Dana BLM Terpangkas, Pelaksana PNPM Dilema Foto : Ilustrasi/Int POLEWALI, FAJAR--Pemangkasan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat1) membuat pelaksana PNPM-MPd2) di Kabupaten Polewali Mandar dilematis. Proyek fisik di sejumlah desa telah rampung 100 persen dan sebagian masih berjalan. Akibatnya, pelaksana Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Polewali Mandar mengaku bingung menentukan distribusi pemangkasan anggaran. Apalagi, anggaran yang terpangkas sedikitnya Rp3,4 miliar. Sekretaris Forum Badan Koordinasi Antar Desa (F-BKAD) PNPM - MPd Polman, Musliman Sattu mengatakan, pemotongan anggaran sebesar Rp11,8 persen tidak hanya membingungkan tetapi juga menjadi bumerang. Pasalnya, pengerjaan fisik saat ini telah berjalan, bahkan beberapa desa sudah menuntaskan kegiatan 100 persen. "Kalau Pemkab Polman tidak menalangi dana yang terpangkas, kami yakin solusinya akan sulit,"tuturnya. Betapa tidak, realisasi kegiatan fisik saat ini tidak merata. Kondisi tersebut sangat menyulitkan pelaksana PNPM - MPd tingkat kabupaten untuk menyeragamkan besaran anggaran yang akan dipangkas di setiap desa. Anggaran khusus kegiatan PNPM yang terpangkas di Polman di atas Rp3,4 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 3) yang juga dikelola PNPM - MPd. 1) Bantuan Langsung Masyarakat adalah bantuan dana kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.. 2) PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. 3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) adalah rencana induk yang menitikberatkan uraian kebijakan di bidang pengurangan kemiskinan. Tujuan MP3KI yaitu mempercepat upaya pengurangan kemiskinan serta menghindarkan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk.
Surat Edaran Kemendagri yang disampaikan setelah penetapan Musyawarah Antar Desa (MAD) dinilai sangat dilematis. Kebijakan tersebut keluar setelah akta perjanjian hibah telah disepakati. "Persoalan ini sudah kami sampaikan ke DPRD Polman. Komisi IV telah memberi sinyal akan membantu kami keluar dari masalah sulit ini. Namun sampai saat ini belum ada keputusan eksekutif," jelasnya. Ketua Jaringan Informasi dan Komunikasi UPK (JIKU) Kabupaten Polman, Rahmat, berharap dana BLM yang terpangkas dari pusat bisa dianggarkan melalui APBD perubahan. Andai realisasi kegiatan seragam, kata dia, beberapa opsi bisa dilakukan sebagai solusi. Misalnya, anggaran pelatihan yang belum berjalan bisa saja dibatalkan. Begitu juga dana sisa lelang bisa dipangkas serta mengurangi volume kegiatan yang belum tuntas. Fasilitator Keuangan PNPM - MPd Polman, Zulkarnaen Hasanuddin mengaku turut menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pemangkasan anggaran BLM secara mendadak. Anggaran PNPM - MPd sebesar Rp28.942.500.000. setelah pemotongan, tersisa Rp25,5 miliar. sebelumnya telah dialokasikan Demikian juga dengan anggaran MP3KI, sebelumnya ditetapkan Rp25,6 miliar lebih. Saat ini tersisa Rp22,6 miliar. "Total anggaran yang terpangkas untuk dua program tersebut Rp6,4 miliar. Penalangan potongan ini yang membingungkan kami mencari solusinya," aku Zulkarnaen. (kdr/rif) Sumber: Harian Fajar 5 Agustus 2014. 1) Bantuan Langsung Masyarakat adalah bantuan dana kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.. 2) PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. 3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) adalah rencana induk yang menitikberatkan uraian kebijakan di bidang pengurangan kemiskinan. Tujuan MP3KI yaitu mempercepat upaya pengurangan kemiskinan serta menghindarkan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk.