BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis dan tarif retribusi yang perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pengalihan kewenangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan; sebagaimana c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah; berdasarkan pertimbangan d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Daerah-daerah tentang dalam
2 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
3 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Pengelolaan Sampah Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); 21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5 33. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pengawasan dan 35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Pembentukan tentang 2011 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun tentang Bangunan Gedung di Kabupaten 2010 Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
6 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 18 diubah, angka 25 dihapus dan ditambahkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44 dan angka 45 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. perkumpulan, persekutuan,
7 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus jasa atau pemberian disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 10. Perizinan tertentu adalah Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, tertentu guna melindungi sarana atau kepentingan umum kelestarian dan menjaga lingkungan. Tertentu kegiatan fasilitas 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar tidak dari pada seharusnya terutang. retribusi yang terutang atau
8 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 18. Pusat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan kesehatan masyarakat perseorangan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan upaya tingkat pertama, dengan 19. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut untuk menara kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk fisiknya dapat kepentingan umum yang struktur berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana perangkat telekomunikasi. menempatkan penunjang adalah bangunan-bangunan 20. Pertokoan (Shopping Centre) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan. 21. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran. oleh 22. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan tempat konstruksi kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, sebagai dengan yang menyatu
9 budaya, maupun kegiatan khusus. 24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 25. Dihapus. 26. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. 27. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya. 28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. 29. Pemeriksaan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka perundang-undangan melaksanakan retribusi daerah. adalah serangkaian ketentuan 30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. penyidikan terhadap 33. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang tinja yang terdiri dari gulu banyak, septictank, atau jumbleng dan peresapan. 34. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
10 35. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan stau mengurangi kandungan mikro organisme pathogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman. 36. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli baraang dan/atau jasa. 37. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa. 38. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang. 39. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 40. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 41. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atas penimbangan. 42. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 43. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapnnya yang telah di tera. 44. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan berhak melakukannya berd asarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. pegawai-pegawai tertulis yang oleh 45. Terminal adalah terminal penumpang Tipe C yang merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau perdesaan.
11 2. Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan. (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Dihapus; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman; e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 3. Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan penyediaan efektivitas aspek masyarakat, pengendalian atas pelayanan tersebut. keadilan, dan (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Dihapus.
12 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan status Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau I yang sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dikelola oleh tercantum dalam Lampiran 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, dan peserta jaminan kesehatan lainnya dikecualikan pada pelayanan jalan dengan sistem kapitasi merupakan wajib retribusi yang pembayarannya sesuai peraturan yang berlaku. rawat (2) Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
13 7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), korban kekerasan berbasis gender dan anak, kasus kejadian luar biasa (KLB), korban bencana, dan pemeriksaan sampel program pada Laboratorium Kesehatan Daerah serta orang yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan berpenduduk Kabupaten Sukoharjo. (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana (1) merupakan pelayanan dimaksud pada ayat kesehatan non spesialistik yang meliputi : a. administrasi pelayanan; b. pelayanan promotif dan preventif; c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan g. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis. (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana (1) untuk pelayanan medis dimaksud pada ayat mencakup: a. kasus medis yang dapat diselesakan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c. kasus medis rujuk balik; d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan f. rehabilitasi medik dasar. (4) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Dikecualikan dari wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaga Penjamin Asuransi Kesehatan. retribusi (6) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
14 8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Jasa pelayanan dikembalikan kepada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tarif 10. Pasal 18 dihapus. 11. Pasal 19 dihapus. 12. Pasal 20 dihapus. 13. Pasal 21 dihapus. 14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 29 Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 15. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian. (2) Kelas pasar diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar IV yang sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tersebut dalam Lampiran
15 16. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 37 (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor. (2) Struktur dan besarnya retribusi Retribusi Pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tarif Bermotor Kendaraan 17. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 41 Besarnya pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari VI yang merupakan bagian Peraturan Daerah ini. tarif retribusi tidak 18. BAB III ditambahkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesebelas A, Bagian Kesebelas B, Bagian Kesebelas C, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kesebelas A Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 41A Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Pasal 41B (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan/atau 41A penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. adalah pelayanan penyediaan (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
16 Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41C Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume tinja yang disedot. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41D Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas B Retribusi Pengolahan Limbah Cair Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 41E Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Pasal 41F (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 E adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41G Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume limbah cair yang diolah dan/atau yang dibuang di IPLT.
