijakan Fiskal dengan menyampaikan visi, misi, peta strategi, dan IKU yang akan dituju oleh BKF. Pelaksanaan internalisasi tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kontrak kinerja pejabat eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagai wujud komitmen pencapaian target kinerja tahun 2016.Selanjutnya untuk level di bawahnya di lakukan pendampingan penyusunan kontrak kinerja dan penyusunan manual IKU kepada para pejabat/pegawai pada seluruh unit eselon II di lingkungan BKF. Capaian Kinerja BKF diukur dengan metode Balanced Score Card sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Metode ini menilai kinerja BKF dengan menggunakan tiga aspek/ perpektif yaitu Stakeholder, Internal Process dan Learning and Growth. Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas setiap IKU yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat pada masing-masing perspektif. Untuk memastikan bahwa capaian kinerja unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang. Pimpinan Unit melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bersama jajaran pejabat di lingkungan unitnya dalam rapat pimpinan kinerja. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan penilaian kinerja pegawai yang lebih fairdan objektif, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 234/KMK.01/2016 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui aturan ini, diferensiasi kinerja pegawai dilakukan dengan penilaian atas Kualitas Kontrak Kinerja (K3) yang memperhitungkan kualitas IKU (bobot 60%) dan kualitas target (bobot 40%). Selanjutnya nilai K3 ini akan digunakan untuk mengkalibrasi capaian kinerja pegawai (CKP). Nilai CKP K3 diperhitungkan dengan Nilai Perilaku (NP) sehingga didapat NKP K3. Perhitungan NKP K3 ini juga bertujuan sebagai dasar pemberian reward kepada pegawai serta guna keperluan penataan SDM. rangka menjaga kualitas sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan reviu Kontrak Kinerja adalah untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awareness dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan Reviu Kontrak Kinerja telah disempurnakan dengan memperluas ruang lingkup reviu yang semula hanya berfokus pada reviu dokumen kontrak kinerja dan dokumen pendukung lainnya menjadi reviu atas pengelolaan kinerja organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari perencanaan strategi, proses cascading dan alignment, perencanaan kegiatan terkait pencapaian sasaran strategis/inisiatif strategis, eksekusi strategi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil reviu pengelolaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal memperoleh nilai akhir sebesar 82,46 (predikat baik) meningkat dari tahun 2015 sebesar 78,43 (predikat cukup baik) yang meliputi komponen Perencanaan Strategis, Cascading&Alignment, Perencanaan Kegiatan, Eksekusi Strategi, Monitoring & Evaluasi, dan Tindak Lanjut Monev. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, secara umum, implementasi pengelolaan kinerja di BKF sudah berjalan baik. Seluruh jajaran pegawai mulai dari pimpinan, pengelola kinerja dan staf sudah cukup aware dengan keberhasilan sistem ini. Untuk memberi gambaran yang mendalam mengenai kondisi pengelolaan kinerja organisasi, juga telah dilakukan Survei Strategy Focused Organization (SFO). Survei ini bertujuan untuk mengetahui level implementasi prinsip- prinsip SFO, yaitu (1) "Menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan", prinsip (2) "Menerjemahkan Strategi ke dalam terminologi operasional", prinsip (3) "Menyelaraskan organisasi dengan strategi", prinsip (4) "Cara memotivasi sehingga strategi adalah pekerjaan setiap individu", dan prinsip (5) "Kendali untuk membuat strategi sebagai proses berkelanjutan". Berdasarkan hasil survei, level implementasi SFO unit BKF pada tahun 2016 sebesar 3,47 (skala 1 s.d. 5) yang berarti bahwa implementasi SFO pada BKF sudah berjalan cukup baik. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari hasil survei tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 2,80 dan 3,14. Beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi prinsip SFO di lingkungan BKF meliputi (1) peningkatan sinergi antar unit eselon II di BKF misalnya melalui perumusan joint IKU, (2) internalisasi strategi secara masif dan periodik untuk meningkatkan awarness pegawai dan (3) pemberian apresiasi berbentuk non financial reward, misalnya melalui kegiatan trainning sehingga hal tersebut diperlukan dukungan pimpinan dan peran aktif pengelola kinerja. Pada tahun 2016, juga dilakukan Reviu Pengelolaan Kinerja yang merupakan kegiatan evaluasi/penelaahan terhadap Kontrak Kinerja pada suatu satuan kerja dalam Pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan invididu, telah ditetapkan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja 16
Di Lingkungan Kementerian Keuangan. BKF melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai pada tanggal 30 Agustus 2016. Melalui sosialiasi ini diharapkan dialog kinerja antara atasan dan bawahannya dapat berjalan secara efektif dan berkala. Pemantauan Pengendalian Intern di atas 90% yaitu PKPN, PKAPBN dan PKEM (100%), PKPPIM (95,26%) dan PKRB (94%). Sementara itu 1 unit eselon II memiliki tingkat kepatuhan 83,5%. Terdapat beberapa perbaikan prosedur kegiatan sebagai hasil dari kegiatan pemantauan pengendalian intern 2016. 5 lainnya menjadi pending matters untuk diselesaikan paling lambat bulan Juli tahun 2017. Kegiatan pemantauan pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Pemantauan dan pengendalian intern di Badan Kebijakan Fiskal telah dimulai sejak tahun 2011. Pada tahun 2011 telah dipantau 2 kegiatan, kemudian dilanjutkan 26 kegiatan pada tahun 2012, 39 kegiatan pada tahun 2013, 13 kegiatan pada tahun 2014, 12 kegiatan pada tahun 2015, dan 20 kegiatan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan rancangan (PEIKR) tahun 2016 diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian intern atas kegiatan yang dipantau adalah efektif karena tidak ditemukan defisiensi signifikan dan kelemahan material. Hal ini merupakan sebuah peningkatan dari tahun sebelumnya karena simpulan PEIKR tahun 2015 menyatakan bahwa pengendalian intern atas kegiatan yang dipantau adalah efektif kecuali untuk prosedur yang dapat menyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan dan ketidaktepatan dalam penggunan tanda tangan atas nama pada surat dinas. Dua puluh kegiatan yang dipantau pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Laporan Monitoring dan Capaian Kinerja Penerapan Manajemen Risiko Triwulanan Kemenkeu-One BKF b. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala c. Penutupan Pembukuan Bendahara dan Pembuatan LPJ Bendahara d. Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan e. Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Mahasiswa/ Publik f. Perbaikan Personal Computer (PC) g. Mekanisme Pembayaran Gaji h. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis sebagai analis dan perumus rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Selama menjalankan peran tersebut, dimungkinkan akan muncul berbagai risiko yang berpengaruh pada ketercapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh BKF. Pengadaan Langsung i. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Organisasi Pajak Internasional Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara j. k. Penetapan Target Penerimaan Perpajakan Jangka Pendek dan Jangka Menengah l. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kondisi Ketahanan Fiskal m. Penetapan Asumsi-asumsi Dasar Ekonomi Makro n. Pengelolaan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (Regional Economist/RE) o. Penyusunan Weekly Economic and Financial Report (Weekly Report) p. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Sektor Keuangan q. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional (PKPPIM) r. Pembayaran atas Kewajiban Indonesia pada Dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul, diperlukan suatu sistem pengendalian intern atau manajemen risiko di lingkungan BKF agar kemungkinan terjadinya risiko dan dampak dari risiko dapat dikendalikan sehingga memperbesar peluang tercapainya sasaran- sasaran yang telah ditetapkan oleh BKF. Oleh karena itu BKF melaksanakan manajemen resiko yang di tahun 2016, pelaksanaan di tiap semester mengacu pada PMK yang berbeda. Untuk semester I mengacu pada PMK 191/ PMK.09/2008 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan departemen keuangan dan untuk semester II mengacu pada PMK 12/PMK.09/2106 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian keuangan. Di dalam kedua PMK tersebut disebutkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan dengan komunikasi dan konsultasi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluai risiko mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu. Organisasi Internasional (OI) atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) s. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional (PKRB) t. Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional. Adapun hasil pemantauan pengendalian utama 2016 pada umumnya pengendalian intern telah dilakukan dengan baik. 6 unit eselon II memiliki tingkat kepatuhan Untuk menjalankan proses manajemen risiko tersebut di atas, diperlukan suatu struktur organisasi yang terlibat dalam manajemen risiko di lingkungan BKF. Pembentukan struktur organisasi manajemen risiko BKF tahun anggaran 2016 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKF Nomor KEP-9/KF/2016 tanggal 9 Mei 2016, telah dibentuk Komite 17
Manajemen Risiko Eselon I Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016. Selama tahun 2016, Tim Penguatan Perumusan Profil Risiko di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah berhasil mengindentifikasi jumlah risiko yang berpotensi terjadi di BKF yaitu untuk semester I berjumlah 147 dan untuk semester dua berjumlah 133. Setelah melalui proses analisis dan evaluasi jumlah risiko yang menjadi rencana prioritas mitigasi untuk semester I berjumlah 66 dan untuk semester II berjumlah 54 risiko. Terdapat risiko-risiko yang dimitigasi tersebut berhasil dimitigasi untuk semester I berjumlah 43 dari 66 risiko atau tingkat efektivitas mitigasi sebesar 65,15%. Untuk semester II yang berhasil dimitigasi sebanyak 17 risiko dari 54 risiko atau tingkat efektivitas mitigasi sebesar 31,48%. Selain dari empat media humas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal juga menyediakan layanan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BKF. Selama tahun 2016, PPID BKF menerima 5 permintaan informasi publik. Seluruh permintaan yang masuk berasal dari civitas akademika yang berada di seluruh Indonesia. Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Setiap tahun dilakukan survei terhadap layanan di bidang kesekretariatan sebagai feed back organisasi atas kebijakan manajemen. Selanjutnya dari feed back tersebut akan dievaluasi dan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan manajemen untuk periode selanjutnya. Komunikasi Publik Dalam rangka mendiseminasikan informasi terkait tupoksi organisasi, di tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan komunikasi publik. Kegiatan komunikasi yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terkait informasi tentang kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta tupoksi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi publik, Badan Kebijakan Fiskal menggunakan empat media utama humas yaitu media cetak, media online, special event dan media luar ruang. Media cetak yang digunakan oleh Badan Kebijakan Fiskal meliputi majalah semi ilmiah yang diterbitkan setiap dua bulan sekali bernama "Warta Fiskal" dan jurnal "Kajian Ekonomi Keuangan" yang dipublikasikan setiap empat bulan sekali. Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan merupakan nilai indeks rata-rata atas kepuasan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang diukur melalui survei persepsi pegawai Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan layanan yang dilakukan Sekretariat Badan. Survei kepuasan pegawai dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner online. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan kesekretariatan tahun 2016 sebesar 3,90 dengan predikat Puas. Meskipun masih berada dalam predikat Puas, hasil survey ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar 3,74. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kesekretariatan dalam rangka mendukung proses perumusan kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal . Pemanfaatan media online dalam kegiatan komunikasi publik dilakukan dengan menggunakan website, Facebook, Twitter sebagai media eksternal dan Portal Fiskal untuk media komunikasi internal di BKF. Sepanjang tahun 2016, BKF telah mendokumentasikan sebanyak 144 kegiatan yang dipublikasikan melalui media online yang dimiliki BKF. Per Desember 2016, Twitter BKF dengan nama akun @BKFKemenkeu telah memperoleh sebanyak 3645 followers dan akun Facebook Page BKF dengan nama Badan Kebijakan Fiskal memperoleh 2270 likes. Special event yang dilaksanakan oleh BKF ialah sosialisasi kebijakan fiskal kepada akademisi melalui kunjungan mahasiswa. Di tahun 2016, BKF menerima kunjungan dari 9 perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas Diponegoro, STIE Wibawa Karta Raharja, Universitas Sangga Buana, STEI SEBI, PKN STAN, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Yayasan Pengembangan Profesi Indonesia. Media luar ruangan yang mencakup flyer, poster, banner, backdrop, dan booklet digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi publik di BKF. 18
LAPORAN TAHUNAN 2016 20
LAPORAN TAHUNAN 2016 ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN FISKAL 21
Kebijakan Ekonomi Makro dan APBN Penyusunan KEM & PPKF fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Selama ini pemerintah senantiasa konsisten berupaya untuk selalu mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 1. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017 Sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 178 ayat 2 mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KEM dan PPKF ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan dalam dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Secara garis besar, KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 ini memuat perkembangan perekonomian nasional tahun 2012-2015 dan outlook 2016; sasaran, tantangan, serta arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2017; proyeksi asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017; serta pagu indikatif tahun 2017. Kerangka kerja dan arah kebijakan pembangunan tahun 2017 difokuskan pada kebijakan-kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pencapaian tersebut diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, serta pengelolaan APBN untuk mencapai ketahanan dan sustainabilitas fiskal. Pembahasan mendalam dengan Anggota DPR RI mengenai strategi dan arah kebijakan dalam dokumen ini, diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan yang dihadapi, perbaikan perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif dan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan mendorong agar APBN sebagai instrumen fiskal utama lebih produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, efisien dalam pengalokasian sumber daya, berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian serta mampu mengendalikan risiko untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Melalui desain APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut, diharapkan mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Secara garis besar, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan dengan mencermati dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2017 diperkirakan semakin membaik dengan ditandai menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Seiring dengan perbaikan tersebut, volume perdagangan dunia juga diperkirakan semakin menguat dengan didukung oleh pulihnya harga komoditas. Nilai ekspor impor negara maju dan berkembang akan terus meningkat. Dengan semakin membaiknya perekonomian, volume perdagangan, dan harga komoditas maka di tahun 2017, inflasi dunia juga diperkirakan meningkat. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan meningkat seiring dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat. Perbaikan kinerja perekonomian nasional tersebut didukung oleh perkiraan laju inflasi yang terkendali pada level yang rendah dan stabil. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SPN yang berada pada level yang terjaga, harga ICP yang masih relatif rendah, serta tingkat lifting yang terjaga. Berdasarkan perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, baik domestik maupun global, serta memperhatikan proyeksinya pada satu tahun mendatang, asumsi ekonomi makro dalam KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 diproyeksikan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,3-5,9 persen; (ii) tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup moderat sebesar 3,0-5,0 persen; (iii) tingkat bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran Secara umum, tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut hanya akan tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang ditopang oleh kebijakan 5,0-6,0 persen; (iv) nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.650- Rp13.900 per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan masih berada di level US$35-US$45 per barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia akan lebih rendah dari 22
tahun sebelumnya yaitu hanya berkisar antara 740-760 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 1.050- 1.150 ribu barel per hari setara minyak. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disusun pemerintah selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan PPKF 2017 dan RAPBN 2017. melalui penguatan payung hukum; dan (3) mengendalikan kerentanan fiskal dalam batas toleransi (antara lain menjaga debt services ratio, rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN), dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDN dalam batas aman). Sejalan dengan tema RKP Tahun 2017 "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah", maka tema kebijakan fiskal pemerintah tahun 2017 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Untuk itu, strategi yang akan ditempuh untuk mendukung tema tersebut dilakukan dengan: (i) meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan; (ii) memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal; serta (iii) menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang melalui pengendalian defisit, rasio utang, dan keseimbangan primer. Strategi peningkatan kualitas stimulus fiskal ditempuh untuk meningkatkan peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari sisi pendapatan negara, stimulus fiskal dilakukan dengan pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis yang mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta peningkatan daya beli. Dari sisi belanja, stimulus fiskal ditempuh dengan: (1) meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian dan (2) meningkatkan ruang fiskal melalui: (i) optimalisasi pendapatan, (ii) melanjutkan efisiensi subsidi, (iii) efisiensi belanja operasional dan penajaman belanja non operasional, dan (iv) mengendalikan earmarking dan mandatory spending. Sementara itu dari sisi pembiayaan, kebijakan stimulus fiskal ditempuh antara lain dengan: (1) memprioritaskan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) meningkatkan peran swasta dan BUMN dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Strategi memantapkan daya tahan fiskal ditujukan untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam meredam ketidakpastian untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memantapkan daya tahan fiskal, antara lain: (1) penyediaan bantalan fiskal (fiscal buffer) melalui Selanjutnya, strategi menjaga kesinambungan fiskal ditujukan untuk mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam mendorong produktifitas APBN untuk mendukung peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal tersebut ditempuh melalui pengendalian defisit anggaran, rasio utang terhadap PDB, dan keseimbangan primer. Mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, walaupun masih diliputi ketidakpastian, pemerintah tetap optimis bahwa prospek perekonomian nasional tahun 2017 akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi juga semakin kompleks. Meskipun dibayangi ketidakpastian perekonomian global, pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2017 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2017 masih akan bersifat ekspansif dengan defisit berkisar 1,9 persen hingga 2,5 persen PDB. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Dari sisi kebijakan pendapatan negara tahun 2017, pemerintah tetap berusaha untuk menjaga besaran tax ratio. Dalam rangka mencapai besaran tax ratio yang ditargetkan, pemerintah terus melakukan optimalisasi pendapatan perpajakan dalam tahun 2017. Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap menjaga agar kebijakan perpajakan yang ditempuh tidak menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha. Sementara itu, di sisi lain pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2017 salah satunya melalui penerimaan dari sektor SDA migas. Kebijakan belanja negara tahun 2017 akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui peningkatkan belanja produktif, melakukan efisiensi belanja operasional, serta belanja non-prioritas terutama pada belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa. Arah kebijakan belanja negara tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian target- target pembangunan nasional. Sementara itu, kebijakan pembiayaan tahun 2017 diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, pendidikan, pemukiman/ perumahan, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur lainnya. Di sisi lain, dari sisi pembiayaan utang Pemerintah perlu mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas yang manageable serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL); (2) meningkatkan fleksibilitas pengelolaan kebijakan fiskal 23
Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global maupun domestik, kompleksitas tantangan yang dihadapi dan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan, serta mempertimbangkan berbagai kebijakan yang telah dan akan ditempuh maka kapasitas fiskal pada tahun 2017 diperkirakan sebagai berikut: (a) pendapatan negara sebesar 12,3 - 14,3 persen terhadap PDB; (b) tax ratio sebesar 11,6 - 12,6 persen terhadap PDB; (c) belanja negara sebesar 14,8 - 16,2 persen terhadap PDB; (d) keseimbangan primer sebesar (-1,1) - (-0,9) persen terhadap PDB; (e) Defisit sebesar (-2,5) - (-1,9) persen terhadap PDB; serta rasio utang sebesar 26,0 - 28,0 persen terhadap PDB. 4. Panja RKP dan Prioritas Anggaran. Dalam rapat-rapat Panja, Kepala Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran strategis sebagai koodinator pemerintah pada Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2017 (Panja A). Substansi yang dibahas dalam rapat-rapat Panja A adalah: (a) penentuan asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku Bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), lifting minyak mentah dan gas bumi); (b) penentuan arah kebijakan pendapatan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan PNBP; serta (c) penentuan arah kebijakan defisit dan pembiayaan. 2. Pembahasan KEM dan PPKF antara Pemerintah dengan DPR Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan antara lain mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sedangkan pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Setelah pembahasan tiap-tiap Panja, kemudian dilakukan rapat kerja Komisi I - Komisi XI dengan mitra kerja masing-masing untuk menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, serta kegiatan Kementerian/Lembaga sesuai dengan hasil pembahasan Panja Badan Anggaran. Selanjutnya, Badan Anggaran DPR melakukan sinkronisasi hasil pembahasan tiap-tiap Panja dan menyampaikan hasilnya dalam rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, kemudian hasil pembicaraan pendahuluan ini akan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada bulan Juli 2016. Hasil keputusan Sidang Paripurna DPR RI akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN tahun 2017 beserta Nota Keuangan dan Pidato Kenegaraan Presiden yang disampaikan pada bulan Agustus 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 178 menjelaskan bahwa Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi: (a) kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya; (b) kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; serta (c) rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Pembahasan KEM dan PPKF diawali dengan Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2017 (KEM dan PPKF 2017) pada tanggal 20 Mei 2016. Dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 26 Mei 2016 dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi tersebut pada tanggal 2 Juni 2016. Pembahasan selanjutnya di lakukan bersama Badan Anggaran dan komisi-komisi DPR. Keputusan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2016, telah menyepakati untuk membentuk 4 (empat) Panja yaitu: 1. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan (Panja A); 2. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja B); 3. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja C); dan Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro 1. Proyeksi Asumsi Makro untuk Penyusunan APBN Salah satu peran penting Badan Kebijakan Fiskal dalam pengelolaan kebijakan fiskal adalah menyajikan analisis dan proyeksi variabel-variabel ekonomi makro sebagai landasan penyusunan postur APBN yang digunakan untuk menerjemahkan pelaksanaan program-program kerja pemerintah. Dalam kerangka ini, besaran-besaran asumsi makro tersebut akan menjadi landasan awal untuk memperkirakan besaran potensi penerimaan negara dan belanja yang dibutuhkan selama satu tahun. Pos-pos penerimaan dan belanja tersebut tentu akan dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dan kondisi ekonomi makro, misalnya: besaran belanja tentu akan dipengaruhi oleh laju inflasi yang akan terjadi di tahun berjalan, beban utang negara akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga obligasi negara, pembayaran cicilan hutang akan dipengaruhi besarnya nilai tukar, beban subsidi energi yang masih ditanggung pemerintah juga dipengaruhi oleh tingkat harga minyak mentah Indonesia (ICP). Di sisi penerimaan, laju pertumbuhan ekonomi akan menjadi dasar potensi penerimaan perpajakan yang dapat dikumpulkan dari perekonomian, pada saat yang sama penerimaan pajak ekspor juga akan berkorelasi dengan nilai tukar. 24
RAKER KOMISI VII & XI DENGAN MITRA KERJANYATanggal 13-15 Juni 2017Pembahasan asumsi dasar RAPBN TA 2017RAKER KOMISI I-XI DENGAN MITRA KERJANYATanggal 13-17 Juni 2016Pembahasan RKA K-L & RKP K-L Tahun 2017 (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) Pertengahan Mei 2016Keputusan Presiden mengenai RKP Tahun 2017 disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersamaRAPAT PARIPURNA DPR RITanggal 20 Mei 2016Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2017 (KEM & PPKF 2017)Tanggal 26 Mei 2016Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF 2017Tanggal 2 Juni 2016Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF 2017 RAPAT-RAPAT TIMUS PANJATanggal 18 Juli 20161. Timus Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Penda-patan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 20172. Timus Panja RKP Tahun 2017 dan Prioritas Anggaran Tahun 20171. Timus Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 20172. Timus Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2017 Peraturan Tatib Pasal 155 dan Pasal 179 Ayat (2) UU 42/2014 tentang MD3: Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok - pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.Jadwal pembahasan bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan.>>>JADWAL RAPAT PANJA-PANJATanggal 27-29 Juni 20161. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 20172. Panja RKP Tahun 2017 dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 RAPAT PARIPURNATanggal 21 Juli 2016Penyampaian laporan hasil pembahasan ttg Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 di Badan Anggaran RAPAT KOMISI I - IX DENGAN MITRA KERJANYATanggal 15-18 Juli 2016Menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Badan AnggaranPenyampaian hasil sinkronisasi oleh Komisi dg Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menkeu utk bahan penyusunan RAPBN 2017 & Nota Keuangannya 27LAPORAN TAHUNAN 2016 Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 RAPAT INTERNAL BADAN ANGGARANTanggal 19 Juli 2016Sinkronisasi hasil Panja-Panja RAPAT PANJA-PANJATanggal 12-14 Juli 20161. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 20162. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016 RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN MENKO-MENKOTanggal 23 Juni 2016Pembahasan RKA KL Kementerian Koordinator RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERIN-TAH DAN GUBERNUR BANK INDONESIATanggal 19 Juli 2016Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja berdasarkan Pembahasan di Badan Anggaran RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH DAN GUBERNUR BANK INDONESATanggal 6 Juni 20161. Penyampaian RKP, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA 20172. Pembentukan Panja:a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2017b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2017d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2017 LAPORAN TAHUNAN 2016 25
Di dalam penyusunan APBN digunakan beberapa besaran variabel ekonomi sebagai asumsi dasar, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) inflasi, (iii) rata rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, (iv) tingkat rata rata suku bunga SPN 3 Bulan, (v) harga rata rata minyak mentah Indonesia (ICP), (vi) lifting minyak mentah Indonesia, (vii) lifting gas Indonesia. Perkiraan and proyeksi terhadap besaran-besaran variabel tersebut disusun berdasarkan perkembangan nilai historis dan perangkat analisis dan model ekonomi, serta informasi perkiraan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik ke depan yang akan mempengaruhi besaran-besaran ekonomi tersebut. Dalam pemenuhan tugas ini, Badan Kebijakan Fiskal terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keakurasian perangkat analisa dan model ekonomi yang digunakan untuk menjamin efektivitas dan ketepatan pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN. memberikan kontribusi yang penting dalam pemilihan kebijakan yang akan ditempuh. Upaya pengendalian inflasi juga ditempuh melalui pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) yang berkoordinasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Pembentukan tim ini merupakan komitmen Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2016 terlibat secara aktif dalam TPI dan Pokjanas TPID serta turut berperan dalam menjalankan strategi tersebut, yang salah satu tugas pentingnya adalah penentuan dan penetapan sasaran inflasi tiga tahunan. Dalam perjalanan waktu, realisasi besaran-besaran asumsi makro tersebut akan terus bergerak dipengaruhi berbagai faktor, baik yang telah diperkirakan maupun tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam kenyataannya, dapat terjadi penyimpangan realisasi angka-angka asumsi tersebut terhadap proyeksi dan perkiraan di awal. Untuk itu perlu dilakukan updating proyeksi terhadap besaran asumsi di pertengahan tahun dan dilakukan analisa dampaknya baik terhadap kondisi ekonomi, pencapaian sasaran pembangunan, dan juga kondisi fiskal dan APBN. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan kebijakan, termasuk diantaranya dilakukan revisi terhadap postur APBN dalam bentuk penyampaian, pembahasan, dan penetapan APBN-P di pertengahan tahun berjalan. 2. Pemantauan dan Analisis Dampak serta Pengendalian Inflasi Pemantauan dan analisis pergerakan inflasi dilakukan secara bulanan. Hal tersebut tidak hanya sebagai landasan untuk menghitung dan pemutakhiran proyeksi perkembangan selama satu tahun, tetapi juga dalam kerangka menjaga stabilitas harga dan perekonomian. Perkembangan inflasi juga memiliki peran penting dalam kaitan dampaknya pada daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan dan hasil analisis ini akan menjadi dasar pelaksanaan respons kebijakan fiskal dan pemerintah. Di tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal melakukan proyeksi inflasi dalam satu tahun ke depan yang kemudian digunakan sebagai asumsi perhitungan postur APBN dalam dokumen-dokumen negara seperti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF), Nota Keuangan dan APBN, serta APBN Perubahan. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan kajian- kajian inflasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan seperti keterkaitan dan dampak inflasi dengan beberapa rumusan kebijakan seperti perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perubahan tarif cukai, modifikasi sistem PPN, dan penyesuaian besaran subsidi listrik dan LPG 3 kg. Perhitungan outlook dan dampak inflasi tersebut Amanat koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi ini telah dilaksanakan melalui SKB Menteri Keuangan No. 88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No. 7/9/ KEP.GBI/2005 tantang Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi. Guna menunjang kelancaran tugas tersebut, Ketua Tim Pengendalian Inflasi membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim melalui Keputusan Ketua Tim Pengendalian Inflasi No. KEP-01/T. PENG./2005 tgl 31 Maret 2005 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim untuk mendukung tugas-tugas Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi. Dalam TPI, Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif dalam penyusunan program dan kajian serta pelaksanaan evaluasi kegiatan, terutama yang terkait dengan kebijakan fiskal dalam rangka pengendalian inflasi agar berada pada kisaran rendah dan stabil. Salah satu kebijakan yang berpengaruh pada pengendalian inflasi adalah kebijakan belanja yang produktif berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Selain itu, kebijakan penyesuaian subsidi dilakukan dalam rangka untuk mencapai subsidi yang lebih tepat sasaran. Terkendalinya laju inflasi 2016 merupakan hasil kinerja dari koordinasi yang dibina dengan baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi secara umum. Inflasi IHK tahun 2016 relatif rendah dan cukup terkendali mencapai 3,02% (yoy) atau berada pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 4%±1%. Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 3,35% (yoy). Kondisi stabilitas nilai tukar yang baik, ekspektasi inflasi yang relatif rendah, serta pengelolaan permintaan domestik yang konsisten mendorong stabilitas inflasi inti. Relatif rendahnya inflasi inti juga didorong oleh masih relatif rendahnya harga komoditas global, terutama energi. Selain itu, dukungan pemerintah dalam mendorong produksi serta memperbaiki arus distribusi berpengaruh pada relatif rendahnya laju inflasi di tahun 2016. Koordinasi yang solid antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan Bank Indonesia menunjukkan bauran kebijakan yang tepat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam rangka pengendalian inflasi. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan 26
roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun, yaitu yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan koordinasi, stabilisasi harga pangan, dan percepatan pembangunan infrastruktur. 3. Pemantauan dan Analisis Nilai Tukar, SPN 3 Bulan dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Sebagaimana yang dilakukan terhadap variabel inflasi, Badan Kebijakan Fiskal juga terus melakukan monitoring dan updating perkembangan variabel-variabel nilai tukar, SPN 3 Bulan dan Harga Minyak Mentah Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di awal, besaran-besaran tersebut akan mempengaruhi realisasi maupun outlook postur APBN, sehingga dengan demikian tentu akan mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah di tahun berjalan. Untuk pemantauan dan proyeksi terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP), tercatat bahwa di tahun 2016 terjadi pergerakan yang cukup berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Harga minyak mentah yang pada periode sebelumnya bergerak pada kisaran cukup tinggi, yaitu rata-rata USD96,5 per barel di tahun 2014 dan mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2015 hingga USD49,2. Harga rata-rata ICP di tahun 2016 pun masih relatif lemah mencapai USD40,2. Perkembangan ini telah menjadi perhatian bagi pengelolaan fiskal mengingat penurunan tersebut berimplikasi pada penurunan potensi penerimaan negara dari migas yang cukup signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi tekanan tambahan pada sisi penerimaan negara di tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya. 4. Monitoring Dan Analisis Variabel Makro Ekonomi Lain Dalam kerangka monitoring dan proyeksi nilai tukar dan tingkat suku bunga SPN 3 Bulan, kegiatan analisa tidak hanya terbatas pada kedua variabel tersebut di atas, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi, khususnya terkait kondisi dan perkembangan sektor finansial dan kondisi moneter. Hal tersebut penting mengingat sektor finansial dan moneter juga merupakan komponen penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Di tahun 2016, stabilitas makro ekonomi cukup terjaga antara lain tercermin pada rendahnya laju inflasi dan nilai tukar yang cukup kuat. Rupiah mengalami penguatan karena fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Walaupun masih dibayang bayangi isu FFR dan dinamika pasar keuangan global, fundamental ekonomi domestik yang cukup baik serta keberhasilan kebijakan tax amnesty telah membawa dampak positif pada tingkat kepercayaan investor dan juga menguatnya aliran modal masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut pada gilirannya mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di tahun 2016. Dibandingkan dengan rata-rata tahun 2015, rata-rata nilai tukar Rupiah per dolar AS di tahun 2016 menguat tipis sebesar 0,63% persen menuju Rp13.307. Pemantauan Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia Sebagai negara terbuka, perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruhi dan perkembangan ekonomi global. Secara garis besar, pengaruh eksternal tersebut dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur perdagangan antar negara dan jalur arus modal dan finansial antar negara. Dengan memperhatikan fakta tersebut, maka upaya pemantauan dan analisis perkembangan ekonomi domestik perlu tetap memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan dampaknya pada perekonomian nasional. Salah satu perangkat penting untuk melakukan analisis terhadap kondisi tersebut adalah Neraca Pembayaran (Balance of Payment) Indonesia. Dalam kaitan ini, Badan Kebijakan Fiskal secara seksama terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan Balance of Payment dan komponen- komponen penyusunnya. Rendahnya inflasi dan penguatan rupiah telah memberikan ruang yang cukup bagi Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan penurunan suku bunga untuk memberikan dorongan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Di sepanjang tahun 2016, suku bunga acuan Bank Indonesia telah diturunkan 275 bps yaitu dari tingkat 7,5 persen di akhir tahun 2015 menjadi 4,75 persen di akhir tahun 2016. Penurunan suku bunga tersebut diikuti arus kredit yang mulai meningkat kembali di akhir 2016. Secara umum kondisi pasar keuangan domestilk cukup baik, hal tersebut berdampak pula pada pasar obligasi negara. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan tax amnesty juga memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan sustainibilitas fiskal yang pada gilirannya berdampak positif pada penguatan suku bunga SPN 3 bulan. Secara rata-rata di tahun 2016 SPN 3 bulan mencapai 5,66 persen lebih rendah dari pencapaian tahun 2015 sebesar 6,0 persen. Dalam pelaksanaan analisis Balance of Payment, Badan Kebijakan Fiskal mengarahkan fokus kegiatan pada beberapa aspek penting. Analisis terhadap komponen trade balance yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekspor impor terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan perkembangan sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pemantauan terhadap perkembangan arus modal dan transaksi finansial (termasuk analisis utang luar negeri) dilakukan untuk memantau risiko-risiko pada sektor keuangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya, analisis terhadap komponen Balance of Payment akan menjadi salah satu landasan perkiraan dan analisis perkembangan nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu asumsi dalam penyusunan APBN. Di samping itu, analisis terhadap Balance of Payment dan komponennya juga digunakan untuk menilai risiko-risiko yang mungkin mengganggu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ke depan, sehingga respon kebijakan yang tepat dapat disusun oleh pemerintah. 27
Di tahun 2016, terdapat beberapa analisis ekonomi yang telah dilakukan dengan mendasarkan pada perangkat Balance of Payment ataupun komponen-komponennya. Badan Kebijakan Fiskal terus memantau perkembangan ekspor impor komoditas-komoditas penting yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi Indonesia, analisis terhadap kinerja impor barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi, analisis diversifikasi ekspor Indonesia, dan beberapa analisis hubungan dagang bilateral dan regional. Badan Kebijakan Fiskal juga telah memainkan peran penting dalam pelaksanaan program National Interest Account (NIA) yang merupakan salah program untuk mendorong ekspor Indonesia. Dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal berperan serta dalam menentukan sektor-sektor yang akan diberikan dorongan melalui program NIA tersebut, disamping melakukan assessment atas usulan sektor dari kementerian teknis. Dalam kaitan dengan arus transaksi modal dan finansial telah dilakukan beberapa analisis terhadap dampak arus dan gejolak capital flow serta alternatif kebijakan dan strategi untuk mengatasi risiko yang dapat ditimbulkannya. kerangka koordinasi. Selain itu, guna menjaga stabilitas perekonomian, khususnya dalam mengamankan kondisi fiskal yang prudent, Badan Kebijakan Fiskal juga turut serta dalam penyusunan Crisis Management Protocol (CMP) Fiskal bersama unit lain di Kementerian Keuangan. 5. Penyusunan Regulasi Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Nilai Kurs Badan Kebijakan Fiskal bertanggung jawab atas penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan yang dikeluarkan secara mingguan selama tahun berjalan. Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi acuan bagi dunia usaha sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak, bea masuk dan bea keluar. Analisis Perkembangan Sektor Keuangan Sebagai unit penyusun kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan beberapa kajian singkat (policy brief) di sektor keuangan sebagai landasan maupun dasar pengambilan rekomendasi kebijakan. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Surplus Dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS) Beberapa policy brief tersebut diantaranya adalah • Analisis perkiraan dampak Tax Amnesty ke likuiditas di sektor keuangan, Analisis internasionalisasi Renminbi, • Analisis landasan hukum sistem nilai tukar dan sistem devisa Indonesia, Analisis kondisi pasar valuta asing, • Analisis Transmisi 7-day (Reverse) Repo Rate terhadap Kebijakan Penurunan Suku Bunga Kredit, Di tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal kembali mengkoordinir pembahasan dan perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (RPP LPS), yang prosesnya sendiri telah dimulai sejak tahun 2014. Badan Kebijakan Fiskal sebagai lembaga pemrakarsa, terus melakukan koordinasi dengan unit lainnya baik internal Kementerian Keuangan (DJA, DJPB, DJKN, DJPPR, Biro Hukum) maupun eksternal (LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara). Analisis rekomendasi Pengaturan Kewajiban Repatriasi dalam RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), • Analisis kemungkinan Bank Sentral membeli obligasi BUMN di pasar perdana, Analisis Determinan Pergerakan Suku Bunga Domestik (analisis dampak (i) PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, (ii) PMK Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum, dan (iii) Rancangan Peraturan OJK mengenai minimum placement Industri Keuangan Non-Bank/IKNB pada instrumen Surat Berharga Negara). Sedangkan dalam kaitan menjaga stabilitas sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal juga aktif turut serta dalam Tim The Financial Sector Assessment Program (FSAP) yang merupakan joint program dari International Monetary Fund dan World Bank. Dalam tim tersebut, bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan turut serta dalam mengidentifikasi kerentanan sistem keuangan dan mengembangkan respon kebijakan yang tepat dalam Di tahun ini, draf RPP LPS telah selesai diharmonisasi di Kemenkumham dan telah disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Draf tersebut kemudian telah disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan guna mendapatkan paraf dari Menteri Keuangan. Namun, sehubungan dengan telah disahkannya UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) maka ada beberapa substansi dalam draf RPP LPS yang perlu disesuaikan. Penyesuaian dengan UU PPKSK tersebut diikuti pula dengan penyesuaian dalam RUU APBN tahun 2017 khususnya mengenai klausul pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS (Pasal 37 RUU APBN Tahun 2017). Jika pada UU APBN sebelumnya trigger pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS adalah sistem keuangan gagal, maka pada draf RUU APBN 2017 trigger pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS adalah pada saat LPS mengalami kesulitan likuiditas. Pinjaman dari Pemerintah kepada LPS juga dapat diberikan dalam hal terjadi pemberian pinjaman yang belum tersedia anggarannya dan/atau terdapat selisih antara pinjaman 28
yang akan dicairkan dengan pagu yang telah ditetapkan dalam APBN. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dilaporkan dalam APBN Perubahan tahun berjalan dan/ atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun berkenaan. Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan unit eksternal terdiri dari tenaga ahli dari berbagai latar belakang keahlian, seperti ekonomi makro, moneter, perbankan, manajemen, hingga akuntansi bank sentral. Tenaga ahli ini berasal dari baik asosiasi, lembaga konsultansi independen, maupun lembaga pendidikan. Sebagai rencana tindak lanjut, finalisasi draf RPP LPS pasca penyesuaian akan dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara dan diharapkan selesai di awal tahun 2017. Kajian Penyusunan Amandemen Rancangan Perubahan Undang Undang Tentang Bank Indonesia Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam tatanan kelembagaan sistem keuangan Indonesia. Perubahan ini meliputi di antaranya berpindahnya mandat pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Kementerian Keuangan ke OJK dan berpindahnya mandat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada saat berlaku efektif, maka peraturan perundang- undangan lainnya di sektor keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No.9 Tahun 2016. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (RUU BI) adalah salah satu undang-undang yang perlu diamandemen. Untuk menjaga amanat konstitusional BI dapat tetap terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, maka beberapa ketentuan dalam UU BI diamandemen sehingga tersedia landasan hukum yang kuat dan jelas bagi BI untuk menjalankan peran sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Sejak tahun 2012, Badan Kebijakan Fiskal telah diberikan mandat untuk mengawal dan mengkoordinasi penyusunan RUU Bank Indonesia ini. Dalam kegiatan ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam menentukan isu-isu yang akan diamandemen, melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal, penyiapan draft RUU, serta naskah akademiknya. Draft RUU dan Naskah Akademik ini akan menjadi posisi utama Pemerintah dalam membahas RUU ini dengan DPR RI. Koordinasi internal dilakukan dengan unit-unit terkait topik RUU BI seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretariat Di tahun 2016, RUU BI diputuskan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional dengan inisiatif DPR RI. Namun demikian, sepanjang 2016, pembahasan RUU BI belum diajukan oleh DPR RI. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di tahun 2016 disampaikan bahwa pembahasan RUU BI dan RUU sektor keuangan lainnya akan diawali dengan pembahasan di level nasional secara holistik dan terkait dengan RUU lainnya terlebih dahulu. Meskipun belum dibahas, Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2016 tetap melakukan pembahasan dan pemutakhiran terhadap isu-isu strategis utama RUU BI di tahun 2016 untuk mempersiapkan pembahasan RUU BI ke depannya. 6. Kajian Dukungan Sektor Keuangan Pada Percepatan Investasi Kebijakan Tabungan Dan Investasi Sebagaimana diketahui, Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan fiskal dan ekonomi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Salah satu implementasi peran tersebut adalah inisiatif berupa kajian untuk mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur dan investasi swasta melalui pengembangan sektor keuangan domestik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, baik terkait permasalahan, tantangan dan usulan strategi kebijakan yang dapat ditempuh. Kesimpulan dan hasil kajian tersebut dapat diuraikan pada bagian selanjutnya. Peningkatan investasi swasta melalui sektor keuangan domestik masih memiliki banyak tantangan, terutama karena masih dangkalnya sektor keuangan, informalitas, aset yang disimpan diluar negeri, dan aksesibilitas ke sektor keuangan yang masih rendah. Secara umum, tantangan sektor keuangan Indonesia terletak pada dominannya sektor perbankan, dana jangka pendek, tidak efisien, lemahnya peran pemodal lembaga, dan tidak berorientasi ke investasi jangka panjang. Tantangan di sektor keuangan ini juga dipercaya berkontribusi dalam sulitnya Indonesia melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah. Indonesia perlu mengembangan sektor keuangan non- perbankan, seperti asuransi dan dana pensiun, untuk meningkatkan peran tabungan jangka panjang. Pada saat yang bersamaan, lembaga pemilik modal perlu didorong untuk berinvestasi di instrumen jangka panjang. Peran pasar keuangan sangat penting dalam penyediaan instrumen jangka panjang ini. Salah satu instrumen tersebut adalah obligasi berdenomiasi Rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah juga terbantu dengan pengembangan 29
pasar obligasi berdenominasi Rupiah ini. Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan harus ditujukan untuk meningkatkan akses ke jasa keuangan, mendorong tabungan jangka panjang, meningkatkan kompetisi antar intermediasi dan pasar keuangan, dan meningkatkan kualitas proses intermediasi sehingga tabungan akan secara efektif dialokasikan ke investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui: 1. Kebijakan fiskal untuk mendorong tabungan dan investasi jangka panjang; 2. Kebijakan kesejahteraan sosial untuk mendorong kewajiban tabungan jangka panjang melalui reformasi sistem pensiun dan mengembangkan investor institusi jangka panjang domestik; infrastruktur adalah salah satu sektor prioritas namun masih mengalami banyak tantangan dari segi pembiayaan. Dari total Rp 5.000 triliun kebutuhan investasi infrastruktur, 40 persen berasal dari sektor swasta. Salah satu strategi utama untuk memobilisasi dana swasta adalah melalui pasar keuangan. Untuk menyusun strategi pembiayaan infrastruktur melalui pasar keuangan, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan berbagai pihak di tahun 2016, di antaranya the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Asian Development Bank. Dari dalam negeri, Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian Keuangan juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator di bidang Perekonomian. 3. Kebijakan pasar keuangan untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan dan meningkatkan persaingan antara penyedia layanan keuangan; 4. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Keuangan Berbagai kegiatan dilakukan, seperti dalam bentuk dialog, workshop dan seminar internasional. Dialog dilaksanakan dengan beberapa otoritas ekonomi dan keuangan di Negara lain seperti Thailand dan Australia. Workshop dan seminar Internasional di tahun 2016 dilaksanakan masing-masing di bulan Juli dan Desember 2016 dengan menghadirkan berbagai pakar pembiayaan infrastruktur dan sektor keuangan dari berbagai Negara, termasuk Malaysia dan Australia. Selain kajian terkait Kebijakan Tabungan dan Investasi, dukungan Badan Kebijakan Fiskal pada upaya mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan melalui inisiatif kajian pembiayaan infrastruktur melalui pasar keuangan. Fokus kajian ini terutama diarahkan pada strategi untuk memperoleh sumber pembiayaan investasi dari sektor swasta. Kerangka umum maupun hasil kajian dari inisiatif ini dapat diuraikan pada bagian sebagai berikut. Agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata, investasi perlu ditingkatkan, utamanya terkait infrastruktur. Dengan adanya keterbatasan pembiayaan dari APBN dan BUMN, Pemerintah juga perlu mendorong pembiayaan pembangunan oleh sektor swasta. Porsi dari pembiayaan dari swasta ini mencapai sekitar 50 persen dari total investasi yang dibutuhkan. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi pembiayaan swasta sehingga diperlukan upaya khusus untuk meng-address-nya. Atas dasar ini, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan kajian yang sudah dimulai di tahun 2015 mengenai strategi mengembangkan sektor keuangan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, termasuk infrastruktur. Di tahun 2015, kajian fokus pada identifikasi tantangan dan strategi secara makro sehingga keseluruhan komponen dari sektor keuangan seperti pasar keuangan, institusi keuangan, sumber daya manusia di bidang keuangan, dan sektor riil terkait dapat ditingkatkan. Strategi yang sifatnya makro ini kemudian didalami dan ditindaklanjuti pada tahun 2016 dan seterusnya. Berdasarkan hasil workshop dan elaborasi berbagai pustaka yang telah dilakukan Badan Kebijakan tahun 2016 menghasilkan sebuah kajian Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Keuangan. Adapun kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pembiayaan infrastruktur melalui pasar keuangan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terutama dalam rangka memobilisasi dana dari swasta. Namun terdapat berbagai tantangan dalam melaksanakannya yang bersifat struktural, seperti keengganan investor institusi untuk berinvestasi di instrumen infrastruktur di pasar modal yang sifatnya natural karena risiko proyek infrastruktur yang besar. Namun karena isu pembiayaan infrastruktur ini cukup mendesak, diperlukan jumpstart dari pemerintah untuk mengkatalisasi pasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan aset yang sudah ada untuk membiayai infrastruktur baru, salah satunya melalui skema sekuritisasi (penerbitan efek beragun aset). Dibandingkan dengan pasar obligasi korporasi, pasar Efek Beragun Aset (EBA) jauh lebih kecil. Sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2009, hanya ada satu jenis korporasi yang ada di dalam pasar ini, yaitu PT Bank Tabungan Negara dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) selaku pengelola investasinya. Investornya sendiri terdiri dari sebagian besar korporasi, diikuti dengan institusi keuangan seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan lainnya. Besar pasar ini saat ini adalah Rp2,5 T dengan total penerbitan dari awal diluncurkan sebesar Rp5 T. Dimulai di tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal fokus mendalami dan menindaklanjuti rekomendasi mengenai pembiayaan infrastruktur melalui sektor keuangan. Rekomendasi ini berdasarkan kenyataan bahwa Tantangan meningkatkan likuiditas pasar EBA di Indonesia adalah likuiditas pasar yang rendah sehingga kurang menarik bagi investor, belum dimanfaatkannya berbagai jenis underlying asset, beberapa investor contohnya dana pensiun mendorong pembayaran bunga yang tinggi 30
