No 1 Nama Saifudin Ali Unit Eselon II/Satker/K/L Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2 Dedy Prakasa Bagus Sekretariat Jenderal-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Pertanyaan apakah dipoerbolehkan revisi dalam satu ro menambah belanja akun perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota, serta paket meeting, dari akun selain akun perjalanan dinas dan revisi itu tidak merubah pagu dipa.? Untuk revisi antar-KRO dalam 1 kegiatan (revisi dari EBA ke EBB di kegiatan 6576) masuk ke kewenangan revisi Belanja siapa? Untuk Operasional ke Belanja Non Operasional di dalam 1 KRO (dari 994 ke 992 di KRO EBA) masuk ke kewenangan siapa? Terima kasih Jawaban Sesuai Pasal 4 ayat (1) Penyusunan Revisi Anggaran sesuai dengan peraturan perundang- dilakukan undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA- BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Oleh karenanya, kebijakan mengenai penambahan belanja akun perjalanan dinas harus memperhatikan kebijakan penggunaan akun perjalanan dinas pada tahun berkenaan. Selain itu, dalam hal perjalanan dinas menjadi salah satu sumber kebijakan penyesuaian negara (seperti refocussing), maka sesuai Pasal 5, kementerian keuangan mempunyai kewenangan untuk membatasi usul revisi anggaran penambahan belanja perjalanan dinas. 1. Sesuai PMK 199/PMK.02/2021, pergeseran anggaran antar-KRO telah dialihkan kewenangannya kepada DJPb. 2. Pergeseran anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional menjadi kewenangan DJA (perlu ditelaah untuk memastikan ketersediaan belanja operasional hingga akhir tahun).
3 Danar Sotyorini Wilayah Kantor DJPb Provinsi Jawa Tengah 4 Imam Hidayat Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Banyak satker melakukan pergeseran akun belanja modal, misal dr akun 533121 (belanja modal penambah nilai gedung/bangunan) ke akun 534111 (blj Modal jalan jembatan) melalui revisi POK. Menurut kami ini masuk ranah revisi dengan beda peruntukan dan seharusnya volumenyapun berubah. Tetapi secara aplikasi tidak terjaring di kewenangan DJA karena di 2 digit pertama akun sama. Bagaimana Kanwil DJPb menyikapi ini? Di wilayah kerja kami bahkan mungkin di tempat lain sering terdapat satker yang mengajukan pemutakhiran POK namun halaman III DIPA-nya berubah, setelah kami konfirmasi ternyata satker tersebut memang ingin mengubah tidak halaman III DIPA-nya namun hal tersebut terjadi secara otomatis oleh aplikasi ketika melakukan pemutakhiran POK. Atas hal tersebut, kami ingin menanyakan apakah hal tersebut termasuk kedalam kategori pemutakhiran POK atau revisi anggaran? Hal ini penting sebab hal tersebut berpengaruh pada format surat yang akan diajukan oleh satker dan surat pengesahan yang diterbitkan oleh Kanwil DJPb mengingat format surat revisi anggaran dan pemutakhiran POK atas Demikian berbeda. bantuannya diucapkan terimakasih disampaikan Perubahan peruntukan dapat diidentifikasi dari jenis kegiatan yang berubah dan tidak menunjang kegiatan utamanya. Jika dilihat dari contoh yang disampaikan maka hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut peruntukannya. Aplikasi hanya merupakan tools (alat bantu) untuk menyaring usulan revisi yang sesuai dengan ketentuan. Dan tidak semua usulan revisi dapat disaring oleh aplikasi. Oleh karenanya perlu keterlibatan dari petugas pemroses Kanwil DJPb untuk menjadi filter utama atas usulan yang diajukan. telah berubah RPD di POK berada di level detil. Sedangkan halaman III merupakan rekapitulasi atas perthitungan tersebut. Agar tidak mengubah halaman III DIPA maka: 1. tidak mengubah total dari Jenis belanja dan komponen; 2. tidak mengubah total RPD per bulan.
5 Imam Hidayat Wilayah Kantor DJPb Provinsi Papua Barat 6 Sunarto Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Terdapat satker yang ingin melakukan revisi belanja modal dari semula 1 akun ke beberapa akun misalnya dari akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) direvisi (dipecah) menjadi 3 buah akun yaitu : Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111); Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111); dan Belanja Modal Irigasi (534121). Atas permintaan langkah-langkah yang harus tersebut, apa dilakukan DJPb. level Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. di Kanwil PMK Sehubungan 199/PMK.02/2021 diberikan penjelasan/penegasan apakah dengan adanya pasal tsb berarti alokasi anggaran untuk penanganan bencana non alam antara lain covid-19 sepanjang dialokasikan pada belanja operasional dan sebagai kebutuhan internal satker dapat digeser/dikurangi sesuai dengan kondisi kebutuhan satker ? dengan pasal 34 mohon Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus dilampiri RKBMN dalam hal: 1. Penambahan BMN baru yang belum tercantum di Tanah/Gedung/Bangunan dalam RKBMN; dan/atau 2. Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA atau penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Keuangan mengenai perencanaan Menteri kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan diajukan ke Dit. PA DJPb sedangkan apabila usulan revisi tersebut tidak membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb. Benar, sesuai pengaturan pada Pasal 34 tersebut, pergeseran anggaran dari belanja covid ke non-covid tersebut untuk sepanjang alokasi diperkenankan kebutuhan internal satker seperti pembelian masker, sejenisnya. swab, hand sanitizer, dan Namun, jika alokasi PC-PEN tersebut termasuk ke dalam cluster besar PC PEN sebagaimana yang diatur dalam PMK tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka tidak diperkenankan untuk direvisi ke belanja non-PC PEN.
7 Irdha Rachmafiani Maulia Sekretariat Kemenko Pembangunan Manusia Kebudayaan- Kemenko PMK Bidang dan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Bagaimanakah mekanisme revisi untuk top up PHLN 2. Apakah Surat Pernyataan Eselon I perlu dilampirkan ke setiap revisi ke DJA? karena pasal 7 ada klausul yg tidak perlu melampirkan Surat Pernyataan Eselon I 3. Contoh kasus revisi belanja barang ke belanja modal dengan menambah volume RO apakah hal tsb berarti revisi ke kanwil? 1. Jika yang dimaksud adalah pinjaman baru dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman maka diproses dengan mekanisme revisi anggaran di DJA (pasal 7) Jika yang dimaksud adalah lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman maka mekanisme revisi anggaran di Kanwil (Pasal 13) Ketentuan mengenai Pinjaman dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 18 dan pasal 20. 2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf e, pada saat mengajukan usulan revisi anggaran ke DJA wajib menyertakan Surat pernyataan Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa: a. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh KPA telah disetujui oleh Pejabat Eselon I; b. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan beserta telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumennya Jenderal/Sekretaris oleh Utama/Sekretaris/Pejabat I Kementerian/Lembaga; dan 2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf e, pada saat mengajukan usulan revisi anggaran ke DJA wajib menyertakan Surat pernyataan Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa: a. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh KPA telah disetujui oleh Pejabat Eselon I; b. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan beserta telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumennya Jenderal/Sekretaris oleh Utama/Sekretaris/Pejabat I Kementerian/Lembaga; dan persyaratannya Sekretaris Eselon c. Menteri/Pimpinan Lembaga telah menyetujui usulan dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan pergeseran anggaran antar- Program, kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional. 3. BMN berupa terkait dengan tanah/gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor maka bisa diproses di Kanwil. jika tidak
8 Arief Wibowo Ditjen Kemenkes RI P2P 9 Ade Pratama Frisma Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan 10 Arip Rachmat Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Di dalam RKAKL TA 2022 terdapat kegiatan 4815.EBB.971 (prasarana internal) 053 (Rehab renovasi gedung) detil kegiatannya yaitu rehabilitasi renovasi rumah dinas Jabatan, rumah dinas ini kondisinya rusak berat dan tidak layak huni karena sebab-sebab lain, nantinya akan di hapuskan sehingga tidak menyisakan bangunan, revisi kami bermaksud akan melakukan perubahan komponen dari 053 rehabilitasi renovasi gedung menjadi 052 pembangunan gedung karena adanya kesalahan nomenklatur, mohon informasi untuk usulan revisi seperti ini menjadi kewenangan siapa, dan data dukung apa yg perlu kami persiapkan, terima kasih Mendipakan dana hibah langsung pada RO PN apakah masih menjadi kewenangan DJA? apakah terkait revisi penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian revisinya bisa dilakukan di DJA? mengingat pada lampiran PMK revisi, kewenangan penyelesaian revisi tersebut hanya ada di Kanwil DJPB dan Dit PA. Bagaimana kalau pemenuhan anggaran untuk pekerjaan yang tidak selesai tersebut direalokasi revisi antara program/diambil dari melalui Perlu dilihat lebih dalam mengenai hal ini. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa hal ini merupakan kesalahan komponen yang merupakan nomenklatur. Jika memang hal kesalahan nomenklatur maka usulan revisi harus diproses di DJA kinerja. revisi karena ini merupakan termasuk informasi Apabila informasi kinerja telah sesuai, maka revisi pergeseran anggaran dapat diproses di kanwil. Sesuai Pasal 32 dan Lampiran I, penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN (KPPN) merupakan kewenangan Kanwil DJPb. Tidak ada langsung ataupun hibah terencana namun istilahnya yang dipakai sekarang adalah hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN. lagi istilah hibah 217/PMK.05/2020 mengenai Berdasarkan terselesaikan Penyelesaian Pekerjaan yang tahun anggaran, bahwa sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan yang melewati akhir tahun angagran dan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya (sampai dengan 90 hari) maka harus sudah tersedia aloaksi anggaran di TA berikutnya. Apabila alokasi anggarannya belum tersedia, maka dapat dipenuhi melalui mekanisme revisi anggaran sebelum batas waktu pengajuan revisi anggaran ditutup. PMK tidak
