Volume 60 / No. 44 / Mei-Juni 2016 MENGIDENTIFIKASI FAKTOR- FAKTOR PERTAHANAN NEGARA MAKNA PUASA RAMADHAN DAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KEMHAN KERJASAMA REGIONAL ASEAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PROFIL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Volume 60 / No. 44 INDONESIA 1
MENHAN RI BESERTA KELUARGA BESAR KEMENTERIAN PERTAHANAN mengucapkan : SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H Minal Aidin wal Faizin 2 Volume 60 / No. 44 3
Serambi Redaksi Para pembaca yang budiman, Kami kembali menyapa para pembaca dengan WIRA terbaru edisi Mei- Juni 2016, edisi yang bertepatan dengan akhir bulan puasa 1437 H. Dalam edisi ini, tim redaksi menyajikan beberapa tulisan diantaranya Bela Negara sebagai Identitas Bangsa, Identifikasi Faktor Pertahanan Negara, Pelaksanaan Assesment di Lingkungan Kemhan dan Renungan Akhir Ramadhan serta Profil Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan. Tulisan-tulisan tersebut disamping rubrik-rubrik opini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. Para Pembaca WIRA yang kami banggakan, Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman Semoga majalah WIRA edisi Mei - Juni 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dalam kesempatan yang baik ini seluruh tim redaksi Wira mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H, mohon maaf lahir dan batin. SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H Minal Aidin wal Faizin 3 Volume 60 / No. 44
Mei-Juni 2016 Daftar Isi BELA NEGARA DALAM MEMBENTUK IDENTITAS BANGSA DEWAN REDAKSI 6 Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu Sekjen Kemhan Laksdya TNI Widodo, M.Sc Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han) Pemimpin Redaksi: Dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dibutuhkan kekuatan di segala bidang. Ketahanan nasional yang kuat dibentuk oleh individu- individu secara sadar dan ikhlas yang salah satunya yaitu dengan memahami pentingnya bela negara. Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Redaksi: MENGIDENTIFIKASI FAKTOR- FAKTOR PERTAHANAN NEGARA Letkol Arm. Joko Riyanto, M.Si. Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP. 12 Desain Grafis: Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom. Pns Imam Rosyadi Foto: Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Melalui kajian teoritikal kontemporer, akan teridentifikasi dengan jelas apa dan bagaimana sesungguhnya faktor-faktor pertahanan negara, sehingga akan akurat dalam menentukan sebuah konsep sistem pertahanan yang sesuai untuk diaplikasikan pada sebuah negara. Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta 4 Volume 60 / No. 44 5
16 KERJA SAMA REGIONAL ASEAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Tidak ada satu pun negara yang dapat bertahan sendirian. Jaringan dan kerjasama yang baik mutlak diperlukan untuk menjamin lancarnya proses pembangunan berkelanjutan. 22 ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Assessment Center berfungsi sebagai alat ukur dalam memotret profil kompetensi pegawai serta melakukan pemetaan profil kompetensi individu tiap pegawai dalam organisasi secara objektif. 30 MAKNA PUASA RAMADHAN DAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KEMHAN Hikmah menjalankan ibadah puasa berkaitan erat dengan amalan puasa yang dijalani, tidak terbatas hanya dengan menahan lapar dan dahaga, namun berkaitan pula dengan menjalankan amalan ibadah puasa Ramadhan lainnya dalam kehidupan ini. 34 PROFIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BADAN Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badiklat dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat. Volume 60 / No. 44 5
BELA NEGARA DALAM MEMBENTUK IDENTITAS BANGSA Oleh : Letkol Czi Safril Hidayat, psc, M.Sc Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung "Tanah Airku Indonesia... Negeri elok amat kucinta Tanah Tumpah darahku yang mulia.... yang ku puja sepanjang masa..." (Penggalan syair lagu Rayuan Pulau Kelapa, Ismail Marzuki) PENDAHULUAN keamanan, kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara, dibutuhkan kekuatan di segala bidang. Ketahanan nasional yang kuat tersebut dibentuk oleh individu-individu yang secara sadar dan ikhlas yang salah satunya yaitu dengan memahami pentingnya bela negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya sebagaimana tertulis pada pasal 27 dan 30 UUD 1945. Dalam menjaga keutuhan, Program bela negara yang direncanakan dan dijalankan oleh Kementerian Pertahanan RI sempat menuai sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan, bagaimana konsep komprehensif program tersebut? Apa landasan hukumnya? Ada pula yang mengkhawatirkan program bela negara yang sarat dengan doktrin militer akan melahirkan kembali negara militeristik. Namun Menhan telah mempertegas bahwa bela negara bukanlah wajib militer dan bukan pula dengan angkat senjata. ANCAMAN Membahas bela negara sudah barang tentu kita harus terlebih dahulu memahami ancaman apa yang akan dihadapi. Posisi strategis Indonesia, berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara lain dengan 6 Volume 60 / No. 44 7
kepentingan nasional Indonesia. Mencermati dinamika strategis baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk ancaman militer dan atau ancaman nirmiliter. Namun sebelum membahas lebih jauh, mari kita melihat definisi ancaman itu sendiri. Dalam Buku Putih Pertahanan, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer tersebut terdiri dari: spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, agresi, pelanggaran wilayah, bentrokan bersenjata, dan perang saudara. Ancaman Non Militer merupakan ancaman yang mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti aksi radikalisme, konflik komunal, terorisme, gerakan separatis, kejahatan lintas negara, kegiatan imigran gelap, gangguan keamanan, polusi, dan bencana alam. BELA NEGARA Esensi Bela Negara. Kita pahami bahwa nilai- nilai yang terkandung dalam bela negara adalah cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara memiliki dasar hukum dan peraturan terkait dalam implementasinya. Bela Negara memiliki idiil, konstitusional dan operasional. Dasar hukum dan peraturan terkait dengan Wajib Bela Negara adalah: landasan (2)Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan pendukung. (3)Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara dan kedaulatan negara. keutuhan (4)Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melayani melindungi, masyarakat, serta menegakan hukum. (5)Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Kepolisian Indonesia, Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- undang. Sesuai dengan amanat yang tertera dalam UUD 1945 ini sudah jelas, mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. 3) Landasan Operasional. Sebagai operasional adalah: 3) Landasan Operasional. Sebagai operasional adalah: 1) Landasan Idiil. Sebagai landasan idiil adalah Pancasila. 2) Landasan Konstitusional. a) TAP MPR No.VI tahun 1973 tentang dan konsep Wawasan Nusantara Keamanan Nasional. a) UUD 1945 Pasal 27 (3) yaitu "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan k e a m a n a n negara". b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5): b) Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. c) Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. (1)Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. d) TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Volume 60 / No. 44 7
e) TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. f) Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3 dan 7. h) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6B, menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku". g) Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UU No. 3/2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) dan (2): (1) "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", (2). "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi. BELA NEGARA DAN IDENTITAS BANGSA Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, upaya bela negara merupakan keharusan eksistensial dan konstitusional bagi setiap warga negara. Implementasi atau penerapan bela negara dilakukan oleh setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan rohani, yang berasal dari berbagai golongan dan profesi. Pertahanan Negara sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 adalah resultante dari pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (tentang upaya bela negara). 8 Volume 60 / No. 44 9
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU RI No. 3/2003 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui: pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib; pengabdian sesuai dengan profesi; dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Kementerian Pertahanan sebagai yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pembinaan kesadaran bela negara, mengklasifikasikan sasaran pembinaan dalam tiga lingkup yaitu: pendidikan, pekerjaan dan permukimanan. instansi Di bidang pendidikan telah direalisasikan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui program Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu kurikulum wajib bagi semua tingkat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Mengingat tugas utama dan pertama pendidikan kesadaran bela negara, yang diemban oleh Kementerian Pertahanan adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan bela negara, maka pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaran. Kemudian lebih rinci diatur dengan UU.RI. No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang disebut sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Kesadaran akan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia antara lain diwujudkan melalui PPBN yang merupakan bagian dari sistem pendidikan kewarganegaraan negara adalah merupakan tanggung jawab bersama atau (interdep) perlu disosialisasikan secara meluas dan konseptual dalam arti perlu didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan lainnya. secara institusional Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan nyata dapat dilakukan dengan siskamling, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan sampai dengan antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik nasional maupun internasional. semesta, Dalam pertahanan seluruh komponen pertahanan negara yang terdiri atas sistem pertahanan negara melibatkan Volume 60 / No. 44 9
komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen Utama dalam Sistem Pertahanan Negara adalah TNI dimana peran, fungsi, tugas pokok dan hal-hal yang terkait dengan kedudukan TNI diatur dengan UU RI No. 34 tahun 2004. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan kemampuan memperkuat komponen Utama (pasal 1 ayat 6 UU RI No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara). Ketentuan tentang peran, fungsi, tugas pokok dan hal-hal yang terkait dengan Komponen Cadangan belum diatur dengan undang-undang. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. kekuatan dan besar perguruan tinggi bahkan semua warga negara dapat mengambil peran. Keterlibatan warga negara dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia. Tapi, seperti diatur dalam UU no 3 tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih) yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya. Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. rakyat dan perlawanan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kekuatan dan komponen utama dan komponen cadangan. Pada komponen pendukung ini semua keluarga Komponen pendukung adalah Perwujudan kesadaran akan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, 10 Volume 60 / No. 44 11
lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Perwujudan keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara ditumbuhkembangkan melalui pemahaman hakekat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. berkorban untuk bangsa dan negara melalui kesediaan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Kerelaan dan kesadaran Dengan demikian maka kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik akan terwujud. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji untuk kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, ketrampilan jasmani untuk mendukung terwujudnya identitas nasional dan tujuan nasional Indonesia. spiritual serta Apabila keadaan ekonomi nasional kuat dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. selektif, teratur dan berkesinambungan. penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di rumah sakit tentara, pengacara di dinas hukum, akuntan di bagian keuangan, penerbang di skuadron angkutan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan "dwi- fungsi sebagai upaya sosialisasi "konsep bela negara" di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata- mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Rekrutmen dilakukan secara sipil", maksudnya PENUTUP diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti "memanggul bedil menghadapi musuh". Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi diantaranya: meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika), meningkatkan kesadaran dan terhadap hukum/undang-undang kepatuhan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh- pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.*** Sebagaimana telah Volume 60 / No. 44 11
MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PERTAHANAN NEGARA Oleh: Mayor Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han) Perencana Muda Perencana Bangdik Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), Universitas Pertahanan (UNHAN) PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia dengan kondisi geografis yang strategis menimbulkan implikasi baik dari sisi posistif dan negatif. Pada posisi demikian, sebagaimana diuraikan dalam teori tentang nasib suatu negara yang ditentukan oleh History, Geografi dan Demografi, maka Republik Indonesia dapat dikatakan memiliki seluruh hampir penyusun (Kuntoro-Jakti, 2012). Keberadaan tersebut Pancasila sebagai ideologi dipadu dengan kondisi geokonomi serta geopolitik bangsa, membuktikan bahwa bangsa Indonesia dengan latar belakang kultur yang selalu menjunjung istiadat serta sisi- tinggi keluhuran adat sisi religiusitas harus berhadapan dengan situasi geografis yang tidak hanya sebagai persimpangan lalu lintas niaga namun sebagai ajang transbudaya dunia. faktor-faktor Sebuah keniscayaan jika berbagai faktor di atas sangat berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap terciptanya ke-Bhinneka Tunggal Ika- an di Indonesia. Belum lagi, sisi kelam sejarah sebagai bangsa terjajah ratusan tahun membawa dampak terhadap konstruksi mental bangsa yang belum siap dan jauh dari rasa bangga untuk tampil sebagai bangsa yang besar. Given kemajemukan demografis seakan menambah daftar faktor "kerapuhan" bangsa ini, jika negara gagal mengelola aspek kelemahan itu menjadi modal penguat potensi bangsa yang paling berharga. Perlu adanya upaya untuk mengelola beberapa hal yang berpotensi melemahkan eksistensi NKRI tersebut, justru menjadi aspek penguat kekokohan kehidupan berbangsa dari negeri ini. Dilandasi falsafah Pancasila, hanya di dalam tatakelola sistem pertahanan negara yang komprehensif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya nasional yang ada, bangsa ini akan terselamatkan dari berbagai ancaman baik militer maupun nirmiliter. Melalui kajian teoritikal kontemporer, akan teridentifikasi dengan jelas apa dan bagaimana sesungguhnya faktor-faktor pertahanan negara itu sehingga akan akurat dalam menentukan sebuah konsep sistem pertahanan yang sesuai untuk diaplikasikan pada sebuah negara. PERSEPSI ANCAMAN Suatu negara yang memiliki kondisi geografis sangat luas seperti halnya Indonesia, memiliki tingkat risiko pelanggaran wilayah yang cukup tinggi baik pada dimensi darat, laut dan udara. Kondisi tersebut melahirkan salah satu pemicu konflik regional kawasan. Rousseau and Garcia- Retamero (2007) menyatakan bahwa kondisi geografis wilayah regional selalu memunculkan apa yang dinamakan persepsi ancaman yang adanya Kesamaan dibangun berdasarkan Identitas (Shared Identity) sebagai fungsi dari Kekuatan Negara melalui angkatan perangnya (Power). Persepsi Ancaman sebagai dependent variable sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor independent variables antara lain Kekuatan Angkatan Perang. Sebuah negara dengan kekuatan angkatan perang yang kuat akan mendorong timbulnya perspektif yang lebih ofensif terhadap ancaman di sekelilingnya, demikian sebaliknya. Di samping itu, persepsi ancaman juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan identitas terutama aspek budaya dan demografis, sehingga dengan kesamaan identitas itu, sebuah negara kawasan seperti halnya ASEAN seharusnya akan lebih rendah intensitas persepsi ancamannya untuk setiap negara di dalamnya. 12 Volume 60 / No. 44 13
Suatu negara yang memiliki angkatan perang tangguh terbukti memiliki deterrent effect yang efektif dalam mencegah niat negara-negara asing yang hendak mengusik kedaulatannya. Faktor ini merupakan indikator utama untuk mengukur kesiapan (aktif atau pasif) dalam membentuk sistem pertahanan negara. Kekuatan angkatan perang sebagai Independent Variable merupakan fungsi Persepsi Ancaman sebagai Dependent Variable-nya dan memiliki hubungan "berbanding lurus" sehingga angkatan perang akan berpengaruh pada tinggi rendahnya persepsi ancaman sebagai potensi konflik kawasan. telah Eksistensi ancaman sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus mampu dikelola oleh sistem pertahanan negara sebagai upaya segala bentuk potensi untuk menangkal gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Tren keberadaan jenis ancaman baik militer maupun nonmiliter harus dianalisis sebagai ancaman kolektif yang akan mampu menguji sejauh mana sistem pertahanan negara mampu diselenggarakan. Pada situasi seperti saat ini, tidak semata-mata hanya dapat mengandalkan kekuatan angkatan perang yang tangguh, namun perlu pemberdayaan organisasi militer yang efektif dan efisien. Bila dianalogikan antara ancaman kolektif dan ancaman individu, perang sebenarnya merupakan sekumpulan potensi dan sumber daya keamanan fisik yang diorganisir dalam satu kekuatan. kekuatan angkatan sistem pertahanan negara pada dasarnya akan teruji jika mampu mengorganisir ancaman di sekelilingnya menjadi potensi yang berefek positif bagi suatu negara. Salah satunya adalah keberhasilan menyusun organisasi Angkatan Perangnya. Ancaman sendiri menurut MacKuen, Erikson, dan Stimson (1992) dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu ancaman terhadap individu dan ancaman kolektif dimana ancaman kolektif tersebut dapat berwujud ancaman militer, ancaman ekonomi dan ancaman budaya. Sementara untuk ancaman terhadap Ketangguhan suatu Volume 60 / No. 44 13
