48 BAB III ANALISIS MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIBERIKAN PENETAPAN OLEH HAKIM DAN DI DAFTARKAN KE KANTOR CATATAN SIPIL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA 3.1 Kasus Posisi Pada tanggal 19 November 2007 telah terjadi persidangan di Pengadilan Negeri Bogor, yang memeriksa perkara perdata dan telah memberikan Penetapan perkara Permohonan untuk melangsungkan perkawinan perbedaan Agama di hadapan Kantor Catatan Sipil Bogor pada Tanggal 05 Oktober 2007, di ajukan oleh Tuan X dan Nona Y. Adapun kronologis pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai berikut : Pada tanggal 05 Oktober 2007 pemohon mengajukan surat permohonan dengan perihal ijin menikah kepada Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR tanggal 09 Oktober 2007. Dalam surat yang diajukan pemohon tersebut kepada Pengadilan Negeri Bogor telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonannya antara lain : 1. Bahwa setelah beberpa tahun menjalin hubungan , para pemohon memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun agama yang di anut berbeda. Adapun tuan X beragama Islam dan Nona Y beragama Kristen Katolik, kami menyakini bahwa hal tersebut (perbedaan agama) bukanlah suatu penghalang bagi kami untuk melangsungkan perkawinan, dengan ijin dari pengadilan. 2. Bahwa pemohon Tuan X dan nona Y bersamaan dengan ini hendak mengajukan permohonan izin untuk di catatkan/ di daftarkan perkawinannya di catatan sipil kota Bogor. 3. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Bogor. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
49 Persidangan tersebut juga di hadiri oleh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C, yang masing-masing bertindak selaku saksi sekaligus sebagai orang tua dari kedua pemohon. Selanjutnya di persidangan, para pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya. Yaitu : Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tuan X Bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nona Y Bukti P-3 Akta kelahiran No. 156/1975 tertanggal 24 November 1975 atas nama Tuan X Bukti P-4 Akta perkawinan tertanggal 20 Maret 1996 nomor. 8/1996 Bukti P-5 Akta perkawinan nomor. 565/1971 Bukti P-6 Kartu Keluarga No. 105105/98/01119 tertanggal 08 Mei 2001 Bukti P-7 Kartu Keluarga No. 1051069921692 tertanggal 20 Desember 2006 Bukti P-8 Akta kelahiran No. 448/1975 tertanggal 24 November 1975 atas nama Nona Y Selain surat-surat bukti yang di ajukan di atas. Para pemohon di persidangan telah pula menghadirkan paman masing-masing untuk didengar sebagai saksi, yaitu : 1. Tuan A, yang pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Nona Y; Bahwa pemohon Tuan X lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan D dan ibu bernama Nona Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
50 E. sedangkan Nona Y lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan F dan ibu bernama Nona G; Bahwa saksi mengetahui kalau diantara para pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan namun antara mereka berbeda keyakinan Agamanya; Bahwa para pemohon sendiri telah berusaha untuk mengurus perkawinan yang terjadi diantara mereka namun pihak Pencatatan Sipil Kota Bogor meyarankan agar mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bogor. Bahwa diantara para pemohon telah saling mencintai dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga masing-masing pemohon untuk merestui hubungan perkawinan dengan tetap mempertahankan status Agama masing-masing pemohon; Bahwa atas keterangan saksi Tuan A para pemohon membenarka. 2. Tuan B, pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Tuan X; Bahwa pemohon Tuan X lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan D dan ibu bernama Nona E. sedangkan Nona Y lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan F dan ibu bernama Nona G; Bahwa para pemohon telah berpacaran sejak SMA dan itupun mengalami pacaran yang putus nyambung, dan sejak bertemu kembali pada tahun 2007 mereka berniat untuk hidup bersama walaupun tetap memegang teguh kepercayaan masing-masing; Bahwa pemohon Tuan X pernah bercerita/curhat kepada saksi kalau berpacaran dengan Nona Y sudah saling menyukai dan akan Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
51 melanjutkan ke jenjang pernikahan akan tetapi mereka berlainan agama dan keyakinan dan ingin tetap mempertahankannya walaupun setelah menikah. Bahwa saksi ikut campur dalam menangani permasalahan para pemohon tersebut oleh karena saksi dimintai tolong oleh ayah pemohon Tuan X untuk mencari solusi atas keinginan para pemohon tersebut; Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi ke instansi yang terkait dengan hal tersebut dan atas informasi dari kantor Catatan Sipil Kota Bogor kalau untuk mencatat perkawinan lain Agamanya tersebut maka solusinya harus meminta penetapan izin pencatatan perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga para pemohon tersebut; Bahwa pemohon Tuan X beragama Islam dan Nona Y beragama Katolik; Bahwa kedua orang tua masing-masing dari para pemohon telah setuju dengan hubungan para pemohon tersebut dan hanya terhalang oleh perbedaan Agama saja; Bahwa atas keterangan saksi Tuan B para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut. 3. Tuan C, pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan mereka; Bahwa saksi kenal dengan para pemohon pada saat para pemohon ingin mencacatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, dimana saksi bekerja sebagai pegawai di bagian pencatatan perkawinan; Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
52 Bahwa dalam pencatatan perkawinan tersebut terdapat permasalahan katrena adanya permohonan pencatatan yang berlainan agama; Bahwa perkawinan yang berlainan Agama di atur dalam Undang- Undang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan; Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Catatan Sipil bagian pencatatan perkawinan, selama ini belum pernah terjadi permohonan seperti itu dan biasanya pencatatan perkawinan didahului oleh prosesi perkawinan Agama, namun di Bogor sendiri ada beberapa gereja yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi perkawinan Agama. Bahwa menurut hukum Negara apabila suatu perkawinan tidak di daftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidaklah sah , sehingga apabila mempunyai anak maka anak tersebut adalah anak ibu; Bahwa atas keterangan saksi Tuan C, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bogor yang diantara lain meliputi : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikah yaitu Tuan X dan Nona Y. 2. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan perkawinan atas nama Tuan X dan Nona Y pada buku register yang diperuntukan untuk itu. 3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
3.2. 53 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan oleh Hakim di Wilayah Indonesia. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu didasarkan pada pertimbangan hukum maupun fakta-fakta, tanpa hal tersebut hakim menjadi cacat hukum atau tidah sah. Dalam kasus ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah : a. Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal- halyang berkaitan dengan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antaran 2 orang yang sama Agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara 2 orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat dterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989 b. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawina sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