17 Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41H Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas C Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 41I Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pasal 41J Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 I adalah : a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang sesuai dengan ketentuan peraturan diwajibkan perundangundangan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41K Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41 L Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18 19. Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : Pasal 48 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. 20. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 52 (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 21. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 56 (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan. (2) Struktur dan besarnya retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tarif 22. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 60 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19 23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 64 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 24. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 76 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 25. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. dan pengawasan atas kepentingan umum (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Dihapus; dan c. Retribusi Izin Trayek. 26. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Gedung = L x it x Tk x HSr b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Bukan Gedung/Prasarana Bangunan Gedung = V x i x HSr
20 Keterangan: L : Luas lantai bangunan gedung (dalam satuan m2) V : Volume/besaran (dalam satuan m2, m, unit) It : Indeks terintegrasi, besarnya dihitung dari hasil perkalian dan indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan dari tabel 1. I : Indeks, besarnya ditentukan dari tabel 2. Tk : Tingkat kerusakan ditentukan sebagai berikut: Rehabilitasi/renovasi dan pembangunan baru bangunan gedung, besarnya 0,45 untuk tingkat kerusakan berat dan 1 untuk pembangunan baru. Pelestarian/pemugaran gedung, besarnya 0,65 untuk pelestarian/pemugaran pratama, 0,45 untuk pelestarian/pemugaran madya, 0,30 untuk pelestarian/pemugaran utama. bangunan HSr : Harga satuan retribusi, ditentukan dari harga yang tercantum pada ayat (2) sesuai jenis bangunannya. (2) Harga Satuan Retribusi (HSr) ditetapkan sebagai berikut: a. Bangunan Gedung b. Pagar c. Perkerasan/jalan/parkir/paving Rp12.000,00/m2 Rp4.000,00/ m2 Rp4.000,00/ m2 block d. Jembatan/konstruksi Rp7.000,00/ m2 penghubung e. Saluran f. Dinding penahan/turap/talud Rp4.000,00/ m2 Rp7.000,00/ m2 g. Kolam/ reservoir bawah tanah/ Rp7.000,00/ m2 septictank h. Menara non komersial i. Menara komersial Rp12.000,00/m Rp170.000,00/m (3) Bangunan yang HSr-nya tidak tersebut dalam ayat (2) (misal papan reklame, menara tempat penampungan air dan lain-lain) retribusinya ditetapkan sebesar 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh instansi teknis yang berwenang. (4) Retribusi IMB Pemutihan (bangunan yang sudah berdiri) dan IMB Perubahan fungsi, sebesar retribusi IMB pembangunan baru.