individu bisa dalam bentuk keselamatan fisik, kekayaan pribadi dan pendapatan serta nilai- nilai pribadi dan keyakinan. berhubungan dengan jumlah penduduk dan wilayah, kekayaan sumber daya, kemampuan ekonomi, kekuatan angkatan perang dan stabilitas politik. Berkembangnya persepsi ancaman antar negara memiliki keterkaitan dengan bagaimana satu negara dengan negara lainnya membentuk kesetaraan interaksi. Keseimbangan kekuasaan hubungan dalam antarnegara internasional adalah faktor yang memiliki implikasi kompleks bagi suatu negara. Satu sisi akan berdampak positif, jika berada dalam posisi menguntungkan untuk membangun kesepahaman lewat kerjasama diplomatik. Namun dapat pula berefek negatif jika faktor- faktor penyeimbang kekuasaan antarnegara senjang. terjadi disparitas yang Keseimbangan prinsipnya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana pendapat Waltz (1979) dimana hal itu sangat konteks terlalu pada KEKUATAN EKONOMI Untuk dapat menentukan bagaimana tingkat ketangguhan ekonomi negara mempengaruhi kondisi pertahanan negaranya dapat dilihat dari beberapa teori. Konstruksi Persepsi Ancaman berdasarkan Teori Ancaman (Sudman, Bradburn, dan Schwarz, 1996) menyajikan sebuah model tentang persepsi ancaman yang sangat dipengaruhi oleh jenis rezim yang berkuasa dan struktur ekonomi. Faktor ini memiliki dimensi yang lengkap dalam mempengaruhi ketahanan negara. 14 Volume 60 / No. 44 15
Ketangguhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan keberadaan kekuatan pertahanan nirmiliter suatu bangsa. Kekuatan pertahanan nirmiliter akan mengedepankan pertahanan arti menyejahterakan masyarakat dalam melalui penguatan ekonomi rakyat disertai dengan pengembangan jiwa sosial dan budaya serta politik. Dalam menganalisis kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan negara akan difokuskan pada perspektif ekonomi sebagai faktor "penimbul" ancaman dan pengelolaannya. Struktur ekonomi sebagai bagian dari National and Vital Interest mempengaruhi terhadap tingkat identitas suatu negara yang mana hal itu berbanding lurus dengan persepsi ancaman. Struktur ekonomi suatu negara akan menempati posisi yang sama dengan kekuatan angkatan perang dalam menganalisis kondisi ancaman negara. secara langsung pengadaan senjata antara lain: pemerintah, parlemen, TNI, swasta dan industri pertahanan. Dorongan peningkatan kapabilitas produksi industri pertahanan dalam negeri harus diikuti kebijakan pengadaan pertahanan yang semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Sedangkan dengan pihak luar negeri, untuk mengembangkan kekuatan militer, perlu adanya sistem akuisisi pertahanan yang lebih transparan dengan mekanisme G to G sehingga ekses negatif seperti ancaman embargo dan jebakan isu proliferasi senjata dapat ditindak. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan dari uraian di atas bahwa proses pengidentifikasian faktor-faktor sistem pertahanan negara memiliki keterkaitan dengan beberapa hal berikut yakni : struktur ekonomi berkaitan dengan daya belanja sebuah negara dalam mempersiapkan efektifitas militernya melalui proses Weapon Acquisition. Suatu negara akan dapat menyelenggarakan pertahanan negara yang kuat jika memiliki kekuatan ekonomi yang stabil dengan dukungan anggaran pertahanan negara yang berpihak pada industri pertahanan dalam negeri dalam upaya mempertahankan kedaulatannya sekaligus deterrent effect Untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu faktor memperhatikan beberapa diantaranya: Keberadaan yang efektif. a. Sistem Penganggaran. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran dalam hal harmonisasi antara grand strategy pemerintah untuk meningkatkan pertahanan negara lewat pengadaan alutsista dengan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan industri pertahanan. b. Mekanisme Birokrasi. Adanya koordinasi yang efektif diantara pemangku kebijakan dalam hal a. Kondisi kekuatan Angkatan Perang sangat mempengaruhi persepsi ancaman kawasan dan hal tersebut diperkuat dengan adanya perbedaan identitas diantara beberapa kekuatan negara. Angkatan Perang akan menjadi faktor utama yang menjadi indikator bagi penyelenggara negara dalam mengelola segala potensi ancaman dan konflik di kawasan untuk dikontrol agar tidak mengganggu stabilitas dalam negeri. b. Taraf Perekonomian adalah hal pokok bagi suatu pemerintahan negara dalam memberikan kesejahteraan jaminan masyarakatnya. Kondisi ekonomi negara merupakan faktor yang perlu diorganisir secara sistematis sebagai bagian dari aspek sektor pembangunan selain sistem Untuk menilai pertahanan negara. seberapa efektif pembangunan pertahanan berdampak positif dengan kesejahteraan bangsa dapat diukur sejauh mana anggaran pertahanan mampu memenuhi setiap kebutuhan sosio ekonomi rakyat. Kehadiran sistem pertahanan negara yang kuat harus proporsional dengan terciptanya stabilitas keamanan negara yang kondusif dalam menunjang iklim ekonomi serta investasi yang tumbuh secara positif.*** Volume 60 / No. 44 15
KERJA SAMA REGIONAL ASEAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Prisca Delima M.Sn., M.Si(Han) Akademisi/Peneliti di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Unhan PENDAHULUAN Dalam konstelasi hubungan internasional, kerjasama sering lebih dititikberatkan pada sektor ekonomi dan selalu dikaitkan dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Sektor ekonomi yang kuat memang diperlukan untuk mendukung kemampuan suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Namun lebih dari itu, jalinan kerja sama ekonomi baik di tingkat lokal, kluster, regional maupun global, dapat dipergunakan untuk meningkatkan ketangguhan negara apabila dikelola dengan baik. Indonesia 16 Volume 60 / No. 44 17
tidak dapat menghindari keniscayaan terimbas jalinan kerjasama khususnya regional terkait mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun lalu. Hal tersebut mau tidak mau akan menngkatkan kemampuan Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi sekaligus memiliki daya saing yang semakin teruji. Lebih khusus lagi, tantangan akan menjadi semakin berat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara ASEAN seperti Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Sanggupkah Indonesia bertahan menghadapi perkembangan ekonomi regional sekaligus mencapai tujuan nasional menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan turut berperan aktif dalam perdamaian dunia? lainnya KERJASAMA BERKELANJUTAN DEMI PEMBANGUNAN Tidak ada satu pun negara yang dapat bertahan sendirian. Jaringan dan kerja sama yang baik mutlak diperlukan untuk menjamin lancarnya proses pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, sangat krusial adanya jaminan terhadap sistem yang berfungsi dengan baik antara aktor-aktor ekonomi lokal seperti para pelaku wirausaha, institusi lingkungan bisnis, pemangku kepentingan di bidang riset dan pengembangan, serta otoritas lokal. Hal yang acap kali dilupakan adalah segi pertahanan keamanan yang mendukung dan memperlancar sistem ekonomi sehingga jaringan lalu lintas kerja sama dapat terjalin dengan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Kegiatan kerja sama ekonomi dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan oleh PBB ataupun Renstra Jangka Panjang nasional, kini bukan lagi hanya sebatas wacana pengurangan kemiskinan peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan dan penguatan kemitraan seluruh dunia, namun juga mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan standar hidup melalui akselerasi pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan. Pertumbuhan semacam ini perlu didukung aspek pertahanan keamanan yang memadai baik di tingkat nasional dan internasional. Tren semacam ini semakin meningkat, karena kerja sama internasional yang adapun semakin terpicu dengan timbulnya kesadaran untuk bertindak bersama ke arah pembangunan yang berkelanjutan. dan kelaparan, sumber: Komitmen terkini yang dilakukan pelbagai negara kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagian besar adalah dengan mengintegrasikan kegiatan- kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang juga ditujukan memberikan keuntungan generasi mendatang. Dengan kebijakan semacam itu, peran inovasi sangat diperlukan sehingga sektor riset dan pengembangan, inovatif, serta kemampuan ekonomi untuk menerapkan berbagai hasil riset menjadi tolok ukur tingkat dalam menerapkan bagi lingkungan yang Volume 60 / No. 44 17
source: kemampuan inovatif suatu perusahaan ataupun wilayah. PEMBANGUNAN REGIONAL KERJASAMA SUB- Walaupun dari segi ekonomi, penilaian ekonomi menjadi tolok ukur utama, namun dan pengembangan perkembangan teknologi serta inovasi, perlu dilakukan terus-menerus karena itu semua adalah elemen utama untuk memastikan terjadinya pembangunan serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sistem yang berdaya saing. Kebutuhan akan keberlanjutan itulah yang kemudian memicu sistem ekonomi mengadaptasi berbagai teknologi dan pengetahuan baru yang kemudian berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi, berpengaruh pada kualitas hidup, membangun masyarakat informasi, memberikan jalan terhadap peningkatan, dan pencapaian baru ekonomi berbasis lingkungan. Bagaimana dengan sektor pertahanan? Tren valuasi sektor pertahanan suatu negara tidak lagi hanya seputar berapa banyak personel tentara yang dimiliki namun lebih ke arah sistem yang lebih kompleks yang diwarnai dengan persenjataan serta peralatan dan perlengkapan pertahanan canggih didukung teknologi yang mumpuni. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, kondisi kebutuhan tersebut menjadi tantangan berlipat ganda. ilmu pengetahuan Tantangan ekonomi yang dihadapi negara- negara pada abad ke-21 mengarah pada perbaikan visi kebijakan ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Blueprint 2015 pun mengusung, "(i) a highly integrated and cohesive economy; (ii) a competitive, innovative, and dynamic ASEAN; (iii) enhanced connectivity and sectoral cooperation; (iv) a resilient, inclusive, people-oriented, and people-centred ASEAN; and (v) a global ASEAN (ASEAN, 2008). Pembangunan sosial ekonomi yang sepakat didukung kerjasama di tingkat regional antarnegara. Kerjasama semacam itu akhirnya mengarahkan tugas para pemegang kepentingan untuk menciptakan inovasi yang berpotensi tinggi dalam bidang budaya, kekuatan ekonomi internal serta dalam ikatan sosial dan institusional yang kuat. Pembangunan dan penguatan kemitraan regional yang mendapat dukungan dari otoritas lokal, institusi non- pemerintah dan komunitas lokal penuh gagasan kerja sama yang mendukung inovasi. Tren kerja sama regional sejauh ini memang sulit mewujudkan suatu kesatuan regional dan lebih mudah untuk mengelola kerjasama dalam skala lebih kecil. Tren yang ada menggarisbawahi kerjasama di tingkat lokal serta mengidentifikasi 18 Volume 60 / No. 44 19
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN,2008) konsolidasi menjadi masalah yang perlu dipecahkan, terutama terkait kondisi demografis yang beragam. Terkait masalah ini, pembangunan kewirausahaan yang dinamis dan peningkatan inovasi merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan keahlian dan pemahaman khusus terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Untuk menjaga interaksi yang baik dengan negara tetangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, mau tidak mau Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika regional, bahkan domain regional dengan menggunakan kluster (Mempel-Śnieźyk, 2014) di mana "Sustainable improvement in human wellbeing is the ultimate purpose of all development effort. Achieving that purpose substantially depends on a foundation that binds together and gives balanced weight to economic progress, social equity, a healthy environment governance." Meskipun demikian sebagai suatu wilayah yang memiliki kepentingan bersama, membuat keberadaan pembangunan masyarakat regional "These dimensions of menjadi diperlukan. development are too deeply intertwined to treat separately" (Independent Research Forum, 2013). Hal yang agaknya perlu dipertimbangkan para pemimpin ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan berkelanjutan pembangunan regional sehingga ASEAN 2025 dengan tiga pilarnya -ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community - dapat terwujud. Keberadaan rangka kerja berkelanjutan pembangunan mewujudkan tersebut walaupun telah didukung sejumlah kerja sama bilateral ataupun trilateral agaknya belum memiliki cukup pijakan kuat untuk mewujudkan regional ASEAN yang memiliki satu visi, satu identitas dan satu masyarakat bersama. and democratic sama dalam JARINGAN KERJASAMA REGIONAL ASEAN Pada konteks kerjasama regional ASEAN, kesejahteraan penduduk penekanan atas dalam lingkup lebih luas lagi, yaitu antar-kawasan ataupun global. sebagai kesepakatan membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat meningkatkan daya saing ASEAN sebagai suatu kesatuan agar dapat menyaingi Republik Rakyat Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. MEA diprediksi menjadi pasar yang sangat menarik mengingat pasar tunggal ini akan menjadi pasar dengan jumlah konsumen terbanyak di dunia dengan komposisi dewasa muda, serta pertumbuhan ekonomi yang memungkinan untuk mengeluarkan dana untuk berbelanja. Penjualan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan mudah ke seluruh Asia Tenggara ini akan membuat kompetisi semakin ketat di kawasan ini, baik dalam segi perdagangan maupun dalam pasar tenaga kerja profesional. Keberadaan MEA Walaupun keberadaan MEA akan membuat ASEAN semakin dinamis dan kompetitif, namun sejumlah gerak cepat tentunya sangat diperlukan Indonesia dalam memperkuat perekonomian nasional. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia beserta kapasitasnya menjadi sangat krusial untuk dapat memiliki daya saing. Selain itu, pengakuan kualifikasi professional atas tenaga kerja Indonesia agar dapat setara dengan tenaga kerja asing pun perlu dilakukan. Dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang tepat, keberadaan MEA akan mampu mendorong persaingan sehat serta inovasi- Volume 60 / No. 44 19
inovasi baru yang berujung pada peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia, namun apabila hal tersebut tidak dilakukan, kemungkinan tenaga kerja Indonesia tergeser akan menjadi keniscayaan. Dalam hal ini, peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan yang mendorong inovasi pasar agar produk, jasa, serta tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di kawasan dan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Walaupun dasar diwujudkannya kerja sama regional ASEAN seperti MEA adalah untuk kemakmuran, perdamaian, serta keuntungan bagi penduduk ASEAN (Letchumanan, 2015), membuat suatu pijakan bersama sulit dilakukan mengingat disparitas yang nyata antarnegara ASEAN. Tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, meningkatkan daya saing, mempromosikan pembangunan ekonomi yang setimbang serta mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global terkendala sulitnya menyinergikan pasar regional dan hub-hub produksi agar aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli dapat terjadi. Kerumitan akan terasa lebih lagi dalam bidang politik-keamanan dan sosial-budaya menilik sejumlah konflik internal ASEAN sendiri terkait kedua sektor tersebut. regional memang menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga disinyalir ASEAN akan menjadi daerah yang damai dan stabil di masa depan. Oleh sebab itu, kondisi demikian dan ketahanan masyarakat yang diharapkan tetap harmonis serta tangguh dalam menghadapi dinamika kerentanan dan ancaman akan menjadi permasalahan tersendiri yang sangat spesifik bagi tiap-tiap negara anggota ASEAN. Khususnya dalam masalah politik-keamanan, persatuan ASEAN dan kekohesifan antarnegara menjadi terutama berkenaan dengan masalah-masalah umum pertahanan dan keamanan yang perlu dihadapi, seperti konflik perbatasan maupun gerombolan bersenjata yang gangguannya melintasi batas- batas negara. Kebijakan negara-negara anggota ASEAN dalam menuju ASEAN 2025 agaknya perlu dikaji ulang sehingga konflik internal dapat diminimalisasikan. Pembangunan politik- keamanan dan sosial-budaya pun perlu ditata ulang termasuk dengan penggunaan sistem kluster agak persaingan sehat di antara negara- negara ASEAN dapat terjadi sehingga timbul kerja sama yang saling menguatkan dalam pembangunan berkelanjutan regional. Tren pembangunan tantangan tersendiri, CATATAN PENUTUP JALAN MENUJU ASEAN 2025 Jaringankerja sama regional dalam menuju ASEAN 2025 menuntut lagi perhatian para pemimpin negara-negara ASEAN. Kesiapan Indonesia dalam berperan serta secara aktif pun banyak dipertanyakan. Bahkan terkait MEA yang telah berjalan, Indonesia terkesan terengah-engah mengingat sistem dan jaringan logistik nasional yang masih belum memadai dalam memfasilitasi arus barang dan jasa dalam negeri. Keberadaan MEA memang masih membutuhkan banyak penyesuaian bagi negara- negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Meskipun demikian, wacana ASEAN 2025 yang dicanangkan berbasis tiga pilar ekonomi, politik-keamanan dan sosial-budaya, tentunya membutuhkan persiapan yang sangat matang mulai dari sekarang. lebih banyak Kerja sama regional memang diperlukan Indonesia untuk penguatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ataupun penguatan pembangunan di sektor-sektor lain. Namun benarkah demikian? Agaknya, penguatan pembangunan dengan memberdayakan sistem kluster dapat menjadi pilihan. Khususnya bagi Indonesia, sistem kluster dalam negeri untuk membangun basis produksi barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kesejahteraan penduduk, serta jaringan kerja sama nasional yang solid baik horizontal maupun vertikal yang menjamin pemerataan penyebaran barang dan jasa sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, kondisi rentan Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik bukan tidak mungkin menjadi bumerang bagi Indonesia dalam kerjasama regional yang sedang dibangun. Alih-alih mendapatkan keuntungan dalam pembangunan berkelanjutan, 20 Volume 60 / No. 44 21