54 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang bekaitan dean proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; c. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para pemohon sendiri, telah di peroleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut : Bahwa kedua pemohon saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka duduk di bangku SMA, namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya perbedaan agama antar para pemohon. Bahwa kedua orang pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka untuk menuju ke jenjang perkawinan dengan tidak lagi atau mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan Agama mereka masing-masing. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka ke kantor Catatan Sipil kota namun pihak kantor catatan sipil menghendaki adanya penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan kantor catatan sipil mencatat perkawinan antara mereka; Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama; Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
55 2. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing; 3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketingkat perkawinan, dimanaa keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing 4. Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang di anut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama; 5. Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuanam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2(dua) orang saksi". Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
56 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didukung fakta-fakta yang benar, Hakim akhirnya menetapkan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut; 2. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Catatan Sipil Kota Bogor segera setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan di peruntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut Undang-Undang; 3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). 3.3 Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor dapat di analisa sebagai berikut : Permohonan izin menikah yang di ajukan oleh Tuan X yang beragama Islam dan Nona Y yang beragama Kristen Protestan untuk melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang kemudian ditetapkan oleh Hakim dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR., menunjukan bahwa permohonan perkawinan tersebut terjadi antara dua orang yang berbeda Agama. Dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon mengatakan bahwa para pemohon telah menjalin hubungan semenjak SMA dan walaupun ada pasang surut dalam hubungan mereka serta perbedaan Agama diantara mereka, mereka tetap saling mencintai. Selain itu dengan pertimbangan hakim yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang tidak mengatur perkawinan beda agama, maka pengadilan menggunakan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun juga pasal 28 B perubahan kedua UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945, dimana perbedan agama, bangsa, dan Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
57 asal-usul tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, manyayangi dan saling menghormati. Maka permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor dan diberi izin untuk menikah dihadapan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor. Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. Prof. Wahyono Darmabrata menyebutkan ada 4 cara18 yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu: 1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan. 2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. 3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama 4. Perkawinan dilakukan di luar negeri. Untuk cara yang keempat, UU Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan- ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwaa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat 18 Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
58 bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama19. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek Undang- undang dan aspek hukum agama. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Kedua pasangan suami isteri tersebut menganut agama yang sama. Jika antara keduanya menganut agama yang berlainan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali salahsatunya menganut agama calon lainnya tersebut. Jika kita lihat perkawinan beda Agama sebagaimana melihat dasar hukum perkawinan diIndonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan, diantaranya adalah : 1) uku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) ndang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 3) ndang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4) eraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 peraturan pelaksana Undang- Undang nomor 1 tahun 1974. 5) nstruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 19 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 104. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
59 dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam pasal 44 di nyatakan bahwa seorang wanita Islam tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut selaras dengan pendapat prof. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon mempelai beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melakukan perkawinan antar agama. Kenyataannya yang terjadi dalam system hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tenytang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata atau BW, ordonasi perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih belum berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
60 Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan Beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antara agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan.20 Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam penjelasan Undang-Undang ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.21 Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, 20 Ahmad Sukarja,Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, Editor Chuzaimah T Yanggo, DR,H & Hafiz Ansary, Drs, MA, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1996, h. 17-18. 21 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV Haji Masaung, 1993, hlm. 3. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
61 dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya. Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang- undang perkawinan. Berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Pendapat Hukum terhadap perkawinan beda agama Merujuk pada Undang-undang No. 1/1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada pasal Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
62 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak. Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1/1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan "menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya". Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya. Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia
63 Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.22 Ditinjau dari pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu pencatatan perkawinan sebagaimana yang di maksud dari pasal 34 berlaku sebagai berikut : a. erkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. erkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Maka perkawinan berbeda Negara dapat dilaksanakan, selama mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini dapatlah dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik. Dengan melihat pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor.23 Jadi dapat pula dikatakan bahwa keputusan hakim dapatlah dipertanggung jawabkan, dengan melihat dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim. Dan keputusan hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang ada saat ini. Sehingga perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan haruslah terlebih dahulu memohon penetapan ke Pengadilan Negeri. BAB IV 22 indonesia.html 23 Wawancara dengan Bapak M. Efendi, Kepala seksi Perkawinan dan Perceraian, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bogor. Akibat hukum..., Siti Harwati, FH UI, 2010. Universitas Indonesia