sehingga biayanya menjadi cukup mahal bagi originator, dukungan hukum, serta regulasi seperti capital charge bank untuk membeli instrumen EBA. Dibandingkan dengan tantangannya, pasar EBA untuk infrastruktur memiliki potensi yang jauh lebih besar. Potensi yang dapat diidentifikasi oleh BKF berdasarkan kajian ini diantaranya adalah aset-aset yang dimiliki PT Jasa Marga (underlying asset: pendapatan tol), PT PLN (tagihan listrik), dan PT Angkasa Pura (Passenger Service Charge/PSC), Pelindo (Ticket Sales Charge/TSC, Cargo Sales Charge/CSC). Kajian 2016 merekomendasikan agar Pemerintah memperdalam skema asset recycling ke depannya, termasuk sekuritisasi yang sudah dimulai di tahun 2016 ini. Pendekatan yang dilakukan termasuk pendekatan model mikro agar pembiayaan infrastruktur melalui pasar keuangan dapat dikatalisasi dengan baik sehingga kebutuhan pembiayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat dicukupi. 7. Penyelenggaraan Analyst Meeting Dalam rangka melakukan diseminasi kebijakan terkini kepada para analis dan investor sekaligus menjalin silaturahmi antara Kementerian Keuangan dengan para analis dan pengamat ekonomi. Telah diadakan pertemuan dengan para analis dan pengamat ekonomi (Analyst Meeting) di aula Mezzanine gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan RI sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menghasilkan output berupa masukan dan saran dari para analis ekonomi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan ekonomi Indonesia ke depannya. yang menyatakan bahwa penurunan rating Brazil dari investment grade ke non-investment grade pada awal tahun 2016 akan mempengaruhi rating Emerging Economies lainnya, termasuk Indonesia. Padahal dua negara tersebut memiliki tingkat risiko ekonomi yang sangat berbeda, khususnya dari sisi fiskal. Kondisi perekonomian Brazil pada saat itu sangat terhantam dengan penurunan aktivitas perdagangan komoditas dunia. Hal ini juga berdampak kepada inflasi Brazil yang terus naik hingga menembus level 14 persen pada semester II tahun 2015. Inflasi yang tinggi membatasi ruang gerak kebijakan moneter Bank Sentral Brazil. Nilai tukar Lira Brazil juga menjadi salah satu mata uang yang terdepresiasi sangat dalam (YTD 2015 -49,0 persen). Di sisi fiskal, postur anggaran belanja Brazil didominasi oleh belanja non produktif, seperti, pembayaran bunga utang dan belanja sosial (masing- masing sebesar 19,5 persen dan 27,7 persen dari total anggaran belanja). Dengan postur seperti itu, peran pemerintah dalam mendorong perekonomian melalu belanja pembangunan menjadi sangat terbatas. Hal ini menjadi kontras berbeda dengan perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh lebih tinggi sejak Triwulan III tahun 2015. Kondisi ini pun didukung dengan indikator ekonomi makro lainnya, seperti inflasi yang stabil, investasi langsung yang terus tumbuh, neraca transaksi berjalan yang terus membaik, dan surplus neraca perdagangan. Sementara itu pemerintah Indonesia pun telah melakukan revisi anggaran dengan mendorong belanja yang lebih produktif. Dengan postur seperti itu, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menjaga daya beli masyarakat. Analyst Meeting pertama diadakan pada tanggal 23 September 2016 dan bertujuan untuk diseminasi informasi mengenai perkembangan terkini perkembangan APBN 2016 dan outlook-nya, serta perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal terkini. Acara Analyst Meeting yang kedua diadakan pada tanggal 24 November 2016. Secara khusus, topik yang diangkat pada pertemuan ini adalah mengenai perkembangan terkini situasi ekonomi Indonesia terutama berkaitan dengan RAPBN 2017 dan Program Amnesti Pajak. Policy brief yang kedua pada bulan Januari yaitu mengenai kompilasi isu strategis perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dengan tajuk "Compilation of 2015 Strategic Issues". Policy brief ini kami siapkan untuk menyamakan persepsi antar pejabat di Kementerian Keuangan dalam menanggapi pertanyaan ataupun dalam membuat statement mengenai kondisi perekonomian tahun 2015. Sebagaimana dimaklumi bahwa selama tahun 2015, perekonomian Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan serta pencapaian. Dalam policy brief ini, kami juga menyampaikan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, termasuk reformasi APBN dan paket kebijakan ekonomi. 8. Penanganan Assessment oleh Lembaga Pemeringkat Internasional Selama tahun 2016, telah disusun dan menyampaikan 10 (sembilan) buah policy brief kepada pimpinan Kementerian Keuangan. Dokumen ini disampaikan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, dan Desember. Pada bulan Februari, policy brief memuat data terkini mengenai posisi rating Indonesia, khususnya pasca pengumuman asesmen lembaga rating Moody's yang mengafirmasi rating Indonesia yaitu "Baa3" dengan outlook Positive. Moody's mengakui adanya perbaikan dari sisi postur anggaran Indonsia. Namun demikian, mereka masih menyoroti pada isu penerimaan, khususnya pada sumber penerimaan yang belum beragam sehingga cenderung rentan terhadap gejolak perekonomian baik di dalam maupun luar negeri. Pada bulan Januari, kami menyampaikan 2 (dua) policy brief, yaitu pertama, mengenai perbandingan ekonomi Indonesia dan Brazil. Policy brief ini merupakan rekomendasi kebijakan kepada para pimpinan Kementerian Keuangan dalam menanggapi opini pasar Policy brief pada bulan Maret 2016, berupa update dari Compilation of 2015 Strategic Issues yang pernah kami susun pada bulan Januari. Perbedaan utama dalam dokumen 31
ini yaitu metode penyampaian dalam bentuk tanya jawab dan data terkini termasuk pertumbuhan dan indikator makro ekonomi selama full year 2015. Selain itu juga kami menambahkan alternatif tanggapan apabila terdapat pertanyaan mengenai kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara lain, seperti kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve). Selanjutnya pada bulan April 2016, kami menyampaikan perkembangan posisi rating Indonesia, khususnya pasca pengumuman asesmen lembaga rating R&I. R&I mengafirmasi posisi rating Indonesia yaitu "BBB-" dengan outlook Stable. Pada rilisnya, R&I menyatakan bahwa kebijakan anggaran pemerintah Indonesia cukup baik dalam mendorong perekonomian, didukung dengan tingkat defisit yang terjaga dan rasio utang yang relatif rendah. Namun demikian R&I masih menyoroti masalah posisi utang eksternal Indonesia yang terus naik dan berpotensi memberikan risiko yang tinggi terutama apabila dikaitkan dengan risiko gejolak perekonomian global yang masih tidak menentu. Menurut R&I, kerentanan perekonomian atas gejolak perekonomian global menjadi satu perhatian khusus yang harus diatasi. Di bulan Mei 2016, kami menyusun "List of Concern" yang merupakan update dari Compilation of 2015 Strategic Issues bulan Maret. Hal yang menjadi pembeda pada publikasi edisi Mei adalah daftar pertanyaan kami kutip dari pertanyaan yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan Non Deal Roadshow meliputi Global Medium Term Notes (GMTN), Sukuk Valas, Samurai Bond, dan Euro Bond. Pertanyaan yang timbul secara berulang merupakan potret perhatian para investor kepada perekonomian Indonesia yang paling terkini. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah struktur perekonomian Indonesia, keberlangsungan subsidi BBM, aturan batasan ekspor, pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia (khususnya moderasi pertumbuhan Tiongkok dan kenaikan suku bunga The Fed), tantangan perekonomian dalam negeri, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan strategi pemerintah dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak. Hal ini sangat penting, khususnya terkait dengan fungsi tim dalam menjaga persepsi positif di pasar. Bulan Juni 2016, salah satu lembaga rating terkemuka, S&P, kembali mengafirmasi posisi rating Indonesia yaitu "BB+" dengan outlook Positive. Update ini kami sampaikan dalam policy brief bulan Juni tersebut. Peringkat ini merupakan kelanjutan peringkat yang sama yang diberikan kepada Indonesia pada bulan Mei 2015. Dalam laporannya S&P menyatakan bahwa secara keseluruhan kerangka fiskal Indonesia sudah membaik yang dibarengi dengan perbaikan kualitas belanja publik. Namun, S&P menyatakan bahwa kinerja fiskal tersebut belum cukup jika dikaitkan dengan kondisi siklikal dan struktural. S&P menyatakan bahwa outlook Positive yang diberikan menggambarkan adanya kemungkinan untuk memberikan upgrade rating (menjadi Investment grade) dengan adanya perbaikan lanjutan untuk mendorong kinerja fiskal yang lebih baik. Kenaikan rating akan diberikan jika pemerintah dapat memperbaiki pengaturan institusional terutama dalam kaitan dengan perbaikan kualitas belanja, penurunan defisit, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta kewajiban kontijensi yang rendah. Selain itu pelaksanaan reformasi subsidi secara penuh juga dapat menjadi poin positif untuk upgrade rating. Pada bulan Juli 2016, kami menyampaikan policy brief mengenai aktivitas lembaga rating selama bulan tersebut. Terhadap aktivitas yang cukup tinggi pada bulan tersebut, dimana salah satunya adalah Turki yang diturunkan ratingnya oleh S&P pada tanggal 20 Juli 2016 dari BB+ menjadi BB dengan outlook Negatif. Faktor utama kegagalan Turki dalam mempertahankan ratingnya tersebut adalah ketidakstabilan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ketidakstabilan tersebut juga berpotensi kepada meningkatnya risiko utang yang selama ini sudah dianggap tinggi. Tidak hanya S&P, Moody's juga sedang meninjau kembali rating BBB- (Investment Grade) yang mereka berikan kepada Turki. Kondisi tersebut tentunya dapat menghambat proses reformasi ekonomi yang sedang berjalan di Turki. Selain Turki, pada tanggal 7 Juli 2016 outlook atas rating AAA Australian juga direvisi oleh S&P dari stabil menjadi negatif. Kondisi utang luar negeri baik publik maupun privat Australia menjadi perhatian para lembaga rating, khususnya S&P. Kondisi pasca pembentukan pemerintahan yang baru menjadi kunci rating Australia selanjutnya. Kebijakan fiskal yang lebih prudent dan efisien diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemangku jabatan selanjutnya. Sesuai dengan laporan dari S&P pada webcast conference Asia-Pacific Sector Insights: Sovereign Rating Mid-Year Trends, bahwa selama Semester I - 2016, S&P telah melakukan perubahan outlook menjadi negatif pada beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Diantaranya adalah Australia, Tiongkok, Hong Kong, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa risiko perekonomian di kawasan tersebut meningkat seiring dengan fenomena-fenomena yang terjadi baik secara eksternal maupun di domestik negara-negara itu sendiri. Beberapa risiko yang menurut S&P berpotensi mempengaruhi Sovereign Rating untuk negara di kawasan Asia Pasifik diantaranya adalah (1) ekspektasi atas kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, (2) perlambatan ekonomi Tiongkok yang lebih dalam, (3) volatilitas harga minyak dunia, (4) fenomena Brexit, dan (5) perkembangan politik dalam negeri. Sementara itu S&P menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama di Kawasan Asia Pasifik, termasuk Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Meskipun demikian, proyeksi S&P atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Australia lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Menanggapi hal tersebut di atas, keputusan S&P untuk mengafirmasi Sovereign Rating Indonesia dengan outlook positif pada bulan Mei 2016 tentunya menjadi suatu pencapaian tersendiri. Reformasi fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diakui secara positif oleh S&P. Namun demikian, Pemerintah masih memiliki serangkaian tantangan lainnya untuk diatasi sebelum mendapatkan predikat negara "Layak Investasi". 32
Pada bulan September 2016, policy brief yang kami sampaikan mencakup kenaikan rating Hungaria dari sebelumnya BB+ (junk bond) menjadi BBB- (investment grade) dengan outlook stable sebelumnya BB+ (junk bond) menjadi BBB- (investment grade) dengan outlook stable. Hal ini menjadi salah satu pembelajaran yang baik bagi Indonesia mengenai upaya peningkatan rating. Dalam penilaiannya tersebut, S&P menilai bahwa perekonomian Hungaria telah menunjukkan peningkatan yang stabil pasca terjadinya krisis. S&P menitikberatkan kepada 3 aspek yang dinilainya positif, yaitu aspek fiskal, eksternal, dan ekonomi. Dari sisi fiskal, S&P mengapresiasi langkah pemerintah Hungaria dalam mengurangi beban utang dalam valuta asing. Dengan demikian, diharapkan porsi pasar domestik, terutama dari sektor perbankan, akan meningkat dengan stabil. Kebijakan ini juga sejalan dengan kinerja penerimaan yang terus meningkat. Kaitannya dengan kinerja penerimaan ini, pemerintah Hungaria juga memiliki ruang yang cukup memadai untuk terus memberikan insentif kepada dunia bisnis dan investasi. Namun demikian, S&P tetap mengawasi efektivitas dari kebijakan fiskal yang ekspansif dari pemerintah Hungaria yang akan menaikkan defisit anggarannya pada tahun depan. Pada bulan Desember 2016, policy brief yang disampaikan memuat keputusan salah satu lembaga rating yaitu Fitch yang mengafirmasi posisi rating Indonesia pada "BBB-" dan menaikkan outlooknya dari "stable" menjadi "positive". Faktor utama kenaikan outlook tersebut mencakup peningkatan kredibilitas penghitungan target dalam postur anggaran, sebagaimana tercermin dalam APBN 2017. Selain itu, Fitch juga menilai potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat secara gradual, seiring dengan realisasi proyek pembangunan pemerintah. Fitch mengakui adanya perbaikan dalam iklim usaha di Indonesia dan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, Fitch menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara peers rating. Namun demikian, Fitch juga masih menyoroti terhadap faktor eksternal perekonomian Indonesia, dimana gejolak yang terjadi di dunia saat ini masih mengakibatkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia. 9. Indonesia-Australia High Level Policy Dialoque (HLPD) Berdasarkan pengalaman Hungaria, negara tersebut memerlukan waktu selama lima tahun untuk kembali memperoleh peringkat investment grade. Selama waktu tersebut, Hungaria melakukan perbaikan atas beberapa hal yaitu, satu, sisi fiskal dengan mengurangi beban utang dalam valuta asing, kedua dari sisi eksternal dengan dengan menurunkan utang external dan stabilitas surplus neraca transaksi berjalan, dan ketiga dari sisi ekonomi, Hungaria berhasil tumbuh positif dengan stabil dan keluar dari stagnasi ekonomi yang melanda selama kurang lebih 4 tahun melalui beberapa kebijakan antara lain pemotongan tarif PPh individu, insentif untuk mendorong konsumsi, skema pembangunan infrastruktur untuk mendorong tingkat ketenagakerjaan, dan pemberian subsidi perumahan. Pada sisi lain, perlu dilakukan antisipasi atas beberapa hal agar tidak mengalami penurunan peringkat seperti Turki, antara lain risiko eksternal karena melemahnya faktor institusional serta pertumbuhan perkonomian, melemahnya kepercayaan publik kepada situasi politik serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan rendahnya cadangan devisa. Demi mendukung upaya pemerintah dalam menjaga persepsi positif pasar dan lembaga rating, dalam policy brief edisi September ini, kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan juga hendaknya mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk menjadi rating advisor Indonesia. Rating advisor ini nantinya akan bertugas sebagai mitra pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengenai isu-isu perekonomian Indonesia yang menjadi perhatian para analis pasar dan lembaga rating, merekomendasikan materi dan strategi komunikasi dalam menghadapi asesmen lembaga rating, dan sebagai fasilitator apabila pimpinan Kementerian Keuangan akan bertemu dengan perwakilan lembaga rating. HLPD 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2016 dengan rincian tanggal 7 Maret 2016 pelaksanaan HLPD di Ruang Rapat Mezzanine, Kementerian Keuangan RI dan tanggal 8 Maret 2016 pelaporan rekomendasi hasil HLPD (komunike) kepada Menteri Keuangan RI. Agenda pembahasan dalam HLPD 2016 meliputi fiscal policy and reform, current industrial reform and challenges, dan international economy and trade. HLPD 2016 dibuka oleh Menteri Keuangan RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia serta dihadiri oleh para pejabat tinggi dari Kedubes Australia untuk Indonesia, Australian Treasury, Kementerian/Lembaga terkait (a.l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia), institusi keuangan internasional (IMF, WB, ADB), mitra pembangunan (AIPEG, SEMEFPA, GPF), asosiasi (APINDO, ISD), lembaga penelitian (ERIA), akademisi (Universitas Indonesia, Australian National University) serta para ekonom dan analis. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, sebagai berikut : a. Menteri Keuangan HLPD merupakan sebuah forum dialog yang penting, dimana hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan oleh Pemerintah RI, khususnya Kementerian Keuangan. HLPD 2016 menjadi sangat relevan dilakukan mengingat hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia dan Australia di tahun 2015 dan beberapa tahun ke depan diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Kondisi ini diyakini turut mendorong lahirnya kebijakan- kebijakan yang efektif dan relevan. 33
b. Duta Besar Australia HLPD merupakan sebuah benchmark kerja sama yang kuat antara Indonesia-Australia. Untuk itu, keberlangsungan HLPD perlu dijaga dan ditingkatkan. HLPD 2016 diyakini akan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif mengingat Indonesia dan Australia sedang menghadapi tantangan yang sama yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global, rendahnya harga komoditas dunia dan kesenjangan fiskal. Saat ini, tiga tema utama yang selalu menjadi perhatian dalam acara bisnis yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, kepastian usaha dan kecepatan belanja infrastruktur kebijakan tersebut dilihat dari sisi dunia usaha. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih cermat dalam mengikuti kerja sama perdagangan internasional. Walaupun tarif perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya akan relatif rendah, namun persaingan perdagangan antar negara diperkirakan akan tetap ketat. Salah satunya adalah karena kebijakan Non Tariff Measures (NTM) yang akan diterapkan oleh masing-masing negara. Untuk itu, Pemerintah RI perlu segera melakukan kajian mengenai hal tersebut. Selain itu, sebagai natural leader di ASEAN dan satu - satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, Indonesia diharapkan dapat menjadikan ASEAN sebagai pelaku pasar global yang lebih kuat. Indonesia telah menerapkan kebijakan dan strategi jangka panjang dan pendek dalam rangka mengatasi gejolak ekonomi global dan tantangan struktural domestik, yaitu reformasi anggaran dan reformasi struktural. Reformasi anggaran mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan sumber pembiayaan, sedangkan reformasi struktural meliputi kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong iklim investasi. Reformasi fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting untuk dilakukan saat ini, terutama berkenaan dengan peningkatan anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan dana pensiun. Khusus terkait dengan anggaran infrastruktur, HLPD sangat mendukung komitmen pemerintah RI untuk mendorong pertumbuhan belanja infrastruktur, terutama untuk mendorong daya saing, meningkatkan kualitas sektor logistik, dan meningkatkan fungsi pemerintah daerah sebagai pendorong pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian terkait infrastruktur adalah perlunya penyederhanaan daftar prioritas pembangunan agar pemerintah lebih fokus dan terukur dalam pembangunan infrastruktur. HLPD juga mendorong perlunya reformasi pada anggaran dana pensiun mengingat pada suatu waktu tertentu, struktur demografi Indonesia akan sampai pada fase aging population. Apabila hal tersebut tidak ditangani sejak dini, dikhawatirkan pada saatnya datang, akan terjadi kesenjangan pendapatan per kapita yang tinggi dan memberi tekanan yang besar kepada perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini sedang dalam upaya mengubah struktur ekonomi dari yang semula bergantung kepada ekspor komoditas menjadi sektor pengolahan berbasis barang komoditas. Dengan mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor pengolahan, diharapkan sektor dimaksud dapat menyerap banyak tenaga kerja mengingat Indonesia memiliki bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, Pemerintah RI telah menerbitkan paket - paket kebijakan yang beberapa diantaranya ditujukan untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahan. Hal yang menjadi perhatian HLPD adalah efektivitas dari implementasi paket-paket Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1. Perumusan Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas dalam hal perumusan kebijakan APBN untuk melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan utama yang dilakukan untuk melaksakan tugas ini adalah melakukan berbagai analisis dan kajian terkait dengan APBN dan berbagai kegiatan rutin lainnya, yang hasilnya menjadi bahan penyusunan Nota Keuangan dan APBN/APBNP serta sebagai rekomendasi kebijakan APBN. Berbagai kegiatan telah dilakukan Badan Kebijakan Fiskal terkait perumusan kebijakan APBN, seperti menyusun kerangka fiskal jangka menengah 2015-2020, monitoring perpajakan, perhitungan proyeksi target penerimaan perpajakan, serta menghitung/meng-update angka sensitivitas perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN. Secara umum konsep kerangka kebijakan fiskal jangka menengah (Medium Term Fiscal Framework/MTFF) merupakan bagian dari kerangka jangka menengah (Medium Term Framework/MTF). Esensi kerangka jangka menengah merupakan instrumen perencanaan yang mempunyai nilai strategis dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. Kerangka jangka menengah merupakan perangkat perencanaan yang memungkinkan perumusan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, selaras dengan sumber daya yang tersedia. Substansi MTFF merupakan kontrol agregat (aggregate control) yang berfungsi untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal agar senantiasa konsisten mendukung pencapaian target pembangunan dan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam perspektif jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, maka APBN sebagai 34
LAPORAN TAHUNAN 2016 perpajakan, efisiensi subsidi serta efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Ketiga, memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas manageable. instrumen fiskal perlu didesain agar senantiasa produktif mendukung pencapaian target pembangunan, efisien dalam pengalokasian anggaran dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian, serta mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Sejalan dengan hal tersebut, maka kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2015-2020 sebagai berikut: 1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan fiskal dalam jangka menengah 2015-2020 diarahkan untuk "Memperkokoh Pengelolaan Fiskal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan". Upaya untuk mewujudkan hal tersebut ditempuh dengan 2 (dua) strategi utama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (equitable growth), serta menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. menjaga iklim investasi, sehingga pada tahun 2020 diharapkan berkisar 15,0-16,0 persen terhadap PDB; 2. Konsisten mendorong peningkatan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) mencapai berkisar 13,8-14,8 persen terhadap PDB pada tahun 2020 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta berbagai terobosan kebijakan; RAKER KOMISI VII & XI DENGAN MITRA KERJANYATanggal 13-15 Juni 2017Pembahasan asumsi dasar RAPBN TA 2017RAKER KOMISI I-XI DENGAN MITRA KERJANYATanggal 13-17 Juni 2016Pembahasan RKA K-L & RKP K-L Tahun 2017 (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) Pertengahan Mei 2016Keputusan Presiden mengenai RKP Tahun 2017 disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersamaRAPAT PARIPURNA DPR RITanggal 20 Mei 2016Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2017 (KEM & PPKF 2017)Tanggal 26 Mei 2016Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF 2017Tanggal 2 Juni 2016Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF 2017 RAPAT-RAPAT TIMUS PANJATanggal 18 Juli 20161. Timus Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Penda-patan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 20172. Timus Panja RKP Tahun 2017 dan Prioritas Anggaran Tahun 20171. Timus Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 20172. Timus Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2017 Peraturan Tatib Pasal 155 dan Pasal 179 Ayat (2) UU 42/2014 tentang MD3: Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok - pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.Jadwal pembahasan bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan.>>>JADWAL RAPAT PANJA-PANJATanggal 27-29 Juni 20161. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 20172. Panja RKP Tahun 2017 dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 RAPAT PARIPURNATanggal 21 Juli 2016Penyampaian laporan hasil pembahasan ttg Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 di Badan Anggaran RAPAT KOMISI I - IX DENGAN MITRA KERJANYATanggal 15-18 Juli 2016Menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Badan AnggaranPenyampaian hasil sinkronisasi oleh Komisi dg Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menkeu utk bahan penyusunan RAPBN 2017 & Nota Keuangannya 27LAPORAN TAHUNAN 2016 Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 RAPAT INTERNAL BADAN ANGGARANTanggal 19 Juli 2016Sinkronisasi hasil Panja-Panja RAPAT PANJA-PANJATanggal 12-14 Juli 20161. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 20162. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2016 RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN MENKO-MENKOTanggal 23 Juni 2016Pembahasan RKA KL Kementerian Koordinator RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERIN-TAH DAN GUBERNUR BANK INDONESIATanggal 19 Juli 2016Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja berdasarkan Pembahasan di Badan Anggaran RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH DAN GUBERNUR BANK INDONESATanggal 6 Juni 20161. Penyampaian RKP, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA 20172. Pembentukan Panja:a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2017b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2017d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2017 3. Mendorong peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan belanja produktif dan efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Dalam tahun 2020 belanja negara berkisar 17,0-18,0 persen terhadap PDB; 4. Mengarahkan agar pemanfaatan atas pelebaran ruang fiskal (fiscal space) difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan coverage program perlindungan sosial. Dalam tahun 2020 belanja modal diharapkan berkisar 3 persen PDB; Kebijakan fiskal jangka menengah 2015-2020 akan ditempuh melalui 3 (tiga) kebijakan umum. Pertama, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas (big push policy) yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, peningkatan kualitas dan coverage program perlindungan sosial dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Kedua, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan Tahapan Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2015 - 20205. Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dengan senantiasa mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman. Defisit anggaran pada tahun 2020 diharapkan terkendali pada kisaran 2,0-2,3 persen PDB.Melalui kebijakan jangka menengah tersebut diharapkan pengelolaan fiskal dalam prespektif jangka menengah 2015-2020, akan senantiasa konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam jangka menengah. Sementara itu, Dalam jangka menengah 2015-2020, pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah antara lain yaitu: 1. Defisit anggaran diarahkan bersifat ekspansif dengan besaran 2,0 - 2,3 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Strategi kebijakan yang akan digunakan yaitu: (a) defisit terkendali dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun dan (b) diarahkan untuk kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keseimbangan makro;2. Pendapatan negara ditargetkan mencapai sebesar 15,0 - 16,0 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Strategi kebijakan yang akan digunakan antara lain: (a) mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi untuk penguatan daya saing, pengendalian barang yang dapat menimbulkan eksternalitas serta meredistribusi pendapatan, dan (b) mendorong optimalisasi PNBP dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.3. Kebijakan belanja negara dialokasikan sebesar 17,0 - 18,0 persen terhadap PDB pada tahun 2020 dengan strategi kebijakan yaitu: (a) mendorong belanja yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan;serta(b) mengantisipasi Kebijakan fiskal jangka menengah 2015-2020 akan ditempuh melalui 3 (tiga) kebijakan umum. Pertama, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas (big push policy) yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, peningkatan kualitas dan coverage program perlindungan sosial dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Kedua, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, efisiensi subsidi serta efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Ketiga, memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas manageable.Sejalan dengan hal tersebut, maka kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2015-2020 sebagai berikut:1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, sehingga pada tahun 2020 diharapkan berkisar 15,0-16,0 persen terhadap PDB;2. Konsisten mendorong peningkatan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) mencapai berkisar 13,8-14,8 persen terhadap PDB pada tahun 2020 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta berbagai terobosan kebijakan;3. Mendorong peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan belanja produktif dan efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Dalam tahun 2020 belanja negara berkisar 17,0-18,0 persen terhadap PDB;4. Mengarahkan agar pemanfaatan atas pelebaran ruang fiskal (fiscal space) difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan coverage program perlindungan sosial. Dalam tahun 2020 belanja modal diharapkan berkisar 3 persen PDB; 201520162017201820192020 Resiko & SustainabilitasDaya Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan & BerkeadilanPemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan & BerkeadilanMemperkokoh Pengelolaan Fiskal untuk Mewujudkan KesejahteraanPenguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang BerkualitasMenjaga Keberlanjutan Fiskal untuk Mewujudkan Daya Saing dan Pertumbuhan yang Berkualitas Menuju KesejahteraanPengelolaan Fiskal Menuju Masyarakat Mandiri, Adil dan Makmur 37LAPORAN TAHUNAN 2016 1111112222223333RPJMN Tahap III2015 - 2019RPJMN Tahap IV 2020 - 2025 5. Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dengan senantiasa mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman. Defisit anggaran pada tahun 2020 diharapkan terkendali pada kisaran 2,0-2,3 persen PDB. Tahapan Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2015 - 2020 35
Melalui kebijakan jangka menengah tersebut diharapkan pengelolaan fiskal dalam prespektif jangka menengah 2015-2020, akan senantiasa konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam jangka menengah. Sementara itu, Dalam jangka menengah 2015- 2020, pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah antara lain yaitu: Hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rapat Asset-Liability Management (ALM) Kementerian Keuangan. Dalam rapat ALM dijelaskan mengenai realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan posisi terakhir dan outlook penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2016 beserta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil monitoring dan rapat ALM tersebut, selanjutnya ditetapkan mitigasi risiko dan langkah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan tahun 2016. 1. Defisit anggaran diarahkan bersifat ekspansif dengan besaran 2,0 - 2,3 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Strategi kebijakan yang akan digunakan yaitu: (a) defisit terkendali dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun dan (b) diarahkan untuk kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keseimbangan makro; 2. Pendapatan negara ditargetkan mencapai sebesar 15,0 - 16,0 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Strategi kebijakan yang akan digunakan antara lain: (a) mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi untuk penguatan daya saing, pengendalian barang yang dapat menimbulkan eksternalitas serta meredistribusi pendapatan, dan (b) mendorong optimalisasi PNBP dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Kebijakan belanja negara dialokasikan sebesar 17,0 - 18,0 persen terhadap PDB pada tahun 2020 dengan strategi kebijakan yaitu: (a) mendorong belanja yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta (b) mengantisipasi ketidakpastian. 4. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. 2. Monitoring Penerimaan Perpajakan 3. Pengembangan Model Proyeksi Target Penerimaan Perpajakan Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah dan DPR yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SBI 3 bulan, nilai tukar, harga minyak, dan lifting minyak, disusunlah target penerimaan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan basis pajak. Target penerimaan perpajakan dalam APBN akan menjadi acuan dan performance pemerintah dalam menghasilkan besaran penerimaan perpajakan selama satu tahun, sehingga ketepatan penetapan angka target merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong terwujudnya pengelolaan fiskal yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan. Peramalan besarnya penerimaan pajak dalam kajian ini berguna sebagai baseline dari perhitungan besarnya penerimaan pajak dalam APBN, sebelum ditambahkan oleh upaya tambahan dan dampak kebijakan. Peramalan penerimaan pajak dilakukan dengan simulasi menggunakan aplikasi office excel dengan data asumsi makroekonomi, elastisitas basis pajak, elastisitas penerimaan pajak, angka proyeksi basis pajak, dan data realisasi penerimaan pajak. Angka peramalan model penerimaan pajak dalam kajian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu tools dalam pengambilan kebijakan, yaitu sebagai angka baseline penerimaan pajak mulai tahun 2016 sampai dengan 2025. Kegiatan monitoring penerimaan perpajakan tahun 2016 dilakukan secara bulanan dan pada bulan Desember dilakukan secara mingguan. Data realisasi penerimaan yang digunakan berasal dari Buku Merah DJPB, Modul Penerimaan Negara dari DJP serta Modul Pelaporan Online dari DJBC. Evaluasi, analisis, dan monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, analisis dilakukan untuk memonitor capaian terhadap target dalam APBN/APBN-P 2016, baik secara nominal maupun pertumbuhannya. Analisis disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan beserta mitigasi risikonya pada tahun 2016. Berdasarkan monitoring realisasi penerimaan perpajakan bulanan, outlook penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2016 dapat dihitung dan dianalisis serta digunakan untuk memperkirakan capaian penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2016. Dari hasil pengembangan model penerimaan pajak ini terdapat perbaikan dari sisi metodologi yang digunakan maupun pemilihan tax base yang dianggap lebih tepat terutama pada Pajak Lainnya, dibandingkan dengan existing model saat ini. Selain itu, pemisahan proyeksi PPh OP dan PPh badan serta pemisahan proyeksi PPN Dalam Negeri dan PPN Impor, diharapkan dapat memberikan hasil proyeksi yang lebih akurat. Hal ini disebabkan karena tax base yang digunakan berbeda dan magnitude pengaruh variabel ekonomi makro yang berbeda pada setiap jenis pajak. Namun demikian, hasil dari pengembangan model penerimaan pajak ini masih perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan perlunya menambahkan variabel kontrol yang lain seperti harga komoditas, ICP, ataupun jumlah pekerja. Hal ini bertujuan untuk semakin mendekatkan model pada realitas yang terjadi pada perekonomian. Untuk lebih menyempurnakan model penerimaan pajak pada masa yang akan datang, perlu dipertimbangkan 36
untuk mencoba menggunakan metode lain dalam ekonometrika seperti metode reduce form model atau metode lain yang lebih advance. Selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk memasukan dampak kebijakan yang ditempuh baik menggunakan dummy ataupun variabel kontrol yang lain, mempertimbangkan penentuan target penerimaan tahun sebelumnya, serta penentuan untuk melakukan proyeksi terhadap besaran tax base yang tidak hanya dipengaruhi oleh indikator asumsi ekonomi makro, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat non ekonomi. 4. Menghitung/Meng-update Angka Sensitivitas Perubahan Asumsi Ekonomi Makro terhadap APBN Updating data untuk perhitungan angka sensitivitas perubahan asumsi makro terhadap APBN memang sangat dibutuhkan. Besarnya dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN dapat disimulasikan dalam Model Sensitivitas APBN. Model tersebut digunakan dalam melakukan simulasi perhitungan secara cepat untuk mengetahui besarnya dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap besaran-besaran dalam APBN (baik di sisi pendapatan, belanja, maupun defisit anggaran). Selama tahun 2016, dinamika perekonomian baik luar negeri maupun dalam negeri yang terus mengalami fluktuasi kondisi mengakibatkan beberapa asumsi makro yang digunakan dalam APBN cenderung berubah. Dampak perubahan asumsi terhadap APBN perlu selalu dipantau dalam rangka memitigasi risiko dan menentukan strategi ke depan agar APBN tetap kredibel. Dalam implementasinya, model tersebut perlu di-update secara terus menerus agar didapatkan simulasi dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap RAPBN dan RAPBN-P secara detil, jelas, dan akurat sehingga bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan APBN. pertambangan, serta sektor informasi dan komunikasi yang memiliki kontribusi lebih kecil dalam perekonomian (PDB). Tax buoyancy dan tax ratio PPN di sektor perdagangan selama tiga tahun terakhir juga mengalami tren penurunan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu diduga terjadi erosi penerimaan perpajakan di sektor perdagangan akibat tidak berkembangnya basis pajak. Erosi basis perpajakan menunjukkan adanya pelemahan tax base yaitu makin berkurangnya porsi dalam perekonomian yang menjadi basis pengenaan pajak. Berkurangnya basis perhitungan pajak dapat terjadi secara natural atau disebabkan oleh suatu kebijakan. Faktor alamiah biasanya terjadi karena ada sektor dalam perekonomian yang tumbuh secara cepat namun tidak dapat ditangkap oleh sistem perpajakan. Sementara itu, faktor kebijakan biasanya disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian fasilitas berupa pembebasan dan pengecualian pengenaan pajak terhadap objek pajak atau subjek pajak tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi fenomena peningkatan bisnis online di Indonesia yang secara otomatis mengurangi pangsa pasar bisnis konvensional. Dalam periode 2012-2015, nilai transaksi bisnis online terus meningkat secara pesat. Berdasarkan data dari e-marketer, nilai transaksi perdagangan e-commerce meningkat dari Rp25 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp105 triliun pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata 60,3% per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2016 diperkirakan terdapat lebih dari Rp130 triliun nilai transaksi yang diperdagangkan secara online. Menurut Sakti NW (2014), menemukan bahwa saat ini e-commerce melibatkan transaksi dengan penjual atau pembeli di luar negeri maka implementasi perpajakannya masih mengalami kendala mengingat belum ada aturan internsional yang secara jelas mengatur. Selain itu tingkat kepatuhan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannnya dari transaksi e-commerce dinilai masih rendah. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka patut diduga telah terjadi potential loss penerimaan perpajakan dari berkembangnya bisnis online. 5. Rekomendasi Kebijakan APBN Lainnya Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan APBN. Beberapa rekomendasi kajian telah dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan telah disampaikan kepada stakeholder terkait antara lain : Dampak E-Commerce Terhadap Penerimaan Perpajakan Sektor perdagangan di Indonesia memiliki porsi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia yaitu mencapai 16% dari PDB atau menduduki peringkat kedua penyumbang PDB terbesar setelah sektor industri pengolahan. Namun demikian, sumbangan pajak di sektor perdagangan dianggap masih kurang optimal karena kontribusinya terus menurun dan relatif lebih kecil dibadingkan dengan kontribusi dari sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan, sektor penggalian dan Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa hal-hal penting yaitu dengan existing basis pajak di sektor perdagangan maka potensial loss dari masifnya bisnis online diperkirakan tidak terlalu signifikan dalam pemungutan PPN yaitu sebesar Rp335 miliar s.d Rp1,9 triliun setiap tahunnya. Hal ini cukup dapat dipahami mengingat porsi e-commerce dalam sektor perdagangan masih berkisar antara 2-7%. Namun demikian, jika proyeksi e-commerce semakin membesar porsinya dalam sektor perdagangan potential loss ini perlu mendapatkan perhatian serius. Di sisi lain, tingkat kolektabilitas PPN di sektor perdagangan non e-commerce juga sudah baik mengingat uncollected tax porsinya hanya berkisar 1,4%-1,8%. Berdasarkan hal tersebut pemungutan PPN sudah cukup baik dalam kerangka tax base yang sudah ada (porsi sektor perdagangan yang sudah menjadi basis perhitungan PPN dan PPnBM). Namun demikian, perlu diketaui saat ini porsi DPP terhadap PDB hanya mencapai sekitar 65,5% yang berarti tax ratio PPN dan PPnBM di 37
sektor perdagangan hanya mencapai 6,5% atau lebih rendah daripada sektor industri dan pertambangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan penerimaan PPN dan PPnBM yang lebih besar maka basis perpajakan masih perlu ditambah lagi, bagian PDB sektor perdagangan yang dijadikan basis pajak masih juga perlu ditingkatkan lagi. Sementara itu, kajian ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi antara lain yaitu sektor perdagangan e-commerce saat ini porsinya masih cukup rendah dalam sektor perdagangan, namun demikian porsinya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pengguna internet. Dampak perkembangan bisnis online memang berpengaruh pada perpajakan namun dampaknya terhadap penurunan penerimaan masih kecil, yaitu antara Rp0,3 sampai dengan Rp1,9 triliun setiap tahunnya. Masih belum optimalnya PPN dan PPnBM saat ini lebih dikarenakan oleh masih relatif rendahnya existing porsi basis pajak terhadap PDB perdagangan (saat ini hanya mencapai rata-rata 65%). Tanpa peningkatan tax base maka diperkirakan penerimaan PPN dan PPnBM tidak akan tumbuh secara signifikan. Mengingat potential loss dari berkembangan bisnis e-commerce merupakan hal yang alamiah dan dampaknya kecil, maka pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan perluasan basis pajak di sektor perdagangan atau setidaknya mencegah terjadinya erosi tax base karena adanya kebijakan pembebasan atau pengurangan beban perpajakan untuk objek dan subjek pajak tertentu. Pemerintah, dalam struktur permodalan perbandingan hutang dengan total aset menunjukkan bahwa struktur permodalan BUMN konstruksi didominasi oleh hutang yang melebihi 75% total asset, serta Capital expenditure (belanja modal) BUMN sektor konstruksi berdasarkan tahun pengamatan memiliki struktur yang kurang jelas, pola capex yang berfluktuasi tergantung pada banyak sedikitnya proyek yang dikerjakan. Kajian model perhitungan DPOR BUMN memberikan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain: (1) Dalam proses penyusunan Dividen Payout Ratio seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan penerimaan negara dalam APBN; (2) BUMN terkait seharusnya membuat analisa perhitungan yang matang terkait besaran DPOR, serta simulasi DPOR yang meningkat /turun serta dampaknya terhadap belanja modal dan laba bersih; (3) Besaran belanja modal (capex) dengan DPOR mempunyai hubungan negatif, artinya jika capex naik maka DPOR akan turun begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, capex yang disusun oleh BUMN harus dibuat serealistis mungkin karena pada prakteknya banyak BUMN yang memasang target capex tinggi namun realisasinya tidak sesuai dengan target. Analisis Pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 Terhadap BUMN Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Model Perhitungan DPOR BUMN dengan Analisis Kebutuhan Capital Expenditure dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kajian ini dilatarbelakangi dari kebijakan Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur (2014-2015), peran BUMN konstruksi menjadi dominan dalam menggerakkan perekonomian nasional, sehingga mempunyai kesempatan dan peluang mengembangkan usahanya. Sementara itu, kebijakan dividen dari BUMN merupakan isu penting bagi penerimaan negara maupun perkembangan dari BUMN itu sendiri dalam rangka mengevaluasi peraturan terkait kebijakan dividen payout ratio. Pertimbangan dalam kebijakan dividen BUMN adalah apakah laba BUMN akan digunakan untuk membiayai investasi atau dibagi sebagai dividen (penerimaan negara). Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Melalui peningkatan konektivitas dan fasilitas umum, infrastruktur diharapkan mendorong kegiatan produksi dan konsumsi antar wilayah, meningkatkan kesempatan dan kemampuan dalam bertransaksi dan berinovasi, yang pada akhirnya mendorong produktivitas sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terbesar dalam sejarah APBN sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mengakselerasi infrastruktur. Pemerintah berinvestasi sebesar Rp64,88 triliun untuk mendukung program prioritas nasional (yaitu ketahanan pangan, kedaulatan energi, industri strategis, pertahanan nasional dan infrastruktur) dan hampir sepertiga dari jumlah tersebut diarahkan untuk program pembangunan infrastruktur dan pendukungnya. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai antara lain: (a) untuk menilai laporan keuangan sektor konstruksi, (b) menyusun template model perhitungan payout ratio BUMN konstruksi, dan (c) memberikan rekomendasi terkait kebijakan target dividen dengan tetap memperhatikan penugasan BUMN sebagai agen pembangunan infrastruktur namun tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Kinerja keuangan BUMN sektor konstruksi berdasarkan pengamatan dari kinerja tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN sektor konstruksi sebagian besar merupakan proyek milik Permasalahan utama dalam pemberian PMN adalah sejauh mana dana PMN itu dapat dan telah dimanfaatkan oleh BUMN sehingga tujuan Pemerintah dapat tercapai. Aspek regulasi juga menjadi perhatian agar BUMN yang memperoleh PMN dapat secara akuntabel dan transparan menggunakan dana tersebut. Dengan demikian, perlu adanya inisiatif bersama pada lingkup Pemerintah agar pemberian PMN dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dievaluasi dengan lebih terarah dan berorientasi output. Secara garis besar kajian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu: (a) melihat bagaimana kondisi BUMN sebelum mendapatkan PMN. Kondisi BUMN dianalisis 38
melalui analisis keuangan BUMN terutama dalam hal kelayakan proyek dan kondisi kesehatan keuangan; (b) seberapa efisien BUMN dalam mengembangkan proyek infrastruktur berdasarkan penerimaan PMN; dan (c) mengevaluasi efisiensi pengembangan proyek infrastruktur setelah pemberian PMN terutama pada kesesuaian antara proposal-pelaksanaan dan realisasi terkini anggaran infrastruktur. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengalokasian beberapa BUMN (Pra-PMN) belum tepat salah satunya disebabkan karena sebagian BUMN yang menerima PMN belum mengalami kesiapan/kematangan rencana pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini tercermin dari beberapa hal pokok yaitu (i) kontrak proyek yang belum tersedia, (ii) kendala pembebasan lahan yang tak kunjung terselesaikan, dan (iii) perubahan rencana pemanfaatan PMN. Sedangkan bila dilihat dari Analisis PMN menunjukkan bahwa PMN tidak efisien dimanfaatkan oleh BUMN dalam mendukung pembangunan proyek infrastruktur karena BUMN tidak dapat melakukan leverage dan kecilnya pembentukan aset setelah PMN, serta tidak tercapainya pembangunan fisik sesuai target. kembali (redesign) subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran (well targeted). Perubahan paradigma juga telah beralih dari yang sebelumnya ditujukan untuk peningkatan produktivitas pertanian menjadi pemberian bantuan untuk petani miskin dan hampir miskin. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan secara komprehensif untuk menganalisis usulan perubahan skema penyaluran subsidi pupuk secara langsung sekaligus menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan politik, daripada perubahan pola penyaluran subsidi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara khusus tujuan dalam kajian ini, meliputi: (1) mengidentifikasi pola penggunaan pupuk bersubsidi dari petani penerima pupuk bersubsidi; (2) menyusun beberapa alternatif mekanisme pemberian subsidi pupuk serta mengukur efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhinya; (3) melakukan analisis perubahan perilaku petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi apabila subsidi pupuk langsung pupuk telah diterapkan; (4) menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan politik akibat peralihan dari subsidi pupuk secara tidak langsung menjadi langsung; dan (5) membuat database yang berisi data dan informasi petani di Pulau Lombok. Rekomendasi yang diberikan pada kajian ini antara lain: (a) kontribusi fiskal untuk mendukung infrastuktur harus dikaji berdasarkan kasus bisnis (business case) yang jelas, karena tidak semua pembangunan infrastruktur oleh BUMN membutuhkan PMN; (b) sebelum pemberian PMN, perlu dilakukan identifikasi atas kemampuan BUMN dalam menjalankan program-program Pemerintah, terutama bagi BUMN dengan kondisi keuangan yang tidak sehat; (c) perlu dilakukan analisis kelayakan keuangan yang baik. Proyek yang tidak layak secara keuangan membutuhkan subsidi bukan PMN. Kelayakan proyek akan mempengaruhi delivery BUMN dalam mengeksekusi proyek sehingga berdampak pada efisiensi biaya dan waktu; serta (d) Kontribusi fiskal untuk proyek infrastruktur harus dibuat secara eksplisit untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran yang disertakan Pemerintah. PMN, yang tidak akan memberikan kembalian yang layak, adalah sama dengan subsidi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma pemberian subsidi pupuk dari yang sebelumnya ditujukan untuk peningkatan produktivitas menjadi pemberian bantuan untuk petani miskin dan hampir miskin membawa implikasi pentingnya penyediaan database yang valid dan mutakhir. Data penerima subsidi pupuk yang ada sekarang belum memberikan data yang dibutuhkan tersebut. Sehingga harus dilakukan pemadanan data dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang memuat informasi jumlah kebutuhan pupuk petani dan data identitas resmi petani yang memuat keberadaan petani (bisa diambil dari data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian - Simluhtan), dan data kemiskinan dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat informasi golongan masyarakat yang masuk kategori miskin dan hampir miskin berhak mendapatkan bantuan subsidi. Paradigma Baru Kebijakan Subsidi: Subsidi Langsung untuk Komoditas Pangan Dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani untuk menjaga daya beli mereka dalam memperoleh pupuk. Intervensi yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk subsidi harga yang ditargetkan untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis. Namun skema penyaluran subsidi pupuk tidak langsung selama ini banyak menuai kritik karena menimbulkan banyak inefisiensi, dan kebocoran. Pola penyaluran subsidi yang sekarang dikatakan tidak transparan dan tidak tepat sasaran yang akan melahirkan potensi untuk menciptakan distorsi dan inefisiensi ekonomi. Pemberian subsidi langsung pupuk merupakan opsi yang efektif secara ekonomi karena menstimulasi peningkatan output pertanian dibandingkan dengan pemberian alsintan maupun pembangunan irigasi. Disamping itu, pemberian subisidi langsung kepada produsen padi, jagung dan kedelai masih diperlukan secara sosial karena diprediksi dapat memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan riil antar rumahtangga, meredam tingkat inflasi, serta gejolak sosial. Meskipun demikian, paradigma baru kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap politik anggaran karena resiko peningkatan defisit anggaran pemerintah. Secara sosial perubahan kebijakan pemberian subsidi pupuk menjadi tidak langsung dengan target sasaran penerima adalah petani miskin dan hampir miskin akan membawa potensi kerawanan sosial karena akan ada petani yang tadinya mendapat subsidi menjadi tidak lagi masuk sebagai penerima subsidi. Perbaikan dalam mekanisme penyaluran subsidi pupuk memiliki urgensi untuk dilakukan melalui peninjauan 39
Dari hasil kajian ini diberikan beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yaitu: (1) penerapan subsidi langsung dengan menggunakan kartu merupakan pilihan yang paling tepat dan juga dirasakan urgen; (2) Pemerintah melalui kementerian teknis perlu mempertimbangkan 2 (dua) opsi dalam perbaikan data RDKK yang selanjutnya dijadikan database dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk langsung, yaitu peningkatan peran Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (BP3K) (kecamatan) sebagai sentra dari data RDKK pada level individual petani serta pemanfaatan online platform untuk pencatatan RDKK; (3) Pemerintah melalui kementerian teknis perlu melaksanakan perbaikan kualitas dan format RDKK dengan memasukkan atau menambahkan informasi- informasi individu petani yang dibutuhkan bank pelaksana dalam menerbitkan kartu subsidi; (4) implementasi mekanisme subsidi langsung dengan kartu membutuhkan koordinasi mulai dari penyiapan database hingga tahap implementasi; (5) mekanisme subsidi dengan kartu dapat diterima petani melalui sosialisasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan pemahaman petani dan meredam potensi gejolak sosial dan politik; serta (6) mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung akan melibatkan banyak pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri pupuk, dan juga lembaga keuangan. Analisis SiLPA Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) cenderung mengalami peningkatan tiap tahun sejalan dengan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Alokasi TKD tahun 2011 sebesar Rp411,3 triliun meningkat menjadi Rp623,1 triliun pada tahun 2015. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya belanja APBD oleh daerah. hal tersebut, perlu evaluasi yang ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA dan simpanan pemda di perbankan serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan transfer ke daerah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kajian ini menunjukkan hasil antara lain: • Peningkatan simpanan pemda di perbankan sejalan dengan terjadinya peningkatan SiLPA pemerintah daerah. Simpanan pemda di perbankan sebagian besar berbentuk giro dan simpanan berjangka/ deposito. Hal ini terjadi baik di pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot; SiLPA yang relatif tinggi secara konsisten terjadi pada pemerintah provinsi dengan karakteristik peran PAD relatif tinggi (>60%), atau kontribusi DBH SDA cukup tinggi (>40%). Sedangkan pada tingkat kabupaten/ kota, SiLPA yang tinggi umumnya terjadi pada daerah dengan peran DBH SDA sangat tinggi (>50%) dan beberapa pemda dengan peran PAD relatif tinggi (>25%); Permasalahan SiLPA dan simpanan pemerintah daerah yang tinggi merupakan masalah kemampuan melaksanakan/merealisasikan anggaran dan pengelolaan kas daerah (cash management optimization). SiLPA tidak sepenuhnya merupakan dana idle mengingat bahwa karakteristik penyebab SiLPA bervariasi. SiLPA tahun anggaran sebelumnya (t-1) dapat digunakan untuk menutup defisit APBD tahun berjalan (t) dan/atau untuk pengeluaran pembiayaan (investasi dan dana cadangan) Simpanan pemda di perbankan dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi pengelolaan kas daerah sebagai akibat adanya mismatch waktu penerimaan dan pengeluaran daerah.