11 Meda Febriana Aquares Kanwil DJPb Prov. Bengkulu 12 Edi Lanjaryanto Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BABUN 13 Yusuf Setyo Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN belanja pegawai yang merupakan kewenangan DJA Pada PMK-199/PMK.02/2021 pasal 6 ayat 4 disebutkan bhw KPA berwenang menetapkan revisi POK berupa pergeseran dlm 1 KRO, 1 Keg, dst. Yg ditanyakan, terkait kewenangan KPA menetapkan revisi POK berupa pergeseran dlm 1 ini kpa berwenang keg apakah dlm hal melakukan revisi POK berupa pergeseran antar KRO sepanjang msh dlm 1 kegiatan? 1. Pergeseran antar KRO non operasional sumber dana RM dalam 1 program menjadi kewenangan siapa? Mengingat dalam matriks lampiran PMK revisi tidak diatur 2. Terkait RO PN: Pergeseran dari RO PN ke RO Non PN menjadi kewenangan siapa? Dalam Matriks PMK tidak disebutkan 3. Dalam hal terdapat usulan revisi yang memuat kewenangan DJA, dan DJPB maka DJA dapat memproses usul revisi tersebut. Bagaimana jika dalam revisi juga kewenangan KPA (revisi POK), selama ini DJA juga dapat memprosesnya, dalam PMK tidak secara tegas diatur hal tersebut. terdapat usulan Bagaimana mekanisme revisi penghapusan RO, seandainya ada RO yang tidak bisa terlaksana semisalnya RO pelayanan Haji pada tahun 2022 kembali tidak dilaksanakan oleh pemerintah? KPA berwenang menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, sumber dana. Artinya apabila ada pergeseran anggaran antar KRO dalam satu kegiatan maka hal tsb tidak diperbolehkan. revisi jenis belanja, dan 1. Sesuai dengan PMK 199/PMK.02/2021, kewenangan untuk pergeseran anggaran antar KRO dapat diproses di DJPb, kewenangan tersebut dapat mengacu pada ketentuan umum atau pergeseran anggaran tetap lainnya yang diatur di dalam Lampiran I. 2. Sesuai lampiran I huruf B nomor 17 b, yaitu yang mengakibatkan Pergeseran anggaran penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional 3. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA. telah diberikan RO merupakan salah satu hal yang disepakati pada saat perencanaan. RO tidak dapat dihapuskan dari referensi atau database aplikasi. Namun dapat dilakukan penurunan alokasi dan target RO tersebut sehingga tidak muncul di dalam DIPA dengan melakukan usulan revisi anggaran. Dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan
14 Purnama Yati Kantor DJPb Provinsi NTB Wilayah 15 Chynika 16. Wiwid Kantor DJPb Maluku Ditjen KS ASEAN- Kementerian Luar Negeri Wilayah Provinsi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN lanjutan kewenangan pengesahan pelaksanaan kegiatan pinjaman oleh Kanwil DJPb adalah selain Pemberian Pinjaman dan diterushibahkan. mohon pinjaman penjelasannya. untuk yang Kapan Perdirjen baru yg mengatur terkait IKPA terbit? Belanja Barang Operasional Covid (BBO-Covid) bolehkan di anggarkan di Direktorat Teknis (tidak di Sekretariat Ditjen/diluar Program Dukman)? Revisi pergeseran anggaran antar KRO sekarang kewenangan siapa? Dan kapan cut off mulai berlakunya pengajuan revisi lewat sakti (tidak lewat satu DJA lagi)? Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Pinjaman yang diterushibahkan adalah pinjaman Pemerintah Pusat yang kemudian dihibahkan kepada Pemda. Jika pinjaman berupa pemberian pinjaman dan pinjaman yang diterushibahkan, maka usul revisi kegiatannya menjadi lanjutan kewenangan DJA. Pertanyaan tidak terkait revisi anggaran. pelaksanaan 1. Sesuai dengan Perdirjen Anggaran Nomor PER- 6/AG/2021 tentang Juknis Penyusunan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, KRO/RO Layanan Perkantoran harus dialokasikan dalam Program Dukungan Manajemen. 2. Pergeseran anggaran antar-KRO non Prioritas Nasional sudah dialihkan kewenangannya ke DJPb 3. Saat ini masih dalam proses penyempurnaan dan sosialisasi kepada user, akan diinfokan lebih lanjut jika sudah menggunakan aplikasi SAKTI dalam mengajukan usulan revisi anggaran
17 indra gunawan Sekretariat Utama- Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Terima kasih atas semakin besarnya kepercayaan yang diberikan kepada KL untuk memanage anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yang antara lain diwujudkan dalam PMK Tata Cara Revisi. Adapun untuk kelancaran pelaksanaan di 2022, terdapat beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yakni: 1. Di tahun 2021 lalu, kendala yang menurut kami masih kadang terjadi adalah tidak semua satker kami dapat mengajukan revisi dari akun covid ke akun non covid (atau akun reguler) di Kanwil DJPb setempat. Terkait hal ini, kami belum menemukan ketentuan yang mengatur tegas apakah anggaran yang secara menggunakan akun covid tersebut memang merupakan bagian dari anggaran yang ditagging PC-PEN, sehingga revisi hanya dapat dilakukan di DJA. Mohon bantuan penegasannya terkait hal ini. 2. Dalam proses revisi di Kanwil DJPb, terkadang masih terdapat satker kami yang ditolak karena tidak melakukan penyampaian dokumen yang merupakan output RKAKL di SAKTI (misalnya: softcopy atas konsep dipa, dipa revisi terakhir, matriks semula menjadi). Karena ADK yang disampaikan oleh Satker revisinya telah disampaikan pengajuan -yang surat usulan menggunakan didalamnya terdapat uraian Digital Stamp atas revisi yang diajukan- apakah masih perlu melakukan penyampaian softcopy ini? Untuk keperluan penelitian kan dapat dilakukan print dari rkakl sakti oleh yang melakukan penelitan. sebagai anggaran revisi 1. untuk tahun 2021, aturan mengenai larangan untuk merevisi anggaran dari Covid ke Non-Covid tidak diatur di dalam PMK 208/PMK.02/2020 tentan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021. Namun ketentuan ini diatur di dalam PMK 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Rangka Penanganan Pandemi Corona Virusdisease20l9 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa kegiatan/belanja reguler K/L (kebutuhan internal) termasuk ke dalam alokasi PC PEN. Dan perlu diketahui juga bahwa sesuai dengan Perdirjen 5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Ekonomi Nasionalyang dimaksud dengan penandaan adalah termasuk penandaan PC PEN pada level akun.Hal ini juga kemudian ditegaskan dalam FAQ yang diterbitkan oleh DJA. Pemulihan Anggaran Dalam 2. akan dikoordinasikan dengan DJPb.
18 Dwi Ari Suryani Deputi Administrasi/ Sekretariat Jenderal-Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bidang 19 Doddy Asih Nyoto SE, MAPS Sekretariat Utama BKKBN 20 JOKO KARSONO Setditjen Pendidikan Vokasi-Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, dan Teknologi Riset FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Mohon pencerahan belanja 1. Mohon pencerahan belanja revisi untuk menambah adalah merupakan revisi wewenang level apa? Di PMK tidak secara spesifik tertulis membahas penambahan Atau anggaran mungkinkah bisa diasumsikan pergeserannya mengikuti PMK? Misalnya jika masih dalam 1 KRO merupakan wewenang KPA dan seterusnya terkait 524. 2. Untuk Revisi POK (wewenang KPA) bearti harus tetap pemutakhiran wewenang KPA ya? jika belum dilakukan pemutakhiran apakah pergeserannya sudah terbaca di modul perbendaharaan untuk pembuatan SPM? proses dilakukan Proses dan tata cara yang harus dilakukan dalam permintaan penambahan Pagu untuk belanja Pegawai yg belum teralokasi pada Pagu Alokasi 2022. Mengapa setiap tahun jika akan menggunakan kembali sisa Maksimum Pencairan (MP) sangat sudah 1. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Penyusunan Revisi Anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Oleh mengenai penambahan belanja akun perjalanan dinas harus memperhatikan kebijakan penggunaan akun tahun berkenaan. perjalanan dinas pada karenanya, kebijakan Selain itu, dalam hal perjalanan dinas menjadi salah satu sumber kebijakan penyesuaian negara (seperti refocussing), maka sesuai Pasal 5, kementerian untuk keuangan mempunyai kewenangan membatasi usul revisi anggaran penambahan belanja perjalanan dinas 2. Benar, pemutakhiran data harus tetap dilakukan agar terdapat kesamaan data base dan tidak menyebabkan gangguan pada saat pencairan. Namun waktu pemutakhirannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai operasional mengacu pada Pasal 28. Dapat dipenuhi dari pergeseran dalam Satker/Unit Eselon I/ Kementerian/Lembaga yang sama. Berdasarkan PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP disebutkan bahwa penggunaan sisa MP tahun sebelumnya tidak dapt digunakan.
21 Hengki Hernawan Direktorat Jenderal Bina Marga- Kementerian Pekerjaan dan Rakyat Umum Perumahan 22 Dwi Wulan Krisna Sekretaris utama- Badan pusat statistik FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Pada PMK 199 halaman 75 disebutkan bahwa revisi Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman untuk selain Pemberian Pinjaman dan pinjaman yang diterushibahkan kewenangannya ada di Kanwil DJPb. Akan tetapi kami punya paket pinjaman luar negeri yang mengusulkan revisi Lanjutan di Kanwil DJPb ditolak di sistem karena tersebut menggunakan RO Prioritas paket Nasional. Dalam pasal 32 PMK 199 tidak dijelaskan bahwa untuk revisi lanjutan pinjaman luar negeri yg menggunakan RO PN kewenangannya harus di DJA. Hal ini sangat memberatkan karena untuk revisi luncuran loan ini kami harus minta reviu APIP dahulu sebelum mengusulkannya ke DJA. Mohon pencerahannya Utk akun covid apakah bisa direvisi di kanwil dan bolehkah berkurang? Ketentuan bahwa RO PN harus diproses di DJA (ditelaah dengan Bappenas) merupakan ketentuan umum. revisi. ini berlaku untuk semua Artinya hal jenis Pengecualian atas usulan revisi RO PN yang disepakati dengan Bappenas hanya berlaku untuk Penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN atau PNBP termasuk PNBP BLU (Pagu Anggaran Berubah). Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Alokasi anggaran untuk penanganan bencana non- alam termasuk PC PEN tidak diperkenankan untuk dilakukan pergeseran ke alokasi anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam, kecuali anggaran yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam. Kewenangan revisi di Kanwil DJPb yaitu dalam 1 (satu) KRO dan/atau antar-KRO, antar-Satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb, dalam 1 (satu) unit eselon I.
23 Putri Maya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai- Kementerian Keuangan 24 Masria Ekontim Simanjuntak FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Bea Cukai Labuan Bajo melakukan perubahan kantor bayar (KPPN), kemarin sudah dibantu untuk perubahan referensi di sakti, sehingga kami sudah mengajukan revisi tersebut ke kanwil DJPB lewat satudja ketika Kanwil melakukan NTT tertolak dengan keterangan validasi adk, Kombinasi sesuai ketika diajukan ke HaiDJPB, diinfokan bahwa tidak bisa direvisi kantor bayar karena PMK DJPB yang menyebutkan revisi kantor bayar bisa dilakukan bila belum ada realisasi di tahun berjalan sebelumnya lagi, bahwa kantor BC Pagi tadi, diinfokan realisasi, padahal Labuan bajo sudah ada secaran SPAN kami belum ada realisasi, bahkan belanja 51 sudah sentralisasi, utk belanja 52 pun kami belum ajukan UP per 20 Januari ini karena stuck di revisi KPPN ini dan kemudian diinfokan mungkin karena realisasi pendapatan di kantor kami apakah itu berpengaruh? dan bagaimana ini solusi tercepatnya? dikarenakan kami sudah akan mengajukan UP, dengan tagihan yang sudah semakin menumpuk tp kita masih belum bisa melakukan apa-apa. Terima kasih satker dan KPPN tidak dan tahun-tahun Berdasarkan PMK 199, RO PN perlu mendapat persetujuan Bappenas. Jika dalam penelaahan Bappenas tidak menyetujui usulan revisi, apakah revisi akan ditolak? Setiap perubahan kantor bayar (KPPN) seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Kanwil DJPb ke Dit SITP untuk memastikan bahwa tidak terdapat realisasi. Apabila terdapat perbedaan data antara Satker dan Dit SITP maka perlu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (8), usul revisi anggaran terkait RO PN yang ditelaah bersama Kemen PPN/Bappenas harus disepakati oleh tiga pihak dan dituangkan di dalam Berita Acara Penelaahan sehingga dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak menyetujui, usul revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan.
25 m.hamzah Kanwil DJPb Sulbar 26 Acus S.KM Latusuay. Rumkit Bhayangkara Ambon Maluku-Polri Tk.III Polda FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN terkait tunggakan, dalam PMK 199 dinyatakan tunggakan baik tahun anggaran sebelumnya maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA, sepanjang: a. Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang langsung sesuai yang dapat dibayarkan diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan; b. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan telah tersedia; dan c. Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia... Mohon dijelaskan definisi alokasi anggaran telah telah tersedia, apakah tercantum dalam hal IV DIPA satker? yang dimaksud Selamat Pagi, mohon ijin Bertanya. 1. Apakah kami selaku satker BLU sudh bisa melakukan revisi pencantuman saldo awal? 2. Kami akan melakukan revisi penambahan belanja Modal sumber Anggaran BLU. mohon petunjuk untuk tata cara pelaksanaan. 3. Apabila sudh bisa melakukan revisi, apakah berpengaruh yg terhadap sementara di Beri tanda '*' (blokir). (namun tidak melakukan perubahan pada jumlah anggaran yg ada). anggaran Yang dimaksud definisi alokasi anggaran telah tersedia adalah pada akun yang digunakan untuk membayar tunggakan, anggaran yang dialokasikan cukup untuk membayar tunggakan tersebut. 1. Silahkan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Mitra dan/atau Dit. PPK BLU DJPb. 2. Penambahan belanja modal dapat mengikuti terkait ketentuan umum gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor, maka perlu memperhatikan ketentuan mengenai catatan halaman IV.B DIPA di lampiran I serta terkait RKBMN yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 12. revisi anggaran, jika 3. Jika revisi anggaran tersebut tidak berasal dari atau menambah anggaran yang diblokir, maka tidak akan mempengaruhi
27 Diqra Satyalistiwa Kanwil DJPB Prov Kepri FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Apakah besaran akun covid boleh berkurang/ berubah ke akun biasa dan apakah dianggap POK? 2. Apa yang dimaksud pasal 13.1.a.3, apakah setiap revisi misal yang menambah laptop / komputer dari sebelumnya mebelair harus mendapat rekomen dari kominfo dan pan-rb dahulu? 3. Apa boleh revisi POK berakibat menambah volume RO? misal dari komputer 7 unit menjadi 8 unit 4. Mengapa di PMK 199 ini pasal tanggung jawab revisi ada pada KPA menjadi tidak ada 5. Agar call centre hai DJA cepat merespon jika ada pertanyaan dari Kanwil, karena kanwil umumnya penampung permasalahan dari satker 1. Sesuai Pasal 34, alokasi anggaran penanganan COVID-19 dapat digeser untuk penanganan COVID-19 sepanjang alokasinya untuk internal Satker dalam penanganan kebutuhan COVID-19 seperti pembelian masker, handsanitizer, kewenangan, swab, dan disesuaikan dengan revisi anggaran dalam Lampiran I (seperti apakah dalam 1 Satker yang sama, antar-Satker, atau antar-Unit Eselon I). ketentuan/substansi sejenisnya. terkait ke selain 2. Rekomendasi tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: a. Pembangunan/Pengadaan (clearance) sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum; b. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC);dan yang c. Penyelenggaraan memanfaatkan dan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. pemerintahan informasi Sehingga, apabila pembelian laptop tersebut terkait dengan huruf c, maka revisi anggaran tersebut membutuhkan rekomendasi (clearance) dari Kemen PAN dan RB dan/atau Kemen Kominfo. 3. Tidak, revisi POK dilakukan tanpa mengubah jenis belanja, volume, dan sumber dana.
28 Ary Ditjen kementerian kesehatan Yankes- 29 Ninda Sihombing BALAI PENGAWAS DAN DI OBAT MAKANAN AMBON-BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Kementerian Ketenagakerjaan Bagas Atmoko 30 Widi Vokasi Produktivitas- FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN mohon ijin bertanya, KPA ditempat Kami adalah Direktur Utama, pada saat ini dirut dijabat oleh plt, yang kami tanyakan jika kami melakukan revisi anggaran, apakah dirut yang menjabat plt bisa tanda tangan di dokumen rkakl selaku Kuasa Pengguna Anggaran? Apakah revisi dalam KRO Prioritas Nasional sudah menjadi Apakah menambahan jenis MAK bs dilakukan dlm revisi ini? Misalny direvisi dari akun 524111 menjadi 524119 yang sebelumnya tdk terdapat dlm KRO tersebut. Apakah pergeseran antar KRO antar Satker yang menjadi kewenangan Dit PA tersebut berlaku untuk KRO Prioritas atau hanya KRO non Prioritas? Kewenangan Kanwil? 4. Sudah disebutkan pada Pasal 1 mengenai definisi KPA dan telah diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 10 PP Nomor 45 Tahun 2013 yang telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBN bahwa PA dan KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran K/L berkenaan. 5. Terimakasih atas masukannya, kami akan meningkatkan pelayanan dan fast respon dalam SAPA ANGGARAN. Sesuai dengan Pasal 15, dalam hal KPA atau Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga berhalangan, usulan Revisi Anggaran dapat disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian dari pejabat definitif oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat definitif yang bersangkutan. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO PN dapat diproses di Kanwil DJPb sepanjang tidak mengubah volume, target, sumber dana, dan lokasi RO PN. Hanya untuk KRO Non-Prioritas Nasional, Pergeseran anggaran antar-RO atau antar-KRO terkait Prioritas Nasional menjadi kewenangan DJA.
31 Rozanna Indrawardani Deputi Administrasi-Setjen DPR RI Bidang 32 Tiara Tsani Direktorat Anggaran Pembangunan Manusia Kebudayaan Bidang dan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Untuk revisi administrasi pembukaan blokir review BPKP, apakah perlu reviu APiP atau tidak? 1. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c, revisi administrasi pembukaan blokir tidak termasuk salah satu substansi revisi yang membutuhkan reviu APIP K/L. Selain itu, karena tersebut jika membutuhkan reviu APIP, maka untuk membuka blokir tersebut harus dilakukan reviu APIP terlebih dahulu. anggaran diblokir 2. Jika revisi antar kegiatan dengan KRO yang sama, menjadi kewenangan siapa? Misalkan 5803.ABC ke 5804.ABC. 3. apabila mengurangi/menambah anggaran layanan perkantoran, apakah bisa dari melakukan revisi POK atau tidak? 2. revisi antar-Kegiatan dalam 1 menjadi kewenangan DJPb. 2. revisi antar-Kegiatan dalam 1 menjadi kewenangan DJPb. 3. revisi POK terkait belanja operasional hanya berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) komponen yang sama dalam 1 (satu) Satker. 1. Pada PMK 199 tahun 2021 hanya mengatur pagu minus belanja pegawai, bagaimana aturan terkait pagu minus belanja barang? ada satker yang mengajukan pagu minus belanja barang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari KPPN, karena usulan penyelesaian pagu minus tersebut melibatkan RO PN apakah revisi tsb menjadi kewenangan DJA? 2. Berdasarkan pasal 7 huruf c Apakah reviu APIP tidak lagi dibutuhkan untuk perubahan kegiatan didalam rincian output? misal seperti diblokir RO satker kemudian mengusulkan revisi buka blokir dengan merubah peruntukannya/jenis kegiatan/jenis belanja yang Terima kasih atas tanggapannya 1. Pagu minus yang dapat terjadi pada dasarnya hanya pagu minus belanja pegawai karena realisasi dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat minus, dalam hal terjadi pagu minus baik belanja pegawai maupun jenis belanja lainnya pada tahun anggaran berjalan, maka Satker memprioritaskan penyelesaiannya sebelum batas akhir penerimaan usulan revisi anggarannya. Sesuai Pasal 28, Revisi anggaran dalam rangka tidak pemenuhan diperkenankan berasal dari RO PN, kecuali jika berasal dari sisa anggaran RO PN maka menjadi kewenangan DJA. operasional belanja 2. Benar, untuk substansi revisi anggaran yang memerlukan Reviu APIP, silahkan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf c. Selain itu, jika anggaran tersebut diblokir karena membutuhkan reviu APIP, maka untuk membuka blokir tersebut harus dilakukan reviu APIP terlebih dahulu.
33 Zanovi Zuchra Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan- Kementerian Pertahanan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Pada Kementerian Pertahanan terdapat 5 Unit Organisasi yaitu kemhan, mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TN AU, selama ini utk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TN AU yg ttd Surat persetujuan Es I adalah Asrenum, Asrenad, Asrenal dan Asrenau (bintang dua) yg selevel Dirjen sedangkan utk Kemhan dibawah sekjen yang levelnya diatas Dirjen. Pertanyaannya apakah bisa untuk Unit Organisasi Kemhan yang menandatangani Surat persetujuan Eselon I adalah Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekjen? 2. Selama ini anggaran Langganan daya dan jasa Kemhan tidak pernah mencukupi untuk pembayaran langganan daya dan jasa di tahun berjalan, tetapi saat satker mengusulkan pembayaran tunggakan langganan dan jasa tahun sebelumnya sama KPPN dibayarkan padahal anggarannya untuk tahun berjalan saja tidak mencukupi, alasan KPPN anggaran di akunnya ada padahal itu anggaran untuk tagihan pembayaran tahun berjalan yg tdk mencukupi, bagaimana sebenarnya karena solusinya seharusnya tidak membayarkan. Apakah tidak ada akun tersendiri? atau persyaratan apakah pencantuman anggaran untuk pembayaran tunggakan dalam Halaman IV b DIPA sebagai acuan bahwa anggaran untuk pembayaran tunggakan tersedia sehingga KPPN tidak asal mencairkan anggaran menggunakan pagu yang ada kecukupan tanpa melihat anggaran satker yang bersangkutan. tersebut? untuk KPPN perlu ada tdk hal 1. Jika kewenangan tersebut sudah didelegasikan (melalui dokumen resmi seperti Surat Keputusan), maka hal tersebut bisa dilakukan. 2. tunggakan dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme revisi anggaran (termasuk pencantuman pada catatan halaman IV. B DIPA) sepanjang: a. Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan; b. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan telah tersedia; dan c. Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia. Silahkan mengajukan alokasi pembayaran tunggakan tersebut pada proses penyusunan TA berikutnya atau melakukan RKA-K/L pergeseran dalam rangka pemenuhan belanja operasional kebutuhan untuk memenuhi pembayaran langganan daya dan jasa tersebut.
34 Sujadi Wilayah Kantor DJPb Provinsi Jambi 35 DILLY AGUNG DWI NUGROHO Kantor DJPb Banten Wilayah Provinsi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Pengajuan revisi penambahan pagu PHLN untuk kontrak yang diadendum menjadi multiyears apakah merupakan DJPB izin bertanya saja?(Pertanyaan kami dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, tahun 2021 kami ada anggaran PHLN utk kegiatan pengukuran bidang tanah yg dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi s.d akhir tahun tidak selesai dan diadendum menjadi kontrak multiyears. Jadi di tahun ini utk pengajuan revisi penambahan pagu PHLN nya apakah cukup di DJPB saja pak??) Bagaimana perlakuan terhadap beberapa hal berikut: 1. Pergeseran belanja pegawai yang melekat pada gaji ke belpeg yang tidak melekat pada gaji? Surat cukup Persetujuan Es I seperti tahun 2021? dan apakah sudah bisa diajukan revisinya sejak awal tahun atau harus menunggu Oktober seperti 2020? kewenangan lengkap: Bpk apakah dengan 2. Pergeseran ke akun yang menjadi objek refocussing 2021 (s-30/MK/2021) apakah masih dibatasi? baik menambah akun baru atau menambah akun yang sudah ada. 3. Penambahan detil baru pada belanja 53 dengan mengurangi output detil lain sekaligus merubah satuan biaya. cth: output detil A 2 unit menjadi output A 1 unit output B 1 unit dengan satuan biaya yang berbeda. Terima kasih. Kami sudah berkoordinasi dengan rekan di DJPPR, bahwasannya usulan dapat diproses di Kanwil DJPb. 1. Sesuai Pasal 28 ayat (4), Usulan pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai Operasional ke selain Belanja Pegawai Operasional dilampiri surat persetujuan dari Jenderal/Sekretaris Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. alokasi Belanja Pegawai Operasional pada tingkat Kementerian/Lembaga telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun; dan b. dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran pada alokasi yang bersangkutan. Kementerian/Lembaga Dapat dilakukan sejak awal tahun. anggaran 2. Tidak, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk TA 2021. Namun sesuai Pasal 5, Kementerian Keuangan dapat melakukan pembatasan usul revisi anggaran tahun yang menjadi objek anggaran berkenaan (TA 2022). refocussing pada 3. Pertanyaan kurang spesifik.
36 Puja Listiyono AB Dit Perekonomian dan Kemaritiman 37 Ahmad Hidayat Direktorat Bidang Anggaran Polhukhankam dan BA BUN FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Pertanyaan pertama, Pada pasal 6 ayat 5, diatur terkait dengan kebijakan efisiensi dan kebijakan efektivitas belanja negara, apakah artinya DJA tidak boleh mengkaji anggaran yang diusulkan K/L bahkan mengurangi jumlah anggaran, oleh karena DJA hanya menilai relevansi dan/atau kesesuaian terkait Kegiatan, KRO, RO, volume dan akun dengan anggarannya. Pertanyaan kedua, Mohon dapat dijelaskan terkait makna pasal 6 ayat (6) huruf c, dengan adanya tambahan kalimat revisi administrasi berupa pencantuman pada catanan halaman IVB DIPA. Terima kasih. alokasi 'beserta Untuk yang pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau KPA, kembali apakah agar ditegaskan surat pernyataan dibubuhi materai/tidak, tsb mengingat TA lalu, mitra K/L kami menyampaikan bahwa ketika mereka mengajukan revisi ke DJPB, diperbolehkan tidak menggunakan materai, sedangkan ke DJA menggunakan materai. Kami seragam lihat di DJA, K/L-K/L pembubuhan materainya (ada yang dibubuhi materai ada yg tidak) sehingga dikhawatirkan saat pengendalian menjadi internal di DJA. Terima kasih surat revisi lain tidak temuan pada 1. Mitra dapat melakukan analisis/mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada K/L, namun tidak dapat mengurangi jumlah anggaran tanpa didahului adanya kebijakan seperti kebijakan refocussing dari Menteri Keuangan. 2. Usul tambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA 999.08 juga dicatat pada halaman IV.B DIPA Sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran II, surat persetujuan Eselon I harus disertakan dengan materai agar surat persetujuan tersebut dapat menjadi bukti hukum yang sah.
38 Harun Hutagalung Kantor DJPb Provinsi Aceh Wilayah FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Apakah SPTJM masih menjadi syarat pengajuan revisi dari Satker ke Kanwil? 2. Di Matriks terkait pergeseran SBSN, terdapat kewenangan KPA yaitu pergeseran antar RO dalam KRO yang sama. Namun tidak ada kewenangan Kanwil disitu. Proses pemutakhirannya seperti apa nantinya? Apakah pada saat revisi ke DJA? Setelah melakukan revisi POK SBSN, jika Satker tersebut hendak melakukan pemutakhiran halaman III ke kanwil, otomatiskan pergeseran tersebut akan kebawa juga. Seperti apa perlakuannya, apakah kami kembalikan atau seperti apa? kewenangan yang 3. Jenis revisi yang ada di aplikasi CWSPAN menurut kami kurang lengkap. Beberapa revisi tidak tercantum disitu. Sebagai contoh penyelesaian pagu minus yang bukan belanja pegawai atau revisi penggunaan saldo awal. Sehingga dengan terpaksa pilih "revisi lainnya". Apakah hal tersebut sudah tepat? 4. Terkait catatan halaman IVB, a. Apakah boleh menggeser pagu yang yang halaman tercatat di mengakbitkan IVBnya? halaman perubahan IVB b. Jika banyak akun dalam satu KRO yang tercatat dalam halaman IVB, pergeseran yang boleh dan menjadi kewenangan kanwil, apakah perubahan pagu secara total KRO (bertambah/berkurang) atau perubahan antar akun saja yang tidak merubah pagu KRO secara total? c. Apakah pagu yang berasal dari BUN yang IVB, bisa di tercatat di Halaman 1. Mohon mempedomani ketentuan yang akan diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan mengenai Juknis Revisi Anggaran di DJPb. 2. Pemutakhiran hanya berupa halaman penyamaan data hasil revisi POK ke dalam database SPAN, Kanwil DJPb tidak melakukan revisi POK yang pengesahan atas usulan merupakan kewenangan KPA. III 3. Sudah dilakukan pemutakhiran jenis revisi anggaran pada SAKTI yang disesuaikan dengan Lampiran I 199/PMK.02/2021. PMK 4. Pertanyaan a dan b, Silahkan mempedomani lampiran I huruf C nomor 5 butir b (berdasarkan jenis catatannya). sesuai dengan pertanyaan c, peruntukan awal. pertanyaan d, dapat dilakukan pergeseran sesuai anggaran awal. peruntukan Tidak, harus antar-Satker sepanjang
39 Tommy Cahyono Wijaya Adi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo 40 Letkol Chb Ayi Amin,SE, MM Badan dan Pengembangan- Kementerian Pertahanan Penelitian 41 Farhan Rahmani Ariq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Belitung Bangka 42 Istuning Rahayu Puji Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN geser/dikurangi/dinolkan ke akun lain yang tidak tercatat di halaman IVB? d. Apakah pagu yang berasal dari BUN yang IVB, bisa di tercatat di Halaman geser/dikurangi/dinolkan untuk dilakukan revisi antar satker dalam satu kanwil? apakah proses revisi tidak akandibatasi pada jam kerja? atau tetap 24/7 Mohon penjelasan bagaimana mekanisme penggunaan sisa anggaran baik dari selisih lebih dari pagu anggaran dengan nilai kontrak, apakah bisa langsung kita gunakan untuk menambah barang atau Kualitas barang dari Kontrak tersebut ? baik yang melalui metode Tender atau penunjukan langsung dengan Negosiasi. terima kasih Bagaimana teknis dan syaratnya Revisi 53 ke 53 yang lain dan atau 53 ke jenis belanja lain? siapa apabila mau merevisi Kewenangan pergeseran antar RO PN dalam 1 KRO yang sama dan 1 satker. Diatur pada ketentuan lebih teknis seperti SOP. Pada dasarnya, pemrosesan usulan revisi anggaran tetap mengikuti ketentuan jam kerja Kementerian Keuangan meskipun dengan menggunakan sistem aplikasi, usulan revisi anggaran dapat diajukan 24/7. kewenangan dan ketentuan terkait pemanfaatan sisa anggaran kontraktual yang bukan bersumber dari SBSN silahkan mengacu pada Lampiran I Huruf B Nomor 14 Jika terkait BMN berupa gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor, maka perlu memperhatikan ketentuan mengenai catatan halaman IV.B DIPA di lampiran I serta terkait RKBMN yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Jika tidak terkait BMN, maka mengikuti ketentuan revisi umum. Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a, menjadi kewenangan DJA
43 Deta Rahman Badan dan Pengembangan- Kementerian Dalam Negeri Penelitian 44 Arif Wiryawan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional- Kementerian Perdagangan 45 dicky martono PMK II 46 Endrizal Sekretariat Jenderal- Mahkamah Konstitusi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN pergeseran anggaran antar RO PN dalam 1 Satker Uke I dilakukan pada kewenangan mana Terkait dengan kewenangan KPA untuk merevisi anggaran dalam satu RO PN dalam 1 satker, bukankah sudah berlaku di PMK revisi anggaran sebelumnya? Terkait penggunaan akun 526, dalam aturan baru dibutuhkan surat usulan proposal dari pihak ketiga. Bagaimana jika usulan pemberian 526 itu berasal dari pihak kesatu/pemilik DIPA? Apakah cukup hanya surat pernyataan eselon 1 saja? Atas pertanyaan di atas, menjadi kewenangan siapa untuk penegsahannya? Dokumen apa saja yang dipersyaratkan? Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a, menjadi kewenangan DJA Benar, namun tidak diatur secara eksplisit. Dalam PMK 199/PMK.02/2021, kewenangan tersebut dipertegas dalam Lampiran I Pada Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan akun 526 berupa kepada barang masyarakat/Pemerintah dan pengalokasiannya didasarkan pada usulan proposal, maka usulan Revisi Anggaran dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa pengalokasian didukung proposal dari masyarakat/Pemerintah Daerah penerima barang yang isinya memuat kesanggupan menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementerian/Lembaga. yang akan diserahkan Daerah Pertanyaan kurang lengkap
47 Sabar Tiur Mauli Verawati Ditjen Kerja Sama Multilateral- Kementerian Negeri Luar 48 Meriyanti Sekretariat Kabinet RI 49 Wilman Fathurochman Direktorat Jenderal Perumahan- Kementerian Pekerjaan dan Rakyat Umum Perumahan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Sesuai Paparan, 1. Pasal 8 mengenai tambahan atribut level KRO berupa penambahan dari SP SABA 999.08 apakah masih diperlukan menambahkan pada catatan hal IV.B DIPA? 2. Pasal 32: apakah pergeseran anggaran dalam 1 satker yg menjadi wewenang KPA ini juga termasuk RO PN yang berasal dari ABT BA BUN? 3. Pasal 14 terkait pemutakhiran data POK yang menjadi wewenang KPA apakah berlaku utk yang halaman III DIPA nya berubah? Terimakasih. Untuk pergeseran anggaran tes covid-19 untuk kepentingan internal K/L (pelaksanaan tusi unit kerja dalam rangka melakukan perjalanan dinas) apakah bisa dialihkan ke anggaran non operasional lainnya.. karena berkaca dari tahun lalu.. biaya tes covid sendiri turun lebih rendah, lebih dari 50% di tengah tahun..dan hal ini menyebabkan kelebihan penganggaran pada akun tes covid dalam rangka pelaksanaan tusi. misal dioptimalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan paket meeting dalam kota untuk pelaksanaan tusi unit kerja tersebut. surat Apakah ada persyaratan berupa persetujuan Eselon I dalam hal pergeseran anggaran antar RO (baik PN maupun non-PN) dalam satu KRO dalam satu Satker? Bila tidak, bagaimana mekanisme kontrol kami di pusat sehingga Satker di daerah tidak menggeser anggaran antar RO dalam satu KRO tanpa sepengetahuan Eselon I? Terima kasih 1. Perlu, data yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi memuat tambahan alokasi anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 yang ditandai dengan kode berupa "Penambahan dari SP SABA 999.08" dan dicatat dalam halaman IV.B DIPA. 2. Dalam hal pergeseran dalam 1 RO PN terkait dengan anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 mohon memperhatikan ketentuan/kewenangan pada Lampiran I huruf B nomor 26. 3. Tidak. Sesuai lampiran I huruf C revisi administrasi mengenai perubahan halaman III DIPA menajdi kewenangan Kanwil DJPb. Diperkenankan, sepanjang alokasi anggaran awal tidak termasuk dalam cluster besar PC PEN. Sesuai Pasal 34 ayat (2) bahwa alokasi anggaran untuk penanganan bencana nonalam untuk dilakukan pergeseran selain untuk penanganan bencana non-alam, kecuali anggaran yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam. ke alokasi anggaran Pergeseran anggaran antar-RO PN dipersyaratkan surat persetujuan Eselon I karena diproses di DJA. Sedangkan pergeseran anggaran antar-RO non-PN dalam 1 KRO dalam 1 satker tidak dipersyaratkan surat persetujuan Eselon I karena dapat diproses di KPA. Untuk mekanisme kontrol agar dapat dikoordinasikan unit Sekjen (kebijakan) pada K/L masing-masing.
50 Rudy kustiyono BPSDM- Kementerian Perhubungan 51 Widodo 52 AHMAD JAM JAM ROFI Inspektorat Jenderal- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal- Kementerian Agama 53 Budi Wibowo Hari Kepaniteraan dan Setjen-Mahkamah Konstitusi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Ijn bertanya, untuk revisi POK di tahun 2021 harus di pemouktahiran di kanwil PBN agar data d kppn sinkron dg satker, sedangkan untuk tahun 2022 apa perlu pemuktahiran juga dikanwil apa tidak perlu ya? kalo tidak perlu mekanisme revisinya seperti apa?. thx sblmnya. Mohon penjelasan jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan, jenisnya apa saja? 1. bagaimana cara pemutakhiran data POK yang menjadi kewenangan KPA di aplikasi sakti? 2. revisi POK kewenangan KPA dalam satu jenis RO/KRO, apakah boleh merubah belanja? misalkan dari akun 53 ke akun 52 atau sebaliknya 3. apabila melakukan revisi menghilangkan atau mengganti sebagian detail pada akun belanja dalm hal anggaran tetap atau bertambah, apakah tidak akan bermasalah dalam pertanggungjawaban bendahara? proses Terkait dengan usulan revisi di pasal 11 soal pemblokiran, dilakukan penelahaan antara K/L dengan DJA terlebih dulu atau tidak? apakah juga tersedia untuk Dalam hal aplikasi SAKTI melakukan pemutakhiran data maka tidak perlu lagi ke Kanwil untuk melakukan pemutakhiran data. sudah Untuk jenis tunggakan apa saja yang dapat dibayarkan langsung menunggu perdirjen perbendaharaan yang sedang disusun Dit.PA DJPb. 1. Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran). 2. KPA tidak diperkenankan melakukan revisi POK perubahan jenis belanja sesuai pasal 14. 3. Sepanjang belum ada realisasi anggaran, maka menghilangkan/mengganti sebagian detil pada KPA. akun Silakan melakukan pemutakhiran data setelah melakukan revisi anggaran. dilakukan dapat oleh DJA berwenang untuk dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga, sehingga tidak ada forum penelaahan.
54 Anton Prasanto Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Sebagaimana dipaparkan terkait revisi SP SABA 999.08 pemberian atributnya di level KRO, apakah artinya harus membuat KRO jika atributnya pada KRO baru? Karena eksisting maka seluruh alokasi anggaran di dalam KRO tersebut akan ditagging sebagai SP 999.08. Kenapa pemberian atribut tersebut tidak di level bawahnya (RO/Komponen/Detil), karena kalo tidak salah nantinya yang muncul dalam catatan halaman IV.B DIPA di level akun. SABA 2. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal revisi anggaran berkaitan dengan Program/Kegiatan/KRO/RO baru, maka usulan revisi APIP. dilakukan Pertanyaan: dalam hal KL mengusulkan revisi kinerja berupa penambahan informasi KRO/RO baru yang belum ada dalam database RKAKL apakah juga harus terlebih dahulu dilakukan reviu APIP? Ataukah reviu APIP diperlukan nanti saat proses Revisi Anggarannya, misalnya melalui pergeseran untuk pengalokasian dalam anggaran tersebut. KRO/RO baru perlu reviu 3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual yang reviu APIP apakah hanya memerlukan diberlakukan dalam hal sumber dananya SBSN saja 26)? Bagaimana ketentuan Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual yang sumber dananya selain SBSN (seperti RM atau PHLN)? Diatur di pasal-pasal berapa? Apakah Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola yang Pasal s/d 22 (Pasal 1. Tidak harus membuat KRO baru, penandaan dengan memlilih pilihan "PENAMBAHAN DARI SP SABA 999.08' pada kode inisiatif baru yang merupakan bagian dari atribut pada level KRO. Penandaan dilakukan pada saat merekam ABT dalam RKAKL dengan menggunakan aplikasi SAKTI. 2. Reviu APIP diperlukan ketika melakukan revisi kinerja anggaran, berkaitan usulan Program/Kegiatan/KRO/RO baru tidak diperlukan reviu APIP. revisi dengan sedangkan informasi 3. Iya, reviu APIP atas pemanfaatan sisa anggaran kontraktual diperlukan dalam hal sumber dana SBSN (sesuai padal 22-26). Untuk sumber dana RM, reviu APIP silakan mengikuti Pasal 7. 4. Untuk perlakuan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola yang dsumber dananya dari PHLN secara umum mengikuti nature PHLN bahwa pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola harus mengikuti naskah perjanjian/dokumen yang dipersamakan. Sedangkan untuk ketentuan dan kewenangan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola silakan mengacu pada Lampiran I nomor 14 halaman 87.
55 Hary Gunawan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 56 Ginanjar Septianto Sekretariat Jenderal- Ombudsman Republik Indonesia 57 Rozanna Indrawardani Deputi administrasi-Setjen DPR RI bidang FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN sumber dananya dari RM/PHLN juga perlu reviu APIP dalam hal "peruntukannya berubah" (misalnya dimanfaatkan untuk menambah alokasi pada Kegiatan/KRO/RO yang lain? pada pasal 14 disebutkan bahwa Pemutakhiran Data POK dirubah kewenangannya dari kanwil KPA DJPb namun ada batas waktu sampai dengan tanggal 27 Desember untuk pemutakhiran data ke kanwil kewenangan menetapkan DJPb, pemutakhiran POK tetap di kanwil DJPb? mohon dijelaskan kembali, terima kasih. menjadi kewenangan berarti Terkait proses clearance SPBE, pada 2021 kami sudah mengajukan clerance SPBE untuk tahun anggaran 2022. Dalam proses menunggu clearance tersebut anggaran terkait SPBE yang kami ajukan telah diblokir sementara oleh DJA. Jika kami telah mendapatkan clearance, bagaimana proses dan prosedur untuk membuka blokir SPBE? jika dalam perjalannya ada kegiatan yang tidak mendapat clearance, apa yang sebaiknya dilakukan? 1. Untuk revisi administrasi pembukaan blokir review BPKP, apakah perlu reviu APiP atau tidak? 2. Jika revisi antar kegiatan dengan KRO yang sama, menjadi kewenangan siapa? Misalkan 5803.ABC ke 5804.ABC Bahwa terkait dengan pemutakhiran POK hendaknya mengacu pada Pasal 14. Berkenaan dengan pemutakhiran data revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA tetap diproses di Kanwil DJPb sesuai dengan Pasal 37 ayat 12. Usulan revisi anggaran disampaikan ke DJA untuk ditelaah dengan didukung dokumen clearance dari Kominfo dan/atau KemenPAN RB. Sedangkan kegiatan yang tidak mendapat clearance, dapat disampaikan kembali setelah mendapatkan clearance dari Kominfo dan/atau KemenPAN RB. 1. Apabila sudah direviu oleh BPKP maka tidak perlu lagi direviu APIP. 2. revisi antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program dengan KRO yang sama menjadi kewenangan DJPb (kanwil jika dalam 1 kanwil yang sama, dan Dit.PA jika antar kanwil). 3. pembagian kewenangan belanja operasional mengacu pada Lampiran I halaman 84 nomor 7.
3. Apabila mengurangi/menambah anggaran pada layanan perkantoran merupakan kewenangan siapa, apabila melakukan revisi? 58 Suprayogi Wicaksono Kanwil DJA disatu sisi untuk mempecepat/mengurangi birokrasi, namun disisi lain menambah birokrasi yaitu dengan menambah layer/birokrasi dengan perlunya terkait dengan TIK. Menurut kami tak perlu rekomendasi dari Kominfo. Mohon konfirmasinya. terima kasih. rekomendasi dari KOMINFO 59 Humairi Akeda Sirkomba Biro Perencanaan, Bidang Kemenko Perekonomian pada paparan "SOSIALISASI TATA CARA REVISI untuk ANGGARAN" dari DJA dijelaskan pemutakhiran menjadi POK kewenangan KPA namun pada halaman 67 di PMK 119 tetap menyatakan "Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi Petunjuk Operasional kegiatan yang KPA mengakibatkan perubahan halaman III DIPA. batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan" penjelasannya perbedaannya. terima kasih berubah oleh termasuk mohon 60 Yogi Nugroho Prasetyo Kanwil DJPb Sulteng Pada PMK 199/2021 bagian revisi dalam hal pagu anggaran tetap disebutkan bahwa pergerseran satu antar-jenis belanja merupakan kewenangan tidak Kanwil DJPb mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalarn 1 (satu) Kanwil DJPb. Yang menjadi pertanyaan adalah antar-jenis belanja untuk apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya, apakah bisa salah selama FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Dalam hal pengurangan pergeserandari belanja operasional operasional menjadi kewenangan DJA. yang diakibatkan ke non Terkait dengan pengaturan belanja TIK wajib memperhatikan ketentuan dalam Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri teknis terkait dan Perdirjen Anggaran PER-6/AG/2021. Bahwa terkait dengan pemutakhiran POK hendaknya mengacu pada Pasal 14. Berkenaan dengan pemutakhiran data revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA tetap diproses di Kanwil DJPb sesuai dengan Pasal 37 ayat 12. yang menjadi Pergeseran antar-jenis belanja kewenangan Kanwil tidak dibatasi, asalkan tidak mengakibatkan pagu minus sampai akhir tahun anggaran dan tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) kanwil DJPb.
61 Alfred Frans Kanwil DJPb Provinsi NTT FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN menggeser dari Belanja Pegawai ke Belanja Modal? Mohon diberikan penjelasan dengan detail. 1. Pada Lampiran I PMK 199/PMK.02/2021 Perubahan kantor bayar (belum ada realisasi) dan perubahan nomenklatur (DK & TP) merupakan kewenangan Kanwil DJPb, terkait dengan itu mohon dapat difasilitasi antara regulasi dengan Aplikasi, karena perubahan dimaksud mempengaruhi referensi yang mana referensi berada kewenangan perubahan pada kantor pusat baik di DJA maupun DJPb. 2. harap dapat disampaikan referensi terkait RO mana saja yang masuk dalam RO Prioritas Nasional, karena berdasarkan pengalaman terdapat satker yang belum mengetahui bahwa RO yang ada pada DIPA Satker termasuk dalam RO yang telah di tagging menjadi RO PN, dan kami juga tidak bisa menjawab apabila satker bertanya apakah dalam DIPA mereka terdapat RO PN karena RO PN hanya dapat kami lihat ketika ada satker yang mengajukan revisi dan pada matriks di DSW terdapat tagging PN. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor bayar dan perubahan nomenklatur yang menjadi kewenangan DJPb diatur lebih lanjut dalam peraturan perdirjen perbendaharaan yang saat ini sedang disusun. 2. RO PN selain ditagging PN, juga dialokasikan dalam KRO PN (KRO yang kode digit pertamanya diawali huruf "P", "Q", "R", "S" dan seterusnya).
62 Ina Karti Sekretariat Kementerian PANRB FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. mekanisme 2022: penambahan belanja anggaran operasional 001 (belanja op pegawai) dan yang 002(belanja operasional barang) bersumber dari program dukman dan program teknis (baik RO PN dan non PN) dapat di usulkan melalui kewenangan DJA atau bisa di kewenangan kanwil? revisi anggara TA ke 2. untuk pencegahan covid19 di lingkungan kementerian dikarenakan belanja operasional tidak mencukupi, apakah bisa: program teknis (RO PN dan Non PN) menganggarkan akun 521131-Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk akomodir paket data dan lisensi zoom? untuk akomodir kebutuhan pegawai masing2 unit kerja? jika tidak bisa apakah bisa pergeseran anggaran dari program teknis ke belanja operasional barang? mekanismenya usulan aggaran ke DJA atau Kanwil? Barang Operasional 3. bagaimana cara proses pemuktahiran data di KPA? 4. dalam rangka efisiensi revisi anggaran jika K/L melakukan usulan yg terdiri ada kewenangan KPA- campuran KANWIL -DJA, apakah bisa mengirimkan usulan langsung ke DJA? revisi anggaran 5. revisi antar KRO untuk RO PN menjadi kewenangan siapa? 6. penambahan dan pengurangan volume RO PN menjadi kewenangan siapa? 1. Pembagian kewenangan belanja operasional mengacu pada Lampiran I halaman 84 nomor 7. 2. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) dalam hal anggaran penanganan covid termasuk kedalam maka kategori kewenangannya mengikuti revisi rangka pemenuhan belanja anggaran dalam operasional yang diatur pada pasal 28 dan Lampiran I halaman 84 nomor 7. operasional, ketentuan belanja 3. Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran). 4. Sesuai pasal 6 ayat (7) s.d. ayat (9), Kewenangan DJA dapat memproses usulan revisi kewenangan Kanwil, sedangkan khusus kewenangan KPA tidak dapat diproses di DJA. 5. Kewenangan DJA 6. Apabila terjadi pengurangan volume RO PN maka kewenangan DJA, sedangkan penambahan RO PN dapat diproses di DJPb. Kanwil DJPb: penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari hibahyang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau PNBP termasuk PNBP badan layanan umum.
63 Mrajak Kanwil DJPb Kalsel FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1a Batasan/tagging belanja operasional non operasional dalam program Dukma seperti apa/bagaiman? kewenangan 1b penambahan uang lembur dan uang makan, dan bagamana bila penambahan tersebut dari gaji pokok dan tunjangan yg melekat pada gaji Bagamaina batasan 2 Revisi terkait BMN sekarang yg mensyaratkan RKMBN batasannya bagaimana?, tahun 2021 yg hanya Gedung/bangunan, masuk kendaraan Dinas 1. a. Belanja opersional adalah belanja yang termasuk dalam Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Sedangkan belanja non-operasional adalah belanja fungsinya. untuk menjalankan tugas dan 1.b. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran. 1. a. Belanja opersional adalah belanja yang termasuk dalam Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Sedangkan belanja non-operasional adalah belanja fungsinya. untuk menjalankan tugas dan 1.b. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran. 2. Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa Tanah/Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus dilampiri RKBMN dalam hal: a. Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau b. Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA atau penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan diajukan ke Dit. PA DJPb sedangkan, apabila usulan tidak membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb revisi tersebut
64 Rungky Wiratsongko Sekretariat Jenderal/Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Pada slide 11 disebutkan bahwa pengajuan usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan belanja TIK memerlukan clearance dari Kemenkominfo dan/atau KemenPANRB 1. Apa yang dimaksud belanja TIK? 2. Belanja apa saja yang masuk ke dalam kelompok belanja TIK 3. Berapa lama norma waktu clearance mulai dari pengajuan usulan clearance sampai rekomendasi dikeluarkan? 1. Belanja TIK adalah belanja yang berkaitan dengan pengadaan berupa Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru, Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC). sistem IT 2. Rekomendasi tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: a. Pembangunan/Pengadaan (clearance) sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum; b. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC); dan yang c. Penyelenggaraan memanfaatkan dan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. pemerintahan informasi 3. Silakan mempedomani Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Permintaan Clearance dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah. Berkaitan dengan norma waktu clearance, silakan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan/atau Kementerian PAN/RB.
65 Muhammad Sodik Ditjen Bimas Islam- Kementerian Agama 66 Yunizar Mutiara Sekretariat Jenderal- Kementerian Sosial 67 Bambang Hariyadi Wilayah Kantor DJPb Provinsi Kalimantan Selatan 68 Widya Buwono Pratiwi Direktorat Jenderal Kebudayaan- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 69 Valya Nafisa Yasmin Kantor DJPb Kalimantan Barat Wilayah Provinsi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. Pergeseran anggaran antar RO PN itu wewenang siapa? baik satu satker atau antar satker 2. Terkait usulan revisi ke dja atw dit PA/DJPB, apakah ketika ADK Span terbentuk dan diusulkan lewat Pengajuan Revisi pada SAKTI, user apru/aprw tidak bisa membetulkan adk dg merubah menu monitoring SAKTI ke unit? Terkait anggaran PN, bila target telah terpenuhi, apakah diperkenankan untuk direvisi ke kegiatan di luar PN, misal untuk belanja operasional lainnya. Terima kasih Jika satker melakukukan revisi yg secara tidak sengaja mengakibatkan kesalahan sumber dana, bagaimana perlakuannya? Menjadi kewenangan untuk memperbaiki kesalahan akibat revisi ini? siapa Sering kali revisi anggaran yang saya ajukan di satu DJA pada TA 2021, DIPA dan ADK sudah muncul, namun monitoring revisi masih biru yang artinya belum selesai. Dan durasi waktunya cukup lama. Apakah ADK dan DIPA yang sudah muncul tersebut dapat digunakan walaupun prosesnya selesai? dinyatakan belum Mengapa ADK dan DIPA sudah muncul tapi prosesnya belum dinyatakan selesai? Untuk pergeseran RO PN jika ada penambahan atau penghilangan akun baru pada rincian RO 1. Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a halaman 88, menjadi kewenangan DJA (satu satker ataupun antar satker). 2. Bisa dibetulkan ADK dalam (setelah dilakukan penelaahan). 2. Bisa dibetulkan ADK dalam (setelah dilakukan penelaahan). Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola dari sis RO PN dapat digunakan untuk menambah volume RO yang sama dan/atau RO lain. Jenis revisi perubahan sumber dana termasuk dalam kelompok Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap, klausul ini ada di Lampiran I PMK Nomor 199/2021 Nomor 20 halaman 89, di mana perubahan sumber dana menjadi kewenangan DJA. Mungkin karena status penyelesaian revisi Satu DJA belum diupdate tahapannya oleh pemroses hingga selesai, sehingga di menu monitoring revisi pada KL terlihat belum selesai. Terkait revisi yang mengakibatkan perubahan RO PN diselesaikan di DJA melalui penelaahan yang melibatkan Bappenas.
70 Danang Prihastomo Sekretariat Jenderal / Biro Perencanaan- Kementerian Perindustrian FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN bagaimana? keweangan Kanwil atau DJA? Terima kasih Hal tersebut merupakan 1. Sesuai dengan Slide 22 pasal 7 pada paparan sosialisasi PMK, tertulis ketentuan, hal-hal yg membutuhkan reviu apip hanya 4 poin (Perubahan pagu, pergeseran antar program, restrukturisasi, dan Kegiatan/KRO/RO baru, berdasarkan hal ini berarti Revisi Buka Blokir TIDAK PERLU REVIU APIP? 2. sesuai slide 17 (lampiran 1 pasal 32) pergeseran PN, dalam slide dijelaskan terkait kewenanga untuk penambahan anggaran / target PN ada pada kanwil, nah untuk penurunan anggaran / target ataupun pergeseran dari PN ke PN lain, ataupun dari PN ke non PN kewenangannya apakah pada kanwil juga atau gimana? 1. Pasal 7 PMK 199/2021, memang secara harfiah menerangkan bahwa reviu APIP untuk 4 hal yang anda sebutkan, namun tidak terbatas maknanya hanya pada 4 hal tersebut, misal pemblokiran di awal tersebut disebabkan karena data dukung reviu APIP belum ada ketika awal pengalokasian anggaran. Maka dalam konteks ini reviu APIP menjadi penyebab anggaran diblokir pada saat itu, sehingga ketika K/L akan membuka blokir diperlukan dokumen reviu APIP. 3. terkait pengaturan revisi anggaran Prioritas Nasional (PN), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 bahwa secara umum perubahan dan/atau pergeseran RO PN perlu mendapat persetujuan Kemenkeu (DJA) dan Bappenas, kecuali 4 (empat) hal, yaitu: a. penambahan target dan/atau alokasi RO PN yang anggarannya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui KPPN dan atau PNBP termasuk PNBP BLU, b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO PN, c. pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola RO PN, dan/atau d. ralat nomenklatur;menjadi kewenangan DJPb (Dit. PA dan/atau Kanwil). Jadi apabila ada urulan revisi terkait penurunan anggaran/target ataupun pergeseran dari PN ke PN lain, ataupun dari PN ke non PN maka merupakan kewenangan DJA karena perlu penelaahan dengan Bappenas dan K/L. administratif
71 Andi Batari Ugi BPSDM- KEMENDAGRI 72 Desi Balmon Kelas Batam-Kominfo II 73 Aswhin Sekretariat Jenderal-Kemendes PDTT 74 Ikhwan Hidayat Noor Kantor DJPb Sumatera Selatan Wilayah Provinsi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Saat ini terdapat perubahan kewenangan revisi, bagaimana dengan revisi anggaran terkait jenis belanja? pemuktahiran Revisi anggaran sudah tidak perlu lagi ke kanwil DJPB, jadi untuk akhir tahun anggaran revisi jika lagi kewenangan KPA maka membuat pemuktahiran yang disampaikan ke kanwil DJPB lagi? berarti penyesuaian anggaran sudah secara otomatis kah di sakti? revisi terakhir adalah tidak perlu Sesuai dengan Pasal 6 PMK 199/2021, bahwa penetapan revisi anggaran merupakan kewenangan DJA, DJPb, atau KPA, hanya terkait jenis belanja dikecualikan untuk KPA. Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran). 1. Apakah Operasional dan (002) bila berlebih Pemeliharaan Kantor apakah dapat direalokasi ke belanja non operasional? karena pada PMK 199 hanya menyebutkan Belanja Pegawai Operasional belanja 1. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan Lampiran I angka 7 huruf b, pergeseran belanja operasional ke belanja non-operasional menjadi kewenangan DJA dengan mekanisme dan ketentuan berlaku. 2. Sama dengan pada aplikasi satu DJA, di aplikasi SAKTI terdapat menu monitoring usulan revisi semua unit/satker. 2. Dalam satudja user K/L dapat melakukan monitoring usulan revisi semua unit/satker di K/L nya, apakah di SAKTI user K/L (aprba) dapat melakukan monitoring usulan revisi semua unit/satker? Satker 1. Terkait revisi Penggunaan realisasi PNBP di atas targetnya, bersangkutan melakukan pengisian data Target PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi apa yg dimaksud? resmi DJA. yang 1. aplikasi TPNBP, aplikasinya bisa di download di situs 2. pada prinsipnya pelayanan PNBP tetap dapat dilakukan sambil paralel dengan penyelesaian proses administratif (revisi anggaran) terkait yang sedang berlangsung. 2. Meneruskan satker. Mohon ijin bertanya terkait PNBP, tahun ini target kami 110 orang dan sampe hari ini target kami sudah terpenuhi. Menurut arahan pembina fungsi kami di BNN, akan di berikan pertanyaan
75 Imam Ghozali Sekretariat Jenderal-BPK FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN tambahan anggaran dan target PNBP kepada kami. Surat ke eselon I sudah kami kirim dan sedang menunggu surat pengantar utk revisi tanyakan, apakah anggaran. yang saya boleh kami tetap menerima layanan SKHPN PNBP ini pak sambil menunggu penambahan revisi anggaran turun? Terkait Revisi Anggaran berkaitan dengan Komunikasi belanja Teknologi Informasi Apakah perubahan pada semua level harus dilengkapi dengan dokumen clearance, ataukah jika ada perubahan terkait substansi belanja TI sebagai contoh : 1. apakah perubahan output atau harga satuan untuk belanja TI perlu dokumen clearance 2. apakah ada pergeseran anggaran antar KRO/RO terkait TI perlu dokumen clearance Terkait dengan pengaturan clearance, secara umum di atur dalam Pasal 4 PMK 199/2021 yaitu bahwa penyusunan revisi anggaran dilakukan sesuai dengan mengenai perundang-undangan peraturan penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. berkaitan dengan hal tersebut di dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- 6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA di bagian Lampiran I Huruf D. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran, angka 16. Informasi dan Pengalokasian Belanja Komunikasi, menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Program Digitalisasi harus Nasional, mendapatkan dari KemenPAN & RB dan/atau Kemenkominfo adalah berupa: a. pembangunan/pengadaan sistem IT atau aplikasi Teknologi kegiatan/proyek K/L yang rekomendasi (clearance) baru yang bersifat umum, b. pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru (DC/DRC), dan c. penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. pemerintahan
76 Melyastarda Inspektorat Utama- Kementerian PPN/Bappenas 77 Hanifiar Retnanti Bima Perwakilan Daerah Yogyakarta BPKP Istimewa 78 Widya Pratiwi Buwono 79 Widi Sulistiono Direktorat Jenderal Kebudayaan- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Bidang Anggaran Perekonomian dan kemaritiman. dan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Perdirjen berapa saja yg menjadi turunan PMK 199/2021 ttg tata cara revisi anggaran? salah satunya kami butuh yg terkait tunggakan (Pasal 31 ayat (2) PMK 199/2021) di dalam slide Paparan ZI WBK hal. 13 bahwa agar pagu minus memprioritaskan penyelesaiannya dengan revisi. Bisa dijabarkan lagi maksudnya lebih detail seperti apa? dan apakah dalam proses tidak pengajuan diperbolehkan lagi untuk yg belanja pegawainya minus?trims belanja pegawai SPM ke kppn juga Apabila ingin revisi anggaran kewenangan DJA sekalian revisi kewenangan DJPb (misalnya revisi Hal III DIPA), apakah masih memerlukan surat permohonan revisi anggaran dari KPA ke DJPb? 1. Terkait perubahan RO PN, dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak hadir, maka dinyatakan telah menyepakati hasil penelaahan. Tapi jika Bappenas hadir tetapi belum menyepakati, bagaimana? 2. Terkat pengesahan hibah yang penarikannya (KPPN) dan tidak melalui kuasa BUN Dengan demikian kiranya pengadaan sarana TIK diluar 3 poin yang diatur tersebut tidak memerlukan clearance. Untuk jenis tunggakan apa saja yang dapat dibayarkan langsung tanpa melalui mekanisme revisi, menunggu perdirjen perbendaharaan yang akan diatur oleh Dit.PA DJPb. sesuai dengan Pasal 28 PMK 199/2021 terkait Revisi Anggaran Belanja Operasional ayat (4) huruf b. diatur bahwa dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran pada K/L yang bersangkutan. frasa yang tercetak miring dan tebal dapat dimaknai pada kesempatan pertama ketika diketahui terjadi pagu minus maka oleh K/L/satker/KPA dilakukan langkah-langkah untuk menutup kekurangan alokasi dimaksud sebelum pengajuan SPM berikutnya ke KPPN. Jika revisi anggaran ditujukan ke DJA, maka surat permohonannya cukup disampaikan ke DJA, usulan revisinya apa saja. 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (8), usul revisi anggaran terkait RO PN yang ditelaah bersama Kemen PPN/Bappenas harus disepakati oleh tiga pihak dan dituangkan di dalam Berita Acara Penelaahan sehingga Kemen PPN/Bappenas tidak menyetujui, usul revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan. perwakilan dalam hal
80 Yohana Jenny Lantika Sagala Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan 81 Rasyid Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah- Kementerian Pekerjaan dan Rakyat Umum Perumahan 82 Teno Sulistyanto Sekretariat Kementerian Koordinator- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN kegiatannya masuk dalam RO PN, revisinya menjadi kewenangan siapa ? 3. Terkait revisi rumusan informasi kinerja, yang dilakukan melalui sistem aplikasi, bagaimana prosesnya ? Apakah masih ada kebijakan revisi belanja modal Kebijakan dari sebelumnya adalah 10% maksimal dari total belanja operasional. Apakah ada non perubahan? Terimakasih belanja Untuk pergeseran anggaran antar-KRO dalam satu kegiatan berada di kewenangan siapa? Bagaimana kalau antar-KRO antar-kegiatan? Terima kasih 1. Pada terbaru ada pemindahan kewenangan revisi DJA ke DIT PA dan Kanwil DJPB, apakah pengajuan revisi di DIT PA dan Kanwil masih mememerlukan penelaahan atau tidak, mohon informasi, jika tidak ada penelaahan bagaimana cara pengujian materi revisi nya PMK 2. Untuk pemutakhiran RPD dalam rangka pemenuhan nilai IKPA, apakah masih perlu mengajukan revisi pemutakhiran RPD ke Kanwil, atau cukup melakukan pemutakhiran di SAKTI? 3. Untuk revisi informasi kinerja apakah bisa langsung di SAKTI atau masih di satudja? 2. sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021, Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN, termasuk pada RO PN menjadi kewenangan Kanwil DJPb. 3. Prosesnya mengikuti ketentuan Pasal 36 PMK 199/2021. 3. Prosesnya mengikuti ketentuan Pasal 36 PMK 199/2021. Sudah tidak diatur. Pergeseran anggaran antar-KRO dalam satu Kegiatan dan/atau antar-Kegiatan dapat dilakukan di DJPb (Dit. PA dan Kanwil), kecuali yang berkaitan dengan RO PN dan/atau mengakibatkan penurunan volume RO menjadi kewenangan DJA. 1. Mekanisme revisi yang menjadi kewenangan Dit. PA dan Kanwil dilakukan tanpa penelaahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PMK 199/2021; 2. sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021 pemutakhiran RPD dilakukan di Kanwil DJPb; 3. Sampai saat ini revisi rumusan informasi kinerja dilakukan melalui satu DJA, namun ke depannya akan dialihkan ke aplikasi SAKTI.
83 Putra 84 Fernando Pilander Direktorat Jenderal Imigrasi- Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor DJPb Sulawesi Utara Wilayah Provinsi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Apakah bisa merevisi Volume KRO, Kalau Bisa Kewenangan nya dimana? 1. misalnya satker merevisi akun 532111 System menjadi ini pengadaan pengadaan komputer. apakah revisi membutuhkan rekomendasi dari kominfo? sound 2. Ada satker yang mengajukan revisi ke DJA yang didalamnya termasuk revisi pengesahan yang dapat dilakukan di Kanwil DJPb, kenapa selama ini revisi tersebut menurut satker ditolak oleh DJA karena Revisi DJA hanya khusus revisi yang menjadi kewenangan DJA saja sehingga satker harus melakukan revisi 2 kali yang tentunya membutuhkan waktu terlalu lama. Apakah DJA tidak bisa melakukan revisi yang didalamnya revisi kewenangan kanwil? termasuk 3. Pada PMK disebutkan batas akhir penerimaan usulan revisi dan penyelesaiannya dilakulan pada satu tanggal yang sama. bagaimana apabila usulan revisi baru diajukan pada pukul 23.59 waktu setempat? penyelesaiannya akan seperti apa? 4. Untuk Pergeseran anggaran antar jenis belanja, misalnya dari 52 ke 53 apakah memerlukan persetujuan eselon I? Sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021, dalam hal penambahan volume KRO menjadi kewenangan DJPb, sedangkan pengurangan volume KRO menjadi kewenangan di DJA. 1. Silakan mempedomani ketentuan di dalam Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri teknis terkait, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan tentang Pelaksanaan Permintaan Informatika Clearance dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah,serta Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan IT Pengesahan DIPA, mengenai kriteria belanja seperti apa saja yang memerlukan clearance dari Kemenkominfo dan KemenPAN & RB; 2. Sesuai pasal 6 ayat (7) s.d. ayat (9), Kewenangan DJA dapat memproses usulan revisi kewenangan Kanwil. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi revisi POK dan tersebut mengingat proses pemutakhiran data telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA. 3. Penyelesaian usulan revisi anggaran diatur pada ketentuan lebih teknis seperti SOP. Pada dasarnya, pemrosesan usulan revisi anggaran tetap mengikuti ketentuan jam kerja Kementerian Keuangan meskipun dengan menggunakan sistem aplikasi, usulan revisi anggaran dapat diajukan 24/7. Jadi walaupun usulan revisi anggaran diajukan satker pada pukul 23.59, maka argo penyelesaian di kanwil mengikuti jam kerja Kementerian Keuangan. 4. Substansi revisi anggaran yang memerlukan surat persetujuan pejabat eselon I yang diproses di DJPb, silakan merujuk pada pasal 12 dan 13 PMK 199/2021.
85 Ester Sekretariat Utama- Bakamla 86 Oriy Wardhana Satari Sagala Wilayah Kantor DJPb Provinsi DKI Jakarta 87 Ida Ayu Made Rai Astuti Badan Pembangunan Kesehatan- Kementerian Kesehatan Kebijakan FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Apakah ketika melakukan revisi yang menjadi ke DJA (kewenangan revisi DJA) namun di dalam usulan antar komponen/subkomponen (revisi POK), K/L harus mencantumkan surat pengesahan revisi POK internal K/L? terdapat pergeseran Terkait pihak yang lebih bertanggung jawab terhadap pengajuan usulan revisi seperti pada pasal 36 di PMK 208/2020 Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021 tidak ditemukan pada PMK yang baru jawab kebenaran formil dan materiil menjadi tanggung jawab semua pihak terkait? ini. Apakah tanggung Tahun 2022 ada 5 Satker Pusat dengan 5 kegiatan di Unit Badan Litbangkes/BKPK digabung menjadi satu dipa. Pertanyaan kami: 1. Revisi dalam satu dipa antar kegiatan menjadi kewenangan siapa? 2. Revisi dalam satu kegiatan antar KRO PN dan Non PN kewenangan siapa? 3. Dengan satu DIPA (5 Satker) jika ada usulan revisi: Contoh kasus: Satker A sudah proses input untuk revisi kewenangan Dit.PA karena ada penambahan akun 526, sebelum prosees revisi kami proses ada arahan Pimpinan ke Satker B untuk melakukan revisi yang menjadi kewenangan KPA. Apakah usulan revisi Satker B dapat kami gabungkan sehingga semua usulan revisi masuk ke Dit.PA Terima kasih Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA setelah Klausul Pasal 36 PMK 208 dihilangkan memperhatikan pertimbangan Kemenkumham yang meminta klausul tersebut dihapus, dikarenakan hal ini sudah merupakan ketentuan umum di peraturan yang lebih tinggi yaitu di PP 45 Tahun 2013 sebagaimana yang diubah dengan PP 50 Tahun 2018. Oleh karena nya tidak perlu diatur lagi. terkait dengan penjelasan bapak di awal menurut pemahaman kami dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 12 mengenai mekanisme revisi anggaran Jenderal I pembagian Perbendaharaan dan Lampiran kewenangan, pergeseran antar-kegiatan dalam 1 DIPA menjadi kewenangan DJPb (Dit.PA: untuk antar Kanwil, dan Kanwil DJPb jika dalam 1 Kanwil); Direktorat pada 2. sesuai dengan Pasal 32, Pergeseran anggaran antar KRO PN ke KRO non-PN menjadi kewenangan DJA atau sebaliknya. Sedangkan Pergeseran anggaran antar KRO non-PN merupakan kewenangan DJPb. 3. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, Dit.PA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data
88 Unik Haryanti Sekretaris BMKG Utama 89 Prima Prayitno Hadi Mabes TNI/ Babek TNI FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN di satker kami ada BM Handycam dan karena handycam bukan prioritas jadi kami mau merevisi BM Handycam tersebut menjadi BM Backdrop dengan akun yang sama dan pagu tetap. yg menjadi pertanyaan adalah apakah revisi ini perlu persetujuan DJA atau KANWIL atau hanya KPA saja? karena yang kami revisi hanja detail/nama barangnya? Slamat Pagi, ijin bertanyakami satker babek mendapatkan hibah uang senilai Rp4 Miliar, kemudian kami mendapat KepGubernur DkI Jakarta no Kep 1500 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang perubahan nilai hibah dari 4M menjadi 2MTanggal 16 desember terdapat bunyi adendum naskah hibah dipa daerah dalam bentuk uang diperuntukan untuk belanja hibah dilaksanakan dalam waktu 2th dimulai 2021 sampai 2022.kemudian satker kami terima uang hibah masuk ke rekening baru tanggal 28 Desember 2021 sejumlah 2M Pertanyaan kami 1. Untuk pengesahan hibah apakah direvisi di 2021 atau di 2022? 2. Sementara ini satker kami hanya ada program duk manajement terkait hibah uang yg akan digunakan renov mess apakah harus buka program baru karena untuk hibah akunnya 53? 3. bila memang harus dibuka program baru itu kewenangan nya siapa DJA atau Kanwil trimakasih? telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA. Sesuai dengan Pasal 14, mekanisme revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BUN, maka revisi yang anda maksud sebagai revisi detil/nama barang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Pengesahan hibah langsung kewenangan Kanwil DJPB. Batas waktu Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 mengikuti ketentuan dalam surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Dit. APK DJPb. 2 & 3. Jika tidak terkait program teknis, maka pada Program Dukungan Manajemen dapat diusulkan ke DJA berupa penambahan Akun Belanja Modal 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, pada KRO EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal, RO 951 - Layanan Sarana Internal, Komponen Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.
