LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan kompetensi, perlu dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan dasar bagi calon Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan 2 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
3 - negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. 6. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. 7. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 8. Pelatihan Dasar CPNS Klasikal yang selanjutnya disebut Pelatihan Klasikal adalah Pelatihan Dasar CPNS yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. 9. Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah Pelatihan Dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses
4 - pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. 10. Pelatihan Mandiri secara Daring yang selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Dasar CPNS secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 11. Pelatihan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut Distance Learning adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi. 12. Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Peserta adalah CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS. 13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 16. Kompetensi Teknis Bidang Tugas adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat teknis
5 - administratif dan teknis substantif yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk melaksanakan bidang tugas jabatan PNS. 17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 18. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN. 19. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan. 20. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. 21. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS. 22. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum. 23. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS. 24. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
6 - Pasal 2 Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi: a. LAN untuk melakukan pembinaan Pelatihan Dasar CPNS; dan b. Lembaga Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. Pasal 3 (1) CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan. (2) Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Pasal 4 (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan setelah Masa Prajabatan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (4) CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 1 (satu) kali. Pasal 5 (1) Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. (2) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara: a. jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal; dan b. Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi bidang.
7 - Pasal 6 (1) Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan: a. menunjukkan sikap perilaku bela negara; b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pasal 7 (1) Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. Pelatihan Klasikal; atau b. Blended Learning. (2) Blended Learning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) bagian pembelajaran yaitu: a. Pelatihan Mandiri; b. Distance Learning; dan c. pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (3) Distance Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
8 - a. e-learning; dan b. aktualisasi. (4) Pada saat Pelatihan Klasikal sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan pembelajaran klasikal sebagaimana pada ayat (2) huruf c, Peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani. Pasal 8 (1) Selama proses pembelajaran secara klasikal dalam Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan. (2) Dalam proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan/atau spiritual. (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Instansi Pemerintah asal Peserta serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Pasal 9 Lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS wajib memberikan pendampingan dan/atau fasilitasi bagi Peserta yang berkebutuhan khusus. Bagian Kedua Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Pasal 10 (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berhak untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. (2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B.
9 - (3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan persetujuan tertulis dari LAN. Pasal 11 Tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut: a. Lembaga Pelatihan Terakreditasi; b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi; dan/atau c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh LAN. Bagian Ketiga Penjaminan Mutu Pasal 12 (1) Lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi. (2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAN. (3) LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (4) Surat permohonan dan laporan adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan kode registrasi alumni.
10 - Bagian Keempat Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Pasal 13 Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: a. Kurikulum pembentukan karakter PNS; dan b. Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Pasal 14 (1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. agenda sikap perilaku bela negara; b. agenda nilai-nilai dasar PNS; c. agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. agenda habituasi. (2) Selain agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan melalui agenda orientasi program. (3) Agenda orientasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Pasal 15 (1) Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima puluh satu) hari kerja; dan b. Blended Learning dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja.
11 - (2) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP yang dilaksanakan: 1. selama 18 (delapan belas) hari kerja; dan 2. bertempat di tempat penyelenggaraan Pelatihan Klasikal; b. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan: 1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan 2. bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dan c. selama 14 (empat belas) JP yang dilaksanakan: 1. selama 3 (tiga) hari kerja; dan 2. bertempat di tempat penyelenggaraan Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau di Instansi Pemerintah asal Peserta. (3) Pelaksanaan Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada pembelajaran dalam Pelatihan Mandiri: 1. selama 48 (empat puluh delapan) JP; 2. menggunakan metode pembelajaran daring secara tidak langsung (asynchronous); 3. setara 16 (enam belas) hari kerja; dan 4. bertempat di tempat kedudukan Peserta; b. pada Distance Learning: 1. melalui e-learning, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) selama: 1) 25 (dua puluh lima) JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring secara langsung (synchronous); dan
12 - 2) 192 (seratus sembilan puluh dua) JP yang dilaksanakan secara asynchronous; b) setara 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan c) bertempat di tempat kedudukan Peserta; dan 2. melalui aktualisasi, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP; b) paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan c) bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dan c. pada pembelajaran klasikal, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. selama 62 (enam puluh dua) JP; 2. selama 6 (enam) hari kerja; dan 3. bertempat di tempat penyelenggaraan Blended Learning. Pasal 16 (1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menekankan pada praktik pengembangan Kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. (2) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. agenda untuk memenuhi Kompetensi teknis administratif; dan b. agenda untuk memenuhi Kompetensi teknis substantif. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat administratif/umum yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
13 - (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat substantif/bidang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk melaksanakan tugas pokok jabatan. (5) Kurikulum penguatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat kerja Instansi Pemerintah asal Peserta. Bagian Kelima Pedoman Penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Pasal 17 Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. BAB III KEPESERTAAN PELATIHAN DASAR CPNS Pasal 18 (1) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menetapkan jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan golongannya. (2) Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40 (empat puluh) orang. (3) Dalam hal jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. lebih dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN; atau b. kurang dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS.
