PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2O2O TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam men)rusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggararT, yang terdiri atas: 1. satuan biaya honorarium; 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. 1. SATUAN. . . SK No 142897 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2- 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.I.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing- masing DPA. b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c.ketentuan... SK No l8l732A
PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA 3- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2l jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan e. dalam hal. bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangl jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.2.2. Honorarium . SK No 181733 A
FRESIDEN NEFUBLIK INDONESIA 4- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangljasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barangljasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunj angan pengelola pengadaan barang/j asa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4.Honorarium... SK No l8l734A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.4.I. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat rlegara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foans group disanssion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b. narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2l dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar SOoh (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas. 1.4.2. Honorarium. . . SK No 181735 A
SK No 181736 A I .4.2. t.4.3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6- Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakdryd, focus group dr;scussion, dart kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelen ggar a; atau b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelen ggar a dan / atau masyarakat. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, danf atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. I.4.4. Honorarium
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - 1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, worksttop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal loo/o (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pejabat. . . SK No 181737 A
SK No 181738 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8- No Jabatan I Klasifikasi II 1 Pejabat Eselon I dan II 2 3 2 3 Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional dan 3 5 4 6 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp2O.OOO.OO0,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.OO0.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.0O0,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan m 4 5 7
SK No142242A PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA 9- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah; c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari- hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang ya4g diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. paling banyak 1O (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10- Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan danf atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.7 . Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam SK No 181740 A
FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 11- Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan: a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; b. lulusan DIIDIIIDIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak ll4o/o (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; c. lulusan Sarjana (S 1) diberikan paling banyak l24o/o (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. 1.8. Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.9. Honorarium Tim Pen5rusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 1.9. 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila SK No 181741 A
SK No 181742 A t.9.2. 1.9.3. PRES!DEN REPUBLIK INDOHESIA 12- Apabila diperlukan, dalam men)rusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Qteer reuiewl sebesar Rp1.500.00O,OO (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim pen5rusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada pen5rusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau uebsite dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. I .9 .4. Honorarium .
1.10. 1.11. t.t2. SK No 181743 A PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA 13- 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin / m ajalah I web site diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalahluebsite sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada pen5rusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderalngan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan I.I2.1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. berasal. . .
SK No l8l744A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 5oo/o (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. l.l2.2.Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. I.l2.3.Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelen ggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. l.l2.4.Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk men5rusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. bagi. . .
SK No 142243 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 15- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1. 12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kuqlungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 1O% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1. 13. Honorarium . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16- 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN (1) (21 (3) (4) 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana di Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rpl miliar atas atas atas OB OB OB OB Rp1.040.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.450.000,00 Rp1.660.000,00 e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar atas OB OB OB Rp1.970.000,00 Rp2.280.000,00 Rp2.590.000,00 h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas OB OB OB OB Rp3.010.000,00 Rp3.420.000,00 Rp3.840.000,00 Rp4.250.000,00 Rp75 miliar s.d. Rp10O miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp4.770.000,00 m.Nilai... SK No 181746 A
NO (1) SK No 181747 A FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t7- URAIAN (21 m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun p. Nilai pagu Rpl triliun dana di atas 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana di Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rpl miliar atas atas atas e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar t. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp5O0 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun atas SATUAN (3) OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB BESARAN (41 Rp5.290.000,00 RpS.810.000,00 Rp6.330.000,00 Rp7.370.000,00 Rp1.010.OOO,OO Rp1.210.000,00 Rp1.410.000,00 Rp1.610.000,00 Rp1.910.000,00 Rp2.210.000,00 Rp2.520.000,00 Rp2.920.000,00 Rp3.320.0OO,OO Rp3.720.000,00 Rp4.130.000,00 Rp4.630.000,00 RpS.130.000,00 Rp5.640.000,00 Rp6.140.000,00 p.Nilai...
NO (1) SK No 181748 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18- URAIAN (2) p. Nilai pagu Rpl triliun dana di atas 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a, Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana di RpIOO juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rp1 miliar atas atas atas e. Nilai pagu dana di atas RpL miliar s.d; Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar t. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar 1. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp50O miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun dana di p. Nilai pagu Rpl triliun atas atas 1.1.4 Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta atau SATUAN (3) OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB BESARAN (41 Rp7.140.000,00 Rp400.000,00 Rp480.000,00 RpS70.000,00 Rp660.000,00 Rp770.000,00 Rp880.OO0,O0 Rp990.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.520.000,00 Rp1.780.000,00 Rp2.040.000,00 Rp2.440.000,00 Rp2.830.000,00 Rp3.230.000,00 Rp3.620.000,00 Rp4.420.000,00 Rp340.000,00 b.Nilai...
NO (1) SK No 181749 A 1.1.5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t9- URAIAN (2) b. Nilai pagu dana di Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di Rp50O juta s.d. Rpl miliar atas atas atas e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar 1. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun p. Nilai pagu Rp1 triliun dana di atas Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana di Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di Rp50O juta s.d. Rp1 miliar atas atas atas SATUAN (3) OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB BESARAN (41 Rp420.000,00 Rp500.000,00 Rp570.000,00 Rp670.000,00 Rp77O.O00,0O Rp860.000,00 Rp1.090.000,00 Rp1.320.000,00 Rp1.550.000,00 Rp1.780.000,00 Rp2.120.000,00 Rp2.470.000,00 Rp2.810.000,00 Rp3.160.000,00 Rp3.840.000,00 Rp260.000,00 Rp310.000,00 Rp370.000,00 Rp430.000,00 e. Nilai. . .
NO (1) t.2. SK No 181750 A PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 20- URAIAN (21 e Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar atas s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplO0 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun dana di p. Nilai pagu Rp1 triliun atas HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA t.2.1 Pejabat Pengadaan Honorarium Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 1.2.2 1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi a. Nilai pagu dana di Rp200 juta s.d. Rp5O0 juta b. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rp1 miliar atas atas c. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar SATUAN (3) OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OP OP OP OP BESARAN (4) Rp500.000,00 Rp570.OOO,OO Rp640.000,00 Rp810.000,00 Rp980.000,00 Rp1.150.000,00 Rp1.330.000,00 Rp1.580.000,00 Rp1.840.000,00 Rp2.090.OOO,O0 Rp2.350.000,00 Rp2.860.000,00 Rp680.000,00 Rp850.000,00 Rp1.020.000,00 Rp1.270.000,00 Rp1.520.000,00 e.Nilai...