Dari sisi pengelolaan kas daerah menunjukkan jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan posisi akhir Desember meningkat dari Rp80,4 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp103,8 triliun pada tahun 2015. Bersamaan dengan peningkatan jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan tersebut, terjadi peningkatan SiLPA pemerintah daerah dari Rp78,5 triliun di tahun 2011 menjadi Rp98,4 triliun di tahun 2015 (data dari 508 daerah). Sementara itu, di sisi lain capaian indikator pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan karena masih terdapat beberapa Provinsi dengan SiLPA relatif tinggi namun capaian pembangunannya masih berada di bawah capaian nasional. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan meminimalkan SiLPA antara lain: (1) dari sisi perencanaan APBD dapat dilakukan peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD, menghindari penambahan alokasi TKDD yang bersifat spesifik di tengah tahun anggaran berjalan, dan mempertimbangkan perubahan kriteria penilaian kinerja penerimaan APBD; (2) dari sisi pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui penerapan masa transisi atas implementasi peraturan baru pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi menghambat pelaksanaan/penyerapan anggaran; dan (3) untuk memperkecil simpanan pemda diperbankan terutama pada pertengahan tahun akibat mismatch waktu penerimaan kas daerah dan kebutuhan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara menyalurkan TKDD berdasarkan kebutuhan daerah. Simpanan pemda di perbankan dan SiLPA yang relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Kondisi tersebut sangat perlu untuk dianalisis mengingat sumber pendanaan utama otonomi daerah masih dikontribusi oleh transfer dari pemerintah pusat. Berkenaan dengan Analisis Dampak Penetapan Harga Gas Tertentu Bagi Industri Domestik Peluang optimalisasi pemanfaatan gas bumi tersebar di semua sektor. Gas bumi mempunyai posisi yang unik 40
dalam struktur produksi. Gas bumi bisa berfungsi sebagai sumber energi dan bisa juga berfungsi sebagai bahan baku. Pemakaian gas bumi sebagai bahan baku antara lain dapat ditemui di industri pupuk dan petrokimia. Sedangkan pemakaian gas bumi sebagai energi dapat ditemui di hampir semua sektor, dari mulai transportasi, sektor manufaktur sampai pembangkit listrik. Peluang optimalisasi pemanfaatan gas bumi juga bisa diluhat dari sisi produksi. Indonesia sudah tidak lagi kaya akan minyak bumi. Kurangnya eksplorasi dan investasi di sisi produsen minyak bumi telah membuat produksi minyak bumi mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Berbeda dengan minyak bumi, produksi gas indonensia masih stabil diatas 6000 MBBTU. Meskipun terus mengalami peningkatan, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri masih mengalami hambatan dikarenakan mahalnya harga gas bumi di tangan industri pengguna (hilir gas). Harga gas yang dibayar oleh industri pengguna di Indonesia relatif lebih mahal daripada yang dibayar oleh industri di negara tetangga. Menurut data dari TLG (2015), Harga gas di sampai ke tangan industri pengguna di Indonesia berada pada kisaran diatas 10 dolar US. Harga yang diterima oleh industri pengguna di Indonesia tersebut lebih mahal dibandingkan oleh harga diterima oleh industri pengguna gas di di Filipina, Thailand, dan Malaysia. Untuk kawasan ASEAN, hanya industri di singapura yang membayar harga gas lebih mahal daripada di Indonesia. Terbatasnya infrastruktur distribusi gas bumi di Indonesia menjadi salah satu faktor mahalnya harga gas di industri pengguna. Sumber-sumber gas bumi berada di kawasan lepas pantai dan lokasinya jauh dari pusat-pusat industri. Pusat produksi gas Indonesia umumnya berada di lepas pantai; Arun-Aceh, Bontang-Kalimantan Timur, serta Tangguh-Papua. Diperlukan infrastruktur yang masif untuk dapat menghubungkan gas bumi yang dihasilkan dengan pusat-pusat industri nasional. Selain itu kondisi geografis indonesia sebagai negara kepulauan juga menambah kompleksitas distribusi gas domestik. Kondisi-kondisi tersebut berujung pada mahalnya harga gas yang harus dibayar di level industri pengguna. Apabila permohonan harga gas bumi tertentu telah diverifikasi dan disetujui, maka industri pengguna akan menikmati harga gas yang lebih murah dari harga normal. Dalam kasus gas bumi dibeli secara langsung dari hulu/ kontraktor migas, maka pihak kontraktor akan melakukan penyesuaian harga jual ke industri pengguna. Dalam kasus gas bumi dibeli dari badan usaha/trader, maka pihak badan usaha/trader wajib melakukan penyesuaian harga jual ke industri pengguna. Hasil analisis yang didapatkan dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu dapat meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan positif GDP pada kisaran 0,12% - 0,13% (kumulatif 2021). Variabel makroekonomi lain yang mengalami pertumbuhan positif antara lain tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, serta konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan positif tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja industrimanufaktur nasional. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kajian ini yaitu pada sisi Pemerintah, perbaikan kondisi makroekonomi akan membuat penerimaan pajak meningkat. Total peningkatan penerimaan perpajakan pada berada kisaran Rp5,34 triliun sampai dengan Rp5,4 triliun (kumulatif 2021). Penyumbang terbesar dari peningkatan penerimaan pajak tersebut adalah PPN dan PPh Badan. Sedangkan pada sisi industri, harga input gas yang lebih rendah akan memangkasbiaya produksi sehingga membuat outputnya menjadi lebih murah dan industri tersebut menjadi lebih kompetitif. Mayoritas industri yang mendapat penetapan harga gas bumi tertentu akan mengalami peningkatan output. Industri yang mengalami peningkatan output antara lain industri besi baja, industri pupuk, industri keramik, industri kaca, industri barang-barang dari karet, industri pulp & kertas, dan industri makanan dan minuman. Besaran dampak positif yang diterima oleh masing-masing industri berbanding lurus dengan komposisi gas bumi yang dipakai dalam struktur input industri tersebut. Permasalahan mahalnya harga gas di tangan industri pengguna telah disadari oleh pemerintah, Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas. Sementara itu, pelaksanaan regulasi harga gas bagi industri manufaktur tersebut bukan tanpa biaya. Penetapan harga gas tertentu kepada pengguna gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor, dengan mengurangi bagi hasil migas pemerintah. Dengan mengurangi bagi hasil migas pemerintah, maka besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor migas tidak berubah. SKK Migas bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan pengurangan penerimaan migas negara tersebut. Berdasarkan perhitungan SKK Migas, penurunan bagi hasil pemerintah dari kontraktor migas bisa mencapai USD 544 juta. 41
Kebijakan Pendapatan Negara Kebijakan Kepabeanan dan Cukai hasil usulan sejumlah 24 sektor industri mendapatkan BM DTP, dengan pagu anggaran total Rp464.068.500.000,00. 1. Kebijakan Pemberian Tarif Bea Masuk 0% Untuk Mendukung Industri Pesawat Terbang Kebijakan Pemberian Tarif Bea Masuk sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, Kemudian pada tanggal 13 Juli 2015, Menteri Perhubungan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas bea masuk 0% atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian pada tanggal 17 Desember 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diputuskan bahwa tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) dikenakan terhadap impor 21 (dua puluh satu) pos tarif barang dan bahan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang. Atas dasar beberapa hal tersebut, dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 pada tanggal 3 Maret 2016. Pokok pengaturan dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2016 adalah pemberian tarif bea masuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen pemeliharaan/perbaikan pesawat terbangsebagai insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat. 2. Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal Sektor Industri Berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Untuk Tahun Anggaran 2017 Sehubungan dengan implementasi program streamline BM DTP yang telah dicanangkan sejak tahun 2014 dan pagu anggaran BM DTP TA 2017 yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Pembina Sektor dari industri pengguna fasilitias BM DTP yaitu Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, telah dilakukan kajian terkait usulan industri yang akan mendapatkan BM DTP, dengan Pada tanggal 30 Desember 2016, kebijakan terkait BMDTP tersebut ditetapkan dalam PMK Nomor 255/PMK.010/2016. PMK ini secara umum menetapkan nilai pagu BM DTP TA 2017 sebesar Rp464.068.500.000,00 (empatratus enam puluh empat miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 24 sektor industri dengan rincian barang dan bahan yang diberikan BM DTP pada ke-24 sektor industri antara lain pembuatan kemasan plastik, pembuatan amplas, pembuatan kosmetik, pembuatan pupuk borate, pembuatan sepeda, pembuatan peralatan telekomunikasi, industri farmasi dan industri-industri stategis lainnya. Pemberian BM DTP terhadap sektor industri di atas dilakukan guna (1) memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum dan dikonsumsi masyarakat luas, (2) melindungi kepentingan konsumen, (3) meningkatkan daya saing, (4) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (5) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pemberian BM DTP ditujukan terhadap barang dan bahan yang belum diproduksi di dalam negeri, dan/atau barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi, dan/atau barang dan bahan sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi kebutuhan. 3. Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, pada tanggal 31 Maret 2016 melalui PMK Nomor 50/PMK.010/2016 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2013 dan berlaku hingga 1 April 2016. Sebelum masa berlaku PMK tersebut berakhir, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menerima permohonan sunset review untuk meminta perpanjangan 42
pengenaan bea masuk anti dumping dan telah melakukan penyelidikan sunset review mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut dan/ atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan anti dumping dihentikan. Sesuai hasil penyelidikan KADI, telah terbukti masih dilakukannya dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri serta adanya potensi akan semakin melonjaknya volume impor Hot Rolled Plate (HRP) yang mengandung dumping di pasar domestik apabila tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Atas hasil penyelidikan tersebut, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. Sebelum masa berlaku PMK tersebut berakhir, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menerima permohonan interim review dan sunset review mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut dan/ atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan anti dumping dihentikan. Sesuai hasil penyelidikan, Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tertuduh, masih terjadi peningkatan volume impor secara signifikan, dan adanya perubahan keadaan/besaran margin dumping yang mengakibatkan penurunan kinerja pemohon. Atas hasil penyelidikan tersebut, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. Atas dasar beberapa hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina dalam PMK Nomor 50/PMK.010/2016. Pokok pengaturan PMK dimaksud adalah: a. Pengenaan BMAD atas: Atas dasar beberapa hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan dalam PMK Nomor 73/PMK.010/2016. Pokok pengaturan PMK dimaksud adalah: a. Uraian jenis barang, yaitu serat staple sintetik, tidak 1) Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan Iebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, denganketebalan melebihi 10 mm, yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.00; dan digaruk, disisir atau diprosessecara lain untuk dipintal, dari polyester, pos tarif 5503.20.00.00. b. Jangka waktu pengenaan selama 3 tahun dengan besaran tarif BMAD. 2) Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan Iebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebihlanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm, yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.00. b. Jangka waktu pengenaan selama 3 tahun dengan besaran tarif BMAD RRT sebesar 10,47%, Singapura 12,50 % dan Ukraina 12,33%. 4. Kebijakan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/ PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor menyebabkan adanya perbedaan pemberlakuan tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN) yang berlaku dalam skema AKFTA. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan, pada tanggal 27 April 2016 melalui PMK Nomor 73/PMK.010/2016 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/ PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 dan berlaku hingga 22 November 2015. Korea Selatan melalui surat tanggal 22 Juni 2015 meminta request meeting untuk mendiskusikan implementasi pengenaan tarif bea masuk dalam skema AKFTA atas produk baja terkait dengan terbitnya PMK Nomor 97/ PMK.010/2015. Berdasarkan artikel 1 dalam Trade in Goods Agreement AKFTA, definisi "applied MFN Tariff Rate" adalah tingkat tarif MFN pada tahun 2005. Oleh karena itu, kenaikan tarif MFN produk baja dalam PMK Nomor 97/PMK.010/2015 seharusnya tidak berpengaruh/ berdampak terhadap komitmen Indonesia dalam skema AKFTA. Namun PMK AKFTA Nomor 118/PMK.011/2012 belum memberikan penegasan secara jelas terkait penerapan tarif bea masuk untuk produk High Sensitive List (HSL) kategori Exclusion (E) yang di dalamnya terdapat produk baja. Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas dan untuk 43
memenuhi komitmen Pemerintah RI sesuai Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea, pada tanggal 19 Mei 2016 ditetapkan PMK Nomor 85/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). dilakukan untuk 16 pos tarif yang belum sesuai dengan komitmen APEC, maka penetapan tarif bea masuk ini dilakukan dengan mengubah Lampiran Ill PMK No. 213/ PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang lmpor untuk pos-pos tarif yang belum sesuai dengan komitmen APEC. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 13 September 2016 ditetapkan PMK Nomor 134/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.011/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. 5. Kebijakan Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Para pemimpin APEC pada tahun 2012 di kota Vladivostok, Rusia, telah mendeklarasikan untuk menyepakati APEC List of Environmental Goods yang tarif bea masuknya menjadi 5% atau kurang dari 5%, mengingat secara langsung berkontribusi positif terhadap tujuan pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan berkesinambungan. Penurunan tarif bea masuk tersebut memperhatikan keadaan ekonomi dari anggota APEC dan dengan mengabaikan posisi anggota di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Merujuk kesepakatan para pemimpin APEC tahun 2012 mengenai komitmen penurunan tarif atas 54 produk APEC Environmental Goods (APEC EGs), Menteri Perdagangan menyampaikan Permintaan agar Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Most Favoured Nations (MFN) untuk Produk EGs dengan merujuk skema yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian telah menyampaikan lnformasi Tindak Lanjut Komitmen Indonesia Dalam lmplementasi Penurunan Tarif APEC EGs List, yang menyebutkan bahwa pemenuhan komitmen tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan skema: 1) 3 pos tarif akan diturunkan bea masuknya tahun 2016 2) 13 pos tarif lainnya akan diturunkan secara bersamaan secara bertahapselama 5 tahun yaitu 9% di tahun 2017, 8% di tahun 2018, 7% di tahun 2019,6% di tahun 2020, dan 5% di tahun 2021 Kesepakatan APEC EGs tersebut adalah berlaku secara umum (MFN) dan penetapan tarif bea masuk baru hanya 6. Kebijakan Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar Dalam upaya peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014. Produk dari Peraturan tersebut adalah rekomendasi ekspor atas produk mineral yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Maret 2015. Menindaklanjuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Produk dari peraturan tersebut adalah surat persetujuan ekspor atas produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian yang dibatasi ekspornya yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016. Selain dari aspek nilai tambah, kebijakan bea keluar atas ekspor produk hasil pengolahan dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha pertambangan agar membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berdampak terhadap nilai tambah produk hilir pertambangan diantaranya yaitu proses pengolahan bijih besi menjadi konsentrat besi dan sponge iron No Negara Asal Nama Eksportir/Produsen Besaran BMAD (%) 1. India 1. Reliance Industries Limited 2. Ganesh Polytex Limited 3. Eksportir/Eksportir Produsen Lainnya 5,82 16,67 16,67 2. RRT 1. Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd 2. Huvis Sichuan Corporation 3. Jinjiang Kwan Lee Da Hesne - Bonded Fabric Co., Ltd. 13,0 Tidak Dikenakan Tidak Dikenakan 16,10 4. Eksportir/Produsen Lainnya 3. Taiwan Seluruh Eksportir/Eksportir Produsen 28,47 44
menghasilkan nilai tambah 1,08 kali lipat dan 210 kali lipat. Sementara itu, dari aspek penerimaan negara, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap penerimaan perpajakan pada tahun 2015 mencapai 9,66 persen atau menurun signifikan dibandingkan tahun 2013 sebesar 15,04 persen. Sehingga dibutuhkan optimalisasi penerimaan perpajakan, melalui penyempurnaan peraturan kebijakan di bidang ekspor pertambangan. Dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, pada tanggal 20 September 2016 ditetapkan PMK Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. untuk penyederhanaan layer tarif cukai SKM golongan II di tahun 2018 dan SPM serta SKT golongan II di tahun 2019; 5) Untuk SKT golongan IIB dan jenis Hasil Tembakau yaitu Tembakau Iris (TIS), Kelembak Menyan (KLM), Rokok Klobot (KLB), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) diusulkan untuk tidak dinaikkan tarif cukainya dengan pertimbangan pabrik yang berbasis skala kecil (home industry). 6) Sedangkan untuk tarif cukai untuk Hasil Tembakau yang diimpor ditetapkan sama dengan tarif cukai tertinggi dari masing-masing jenis dan golongan Hasil Tembakau yang diproduksi di dalam negeri. 7. Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, dilakukan penyesuaian terhadap PMK Nomor 179/PMK.011/2012 melalui penetapan PMK Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada tanggal 30 September 2016. Perubahan PMK tersebut antara lain mengatur: a. Batasan jumlah produksi golongan pabrik HT diusulkan untuk dilakukan penyesuaian sebagai berikut: 1) Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II dari sebelumnya sampai dengan 2 miliar batang/tahun menjadi sampai dengan 3 miliar batang/tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain tingkat utilitas mesin pabrikan di golongan tersebut yang belum optimal, kecenderungan pertumbuhan produksi golongan II SKM dan SPM yang terus menurun serta rencana Pemerintah untuk menyederhanakan golongan II SKM dan SPM di 2018 dan 2019. 8. Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal Dalam Rangka Mempercepat Pengembangan Ekonomi di Wilayah Tertentu yang Bersifat Strategis Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, melalui Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 dibentuklah kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, ditetapkanlah PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta perizinan dan non perizinan. Pemberian insentif tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 2) Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan II dari sebelumnya lebih dari 50 juta s.d. 350 juta batang menjadi lebih dari 10 juta s.d. 500 juta batang/ tahun dan SKT golongan IIB dari sebelumnya sampai dengan 50 juta batang/tahun menjadi sampai dengan 10 juta batang/tahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap pabrikan kecil yang berbasis home industry. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (PP 96/2015) pada tanggal 28 Desember 2015, sesuai dengan Pasal 86 peraturan terkait, diamanahkan kepada kementerian/lembaga terkait agar menyusun peraturan-peraturan pelaksananya dalam waktu 60 hari, yakni ditargetkan selesai pada tanggal 26 Februari 2016. b. Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau tahun 2017 dengan rincian: 1) Kenaikan rata-rata tertimbang untuk HT sejenis Pasal 86 PP 96/2015: "Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan." SKM sebesar 10,52%; 2) SPM sebesar 13,46%; 3) SKT sebesar 8,66%; 4) Besaran kenaikan tarif SKM, SPM, dan SKT golongan 2B dinaikkan lebih tinggi dari golongan 2A untuk mengurangi dan mendekatkan selisih tarifnya. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah Pemerintah Sesuai dengan amanah PP 96/2015 serta hasil koordinasi oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan diharapkan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi pengaturan terkait hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan pemberian pengurangan PPh Badan b. Keputusan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) atas permohonan penanam modal: 45
1) Penetapan lama waktu dan besaran pengurangan PPh 15 agustus 2011 b) Bentuk Fasilitas 2) Penerbitan Keputusan Pemberian Fasilitas PPh c. Pembentukan komite verifikasi pemberian pengurangan PPh Badan d. Ketentuan pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas harus memiliki sistem informasi (IT Inventory) yang tersambung dengan Ditjen Bea dan Cukai e. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di KEK Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK f. g. Fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK Jasa Keuangan h. Prosedur pengajuan Fasilitas dan Kewajiban Atas amanah PP tersebut, pada tanggal 30 Juni 2016 ditetapkanlah PMK Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus. PMK tersebut mengatur pemberian fasilitas fiskal yaitu: a. Fasilitas PPh
lnvestasi > Rp 1 Triliyun: pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun lnvestasi Rp 500 Milyar s.d. 1 Triliyun: pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun lnvestasi < Rp 500 Milyar: pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun 2) Tax Allowance a) Syarat Wajib Pajak Penerima Fasilitas adalah Wajib Pajak badan dalam negeri di KEK yang melakukan penanaman modal baru/perluasan pada : • Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK yang tidak mendapat fasilitas tax holiday di KEK; atau Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di KEK b) Bentuk Fasilitas 1) Tax Holiday Diberikan untuk Badan Usaha (penyelenggara KEK) maupun Pelaku Usaha a) Syarat Wajib Pajak Baru • Melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru • Bidang usaha merupakan kegiatan utama di KEK Pengurangan penghasilan neto 30%, diberikan selama 6 tahun Penyusutan dan amortisasi dipercepat • PPh atas dividen yang dibayarkan ke Wajib Pajak Luar Negeri sebesar 10% Kompensasi kerugian antara 5 s.d. 10 tahun 3) PPh Pasal 22 lmpor tidak dipungut a) Badan Usaha PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal, diberikan paling lama 3 tahun Memenuhi ketentuan Debt to Equity Ratio (DER) Memenuhi ketentuan Debt to Equity Ratio (DER) Menyampaikan surat kesanggupan penempatan dana di perbankan di Indonesia minimal 10% dari investasi • Berstatus badan hukum, sejak atau setelah PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal, diberikan paling lama 2 tahun c) Jenis dan Jumlah barang yang tidak dipungut PPh 22 impor ditetapkan olehadministrator KEK 46
b. Fasilitas PPN 1) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas: a) lmpor barang dari Luar daerah pabean ke KEK b) Pemasukan barang dari luar daerah KEK (dalam negeri) ke KEK 2) Pengembalian PPN Pengembalian PPN diberikan bagi OP pemegang paspor luar negeri atas barang yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata. 3) Pembebasan PPnBM 1) WPI maju, meliputi WPI Jawa. 2) WPI berkembang, meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam, Bintan, dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan. 3) WPI potensial I meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara. 4) WPI Potensial II (dua) meliputi WPI Papua dan WPI Papua Barat PPnBM dibebaskan atas penyerahan properti/ hunian di KEK pariwisata c. Fasilitas Sea Masuk dan Cukai Kebijakan Di Bidang Pajak 1) Bea Masuk a) Pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan/ pengembangan • Badan Usaha diberikan pembebasan bea masuk untuk impor Sarang Modal selama 3 tahun Pelaku Usaha diberikan pembebasan bae masuk untuk impor Sarang Modal dan bahan baku produksi selama 2 tahun Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh administrator
b) Penangguhan bea masuk untuk Pelaku Usaha • Ditangguhkan bea masuk atas impor bahan baku produksi, barang modal, pengemas Diberlakukan tarif bea masuk 0% atas hasil produksi yang menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40% (Konsep Inland FTA) 1. Kebijakan Fiskal Di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Mendukung Program Pemerintah dan kepentingan Umum Serta Pemberian Perlindungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dikeluarkanlah kebijakan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya melalui penerbitan PP Nomor 34 Tahun 2016 yang lebih meringankan kewajiban perpajakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2) Cukai Dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai. 9. Kebijakan Pemberian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Berdasarkan Pasal 41 PP 142/2015 tentang Kawasan Industri, diatur dan diamanahkan bahwa Kawasan Industri diberikan insentif perpajakan berdasarkan pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) yang akan diatur lebih lanjut di peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Juni 2016, ditetapkan PMK Nomor 105/ PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri. Pokok kebijakan dalam PMK tersebut yaitu: a. Fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan dapat diberikan kepada Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usahah di Wilayah Pengembangan Industri (WPI) b. Pemberian fasilitas diberikan berdasarkan pengelompokan WPI sebagai berikut: Pokok pengaturan PP Nomor 34 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dikenai PPh bersifat final dengan tarif: 1) 2,5% dari nilai bruto yang diterima pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Berdasarkan PP 48/1994 dikenai tarif 5% dari nilai tertinggi antara nilai pengalihandengan NJOP. 2) 1% dari nilai bruto yang diterima Wajib Pajak bidang real estat yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Berdasarkan PP 48/1994 dengan tarif yang sama yaitu 1% dari nilai tertinggi antara nilai pengalihan dengan NJOP. 3) 0% atas pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam PP 48/1994 diatur pengecualian dari pengenaan PPh hanya atas beberapa jenis pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum yaitu pengadaan tanah yang memerlukan 47
syarat khusus. b. Atas penghasilan yang timbul dari perubahan PPJB dikenai PPh bersifat final dengan tariff 2,5% dari jumlah yang diterima oleh pihak yang mengalihkan harta melalui perubahan PPJB. c. Fasilitas yang diberikan: WPI Fasilitas Perpajakan Fasilitas Kepabeanan WPI Maju Tax Holiday • Tax Allowance • Pembebasan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (existing) Pembebasan Bea Masuk (BM) sesuai dengan peraturan yang berlaku (existing) WPI Berkembang Tax Allowance, dengan kompensasi kerugian selama 8 tahun dan relaksasi ketentuan bidang usaha dan daerah tax allowance existing • Pembebasan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (existing) Tahap Pembangunan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 3 tahun Tahap Pengembangan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 3 tahun, sepanjang pengembangan menambah kapasitas produksi min. 30% WPI Potensial I Tax Allowance, dengan kompensasi kerugian selama 10 tahun dan relaksasi ketentuan bidang usaha dan daerah Tax Allowance existing • Pembebasan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (existing) Tahap Pembangunan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 4 tahun Tahap Pengembangan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 4 tahun, sepanjang pengembangan menambah kapasitas produksi min. 30% WPI Potensial II Tax Holiday dengan relaksasi tidak harus dipenuhinya syarat berupa cakupan industri pionir • Pembebasan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (existing) Tahap Pembangunan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 5 tahun Tahap Pengembangan: • Bebas BM untuk impor mesin selama 2 tahun • Bebas BM untuk impor barang dan bahan selama 5 tahun, sepanjang pengembangan menambah kapasitas produksi min. 30% 2. Kebijakan di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Mendukung Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan UU 24/2011 dibentuk BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan prinsip antara lain nirlaba, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sehubungan dengan dibentuknya BPJS, UU PPh belum mengatur secara jelas perlakuan PPh atas BPJS yang mempunyai keunikan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengaturan khusus BPJS dengan amanah Pasal 35 UU PPh, yang pada intinya memberikan pengaturan atas: a. Kedudukan subjek pajak dari BPJS b. Yang merupakan objek pajak dan bukan penghasilan bagi BPJS c. Yang merupakan pengurang penghasilan neto bagi BPJS d. Perlakuan PPh bagi peserta/penerima manfaat (atas iuran dan manfaat yang diterima) Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada tanggal 30 Desember 2016. 48
3. Kebijakan Di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Mendorong Pendalaman Pasar Sektor Keuangan Khususnya Mendorong Pertumbuhan Investasi Di Bidang Real Estate Untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi dibidang real estat, diperlukan pengaturan khusus terhadap pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertentu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, telah dibahas dan ditetapkan PP Nomor 40 Tahun 2016 yang menetapkan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut: a. Skema KIK tertentu merupakan suatu skema investasi dalam bentuk KIK dengan wadah Dana lnvestasi Real Estat (DIRE) dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company (SPC). dan stabilitas harga beras dan/atau gabah di dalam negeri dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22, pada tanggal 3 Februari 2016 ditetapkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Pokok- pokok yang diatur dalam PMK Nomor 16/PMK.010/2016 adalah: a. Menegaskan pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan atau barang oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untukkeperluan industrinya atau ekspornya. b. Menegaskan pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan b. Penghasilan Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat. c. Jumlah bruto nilai pengalihan meliputi: 1) Jumlah yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat tidak memiliki hubungan istimewa dengan SPCatau KIK. 2) Jumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasaryang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen, dalam hal Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat memiliki hubungan istimewa dengan SPC atau KIK. emas batangan yaitu badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan didalam negeri. c. Menambahkan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). d. Menambahkan ketentuan bahwa dasar pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam adalah nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) yang merupakan nilai Free on Board (FOB). d. PPh final terutang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. e. Pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat apabila Wajib Pajak telah membuktikan bahwa PPh final telah dilunasi dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung. 4. Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Beras dan/ atau Gabah di Dalam Negeri dan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemungutan PPh 22 5. Penyesuaian Ketentuan Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan mendukung penguatan perekonomian nasional, sebagai salah satu bentuk paket kebijakan Pemerintah, telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2001 (PP Bunga Deposito). Dalam PP tersebut diatur tarif PPh khusus untuk bunga deposito yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE). Sejalan dengan proses penerbitan PP Bunga Deposito, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari PP Bunga Deposito yang mengatur tata cara pemotongan Sebagai upaya untuk untuk menjaga ketahanan pangan 49
Pajak Penghasilan dan mekanisme pengawasannya yaitu PMK Nomor 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pada tanggal 19 Februari 2016. Pokok-pokok yang diatur dalam PMK Nomor 26/PMK.010/2016 adalah: a. Atas bunga deposito dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari DHE dikenai PPh final dengan tarif 10% untuk deposito 1 bulan, 7,5% untuk deposito 3 bulan, 2,5% untuk deposito 6 bulan, dan 0% untuk deposito lebih dari 6 bulan. penerimaan DHE pada bank devisa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Bank terdaftar bersamaan pelaporan SPT masa. 6. Kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Surat Berharga Negara Indonesia Di Pasar Internasional b. Atas bunga deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari DHE dikenai PPh final dengan tarif 7,5% untuk deposito 1 bulan, 5% untuk deposito 3 bulan, dan 0% untuk deposito 6 bulan dan lebih dari 6 bulan. c. Atas bunga tabungan, SBI, dan deposito selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikenai PPh final 20% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% atau berdasarkan P3B untuk wajib pajak luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, untuk tahun anggaran 2016 telah tersedia pagu anggaran untuk Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara (SBN) di pasar internasional sebesar Rp.6,17 triliun. Ketentuan mengenai PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. d. Bunga deposito yang dikenai PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat: 1) Sumber dana deposito berasal dari DHE yang diterima setelah RPP Bunga Deposito berlaku dan dibuktikan denga dokumen pelaporan kewajiban penerimaan DHE pada bank devisa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bank Indonesia; 2) Sumber dana deposito berasal dari pemindahbukuan dana DHE yang ditempatkan pada rekening milik eksportir pada bank tempat diterimanya DHE dari luar negeri yang merupakan rekening khusus untuk menampung dana DHE; 3) Deposito ditempatkan pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya DHE dari luar negeri; dan 4) Eksportir wajib melampirkan surat pernyataan kepada bank yang antara lain menyatakan bahwa sumber dana rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari DHE dan bukan merupakan perpanjangan (roll over) dari deposito sebelumnya. Kebijakan PPh DTP ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing surat berharga negara Indonesia di pasar internasional dan telah dilaksanakan selama delapan tahun anggaran yang dimulai sejak tahun anggaran 2008. Dengan ditetapkannya PMK Nomor 91/PMK.010/2016 pada tanggal 9 Juni 2016 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun 2016, maka: PPh yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional ditanggung oleh Pemerintah. Termasuk pengertian penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN adalah atas diskonto SBN dalam valuta asing di pasar internasional. e. Dalam hal Deposito yang dananya bersumber dari DHE dicairkan sebelum jangka waktu deposito bersangkutan, atas bunga deposito tersebut dikenai PPh bersifat final dengan tarif 20%. Apabila pada bulan- bulan sebelum dicairkannya deposito tersebut telah dilakukan pemotongan PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, atas kekurangan pemotongn PPh dilakukan pemotongan pada saat dicairkannya deposito. f. Dalam hal deposito dana DHE atas bunga depositonya: telah dikenai PPh dengan tarifsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kemudian ditempatkan kembali sebagai deposito, termasuk melalui mekanisme perpanjangan deposito (roll over), maka atas bunga depositonya dikenai PPh final dengan tarif 20%. 7. Kebijakan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/ PMK.010/2015 yang menentukan besarnya pendapatan tidak kena pajak sebesar 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). g. Bank sebagai pemotong PPh wajib melampirkan foto copy laporan dokumen pelaporan kewajiban Atas dasar hal tersebut pada tanggal 22 Juni 2016 ditetapkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang 50
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, tanggal 22 Juni 2016, dan PMK Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Pokok pengaturannya antara lain: 1) Atas Penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan Rp450.000,00 sehari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 2) Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000,00 sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dibebaskan dari Pajak Penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham yang belum dibalik namakan menjadi atas nama Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak, sepanjang perjanjian pengalihan hak atas harta tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan Pasal 13 ayat (9), dalam hal Wajib Pajak memiliki Harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV), Wajib Pajak harus mengungkapkan kepemilikan Harta beserta Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta dimaksud dalam daftar rincian Harta dan Utang. 3) Ketentuan dalam huruf a dan huruf b di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. 8. Kebijakan Mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 /PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, diperlukan perubahan atas PMK tersebut. Pada tanggal 27 Juni 2016 ditetapkan PMK Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang mengatur pokok perubahan Perubahan PMK Nomor 159/PMK.010/2015 antara lain: 1) Menghapus "lndustri pengolahan yang merupakan Dengan memperhatikan ketentuan di atas, dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum pelaksanaan pengampunan pajak dan lebih mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan harta tidak langsung melalui SPV, pada tanggal 23 Agustus 2016 ditetapkan PMK Nomor 127/PMK.010/2016 yang mengatur pelaksanaan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui SPV. Pokok pengaturan dalam PMK tersebut antara lain: a. Menetapkan pengertian SPV sebagai perusahaan antara yang didirikan oleh Wajib Pajak semata- mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingannya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi. b. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak dan memiliki harta tidak langsung melalui SPV, harus mengungkapkan harta tidak langsung melalui SPV beserta utang yang berkaitan langsung dengan harta tersebut dalam lampiran Surat Pernyataan. c. Besarnya Harta tidak langsung melalui SPV yang industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h dari cakupan industri yang dapat diberikan fasilitas tax holiday. 2) Mengubah "lnfrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf i dari cakupan industri yang dapat diberikan fasilitas tax holiday. 3) Menghilangkan prosedur konsultasi Menteri Keuangan kepada Presiden bagi Wajib Pajak yang mengajukan fasilitas tax holiday sebelum berlakunya PMK159/ PMK.010/2015. 9. Kebijakan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV) Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 diungkapkan oleh Wajib Pajak adalah sebesar porsi kepemilikan dari masing-masing Wajib Pajak terhadap SPV tersebut, dalam hal SPV dimiliki oleh lebih dari 1 Wajib Pajak. d. Dasar pengenaan Uang Tebusan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui SPV, dihitung dengan memperhatikan: 1) Dalam hal Wajib Pajak memberikan pinjaman kepada SPV, pinjaman tersebut harus diungkapkan oleh Wajib Pajak dan dilakukan saling hapus terlebih dahulu antara piutang Wajib Pajak kepada SPV dengan utang SPV kepada Wajib Pajak. 2) Dalam hal harta tidak langsung melalui SPV berupa deposito yang ditempatkan pada suatu badan usaha, dan badan usaha tersebut memberikan utang kepada WP yang melakukan pengungkapan harta tidak langsung, maka utang kepada WP tersebut termasuk sebagai utang yang berkaitan langsung dengan harta dan dapat diperhitungkan dalam penentuan dasar pengenaan Uang Tebusan, sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak. dimiliki tidak langsung melalui SPV adalah: 2) Dalam hal harta tidak langsung melalui SPV berupa deposito yang ditempatkan pada suatu badan usaha, dan badan usaha tersebut memberikan utang kepada WP yang melakukan pengungkapan harta tidak langsung, maka utang kepada WP tersebut termasuk sebagai utang yang berkaitan langsung dengan harta dan dapat diperhitungkan dalam penentuan dasar pengenaan Uang Tebusan, sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak. dimiliki tidak langsung melalui SPV adalah: 51
1) tarif deklarasi dalam negeri, dalam hal Harta tidak langsung melalui SPV tersebut telah berada di Indonesia; untuk harta berupa saham. 2) tarif deklarasi luar negeri, dalam hal Harta tidak langsung melalui SPV tersebut berada di luar Indonesia dan tidak dilakukan repatriasi; atau 3) tarif repatriasi, dalam hal Harta tidak langsung melalui SPV tersebut berada di luar Indonesia dan dilakukan repatriasi. f. Terhadap Harta tidak langsung melalui SPV yang diungkapkan oleh Wajib Pajak harus dilakukan pengalihan: 1) dari semula atas nama SPV menjadi atas nama WP; atau 2) dari semula atas nama SPV menjadi atas nama WP Badan dalam negeri berbentukperseroan terbatas melalui proses pengalihan harta menggunakan nilai buku. WP Badan dalam negeri yang menerima pengalihan harta tersebut adalah WP Badan yang sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta tidak langsung melalui SPV. Selanjutnya, Wajib Pajak harus membubarkan SPV terkait. 11. Kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah Untuk Meringankan Beban masyarakat Yang Terkena Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, untuk tahun anggaran 2016 telah tersedia pagu anggaran PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp39.084.500.000,00. Ketentuan pelaksanaan mengenai PPh DTP dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2016 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016. g. Terhadap pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf f berupa pengalihan harta tanah dan/atau bangunan serta saham dibebaskan dari pengenaan PPh sepanjang perjanjian pengalihan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2017. 10. Kebijakan Mengenai Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum terhadap perlakuan bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle yang mengikuti Pengampunan Pajak, dilakukan penyempurnaan terhadap PMK Nomor 127/PMK.010/2016 melalui PMK Nomor 142/PMK.010/2016 pada tanggal 23 September 2016. Perubahan PMK tersebut mengatur: a. Penghapusan ketentuan mengenai tarif uang tebusan atas harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle. b. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Kebijakan PPh DTP tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo melalui keringanan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan/atau badan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 12. Perluasan Cakupan Ternak Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Diberikan Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN Sebagai Bentuk Sinergi Kebijakan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Di Bidang Pangan Pengenaan PPN terhadap impor dan/atau penyerahan ternak (selain sapi indukan) menyebabkan peningkatan harga ternak di dalam negeri yang pada akhirnya menaikan harga daging, yang saat ini dianggap sudah semakin sulit terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Dalam rangka mensinergikan kebijakan barang kena pajak yang bersifat strategis di bidang pangan, diputuskan untuk melakukan perubahan terhadap PMK Nomor 267/PMK.010/2015 dengan memperluas cakupan ternak yang atas impor dan/ atau penyerahannya diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. dengan mengungkapkan seluruh Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle dapat membubarkan atau melepaskan seluruh hak kepemilikan atas Special Purpose Vehicle dengan melakukan pengalihan hak atas harta. c. Pengalihan hak atas harta dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di Indonesia dan Pasal 25 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Dengan perubahan ini maka perlakuan PPN terhadap impor dan/atau penyerahan ternak dikembalikan sama seperti sebelum diberlakukannya PMK Nomor 267 / PMK.010/2015. Perubahan ini ditetapkan melalui PMK Nomor 5/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk 52
Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 26 Januari 2016. 13. Kebijakan Tarif Efektif PPN Rokok 2) menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); dan 3) melampirkan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Panas Bumi yang menyatakan bahwa objek PBB Panas Bumi masih pada tahap Eksplorasi. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I tahun 2015, menyatakan bahwa tarif efektif PPN rokok 8,4% sudah diberlakukan sejak tahun 2000 dan baru diubah pada tahun 2015 menjadi 8,7%. Sementara, kondisi pada setiap tahun atau periode tahun berubah sesuai kondisi perekonomian. d. Pengurangan PBB tersebut dapat diberikan setiap tahun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak lzin Panas Bumi diterbitkan, serta dapat diperpanjang paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sepanjang telah terdapat surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Panas Bumi yang menyatakan bahwa objek PBB Panas Bumi masih pada tahap Eksplorasi. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk menyusun mekanisme penyesuaian tarif efektif PPN hasil tembakau secara periodik berdasarkan kondisi perekonomian terkini. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan bersama, diputuskan menaikkan tarif efektif PPN sesuai dengan ketentuan (UU dan PP) sebagaimana rekomendasi BPK di atas, yaitu dari 8, 7% menjadi 9,1% mulai 1 Januari 2017 melalui PMK Nomor 207/PMK.010/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau. e. Pengurangan PBB sebagaimana tersebut diberikan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mulai tahun pajak 2017. Kebijakan Perpajakan Internasional 1. Working Group on ASEAN Forum on Taxation 14. Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Mendukung Tersedianya Pasokan Energi yang Berkelanjutan Dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan, ditetapkan PMK Nomor 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi Pada Tahap Eksplorasi, tanggal 14 November 2016. Pokok pengaturan dalam PMK tersebut antara lain: a. Dapat diberikannya Pengurangan PBB atas Tubuh Bumi kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang masih dalam tahap Eksplorasi. b. Pengurangan PBB tersebut diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Panas Bumiyang terutang yang tercantum dalam SPPT untuk Tubuh Bumi, dengan diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Panas Bumi yang terutang. c. Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengurangan PBS Panas Bumi tersebut yaitu Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan: 1) memiliki lzin Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; Working Group on ASEAN Forum on Taxation (WG-AFT) merupakan sarana diskusi kebijakan perpajakan dan fiskal untuk memperkuat kerja sama perpajakan serta dapat mendorong integrasi ekonomi di kawasan dan terwujudnya AEC yang kompetitif. WG-AFT dibentuk oleh ASEAN Member States (AMS) sebagai bentuk kesadaran bahwa kerjasama di bidang perpajakan merupakan salah satu elemen utama yang dapat mendorong peningkatan daya saing kawasan. Pada WG-AFT Meeting ke-4, Indonesia ditetapkan menjadi Chair AFT, yang diwakili oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan untuk periode 2014-2016. Selama periode dimaksud, Chair AFT sudah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan, yaitu: a. Preliminary meeting diselenggarakan pada tanggal 21- 22 April 2015 di Ayodya Resort Nusa Dua - Bali. b. WG-AFT Meeting ke-5 diselenggarakan pada tanggal 29-30 September 2015 di Hotel Ambarukmo - Yogyakarta. c. WG-AFT Meeting ke-6 diselenggarakan pada tanggal 23-24 Maret 2016di Hotel Mercure Ancol - Jakarta. d. WG-AFT Meeting ke-7 diselenggarakan pada tanggal 16-17 November 2016di Swiss-Belhotel Mangga Besar - Jakarta. Beberapa point penting pembahasan WG-AFT Meeting tersebut antara lain: a. Indonesia mendukung diterapkannya The BEPS Multilateral Instrument (MLI) sebagai salah satu cara dalam mengatasi isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Saat ini terdapat 24 negara treaty partner yang telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar yang diinginkan di dalam negosiasi MLI. 53
b. WG-AFT menggarisbawahi pentingnya pemenuhan prinsip serta standar internasional dalam rangka pertukaran informasi perpajakan di antara negara ASEAN. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina menyampaikan progres yang cukup baik atas persiapan pelaksanaan pertukaran informasi di negara masing-masing. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan implementasi Exchange of Information (EOI) dalam perjanjian bilateral perpajakan dengan negara-negara ASEAN. Indonesia juga mengusulkan agar setiap AMS dapat mengadopsi standar tunggal Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam financial account dan bergabung dengan the Global Forum on Transparency and Exchange of Information in Tax Matters untuk mencapai kesetaraan dalam implementasi EOI di kawasan ASEAN. 2. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Berdasarkan KMK Nomor 394 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk Bertindak Sebagai Competent Tax Authority dalam rangka Pembentukan dan/atau Renegosiasi Perjanjian Perpajakan Indonesia dengan Negara Lain dan Pelaksanaannya serta Penyelesaian Permasalahan terkait dengan Perpajakan Internasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, dan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak ditunjuk untuk bertindak sebagai Competent Tax Authority dalam rangka pembentukan dan/ atau renegosiasi perjanjian perpajakan indonesia dengan negara lain dan pelaksanaannya serta penyelesaian permasalahan terkait dengan perpajakan internasional. c. Di dalam meeting disepakati untuk melakukan studi lebih lanjut terkait penerapan Global Tax Identity Number (GTIN) di ASEAN, khususnya kaitannya dengan kemudahan dalam melakukan bisnis dan kerahasiaan data wajib pajak. d. Terkait Excise Tax, WG-AFT Meeting ke-7 menyepakati pembentukan ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation dalam AFT. Dalam meeting dimaksud, beberapa AMS menyampaikan kebijakan pengenaan cukai di Negara masing-masing, yaitu: 1) The Study of Excise Tax on Alcohol Beverages oleh perwakilan dari Thailand. Materi presentasi menyoroti seputar perpajakan atas minuman beralkohol dibeberapa negara, cukai minuman beralkohol di Thailand dan negara ASEAN lainnya, serta isu-isu umum terkait cukai minuman beralkohol; Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara dan/atau Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai koordinator untuk melakukan penyusunan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dan pelaksanaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Selama tahun 2016, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan pembahasan dan pencapaian terkait P3B yaitu: Perundingan Protokol Perubahan P3B Indonesia- Belanda 2) ASEAN Cooperation in Tobacco Taxation: A Win- Win Outcome for Fiscal and Public Health oleh perwakilan dari Filipina. Beberapa hal yang disampaikan dalam presentasi antara lain integrasi ekonomi sebagai tujuan akhir masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), bagaimana MEA mempengaruhi konsumsi/perdagangan hasil tembakau, konsumsi/perdagangan hasil tembakau saat ini, kemungkinan area kerja sama, gap data, dan bantuan yang dapat dikerjasamakan; 3) Tobacco Tax Policy on Cambodia oleh perwakilan dari Kamboja. Dalam presentasinya, disampaikan materi mengenai sistem cukai di Kamboja, basis cukai, barang dan jasa yang dikenai cukai, tarif cukai hasil tembakau, pita cukai, beban perpajakan tembakau sebagai persentase terhadap harga jual eceran, dan pendapatan cukai; dan 4) Tobacco Excise Tax Policy on Indonesia oleh perwakilan dari Indonesia. Materi presentasi menyoroti penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia, barang kena cukai, industri hasil tembakau dan harga jual eceran, kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2017, dan peta jalan cukai hasil tembakau. Indonesia dan Belanda telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2002 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2004. Sebagai dokumen tambahan dari P3B tersebut, ditandatangani juga protokol kedua negara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P3B tersebut. Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dunia terkini, dan sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk dapat mengamandemen isi P3B Indonesia-Belanda beserta Protokolnya, telah diselenggarakan perundingan Protokol Perubahan P3B Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Mei 2016 di Den Haag, Belanda. Perundingan Protokol Perubahan P3B Indonesia- Belanda ini merupakan Protokol Perubahan kedua setelah sebelumnya telah ditandantangani Protokol Perubahan P3B Indonesia-Belanda yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 30 Juli 2016 di Jakarta. Dalam perundingan tersebut, delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan beranggotakan perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, serta didampingi Atase Keuangan Kedutaan Besar RI di Brussel, Belgia. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Hans Muste, International Tax Counsellor, International Affairs Division, Ministry of Finance of the Netherlands. 54
Dalam perundingan tersebut, kedua negara mencapai kesepakatan terhadap hal-hal yang bersifat substansial yakni antara lain terkait Taxes Covered, Definitions, Elimination of Double Taxation, Entitlement to Benefits, Territorial Extention, Pengecualian Transparent Entity dari manfaat P3B, Mutual Agreement Procedure, Offshore Activity dan Exchange of Information. Perundingan ini diselenggarakan pada tanggal 20-23 September 2016 bertempat di Ruang Fiskal lantai 3 Gedung Notohamiprodjo. Dalam perundingan tersebut delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Bapak Astera Primanto Bhakti, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan beranggotakan perwakilan dari BKF, DJP, Kemlu, dan Setneg. Sedangkan delegasi Republik Kamboja dipimpin oleh Mrs. Bun Neary, Deputy Director General, General Department of Taxation of Cambodia. Perundingan Putaran Kedua Renegosiasi P3B Indonesia-Singapura Indonesia dan Singapura telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1992. Sebagai dokumen tambahan dari P3B tersebut, ditandatangani juga protokol dan exhange of notes oleh kedua negara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P3B tersebut. Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut antara lain yaitu pengaturan perpajakan mengenai residen, laba usaha, dividen, bunga dan royalti. Beberapa hal yang belum disepakati oleh kedua pihak seperti klausul Tax Covered dan Government Services akan segera dibahas dalam perundingan kedua yang akan diselenggarakan di Kamboja Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan investasi antar kedua negara serta untuk menyesuaikan dengan standar internasional terbaru, telah dilakukan perundingan putaran kedua renegosiasi P3B Indonesia-Singapura di Singapura pada tanggal 27-29 Juli 2016. Dalam perundingan tersebut, delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan beranggotakan perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, serta didampingi Atase Keuangan Kedutaan Besar RI di Singapura. Delegasi Singapura dipimpin oleh Mrs Eng-Tay Geok Lee, Deputy Commisioner (Business), Inland Revenue Authority of Singapore. Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut yaitu terkait dengan klausul Taxes Covered, Resident, Associated Enterprise, Dependent Personal Service, Elimination of Double Taxation, dan Non-discrimination. Perundingan Putaran Ketiga Renegosiasi P3B Indonesia-Korea Selatan Indonesia dan Korea Selatan memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ditandatangani pada 10 November 1988 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1990. Mempertimbangkan perkembangan kebijakan perpajakan dan hubungan perekonomian dalam kurun lebih dari dua dekade tersebut, kedua negara menyepakati untuk melakukan renegosiasi. Perundingan putaran ketiga P3B antara Indonesia dan Korea Selatan diselenggarakan pada tanggal 4-6 Oktober 2016 di Seoul. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan beranggotakan perwakilan Badan Kebijakan Fiskal serta didampingi Konselor Ekonomi Kedutaan Besar RI di Korea Selatan. Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Mr Kyoungwhan Moon, Director of Tax Treaties Division, Ministry of Strategy and Finance. Perundingan Putaran Pertama Pembentukan P3B Indonesia-Kamboja Untuk melaksanakan komitmen Indonesia sebagai anggota ASEAN yang telah menandatangani blueprint ASEAN Economy Community (AEC) pada tahun 2007 dan juga sebagai chair ASEAN Forum on Taxation (AFT) periode 2015-2016, Pemerintah Indonesia bersepakat dengan Pemerintah Kamboja untuk membentuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Kamboja merupakan satu-satunya negara ASEAN yang belum memiliki atau mengawali proses pembentukan P3B dengan Indonesia. Sejauh ini hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Kamboja masih relatif sangat kecil, oleh karenanya pembentukan P3B antara Indonesia dan Kamboja ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama ekonomi dan meningkatkan iklim investasi antara kedua negara, khususnya bagi Indonesia yang berpotensi untuk menjadi capital exporter country bagi Kamboja. Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut yaitu terkait dengan penyesuaian judul dan preambule dengan BEPS Action Plan sehingga P3B bukan hanya ditujukan untuk mencegah penghindaran pajak tetapi juga mengatasi double non-taxation serta mengembangkan hubungan ekonomi dan kerjasama perpajakan. Lebih lanjut, disepakati pula klausul terkait Shipping and Air Transport, Interest, Independent Personal Service, Other Income, dan Elimination of Double Taxation. P3B Indonesia-Laos Pembentukan P3B RI-Laos PDR merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Asean Economic Community. Perundingan pembentukan P3B Indonesia-Laos PDR telah dilaksanakan sebanyak dua putaran, yaitu Putaran pertama dilakukan tanggal 13- 16 Juli 2010 di Vientiane, Laos PDR dan Putaran kedua tanggal 9-10 Februari 2011 di Bali, Indonesia. Pada tanggal 8 September 2011 di Vientiane, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar LBPP RI untuk Laos PDR, Kria Fahmi Pasaribu, serta Pemerintah 55
Laos PDR yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Vienthong Siphandone, telah menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (P3B) antara Indonesia dan Laos PDR. Pada tanggal 29 Juni 2016, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2016 yang mengesahkan P3B Indonesia-Laos PDR tersebut. Maret 2015 oleh Pemerintah kedua negara. Pada tanggal 8 Januari 2016, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2016 yang mengesahkan Protokol P3B Indonesia- Tiongkok tersebut. P3B Indonesia-Armenia P3B Indonesia-India P3B RI-India telah ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 1987 di Jakarta dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1988. Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi terkini, telah dilakukan amandemen terhadap P3B Indonesia-India (inisiatif berasal dari India). Perundingan renegosiasi P3B RI-India dilakukan melalui 2 putaran (21-23 Desember 2010 dan 28-29 April 2011). Hasil perundingan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri India, S.M Krishna di New Delhi pada tanggal 27 Juli 2012. Pada tanggal 12 Januari 2016, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2016 yang mengesahkan P3B Indonesia-India tersebut. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal (P3B Indonesia-Armenia) ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2005. Persetujuan tersebut diratifikasi dengan Perpres No.22 tahun 2016 Tanggal 8 Maret 2016 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017 Protokol P3B Indonesia-Tiongkok Tujuan Pembentukan Protokol P3B Indonesia-Tiongkok adalah untuk mengamandemen ketentuan Pasal 8 (Shipping and Air Transport) P3B Indonesia-Tiongkok yang telah ada. Protokol P3B Indonesia-Tiongkok telah ditandatangani di Beijing, Tiongkok, pada tanggal 26 56
Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal menjalankan misi terkait sektor keuangan, yaitu mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan. pasar keuangan Indonesia. Dari dalam negeri, penetapan UU tentang Pengampunan Pajak dan perkembangan data makroekonomi Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi turut mewarnai dinamika pasar modal dan pasar keuangan Indonesia. Sampai dengan empat tahun mendatang, Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan sektor keuangan mempunyai agenda penguatan sektor keuangan yang meliputi: (i) meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien, (ii) meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, dan (iii) meningkatnya akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Strategi yang dilakukan guna mencapai 3 sasaran penguatan sektor keuangan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan. Pertama, melalui peningkatan daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah melalui: (i) penyelesaian penyusunan kajian dan landasan hukum yang saat ini telah ditetapkan oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), (ii) pengembangan protokol manajemen krisis dan simulasi penanganan krisis, (iii) pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antarlembaga melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Kedua, melakukan peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ketiga, melalui peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun demikian, sistem keuangan yang stabil tidak hanya terbatas pada stabilitas sistem keuangan itu sendiri, tetapi juga meliputi stabilitas perekonomian secara menyeluruh karena keduanya saling mempengaruhi. Pengawasan atau pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan sangat mendukung upaya menciptakan kebijakan sektor keuangan yang baik serta dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi sistem keuangan sebagai informasi pendukung dalam penyusunan kebijakan di sektor keuangan. Lebih lanjut, dalam melakukan pemantauan tersebut diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain di dalam sektor keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Kerja sama dan koordinasi tersebut dapat mencakup baik kerja sama dalam pertukaran data maupun koordinasi mengenai kondisi sistem keuangan terkini dan langkah-langkah kebijakan yang diambil. Koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebelumnya dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dengan membentuk FKSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Berdasarkan UU tersebut, Menteri Keuangan ditugaskan sebagai koordinator FKSSK. Dengan ditetapkannya UU PPKSK pada tanggal 15 April 2016, koordinasi antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS dilakukan melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penyusunan Peraturan Perundang- undangan di Sektor Keuangan Untuk mewujudkan kebijakan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan, kondisi sistem keuangan yang stabil menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Selama tahun 2016, sistem keuangan nasional berada dalam kondisi stabil meski diwarnai dengan berbagai peristiwa penting di dunia, seperti normalisasi kebijakan the Fed, referendum Brexit oleh United Kingdom, dinamika pemilihan presiden Amerika Serikat, dan perkembangan harga komoditas global yang berdampak pada dinamika pasar modal dan Selama tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam berbagai pembahasan peraturan perundang- undangan di sektor keuangan, baik terkait dengan pengembangan industri keuangan konvensional dan syariah, maupun keuangan inklusif. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini, Badan Kebijakan Fiskal melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya karena materi substansi di dalam suatu peraturan perundang-undangan akan berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi lainnya. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi pemrakasa suatu peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait 57