14 - Pasal 19 (1) Dengan mempertimbangkan jumlah Peserta dan kemampuan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat menggabungkan Peserta golongan III dan golongan II dalam 1 (satu) angkatan berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN. (2) Penggabungan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik Peserta dan kebutuhan penilaian evaluasi Peserta, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pasal 20 Peserta harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. keputusan pengangkatan sebagai CPNS; b. pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; c. keterangan sehat dari dokter pemerintah; d. penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; dan e. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. BAB IV EVALUASI PELATIHAN DASAR CPNS Pasal 21 (1) Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; dan c. evaluasi penyelenggaraan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian pembentukan karakter.
15 - (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan penceramah, pengajar, dan pendamping dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan penyelenggara dan pengelola dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. Pasal 22 Aspek penilaian evaluasi Peserta terdiri atas: a. evaluasi sikap perilaku; b. evaluasi akademik; c. evaluasi aktualisasi; dan d. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Pasal 23 (1) Bobot penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk Pelatihan Klasikal adalah sebagai berikut: a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen); b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan d. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen). (2) Evaluasi sikap perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh: a. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen); dan b. Instansi Pemerintah asal Peserta dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
16 - (3) Evaluasi aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. evaluasi rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan b. evaluasi pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 24 (1) Bobot penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk Blended Learning adalah sebagai berikut: a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen); b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan d. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen). (2) Evaluasi sikap perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh: a. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) untuk menilai sikap perilaku Peserta selama Pelatihan Mandiri, Distance Learning melalui e-learning, dan pembelajaran klasikal; dan b. Instansi Pemerintah asal Peserta dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) untuk menilai sikap perilaku Peserta selama Distance Learning melalui aktualisasi di tempat kerja, dan pembelajaran penguasaan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. (3) Evaluasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
17 - a. evaluasi akademik Pelatihan Mandiri dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); dan b. evaluasi akademik Distance Learning melalui e- learning dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen). (4) Evaluasi aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. evaluasi rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan b. evaluasi pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 25 Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta ditetapkan sebagai berikut: a. sangat memuaskan dengan capaian skor 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 100 (seratus); b. memuaskan dengan capaian skor 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan 90,0 (sembilan puluh koma nol); c. cukup memuaskan dengan capaian skor 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan 80,0 (delapan puluh koma nol); d. kurang memuaskan dengan capaian skor 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 70,0 (tujuh puluh koma nol); dan e. tidak memuaskan dengan capaian skor kurang atau sama dengan 60,0 (enam puluh koma nol). Pasal 26 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan Peserta.
18 - Pasal 27 (1) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Peserta dinyatakan: a. lulus; b. ditunda kelulusannya; atau c. tidak lulus. (2) Peserta dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta. (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian: a. evaluasi akademik; b. evaluasi aktualisasi; dan/atau c. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. (4) Peserta dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan; b. memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau c. jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari: 1. 6 (enam) sesi; 2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau 3. 2 (dua) hari secara kumulatif. Pasal 28 (1) Dalam Blended Learning, ketidakhadiran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c diberlakukan untuk Distance Learning dengan metode synchronous dan pembelajaran klasikal. (2) Atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana
19 - dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dan/atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN. Pasal 29 (1) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b wajib mengikuti pembelajaran remedial. (2) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap aspek penilaian evaluasi Peserta yang dinilai kurang. Pasal 30 (1) Untuk Pelatihan Klasikal, remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam penilaian evaluasi akademik, terhadap Peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial paling lambat 3 (tiga) hari sebelum selesainya Pelatihan Dasar CPNS; b. dalam penilaian evaluasi rancangan aktualisasi, terhadap Peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan perbaikan paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari setelah seminar rancangan aktualisasi; c. dalam penilaian evaluasi hasil aktualisasi, terhadap Peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial sebanyak 1 (satu) kali paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya Pelatihan Dasar CPNS atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan d. dalam penilaian penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terhadap Peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial sesuai kebutuhan paling lambat sampai dengan
20 - selesainya pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. (2) Untuk Blended Learning, remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam penilaian evaluasi akademik dalam Pelatihan Mandiri dan Distance Learning melalui e- learning, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial paling lambat sampai dengan pembelajaran klasikal dilaksanakan; b. dalam penilaian evaluasi rancangan aktualisasi, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan perbaikan paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari setelah seminar rancangan aktualisasi; c. dalam penilaian evaluasi pelaksanaan aktualisasi, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial sebanyak 1 (satu) kali paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelatihan berakhir atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan e. dalam penilaian evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasikal. (3) Dalam penilaian evaluasi pelaksanaan aktualisasi dalam Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan tanpa alokasi pembiayaan. (4) Keseluruhan proses pelaksanaan remedial untuk Pelatihan Klasikal atau Blended Learning dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selesai dilaksanakan.
21 - Pasal 31 (1) Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d atau huruf e, diberikan konseling. (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau b. Instansi Pemerintah asal Peserta, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan. (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan sikap perilaku yang dilakukan selama Pelatihan Dasar CPNS. Pasal 32 (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan rapat evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial. (2) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: a. Peserta memperoleh nilai paling rendah sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan, maka terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan lulus Pelatihan Dasar CPNS; atau b. Peserta memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau masuk dalam kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan, maka terhadap Peserta yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Pelatihan Dasar CPNS.
22 - Pasal 33 (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil rapat evaluasi akhir ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada LAN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat: a. identitas CPNS; b. nama lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS; c. tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; d. pelaksanaan remedial yang antara lain memuat informasi mengenai waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan; e. nilai hasil remedial; dan f. dasar pertimbangan pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e. BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 34 Pengawasan dan pengendalian Pelatihan Dasar CPNS dilakukan melalui: a. pembinaan; b. pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan c. evaluasi pasca pelatihan. Pasal 35 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan Kompetensi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deputi LAN yang
23 - menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan Kompetensi menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada Kepala LAN. Pasal 36 Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Kepala LAN melalui deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan Kompetensi, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak penutupan Pelatihan Dasar CPNS. Pasal 37 (1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesinambungan aktualisasi di tempat kerja. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluator yang ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi bekerja sama dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah asal Peserta dan/atau dapat melibatkan LAN. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PPK; b. pimpinan Instansi Pemerintah asal Peserta, dan c. Kepala LAN. (5) Kepala LAN dapat menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan program Pelatihan Dasar CPNS.
24 - BAB VI KODE SIKAP PERILAKU Pasal 38 (1) Setiap Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku. (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut: a. peringatan lisan; b. diberi surat teguran; atau c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Pelatihan Dasar CPNS. (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta. (4) Kode Sikap Perilaku dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN. BAB VII PEMBIAYAAN PELATIHAN DASAR CPNS Pasal 39 (1) Pembiayaan program Pelatihan Dasar CPNS dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta. (2) Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN. (3) Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta.
25 - (4) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40 (1) PPK Instansi Pemerintah asal Peserta memberhentikan Peserta yang bersangkutan sebagai CPNS berdasarkan: a. ketidaklulusan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c atau Pasal 32 ayat (2) huruf b; atau b. pemberhentian Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c. (2) Pemberhentian sebagai CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Pelaksanaan pembelajaran terkait Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS; b. selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja pada penyelenggaraan Pelatihan Klasikal; atau c. paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan Blended Learning. Pasal 42 (1) Penentuan Mata Pelatihan dan jumlah JP dari pelatihan yang bersifat penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikonsultasikan dengan instansi teknis dan/atau
26 - instansi pembina jabatan fungsional dan dikoordinasikan dengan LAN. (2) Penentuan Mata Pelatihan dan jumlah JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu Masa Prajabatan dan ketersediaan anggaran Instansi Pemerintah. Pasal 43 (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan, Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal dapat dilaksanakan secara Distance Learning. (2) Pelaksanaan secara Distance Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN atau penetapan Kepala LAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 (1) Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dilaksanakan bagi Instansi Pemerintah yang belum siap menyelenggarakan Blended Learning. (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Lembaga ini, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara Blended Learning. (3) Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan pelaksanaan Blended Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelatihan Klasikal tetap dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN.
27 - BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
28 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 24 Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TRI ATMOJO SEJATI