NO (1) SK No 181751A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - URAIAN (2) e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar h. Nilai pagu dana di Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar i. Nilai pagu dana di atas atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar J Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar 1. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar m. Nilai pagu dana di Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun n. Nilai pagu dana di atas atas Rpl triliun 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang a. Nilai pagu dana di Rp200 juta s.d. Rp500 juta b. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rp1 miliar atas atas c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar e. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 1. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar SATUAN (3) OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP BESARAN (41 Rp1.780.000,00 Rp2.120.000,00 Rp2.450.OOO,OO Rp2.790.000,00 Rp3.130.000,00 Rp3.580.000,00 Rp4.030.0OO,OO Rp4.490.000,00 Rp4.940.000,00 Rp5.560.000,00 Rp760.000,00 Rp920.000,00 Rp1.140.000,00 Rp1.370.000,00 Rp1.600.000,00 Rp 1.910.000,00 Rp2.210.000,00 Rp2.520.000,00 Rp2.820.000,00 j.Nilai...
NO (1) SK No 181752 A REPUBLIK INDONESIA 22- URAIAN (21 j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp25O miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. Rp500 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun n. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun 1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25O juta s.d. Rp500 juta c Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar SATUAN (3) OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP BESARAN (41 Rp3.230.000,00 Rp3.640.000,00 Rp4.040.000,00 Rp4.450.000,00 RpS.010.000,00 Rp480.000,00 Rp600.000,00 Rp720.000,00 Rp910.000,00 Rp1.090.000,00 Rp 1.270.000,00 Rp 1.510.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.990.000,00 j. Nilai. . .
NO (1) SK No 181753 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 23- URAIAN SATUAN (21 j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. RpIOO miliar (3) OP k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5O0 miliar s.d. Rp750 miliar OP 1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5O0 miliar s.d. Rp750 miliar OP OP n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun OP 1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP OP OP OP e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP OP g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP BESARAN (41 Rp2.230.000,0O Rp2.560.000,00 Rp3.200.000,00 Rp3.520.000,00 Rp3.960.000,00 Rp600.000,00 Rp720.000,00 Rp910.000,00 Rp1.090.000,00 Rp 1.270.000,00 Rp 1.510.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.990.000,00 i.Nilai...
NO (1) SK No 181754 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24- URAIAN (21 t. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar l. m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun 1.2.3 Honorarium PenggunaAnggaran 1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun e. Nilai pagu Rpl triliun dana di atas 1.2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) a. Nilai pagu dana di atas Rpf 00 miliar s.d. Rp250 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun SATUAN (3) OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP BESARAN (41 Rp2.230.000,00 Rp2.560.000,00 Rp2.880.000,00 Rp3.200.000,00 Rp3.520.000,00 Rp3.960.000,00 Rp3.580.000,00 Rp4.030.000,00 Rp4.490.000,00 Rp4.940.000,00 RpS.560.000,00 Rp3.230.000,00 Rp3.640.000,00 Rp4.040.000,00 Rp4.450.000,00 e.Nilai...
NO (1) 1.3. SK No 181755 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25- URAIAN (21 e Nilai pagu Rpl triliun dana di atas 1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi) a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp1O0 miliar e, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun 1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1.3.1. Kepala 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung SATUAN BESARAN (3) OP (4) Rp5.010.000,00 OP Rp1.510.000,00 OP Rp1.750.OOO,O0 OP Rp1.990.000,00 OP Rp2.230.000,00 OP Rp2.560.000,00 OP Rp2.880.000,00 OP Rp3.200.000,00 OP Rp3.520.000,00 OP Rp3.960.000,00 OB OB Rp1.000.000,00 Rp750.000,00 1.4. HONORARIUM .
NO (1) t.4. 1.5. SK No 181756 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26- URAIAN (21 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA 1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan c. Pejabat Eselon llyang disetarakan d. Pejabat Eselon Il/yang disetarakan Pejabat Eselon III ke bawah/yang e. disetarakan 1.4.2. Honorarium Moderator 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara 1.4.4. Honorarium Panitia a. PenanggungJawab b. Ketua/Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah a. b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua Pengarah SATUAN (3) OJ OJ OJ OJ OJ OK OK OK OK OK OK OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB BESARAN (4) Rp1.700.000,00 Rp1.400.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp900.000,00 Rp700.000,00 Rp400.000,00 Rp450.000,00 Rp400.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.000.0OO,OO RpS50.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp700.000,00 Rp650.000,00 Rp600.000,00 e.Sekretaris...
NO (1) 1.6 1.7 1.8. 1.9. SK No 181757 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - URAIAN (2) 1.5.2 e. Sekretaris f. Anggota Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli 1.6.2. Honorarium Beracara PEI{-YULUH NONPEGAWAI HONORARIUM NEGERI SIPIL I.7.I. SLTA 1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan 1.7.3. Sarjana (S-1) 1.7.4. Master (S-2) 1.7.5. Doktor (S-3) HONORARIUM ROHANIWAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. PenanggungJawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis Fotografer e. f. Sekretariat SATUAN BESARAN (3) OB OB (4) Rp500.000,00 Rp500.000,00 OB OB Rp250.000,00 Rp220.000,00 OK Rp1.800.000,00 OK Rp1.800.000,00 OB OB OB OB OB Rp2.100.000,00 Rp2.400.000,00 Rp2.600.000,00 Rp2.800.OOO,O0 Rp3.000.000,00 OK Rp400.000,00 Oter Oter Oter Oter Oter Oter Rp500.000,00 Rp400.000,00 Rp300.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp150.000,00 1.9.2. Honorarium
NO (1) 1.10 SK No 181758 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28- URAIAN (2) 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah a. b. Redaktur C. Penyunting/Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat Penanggung Jawab 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Web site Penanggung Jawab a. b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel a. Penulis Artikel Jurnal b. Penulis Artikel Buletin/Majalahl Website HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian c Pemeriksa Hasil Ujian l.l}.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian SATUAN (3) Oter Oter Oter Oter Oter Oter OB OB OB OB OB Per Halaman Per Halaman Naskah/ Pelajaran OH Siswa/ Mata Ujian Naskah/ Pelajaran OH BESARAN (41 Rp400.000,00 Rp300.000,00 Rp250.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp150.000,00 RpS00.000,00 Rp450.000,00 Rp400.OO0,O0 Rp350.000,00 Rp300.000,00 Rp200.000,00 Rp100.000,00 Rp150.000,00 Rp240.000,00 RpS.000,00 Rp190.000,00 Rp270.000,00 c. Pemeriksa. . .
PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA 29- NO URAIAN (1) (2) c. Pemeriksa Hasil Ujian 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA 1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota l.ll.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal t.t2 HONORARIUM PEI\TYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) l.l2.l. Honorarium Penceramah 1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara 1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara L.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat a. Lama diklat s.d. 5 hari 1) PenanggungJawab 2) Ketua/Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota b. Lama diklat 6 s.d. 3O hari 1) PenanggungJawab 2) Ketua/Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota c. Lama diklat lebih dari 30 hari 1) PenanggungJawab SK No 181759 A SATUAN (3) Siswa/ Mata Ujian Per Butir Soal Per Butir SoaI Per Butir Soal OJP OJP OJP Per Modul OK OK OK OK OK OK OK OK OK BESARAN (4) Rp7.500,00 Rp100.OO0,O0 Rp45.000,00 Rp20.000,00 Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp200.000,00 RpS.000.000,00 Rp450.000,00 Rp400.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp675.000,00 Rp600.000,00 Rp450.000,00 Rp450.000,00 Rp900.000,00 2) Ketua...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 30- NO URAIAN SATUAN BESARAN (1) (2t 2) Ketua/Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota (3) OK OK OK (4) RpS00.000,00 Rp600.000,00 Rp600.OO0,O0 1.13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota OB OB OB OB OB OB Rp3.500.000,00 Rp3.000.000,00 Rp2.500.000,00 Rp2.000.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota OB OB OB Rp1.000.000,00 Rp900.000,00 Rp600.OO0,O0 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak Iain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e.menghadap... SK No 181760 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl lS2lS3; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi: a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh: - Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan... SK No 181761 A
PRESIDEN ,IEPUBLIK INDONE3IA 32- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas: a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; dan d. uang representasi perjalanan dinas. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungj awabkan secara lumpsum. Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi: 1. uang harian; 2. uang representasi; dan 3. biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. a.SATUAN... SK No 181762 A
PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA 33- A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2. TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DAI,AM KOTA LEBIH DAzu 8 (DEI,APAN)JAM DIKLAT (1) 1 ACEH (2t (3) OH l4t Rp360.00O,00 (s) Rp14O.00O,00 (6) Rp110.000,0O 2 3 4 5. 6. SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT OH OH OH OH OH Rp370.000,00 Rp370.000,00 Rp370.000,00 Rp370.000,00 Rp380.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.OOO,0O Rp110.O00,00 Rp110.000,00 Rp110.00O,O0 Rp11O.000,00 Rp110.O00,OO 7 SUMATERA SELATAN 8. 9. LAMPUNG BENGKULU 10. 11. BANTEN L2. JAWA BARAT BANGKA BELITUNG OH OH OH OH OH OH Rp380.0O0,00 Rp380.000,00 Rp38O.000,00 Rp410.000,00 Rp370.0O0,00 Rp430.000,00 Rp150.0O0,00 Rp150.000,00 Rp150.00O,O0 Rp160.000,00 Rp150.000,00 Rp17O.000,00 Rp110.000,00 Rp110.00O,00 Rp110.000,0O Rp120.000,00 Rp110.00O,O0 Rp130.000,0O 13. D.K.I. . SK No 181763 A
PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA 34- NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DAT-A,M KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM DIKLAT (1) 13. D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA 15. t6 JAWA TIMUR L7. BALI 18 (2t 19 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR 20 2t cc 23. KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR 24. 25. 26. 27 28. KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30. 31. MALUKU 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA 34. 35. PAPUA BARAT PAPUA BARAT DAYA 36. 