21 (5) Retribusi pembuatan duplikat IMB yang hilang/rusak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (6) Retribusi perubahan pemilik/balik nama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). pembuatan IMB karena (7) Tabel 1 dan tabel 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 27. BAB V Bagian Kelima dihapus. 28. Pasal 84 dihapus. 29. Pasal 85 dihapus. 30. Pasal 86 dihapus. 31. Pasal 87 dihapus. 32. Pasal 109 dihapus. 33. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 112 (1) Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah. (2) Seluruh pendapatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diperoleh dari jasa pelayanan yang telah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Apabila Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah. (4) Pengelolaan dana kapitasi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22 Pasal II Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Daerah ini Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Desember 2017 BUPATI SUKOHARJO, ttd Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, WARDOYO WIJAYA ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2017)
23 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I. UMUM. retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena bersangkut paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber tidak boleh begitu saja pemungutan, menetapkannya sebagai obyek ini untuk timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan menghindarkan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri. Wewenang Daerah untuk mengadakan tetapi Pemerintah Daerah retribusi daerah. Hal Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada semacam panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Pada tataran daerah, Sukoharjo memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan kebutuhan masyarakat dan daerah, perubahan tarif merupakan suatu hal yang harus dilakukan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 253
24 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 1. RAWAT JALAN a. Pelayanan Rawat Jalan JENIS PELAYANAN Pemeriksaan Umum JASA SARANA 3.360 JASA PELAYANAN 2.640 JUMLAH 6.000 Pemeriksaan Dokter Spesialis 11.200 8.800 20.000 Konsultasi Spesialis 6.720 5.280 12.000 Kesehatan Gigi dan Mulut 3.360 2.640 6.000 KIA-KB 3.360 2.640 6.000 a. Paket Pemeriksaan ANC sesuai standar (4 kali pemeriksaan) 112.000 88.000 200.000 b. Pemeriksaan ANC (per kali kunjungan) Gawat Darurat 12.500 6.720 37.500 5.280 50.000 12.000 b. Pelayanan Rawat Jalan Pengembangan JENIS PELAYANAN JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH Pemeriksaan Umum Sore Hari 6.720 5.280 12.000 Rehabilitasi Medik Dasar 3.360 2.640 6.000 Saintifikasi Jamu *) 8.400 6.600 15.000 Pelayanan Keur untuk mencari pekerjaan Pelayanan Keur untuk Tes IVA Pelayanan Krio Terapi pada kasus IVA positif Pelayanan imunisasi non program pemerintah (meningitis, influenza dan lain- lain)**) *) tidak termasuk harga bahan jamu **) tidak termasuk harga vaksin 3.360 11.200 14.000 168.000 3.360 2.640 8.800 11.000 132.000 2.640 6.000 20.000 25.000 300.000 6.000 c. Tindakan Medis JENIS TINDAKAN JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH Medis Operatif Medis Non Operatif 56.000 8.400 44.000 6.600 100.000 15.000
d. Tindakan Gigi JENIS TINDAKAN Pencabutan 1 Gigi + Injeksi (Gigi Sulung dan Permanen) Pencabutan 1 Gigi + Topikal Anastesi (Gigi Sulung dan Permanen) Tumpatan Komposite Direct (Gigi Sulung dan Permanen) Konsultasi dan premedikasi Tumpatan GIC Direct ( Gigi Sulung dan Gigi Permanen) Kegawat-daruratan Dental Scaling (1 tahun sekali) e. Tindakan di Unit Gawat Darurat JENIS TINDAKAN Medis Operatif a. Bedah minor b. Sirkum sisi Medis Non Operatif f. Penggunaan Oksigen RUANG PERAWATAN UGD Dalam perjalanan (Rujukan) g. Tindakan Fisoterapi JENIS TINDAKAN Infra Red Electrical Stimulation dan Transo Nerve Stimulation SWD Ultra Sound Vibrator Bola Batch 25 JASA SARANA 67.200 39.200 75.600 47.040 67.200 36.400 56.000 JASA SARANA 28.000 84.000 8.400 Tarif 30/liter 10.000/jam JASA SARANA 3.360 3.920 5.600 5.600 2.800 3.360 JASA PELAYANAN 52.800 30.800 59.400 36.960 52.800 28.600 44.000 JASA PELAYANAN 22.000 66.000 6.600 JASA PELAYANAN 2.640 3.080 4.400 4.400 2.200 2.640 JUMLAH 120.000 70.000 135.000 84.000 120.000 65.000 100.000 JUMLAH 50.000 150.000 15.000 JUMLAH 6.000 7.000 10.000 10.000 5.000 6.000 6000 7000 10000 10000 5000 6000 15000
