Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: Received: 25 Januari 2024, Revised: 9 Februari 2024, Publish: 14 Februari 2024 Pandangan Masyarakat Kecamatan Pantai Labu Terhadap Harta Bersama Sebagai Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqih Rinaldi1, Ibnu Radwan Siddik Turnip2 1Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: 2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: ibnuradwan@uinsu.ac.id. Corresponding Author: Abstract: Talking about joint property in Indonesia and its relation to inheritance, it cannot be separated from reviewing the Compilation of Islamic Law, especially Article 96 paragraph (1) which emphasizes that in the event of a divorce, half of the joint property becomes the right of the spouse who lives longer. This study wants to know the views of the people of Pantai Labu District towards common property as heritage property which seems still not uniform when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law. This research is an empirical legal research, using qualitative methods. Data collection techniques by observation and interviews with a number of informants from 5 (five) villages in Pantai Labu District. The results showed that the Compilation of Islamic Law, which had been formed in 1991, was still not fully implemented by the Muslim community in Pantai Labu, this can be seen by the difference in understanding in seeing the rules regarding joint property, half of which are the rights of the spouse left behind, in addition to the rights that have been determined in the inheritance law. There are two (2) people's understanding of common property, one understanding ignores the rules in Article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, on the other hand there is an understanding in accordance with these rules. In addition, it is also known the desire of some people who choose rules that benefit their position in heirs, and in terms of their control over inheritance. Keyword: Joint Property, Inheritance, Compilation of Islamic Law Abstrak: Berbicara mengenai harta bersama di Indonesia dan kaitannya dengan harta warisan, maka tidak dapat terlepas dalam mengkaji Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 96 ayat (1) yang menegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Penelitian ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan yang terkesan masih belum seragam apabila ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. 7657 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara terhadap sejumlah informan dari 5 (lima) desa/kelurahan di Kecamatan Pantai Labu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang telah dibentuk tahun 1991, ternyata masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat muslim di Pantai Labu, hal ini terlihat dengan masih adanya perbedaan pemahaman dalam melihat aturan mengenai harta bersama yang setengahnya adalah hak dari pasangan yang ditinggalkan, selain hak yang telah ditentukan dalam hukum waris. Terdapat dua (2) pemahaman masyarakat terhadap harta bersama, satu pemahaman mengabaikan aturan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, di lain sisi terdapat pemahaman yang sesuai dengan aturan tersebut. Selain itu diketahui juga keinginan sebagian masyarakat yang memilih aturan yang menguntungkan posisi mereka dalam ahli waris, dan dari segi penguasaan mereka terhadap harta waris. Kata Kunci: Harta Bersama, Warisan, Kompilasi Hukum Islam. PENDAHULUAN Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang terdiri dari penghasilan suami atau istri dalam masa bersama mereka berumah tangga.1 Harta bersama kerap disebut dengan harta gono gini, yakni harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung.2 Istilah harta gono gini yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi gana-gini, adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga dan menjadi hak bersama antara suami dan istri.3 Tutik menyebutkan, harta kekayaan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan vermogensrecht en zakenrecht, merupakan kumpulan aturan yang mengatur mengenai hak serta kewajiban terkait antara individu dengan uang atau kekayaan.4 Tihami dan Sahrani mengkiaskan harta bersama dengan syirkah abdan mufawadhah, yakni suatu perkongsian tenaga dalam suatu benda secara tidak terbatas, tidak diatur dalam fikih klasik, tapi keberadaan statusnya diakui oleh ulama belakangan (kontemporer).5 Munculnya suatu istilah yang baru terkait dengan harta bersama dikarenakan kondisi yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Arab tempo dulu, di Indonesia harta dicari secara bersama-sama antara suami dan istri, harta yang didapatkan inilah apabila dikumpulkan menjadi harta bersama, yakni menjadi hak suami dan istri secara bersamaan. Mertokusumo memberikan ulasan mengenai harta dalam perkawinan, terdapat tiga model harta, pertama harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, kedua harta bawaan masing-masing suami dan istri, ketiga harta suami atau istri yang didapatkan dari warisan atau hadiah.6 Pembagian harta bersama yang dijelaskan oleh Mertokusumo di atas dapatlah diketahui, harta bersama hakikatnya adalah harta yang dikumpulkan oleh suami dan istri selama perkawinan, tapi tidak termasuk di dalamnya harta bawaan suami dan istri, atau harta yang didapatkan masing-masing dari pasangan, baik berupa warisan atau hadiah. Darussamin 1Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2013), h. 157. 2M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 71. 3Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h.437. 4Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 243. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 13-15. 5M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 181. 6Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 79. 