37 38 PAPUA TENGAH PAPUA SELATAN SULAWESI TENGGARA PAPUA PEGUNUNGAN (3) OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH .oH OH OH OH OH OH OH OH OH OH (4) Rp53O.000,00 Rp370.00O,00 Rp420.000,00 Rp410.000,00 Rp480.000,00 Rp440.000,0O Rp430.00O,00 Rp380.00O,00 Rp360.000,00 Rp380.000,00 Rp43O.000,00 Rp430.000,00 Rp370.000,00 Rp370.OO0,00 Rp410.000,00 Rp430.000,00 Rp370.00O,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp430.000,00 Rp580.000,00 Rp48O.000,00 Rp480.000,00 Rp580.000,00 Rp580.000,00 Rp58O.000,00 (s) Rp210.000,00 Rp150.000,00 Rp170.00O,00 Rp160.000,00 Rp190.OO0,00 Rp180.000,00 Rp17O.00O,O0 Rp150.000,00 Rp140.000,00 Rp150.OO0,0O Rp170.000,00 Rp170.000,O0 Rp150.000,00 Rp150.0O0,00 Rp160.000,00 Rp170.000,00 Rp150.O0O,O0 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp170.000,0O Rp230.000,00 Rp190.000,O0 Rp190.000,00 Rp230.000,00 Rp230.000,00 Rp230.000,00 (6) Rp160.O0O,O0 Rp11O.00O,00 Rp130.000,00 Rp120.000,00 Rp140.000,O0 Rp13O.00O,O0 Rp130.000,00 Rp110.000,00 Rp110.000,00 Rp110.000,O0 Rp13O.00O,00 Rp130.00O,OO Rp110.0O0,00 Rp110.000,00 Rp120.000,00 Rp130.000,00 Rp110.000,0O Rp110.OO0,00 Rp110.000,00 Rp130.000,O0 Rp17O.00O,00 Rp140.000,00 Rp140.000,00 Rp170.O00,00 Rp170.00O,O0 Rp17O.000,00 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada . pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang... SK No 181764A
PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA 35- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3. TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM (1) (21 (3) (4) (s) 1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp250.000,00 Rp125.000,00 2 3 PEJABAT ESELON I PEJABAT ESELON II OH OH Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp100.000,00 Rp75.000,00 b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. TABEL 1.4 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I (1) (2t (3) (4t (5) (6) (7t 1 ACEH OH Rp4.420.000,00 Rp3.526.000,00 Rp1.533.000,00 Rp770.0OO,o0 2. SUMATERA UTARA OH Rp4.960.000,00 Rp2.195.000,O0 Rp 1.100.000,00 Rp699.000,00 3. RIAU SK No 181765 A
NO. PROVINSI (l) 3. RIAU 4. 5. JAMBI 6 (2t KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11. BANTEN t2. JAWABARAT l3 D.K.I. JAKARTA I4 JAWATENGAH 15 D.I. YOGYAKARTA 16. t7 BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT JAWA TIMUR t9. NUSATENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2l KALIMANTAN TENGAH 22. KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR 24. KALIMANTAN UTARA 25. SULAWESI UTARA 26 GORONTALO 27 SULAWESI BARAT 28. SULAWESI SELATAN SK No 181766 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36- SATUAN KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PE"IABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ P&-IABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON rv/ GOLONGAN III, II dan I (3) (4t (s) (6) (7t OH Rp3.820.000,00 Rp3.119.000,00 Rp1.650.000,00 Rp852.000,00 OH Rp5.344.000,00 Rp2.318.000,00 Rp1.297.000,00 Rp792.000,00 OH Rp5.000.000,00 Rp4.102.000,00 Rp1.225.000,00 Rp580.000,00 OH Rp5.236.000,00 Rp3.332.000,00 Rp1.353.000,o0 Rp701.000,00 OH Rp5.850.000,00 Rp3.083.000,00 Rp1.955.000,00 Rp861.000,00 OH Rp4.491.000,00 Rp2.488.000,00 Rp1.425.000,00 Rp580.0OO,OO OH Rp2.140.00O,00 Rp1.628.000,00 Rp1.5a6.000,00 Rp692.000,00 OH Rp3.827.000,00 Rp2.838.000,00 Rp1.957.000,00 Rp649.000,00 OH Rp5.725.000,00 Rp2.373.000,00 Rp1.204.000,00 Rp724.000,00 OH Rp5.381.000,00 Rp2.755.000,00 Rp1.201.000,00 Rp686.000,00 OH Rp8.720.000,00 Rp2.063.000,00 Rp992.000,00 Rp730.000,00 OH Rp5.303.000,00 Rp1.850.000,00 Rp1.201.000,00 Rp750.0OO,O0 OH RpS.017.000,00 Rp2.695.000,00 Rp1.384.000,00 Rp845.000,00 OH Rp4.449.000,00 Rp2.007.000,00 Rp 1.153.000,00 Rp814.000,00 OH Rp6.848.000,00 Rp2.433.000,00 Rp1.685.000,00 Rp 1.138.000,00 OH Rp4.375.000,00 Rp2.6a8.000,00 Rp1.418.000,00 Rp9o7.000,00 OH Rp3.750.000,00 Rp2.133.000,00 Rp1.355.000,00 Rp688.000,00 OH Rp2.65a.000,00 Rp1.923.000,00 Rp1.125.000,00 Rp538.000,00 OH Rp4.901.000,00 Rp3.391.000,00 Rp 1.160.000,00 Rp659.000,00 OH Rp4.797.000,00 Rp3.316.0O0,O0 Rp1.500.000,00 Rp697.0o0,00 OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 Rp1.507.000,00 Rp804.000,00 OH Rp4.000.000,00 Rp2.735.000,00 Rp1.507.000,00 Rp904.000,00 OH Rp4.919.000,00 Rp2.290.000,00 Rp1.207.000,00 Rp978.000,00 OH Rp4.168.000,00 Rp3.107.000,00 Rp1.606.000,0o Rp955.00O,OO OH Rp4.076.000,00 Rp3.098.000,00 Rp1.344.000,00 Rp704.000,00 OH Rp4.820.00O,00 Rp1.938.000,00 Rp1.423.000,00 Rp745.000,00 29.SULAWESI ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONE!5IA 37 - NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJAE}AT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON rV/ GOLONGAN III, II dan I (1) (2t (3) (4) (s) (6) (7t 29. SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000,00 Rp2.027.000,00 Rp1.679.000,00 Rp951.000,00 30. SULAWESI TENGGARA OH Rp3.088.800,00 Rp2.574.000,00 Rp1.297.000,00 Rp786.000,00 31. MALUKU OH Rp3.467.000,00 Rp3.240.000,00 Rp1.059.000,00 Rp667.000,00 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA OH OH Rp4.611.600,00 Rp3.843.000,00 Rp1.16O.0O0,O0 Rp605.000,00 Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.521.0O0,O0 Rp1.038.000,O0 34. PAPUA BARAT OH Rp3.872.000,00 Rp3.341.00O,0O Rp2.056.000,00 Rp967.000,00 35. PAPUA BARAT OH Rp3.872.000,00 Rp3.3a1.000,00 Rp2.056.000,00 Rp967.000,00 DAYA 36. PAPUA TENGAH OH Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.521.000,00 Rp1.038.000,00 37 PAPUA SELATAN OH Rp5.673.o00,00 Rp4.877.000,00 Rp3.706.000,00 Rp1.526.000,00 38. PAPUA OH Rp5.711.000,00 Rp4.911.000,00 Rp3.731.000,00 Rp1.536.000,00 PEGUNUNGAN Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungi awabkan secara lumpsum. 