90 Melisa Setjen/ Biro LPPBMN- Kementerian Perhubungan 91 Sanyoto danang Kanwil DJPn NTB 92 Danar Sotyorini Wilayah Kantor DJPb Provinsi Jawa Tengah FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN terkait Revisi Belanaj Barang Menganggapi Operasional ke Non Ops, walaupun masih 1 KRO tetap ke DJA Ya Pak? jadi selain OP ke Non OP revisi menjadi atau kewenangan Pak? dan satu Lagi terkait Pergeseran atar KRO untuk tahun 2022 ini kan menjadi kewenangan DJPB, untuk Revisi Modal Ke Belanja barang apakah termasuk menjadi kewenangan DJPB juga Pak? sebaliknya, pengajuan Kanwil DJPB Ya Revisi RO Prioritas Nasional yang merubah volume RO PN apakah masuk kewenangan DJA? Apabila satker mengajukan revisi penambahan pada akun belanja uang lembur apakah merupakan kewenangan Kanwil DJPb? Revisi pergeseran dari belanja operasional ke belanja non operasional merupakan kewenangan DJA. silakan kewenangan Terkait mempedomani Lampiran I PMK 199/2021 dan Perdirjen Perbendaharaan. dengan DJPb, Ya, Pergeseran anggaran antar-RO PN, dan Pergeseran anggaran mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN merupakan kewenangan DJA dan dalam proses penelaahannya melibatkan/perlu mendapatkan persetujuan Bappenas, kecuali penambahan target dan/atau alokasi RO PN yang anggarannya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau PNBP termasuk PNBP BLU. yang pergeseran anggaran antar-RO dalam KRO yang sama dan/atau antar-KRO dalam Program Dukungan Manajemen yang sama sepanjang untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai operasional dapat diproses di KPA (Pasal 29)
93 Lestari Kanwil DJPb DIY FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Mohon penegasan kembali terkait ruang lingkup belanja modal yang memerlukan RKBMN apakah identik dengan belanja modal yang harus dicatat pada Halaman 4 DIPA? jika iya, dalam beberapa kasus ada tidak mencatatkan belanja dimaksud pada halaman 4 DIPA nya, bagaimana solusinya? satker yang memang RKBMN untuk pengadaan BMN hanya untuk BMN yang telah ada SBSK-nya sesuai yang diatur dalam PMK nomor 172/PMK.06/2020 tentang SBSK BMN. Yaitu: a. Tanah dan/atau Gedung Perkantoran, b. Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara, c. Tanah dan/atau Bangunan Bangunan Tempat Persidangan, d. Tanah dan/atau Bangunan bangunan Ruang Tanahan, e. Tanah dan/atau Bangunan Ruang Pendidikan, f. ST/B berupa Kendaraan Jabatan, dan ST/B berupa Kendaraan Operasional. Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus hal: 1. Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau 2. Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA Tanah/Gedung/Bangunan dilampiri RKBMN dalam atau penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan DJPb diajukan ke Dit. PA tidak sedangkan, apabila usulan membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb revisi tersebut
94 muh nur asmar fajar Setjen-kemendagri apakah penelitian revisi anggaran oleh Biro Perencanaan K/L hanya sebatas apabila revisi anggaran merupakan kewenangan DJA? karena kami dalam hal pelaksanaan monev setiap K/L mempunyai kegiatan Prioritas Kementerian, jgn sampai tercapai dikarenakan anggaran dilakukan revisi level KRO kebawah oleh DJPB, terima kasih target Prioritas K/L tidak 95 RIZKI MOCHAMAD ZULKIFLI Badan Pengembangan Sumber Manusia- Kementerian Pekerjaan dan Rakyat Daya Umum Perumahan Jika akan mengajukan pemanfaatannya menggunakan persetujuan Eselon I? sisa kontraktual/ tetap apakah harus 96 IRA MARDIANA MANGKONA. S.Sos, M.M. BPSDM Kementerian Dalam Negeri Detail bl. RO Layanan Umum dan RO Layanan sarana internal tertukar, entah krn human error atau sustem error wkt proses penginputan kemarin. Dalam wkt dekat ini kami mw rencana revisi tp bl modal yg terlanjur ada dlm layanan umum dlm posisi blokir (automatic adjustment). Kalo dlm posisi blokir, apa bisa di revisi belanjanya pak dan itu kewenangan di DJA atau Kanwil? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN (monev) agar dapat Untuk mekanisme kontrol dikoordinasikan unit Sekjen (kebijakan) pada K/L masing-masing. Kewenangan dan ketentuan terkait pemanfaatan sisa anggaran kontraktual yang bukan bersumber dari SBSN silahkan mengacu pada Lampiran I Huruf B Nomor 14 Substansi revisi anggaran yang memerlukan surat persetujuan pejabat eselon I yang diproses di DJPb, silakan merujuk pada pasal 12 dan 13 PMK 199/2021. Revisi untuk buka blokir penghapusan catatan Halaman IV nya, memastikan jumlah Blokir automatic adjustment tidak berkurang alokasi belanja dan jumlahnya kewenangan DJA
97 Isty Listyowatie Prisniwi Sekretariat Jenderal-Komisi Pengawas Persaingan Usaha 98 I Gusti Ayu Made Dewi Purnamaningsih Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan 99 Nuzul Barrok Unsika- Kemendikbud 100 Dian Hapsari Indri Ditjen GTK/PPPPTK Matematika- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 101 Sunarti Sekjen- Kemendikbudristek FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN 1. apabila ada penambahan/perubahan akun yang berdampak juga adanya pergeseran anggaran (bersumber PNBP) antar RO dalam 1 KRO dalam 1 Kegiatan, revisi ini kewenangan tingkat DJA atau DJPb? 2. apabila ada penambahan/perubahan akun yang berdampak juga adanya pergeseran anggaran (bersumber PNBP) antar RO antar KRO antar kegiatan dalam 1 Program, ini kewenangan tingkat DJA atau DJPb?3. dari pertanyaan 1 dan 2 tersebut diatas, apakah K/L memerlukan persetujuan dari mitra kemenkeu dan mitra bappenas? revisi Sesuai dengan materi yang telah disampaikan, pemutakhiran merupakan kewenangan KPA. jika dilakukan perubahan RPD apakah datanya nanti akan konek ke kanwil Djpb? Terkait revisi anggaran tahun 2022 untuk antar belanja 52 ke 53 atau sebaliknya, pengajuan revisinya dapat diajukan ke kanwil DJPB? Pada KRO EBA, ada 2 RO. Apakah boleh anggaran pada RO dari operasional perkantoran dipindahkan ke RO lain? Apakah pengajuan revisi dari Akun 53 ke 52 melalu DJA atau melalui Kanwil..mohon petunjuk 1&2. Pergeseran PNBP --> lampiran I Huruf B butir 2 kewenangan DJA: antar-Program dan/atau antar-unit eselon I dalam 1 K/L, kewenangan Dit. PA: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO antar-Kanwil DJPb, kewenangan Kanwil DJPb: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kanwil DJPb, kewenangan KPA: dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis belanja, dan sumber dana. 3. Tidak perlu persetujuan Bappenas dalam revisi terkait PNBP. Sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021 pemutakhiran RPD dilakukan di Kanwil DJPb Silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 halaman 87. Anggarannya dapat dipindahkan ke RO lain dalam rangka pergeseran dari belanja operasional ke non operasional dan merupakan kewenangan DJA. Silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 halaman 87.
102 Rahmawati Pusat Pengembangan sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan- Kementerian Perhubungan 103 Zulkhairi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Selamat siang, bapak ibu izin bertanya 1. Apakah penghapusan komponen pada RO tanpa ada perubahan output di KRO merupakan kewenangan DJPB/KPA? 2. Apakah diperkenankan pada revisi di Kanwil untuk pergeseran antar jenis belanja? 2. Apakah diperkenankan pada revisi di Kanwil untuk pergeseran antar jenis belanja? 3. Apakah diperkenankan menambah RO pada kewenangan revisi KPA? 3. Apakah diperkenankan menambah RO pada kewenangan revisi KPA? 4. Apakah belanja pegawai dapat direvisi untuk belanja operasional atau non operasional? Seperti kebutuhan diklat? 5. Apakah penambahan pagu pnbp masih bisa jila realisasi target? diusulkan melalui kanwil djpb penerimaan telah melebihi Mohon arahannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jika dilakukan revisi Pemutakhiran data hasil revisi POK pasti diingingi dengan revisi RPD/Halaman III DIPA, padahal revisi Pemutakhiran data hasil revisi revisi POK RPD/Halaman III DIPA status historinya merupakan Revisi kewenangan Kanwil DJPb, apakah tidak selaras? mohon pencerahannya terima kasih. kewenangan KPA sedangkan 1. Penghapusan komponen tidak dapat dilakukan, hanya dapat di-nol-kan oleh KPA. Kewenangan KPA dapat merujuk pada pasal 14. 2. Ya, silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 3. Tidak, kewenangan KPA hanya pergeseran dalam 1 4. Dapat, belanja pegawai digeser untuk belanja operasional atau non operasional asal tidak menyebabkan pagu minus di sepanjang tahun berjalan. anggaran Sesuai pasal 28, pergeseran dari belanja pergawai operasional disertai dengan surat pernyataan dari Sekjen/Sestama. 5. Bisa, silakan merujuk pada Pasal 16 ayat (2) dan Lampiran I huruf A butir 3 huruf f halaman 73. Sesuai lampiran I huruf C revisi administrasi mengenai perubahan halaman III DIPA menajdi kewenangan Kanwil DJPb. Maka status historinya merupakan kewenangan Kanwil DJPb.
104 Hirzan Wahyudi Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan 105 m prasetyo w Kantor DJPb Provinsi Riau Wilayah 106 Ardi Artopo Direktorat Bidang Anggaran Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Terkait dengan rekomendasi (clearence) dari Kominfo/KemenpanRB dalam hal usulan revisi anggaran berkaitan belanja teknologi informasi komunikasi. Apakah ada daftar barang apa saja yang memerlukan clearence Kominfo? apakah revisi belanja modal seperti printer diperbolehkan tidak menggunakan clearence Kominfo? terima kasih Mohon penegasan pengaturan KEWENANGAN Revisi Kanwil DJPb di periode SETELAH Tahun Anggaran Berjalan (di awal TA berikutnya) atas pergeseran anggaran untuk penyelesaian PAGU MINUS (Belanja Pegawai dan Non Pegawai) dan untuk KOREKSI AKUN. Khusus koreksi akun, pergeseran anggaran diperlukan dalam hal sisa pagu anggaran akun tujuan tidak mencukupi. Proses koreksi akun di KPPN baru dapat diproses apabila saldo pagu akun tujuan mencukupi. Adapun konteks revisi (pagu minus & koreksi akun) di atas bersifat administratif dan dalam kondisi sudah TIDAK ada lagi pembebanan transaksi belanja ke DIPA. Dalam Pasal 28, hanya diatur pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai ke Belanja Non Pegawai (Ops maupun Non Ops). Bagaimanakah dengan pergeseran anggaran dari Belanja Barang Operasional ke Belanja Non Operasional apakah diperkenankan? Rekomendasi (clearance) tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: a. Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi b. baru yang bersifat umum; c. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC); dan d. Penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Terkait penyelesaian administratif/koreksi administratif silahkan penyusunan dalam mempedomani Jenderal surat Perbendaharaan mengenai Penyelesaian Administratif Pelaksanaan terkait Anggaran Tahun 2021 pemerintahan rangka LKPP, Direktur Pertanggungjawaban atas Pergeseran anggaran dari Belanja Barang Operasional ke Belanja Non Operasional diperkenan sesuai Lampiran I halaman 85 menjadi kewenangan DJA.
107 Gabriel Sahrundi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 108 Dwi Setiyanto Sulis Sekretariat Utama BNN 109 Nur Azizah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN Apakah penyesuaian unitcost untuk RO PN harus revisi ke DJA atau Dit PA? 1. Pada pasal 28 dijelaskan belanja pegawai operasional dapat digeser ke belanja barang non operasional, bagaimana perlakuan jika dengan belanja barang operasional digeser ke belanja non operasional? 2. Jika satker menerima hibah dari pemda untuk membiayai kegiatan Prioritas Nasional menjadi kewenangan siapa? Dalam penyusunan kertas kerja pada RKA satker, untuk satuan volume masih banyak terdapat ketidaksesuaian atau satker menggunakan satuan volume masing2. Sebagai contoh:- belanja modal peralatan seharusnya satuan unit, namun yang digunakan tahun, dll..- belanja perjalanan dinas seharusnya satuan orang, namun yang digunakan kegiatan, dll..saat ini pelaporan CO menjadi salah satu bagian penilaian IKPA, sehingga jika pencantumannya tdk sesuai maka informasi yang dihasilkan akan kurang akurat. Terkait hal tersebut, 1. apakah terdapat standar untuk pencantuman satuan volume tsb? jika ada bisa dijelaskan... terima kasih... Pergeseran anggaran antar-RO PN, dan Pergeseran anggaran mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN merupakan kewenangan DJA yang 1. pergeseran anggaran dari Barang Operasional ke Belanja Non Operasional diperkenan sesuai Lampiran I halaman 85 menjadi kewenangan DJA. Belanja 2. Penambahan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, termasuk pada RO Prioritas Nasional merupakan kewenangan Kanwil DJPB Silakan mempedomani PMK Nomor 208/2019 tentang Juksunlah RKA-K/L dan DIPA dan Perdirjen Anggaran PER-6/AG/2021.
FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN
FAQ SOSIALISASI PMK REVISI ANGGARAN