sumber: mod.gov.vn bukan tidak mungkin kerjasama regional malah akan berdampak pada tekanan pada produksi dalam negeri sehingga Indonesia hanya berlaku sebagai konsumen belaka. Hal serupa dapat pula terjadi pada sektor politik-keamanan dan sosial- budaya. antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai institusi pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta peta Indonesia. Di jalan pembangunan strategis sisi lain, sistem pemerintahan yang mumpumi dengan desentralisasi, sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sistem logistik yang strategis dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar-sektor ekonomi dan antarwilayah demi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemersatu yang strategis untuk ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sejumlah hal yang harus Indonesia dalam mempertahankan dipenuhi daya saing serta eksistensinya. Untuk Indonesia, kerja sama perencanaan mampu memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia sehingga daya saing dan daya tawar ekonomi pun berdampak pula pada kemampuan politik dan Indonesia dalam berkontribusi pada ketangguhan masyarakat ASEAN tantangan dalam menghadapi pertahanan keamanan non-tradisional seperti counter terrorism, kejahatan terkait narkoba, trafficking, perdagangan manusia serta berbagai isu keamanan maritim yang belakangan ini menunjukkan peningkatan signifikan. Penguatan pembangunan Indonesia pun perlu mengikuti tren pembangunan global yang semakin berpusat dan berfokus pada manusia - dalam hal ini, adaptasi pembangunan pun perlu dilakukan agar dapat menjamin ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal tersebut, pembangunan manusia akhirnya menjadi hal krusial mengingat ketangguhan manusia Indonesia akan semakin diuji terkait geliat dinamika regional ASEAN. Mampukah Indonesia menjawab tantangan ketahanan dan pertahanan dalam perjalanan menuju ASEAN 2025? Perjalanan pembangunan berkelanjutan satu dekade ke depan akan memperlihatkannya.*** keamanan Oleh sebab berkelanjutan itu, pembangunan ekonomi akan Indonesia diharapkan Volume 60 / No. 44 21
ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Oleh: Wina Christiana,S.E.,M.AP Assessor Pertama Biro Kepegawaian Setjen Kemhan A. ASSESSMENT CENTER Awal mula Assessment Center diselenggarakan pada proses seleksi perekrutan perwira yang akan bertugas di Perang Dunia ke-II yang dipelopori oleh ilmuan psikologi di Jerman. Kegiatan Assessment tersebut berjalan melalui metode pengukuran tertentu sejak tahun 1920. Pejabat militer Inggris memantau dan mengadopsi sistem perekrutan Jerman tersebut dan diimplementasikan melalui rangkaian wawancara psikologis, simulasi dan tes tertulis dalam Assessment Center di Inggris. Assessment Center terus berkembang ke negara lainnya seperti Kanada, Australia, Amerika, termasuk penggunaan metode Indonesia. Pioner Assessment Center di Indonesia dilakukan oleh PT. Telkom (Persero) dalam proses seleksi serta pengembangan karir pegawai. Assessment Center dilakukan guna menggali kompetensi yang ada dalam diri individu melalui observasi langsung. Menurut (1993:9) "Kompetensi merupakan karakteritik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya." Spencer perkembangan dan Assessment Center di Kementerian Pertahanan diresmikan oleh Bapak Purnomo Yusgiantoro sewaktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 10 Mei 2013 didasarkan pada regulasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Pembangunan 22 Volume 60 / No. 44 23
Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri. Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pembina dari Assessment Center pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Pembangunan fasilitas terkait penyelenggaraan Assessment Center Kementerian Pertahanan dilaksanakan pada bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013. Kegiatan Assessment Center terus berjalan dan menyempurnakan berbagai metode, alat ukur serta simulasi untuk pencapaian hasil yang optimal. Penyempurnaan metode penilaian dan kemampuan assessor dilakukan secara bertahap melalui benchmarking ke beberapa tempat, diantaranya Melbourne Business School Australia, PT. Telkom (Persero) dan Kementerian Kesehatan. Pengayaan berkelanjutan melalui diklat fungsional serta mendatangkan konsultan dari luar Kementerian Pertahanan. yang menggambarkan profil kompetensi seseorang secara utuh. 4. Assesee Pegawai Kementerian Pertahanan baik PNS maupun TNI. adalah seluruh 5. Assessor adalah penilai yang berlatar belakang pendidikan psikologi dan humaniora yang memiliki sertifikasi dari Instansi Pembina dalam melakukan penilaian Pegawai kompetensi Kementerian Pertahanan. Hasil dari assessment center sebagai bahan rekomendasi pada pimpinan terhadap pegawai yang akan dipromosikan pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan dan jabatan lain sesuai kebutuhan stakeholders di kementerian. C. PENGAMBILAN DATA PSIKOLOGI DAN B. FUNGSI ASSESSMENT CENTER ASSESSMENT Assessment Center berfungsi sebagai alat ukur dalam memotret profil kompetensi pegawai serta melakukan pemetaan profil kompetensi individu tiap pegawai dalam organisasi secara objektif. Komponen terkait dengan pelaksanaan Assessment Kamus Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, Metode dan alat ukur, Assessee dan Assessor, sebagai berikut: Center diantaranya 1. Kamus Kompetensi berisi berbagai definisi dan level kompetensi manajerial dan teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengambilan data psikologi dan Assessment Center merupakan 2 (dua) pelaksanaan kegiatan yang berbeda namun output dari masing- masing kegiatan tersebut akan terintegrasi dalam Laporan Assessment Center Pegawai Kementerian Pertahanan. Pengambilan data psikologi mengunakan beragam alat ukur untuk melihat kecenderungan potensi individu. Sedangkan Assessment merupakan pengukuran berdasarkan perilaku individu secara langsung melalui observasi dan wawancara oleh Assessor sehingga menghasilkan penilaian berupa kompetensi individu. 2. Standar Kompetensi yang digunakan dalam Assessment Center berisi kompetensi yang wajib dimiliki oleh pegawai yang menduduki jabatan lingkungan Kementerian struktural di Pertahanan kompetensi teknis. manajerial Kompetensi bersifat beragam sesuai dengan jabatan masing-masing. Jabatan terdiri dari dan kompetensi Potensi Kompetensi Laporan Assessment Gambar 1.1 Laporan Assessment yang terintegrasi antara potensi dan kompetensi 3. Metode dan alat ukur merupakan alat yang digunakan dalam penilaian potensi individu yang akan dan kompetensi laporan assessment terintegrasi pada Penilaian terhadap individu dalam assessment tercermin dari bukti (evidence) yang terlihat dan terdengar pada saat observasi pelaksanaan ini akan menggambarkan assessment. Hal Volume 60 / No. 44 23
individu yang kompetensi manajerial dari bersangkutan. Hasil dari pengukuran level kompetensi akan bersinergi dengan hasil potensi, dimana tiap kompetensi yang muncul akan didukung oleh potensi yang ada dalam diri individu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa potensi diperoleh dari pengambilan data psikologi sedangkan kompetensi didapat dari pelaksanaan assessment. 1. Pengambilan data psikologi. inteligensi menggambarkan Struktur pola kerja tertentu sehingga mampu memetakan profesi atau jabatan tertentu. Test IST terdiri dari 9 (sembilan) subtest diantaranya test pengetahuan umum, test persamaan kata, test hubungan atau padanan kata, test pengertian kata, test aritmatika, test deret angka, test potongan gambar, test kemampuan pandang ruang, test menghapal cepat. IST merupakan alat test yang digunakan untuk mengukur inteligensi individu. pegawai dilakukan dengan menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan diantaranya : Pengambilan data psikologi a) Potential Profile Inventory (PPI) digunakan kepribadian dasar untuk mengukur individu. b) Leadership Inventory (LI) digunakan untuk mengukur tipologi dan tipe kepemimpinan di dalam diri individu. c) Personal Profile Scale (PPS) digunakan e) Pauli merupakan test yang kaya akan hasil pengukuran. Pauli merupakan test yang terdiri dari deret angka di lembar koran. Individu diminta untuk menjumlahkan angka-angka dengan batas waktu tertentu serta mengikuti instruksi secara bertahap. Alat ukur ini digunakan untuk melihat daya tahan atau tingkat keuletan individu, daya konsentrasi, kemauan, tingkat emosional, penyesuaian diri, serta stabilitas juga sebagai dasar tipologi kepribadian. untuk mengukur integritas individu. d) IST merupakan test yang bersifat menyeluruh (gestalt) dan saling terkait. f) Alat ukur lainnya yang mungkin digunakan atau akan dikembangkan sesuai kebutuhan stakeholders. 24 Volume 60 / No. 44 25
Beberapa alat test tersebut berguna untuk mengukur seberapa besar potensi yang ada dalam diri individu. Output dari pengukuran potensi adalah aspek inteligensi, karakteristik pribadi dan integritas dari individu beserta tingkatan (IQ) yang Intelligence Quotient mendeskripsikan tingkat kecerdasan individu. IQ merupakan pendeskripsian kemampuan penalaran, perencanaan, pemecahan masalah, berpikir konseptual, pemahaman atas gagasan, kemampuan bahasa, dimana aspek yang dominan adalah aspek kognitif yang dimiliki seseorang. Hasil IQ menggambarkan tingkat inteligensi seseorang, diantaranya IQ di bawah rata- rata, IQ normal (rata-rata), IQ diatas rata- rata (superior), atau IQ jenius (very superior). Beberapa pendapat menjelaskan bahwa IQ merupakan usia mental manusia berdasarkan usia kronologis. Pendapat lain mengatakan bahwa hasil IQ tidak mutlak menggambarkan individu akan sama tingkatan sepanjang hidupnya. Menurut ilmuan yang mempelajari IQ dapat berubah seiring dengan penambahan pengalaman dan pengetahuan yang masuk melalui otak manusia. inteligensi tentang otak manusia, 2. Assessment Center Center menghasilkan penilaian dari perilaku individu yang terkait dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif dilakukan dalam menjalankan fungsi dan pekerjaan membutuhkan aspek inteligensi. Kompetensi yang terklasifikasi pada aspek kognitif adalah kompetensi terkait kemampuan individu dalam mengingat kembali pengetahuan serta pengembangan intelektual dan keterampilan kemampuan berpikir. Kompetensi aspek kognitif merupakan kompetensi dalam berpikir atau mengingat suatu pengetahuan. Kompetensi aspek kognitif meliputi pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis) dan evaluasi (evaluation). Pelaksanaan Assessment Aspek afektif dilakukan dalam menjalankan fungsi dan pekerjaan yang terbentuk dari aspek emosi, minat, motivasi dan karakter. Kompetensi yang terklasifikasi pada aspek afektif adalah kompetensi terkait minat, sikap, nilai dan penghargaan, serta penyesuaian diri. Kompetensi aspek afektif diartikan sebagai kemampuan individu terhadap sikap, nilai-nilai, Volume 60 / No. 44 25
keinginan (interest), apresiasi dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kompetensi aspek afektif meliputi penerimaan atau kehadiran (receiving atau attending), pemberian respons (responding), penghargaan terhadap nilai (valuing), pengorganisasian (organization) dan pengamalan (characterization). Beberapa simulasi atau penilaian yang kompetensi dilakukan dianataranya melalui : dalam menggali a) Self (SA) merupakan pengenalan individu terhadap kompetensi yang dimilikinya. Assessment dalam menjalankan fungsi dan pekerjaan yang terkait erat dengan aktivitas gerakan. Kompetensi yang terklasifikasi dalam aspek psikomotorik merupakan kompetensi yang keterampilan motorik, atau gerak. Kompetensi aspek psikomotor diartikan sebagai perilaku yang terkait pada keterampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik. Kompetensi aspek psikomotor meliputi gerak (reflex movements), gerak dasar (basic fundamental movements), kemampuan perseptual (perceptual abilities), gerak fisik (physical abilities), gerak terampil (skilled movements) dan komunikasi non-diskursip (non-discursive communication). Aspek psikomotorik dilakukan refleks b) In Basket Exercise (IBE) merupakan simulasi kasus tertulis yang bersifat kompleks dan harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. c) Critical Incident (CI) merupakan informasi yang memuat kejadian yang telah dihadapi individu dalam kurun waktu tertentu. d) Case Analysis and Presentation (CAP) merupakan simulasi dari suatu kasus yang harus dianalisa, disimpulkan dan diberikan alternatif solusi terhadap persoalan yang ada, selanjutnya akan dipaparkan secara formal oleh Assessee diikuti tanya jawab terkait permasalahan. 26 Volume 60 / No. 44 27
e) Case Based Interview (CBI) merupakan wawancara mendalam apa yang telah dilakukan Assessee yang kemungkinan memcerminkan perilaku tertentu sehingga dapat terklasifikasi dalam kompetensi yang dipersyaratkan. terkait l) Pengembangan Organisasi Manajemen Kepegawaian; m) Pelayanan Umum, dan; n) Komunikasi Publik. f) Simulasi lainnya sesuai kebutuhan stakeholders. Selain penilaian kompetensi berdasarkan perilaku, karakteristik lain yang terdapat penilaian kompetensi penilaian yaitu dilakukan kompetensi berdasarkan jabatan jenjang atau kompetensi teknis. Kompetensi teknis merupakan kompetensi bidang yang ada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada suatu jabatan. Kompetensi teknis bukan berdasarkan satuan kerja namun lebih kepada bidang keilmuan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas kegiatan dalam jabatan, pengelompokkan bidang keilmuan tersebut dikenal dengan job family. Hal ini memungkinkan individu memiliki kompetensi yang sama di satuan kerja yang berbeda atau kompetensi yang berbeda di satuan kerja yang sama. Terdapat 14 (empat belas) job family di lingkungan Kementerian Pertahanan dari 18 satuan kerja yang ada, yaitu : kepribadian atau Assessment core competency di Kementerian Pertahanan yang dikenal dengan kompetensi akar. Masing- masing kompetensi tersebut memiliki beberapa kompetensi batang, dahan, ranting dan daun. Kompetensi akar dimiliki oleh pemangku jabatan di esselon I dan II, Kompetensi Batang dimiliki oleh pemangku jabatan di esselon III dan IV, kompetensi dahan dimiliki oleh Esselon IV dan Staff sementara Ranting dan Daun yang merupakan kompetensi yang sangat teknis dimiliki oleh staf dan fungsional tertentu di tingkat keahliannya masing-masing. Kegunaan kompetensi teknis yang dilakukan Assessment Center saat ini adalah untuk melakukan pemetaan dan memposisikan individu yang sesuai pada bidang teknis pekerjaannya. Pada kondisi tertentu, penilaian kompetensi teknis dikolaborasikan dengan para expert (tenaga ahli) dari dalam maupun luar Kementerian Pertahanan. Kompetensi diatas merupakan 3. Proses Pembuatan Laporan Assessment a) Manajemen Strategi Pertahanan; b) Manajemen Perencanaan Pembangunan Pertahanan; c) Manajemen Potensi Pertahanan Negara; d) Manajemen Kekuatan Pertahanan; e) Manajemen Penelitian Pengembangan Pertahanan; dan Laporan Assessment merupakan penilaian dari kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Pada pelaksanaan assessment, tiap individu akan diobservasi oleh lebih dari 1 (satu) assessor untuk mencegah subjektifitas. Penilaian akan tertuang dalam lembar observasi yang kemudian akan diberikan peringkat atau level kompetensi sesuai dengan bukti (evidence) yang dikeluarkan Assesee berupa informasi kredibel dan dapat diyakini kebenarannya. f) Manajemen Sarana Pertahanan; g) Manajemen Sistem Informasi Pertahanan; h) Manajemen Keuangan Negara; i) Pengawasan dan Pemeriksaan; j) Manajemen Kesehatan Pertahanan dan Rehabilitasi; k) Hukum dan Legislasi; Hasil penilaian kompetensi diaplikasikan pada tiap fungsi manajemen kepegawaian, mulai dari fungsi pengadaan pegawai, pola karir, pengembangan dan pelatihan. Melalui penilaian proses pengadaan pegawai dapat tercapai optimal dengan merekrut individu yang memiliki skill dan kemampuan di bidang jabatan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Assessment dapat diulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kompetensi pegawai, Volume 60 / No. 44 dan 27
(re-assessment) untuk melihat perkembangan kompetensi dari pegawai yang bersangkutan. individu mampu memberikan gambaran kompetensi seseorang yang akan dipadankan pada jabatan yang sesuai baik mulai dari penempatan, mutasi, maupun promosi jabatan. Selain mencegah kejenuhan dalam pekerjaan, rotasi penempatan jabatan juga berfungsi guna pengayaan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan menciptakan inovasi baru bagi kementerian. Penilaian kompetensi dapat mengajukan permintaan atas hasil Assessment Center secara tertulis melalui surat kedinasan. Hasil assessment akan diinformasikan melalui feedback lisan oleh Assessor dalam jadwal feedback yang akan ditetapkan. D. KEGIATAN ASSESSEMENT CENTER TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN SAAT INI 1. Penyempurnaan Kamus Kompetensi Teknis dan Kamus Kompetensi Perilaku; Assessment akan menggambar kompetensi individu dan secara bersamaan beberapa individu akan memperlihatkan gap kompetensi (batas antara kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang dibandingkan dengan gambaran kompetensi yang dimiliki individu). Gap kompetensi akan dipergunakan sebagai dasar rekomendasi pengayaan dan pengembangan kompetensi individu melalui diklat berbasis kompetensi. Hasil pendidikan dan pelatihan yang dilakukan tersebut perlu dievaluasi oleh masing-masing pimpinan dan selanjutnya pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kembali untuk re-assessment. Laporan Assessment bersifat terbatas pada pemangku kepentingan atau stakeholders terkait. Assessee suatu 2. Penyempurnaan alat ukur, metode dan simulasi assessment; 3. Uji validitas soal dan Uji Kompetensi Teknis pada pejabat Eselon III dan Eselon IV; 4. Pelaksanaan Assessment Center bagi pegawai yang akan dipromosikan dalam jabatan Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kementerian Pertahanan; 5. Assessment Center untuk Jabatan Staf Ahli Ekonomi dan Staf Ahli Politik di lingkungan Kementerian Pertahanan (2016); 6. Pemetaan jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Dewan Ketahanan Nasional (2015-2016); 28 Volume 60 / No. 44 29