lainnya. Hal ini tidak lain untuk memastikan bahwa materi substansi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Berbentuk Usaha Bersama yang baru dengan hanya mengakui Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama yang telah terbentuk pada saat UU Perasuransian diundangkan. 1. Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis (RUU Penjaminan Polis) Dalam rangka penyusunan RPP tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan pembahasan teknis dengan OJK dan Biro Hukum - Setjen Kementerian Keuangan, serta kegiatan FGD dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) mengamanatkan pembentukan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis yang harus diundangkan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU Perasuransian diundangkan, yakni tanggal 17 Oktober 2017. Dalam rangka penyusunan UU tersebut, telah dilaksanakan pembahasan teknis dengan OJK, LPS, dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan, FGD, dan study visit knowledge sharing. Pembahasan dengan OJK terkait kesiapan industri asuransi pada saat pengimplementasian Penjaminan Polis, dan pembahasan dengan LPS terkait praktik penjaminan simpanan untuk melihat kesamaan dan perbedaan yang bisa menjadi masukan untuk program penjaminan polis. Study visit dilaksanakan ke negara Malaysia yang telah memiliki program penjaminan polis sejak tahun 2010. Beberapa institusi yang menjadi tujuan di sana adalah Kementerian Keuangan Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Perbadan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Beberapa hal yang dipelajari antara lain mengenai perkembangan industri asuransi di Malaysia, praktek pengawasan industri asuransi oleh BNM, dan praktek penyelenggaraan program penjaminan polis oleh PIDM, termasuk detail program dan latar belakang pengaturannya. Berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak-pihak terkait serta masukan-masukan baik melalui FGD maupun study visit, telah dihasilkan konsep Naskah Akademik dan RUU Penjaminan Polis. Beberapa pokok-pokok pengaturan dalam RUU tersebut antara lain mengenai mekanisme penjaminan polis, lembaga penyelenggara Penjaminan Polis, pendanaan, premi, coverage dan recovery and resolution plan. Hasil pembahasan tersebut telah menghasilkan konsep RPP tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama yang meliputi aspek tata kelola, demutualisasi, dan likuidasi bagi Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama. 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (RPP Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian) RPP Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian juga merupakan amanat UU Perasuransian yang harus diundangkan paling lambat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah UU Perasuransian diundangkan, yakni tanggal 17 April 2017. Dalam rangka penyusunan RPP tersebut, telah dilaksanakan pembahasan di tingkat teknis dengan Biro Hukum - Setjen Kementerian Keuangan, OJK, dan Kemenkum HAM. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan FGD dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk mendapatkan pandangan dari pelaku industri asuransi di Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak-pihak terkait tersebut, telah dihasilkan konsep RPP dengan pokok-pokok pengaturan meliputi ruang lingkup Kepemilikan Asing; kriteria Badan Hukum Asing sebagai pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia; batasan Kepemilikan Asing; dan penyesuaian bagi Perusahaan Perasuransian. 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama (RPP Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama) RPP Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama juga merupakan amanat UU Perasuransian yang harus diundangkan paling lambat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah UU Perasuransian diundangkan, yakni tanggal 17 April 2017. Saat ini di Indonesia, hanya terdapat 1 (satu) Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama yakni AJB Bumiputera 1912, dan UU Perasuransian juga membatasi pembentukan Perusahaan Perasuransian 4. Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Seiring dengan perkembangan kebijakan pengembangan industri keuangan, terdapat beberapa masukan dan/atau usulan untuk melakukan perubahan atas PP Pungutan OJK, baik dari pelaku industri secara langsung kepada OJK maupun melalui Kementerian Keuangan, serta dari OJK selaku regulator yang melakukan pemungutan. Usulan perubahan yang diusung oleh OJK meliputi perubahan atas besaran dan basis pungutan serta ketentuan penggunaan anggaran untuk mendukung kemandirian pembiayaan dan meningkatkan good governance dalam 58
penganggaran OJK. Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan pengkajian atas usulan-usulan tersebut, diantaranya melalui pembahasan teknis lanjutan dengan OJK agar dapat diperoleh informasi yang menyeluruh dan komprehensif dari OJK sebagai bahan dalam menyusun konsep Rancangan Perubahan PP 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK. Penyusunan Peraturan Lainnya Selain menjadi lead atas penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat dalam penyusunan perundang-undangan lainnya. Fungsi Badan Kebijakan Fiskal di sini adalah supporting dengan melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang ditunjuk menjadi lead atas penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Berbagai peraturan lain dimana Badan Kebijakan Fiskal memberikan dukungan adalah sebagai berikut: 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam upaya pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau, Pemerintah masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial yang dapat menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Nomor 4 Tahun 2016). 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BI, dan OJK, serta Kementerian Keuangan yang diwakili oleh BKF telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI tersebut dimaksudkan sebagai pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, SNKI dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 pada tanggal 1 September 2016. SNKI memiliki lima pilar. Pilar pertama adalah edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Pilar kedua adalah hak properti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pilar keempat adalah layanan keuangan pada sektor Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. UU Nomor 4 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan yang mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden. Proses penyusunan UU dilakukan sejak tahun 2015 dan diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Dalam penyusunannya, KemenPU- Pera melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkum HAM, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Kementerian Keuangan sendiri diwakili oleh BKF dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pada tanggal 23 Februari 2016, UU Nomor 4 Tahun 2016 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III tahun 2015-2016, dan selanjutnya disahkan oleh Presiden pada tanggal 24 Maret 2016. Undang- undang ini terdiri atas 12 Bab dan 82 Pasal. Selanjutnya, kelima pilar dalam SNKI ini ditopang oleh tiga fondasi. Fondasi pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif. Fondasi kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Fondasi ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Dalam rangka pelaksanaan SNKI, telah dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari Sekretariat dan tujuh kelompok kerja sebagaimana terlihat pada gambar Susunan Keanggotaan Dewan Nasional 59
LAPORAN TAHUNAN 2016 DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIFKetua: PresidenWakil Ketua: Wakil PresidenKetua Harian: Menteri Koordinator bidang PerekonomianWakil Ketua Harian: Gubernur Bank IndonesiaWakil Ketua Harian: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa KotauanganAnggota:Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan KeamananMenteri Koordinator KemaritimanMenteri Sekretaris NegaraMenteri KeuanganMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BappenasMenteri Dalam NegeriMenteri Agraria dan Tata RuangMenteri SosialMenteri Komunikasi dan InformatikaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaSekretaris Kabinet TIM PELAKSANASekretarisKelompok Kerja Edukasi KeuanganKelompok Kerja Hak Properti MasyarakatKelompok Kerja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi KeuanganKelompok Kerja Layanan Keuangan pada Sektor PemerintahKelompok Kerja Perlindungan KonsumenKelompok Kerja Kebijakan dan RegulasiKelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan PengarahanKoordinasiLaporan 60LAPORAN TAHUNAN 2016 Mitra IndustriDalam menjalankan tugasnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari Sekretariat dan tujuh kelompok kerja sebagaimana terlihat pada gambar Susunan Keanggotaan Dewan Nasional Keuangan Inklusif di atas. Pada Tim Pelaksana tersebut, BKF menjadi anggota pada Sekretariat, Kelompok Kerja Edukasi Keuangan, Kelompok Kerja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Kelompok Kerja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, dan Kelompok Kerja Infrastrukktur dan Teknologi Informasi, serta menjadi ketua dua pada Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ditetapkan pada tanggal 3 November 2016. Dengan adanya Perpres ini diharapkan koordinasi dan komunikasi diantara penentu kebijakan dalam pengembangan industri keuangan syariah menjadi lebih optimal. Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan industri keuangan syariah, Badan Kebijakan Fiskal mendukung penuh terbentuknya komite ini. Komite keuangan syariah diharapkan dapat melengkapi pendekatan yang dulunya bersifat bottom-up dengan pendekatan top- Susunan Keanggotaan Dewan Nasional Keuangan Inklusifdown yang lebih bersifat direktif untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara Terpusat Pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Keuangan menandatangani PMK mengenai penyaluran gaji melalui rekening PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri pada bank umum secara terpusat. Badan Kebijakan Fiskal memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan agar perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang sama seperti perbankan (konvensional) dalam menjadi bank mitra penyalur gaji PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Penegasan tentang diperkenankannya bank syariah menjadi bank penyalur gaji sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana bank umum lainnya kemudian menjadi salah satu hal yang diatur dalam PMK tersebut.Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) K/L terkait dan Pemda Keuangan pada Sektor Pemerintah, dan Kelompok Kerja Infrastrukktur dan Teknologi Informasi, serta menjadi ketua dua pada Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi. Keuangan Inklusif di atas. Pada Tim Pelaksana tersebut, BKF menjadi anggota pada Sekretariat, Kelompok Kerja Edukasi Keuangan, Kelompok Kerja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Kelompok Kerja Layanan Susunan Keanggotaan Dewan Nasional Keuangan Inklusif 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ditetapkan pada tanggal 3 November 2016. Dengan adanya Perpres ini diharapkan koordinasi dan komunikasi diantara penentu kebijakan dalam pengembangan industri keuangan syariah menjadi lebih optimal. Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan industri keuangan syariah, Badan Kebijakan Fiskal mendukung penuh terbentuknya komite ini. Komite keuangan syariah diharapkan dapat melengkapi pendekatan yang dulunya bersifat bottom-up dengan pendekatan top-down yang lebih bersifat direktif untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara Terpusat Pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Keuangan menandatangani PMK mengenai penyaluran gaji melalui rekening PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri pada bank umum secara terpusat. Badan Kebijakan Fiskal memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan agar perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang sama seperti perbankan (konvensional) dalam menjadi bank mitra penyalur gaji PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Penegasan tentang diperkenankannya bank syariah 60
menjadi bank penyalur gaji sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana bank umum lainnya kemudian menjadi salah satu hal yang diatur dalam PMK tersebut. 9. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) Perumusan RUU Perkoperasian dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 sehingga Undang-Undang Perkoperasian kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam RUU Perkoperasian yang merupakan inisiatif DPR, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terdapat beberapa pasal yang terkait dengan Kementerian Keuangan, salah satunya terkait dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP). Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam pemberian tanggapan tertulis tentang usulan pembentukan LPS KSP berdasarkan kajian singkat hasil kerjasama dengan peneliti Badan Kebijakan Fiskal. Sebagai informasi, Menteri Keuangan telah membubuhkan paraf dalam RUU setelah mendapat/masukan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Perkembangan terakhir, RUU Perkoperasian ini telah disampaikan ke DPR untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. RPP ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Di dalam UU ASN disebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS juga meliputi jaminan yang sama yang diberikan di dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyusunan RPP ini juga didasari pada penyelenggaraan program pensiun dan tabungan hari tua (THT) yang saat ini dinilai kurang layak dan wajar apabila dikaitkan dengan kesinambungan penghasilan hari tua PNS, besaran penghasilan pensiun apabila dibandingkan dengan penghasilan yang diterima pada saat masih aktif bekerja (replacement ratio), dan penyesuaian manfaat pensiun. Fokus Kementerian Keuangan dalam pembahasan RPP JP JHT PNS adalah pada kesinambungan fiskal dan dampaknya terhadap APBN. Lebih lanjut, untuk mendukung penyusunan RPP JP JHT PNS, Kementerian Keuangan memandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali atas penyelenggaraan program pensiun dan tabungan hari tua pada saat ini. Apabila memang diperlukan adanya perubahan dalam sistem pensiun dan tabungan hari tua yang sudah ada pada saat ini, perubahan dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat yang wajar, layak dan adil, namun tetap berkesinambungan secara fiskal. 10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPP Pemberdayaan LJK) RPP Pemberdayaan LJK merupakan amanat Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa tata cara pengerahan dan pemupukan dana yang terkumpul diatur dengan Peraturan Pemerintah. Proses penyusunan RPP dilakukan sejak tahun 2015 dengan melibatkan berbagai instansi, seperti KemenPU- Pera, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Setneg, serta OJK. Saat ini RPP Pemberdayaan LJK telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan oleh kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya, RPP ini akan disampaikan oleh KemenPU-Pera kepada Presiden untuk dapat ditetapkan. 11. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (RPP JP JHT PNS) 12. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Sebagaimana diketahui, beberapa peraturan perundang- undangan di sektor keuangan mengamanatkan pemisahan unit usaha syariah dari entitas induknya. Perbankan syariah, takaful (asuransi syariah), dan penjaminan syariah merupakan sektor-sektor yang mewajibkan pemisahan atas amanat undang-undang. Sedangkan di sektor pembiayaan syariah, peraturan OJK mewajibkan juga pemisahan unit usaha syariah di sektor pembiayaan. Salah satu konsekuensi dari pemisahan ini ialah kewajiban pajak yang harus ditunaikan manakala terdapat kenaikan nilai aset pada saat proses pemisahan unit usaha tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan masukan dari pemangku kebijakan terkait, Badan Kebijakan Fiskal merekomendasikan agar proses pemisahan unit usaha tersebut dapat menggunakan nilai buku agar kewajiban pajak yang timbul dapat direncanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang melakukan pemisahan. Perkembangan terakhir mengenai PMK ini adalah klausul untuk memperbolehkan penggunaan nilai buku bagi perusahaan yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan untuk melakukan pemisahan unit usaha telah diakomodasi. Saat ini, rancangan PMK ini sedang dalam tahap finalisasi. 61
13. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Pembiayaan Syariah dengan Penerbitan Sukuk Ketentuan perpajakan untuk sektor keuangan syariah yang ada saat ini hanya berlaku untuk transaksi tertentu saja, yaitu untuk kegiatan usaha perbankan syariah dan usaha pembiayaan syariah. Belum adanya ketentuan yang secara ekplisit menjelaskan tentang perlakuan pajak atas transaksi pembiayaan dengan skema syariah (sukuk) menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar atas potensi pengenaan pajak terhadap transaksi underlying yang menjadi dasar penerbitan sukuk. OJK mengusulkan agar ada peraturan yang menegaskan bahwa penerbitan sukuk korporasi berlaku mutatis mutandis dengan obligasi konvensional sehingga atas penyerahan barang atau jasa yang menjadi underlying penerbitan sukuk tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk membahas usulan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan rangkaian pertemuan dengan para pihak terkait seperti OJK dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peneliti Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan kajian cepat (quick research) tentang hambatan-hambatan dan strategi pengembangan sukuk korporasi di Indonesia. Selain itu, pada tanggal 28 - 30 September 2016, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) telah menyelenggarakan workshop untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan pengembangan sukuk korporasi di Indonesia dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan antara lain investor, penerbit sukuk, penjamin emisi, OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), pemeringkat Efek, serta DJP. Penyusunan Rancangan PMK dimaksud dianggap penting karena tingkat kesehatan keuangan aset BPJS sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta untuk memitigasi risiko yang dapat berdampak pada APBN. Selama tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal turut terlibat dalam penyusunan RPMK mengenai kesehatan keuangan aset BPJS bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Biro Hukum - Setjen Kementerian Keuangan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan arahan Presiden, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, investasi dana-dana jangka panjang, yaitu salah satunya dana jaminan sosial (DJS) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dapat dioptimalkan untuk pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi investasi DJS yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, perlu dilakukan review atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PP Nomor 55 Tahun 2015) dengan memfokuskan pada perbaikan pengaturan investasi DJS agar dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Selain itu, review atas PP dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat rasio, keamanan investasi, dan tata kelola yang baik dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengalokasian dana. Sampai saat ini, Badan Kebijakan Fiskal sedang menyusun konsep Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur perlakuan PPh atas transaksi pembiayaan dengan skema syariah melalui penerbitan sukuk untuk dibahas lebih lanjut. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sehubungan dengan review atas PP Nomor 55 Tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan serangkaian diskusi dan pembahasan terkait dengan hal tersebut dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Pihak-pihak tersebut telah menyampaikan masukan terkait dengan review atas dimaksud, yang secara garis besar meliputi ruang lingkup dana investasi penambahan jenis investasi, relaksasi batasan investasi, dan evaluasi besaran dana operasional. Sehubungan dengan pengukuran tingkat kesehatan keuangan aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengamanatkan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri yang mengatur tentang kesehatan keuangan BPJS. Dukungan Stabilitas Sistem Keuangan 1. Dukungan Kesekretariatan KSSK Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran sebagai penanggung jawab terkait dukungan kesekretariatan KSSK di Kementerian Keuangan. Dukungan tersebut meliputi pelaksanaan rapat FKSSK maupun KSSK dan penyusunan tata kelola KSSK yang mencakup penyusunan prosedur 62
operasional standar, kode etik, dan rancangan struktur organisasi Sekretariat KSSK. Sebagaimana dimandatkan dalam UU PPKSK, struktur organisasi Sekretariat KSSK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, karena pelaksanaan kegiatan Sekretariat KSSK juga akan melibatkan keempat lembaga anggota KSSK, maka Kementerian Keuangan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menyusun rancangan Sekretariat KSSK. Menteri Keuangan telah menugaskan Central Transformation Office (CTO) bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk menyusun rancangan Sekretariat KSSK. Rancangan Sekretariat KSSK telah dibahas pada rapat KSSK terakhir dan saat ini masih dalam proses pembentukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Titik berat undang-undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, sehingga keberlangsungan fungsi dan layanan utama bank dari kemungkinan kegagalan perlu dijaga. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan. Selama tahun 2016, telah diselenggarakan Rapat FKSSK maupun KSSK, baik rapat berkala maupun rapat yang dilaksanakan untuk membahas isu-isu penting terkait jaring pengaman sistem keuangan. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Rapat telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 25 Januari 2016, 13 Mei 2016, 8 Agustus 2016, dan 24 Oktober 2016. UU PPKSK mengamanatkan 2 Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini, yakni tanggal 14 April 2017. Dua Peraturan Pemerintah tersebut adalah mengenai (1) besaran bagian premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan (PRP), dan (2) tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP. 2. Penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) Dalam rangka menyediakan landasan hukum yang lebih memadai dalam penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal serta permasalahan bank, sesuai dengan amanat UU OJK, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyusunan RUU JPSK secara yuridis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. RUU JPSK telah disetujui DPR dan ditetapkan menjadi UU PPKSK pada tanggal 15 April 2016. Untuk menyebarluaskan UU PPKSK, baik kepada pelaku industri perbankan maupun kepada kementerian/lembaga yang terlibat dalam implementasi UU PPKSK, selama tahun 2016 telah dilaksanakan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali di 4 (empat) kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Penyusunan RPP Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan PRP merupakan amanat UU PPKSK yang mengatur bahwa dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi KSSK dapat memutuskan diselenggarakannya PRP oleh LPS. Sumber pendanaan PRP salah satunya berasal dari kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan yang diatur dalam UU mengenai LPS. Selanjutnya, ketentuan dalam UU PPKSK juga mengatur bahwa penetapan kontribusi tersebut dilakukan sebelum PRP diselenggarakan. Hal ini agar program tersebut dapat segera dilaksanakan setelah penetapan oleh Presiden dan agar tidak membebani industri perbankan pada saat krisis sistem keuangan. UU PPKSK memuat pengaturan dan pembagian tugas yang jelas antarlembaga yang berhimpun dalam KSSK. Hal ini diperlukan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Dalam rangka penyusunan RPP ini, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan pembahasan teknis dengan perwakilan dari internal Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan 63
(LPS). Selain itu, BKF juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait, yakni asosiasi perbankan yang mewakili bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat mengenai pokok-pokok materi muatan yang akan disusun dalam RPP. Sampai dengan laporan ini dibuat, konsep RPP yang telah disusun terdiri atas 6 bab dan 13 pasal. Penyusunan konsep ini masih belum selesai dikarenakan rumusan materi muatan masih menunggu masukan dari industri perbankan terhadap empat isu utama pada FGD kedua yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Januari 2017. Empat isu utama tersebut adalah cakupan bank yang akan dikenakan premi, besaran premi, waktu pembayaran premi, dan metode penghitungan. 5. Penyusunan Protokol Manajemen Krisis KSSK UU PPKSK mengatur mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK). PMK didefinisikan sebagai pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis. UU PPKSK mengelompokkan kondisi stabilitas sistem keuangan menjadi 2 (dua), yaitu normal dan krisis. KSSK harus memutuskan apakah kondisi stabilitas sistem keuangan dalam status normal atau terdapat indikasi krisis. Masing-masing anggota KSSK telah mempunyai PMK atas sektor yang diawasinya namun dengan indikator dan threshold yang berbeda. Mempertimbangkan perbedaan indikator dan threshold PMK tersebut, perlu disusun PMK KSSK yang akan mengatur mengenai penetapan status oleh KSSK. Saat ini PMK KSSK tengah dalam pembahasan bersama dalam Sekretariat FKSSK. 4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Masih Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 6. Simulasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan Penyusunan RPP Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Masih Tersisa dari PRP merupakan amanat UU PPKSK yang mengatur bahwa dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri PRP, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tetap menjadi aset dan kewajiban LPS. Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa ini, LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset tersebut. Penghapusbukuan yang dilakukan LPS pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan penjualan agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil daripada biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan yang tidak dapat dilakukan. Penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara. Dalam rangka penyusunan RPP ini, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan pembahasan teknis dengan perwakilan dari internal Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkum HAM, dan LPS. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 22 Desember 2016 untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait, yakni Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dari sisi aspek hukum mengenai pokok-pokok materi muatan yang akan disusun dalam RPP. Sampai dengan laporan ini dibuat, konsep RPP yang telah disusun terdiri atas 5 bab dan 7 pasal. Penyusunan konsep ini masih belum selesai dikarenakan rumusan materi muatan masih menunggu masukan dari hasil FGD. Simulasi penanganan krisis sistem keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2016 di Menara Merdeka, OJK, bertujuan untuk menguji mekanisme koordinasi antar lembaga anggota KSSK, mekanisme pengambilan keputusan antar lembaga anggota KSSK, serta rancangan peraturan pelaksanaan UU PPKSK. Fokus simulasi adalah untuk menguji peran dan fungsi lembaga anggota KSSK dalam penanganan dan pencegahan krisis sistem keuangan, dengan garis besar skenario berupa eskalasi permasalahan Institusi Jasa Keuangan yang dipicu oleh kondisi makro ekonomi dari masa pencegahan hingga penanganan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan simulasi dilaksanakan pada tanggal 27 September 2016 di Equity Building, LPS. Peserta terdiri dari 5 (lima) tim, yaitu Tim Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Tim Bank Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Tim OJK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Tim LPS dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Tim Sekretariat FKSSK. Dalam rangka memperoleh masukan dari pihak ekternal yang kompeten, simulasi juga dihadiri oleh observer yang berasal dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan The Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Berdasarkan hasil pengamatan para observer, simulasi dinyatakan telah dilaksanakan dengan sukses dan sesuai dengan tujuan, bahkan dipandang lebih baik dibandingkan simulasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada setiap lembaga anggota KSSK, komunikasi dilakukan secara efektif, pimpinan aktif dalam pengambilan keputusan, dan pengambilan kebijakan di saat rapat KSSK juga dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan protokol manajemen krisis. Selain itu, simulasi berhasil menyoroti grey area dalam UU PPKSK, antara lain terkait dengan kewenangan OJK dan LPS dalam penanganan bank sistemik. Grey area ini diharapkan akan diatur dalam peraturan pelaksana UU PPKSK. 64
Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Pembangunan Ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan penajaman analisis dan tools (model ekonomi) yang dapat membantu dalam proses penganggaran sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi Menteri Keuangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi hijau. Dalam hal penganggaran hijau tidak hanya didanai oleh APBN, namun alternatif lain yang dapat mendukung program tersebut dengan adanya obligasi hijau. Dengan adanya penganggaran hijau yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat, besar harapan memiliki dampak yang lebih luas dan cepat untuk kegiatan yang terkait isu perubahan iklim (PI) dan ekonomi hijau (EH). Penanganan isu-isu terkait PI dan EH bersifat cross-cutting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebijakan pembiayaan perubahan iklim selama tahun 2016 antara lain: Budget Tagging The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) Selama tahun 2016, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung program BIOFIN menghasilkan beberapa output, antara lain: 1. Telah dilakukan perpanjangan SK Tim BIOFIN. SK Tim BIOFIN dibuat untuk memperjelas peran masing-masing anggota yang terlibat dalam program BIOFIN dan sebagai dasar pertanggungjawaban tugas dari setiap anggota yang terlibat di dalam BIOFIN. SK Tim BIOFIN terdiri dari tim pengarah, koordinator komponen, dan tim teknis. 2. Telah dilakukan sosialisasi kembali Standard Operating Procedure (SOP) BIOFIN Penyusunan workbook 1a dan 1b sedang dalam proses oleh KLHK dan 1c yang menjadi tanggungjawab BKF telah hampir rampung. Selanjutnya workbook 2 akan dikerjakan dan penyusunan workbook 2 sedang dalam proses pengerjaan oleh Bappenas. Sedangkan workbook 3 akan dilanjutkan kembali pengerjaan pada tahun 2017. FGD Mekanisme Pemanfaatan On-Granting untuk Pendanaan Aksi Perubahan Dari pelaksanaan FGD menghasilkan beberapa masukan- masukan dari para stakeholder, antara lain: 1. PeraturanPemberian Hibah Daerah melalui Pemerintah Pusat. Selama tahun 2016, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung program budget tagging mitigasi perubahan iklim menghasilkan beberapa output, antara lain: 1. Buku pedoman penandaan anggaran mitigasi 2. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi hibah dikarenakan adanya miskomunikasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. 3. Metode Penyaluran Hibah ke Daerah. perubahan iklim dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Kepala PKPPIM dan Kepala BKF. 2. Buku pedoman penandaan anggaran mitigasi perubahan iklimdan telah disampaikan kepada K/L terkait. 3. Mendapatkan data output kegiatan mitigasi perubahan iklim dari 6 K/L yaitu Kementan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan KLHK. Sosialisasi Hasil Studi Kajian Climate Public and Expenditure Institutional Review (CPEIR) Selama tahun 2016, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung sosialisasi hasil studi kajian Climate Public and Expenditure Institutional Review (CPEIR) menghasilkan beberapa output, antara lain: 1. Telah disampaikan hasil studi kajian CPEIR ke lima provinsi yaitu Provinsi Bangka Belitung, Yogyakarta, NTT, Jambi, dan Jawa Tengah; Berdasarkan data tersebut, didapatkan informasi besaran anggaran yang terdapat pada masing-masing K/L tersebut yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap mitigasi perubahan iklim. Informasi tersebut menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada Menteri Keuangan. 2. Telah dilakukan perbaikan hasil studi kajian yang disesuaikan dengan hasil sosialisasi di lima provinsi tersebut. Penyusunan Studi Pengenaan Polluters Pay Principle sebagai Upaya Pengurangan Emisi 65
Selama tahun 2016, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan Studi Pengenaan Polluters Pay Principle sebagai Upaya Pengurangan Emisi menghasilkan beberapa output, antara lain: 1. Telah disampaikan ToR untuk kegiatan wawancara di daerah guna mendapatkan bahan dan masukan terkait penyusunan Studi Pengenaan Polluters Pay Principle sebagai Upaya Pengurangan Emisi; 2. Kegiatan penyusunan kajian dimaksud diusulkan untuk dapat diteruskan pada tahun 2017. Rapat Koordinasi Pembahasan Opsi Kebijakan Fiskal Sektor Energi Baru dan Terbarukan mobilisasi sumber daya selambatnya 1 Juli 2017 dengan menggunakan financial reporting framework. (iii) Terkait financial mechanism, sidang berhasil mengadopsi kerangka Kerja 4 tahun (2018-2022) penyaluran siklus ke-7 Global Environment Facility Trust Fund yang tertuang dalam Annex I dan II dan TOR untuk review ke-5 efektivitas mekanisme finansial termasuk untuk Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya yang tertuang dalam Annex III. Sidang juga mendorong GEF untuk melakukan pembiayaan bersama (joint financing) bermitra bersama dengan instrumen finansial internasional lainnya untuk proyek yang didesain dalam rangka mencapai tujuan lebih dari satu konvensi Rio. Dari pelaksanaan rapat dihasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: 1. Disiapkan proposal rekomendasi kebijakan EBT oleh PKAPBN, dengan dukungan dari PKPPIM, PKPN dan PKEM. 2. Dalam rumusan rekomendasi dimaksud, diupayakan agar tidak menjadi beban fiskal dengan memperhatikan kebijakan fiskal terkait EBT dan kajian- kajian yang sudah ada di Kementerian Keuangan, serta bagaimana best practice-nya di negara lain. Conference of Parties Convention Biological Diversity (COP CBD) 2. Telah dilaksanakan pertemuan bersama antar kementerian/lembaga yang hadir dalam COP CBD-13, COP MOP-2, dan COP MOP-8 sebagai tindak lanjut dalam pertemuan. Hasil pertemuan tersebut antara lain: a. Kementerian Lingkungan Hidup akan menyelenggarakan lokakarya nasional sebagai bentuk sosialisasi hasil COP 13 CBD di Cancun. Lokakarya nasional ini dimaksudkan untuk sharing knowledge kepada para stakeholder terkait. b. Penyusunan Media Briefing dan advertorial sebagai bentuk sosialisai ke media masa. Dari pelaksanaan pertemuan dimaksud, beberapa kesepakatan yang diambil antara lain: 1. Hasil pertemuan tersebut yang dapat kami sarikan antara lain: a. Hasil pertemuan pada item 7 mencatat laporan Twenty Second Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pertemuan intersessional dan regional. b. Hasil pertemuan pada item 8 mencatat laporan Executive Secretary on the administration of the Convention and the budget for the Trust Funds of the Convention, yang memfokuskan terhadap kondisi administrasi dan keuangan yang dikelola Sekretariat. c. Hasil pertemuan untuk item 11 adalah sebagai berikut: (i) Pemerintah Indonesia (Pemri) menyampaikan bahwa Indonesia telah merumuskan kebijakan untuk mempromosikan mobilisasi sumber daya domestik untuk mencapai target Aichi Biodiversity, termasuk melalui, promosi kemitraan publik dan swasta untuk pengelolaan area konservasi. Selain itu, Indonesia juga membentuk "trust fund" untuk membiayai proyek dan penelitian keragaman hayati. Indonesia juga mengembangkan instrumen untuk pengembangan pendanaan untuk lingkungan dan merumuskan instrumen fiskal untuk konservasi keragaman hayati. (ii) Sidang mendorong negara pihak untuk meningkatkan upaya dalam rangka pencapaian target Aichi serta menyampaikan baseline informasi dan laporan progress terkait Pada akhirnya, COP 22 di Marakesh telah memberikan hasil kesepakatan berupa buku panduan tentang fitur dari kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDCs), termasuk panduan lebih lanjut untuk informasi yang akan diberikan oleh pihak dalam rangka memfasilitasi kejelasan, transparansi dan pemahaman NDCs, bimbingan untuk akuntansi untuk NDCs pihak, modalitas dan prosedur untuk operasi dan penggunaan registri public, dan bimbingan untuk memastikan penghindaran penghitungan ganda emisi antropogenik oleh NDCs berkaitan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris (Pendekatan kooperatif ). Dalam hal ini, kontribusi penting delegasi Kemenkeu yang telah diadopsi menjadi keputusan COP 22 adalah hal modalitas pendanaan jangka panjang (long term finance) artikel 9 Perjanjian Paris untuk akuntansi sumber daya keuangan yang dapat dimobilisasi melalui intervensi publik dan internasional (GCF) termasuk di dalamnya peran teknologi. Delegasi Kemenkeu di COP-22 telah dihubungi oleh Sekretariat GCF untuk menjadi host GCF Regional Meeting Asia 2017. Acara ini akan dihadiri oleh Co-Chairs, Menteri para negara pihak UNFCCC di Asia, pejabat senior pemerintah dan pejabat undangan lainnya, termasuk perwakilan Nasional yang ditetapkan Pemerintah (NDAs) dan Focal Point, Entitas Terakreditasi GCF, delivery partners, masyarakat sipil dan sektor swasta. Selanjutnya, NDA 66
Indonesia juga akan menjadi Sekretariat Forum Pendanaan Iklim Asia yang memainkan peran penting dalam pembentukan opini dan pengajuan kebijakan ke Board GCF dan COP. pendapatan yang diperoleh dari penjualan minyak dan gas bumi, dan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal utama, yaitu: a. Harga minyak dan gas bumi b. Jumlah jumlah volume yang dapat diproduksi pada Selanjutnya, telah diputuskan pada COP 22 bahwa Fiji akan menjadi Presiden COP 23 yang rencananya diselenggarakan di kantor sekretariat UNFCCC di Bonn, Jerman pada tanggal 6-17 November 2017. Penyusunan Kajian Implementasi Green Sukuk di Indonesia Dari pelaksanaan pertemuan dimaksud, beberapa kesepakatan yang diambil antara lain: 1. Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam penerbitan green sukuk. Mekanisme pertama menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menentukan suatu proyek termasuk dalam kategori "green". Adapun mekanisme kedua menggunakan verifikator dalam menilai indikator "green" dalam suatu proyek. jangka waktu tersebut. 4. Berdasarkan kajian yang disusun oleh SKK Migas, multilplier effect kegiatan hulu migas setiap US$ 1 juta akan menghasilkan dampak sebagai berikut: a. Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta; b. GDP additional US$ 0,7 Juta; dan c. Peluang pekerjaan mencapai 100 orang. 5. Pemanfaatan dana untuk sektor EBT sebaiknya pada PLTA, PLTP (untuk skala besar yang menunjang tercapainya target Bauran Energi sebesar 27 GW pada tahun 2025) dan PLTMH dan PLTS (yang diperuntukkan tujuan sosial atau listrik pedesaan). 6. Tujuan pendanaan dari dana ketahanan energi dapat mengacu kepada Roadmap Technology IEA. Penyusunan Model Ekonomi yang berbasis Nationally Determined Contributions (NDCs) 2. Penerbitan sukuk hijau sebaiknya menggunakan mekanisme pertama mengingat mekanisme tersebut tidak memerlukan biaya tambahan untuk membayar verifikator, sehingga biaya penerbitan sukuk hijau bisa lebih murah. 3. Sebagai tindak lanjut hasil FGD, perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur klasifikasi "proyek hijau" mengingat sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, perlu juga disusun fatwa MUI yang menyatakan bahwa penerbitan green sukuk telah sesuai dengan kaidah syariah. Adapun peraturan dan fatwa tersebut ditargetkan untuk selesai pada triwulan pertama tahun 2017 untuk selanjutnya disiapkan pipeline implementasi green sukuk, sehingga dapat diajukan dalam RAPBN tahun 2018. Dari pelaksanaan pertemuan dimaksud telah diperoleh suatu kajian model ekonomi dengan hasil berupa proyeksi PDB dengan Emisi Optimal dengan metode Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) dan Social Accounting Matrix (SAM) secara intertemporal sesuai dengan dinamika intertemporal DSGE. Diharapkan tercapai Emisi maksimum karena ada pengendalian Land used, energy fosil, tingkat pendidikan yang semakin baik, teknologi alternatif dan kesadaran penduduk dengan pendapatan tinggi semakin peduli pada pengurangan emisi. Dari model ekonomi yang dibuat, terjadi posisi puncak pertumbuhan emisi sejalan dengan pertumbuhan pendapatan penduduk yaitu pada tahun 2035. 4. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Bappenas untuk menentukan proyek-proyek yang memiliki potensi untuk didanai green sukuk di tahun mendatang. Operasionalisasi Sekretariat National Designated Authority - Green Climate Fund (NDA GCF) Penyusunan Kajian Dana Ketahanan Energi Dari pelaksanaan pertemuan dimaksud, beberapa masukan atas kajian yang disusun antara lain: 1. Pelaksanaan Petroleum Fund di Indonesia harus dipersiapkan dengan membuat suatu lembaga yang professional. 2. Perbedaan konsep Petroleum Fund antara di Indonesia (wacana) dan di negara lain dari aspek pemanfaatannya antara lain: a. Petroleum Fund di Norwegia dapat dimanfaatkan untuk investasi di financial asset, seperti stock market. b. Konsep pemanfaatan Petroleum Fund di Indonesia lebih diarahkan untuk investasi di bidang energi. Dari pelaksanaan pertemuan dimaksud, beberapa ouput yang telah diperoleh antara lain: 1. NDA bekerja sama dengan Climate Development Knowledge Network (CDKN) telah menyelesaikan beberapa dokumen perangkat untuk mendukung operasionaliasi NDA GCF di Indonesia. 2. Telah disusunnya draft country concept note dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada K/L teknis yang terkait dan NDA GCF sudah mendapatkan beberapa masukan terkait dengan penyempurnaan dokumen tersebut. 3. Telah disusunnya draft Keputusan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Sebagai National Designated Authority Dalam Kerangka Green Climate Fund. 3. Apabila Petroleum Fund diambil dari porsi skema Kontrak Kerjasama, akan sangat tergantung dari 67
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal melakukan pengelolaan kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Forum ini merupakan bentuk kerja sama Kementerian Keuangan (diwakili oleh beberapa unit eselon I terkait) dengan para ekonom terkemuka di berbagai propinsi. Secara umum tujuan dari forum ini adalah turut mendorong percepatan pembangunan yang berkualitas, khususnya pembangunan dari daerah, melalui kegiatan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi dan strategi pengelolaan fiskal di masing-masing propinsi. Upaya pencapaian tujuan tersebut kemudian diturunkan kepada beberapa fungsi kegiatan, yaitu: a. Fungsi analisis dan diseminasi kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal nasional b. Fungsi pemantauan dan analisis perekonomian daerah serta pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah c. Fungsi penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkualitas dan inklusif d. Fungsi konsultasi dan dukungan bagi pelaksanaan tugan-tugas perwakilan Kementerian Keuangan di berbagai wilayah e. Fungsi peningkatan kapasitas pegawai-pegawai lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan serta penyusunan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief ) oleh anggota FEKK. 3. Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2016 (Desember 2016) dan Evaluasi Tahunan Kegiatan FEKK selama Tahun 2016 Sejalan dengan kegiatan PKEM pada bulan Desember 2016 yang menyelenggarakan Seminar Internasional di Nusa Dua Bali, juga diadakan Workshop serta Evaluasi FEKK tahun 2016. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengundang para anggota FEKK untuk menghadiri Seminar Internasional tersebut. Serupa dengan workshop pada bulan Mei, pada workshop kali ini juga memberikan update kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. 4. Laporan Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Salah satu tugas anggota FEKK ada membuat Laporan Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah dari daerah masing-masing tiap triwulan. Adapun fokus analisis yang mencakup beberapa indikator, yaitu: 1. Pertumbuhan PDB serta kinerja komponen PDB 3. Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2016 (Desember 2016) dan Evaluasi Tahunan Kegiatan FEKK selama Tahun 2016 Sejalan dengan kegiatan PKEM pada bulan Desember 2016 yang menyelenggarakan Seminar Internasional di Nusa Dua Bali, juga diadakan Workshop serta Evaluasi FEKK tahun 2016. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengundang para anggota FEKK untuk menghadiri Seminar Internasional tersebut. Serupa dengan workshop pada bulan Mei, pada workshop kali ini juga memberikan update kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. 4. Laporan Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Salah satu tugas anggota FEKK ada membuat Laporan Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah dari daerah masing-masing tiap triwulan. Adapun fokus analisis yang mencakup beberapa indikator, yaitu: 1. Pertumbuhan PDB serta kinerja komponen PDB kementerian keuangan, khususnya yang bertugas di daerah Demi mencapai tujuan forum ini, Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan dari forum ekonom tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. pengeluaran khususnya konsumsi rumah tangga, PMTB, ekspor dan impor 2. Perkembangan infrastruktur dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan 3. Perkembangan total kredit perbankan, kredit investasi, modal kerja dan konsumsi 1. Kick off Meeting dan Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2016 (10 - 12 Februari 2016) Kementerian keuangan pada tanggal 10 - 12 Februari 2016 menyelenggarakan Kick Off Meeting dan Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan, bertempat di Aula Djuanda lantai Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Acara ini dibuka oleh Menteri Keuangan, Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D, dan dihadiri para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Staf Ahli Kementerian Keuangan, Sekretaris Eselon I Kementerian Keuangan, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan dan ahli-ahli ekonomi daerah dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia yang ditunjuk menjadi Ekonom Kementerian Keuangan. 5. 4. Perkembangan inflasi daerah dan isu-isu terkait inflasi/harga 5. Perkembangan indikator kesejahteraan, seperti : angka kemiskinan pengangguran dan IPM 6. Perkembangan belanja pemerintah pusat dan peemrintah daerah khususnya terkait variabel kesejahteraan Sosialisasi kebijakan fiskal dan isu lainnya yang ditentukan Kementerian Keuangan di media elektronik dan media cetak/massa. Peran penting dibentuknya FEKK tahun 2016 adalah untuk mensosialisasikan kebijakan fiskal dan issu lain kepada masyarakat di daerah masing baik di media cetak maupun elektronik. 2. Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2016 (Mei 2016) Kegiatan Workshop FEKK tanggal 18 - 19 Mei 2016 bermaksud untuk memberikan update kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan Sosialisasi Kebijakan Fiskal di lingkungan eksternal Kementerian Keuangan. Selain sosialisasi kepada masyarakat, para anggota FEKK juga harus mensosialisasikan kebijakan fiskal dan issu lain kepada mahasiswa, pemda, DPRD, dan stakeholders lainnya di daerah di luar Kementerian Keuangan. 68
7. Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di 18 provinsi. Kerja sama antara ekonom yang tergabung dalam FEKK dengan Kementerian Keuangan juga melaksankan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Tujuan dari dilaksanakan dari seminar ini adalah memberikan informasi tentang update kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dimana anggota FEKK menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Dari rencana 33 propinsi yang akan dilaksanakan seminar hanya 18 propinsi yang terlaksana, hal ini terkait kebijakan pemotongan anggaran yang terjadi di tahun 2016. Meskipun demikian kegiatan seminar telah di laksanakan dengan baik di daerah dengan rincian dalam tabel di bawah ini. 11. Policy Recommendation Mandiri Salah satu pertimbangan dibentuknya FEKK adalah untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan dilihat dari kaca mata para akademisi. Untuk itu, diharapkan anggota FEKK agar dapat memberikan Policy Recommendation kepada Kementerian Keuangan atas inisiatif anggota FEKK. 12. Kegiatan-kegiatan lainnya Anggota FEKK juga diharapkan dapat menghadiri kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BKF seperti Seminar Internasional. Pelaksanaan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 No Tanggal Kota 8. Kajian Fiskal Regional (KFR) Dalam meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan terutama di kantor wilayah dilingkup Kementerian Keuangan, maka dibuat Kajian Fiskal Regional (KFR). Dalam menyusun KFR, kantor wilayah akan dibantu oleh anggota FEKK di daerah masing-masing. Untuk itu, maka diadakan beberapa kegiatan dalam menyusun KFR antara lain Focus Disscusion Group, Diseminasi KFR, Seminar KFR, serta review atas KFR yang telah disusun. Tugas dari para anggota FEKK dalam menyusun KFR ini adalah sebagai narasumber baik dalam FGD untuk pembahasan dan penyusunan KFR, maupun Seminar KFR yang dilaksanakan oleh Kantor wilayah. Selain itu, anggota FEKK memberikan asistensi terhadap kanwil dalam mendiseminasi atau mendapatkan feedback dari stakeholders di daerah dalam penyusunan KFR. Hasil dari kajian tersebut nantinya juga kan di review oleh anggota FEKK dan akan memberikan masukan dan koreksi atas KFR yang telah disusun oleh Kakanwil DJPB masing-masing daerah untuk meningkatkan kualitas substansi KFR. KFR yang direview oleh FEKK terdiri dari : KFR Tahunan 2015, KFR Triwulan I, II dan III Tahun 2016. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 25 Februari 2016 8 Maret 2016 17 Maret 2016 22 Maret 2016 7 April 2016 12 April 2016 14 April 2016 19 April 2016 20 April 2016 26 April 2016 28 April 2016 3 Mei 2016 10 Mei 2016 24 Mei 2016 26 Mei 2016 31 Mei 2016 Makassar Surabaya Padang Palangkaraya Banda Aceh Tanjungpinang Bengkulu Samarinda Jambi Pangkalpinang Pontianak Banjarmasin Palu Medan Pekanbaru Mamuju 17. 27 September 2016 Bandung 18. 29 September 2016 Denpasar 9. Training/Workshop atau Bentuk Pelatihan lainnya bagi Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Daerah FEKK menjadi narasumber pada pelatihan/workshop yang diadakan kanwil, kantor pelayanan atau kantor vertikal Kemenkeu lainnya di daerah. Beberapa bentuk pelatihan seperti : teknik penulisan ilmiah, teori dan aplikasi model makro, LEI, dasar-dasar ekonometrika dan lain-lain. 10. FGD Non KFR /Rakor Kanwil FEKK menjadi narasumber pada FGD/rakor yang diadakan kanwil, kantor pelayanan atau kantor vertikal Kemenkeu lainnya di daerah mengenai topik atau isu-isu terkini di bidang pembangunan, perekonomian, fiskal dan hal lainnya terkait dalam upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan pegawai Kemenkeu di daerah. 69
Kajian Fiskal dan Sektor Keuangan Kajian Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari Sektor Pertambangan Batubara Sektor pertambangan merupakan sektor yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar keempat dan menyumbang pajak terbesar keempat. Dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2014, sektor pertambangan menyumbang PDB rata-rata sekitar 11,4 persen dan menyumbang pajak rata-rata sekitar 11,02 persen. PPh Nonmigas dari sektor pertambangan memiliki kontribusi rata-rata sekitar 13,12 persen dari PPh Nonmigas total dalam periode 2011 sampai dengan 2014. Meskipun sektor pertambangan merupakan penyumbang pajak yang besar, namun sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang belum optimal dalam penggalian pajak. Oleh karena itu, telah dilakukan kajian mengenai potensi PPh dari sektor pertambangan khususnya batubara. kajian yang diberikan yaitu DJP perlu meningkatkan intensifikasi untuk perusahaan yang sudah masuk dalam administrasi DJP, meningkatkan ekstensifikasi untuk perusahaan yang belum masuk dalam administrasi DJP, serta meningkatkan kerjasama dengan instansi lain terkait. Untuk mendukung upaya optimalisasi tersebut, maka sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki DJP perlu ditingkatkan sesuai dengan program yang dijalankan. Penggalian potensi PPh badan tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab DJP saja, karena belum optimalnya penggalian potensi PPh tersebut juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab instansi lain. Oleh karena itu, koordinasi dan supervisi atas pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh KPK perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Secara garis besar, potensi PPh badan sektor pertambangan batubara dipengaruhi secara signifikan oleh harga batubara. Dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2014, harga batubara dalam dolar Amerika cenderung menurun signifikan. Harga batubara acuan pada tahun 2011 sebesar 118,4 dolar per ton, menjadi 72,6 dolar per ton pada tahun 2014. Penurunan harga batubara tersebut masih diuntungkan dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika dalam periode yang sama sehingga penurunan harga batubara dalam rupiah tidak terlalu tajam. Turunnya harga batubara menyebabkan potensi PPh badan sektor tambang batubara turun lebih tajam dibandingkan penurunan harga batubara. Harga batubara yang turun menyebabkan omzet turun, namun biaya-biaya yang lain belum tentu mengikuti turunnya harga batubara. Misalnya, upah tenaga kerja yang tiap tahun cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan rasio PKP terhadap omzet menjadi makin turun pada saat harga batubara turun. Oleh karena itu, potensi PKP menjadi turun sehingga potensi PPh badan juga turun. Kajian Analisis Efektivitas Anggaran Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional Berdasarkan amandemen keempat atas UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002, anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sebesar minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2009 anggaran pendidikan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan di tahun 2009 (Rp208,3 triliun) mengalami peningkatan sebesar 35% dibandingkan pada tahun 2008 (Rp 154,2 triliun). Kemudian, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2017 (Rp426,1 triliun) sudah menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan anggaran pendidikan di tahun 2009. Berdasarkan hasil perhitungan potensi PPh, dapat disimpullkan bahwa sektor pertambangan batubara dapat menjadi sektor yang prioritas atau tidak dalam penggalian potensi PPh badan tergantung dari harga batubara karena potensi PPh badan sektor pertambangan batubara dipengaruhi secara signifikan oleh harga batubara. Ketika harga batubara tinggi atau cenderung meningkat, maka sektor pertambangan batubara dapat menjadi sektor prioritas karena potensi PPh yang dihasilkan akan tinggi atau cenderung meningkat. Dan sebaliknya, ketika harga batubara rendah atau cenderung turun, maka sektor pertambangan batubara tidak menjadi sektor prioritas. Dari perspektif fiskal, pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis bagi Pemerintah. Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan dapat berkontribusi positif secara tidak langsung terhadap pada upaya penyehatan fiskal dengan adanya potensi perbaikan kinerja penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Dalam jangka panjang, pendidikan yang berkualitas juga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi serta meminimalkan social cost dalam pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Sejalan dengan beberapa fakta yang dikemukakan di atas, kajian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjawab beberapa isu dan tantangan terutama pada efektivitas anggaran pendidikan 20% yang telah diamanatkan pada UU. Untuk lebih mengoptimalkan penggalian potensi PPh badan dari sektor pertambangan batubara, rekomendasi 70
Anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN masih didominasi untuk alokasi belanja pegawai dan belanja barang. Proporsi belanja pegawai dan belanja barang adalah masing-masing sebesar 38,7% dan 30,3% terhadap anggaran pendidikan dalam APBN-P 2016. Sedangkan alokasi belanja bantuan sosial adalah sekitar 25,1% dalam anggaran pendidikan APBN-P 2016. Di sisi lain, alokasi untuk belanja modal hanya sekitar 5,8% dari jumlah anggaran pendidikan dalam APBN-P 2016. Perhitungan belanja modal tersebut sudah termasuk Dana Alokasi Fisik (DAK) Pendidikan dan Pembiayaan Investasi dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada LPDP. Secara umum, anggaran pendidikan tersebut berkontibusi positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian APK dan APM yang cukup signifikan sejak pemenuhan anggaran pendidikan 20%. Akan tetapi, adanya perbedaan yang cukup tinggi antara capaian APK dan APM menunjukkan tingginya jumlah siswa yang melakukan pengulangan. Dari beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa: (1) partisipasi Pemda dalam mendukung pembiayaan anggaran pendidikan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan murni bersumber dari APBD-nya masih kurang dari 20 persen; (2) perhitungan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah hanya berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Metode perhitungan ini menjadi disinsentif bagi sekolah yang memiliki keterbatasan jumlah siswa untuk mengejar prestasi (akademis dan non-akademis); (3) belum meratanya persebaran guru di daerah. Sekolah umumnya mengangkat guru honorer dengan pembiayaan dari dana BOS yang dibatasi maksimal 15% untuk membayar gaji guru honorer (SD dan SMP); serta (4) adanya tunjangan sertifikasi telah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM), serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sementara Rastra merupakan subsidi pangan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi mereka. Saat ini, pemerintah tengah menempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan kinerja kedua program tersebut. Khusus untuk Rastra, pemerintah mempertimbangkan untuk mentranformasikannya dari bentuk subsidi pangan menjadi bantuan sosial. Salah satu langkah yang ditempuh dalam mendukung kebijakan ini adalah melakukan sinergi antara Rastra dengan PKH. Dengan adanya sinergi Rastra dan PKH, kelompok masyarakat termiskin dapat memperoleh paket bantuan yang lengkap yang memang menjadi hak mereka. Selain itu, berbagai faktor yang menghambat tercapainya "6T" (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) dalam pelaksanaan Rastra dapat pula ditangani. Dengan demikian, keadilan sosial yang sesungguhnya bagi masyarakat miskin dapat terwujud. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rastra dan PKH. Selanjutnya, hasil pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menyusun beberapa skenario sinergi Rastra-PKH yang dapat diterapkan. Skenario yang dipilih merupakan hasil analisis biaya manfaat yang mencakup dampak fiskal, ekonomi makro, sosial dan politik. Berikutnya, dari skenario yang terpilih, kebutuhan regulasi dan kelembagaan dapat diidentifikasi sehingga menjadi dasar dalam penyusunan roadmap kebijakan sinergi Rastra-PKH ini. Kajian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain: (1) perlunya realokasi anggaran pendidikan terutama difokuskan pada peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana terlebih diprioritaskan bagi sekolah di daerah pinggiran dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); (2) perlu mereformulasi perhitungan besaran dana BOS dengan menambahkan beberapa variabel antara lain tingkat kemahalan, spesialisasi (SMK), prestasi akademik dan non akademik, lokasi dan kondisi, serta jumlah siswa miskin; serta (3) perlu menyusun roadmap pemerataan guru di tingkat nasional mengingat kewenangan pengelolaan guru sudah menjadi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kajian Sinergi Program Rastra dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra - sebelumnya disebut Raskin). Dari hasil pemetaan permasalahan, terdapat empat skenario sinergi Rastra-PKH yang mungkin diterapkan, yaitu: (1) skenario business as usual: pelaksanaan Rastra dan PKH berjalan sebagaimana biasanya; (2) Rastra menjadi komponen tambahan dalam PKH yang diberikan secara tunai melalui kantor pos; (3) Rastra menjadi komponen tambahan dalam PKH yang diberikan secara non-tunai melalui perbankan dan penyaluran beras melalui e-warong; (4) Rastra menjadi komponen tambahan dalam PKH yang diberikan secara non-tunai melalui perbankan dan penyaluran beras melalui minimarket/warung/toko konvensional. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan maka rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain: (1) perlunya penyusunan skema hubungan antarlembaga yang kemudian ditindaklanjuti dalam koordinasi kelembagaan berupa rencana teknis sinergi serta bentuk koordinasi yang lebih nyata antarlembaga yang saat ini terlibat, baik di tingkat pusat dan daerah; (2) Pemerintah pusat perlu merumuskan regulasi seperti standar pemberian manfaat Rastra-PKH, mekanisme penetapan penerima manfaat sinergi Rastra-PKH, serta pembagian peran berbagai lembaga terkait; (3) apabila yang diambil adalah skenario 3, pengelolaan e-Warong perlu diperbaiki 71
terutama dalam hal status kelembagaannya, komoditas yang disediakan, serta sistem pasokan; (4) apabila yang diambil adalah skenario 4, perlu diperjelas mekanisme penetapan minimarket/warung/toko yang akan bertidak sebagai penyalur beras, serta sistem pembagian keuntungan yang dapat diterapkan; serta (5) Roadmap sinergi PKH dan Rastra diawali dengan penetapan apakah salah satu dari skenario 3 dan skenario 4 yang akan dipilih atau kombinasi keduanya. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan pedoman umum sinergi Rastra-PKH yang diikuti dengan bimbingan teknis untuk para pelaksana di lapangan. langkah penyempurnaannya. Secara garis besar, alokasi dana desa berdasarkan formula alokasi dasar (AD) dan alokasi formula (AF) dengan rasio AD:AF = 90%:10% masih mencerminkan prinsip pemerataan dibandingkan berkeadilan karena porsi AD yang sangat besar. Sedangkan porsi AF yang mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK)/indeks kesulitan geografis (IKG) sebagai faktor yang menggambarkan kondisi desa dalam menghitung kebutuhan dana desa, hanya 10 persen dari total dana desa dalam APBN. Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2017 meningkat sangat signifikan (188,9%) dibandingkan tahun 2015 yaitu menjadi Rp60,00 triliun. Peningkatan anggaran dana desa diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan dalam dimensi pemerataan dan kewilayahan melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, dalam kurun waktu 2015-2017, jumlah desa terus bertambah dari 74.093 desa dalam perhitungan alokasi tahun 2015 menjadi 74.954 desa dalam perhitungan alokasi tahun 2017 dan menjadi tantangan dalam pengalokasian dan distribusi dana desa. Implementasi kebijakan dana desa selama tahun 2015 masih terkendala oleh permasalahan administratif yaitu kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang menjadi persyaratan penyaluran dana desa, kesiapan Rekening Kas Desa (RKD) untuk menampung penyaluran dana desa, penyusunan laporan penggunaan dana desa sebagai dasar penyaluran dana desa tahap berikutnya, dan masih banyak APBD Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan dana desa. Di samping itu, pendamping desa yang diharapkan dapat membantu desa dalam pelaksanaan dana desa masih belum di rekruit oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Dalam rangka menindaklanjuti beberapa kendala implementasi kebijakan dana desa tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada tanggal 15 September 2015. SKB dimaksud mengatur percepatan penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan dana desa tahun 2015. Sejalan dengan tindak lanjut yang dilakukan tersebut, telah dilakukan evaluasi terutama terkait dengan pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa serta peran pendamping desa. Tujuan evaluasi adalah agar lebih dini menemukan akar permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dana desa sehingga dapat segera dilakukan Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, jumlah desa yang termasuk kategori sangat tertinggal dan tertinggal pada tahun 2016 masih cukup besar yaitu 88,9% apabila dibandingkan dengan desa dengan kategori berkembang dan maju, hal ini dapat diartikan terjadi inequality gap kondisi perekonomian antar desa di Indonesia. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan dana desayang bersumber dari APBN antara lain: (1) Kementerian Keuangan agar melakukan review terhadap formula pengalokasian dana desa agar dapat memenuhi prinsip pemerataan dan berkeadilan sehingga alokasi dana desa dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan memperbesar porsi alokasi formula (AF) dalam rasio AD : AF; (2) Kementerian Dalam Negeri agar dapat melakukan moratorium terhadap pemekaran desa yang berpotensi memperkecil alokasi dana desa per Desa sehingga target alokasi Rp1 miliar/desa akan sulit tercapai; (3) agar ketepatan waktu penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dapat ditingkatkan, perlu dilakukan upaya- upaya seperti tidak melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana desa pada tahun berjalan dan Desa perlu menyusun jadwal penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa); (4) Kementerian Desa agar meningkatkan kompetensi Pendamping Desa professional untuk dapat memenuhi harapan Desa dalam membantu Desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; serta (5) program dana desa ke depan harus lebih diarahkan untuk memberdayakan dan mendorong kreatifitas masyarakat desa dalam membangun ekonomi desanya. Dana desa diharapkan dapat menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di desa. Program dana desa yang tepat sasaran akan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan di desa terutama pada penguatan layanan dasar seperti infrastruktur desa serta layanan pendidikan dan kesehatan di desa. Kajian Benchmark Cost Recovery Pada dasarnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu lebih dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan dalam negeri di samping penerimaan perpajakan. Dalam rangka mengoptimalkan pos PNBP tersebut, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis kebijakan PNBP salah 72