Nebulizer Latihan fisik Akupresure Massage h. Tindakan Keluarga Berencana JENIS TINDAKAN Suntik KB Pemasangan IUD Pelepasan IUD Lepas Pasang IUD Kontrol IUD Pasang implant Lepas implant Lepas Pasang Inplant Komplikasi KB Pelayanan MOP i. Penunjang Diagnostik 1). Pemeriksaan Laboratorium JENIS PEMERIKSAAN 1. Sederhana a. Faeces Rutin b. Urin Rutin c. Darah rutin d. Test Kehamilan e. Golongan darah 2. Automatik : a. Bilirubin direct b. Bilirubin indirect c. Bilirubin total d. SGOT e. SGPT f. Ureum g. Kreatinin i. Glukosa sewaktu 26 8.400 6.600 3.360 2.640 28.000 22.000 4.480 3.520 JASA SARANA JASA PELAYANAN 8.400 6.600 56.000 44.000 56.000 44.000 84.000 66.000 8.400 6.600 56.000 44.000 56.000 44.000 84.000 66.000 70.000 55.000 196.000 154.000 JASA SARANA 4.000 3.360 JASA PELAYANAN 2.000 2.640 3.360 2.640 3.360 2.640 3.360 2.640 3.360 2.640 7.280 7.280 7.280 8.400 8.400 16.800 16.800 5.720 5.720 5.720 6.600 6.600 13.200 13.200 11.200 8.800 15.000 6.000 50.000 8.000 JUMLAH 15.000 100.000 100.000 150.000 15.000 100.000 100.000 150.000 125.000 350.000 JUMLAH 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13.000 13.000 13.000 15.000 15.000 30.000 30.000 20.000 6000 50000 8000 6600 44000 44000 66000 6600 44000 44000 66000 6000 6000 6000 6000 6000
j. Gula darah puasa k. Glukosa 2 jam PP l. Protein total m. Albumin n. Globulin o. mikroalbuminuria p. Widal test q. Asam urat r. Hitung jenis leukosit s. Malaria t. Cholesterol total u. HDL cholesterol v. LDL cholesterol w. Trigliserid x. VDRL y. HbsAg z. Urin Lengkap aa. Darah Lengkap 2). Pemeriksaan Radiologi JENIS PEMERIKSAAN FOTO RONGENT 1. Thorax Dewasa a. 1 posisi b. 2 posisi 2. Thorax Anak a. 1 Posisi b. 2 Posisi 3. Ekstremitas Besar a. 1 Posisi b. 2 Posisi satu film c. 2 Posisi dua film 4. Ekstremitas Kecil a. 1 Posisi b. 2 Posisi satu film c. 2 Posisi dua film 5. Abdomen Dewasa a. 1 Posisi b. 2 Posisi c. 3 Posisi 6. Abdomen Anak a. 1 Posisi b. 2 Posisi c. 3 Posisi 27 11.200 11.200 8.400 8.400 8.400 67.200 10.080 9.520 6.160 6.160 25.200 11.200 33.600 28.000 10.640 17.360 16.800 22.400 JASA SARANA 15.680 28.560 11.760 20.160 14.560 17.360 25.760 11.760 15.120 25.760 14.560 25.760 36.400 11.760 20.160 28.000 8.800 8.800 6.600 6.600 6.600 52.800 7.920 7.480 4.840 4.840 19.800 8.800 26.400 22.000 8.360 13.640 13.200 17.600 JASA PELAYANAN 12.320 22.440 9.240 15.840 11.440 13.640 20.240 9.240 11.880 20.240 11.440 20.240 28.600 9.240 15.840 22.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 120.000 18.000 17.000 11.000 11.000 45.000 20.000 60.000 50.000 19.000 31.000 30.000 40.000 JASA KONSULTA SI Dr. 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 JUMLAH 45.000 68.000 38.000 53.000 43.000 48.000 63.000 38.000 44.000 63.000 43.000 63.000 82.000 38.000 53.000 67.000
7. Cranium a. 1 Posisi b. 2 Posisi c. 3 Posisi 8. Cervical a. 1 posisi b. 2 posisi c. 3 posisi d. 4 posisi e. 2 posisi 1 film 9. Thoracal/Lumbal a. 1 posisi b. 2 posisi c. 3 posisi d. 4 posisi e. 2 posisi 1 film 3). Pemeriksaan EKG JENIS PEMERIKSAAN EKG Rawat Jalan 2. RAWAT INAP a. Rawat Inap Umum BIAYA RAWAT INAP Kamar Makan Pasien Konsultasi gizi Penunggu Obat dan BMHP b. Persalinan JENIS TINDAKAN Persalinan Pervaginam Normal (dengan pertolongan Bidan) Persalinan Pervaginam Normal (dengan pertolongan Dokter) Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi Dasar (PONED) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual) 28 11.760 20.160 28.000 11.760 20.160 28.000 35.840 15.120 14.560 25.760 33.880 44.240 17.920 JASA SARANA 8.400 JASA SARANA 15.000 42.000 3.600 1.800 57.600 JASA SARANA 175.000 200.000 237.500 420.000 98.000 9.240 15.840 22.000 9.240 15.840 22.000 28.160 11.880 11.440 20.240 26.620 34.760 14.080 JASA PELAYANAN 26.600 JASA PELAYANAN 10.000 28.000 2.400 1.200 38.400 JASA PELAYANAN 525.000 600.000 712.500 330.000 77.