B A B. IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa kekuatan pembuktian suatu perjanjian/ kontrak transaksi komersial elektronik (e-commerce), Apabilah terjadi sengketa dalam kaitan dengan alat bukti terdapat pendapat-pendapat yang berbeda, baik para pakar hukum maupun pendapat dari pihak pengadilan. Namun menurut penulis walaupun alat bukti transaksi komersial elektronik tidak diatur dalam hukum acara perdata tetapi apabila kita mengacu, perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008, jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, merupakan hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR, Rbg dan KUHPerdata, maka dalam rangka perluasan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, serta berdasarkan Teori Pembuktian Bebas dan apabila mengacu pada Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian, maka kekuatan pembuktian alat bukti transaksi komersial elektronik dapat di angaap sah dan harus di terimah oleh hakim oleh karena itu Hakim dalam pemeriksaan alat bukti maupun dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai- nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut: Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi komersial elektronik (e-commerce) dan untuk menjamin kepastian hukum berkaitan dengan kekuatan pembuktian dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) hendaknya pemerintah segera membentuk/ mengesahkan peraturan/hukum yang mengatur mengenai hal ini. Diharapkan juga pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini pihak penegak hukum melakukan sosialisasi mengenai transaksi komersial elektronik (e-commerce) kepada masyarakat dan para penegak hukum agar masyarakat dan para penegak hukum memahami mekanisme dan perasalahan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian alat bukti transaksi komersial elektronik (e-commerce). Selanjutnya mengigat perkembangan teknologi yang ada saat ini, maka pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama dengan negara-negara lain mengingat bahwa transaksi komersial elektronik (e-commerce) bersifat borderless (tidak mengenal batas geografis) 76