JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM1 Oleh: Saiful Bahri2 Abstract Social insurance and social assurance are nother names of social security. This course to focuses and describes how social security concept in Islam. By exploration a history of Prophet Muhammad period and his friend (shahabah) wisdoms, this study yet could answer this concept, social security in Islam. Finally, this study will compare a concept of social security in Islam and capitalist system. Keywords: Pemerintah, Masyarakat, Operator, Eksekutor, Kapitalis A. Pendahuluan Jaminan sosial (takaful ijtimai) wujud atas dasar kepedulian masyarakat atau kebijakan pemerintah dalam hal merealisasikan kepeduliannya terhadap rakyat. Keberpihakan seperti ini bertujuan menciptakan kesejahteraan sampai ke akar rumput (grass root). Terdapat beberapa aspek sosial - yang jamak dikenal - dijamin pemerintah seperti jaminan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik (hukum), dan keamanan. 1 Disusun untuk dimuat di jurnal Iqtishaduna STIE syariah Bengkalis 2 Dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam STIE Syariah Bengkalis 52
Aspek-aspek tersebut dinilai tidak pernah hilang dalam sejarah berbangsa dan bernegara umat manusia. Artinya, sampai saat ini - dan mungkin sampai nanti - jaminan sosial yang diusung oleh masyarakat sendiri juga pemerintah terus eksis sepanjang peradaban. Mayoritas negara di dunia selalu memosisikan kebijakan jaminan sosial sebagai agenda prioritas. Karena, mau atau tidak jaminan sosial dipandang sebagai keharusan (obligation) yang mesti melekat dalam suatu masyarakat dan pemerintahan. Sebagai salah satu elemen dalam peradaban umat manusia, Islam - sudah tentu - tidak pernah alpa dalam masalah ini. Hal itu disinyalir dalam konsep yang ditanam oleh al-Quran dan as-Sunnah Rasulillah SAW. Islam adalah agama universal (rahmatan lil alamin), yang kemunculannya ditunggu umat sejagat.3 Dengan demikian sudah pasti kepedulian sosial yang banyak dikisahkan berbagai literatur sejarah Islam menempatkan agama ini sebagai ajaran yang sangat peduli terhadap umat manusia, termasuk mengenai subjek kajian ini, jaminan sosial. Berbagai jaminan sosial yang secara umum dikenal seperti jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas/jamkeskin) beserta jaminan 3 Meskipun mereka yang tidak mengerti Islam - secara komprehensif - mengusung rasa antipati terhadap agama yang lurus ini (hanif). Tapi, itu sudah tentu bagian minoritas yang tidak mungkin merupakan representasi dari yang lain yang pernah merasakan kedamaian hidup berdampingan dengan salah satu agama samawi ini. 53
lainnya sudah tentu diniliai positif oleh berbagai pihak, meskipun realisasinya terkadang sering dihadapi dengan beberapa persoalan teknis. Kajian ini akan mencoba mendeskripsikan konsep dan ideologi jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam yang menyangkut bentuk-bentuk jaminan sosial yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam serta membandingkannya dengan program jaminan sosial dalam sistem Kapitalis. Dengan demikian akan tampak perbedaan dan persamaan (comparative study) realisasi program tersebut. Sudah tentu jaminan sosial yang dimaksud dalam kajian ini adalah sama dengan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud ialah tertuju bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan tangan mereka sendiri. Jaminan sosial yang dimaksud juga bermakna sebagai berbagai mekanisme masyarakat dan negara dalam memberi pelayanan kepada rakyatnya. Sehingga dengan pelayanan itu rakyat menyemat nama indah masyarakat tempat mereka menetap dan sekaligus pemerintah di relung kalbu mereka. 54