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan SK No 181767 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: a. paket fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. paketfulldag Satuan biaya paket fzllday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. paket lnlfdag Satuan biaya paket hnfdaC disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencalup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. d. paket resid.ence . Satuan biaya paket resid.ene disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan . . . SK No 142246A
PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA 39- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fulldag, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6. TABEL 1.5 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (1) (2t (3) (4t (s) (6) (7) 1 ACEH OP Rp453.000,00 Rp663.000,00 Rp1.732.000,00 Rp 1. 1 16.000,O0 2. 3. RIAU 4. SUMATERA UTARA KEPULAUAN zuAU JAMBI SUMATERA BARAT 5. 6. OP OP OP OP OP Rp451.000,00 Rp319.O00,00 Rp471.000,00 Rp465.000,00 Rp351.000,00 Rp675.000,00 Rp1.350.000,00 Rp582.000,00 Rp1.229.000,00 Rp634.000,00 Rp1.484.000,00 Rp595.0O0,OO Rp1.538.000,00 Rp502.000,00 Rp1.492.000,00 Rp1.126.000,00 Rp901.00O,OO Rp 1.105.000,00 Rp 1.060.000,00 Rp853.000,00 7 SUMATERA SELATAN OP Rp489.000,00 Rp718.000,00 Rp 1.448.000,00 Rp1.207.000,00 8 LAMPUNG OP Rp452.000,00 Rp577.0OO,0O Rp1.200.000,00 Rp1.O29.000,00 9 BENGKULU OP Rp383.000,00 Rp538.000,00 Rp1.262.000,0O Rp921.000,00 10.BANGKA... SK No 181769 A
NO PROVINSI (1) (2t 10. 11 BANGKA BELITUNG BANTEN t2. JAWA BARAT 13. D.K.I. JAKARTA 14. JAWATENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA JAWATIMUR 16. t7 BALI 18. NUSATENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. 2l 22. 23. KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SEI-ATAN KALIMANTAN TIMUR 24. KALIMANTAN UTARA 25. SULAWESI UTARA 26. GORONTALO 27 SULAWESI BARAT 24. SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30. SULAWESI TENGGARA 31 MALUKU 32 33 PAPUA MALUKU UTARA 34. PAPUA BARAT 35. PAPUA BARAT DAYA 36. PAPUA TENGAH 37 PAPUA SELATAN 38. PAPUA PEGUNUNGAN SK No l8l770A PRESIDEN REPUBL|K INDONESTA 40- SATUAN HA]-FDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (3) (4t (s) (6) (7) OP Rp555.000,00 Rp714.000,0O Rp 1.632.000,00 Rp1.269.000,00 OP Rp678.000,00 Rp930.000,00 Rp 1.752.000,00 Rp1.608.000,00 OP Rp567.000,00 Rp799.000,00 Rp1.914.000,00 Rp1.366.000,0O OP Rp760.000,00 Rp993.000,00 Rp2.257.000,00 Rp1.753.0O0,00 OP Rp426.000,0o Rp738.000,00 Rp1.576.000,00 Rp 1.164.000,00 OP Rp458.0OO,O0 Rp6O7.000,00 Rp1.470.000,00 Rp1.065.000,00 OP Rp442.0OO,O0 Rp710.000,00 Rp2.159.000,00 Rp 1.152.000,00 OP Rp737.000,00 Rp907.000,00 Rp2.523.O00,00 Rp1.644.000,00 OP Rp503.000,00 Rp8O0.000,00 Rp 1.413.000,00 Rp1.303.000,00 OP Rp642.000,00 Rp1.046.000,00 Rp2.013.000,00 Rp1.688.000,O0 OP Rp462.000,00 Rp617.000,00 Rp1.247.000,00 Rp1.079.000,00 OP Rp455.000,00 Rp679.000,00 Rp2.092.200,o0 Rp 1.134.O0O,00 OP Rp380.000,00 Rp545.000,00 Rp1.340.900,O0 Rp925.0OO,00 OP Rp423.000,00 Rp750.000,00 Rp1.250.000,o0 Rp1.173.00O,00 OP Rp393.000,00 Rp722.7OO,OO Rp1.763.300,00 Rp 1. 1 15.700,00 OP Rp490.000,00 Rp620.000,00 Rpl.250.0O0,O0 Rp1.110.000,00 OP Rp390.000,00 Rp562.000,00 Rp2.296.8O0,O0 Rp952.00O,OO OP Rp390.000,00 Rp574.000,00 Rp1.301.000,00 Rp964.00O,OO OP Rp403.O00,00 Rp583.000,00 Rp2.218.000,00 Rp986.000,00 OP Rp440.000,00 Rp652.000,00 Rp1.672.000,00 Rp1.092.000,00 OP Rp510.000,00 Rp552.000,00 Rp1.335.000,00 Rp949.000,00 OP Rp463.000,00 Rp638.000,00 Rp1.881.000,00 Rp 1.101.000,00 OP Rp575.000,00 Rp693.000,00 Rp1.220.000,0o Rp1.268.000,00 OP Rp482.00O,Oo Rp768.000,00 Rp2.063.000,00 Rp1.250.0O0,O0 OP Rp503.000,00 Rp728.000,00 Rp1.952.000,00 Rp1.231.000,00 OP Rp503.000,00 Rp728.000,00 Rp1.952.000,00 Rp1.231.000,00 OP Rp482.000,00 Rp768.000,00 Rp2.063.000,00 Rpi.250.000,00 OP Rp709.000,00 Rp 1.129.000,O0 Rp3.033.000,00 Rp1.838.000,OO OP Rp739.000,00 Rp1.070.000,O0 Rp2.869.000,00 Rp1.809.000,00 TABEL 1.6
PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA 4t- TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (1) (2t (3) (4) (s) (6) (7) 1 ACEH OP Rp413.00o,00 Rp575.000,00 Rp1.075.000,00 Rp988.000,00 2 3 SUMATERA UTARA RIAU OP OP Rp411.000,00 Rp279.00O,O0 Rp511.000,00 Rp1.O1l.O0O,0O Rp432.000,00 Rp1.O84.O0O,0O Rp922.000,00 Rp711.000,00 4. 5 KEPULAUAN RIAU JAMBI OP OP Rp431.000,00 Rp425.000,00 Rp531.000,00 Rp 1.170.000,00 Rp525.0oo,oo Rp1.298.000,00 Rp962.000,00 Rp95o.000,00 6 SUMATERA BARAT OP Rp311.000,00 Rp432.000,00 Rp987.000,00 Rp743.000,00 7 SUMATERA SELATAN OP Rp391.000,00 Rp502.000,00 Rp 1.030.000,00 Rp893.0o0,00 8 LAMPUNG OP Rp421.000,00 Rp512.000,00 Rp950.000,00 Rp933.000,00 9 10 11 BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN OP OP OP Rp343.000,00 Rp449.000,00 Rp502.000,00 Rp468.0O0,00 Rp582.0OO,O0 Rp 1.062.000,O0 Rp811.0OO,O0 Rp 1. 1 15.000,00 ' Rp1.031.O0O,00 Rp632.00O,OO Rp1.201.000,00 Rp 1.134.000,00 t2 JAWABARAT OP Rp47a.000,00 Rp692.00O,OO Rp 1. 1 10.000,00 Rp 1.166.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OP Rp542.000,00 Rp667.0OO,0o Rp1.347.000,00 Rp1.209.000,00 T4 JAWATENGAH OP Rp303.000,00 Rp474.000,00 Rp919.000,00 Rp777.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp332.000,00 Rp507.000,00 Rp1.204.000,00 Rp839.000,00 JAWATIMUR 16 L7 BALI OP OP Rp398.000,00 Rp488.000,00 Rp623.000,00 Rp1.784.000,00 Rp652.000,00 Rp1.569.000,00 Rp1.021.000,00 Rp1.140.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp488.00O,OO Rp713.000,00 Rp 1.213.000,00 Rp1.201.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rpa63.000,00 Rp602.000,00 Rp1.294.000,00 Rp1.065.000,00 20 2l KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH OP OP Rp422.000,00 Rp415.000,00 Rp547.000,00 Rp1.047.000,00 Rp609.000,00 Rp1.902.000,00 Rp969.000,00 Rp1.024.0O0,00 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp340.000,00 Rp475.000,00 Rp 1.219.000,00 Rp815.000,0o 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp324.000,00 Rp478.000,00 Rp1.050.000,00 Rp802.000,oo 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp373.000,00 Rp657.000,00 Rp1.603.000,00 Rp 1.030.000,00 25 SULAWESI UTARA OP Rp450.000,00 Rp550.000,00 Rpl 050.000,00 Rp1.000.000,00 26 GORONTALO OP Rp350.000,00 Rp492.000,00 Rp2.088.000,00 Rp842.000,00 27 SULAWESI BARAT OP Rp350.000,00 Rp504.000,00 Rp1.101.000,00 Rp854.000,00 28 SULAWESI SELATAN OP Rp363.00O,O0 Rp5i3.000,00 Rp1.574.000,0O Rp876.000,00 29 SULAWESI TENGAH OP Rp400.000,O0 Rp582.000,00 Rp1.520.000,00 Rp982.000,00 30. SULAWESI SK No l8l77l A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 42- NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (1) (2t (3) (4t (s) (6) (7t 30. SULAWESI TENGGARA OP Rp464.O00,00 Rp604.000,00 Rp 1.171.0O0,00 Rp 1.068.000,0O 31 MALUKU OP Rp423.000,00 Rp568.000,00 Rpl.7lO.0O0,00 Rp991.00O,O0 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA 34. PAPUA BARAT OP OP OP Rp523.OOO,oO Rp4a2.000,00 Rpa63.000,00 Rp623.OOO,OO Rp1.O5O.OO0,OO Rp698.000,00 Rp1.863.000,00 Rp658.000,00 Rp1.752.000,00 Rp 1.146.OOO,OO Rp 1.140.00O,00 Rp 1.121.00O,00 35. PAPUA BARAT DAYA OP Rpa63.000,00 Rp658.000,00 Rpl.7s2.0O0,O0 Rp 1.121.00O,00 36. PAPUA TENGAH OP Rp442.000,00 Rp698.000,00 Rp1.863.000,00 Rp 1.140.000,0O 37 PAPUA SELATAN OP Rp650.000,00 Rp1.026.000,00 Rp2.739.000,00 Rp1.676.000,00 38. PAPUA PEGUNUNGAN OP Rp650.000,00 Rp1.026.000,00 Rp2.739.000,00 Rp 1.676.000,00 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fulldag, kegiatan halfdag, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. TABEL 1.7 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO. PROVINSI SATUAN FULLBOARD FULLDAYI HALFDAYDI DALAM KOTA RESIDEAICE DI DALAM KOTA (1) (21 (3) (4) (s) (6) 1 ACEH OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 2. SUMATERA UTARA OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.00O,00 3. RIAU OH Rp130.000,00 Rp85.000,00 Rp13O.000,00 4.KEPULAUAN... SK No l8l772A
NO. PROVINSI (1) (21 4. KEPULAUAN RIAU 5. JAMBI 6. SUMATERA BARAT 7 SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11 BANTEN t2. JAWA BARAT 13. D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR t7. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2l 22. KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH 23. KALIMANTAN TIMUR 24. KALIMANTAN UTARA 25. SULAWESI UTARA 26. GORONTALO 27 SULAWESI BARAT 28. SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30. SULAWESI TENGGARA 31 MALUKU 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA 34. PAPUA BARAT SK No 181773 A PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA 43- SATUAN FULLBOARD (3) (41 OH Rp130.000,00 OH Rp130.00O,00 OH Rp120.000,O0 OH Rp120.000,O0 OH Rp130.000,00 OH Rp130.00O,00 OH Rp130.000,00 OH Rp120.000,00 OH Rp150.000,00 OH Rp180.000,00 OH Rp130.000,00 OH Rp140.00O,O0 OH Rp140.00O,00 OH Rp160.000,00 OH Rp150.000,00 OH Rp140.000,00 OH Rp130.000,0O OH Rp120.000,0O OH Rp130.000,00 OH Rp150.000,00 OH Rp150.0O0,00 OH Rp130.0O0,00 OH Rp13O.000,00 OH Rp12O.000,00 OH Rp15O.000,00 