7658 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 menyebutkan, konstruksi harta bersama merupakan pembauran (obsorption) hukum sekaligus kompromi antara tiga hukum, baik dari hukum adat, eropa seperti yang tercantum dalam KUHPerdata, dan juga dalam konsep Hukum Islam.7 Aturan terhadap harta bersama, dapat ditemui dalam Burgerlijk Wetboek (BW), pada Pasal 119 ada dinyatakan mengenai ketika terjadinya suatu perkawinan, maka harta yang dimiliki oleh suami menjadi juga dimiliki oleh istri, penyatuan harta antara suami dan istri itu adalah sah, selama tidak ada perceraian dan juga kematian.8 Selain Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga turut menjelaskan mengenai harta bersama, pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, dimaksudkan dengan harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, maka sebelum adanya perkawinan tidak sebut dengan harta bersama. Menilik lebih jauh lagi mengenai harta bersama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) pada Pasal 119 dicantumkan: "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".9 Berbeda dengan aturan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan berbeda, pada Pasal 85 dipahami, meskipun adanya harta bersama, tapi tetap tidak menutup kemungkinan adanya hak dari harta yang dimiliki oleh suami/istri.10 Pasal 86 ayat (1) dan (2), masih aturan yang sama dipahami, penyebab adanya pencampuran harta berupa harta bersama, adalah dikarenakan terjadinya pernikahan.11 Terdapat satu ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf "f" terkait dengan harta bersama. Dipahami, harta bersama merupakan hasil jerih payah, baik dari suami atau istri dari usahanya sendiri, tidak dipersoalkan terdaftar atas nama siapa harta kekayaan itu, terpenting harta didapatkan ketika perkawinan berlangsung, maka harta yang dihasilkan baik suami atau istri dikategorikan sebagai harta bersama.12 Diketahuilah ketika seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan suami istri dalam rumah tangga, maka harta yang dihasilkan setelah adanya pernikahan itu adalah harta bersama, dalam artian kedua pasangan mempunyai hak dari harta yang dikumpulkan, tanpa adanya memandang tercatat atas nama siapa harta itu, intinya disebut harta bersama yakni harta yang dihasilkan sewaktu pernikahan terjadi. Perihal harta bersama ini tidak ditemukan sumbernya dalam literatur fikih klasik. Di Indonesia, mengenai harta bersama diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terbit pada tahun 1991, artinya sebelum tahun 1991 harta bersama belum menjadi bahasan dalam masalah warisan di Indonesia. Permasalahan harta bersama dalam suatu perkawinan apabila terjadi perceraian, maka pasangan dapat menyelesaikannya ke pengadilan agama setempat. 7Zikri Darussamin, Hak Harta Bersama bagi Istri Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari`ah. Jurnal: "Asy- Syir`ah: Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum, Vol. 51, No. 2, 2017", h. 370. Diakses 28/01/2024. 8Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), h. 56. 9Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2015), h. 29. 10Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 11Ibid. 12Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 7659 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Hanya saja dalam penelitian yang diajukan di sini adalah harta bersama yang menjadi sengketa bukan terjadi antara suami dan istri dikarenakan sebab perceraian, tetapi harta bersama tersebut adalah harta peninggalan suami/istri yang telah meninggal dunia dan menjadi harta warisan, di mana terdapat ahli waris berupa ayah atau ibu pewaris, suami/istri dan juga anak pewaris, dan biasanya yang menjadi konflik adalah antara mertua dan menantu, yakni ayah/ibu pewaris dengan istri pewaris terhadap pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Inilah yang dituliskan oleh Hasanudin, sengketa warisan dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, dan menjadi penyebabnya adalah masing-masing pihak mempunyai perbedaan dalam pemahaman dan juga keinginan yang berbeda-beda pula.13 Adanya pembagian hak harta bersama bagi suami/istri yang ditinggalkan dijelaskan oleh Lim Fahimah dikutip oleh Hidayat, dkk., dijelaskannya harta bersama dapat dikategorikan sebagai obyek mashlahah, tentunya setelah melakukan pengecekan dalil baik Al-Qur'an, hadis yang dijadikan dasar menjustifikasinya. Kemudian perlu dilakukan verifikasi terahdap kemanfaatan sehingga dapat dijadikan hujjah dalam menggunakan timbangan mashlahah untuk mempertimbangkan motif dan kemanfaatan aturan mengenai harta bersama.14 Permasalahan harta bersama ternyata banyak persepsi pada masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Informasi yang didapatkan dari masyarakat, kerap terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai harta bersama ketika pewaris meninggal dunia, baik yang meninggal dunia adalah suami maupun istri. Ini dikarenakan beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab utamanya adalah dikarenakan adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep harta bersama pada masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang khususnya dari pihak mertua atau orang tua pewaris mempunyai pandangan, tidak ada hak harta bersama bagi istri/suami yang ditinggalkan, dan ini adalah konsep fikih yang dipahami dalam masalah warisan.15 Di lain sisi, bagi seorang istri/suami, mereka berpendapat adanya hak harta bersama dari suami/istri yang telah meninggal dunia, pandangan ini dilatarbelakangi pemahaman hukum yang baru,16 seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dicetuskan pada tahun 1991 dalam bentuk Instruksi Presiden, dan merupakan bentuk ijtihad ulama Indonesia dalam masalah fikih warisan ke-Indonesiaan kala itu. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Kecamatan Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan, dan bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pandangan masyarakat tersebut. 13Hasanudin, Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal: "Islamadina: 44. Jurnal Diakses 29/01/2024. Pemikiran Islam, Vol. 22, No. 1, 2021", h. 14Rahmat Hidayat, dkk., Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal: "El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2021", h. 90. Diakses 29/01/2024. 15Khairuddin, masyarakat Desa Durian, wawancara pribadi, 10/01/2024. 16Rahmawati, masyarakat Desa Durian, wawancara pribadi, 10/01/2024. 7660 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 METODE Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji Jenis penelitian jurnal ini adalah penelitian empiris (empirical research), yakni satu pendekatan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial suatu masyarakat terkait dengan masalah tertentu yang diteliti.17 Sumber data penelitian jurnal terdiri dari 3 (tiga) kategori, pertama sumber data primer, kedua sumber data skunder, dan ketiga adalah sumber data tersier. Sumber data primer seperti yang dijelaskan oleh Arikunto adalah sumber data utama dan sangat penting dalam suatu penelitian.18 Sumber data primer dalam penelitian terbagi kepada 2 (dua) bagian, pertama hasil observasi, dan kedua hasil wawancara terhadap perwakilan masyarakat yang ada 5 (lima) desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pantai Labu. Sumber kedua adalah sumber data skunder, yakni sumber pendukung dalam suatu penelitian.19 Sumber data skunder terbagi kepada 3 (tiga) bagian, sumber data skunder terdiri dari Peraturan perundang-undangan, seperti pertama adalah bahan hukum, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang- Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber data skunder kedua, adalah karya-karya ilmiah, seperti jurnal, skripsi, dan juga tesis yang membahas tentang harta bersama. Sumber data skunder ketiga adalah kitab-kitab yang membahas masalah warisan (faraidh). Selanjutnya sumber tersier, yakni sumber pelengkap dalam tulisan jurnal nantinya. Sumber tersier terbagi kepada 2 (dua) bagian, sumber data tersier pertama berupa kamus bahasa, sedangkan sumber data tersier kedua berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Rasul saw. Teknik pengumpulan data dalam penelitian jurnal yang diajukan dalam dua cara/teknik, pertama teknik observasi, kedua teknik wawancara. Terhadap teknik pengumpulan data dengan cara observasi, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai observasi. Observasi seperti yang dijelaskan oleh Arikunto adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat yang diteliti dengan terukur dan objektif.20 Observasi juga diartikan seagai suatu pengamatan secara langsung di tempat suatu permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti.21 Selanjutnya teknik pengumpulan yang kedua dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu aktivitas percakapan berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam suatu permasalahan atau pokok masalah.22 Seperti observasi, maka wawancara akan dilakukan hanya pada perwakilan masyarakat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan masalah harta bersama yang ada di di 5 (lima) desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pantai Labu, yakni: 1). Durian; 2). Ramunia Dua; 3). Denai Lama; 4). Pantai Labu Pekan; dan 5). Pematang Biara.23 Setiap desa/kelurahan yang diteliti, maka 3 (tiga) orang yang dijadikan informan untuk diwawancarai. Alasan menjadikan kelima desa tersebut menjadi 17Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 129. 18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), h. 193. 19Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 1214. 20Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 265-269. 21J. R. Raco., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2018), h. 112-115. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 63-65. 22Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), h. 186-187. 23Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pantai Labu dalam Angka 2023, (Kabupaten Deli Serdang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023), h. 4. 7661 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 tempat penelitian dikarenakan terdapat banyak perbedaan dalam memahami harta warisan terkait harta bersama. Penganalisaan data mengacu kepada teknik penganalisaan data secara kualitatif. Basrowi dan Suwandi menjelaskan te5dapat tiga tahapan dalam analisis, mulai dari reduksi data (data reduction), penyajian data (display data) dan terakhir dengan cara penarikan kesimpulan (conclusion).24 HASIL DAN PEMBAHASAN Pandangan Masyarakat Pantai Labu Terhadap Harta Bersama sebagai Harta Warisan Peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia bersumber dari hukum Mengetahui keberagamaan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Labu, maka diperlukan sedikit ulasan terhadap masyarakat yang diteliti. Masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Labu adalah masyarakat mayoritas menganut agama Islam, hal ini dapat diketahui dari banyaknya mesjid dan musholla yang ada di setiap desa/keluarahan. Total jumlah mesjid ada 35 (tiga puluh lima), sedangkan jumlah musholla ada 49 (empat puluh sembilan), sehingga jumlah tempat ibadah umat Islam yang ada di Kecamatan Pantai Labu berjumlah 84 (delapan puluh empat). Terdapat penganut agama lainnya di Kecamatan Pantai Labu, dan ini terlihat dengan adanya bangunan rumah ibadah dalam bentuk Gereja dan Vihara, jumlah geraja ada 21 (dua puluh satu), sedangkan Vihara berjumlah 9 (sembilan), tidak ditemukan Pura di kecamatan ini.25 Kembali kepada permasalahan yang dibahas mengenai pandangan masyarakat Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan, dperlukan data yang didapatkan secara langsung, baik dari observasi dan secara khusus dalam melakukan wawancara terhadap beberapa orang informan dalam penelitian. Rahmawati menjelaskan, "kalau ditanyakan kepada saya mengenai harta bersama, maka menurut saya itu adalah hak saya sebagai istri yang ditinggalkan, sebab itu jangan sampai hak saya dari harta bersama dilebur menjadi harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada semua ahli waris lainnya".26 Sesuai dengan wawancara dengan Rahmawati, ia mempunyai pandangan mengenai harta peninggalan suaminya yang semestinya ia mempunyai hak setengah dari keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris sebelum diberikannya hak-hak dari ahli waris lainnya. Lain halnya dengan Khairuddin, ia adalah seorang ayah dari anak laki-lakinya yang meninggal dunia, Khairuddin berpendapat,"Saya melihat banyak sekali perubahan dalam sistem warisan Islam, dan saya tidak sependapat dengan hal itu. Sebut saja masalah harta bersama, itu tidak ada diatur dalam faraidh atau hukum waris Islam".27 Baik Rahmawati dan juga Khairuddin mempunyai status yang berbeda, Rahmawati sebagai seorang istri yang ditinggalkan, sedangkan Khairuddin adalah seorang ayah yang meninggal anak laki-lakinya yang telah menikah. Terlihat adanya dua pemahaman yang saling bertentangan mengenai konsep harta bersama sebagai harta warisan. Nurhayati masyarakat dari Desa Rumania Dua memberikan pendapatnya mengenai harta bersama, dijelaskannya: "Saya tidak tahu pasti pembagian harta warisan, hanya saja sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari saudara saya, ternyata sebagai seorang janda saya mendapatkan separuh dari harta bersama, baru separuhnya lagi dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dan pada bagian ini juga saya mendapatkan ¼ karena saya tidak mempunyai anak".28 Nurhayati awalnya tidak mengetahui secara pasti mengenai konsep harta 24Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 228-232. 25Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pantai Labu, h. 41. 26Rahmawati, masyarakat Desa Durian, wawancara pribadi, 10/01/2024. 27Khairuddin, masyarakat Desa Durian, wawancara pribadi, 10/01/2024. 28Nurhayati, masyarakat Desa Ramunia Dua, wawancara pribadi, 12/01/2024. 