B. Urgensi Jaminan Sosial Dalam Islam Bahwa jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam.4 Hal itu mengindikasikan bahwa jaminan sosial berada pada posisi strategis dalam bangunan ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam akan berdiri kokoh bila ditopang dengan ketiga pilar ini. Sudah tentu ia akan tumbang atau tidak seimbang jika salah satu dari ketiga pilar ini tidak kokoh dan tidak berfungsi dengan semestinya. M. Faruq an-Nabahan5 dalam bukunya al-Iqtisad al-Islami, menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator yang semestinya melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial. Artinya, jaminan sosial merupakan hak individu yang harus ditunaikan negara. Dan sudah tentu pula individu yang dimaksud adalah individu yang tidak lalai atas kewajibannya terhadap negara. 4 Ada 3 (tiga) pilar yang melandasi ekonomi Islam, yaitu kepemilikan ganda, kebebasan ekonomi yang terikat, dan terakhir jaminan sosial. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004, al- Iqtishad al-Islami; Ushus wa Muba wa Ahdaf, edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press), cet. I, h. 39 5 M. Faruq an-Nabahan, 2002, al-Iqtishad al-Islami, terjemahan oleh Muhadi Zainudin, Sistem Ekonomi Islami, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, (Yogyakarta: UII Press), cet. III, h. 81 55
Sementara urgensi jaminan sosial menurut Jariban bin Ahmad al- Haritsi,6 adalah disejajarkan dengan perintah tauhid (QS. An-Nisa [4]: 36; QS. Al-Isra [17]: 23-26); disejajarkan dengan iman dan taqwa (QS. Adz- Dzariat [51]: 19); selain itu, takaful (jaminan sosial) juga merupakan sebab terpenting masuk surga, dan bahwa mengabaikan hak orang-orang yang membutuhkan merupakan sebab terbesar masuk neraka (QS. Al-Muddatstsir [74]: 42-44). Tauhid merupakan pandangan asasi umat Islam, jika jaminan sosial disejajarkan dengannya berarti ia merupakan kebutuhan asasi (basic needs) setiap individu yang membutuhkan. Begitu pula halnya dengan iman dan taqwa yang merupakan satu kesatuan yang harus tertanam dalam setiap kalbu umat Islam, tanpa kedua elemen ini, niscaya seorang muslim dinilai jauh dari agamanya, bahkan sangat dekat dengan kategori sebagai kafir. Surga dan neraka merupakan buah hasil dari setiap amal umat Islam. Keduanya merupakan tujuan manusia saat hidup di dunia. Bagi siapa yang buruk tujuan hidupnya berarti ia akan mendapat neraka. Sebaliknya, siapa yang membangun jalan kebaikan untuk menuju destinasi yang baik (surga) maka insya Allah ia pasti akan mendapatkannya. Jaminan sosial yang berkonotasi baik karena bermotif membantu sesama manusia khususnya bagi mereka yang membutuhkan, bila merujuk 6 Jariban bin Ahmad al-Haritsi, 2003, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab, edisi bahasa Indonesia, terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, (Jakarta: Khalifa), cet. I, h. 288 56
berbagai ayat al-Quran dan al-Hadits Rasulillah SAW.7 sama halnya ia membangun jembatan menuju surga. C. Konsep Jaminan Sosial Dalam Islam Secara etimologi, jaminan sosial yang dalam bahasa Arab disebut takaful ijtimai terdiri dari dua kata, pertama takaful yang bermakna "pengharusan" atau "kewajiban" dan kedua ijtimai adalah penisbatan kepada ijtima yang berarti masyarakat.8 Jadi bila dikombinasikan menjadi kewajiban terhadap masyarakat. Sementara secara terminologi, Jaminan sosial berarti tanggung jawab penjaminan yang harus dilakasanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.9 7 Seperti hadits yang sering didengar seperti: Tidak beriman seorang mukmin bila ia merasa kenyang, sementara tetangganya kelaparan.; seorang wanita yang pada siang hari berpuasa dan malam harinya ia bertahajud, tapi ia masuk neraka, karena ia membiarkan tetangganya mati kelaparan. 8 Jariban bin Ahmad al-Haritsi, Ibid., h. 285 9 Ibid. 57
Postulasi jaminan sosial bisa diketahui seperti dalam firman Allah SWT. yang maknanya: "Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya (Maryam)."10 Adapun dalil dari hadits seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu: "Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain." Juga hadits yang diriwayatkan kedua syeikh (syaikhani) itu yang bermaksud: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih-sayang mereka adalah seperti tubuh; jika salah satu anggota tubuhnya mengadu, maka seluruh anggota tubuh akan meresponsnya dengan berjaga dan demam." Jaminan sosial yang dimaksud dalam definisi di atas bisa mengambil dalam tiga bentuk mekanisme, seperti wakaf, warisan, dan wasiat. Jika wakaf, warisan, dan wasiat tidak dapat mewujudkan takaful ijtimai, maka giliran pemerintah yang bertugas mengurus kebutuhan yang ada. Akan tetapi, tanggung jawab itu tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah. Pemerintah bukanlah penanggung jawab pertama dalam 10 QS. Ali Imran [3]: 37 58