OH Rp130.00O,00 OH Rp130.000,O0 OH Rp120.000,00 OH Rp130.000,00 OH Rp200.000,00 OH Rp160.000,00 FULLDAYI HALFDAYDI DALAM KOTA (s) Rp95.000,00 Rp95.000,00 Rp85.000,00 Rp85.000,00 Rp95.0OO,00 Rp95.0OO,00 Rp95.000,00 Rp85.0O0,00 Rp1O5.00O,O0 Rp130.000,00 Rp95.00O,00 Rp100.00O,O0 Rp10O.00O,O0 Rp115.000,00 Rp105.000,00 Rp100.000,00 Rp95.OOO,OO Rp85.000,00 Rp95.000,00 Rp105.000,00 Rp105.OO0,00 Rp95.000,O0 Rp95.000,00 Rp85.000,00 Rp1O5.000,00 Rp95.000,00 Rp95.000,00 Rp85.000,00 Rp95.000,00 Rp140.000,00 Rp115.0O0,OO RESIDENCDDI DALAM KOTA (6) Rp130.00O,O0 Rp130.000,00 Rp120.000,00 Rp120.000,O0 Rp130.000,00 Rp130.000,00 Rp130.000,00 Rp120.000,00 Rp150.O00,00 Rp180.000,00 Rp130.000,00 Rp140.000,O0 Rp140.000,O0 Rp160.000,00 Rp15O.00O,00 Rp140.000,00 Rp130.000,00 Rp120.000,0O Rp130.000,0O Rp150.000,0O Rp150.000,0O Rp130.000,00 Rp130.OO0,00 Rp120.OO0,0O Rp150.000,00 Rp130.000,O0 Rp130.000,O0 Rp12O.O00,0O Rp130.000,0O Rp200.OO0,00 Rp160.O00,00 35. PAPUA. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 44- NO PROVINSI SATUAN FULLBOARD FULLDAYI HALFDAYDI DALAM KOTA RESIDENCEDI DALAM KOTA (1) (21 (3) (4) (s) (6) 35. PAPUA BARAT DAYA OH Rp160.000,00 Rp115.000,O0 Rp160.0OO,OO 36. PAPUA TENGAH OH Rp200.000,00 Rp140.000,00 Rp2O0.000,00 37 PAPUA SELATAN OH Rp200.000,00 Rp140.000,00 Rp200.000,00 38. PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp200.000,00 Rp140.000,00 Rp20O.000,00 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1. 10, dan Tabel 1. 1 1. TABEL 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO. PROVINSI SATUAN BESARAN ( 1 ) (21 (3) (4t I PEJABAT ESELON I Unit Rp878.913.000,00 II PF^IABAT ESELON II 1 ACEH Unit Rp641.995.000,00 2 SUMATERA UTARA Unit Rp642.137.000,00 3 4 5. RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI Unit Unit Unit Rp659.136.000,00 Rp634.886.000,00 Rp684.521.000,00 6. 7 SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN Unit Unit Rp599.334.000,00 Rp776.179.000,00 8.LAMPUNG... SK No 181774 A
PRESIDEI{ REPUBLIK INDONESIA 45- NO. PROVINST SATUAN ( 1 ) (21 (3) 8. LAMPUNG 9 BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11. BANTEN t2. JAWA BARAT 13. D.K.I. JAKARTA Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR t7. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR Unit Unit Unit Unit Unit 20 KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN Unit Unit Unit 23 24 KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA Unit Unit 25. SULAWESI UTARA 26 GORONTALO Unit Unit 27. SULAWESI BARAT 28. SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30 SULAWESI TENGGARA 31. MALUKU 32 MALUKU UTARA Unit Unit Unit Unit Unit Unit SK No 181775 A BESARAN (4) Rp622.87 2.0OO,OO Rp835. 1 12.000,00 Rp676.692.000,00 Rp628.463.000,OO Rp616. 154.0OO,OO Rp708.826.000,00 Rp639.680.000,00 Rp795.363.000,00 Rp764.O21 .000,00 Rp724.066.000,00 Rp642.214.00O,00 Rp704. 101.0OO,0O Rp674.016.000,00 Rp717.102.000,O0 Rp651.964.000,00 Rp658.627.000,00 Rp701. 167.000,00 Rp602.581.000,00 Rp596.309.000,0O Rp669.654.000,00 RpS86.696.000,OO Rp634.637.000,00 Rp702.27 8.000,00 Rp662.761.000,00 Rp694.312.000,00 33.PAPUA...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 46- NO. PROVINSI SATUAN BESARAN (1) {2) (3) (4) 33 34 35 36 37 38. PAPUA PAPUA BARAT PAPUA BARAT DAYA PAPUA TENGAH PAPUA SELATAN PAPUA PEGUNUNGAN Unit Unit Unit Unit Unit Unit Rp677 .687.000,00 Rp668.844.OOO,00 RpS36.055.000,00 Rp677 .687.000,00 Rp677 .687.000,00 Rp677 .687.000,00 TABEL 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO. PROVINSI SATUAN PICKUP MINIBUS DOUBLE GARDAN (1) (2t (3) (41 (s) (6) 1 ACEH Unit Rp286.380.000,00 Rp371.797.000,00 Rp518.306.000,00 SUMATERA UTARA 2 3. RIAU Unit Unit Rp261.525.000,00 Rp372.705.000,00 Rp501.507.000,00 Rp293.937.OOO,OO Rp399.289.000,00 Rp475.248.000,00 4. 5. KEPUI,AUAN RIAU JAMBI Unit Unit Rp292.020.0O0,O0 Rp375.725.000,00 RpS57.486.000,00 Rp296.683.000,00 Rp407.020.000,00 Rp554.258.000,00 6. SUMATERA BARAT Unit Rp263.344.000,00 Rp4O 1.040.000,00 Rp492.538.000,00 7 SUMATERA SELATAN Unit Rp268.272.OOO,OO Rp398.974.000,00 RpS 16.336.00O,00 8. LAMPUNG Unit Rp295.482.000,00 Rp388.531.000,00 Rp485.001.000,00 9. BENGKULU Unit Rp313.527.000,00 Rp387.510.000,00 Rp576.868.000,00 BANGKA BELITUNG 10. 