7662 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 bersama, tapi setelah adanya informasi yang didapatkan dari saudaranya membuatnya mengerti, kalau seorang janda memiliki hak dari peninggalan suaminya (pewaris) selain bagiannya sesuai konsep faraidh. Berbeda dengan Nurhayati, Hendrawan berpendapat: "Pemahaman saya, tidak ada hak harta bersama bagi istri, jadi bagi menantu saya tidak boleh meminta bagian dari tanah yang merupakan hak waris pembagian saya dari anak saya yang meninggal dunia. Menantu saya telah mendapatkan bagiannya 1/8 karena mempunyai anak, sedangkan saya sebagai orangtua pewaris berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan anak saya, dan tanah ini adalah bagian saya". 29 Dapat dimengerti, Hendrawan sebagai seorang ayah yang ditinggalkan anaknya memegang konsep fikih klasik, sebab itu ia tidak menghiraukan adanya konsep harta bersama dalam harta warisan. Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang ada di Desa Denai Lama Pantai Labu. Mahmudin adalah salah seorang masyarakat yang mempunyai abang ipar yang meninggal dunia. Dijelaskannya, "Saya sebagai seorang awam ikut aturan umum yang dipakai ustaz di kampung ini saja, dan setahu saya aturan yang dipakai tidak ada istilah harta bersama, meskipun begitu kalau ada aturan mengenai adanya hak bagi kakak kandung saya (istri pewaris) mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan sebelum adanya pembagian harta warisan, itu lebih baik, karena mengingat ponakan-ponakan saya yang masih sangat kecil dan mereka membutuhkan biaya untuk hidup dari harta peninggalan ayah mereka".30 Tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Mahmudin di atas, Zulaikha salah seorang janda di Desa Denai Lama Pantai Labu menuturkan, "sebagai seorang istri yang ditinggalkan suami, tentu masalah harta adalah hal yang terasa tabuh untuk dipermasalahkan, meskipun begitu saya tidak ingin memakan harta yang bukan hak saya. Sebab itu, terpaksa jugalah harus diselaikan pembagian harta warisan. Ada yang mengatakan ada hak saya dari harta warisan disebut harta bersama, tapi saya tak tahu pasti masalah itu, saya hanya ikut ustaz dalam masalah ini".31 Terhadap penjelasan yang diberikan Mahmudin dan juga Zulaikha, terdapat adanya perbedaan pandangan dan argumen, di satu sisi Mahmudin ingin kakaknya mendapatkan warisan harta bersama selain haknya dalam hukum faraidh, dengan alasan keponakannya yang masih kecil dan membutuhkan biaya yang banyak, di lain sisi Zulaikha seorang janda didapatkan keterangannya, ia hanya ingin mendapatkan haknya sebagai istri, dan sangat khawatir memakan harta yang bukan haknya, kemudian menghindari hal itu, Zulaikha lebih memilih pendapat yang diberikan ustaz yang ada di Desa Denai Lama Pantai Labu. Observasi dan wawancara kemudian dilanjutkan ke desa lainnya, yakni Desa Pantai Labu Pekan. Nurlinda menuturkan, "saya sebagai istri tetap berharap mendapatkan separuh dari bagian harta peninggalan suami saya, yang merupakan harta bersama kami berdua, baru setelah itu kalau mau dibagi-bagikan secara faraidh tidak masalah, kalau saya tidak mendapatkan separuh bagian harta, tidak mengapa dan saya tidak akan pernah membawa hal ini ke pengadilan, meskipun begitu hak saya 1/8 jangan pulak tidak saya peroleh".32 Nurlinda dari Pantai Labu Pekan menjelaskan, masalah harta bersama ini tampaknya dapat menjadi masalah berkepanjangan, dan dapat berubah menjadi konflik antara menantu dan mertua, dan inilah yang dirasakan oleh Ibu Nurlinda. Ia tidak ingin menyelesaikan masalah harta warisan ke Pengadilan Agama setempat, karena dianggap menjadi suatu masalah yang tabu untuk dipermasalahkan, tapi di lain sisi ia mengharapkan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri berupa hak ½ dari harta bersama peninggalan 29Hendrawan, masyarakat Desa Ramunia Dua, wawancara pribadi, 12/01/2024. 30Mahmudin, masyarakat Desa Denai Lama, wawancara pribadi, 14/01/2024. 31Zulaikha, masyarakat Desa Denai Lama, wawancara pribadi, 14/01/2024. 32Nurlinda, masyarakat Desa Pantai Labu Pekan, wawancara pribadi, 16/01/2024. 7663 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 pewaris. Nurlinda tidak kukuh mempertahankan adanya harta bersama bagi istri yang ditinggalkan, meskipun begitu ia tetap mempertahankan haknya 1/8, dikarenakan pewaris dan Nurlinda memiliki anak. Informan lainnya yakni Badri Ilmi menjelaskan, "perbedaan dalam masalah harta bersama dijadikan harta warisan dalam pengalaman saya pribadi pernah terjadi, agak rumit jadinya memang masalah itu. Saya melihat masyarakat cenderung menggunakan hukum yang menguntungkannya saja, dan ketika rugi, ia tinggalkan hukum tersebut".33 Bagi Badri Ilmi, sebenarnya tidak ada ketaatan dalam menjalankan hukum secara totalitas, sifatnya opurtunis dan pragmatis, dan ini tentunya adalah akibat adanya dualisme hukum dalam masalah warisan terkait harta bersama. Masyarakat Desa Pematang Biara Pantai Labu, yakni Zainuddin berkomentar mengenai masalah harta bersama dijadikan warisan, dijelasakannya: "Saya tidak pernah tahu adanya hak istri dari pewaris untuk dibagi separuh terlebih dahulu sebelum adanya pembagian harta warisan, kalau ditimbang-timbang, aturan itu belum pernah ada sebelumnya, bahkan secara hukum agama, itu tidak pernah dikenal. Kemudian, kalau harta warisan diberikan separuh terlebih dahulu kepada istri pewaris, yakni istri dari anak saya yang telah meninggal dunia, maka tentu bagian dari ahli waris lainnya akan sangat kecil sekali, dan saya tidak menerima hukum pembagian warisan seperti itu".34 Zainuddin dalam masalah harta bersama menjadi harta warisan cenderung mengikuti model pembagian faraidh yang selama ini dipahaminya, sehingga ia tidak menerima adanya pembagian hak waris bagi suami/istri yang ditinggalkan selain hak waris lainnya, karena tentu bagian untuk ahli waris lainnya kecil sekali. Handayani salah seorang masyarakat dari Desa Pematang Biara Pantai Labu yang turut diwawancarai memberikan komentarnya, "saya dalam masalah harta bersama ini memang tidak ada kepentingan apapun, karena secara pribadi hanya mengetahui kasus dari abang saya sendiri yang meninggal tahun 2021 silam. Bagi saya, kalau kakak ipar saya itu mendapatkan harta lebih banyak, maka secara zhahirnya tentu lebih menyenangkan baginya, tapi kan belum tentu berkah. Sebab itu, saya berpendapat dalam masalah warisan tersebut, tidak perlulah ada pembagian harta bersama, karena kebetulan orangtua saya (ayah dan ibu pewaris), bukannya orang berada, dan tentu mereka mengharapkan bagian harta warisan sesuai dengan hukum faraidh, wajar saja keinginan itu, karena kalau harta dibagi terlebih dahulu sesuai harta bersama, tentu bagian dari ibu dan ayah saya jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan kakak ipar saya, menurut saya terasa tidak adil kalau dibagi-bagi seperti itu".35 Penjelasan Handayani di atas diketahui, ia tampaknya keberatan konsep harta bersama dalam harta warisan, karena