menjamin kehidupan masyarakat, akan tetapi tugas pemerintah itu datang manakala masyarakat tidak bisa mewujudkan takaful yang dikehendaki.11 Sudah tentu sorotan operator jaminan sosial tidak hanya tertuju kepada masyarakat, tapi juga pemerintah sebagai lembaga yang memiliki power of enforcement, di mana mereka merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan mutlak dalam sebuah negara. Seperti di negara Islam, realisasi jaminan sosial menurut Baqir as- Sadr seperti apa yang dinyatakannya bahwa Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua di mana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang 11 Muhammad bin Ahmad ash-Shalih, 2002, At-Takaful IjtimaI fi as-Syariah al- Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-Am wa al-Khash, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan, Muhir Dhofir Asror, Manajemen Islami Harta Kekayaan, (Solo: Era Intermedia), cet. II, h. 167 59
cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.12 Dengan itu sudah jelas bahwa eksekutor jaminan sosial tidak hanya individu-individu dalam masyarakat, tapi juga membutuhkan intervensi dari negara jika keadaan yang diharapkan dari realisasi jaminan sosial oleh masyarakat sendiri tidak tercapai. Karena, takaful13 (ijtimai) merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintah. Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam dan mempunyai justifikasi dari kedua basis tersebut.14 Basis pertama adalah kewajiban timbal balik masyarakat. Sementara basis kedua adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai negara. Kedua basis ini memiliki batas dan urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standar hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi para individu. Basis pertama mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan hidup yang pokok dan mendesak, tidak lebih. Sementara basis kedua mewajibkan lebih dari itu, yakni pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara wajib mengaplikasikan 12 Baqir As-Sadr, Iqtishaduna, versi terjemahan oleh Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna, (Jakarta: Zahra, 2008), cet. I, h. 455 13 Jariban bin Ahmad al-Haritsi..., h. 288 14 Baqir As-Sadr, Ibid. 60
jaminan sosial di atas kedua basis ini, di dalam batas-batas kekuasaan dan kompetensinya. Realisasi jaminan sosial juga bisa diketahui dari contoh yang diteladani umat Islam dari kehidupan dan pemerintahan Rasulullah SAW. beserta para sahabat Beliau dan tabiin. Selama masa hidupnya, Rasulullah SAW. selalu menyediakan bantuan keuangan dari Baitul Mal kepada fakir-miskin; lapangan kerja bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan dan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Beliau bahkan membayar utang orang-orang miskin yang tidak mampu melunasinya, serta membantu fakir-miskin yang datang meminta bantuannya.15 Sehingga tidak ada satu pun literatur yang memaparkan penjelesan bahwa terdapat penduduk dari kaum muslim Madinah yang merasa tidak puas dari kepemimpinan manusia mulia itu. Hal demikian juga masih tampak apik setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, dan kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar as-Shiddiq. 15 Afzalur Rahman, 1995, Economic Doctrines of Islam, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), h. 161. Juga dalam Afzalurrahman (ed.), 1997, Muhammad: Encyclopedia of Seerah, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., Muhammad sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy), cet. III, h. 107 61