7. Assessment Center untuk Promosi Jabatan Eselon III di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional; 8. Assessment Center untuk Promosi Jabatan lingkungan Direktorat Eselon II Perundang-undangan; di 9. Assessment Center untuk Promosi Jabatan Rektor Universitas Pertahanan (2015); tiap individu. Laporan yang dihasilkan bersifat terbatas dan independen berisi bukti perilaku yang terklasifikasi pada tiap level kompetensi. Hasil kesimpulan laporan berupa rekomendasi individu tersebut kepada pimpinan, yaitu: disarankan menduduki jabatan promosi struktural, dipertimbangkan dalam menduduki jabatan melalui pelatihan dan pengembangan terlebih dahulu atau tetap pada jabatan saat ini apabila hasil kompetensi individu jauh dari level kompetensi yang dipersyaratkan. 10. Assessment Center untuk Promosi Jabatan jajarannya di Sekretaris Daerah dan lingkungan Pemerintah Provinsi Pekanbaru dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (2015); 11. Assessment Center untuk perekrutan dalam jabatan COC; Assessment Center bekerja secara independen dan tidak memihak satuan kerja manapun. Hasil rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan seseorang layak atau tidak menduduki jabatan struktural sehingga penempatan dalam jabatan sesuai dengan kemampuan individu. 12. Assessment Center untuk Promosi Jabatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati di beberapa wilayah di Indonesia (2014-2015); E. KESIMPULAN Assessment Center di lingkungan Kementerian Pertahanan diisi oleh tenaga fungsional Assessor sumber daya aparatur dibawah pembinaan Badan Kepegawaian Negara. Setiap Assessor sudah tersertifikasi dan kenaikan tingkatan jabatan dilakukan melalui uji kompetensi oleh Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara). Pengayaan melalui kemampuan teknis terus dilakukan fungsional Assessor, diantaranya mempelajari perilaku melalui gesture atau gerakan tubuh assessee pada saat observasi, atau mendeteksi pernyataan Assessee, memastikan informasi yang disampaikan Assessee merupakan informasi yang kredibel dan relevan. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan kemampuan teknis Assessor dalam pendeteksian micro dan macro expression selama observasi selain memperhatikan konteks pernyataan Assessee. kebenaran statement Dampak atau manfaat dari Assessment Center akan terlihat secara nyata apabila masing- masing pihak bersinergi mengedepankan kepentingan Kementerian Pertahanan melalui pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang sudah ada di lingkungan Kementerian secara tepat sasaran. Dimulai dari satuan kerja perencana ruang jabatan, diharapkan dapat duduk bersama dengan satuan kerja yang mengklasifikasikan penempatan jabatan di sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan secara optimal yang mengedepankan kompetensi pegawai. Kemudian menekan jumlah mutasi pegawai dari luar Kementerian Pertahanan dengan memberdayakan pegawai yang sudah ada melalui pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi disertai pemetaan terhadap individu dalam instansi. Pemetaan yang dilakukan secara bertahap akan berdampak pada penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta tugas dan fungsi jabatannya. Hal ini diharapkan secara simultan akan mengurangi jumlah pegawai yang berada di luar formasi Kementerian Pertahanan.*** Kementerian Pertahanan, satuan kerja Pengolahan hasil penilaian bersifat objektif melalui observasi lebih dari 1 (satu) orang Assessor. Penentuan level kompetensi dilakukan melalui Assessor meeting oleh para Assessor yang terlibat dalam observasi kegiatan pada Volume 60 / No. 44 29
Makna Puasa Ramadhan DAN peningkatan kinerja Pegawai Kemhan Oleh: Tim Redaksi kaum muslim bergembira dengan datangnya Ramadhan, mengawali indahnya sahur dan buka pertama pada hari pertama bulan Ramadhan, saat ini tanpa terasa bulan Ramadhan sudah di akhir perjalanannya. Banyak hal yang patut diingat selama menjalankan ibadah puasa: nikmatnya berbuka puasa, menunaikan shalat tarawih, tilawah Al-Qur'an, shalat berjamaah di masjid, mendengarkan ta'lim, bersedekah dan membayar zakat, beri'tikaf, bermunajat, dan amalan-amalan baik lainnya. Hari-hari yang indah itu akan berlalu dan waktu-waktu yang penuh berkah akan berakhir. Alangkah rindunya hati akan keberkahan bulan istimewa ini yaitu bulan ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta bulan yang penuh RAHMAT dan AMPUNAN ALLAH. Tentunya Setelah sebelumnya kaum muslim amat berbahagia karena telah mampu melaksanakan ibadah Ramadhan hingga di penghujung terakhir. Beriring perginya bulan Ramadhan bukan hanya manusia yang menangis, tetapi juga langit dan bumi, serta malaikat pun ikut menangis. Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda, "Di malam terakhir Ramadhan, menangislah tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan para malaikat, karena akan berlalunya Ramadhan, dan juga keistimewaannya. Ini merupakan musibah bagi umatku." Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Apakah musibah itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Berakhirnya Bulan Ramadhan". 30 Volume 60 / No. 44 31
Sebab selama Bulan Ramadhan segala doa mustajab, sedekah makbul, segala kebajikan digandakan pahalanya, kecuali siksa kubur, maka apakah musibah yang lebih besar dari pada semuanya itu?". Ketika mereka memasuki detik-detik akhir penghujung Ramadhan, air mata mereka menetes. Hati mereka sedih. Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: "Sekiranya umatku mengetahui kebajikan-kebajikan yang dikandung bulan Ramadhan, niscaya umatku mengharapkan Ramadhan terus ada "sepanjang tahun." (HR. Abu Ya'la, ath-Thabrani, dan ad-Dailami). Walaupun tidak dapat dipungkiri dengan berakhirnya bulan Ramadhan banyak perasaan yang muncul di hati yang bercampur menjadi satu; ada kecemasan dan rasa sedih serta duka manakala menyadari bahwa bulan yang penuh dengan kebaikan dan pahala akan berakhir, apalagi ada perasaan takut, cemas dan khawatir jika usia tidak sampai pada Ramadhan berikutnya; begitu pula ada rasa bahagia, senang dan gembira, manakala telah berhasil menjalankan ibadah Ramadhan dengan sebaik-baiknya, dan berharap berakhir dengan mendapatkan derajat yang paling mulia disisi Allah yaitu taqwa. bulan Ramadhan, maka nilai-nilai positif dari puasa dan amalan-amalan lainnya harus tetap dipertahankan; menjaga shalat wajib secara berjamaah, senantiasa tilawah Al-Qur'an, qiyamulail, sedekah, dan memupuk solidaritas dan kepedulian serta memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa; sikap rendah diri, pemaaf, ikhlas, dan lain sebagainya. Ibadah puasa memiliki banyak keutamaan dan manfaat baik untuk diri sendiri maupun dalam menjalankan habluminanas serta habluminallah. Hikmah menjalankan ibadah puasa berkaitan erat dengan amalan puasa yang dijalani, tidak terbatas hanya dengan menahan lapar dan dahaga, namun berkaitan pula dengan menjalankan amalan ibadah puasa Ramadhan lainnya, seperti bersedekah, itikaf, membaca Al-Qur'an, shalat tarawih dan menghindarkan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, serta kegiatan lain dalam kehidupan ini. sebagai aparat pemerintah, maka harapan setelah menjalankan ibadah puasa tentunya dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, karena kita terbiasa melakukan semua pekerjaan dengan niat karena Allah. Berkaitan dengan pekerjaan Dan untuk menutupnya maka mungkin yang paling tepat untuk kita baca adalah: MAKNA PUASA RAMADHAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMHAN 1. Melatih untuk selalu bersyukur Dengan merasakan lapar dan dahaga mulai dari terbitnya matahari hingga terbenam maka kita bisa merasakan sedikit penderitaan fakir miskin yang kadang harus menahan lapar dan dahaga berhari-hari. Kondisi ini menggugah nurani dan menyadarkan bahwa kita masih lebih beruntung dari mereka. Saat berbuka puasa, kita harus merasa bersyukur diberi kenikmatan oleh Allah SWT untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga dengan semua rizki-Nya yang dapat kita nikmati bersama keluarga. "Ya Allah terimalah puasa kami, sholat kami ruku' kami, sujud kami, kekhusyu'an kami, ibadah kami, tilawah kami, sedekah kami dan sempurnakanlah segala kekurangan kami wahai Zat yang Maha Kasih dari yang mengasihi". 2. Melatih disiplin terhadap waktu. taqwa dan memelihara kesan baik pada bulan Ramadhan setelah menyelesaikan puasa di Dan guna menjaga nilai-nilai Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan kita harus selalu memulai dengan sahur dan mengakhiri dengan berbuka. Kita Volume 60 / No. 44 31
bangun untuk makan sahur saat dini hari dan tetap menjalankan pekerjaan serta sholat lima waktu menjadi lebih tertib, maka perlu mengatur ritme bekerja agar tubuh mendapatkan istirahat yang cukup. Hal ini ditunjukkan dengan diubahnya jam kerja di lingkungan Kemhan, sehingga para pegawai dapat pulang lebih cepat agar memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa. Pada bulan Ramadhan silaturahmi antar sesama semakin meningkat dengan makin seringnya bertemu di Masjid. Selanjutnya bisa saling menambah amalan dengan mempedulikan yang lain dengan bersedekah atau memberi makan berbuka puasa. 5. Mengetahui bahwa tiap kegiatan merupakan ibadah. 3. Memberikan kehidupan. keseimbangan dalam Umat muslim dan muslimah pada hakekatnya adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah. Namun demikian kita lebih fokus mengerjakan kesibukan pekerjaan duniawi dan terkadang melupakan kewajiban ibadah. Pada bulan Ramadhan ini, umat muslim dan muslimah dilatih untuk menyeimbangkan keduanya kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan yaitu beribadah dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. dengan segala 4. Mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Umat muslim menyadari bahwa setiap langkah kaki menuju masjid merupakan ibadah, menolong orang juga ibadah, sampai tidurnya orang yang berpuasa merupakan ibadah, sehingga segala sesuatu dapat dijadikan ibadah. Demikian halnya dengan bekerja di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya yang dikerjakan dengan ikhlas juga termasuk ibadah. 6. Meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Puasa Ramadhan akan bernilai sempurna pahalanya dan tidak apabila kita mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Dengan demikian kita harus mampu mengendalikan diri agar tidak batal pahalanya. Kondisi ini memberikan sia-sia 32 Volume 60 / No. 44 33
kemajuan positif bagi kita, agar setelah selesai bulan Ramadhan kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa seperti bergunjing, berkata kotor, berbohong, memandang yang dapat menimbulkan dosa, dan tindakan lain yang tidak berguna. Kemhan juga selalu antusias dalam mengisi kegiatan selama bulan Ramadhan. Selain perubahan jam kerja yang diatur sedemikian rupa, setiap hari ada kegiatan tauziah sehabis Sholat Dzuhur di Masjid At-Taqwa Kemhan, menjelang akhir Ramadhan juga digelar bazar barang kebutuhan. 7. Melatih diri menjadi lebih tabah. Selama Puasa Ramadhan, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara memperbanyak berdo'a. semakin dekat dengan Allah semakin kita menyadari bahwa yang kita miliki hanya titipan dari-Nya semata baik harta, pangkat, jabatan bahkan nyawa. Dan kita ikhlas dan tabah bila diambil sewaktu-waktu. Hal ini hendaknya dapat menjadikan diri kita lebih matang dan tidak mentang-mentang. intinya adalah bahwa hendaknya setelah berakhirnya Ramadhan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dengan menyemai benih kebaikan semoga nantinya kebaikan pula yang kita panen, dan jangan lupa selalu berdo'a semoga Tuhan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, yaitu berfikir baik, berkata baik, bersikap baik dan berbuat baik.*** Tetapi 8. Melatih hidup sederhana. Dengan berpuasa kita dibiasakan sahur dan berbuka secukupnya dan tidak berlebihan. Demikian juga dalam hidup sehari-hari, kebiasaan sederhana selama puasa bisa menjadi inspirasi. Oleh karena itu, dengan Puasa Ramadhan kita hendaknya dapat menahan nafsu duniawi. Volume 60 / No. 44 33
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMHAN 34 Volume 60 / No. 44 35
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Badiklat terdiri atas Sekretariat dan tiga Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badiklat dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat. Dalam melaksanakan tugasnya, Badiklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan; Pendidikan dan Pelatihan: 1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Set Badiklat adalah unsur pembantu Kabadiklat dipimpin oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan disebut Ses Badiklat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Badiklat serta manajemen, perumusan sistem dan metode, pembinaan komponen dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugasnya, Set Badiklat b. Penyediaan sertifikasi dan standardisasi kurikulum, hanjar dan alat bantu pendidikan dan pelatihan; c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan; menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan laporan akuntabilitas kinerja Badan; anggaran serta d. Pemberian pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standardisasi dan/atau izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja dibawahnya; administrasi b. Pembinaan keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; kepegawaian, materiil, e. Pembinaan dan Widyaiswara pendidikan dan pelatihan. pengembangan c. Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Badan; f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan meliputi Manajemen Pertahanan, Bahasa dan Teknis Fungsional Pertahanan; g. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Umum dan Tertentu di dan lingkungan Badan Pelatihan Kemhan; Pendidikan d. Perencanaan, pelaksanaan sistem dan dan penjaminan mutu pelatihan, standardisasi, akreditasi, sertifikasi serta pengendalian pendidikan dan pelatihan pertahanan; pendidikan penetapan e. Pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan; h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan; dan f. Koordinasi pelaksanaan pelatihan terpadu serta pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan; i. Pelaksanaan administrasi Badiklat; g. Kerja sama pendidikan dan pelatihan pertahanan; dan Volume 60 / No. 44 35
h. Koordinasi dan supervisi staf. Set Badiklat terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Sistem dan Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan; c. Bagian Komponen Pendidikan dan Pelatihan; d. Bagian Umum; e. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Jemenhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan disebut Kapusdiklat Jemenhan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan serta melaksanakan evaluasi di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader. Dalam melaksanakan tugas Jemenhan menyelenggarakan fungsi: Pusdiklat a. Penyusunan, pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, fasilitas operasional, pembelajaran, dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), kepustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan penyiapan pengendalian pengelolaan 36 Volume 60 / No. 44 37
Volume 60 / No. 44 37
serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; Dalam melaksanakan tugas Pusdiklat Bahasa menyelenggarakan fungsi: c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; a. Penyusunan, kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang Indonesia dan bahasa daerah, bahasa bahasa asing; pelaksanaan d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, fasilitas operasional, penyiapan e. Penyusunan pelaksanaan bahan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat. Pusdiklat Jemenhan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi MutuPendidikan dan Pelatihan; dan Peningkatan d. Subbagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa selanjutnya disebut Pusdiklat Bahasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disebut Kapusdiklat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing di lingkungan Kemhan dan TNI, melaksanakan evaluasi pengembangan pendidikan dan pelatihan bahasa serta pembinaan alih bahasa dan juru bahasa termasuk melaksanakan asistensi pendidikan dan pelatihan bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI. 38 Volume 60 / No. 44 39
pembelajaran, pengendalian dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat (STTPP)/ dan Pelatihan Pendidikan sertifikasi, kepustakaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing; pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing; d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing; c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan e. Pelaksanaan asistensi pendidikan dan pelatihan bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI; Volume 60 / No. 44 39
f. Pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; g. Penyusunan pelaksanaan bahan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; Pusdiklat Bahasa terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Pusat. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan disebut Kapusdiklat Tekfunghan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pendidikan dan pelatihan teknis pertahanan serta pendidikan dan pelatihan fungsional pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat Tek- funghan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan, pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang e. Kelompok Jabatan Fungsional; 40 Volume 60 / No. 44 41
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pertahanan; f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat. b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, fasilitas operasional, pembelajaran, pengendalian dan penyiapan dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan; penyiapan administrasi Pusdiklat Tekfunghan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang Teknis dan Fungsional Pertahanan; e. Kelompok Jabatan Fungsional. d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan; e. Penyusunan pelaksanaan bahan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan Volume 60 / No. 44 41
IDD16 - Wira.ai 1 27/05/2016 13:56:07 Mei-Juni 2016 C M Y CM MY CY CMY K 42 1 1 Volume 60 / No. 44 Volume 60 / No. 44
Volume 60 / No. 44 / May-June 2016 IDENTIFYING STATE DEFENSE FACTORS THE MEANING OF RAMADHAN FASTING TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MINISTRY OF DEFENSE'S EMPLOYEES ASEAN REGIONAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE PROFILE OF MOD EDUCATION AND TRAINING AGENCY ASSESSMENT CENTER IN MINISTRY OF DEFENSE Volume 60 / No. 44 Volume 60 / No. 44 ENGLISH 1 1
THE MINISTER OF DEFENSE AND THE STAFFS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA wish : HAPPY IDUL FITRI 1437 H Minal Aidin wal Faizin 2 Volume 60 / No. 44 3
Editorial Dear readers, We are back to greet the readers with the latest edition WIRA Mei-June 2016, edition of which coincides with the end of the fasting month in 1437 H. In this edition, the editorial team presents some articles such as Identity of Nation State Defense, National Defence Identification Factors, the explaination of Implementation Assessment Center at the Ministry of Defense, Reflection of Ramadhan and the MOD Education and Training Agency. Readers WIRA, To enrich the WIRA magazine articles, we always expect the participation of readers to send us your throughts, either in the form of articles, opinions, information, comments or critics and suggestions. For those who want to get WIRA magazine, may contact us via email: redaksi.wira@kemhan.go.id. The magazine can also be accessed online at Happy Idul Fitri 1437 H. Volume 60 / No. 44 3
May-June 2016 Contents STATE DEFENSE TO FORM NATION IDENTITY EDITORIAL BOARD 6 Advisors: Minister of Defense General (Ret.) Ryamizard Ryacudu Secretary General of MoD Vice Admiral Widodo, M.Sc Editor in Chief: Head of Public Communication Center of MoD Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han) Integrity, security, and comfort of national and state life require strength in all areas. A strong national defense is formed by individuals who consciously and sincerely understand the importance of state defense. Managing Editor: Chief of Public Communication Center Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Information Cooperation of Editors: IDENTIFYING STATE DEFENSE FACTORS Ltc. Joko Riyanto, M.Si. Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP 12 Graphic Design: 1st Lt. Farah Merila S, S.Kom. Imam Rosyadi Photo: Photografer of Public Communication Center of MoD Circulation: Through theoretical contemporary study, state defense factors can be clearly identified in order to accurately determine appropriate applicable defense system concept. Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Published by: Public Communication Center of MoD, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta 4 Volume 60 / No. 44 5
ASEAN REGIONAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 16 No single country can survive alone. Network and good cooperation are absolutely necessary to guarantee smooth process of sustainable development. 22 ASSESSMENT CENTER IN MINISTRY OF DEFENSE Assessment Center serves as measuring tool to capture employees' competency profiles and mapping individual competence profiles within organization objectively. 30 THE MEANING OF RAMADHAN FASTING TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MINISTRY OF DEFENSE'S EMPLOYEES The wisdom of fasting is closely related to its practice and not limited only to hunger and thirst, but more into practices such as charity, from acts that break the fast, as well as other activities in life. 34 THE PROFILE OF MOD EDUCATION AND TRAINING AGENCY Education and Training Agency (Badiklat) is supporting element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. Badiklat is led by the Chief of Education and Training Agency (Ka Badiklat). Volume 60 / No. 44 5
STATE DEFENSE TO FORM NATION IDENTITY By: Lieutenant Colonel Czi Safril Hidayat, psc, M.Sc Doctoral Student of Padjajaran University "Tanah Airku Indonesia... Negeri elok amat kucinta Tanah Tumpah darahku yang mulia.... yang ku puja sepanjang masa..." importance of state defense. State defense is not merely TNI's task but all citizens as in accordance with their ability and profession, as stated in article 27 and 30 of 1945 Constitution. (A part of Rayuan Pulau Kelapa song by Ismail Marzuki) INTRODUCTION Integrity, security, and comfort of national life require strength in all areas. A strong national defense is formed by individuals who consciously and sincerely understand the State defense program - planned and executed by Ministry of Defense - has reaped pros and cons in the community. Some questioned on how comprehensive its concept? What is the legal basis? There were also some who thought alarmingly that state defense would generate a militaristic state. The Ministry of Defense has confirmed that 6 Volume 60 / No. 44 7
state defense program was not a compulsory military training program nor armed training program. b) 1945 Constitution Article 30 Paragraph (1), (2), (3), (4) and (5): (1)Every citizen has rights and obligation in national defense and security. THREATS State defense discussion should be based Indonesia's threats. on understanding of strategic position has some implications i.e. crossed interests with other countries' national interests. The strategic dynamics in global, regional and domestic level are highly affected by military and non-military threats. Before discussing those threats any further, let's look at the definition of the threat itself. (2)State defense and security efforts are implemented through total war system led by TNI and Police Force as supporting force. (3)The Indonesian National Armed Forces (TNI) - consists of Army, Navy and Air Force as state's tool - is in charge of maintaining, protecting, and maintaining state integrity and sovereignty. Defense White Paper describes threat as all effort and activities of from internal and external that might endanger country's sovereignty, territorial integrity and safety of entire nation. Military threat might be in the form of espionage, sabotage, terrorism acts, armed aggression, territorial violations, armed clashes, and civil war. Non-military threats are threats that disrupt the nation such as radicalism, communal conflicts, terrorism, separatist movements, transnational crime, illegal security disruptions, pollution and natural disasters. immigration activities, (4)The Police Force of the Republic of Indonesia as state's tool has duties to maintain security and public order, as well as to protect and to serve the community to enforce law and order as well. (5)The structure and position of Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police Force, the authorities of National Armed Force and Indonesian in carrying National Police Force out terms of citizen their duties, participation in defense and security shall be regulated by laws. STATE DEFENSE The essence of State Defense consist of love for the homeland, awareness towards nation and state, accept Pancasila as state ideology, willing to sacrifice for the nation, and have preliminary capability of state defense. In accordance with the mandate of 1945 Constitution, it is clear and inevitably that we must participate in state defense from all kinds of threats, disruptions, and obstacles both from internal and external sources. legal basis and related regulations for its implementation. State defense has ideal, constitutional, and operational basis. The laws and regulations that related to obligation of state defense are: State defense has 3) Operational Foundations. The operational foundations are: a) MPR Decree No. VI of 1973 on Wawasan Nusantara concept and National Security. b) Law No. 29 of 1954 on the Principles of 1) Ideal Foundation. The ideal Foundation is Pancasila. Public Resistance. 2) Constitutional Foundations: a) 1945 Article 27 (3) states every citizen has the right and obligation to participate in state defense and security efforts. c) Law No.20 of 1982 on Basic Provisions of State Defense and Security Affairs - amended by Law No. 1 of 1988. d) MPR Decree No.VI Year 2000 on Separation of TNI and Police Force. Volume 60 / No. 44 7
e) MPR Decree No.VII of 2000 on the role of TNI and Police Force. f) Amendment of 1945 Constitution Article 30, paragraph 1-5; and Article 27 paragraph 3 and 7. g) Law No. 3 of 2002 on National Defense. In Law No. 3/2002 on National Defense Article 9 Paragraph (1) and (2): (1) "Every citizen has rights and obligations to participate in State Defense efforts that embodied in State Defense Organization"; (2) "Citizen participation in state defense in paragraph (1) shall be organized through: Civic Education, Military basic training, voluntary or mandatory works as TNI soldiers, and as in accordance to profession h) Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 6B states that "Every citizen shall participate in state defense efforts as in accordance with applicable regulations" STATE DEFENSE AND NATION IDENTITY Based on article 27 paragraph (3) of 1945 Constitution, state defense is existential and constitutional obligation for all citizens. 8 Volume 60 / No. 44 9
total war defense system. It is a system that involves entire nation, region, and national resources, that is preliminary prepared by the government and held in total, integrated, directed, and sustainable in order to uphold country's sovereignty, territorial integrity, and safety of nation from all form of threats. Citizen participation in state defense as in accordance with article 9 paragraph (2) of Law No. 3/2003 on National Defense that organized through: citizenship education; basic military training; devotion in reference to profession; and devotion as soldiers either voluntary or mandatory. Ministry of Defense - as institution fosters state manages education and/or defense awareness - has classified goals in three scopes, namely: education, work and residential environments. is cooperation with the Ministry of National Education and Culture through Civic Education program as compulsory curriculum for all levels of education from elementary school up to tertiary education. Considering the main task of state defense educational awareness that carried out by Ministry of Defense, the values instilled by state defense educational awareness is integral part of citizenship education. In education environment, there Implementation or application of state defense should be done by all adult citizen who physically and mentally healthy no matter of groups and professions. National Defense in accordance with Article 30 UUD 1945 is the result of the article 27 paragraph (3) 1945 Constitution (on state defense). It is detailed in Law No. 3 of 2002 on National Defense. National Defense aims to maintain and protect sovereignty, territorial integrity, and safety of entire nation from all forms of threats. Therefore, national defense serves to realize and to maintain Indonesia as a single defense entity that often stated as realized through PPBN program which is a part of citizenship educational systems - it is a shared responsibility or institutional (inter- departmental) that need to be disseminated widely and conceptually, therefore there is a need for supporting laws and regulations. State defense awareness is Some examples of state defense in real life are neighborhood watch, environment abuse cleanness maintenance, prevention, fight prevention, agricultural yields improvement, love and proud of domestic products, Indonesian culture preservation, and having good reputation nationally and internationally. drug individual or groups Total defense system involves all defense components that consist of main, supporting, and reserve components. The main component of national defense system is TNI in whose Volume 60 / No. 44 9
roles, functions, main tasks and other related matters are regulated with Law No. 34 of 2004. capability of main components and reserve. Within the supporting component, every citizen can take part. Reserve Component is a national resource that has been prepared for mobilization to increase and to strengthen power and (Law capabilities of main component No.3/2002 on National Defense article 1 paragraph 6). Provisions on role, function, main tasks and other related matters of Reserve component has not yet regulated by any regulation. Reserve Component should be formed to enlarge and to strengthen power and capabilities of TNI as main component for national defense implementation to maintain and protect country's sovereignty, territorial integrity, and safety of entire nation from any threats. Supporting component is national resource sthat can be used to improve strength and Citizen participation in state defense is considered as right and duty of every citizen Indonesia. However, of as stipulated in Law No. 3 of 2002 and in accordance with the doctrine of total war defense system, its implementation is done by trained people who have done military and other basic education. Trained people have four functions, namely public order, protection of society, people's security and people's resistance. Those functions are carried out during peace time or during natural disaster or civil emergency in which those trained people is expected to help local governments in dealing with public order and safety. On the other hand, people's resistance should be optimized during emergency in war situation in the Republic of 10 Volume 60 / No. 44 11
which trained people acts as combat support elements for regular TNI troops and engage directly in battle field. Embodiments of national awareness is conducted by fostering harmony to maintain unity in smallest neighborhood environment - such as in family, community, educational love environment and work environment; and proud of national culture and domestic products; recognize, appreciate and respect national flag, state emblem and Indonesian national anthem; good conduct of rights and obligations as in according to rules and regulations and treat national interests above personal interests, families and groups interests. Embodiments of confidence to Pancasila through as state is understanding of nature and value of Pancasila, implementation of Pancasila values in everyday life, make Pancasila as the sole value that unify the country, as well as belief on the truth of Pancasila values as state ideology. ideology fostered followed basic military education and training will be the Reserve of TNI for a certain of time, with a term of office such as a month each year for training or refreshing courses. In emergency situations such as war, they can be mobilized in a short time for combat or territorial tasks. Recruitment should be done selectively, on regular basis and continuously. Task placement can be tailored as in accordance with educational background or civil profession such as doctors stationed in military hospital, attorney at law offices, accountants in finance department, pilots in transportation squadrons, and so forth. This idea is not intended as an attempt of civil society militarization, but towards "dual functions civilians," or "state defense concept" in which national defense and security task is not solely responsibility of the military but right and obligation of all citizens. CLOSURE Willingness and awareness to sacrifice time, energy and thoughts for the nation for the betterment of nation and state, ready to sacrifice body and soul for the sake of defending nation from threats, participates actively in development of society, nation and state, like to help fellow citizens in needs, as well as convinced and believe that sacrifice for the nation is not for vain. Thus, initial capability of state defense psychologically and physically can be realized. Psychologically, intelligence, spiritual intelligence, and logical intelligence always maintaining body and soul as well as having qualities of discipline, perseverance, hard work, and able to stand up for Indonesian national interests. Physically, one should be healthy and have physical skills to support the creation of national identity and national goals of Indonesia. emotional As mentioned earlier, state defense does not always mean "take a rifle to face the enemy", but the involvement of citizens in various forms of state defense at all times and in all circumstances. Raising the awareness of state and nation, including love for the country by respecting differences of opinion and not to impose one's particular will. Instilling love of the homeland through sincere devotion to the community, and playing an active role in real work (not rhetoric). Raising awareness and compliance with laws/legislations and uphold human rights. Mental and spiritual debriefing in the community in order to counteract effects of foreign culture that does not comply with Indonesian norms and devotion and worship God the Almighty.*** If national economy and state finances condition are strong and able, compulsory military service for qualified citizens should be taken into consideration as in condition of many developed countries. Those who have Volume 60 / No. 44 11
IDENTIFYING STATE DEFENSE FACTORS By: Major Tech Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han) Junior Planner of Education Development at Educational Development and Quality Assurance Institution, Indonesia Defense University INTRODUCTION Republic of Indonesia's strategic geographical conditions have both positive and negative implications. Hence, based on fate of country theory that determined by History, Geography and Demographics, Republic of Indonesia has nearly all of the construction factors (Kuntjoro- Jakti, 2012). The existence of Pancasila as state ideology combined with geo-economy and geo-political conditions have proven their capability to create a nation that high with cultural background yet uphold its customs and religiosity while facing dynamics in geographical situation as global commercial intersections and trans-cultural region. to accurately determine appropriate applicable defense system concept. THREAT PERCEPTION A country that has a very wide geographical area such as Indonesia has a high-risk level in land, sea and air dimensions. These conditions might be a trigger in regional conflict possibility. Rousseau and Garcia-Retamero (2007) stated The above factors are potentially causing insecurity in creating Unity-in-Diversity of Indonesia. On the other hand, the dark side of history as colonized nation for hundreds of years has had its impact on mental construction - unprepared and do not have necessary pride to be a great nation. The diversity of demographic factors given also adds to the list of "fragility" factors of this nation. If the state fails in managing this aspect, it will lead to become weakness instead of the nation's most valuable capital reinforcement potential. There should be some efforts to manage those potentials, hence not to undermining the existence of the Republic of Indonesia, but to become a reinforcement of state life. Based on the philosophy of Pancasila and the governance of comprehensive national defense system by empowering all potentials in existing national resources, then this nation will be saved from the threats of both military and non-military. Through theoretical contemporary study, state defense factors can be clearly identified in order 12 Volume 60 / No. 44 13