secara hitung-hitungan hak ayah dan ibunya akan sedikit dibandingkan dengan hak kakak iparnya. Mendapatkan informasi lebih dalam lagi, penulis mewawancarai salah seorang ustaz yang ada di Desa Durian, yakni Ustaz Alfi Syahri dijelaskannya. "Saat ini telah berkembang dua model hukum, yang mana satu model fikih klasik dan umumnya diperpegangi oleh masyarakat yang fanatik fikih, sedangkan satu paham lagi mengarah kepada model pembagian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam". Ustaz Alfi Syahri melanjutkan, di Desa Durian di Kecamatan Pantai Labu ini sendiri sebenarnya kerap terjadi perbedaan pendapat, dan memang nyatanya ada dua alternatif model pembagian warisan, itulah yang menjadi penyebabnya. Saya pribadi sebenarnya tidak dapat memberikan kepastian terhadap hal itu, karena apabila saya ditanyakan, maka saya uraikan dua model tersebut, maka masyarakat lah yang akan memilihnya, sebab saya hanya dapat memberikan pendapat". Ustaz Alfi Syahri menbambahkan, "keduanya adalah hasil ijtihad ulama, dan masing-masing tentu mempunyai keutamaan masing-masing, terpenting dalam masalah warisan, mestilah 33Badri Ilmi, masyarakat Desa Pantai Labu Pekan, wawancara pribadi, 16/01/2024. 34Zainuddin, masyarakat Desa Pematang Biara, wawancara pribadi, 18/01/2024. 35Handayani, masyarakat Desa Pematang Biara, wawancara pribadi, 18/01/2024. 7664 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 dilakukan pembagian, jangan sampai tidak diberikan hak masing-masing dari ahli waris, dan satu hal yang harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai masalah warisan membuat perpecahan keluarga dan putusnya silaturrahim ahli waris". Ustaz Alfi Syahri memberikan penjelasan, ketika penulis mengkonfirmasi kembali, mengenai adanya pembagian harta warisan antara Kompilasi Hukum Islam dengan sistem faraidh, di mana dalam hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ada hak separuh dari harta warisan bagi istri, baru separuhnya lagi dibagi-bagi kepada keseluruhan ahli waris, sedangkan dalam hukum faraidh tidak ada pembagian separuh harta warisan bagi istri, informan menjelaskan: "Jadi begini, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang diatur oleh pemerintah, maka sesuai dengan pengetahuan saya, hukum tersebut tidak pernah ada pembagian separuh dari harta warisan kepada istri. Hanya saja kami sebagai ustaz memberikan pengetahuan dua sistem bagian tersebut kepada masyarakat, baik itu adanya hak separuh bagian istri baru separuhnya dibagi kepada ahli waris lainnya, atau dengan sistem hukum Faraidh, yang tidak memberikan bagian separuh harta kepada istri, tapi semua harta dibagi-bagi secara hukum Islam". Penjelasan dari informan di atas diketahui, adanya dua model pemahaman atau hukum mengenai konsep harta bersama, ada model aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai adanya hak istri setengah dari warisan kemudian juga mendapatkan haknya sesuai hukum wais. Model atau pemahaman kedua adalah sesuai dengan aturan fikih klasik dari mazhab Syafi`i, yakni tidak dikenal adanya harta bersama, sehingga apabila seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan diberikan kepada orang-orang yang tidak terhijab (terhalangi) untuk menerima warisan, seperti ayah dan ibu, suami/ istri yang ditinggalkan, dan begitu juga anak, yang hak-hak mereka telah ada bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum faraidh. Penulis kemudian bertanya kembali, dengan model pembagian warisan yang ada mengatur harta bersama bagi istri, yang artinya bagian istri mendapatkan lebih banyak dari ayah dan ibu pewaris, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Informan memberikan jawabannya: "Jadi memang satu sisi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, kalau mereka menerimanya secara lapang dada, maka itu baik sekali, tapi kalau ada keegoan mempertahankan harta semata-mata, atau dunia, maka itu tadilah, memang gak adalah baiknya hukum Kompilasi Hukum Islam. Saat ini masalah warisan, hukum yang terkandung dalam faraidh saja, berat masyarakat melakukannya. Padahal masalah faraidh ini sudah lama tau masyarakat mengenai hukumnya, tapi berat mereka mengaplikasikannya". Menurut pendapat Ustaz Alfi Syahri, baik itu pembagian yang terkandung dalam hukum faraidh, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, keduanya baik dilakukan, asal masing-masing ahli waris dengan hati terbuka menerima bagiannya masing-masing, akan tetapi apabila setiap ahli waris hanya mementingkan nominal harta warisan dan dunia, maka apapun jenis pembagian harta warisan akan tetap saja memunculkan permasalahan. Meskipun begitu, hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an lah yang terbaik, begitu juga menyangkut masalah pembagian harta warisan. Masalah harta warisan banyak terjadi di Pantai Labu. Di antara yang menjadi masalah adalah pemahaman yang berbeda-beda terhadap harta warisan, yakni dengan adanya dua model pemahaman dan rujukan, satu sisi bersumber dari fikih klasik, lain sisi bersumber dari Kompilasi Hukum Islam. Menjadi penyebab adanya perbedaan pemahaman di antaranya faktor pendidikan, wawasan dan pengetahuan, keinginan untuk mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak, ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep hukum waris, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ustaz H. Mukhlis dari Desa Ramunia Dua Pantai Labu memberikan penjelasannya. "Saya pribadi dalam beberapa kali penyelesaian masalah harta warisan, terus terang tidak menggunakan konsep harta bersama, alasannya bukan saya tidak paham adanya konsep harta 7665 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 bersama dalam aturan di Indonesia ini, hanya saja kalau itu diterapkan banyak timbul masalah, itu pengalaman saya. Meskipun begitu, kalau ada yang menggunakan model pembagian harta bersama seperti yang ada dalam aturan baru, saya tidak mau menyalahkan mereka".36 Ustaz Sabaruddin informan dari Desa Denai Lama Pantai Labu menjelaskan masalah adanya perbedaan pendapat mengenai harta bersama dijadikan harta warisan. Dijelaskannya, "konsep harta bersama dianggap masih baru, dan jauh dari pemahaman yang ia temukan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi`i khususnya. Sebagai seorang yang ditanya mengenai masalah ini, saya berpegang kepada kitab yang saya baca, dan memang saya tidak menggunakan konsep Kompilasi Hukum Islam dalam masalah harta bersama, karena saya secara khusus tidak pernah belajar mengenai hal itu".37 Ustaz Sholehuddin memberikan komentarnya, "bagi masyarakat yang ada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ini, mereka tidak mau mengaplikasikan hak harta bersama bagi