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 JUMLAH 35.000 JUMLAH 25.000 70.000 6.000 3.000 96.000 JUMLAH 700.000 800.000 950.000 750.000 175.000 38.000 53.000 67.000 38.000 53.000 67.000 81.000 44.000 43.000 63.000 77.500 96.000 49.000 15000
29 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Penanganan komplikasi KB paska persalinan Pelayanan KB MOP/Vasektomi Pelayanan Post Natal care (PNC) (2 kali KF1 - KN1 dan KF2 - KN2) Pelayanan KN3 Pelayanan KF3 70.000 70.000 196.000 6.250 6.250 6.250 55.000 55.000 154.000 18.750 18.750 18.750 125.000 125.000 350.000 25.000 25.000 25.000 3. BARANG FARMASI DAN VAKSIN NON PROGRAM JENIS BARANG Barang farmasi Vaksin non program JASA SARANA Harga Netto + Pajak JASA Maksimal 20 %, total harga tidak melebihi HET 4. KUNJUNGAN RUMAH JENIS TENAGA JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH Perawat Dokter Bidan 5.000 5.000 5.000 15.000 25.000 15.000 20.000 30.000 20.000 5. PELAYANAN MOBIL AMBULANS JENIS JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH Menjemput pasien : a. Jarak < 5 km b. Jarak 5 - 10 km 12.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 24.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 18.000 30.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran 36.000 60.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran
c. Jarak > 10 km Mengantar /Merujuk pasien : a. Jarak < 5 km b. jarak 5 - 10 km c. Jarak >10 km 6. PELAYANAN MOBIL JENASAH JARAK Jarak < 5 km jarak 5 - 10 Km Jarak > 10 km 30 28.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 12.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 24.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 28.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran JASA SARANA 36.000 55.000 Km pertama Rp 30.000,- selanjutnya 42.000 70.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran 18.000 30.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran 36.000 60.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran 42.000 70.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran JASA PELAYANAN JUMLAH 24.000 60.000 45.000 100.000 1,5 x jasa sarana
7. PELAYANAN VISUM JENIS PELAYANAN Visum luar korban hidup Visum Luar Korban meninggal 8. PELAYANAN PPPK JENIS PELAYANAN Dalam kecamatan Luar kecamatan 31 JASA SARANA 8.500 14.000 JASA SARANA 20.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran 30.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran JASA PELAYANAN 6.500 11.000 JASA PELAYANAN 100.000/orang (perawat) 150.000/orang (dokter) 150.000/orang (perawat) 200.000/orang (dokter) JUMLAH 15.000 25.000
33 B. TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN AIR a. Pemeriksaan Mikrobiologi JENIS PEMERIKSAAN 1. MPN Coliform 2. MPN Eschoresia coli 3. Angka Kuman 4. Identifikasi Kuman a. Salmonellla Sp b. Shigella Sp c. Coli tinja/Entamoeba Coli d. Vibrio Cholera e. Staphyloococcus Sp f. Streptococcus Sp b. Pemeriksaan Kimia JASA SARANA 24.500 35.000 24.500 - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 JENIS PEMERIKSAAN 1. Suhu 2. Total Disposal Solid (TDS) 3. Warna 4. Kekeruhan 5. Keasamaan (pH) 6. Besi 7. Mangan 8. Sulfat 9. Aluminium 10. Nitrat 11. Nitrit 12. Kesadahan 13. Khlorida 14. Sisa Chlor 15. Zat organik 16. CO2 agresif 17. Disolved Oxygen 18. Biological Oxygen Demand 19. Chemical Oxygen Demand 20. Total Suspended Solid 21. Seng 22. Arsen 23. Fluorida 24. Total Kromium 25. Cadnium 26. Cianida 27. Asidisitas 28. Alkalinitas JASA SARANA 1.050 2.100 1.400 2.100 2.100 7.000 7.000 38.500 29.400 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10.500 10.500 7.000 29.400 29.750 19.600 38.500 38.500 16.100 7.000 7.000 JASA PELAYANAN 10.500 15.000 10.500 - 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 JASA PELAYANAN 450 900 600 900 900 3.000 3.000 16.500 12.