Abu Bakar, Khalifah pertama, sangat menekankan pada kebijaksanaan pelayanan umum yang diprakarsai oleh Nabi. Selama masa kekhalifahannya, semua negara Islam diberi bagian yang sama dari pendapatan bendahara milik negara, dan ketika pendapatannya meningkat, semua orang Islam mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Abu Bakar percaya pada semangat persamaan hak dalam Islam dan bertindak atas dasar prinsip ini dalam pendistribusian kelebihan harta selama masa kekhalifahannya.16 Sampai-sampai terdapat beberapa kajian yang mengatakan sosialisme dalam Islam sangat kental dalam pemerintahan Abu Bakar as- Shiddiq ra. Di mana, dalam pendistribusian kekayaan Baitul Mal atau harta rampasan perang (ghanimah), ia tidak membedakan hak yang akan diperoleh oleh orang yang lebih awal masuk Islam dengan orang yang baru masuk Islam. Kebijakan penyamarataan seperti itu memang hanya berlaku ketika ia menjabat sebagai khalifah, dan sudah tentu berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab ra. Sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial, negara Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang yang sakit, tua, miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar bin Khattab ra. memberikan bantuannya dari bendahara negara (Baitul Mal) pada semua orang seperti 16 Afzalurrahman (ed.), Muhammad, Ibid., h. 107-108 62
itu, termasuk yang bukan muslim. Ia memberikan jaminannya pada orang- orang Yahudi yang sudah tua, sakit dan buta, dan juga pada orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat.17 Khalifah Umar bin Khattab ra. membuat rancangan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin agar di negara Islam tidak ada seorang pun yang hidup kelaparan atau tidak mempunyai sandang dan papan. Adalah perintah dari khalifah bahwa orang- orang cacat, sakit, tua, yatim-piatu, para janda, pengangguran, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan, harus diberi nafkah penghidupan dari bendahara negara.18 Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah menyatakan bahwa jika kambing di Iraq terpeleset, maka akulah yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal demikian mengindikasikan bahwa begitu besar pertanggungjawaban Khalifah kedua ini terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di waktu tampuk kekhalifahan berpindah ke pundak Utsman bin Affan ra., sejatinya, tidak banyak yang berubah dari kehalusan dan kecermatan kepemimpinannya dibanding dengan khalifah sebelumnya. Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi agenda prioritas. 17 Ibid., h. 111 18 Kitab Al-Kharaj, dalam Ibid., h. 116 63
Usman mempertahankan sistem bantuan dan pembayaran upah, serta memberi bantuan uang dalam jumlah yang besar pada berbagai orang. Secara keseluruhan, sistem pelayanan umum telah dipelihara dengan baik, dan kaum fakir-miskin telah dipelihara dengan semestinya oleh negara Islam semasa kekhalifahannya.19 Berbeda lagi dengan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib ra., sepakat dengan Abu Bakar as-Shiddiq ra. dan menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian pembayaran di antara masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi...ia tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Sistem pelayanan umum telah dilaksanakan dengan baik dan anggota masyarakatnya yang miskin dipelihara selama masa kekhalifahannya.20 Setelah sempat menghilang, segala pujian terhadap Rasulullah SAW., beserta para sahabat beliau atas jerih-payah mereka untuk selalu menyelamatkan kebutuhan masyarakat, animo masyarakat kembali tercerahkan setelah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai khalifah kelima memegang tampuk kekhalifahan Bani Umayyah. 19 Ibid., h. 118 20 Ibid. 64
Sistem pelayanan umum diakui lagi selama masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana orang-orang fakir-miskin mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya dari bendahara negara.21 Adakah agama selain Islam yang seperti ini? Agama yang selalu mendampingi pihak miskin. Agama yang peduli dengan keluh-kesah mereka dan selalu memperhatikan serta memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga sosok Nabi Muhammad SAW., serta para sahabat beliau - dengan jumlah awalnya tidak lebih dari jumlah jari di kedua telapak tangan - pada akhirnya mewarnai dunia dengan pengikut mereka yang berjumlah miliaran. Mungkin, statement yang paling tepat untuk disematkan pada agama ini adalah "Inilah satu-satunya agama yang amat peduli dengan kaum yang lemah (dhuafa), fakir-miskin." Kebijakan-kebijakan yang bertendensi pada kepedulian terhadap masyarakat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat beliau itu merupakan prototype jaminan sosial yang kemudian dikenal. Sebagai perbandingan, dipandang perlu untuk dipaparkan sekilas tentang jaminan sosial dalam sistem Kapitalis. 21 Ibid. 65