satunya melalui efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue. PNBP dari sumber daya alam memberikan sumbangan terbesar untuk penerimaan negara dari sektor PNBP. Berdasarkan data dari nota keuangan menunjukkan PNBP SDA migas mendominasi penerimaan tepatnya lebih dari 90 persen dari total PNBP SDA. Penerimaan SDA migas merupakan penerimaan atas bagian Pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Production Sharing (KPS), setelah dikurangi faktor pengurang berupa pajak-pajak dan pungutan lainnya. Dalam kurun waktu 2009 - 2014, terjadi peningkatan cost recovery namun di sisi lain Penerimaan PNBP dari SDA Migas mengalami fluktuasi dimana tahun 2009-2011 sempat mengalami lonjakan pada saat lifting minyak justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidaksesuaian pola antara penerimaan PNBP SDA migas dan cost recovery. dilakukan dalam kajian ini mengadaptasi metodologi Institutional Analysis Development (IAD) yang digagas oleh Ostrom dan Gardner (1994), yang biasa digunakan untuk menganalisis kebijakan yang akan atau sudah dilakukan. Adapun hasil kajian ini merekomendasikan penyusunan peraturan mengenai biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam subsidi pupuk atas dasar prinsip- prinsip yang lebih operasional. Penerapan prinsip-prinsip dimaksud diharapkan: (i) dapat meminimalisasi perbedaan interpretasi atas biaya yang dapat dibebankan kepada subsidi; (ii) adanya kepastian pengalokasian terhadap joint cost biaya-biaya komersial dengan biaya PSO/penugasan; dan (iii) adanya konsistensi dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik tata kelola korporasi yang baik. Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan dengan Pendekatan Data Mikro Sejalan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan analisis mengenai perhitungan cost recovery apakah sudah sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik, prinsip kewajarannya, serta penerapan cost recovery dan benchmark di negara lain. Pada perkembangannya, sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia dalam kondisi telah tua dan kurang maksimal dalam kegiatan produksi sehingga ada kecenderungan dapat menyebabkan kenaikan cost recovery. Sebagai contoh, sebagian besar cost recovery PT Chevron digunakan untuk biaya produksi. Sumur yang telah tua dengan cadangan minyak yang sudah menipis, membutuhkan biaya lebih tinggi untuk mengangkat minyak dari perut bumi. Studi ini merupakan pengembangan model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka proyeksi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kondisi perekonomian. Tujuan dari kajian ini adalah untuk (1) menyusun dan mengembangkan model perhitungan basis pajak (tax base); (2) menyusun dan mengembangkan model perhitungan penerimaan pajak; (3) melakukan peramalan besaran basis pajak 2015-2025; dan (4) melakukan peramalan besaran penerimaan pajak 2015-2025. Proyeksi besaran penerimaan pajak ini dilakukan dengan pendekatan ekonometrik, menggunakan proyeksi atas besaran basis pajak 2001-2014, secara kuartalan. Dalam studi ini, terdapat perbaikan dari sisi metodologi dibandingkan dengan existing model saat ini, karena dapat mengakomodasi pengaruh variabel ekonomi makro yang berbeda pada jenis pajak yang berbeda. Cost recovery mengalami kecenderungan semakin besar secara relatif jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang menurun, lebih disebabkan oleh perubahan natural sumur-sumur migas yang semakin tua sementara sumur- sumur baru masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi antara lain perlu didorong kegiatan eksplorasi dalam menemukan sumur-sumur baru. Namun demikian, hasil dari pengembangan model penerimaan pajak ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan angka elastisitas dari nilai tukar rupiah yang sangat tinggi dan pengaruh faktor-faktor lain yang bersifat non ekonomis, tidak hanya indikator asumsi ekonomi makro. Sementara itu, sumur baru terkait dengan investasi dan kegiatan eksplorasi yang minim karena adanya berbagai disinsentif bagi industri hulu migas, diantaranya: (a) ketidakpastian regulasi: kontrak PSC (assume & discharge) dengan ketentuan perpajakan; (b) ketidakpastian regulasi pemerintah pusat - pemerintah daerah; dan (c) bisnis hulu migas di Indonesia yang kurang kompetitif Analisis Struktur Biaya Pupuk Bersubsidi Kajian Pengelolaan Badan Layanan Umum Kajian ini mengulas perspektif kaitan pengeloaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan postur APBN serta mereview filosofi awal pembentukan BLU dalam tatanan keuangan negara dan peranannya dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan karena adanya tren peningkatan pendapatan BLU selama tujuh tahun terakhir, mengindikasikan adanya potensi yang signifikan dari pengelolaan BLU. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajaran komponen biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pokok subsidi pupuk. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi strategi pengendalian biaya yang dapat dilakukan oleh produsen pupuk dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengalokasian subsidi pupuk. Analisis yang Adapun, pada dasarnya pembentukan BLU bukan diutamakan sebagai sumber penerimaan negara. Pembentukan BLU lebih ditujukan untuk memberikan ruang bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mengaplikasikan pola 73
keuangan yang fleksibel dan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Mampukah Indonesia Keluar dari "Middle- Income Trap" ? Namun demikian, belum semua BLU dapat melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi ini mengidentifikasi permasalahan pada pembentukan BLU serta kinerjanya. Studi ini juga menyajikan saran perbaikan dalam pengelolaan BLU dimana perbaikan ini tidak hanya akan mendorong BLU untuk meningkatkan pelayananannya kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan defisit bagi pemerintah. Studi ini membahas fenomena middle-income trap dimana banyak negara sukses beralih dari kelompok lower income menuju middle income, namun tidak mampu pindah ke dalam kelompok negara high income. Kekhawatiran ini juga terjadi pada Indonesia yang saat ini masuk dalam kelompok negara middle income namun belum mampu masuk dalam kelompok negara high income meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil. Peran Kebijakan Fiskal Dalam Peningkatan Produktivitas Pembibitan Sapi Nasional Pemerintah Indonesia gagal mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Rendahnya produktivitas usaha pembibitan sapi diyakini sebagai kendala utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan produktivitas usaha pembibitan sapi serta kebijakan fiskal untuk mendukung strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yang didukung dengan analisis SWOT sebagai alat bantu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar usaha pembibitan sapi di Indonesia dilakukan oleh peternak dalam skala rumah tangga yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang rawan kekeringan di musim kemarau. Sementara itu, kebun sawit di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang kaya bio massa belum banyak dimanfaatkan untuk usaha pembibitan sapi. Investor kurang berminat berusaha di bidang pembibitan sapi karena margin keuntungannya rendah, perputaran modalnya lama, dan risiko usahanya tinggi. Kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pembibitan sapi nasional, baik melalui pemberian insentif fiskal maupun alokasi anggaran. Pengeluaran Pemerintah dan Impaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Studi ini meliputi dua analisis, dimana analisis pertama mencoba membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di tahun 2015 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah di tahun 2014. Pada tahap berikutnya, angka pertumbuhan yang didapatkan dari analisis pertama digunakan untuk memproyeksikan perkiraan pengeluaran pemerintah di akhir tahun 2015, apakah mencapai target atau tidak. Untuk pembanding, analisis yang serupa juga dilakukan pada penerimaan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah pada tahun 2015 tumbuh lebih cepat relatif dibandingkan dengan di tahun 2014. Hasil dari analisis proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah akan mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun 2015. Selain itu, pada akhir tahun 2015 juga akan terjadi defisit anggaran karena pengeluaran yang lebih besar dibanding penerimaan negara. Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia mampu lolos dan keluar dari kelompok negara middle income tidaklah mudah. Namun demikian, paparan pengalaman- pengalaman negara lain dalam proses menjadi negara maju, kondisi perekonomian Indonesia, dan prognosis perekonomian ke depan dapat dijadikan sinyal apakah Indonesia mampu lolos dari middle-income trap. Berdasarkan hasil analisis, proses suatu negara menuju negara high income adalah suatu proses perencanaan jangka panjang dengan sasaran yang terukur. Indonesia mempunyai potensi besar untuk tidak terperangkap dalam middle income dengan sumber daya manusia yang sedang berada dalam bonus demografi. Evaluasi Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah: Lesson Learnt Sebelum Pengalihan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) Bagian Permukaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka penguatan local taxing power sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, yang dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga 2014 sesuai UU No.28/2009. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengalihan PBB P2 dan mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, serta mengidentifikasi lesson learnt dari pengalihan PBB P2 sebagai penyiapan antisipasi kebijakan pengalihan PBB P3 bagian permukaan ke pemerintah daerah. Dari analisis kajian diperoleh kesimpulan bahwa pengalihan PBB P2 telah efektif dalam penguatan local taxing power pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan penerimaan daerah secara nasional dibandingkan periode sebelum pengalihan, jumlah pemda yang mengalami peningkatan lebih banyak dibanding pemda yang mengalami penurunan penerimaan PBB P2 periode sebelum dan setelah pengalihan, respon pemda cukup tinggi ditandai penerbitan perda PBB P2 mencapai 475 pemda (96,5%), serta penerapan kebijakan tarif dan NJOPTKP yang sesuai dengan kepentingan pemda dan masih dalam aturan UU. 74
Kajian Analisis Cost dan Benefit Infrastruktur Transportasi Darat, Laut, dan Kereta Api Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Belanja Infrastruktur: Ketenagalistrikan, Jalan, dan Pelabuhan di Wilayah Sumatera Kondisi infrastruktur transportasi yang memadai menjadi cukup penting untuk menurunkan biaya logistik yang pada akhirnya menentukan harga barang dan daya beli masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai indikator dan faktor yang tepat sebagai dasar pengukuran cost dan benefit atas infrastruktur transportasi di Pulau Jawa, dimana biaya logistik cukup tinggi. Kajian ini juga menyajikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang paling tepat secara demografi, geografi dan ekonomi. Fokus utama dalam kajian ini adalah kondisi dan keberadaan infrastruktur transportasi yang ada di Pulau Jawa dengan sampel yang dianggap dapat merepresentasikan karakteristik sistem logistik di Pulau Jawa karena mengakomodasi komplektisitas pada empat jenis moda transportasi. Global Competitive Index yang dipublikasi secara tahunan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara sejawat. Kualitas infrastruktur yang kurang baik diantaranya merupakan penyebab utama tingginya biaya logistik distribusi barang dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mencapai level negara maju. Sebagai langkah nyata, pemerintah kemudian mengembangkan sumber-sumber alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari hasil kajian, diperoleh bahwa saat ini persentase pengguna moda transportasi (modal share) yang masih didominasi oleh transportasi jalan menunjukkan beban jalan raya di Pulau Jawa berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Lebih lanjut, kajian ini juga memaparkan hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dari aspek demografi, geografi, dan ekonomi. Namun, kajian mengenai efektivitas belanja infrastruktur yang didanai oleh pemerintah dengan dana APBN masih sering terlewatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas alokasi belanja infrastruktur ketenagalistrikan, jalan, dan pelabuhan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dipilih sebagai lokasi kajian karena (1) Sumatera mewakili wilayah yang menengah, bukan paling maju dan bukan pula wilayah yang tertinggal dan (2) Sumatera merupakan wilayah yang tepat untuk melihat ketiga sektor infrastruktur saat ini (ketenagalistrikan, jalan, dan pelabuhan). Praktik Tax Expenditure di Beberapa Negara dan Tantangan Penerapan di Indonesia Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, pelaporan tax expenditure dewasa ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Di Indonesia, kajian mengenai tax expenditure belum menjadi perhatian baik dari pemerintah maupun publik. Laporan atas tax expenditure dianggap salah satu bentuk transparansi penerimaan perpajakan, yang didefinisikan sebagai kerugian pendapatan negara karena adanya ketentuan perpajakan dalam sistem pajak untuk mempromosikan tujuan-tujuan sosial tanpa menimbulkan belanja langsung. Laporan tax expenditure yang terstruktur akan mempengaruhi kelompok wajib pajak tertentu untuk mendapatkan keuntungan karena ketentuan dalam sistem perpajakan. Namun, di sisi lain fenomena ini akan berdampak pada penerimaan negara. Melalui policy paper ini, diharapkan ada pemahaman mengenai tax expenditure sehingga muncul kesadaran berupa pentingnya penyusunan laporan tax expenditure. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis konsep tax expenditure dan aplikasinya, konsep dan prinsip tax expenditure, keuntungan dan kerugian tax expenditure, dan metode penghitungan tax expenditure, serta bagaimana penerapannya di berbagai negara, sehingga diharapkan akan memudahkan Pemerintah Indonesia dalam penerapannya. Kajian ini juga menyajikan rekomendasi terkait infrastruktur listrik,pelabuhan laut, dan berbagai skema pinjaman sebagai upaya untuk menutupi kekurangan anggaran pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Indonesian Way Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, akan tetapi belum bankable dengan plafond sampai dengan Rp 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Pada era pemerintahan SBY, penyaluran KUR pola penjaminan ini mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Namun, beberapa studi menunjukkan sebagian besar penyaluran KUR salah sasaran karena disalurkan ke nasabah yang bankable. Selain itu, jumlah nasabah KUR juga cenderung stagnan, masih di bawah 5 juta nasabah sejak digulirkan tahun 2007. Pemerintahan Jokowi menggantikan KUR pola penjaminan dengan KUR pola subsidi bunga, di mana bank diminta menyalurkan KUR dengan bunga yang rendah, semula 12% kemudian diturunkan lagi menjadi 9%. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar biaya bank dikurangi bunga yang dibayarkan nasabah kepada bank pelaksana. Namun, penyaluran KUR pola subsidi bunga ini berpotensi salah sasaran karena lembaga yang menyalurkan adalah bank yang lebih memprioritaskan nasabah-nasabah yang bankable. Konsekuensinya, upaya pemerintah untuk menarik banyak nasabah baru yang non bankable ke program KUR mengalami hambatan. Kajian ini 75
merekomendasikan agar pemerintah perlu mendesain KUR pola alternatif yang disalurkan tidak oleh bank, melainkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan target nasabah yang berbeda dengan nasabah bank. Sistemnya bisa mengadopsi sistem factoring, di mana LKBB harus menyerahkan pitang lancarnya ke PIP (Pusat Investasi Pemerintah). PIP akan melakukan investasi ke LKBB dan selanjutnya LKBB menyalurkan KUR kepada nasabah maksimum senilai piutang lancar yang dipunyai LKBB yang bersangkutan. Cara ini diharapkan dapat memperluas basis nasabah KUR dan memitigasi risiko kredit macet. Dua skema KUR ini bisa berjalan seiring karena lembaga penyalurnya beda, begitu juga target nasabahnya. Cara ini bisa lebih produktif untuk mensejahterakan orang miskin. untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut sebagai penghambat pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Kajian ini sangat penting dalam rangka menciptakan strategi dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan sukuk korporasi di Indonesia. Dampak Perkembangan Sektor Properti terhadap Perekonomian Daerah: Optimalisasi Penerimaan Pemerintah Daerah dari Sektor Properti Hubungan Antara Asuransi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Studi Dalam Kerangka Merumuskan Kepemilikan Asing Studi ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara asuransi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam periode 1984-2014. Dengan menggunakan data runtut waktu (time series) dan model Vector Autoregressive (VAR) studi ini menganalisis pengaruh variabel-variabel asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap variabel-variabel asuransi. Hasil analisis menunjukkan bahwa : (i) premi asuransi jiwa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 7 (tujuh) periode (tahun); (ii) premi asuransi non-jiwa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 4 (empat) tahun; (iii) jumlah polis asuransi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 4 (empat) tahun. Di sisi lain, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi : (i) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan premi asuransi jiwa selama 1 tahun; (ii) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan premi asuransi non-jiwa selama 1 tahun; dan (iii) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jumlah polis asuransi selama 2 tahun. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya yang bisa mentransformasikan kebiasaan masyarakat yang semula masih rendah minatnya (literasinya) untuk berinvestasi pada kegiatan dan produk asuransi menjadi masyarakat yang melek asuransi. Kegiatan transaksi di sektor properti menunjukkan bahwa sektor ini merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam meningkatkan local taxing power. Namun demikian, hasil survey menunjukkan penerimaan sektor properti tidak merata dengan kontribusi penerimaan di luar Jawa masih lebih rendah dibandingkan sektor properti secara nasional. Analisis data menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor properti baik yang berbasis penghasilan, berbasis konsumsi, maupun berbasis kepemilikan masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang bercirikan perkotaan (urban bias). Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peran sektor properti dalam pembangunan baik secara nasional maupun di daerah, perlu mendorong beberapa rekomendasi kebijakan antara lain, 1. meningkatkan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam penyediaan dukungan infrastruktur dasar, 2. pemberian insentif fiskal daerah bagi pengembang yang menyediakan rumah sederhana, penyederhanaan perizinan kepemilikan dan pembangunan lahan, penurunan tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah secara terukur. Selanjutnya, selain meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemungutan pajak-pajak di sektor properti, perlu juga dipertimbangkan terkait potensi pajak-pajak pusat di sektor properti untuk dibagihasilkan atau dijadikan pajak daerah. Strategi Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Kajian Cadangan Penyangga Minyak Mentah dan BBM sebagai Cadangan Penyangga Energi: Urgensi dan Alternatif Pendanaan Dalam skala global, keuangan berbasis syariah tumbuh sangat pesat. Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang banyak diterbitkan adalah sukuk korporasi. Meski pertumbuhan di tingkat global cukup pesat, tetapi perkembangan sukuk korporasi di Indonesia masih sangat lambat, kalah jauh dibandingkan dengan sukuk negara dan obligasi konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ragam permasalahan yang menghambat pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Secara teoritis, beberapa permasalahan sukuk korporasi muncul dari faktor internal perusahaan, faktor eksternal (pasar), dan kondisi regulasi. Oleh karena itu, kajian ini berupaya Salah satu cara untuk membangun katahanan energi adalah dengan membuat cadangan energi nasional yang terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis. Namun saat ini Pemerintah belum memiliki CPE meskipun keberadaannya diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri pada saat terjadi gangguan dari dalam maupun luar negeri. Keberadaan CPE sangat diperlukan dengan pertimbangan: (i) mengingat gangguan pasokan minyak dunia sangat 76
mungkin terjadi dan dapat berakibat pada krisis energi; (ii) CPE sangat bermanfaat untuk menjamin ketersediaan energi dan mengendalikan harga BBM dalam negeri ketika terjadi krisis energi; (iii) CPE memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik, khususnya bagi negara berstatus pengimpor minyak bumi. dan demutualisasi AJB Bumiputera dengan pihak yang berpendapat tetap mempertahankan AJB Bumiputera. Oleh karena itu, kajian ini berusaha mencari format terbaik tata kelola AJB Bumiputera sebagai bagian dalam merancang regulasi badan usaha bersama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pendanaan untuk CPE dapat menggunakan beberapa skema sesuai peruntukannya yaitu: (i) pembangunan melalui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau Belanja Infrastruktur K/L, (ii) pembeliaan inventory minyak mentah dan BBM menggunakan dana APBN melalui dana cadangan dalam belanja lain-lain (BA. 008), (iii) biaya operasional dan pemeliharaan CPE melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM. Di samping itu, kajian ini menghasilkan rekomendasi, diantaranya: Pemerintah melalui APBN perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengisian CPE secara bertahap sampai memenuhi kebutuhan 30 hari konsumsi, sesuai ketentuan dari Dewan Energi Nasional. Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk Secara Langsung Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka rekomendasi bagi penyusunan regulasi badan usaha bersama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Dalam rancangan peraturan pemerintah yang dibuat, sebaiknya mempertimbangkan untuk mengkonsep peraturan usaha bersama yang lebih memberi ruang yang sama antara AJB Bumiputera dengan badan usaha lain. Selain itu, Jika memang diperlukan demutualisasi yang berorientasi koperasi untuk AJB Bumiputera, maka dalam jangka pendek diperlukan masa transisi melalui interval tahunan. Proses transmisi kebijakan dilakukan melalui strategi penyesuaian yang sifatnya mendasar diantaranya: 1. Dalam koperasi diwajibkan setiap anggota memiliki dana simpanan wajib, sementara di perusahaan mutual tidak memiliki dana simpanan wajib Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga/subsidi tidak langsung. Panjangnya rantai distribusi pada pupuk bersubsidi dan terdapatnya dua harga pupuk di pasaran selama ini memicu munculnya beberapa masalah di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah kebijakan subsidi dimana petani menerima dana subsidi harga secara langsung dari pemerintah (berupa uang atau bentuk lain), sehingga dalam transaksi pembelian pupuk seorang petani akan dikenakan harga pasar, namun petani tersebut hanya membayar harga neto sebesar harga pasar dikurangi dengan subsidi harga yang petani terima. Kajian ini menawarkan skema mekanisme subsidi pupuk secara langsung yang sederhana dan mudah diimplementasikan dengan menggunakan kartu elektrik dan bekerja sama dengan perbankan. Setiap petani yang menjadi target subsidi pupuk diberikan kartu elektrik (Kartu Subsidi Pupuk) oleh bank pelaksana yang ditunjuk olehPemerintah di mana dalam kartu itu terdapat nilai uang dalam jumlah yang sesuai dengan harga subsidi pupuk yang akan diterima oleh petani yang bersangkutan (dengan jenis pupuk tertentu, jumlah/volume tertentu, pada satu musim tanam/waktu tertentu dan di wilayah (tempat) tertentu). 2. Dalam hal keanggotaan koperasi bersifat sukarela sehingga siapapun bisa menjadi anggota, namun dalam usaha bersama yang menjadi anggota adalah yang sudah menjadi pemegang polis; dan 3. Belum terdapat peraturan/perundang-undangan tentang peralihan perusahaan mutual menjadi koperasi. Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Dalam tataran praktisnya, wakaf dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan instrumen lainnya. Pemanfaatan alat produksi dan ekonomi ini tentu saja memerlukan dukungan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syari'ah (LKS). Perubahan paradigma ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui, "bagaimana arah pengembangan wakaf produktif" dengan paradigma baru tersebut? dan "apakah peranan LKS dalam mendorong pengembangan wakaf produktif tersebut? Analisis Tata Kelola Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama (Mutual) Pasca Berlakunya UU No. 40 Tahun 2014: Kasus AJB Bumiputera 1912 Asuransi berbentuk mutual memang sudah lama menjadi polemik dalam perumusan regulasi dikarenakan perdebatan antara pihak yang pro terhadap likuidasi Berdasarkan uraian dan analisis, dapat disampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari studi ini : • Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Dengan asumsi bahwa 10% saja penduduk Muslim berwakaf setiap bulan sebesar Rp10.000, maka dana wakaf uang yang bisa dikumpulkan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Pengembangan wakaf produktif yang berlangsung
selama ini memang masih dihadapkan pada permasalahan database Nazhir dan database harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif. Pendekatan Purchasing Power Parity dalam PDB dan Kualitas Kesejahteraan Indonesia Dengan pendekatan PPP (Purchasing Power Parity) peringkat ekonomi Indonesia dinyatakan masuk dalam jajaran sepuluh besar PDB dunia. Namun demikian, sejauh mana penggunaan PPP dapat mencerminkan peringkat ukuran ekonomi dan indikator kesejahteraan negara-negara di dunia. Secara spesifik, hal yang menjadi pertanyaan kajian adalah sejauh mana peringkat 10 besar kekuatan ekonomi berbasis PPP terefleksi dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. ekspansi mengingat untuk saat ini lebih difokuskan kepada peningkatan daya saing dengan pelaku asing di pasar domestik. Sedangkan sektor jasa keuangan perbankan telah mulai melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Terkait aspek fleksibilitas kebijakan, RCEP cenderung merugikan Indonesia. Fleksibilitas kebijakan terhadap negara ASEAN+6 akan hilang bila komitmen sektor jasa keuangan Indonesia di IJEPA dan AANZ FTA diberikan dalam skema RCEP. Rentang komitmen yang aman bagi Indonesia adalah secara maksimal memberikan level komitmen di ASEAN, ACFTA, AKFTA dan mendorong penggunaan positive list dalam perundingan. Sedangkan dalam hubungan RCEP dengan financial inclusion, keterbukaan sektor jasa keuangan di Indonesia selama ini tidak sebanding dengan penerimaan manfaat melalui financial inclusion yang rendah. Strategi Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia - India Secara konsep pendekatan PPP didasarkan atas teori PPP yang berpegang pada prinsip satu harga untuk produk sejenis baik di negara maupun dunia. Basis PPP telah digumakan oleh beberapa organisasi internasional antara lain Bank Dunia dan UNESCO untuk melakukan penyesuaian beberapa nilai indikator pembangunan ekonomi. Indikator tersebut antara lain, PDB, PDB per kapita, tingkat kemiskinan, belanja kesehatan, belanja pendidikan, konsumsi rumah tangga. Dapat disimpulkan dari indikator berbasis PPP yang digunakan, hanya PDB dan PDB per kapita yang menunjukkan lonjakan posisi Indonesia ke posisi sepuluh besar dunia. Namun konsisi ini tidak selaras dengan fakta ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain dalam perspektif kualitas kesejahteraan lainnya yakni kemiskinan, belanja kesehatan, belanja pendidikan dan konsumsi rumah tangga. Perdagangan bilateral Indonesia-India dari tahun ke tahun terus mengalami pasang surut, walaupun beberapa tahun belakangan mempunyai tren peningkatan. Pada umumnya pengusaha India melakukan investasi di beberapa sektor penting di Indonesia antara lain tekstil, otomotif, kimia dan petro-kimia, serta sektor jasa. Dengan pemberlakuan ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), India secara bertahap akan menurunkan bea masuk atas CPO dan RPO masing-masing dari 80 persen dan 90 persen menjadi 37,5 persen dan 45 persen selama periode 2009-2018. Hal ini akan menguntungkan bagi Indonesia mengingat kedua produk andalan Indonesia tersebut akan memperoleh Actual Market Access sampai dengan tahun 2018. Potensi hubungan kerjasama bilateral, terutama bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan India saat ini terbuka lebar, namun permasalahannya adalah peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, aspek regulasi dan birokrasi di kedua negara juga turut memberikan hambatan dalam ekspor dan investasi. Analisis Kebijakan Perundingan - Liberalisasi Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) RCEP merupakan suatu skema Free Trade Area (FTA) yang diluncurkan pada ASEAN Summit ke-21 tanggal 20 November 2012 di Kamboja. Skema FTA ini beranggotakan 16 negara terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN FTA+1. Perundingan pertama RCEP berlangsung pada tanggal 9-13 Mei 2013 di Brunei Darussalam. Liberalisasi sektor jasa keuangan yang termasuk dalam kelompok sektor jasa dibahas bersama sektor-sektor jasa lainnya dalam perundingan. Kajian dimaksudkan untuk menjelaskan bermanfaat atau tidaknya bagi Indonesia bila melakukan liberalisasi sektor jasa keuangan dalam perundingan RCEP. Dari sisi keterkaitan antara RCEP dan keterbukaan sektor jasa keuangan, sektor jasa keuangan non perbankan Indonesia memiliki peluang kecil untuk melakukan Oleh karena itu, dalam konteks kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan India, selain pengurangan bea masuk hendaknya juga memperhatikan perbaikan-perbaikan dalam aspek non tariff barrier seperti perijinan. Apabila hal tersebut dapat secara optimal dijalankan, akan menguntungkan bagi Indonesia terutama terhadap ekspor produk-produk yang memiliki daya saing tinggi seperti barang-barang tambang, pertanian, perkebunan dan manufaktur. Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Integrasi Kartu Bantuan Sosial Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan tanggal 1 September 2016, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan gerakan untuk meningkatkan aksesabilitas terhadap jasa keuangan. SNKI terdiri dari lima pilar dan tiga pondasi dimana salah satu pilar yang mendukung pelaksanaannya adalah pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah. 78
Tujuan dari pilar ini adalah untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara non tunai dan selanjutnya bermuara pada peningkatan Indeks Keuangan Inklusif (IKI). Salah satu langkah perbaikan yang dapat dilakukan Pemerintah adalah melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial Banyaknya kartu identitas yang berfungsi sebagai penanda penerima berbagai program bantuan dapat mengakibatkan kurang tercapainya ketepatan dalam pemberian bantuan. Dengan dilakukannya integrasi kartu bantuan sosial, akan berdampak pada peningkatan IKI sebesar 26 persen. Tujuan tersebut dapat dicapai jika integrasi kartu dilakukan dengan sisten non tunai. Melalui sistem ini, disamping tepat orang dan tepat jumlah, juga dapat meningkatkan ketepatan dari sisi tepat harga. Kebijakan Fiskal Untuk Mendorong Industri Daur Ulang Sampah Plastik Daur ulang sampah plastik merupakan upaya sekelompok masyarakat untuk mengumpulkan dan memroses sampah plastik hingga menjadi biji plastik, yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk plastik. Industri ini melibatkan banyak tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan. Saat ini, upaya tersebut sedang terancam keberlanjutannya, karena produknya sulit bersaing dengan biji plastik original yang harganya sedang anjlok, seiring dengan anjloknya harga minyak di pasar dunia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlu atau tidaknya industri daur ulang sampah plastik diberi insentif fiskal, agar tetap berlanjut kegiatannya, serta menganalisis untuk menentukan kebijakan fiskal apa yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pemerintah perlu segera menyempurnakan integrasi kartu bantuan sosial dengan sistem non tunai yang sudah berjalan. Penyempurnaan perlu dilakukan dengan cara sosialisasi yang lebih masif kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Sosialisasi tersebut tetap perlu dilakukan untuk meminimalisasi jumlah rumah tangga yang tidak menggunakan kartu akibat alasan-alasan tertentu. Kajian Benefit Incidence atas Subsidi dan Bantuan Sosial Hingga tahun 2014, alokasi anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos) terus meningkat secara signifikan tetapi penurunan angka kemiskinan semakin melambat serta Gini ratio mengalami stagnasi. Namun demikian, pasca subsidi energi dihapus pada 2015, Gini ratio mengalami penurunan. Kajian ini dimaksudkan untuk menghitung dampak dari pemberian subsidi dan bansos terhadap kemiskinan dan ketimpangan dengan menggunakan counterfactual analysis, yaitu membandingkan antara kondisi aktual (dengan intervensi pemerintah) dengan kondisi tanpa intervensi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi (LPG, listrik, solar, dan KUR) ternyata lebih dinikmati oleh kelompok RT Iebih kaya karena masih bersifat non-targeted. Sedangkan untuk bansos (PKH dan PIP) Iebih dinikmati oleh penduduk miskin dan rentan. Subsidi listrik memberikan dampak terbesar terhadap penurunan kemiskinan dikarenakan alokasi anggaran subsidi listrik merupakan yang terbesar. Namun jika melihat dampak dari setiap rupiahnya, PKH dan PIP merupakan program yang paling efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian dalam kajian ini antara lain adalah perlu diterapkannya penggunaan single database yaitu PBDT 2015 yang dikelola oleh TNP2K dan Kementerian Sosial. Selain itu, sinergi antar program subsidi dan bansos perlu ditingkatkan. Peningkatan sinergi tersebut termasuk juga peningkatan koordinasi di tingkat daerah. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa industri daur ulang sampah plastik merupakan upaya nyata untuk mengurangi volume sampah plastik secara berkesinambungan. Untuk melindungi industri daur ulang sampah plastik,kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan fiskal perlu diterapkan secara komprehensif, yaitu (1) mengenakan cukai terhadap biji plastik original sebagai bentuk partisipasi dalam pelestarian lingkungan, (2) memberikan fasilitas pembebasan cukai untuk biji plastik hasil daur ulang, dan (3) mencabut fasilitas PPN DTP untuk biji plastik impor agar daya saing biji plastik dalam negeri meningkat. Analisis Efisiensi Pengeluaran Publik di Daerah Penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perencanaan untuk pembangunan. Meskipun program pembangunan direncanakan dengan sangat baik, tanpa realisasi anggaran tentu saja pembangunan tersebut tidak akan terjadi. Penyerapan anggaran masih menjadi masalah klasik di Indonesia yang sulit untuk dipecahkan. Setiap tahun anggaran, rendahnya realisasi dan penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun selalu berulang. Berbagai langkah sudah dilakukan seperti penyederhanaan prosedur, penerbitan DIPA lebih awal, proses lelang yang dilakukan lebih awal dan berbagai langkah lain sudah dilakukan, namun permasalahan tersebut masih terus terjadi. Anggaran juga digunakan oleh setiap pemerintahan daerah untuk menjalankan roda pembangunan di daerahnya masing-masing untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun sudah menjadi persoalan umum bahwa sebagian besar pemerintahan daerah tidak dapat memanfaatkan anggaran atau APBD yang dimiliki setiap tahun secara maksimal. Permasalahan lain yang terjadi adalah meskipun pada akhirnya anggaran dapat direalisasikan, namun sebagian besar masih menumpuk di akhir tahun. Menumpuknya anggaran di akhir tahun merupakan salah satu indikasi 79
kurang efektif dan efisiennya pengeluaran publik di daerah. Hal ini biasa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, proses administrasi yang lamban, proses lelang dan prosedur hukum yang harus ditempuh dan berbagai kemungkinan penyebab lainnya. dan kemanfaatan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, yaitu (i) menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, (ii) membentuk sovereign wealth fund, serta (iii) mendorong perkembangan diversifikasi ekonomi. Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional Tulisan ini membahas tantangan perpajakan e-commerce di era ekonomi digital dan mereview respon kebijakan serta aturan main e-commerce yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan dan sektor pengawas terkait, dengan metodologi kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Karakteristik transaksi e-commerce yang cepat, melewati batas negara, dan menghadirkan inovasi model bisnis yang semakin berkembang akan memunculkan tantangan antara lain dalam menentukan identitas pelaku utama e-commerce, pengkategorian jenis penghasilan, administrasi perpajakan, dan menerapkan kepatuhan pajaknya. Sementara itu, belum adanya kesepakatan internasional di bidang perpajakan dalam menghadapi bertumbuhnya ekonomi digital menjadi kendala dalam memformulasikan kebijakan perpajakan e-commerce pada level nasional. Beberapa peraturan dari sektor pengawas terkait dan kebijakan dari otoritas perpajakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir tantangan tersebut, belum sepenuhnya mampu menjawab isu-isu perpajakan e-commerce. Meskipun sampai saat ini belum terdapat aturan yang terintegrasi mengenai aturan main transaksi e-commerce, munculnya kebijakan roadmap e-commerce dapat dijadikan momentum bagi para pemangku kepentingan untuk ambil bagian dan memasukan agenda kepentingannya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Kajian intensif dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami perluasan konsep dan proses bisnis yang semakin beragam, diperlukan agar kedepan aturan main dan regulasi e-commerce bersifat antisipatif terhadap perkembangan model bisnis dan kompleksitas transaksi bisnis pada era ekonomi digital. Pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda atas tepung terigu bahan makanan dan bahan pakan ternak (produk sampingan) memberikan konsekuensi yang berbeda. Tepung terigu bahan pakan ternak merupakan barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari PPN sedangkan tepung terigu bahan makanan adalah BKP dikenakan PPN. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan penurunan daya saing industri tepung dalam negeri terhadap tepung terigu impor. Dengan menggunakan data sekunder, metode analisis deskriptif, dan review literatur dapat ditarik kesimpulan bahwa pembebasan PPN dapat menurunkan daya saing harga tepung terigu di tingkat produsen namun tidak di tingkat konsumen bila dibandingkan dengan tepung terigu impor. Hal ini berdasarkan beberapa kesimpulan, antara lain : 1) pembebasan PPN tepung terigu bahan pakan ternak menyebabkan ada sebagian PPN masukan yang dikapitalisasi dalam biaya produksi tepung terigu karena tidak bisa dikreditkan, 2) pasar tepung terigu nasional sangat didominasi oleh tepung produksi dalam negeri meskipun harga tepung impor lebih murah, 3) industri tepung terigu nasional mendapatkan perlindungan bea masuk umum 5%, bea masuk anti dumping, dan kebijakan pengamanan perdagangan dengan sistem kuota. 4) Bogasari sebagai salah satu pemain pasar utama meraih laba dengan profit margin rata-rata 8,8% per tahun selama periode 2010 s.d. 2014. Rekomendasi yang disampaikan: 1) tepung terigu bahan pakan ternak tetap dibebaskan, 2) perlu dikaji dampak perubahan harga tepung terigu makanan terhadap perkembangan usaha idustri hilir tepung terigu. Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia : Kebijakan Fiskal dan Tantangan Ke Depan Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan penerimaan negaranya dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya. Karena sifatnya yang tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi harga, kebijakan atas industri ekstraktif perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan sustain bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis deskriptif berdasarkan teori serta praktik yang berlaku umum, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia, apa saja hambatan yang dihadapi saat ini, serta tantangan di masa depan. Tulisan ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal 80
LAPORAN TAHUNAN 2016 82
LAPORAN TAHUNAN 2016 KERJA SAMA INTERNASIONAL 83
KERJA SAMA REGIONAL Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-FIN) negara anggota, dan menyepakati penyusunan Draft TOR of Enhance Policy Dialogue Process on Safeguard Mechanism for CAL. Inisiatif integrasi regional untuk kerja sama ASEAN dilakukan melalui kerangka Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN atau disebut dengan RIA-FIN. Dalam kerangka ini, inisiatif integrasi regional mencakup liberalisasi aliran modal yang lebih bebas melalui forum Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL), pengembangan pasar modal melalui Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) dan liberalisasi jasa keuangan melalui forum Working Committee on Financial Services Liberalization (WC- FSL). Dalam kerangka kerja sama tersebut, serangkaian pertemuan telah dilakukan pada tahun 2016 guna melaksanakan SAP integrasi keuangan 2016-2025, terdiri dari pertemuan WC-CAL, WC-CMD, dan WC-FSL. 1. Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) 2. Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) Berlangsung pada bulan Februari di Vientiane, Laos, dan September 2016 di Bangkok, Thailand. Agenda- agenda utama yang dibahas dalam pertemuan WC-CMD tersebut terdiri dari (i) Key Performance Indicators; (ii) ASEAN Bond Market Development Scorecard. Pada tahun 2016, update terkait scorecard meliputi: (i) penyusunan peraturan terkait pengembangan pasar obligasi dan rencana penerbitan obligasi korporasi di Laos; (ii) Malaysian Government Securities (MGS) Futures 10 tahun sebagai tambahan dari MGS Futures 3 dan 5 tahun di Malaysia; dan (iii) penyusunan rancangan blueprint ketiga untuk pengembangan pasar modal di Thailand.(iii) Capacity Building; dan (iv) Strategic Action Plan WC-CMD untuk Roadmap MEA 2025 periode 2016-2025. Diselenggarakan pada bulan Februari 2016 di Vientiane, Laos, dan bulan Agustus 2016 di Bangkok, Thailand. Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan WC-CAL selama tahun 2016 meliputi (i) Key Performance Indicators (KPIs). Berdasarkan hasil 32nd WC-CAL Meeting di Bangkok disepakati bahwa KPIs WC-CAL terdiri dari Share of intra- ASEAN Portfolio Investment (equity and debt securities) to Total Portfolio Investment in ASEAN; dan Share of intra- ASEAN FDI to Total FDI in ASEAN, (ii) Revised CAL Heat Map. 3. Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC -FSL) Agenda utama yang menjadi pokok pembahasan WC-FSL pada tahun 2016 diantaranya adalah (i) penandatanganan protokol ketujuh jasa keuangan ASEAN. Pada tanggal 3 Mei 2016 telah ditandatangani Protocol to Implement the 7th Package of Commitments on Financial Services Under AFAS. Berdasarkan hasil 32nd WC-CAL Meeting di Bangkok disepakati revisi CAL Heat Map Methodology meliputi Elemen dan sub-elemen CAL Heat Map, range of scores dari elemen dan sub-elemen Heat Map, daftar restriksi untuk pengurang CAL beserta definisinya, dan perubahan indikator warna score Heat Map dari sebelumnya 4 warna menjadi 8 warna, (iii) Capacity building. Pada pertemuan 32nd WC-CAL di Bangkok bulan Agustus 2016, Co-Chairs telah menginventarisir kebutuhan capacity building berdasarkan referensi pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam suatu skema yang terdiri dari Demand Area for Capacity Building, Priority Needs Level, dan Country Interesteddan (iv) Policy Dialogue on Safeguard Mechanism. Policy dialogue merupakan salah satu elemen penting dalam pilar financial stability. Dalam protocol tersebut, Indonesia menyampaikan tambahan komitmen dengan memperinci cakupan non- life insurance menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah (takaful); (ii) Integrasi sektor asuransi di ASEAN. Dengan mengurangi hambatan-hambatan yang berlaku pada sektor asuransi. Untuk mencapai tujuan integrasi yang lebih komprehensive disepakai untuk membentuk ASEAN Insurance Forum (AIFo) yang beranggotakan AIRM dan WC-FSL; (iii) Review AFAS Obligation on Financial Services dalam ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA). Provisi yang menjadi perhatian Indonesia adalah pasal tentang New Financial Services yang terkait dengan produk jasa keuangan yang baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat policy dialogue dan mekanisme pertukaran informasi tentang statistik aliran modal serta kebijakan terkait aliran modal di negara-negara ASEAN. Untuk memperkuat policy dialogue, WC-CAL telah melakukan survey to enhance policy dialogue process on safeguard mechanism kepada Indonesia menekankan perlunya pengaturan dan pengawasan atas suatu new financial services di negara asal supplier sebelum dipasarkan di negara lain. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa risiko jasa keuangan tersebut telah diukur dan dimitigasi sebelum dipasarkan di luar negeri. (iv) Negosiasi paket kedelapan jasa keuangan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk 84
mempercepat proses liberalisasi, maka diusulkan beberapa pendekatan baru yaitu melampirkan rekapitulasi komitmen baru dalam Schedule of Specific Commitment di tiap protokol, penyampaian laporan progress perundingan, termasuk indikasi sektor yang dibuka kepada para menteri dalam ASEAN Finance Minister Meeting, dan penyusunan coolmap yang mengukur tingkat liberalisasi masing-masing negara. Beberapa dari inisiatif tersebut masih dalam proses pematangan yang akan dilanjutkan pada tahun 2017. Regional Integration di APEC dan ASEM Perkembangan Pembangunan Ekonomi dan Keuangan di Kawasan ASEAN Kawasan ASEAN merupakan kawasan yang pada dewasa ini merupakan wilayah yang relatif tahan terhadap ketidakpastian global. Penguatan institusi ASEAN dan koordinasi antar anggotanya merupakan kunci sukses dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Namun demikian, negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, harus melakukan banyak hal untuk menjaga stabilitas perekonomian mereka. Inisiatif integrasi regional dalam forum APEC dapat dilihat pada proses-proses pembahasan isu-isu Cebu Action Plan atau CAP pada fora APEC Finance Minister's Process (FMP). CAP pada APEC FMP merupakan suatu roadmap yang bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi anggota bagi ekonomi APEC. Isu integrasi regional yang dibahas penurunan dari program- program kongkrit dalam jangka menengah untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan Asia Pasifik. Pilar CAP terkait dengan integrasi regional, yaitu promoting financial integration. Salah satu fokus yang mendukung inisiatif adalah pengembangan pasar keuangan yang lebih efektif dan inklusif melalui implementasi strategi nasional inklusi keuangan. APEC FMP akan memfokuskan kerja sama pada isu-isu promosi penggunaan teknologi informasi untuk jasa keuangan (digital economy), pengembangan mekanisme pembiayaan untuk UMKM, serta desain dan implementasi kebijakan literasi keuangan. Untuk terus dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan, ASEAN telah melakukan beberapa inisiatif antara lain adalah: 1. Asian Bond Market Initiative (ABMI) Beberapa pembahasan utama ABMI di tahun 2016 antara lain adalah rencana peningkatan kegiatan operasional CGIF (TF-1), salah satu isu yang menjadi pokok pembahasan adalah rencana kenaikan modal Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). CGIF mengusulkan penambahan modal menjadi sebesar USD 1,4 milyar (modal saat ini USD 700 juta). Indonesia mendukung usulan kenaikan jumlah modal CGIF dengan skema voluntary basis. Pembahasan keputusan kenaikan modal dan jumlah kontribusi CGIF akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan Member of Contributor (MoC) yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2017 di Indonesia Secara khusus perkembangan inisiatif-inisiatif secara khusus dalam forum APEC terkait integrasi regional dapat dilihat pada Asia Region Funds Passport (ARFP). ARFP merupakan kerangka perdagangan produk mutual fund lintas batas antar ekonomi di Asia Pasifik. Perkembangan terkini di tahun 2016 terkait dengan inisiatif ini pada fora APEC FMP, Indonesia saat ini belum menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan, diantaranya menunggu kesiapan pasar mutual fund Indonesia. 2. ASEAN+3: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Agenda mengenai CMIM sepanjang tahun 2016 terdiri dari lima isu, yaitu (i) perkembangan kegiatan peacetime preparation; (ii) pengembangan ERPD Matrix dari sisi pengembangan mekanisme implementasi dan pengembangan indikator-indikator ERPD Matrix ; (iii) peningkatan IMF De-Linked Portion (IMF DLP); (iv) CMIM Periodic Review; dan (v) simulasi CMIM (CMIM test run). Sementara dalam forum ASEM, integrasi regional tercermin pada isu konektivitas antara Eropa dan Asia. Dalam forum ASEM Finance Ministers' Meeting (FMM), disuarakan dukungan peningkatan perdagangan dan investasi di antara Asia dan Eropa, terutama dalam proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di kedua kawasan. Lebih lanjut para Menteri Keuangan dalam fora ASEM FMM mendukung peran sektor swasta dan pebisnis Asia dan Eropa, termasuk UMKM, dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta implementasi Public Private Partnership (PPP) yang lebih luas sebagai salah satu alternatif utama mengatasi gap pembiayaan infrastruktur di Asia dan Eropa. 3. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Agenda mengenai AMRO selama Tahun 2016 terdiri dari lima isu utama, yaitu: (i) kebijakan publikasi AMRO; (ii) perkembangan proses ratifikasi AMRO Agreement dan transisi AMRO sebagai organisasi internasional; (iii) prioritas kegiatan AMRO; (iv) Organizational Issues AMRO; (v) registrasi AMRO Agreement di Sekretariat PBB dan pengajuan sebagai UN Permanent Observer; dan (vi) hasil proses seleksi posisi senior AMRO. 4. ASEAN: Financial Inclusion Pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur 85
Bank Sentral ASEAN di Vientiane, Laos, bulan April 2016, disepakati pembentukan suatu Komite Kerja baru untuk pengembangan keuangan inklusif di ASEAN, yang diberi nama dengan Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC). Pada pertemuan tersebut juga disetujui TOR WC-FINC, dan Chairmanship untuk periode dua tahun ke depan yang dijabat oleh Indonesia dan Malaysia. mempertahankan kebijakan fiskal yang fleksibel dan berkesinambungan, menjaga komitmen akses pasar atas kebijakan moneter dan nilai tukar, menolak segala bentuk proteksionisme, dan tidak menargetkan nilai tukar untuk tujuan kompetitif, serta mengatasi pelemahan ekonomi dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru melalui reformasi struktural. Perkembangan Pembangunan Ekonomi dan Keuangan di Kawasan APEC dan ASEM Perkembangan pembahasan kondisi ekonomi dan keuangan terkini pada forum APEC dan ASEM pada umumnya membahas mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi global dibandingkan dengan tahun lalu, dengan potensi penguatan di tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global dinilai tidak merata di antara anggota ekonomi maju dan berkembang. Kawasan Asia Pasifik sebagai mesin utama pertumbuhan global mengalami perlambatan sementara Ekonomi Eropa diproyeksikan tumbuh dalam tingkat moderat. Beberapa faktor yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Asia, Pasifik dan Eropa dalam jangka pendek antara lain: (i) normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat; (ii) rendahnya harga komoditas energi dan komoditas lainnya secara khusus dan lemahnya perdagangan global secara umum; (iii) perlambatan ekonomi dan rebalancing dari emerging economies; (iv) volatilitas pasar keuangan dan capital outflows; (v) serta situasi geopolitik termasuk meningkatnya terorisme, dan di Eropa khususnya isu tantangan dalam mengelola peningkatan arus pengungsi dan buruh migran dan pengaruh keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. 2. ASEM Sementara pada forum ASEM, langkah pendekatan dalam menghadapi tantangan global yang ada diantaranya dengan (i) meningkatkan koordinasi kebijakan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan; (ii) mengelola risiko terkait dengan arus modal yang volatile; serta (iii) mengimplementasikan reformasi struktural dan kebijakan makroekonomi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan. Sementara terkait isu stabilitas finansial global, anggota ekonomi ASEM memandang pentingnya Global Financial Safety Net (GFSN) yang efektif dengan peran sentral pada IMF Regional Financing Arrangements (RFAs) di Asia dan Eropa, yaitu Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dan European Stability Mechanism (ESM), dan financial arrangement lainnya di luar kawasan seperti BRICS' Contingent Reserve Arrangement. Dalam forum tersebut juga, para Menteri Keuangan juga sepakat untuk bekerja bersama dalam mengimplementasikan the 2030 Agenda for Sustainable Development yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Paris Agreement on Climate Change serta menekankan peran mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di jangka panjang. Sementara itu, dalam jangka panjang, kawasan Asia Pasifik dan Eropa akan menghadapi beberapa risiko, di antaranya: pelambatan investasi, stagnasi pada ekonomi maju, isu aging population, perubahan besar pada sentimen pasar keuangan, periode rendahnya harga komoditas yang lebih lama dari perkiraan, risiko geopolitik, dan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan. 1. APEC Dalam forum APEC, langkah pendekatan dalam menghadapi hal di atas solusi antara lain (i) peningkatan integrasi ekonomi; (ii) reformasi struktural untuk mendorong permintaan dan produktivitas; (iii) peningkatan stabilitas keuangan dan membuat pertumbuhan lebih inklusif; (iv) peningkatan investasi pada infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia; (v) percepatan liberalisasi perdagangan dan peningkatan pembiayaan perdagangan; dan (vi) pendalaman (deepening) pasar modal. Komitmen para Menteri Keuangan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah tersebut adalah dengan Perkembangan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk pertumbuhan jangka panjang dan menjadi salah satu faktor penting penentu daya saing suatu negara. Berdasarkan hasil kajian World Economic Forum (WEF) telah menempatkan infrastruktur sebagai permasalahan daya saing Indonesia yang ketiga, setelah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pemerintah, namun karena keterbatasan anggaran, investasi dalam bidang infrastruktur dari tahun ke tahun sehingga belum menunjukkan perkembangan yang stabil. Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019, Pemerintah Indonesia hanya dapat mengisi pembiayaan infrastrukur sebesar 20% dari total kebutuhan infrstruktur Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan terus berperan aktif dalam mengisi gap pembiayaan infrastruktur yang ada saat ini. Beberapa kerja sama pembiayaan infrastruktur yang telah dijalin sepanjang tahun 2016 meliputi: ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Global Infrastructure Hub APEC, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 86
1. ASEAN Infrastructure Fund (AIF) Shareholder AIF menyepakati beberapa hal, yaitu: Perlunya AIF untuk meningkatkan kapasitas • permodalannya seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di kawasan ASEAN. Ke depannya, antara tahun 2018-2020, AIF juga akan mulai mendiskusikan wacana rekapitalisasi modal AIF termasuk rencanak penerbitan obligasi. Perlunya AIF untuk meningkatkan penguatan project pipeline agar alokasi dana yang tersedia dalam pipeline tiga tahunan AIF dapat terserap secara oprimal. Hal tersebut dikarenakan selama tiga tahun operasional AIF, diversifikasi borrower belum optimal dalam project pipeline AIF yang disetujui hanya didominasi oleh satu negara, yakni Indonesia. Untuk meningkatkan diversifikasi produknya agar tidak hanya mencakup pendanaan proyek pemerintah, namun juga ikut serta dalam proyek kemitraan pemerintah dan swasta atau Public- Private Partnership. Dalam hal ini, AIF pada tahun-tahun pertama operasionalnya akan memfokuskan pada proyek-proyek pemerintah untuk memperoleh track record yang baik serta mitigasi default dari pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, AIF akan memulai operasionalnya pada pendanaan proyek State-Owned Enterprises (SOEs) yang dijamin pemerintah, sebelum melakukan pendanaan kepada proyek-proyek swasta.
2. Global Infrastructure Hub APEC Dalam kerangka kerja sama pembiayaan infrastruktur, dalam forum APEC telah terdapat Rencana Aksi Kolaborasi antara ekonomi anggota APEC dengan Global Infrastructure Hub (GIH) untuk mendorong peningkatan kualitas investasi infrastruktur di kawasan. Kolaborasi tersebut berupa pembentukan PPP Knowledge Portal, yaitu sebuah online repository, yang mencakup knowledge, praktik terbaik dan juga dokumen-dokumen standar yang berkenaan dengan proyek-proyek infrastruktur. Anggota APEC diharapkan dapat memanfaatkan portal dimaksud dan menghubungkan portal infrastruktur di masing-masing negara dengan hasil kolaborasi ini. AIIB dan World Bank, masing-masing sebesar US$216,6 juta. Selain itu, Indonesia juga telah mengusulkan proyek-proyek infrastruktur lainnya baik dengan skema co-financing maupun stand-alone untuk memperoleh persetujuan di tahun 2017 dan 2018. Perkembangan Kerja Sama Fiskal dan Perpajakan Perpajakan merupakan isu ekonomi global saat ini, semenjak terungkapnya skandal Panama Paper. Forum kerja sama internasional saat ini juga telah fokus dalam pembahasan kerja sama perpajakan untuk menganggulangi aktivitas tax evasion dan tax haven countries. Di dalam forum kawasan, ASEAN saat ini fokus untuk mengembangkan tax treaty antar negara ASEAN sementara APEC fokus pada implementasi Base Erosion Profit Shifting yang merupakan inisiatif dari OECD. 1. ASEAN Cooperation on Taxation Kerja sama ASEAN di bidang perpajakan dilakukan di dalam forum ASEAN Forum on Taxation (AFT). Isu perpajakan yang dibahas secara khusus adalah mengenai usaha berkesinambungan untuk menyelesaikan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda, untuk memperbaiki proses pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, dan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara anggota dalam meningkatkan kapasitas di bidang perpajakan. AFT telah melakukan serangkaian pertemuan selama tahun 2016, dan beberapa isu yang dibahas adalah: (i) Key Performance Indicators; (ii) Implementasi CIS Framework; (iii) Bilateral Tax Treaty; (iv) Exchange of Information; (v) Global Taxpayer Identification Number (TIN); (vi) Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan (vii) Excixe Tax. 2. Inisiatif Fiskal dan Perpajakan pada Forum APEC dan ASEM 3. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Sepanjang tahun 2016, Kementerian Keuangan berpartisipasiaktif dalam pertemuan Dewan Direktur AIIB. Pertemuan Dewan Direktur setidaknya dilakukan sebanyak empat kali yang diselenggarakan di Beijing, RRT. Indonesia terpilih sebagai Direktur AIIB untuk periode 2016-2018 yang mewakili empat negara anggota lainnya, yaitu: Kamboja, Laos, Myanmar, dan Sri Lanka. Indonesia juga telah melakukan pembayaran penyertaan modalnya untuk angsuran pertama dan kedua sebanyak US$268,820,000. Pada forum APEC dan ASEM, inisiatif kerja sama terkait fiskal dan perpajakan terletak pada isu Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Dalam kedua forum tersebut terdapat dorongan para Menteri Keuangan untuk kerja sama aktif dalam isu BEPS, khususnya dalam kerangka Exchange of Information (EoI). Perkembangan Kerja Sama Investasi dan Perdagangan Pemanfaatan AIIB sebagai salah satu sumber alternatif pembiaayaan infrastruktur telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan ditandatangainya perjanjian pinjaman untuk pembiayaan National Slump Upgrading Project (NSUP) dengan pembiayaan bersama (co-financing) antara Hubungan perdagangan dan investasi antar negara merupakan instrumen yang telah terbukti mampu memerangi kemiskinan dalam empat dekade terakhir. Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional terus mengingatkan berbagai negata untuk mampu 87
menjaga komitmen perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global dalam kerjasama perdagangan dan investasi untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain. Kerja sama perdagangan dan investasi yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan saat ini dilandasi oleh semangat agar setiap perjanjian perdagangan yang disepakati harus berdasarkan mutual interest and benefit serta mampu untuk memberikan perlindungan pada kelompok yang akan mendapatkan dampak negatif atas adanya perjanjian tersebut. 1. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) 2. Economic Partnership Agreement (EPA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Pada tahun 2016, BKF telah berpartisipasi aktif baik dalam persiapan maupun dalam berbagai perundingan di tingkat regional dan bilateral, yang terkait dengan sektor barang dan jasa, diantaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), dan beberapa kerja sama perdagangan ASEAN+3. BKF terlibat aktif dalam pertemuan BOD CGIF guna memfasilitasi proses pergantian posisi anggota BOD CGIF yang mewakili ASEAN, yaitu dari Indonesia kepada Malaysia yang telah berlaku efektif sejak tanggal 21 November 2016. Dalam hal ini BKF mengirimkan delegasi pada pertemuan BOD CGIF yang diselenggarakan tanggal 2-3 Agustus 2016 di Bali, Indonesia. 88
Kerja Sama Bilateral Dalam konteks kerja sama bilateral, diplomasi ekonomi Indonesia perlu mengacu pada kerja sama kemitraan strategis dan manfaatnya dapat secara optimal diperoleh untuk kepentingan nasional Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Diplomasi bilateral merupakan mekanisme penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain. Diplomasi Indonesia di kawasan ini menghasilkan berbagai capaian yang positif dalam kerja sama di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, transportasi, dan bidang prioritas lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara- negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa digambarkan semakin kuat dan solid dan matang di segala bidang, dengan hasil-hasil kerja sama bilateral yang telah memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kemajuan hubungan Indonesia dengan negara sahabat, akan tetapi juga bagi kemajuan kerja sama di regional dan internasional.
Jepang dan Australia merupakan negara tujuan pengiriman pegawai Kementerian Keuangan untuk pelatihan non-degree terbanyak di tahun 2016. Sementara itu, negara/sponsor yang memberikan course non degree masih didominasi oleh Australia melalui Australian Awards (AAS), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Government Partnership Fund (GPF). Dalam hal sponsor pemberi beasiswa, pada tahun 2016 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan pemberi beasiswa terbanyak untuk Kementerian Keuangan, yaitu sejumlah 44 pegawai, meningkat cukup signifikan dari 13 pegawai pada tahun 2015. Kerja Sama Selatan-Selatan Capaian kerja sama bilateral juga tercermin secara langsung dengan semakin banyaknya donor di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun lebih dari itu, Indonesia yang merupakan satu-satunya negara ASEAN yang merupakan negara anggota G20 dan merupakan negara yang sudah terklasifikasi sebagai middle income country, sudah saatnya bagi Indonesia juga berperan aktif sebagai donor di kawasan melalui skema Kerja Sama Selatan- Selatan. Di tahun 2016, Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melaksanakan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan Republik Persatuan Myanmar (Myanmar) dan Republik Arab Mesir (Mesir). Namun seiring dengan dinamika transisi di Myanmar, maka pelaksanaan KSS Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan Mesir dan Republik Sosialis Vietnam (Vietnam). Adapun pelaksanaan KSS dengan Vietnam merupakan keberlanjutan dari proses- proses KSS sebelumnya, dan secara khusus di tahun 2016, dilaksanakan atas dasar permintaan dari Kementerian Keuangan Vietnam. Kerja Sama Bilateral Sepanjang tahun 2016 setidaknya terdapat sebanyak 50 bilateral notes untuk pertemuan setingkat Menteri. Selain itu juga telah diselenggarakan berbagai kerja sama dengan beberapa negara mitra, yaitu:
• Penyelenggaraan Joint Working Group Indonesia - Jepang Penyelenggaraan Study Visit bagi Delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Indonesia - Canada Joint Financial Sector Officials and Regulators Meeting Penandatangan Indonesia - US Joint Statement The 2016 GoI
-JBIC Financial Policy Dialogue Framework The 2016 World Economic Forum Annual Meeting
Kerja Sama Donor
Pada tahun 2016, BKF melaksanakan pengurusan dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri untuk 503 dokumen pegawai Kementerian Keuangan yang mengikuti training non degree dan 97 dokumen pegawai yang melanjutkan pendidikan S2/S3. 89