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.500 4.500 3.000 12.600 12.750 8.400 16.500 16.500 6.900 3.000 3.000 JUMLAH 35.000 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 JUMLAH 1.500 3.000 2.000 3.000 3.000 10.000 10.000 55.000 42.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 10.000 42.000 42.500 28.000 55.000 55.000 23.000 10.000 10.000
34 2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MAKANAN-MINUMAN a. Pemeriksaan Mikrobiologi JENIS PEMERIKSAAN 1. MPN Coliform 2. Angka Kuman /Angka Lempeng Total 3. Identifikasi Kuman a. Salmonellla Sp b. Shigella Sp c. Coli tinja/Entamoeba Coli d. Vibrio Cholera e. Staphyloococcus Sp f. Streptococcus Sp JASA SARANA 24.500 24.500
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 b. Pemeriksaan Kimia JENIS PEMERIKSAAN 1. Boraks 2. Formalin 3. Rhodamin B 4. Metanyl Yellow 5. Pemanis (Sakarin, Siklamat) 6. Pengawet (Benzoat, Salisilat) 7. Pewarna 8. Etanol (alkohol) 9. Residu Pestisida (Kualitatif) a. Organochlorin b. Organophospat c. Karbamat JASA SARANA 8.400 14.000 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 28.000 57.750 57.750 57.750 3. LABORATORIUM KLINIK JENIS PEMERIKSAAN 1. Golongan darah 2. Bilirubin direct 3. Bilirubin indirect 4. Bilirubin total 5. SGOT 6. SGPT 7. Ureum 8. Kreatinin 9. Glukosa sewaktu 10. Gula darah puasa 11. Glukosa 2 jam PP 12. Protein total 13. Albumin 14. Globulin 15. Widal test 16. Asam urat 17. Hitung jenis leukosit JASA SARANA 6.300 9.100 9.100 9.100 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 12.600 11.900 7.700 JASA PELAYANAN 10.500 10.500 - 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 JASA PELAYANAN 3.600 6.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 12.000 24.750 24.750 24.750 JASA PELAYANAN 2.700 3.900 3.900 3.900 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.400 5.100 3.300 JUMLAH 35.000 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 JUMLAH 12.000 20.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 82.500 82.500 82.500 JUMLAH 9.000 13.000 13.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 17.000 11.000
35 18. Malaria 19. Test Kehamilan 20. Faeces Rutin 21. Urin Rutin 22. Darah rutin 23. Cholesterol total 24. HDL cholesterol 25. LDL cholesterol 26. Trigliserid 27. VDRL 28. HbsAg 29. Urin Lengkap 30. Darah Lengkap 31. Narkoba & Psikotropika a. Morfin b. Metamphetamin c. Cocain d. Benzodiazepin e. Amphetamin f. THC (Tetrahydrocannabinol 32. Preparat Hapus a. Gonorhoe b. Diphteria c. BTA d. Malaria 7.700 7.000 7.000 14.000 21.000 13.300 14.000 14.000 14.000 13.300 21.700 21.000 28.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 7.000 7.000 7.000 7.000 3.300 3.000 3.000 6.000 9.000 5.700 6.000 6.000 6.000 5.700 9.300 9.000 12.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 3.000 3.000 3.000 3.000 4. PENGAMBILAN SAMPEL AIR DAN MAKANAN MINUMAN NON PROGRAM 1. Dalam daerah per titik lokasi pengambilan Rp. 25.000 2. Luar daerah (eks Karesidenan Surakarta) per titik lokasi pengambilan : Rp. 100.000,- BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA 11.000 10.000 10.000 20.000 30.000 19.000 20.000 20.000 20.000 19.000 31.000 30.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 10.000 10.000 10.000 10.000