that geographical conditions of a region always brought up threat perception based on shared identity, as function of the power of the State through armed forces. Threat perception as dependent variable is influenced by independent variables include Armed Forces Power - in which a country with strong armed forces might have more offensive perspective against possible threats, and vice versa. In addition, threat perception is also strongly influenced by common identity, demographic, and cultural aspects. For example, based on the common identity, ASEAN region might have lower threat intensity perception among member countries. A country with formidable armed forces clearly has an effective deterrent effect that prevents intentions of other countries to disturb its sovereignty. This factor is the main indicator to measure readiness (active or passive) in shaping country's defense system. The strength of armed forces as Independent Variable while Threat Perception as Dependent Variable has "proportional" relationship - the armed forces will affect both high and low perception of threat perception as regional conflict potential. The existence of threat can also be interpreted as something that should be capable to be managed by national defense system. It can be seen as effort to face any potential harmful interference of state sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation of Indonesia. Trends in threats - both military and non-military - should be analyzed as a collective threat of which subject of test towards the extent of which national defense system can be held. In such situations, we cannot solely rely on the strength of tough armed forces, but we do need to empower military organization effectively and Volume 60 / No. 44 13
efficiently. In measuring collective and individual threats, the real strength of armed forces is a set of resources and potentials of physical security that can be organized within Armed Forces. The resilience of national defense system basically will be tested if it can be organized as positive potential in facing threats. One of them is the success of the Armed Forces organization. The threat, according to MacKuen, Erikson, and Stimson (1992), can be divided into two categories: individual threat and collective threat in which it can be in the form of military threat, economic threat, and cultural threat. On the other hand, individual threat can be in the form of physical safety, personal wealth and income, as well as personal values and beliefs. interaction is build among countries. The balance of power between countries in the context of international relations has complex implications towards countries. It can have a positive impact and advantageous, if understanding through diplomatic cooperation can be built. However, it can also have a negative impact, if there is wide disparity gap in balance of power between countries. The balance of power can be influenced by several factors. Waltz (1979) mentioned that it is closely related to population and territory, resources, economic capacity, armed forces strength and political stability. ECONOMIC POWER The growing threat perceptions among nations are related closely on how equal In order to be able to determine of how a country's economic resilience level can affects its defense condition, it can be seen through 14 Volume 60 / No. 44 15
some theories. Construction Threat Perception based on Threat Theory (Sudman, Bradburn, and Schwarz, 1996) presents a model of threat perception that is strongly influenced by type of authorized regime and economic structure. Those factors have a complete dimension that influence country's resilience. Economic resilience is very closely linked to the presence of non-military defense force of a nation. Non-military defense forces will put defense in terms of society's welfare through economic empowerment, as well as development of social and cultural life and politics. In analyzing economic power that influence national defense system, the focus will be put on economic perspective as "generating" factor of threats and their management. Economic structure as a part of National and Vital Interest is directly affecting the level of the identity of a country or proportional to the perceived threats. Economic structure of a country will occupy the same position with power of armed forces in analyzing condition of threat of the country. The existence of economic structure is directly related with spending power to prepare military effectiveness through Weapon Acquisition process. A country might have strong state defense if it has a stable economic power supported by defense budget that in favor with domestic defense industry - a practical way to defend its sovereignty, yet at the same time, has an effective deterrent effect. In order to realize it, we should pay attention on several factors, including: a. Budgeting System. It relates to availability of budget in terms between of government's grand strategy to improve country's defense condition through procurement of main weaponry system and government's policy on defense industry development. harmonization coordination among stakeholders, namely government, parliament, military, private sector and defense industry. In order to develop production capabilities of industries, defense domestic defense procurement policy should be followed as closely as possible with the use of domestic products. Whereas with foreign parties, in order to develop military power, we need transparent mechanism of G-to-G defense acquisition system to avoid negative excesses such as embargo and weapons proliferation issues. CONCLUSION We can conclude that the process of identifying factors of the national defense system is linked closely with: a. Armed forces strength - it is greatly affect perceived threat in the region as well as being reinforced by distinctive identity among country's strengths. The Armed Forces will be the primary factor in the indicator of how state administrators manage any potential threats and control conflicts in the region for not disrupting stability of the nation. the main b. The economic measurement government can guarantee welfare of the people. is a factor that Economic conditions needs to be organized systematically as part of development sector as well as aspect in country's defense system. In order to assess of how effective defense development give positive impact towards welfare, then we can measure the extent of how far defense budget is able to meet socio-economic needs of the people. The presence of a strong national defense system should be proportionate with stability of the state. Hence, economic climate investments can grow positive and conducive security.*** level is of how b. Bureaucratic mechanisms. is effective procurement It Volume 60 / No. 44 15
ASEAN REGIONAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT By : Prisca Delima M.Sn., M.Si(Han) Lecturer in Peace and Conflict Resolution Study Program, Faculty of Defense Strategy, Indonesia Defense University INTRODUCTION In the constellation of international relations, cooperation is often focused more to economic sector and closely associates with sustainable development efforts. Strong economic sectors undeniably are needed to support capability of a region to meet people's needs. However, fabrication of economic cooperation at level, cluster, regional or global level can be used to increase resilience - provided of being managed Indonesia cannot avoid regional properly. cooperation especially since ASEAN Economic Community (AEC) had come into force by the 16 Volume 60 / No. 44 17
end of last year. It is inevitably that with such cooperation, Indonesia's ability in economic competitiveness will be tested. Specifically, the challenge will become increasingly tougher in area adjacent to other ASEAN countries such as Riau Islands, North Kalimantan, and North Sulawesi Provinces. The question: is Indonesia able to withstand regional economic development and at the same time achieving its national objectives such as welfare of all people and taking active role in world peace efforts? to guarantee smooth process of sustainable development. In this case, a proper functioning system between local economic actors - such as environment institutions, and stakeholders in the field of research and development, as well as local authorities - becomes more crucial. It is often forgotten that we need effective defense and security effort to support and to facilitate smooth running of economic system as well as establishment of great cooperation networks at local, national, regional and global level. entrepreneurs, business COOPERATION DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE No single country can survive alone. Network and good cooperation is absolutely necessary Today's economic cooperation activities - in order to achieve Sustainable Development goals as proclaimed by the United Nations or Long Term Strategic Development Plan nationwide - is no longer limited to classic discourses such as reduction of poverty and hunger, improvement of basic education and health, development and strengthening of partnerships around the world, but gives priority to inclusive and sustainable economic growth by improving living standards through accelerated growth in income and employment. This kind of notion needs to be supported by adequate security and defense aspects both at national and international levels. Such trends then push forward international cooperation triggered by consciousness to act together towards sustainable development. Currently, various countries' commitments in sustainable development policies are largely done by integrating activities in economic, social and environment area for the benefit of future generations. With such policy, the role of innovation is indispensable. sector, The innovative environment, and economic ability to implement various researches have resulted into creation of innovative ability benchmark. Although economic evaluation has become major benchmarks, development of science and technology as well as creative innovation needs to be done continuously to ensure development and economic benefits in global competitive systems. The need for sustainability is triggering economic system to adapt various technologies and new knowledge, hence contributes to socio- economic development, gives impact on quality of life, builds information society, and gives way to increasingly more green economy. What implementing research and development source: Volume 60 / No. 44 17
source: about the defense sector? The trends show that valuation of defense sector is no longer merely on the number of army personnel or reserves but on complex systems in which weaponry, equipment and supplies together with advanced defense technology supports coloring the chart. For an archipelagic country such as Indonesia with its many problems and present economic growth, the challenge is doubled or more. DEVELOPMENT COOPERATION OF SUB-REGIONAL Economic challenges in the 21st century lead to improved economic policy vision in general. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015 leads to "(i) a highly integrated and cohesive economy; (ii) a competitive, innovative, and dynamic ASEAN; (iii) enhanced connectivity and sectors cooperation; (iv) a resilient, inclusive, people-oriented, and people-centered ASEAN; and (v) a global ASEAN (ASEAN 2008). Socio- economic development is needed to support cooperation at regional level as such. In this case, cooperation will make all stakeholders creating highly potential innovations in various fields: culture, internal economic forces as well as strong social and institutional ties. Development and strengthening regional partnerships supported non-governmental by institutions and local communities also a way to guarantee ideas that encourages innovation. Trends in regional cooperation show that it is difficult to realize a regional unity, and it is easier to manage cooperation on a smaller scale. Underlining existing trend of cooperation at local level as well as regional domains identified by using cluster, (Mempel-Śnieźyk, 2014) stressed out that "sustainable improvement in human wellbeing is the ultimate purpose of all development efforts. Achieving that purpose substantially depends on a foundation that binds together and gives balanced weight to economic progress, social equity, a healthy environment and democratic governance." Yet, as a region that has a common interest, making the presence of regional community building became necessary. "These dimensions of development are too deeply intertwined to treat separately" (Independent Research Forum, 2013). Those things make ASEAN leaders have to work together to achieve sustainable development so that the ASEAN region in 2025 with its three pillars - ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community - can be realized. The existence of cooperation in order to realize the sustainable development although it has been supported by a number of bilateral or local authorities, 18 Volume 60 / No. 44 19
trilateral cooperation seems not to have quite a strong footing to realize the ASEAN region that has one vision, one identity and one community together. ASEAN NETWORK REGIONAL COOPERATION In the context of ASEAN regional cooperation - in which the emphasis is on people's welfare - there is a problem of consolidation that needs to be solved, especially those related to diverse demographic conditions. In relation with that issue, the development of dynamic entrepreneurship and innovation improvements is a challenge that requires expertise and special increase competitiveness of ASEAN as a whole in order to compete with the People's Republic of China and India in attracting foreign investment. AEC is predicted to be a very attractive market given the situation as a single market that contains the largest young-adult consumers in the world and an economic growth that support spending. Distribution of goods and services that can be easily done to the rest of Southeast Asia will create tighter competition in the region, both in terms of trade and professional labor market. Although AEC will make ASEAN market to be more dynamic and competitive, but a number of fast motions is certainly needed in Indonesia to Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN,2008) understanding, especially in developing countries like Indonesia. To maintain good interaction with neighboring countries and improve people's welfare, Indonesia must be adaptive to regional dynamics, or in a wider scope - inter-regional or global. The existence of AEC as an agreement to form a single market in Southeast Asia is expected to strengthen national economic condition. In this case, the development of human resources and their capacity to be very crucial to become more competitive. In addition to that, recognition of professional qualifications on Indonesian workers to be on par with foreign labor needs to be done. With proper development of human resources in Indonesia, AEC will encourage healthy competition as well as new innovations Volume 60 / No. 44 19
that lead to improvements towards welfare of Indonesian people, otherwise it will certainly threatening Indonesian workers in their own land. Therefore, Indonesian government needs to make policies that encourage innovation of products and services, as well as to encourage Indonesian workers to be able to compete in the region. In short, the resilience of Indonesian economy should be maintained. Although the realization of ASEAN regional cooperation such as AEC is for prosperity, peace, and gains for the ASEAN (Letchumanan, 2015), to make a common ground of cooperation development is hard to do given to disparities between member countries of ASEAN. The objective of creating a single market and production base, enhance competitiveness, promote economic development in balance and integrate ASEAN into the global economy is hampered by the difficulty of synergizing regional market and hubs of production so ensure flows of goods, services, investment, capital and skilled manpower. More hassles might soon be happened for future political- security and socio-cultural community based on ASEAN's internal conflicts. resilient community may face dynamics and vulnerable threats successfully. The current problems might be very specific for each ASEAN member country. Especially in matters of politics- security, ASEAN unity and cohesiveness among nations is a challenge, especially with respect to general issues of defense and security needs to be addressed, such as potential border conflicts and armed groups, as well border problems. Policy of ASEAN member countries towards 2025 presumably needs to be re-examined so that internal conflicts can be minimized. Political and development-security socio-culture also needs to be reorganized, including the use of cluster system rather healthy competition among ASEAN countries can occur causing strengthen mutual cooperation regional sustainable development. ROAD TO ASEAN 2025 in Network of regional cooperation in ASEAN 2025 demands more attentions from ASEAN leaders. In Indonesia, readiness to participate actively is also being questioned. Currently it is due to national logistics network system that is still not adequate in facilitating flow of goods and services in the country. It is not a doubt that AEC asks for many adjustments for ASEAN member countries including Indonesia. Nonetheless, the discourse-based ASEAN 2025 that has been signed and launched requires more preparation for its three pillars - economic, political-security and socio-cultural. And the preparation should be started now. trends show an increase in people's welfare - a condition that makes ASEAN will be an area of peace and stability in the future. Henceforth, such conditions and resilience of communities have to be maintained, in which harmonious and Regional development CLOSING REMARKS Regional cooperation is required in order to strengthen sustainable economic development and to strengthen development in other sectors. Is that exactly the case for Indonesia? Strengthening development by empowering cluster system can be an option. Particularly for Indonesia, the cluster system in the country should be built to create production bases of goods and services in order to meet people's needs. Solid national cooperation network - both horizontal and vertical - to ensure equitable distribution of goods and services deployment is surely needed. In this regard, Indonesia's vulnerable conditions should be managed the cooperation backfire properly before threatening our sustainable development. The threat of such will give pressure on domestic production and make Indonesia is only a mere 20 Volume 60 / No. 44 21