D. Sekilas Tentang Jaminan Sosial dalam Sistem Kapitalis22 Ideologi Kapitalis berusaha mewujudkan jaminan sosial, keadilan sosial, dan menciptakan asuransi-asuransi sosial. Jaminan-jaminan ini merupakan bukti perhatian negara terhadap dua kelompok manusia di antara rakyatnya. Kedua kelompok itu adalah: pertama, mereka yang bekerja di pemerintahan, lembaga-lembaga umum, para pekerja tetap di pabrik-pabrik dan proyek-proyek serta buruh tani yang menggunakan alat pertanian. Kelompok kedua adalah fakir-miskin. Dua kelompok ini saja yang mendapatkan jaminan dan asuransi sosial. Negara memperhatikan mereka untuk dibantu, sedangkan rakyat selain mereka tidak berhak terhadap perhatian (negara). Sebagian mereka memasukkan para buruh tani dalam komunitas ini tetapi tidak memasukkan para pekerja kontrakan, pekerja angkutan, kuli pelabuhan, dan pekerja musiman. Sebagian lagi tidak memasukkan para buruh tani, kecuali mereka yang bekerja dengan peralatan. Sedangkan pekerja (buruh) yang mendapatkan jaminan dan asuransi sosial adalah mereka yang bekerja pada yang lain dengan upah. 22 Disarikan dari ilustrasi Abdurrahman al-Maliki, 2001, As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam, Bangil Jatim, Al-Izzah, cet. I, h. 161 66
E. Penutup Pada hakikatnya, jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam ditunaikan oleh masyarakat, di luar batas kemampuan masyarakat, maka jaminan sosial merupakan domain pemerintah. Secara umum, sasaran jaminan sosial dalam Islam lebih komprehensif dibanding jaminan sosial dalam sistem Kapitalis. Spesifikasi sasaran jaminan sosial dalam Islam lebih mendetail jika dibandingkan dengan sistem Kapitalis. Masih banyak ruang kosong dalam sistem kedua ini dalam menempatkan sasaran yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat dan negara. Terlebih lagi bahwa dalam Islam jaminan sosial sejatinya dioperasikan oleh masyarakat. Jika kerjasama masyarakat dalam merealisasikan program tersebut tidak menuai hasil signifikan, negaralah yang akan ikut serta menyelesaikannya. Sedangkan dalam sistem Kapitalis, jaminan sosial hanya merupakan domain negara, tanpa adanya beban dan kerjasama yang harus dipikul masyarakat. Akhirnya, sebagai kajian yang masih dinilai singkat, tentunya penelitian mengenai jaminan sosial yang lebih mendetail sangat dibutuhkan untuk pengayaan studi tentang keislaman. 67
Bibliografi Al-Haritsi, Jariban bin Ahmad, 2003, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn terjemahan oleh Asmuni Solihan Indonesia, al-Khattab, edisi bahasa Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, Jakarta, Khalifa, cet. I Al-Maliki, Abdurrahman, 2001, As-Siyasatul Iqtishadyyatu al-Mutsla, (terj), Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam, Bangil Jatim, Al-Izzah, cet. I An-Nabahan, M. Faruq, 2000, Al-Iqtishad al-Islami, (terj), H. Muhadi Zainudin, Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Yogyakarta, UII Press, cet. II Ash-Shadr, Muhammad Baqir, 2008, Iqtishaduna, (terj), Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam, Jakarta, Zahra, cet. I Ash-Shalih, Muhammad bin Ahmad, 2002, At-Takaful IjtimaI fi as-Syariah al- Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-Am wa al-Khash, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Muhir Dhofir Asror, Manajemen Islami Harta Kekayaan, Solo, Era Intermedia, cet. II At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, al-Iqtishad al-Islami; Ushus wa Muba wa Ahdaf, edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan, Yogyakarta, Magistra Insania Press, cet. I Rahman, Afzalur, 1995, Economic Doctrines of Islam, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf ________(ed.), 1997, Muhammad: Encyclopedia of Seerah, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., Muhammad sebagai Seorang Pedagang, Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy, cet. III 68