Kerja Sama Multilateral Forum G-20 1. Agenda dan Prioritas Presidensi G20 Tiongkok 2016 Tema Presidensi G20 Tiongkok 2016 adalah Towards an Innovative, Invirogated, Interconnected and Inclusive World Economy. Berdasarkan tema tersebut, Presidensi Tiongkok membangun agenda berdasarkan empat pilar utama yaitu: i) Breaking a new path for growth; i) More effective and efficient global economic and financial governance; iii) Robust international trade and investment; dan iv) Inclusive and interconnected development. Empat pilar tersebut terbagi atas berbagai isu yang dibahas dalam jalur keuangan maupun jalur sherpa. Dalam jalur keuangan, isu besar yang dibahas antara lain perekonomian global, strategi pertumbuhan, strategi investasi, regulasi keuangan, perpajakan internasional, dan reformasi IMF. Sedangkan dalam jalur sherpa, isu- isu yang dibahas antara lain mencakup pembangunan, ketenagakerjaan, anti-korupsi, perdagangan, dan energi. bersama para anggotanya untuk merespon kondisi ekonomi tersebut, yang dituangkan dalam penggunaan semua alat kebijakan (moneter, fiskal, dan struktural) baik secara individu maupun bersama-sama dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung aktifitas ekonomi dan memastikan stabilisasi harga. Kebijakan fiskal diarahkan menuju kebijakan yang fleksibel yang mendukung pertumbuhan, investasi, ketahanan ekonomi, dan defisit yang berkelanjutan. Kebijakan reformasi struktural berperan dalam meningkatkan produktifitas dan potential output, serta mendukung pertumbuhan inovasi di anggota- anggota G20. Di samping itu, G20 juga memastikan komitmennya untuk: (i) tidak melakukan devaluasi nilai tukar dan tidak akan melakukan kebijakan protectionism; dan (ii) melakukan kalibrasi kebijakan secara hati-hati serta mengkomunikasikan secara jelas aksi kebijakan makro ekonomi dan struktural untuk mengurangi ketidakpastian dan meminimalisir negative spillovers dan meningkatkan transparansi kebijakan. Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu Global Economy 2. Agenda Pembahasan Pertemuan Forum G20 dan Posisi Indonesia Global Economy Kondisi global pada tahun 2016 dikejutkan dengan adanya United Kingdom (UK) referendum atau Brexit pada bulan Juni 2016. Hasil dari referendum tersebut menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari Uni Eropa (UE) dengan 51,9% suara Keluar dan 48,1% suara Bertahan. Dampak jangka pendek dirasakan langsung pada peningkatan volatilitas global financial market walaupun pada akhirnya pasar global mengalami bounce back tidak beberapa lama kemudian. Walaupun masih terlalu awal untuk menilai dampak Brexit secara jangka panjang, namun hal yang perlu diwaspadai adalah dampak jangka panjang (second round phase) Brexit tersebut yang berpotensi melemahkan global growth, trade, dan investment. G20 menilai bahwa terdapat risiko-risiko yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi global antara lain: i. Risiko instabilitas pasar keuangan baik di anggota maju maupun berkembang. ii. Lemahnya permintaan global dan suplai global yang masih menggantung mengakibatkan ketidakpastian pada harga komoditas global. iii. Risiko-risiko non-ekonomi seperti bencana alam, pengungsian, dan peperangan. Posisi Indonesia dalam isu Global Economy disusun dengan mempertimbangkan: (i) Perekonomian global saat ini masih lemah, dengan pemulihan ekonomi yang berjalan lambat dan tidak merata; (ii) Peningkatan risiko, dengan pasar keuangan yang volatile dan harga komoditas yang terus menurun. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Indonesia memandang bahwa reformasi struktural harus dijadikan agenda prioritas. Reformasi struktural tersebut diperlukan dengan tujuan: (i) menggeser struktur perekonomian anggota anggota G20, terutama berkembang, yang bergantung pada perdagangan komoditas internasional; dan (ii) mendorong peningkatan potensi dan output aktual, melalui sumber- sumber pendapatan baru. Terkait dengan isu Brexit, Indonesia mendorong melalui G20 agar semua pihak, Britania Raya dan EU, dapat men-deliver komunikasi secara jelas dan transparan mengenai negosiasi-negosiasi yang dibahas dalam masa transisi ini. Komunikasi tersebut ditujukan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar global sehingga mengurangi ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Pengaruh terbesar dari keluarnya Britania Raya adalah pada sektor perdagangan antara Britania Raya dan EU. Namun, dampak tersebut juga dapat berdampak pada perdagangan global melalui perubahan kesepakatan perdagangan, aliran global value chain, dan regulasi. Perubahan tersebut harus dapat dinegosiasikan secara transparan, kredibel, dan efisien untuk mengurangi ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan perdagangan global. Isu Brexit juga akan Menyikapi hal tersebut, G20 memandang perlunya usaha 90
mempengaruhi global financial market mengingat posisi Britania Raya sebagai global financial centre selama ini. Institusi keuangan Britania Raya berpotensi kehilangan manfaat EU passporting sehingga jika tidak dinegosiasikan ulang secara baik, maka kemungkinan terburuk akan terjadi perlambatan aktifitas siklus keuangan Eropa yang berpengaruh pada kondisi global. Adapun peran strategis Indonesia yaitu: 1. Indonesia selalu berkomitmen untuk menjaga ekonomi yang terbuka dan kompetitif, serta mempertahankan inklusifitas pertumbuhan ekonomi indonesia. Indonesia selalu menyuarakan perlunya anggota- anggota G20 untuk memperkuat koordinasi dan mendorong komitmen-komitmen global melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural. Indonesia menyuarakan pentingnya komunikasi yang erat antar anggota-anggota G20 untuk menghindari dampak negatif dari suatu kebijakan anggota lain dan mendorong agar anggota G20 mempunyai agenda pertumbuhan ekonomi yang solid dan inklusif. Indonesia menyatakan dukungannya untuk kerjasama dalam area inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. Indonesia meminta agar G20 dapat menyediakan asistensi dalam perbaikan kapasitas anggota berkembang terutama untuk menutup digital gap antara anggota maju dan anggota berkembang, serta memperkuat kerjasama dalam pengembangan teknologi antara anggota G20. 2. 3. 4. 5. 3. Framework for Strong, Sustainable, and Balance Growth (FSSBG) Agenda FSSBG merupakan agenda G20 untuk merumuskan langkah nyata dari anggota G20 dalam mengatasi isu-isu yang menghambat tujuan anggota G20 untuk mencapai target tambahan pertumbuhan sebesar 2,1% pada tahun 2018. Perumusan langkah-langkah tersebut dibahas melalui salah satu working group G20 yaitu Framework Working Group (FWG). lainnya sedang dalam proses implementasi. Dari hasil penilaian tersebut, estimasi dampak komitmen strategi pertumbuhan terhadap tambahan PDB anggota- anggota G20 tahun 2018 berkisar 1%-1,5%. Komitmen- komitmen strategi pertumbuhan yang telah terlaksana secara penuh berkontribusi menambah PDB G20 sebesar kurang lebih 1% pada tahun 2018. Estimasi tersebut lebih tinggi dari estimasi tahun sebelumnya yang berkisar 0,8%. Kontribusi terbesar dari tambahan kenaikan PDB tersebut berasal dari komitmen pada pengeluaran infrastruktur. Sementara itu, jika semua komitmen strategi pertumbuhan yang hingga tahun ini sedang dalam tahap pelaksanaan dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2017, tambahan pertumbuhan PDB G20 pada tahun 2018 dapat mencapai 1,5%. Presidensi G20 Tiongkok tahun 2016 memprioritaskan reformasi struktural dengan tema "enhanced structural reform agenda" dengan tujuan: (i) memperkuat identifikasi tantangan struktural di masing-masing anggota G20; dan (ii) membangun kerangka kuantitatif untuk mengevaluasi kemajuan reformasi struktural di anggota-anggota G20. Tema tersebut terdiri dari dua pilar utama yaitu pilar pertama mengenai pengembangan prioritas dan guiding principles untuk G20 structural reform, dan pilar kedua mengenai formulasi sistem indikator struktural. Pada pilar pertama, terdapat sembilan prioritas yang berhasil diidentifikasikan untuk menjadi prioritas reformasi struktural G20. Sembilan prioritas tersebut adalah (i) Promoting Trade and Investment Openness; (ii) Advancing Labour Market Reform, Educational Attainment and Skills; (iii) Encouraging Innovation; (iv) Improving Infrastructure; (v) Promoting Fiscal Reform; (vi) Promoting Competition and Enabling Environment; (vii) Improving and Strengthening the Financial System; (viii) Enhancing Environmental Sustainability; dan (ix) Promoting Inclusive Growth. Dalam setiap prioritas tersebut juga telah disusun guiding principles yang dapat menjadi bahan pertimbangan ketika suatu anggota berniat untuk melakukan reformasi struktural di salah satu prioritas tersebut. Sejak tahun 2014, anggota G20 diminta untuk menyampaikan komitmen strategi pertumbuhan nasional yang mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi G20 tersebut yang dituangkan dalam dokumen Growth Strategy. Setiap tahun, anggota-anggota G20 menyampaikan update dan review komitmen strategi pertumbuhan tersebut untuk dapat dinilai perkembangannya dalam mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi G20 oleh organisasi internasional, khususnya oleh IMF, OECD dan WBG. Organisasi internasional tersebut menilai bahwa 55% dari komitmen utama strategi pertumbuhan yang disampaikan oleh anggota-anggota G20 pada tahun 2014 telah diimplementasikan secara penuh dan 43% strategi pertumbuhan tersebut sedang dalam tahap implementasi. Sedangkan untuk komitmen utama strategi pertumbuhan anggota-anggota G20 yang dikirimkan pada tahun 2015, 45% diantaranya telah terlaksana secara penuh dan 39% Prioritas dan guiding principles tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi anggota-anggota G20 dalam keharusan untuk mengimplementasikan. Implementasi reformasi struktural di setiap anggota G20 didasarkan pada tingkat pendapatan anggota tersebut, siklus ekonomi, dan ketersediaan policy space untuk dapat melakukan reformasi. Setiap anggota G20 didorong untuk dapat memanfaatkan Prioritas dan guiding principles ini dan memasukkannya ke dalam 2016 Growth Strategy. Pilar kedua yaitu formulasi sistem indikator struktural dimaksudkan untuk meningkatkan penilaian dan monitoring kemajuan serta perkembangan usaha reformasi struktural di anggota-anggota G20. FWG dan organisasi internasional telah menyusun indikator inti bagi setiap prioritas reformasi struktural. Indikator tersebut nantinya akan ditampilkan dalam bentuk time series dashboard untuk setiap anggota G20 sehingga dapat dilihat perkembangan reformasi struktural dari waktu ke 91
waktu. Namun, pembahasan mengenai sistem indikator ini belum selesai dan masih menjadi salah satu topik pembahasan pada agenda FWG tahun 2017. Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth (FSSBG) Komitmen strategi pertumbuhan Indonesia, berdasarkan penilaian organisasi-organisasi internasional, dinilai mampu memberikan tambahan PDB sebesar 0,9%- 1,8% pada tahun 2018. Komitmen-komitmen strategi pertumbuhan yang telah dilaksanakan hingga tahun ini diperkirakan mampu memberikan tambahan PDB sebesar 0,9% dengan porsi komitmen pengeluaran infrastruktur menyumbangkan tambahan PDB sebesar 0,3%. Sementara itu, jika semua komitmen indonesia yang masih berjalan dapat secara penuh diimplementasikan pada tahun 2017, maka tambahan PDB Indonesia pada tahun 2018 dapat mencapai 1,8%. Kontribusi Indonesia terlihat secara nyata pada dua prioritas reformasi struktural yaitu Improving and Strengthening the Financial System dan Promoting Inclusive Growth. Pada prioritas Improving and Strengthening the Financial System, Indonesia telah melakukan beberapa reformasi melalui penguatan sistem keuangan, fasilitas pembiayaan untuk investasi, dan menarik investasi langsung asing. Penguatan reformasi tersebut ditunjukkan dengan aksi kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi industri startup dan UMKM, kelonggaran syarat bagi perbankan dalam penyediaan simpanan dalam mata uang asing, dan penerbitan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Pada Promoting Inclusive Growth, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diantaranya adalah kebijakan pengembangan rumah bagi kaum menengah kebawah, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk keluarga, penyediaan insentif fiskal untuk investasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di area perbatasan, penyediaan dana desa, dan perbaikan akses air bagi kaum miskin. 4. Investment and Infrastructure Investasi infrastruktur masih menjadi agenda prioritas yang dilanjutkan oleh Presidensi Tiongkok. Investasi infrastruktur merupakan bagian dari strategi pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan produktivitas perekonomian serta meningkatkan potensi ekonomi. Namun, kondisi tersebut masih terdapat kendala seperti besarnya infrastructure financing gaps akibat adanya bottleneck dalam pembiayaan investasi infrastruktur. G20 memandang perlunya inisiatif untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antar berbagai inisiatif insfrastruktur nasional dan regional. Selain itu, G20 juga memandang perlunya peningkatan potensi pembiayaan dari sektor swasta untuk investasi infrastruktur yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Presidensi G20 Tiongkok melalui Investment and Infrastructure Working Group (IIWG), dimana Indonesia menjadi salah satu co-chair, mengangkat 3 pilar utama dalam agenda pembahasannya yaitu: i. Encouraging MDBs to support infrastructure investment by taking joint actions. Hasil yang diharapkan dalam pilar ini adalah adanya joint actions oleh Multilateral Development Banks (MDBs) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. MDBs diharapkan dapat memberikan estimasi kuantitatif penyediaan pembiayaan infrastruktur dalam jangka menengah. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, MDBs juga diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mobilisasi pendanaan dari sektor swasta, anggota donor, dan bank pembangunan di masing-masing anggota. Selain itu, diharapkan adanya inisiasi kerjasama dan koordinasi di antara MDBs yang menangani infrastruktur infrastruktur, baik yang sudah lama maupun yang baru berdiri, terutama dalam memperkuat bankable pipeline projects melalui kerjasama pembiayaan. Dalam pilar ini juga dibahas mengenai MDBs balance sheet optimization berupa joint report mengenai status implementasi G20 MDB Balance Sheet Optimisation Action Plan. ii. Promoting global infrastructure connectivity by launching the Global Infrastructure Connectivity Alliance Initiative. Hasil utama dalam pilar kedua, Indonesia menjadi lead, adalah pembentukan the Global Infrastructure Connectivity Alliance Initiative (the Alliance). Inisiatif- inisiatif konektifitas infrastruktur regional maupun nasional sudah bermunculan. Namun, kemajuan inisiatif-inisiatif tersebut tidak merata satu sama lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, G20 berinisiatif untuk melakukan peluncuran the Alliance pada bulan Juli 2016. Pembentukan the Alliance ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama terkait berbagai program Infrastructure Connectivity dalam suatu anggota dan antar anggota. Melalui prinsip dasar maximizing leverage, ensuring opennes dan seeking complementarities, Global alliance akan memetakan global connectivity initiatives dan memfasilitasi pertukaran informasi antar anggota yang membutuhkan. The Alliance nantinya diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah yang dapat membantu anggota-anggota dan meningkatkan kemajuan inisiatif konektifitas untuk mengatasi permasalahan bottlenecks terkait konektifitas. iii. Exploring diversified financing approaches and fostering private financing for infrastructure investment. Dalam pilar yang ketiga, pembahasan utama diarahkan untuk menyusun guidance note untuk mengembangkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan UMKM terutama pada jenis pembiayaan 92
ekuitas. Keterbatasan belanja anggota dan naiknya permintaan untuk kebutuhan investasi infrastruktur jangka panjang menyebabkan munculnya isu mengenai pentingnya efisiensi sumber daya. Efisiensi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kerjasama dengan sektor swasta dalam hal pembiayaan. Dalam agenda ini hal-hal yang akan dibahas antara lain percepatan pengembangan pasar modal di anggota berkembang, peningkatan peran investor institusi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan instrumen keuangan yang berorientasi pasar bagi pendanaan infrastuktur terutama untuk menarik investor jangka panjang. Guidance note ini bersifat rekomendasi sukarela dan ditujukan untuk memberikan petunjuk kepada otoritas kebijakan dalam pengembangan diversifikasi instrumen pembiayaan. mendatang. A network of GICA Thought Leaders yang berisikan para top experts infrastruktur. Kompilasi atas tools yang telah ada (GICA Tools) terkait kebijakan dan investasi dalam kerangka konektivitas infrastruktur. Pilot activities on Connectivity Performance Measurement Tools yang bertujuan untuk membantu anggota dalam identifikasi dan penyelesaian masalah cross-border bottlenecks dan melakukan analisis dampak. • Database berisi proyek prioritas untuk beberapa
regional yang berbeda, yang akan dikelola oleh GIH melalui pembentukan GICA portal dan GICA Annual Event. Pilot activities dalam menunjang pendekatan 'from Vision to Program to Project' di Asia yang melibatkan sektor transportasi, perdagangan, ICT. Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu Investment and Infrastructure Indonesia sebagai salah satu penggagas terbentuknya the Alliance dapat turut serta merasakan manfaatnya. Manfaat tersebut antara lain adalah : Indonesia sebagai co-chair di pilar 2 dalam IIWG memegang peranan penting dalam pembentukan the Alliance. The Alliance ini mengacu pada keterkaitan antar anggota di sektor transportasi, komunikasi, energi dan sumber daya air. Inisiatif the Alliance dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan keterkaitan dalam skala besar untuk menyikapi perkembangan perekonomian global, inisiatif konektivitas yang ada saat ini masih bersifat clustering dan perkembangannya tidak merata, serta inisiatif yang bersifat regional tersebut belum dapat memperoleh manfaat yang lebih besar akibat kurangnya interaksi yang erat secara global. Keanggotaan the Alliance bersifat terbuka bagi anggota anggota maupun non-anggota G20, organisasi internasional, MDBs, dan inisiatif infrastruktur regional. Keanggotaan the Alliance rencananya juga akan diperluas sehingga dapat melibatkan regional United Nations (UN) Agencies, asosiasi infrastruktur, dan sektor swasta. Memperoleh informasi terkait kemajuan yang dicapai oleh inisiatif konektifitas di seluruh dunia secara reguler; Memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait kebutuhan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk inisiatif konektifitas, serta peran berbagai pihak dalam global inistiatif tersebut; Mempelajari best practice dari seluruh dunia melalui
kegiatan pengembangan kapasitas; Bertukar informasi secara intensif melalui berbagai diskusi tentang konektifitas global yang difasilitasi oleh the Alliance; Berbagi informasi mengenai proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri yang memerlukan pendanaan, sehingga memperluas kesempatan untuk mendapatkan pendanaan atas proyek-proyek tersebut; dan Sebagai langkah awal dalam rencana kerjanya, the Alliance akan bekerja pada isu seputar konektivitas perdagangan, transportasi, dan Information and Communication Technologies (ICT). The Alliance akan berfokus pada pemetaan konektivitas infrastruktur fisik secara regional/ global, tidak pada level per proyek individu di suatu anggota. Strategi utama lainnya yang akan digunakan oleh the Alliance adalah melalui keterlibatan penerjemahan visi inisiatif konektivitas dari anggota-anggota ke dalam realisasi program berkualitas tinggi yang dibiayai melalui kombinasi pembiayaan publik, swasta, dan Kerja Sama Publik Swasta. World Bank Group (WBG) telah menyatakan kesediaanya untuk menjadi sekretariat the Alliance. Sementara itu, GIH akan berperan sebagai lead dalam knowledge sharing agenda di the Alliance. WBG juga telah mengusulkan beberapa aktivitas dalam satu tahun rencana kerjanya, yang diantaranya adalah sebagai berikut: • Gambaran mengenai inisiatif konektivitas yang akan
menghasilkan Connectivity Initiative Map. A Connectivity Outlook note yang akan menghasilkan outlook paper mengenai trend konektivitas 5-15 tahun Memperkuat inisiatif infrastruktur pada tingkat regional dan global yang sudah ada 5. Financial Sector Reform Pada Presidensi Tiongkok tahun 2016, agenda reformasi sektor keuangan dibagi menjadi tiga topik utama yaitu: regulasi keuangan, Infrastruktur pasar keuangan global, dan keuangan inklusif. Pada isu regulasi keuangan, G20 melanjutkan proses-proses reformasi regulasi sektor keuangan yang sudah berjalan dengan menekankan pada implementasi reformasi yang sudah disetujui secara penuh, konsisten, dan tepat waktu. G20 juga berupaya menyelesaikan masalah potential gaps dan inkosistensi dalam implementasi reformasi sektor keuangan sehingga tercipta mekanisme pengawasan reformasi secara lebih komprehensif dan efisien. G20 juga menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi reformasi sektor keuangan yang terdiri dari dua fokus utama yaitu melanjutkan implementasi reformasi regulasi paska krisis serta proses pengawasan dan penilaian dampak dari sistem keuangan global terhadap negara Emerging Market Economies (EMEs). 93
Pada isu infrastruktur pasar keuangan global, G20 mendukung dan meminta Financial Stability Board (FSB) melanjutkan penyusunan Principles for Financial Market Infrastructures dan Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Market Infrastructures yang bertujuan meningkatkan ketahanan, robustness, dan efektivitas penyelesaian Financial Market Infrastructures (FMI). Dalam isu kebijakan makroprudensial untuk mengatasi risiko sistemik, para anggota G20 sepakat untuk tidak membahas mengenai future international of guidelines on macroprudential policies. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia untuk tidak menjadikan guidelines tersebut berkembang menjadi komitmen anggota G20. Pada isu keuangan inklusif, pembahasan berfokus pada pengembangan guidance mengenai penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan inklusivitas keuangan. G20 juga bermaksud membuat sistem indikator keuangan G20 untuk melakukan penilaian perkembangan keuangan inklusif. Isu keuangan inklusif di finance track sesungguhnya beririsan dengan jalur sherpa, sehingga G20 menyepakati bahwa isu keuangan inklusif dalam jalur sherpa tetap dilanjutkan oleh Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dengan fokus pada isu-isu keuangan inklusif selain yang dibahas di jalur keuangan dan melaporkannya kepada Development Working Group (DWG). Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu Financial Sector Reform Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sistem keuangan global serta mendukung penyelesaian penyusunan dan implementasi paket reformasi regulasi keuangan global yaitu melalui penguatan sistem keuangan global serta menjaga agar struktur sistem keuangan global tetap terbuka dan terintegrasi. Indonesia berperan secara aktif dalam penyusunan paket reformasi regulasi keuangan global melalui keikutsertaan Indonesia di Plenary FSB dan keanggotaan pada standing committee di FSB. Perwakilan dari Kementerian Keuangan tergabung dalam Standing Committee on Standards Implementation. Sementara itu, perwakilan dari Bank Indonesia tergabung dalam Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities dan Standing Committee on Supervisory and Regulation. 6. International Financial Architecture Presidensi G20 Tiongkok tahun 2016, dengan kesepakatan negara-negara G20 lainnya, mengaktifkan kembali International Financial Architecture Working Group (IFAWG) diketuai oleh Perancis dan Korea Selatan, yang bertugas untuk menyelesaikan agenda reformasi dan bertujuan untuk memperkuat International Monetary System (IMS). Fokus pembahasan IFAWG dibagi menjadi lima area yaitu: (i) IMF's quota and governance reform; (ii) sovereign debt restructuring and debt sustainability; (iii) managing capital flows; (iii) an adequate and effective global financial safety net; dan (iv) enhancing role of Special Drawing Rights (SDRs). melanjutkan pembahasan mengenai reformasi kuota dan tata kelola IMF termasuk implementasi 2010 reforms dan 15th IMF Quota and Governance Reforms. Reformasi kuota dan tata kelola IMF dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi global yang masih berjalan yang salah satunya adalah dengan memperbesar peran IMF untuk menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Kemajuan ekonomi dan perubahan pengaruh negara- negara dalam tatanan perekonomian global harus dapat tercerminkan pada kuota IMF. Reformasi ini akan melipatgandakan kuota IMF dan transfer kuota ke negara emerging dan negara terbelakang, serta mengusulkan amandemen untuk mereformasi dewan direktur IMF yang memungkinkan keanggotaan yang lebih representatif bagi negara berkembang serta ke-24 dewan direktur yang ada akan dipilih oleh anggota IMF (tidak ditunjuk langsung). Perbaikan tata kelola institusi menjadi hal yang krusial bagi IMF untuk beradaptasi dengan perubahan struktur perekonomian global. Agenda sovereign debt restructuring membahas hal-hal yang terkait dengan melanjutkan pembahasan mengenai: (i) restrukturisasi utang terutama terkait dengan isu implementasi enhanced collective action dan pari passu clause; dan (ii) penyelesaian utang negara-negara berkembang dan miskin agar prosesnya lebih transparan dan predictable melalui peningkatan dialog antara negara kreditur dan debitur. Pada tahun 2014 dan 2015, the International Capital Market Association (ICMA) menerbitkan model baru enhanced collective action dan klausa pari passu untuk digunakan dalam kontrak-kontrak sovereign bonds internasional guna mengurangi kerentanan dalam holdout creditors. IMF melaporkan pada bulan September 2015 bahwa telah banyak negara yang menggunakan klausa tersebut dan pasar telah menerima dengan baik. Namun demikian, tetap perlu menjadi perhatian bahwa masih ada kontrak-kontrak sovereign bonds yang tidak menggunakan klausa baru tersebut. Pembahasan juga mengemuka mengenai kemungkinan kontrak-kontrak state-contingent debt dapat memainkan peran dalam praktek pembiayaan yang berkelanjutan, misalnya GDP-linked bonds. Pembahasan dalam agenda managing capital flows menekankan perlunya analisis pergerakan likuiditas global terutama dampaknya terhadap perekonomian negara berkembang. Managing capital flows tetap menjadi isu yang relevan ditengah perkembangan terkini, yaitu disaat kemungkinan terjadi proses normalisasi suku bunga dollar dan kondisi keuangan global yang dapat menyebabkan capital outflow, misalnya dari negara berkembang, sehingga meningkatkan volatilitas pasar. IFAWG mengambil kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan data agar lebih terkini sangat penting dilakukan terutama untuk kepentingan pengawasan dan antisipasi risiko stabilitas keuangan guna mengambil kebijakan yang diperlukan. Maka IFAWG menyambut baik perkembangan yang telah dilakukan Data Gaps Initiative (DGI), yang dibentuk G20 pada Oktober 2011, serta mendorong peningkatan dalam hal measuring currency mismatches agar dapat lebih baik lagi mengawasi arus keuangan global. Dalam agenda reformasi IMF, G20 tahun ini akan 94
Dalam agenda Global Financial Safety Net (GFSN) dibahas mengenai kecukupan fasilitas IMF dalam menghadapi permasalahan likuiditas global untuk negara-negara yang mengalami krisis. Saat ini terjadi keraguan besarnya GFSN cukup untuk menangani risiko sistemik mengingat skala aset dan kewajiban yang semakin meluas. Selain itu, pengaturan mengenai GFSN berbeda-beda di level nasional melalui reserve accumulation, bilateral melalui swap lines, regional melalui regional financing arrangements, dan level global melalui IMF. GFSN yang berbeda di tiap level tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, namun dianggap kurang efektif dalam menghadapi shocks yang berdampak sistemik. G20 menyepakati untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan global financial safety net melalui penguatan swap lines, penyediaan asuransi dan pembiayaan serta pemberian insentif bagi kebijakan makroekonomi yang kondusif. Penguatan GFSN juga akan dilakukan melalui peningkatan kerja sama IMF dan regional financing arrangements dengan cara test run IMF CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralization). Agenda penguatan peran SDR diarahkan untuk meningkatkan representasi yang lebih mencerminkan kondisi saat ini dari sistem perdagangan dan keuangan global. Special Drawing Rights (SDR) dibuat sebagai penyimpanan aset gabungan pada tahun 1969, namun perannya di sistem moneter internasional saat ini kurang signifikan. SDR kini hanya sejumlah 2 persen dari total simpanan global. Peningkatan peran SDR dapat berakibat mengurangi precautionary reserve accumulation, menambah ketersediaan safe reserve assets, mengakomodasi penambahan peran bagi mata uang negara-negara emerging markets di sistem moneter internasional, dan mengurangi dampak volatilitas nilai tukar. Selama ini besarnya alokasi SDRs ditentukan berdasarkan besarnya kuota suatu negara. Mayoritas SDRs dimiliki oleh negara-negara maju dan diam dalam balance sheet mereka. Kini mengemuka pendapat agar negara-negara berkembang dapat menggunakan SDRs yang ada untuk membantu kebutuhan pembiayaan dalam negeri mereka. Dengan akan berakhirnya 10th Basic Period of SDR allocation (2012-2016) pada tahun 2016 ini, maka muncul pertanyaan apakah untuk Basic Period berikutnya, sebaiknya SDR menjadi alokasi umum atau dirubah. Selain itu, G20 mempertimbangkan juga kemungkinan menggunakan SDR sebagai unit of account untuk memitigasi dampak dari volatilitas nilai tukar. 7. International Tax Isues Pada Presidensi China di tahun 2016, pembahasan pada agenda perpajakan internasional mencakup Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Automatic Exchange of Information (AEOI), Tax and Development, serta Tax and Pro-Growth Agenda. Adanya praktik-praktik penghindaran pajak yang menyebabkan terkikisnya basis penerimaan pajak di negara-negara di dunia memunculkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem perpajakan internasional yang ada saat ini. Fokus pembahasan G20 pada tahun 2016 terkait isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah pada persiapan tahap implementasi BEPS action plan. BEPS action plan merupakan suatu set standar dalam perpajakan internasional yang disusun oleh OECD untuk mencegah penghindaran pajak. BEPS action plan tersebut terdiri atas 15 rencana aksi, yaitu: (i) Aksi 1 untuk mengatasi praktek digital economy, (ii) Aksi 2 untuk mengatasi hybrid mismatch arrangements, (iii) Aksi 3 untuk memperkuat Controlled Foreign Corporation (CFC) rules, (iv) Aksi 4 untuk membatasi erosi pendapatan pajak yang dilakukan melalui pengurangan bunga dan pembayaran keuangan lainnya, (v) Aksi 5 untuk mengatasi harmful tax practices, (vi) Aksi 6 untuk mengatasi treaty abuse, (vii) Aksi 7 untuk mencegah pemalsuan atas status permanent establishment (PE), (viii) Aksi 8 - Aksi 10 untuk mengatasi permasalahan transfer pricing, (ix) Aksi 11 untuk mengembangkan metodologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang BEPS dan tindakan/upaya untuk mengatasinya., (x) Aksi 12 mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan perencanaan pajaknya yang agresif, (xi) Aksi 13 untuk melakukan transfer pricing documentation and country by country reporting, (xii) Aksi 14 untuk membuat mekanisme penyelesaian perselisihan menjadi lebih efektif, dan (xiii) Aksi 15 untuk mendorong terwujudnya multilateral instrument. Berdasarkan laporan OECD atas BEPS action plan pada akhir 2015, diperlukan pengembangan lebih lanjut atas 15 action plan tersebut sebelum diimplementasikan berdasarkan peraturan domestik di masing-masing negara. Sebagai perwujudan atas pengembangan BEPS action plan, pada tahun 2016 OECD dan G20 membuat forum BEPS Inclusive Framework yang memungkinkan negara/ yurisdiksi yang terlibat dapat bekerja bersama dengan kesetaraan suara membicarakan tindak lanjut implementasi BEPS. Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu International Financial Architecture Indonesia selalu memberikan dukungannya untuk penyelesaian reformasi kuota dan tata kelola IMF sebagai agenda prioritas G20. Penyelesaian reformasi ini penting bagi Indonesia dan emerging economies lainnya karena akan meningkatkan keterwakilan suara yang berimbang, khususnya dari emerging economies. Selain itu, melalui reformasi IMF, tata kelola ekonomi dunia akan lebih solid dan inklusif sehingga mendukung proses pemulihan ekonomi global yang masih berjalan. Forum Inclusive Framework bertujuan untuk memudahkan implementasi rencana aksi BEPS, khususnya agar negara maju dan negara berkembang dapat mengimplementasikan BEPS dari dasar yang sama (equal footing). Pada tahun 2016, forum Inclusive Framework berfokus pada pembahasan penerapan standar minimum BEPS dan penyusunan toolkits untuk implementasi BEPS action plan. Standar minimum BEPS yang harus diimplementasikan dan dipatuhi ke dalam peraturan perpajakan domestik masing-masing negara terdiri atas empat BEPS action plan, yaitu action plan 5, 6, 13 dan 14. Sementara itu, penyusunan toolkits bertujuan untuk 95
membantu negara berkembang dalam implementasi BEPS action plan. Dalam komunike Antalya 2015, negara-negara G20 memastikan kembali komitmen untuk implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) paling lambat pada tahun 2018. Standar internasional yang disepakati dalam pertukaran informasi secara otomatis secara umum terdiri dari 2 komponen, yaitu: i) Common Reporting Standard (CRS), yang pada intinya berisi ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh institusi keuangan suatu negara, apabila negara tersebut ingin melakukan pertukaran informasi dengan negara lainnya; ii) Competent Authority Agreement (CAA), yang berisi ketentuan rinci mengenai proses pertukaran informasi antar negara, termasuk kerahasiaan, keamanan data yang dipertukarkan, dan infrastruktur yang diperlukan agar pertukaran informasi dapat berjalan dengan efektif. CAA, yang dapat berbentuk Multilateral CAA (MCAA) ataupun Bilateral CAA (BCAA), sangat penting dan diperlukan dalam operasional pelaksanaan AEoI. Indonesia telah menandatangani MCAA pada tanggal 3 Juni 2015 di Paris. Negara-negara G20 menyepakati pentingnya implementasi atas standar internasional dalam tax transparency secara luas dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan April 2016, negara-negara anggota G20 memberikan mandat kepada OECD untuk menetapkan suatu kriteria dalam menentukan non-cooperative jurisdictions pada pertemuan berikutnya di bulan Juli 2016. Menindaklanjuti hal tersebut, OECD mengusulkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi non-cooperative jurisdictions, yaitu: i) memenuhi rating "Largely Compliant" pada implementasi Exchange of Information on Request (EOIR) standard; ii) telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Automatic Exchange of Information (AEoI) standard setidaknya pada tahun 2018; dan iii) telah menandatangani multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Multilateral Convention). Dalam usulan tersebut dijelaskan bahwa suatu yurisdiksi diwajibkan setidaknya memenuhi dua dari tiga kriteria tersebut agar dapat dianggap sebagai yurisdiksi yang kooperatif. Pada bulan Juli 2016, negara-negara G20 sepakat untuk menerapkan kriteria tersebut. Daftar negara dan yurisdiksi yang termasuk non-cooperative jurisdiction akan disampaikan oleh OECD kepada G20 pada bulan Juli 2017. Negara dan yurisdiksi yang termasuk non-cooperative jurisdiction akan dikenakan defensive measure yang bentuknya masih didiskusikan. Saat ini, Indonesia tidak termasuk ke dalam non-cooperative jurisdictions karena meskipun tidak memenuhi kriteria pertama, Indonesia telah memenuhi kriteria ke-2 dan ke-3. Berdasarkan penilaian dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose (Global Forum) pada EOIR standard, Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai yurisdiksi yang Partially Compliant. Sementara itu, Indonesia telah memenuhi dua kriteria lainnya, yaitu telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEoI standard pada tahun 2018 dan telah menandatangani Multilateral Convention. Perbaikan sistem perpajakan internasional membutuhkan kerjasama yang luas antara negara-negara di dunia, yang tentunya masing-masing memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, agar semua pihak yang berpartisipasi nantinya akan dapat mengimplementasikan sistem perpajakan yang baru tersebut, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas perpajakan khususnya pada negara-negara berkembang juga merupakan agenda yang tak dapat diabaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam agenda Tax and Development, negara-negara G20 menyetujui sejumlah inisiatif untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan kapasitasnya terkait implementasi BEPS dan AEoI, termasuk pemeberian tax assistance bagi negara-negara berkembang. Penyusunan toolkits untuk membantu negara berkembang dalam implementasi BEPS dan AEOI juga menjadi fokus pembahasan pada agenda Tax and Development. Sementara itu, dalam agenda Tax and Pro-Growth Policy, tujuan penting yang hendak dicapai oleh G20 adalah bagaimana menciptakan kebijakan perpajakan yang mampu mendukung reformasi struktural dalam perekonomian negara anggota G20 untuk mencapai Strong, Sustainable, Balanced and Inclusive Growth (SSBIG). Dalam agenda ini, isu yang akan dibahas adalah bagaimana kebijakan perpajakan domestik dan internasional dapat digunakan untuk (i) mendukung perdagangan dan investasi, (ii) memperkuat stabilitas keuangan, dan (iii) mendukung reformasi struktural secara umum. Posisi dan peran strategis Indonesia dalam isu Internartional Tax Issues Indonesia mendorong penghapusan praktek-praktek perpajakan internasional yang bersifat race to the bottom dalam pengenaan tarif pajak, yang dapat menimbulkan distorsi atas alokasi modal dan keuangan. Selain itu, pemahaman yang sama atas dampak negatif praktek- praktek ilegal perpajakan internasional juga merupakan faktor penting untuk terwujudnya cross-border solution dalam implementasi BEPS dan AEoI. Indonesia menentang praktik race to the bottom terkait kebijakan perpajakan karena kompetisi perpajakan yang tidak sehat akan menimbulkan kesulitan bagi suatu negara untuk memiliki kebijakan pajak yang kondusif, terutama apabila negara tersebut secara geografis berdekatan. Perbedaan tingkat pajak tersebut menimbulkan kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan tax arbitrage, melalui perencanaan perpajakannya. Perusahaan multinasional yang memahami hal ini akan memindahkan keuntungannya ke negara yang tarif pajaknya rendah (profit shifting) agar dapat membayar pajak yang lebih rendah, sedangkan seharusnya pajak dikenakan sesuai dengan proses terbentuknya nilai dari suatu barang/jasa. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menekankan pentingnya implementasi rencana aksi BEPS. Indonesia telah menjadi salah satu Associate dalam forum BEPS Inclusive Framework. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam implementasi dan 96
pengawasan standar minimum BEPS. Di samping itu, Indonesia juga dapat lebih menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam penyusunan toolkits yang diperlukan untuk membantu negara berkembang dalam implementasi BEPS action plan. selama tahun 2016, yang terbagi ke dalam dua area, yaitu sektor area yang mengarah kepada (i) Greening the banking system; (ii) Greening the bond market; (iii) Greening institutional investment, (iv) Risk analysis; dan (v) Measuring progress. Indonesia memandang bahwa diperlukan penyempurnaan atas kriteria non-cooperative jurisdictions, sehingga mempertimbangkan kesiapan nyata yurisdiksi untuk menerapkan Konvensi Multilateral (ratifikasi Konvensi tersebut), mempertimbangkan yurisdiksi yang dikecualikan dalam implementasi AEoI, serta mempertimbangkan keaktifan yurisdiksi dalam pertukaran informasi dengan mitra dagang utama yurisdiksi tersebut. Indonesia menyampaikan bahwa penerapan AEOI juga diperlukan dalam rangka mencegah illicit financial flows. Hal tersebut perlu menjadi perhatian, karena illicit financial flows dapat digunakan tidak hanya untuk penghindaran pajak namun juga tindakan kriminal lain seperti korupsi dan pencucian uang. Illicit financial flows juga dapat menimbulkan konflik antar negara dan mengancam sistem keamanan di negara tersebut. 8. Anti-Terrorism Negara-negara G20 telah berkomitmen untuk memerangi pendanaan terorisme. G20 berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi dalam memerangi pendanaan teroris melalui implementasi FATF Standards dan dukungan UN Security Council Resolution 2253 pada semua juridiksi. G20 meminta FATF lebih intensif melakukan identifikasi, analisis, dan penanganan ancaman pendanaan teroris, sumber dan metode pendanaan dan pengunaannya. Pada sesi Greening the banking system, dibahas mengenai perkembangan environmental responses dalam industri perbankan selama 20 tahun terakhir. Respon ini telah menghasilkan market standards (e.g. Equator Principles), sector-wide strategies (e.g. green protocol di Brazil, specialist capabilities (e.g. renewable energy financing), dan regulatory guidelines on E&S risk (e.g. China's Green Credit Guidelines). Hambatan dalam pasar dan institusi perbankan bagi green finance turut dibahas, diantaranya adalah kurangnya kapasitas dan tidak adanya pengukuran "green" performance. Sesi Greening the bond market membahas mengenai perkembangan pesat green bond market, yang merupakan sarana untuk memobilisasi pembiayaan jangka panjang untuk investasi hijau atau proyek ramah lingkungan. Penerbitan green bond di 14 negara anggota G20 mencapai 42 miliar dolar pada tahun 2015. Standards and Guidance telah dan terus dikembangkan, termasuk Green Bond Principles, Climate Bond Standards, dan China Green Bond Guidelines. Beberapa lembaga pemeringkatan telah mengembangkan metodologi untuk mengevaluasi dan memberikan peringkat bagi dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai green bond. Pertumbuhan green bond market menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai green bond itu sendiri dan disclosure requirements. G20 sepakat perlunya definisi yang jelas, terukur, dan diterima secara internasional tentang green bond. Selain itu juga perlu interkonektivitas antara pemerintah dengan sektor perbankan dan sektor keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan green bond market. Indonesia mendukung upaya G20 dalam agenda anti terorisme, melalui imlementasi strategi dan standar internasional untuk memerangi pembiayaan terorisme, mengingat perlunya mencegah jaringan terorisme yang dapat memunculkan aksi terorisme lokal. Di samping itu, Indonesia juga mendukung upaya-upaya FATF untuk meningkatkan efektifitas jaringan FATF dan FATF- Style Regional Bodies dalam memerangi pembiayaan terorisme. Indonesia memandang bahwa G20 perlu mempertimbangkan kedaulatan masing-masing negara yang memiliki sistem hukum dan aturan yang berbeda dalam penyusunan regulasi terkait upaya pemberantasan pembiayaan terorisme tersebut. 9. Green Finance Pada presidensi Tiongkok diselenggarakan untuk pertamakalinya Green Finance Study Group (GFSG). Tujuan utama pembentukan GFSG adalah untuk memobilisasi dana swasta ke arah investasi hijau melalui dukungan sistem keuangan global terhadap ekonomi hijau. Presidensi G20 Tiongkok 2016 akan bertindak sebagai co-chair bersama dengan Inggris, serta didukung oleh UNEP sebagai sekretariat. Terdapat lima agenda yang akan menjadi fokus pembahasan pertemuan GFSG Dalam sesi Greening Institutional Investment, dibahas terkait investor institusional seperti lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi sebagai sumber daya modal jangka panjang yang penting. Selama beberapa tahun terakhir, investor institusional telah memasukkan faktor ESG (environmental, social, and governance) ke dalam investasi, contohnya adalah investor governance (e.g. fiduciary duty di Afrika Selatan), market principles (e.g. Principles for Responsible Investment /PRI) yang didukung 59 triliun dolar aset kelolaan), asset allocation, dan transparansi (e.g. reporting requirements di Perancis). Kegagalan pasar dan institusi dapat menghambat masuknya faktor ESG ke dalam proses pengambilan keputusan dan menghalangi investor institusional dalam menerapkan green initiative. Salah satu kegagalan ini adalah tidak adanya disclosure guidelines yang berkesinambungan bagi investor institusional dapat. Dalam sistem keuangan, perusahaan mulai memasukkan faktor lingkungan ke dalam sistem manajemen risiko. Pendekatan tradisional tidak cukup dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terus meningkat. Kondisi lingkungan yang berubah dapat mempengaruhi aset, 97
institusi, dan sistem finansial. Aset yang pada masa lalu telah memenuhi standar ramah lingkungan, dapat menjadi tidak layak pada saat sekarang sebagai hasil dari kebijakan lingkungan hidup yang lebih ketat, ekspektasi pasar yang berubah, dan perubahan teknologi yang merusak. Disepakati bahwa manajemen risiko merupakan hal penting bagi terbentuknya kepercayaan dalam green finance yang baik, dan lebih menekankan kepada analisis risiko pada tingkat perusahaan, bukan risiko sistemik. Di sesi measuring progress on green finance dibahas mengenai definisi, kriteria dan indikator green finance. Sejumlah definisi dan kriteria green finance telah dikembangkan, seperti China's Green Credit Guidelines, the Climate Bond's Taxonomy of Green Bonds, the World Bank/ IFC's Sustainability Framework, dan UK Green Investment Bank Policies. Namun, belum terdapat suatu definisi umum dari green finance. Kerja sama internasional, berbagi pengalaman dan pengetahuan, fasilitasi green capital flow memerlukan definisi dan indikator yang jelas untuk mengukur kemajuan green finance. Pada sesi diskusi, India dan Perancis menyepakati perlunya suatu definisi dan indikator yang jelas mengenai green finance. Amerika Serikat menekankan perlunya pengukuran dan fokus yang jelas. untuk tetap mempertahankan koordinasi kebijakan dan menggunakan semua alat kebijakan (moneter, fiskal, dan struktural) baik secara individu maupun bersama- sama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan global. Selain itu, G20 juga menyatakan komitmennya untuk menghindari segala bentuk proteksionisme dan devaluasi. Untuk meminimalisir dampatk negatif kebijakan dari anggota lain, anggota-anggota G20 juga sependapat perlunya kalibrasi dan komunikasi segala kebijakan makroekonomi dan struktural ke global. G20 juga memandang penting untuk menjadikan inovasi sebagai kunci pertumbuhan jangka panjang melalui penyusunan G20 Blueprint on Innovative Growth yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan, green environment, peningkatan produktifitas, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan memperbaiki ekosistem inovasi. Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth (FSSBG) Indonesia berpandangan bahwa selain fokus terhadap lending, green banking system juga harus fokus terhadap funding: struktur funding diharapkan dapat diubah karena perbankan kekurangan sumber daya untuk pendanaan. Indonesia dalam sesi diskusi memberikan pandangan bahwa green bond mempunyai potensi yang besar dalam hal pembiayaan infrastruktur. Terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia berpeluang untuk mengembangkan green sukuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur. 10. Hasil-hasil Kesepakatan pada KTT G20 Hangzhou 2016 10. Hasil-hasil Kesepakatan pada KTT G20 Hangzhou 2016 Investment and Infrastructure Pertemuan Puncak G20 Presidensi Tiongkok diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok pada tanggal 3 s.d 4 September 2016, dihadiri oleh para kepala negara anggota G20. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan yaitu: Global Economy Pertemuan puncak G20 pada tahun 2016 masih diwarnai oleh proses perbaikan perekonomian global yang masih berlangsung namun kondisi pertumbuhan ekonomi global masih dibawah perkiraan. Risiko volatilitas di pasar keuangan, fluktuasi harga komoditas, perdagangan yang melemah, investasi yang menurun, produktifitas yang rendah, dan angka pengangguran yang tinggi masih menjadi risiko global. Selain itu, kondisi geopolitik, peningkatan pengungsi, dan ancaman terorismen juga menambah risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global. G20 kembali menyatakan komitmennya untuk meningkatkan investasi infrastruktur baik secara kualtias maupun kuantitas. Pada tahun 2016, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan "Joint Declaration of Aspirations on Actions to Support Infrastructure Investment" oleh 11 MDBs. Joint declaration tersebut selain memuat ambisi kuantitatif dari 11 MDBS pada proyek infrastruktur yang berkualitas tinggi. G20 juga mendorong agar MDBs dapat mengimplementasikan G20 MDB Balance Sheet Optimization Action Plan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan MDBs namun dengan tetap mempertahankan tingkat risiko MDBs tersebut. Mengingat pentingnya konektifitas infrastruktur dalam meraih pembangunan yang berkelanjutan, maka G20 mengesahkan pembentukan Global Infrastructure Connectivity Alliance (the Alliance). Pembentukan the Alliance bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama berbagai inisiatif program infrastruktur yang ada secara menyeluruh. World Bank Group akan bertindak Dalam menghadapi risiko global, G20 menyepakati 98
sebagai sekretariat, dan organisasi internasional dan anggota G20 akan menjadi bergabung dalam the Alliance. BEPS secara luas dan konsisten serta mendukung negara- negara di dunia untuk bergabung dalam BEPS Inclusive Framework sebagai pengembangan atas rencana aksi BEPS. Financial Sector Reforms G20 berkomitmen melakukan implementasi Basel III dan Total-Loss-Absorbing-Capacity (TLAC) standard secara tepat waktu dan konsisten. G20 akan melakukan pengawasan terhadap risiko dan kerentanan negara berkembang dalam sistem keuangan, termasuk permasalah shadow banking, pengelolaan aset dan sistem yang terkait pasar keuangan lainnya. G20 dengan bantuan organisasi internasional akan melakukan pengawasan intensif kepada perubahan yang terjadi pada pasar keuangan dan dampaknya kepada stabilitas keuangan. G20 menerima hasil kerja FSB, IMF, dan BIS dalam melakukan pengumpulan informasi pengalaman dengan kerangka makroprudensial yang telah dilaporkan pada Hangzhou Summit. G20 menetapkan High-level Principles for Digital Financial Inclusion, dan kerangka implementasi G20 Action Plan on SME Financing. Selain itu, pada bulan November 2016, FSB telah mengeluarkan draft Guidance on CCPs Resolution and Resolution Planning. Dokumen ini komplementer dengan Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions dan implementation guidance on Financial Market Infrastructure (FMI) resolution yang telah dikeluarkan FSB sebelumnya. Seluruh negara anggota G20 juga sepakat untuk menerapkan standar AEoI paling lambat tahun 2018 dan menandatangani serta meratifikasi the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Pemimpin G20 juga meminta OECD untuk melaporkan perkembangan hasil kerja mengenai non-cooperative jurisdictions pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada bulan Juni 2017, serta menyiapkan daftar yurisdiksi yang belum memenuhi standar internasional mengenai transparansi perpajakan pada KTT G20 bulan Juli 2017. Anti-Terrorism Negara-negara G20 menentang segala bentuk terorisme, karena terorisme mengancam perdamaian dan keamanan dunia serta mengancam upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam memperkuat ekonomi global dan pertumbuhan yang berkelanjutan. G20 menyambut hasil kerja FATF untuk mengkonsolidasikan strategi dalam pemberantasan pembiayaan terorisme. G20 juga meminta FATF untuk meningkatkan efektifitas jaringan FATF dan FATF-Style Regional Bodies dalam memerangi pembiayaan terorisme. International Financial Architecture G20 menilai positif penerapan the 2010 IMF Quota and Governance reform. G20 juga mendukung penyelesaian the IMF's 15th General Review of Quota termasuk formula kuota baru pada Pertemuan Tahunan 2017. G20 memberikan dukungan kepada Bank Dunia untuk mengimplementasikan evaluasi shareholding sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. G20 sepakat untuk lebih intensif melakukan pengawasan dampak negatif dari capital flows, termasuk identifikasi risiko dan menyusun kerangka alat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan tingginya volatilitas capital flows. G20 juga mendukung pengembangan Global Financial Safety Net (GFSN) yang efektif dan tepat, mendukung penyelesaian metode Special Drawing Rights (SDR) oleh IMF, dan pengembangan local currency bond markets. Peningkatan kerja sama IMF dan regional financing arrangements diawali dengan test run IMF CMIM. Green Finance Dalam rangka mendukung pertumbuhan yang ramah lingkungan, G20 menyambut baik laporan Green Finance Study Group (GFSG), termasuk untuk meningkatkan kemampuan sistem keuangan untuk menggerakkan modal swasta menuju green investment. G20 mendukung agar Paris Agreement on Climate Change dapat segera diimplementasikan. G20 juga menerima dengan baik laporan "Promoting Efficient and Transparent Provision and Mobilization of Climate Finance to Enhance Ambition of Mitigation and Adaptation Actions" dari Climate Finance Study Group (CFSG) dan akan melanjutkan agenda Green Finance dan Climate Finance pada G20 Presidency tahun berikutnya. Islamic Development Bank (IDB) International Tax Issues Dalam pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 di Hangzhou, China tanggal 4-5 September 2016, seluruh negara anggota G20 sepakat untuk terus mendukung kerjasama perpajakan internasional, termasuk pengembangan rencana aksi BEPS, pertukaran informasi perpajakan, pengembangan kapasitas perpajakan bagi negara-negara berkembang, dan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan rencana aksi BEPS, seluruh negara anggota G20 sepakat untuk mengimplementasikan rencana aksi 1. Penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB 2016 Sidang Tahunan IDB ke-41 tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Mei 2016 di Balai Sidang Jakarta Convention Center. SidangTahunan IDB ke-41 tahun 2016 dihadiri oleh delegasi dari 53 negara anggota dengan 31 di antaranya dipimpin langsung oleh Gubernur IDB yang dijabat oleh pejabat setingkat Menteri. Sebanyak 30 seminar dan side events diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2016, dengan diikuti oleh 5038 peserta. Jumlah peserta seminar dan side events tersebut merupakan 99
yang terbesar jika dibandingkan dengan peserta seminar dan side events pada Sidang Tahunan IDB yang pernah dilaksanakan. Seminar dan side events menghadirkan pembicara internasional di antaranya Prof. Jeffrey Sachs, Direktur the Earth Institute at Columbia University dan Mrs. Helen Clark, Administrator UNDP/ mantan Perdana Menteri Selandia Baru. Selain seminar danside events, dilaksanakan pula ekshibisi pada tanggal 15 s.d. 19 Mei 2016 yang diikuti oleh 158 booth terdiri dari perwakilan 18 negara, 12 institusi internasional dan ekshibisi dari Indonesia selaku tuan rumah Sidang Tahunan tersebut. Dalam kerangka ekshibisi, diselenggarakan pula berbagai kegiatan tambahan berupa seminar, talkshow, dan kegiatan kebudayaan dengan total berjumlah 34 kegiatan. Ekshibisi juga terbuka untuk masyarakat umum dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat mengambil manfaat dari program- program yang diselenggarakan dalam ekshibisi. Ekshibisi pada Sidang Tahunan IDB ke-41 tahun 2016 merupakan ekshibisi terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya di IDB. 2. Ratifikasi Pasal Persetujuan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) Gubernur IDB telah menyetujui pendirian sebuah unit baru di bawah IDB yang beroperasi di bidang perdagangan internasional pada Sidang Tahunan Dewan Gubernur IDB ke-30 di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 24 Juni 2005. Persetujuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Gubernur IDB Nomor: BG/5-426 mengenai pendirian unit usaha baru sebagai sebuah Organisasi Internasional yang kemudian diberi nama "The International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)." Pada tanggal 30-31 Mei 2006 saat Sidang Dewan Gubernur IDB ke-31 di Kuwait, para Gubernur IDB sepakat untuk menandatangani konsep final Persetujuan ITFC. Mengingat bahwa Menteri Keuangan selaku Gubernur IDB untuk Indonesia berhalangan hadir pada Sidang Tahunan Dewan Gubernur IDB ke-31 di Kuwait, penandatanganan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2006 oleh Menteri Keuangan mewakili Pemerintah Indonesia dengan mengirim konsep final Persetujuan ITFC dimaksud melalui jasa pengiriman. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan tersebut, Indonesia perlu segera melakukan ratifikasi Persetujuan ITFC. Ratifikasi perlu dilakukan sebagai syarat utama keikutsertaan aktif Indonesia sebagai Anggota ITFC yang memiliki hak suara. Setelah sebelumnya terkendala masalah perpajakan bagi organisasi internasional, ratifikasi kembali dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan setelah ditetapkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2015 dan PMK nomor 156/PMK.010/2015. Kementerian Keuangan telah selesai memproses penerjemahan pasal persetujuan, menyusun naskah urgensi, mengurus izin prakarsa, memproses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memproses paraf dari Menteri yang membidangi, dan mengajukan penetapan kepada Presiden RI. Ratifikasi telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 104 tahun 2016. 3. Ratifikasi Pasal Persetujuan ICIEC Gubernur IDB menyetujui pendirian sebuah unit baru di bawah IDB, yaitu ICIEC pada Sidang Tahunan Dewan Gubernur IDB ke-16 di Tripoli, Libya pada tanggal 19 Februari 1992. Indonesia telah menandatangani Articles of Agreement ICIEC pada tahun 1992. Peraturan Perundang- undangan di Indonesia pada tahun 1992 belum mengenal ratifikasi yang harus dilakukan bagi perjanjian internasional, sehingga Surat Menteri Keuangan telah dianggap sebagai instrumen ratifikasi oleh IDB. Kendala terjadi saat Indonesia berniat mengikuti kenaikan modal umum ICIEC khususnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahwa pembayaran investasi di lembaga keuangan internasional hanya dapat dilakukan setelah adanya instrumen ratifikasi yang berupa Peraturan Presiden. Sebagaimana ratifikasi ITFC, proses ratifikasi ICIEC awalnya terkendala peraturan perpajakan. Setelah ditetapkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2015 dan PMK nomor 156/ PMK.010/2015 proses ratifikasi dapat dilanjutkan kembali. Kementerian Keuangan telah selesai memproses penerjemahan pasal persetujuan, menyusun naskah urgensi, mengurus izin prakarsa, memproses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Kementerian Keuangan sedang memproses paraf dari Menteri Keuangan serta Menteri lain yang membidangi, untuk selanjutnya dapat diajukan penetapannya kepada Presiden. 4. Mendukung Kerja Direktur Eksekutif IDB Sesuai skema rotasi yang telah disepakati oleh negara anggota IDB Indonesia, Malaysia, Suriname, dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam IDB konstituensi C-2, Indonesia berhak atas jabatan Direktur Eksekutif untuk konstituensi C-2 untuk tahun 1436 s.d. 1438H (2014 s.d. 2017). Direktur Eksekutif dijabat oleh Bapak Isa Rachmatarwata Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. PKPPIM selaku focal point kerja sama multilateral menjadi kantor sekretariat Direktur Eksekutif IDB dengan mendukung semua kegiatan Direktur Eksekutif dimaksud. Selama tahun 2016, PKPPIM telah mendukung kegiatan Direktur Eksekutif sebagai berikut: a. Sidang Dewan Direktur Eksekutif ke-310 s.d. 316 b. Sidang Komite Audit IDB ke-110 s.d. 112 c. Sidang Dewan Pengawas IRTI ke-5 Selain dukungan kegiatan, PKPPIM juga berperan dalam mendukung korespondensi Direktur Eksekutif baik ke IDB maupun ke negara anggota konstituensi. 5. Pengajuan kandidat IDB Prize 2017 Setiap Sidang Tahunan IDB dilaksanakan penganugerahan IDB Prize yang terdiri dari IDB Prize for Women's Contribution, IDB Prize for Science and Technology, dan IDB Prize for Islamic Economics/Finance. Untuk tahun 2017 Indonesia telah mengajukan nominasi sebagai berikut: a. IDB Prize for Women's Contribution to the Prevention and Control of Cancer: 100
Kategori Organisasi: Yayasan Kanker Indonesia, dan Yayasan Onkologi Anak Indonesia; Kategori Kelompok Individu: Wulan Guritno, Janna Soekasah, dan Amanda Soekasah. Nominasi tersebut diajukan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1050/MK.010/2016 tanggal 29 November 2016. b. IDB Prize for Science and Technology: - Avian Inflenza Research Centre (AIRC), Universitas
Airlangga Pusat Penelitian Ketenagalistrikan dan Mekatronika, LIPI Nominasi tersebut diajukan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1051/MK.010/2016 tanggal 29 November 2016. 6. Pengajuan beasiswa Islamic Development Bank Merit Scholarship Programme 2016 Special Purpose Company (SPC) yang merupakan sebuah perusahaan baru yang dibentuk untuk mengoperasikan dana IMFI. Misi IDB dan PNM juga telah menyusun time frame pendirian IMFI. Dalam time frame tersebut IMFI direncanakan untuk dilakukan grand launching pada Sidang Tahunan IDB 2016 di Jakarta. Besaran penyertaan modal PNM dalam IMFI belum diputuskan. PNM memberitahukan bahwa penyertaan modal dimaksud tidak dapat diambil dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015. Sesuai dengan surat Menteri BUMN No. S-258/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015.Indonesia telah mengajukan anggota Steering Committee pendirian IMFI melalui surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal No. S-580/ KF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2015 IDB telah mengirimkan TOR Financial Advisor IMFI untuk dimintakan tanggapan kepada pihak Indonesia 31 Desember 2015 Direktur IFSD mengirimkan surat untuk follow up pendirian IMFI dan mengharapkan IMFI bisa soft launching pada Sidang Tahunan IDB 2016, IDB akan memberikan TA senilai USD200.000,- kepada PNM untuk membayar biaya mempekerjakan financial dan legal advisor. IDB menawarkan program beasiswa sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahun 2016 Indonesia mengirimkan aplikasi sebanyak 18 orang program doktoral dan 1 orang program post doktoral. Aplikasi tersebut diajukan melalui surat Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral nomor S-76/KF.6/2016 tanggal 15 Maret 2016. 7. Pembahasan World Islamic Investment Bank (WIIB) Melanjutkan pembahasan tersebut pada tahun 2016 dilaksanakan pertemuan pada tanggal 10 Januari 2016, pada pertemuan tersebut PNM menyampaikan proposal agar PT PNM Venture Syariah dapat dikonversi secara "as is" menjadi SPC IMFI. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Steering Committee IMFI pada tanggal 18 Januari 2016 yang menyepakati untuk dibuat segera surat ke IDB untuk mengajukan proposal tersebut. Proposal disampaikan melalui surat Kepala PKPPIM nomor S-43/KF.6/2016 tanggal 15 Februari 2016. Saat ini PNM menunggu wacana pembentukan holding di BUMN untuk keputusan berlanjutnya program IMFI. Pendirian World Islamic Investment Bank (WIIB) diinisiasi oleh IDB dan didukung oleh Indonesia dan Turki. Pembahasan mengenai pembentukan WIIB telah dimulai pada tahun 2014. Pada 2015 telah disepakati untuk menunjuk konsultan yang akan membuat kajian studi kelayakan yang baru serta melihat lokasi Head Quarter terbaik bagi WIIB antara Indonesia dengan Turki. 8. Komitmen untuk penambahan modal pada Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (ICD) Pembahasan Islamic Microfinance Fond for Indonesia (IMFI) Pemerintah Indonesia di wakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan IDB diwakili oleh Presiden IDB telah menandatangani MoU pendirian IMFI pada tanggal 4 November 2013. Menindaklanjuti MoU tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S-186/MK.010/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenai penunjukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga mitra IDB dalam IMFI sekaligus penugasan kepada PNM untuk menyertakan kontribusi modal ke IMFI, S-185/MK.010/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenai permohonan dukungan ke Menteri BUMN atas penunjukan PNM yang ditugaskan mewakili pemerintah menjadi mitra IDB dalam pendirian IMFI, danS-184/MK.010/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenai pemberitahuan penunjukan PNM ke Presiden IDB. Presiden IDBG menyampaikan bahwa sesuai Resolusi Majelis Umum ICD No. GA5/7/436 yang diputuskan pada Sidang Tahunan IDB tahun 2015 di Mozambik, disepakati penambahan modal umum ICD yang ke-2 dari USD2 miliar menjadi USD4 miliar, dengan modal disetor sebesar USD1 miliar yang terbagi menjadi 100.000 saham dengan nominal per saham USD10.000. Setiap pemilik saham diberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya. Sesuai dengan persentase kepemilikan modal, Presiden IDBG menawarkan ke Indonesia untuk tetap mempertahankan besaran persentase saham di ICD. Untuk mempertahankan persentase tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi sejumlah 1.234 lembar saham dengan nilai USD12.340.000,-. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap dengan jumlah besaran yang sama. Pembayaran pertama jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2017, dan masing-masing sisa pembayaran selanjutnya berselang satu tahun dari pembayaran pertama. Misi IDB dan PNM telah bertemu pada tanggal 6 April 2015, dalam pertemuan tersebut dibahas skema pembentukan Terkait dengan kenaikan modal tersebut, sesuai dengan 101