source: mod.gov.vn consumer should be taken in policy making. Similar conditions might also be taken into consideration in political-security and socio- cultural sectors. In Indonesia, cooperation between central and local governments as well as various institutions development planning plays a very important role in determining direction within policies and strategies in Indonesia's development roadmap. In addition to that, the appropriate decentralized system of financial balance between central and regional authorities, as well as strategic designed logistics systems plays important role in sync progress between economic sectors and regional resilience in order to make our archipelago remaining its competitiveness and existence. in Sustainable economic development Indonesia is expected to be able to meet people's needs to ensure competitiveness and bargaining power of Indonesia that also give impact on the ability of Indonesian to contribute political and security sectors by maintaining community resilience in facing the challenges of non-traditional security threats such as counter-terrorism, crime-related drugs, human trafficking and maritime security issues of today' that recently became significant. Strengthening Indonesia's development also needs to adapt to global development trend that is increasingly people-centered and people-focused. In this case, the development needs to be done in order to ensure availability of human resources whose capacity meets the needs. In such cases, human development eventually becomes more crucial. Indonesian's toughness will be challenged in related with regional ASEAN dynamics. Can Indonesia meet this defense and security challenge on the way to ASEAN 2025? Our sustainable development efforts in this coming decade will give the answer.*** Volume 60 / No. 44 21
ASSESSMENT CENTER IN MINISTRY OF DEFENSE By: Wina Christiana,S.E.,M.AP First Assessor in Human Resources Bureau-Ministry of Defense A. ASSESSMENT CENTER At first, Assessment Center was intended for officers' recruitment process during World War II. Psychological scientists in Germany built it. Since 1920, Assessment activities specific have been conducted measurement methods. British military officials who monitored it, then adopted the German recruitment system and implemented it in Assessment Center in UK. It was adopting a series of psychological interviews, simulations and written tests. Assessment Center then continued to expand to other countries such as Canada, Australia, and United States, including Indonesia. The pioneer that used Assessment Center methods Indonesia was PT Telkom (Persero). The company has through in used it for employee selection process and career development. Moreover, Assessment Center also explores individual's competencies through direct observation. According to Spencer (1993:9) "Competence is individual's underlying characteristic that closely related to effectiveness of performance." The construction and development of Assessment Center in Ministry of Defense was inaugurated on 10 May 2013 by Mr. Purnomo Yusgiantoro - Minister of Defense at that time- based on Head of State Human Resources Board Regulation No. 12 Year 2008 on Guidelines for Implementation of Government Human Resources Assessment Center. State Human Resources Board was appointed as Trustees of Assessment Center within Ministries and 22 Volume 60 / No. 44 23
Institutions in Indonesia. Construction of the facility related to implementation of Ministry of Defense Assessment Center began in November 2012 until January 2013. Since then, Assessment Center activities have continued to use and also to enhance variety of methods, measuring tools and simulations to achieve optimum results. Development of assessment methods and assessors' capability was conducted gradually through benchmarking to several places, including Melbourne Business School in Australia, PT Telkom (Persero) and Ministry of Health. Continuous enrichment is conducted through functional trainings as well as through consultants from outside the Ministry. B. ASSESSMENT CENTER'S FUNCTIONS Assessment Center serves as measuring tool to capture employees' competency profiles and mapping individual competence profiles within organization objectively. Related components to Assessment Center's job among other things, are: Defense. The assessment center will give employee assessment results as a recommendation to be taken into consideration for certain structural posts within Ministry of Defense and other positions according to the needs of stakeholders in the ministry. C. PSYCHOLOGICAL DATA COLLECTION AND ASSESSMENT and Assessment Center are two different activities, but the outputs will be integrated into Employee Assessment Report. Collecting psychological data using a variety of psychological measurement tools can show trend in individual potentials. On the other hand, Assessment is a measurement tool based on individual behavior that directly measured through observation and interviews by assessors to get assessment results in the form of individual competencies. Psychological Data Collection 1. Dictionary that contains various definitions and levels of managerial and technical competencies within Ministry of Defense. of Competencies Potensi Kompetensi Laporan Assessment 2. Job Competency Standards that is used in Assessment Center contains managerial and technical competencies. It should be mastered by structural positions human resources within Ministry of Defense. The nature of competencies is varied according to respective job positions. 3. Methods and Tools that are used in potential and competences assessment - they are integrated in assessment report that describes competence profile as a whole. 4. Assesse is all public servants in Ministry of Defense - both civil servants and military personnel. Picture 1.1 Assessment Report - competencies integrated potencies and Individual Assessment Report is reflection from evidences that are seen and heard during observation. It will describe individual's managerial competencies. The measurements results of competencies level will be synergized with potential outcomes, in which each competency appeared will be supported by potentials that someone's has. The potentials are derived from recording psychology data, meanwhile competencies are derived through assessment. 1. Psychological data collection 5. Assessor is appraisal with psychology and/or humanities background who have been certified by Guiding Authority to do competencies assessment in Ministry of Employee's psychological data collection is conducted using measuring instruments, such as: Volume 60 / No. 44 23
a) Potential Profile (PPI) that is used to measure individual's basic personality; Inventory level, power of concentration, willpower, emotional level, adjustment level, and stability level as basis of personality typology. b) Leadership Inventory (LI) that is used to measure typology and type of leadership; c) Personal Profile Scale (PPS) that is used to measure integrity; f) Other measuring tools that might be used or developed according to the needs of stakeholders. d) IST - a comprehensive test (gestalt) and very much Intelligence interrelated. structure describes specific work patterns; therefore it can map out specific profession or occupation. IST test consists of 9 (nine) sub-tests, i.e. general knowledge test, synonym test, word relation or similarity test, word interpretation test, arithmetic test, number sequences test, picture puzzle test, spatial test, and quick memory test. IST is a tool to measure individual intelligence; e) Pauli - a test that is rich in measurement results. Pauli test consists of a series of numbers on sheets of paper that should be added up within specific time limit under step-by-step instructions. This tool is used to measure endurance or stamina Those tools are useful in measuring any individual potential. The outputs are intelligence potentials, personal and integrity, as well as level of Intelligence Quotient (IQ) that describes one's intelligence level. IQ is a description of reasoning, planning, problem solving, conceptual thinking, understanding ideas, language skills - in which the dominant aspect is the cognitive aspect. characteristics, intelligence level, i.e. below average, normal (average), above average (very superior). Some opinions relate that IQ reflects one's mental age based on chronological age, while others say that IQ results are not absolutely describe the same intelligence levels throughout one's life; hence, according to scientists who study human brain, IQ might The IQ results show one's (superior), or genius 24 Volume 60 / No. 44 25
have changed along with additional experience and knowledge accepted by human brain. 2. Assessment Center Implementation of Assessment Center has produced assessment on individual behavior associated with cognitive, affective and psychomotor aspects. The cognitive aspect is necessary in carrying out functions and jobs requiring intelligence aspects. Competencies classified on cognitive aspects are related to the ability of individuals in recalling knowledge and development of intellectual abilities and thinking skills. Competencies on cognitive remembering aspect thinking or knowledge. Competencies on cognitive aspects include knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. cover affective aspects are the ability of individuals related with attitudes, values, desires (interest), appreciation, social environment. Competencies on affective aspects include admission or presence (receiving or attending), responding, appreciation towards values, organization, and characterization. and adaptation to Psychomotor aspect in carrying out functions and jobs is closely associated with activities of movement. Competencies classified on psychomotor aspect are motoric skills or motion. Competencies on psychomotor aspect are behavior related to skills that has manual or motor characteristics. Competencies on psychomotor aspect include reflex movements, basic fundamental movements, perceptual abilities, physical abilities, skilled movements, and non-discursive communication. Affective aspects in carrying out functions and jobs are formed from emotion, interest, motivation and character aspects. Competencies classified on affective aspects are related to interests, attitudes, values and rewards, and personal adjustment. Competencies on Some simulation or assessment in digging competencies include: a) Self Assessment individual acknowledgement to his/her personal competencies. (SA)
Volume 60 / No. 44 25
b) In Basket Exercise (IBE) - a complex written case simulations that should be completed in a limited time. c) Critical Incident (CI) - information include events that have been faced by individuals within a certain time. d) Case Analysis and Presentation (CAP) - simulation of a case that should be analyzed, summarized and given alternative solutions toward the problems identified, then it should be presented formally and followed by a question and answer session. are other competency assessments such as competency assessment based on the hierarchy or technical competencies. Technical competencies are on specific area of duties and responsibilities within a job. Technical competencies are not based on work units but on science upon which certain activities lay, or familiarly known as job family. This condition allows individuals to have the same competence in different work units or different competencies in the same work unit. There are 14 (fourteen) job families within Ministry of Defense based on 18 work units, namely: a) Defense Strategic Management; e) Cased Based Interview (CBI) - an in-depth interview related to likely behaviors that might be classified as certain classification of prerequisite competencies. b) Defense Planning and Development Management; c) State Defense Potential Management; f) Other simulations as in accordance to d) Defense Strength Management; stakeholders' needs. e) Defense Research and Development Beside competency assessment based on personality characteristics or behavior, there Management; 26 Volume 60 / No. 44 27
f) Defense Facilities Management; g) Defense Information Management; h) State Financial Management; i) Monitoring and Evaluation; System as well as training and development. Through employee the procurement process will achieve optimal result where the employees have skills and abilities that match the needs in work unit. Assessment can be repeated within a period of two (2) years (re-assessment) to see competency development of related employees. competency assessment, j) Defense Health Management and Rehabilitation; k) Law and Legislation; l) Organization Development and Human Resources Management; m) General Service, and; n) Public Communication. Individual competencies assessment should provide an overview of someone's competencies that can be paired with corresponding positions, job placement, transfer, and promotion. In addition to prevent saturation, rotation and job placement serves a way to enrich employee's performance in his/her duty and responsibility, as well as meet up with challenges and creating new innovations within the ministry. Those competencies are core competencies or root competencies in Ministry of Defense. Analogizing them as trees, each competency has some competence trunk, branches, twigs leaves. Roots competencies are for and position holders in echelon I and II; Trunks competencies are for position holders in echelon III and IV; Branches competencies are for echelon IV and Staff; while twigs and leaves competencies are technical competencies of certain staff and other functional level in respective expertise. Technical position competencies measurement by Assessment Center for mapping and positioning individual to meet technical field of work. In certain circumstances, technical competencies assessment is collaborated with other Experts from within and outside Ministry of Defense. is individual competencies, and at the same time several people competencies to show competency gaps (boundary between competencies required in a position in comparison with the description of individual competencies). Competencies Gap will be used as the basis for enrichment of individual competence as well as competencies development competency-based training. Respective leaders will evaluate the results of education and training; if necessary it will subsequently be re-submitted for re- assessment. Assessment report is only available to stakeholders or relevant stakeholders. Assesse may submit a request on results in writing official letters to the Assessment Center. The assessor will inform results of the assessment in oral feedback during a feedback schedule. Assessment will show through 3. Assessment Reporting Process Assessment report is an assessment of individual's ability to carry out his/her job and duties. During the assessment, each individual will be observed by more than one (1) assessor to avoid subjectivity. The assessment will be written on observation sheet that will be given appropriate rank or level of competence in accordance with the evidence. This assessment will be issued by the assesse as credible information of acknowledged accuracy. D. ASSESSMENT CENTER ACTIVITIES: 2015 UP TO NOW 1. Completion of Dictionary of Technical of and Dictionary Competency Competence Behavior; 2. Completion of measuring instruments, methods, and assessment simulation; The results of competency assessment will be applied to each human resources management functions - from procurement, career paths, 3. Validity test and Technical Competency Test on Echelon III and IV; 4. Assessment Center Implementation for Volume 60 / No. 44 27
employee to be promoted to the post of Echelon III and IV in the Ministry of Defense; of Rector of the University (2015); Indonesia Defense 5. Assessment Center for Economic Expert Staff Position and Political Advisor to the Ministry of Defense (2016); 10. Assessment Center for the Promotion of Regional Secretary and Staff Position of Provincial Government in Pekanbaru and Central Bengkulu District (2015); 6. Mapping positions within the Ministry of Defense and National Security Council (2015-2016); 11. Assessment Center for recruitment in the post of the COC; 7. Assessment Center for the Promotion of Echelon III Position in the National Security Council; 12. Assessment Center for Job Promotion of Candidates of Regent and Vice Regent Candidates in several regions in Indonesia (2014-2015) 8. Assessment Center for the Promotion of Echelon II positions in the Directorate of Legislation; E. CONCLUSION 9. Assessment Center for Promotion Human resource assessors as functional staff under guidance of State Human 28 Volume 60 / No. 44 29
1 (one) assessor. In determining competency level, all assessors will meet and give opinions on observed activities towards each individual. The result report has limited and independent characteristics comply of classified evidence of behavior at every level of competence being measured. Conclusion in the report is in the form of recommendations to the leader, such as: the individual is advised to occupy the promoted of structural positions; the individual is considered for the position with training and development in advance; or the individual should remain at the current position if the results of individual competency is far from the level of competence required. Resources Board staff the Assessment Center in Ministry of Defense. Each assessor is certified and has position rise after conducting competency test by Guiding Authority (State Human Resources Board). Enrichment through technical capabilities is continuously done by functional assessors including studying behavior through gestures or body movements of the assesse during observation, detecting truth of statements of the assesse, as well as ensuring that information presented is credible and relevant. It can be done by implementing technical capabilities of assessor in detecting micro- during and macro-expression observations beside paying attention to the context of assesses' statement. Assessment Center works independently and impartially to any work units. The recommendations may be used to determine whether a person is worthy or not for structural positions as well as placement as in accordance to individual ability. Impact or benefit of Assessment Center can be seen significantly if there is synergy in promoting interests of the Ministry of Defense through utilization of human resources within exactly on target. It should be started in the working unit planners - the planners should sit together with the working unit to classify the placement in the Ministry of Defense. Henceforth, staffing can be carried out optimally in accordance with the needs of working unit as well as put forward employee's competencies. It can also reduce number of personnel transfers from outside the Ministry of Defense, and able to empower the existing employees through education and training that enhance their competencies based on mapping individuals within the institution. Mapping conducted in stages will have impact on staffing in accordance with competencies and duties. It is also expected to simultaneously reduce number of employees beyond the formation of the Ministry of Defense.*** are of objective assessments through observations of more than Results Processing Volume 60 / No. 44 29
The Meaning of Ramadhan Fasting TO Improve THE Performance of Ministry of Defense' ' ''s Employees Oleh: Editorial Team in welcoming Ramadhan can be seen in the delight during the first sahur at dawn and break-fasting on the first day of Ramadhan. Time goes so fast, and Ramadhan month will end soon. There are many things to be remembered during Ramadhan fasting month: the joy of breaking the fast, tarawih prayers, recitations of the Qur'an, prayers in congregation in the mosque, listening to ta'lim, giving charity and paying zakat, i'tikaf, munajat, and other good deeds. The joy of all Muslims Those beautiful days full of blessings will soon pass. All of the believers will long about this special month in which doors of paradise are opened and the gates of Hell are closed during the whole month that full of God's blessings and forgiveness. Surely, all Muslims are very happy after fulfilling Ramadhan worships to the end. All men, heaven and earth, and all angels weep at the end of Ramadhan. From Jabir 30 Volume 60 / No. 44 31
RA, Rasulullah SAW said, "At the last night of Ramadhan, seven layers of heavens and seven layers of earth, as well as the angels will weep, since along with the passing of Ramadhan, its merits also leave away. This is very unfortunate for my people. Then, a friend asked, "How it can be unfortunate, O Messenger of Allah?" He said "The end of the month of Ramadhan" "In that month, all prayers are efficacious, all alms are fulfilled, all good deeds are doubled in reward, and torment of the grave will be an exception; is there anything more unfortunate that all of those things if the month has been over?" When they reach final moments at the end of Ramadhan, their tears are dripping. Their hearts are grieving. Prophet Muhammad once said, "If my people know the virtues in Ramadhan, then undoubtedly they will hope Ramadhan to be existed throughout the year." (HR. Abu Ya'la, ath-Thabrani, and ad-Dailami). It is undeniable that the end of Ramadhan creates mixed feelings - anxiety, sadness, grief - while realizing that month full of goodness and rewards soon comes to end, especially if one fear and worry that the next Ramadhan will not be meet due to one's age. However, there is also a sense of happiness, pleasure and joy, when the worships during Ramadhan have been successfully done, and with that, we hope for grace of Allah which is taqwa. To close it, it is appropriate for us to read: "O Allah, please accept our pray, our fasting, our bows to you, our prostration, our worship, our recitations, our alms, and please turn shortcomings into glory, O Supreme Love of love". In order to maintain the values of taqwa and maintain a favorable impression during the month of Ramadhan, after completing the fasting month of Ramadhan, the positive values of fasting and other deeds should be retained; maintaining the obligatory prayers in congregation, and always recite the Qur'an, qiyamulail, charity, and fostering solidarity, caring, nurturing values contained in fasting; forgiving, sincere, and so forth. Fasting has many virtues and benefits for us as well as in running habluminanas and habluminallah. The wisdom of fasting is closely related to its practice and not limited only to hunger and thirst, but more into practices such as charity, seclusion, reading Qur'an, tarawih, refrain from acts that break the fast, as well as other activities in life. Volume 60 / No. 44 31
In relation with working as government officials, there is hope that after fasting, performance of corresponding duties and functions can be improved since we do our job based on good deeds and the intention to serve Allah. this case, it is necessary to set body rhythm to get enough rest. It is indicated by the change of working hours in the Ministry of Defense, so the employees can return home quickly in order to be able to have sufficient time to prepare for breaking the fast. THE MEANING OF RAMADHAN FASTING IN PERFORMANCE IMPROVEMENT OF MINISTRY OF DEFENSE'S EMPLOYEES 1. To train to be always grateful Hunger and thirst from sunrise to sunset will make us experience life of the poor people who might endure hunger and thirst for days. This condition is to inspire and make us able to realize of how fortunate we are. During breaking the fast, we should feel grateful to be able to fill enjoyment granted by Allah to eliminate hunger and thirst - since we are lucky to be able to enjoy it with our family. 2. To exercise discipline against time In the month of Ramadhan, we should always start with sahur and end with breaking the fast. We wake up early to eat, do our job, as well as praying five times in more orderly. In 3. To give balance in life All Muslims are the servant of Allah and should worship Allah. However, we are more focused in mundane work and sometimes forget In Ramadhan, it is the season in which all Muslims have the chance to balance it, give thanks to grace and mercy that Allah has given us with worships and have doubled rewards in return. the obligations to worship. 4. To strengthen relationship and increasing awareness to neighbors During Ramadhan, the relationship among us should be increased with more frequent meeting at the mosque. Furthermore, one can add up with other practice such as charity or give food for people who break the fast. 5. To know that each activity is a worship 32 Volume 60 / No. 44 33
Muslims realize that every footstep toward mosques - places of worship - is to help other people to worship as well. Even sleep in a fasting person is also worship, so that everything can be used as worship. The same thing in working in Ministry of Defense no matter duties and functions, if it is undertaken with sincerity, it also worships. 6. To increase prudence in one's action Allah. If we are sincere and steadfast, we are getting more mature in ourselves. 8. To train to have a simple life By fasting we should have sufficient but not excessive food. In everyday life, that simple habit can be inspiration. Therefore, during Ramadhan fasting, we should be able to withstand worldly desires. Ramadan fasting will be perfect and full of reward, if we are able to keep it from things that will cancel it. Thus we should be able to control the urge to void reward. These conditions provide a positive progress for us, so that after the completion of the month of Ramadan we can avoid sins through gossiping, dirty- saying, lying, looking for sinful things, and other useless actions. 7. To train one's resilience During Ramadhan, we have to get closer to Allah, by multiplying our prayers. If we get closer to Allah, we will realize we are only surrogate of Allah, and our possessions, ranks, positions and even our lives belong to Ministry of Defense is also always full of activities during the month of Ramadhan. In addition to changes in working hours, there are activities such as Tauziah after midday prayers of Dzuhur at Masjid At-Taqwa in Ministry of Defense. At the end of Ramadhan, there is also bazaar to cater daily needs. In conclusion, by the end of Ramadhan we should become better individuals, by sowing seeds of kindness, and by having full hope and prayers that God will make today is better than yesterday and tomorrow will be better than today, also by thinking, saying, being and doing good.*** Volume 60 / No. 44 33
EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF MOD 34 Volume 60 / No. 44 35
POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS ORGANIZATIONAL STRUCTURE Education and Training Agency (Badiklat). Education and Training Agency (Badiklat) is supporting element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. Badiklat is led by the Chief of Education and Training Agency (Ka Badiklat). In conducting its tasks, Badiklat has following functions: a. Preparation of technical policies, plans and programs in defense education and training; b. Providing certification and standardization of curriculum, educational materials, and educational and training tools; c. Organization and cooperation within the framework of basic tasks and functions of the Agency; of coordination d. Provision of guidance and recommendation control, standardization and/or approval to conduct education and training by working units underneath; Badiklat consists of a Secretariat and three Education and Training Centers: 1. Secretariat of the Research and Development Agency (Set Badiklat). Secretariat of the Education and Training Agency (Set Badiklat) is assisting element of the Chief of the Research and Development Agency. It is led by Secretary of the Education and Training Agency (Ses Badiklat) whose task is to provide technical and administration services of the Agency as well as management, formulation of systems and methods, development of components and post-education and training evaluation. In conducting its tasks, Set Badiklat has following functions: a. Planning, execution, control, accounting, financial administration, budget assessment and calculation, evaluation and reporting of working program and budget as well as performance accountability reports of the Agency; e. Development of education and training Widyaiswara (Lecturer). f. and of Implementation training in defense including Defense Management, Languages and Defense Functional Technique; education g. Development of General Functional and Specific Post in Education and Training Agency; h. Monitoring, evaluation and reporting of the implementation of defense education and training; and b. Personnel financial development, administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of the Agency; c. Management of data and information as well as documentation and library of the Agency; d. Planning, implementation and quality assurance system of education and training, establishment of standardization, accreditation, certification and control of defense education and training; i. Administration of Badiklat. e. Development of education and training component and post-education and training evaluation within the Agency; Volume 60 / No. 44 35
f. Coordinating implementation of integrated training and education of defense science and technology; the g. Cooperation in defense education and training; and h. Staff coordination and supervision. Set Badiklat consists of: a. Program and Reporting Section. b. Education and Training System and Quality Assurance Section. c. Education Section. and Training Component d. General Affairs Section. e. Functional Job Section. 2. Defense Management Education and Training Center (Pusdiklat Jemenhan). Defense Management Education and Training Center (Pusdiklat Jemenhan) is executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by Chief of Defense Management Education and Training Center (Kapusdiklat Jemenhan) whose task is to conduct education and training, as well as evaluation in leadership and defense management staff, defense management strategy study as well as education and training of cadres. In conducting its tasks, Pusdiklat Jemenhan has following functions: a. Formulation, implementation of working program and budget planning administration policy of the Center, and the standardization of training in leadership and staff, defense management strategy study as well as education and training cadres of State Defense; b. Formulation, administration, operations, provision of learning facilities, control and administration of Graduation Certificate of Education and Training document, management of education and training literatures, and development of training participants, tutor and educator personnel 36 Volume 60 / No. 44 37
Volume 60 / No. 44 37
in education and training of leadership and staff, defense management strategy study as well as education and training cadres of State Defense; b. Education and Training Operation Sector c. Evaluation and Quality Improvement of Education and Training Sector c. Evaluation implementation and reporting, quality improvement of education and training in leadership and staff, defense management strategy study as well as education and training cadres of State Defense; d. Guidance and technical supervision in education and training in leadership and staff, defense management strategy study as well as education and training cadres of State Defense; e. Material personnel administration, financial administration, general administration as well as internal affairs of the Center; and preparation of f. Development of functional job section in the Center. d. Administration Sub-section e. Functional Job Section 3. Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa). Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa) is the executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by Chief of Languages Education and Training Center (Kapusdiklat Bahasa) whose tasks are to conduct education and training in local languages, Indonesian and foreign languages in the Ministry of Defense and TNI, to conduct evaluation of languages education and training development and to conduct development of translators and including giving assistance to language education and training/ language school in TNI. interpreters In conducting its tasks, Pusdiklat Bahasa has following functions: a. Preparation, implementation of education 3. Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa). Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa) is the executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by Chief of Languages Education and Training Center (Kapusdiklat Bahasa) whose tasks are to conduct education and training in local languages, Indonesian and foreign languages in the Ministry of Defense and TNI, to conduct evaluation of languages education and training development and to conduct development of translators and including giving assistance to language education and training/ language school in TNI. interpreters In conducting its tasks, Pusdiklat Bahasa has following functions: a. Preparation, implementation of education 3. Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa). Languages Education and Training Center (Pusdiklat Bahasa) is the executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by Chief of Languages Education and Training Center (Kapusdiklat Bahasa) whose tasks are to conduct education and training in local languages, Indonesian and foreign languages in the Ministry of Defense and TNI, to conduct evaluation of languages education and training development and to conduct development of translators and including giving assistance to language education and training/ language school in TNI. interpreters In conducting its tasks, Pusdiklat Bahasa has following functions: a. Preparation, implementation of education 38 Volume 60 / No. 44 39
and training working plan and budget administration policy planning, education and training curriculum program, and the standardization of education and training in local languages, Indonesian and foreign languages; f. Development interpreters; of translators g. Materials preparation of personnel administration, financial, administration implementation and internal affairs of the Center; and b. Administration, operations, provision of learning facilities, control and preparation of administration of Certificate of Graduation of Education and Training documents/ certification, management of education and training library, and development of education and training participants, tutors and educators in local languages, Indonesian and foreign languages; h. Development of Functional Job Section in the Center Pusdiklat Bahasa consists of: a. Education and Training Planning Sector. b. Education and Training Operational Sector. c. Evaluation and Quality Improvement of c. Evaluation and Reporting implementation, quality improvement of education and training of local languages, Indonesian and foreign languages; Education and Training Sector. d. Administration Sub-section. e. Functional Job Section. d. Guidance and technical supervision in education and training of local languages, Indonesian and foreign languages; e. implementation of education and training/ 4. Defense Functional Technique Center (Pusdiklat Tekfunghan). Defense Functional Technique Center (Pusdiklat Tekfunghan) is the executing element of tasks and functions of language school assistance in TNI; Volume 60 / No. 44 and 39
the Agency. It is led by the Chief of Defense Functional Technique Center (Kapusdiklat Tekfunghan) whose tasks are to implement education and training, evaluation and development of education and training for Civil Servant Candidates, education and technical training as well as education and training of defense functional. c. Evaluation and reporting, education and training quality improvement in Defense Technique and Functional; d. Implementation of guidance and technical supervision in education and training of Technical and Functional Defense; In conducting its tasks, Pusdiklat Tekfunghan has following functions: e. Materials preparation of personnel administration, financial and administration implementation as well as and internal affairs of the Center. a. Formulation implementation of planning administration policy of working program and budget or education and training, education and training program curriculum, of education and training, and technical and functional defense training; and and standardization f. Development of Functional Job Section in the Center. Pusdiklat Tekfunghan consists of: a. Education and Training Planning Sector. b. Administration, operations, provision of learning facilities, control and administration of Certificate of Graduation of Education and Training, management of education and training literatures, and development of education and training participants, tutors and educators in education as well as technical and functional defense training; b. Education and Training Operational Sector. c. Evaluation and Quality Improvement of Education and Training Sector. d. Administration Sub-section. e. Functional Job Section. 40 Volume 60 / No. 44 PB