istri, karena sesuai dengan pengetahuan mereka yang berpaham fikih klasik mazhab Syafi`i, harta bersama tidak ada dikenal dalam ajaran agama Islam, sehingga memberikan hak istri separuh dari harta peninggalan suami, adalah perkara yang tidak dapat diterima".38 "Saya peribadi dalam masalah ini kadang mengalami dilema dalam memberikan pendapat, karena faktanya ada dualisme hukum yang dijadikan alternatif dalam masalah faraidh, khususnya terhadap hak suami/istri yang ditinggalkan pasangannya". Ustaz Sahlan dari Desa Pematang Biara Pantai Labu, dijelaskannya mengenai harta bersama, sebagai berikut. "Masalah harta memang tidak ada habisnya, terkhusus masalah harta warisan, salah pembagian dan ketika memperturutkan hawa nafsu belaka, hubungan keluarga bisa putus dan rusak. Sebab itu, menurut hemat saya dalam masalah harta warisan yang di dalamnya dikenal konsep harta bersama sesuai dengan aturan terbaru di Indonesia, perlu bijak-bijaklah dicermati. Bagi saya, seandainya orang berada mertuanya (orangtua pewaris), maka konsep harta bersama lebih tampak adil, tapi kalau kondisi orangtua pewaris memprihatinkan, maka lebih baik menggunakan konsep fikih saja".39 Penjelasan yang diberikan Ustaz Sahlan, ia berpendapat dalam masalah pembagian harta warisan, perlu menimbang banyak hal, lihatlah ahli waris yang ada, yang mana kira-kira sangat membutuhkan, maka diberlakukanlah konsep atau alternatif model warisan yang ada. Ketika mertua berada, maka konsep harta bersama lebih bijak diterapkan menurut beliau, sebaliknya ketika suami/istri yang ditinggalkan lebih membutuhkan karena anak-anak yang banyak dan masih kecil misalnya, makan pembagian dengan cara penyelesaian harta bersama lebih bijak untuk diterapkan. Mencermati jawaban dari informan, penulis teringat dengan ayat Al-Qur'an surat An- Nisa'/4:9 tentang pentingnya memperhatikan masa depan kehidupan anak-anak di kemudian hari, ayatnya dicantumkan di bawah ini: takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa'/4:9). Artinya: Dan hendaklah 36Ustaz H. Mukhlis, Ustaz Desa Ramunia Dua, wawancara pribadi, 13/01/2024. 37Ustaz Sabaruddin, masyarakat Desa Denai Lama, wawancara pribadi, 15/01/2024. 38Ustaz Solehuddin, Ustaz Desa Pantai Labu Pekan, wawancara pribadi, 17/01/2024. 39Ustaz Sahlan, Ustaz Desa Pematang Biara, wawancara pribadi, 19/01/2024. 7666 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Ayat dalam QS. An-Nisa'/4:9 yang telah dicantumkan di atas dapat dipahami, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Katsir adanya peristiwa seseorang yang akan meninggal dunia, tapi berwasiat bagi ahli warisnya dengan wasiat yang dapat membuat kesulitan kepada mereka, sehingga dengan ayat tersebut Allah Swt. memberintahkan untuk berbuat benar, dengan tidak memberikan kesusahan kepada ahli warisnya. Dijelaskan juga oleh Ibn Katsir, ayat tersebut juga berbicara terhadap orang-orang agar mewaspadai diri dari memakan harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orangtua (pewaris) mereka.40 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disederhanakan bahwa terdapat beberapa pemahaman yang berbeda terhadap masalah harta warisan, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai harta bersama, yakni: 1). Bagi orang tua pewaris berpendapat tidak ada hak harta bersama bagi suami/istri pewaris;41 2). Bagi suami/istri pewaris berpendapat adanya hak harta bersama baginya ketika suami/istrinya (pewaris) meninggal dunia, baik 1/8 ketika ada anak, atau mendapatkan 1/6 ketika tidak ada anak;42 3). Terdapat harta warisan yang diklaim oleh orangtua pewaris sebagai haknya, misalnya sebidang tanah atau lainnya;43 4). Tidak harmonisnya hubungan antara menantu (suami/istri pewaris) dengan orangtua pewaris, dan bahkan tetap dalam pendapatnya yang berbeda itu; 6). Cenderung tidak ada penyelesaiannya, bahkan mengklaim bagian dari hak-haknya masing-masing; 7). Masalah harta bersama tidak dibawa penyelesaiannya ke Pengadilan Agama setempat;45 8). Ulama setempat menggunakan penyelesaian warisan secara fikih klasik, sehingga tidak ada hak suami/istri terhadap peninggalan suami/istri berupa hak harta bersama berupa ½ dari harta peninggalan.46 terjadi cekcok mulut.445). Masing-masing pihak Setelah dicantumkan hasil wawancara dari setiap informan mengenai pandangan masyarakat Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pemahaman masyarakat yang bersikukuh tetap memegang model pembagian hukum waris klasik, sehingga menafikan pembagian harta bersama bagi suami/istri yang ditinggalkan. Kedua, adanya pemahaman masyarakat yang hanya mencari keuntungan dari hukum yang ada, ketika ia diposisi menguntungkan menggunakan hukum faraidh, maka ia menggunakan aturan tersebut, sebaliknya kalau ia diuntungkan ketika menggunakan cara pembagian harta bersama, maka ia akan menggunakan konsep yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, pemahaman yang melihat mashlahat di antara kedua alternatif aturan warisan, yakni kalau suami/istri lebih membutuhkan, maka boleh digunakan konsep Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah harta bersama, sebaliknya ketika ayah/ibu dari pewaris lebih membutuhkan atau karena kondisinya lebih memprihatinkan, maka lebih baik menggunakan konsep hukum faraidh, yakni meniadakan pembagian harta bersama sebelum adanya pembagian harta warisan. Pandangan Masyarakat Pantai Labu terhadap Harta Bersama sebagai Harta Warisan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pandangan masyarakat Pantai Labu terkait dengan harta bersama telah diulas sebelumnya, secara ringkasnya dapat dicantumkan, secara mayoritas dari masyarakat yang ada di Pantai Labu sesuai dengan desa/kelurahan yang diwawancarai perwakilan 40Abu al-Fida' Isma`il ibn `Amr ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an al-`Azhim, Juz II, (Mesir: Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi`, 1999), h. 222. 41Hendrawan, masyarakat Desa Ramunia Dua, wawancara pribadi, 12/01/2024. 42Zulaikha, masyarakat Desa Denai Lama, wawancara pribadi, 14/01/2024. 43Hendrawan, masyarakat Desa Ramunia Dua, wawancara pribadi, 12/01/2024. 44Handayani, masyarakat Desa Pematang Biara, wawancara pribadi, 18/01/2024. 45Nurlinda, masyarakat Desa Pantai Labu Pekan, wawancara pribadi, 16/01/2024. 46Ustaz Alfi Syahri, Ustaz Desa Durian, wawancara pribadi, 11/01/2024. 