11 BANTEN t2. JAWA BARAT Unit Unit Unit Rp291.421.000,00 Rp399.978.000,00 Rp544.094.000,00 Rp252.1 15.000,00 Rp395.809.000,00 Rp490.729.000,00 Rp278.590.0O0,00 Rp397.179.000,00 Rp533.909.O00,00 13. D.K.I. JAKARTA Unit Rp270.420.000,00 Rp402.379.OOO,OO Rp500.913.000,00 L4. JAWATENGAH Unit Rp277.265.OOO,OO Rp375.987.000,00 Rp532.934.000,00 15. D.I. YOGYAKARTA Unit Rp288.709.000,00 Rp42 i.987.000,00 Rp550.586.000,0o JAWA TIMUR 16. L7. BALI Unit Unit Rp263.849.000,00 Rp376.363.000,00 Rp5 13.O56.000,00 Rp268.583.000,00 Rp387.739.999,00 Rp543.714.OOO,OO 18.NUSA... SK No 181776 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47 - NO PROVINSI SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN (i) (21 (3) (4) (s) (6) 18 NUSA TENGGARA BARAT Unit Rp297.363.000,00 Rp373.878.000,00 Rp548.9O5.OOO,O0 19 NUSA TENGGARA TIMUR Unit Rp316.446.000,00 Rp426.069.000,00 Rp528.O28.OOO,OO 20. KALIMANTAN BARAT 2l KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN 20. KALIMANTAN BARAT 2l KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN Unit Unit Unit Rp288.252.0O0,00 Rp410.793.O00,00 Rp593.776.OOO,OO Rp339.O4O.OOO,OO Rp399.24O.OOO,OO Rp516.4OO.OOO,OO Rp260.147.000,00 Rp413.291.OOO,OO RpS17.339.000,00 KALIMANTAN TIMUR Unit Rp292.848.000,00 Rp376.200.OOO,OO RpS13.762.000,00 24. KALIMANTAN UTARA Unit Rp282.150.000,00 Rp376.200.000,00 Rp531.401.000,00 25. SULAWESI UTARA Unit Rp255.700.000,00 Rp376.452.000,00 Rp577.008.000,00 26. GORONTALO Unit Rp298.447.000,00 Rp426.563.000,00 Rp514.927.000,00 27 SULAWESI BARAT Unit Rp459.123.000,00 Rp382.359.000,00 Rp517.895.000,00 28. SULAWESI SELATAN Unit Rp284.029.000,00 Rp419.O33.OOO,OO Rp554.368.OOO,OO 29. SULAWESI TENGAH Unit Rp308.028.000,00 Rp412.483.000,00 RpSO 1.024.000,00 30. SULAWESI TENGGARA Unit Rp304.798.000,00 Rp416.555.OOO,OO Rp514.359.000,00 31 MALUKU Unit Rp299.723.000,O0 Rp427.518.000,00 Rp585.988.000,00 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA Unit Unit Rp328.199.000,00 Rp425.689.000,00 Rp503.930.000,00 Rp319.897.000,00 Rp393.635.000,00 Rp564.390.000,00 34. PAPUA BARAT Unit Rp296.853.000,00 Rp424.7L2.OOO,OO Rp560.900.000,00 35 PAPUA BARAT DAYA Unit Rp296.853.000,00 Rp424.7L2.OOO,OO Rp560.900.000,00 36 PAPUA TENGAH Unit Rp319.897.000,00 Rp393.635.000,00 Rp564.390.000,00 37 PAPUA SELATAN Unit Rp319.897.000,00 Rp393.635.000,00 Rp564.390.000,00 38 PAPUA PEGUNUNGAN Unit Rp319.897.000,00 Rp393.635.000,00 Rp564.390.000,00 TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO. URAIAN SATUAN BESARAN (1) (21 (3) (4) 1 2 3 Roda 4 danlatau Bus Kecil Roda 6 danlatau Bus Sedang Roda 6 danlatau Bus Besar Unit Unit Unit Rp498.810.000,OO Rp768.820.000,00 Rp 1.268.200.000,00 TABEL1.11... SK No 181777 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 48- TABEL 1.11 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) NO PROVINSI AN OPERASIONAL LAPANGAN 1( ) (2) 1 ACEH 2 3 4 5. 6 7 SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN L2. JAWA BARAT 8 9 10. 11 13. t4. 15. D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH .ID JAWA TIMUR 16 t7. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. 20 TIMUR NUSA TENGGARA KALIMANTAN BARAT 2L. TEN GAH 22 23 24 25 KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA (3) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit (4) Rp37.464.000,00 Rp38.879.000 ,oo Rp36.727.000 ,oo Rp37.372.000,00 Rp36.759 000,00 Rp35.009 .000,00 Rp39.788.000 ,00 Rpa1.253 000,00 Rp39.873 .000,00 Rp33.789.000,o0 Rp36.538.000 ,00 Rp44.384.000,00 Rp39.514'000,00 Rp39.951 000,00 Rp38.461 .000,00 Rp36.391.000 ,00 Rp39.349. 000,00 Rp39.253 .000,00 Rp38.985.000,00 Rp37.975.000,00 Rp37.349 000,00 Rp39.877.000 ,00 Rp37.116.000,oo Rp36.558.000 ,00 (s) Rp37.798 o0o,o0 Rp41.140.000,oo Rp40.258.000 ,00 Rp41.861.000, 00 Rp39.884.000,00 Rp38.087 000,00 Rp4O.222 .000,00 Rp36.33O.OOO, o0 Rp49.32 5.000,00 Rp48.246 000,00 Rp37.1 06.000,00 Rp41.917.000 ,00 Rp48.875.000, oo w42.269.OOO ,oo Rp44.tO2.000,00 Rp43.340 .000,00 Rp43.401 000,00 Rp40.946.000 ,00 Rp39.397 000,00 Rp41.649'000, 00 Rp40.583.000 ,00 Rp42.309. 000,00 Rp42.885 oo0,o0 Rp36.670.000, oo Rp36.67O.OOO ,00 26.GORONTALO... SK No 181778 A
PRESIDEN TIEPUBLIK INDONESIA 49- NO PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN ( 1 ) 26 GORONTALO (2) 27 SUI,AWESI BARAT 28. SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30 SULAWESI TENGGARA 31. MALUKU 32 MALUKU UTARA 33 PAPUA 34 PAPUA BARAT 35. PAPUA BARAT DAYA 36 PAPUA TENGAH 37. PAPUA SELATAN (3) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit (4) (s) Rp41.341.000,00 Rp39.514.000,00 Rp36.600.000,00 Rp35.503.000,00 Rp39.997.000,00 Rp39.121.000,00 Rp39.205.000,00 Rp44.358.000,00 Rp38.775.000,00 Rp38.184.000,00 Rp40.950.000,00 Rp41.000.000,00 Rp41.638.000,00 Rp41.000.000,00 Rp40.336.000,00 Rp50.095.000,00 Rp44.401.000,00 Rp48.108.0OO,OO Rp44.401.000,00 Rp48.108.000,00 Rp40.336.000,00 Rp50.095.000,00 Rp40.336.000,00 RpSO.O95.O0O,OO 38. PAPUA PEGUNUNGAN Rp40.336.000,00 Rp50.095.000,00 Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan Oter : Orang/Terbitan OJP : Orangf Jam Pelajaran PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan dan Hukur4, Djaman SK No 142212 A