policy memo yang telah disusun sebelumnya yang merekomendasikan untuk ikut serta dalam kenaikan modal umum ICD maka Indonesia memutuskan untuk turut serta meningkatkan modal di ICD dengan tujuan mempertahankan persentase kepemilikan. Komitmen Indonesia untuk melakukan peningkatan modal disampaikan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-39/ MK.010/2016 tanggal 28 Januari 2016. tersebut meliputi reformasi fiskal, investasi di bidang infrastruktur, pengembangan iklim bisnis dan infrastruktur sosial serta agenda antikorupsi. Dalam implementasi program kerja tersebut, diperlukan komitmen keterlibatan kementerian dan lembaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan OECD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 9. Pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Sovereign Investment Forum ke-3 tahun 2017 IDB Member Countries Sovereign Investments Forum (SIF) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan bagi Sovereign Investment Fund untuk mengeksplorasi berbagai peluang investasi di negara-negara anggota IDB. Tujuan dari SIF antara lain: a. membuat pengaturan di mana dana pemerintah dari negara-negara anggota IDB dapat memberikan penawaran satu sama lain, sehingga menyoroti peluang investasi kunci di negara-negara anggota IDB. b. membangun hubungan antar dana investasi di negara- negara anggota IDB untuk meningkatkan co-investasi ke negara-negara anggota IDB. c. membangun hubungan antara dana investasi di negara-negara anggota IDB dan investor akhir di seluruh dunia untuk meningkatkan co-investment ke negara-negara anggota IDB. d. menyediakan dana investasi dari negara-negara anggota IDB dengan alat yang mereka butuhkan agar dapat secara efektif mengelola investasi di pasar global. e. memberikan kesempatan bagi IDB dan pemerintah Indonesia untuk membangun hubungan dengan investor akhir di seluruh dunia dan di negara-negara anggota IDB Berkenaan dengan hal-hal di atas, sepanjang tahun 2016 dilakukan pemantauan terhadap implementasi komitmen kerja sama Indonesia dan OECD pada tiap-tiap K/L teknis sebagai kelanjutan dari kegiatan monitoring kerangka kerja sama Indonesia dan OECD pada K/L di tahun 2015. Kegiatan pemantauan ini dibuat dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun dan mengundang K/L teknis sebagai penanggung jawab kegiatan. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman/sharing progres kerja sama Indonesia dan OECD yang ada di masing-masing K/L, membahas kendala dalam pelaksanaan kerja sama tersebut kemudian bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi masing-masing K/L. Sehubungan dengan berakhirnya periode JWP Tahun 2015 - 2016, dan dalam rangka penyusunan strategi kerja sama Indonesia dan OECD, selain melakukan pemantauan implementasi kerja sama, di tahun 2016 juga memfokuskan untuk perumusan Joint Work Programme Indonesia - OECD Tahun 2017--2018 melalui pertemuan koordinasi dengan K/L teknis. Koordinasi dimaksudkan untuk menggalang masukan-masukan terhadap prioritas kerja sama Indonesia dan OECD untuk tahun 2017-2018 serta memastikan agar prioritas nasional dan arahan pimpinan terhadap kerja sama Indonesia dan OECD dapat terakomodasi. JWP 2017 - 2018 yang telah final diluncurkan oleh Menteri Keuangan dan Sekjen OECD di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 bersamaan dengan peluncuran laporan OECD Economic Survey of Indonesia 2016. SIF pertama kali diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi padatahun 2015, Menteri Keuangan RI berkesempatan membuka acara dimaksud. Selanjutnya pada tahun 2016 SIF diselenggarakan di Maroko. Menimbang manfaat yang diterima oleh negara penyelenggara, Indonesia mengajukan proposal untukmenjadi tuan rumah melalui surat Menteri Keuangan S-245/MK.010/2016 tanggal 4 April 2016. Proposal tersebut disetujui IDB melalui surat Presiden IDB nomor16-12-0241 tanggal 11 April 2016. Survei ekonomi OECD merupakan kegiatan dua tahunan yang mereviu kebijakan ekonomi di Indonesia. Tema survey tahun ini adalah pembangunan regional dan efisiensi belanja publik yang menyoroti tentang perkembangan daerah, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menilai efisiensi belanja pemerintah. Sesuai tema, survei kali ini tidak hanya berkoordinasi dengan instansi di Pusat, namun juga melibatkan unsur pemerintah daerah dan Kadin sebagai respondennya. Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) Kementerian Keuangan sebagai focal point kegiatan kerja sama Indonesia dan OECD telah menyepakati dokumen Joint Work Programme Indonesia - OECD tahun 2015 - 2016. Joint Work Programme (JWP) Tahun 2015 - 2016 terdiri dari dua belas program kerja yang merupakan area prioritas kerja sama Indonesia dan OECD pada tahun tersebut dan sejalan dengan Bilateral Framework Cooperation Agreement yang sudah ditandatangani oleh Indonesia dan OECD pada tahun 2012. Area prioritas Di tahun 2016, juga dilaksanakan kegiatan knowledge sharing dalam bentuk seminar green urban planning: studi kasus kota Bandung. Seminar ini sejalan dengan proyek city-based case studies OECD, Urban Green Growth in Dynamic Asia, yang telah dipublikasikan laporannya yaitu Smart City and Green Growth in Bandung dan Governance for Green Growth in Bandung. 1. Pemantauan Implementasi JWP Indonesia - OECD Tahun 2015 - 2016 102
dan Penyusunan JWP Indonesia dan OECD 2017 - 2018 garis besar terdapat empat area prioritas kerja sama dalam JWP 2017-2018 yang telah diluncurkan pada 24 Oktober 2016 dalam rangkaian acara OECD Day di Jakarta antara lain: Pemantauan Implementasi JWP Indonesia - OECD Tahun 2015 - 2016 dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dengan mengundang K/L teknis pada tanggal 19 Februari 2016. Begitu pula dengan penyusunan Joint-Work Programme Indonesia (JWP) - OECD 2017 - 2018, telah diadakan rapat koordinasi sebanyak dua kali yang juga melibatkan K/L teknis. Peserta yang hadir pada rapat-rapat tersebut adalah perwakilan K/L yang rutin berpartisipasi pada pembahasan JWP Indonesia - OECD mulai dari evaluasi implementasi JWP Indonesia-OECD 2015-2016, pengumpulan usulan program dan kegiatan untuk JWP Indonesia - OECD 2017 - 2018, hingga finalisasi JWP Indonesia-OECD 2017-2018. a. Iklim bisnis dan pertumbuhan dinamis 1) Memperkuat iklim bisnis melalui perdagangan dan investasi 2) Mendukung UKM dan kebijakan inovasi 3) Memperbaiki kebijakan kompetisi bisnis b. Kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif 1) Memperluas sistem perlindungan sosial di Indonesia 2) Membina pendidikan dan keterampilan untuk pertumbuhan inklusif 3) Meningkatkan pemahaman dan inklusi keuangan c. Tata Kelola (governance) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau Joint- Work Programme Indonesia (JWP) Indonesia-OECD 2016 - 2017 dan memaparkan konsep JWP 2017 - 2018 kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi atas konsep dimaksud serta usulan dari K/L apabila terdapat program prioritas di masing- masing K/L yang belum tertuang dalam JWP namun perlu diakomodasi. 1) Merancang kebijakan anti korupsi yang efektif 2) Memperkuat sistem tata kelola yang baik dan sistem desentralisasi yang efektif 3) Mendorong reformasi peraturan dan menjalankan praktik peraturan yang baik 4) Memajukan kebijakan pajak dan reformasi anggaran 5) Memperbaiki tata kelola perusahaan 6) Memajukan pengelolaan risiko bencana OECD dan Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga pada beberapa sektor kerjasama Dalam JWP 2015-2016, di antaranya adalah reformasi pajak dan budget reform (Kementerian Keuangan), mendukung usaha pemberantasan korupsi (KPK dan Bappenas), meningkatkan iklim bisnis melalui perdagangan dan investasi (Kemenko Perekonomian, BKPM, KPPU dan Kementerian Perdagangan), mendukung good regulatory practice (kementerian sekretariat negara), meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan (kementerian pendidikan), mendukung kebijakan UMKM (kementerian kop UKM), smendukung investasi infrastruktur (Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian), meningkatkan corporate governance (otoritas jasa keuangan), mempromosikan green growth (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) , dan meningkatkan kesehatan (Kementerian Kesehatan). d. Pertumbuhan berwawasan lingkungan Mendorong pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan yang memperhatikan keamanan lingkungan hidup dan penggunaan bahan kimia Adapun pada Work Program dimaksud, Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam kerjasama reformasi pajak, reformasi anggaran, dan meningkatkan kebijakan anti-korupsi. Output yang diharapkan dari kerjasama ini di antaranya adalah: a. Kerja sama untuk mengembangkan kebijakan di bidang pengeluaran pemerintah. Kajian ini akan mereview struktur pengeluaran pemerintah dan menentukan ruang lingkup untuk efisiensi dan reformasi, termasuk berkaitan dengan subsidi non-BBM dan pengaturan koordinasi di tingkat pemerintahan. b. Mengembangkan sistem performance based budgeting. c. Memberikan dukungan untuk desain, pengembangan, Dalam diskusi-diskusi ini perwakilan dari K/L terkait telah memberikan masukan arah kerja sama yang sesuai dengan perkembangan kerjasama Indonesia-OECD dan rencana kerja kementerian yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional (yang tertuang dalam RPJMN dan RPJP). Namun demikian, sifat dari Work Program ini sendiri cukup fleksibel dengan membolehkan adanya perubahan prioritas dalam pelaksanaannya hal ini menjadikannya lebih akomodatif terhadap perubahan prioritas kerja sama khususnya dalam hal perbaikan dan penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan yang memang rentan terhadap gejolak perekonomian dunia. dan pelaksanaan reformasi pajak komprehensif melalui dialog tingkat tinggi tentang perpajakan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, mendukung upaya untuk memperluas obyek pajak (tax base) dan memperkuat administrasi pajak, termasuk melalui promosi budaya kepatuhan pajak (tax compliance). d. Menyediakan data statistik yang rinci tentang penerimaan pajak di Indonesia dan negara Asia lainnya melalui partisipasi Indonesia dalam Revenue Statistics in Asia. Sebagai tindak lanjut dari konsinyasi ini, PKPPIM telah berkomunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait untk mendapatkan masukan atas rencana kerja tersebut. Beberapa K/L seperti KLHK dan BKPM telah memberikan masukan secara resmi atas JWP dimaksud. Adapun secara 2. Pelaksanaan OECD Economic Survey of Indonesia 2016 dan Seminar OECD Economic Survey of Indonesia 2016 Organisation for Economic Cooperation and Development 103
(OECD) melalui Economics Department pada tahun 2016 kembali melakukan survey terhadap ekonomi Indonesia (Economic Survey of Indonesia 2016). Economic Survey ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD yang pelaksanaannya disepakati setiap dua tahun sekali dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Tim OECD Economic Survey telah mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 25-29 Januari 2016. antar penduduk, tetapi juga antar wilayah di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan dan efisiensi pengeluaran publik di wilayah luar Jawa dan Indonesia Timur. 3. OECD SEARF dan 2nd SG Meeting of OECD SEARP 14-15 Juni 2016 dan OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) Kegiatan utama Tim OECD Economic Survey ke Indonesia adalah untuk melakukan wawancara kepada Kementerian/ Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang berfokus pada 3 isu utama, yaitu: 1) situasi terkini dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan ekonomi makro, lingkungan, dan pendidikan; 2) Regional Economic Development, dan 3) Budgeting and Efficiency of Public Spending. Bentuk dan mekanisme kerjasama antara OECD dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara diintegrasikan kedalam bentuk inisiatif atau program yang diberi nama OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP). SEARP bertujuan untuk mendorong proses integrasi ekonomi ASEAN 2015 dan menyusun prioritas agenda reformasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Keuangan dan OECD telah menentukan beberapa Instansi di Pusat sebagai responden survey, antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, BKPM, LPEM-FEUI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai sampel survei, yaitu Provinsi Riau, Provinsi NTT, dan Kota Surabaya. Pemilihan daerah sampel tersebut didasarkan atas kriteria commodity-based region, underdeveloped region serta major city dan telah disepakati dengan tim OECD. Hasil kegiatan kunjungan dan wawancara ke Instansi Pusat dan Daerah merupakan data-data dan masukan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan OECD Economic Survey of Indonesia 2016. Konsep laporan survey ekonomi direviu dalam forum Economic Development Review Committee OECD sebelum dipublikasikan secara luas. Hasil akhir Survey Ekonomi OECD didiseminasikan dalam Seminar OECD Economic Survey of Indonesia 2016 pada tanggal 25 Oktober 2016 di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian. Peserta yang hadir dalam seminar ini terdiri dari perwakilan dari kedutaan besar negara-negara anggota dan mitra OECD, perwakilan dari kementerian dan lembaga antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BKPM dan lain-lain. Selain itu hadir pula peserta dari Kementerian Keuangan seperti dari DJPK, DJA, DJP dan intern BKF. Kementerian Keuangan telah berpartisipasi pada pertemuan OECD Southeast Asia Regional Forum dan OECD Southeast Asia Regional Programme tanggal 14-15 Juni 2016 bertempat di Hanoi. Pertemuan OECD Southeast Asia Regional Forum (SEARF) dan OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) yang pada tahun 2016 merupakan Steering Group (SG) Meeting kedua ini bertempat di Hanoi, Vietnam. Pertemuan OECD SEARF pada hari pertama tanggal 14 Juni diselenggarakan oleh OECD bekerjasama dengan Pemerintah Vietnam selaku host. Adapun Indonesia dan Jepang merupakan Co-Chairs dalam SG yang berlangsung pada hari kedua tanggal 15 Juni diwakili oleh Dubes Jepang untuk OECD Kazuo Kodama dan Staf Ahli Menkeu Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kemkeu Dr. Andin Hadiyanto sebagai ketua Delri. Dalam pertemuan dimaksud ditekankan urgensi untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program SEARP (6 Policy Dialogues dan 3 inisiatif ) dengan kegiatan serta goals and objectives yang terangkum dalam agenda AEC Blueprint 2025. Diharapkan langkah ini akan semakin memudahkan dan mempercepat dukungan OECD bagi proses integrasi kawasan sesuai AEC Blueprint. Catatan: 6 policy dialogues dan 3 inisiatif: yaitu i) Tax policies, ii) Investment policies, iii) Education and skills, iv) SME policies, v) Regulatory reform policies, vi) Connectivity and Public Private Partnerships (PPP) ditambah 3 Initiatives yakni: trade, innovation dan gender. Terdapat beberapa rekomendasi utama yang disimpulkan oleh tim OECD dalam laporan survei ini, yaitu: i) Pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi makro yang lebih baik untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan; ii) Pemerintah harus melakukan reformasi struktural, dengan cara antara lain melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi dengan mereformasi lembaga hukum terutama KPK, selain itu juga dilakukan deregulasi beberapa peraturan untuk meningkatkan investasi, bisnis dan perdagangan; iii) selanjutnya adalah meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah menyadari masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi tidak hanya Indonesia sebagai co-chair Steering Group Meeting juga menekankan bahwa AEC Blueprint 2025 sebagai tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional dari negara-negara anggota ASEAN merupakan target yang ambisius untuk mencapai visi memiliki AEC. Karena itu, penting bagi kita agar agenda SEARP dan tindak lanjut kerja SEARP sejalan dengan unsur-unsur dari AEC Blueprint 2025, dan untuk memastikan bahwa output SEARP telah sejalan dengan AEC Blueprint. Berikut kesimpulan pertemuan SEARP: a. Dalam hal mainstreaming/standardisasi SEARP di Asia Tenggara dan OECD, disepakati untuk: Mempererat hubungan antara SEARP dan proses ASEAN yang ada seperti melalui Senior Economic Official Meeting (SEOM) 104
dan Komite Perwakilan Tetap (CPR), dan menjelajahi kerangka kerja yang lebih formal untuk kerjasama dengan ASEAN; Meningkatkan hubungan SEARP dengan APEC juga dapat dilakukan; Mendorong setiap Regional Policy Networks (RPN) dan inisiatif agar dapat menarik perhatian delegasi yang relevan di OECD dan ASEAN; Mengadakan OECD dan Southeast Asia (SEA) Friend Meeting di Paris dan ibukota di negara kawasan (SEA); Mendorong penggunaan yang lebih strategis badan OECD, termasuk DC dalam konteks SEARP; Mendorong penguatan kerja sama dengan organisasi- organisasi internasional dan regional, termasuk APEC, ADB, AMRO, ERIA, dan UNESCAP; b. Dalam rangka memperkaya substansi SEARP, disepakati: Menerima update dari OECD Economy Outlook dan merekomendasikan sinergi yang lebih kuat dan keselarasan antara SEARP dan Outlook; Merekomendasikan SEARP work streams agar mempertimbangkan supaya pekerjaan mereka dapat mendukung pelaksanaan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC); Mengakui konteks menyeluruh dari resilient, inclusive, people-oriented and people- centred ASEAN dan tujuan SDG dan pentingnya mempertimbangkan SDG diterapkan sebagai dasar ketika merencanakan kegiatan; Masing-masing RPNs dan Inisiatif untuk mendorong sinergi dengan melibatkan other work streams yang relevan ketika menangani isu lintas sektoral, serta menetapkan tujuan dan alat pemantauan untuk mengukur kemajuan; Meminta Sekretariat OECD untuk menghasilkan ringkasan dari semua yang ada OECD bekerja di Asia Tenggara untuk menginformasikan tentang kegiatan yang dapat diintegrasikan ke dalam SEARP; Mendorong SEARP untuk bertindak sebagai mekanisme untuk mendukung reformasi kebijakan dalam negeri, dan untuk mendorong sinergi dengan OECD alat hubungan eksternal lainnya seperti Country Programmes. 4. Ministerial Council Meeting OECD Pertemuan Ministerial Council Meeting (MCM) OECD merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota OECD dan negara mitra kunci OECD. Pertemuan MCM tahun pada bulan Juni 2016 ini bertempat di kantor pusat OECD di Paris, diketuai oleh Presiden Chile, dan yang menjadi wakil adalah Finlandia, Hungaria dan Jepang. Secara garis besar Pertemuan MCM yg mengusung tema "Enhancing Productivity for Inclusive Growth" ini dibagi menjadi beberapa sesi yaitu: 1) Sesi pembahasan Economic Outlook negara-negara-OECD dan mitranya, 2) Strategic Orientation of the Secretary General, 3) Enhancing Productivity for Inclusive Growth, 4) All on board for 2030, 5) Strengthening the contribution of trade and investment to productivity and inclusiveness. Selain mengusung tema-tema penting pertumbuhan ekonomi global dalam sesi-sesinya pertemuan MCM kali ini juga memiliki signifikansi lain yaitu bergabungnya Latvia dalam keangotaan OECD dan kembalinya Jepang sebagai anggota Development Center OECD setelah absen selama beberapa tahun. Dalam pidato pembukaan Presiden Chile menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global masih rentan dan terdapat downside risk sehingga tantangan-tantangan ekonomi dan sosial menuntut pembuatan kebijakan yang tegas. MCM tahun ini dengan tema enhancing productivity for inclusive growth merupakan tema yang tepat dimana peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama untuk semua negara. Presiden Chile, dalam kesempatan ini menyoroti tiga area dimana produktivitas memainkan peran penting dalam mencapai inclusive society yakni: 1) mempersiapkan orang-orang untuk bekerja di masa depan, 2) memastikan tingkat kesetaraan, 3) membangun kota sebagai platform inovasi dan inklusi sosial. c. Sebagai Way Forward, disepakati juga hal-hal sebagai berikut: Mengusulkan pertemuan SEARP diselaraskan dengan pertemuan-pertemuan ASEAN yang ada atau pertemuan organisasi regional lain; Mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan nilai dari Forum Regional, misalnya melalui penggunaan studi kasus SEARP, sesi breakout pada isu-isu kebijakan utama, dan dialog kebijakan interaktif antara wakil- wakil pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil; Mengakui kebutuhan untuk menentukan waktu dan lokasi pertemuan Steering Group berikutnya dan masa depan, dan mendelegasikan Co-chairs untuk menentukan pendekatan yang mungkin dilakukan; Melanjutkan pembahasan mengadakan pertemuan SEARP Ministerial Meeting pertama pada 2018, dan mengajukan pencalonan untuk Co-chairs berikutnya pada pertemuan Steering Group yang ketiga; Meminta SG dan donor untuk mendukung Program dengan sumber daya yang memadai dan mempertimbangkan membangun kontak poin OECD di tingkat nasional untuk koordinasi antar-lembaga di setiap negara SEA. Pertemuan ini juga membahas update economic outlook OECD. Ada tiga hal yang penting yang dibahas, yakni: 1) Dalam banyak negara, belanja fiskal dapat diperluas atau dialokasikan kembali untuk lebih meningkatkan pertumbuhan, 2) Tindakan kolektif merupakan kunci, contohnya peningkatan investasi publik yang melibatkan semua negara OECD akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata di negara tertentu pada tahun pertama sebesar 0,2 poin persentase lebih dari peningkatan di negara itu sendiri, 3) Dibutuhkan aksi terkait dengan tujuan reformasi seperti investasi, inovasi, persaingan produk pasar, peraturan pasar, keterampilan yang lebih baik, mobilitas tenaga kerja dan ketahanan pasar keuangan untuk membantu membalikkan penurunan dalam produktivitas. Dalam kesempatan ini, Sekjen OECD, Angel Gurria menyampaikan bahwa jika kita gagal untuk mengatasi penurunan produktivitas dan menghentikan ketidaksetaraan maka masyarakat pada umumnya akan terkena risiko yang besar yang berkaitan dengan standar hidup. Itulah mengapa "Enhancing Productivity for Inclusive Growth" menjadi tema utama dalam MCM tahun ini dan 105
OECD akan terus bekerja dalam area ini untuk tahun-tahun mendatang. kesepakatan untuk mendukung suksesnya SEARF pada tanggal 14-15 Juni di Hanoi, Vietnam. Chief Economist OECD menyampaikan beberapa paket kebijakan yang unik untuk setiap negara untuk mengurangi risiko penurunan produktivitas, sebagai berikut: a. Menggeser komposisi belanja publik untuk investasi. b. Mendorong masuknya perusahaan dan investasi di sektor jasa. c. Mengurangi hambatan demografis dan mobilitas d. pekerja. Implementasi reformasi pasar tenaga kerja dan produk pasar yang simultan. Setelah bepartisipasi dalam pertemuan MCM, delri juga menyempatkan untuk hadir dalam pertemuan Tingkat Tinggi Development Center OECD yang membahas potensi peningkatan peran dan kerja sama Development Center dengan negara anggotanya. Partisipasi Delri dalam pertemuan ini penting mengingat meski Indonesia belum menjadi anggota OECD namun Indonesia telah menjadi anggota penuh Development Center (DC) OECD yang memiliki fungsi melakukan penelaahan dan kajian serta pengembangan standar kebijakan pembangunan di negara-negara anggotanya. e. Meningkatkan fungsi dan akses sistem keuangan. Pada sesi diskusi, Ketua Delegasi RI (Delri) diberikan peluang untuk memberikan komentar dan pertanyaan untuk OECD bahwa Indonesia percaya terhadap pertumbuhan inklusif dan meyakini bahwa setiap masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan Indonesia. Delri meyakini ketika pasar baik maka produktivitas juga harus ditingkatkan untuk keluar dari situasi rendahnya pertumbuhan. Kalau melihat situasi Indonesia, Delri percaya dengan peningkatan produktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Tetapi untuk mendorong orang yang miskin untuk langsung terjun ke pasar tenaga kerja dan bersaing tidak akan menciptakan hasil yang diinginkan. Terkait hal ini Indonesia harus memulai mendorong pemberdayaan kalangan miskin dengan program sosial seperti yang telah dilakukan oleh Chile. Yang menjadi pertanyaan Ketua Delri adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam menyediakan social support (dalam rangka menciptakan social cohesion) dan peningkatan produktivitas sehingga Indonesia tidak jatuh kedalam program social protection yang berdampak terbatas dan diwaktu yang sama bisa mendukung peningkatan produktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam kesempatan ini Delri menyampaikan Intervensi antara lain; mendukung orientasi strategi DC untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman antarnegara anggota OECD dan negara mitra utama seperti Indonesia dalam merespon isu-isu global seperti development traps dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang inklusif dan SDG. Merujuk pada produk OECD untuk Asia Tenggara khususnya Economic Outlook on Southeast Asia, China and India, Indonesia mendorong DC untuk mengembangkan lebih jauh cakupan kajian dan reviunya untuk mengikutsertakan isu-isu spesifik yang menjadi prioritas pada level nasional. Isu-isu tersebut misalnya kebijakan serta iklim bisnis dan investasi, dimana DC dapat melakukan national level analisis dan regional benchmarking atas iklim dan kebijakan bisnis dan investasi. Kajian ini dapat dilakukan secara lebih komprehensif dibandingkan Doing Business Review World Bank dengan mengikutsertakan sektor pendukung bisnis seperti sektor birokrasi, legislasi dan penegakan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan dsb. Bagian khusus mengenai kajian tematik ini dapat menjadi bagian dari South East Asia Economic Outlook OECD. Chief Economist OECD menanggapi pertanyaan ini dengan menyampaikan bahwa kohesi sosial dan peningkatan produktivitas bukan sesuatu yang berlawanan melainkan dapat berjalan secara bersamaan, namun demikian dalam menjawab pertanyaan terkait keseimbangan yg ideal, OECD memerlukan penelitian tambahan di negara-negara berkembang. Di sela-sela pertemuan MCM, Delri juga melakukan bilateral meeting dengan Duta Besar Italia. Adapun inti dari pertemuan adalah kesepakatan untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan OECD, termasuk dengan kesepakatan untuk menyelesaikan framework cooperation. Delri meminta bantuan IRG dan Italy selaku ketua informal reflection group untuk menyampaikan ke OECD agar memperbaiki koordinasi dan komunikasi, agar kerja sama OECD Indonesia kedepannya bisa lebih topikal dan program yang ada tidak dijalankan satu persatu, namun juga komprehensif. Pada kesempatan ini Delri menawarkan untuk menggunakan 12 paket kebijakan ekonomi pemerintah sebagai pijakan dalam pelaksanaan teknis kerjasama dengan OECD. Terakhir Delri juga membicarakan Lebih jauh DC juga bisa menciptakan produk-produk kajian baru dengan pembiayaan yang bersumber dari negara obyek penelitian maupun melalui pembiayaan patungan dengan dana pihak ketiga. Kajian level nasional maupun subnasional ini merupakan komponen penting yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh perbedaan desain dan implementasi kebijakan negara mitra utama OECD seperti Indonesia dengan negara-negara anggota OECD dan bagaimana standar kebijakan OECD dapat membantu negara mitra seperti Indonesia memperbaiki dan memperkuat kebijakan ekonomi dan pembangunannya. Indonesia juga menghimbau agar Development Center dalam upayanya untuk turut memajukan agenda SDG perlu mencermati bahwa dukungan terhadap target-target SDG perlu dilakukan berdasarkan kerangka kerjasama yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Bilateral Framework Agreement antara Pemerintah RI dan OECD hal ini mengingat bahwa kerangka kerjasama ini dibuat berlandaskan pada prioritas pembangunan nasional. Lebih jauh dalam rangka membangun kerjasama yang 106
konstruktif dengan negara negara mitra utama seperti Indonesia, Development Center juga perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, multilateral dan regional lainnya yang telah melakukan kerja sama dengan negara tersebut. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti World Bank, IMF, UNDP, ADB perlu dilakukan untuk mencegah duplikasi dan membangun sinerji. Adanya aliansi yang kuat antar lembaga-lembaga internasioal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas dan cakupan dukungan teknis internasional terhadap negara berkembang seperti Indonesia. 5. Pertemuan Economic and Development Review Committee (EDRC) OECD Pertemuan Komite Economic and Development Review Committee (EDRC) OECD dilaksanakan di kantor pusat OECD Paris pada tanggal 14-16 September 2016. Pertemuan ini membahas hasil review survei ekonomi Indonesia oleh OECD sepanjang tahun 2015-2016. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komite, Dr. William White dari Kanada dan diikuti oleh para anggota Komite yang merupakan wakil dari negara-negara anggota OECD. Negara yang diberikan tugas untuk mereview draft OECD Economic Survey on Indonesia 2016 tersebut adalah Afrika Selatan dan Korea Selatan. Indonesia sendiri dalam pertemuan ini diwakili oleh Kepala PKPPIM sebagai Ketua Delegasi Indonesia, Kepala PKEM, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, dan Kepala Subbidang Program Non-Keuangan OECD, PKPPIM. penghambat serius reformasi struktural di Pemerintahan dalam mendorong kemajuan ekonomi. Namun, untuk semakin menekan angka korupsi di Indonesia, fungsi Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih diperkuat dan apabila diperlukan maka dibentuk kantor perwakilan KPK di daerah-daerah di Indonesia. Menanggapi masukan dan pandangan anggota EDRC tersebut, Indonesia secara umum menyatakan bahwa apa yang Pemerintah Indonesia lakukan saat ini sudah mempertimbangkan secara matang konsekuensi dampak kebijakan ke depan. Tujuan utama dari implementasi sejumlah kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan adalah untuk meningkatkan nilai tambah yang mendorong pencapaian target pembangunan dan penguatan kapasitas ekonomi nasional, termasuk kebijakan prioritas di bidang investasi infrastruktur, pengentasan kemiskinan, maritim dan pertanian/perkebunan, pengampunan pajak serta kebijakan terkait renewable energy. Tim Survei OECD dan Delegasi Indonesia dalam kesempatan tersebut juga melakukan review/drafting dan pendalaman analisis atas draft laporan tersebut. Delegasi Indonesia telah memberikan masukan untuk perbaikan laporan akhir survei dan juga berjanji akan melengkapi sejumlah data yang belum lengkap untuk meningkatkan kualitas laporan hasil survei agar OECD dalam merumuskan rekomendasi dan usulannya kepada Pemerintah Indonesia dapat lebih objektif dengan tetap mempertimbangkan independensi kerja Tim OECD itu sendiri. Pelaksanaan pembahasan hasil survei dilaksanakan dalam tiga putaran, dimana putaran pertama membahas perkembangan stabilitas makro ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya pelaksanaan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Putaran kedua membahas implementasi kebijakan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, dan putaran ketiga membahas pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka memajukan daerah. Dalam pengamatan kami, pertemuan EDRC tersebut berjalan cukup positif dan semua anggota EDRC memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian pertumbuhan Indonesia yang cukup pesat, serta sejumlah kebijakan Pemerintah yang cukup berhasil seperti penurunan subsidi energi, pemberantasan korupsi dan investasi infrastruktur serta transformasi tata kelola pemerintahan. Beberapa poin penting yang mengemuka dari anggota EDRC dalam pembahasan hasil survei tersebut antara lain: a. Pengakuan keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga indikator stabilitas makroekonomi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan pendapatan perkapita. b. Pengakuan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan subsidi energi secara signifikan dan mengalihkannya kepada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sektor penting lainnya. c. Pemberian apresiasi terhadap usaha dan komitmen dari Pemerintah Indonesia mengenai reformasi struktural yang dilakukan khususnya dalam kemudahan berinvestasi serta beberapa paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. International Monetary Fund - World Bank Spring Meeting 2016 International Monetary Fund (IMF) - World Bank Spring Meeting merupakan pertemuan Dewan Gubernur (umumnya dijabat oleh Menteri Keuangan/Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Sentral) negara-negara anggota IMF dan World Bank yang diselenggarakan di Kantor Pusat IMF-World Bank pada minggu kedua bulan April (musim semi) setiap tahunnya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh berbagai lembaga dan organisasi keuangan internasional lain, media massa, serta organisasi-organisasi non-pemerintah, akademisi dan juga sektor swasta. Pada tahun 2016, pertemuan ini telah dilaksankan pada tanggal 12 s.d. 18 April 2016 bertempat di di Kantor IMF dan World Bank, Wahington D.C. d. Pengakuan atas sejumlah keberhasilan Pemerintah bersama otoritas terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa korupsi merupakan Secara umum tema rangkaian pertemuan ini masih terkait dengan ketidakpastian perekonomian global termasuk 107
prediksi pertumbuhan ekonomi dunia, upaya-upaya yang nyata untuk mencapai target pemberantasan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif serta efektivitas pendanaan pembangunan. untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan inklusif. Disaat bersamaan, DC juga memandang penting penguatan kapasitas untuk peningkatan investasi yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Tema rangkaian pertemuan tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan utama pada Spring Meetings adalah pertemuan Development Committee (DC) atau disebut juga Joint Ministerial Committee on the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries dan pertemuan International Monetary and Financial Committee (IMFC). Disamping kegiatan utama tersebut, diselenggarakan sejumlah pertemuan tingkat menteri lainnya, seperti Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Pertemuan negara-negara anggota G24, pertemuan bilateral berbagai negara, kegiatan seminar/konferensi, regional briefings, dan kegiatan lainnya yang mengambil fokus ekonomi global, pembangunan internasional dan pasar keuangan dunia. 1. Pertemuan Development Committe (DC) Chair Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan RI untuk pertama kalinya melakukan tugasnya sebagai Chair Development Committee (DC) yang memimpin para Gubernur (dijabat oleh para Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan Ekonomi) dari 25 negara anggota dari masing-masing kelompok regional dan mengambil keputusan mewakili keseluruhan 188 negara anggota WB dan IMF. Sebagai DC Chair, Menteri Keuangan RI telah melakukan tugasnya dengan baik ditengah perannya yang sangat krusial dalam memimpin persidangan dan pembahasan agenda DC serta melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pembahasan agenda DC tersebut termasuk dengan pimpinan puncak WB dan IMF. 2. Pertemuan International Monetary Financial Committee (IMFC). Pertemuan terbatas ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara terpilih yang diundang untuk membahas isu-isu agenda global ekonomi antara lain terkait dengan perkembangan perkonomian Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang belum mampu mendongkak perekonomian negara berkembang. Pertemuan juga mengangkat isu agar negara-negara di dunia juga tetap mewaspadai perkembangan perekonomian negara-negara di Asia, seperti aksi perlambatan ekonomi China dan Jepang yang menerapkan suku bunga negatif untuk dapat memberikan stimulus kepada perekonomian yang sedang lesu yang mengarah kepada peningkatan inflasi sebagai indikator ekonomi yang lebih bergairah. Dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Gubernur WB dan IMF, agenda pertemuan Development Committee pada musim semi tahun 2016 ini adalah Forced Displacement and Development. Isu forced displacement saat ini tengah mengemuka dan menjadi perhatian tinggi lembaga-lembaga internasional seperti PBB karena merupakan isu krusial kemanusiaan terkait persoalan migrasi dan pengungsi akibat konflik. Perkembangan terakhir masalah ini telah mempengaruhi pembangunan ekonomi dunia dalam jangka pendek. Jika tidak ditangani secara baik dan tepat, keberadaan pengungsi dapat menjadi pemicu krisis ekonomi dan konflik sosial dalam jangka panjang khususnya di negara- negara yang menjadi tujuan migrasi para pengungsi. Atas kondisi tersebut di atas, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah menguatkan komitmennya untuk pencapaian pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, inklusif serta mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Pencapaian ini melalui implementasi dari penguatan kebijakan reformasi struktural dan ekonomi makro secara kolektif maupun mengacu kepada program nasional. Peningkatan stabilitas keuangan dan pencegahan resiko deflasi saat ini menjadi sangat krusial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bersama oleh karena itu komunikasi yang nyata dan efektif dari setiap kebijakan suatu negara akan menjadi kunci untuk membatasi volatilitas pasar dan spillover negatif. Development Committee dalam hal ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan alternatif solusi yang akan dilaksanakan oleh World Bank untuk berbagai upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB dengan program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, baik di negara-negara sumber konflik maupun negara-negara tujuan para pengungsi. Agenda utama lainnya yang dibahas adalah penguatan dukungan Kelompok World Bank (WBG) terhadap The 2030 Agenda For Sustainable Development. Dalam hal ini, DC memandang penting untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama upaya untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang 3. Pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 Pertemuan ini dibagi dalam beberapa sesi utama yang diantaranya membahas isu perekonomian global, khususnya mengenai pemulihan kondisi ekonomi global yang lambat dan tidak merata, rendahnya harga komoditas, dan volatilitas ekonomi global yang telah memberikan dampak kepada sektor riil, terutama kepada sektor ketenagakerjaan akibat berkurangnya investasi di bidang industri komoditas, yang juga mempengaruhi volatilitas di sektor keuangan dan perbankan. Selain itu, sesi investasi dan infrastruktur dibahas dalam tiga bagian utama yaitu: 1) mendorong peran Bank-Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development 108
Banks) untuk mendanai investasi di bidang infrastruktur; (2) peningkatan konektifitas infrastruktur secara global; dan (3) pendekatan alternatif pembiayaan lainnya dengan mengembangkan peranan sektor swasta dalam pembiayaan infratruktur. Dalam isu reformasi sektor keuangan, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa hal yang menjadi indikator kemajuan Indonesia diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang lebih menggunakan prinsip "bail in" daripada "bail out". Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk menambah penggunaan sarana 'digital finance' dalam program bantuan sosial. Dari sarana tersebut diharapkan rumah tangga yang termasuk dalam kategori 'vulnerable' dapat keluar dari garis kemiskinan. Agenda pembahasan kerja sama memerangi kejahatan perpajakan antar negara (cross-border tax crimes) juga menjadi pembahasan utama dimana para Menteri membahas langkah ke depan atas implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta Automatic Exchange of Tax Information in Financial Sector (AEOI). Kedua inisiatif G20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individiual memanfaatkan tax haven countries dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global. 4. Pertemuan dengan World Bank Group Sebagai Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Menteri keuangan juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pejabat tinggi Bank Dunia untuk melakukan pembahasan kerjasama, termasuk percepatan pembiayaan beberapa program yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur khususnya untuk sektor energi, transportasi dan agrobisnis diharapkan tetap menjadi fokus pembiayaan Bank Dunia di Indonesia. Selain itu, Indonesia mengharapkan perlu adanya cross country analysis terhadap insentif perpajakan. Sementara terkait implementasi Country Partnership Framework (CPF) 2016- 2020, ke depan akan dilakukan serangkaian diskusi antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. jaminan proyek tersebut. Terkait pertemuan dengan International Finance Cooperation (IFC) selain membahas mengenai beberapa potensi kerjasama dengan Indonesia, Menteri Keuangan juga telah menyampaikan kembali persetujuannya atas komitmen IFC dalam membantu penyiapan dan transaksi pembangunan proyek kilang minyak Bontang. Pernyataan ini disampaikan pada saat breakfast meeting dengan Tim Bank Dunia yang dipimpin oleh Vice President untuk East Asia Pasific. Pembahasan selanjutnya terkait dengan proyek ini akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Di sesi pertemuan yang berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal juga menyampaikan dukungan Indonesia agar IFC dalam hal mengembangkan program-program agribisnis sebaiknya juga memperhatikan pemberdayaan petani kecil dan menengah. Begitu juga dengan program- program dasar pendidikan dan kesehatan yang masih sangat membutuhkan keterlibatan sektor swasta. 5. Pertemuan dengan Lembaga Rating: Standard & Poor's (S&P), Moody's dan Fitch. Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia melakukan pertemuan dengan tiga lembaga rating yaitu Standard & Poor's (S&P), Fitch dan Moody's. Pada tanggal 21 Mei 2015, Standard & Poor's Rating telah mengumumkan posisi peringkat utang Indonesia pada level BB+ dengan outlook Positive. Faktor kunci penilaian adalah: 1) Risiko Politik, Struktur Ekonomi dan Pendapatan, Prospek Pertumbuhan Ekonomi, Fleksibilitas Fiskal, Beban Utang Pemerintah, Contingent Liabilities, Kebijakan Moneter, Likuiditas Eksternal dan Beban Utang. Outlook Positive ini merupakan suatu peningkatan dari outlook Stable yang diberikan S&P kepada Indonesia sebelumnya. Oleh kerana itu pertemuan dengan S&P pada Spring Meeting 2016 ini dipandang cukup penting mengingat Indonesia berada pada posisi turning point untuk kembali dapat meningkatkan ratingnya menjadi Investment Grade. Peningkatan outlook ini didukung antara lain oleh perbaikan kebijakan yang sifatnya lebih efektif dan predictable, antara lain melalui perbaikan struktur anggaran, penciptaan ruang fiskal yang lebih besar, peningkatan cadangan devisa, dan membantu ketahanan perekonomian Indonesia terhadap eksternalitas global. Beberapa pertemuan yang lebih teknis juga dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan didampingi utamanya oleh Kepala BKF dengan pejabat tinggi Bank Dunia. Pertemuan dengan The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) membahas dukungan MIGA melalui Technical Assistance WBG's Strategy di Indonesia yang difokuskan untuk mendorong investasi di sektor publik dan swasta yang 'pro-pertumbuhan, pro-peningkatan lapangan pekerjaan, pro-penanggulangan kemiskinan, dan pro- lingkungan'. Sementara, Systematic Country Diagnostic yang disusun untuk Indonesia akan mengarah pada CPF baru. Dengan melibatkan pemerintah sejak awal, MIGA berharap dapat lebih fokus pada jaminan proyek-proyek yang konsisten dengan prioritas pembangunan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menjelaskan kronologi terkait dengan isu no objection letter atas jaminan proyek Weda Bay Nickel sekaligus menegaskan dukungan Indonesia atas Sementara secara umum pertemuan dengan Moodys dan Fitch lebih mengarah kepada penjelasan atas penilaian positif terkait perkembangan ekonomi domestik terkini serta kebijakan-kebijakan strategis yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah termasuk paket kebijakan ekonomi mengingat kedua lembaga rating ini sebelumnya telah menaikkan rating Indonesia ke Investment grade. Dalam penilaiannya, Moody's menitikberatkan pada 4 faktor kunci yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan institusi, kekuatan finansial pemerintah, dan kerentanan terhadap event yang menuai risiko. Kedua lembaga ini mencatat bahwa kebijakan Pemerintah telah membantu peningkatan fleksibilitas APBN, antara lain melalui 109
penghapusan subsidi BBM dan peningkatan sumber penerimaan negara, serta komitmen untuk pembangunan infrastruktur. Kedua lembaga ini juga melihat bahwa kebijakan fiskal Indonesia yang terukur akan membantu membatasi dampak negatif dari penurunan harga komoditas dan volatilitas keuangan internasional di masa depan. gender serta manajemen keuangan publik. Pertemuan tersebut diantaranya didelegasikan untuk dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon I diantaranya dalam agenda: High Level on Global Connect Initiative; Community of Practise on Gender Equality; High Level Ministerial Dialogue on The Blue Economy; High Level Discussion OF Streamlined Finance For Sustainable Forests and Landscapes. 6. Beberapa Pertemuan Bilateral yang 7. Pertemuan Teknis Selama Rangkaian Spring Meeting 7. Pertemuan Teknis Selama Rangkaian Spring Meeting Menteri Keuangan RI juga telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral, termasuk dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Jacob Lew untuk membicarakan kelanjutan dukungan dan kerja sama program peningkatan tata kelola dan administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya kesempatan mempelajari sistem administrasi perpajakan di Amerika Serikat. Selain itu, Menteri Keuangan RI bersama dengan Menteri UKM Australia berkesempatan menyaksikan penandatanganan kerjasama terkait partisipasi Indonesia dalam Global Infrastructure Hub, yang membantu peningkatan kapasitas dalam penyiapan proyek-proyek investasi infrastruktur (bankable projects) untuk ditawarkan kepada investor swasta. Menteri Keuangan RI juga telah melakukan pertemuan three partite dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Turki, untuk membahas proses pendirian Mega Islamic Bank (MIB) yang akan dikoordinasikan di antara ketiga pihak tersebut dalam format dan skema bisnis yang disepakati bersama. Selama mengikuti rangkaian Spring Meeting ini, beberapa delegasi Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa pertemuan baik yang bersifat undangan langsung maupun mewakili Menteri Keuangan. Pertemuan tersebut diantaranya adalah: World Bank Group (WBG) Meeting on Rotation Scheme Pertemuan ini merupakan lanjutan pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan posisi negara-negara South East Asia Group (SEAG) atas isu Distribution of Executive Director (ED) & Alternate Executive Director (AED) Post. Dalam hal ini Indonesia tetap mempunyai posisi bahwa distribusi ED dan AED antar negara pemegang saham mayoritas tetap pada 3 negara besar (Indonesia, Thailand, Malaysia) dimana Singapura yg kepemilikan sahamnya telah meningkat perlu pula di-acknowledge melalui pengalokasian board member position (tambahan AED). Meskipun demikian masih terdapat ketidaksepakatan atas posisi ini dimana Singapura dan Vietnam masih berpendapat bahwa posisi ED dapat diwakili negara di luar dari negara Top 3. Secara khusus, Menteri Keuangan RI selaku DC Chair diundang untuk memberikan sambutan kunci dalam pembukaan persidangan United Nations-Economic and Social Counsil (UN-ECOSOC) di New York Amerika Serikat pada tanggal 18 April 2016 bersama-sama Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Bank Dunia dan Direktur Pelaksana IMF. Persidangan ECOSOC ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Adis Ababa Action Agenda (AAAA) khususnya di bidang pendanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai DC Chair Bank Dunia, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa poin yang mengarah kepada bantuan dan dukungan atas penyelesaian permasalahan dunia terkini seperti krisis global, kesetaraan gender, migrasi, dan dampak perubahan iklim akan lebih responsif dengan perbedaan karakteristik setiap negara. Selain itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat akan menjadi perhatian khusus Bank Dunia agar lebih inofatif dan lebih efektif termasuk dengan melibatkan pembiayaan private sector. Di samping menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat menteri keuangan tersebut diatas, Menteri Keuangan RI juga diundang sebagai pembicara kunci dalam sejumlah seminar dan konferensi internasional di Amerika Serikat, termasuk seminar yang membicarakan masalah kebijakan subsidi energi, pembiayaan ekonomi negara berkembang, kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim dan pelestarian hutan, kebijakan ekonomi di bidang kesetaraan Mengingat belum adanya kesepakatan terkait Distribution of ED & AE Post maka delegasi dari negara South East Asia Group direncanakan akan mengadakan pembahasan yang lebih teknis. Pertemuan dengan lembaga investasi HSBC Lembaga investasi HSBC Group menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari aktivitas ekonomi yang berskala besar dan keragaman ekonomi serta demografi yang relatif menguntungkan. Investor berpandangan bahwa mengingat defisit transaksi berjalan pemerintah dari ketergantungan pada sumber-sumber pendanaan eksternal (sebagian besar dalam mata uang asing), pelaku pasar sebagian khawatir tentang kerentanan Indonesia untuk volatilitas nilai tukar, namun upaya-upaya Bank Sentral untuk mengurangi risiko melalui cadangan devisa yang besar, kerangka stabilisasi obligasi dan akses ke pasar modal internasional dapat diterima/direspon dengan baik oleh investor. Oleh karena itu HSBC masih tetap merekomendasikan pembiayaan investasi infrastruktur menjadi prioritas Indonesia termasuk yang bersumber dari sukuk dengan program yang lebih variatif. Terkait dengan hal ini, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa program utilitas yang 110
tinggi diarahkan melalui BUMN (state owned enterprises) dan pengembagan pembiayaan sektor swasta dengan mekanisme PPPs. Pertemuan International Development Association (IDA) Deputies Meeting penandatanganan nota kesepahaman yang utamanya berisi pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk selanjutnya secara teknis perlu diperjelas tugas masing masing bidang melalui pembentukan Satuan Tugas termasuk pembagian beban biaya penyelenggaraan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Laporan terkait observasi dan koordinasi tim ini akan disampaikan secara terpisah. Pertemuan ini diawali dengan update beberapa isu utamanya yang diantaranya telah dibahas pada Pertemuan Pertama IDA 18th Replenishment tanggal 14-15 Maret 2016 di Paris, Perancis. Strategi IDA ke depan yaitu pengembangan Results Mesurement System (RMS) yang selaras dengan nilai-nilai World Bank (WB Corporate Score Card) sekaligus sebagai alat pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang dilakukan IDA. Adapun struktur dan komponen yang digunakan dalam IDA RMS tersebut terbagi atas 4 klasifikasi yaitu: Tier I: IDA country progress; Tier II: IDA support development results; Tier III: IDA operational effectiveness; Tier IV: IDA organizational effectiveness. Dalam hal pencapaian harmoniasi untk pencapaian WB Corporate Score Card WB tersebut, maka konsolidasi Tier III dan IV akan menjadi target utama pada IDA 18. Penyertaan Modal Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan tema utama yang diusulkan, sebagian besar negara mendukung penerusan program-program utama IDA seperti Gender Equality, Climate Change dan Fragile and Conflict Affected States maupun tema spesial yaitu Economic Transformation and Jobs di IDA 18th yang berkaitan dengan prioritas maupun kondisi/wilayah dari negara-negara tersebut. Meskipun demikian beberapa program indikator yang memungkinkan terkait tema spesial masih akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan dalam bentuk kerja sama internasional dengan negara-negara lain. Dalam era globalisasi saat ini, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dalam menggali potensi ekonomi dan melaksanakan pembangunan, tetapi perlu bekerja sama dengan negara lain, begitu juga dengan Indonesia, sebagai negara berkembang, perlu berhubungan dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Pertemuan ini juga menghadirkan sesi pemaparan dari Bill Gates dengan agenda "A new Vision for Financing Development". Dalam sesi ini Bill Gates menjelaskan bahwa pembiayan pembangunan yang cukup besar dari sumber multilateral maupun bilateral akan semakin jauh lebih efektif dalam rangka pencapaian tujuan/target 2030 (SDGs) apabila setiap negara juga memiliki program yang nyata untuk memberantas tindakan korupsi, pelaksanaan reformasi struktural serta pembangunan kapasitas SDM. Pertemuan terkait persiapan Indonesia menjadi tuan rumah IMF-WB Annual Meeting 2018. Kerja sama internasional di berbagai bidang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional. Kerja sama internasional tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral, regionalmaupun multilateral dalam wadah Organisasi Internasional (OI) dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Keanggotaan Indonesia pada OI dan LKI harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka kepentingan nasional dan meningkatkan kehidupan perekonomian, keuangan, pendidikan, tenaga kerja, perdagangan dan sebagainya. Selain itu, juga dapat menjadi alternatif pendanaan bagi Inonesia dalam membiayai APBN. Selain menyelenggarakan booth sebagai bagian dari kegiatan promosi, Indonesia Planning Team yang dipimpin oleh Sekjen Kemenkeu telah melakukan pertemuan dengan Tim Sekretariat IMF-WB baik yang bersifat courtesy dengan Sekjen IMF maupun yang bersifat teknis untuk persiapan penyelenggaraan Annual Meeting 2018 di Bali. Untuk pertemuan yang bersifat teknis, delegasi Indonesia membahas beberapa persiapan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana diantaranya hotel, office, venue, teknologi dan audio visual. Pertemuan ini juga dilanjutkan dengan kegiatan observasi sepanjang rangkaian Spring Meeting, khususnya sepanjang tanggal 12-16 April 2016. Pada tanggal 15 April, secara khusus Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah melakukan Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai anggota OI dan LKI adalah melakukan pembayaran baik itu berupa kontribusi, penyertaan modal, trust fund, dan dana-dana lainnya di berbagai organisasi/lembaga tersebut. Kementerian Keuangan cq Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menjadi penanggung jawab untuk mengelola dan membayar kontribusi selain yang dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang- Undang APBN Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang APBN Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 111
Negara Tahun Anggaran 2016, pembayaran penyertaan modal Negara (PMN) pada LKI perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Arab dan negara-negara Timur Tengah, RRT dan Korea Selatan, dan Perancis dan negara-negara di Eropa, dengan pertimbangan memiliki kerja sama ekonomi dan keuangan yang potensial untuk dikembangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2016, Tim Penyusunan Strategi dan Penyelesaian Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi Non-Reguler pada Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional Tahun 2016, telah menyusun empat buah Peraturan Pemerintah (PP) yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran PMN kepada empat LKI dengan rincian PP sebagai berikut : a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Infrastructure Invesment Bank. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat negara tujuan untuk penambahan Atase Keuangan, terdapat tugas yang secara umum dapat dijalankan oleh seluruh Atase Keuangan, namun ada beberapa tugas yang secara spesifik / dominan dijalankan di suatu negara, misalnya fungsi pembiayaan di Uni Emirat Arab dalam rangka mengembangkan pembiayaan berbasis syariah, misalnya Global Sukuk, di negara-negara kawasan tersebut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Development Bank. c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Fund. d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Development Association. Mengingat beratnya tusi yang diemban oleh Atase Keuangan, maka dalam pengangkatan Atase Keuangan perlu dilakukan seleksi yang ketat sehingga Atase Keuangan yang terpilih adalah pejabat yang memiliki kemampuan dasar di bidang perpajakan, kepabeanan, pembiayaan maupun bidang fiskal lainnya. Peningkatan kapasitas SDM Atase Keuangan kemudian didasarkan kepada kebutuhan kompetensi teknis yang lebih dibutuhkan di masing-masing negara. Perlu pula dipertimbangkan agar Atase Keuangan dapat didampingi oleh seorang staf yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang yang sama. Adapun proses penyusunan atas ketiga PP PMN LKI di atas, dilakukan melalui beberapa kali rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimaksud dengan melibatkan internal Kemenkeu seperti Biro Hukum, dan DJKN, serta unit dari luar Kemenkeu seperti Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM. Disamping itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas Atase Keuangan, khususnya pelaksanaan fungsi sosialisasi di luar negeri, update data dan informasi mengenai kebijakan- kebijakan pemerintah yang terkini sebaiknya dapatsecara teratur disampaikan kepada masing-masing Atase Keuangan, sehingga informasi yang disosialisasikan kepada stakeholder di luar negeri merupakan informasi yang terkini. Hubungan Perwakilan Luar Negeri Penempatan Atase Keuangan di luar negeri memiliki peranan yang sangat strategis, karena mewakili kepentingan Pemerintah Indonesia dan melaksanakan hubungan kerja sama internasional, menyelenggarakan pelayanan informasi bagi pemerintah maupun investor dari negara setempat, melaksanakan negoisasi dan bertindak sebagai agen exchange of information dalam rangka pertukaran informasi perpajakan dengan masyarakat internasional. Selain itu, dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, dianggap perlu untuk lebih mengoptimalkan peranan Atase Keuangan, yang semula lebih fokus pada fungsi kepabeanan, dan memperluas tugas dan fungsi Atase Keuangan untuk menjalankan fungsi Kementerian Keuangan secara menyeluruh, utamanya pada fungsi kepabeanan, perpajakan, dan pembiayaan. Saat ini, Kementerian Keuangan telah menempatkan pejabatnya sebagai Atase Keuangan di Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Belgia. Kementerian Keuangan berencana menempatkan Atase Keuangan di empat negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, Uni Emirat 112
Penyelenggaraan Event Internasional Isu-isu ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia bukan merupakan permasalahan yang unik melainkan menjadi masalah yang juga dialami secara global oleh banyak negara. Oleh karena itu, hubungan internasional perlu dilaksanakan untuk baik untuk mempertemukan demand dan supply akan isu-isu internasional dimaksud juga untuk saling melakukan knowledge sharing dan pembelajaran. Hubungan internasional tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan inisiatif dan kerjasama ekonomi dan keuangan di kawasan regional dan bilateral, namun juga dengan peningkatan kontribusi dan keaktifan Indonesia dalam pertemuan internasional. Selain itu, penyelenggaraan pertemuan internasional oleh Indonesia juga akan memiliki dampak pada penguatan posisi Indonesia di matainternasional. ASEAN diyakini memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal dan ketidakpastian perkembangan ekonomi global. Namun demikian, penting bagi ASEAN untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas dan penguatan makroekonomi dari potensi shocks yang mungkin terjadi di masa depan. ASEAN merupakan kawasan yang menarik dengan fundamental ekonomi yang kuat, lingkungan politik dan keamanan yang relatif stabil, sumber daya dan kebijakan pemerintah untuk mendukung, serta daya dukung domestik seperti jumlah penduduk, angkatan kerja, dan sumber daya alam yang melimpah. ASEAN akan memperkuat komitmen untuk Sepanjang tahun 2016, BKF telah berhasil melaksanakan beberapa pertemuan internasional baik pada level Menteri Keuangan, Deputi, maupun Teknis. Pertemuan internasional yang telah dilaksanakan, diantaranya: mempersempit kesenjangan pembangunan dan perkembangan di berbagai sektor di antara anggota ASEAN, penguatan kapasitas internal di masing-masing negara guna memperkuat peluang investasi dan potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung ekonomi negara anggota dan kawasan. ASEAN Finance Ministers' Investors Seminar (AFMIS) The 11th ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar diselenggarakan pada tanggal 15 November 2016, bertempat di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. AFMIS ke-11 mengangkat tema ASEAN: Dynamic, Resilient, and Inclusive Region. Dalam pelaksanaan AFMIS, Kementerian Keuangan didukung oleh empat bank investasi, yaitu (i) JP Morgan; (ii) Societe Generale; (iii) Barclays; dan (iv) Deustche Bank. Seminar tersebut dibuka oleh Bapak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan Indonesia dan dihadiri oleh para pembicara serta peserta yang berasal dari perwakilan negara-negara ASEAN, Sekretariat ASEAN, Kementerian dan Lembaga RI, investor regional dan global, investment banks, CEOs Perusahaan Multinasional, Banks, Asuransi, Lembaga Keuangan Internasional. ASEAN bertekad untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif kerja sama ekonomi dan keuangan guna mendukung integrasi ekonomi kawasan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan perdagangan intra-ASEAN dan dengan negara-negara mitra dialog, serta pengembangan sektor keuangan. Thematic Breakout Session Tematik infrastruktur menitikberatkan pada kebutuhan pendanaan infrastruktur di kawasan ASEAN, peluang investasi yang tersedia, kebijakan yang telah dilakukan oleh beberapa negara ASEAN, serta perkembangan ASEAN Connectivity dalam mewujudkan konektivitas antara negara ASEAN dalam rangka mendukung aliran barang, jasa, serta investasi di kawasan. Peran serta swasta melalui skema Public-Private Partnership sangat diperlukan dalam hal ini, terutama untuk mengatasi isu pembiayaan. Penyelenggaraan AFMIS ke-11 terbagi dalam empat sesi utama, yakni (i) Ministers' Panel Session; (ii) Joint Press Conference; (iii) Thematic Breakout Session; dan (iv) Country Breakout Session. Minister's Panel Session Sesi Panel Menteri mendiskusikan empat isu utama, yang terkait dengan situasi ekonomi global, perkembangan ekonomi di kawasan, relevansi tema utama AFMIS bagi ASEAN, serta perkembangan dan prospek ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN. Beberapa butir penting yang dapat digarisbawahi antara lain: Tematik energi dan komoditas menitikberatkan pada potensi besar ASEAN untuk mengembangkan sumber energi yang berasal minyak bumi dan gas serta energi terbarukan (renewable energy). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang cukup tinggi, kebutuhan energi ASEAN juga terus meningkat. Dalam hal ini, ASEAN dinilai perlu untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta untuk penyediaan energi di kawasan, optimalisasi implementasi kerja sama energi ASEAN dan pengembangan energi terbarukan yang juga relevan dengan isu global warming. Tematik pariwisata membahas tentang peluang pariwisata di ASEAN, perkembangan dan modernisasi yang telah dilakukan oleh beberapa negara ASEAN, termasuk 113
infrastruktur, konektivitas, dan integrasi moda transportasi pendukung untuk memperkuat daya tarik sebagai destinasi wisata. Country Breakout Session Untuk Country Breakout Indonesia, Kemenkeu bersama dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia berkesempatan menyampaikan paparan mengenai kondisi perekonomian Indonesia, reformasi kebijakan di bidang investasi, paket kebijakan ekonomi, serta peluang dan kesempatan investasi yang menjanjikan kepada para investor seperti program prioritas pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Regional dan Bilateral (PKRB), BKF Panelis: Perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Federasi Jerman dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia Topik: Pentingnya kerjasama yang kuat antara Kementerian Keuangan RI dengan mitra kerja sama asing. Di era globalisasi, khususnya dengan berlakunya MEA, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia akan semakin meningkat apabila Indonesia ingin tetap memiliki peran penting di kancah internasional. Karena itu, kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dengan mitra bilateral diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. How Indonesia can achieve their national interests and priorities in G-20 Forum Moderator: Kepala PKRB Pada sesi ini terdapat antusiasme yang besar dari para peserta mengenai perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diberlakukan oleh Pemerintah. Kami meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Foreign Policy Discussion 2016 Pembicara: Dr. Syurkani, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF Panelis: Perwakilan dari World Bank dan OECD Topik: Langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia agar keanggotaannya di forum G20 membawa manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan prioritas Indonesia. Di samping itu, demi prinsip keadilan dan saling menguntungkan, Indonesia perlu membenahi perekonomian di dalam negeri agar dapat dengan negara anggota G20 lainnya mencapai tujuan forum G20, yaitu mewujudkan perekonomian yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan menyeluruh baik di tingkat domestik maupun internasional. Acara ini merupakan sarana diseminasi arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia ke depan dan sarana untuk meningkatkan kerja sama dan networking antara Kementerian Keuangan RI dengan perwakilan negara mitra dan mitra kerja sama asing (Development Partners). Acara dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016, di Lantai Mezzanine, Gedung Juanda I. Acara dibagi ke dalam tiga sesi, yaitu: (i) Indonesia Economic Policy: Optimism amidst Global Uncertainties (ii) Supportive Action towards Indonesia Development: The Missing Link or Missing Conception?; dan (iii) How Indonesia can achieve their national interests and priorities in G-20 Forum. • Indonesia Economic Policy: Optimism amidst Global Uncertainties Moderator: Dr. Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pembicara: Dr. Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Panelis: Dr. Ndiame Diop, Lead Economist and Economic Advisor of the World Bank dan Mr. Steven Tabor, Indonesian Country Director of Asian Development Bank Topik: Ketidakpastian perekonomian global, seperti melemahnya perekonomian Republik Rakyat Tiongkok, harga barang komoditas, ditambah dengan ketidakpastian kebijakan di negara-negara maju yang berdampak pada trayektori pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Indonesia Economic Policy: Optimism amidst Global Uncertainties Moderator: Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Pembicara: Dr. Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Indonesia - Australia High Level Policy Dialogue Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 2007 dengan nama High Level Policy Dialogue (HLPD). Tujuan dari penyelenggaraan HLPD ini adalah untuk mengembangkan dialog sebagai sarana diseminasi kebijakan fiskal berdasarkan perkembangan terkini ekonomi regional maupun global serta berdasarkan landasan empiris maupun teoritis. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk berkontribusi lebih besar terhadap peran Kementerian Keuangan dalam mengantisipasi situasi ekonomi global. Dalam perkembangannya, disepakati untuk menambah satu forum dialog kebijakan dalam bentuk Economic Policy Dialogue (EPD) yang dimulai pada 2014. Tujuan dari penyelenggaraan pertemuan ini adalah sebagai sarana diskusi antara Kementerian Keuangan dengan Treasury Australia mengenai berbagai isu keuangan dan ekonomi kedua negara. Kedua forum dialog ini dipimpin oleh pejabat eselon 1. Perbedaan dari keduanya adalah: • Mitra dialog/partisipan. Mitra dialog Pemerintah Indonesia di HLPD adalah lembaga akademis di Australia yang dikoordinir oleh Australian National University. Forum ini juga melibatkan partisipasi dari pihak terkait antara lain kalangan pengusaha, akademisi, lembaga think tank, dan melibatkan lembaga keuangan internasional. 114
Sementara itu, mitra dialog Pemerintah Indonesia di EPD adalah Pemerintah Australia, yang dikoordinir oleh Australian Treasury. • Cakupan isu / substansi. dan iv) Manuel Dussault (Chief Financial Services Trade and Relation Section), sementara tiga (3) delegasi lainnya merupakan perwakilan dari Kedutaan Besar Kanada.