7667 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 masyarakatnya terdapat polarisasi pemahaman terhadap harta bersama. Bagi mereka yang berposisi sebagai pasangan, baik itu suami/istri yang ditinggalkan, maka cenderung akan mengikuti aturan yang terdapat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, yakni seperti yang dituliskan dalam Pasal 96 ayat (1), yakni: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama mejadi hak pasangan yang hidup lebih lama".47 tidak menggunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 96 ayat (1), alasannya ada dua (2), pertama bahwa masalah harta bersama tidak pernah ada sebelumnya dalam konsep faraidh, kedua dikarenakan bagian dari orangtua pewaris akan lebih kecil dibandingkan dari yang didapatkan suami/istri yang ditinggalkan pewaris. Kedua pemahaman yang bertolak belakang, di satu sisi memahami adanya hak harta bersama bagi pasangan yang ditinggalkan, di sisi lain mutlak hanya memberikan pasangan yang ditinggalkan sesuai dengan hukum waris yang telah dipahami oleh masyarakat Pantai Labu. Yakni suami akan mendapatkan 1/2 (separuh) harta warisan ketika istri tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan ¼ ketika istri meninggalkan anak. Kemudian apabila yang meninggal itu adalah suami, maka istri mendapatkan ¼ ketika tidak ada anak, dan mendapatkan 1/8 ketika pewaris meninggalkan anak. Lain halnya dengan orang tua dari pewaris, maka mereka cenderung Memberikan penilaian terhadap pemahaman masyarakat Pantai Labu terhadap harta bersama, dapat dilihat dalam aturan mengenai harta bersama pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu hal- hal terkait dengan harta bersama secara umum, yakni suami dan istri masih hidup. Buku I Huku Perkawinan, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf "f" dicantumkan, "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selain dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Menilik lebih jauh mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang terkait erat dengan harta bersama, dalam Bab XIII tentang Harta Kekaayaan dalam Perkawinan , pada Pasal 85 dicantumkan: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri". Sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 85 di atas, dapat diketahui tidak semua harta yang didapat dalam masa-masa perkawinan itu dapat dihitung sebagai harta bersama, di antaranya adalah harta yang didapatkan pasangan (suami/istri) dari orangtuanya, sebab itu dalam hal ini harta tersebut adalah hak milik dari salah satu pasangan yang mendapatkan warisan dari orangtuanya itu. Mengenai hal ini, dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan hara yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam pernjanjian perkawinan". Pasal 86 ayat (1) dicantumkan kembali: "Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan". Ayat (2) berbunyi: "Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Pasal 88 menerangkan tentang apabila terjadinya perselisihan antara suami terhadap harta bersama, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam juga merinci berkenaan dengan objek harta bersama, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 91 terdapat empat (4) model harta dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2),, yakni baik itu benda berwujud dan tidak wujud, bergerak dan tidak bergerak. Terhadap benda yang tidak berwujud pada Pasal 91 ayat (3) dijelaskan, yakni berupa hak atau kewajiban. Ayat (4) pasal yang sama menjelaskan tentang objek harta 47Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 7668 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 bersama dapat dijadikan jaminan, tentunya atas persetujuan dan izin suami dan istri. Persetujuan ini menjadi penting, sebab pada Pasal 92 dicantumkan kembali tidak diperbolehkannya salah satu pasangan memindahtangankan atau menjual harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Kemudian pada pasal 97 menerangkan hak dari suami dan istri dari harta ketika mereka berpisah dan masih hidup "janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal-pasal yang dicantumkan di atas, mulai dari Pasal 1, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 91 hingga Pasal 97 adalah pasal-pasal menerangkan mengenai harta bersama, secara khusus pasangan suami/istri masih hidup, sedangkan berkaitan dengan salah satu pasangan meninggal dunia, maka dijelaskan status hartanya pada Pasal 96 ayat (1), yakni: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama mejadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Hal senada di tuliskan oleh Supardian, bahwa ketika salah seorang pasangan meninggal dunia, yang dilakukan pertama terhadap harta adalah dibagi seperdua, seperdua bagian suami/istri yang ditinggalkan, sedangkan sisanya dibagi kepada setiap ahli waris yang berhak.48 Di sinilah letak permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini, karena terdapat perbedaan persepsi masyarakat Pantai Labu dalam masalah harta bersama menjadi harta warisan. Dimaklumi, terdapat ahli waris yang tidak terhalang dalam menerima warisan, yakni: anak-anak pewaris, ayah, ibu, suami (duda), istri (janda), setiap yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bagiannya masing-masing. Bab III tentang Besarnya Bahagian, pada Pasal 176 diterangkan bagian anak, "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapati dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".49 Bagian ayah dijelaskan pada Pasal 177 "ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Selanjutnya bagian ibu dicantumkan dalam Pasal 178 ayat (1) "ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, mak aia mendapat sepertiga bagian". Pasal 178 ayat (2) "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesuadah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama ayah". Bagian suami (duda) dijelaskan dalam Pasal 179 "duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian". Selanjutnya bagian istri (janda) tercantum dalam Pasal 180 "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperedelapan bagian". Terhadap pembagian dari masing-masing ahli waris yang telah dicantumkan, dapat dirujuk dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:11-12 Bagian-bagian dari ahli waris di atas sengaja dicantumkan, agar dapat melihat besar atau kecilnya bagian atau hak dari masing-masing ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Besar dan kecilnya bagian ahli waris tidak dapat menafikan adanya persimpangan pemahaman masyarakat Pantai Labu dalam penerapan pembagian harta bersama sebagai harta warisan. Bagi mereka yang awal mulanya (sesuai fikih klasik) harusnya mendapatkan total harta banyak, dengan adanya sistem pembagian harta bersama, akan jauh lebih kecil yang didapatkan, hal ini dikarenakan pasangan yang ditinggalkan, baik itu suami/istri terlebih dahulu mendapatkan separuh dari harta bersama, atau harta yang ditinggalkan pasangannya itu, kemudian mendapatkan lagi bagian dari haknya sesuai bagian yang telah disebutkan sebelumnya. 48Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), h. 65. 49Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 7669 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Kembali kepada pokok persoalan, tentang pandangan masyarakat Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, terlihat pengabaian masyarakat terhadap aturan harta bersama yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai harta bersama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya pemahaman yang keliru dalam memahami dan melaksanakan pembagian harta bersama terhadap suami/istri yang ditinggalkan, dikarenakan dua (2) alasan utama, pertama aturan harta bersama adalah hukum baru, dan tidak diatur dalam kitab-kitab tentang hukum faraidh, alasan kedua adalah hak orangtua pewaris akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan hak suami/istri yang ditinggalkan. Terdapat temuan lainnya yang tidak bijak dipandang, yakni penerapan hukum waris akan disesuaikan dengan kepentingan dari yang menguasai harta. Ketika suami/istri yang menguasai harta, maka cenderung mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila harta warisan dikuasai oleh orangtua pewaris, maka aturan pembagian harta dilaksanakan sesuai hukum faraidh. Temuan lainnya dari hasil wawancara dengan ustaz dari beberapa desa/kelurahan yang diteliti, ada yang berpegang kepada teks fikih klasik dalam pembagian harta warisan, ada yang memberikan alternatif kepada masyarakat dalam memilih hukum waris, baik secara Kompilasi Hukum Islam atau fikih faraidh. Ketiga ada juga ustaz yang dinilai cukup bijak dalam memberikan penyelesaian, ia melihat pembagian warisan adalah masalah pilihan hukum, maka sembari dapat melakukan pilihan ada baiknya mempertimbangkan aspek hak dan juga kebutuhan dari ahli waris, ketika suami/istri lebih membutuhkan, maka lebih bijak diterapkan pembagian hukum seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai adanya hak suami/istri yang ditinggalkan untuk mendapatkan separuh harta selain hak lainnya dalam hukum faraidh. Kemudian kalau orangtua pewaris yang lebih membutuhkan lebihnya harta warisan, karena sulitnya kondisi ekonomi atau kehidupan yang memprihatinkan, maka pembagian dengan cara hukum faraidh dinilai sebagai sesuatu yang bijaksana dan lebih manusiawi. KESIMPULAN Pandangan masyarakat Pantai Labu terhadap harta bersama sebagai harta warisan, terdapat dua (2) pemahaman, pemahaman pertama sama sekali tidak ada harta bersama bagi suami/istri yang ditinggalkan, sehingga suami/istri hanya mendapatkan bagian hak dari yang telah ditentukan dalam hukum fikih klasik, yakni bagian suami akan mendapatkan ½ dari harta ketika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan ¼ ketika pewaris meninggalkan anak, begitu juga bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ia hanya berhak dari harta warisan ¼ ketika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan hak 1/8 ketika pewaris memiliki anak. Pemahaman kedua adalah adanya hak harta bersama bagi suami/istri yang ditinggalkan pewaris, selain dari haknya yang tercantum dalam hukum fikih faraidh. Selain pemahaman di atas, terdapat keinginan pelaksanaan masalah harta bersama sebagai harta warisan, yakni ketika masyarakat tersebut di posisi sebagai seorang suami/istri, maka cenderung ingin menerapakan konsep harta bersama dalam pembagian warisannya, sedangkan ketika ia di posisi mertua atau orangtua dari pewaris, maka cenderung mengikuti fikih faraidh. Terdapat juga pelaksanaan dalam masyarakat, yakni ketika harta dikuasai oleh orangtua pewaris, maka harta dibagi secara faraidh, apabila harta dikuasai oleh suami/istri yang ditinggalkan pewaris, maka harta akan dibagi secara Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya hak pasangan yang ditinggalkan separoh dari harta warisan, kemudian mendapatkan lagi haknya sesuai hukum faraidh. 7670 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Mencermati masalah harta bersama dari pewaris (suami/istri) yang meninggal dunia, maka aturan yang terdapat dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang notabenenya adalah ijtihad ulama Indonesia bertujuan memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi ahli waris suami/istri dan juga bagi anak-anak yang ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari maqashid asy-syari`ah, yakni salah satu tujuan hukum atau syari`at yang ada adalah bagi kebaikan manusia itu sendiri, khusus dalam masalah ini tercantum dalam pembagian maqashid asy-syari`ah adalah hifzhun nasl, yakni menjaga anak keturunan. Salah satu cara menjamin hak-hak anak dalam keberlangsungan hidup mereka, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan lain-lain adalah dengan adanya harta yang dapat menjadi penyangga kehidupan mereka. Menurut hemat penulis, pembagian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan ijtihad yang bersesuaian dengan maqashid asy- syari`ah pada bagian hifzhun nasl (menjaga keturunan). REFERENSI Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2013). Abu al-Fida' Isma`il ibn `Amr ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an al- `Azhim, Juz II, (Mesir: Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi`, 1999). Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pantai Labu dalam Angka 2023, (Kabupaten Deli Serdang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023). Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hasanudin, Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal: 2021". "Islamadina: 1, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 22, No. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. J. R. Raco., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2018). Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018). Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017). M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). Rahmat Hidayat, dkk., Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal: "El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil 2021". Islamic and Family Law, Vol. 2, No. 2, Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013). Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2015). Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2014). Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016). 7671 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018). Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020). Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Zikri Darussamin, Hak Harta Bersama bagi Istri Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari`ah. Jurnal: "Asy-Syir`ah: Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum, Vol. 51, No. 2, 2017". 7672 | P a g e