HLPD lebih terfokus kepada perkembangan dan kebijakan ekonomi makro. Sementara itu, EPD memiliki cakupan isu yang lebih luas, tidak hanya ekonomi makro, namun juga isu-isu lain seputar ekonomi kedua negara seperti isu perdagangan, investasi, dan sektor maritim. Bahkan isu-isu sektoral seperti penyertaan modal terhadap BUMN, impor daging sapi, atau peran kedua negara di G-20 pun pernah dibahas dalam EPD. Format acara. HLPD mengambil format layaknya seminar, dimana perwakilan delegasi Indonesia menyampaikan paparan mengenai kebijakan terkait ekonomi makro, yang selanjutnya ditanggapi oleh pihak Australia. Sebagai persiapan pelaksanaan HLPD, pada kuartal keempat tahun sebelumnya, dilaksanakan pertemuan pre-HLPD untuk mendiskusikan tema yang akan diangkat pada HLPD berikutnya. Sementara itu, format EPD seperti halnya pertemuan bilateral antar pemerintah, dimana kedua belah pihak saling memberikan paparan dan saling menanggapi atas isu- isu yang telah disepakati untuk didiskusikan. Tempat dan waktu pelaksanaan. HLPD selalu diadakan di Indonesia pada kuartal pertama, biasanya dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret. Sedangkan EPD selama ini dilaksanakan di Australia, pada kuartal keempat bersamaan dengan penyelenggaraan pre-HLPD. Pertemuan terakhir EPD dan pre-HLPD dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Canberra, Australia. Indonesia - Canada Joint Financial Sector Officials and Regulators Meeting Indonesia-Canada Joint Financial Sector Official and Regulators Meeting (JFS-ORM) bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan best practice dalam sektor keuangan khususnya terkait dengan regulasi dan supervisi. Selain itu, dibahas pula mengenai penguatan kerjasama antara Indonesia dan Kanada pada sektor infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah-swasta dan administrasi perpajakan. Acara tersebut dibagi ke dalam 3 sesi, yaitu (i) Financial Sector Policy Framework and Priorities; (ii) Current Developments in Insurance Sector Regulation and Supervision; dan (iii) International Cooperation - Financial Sector Initiatives. Pertemuan ini baru dilaksanakan sekali pada tanggal 1 April 2016 yang dipimpin oleh Staf Ahli Keuangan Internasional dan Makroekonomi. Adapun institusi yang hadir dalam acara tersebut adalah sebagai berikut (i) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Pusat Kebijakan Sektor Keuangan/PKSK); (ii) Otoritas Jasa Keuangan; dan (iii) Bank Indonesia. Dalam pertemuan dimaksud, Kanada diwakili oleh kurang lebih tujuh orang, dimana empat diantaranya merupakan pejabat senior Kanada, yaitu: i) Timothy Sargent (Associate Deputy Minister); ii) Jeremy Rudin (Superintendent); iii) Glenn Campbell (Director, Financial Institution Division, Financial Sector Policy Branch) Indonesia - Japan Working Group Indonesia-Japan Joint Working Group (JWG) merupakan pertemuan bilateral tingkat Working Group (Kelompok Kerja) antara Indonesia dengan Jepang, yang dikoordinasikan oleh Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, untuk membahas isu-isu yang bersifat teknis terkait dengan kerja sama di bidang Keuangan antara Indonesia dan Jepang dengan melibatkan unit- unit/ instansi terkait di kedua negara. Diselenggarakan pertama kali pada April 2013, yang diawali dengan proposal kerja sama bilateral di bidang Keuangan dengan Indonesia dengan judul The Enhancement of Currency and Financial Cooperation between Japan and Indonesia. Kerjasama tersebut meliputi enam jenis kerja sama, yaitu (i) perpanjangan Bilateral Swap Agreement (BSA); (ii) pembiayaan infrastruktur; (iii) dukungan terhadap usaha kecil dan menengah; (iv) pengembangan bond markets; (v) pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang dengan rupiah; dan (vi) pembentukan kelompok kerja sama keuangan Indonesia-Jepang. Pertemuan pertama dengan Jepang melibatkan institusi (i) Badan Kebijakan Fiskal (PKRB, PPRF,dan TPKSK); (ii) Bank Indonesia (Direktorat Internasional dan Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM), (iii) Ditjen Pengelolaan Utang (Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Direktorat Surat Utang Negara); (iv) Kementerian Koperasi dan UKM (Asdep Urusan dan Fasilitasi UMKM); dan (v) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia(PII). Dalam proses selanjutnya, sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan lima kali pertemuan JWG, pertama dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 di Jakarta, pertemuan JWG kedua tanggal 29 Oktober 2013 di Tokyo, pertemuan JWG ketiga dilaksanakan tanggal 11 Maret 2014 di Jakarta, pertemuan keempat diselenggarakan di Tokyo pada tanggal 3 Desember 2014, dan pertemuan terakhir dilaksanakan di Bali pada tanggal 2 Juni 2016. Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan JWG terakhir adalah sebagai berikut: (i) Supporting Indonesian Small and Medium Enterprises (Financial Inclusion); (ii) Facilitating Japanese companies to expand business in Indonesia; (iii) Strengthening Resilience to Disaster Risk; (iv) Development of Indonesian Infrastructure; dan (v) Other Issues. Unit-unit yang berpartisipasi dalam pertemuan JWG terakhir ini adalah (i) Kementerian Keuangan (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral- Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappenas, Department Internasional-Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah Sidoarjo, PT. Sarana Multi Infrastruktur. PT. Reasuransi MAIPARK. JWG dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II sebagai pimpinan delegasi dari kedua negara. Dalam pelaksanaannya, disampaikan paparan mengenai masing-masing topik yang telah disepakati, 115
untuk kemudian ditanggapi oleh pihak terkait. Government of Indonesia - Japan Bank for International Cooperation Financial Policy Dialogue Framework (GoI-JBIC FPDF) GoI-JBIC FPDF pertama kali diadakan pada 2010. Pertemuan ini mempertemukan Pemerintah Indonesia dengan JBIC, yang diadakan setahun sekali. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2010, menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, PT. Pertamina, dan PT. SMI. Acara ini diselenggarakan setahun sekali, dengan penyelenggaraan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2016. Dalam pertemuan terakhir, turut hadir perwakilan dari institusi Kementerian Keuangan (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro- Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta, Rancang Bangun, Deputi Bidang Sarana Prasarana-Bappenas, Komisi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Pembangunan Infrastruktur Indonesia, PT. PLN, PT. Pelindo, PT.Pertamina. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, PT Hutama Karya, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Kementerian Keuangan. Dalam dialog ini Pemerintah menyampaikan harapannya, yaitu: (a) Efektivitas koordinasi antara AIIB dan Indonesia selaku penerima pinjaman. Tidak adanya kantor perwakilan AIIB di Indonesia dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas koordinasi dan berdampak pada persetujuan dan pencairan pinjaman. Namun AIIB menekankan komitmen pada proses pengambilan keputusan yang cepat dengan mencontohkan proses persetujuan co- financing proyek National Slum Upgrading Project (NSUP) yang hanya membutuhkan waktu lima minggu; (b) Kemungkinan AIIB berpartisipasi dalam proses penyiapan proyek (project preparation). Pada dialog ini juga diusulkan proyek-proyek yang dapat dibiayai oleh AIIB, yaitu: •
Pembangunan jaringan rel kereta api trans Sulawesi, termasuk di dalamnya proyek pengadaan track material and turn-out fase III dengan estimasi biaya USD 365.420.812 untuk jalur sepanjang 3.000 km dan 350 unit turn-out. Perbaikan jalan nasional di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nilai USD 250.000.000. Panjang ruas jalan yang akan diperbaiki di Kaltim adalah 1.710,9 km dan di Kaltara sepanjang 586,16 km. Pembangunan pembangkit listrik dan realisasi program 35.000 megawatt, khususnya pada perkembangan persiapan proyek Sulsel Peaker 450 MW dan 500 kV Muara Karang-Priok Transmission Line. Pembangunan 8 dari 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah ditugaskan kepada PT Hutama Karya melalui Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, khususnya pada pembiayaan ruas Pekanbaru-Dumai. Topik yang dibahas dalam pertemuan tahunan ini terbagi atas 4 kelompok kerja, yaitu (i) Working Group 1 - Infrastruktur Transportasi; (ii) Working Group 1 - Infrastruktur Energi; (iii) Working Group 2 - Ekonomi Makro (iv) Working Group 3 - Minyak dan Gas Bumi. Sidang Tahunan IDB ke-41 Dalam kegiatannya, FPDF menampilkan paparan yang diberikan oleh masing-masing institusi yang hadir. Adapun materi paparan, lebih terfokus kepada proyek yang diadakan oleh masing-masing institusi. Hal ini membuat JBIC memperoleh informasi lebih mengenai proyek yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak Indonesia. Indonesia-Asian Infrastructure Investment Bank Policy Dialogue Sidang Tahunan IDB (ST IDB) merupakan pertemuan tahunan Dewan Gubernur IDB dan Mahkamah Umum (General Assemblies) entitas Grup IDB yang biasanya dijabat oleh menteri atau Gubernur Bank Sentral negara anggota yang diselenggarakan setiap tahun. Rangkaian kegiatan sidang sebagai berikut: - - Sidang Tahunan Dewan Gubernur IDB; Sidang Tahunan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC); Sidang Tahunan Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD);
Indonesia-Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan pertemuan yang pertama kali dilakukan pada tahun pertama operasional AIIB. Tujuan policy dialogue ini adalah untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pemegang saham AIIB, tentang arah strategis AIIB dan pembiayaan proyek prioritas dan usulan proyek-proyek co-financing di Indonesia. Policy dialogue ini diselenggarakan pada tanggal 1 September 2016 dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari AIIB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mahkamah Umum Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD); dan Mahkamah Umum International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). Pada pertemuan-pertemuan tersebut akan memutuskan beberapa keputusan penting yang akan mengikat organisasi. Hal-hal yang telah diputuskan dalam ST IDB antara lain: peningkatan modal, penentuan tuan rumah sidang tahunan, ketua dewan gubernur, alokasi keuntungan untuk bantuan, penerimaan terhadap keanggotaan di IDB maupun salah satu Grup IDB, dan 116
pembentukan organisasi-organisasi baru dibawah Grup IDB. Pertemuan ST IDB juga merupakan sarana pertemuan bilateral antar sesama Governor IDB, antar sektor swasta negara anggota, atau antar lembaga keuangan internasional dan beberapa organisasi non-pemerintah. Penyelenggaraan ST IDB didahului oleh rangkaian seminar- seminar dan ekshibisi dari negara-negara anggota dan IDB. Penyelenggaraan ST IDB juga merupakan momentum untuk acara-acara pertemuan asosiasi-asosiasi sektor swasta di IDB, antara lain: -
The Association of Development Financing Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank (ADFIMI); The Federation of Consultants from Islamic Countries (FCIC); dan The Federation of Contractors from Islamic Countries (FOCIC). Pada setiap penyelenggaraan ST IDB, IDB juga akan memberikan penganugerahan IDB Award yang bertujuan untuk mendorong pembanguan manusia di negara- negara anggota secara komprehensif. Kategori IDB Award terdapat tiga kategori yaitu Women Contribution, Science and Technology, dan Islamic Finance. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Islamic Development Bank (IDB) dengan ikut mempunyai saham sebesar 2.25%. Berdasarkan Resolusi ST IDB ke-39 di Jeddah tahun 2014, Indonesia telah diputuskan menjadi tuan rumah ST IDB ke-41 tahun 2016. ST IDB tersebut dapat membawa beberapa manfaat strategis bagi Indonesia, antara lain: a. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah mengusulkan tema ST IDB ke-41 "Enhancing Economic Growth and Poverty Alleviation through Financial Inclusion and Infrastructure Development" yang telah disetujui oleh IDB. Tema tersebut selain mempertimbangkan kondisi negara-negara anggota IDB juga diusulkan mengingat adanya kesamaan dengan agenda pembangunan Indonesia. Tema tersebut kemudian diturunkan menjadi tema-tema seminar pada ST IDB. Dengan adanya seminar-seminar tersebut, diharapkan adanya knowledge sharing dari pembicara-pembicara internasional yang dihadirkan kepada para praktisi dan birokrat pemerintah, swasta, dan kalangan akademisi. negara- negara anggota IDB lainnya. Selain itu, ST IDB juga merupakan peluang promosi Indonesia kepada anak usaha IDB seperti Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (ICD), Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), dan Islamic International Trade Finance Corporation (ITFC), serta untuk membuka akses penjualan sukuk global kepada Sovereign Wealth Fund negara-negara Timur Tengah. e. Meningkatkan portofolio pertemuan internasional yang telah dilakukan di dalam negeri. Hal tersebut bermanfaat untuk proses pembelajaran para pemangku kepentingan di dalam negeri. f. Kehadiran tokoh-tokoh internasional (menteri, pembicara, dan petinggi perusahaan swasta) akan menambah apresiasi internasional atas Indonesia. g. Penyelenggaraan Sidang Tahunan juga merupakan promosi wisata mengingat keberadaan 1000 lebih delegasi asing untuk menghadiri ST IDB. h. Penyelenggaraan ST IDB ke-41 secara juga mengandung nilai historis yang tinggi mengingat bergabungnya Guyana, satu-satunya negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sebelum ST IDB ke-41 belum menjadi anggota. Selain itu, permohonan mundurnya Presiden Ahmad Mohamed Ali yang telah menjabat selama hampir empat dekade juga mempunyai kenangan sendiri bagi negara anggota. i. Mendapatkan dukungan IDB bagi program- program pembiayaan infrastruktur pemerintah. IDB masih memberikan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan fisik (pendidikan, kesehatan) dan Indonesia termasuk salah satu negara terbesar penerima pembiayaan IDB. Selain itu, pada ST IDB juga ditandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) II periode 2016-2020 yang didalamnya terdapat indikasi pembiayaan grup IDB di Indonesia dengan nilai total sebesar USD 5,2 milyar. World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 b. Penyelenggaraan ST IDB juga mendukung nawa cita Presiden 2015-2019 yang menjadi fokus Kementerian Keuangan yang salah satu amanahnya adalah untuk memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia sekaligus menjadi Ketua Dewan Gubernur IDB yang ikut menentukan arah kebijakan IDB sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan bersama negara-negara anggota. c. Adanya peningkatan kerjasama antar pemerintah (G to G) dari 56 negara anggota IDB secara keseluruhan. Pemerintah juga ikut memfasilitasi sektor swasta melalui KADIN untuk meningkatkan kerja samanya dengan pemerintah asing maupun swasta asing. d. Penyelenggaraan ST IDB juga merupakan sarana promosi industri, investasi, dan perdagangan Indonesia bagi dunia internasional, khususnya pebisnis dari Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 diselenggarakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Jakarta Convention Center (JCC). Pertemuan WIEF ke-12 mengangkat tema "Decentralising Growth, Empowering Future Business" dibuka secara resmi pada tanggal 2 Agustus 2016 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh 4 kepala pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mewakili/mendampingi kepala pemerintahan dari masing-masing negara undangan, Menteri Kabinet Kerja, Ketua Lembaga Negara, serta peserta dan tamu undangan dari 55 negara. Forum ini dihadiri lebih dari 4.200 peserta yang berasal dari 55 negara, dengan rincian sebagai berikut: 1. Lima kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo (Republik Indonesia), Perdana Menteri Dato 'Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (Malaysia), Presiden Emomali Rahmon (Republik Tajikistan), Presiden Alpha Conde (Republik Guinea), dan Perdana Menteri Ranil Shriyan Wickremenshinghe (Sri Lanka). 117
2. Sepuluh menteri atau pejabat setingkat menteri yang mewakili/mendampingi kepala negara dari masing- masing negara diantaranya adalah Menteri Ekonomi dan Perdagangan Qatar, Menteri Perindustrian dan Pertambangan Republik Rakyat Aljazair, Menteri Perencanaan Bangladesh, Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan, Menteri Negara Industri, Perdagangan dan Investasi Republik Federal Nigeria, Menteri Perdagangan Pakistan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Malaysia, Menteri Kerjasama Internasional Republik Guinea, Menteri Anggaran Republik Guinea, dan Ketua Umum Otoritas untuk Suaez Canal Zona Ekonomi Republik Arab Mesir. 3. Peserta lainnya yang berasal dari 55 negara, dimana termasuk di dalamnya peserta dari Indonesia sebanyak 3.212 orang dan peserta internasional sebanyak 1.032 orang. Annual International Forum on Economic Development and Public Policy untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, di tengah ketergantungan yang tinggi kepada dana transfer, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan potensi tiap daerah. Dengan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka seperti Prof. Iwan Jaya Aziz, Cornell University; Prof. Hazel Bateman, Head of School of Risk and Actuarial Studies, University of New South Wales; Prof Naoyuki Yoshino, Dean of ADB Institute; Chris Heathcote, Chief Executive Officer of Global Infrastructure Hub, dan Sheila C. Bair, Former Chairman of the Federal Deposit Insurance Corporation, seminar ini membahas tiga isu pokok, yaitu: (1) pengalaman internasional tentang potensi dan strategi dalam memobilisasi dan memanfaatkan tabungan untuk membiayai investasi dan memenuhi tujuan pembangunan, (2) upaya debottlenecking tantangan pembiayaan jangka panjang untuk sektor-sektor strategis ekonomi, khususnya infrastruktur, dengan mengoptimalkan peran sistem keuangan, dan (3) trade-off antara isu pengembangan inovasi sistem keuangan dan isu stabilitas sistem keuangan yang menjadi tantangan di pasar negara berkembang saat ini. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, kembali menyelenggarakan Annual International Forum on Economic Development and Public Policy dengan topik "Unlocking Public and Private Investment in Indonesia: Role of Financial Sector", di Bali, pada tanggal 8-9 Desember 2016 lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian diskusi kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik yang telah digelar secara rutin sejak tahun 2013. Fokus utama seminar tahun ini adalah pada strategi sektor keuangan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, khususnya peran intermediasi keuangan dalam meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan disertai strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tiga isu pokok tersebut dibahas secara mendalam dalam tujuh sesi, yaitu peran tabungan domestik dan sektor keuangan dalam pembangunan, mempromosikan tabungan dan memacu tabungan jangka panjang, kebijakan dan inisiatif keuangan inklusif, pengembangan produk pasar keuangan, inisiatif pembiayaan sektor prioritas, pembiayaan infrastruktur, dan stabilitas sektor keuangan. Selain itu, seminar ini juga menghadirkan lima ekonom muda dalam Young Economists Forum untuk menyajikan gagasan-gagasannya. Mereka adalah para ekonom yang baru selesai menamatkan studi lanjutnya dan berusia di bawah 35 tahun. Seminar ditutup dengan talk show yang dimoderatori oleh Desi Anwar dari CNN Indonesia. Penyelenggaraan seminar ini terlaksana bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan serta didukung oleh the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Asian Development Bank (ADB), Asian Development Bank Institute (ADB Institute), dan Agence Francaise Development (AFD). Seminar ini dihadiri oleh sekitar 340 orang perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait lainnya, Kementerian Keuangan di Kawasan ASEAN dan Negara lainnya, serta akademisi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keynote Speaker adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau menekankan pentingnya belajar dari masa lalu ketika melihat masa depan dan meminta Kementerian Keuangan memberikan solusi nyata dalam upaya memperkuat dan memperdalam sektor keuangan Indonesia, tidak hanya sibuk membahas permasalahan tersebut. Secara khusus beliau menantang Badan Kebijakan Fiskal untuk memikirkan dua hal berikut: (1) bagaimana mempersiapkan pasar tenaga kerja di tengah perubahan teknologi dan lingkungan global saat ini sehingga Indonesia dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan; (2) bagaimana merancang kebijakan fiskal yang efektif The 3rd Investment Infrastructure Working Group (IIWG) Pada tanggal 2 Juni 2016 lalu, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Presidensi G20 Tiongkok telah menyelenggarakan The 3rd Investment Infrastructure Working Group (IIWG) yang bertempat di Grand Ballroom Padma Legian Resort, Bali. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari IIWG ke-2 yang telah dilaksanakan pada bulan April 2016 di Singapura. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah delegasi negara anggota G20. Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebagai salah satu co-chair dari G20 IIWG di bawah Presidensi G20 Tiongkok, dengan anggota delri terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, dan Bank Indonesia. Selain dihadiri oleh delegasi negara anggota G20, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah negara undangan seperti Singapura, Spanyol, Swiss, Kazakhstan, dan organisasi internasional seperti World Bank Group (WBG), IMF, OECD, GIH, dan Multilateral Development Banks (MDBS), seperti ADB, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), European 118
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), dan Inter-American Development Banks (IDB), New Development Bank (NDB). Fokus agenda G20 IIWG 2016 di bawah Presidensi Tiongkok ada pada tiga pilar utama yaitu: (i) penguatan peran Multilateral Development Banks (MDBs) dalam investasi infrastruktur melalui joint actions; (ii) penguatan kerja sama dan sinergi dari berbagai regional infrastructure connectivity initiatives; dan (iii) eksplorasi pembiayaan alternatif untuk infrastruktur dan UMKM. Agenda IIWG juga akan diarahkan untuk mendukung Global Sustainable Development Agenda. Agenda yang menjadi fokus pembahasan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut : i) MDBs'Joint Actions to Support Infrastructure Investment; ii) Strengthening Global Infrastructure Connectivity; iii) Exploring Diversified Financing Approaches and Fostering Private Financing For Infrastructure Investment; dan iv) SME Finance, Corporate Governance and Other Issues. Pertemuan IIWG ke-3 ini secara umum membahas finalisasi draft dokumen deliverables dari masing-masing pilar untuk dapat diajukan dalam pertemuan Deputi G20 di bulan Juni 2016. initiatives; developing outlook of global connectivity; addresing information and solution gaps; monitoring global connectivity performance; facilitating sharing of information on bankable project and best practice; dan membantu negara yang memiliki pilot regional connectivity. Sesi ke-3 yang dipimpin oleh Meksiko membahas Exploring Diversified Financing Approaches and Fostering Private Financing for Infrasructure Investment. Tujuan utama sesi ini adalah untuk untuk mengeksplorasi berbagai alternatif instrumen pembiayaan yang terdapat pada pasar keuangan untuk dapat dijadikan sumber pembiayaan infrastruktur jangka panjang, termasuk untuk program greenfield dan brownfield. Output dari pilar ketiga ini adalah the Guidance Note on Diversification of Financial Instruments for Infrastructure and SMEs, yang menyediakan rekomendasi kebijakan untuk memobilisasi investasi swasta menuju sektor-sektor yang disusun oleh OECD. WBG dalam sesi ini juga membahas peran penting project bond untuk pembiayaan infrastruktur, sementara IMF mempresentasikan Infrastructure Policy Support Initiative yang isinya mempromosikan lembaga manajemen investasi publik yang kuat dan sustainable public finances. Sesi pertama dipimpin oleh Jerman selaku co-chair membahas MDBs' Joint Actions to Support Infrastructure Investment. Isu pembahasan terbagi menjadi dua poin yaitu : i) draft laporan perkembangan G20 MDB Balance Sheet Optimisation Action Plan; dan ii) draft MDBs'Joint Declaration of Aspirations (JDA) on Actions to Support Infrastructure Investment. Para anggota IIWG menyetujui laporan mengenai the MDBs'Response to the G20 MDB Balance Sheet Optimization Action Plan. Laporan ini merupakan tindak lanjut usaha MDB untuk mengoptimalisasi neraca mereka dengan target memobilisasi investasi sektor swasta melalui proyek infrastruktur yang dipimpin oleh MDB. Para anggota MDB menyetujui dan mendukung the second draft of the JDA. JDA memasukan ambisi kuantitatif MDBs untuk memobilisasi pembiayaan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, sehingga peran MDBs dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, sustainable, dan seimbang melalui pembangunan infrastruktur dapat terus berlanjut. Sesi kedua yang diketuai oleh Indonesia, membahas isu mengenai penguatan konektifitas. Deliverable utama dalam pilar ini adalah Global Infrastructure Connectivity Alliance Initiative atau the Alliance yang akan diluncurkan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada bulan Juli mendatang. Melalui the Alliance diharapkan akan tercipta dukungan pertumbuhan melalui peningkatan arus barang, modal, orang, dan informasi atau virtual connectivity. IDA Replenishment Meeting Indonesia telah menjadi tuan rumah rangkaian International Development Association (IDA) 18th Replenishment Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Desember 2016 di Yogyakarta. IDA 18th Replenishment Meeting tersebut telah dihadiri oleh 49 negara perwakilan negara donor, 14 negara borrower anggota IDA, dan perwakilan dari group Bank Dunia, dan perwakilan dari beberapa bank pembangunan multilateral lain, dengan total delegasi sekitar 200 peserta. Melalui koordinasi dengan pihak IDA dan Bank Dunia Jakarta, Indonesia c.q Kementerian Keuangan telah berhasil menjadi tuan rumah yang baik untuk seluruh rangkaian kegiatan termasuk kegiatan pendukung, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pada tanggal 13 dan 16 Desember 2016, para delegasi IDA dan perwakilan dari Kementerian Keuangan telah melakukan kunjungan lapangan (field visit) ke proyek- proyek yang dibiayai oleh IDA - Group Bank Dunia di Yogyakarta. Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, Jakarta ini dilakukan untuk melihat secara dekat manfaat dari pembangunan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK). Keanggotaan the Alliance sendiri akan bersifat sukarela dan non-binding serta terbuka untuk negara G20 maupun non G20, GIH, OECD, MDBs, dan organisasi internasional lainnya. World Bank Group (WBG) telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi sekretariat the Alliance. Nantinya the Alliance akan melakukan pertemuan regular yang back-to-back dengan pertemuan internasional yang telah ada dan memiliki aktivitas utama seperti mapping connectivity 2. Pada tanggal 13 Desember 2016, dimulai pukul 19.00 s.d 21.30 WIB, Menteri Keuangan telah membuka jamuan makan malam (Heads of Delegation Dinner) di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta di bawah koordinasi Sekretariat IDA. Pada agenda ini, selain menyampaikan kata sambutan bersama dengan Paku Alam X, Menteri Keuangan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan promosi Voyage to Indonesia menuju IMF - WB Annual Meeting (AM) 2018 yang disambut antusias oleh para ketua delegasi yang hadir. 119
Terkait dengan agenda pertemuan utama (substansi) yang berlangsung pada tanggal 14 s.d. 15 Desember 2016, poin- poin penting yang dapat disampaikan adalah: 1. Arah Strategi IDA 18th mengacu kepada identifikasi tantangan agenda pembangunan sebagaimana komunitas global juga telah menuangkannya ke dalam target pencapaian World Bank Group (WBG) Twin Goals dan implementasi SDGs, COP21, dan Addis Ababa Action Agenda. 2. Selaras dengan strategi tersebut dan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim maka program kebijakan IDA 18th merupakan suatu bentuk inovasi yang dipandang paling radikal selama 56 tahun terakhir. Kebijakan yang inovatif ini dilakukan melalui peningkatan keterlibatan private sector dan capital markets yang dituangkan dalam bentuk transformative policy package untuk membantu negara-negara penerima bantuan IDA dengan pos-pos kegiatan utama sebagai berikut: a. Meningkatkan porsi grants bagi negara-negara yang menjadi korban/terdampak FCV (fragility, conflict and violence) dari 52% pada IDA 17 menjadi 58% pada IDA 18; b. Membentuk program Private Sector Window (PSW) yang melibatkan IFC dan MIGA; c. Membentuk refugee sub window dan risk mitigation regime; d. Memastikan transisi yang baik bagi negara-negara IDA graduates; e. Meningkatkan porsi Regional Window dari USD 3,1 miliar menjadi USD 7 miliar; f. Meningkatkan dukungan terhadap penyelesaian krisis melalui Crisis Response Window (CRW) dan Catastrophe Deferred Draw-Down Option (CAT- DDO), serta memperluas akses untuk fasilitas non- concessional melalui Scale Up Facility. 3. Atas dasar kebijakan tersebut, target pembiayaan IDA 18th yang berlangsung dari 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2020, diarahkan untuk mendukung pencapaian: a. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi untuk 350 juta orang; b. Peningkatan akses sumber air untuk 45 juta orang; c. Peningkatan pelayanan jasa keuangan untuk 4 melalui penambahan sumber dana IDA dari sebesar USD 52 miliar pada IDA 17 menjadi USD 75 miliar pada IDA 18th, dengan rincian sebagai berikut: a. Concessional allocation tumbuh dari USD 45 miliar pada IDA 17 menjadi USD 63 miliar pada IDA 18 (peningkatan 41 persen): i. Negara-negara anggota IDA akan mendapat manfaat secara signifikan dari peningkatan ini terutama kepada negara-negara miskin/rapuh (FCV/FCs) dengan jumlah alokasi dua kali lipat yaitu dari USD 7 miliar menjadi USD 14 miliar; ii. Peningkatan alokasi IDA (non-core) akan memungkinkan untuk meningkatkan alokasi dana USD 2 miliar menjadi USD 3 miliar untuk CRW, dan USD 3,1 miliar menjadi USD 7 miliar untuk Regional Window Program, termasuk USD 2 miliar untuk alokasi dana terkait permasalahan pengungsi. b. Non Concessional allocation akan tumbuh dari USD 7 miliar pada IDA 17th menjadi USD 9 miliar pada IDA 18th melalui kolaborasi pendanaan WBG. Dana tersebut terbagi atas USD 8 miliar yang ditujukan kepada negara-negara IDA graduates untuk membantu kelancaran menuju IBRD-only countries dengan cara menjembatani kesenjangan pembiayaan potensial sebagai konsekuensi dari kelulusan, dan USD 1 miliar untuk Scale-Up Facility (SUF) sebagai sumber daya tambahan non-lunak (non-concessional) untuk negara anggota IDA. c. Mewujudkan IFC/MIGA Private Sector Window (PSW) dengan alokasi sebesar USD 2,5 miliar yang akan dialokasikan utamanya sebagai dana tambahan untuk mengurangi risiko investasi di negara-negara IDA, terutama untuk negara kategori FCV/FCs. Pada sesi utama dalam rangkaian pertemuan ini, yaitu penyampaian komitmen kontribusi dari negara donor (pledgement), sesuai dengan arahan Menteri Keuangan dan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, Indonesia telah resmi menyampaikan komitmennya untuk mendukung program-program kebijakan IDA 18th melalui kontribusi sebesar Rp 1,1 triliun rupiah yang setara dengan USD 85 juta (lebih dari empat kali lipat dibandingkan komitmen Indonesia pada IDA 17th). sampai 6 juta orang; d. Peningkatan tingkat keberhasilan kelahiran anak untuk 11 juta ibu melahirkan melalui penyediaan tenaga kesehatan terlatih; e. Pelatihan untuk 9 sampai 10 juta guru untuk memberikan manfaat bagi lebih dari 300 juta anak yang belum terdidik dengan baik; f. Imunisasi untuk 130 sampai 180 juta anak; g. Peningkatan tata kelola yang lebih baik di 30 negara melalui pemenuhan kapasitas yang terkait dengan pengelolaan data statistik; Adapun besaran kontribusi ini sebagaimana yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-621/KF/2016 tanggal 9 Desember 2016, diperoleh dari hasil analisis yang menggunakan pendekatan: 1. Perbandingan atas nilai kontribusi Indonesia dengan negara-negara emerging market anggota G20 pada IDA 17th terhadap masing-masing GDP; 2. Pertimbangan aspek politis, kondisi keuangan negara, keberlanjutan kontribusi Indonesia, serta perlunya penguatan citra Indonesia (international exposure); h. Penambahan 5 GW kapasitas pembangkit energi 3. Manfaat yang telah diterima dan akan diterima terbarukan. Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dalam hal kelayakan pemberian kontribusi. 4. Target tersebut telah disesuaikan dengan skenario pembiayaan program yang utamanya dilakukan 120
Penyampaian komitmen kontribusi di IDA 18th telah dilakukan oleh 47 negara dimana 20 negara diantaranya termasuk Indonesia menyampaikan bahwa besaran kontribusi tersebut masih memerlukan persetujuan oleh parlemen. Selain itu, apabila nilai komitmen kontribusi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara emerging market anggota G20, maka Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan komitmen kontribusi yang cukup tinggi. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden, Sekjen OECD menyampaikan isu mengenai penerimaan pajak, pemberantasan korupsi serta kemungkinan diadakannya investment policy review, open government review lanjutan dan kemungkinan Indonesia menjadi anggota OECD. Selanjutnya Bapak Presiden menyampaikan mengenai 13 paket kebijakan ekonomi dan menyampaikan beberapa bidang kerjasama Indonesia-OECD yang potensial, seperti bidang skills development, reformasi regulasi, peningkatan penerimaan perpajakan, pelayanan kesehatan dan implementasi dan pengembangan PPP. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan negara- negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memberikan kontribusi yang tertinggi pada IDA 18th. Hal ini merupakan hal yang cukup signifikan mengingat sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara merupakan anggota kelompok konstituensi yang sama dengan Indonesia di group Bank Dunia (Southeast Asia Voting Group). Di samping itu, bobot kontribusi untuk IDA akan menjadi variabel yang signifikan untuk diperhitungkan sebagai share negara anggota Bank Dunia dalam dynamic formula yang sedang dibahas (terlampir laporan terkait dynamic formula). Dalam pertemuan bilateral dengan Menkeu, Sekjen OECD menyampaikan beberapa produk berupa laporan final kerja sama indonesia dan OECD, dan juga mengundang Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Dalam kesempatan ini Menkeu mengutarakan keinginan untuk mempelajari lebih detail kajian OECD dengan negara negara berkembang khususnya dalam hal bribery and corruption review dan meminta OECD untuk membagi hasil kajian secara menyuluruh kepada Pemri. Selanjutnya untuk menjadi full member OECD, Menkeu menyampaikan perlu kiranya dilakukan studi kesiapan Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Pada sesi akhir, IDA menyampaikan bahwa dengan menghitung sumber-sumber pendanaan yang ada termasuk rencana besaran kontribusi dari IFC dan IBRD, maka target pembiayaan IDA 18th sebesar USD 75 miliar telah terpenuhi. Pemenuhan target ini diperoleh dari total besaran partner resources sebesar USD 27,2 miliar, internal resources sebesar USD 21,7 miliar, dan debt financing sebesar USD 26,2 miliar. Pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas antara lain membicarakan tentang follow up lanjutan dari Open Government Review dan Integrity Scan Project serta tentang potensi kerjasama antara Bappenas dengan OECD di area national planning. Penyelenggaraan OECD Day 24 Oktober 2016 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Organisation for Economic dan Co-operation Development (OECD) telah menyelenggarakan OECD Day. Kegiatan ini merupakan hari dimana OECD melakukan serangkaian kegiatan bersama lembaga-lembaga mitra dan lembaga-lembaga pemerintah di Jakarta yang terdiri dari pertemuan friends of OECD, pertemuan-pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi pemerintahan yang diawali dengan pertemuan dengan Presiden RI yang didampingi oleh Menko Perekonomian dan Mensesneg, selanjutnya bertemu dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Pada kesempatan ini, OECD bersama Pemri juga meluncurkan beberapa produk kerjasama antara lain Economic Survey of Indonesia 2016, Open Government Review Indonesia 2016, dan Indonesia-OECD Work Programme 2017-2018. Dalam peluncuran Economic Survey of Indonesia 2016 dan Indonesia-OECD Work Program 2017-2018, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan, sedangkan dalam peluncuran Open Government Review indonesia 2016 Pemerintah Indonesia diwakili oleh Deputi Kepala Bappenas bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Peluncuran ketiga produk kerjasama ini ditutup dengan penyelenggaraan konferensi pers. Adapun berdasarkan data Sistem Monitoring dan Analisis Berita Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), kegiatan OECD Day pada 24 Oktober 2016 lalu memperoleh ekspos media dalam 42 pemberitaan. Media membingkai berita berdasarkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat itu, yaitu penyerahan hasil kajian OECD mengenai Open Government Indonesia 2016 kepada Wakil Menteri Keuangan, Jumpa Pers oleh Sekjen OECD, dan kunjungan perwakilan OECD ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. The 1st Annual Islamic Finance Conference (1st AIFC) Di sela-sela perhelatan rangkaian Sidang Tahunan (ST) IDB ke-41 di Jakarta Convention Center (JCC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Islamic Research and Training Institute - Islamic Development Bank (IRTI-IDB) turut serta menyelenggarakan acara The 1st Annual Islamic Finance Conference (1st AIFC) pada tanggal 17 Mei 2016. Seminar yang mengusung tema "Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy" ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan skema pembiayaan syariah, khususnya Sukuk, untuk mendanai proyek infrastruktur dan mendukung kebijakan inklusi keuangan dengan memperluas jaringan investor individu domestik melalui instrumen Sukuk Ritel. Selain itu, acara tersebut juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan, termasuk para pembuat kebijakan, regulator, 121
pelaku pasar dan investor potensial, serta lembaga keuangan memperoleh pemahaman yang lebih baik atas isu, strategi, dan tantangan pembangunan infrastruktur dan inklusi keuangan menggunakan instrumen keuangan syariah. Tercatat sebanyak 617 orang, termasuk di antaranya 57 peserta internasional, turut berpartisipasi dalam 1st AIFC. Kegiatan seminar yang dibuka oleh Menteri Keuangan dan Wakil Presiden IDB ini menghadirkan pembicara yang berasal dari para pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan pelaku pasar keuangan syariah terkemuka. 122
123
LAPORAN TAHUNAN 2016 124
LAPORAN TAHUNAN 2016 PUBLIKASI
125
publikasi... DAN DAN Minggu II / Agustus / 2016 14 Desember 2016 "Membaiknya berbagai indikator ekonomi domestik dapat menjadi sentimen positif bagi investor" 12 Agustus '16 Perubahan (%) YoY T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- Berita Global Bursa saham AS ditutup mennguat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku pasar terhadap kenaikan Fed Fund Rate. Indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup menguat masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,65 persen. (Bloomberg) Produksi industri Tiongkok pada bulan November tercatat naik lebih tinggi dari kenaikan bulan sebesar 6,2 persen yoy, sebelumnya yang lainnya menunjukkan, penjualan ritel pada bulan November meningkat sebesar 10,8 persen yoy. (WEC) Inggris mencatatkan inflasi sebesar 0,2 persen mom atau 1,2 persen secara yoy pada bulan November 2016. (WEC) Inflasi India pada bulan November mencapai 3,63 persen yoy, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,20 persen yoy. (WEC) sebesar 6,1 persen yoy. Data Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk negara berkembang di Asia dari 5,7 persen menjadi 5,6 persen pada tahun 2016. Pemangkasan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang terjadi di India akibat kebijakan demonetisasi. (Ipot News) Moody's Investors Service menyatakan prospek bank di Asia Pasifik untuk tahun 2017 adalah negatif seiring dengan kondisi operasional di wilayah tersebut yang diperkirakan akan membebani kualitas aset dan profitabilitas bank. (CNN Indonesia) Berita Domestik Bank Indonesia (BI) menyatakan pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate melalui penambahan cadangan devisa dan bilateral swap agreements (BSA). BI menambahkan, dana repatriasi dari program pengampunan pajak akan berkontribusi besar dalam menopang cadangan devisa. Selain itu, Indonesia telah menandatangani perjanjian BSA dengan empat negara, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. (Kontan) Harga bahan bakar minyak (BBM) kemungkinan besar akan naik pada awal tahun depan karena harga BBM, khususnya solar, yang dijual Pertamina saat ini jauh lebih rendah daripada di pasar internasional. Pertamina mengklaim pihaknya masih menanggung defisit harga solar sebesar Rp700 per liter meskipun Pemerintah memberikan subsidi solar sebesar Rp500 per liter. (Kontan) Pemerintah resmi membentuk Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Pembentukan Tapera sendiri bertujuan untuk menghimpun dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. (Kontan)
Indikator Posisi Terakhir Perubahan (%) Harian Ytd, Nilai Tukar/USD Rupiah 115,19 (0,15) 4,45 Yuan 6,90 0,07 (6,29) SGD 1,42 (0,04) (0,84) Baht 47,52 (0,17) (1,32) MYR 4,42 (0,27) (3,33) INR 67,42 (0,18) (2,12) Pasar Modal STI 2.955,23 0,10 2,51 2.955,23 0,10 2,51 FTSE 100 Hangseng 22.446,70 0,07 2,43 19.911,21 0,58 14,27 KOSPI Pasar Komoditas Oil 86,00 0,35 69,96 CPO 3.098,00 1,18 31,78 1.158,54 Surat Berharga Negara FR53 (5 th) 7,70 13 bps (102 bps) FR73 (15 th) 7,95 3 bps (100 bps) Monitoring Amnesti Pajak (Rp miliar) No, Jenis Total (s.d. 13 Des 2016) Tebusan Badan Non UMKM 10.608,22 Tebusan OP Non UMKM 80.912,09 Total Tebusan menurut SPH 95.780,56 Deklarasi Harta Bersih Repatriasi Deklarasi Harta Bersih DN 2.871.790,67 Sumber: (untuk memperoleh versi PDF secara rutin silahkan kirimkan surel ke alamat a d e M i , s a p m o K n a t n o K , S P B , s e m T k r o Y w e N C B B , a i s A s w e N , i , l e n n a h C , y e n o M N N C , J S W , g n i t s e v n I , t e e r t S e h T , C B N C , s r e t u e R , g r e b m o o B : a t a D r e b m u S Perekonomian negara maju Rilis hasil World Economic Survey yang dilakukan oleh Ifo Institute Jerman menunjukkan bahwa perekonomian global masih akan menghadapi perlambatan. Indeks Ifo pada Q3 2016 mencatatkan penurunan sebesar 4,5 poin ke level 86,0 atau merupakan level terendah dalam tiga tahun terakhir. Euro Yen GBP Real Rubel Rupiah Rupee Yuan KRW SGD Ringgit Baht Peso 1,1162 101,29 1,5445 0,2597 0,01477 13118 66,715 6,636 1095,1 1,3417 3,9883 34,77 46,908 (0,69) (0,01) (0,98) (0,69) (2,07) (0,01) (0,17) 0,36 0,68 0,13 0,05 0,87 0,05 (4,85) 17,51 1,05 30,19 17,58 3,71 (1,05) (3,94) 4,43 4,78 6,02 2,69 (4,73) (2,82) 15,97 (4,62) 28,57 (0,89) 5,15 (1,13) (2,19) 5,92 4,75 6,19 3,52 (5,85) Sejalan dengan hasil survei tersebut, indeks harga produsen AS pada bulan Juli tercatat mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga sektor energi. Penurunan tersebut merupakan yang terbesar sejak September 2015. Sementara itu, pertumbuhan penjualan ritel tidak mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya meskipun terjadi peningkatan pada penjualan kendaraan di bulan Juli. Dari sektor tenaga kerja, produktivitas bisnis nonpertanian kembali mengalami penurunan pada Q2-2016. Penurunan yang telah terjadi dalam tiga kuartal berturut-turut terhadap kemungkinan penurunan laba perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. tersebut meningkatkan kekhawatiran Rilis proyeksi pertumbuhan ekonomi zona Eropa oleh Eurostat menunjukan ekonomi kawasan tumbuh sebesar 1,6 persen yoy pada Q2-2016, sama dengan pertumbuhan di kuartal sebelumnya. Sementara itu, produksi sektor industri pada bulan Juni tercatat mengalami ekspansi, terutama didorong oleh kenaikan produksi barang modal dan barang konsumsi. T2 ---- Pasar Modal ---- 18576,47 2184,05 16919,92 2050,47 24197,91 1967,18 20986,99 5377,196 22766,91 3050,668 2867,4 1684,15 1552,64 7955,86 DJIA S&P500 Nikkei KOSPI Brazil IBX MICEX SENSEX JCI Hangseng Shanghai STI FBMKLCI SET PCOMP 4,22 4,54 (14,89) 3,05 20,82 7,69 15,02 17,89 0,05 (15,97) (1,73 1,34 11,39 14,76 T3 ---- Surat Berharga Negara ---- N/A 11 bps 0,18 0,05 4,09 1,61 1,04 1,18 1,38 (0,79) 2,80 2,49 1,39 1,21 2,24 (0,18) Yield FR56 Kep, Asing* 6,78 39,38 6 bps 11 bps Oil CPO Gold Coal Nickel 47 2525,00 1315,67 61,45 6,10 4,90 0,00 (3,83) 18,43 14,51 7,86 13,48 6,61 6,85 (11,11) 4,55 33,44 11,69 (19,78) 17,07 3,89 (13,80) (0,53) (0,49) 20,54 14,44 (194bps) 117 bps 8,85 3,65 25,9 32,86 Produksi sektor industri UK di bulan Juni tercatat mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi. Di sisi lain, produksi manufaktur di bulan Juni kembali melanjutkan kontraksi. Ekonom Barclays menyatakan bahwa pertumbuhan di Q2-2016 hanya bersifat jangka pendek dan perlambatan akan mulai terjadi pada Q3-2016 sebagai akibat dari hasil referendum UK. Sementara itu, defisit perdagangan UK semakin melebar seiring dengan kenaikan impor ke rekor tertingginya. Inflasi Produksi Manufaktur Produksi sektot industri PDB Penjualan Ritel T4 ---- Rilis Data ---- Jul : 1,8% Jun : -0,3 Tiongkok Inggris Tiongkok Jul : 6,0% Jerman AS Q2 : 0,4 Jul : 0,0 Jun : 1,9% Mei : -0,6 Jun : 6,2% Q1 : 0,7 Jun : 0,8 Neraca pembayaran Jepang bulan Juni mencatatkan surplus terbesarnya sejak tahun 2007. Kenaikan surplus tersebut ditopang oleh penurunan impor seiring rendahnya harga minyak mentah dan kenaikan jumlah wisatawan asing. Rilis data produksi sektor industri dan penjualan ritel Tiongkok bulan Juli mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah dari bulan sebelumnya seiring menurunnya produksi listrik dan baja. Sementara itu, surplus neraca perdagangan bulan Juli mencatatkan kenaikan yang didorong oleh kenaikan ekspor akibat melemahnya yuan. Dari sisi inflasi, perkembangan inflasi Tiongkok pada bulan Juli tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal ini mendorong bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneternya guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Penjualan ritel Brazil pada bulan Juni mengalami ekspansi sejalan dengan kenaikan kepercayaan konsumen dan sentimen pelaku Pengarah: Kepala Badan Kebijakan Fiskal bisnis serta dampak positif penyelenggaraan Olimpiade tahun 2016. Neraca perdagangan Brazil kembali mencatatkan surplus Penanggung Jawab: Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dalam tujuh bulan terakhir yang dipengaruhi oleh penurunan impor dan nilai tukar mata uangnya. Penyusun: Syaifullah, Ronald Yusuf, Munafsin Al Arif, Alfan Mansur, Priska Amalia, Nurul Fatimah Didukung oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini. Hak cipta Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI TINJAUAN EKONOMI,KEUANGAN, & FISKAL Menjaga Komitmen Reformasi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan Menjaga Komitmen Reformasi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI TINJAUAN EKONOMI,KEUANGAN, & FISKAL Sinergi Reformasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi EDISI V / DESEMBER 2016 Pengarah : Kepala Badan Kebijakan Fiskal; Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan; Penyusun: Syaifullah, Ronald Yusuf, Munafsin Al Arif, Alfan Mansur, Nurul Fatimah, Priska Amalia Sumber Data: Bloomberg, WEC, Bank Indonesia, Bisnis Indonesia, Reuters, FT, CNN Indonesia, CNBC, Investor Daily, Ipot News, BBC, Kompas, Antara News, Kontan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini. Hak cipta Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Laporan Pemantauan Ekonomi Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal dw-daily-news2016.asp dw-bimonthly2016.asp Kajian EKONOMI & KEUANGAN Kajian EKONOMI & KEUANGAN Volume 20, N0. 1, April 2016 Kajian EKONOMI & KEUANGAN Apakah Perdagangan Menjadi Pertimbangan Investasi ? (Aziz Muslim) - Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap (Tri Wibowo) - Measuring Efficiency of the Indonesian Islamic Banks (Yuventus Effendi) - Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa - Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2013-2015 - (Bilmar Parhusip) Oil Price, Government Revenue, Export Value and Economic Growth : Indonesia Case - (Yoopi Abimanyu) Causality Analysis Between Financial Performance and Human Development Index : a Case Study of Provices in Eastern Indonesia (Singgih Riphat, Hadi Setiawan, & Sofia Arie Damayanty) (Singgih Riphat Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia : Regulasi dan Konsep Ideal - (Eddy Mayor Putra Sitepu) Transmisi BI Rate sebagai Intrument untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter - (Suparman Zen Kemu & Syahrir Ika) KEK ISSN 1410-3249 No. Akreditasi : 662/AU4/P2MI-LIPI/07/2015 Estimation of Indonesia's Fiscal Reaction Function (Radiiyo Harya Pamungkas) - Pemisahan Fungsi AR (Account Representative) untuk Pelayanan dan Penerimaan Pajak yang Lebih Baik (Anies Said M. Basalamah, Jefry Harysandy, Adi Budiarso, dan Taufikurrahman) (Azwar) - Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dengan Menggunakan Model GARCH Trade-off Antara Kesinambungan Keuangan dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat (Yani Mulyaningsih, Nunung Nuryantono, Rina Oktaviani, dan Carunia Mulya Firdausy) - Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara (Mahpud Sujai) KEK ISSN 1410-3249 No. Akreditasi : 662/AU4/P2MI-LIPI/07/2015 Political Economic Determinants of Growth Acceleration: A Korea-Indonesia Comparative Study (Irwanda Wisnu Wardhana) KEK ISSN 1410-3249 No. Akreditasi : 662/AU4/P2MI-LIPI/07/2015 Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Majalah Warta Fiskal dw-kek2016.asp dw-wartafiskal2016.asp 126
LAPORAN TAHUNAN 2016 publikasi... Buku ini menyajikan berbagai analisis, hasil penelitian, pemikiran, dan rekomendasi mengenai beragam isu di sektor keuangan. seperti pembahasan mengenai tata kelola (good governance) untuk jaringan pengamanan sistem keuanga, mekanisme transisi kebijakan moneter ke pasar keuangan dan kredibilitas kebijakan moneter paska perubahan suku bunga acuan baru yang ditetapkan Bank Indonesia, berbagai isu perbankan dan kajian tentang pembiayaan usaha mikro. Keragaman informasi yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi sebuah referensi bagi siapapun yang berminat menelaah masalah-masalah di sektor keuangan. Buku berjudul Mengawal Kebijakan Ekonomi Regional Dan Bilateral ini mengulas beberapa inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Fund (AIF) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liberalisasi sektor jasa, serta good governance dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terbuka (open country) di bidang perekonomian membuka diri untuk bekerja sama dengan negara- negara lain, baik pada level bilateral, regional, maupun multilateral, dengan menganut prinsip saling menguntungkan (mutually benefit) dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Penyusunan buku ini menjadi salah satu bentuk perwujudan pembelajaran (lesson learnt) dari isu-isu kerja sama yang digulirkan. Buku ini ditulis sebagai usaha dari para peneliti Badan Kebijakan Fiskal untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Tidak hanya upaya pengumpulan pajak yang menjadi fokus, kebijakan pemberian insentif fiskal serta upaya penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan juga dibedah dengan pisau analisis. Berbagai terobosan kebijakan khususnya terkait pajak atas kegiatan e-commerce serta cukai terhadap BBM dan produk plastik juga ditawarkan sebagai alternatif solusi. Tidak ketinggalan pula analisis tentang kontribusi dari sektor ekstraktif dan pengelolaan lingkungan terhadap penerimaan negara. Dengan respons kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan daya saing pada gilirannya akan meningkat. Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis dari tiga kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Interaksi yang dinamis dan sinergis antara tiga kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil dan merata dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Nasional 2016-2020 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Bunga Rampai yang berjudul "Kebijakan Makro-Fiskal Ekonomi Indonesia" ini berusaha menyampaikan berbagai kajian yang mewakili masing- masing kebijakan ekonomi di atas namun dengan penekanan pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal. 127
publikasi... Kesepakatan IJEPA berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008, sehingga tercatat telah menginjak usia 7 tahun pada saat kajian ini disusun. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 151 perjanjian IJEPA, paska lima tahun implementasi IJEPA, pihak Indonesia dan Jepang dapat melakukan general review untuk membahas isu-isu strategis dalam IJEPA yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif kepentingan kedua pihak. Maka pada tahun 2015 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) - Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menggagas suatu kajian evaluasi terhadap pemanfaatan IJEPA jasa keuangan bagi Indonesia. Buku ini menjadi bagian literatur penting untuk memahami dinamika pemanfaatan implementasi jasa keuangan IJEPA, dan bagi perumusan kebijakan kerjasama ekonomi selanjutnya baik dengan Jepang maupun negara mitra Indonesia lainnya. 128
LAPORAN TAHUNAN 2016 publikasi... 129
LAPORAN TAHUNAN 2016 130
LAPORAN TAHUNAN 2016 GALERI FOTO 131
GALERI FOTO JANUARI Resolusi BKF, 04 Januari 2016 GALERI FOTO JANUARI Resolusi BKF, 04 Januari 2016 FEBRUARI Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF, 20 Januari 2016 LAPORAN TAHUNAN 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal STIE WIKARA, 09 Februari 2016 GALERI FOTO JANUARI Resolusi BKF, 04 Januari 2016 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF, 20 Januari 2016 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF 20 Januari 2016 Resolusi BKF 04 Januari 2016 FEBRUARI Sosialisasi Kebijakan Fiskal Universitas Diponegoro, 27 Januari 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal STIE WIKARA, 09 Februari 2016 AMRO Visit, 17 Februari 2016 FEBRUARI Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF, 20 Januari 2016 Sosialisasi Kebijakan Fiskal Universitas Diponegoro, 27 Januari 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal STIE WIKARA, 09 Februari 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal STIE WIKARA 09 Februari 2016 Sosialisasi Kebijakan Fiskal Universitas Diponegoro 27 Januari 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Makassar 25 Februari 2016 AMRO Visit, 17 Februari 2016 Sosialisasi Kebijakan Fiskal Universitas Diponegoro, 27 Januari 2016 AMRO Visit, 17 Februari 2016 AMRO Visit Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Makassar 17 Februari 2016 25 Februari 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Makassar, 25 Februari 2016 132 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Makassar 25 Februari 2016
MARET MARET Rapat Kerja JPSK DPR, 10 Maret 2016 Rapat Kerja JPSK DPR, 10 Maret 2016 LAPORAN TAHUNAN 2016 APRIL MARET Sosialiasi Kebijakan Fiskal Universitas Sanggabuana 14 April 2016 Kunjungan Investor Belgia, 14 Maret 2016 Rapat Kerja JPSK DPR, 10 Maret 2016 Rapat Kerja JPSK DPR 10 Maret 2016 Kunjungan Investor Belgia 14 Maret 2016 Kunjungan Investor Belgia, 14 Maret 2016 APRIL APRIL Sosialiasi Kebijakan Fiskal Universitas Sanggabuana 14 April 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Samarinda Sosialiasi Kebijakan Fiskal Universitas Sanggabuana 14 April 2016 22 April 2016 Kunjungan Investor Belgia, 14 Maret 2016 Working Group ASIAN FORUM on TAXATION, 21 Maret 2016 Working Group ASIAN FORUM on TAXATION, 21 Maret 2016 Working Group ASIAN Forum on Taxation 21 Maret 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal Universitas Sanggabuana 14 April 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Samarinda Rapat Kerja Peneliti, 25 April 2016 22 April 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Samarinda 22 April 2016 Working Group ASIAN FORUM on TAXATION, 21 Maret 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Samarinda, 22 April 2016 Rapat Kerja Peneliti, 25 April 2016 Rapat Kerja Peneliti 25 April 2016 133 Rapat Kerja Peneliti, 25 April 2016
MEI Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Palu 10 Mei 2016 MEI Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Palu 10 Mei 2016 LAPORAN TAHUNAN 2016 MEI Penandatangan Perjanjian Tugas Belajar 12 Mei 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Palu 10 Mei 2016 Penandatangan Perjanjian Tugas Belajar 12 Mei 2016 Penandatangan Perjanjian Tugas Belajar 12 Mei 2016 Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Palu, 10 Mei 2016 Pameran Keuangan Inklusif, 18 Mei 2016 JUNI Pameran Keuangan Inklusif, 18 Mei 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal PKN STAN, 2 Juni 2016 Penandatangan Perjanjian Tugas Belajar 12 Mei 2016 Sosialiasi Kebijakan Fiskal PKN STAN 2 Juni 2016 Pameran Keuangan Inklusif 18 Mei 2016 Pameran Keuangan Inklusif, 18 Mei 2016 Pengucapan Sumpah PNS BKF, 8 Juni 2016 Pengucapan Sumpah PNS BKF 8 Juni 2016 Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 23 Juni 2016 134 Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 16 Juni 2016
SEPTEMBER LAPORAN TAHUNAN 2016 Study Visit Kementerian Keuangan Vietnam, 07 September 2016 JULI AGUSTUS Stand BKF di Pameran STAN 2016, 23 Juli 2016 Stand BKF di Pameran STAN 2016 23 Juli 2016 Bedah Buku Inteligensi Embun Pagi Dewi Lestari 30 Agustus 2016 Bedah Buku Inteligensi Embun Pagi Dewi Lestari, 30 Agustus 2016 OKTOBER Knowledge Sharing Programme Stabilitas Sistem Keuangan, 26 September 2016 Kunjungan Eksekutif Bank Indonesia, 13 Oktober 2016 SEPTEMBER Study Visit Kementerian Keuangan Vietnam, 07 September 2016 Study Visit Kementerian Keuangan Vietnam 7 September 2016 OKTOBER Knowledge Sharing Programme Stabilitas Sistem Keuangan, 26 September 2016 Kunjungan Eksekutif Bank Indonesia, 13 Oktober 2016 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF, 17 Oktober 2016 Knowledge Sharing Programme Stabilitas Sistem Keuangan, 26 September 2016 Kunjungan Eksekutif Bank Indonesia 13 Oktober 2016 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF 17 Oktober 2016 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV BKF, 17 Oktober 2016 135 Upacara Hari Oeang 31 Oktober 2016 Upacara Hari Oeang 31 Oktober 2016
NOVEMBER LAPORAN TAHUNAN 2016 Sosialisasi Kebijakan Fiskal UMJ Cirebon, 22 November 2016 NOVEMBER Sosialisasi Kebijakan Fiskal UMJ Cirebon, 22 November 2016 Sosialisasi Kebijakan Fiskal UMJ Cirebon 22 November 2016 Upacara Hari Oeang 31 Oktober 2016 DESEMBER Forum Analis Sektor Keuangan, 24 November 2016 Pameran Anti Korupsi, Pekanbaru 10 Desember 2016 DESEMBER Forum Analis Sektor Keuangan, 24 November 2016 Pameran Anti Korupsi, Pekanbaru 10 Desember 2016 Pameran Anti Korupsi, Pekanbaru 10 Desember 2016 NOVEMBER Sosialisasi Kebijakan Fiskal UMJ Cirebon, 22 November 2016 Forum Analis Sektor Keuangan 24 November 2016 Knowledge Sharing Programme Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah , 28 Desember 2016 Seminar IDA 18 Fourth Replenishment Meeting, 21 Desember 2016 Seminar IDA 18 Fourth Replenishment Meeting, 21 Desember 2016 Forum Analis Sektor Keuangan, 24 November 2016 Seminar IDA 18th Replenishment Meeting 21 Desember 2016 Knowledge Sharing Programme Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah , 28 Desember 2016 136
137
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI Komp. Kementerian Keuangan Gd. R.M. Notohamiprodjo Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710 Telp. +62 21 348 33486 ikp@fiskal.kemenkeu.go.id 138