36 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN NO OBYEK/JENIS SATUAN I TARIF (Rp) II III IV I II III RUMAH TANGGA INDUSTRI PERUSAHAAN JASA 1. Penginapan 2. Rumah Makan 3. Gedung Pertemuan 4. Tempat Hiburan 5. Salon / Penjahit / Bengkel per bulan 1 x angkut per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan 15.000 250.000 750.000 200.000 250.000 200.000 3.000 250.000 250.000 250.000 10.000 5.000 300.000 150.000 150.000 100.000 50.000 200.000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 25.000 15.000 300.000 150.000 150.000 100.000 50.000 200.000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 25.000 15.000 IV 6. Angkutan / Travel 7. Finansial / Keuangan 8. Pergudangan 9. Jasa Profesi (Non Medis) 10. Kesehatan 11. Pendidikan PERDAGANGAN - Mall - Pertokoan, supermarket, mini market per bulan per bulan per bulan per bulan 1 x angkut per bulan 1 x angkut per bulan 100.000 250.000 200.000 50.000 100.000 300.000 250.000 100.000 25.000 50.000 - 200.000 150.000 50.000 150.000 100.000 50.000 50.000 25.000 50.000 250.000 200.000 150.000 75.000 50.000 75.000 250.000 250.000 250.000 75.000 50.000 25.000 V Kios pasar/Los/Dasaran - Kaki Lima PERUSAHAAN JASA LAINNYA Per m2/hari per bulan per bulan 50 10.000 25.000 50 10.000 25.000 50 10.000 25.000 10.000 25.000 VI INSIDENTAL per event 1.500.000 1.000.000 500.000 250.000 Kegiatan Hiburan, kegiatan Olah Raga, dan kegiatan keramaian yang lainnya VII TERMINAL Kios Terminal VIII Membuang sendiri ke TPA Per kios/hari per m3 500 5000 KETERANGAN : I. RUMAH TANGGA Kelas Kelas Kelas Kelas I II III IV : Bangunan permanen dengan luas bangunan > 100 m2 : Bangunan permanen dengan luas bangunan 50 - 100 m2 : Bangunan permanen dengan luas bangunan < 50 m2 : Bangunan tidak permanen
37 II. PERUSAHAAN JASA 1. PENGINAPAN Kelas I Kelas II Kelas III : Hotel Berbintang : Hotel Melati : Penginapan/Home Stay/Sweet Home 2. RUMAH MAKAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Tempat duduk > 50 kursi : Tempat duduk 25 - 50 kursi : Tempat duduk 10 - 25 kursi : Tempat duduk < 10 kursi 3. GEDUNG PERTEMUAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Luas bangunan > 500 m2 : Luas bangunan 400 - 500 m2 : Luas bangunan 300 - 400 m2 : Luas bangunan < 300 m2 4. TEMPAT HIBURAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Luas bangunan > 500 m2 : Luas bangunan 400 - 500 m2 : Luas bangunan 300 - 400 m2 : Luas bangunan < 300 m2 5. SALON / PENJAHIT / BENGKEL Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Luas bangunan > 100 m2 : Luas bangunan 75 - 100 m2 : Luas bangunan 50 - 75 m2 : Luas bangunan < 50 m2 6. ANGKUTAN / TRAVEL Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Jumlah armada > 50 unit : Jumlah armada 30 - 50 unit : Jumlah armada 20 - 30 unit : Jumlah armada <20 unit 7. FINANSIAL /KEUANGAN Kelas I Kelas II Kelas III : Bank : BPR, Bank Unit, BMT : KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 8. PERGUDANGAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Luas bangunan > 500 m2 : Luas bangunan 400 - 500 m2 : Luas bangunan 300 - 400 m2 : Luas bangunan < 300 m2 9. JASA PROFESI (Non Medis) (Kantor Pengacara, Notaris) 10. PERUSAHAAN JASA KESEHATAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Rumah Sakit : Poliklinik : Rumah Bersalin / Dokter Bersama / Puskesmas / Apotek : Profesi medis ( Dokter / Bidan)
38 11. PERUSAHAAN JASA PENDIDIKAN Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Perguruan Tinggi : SMA : SMP : SD / TK III. PERDAGANGAN Supermarket, Minimarket Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV - Pertokoan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV - Kios Pasar Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV : Luas bangunan > 500 m2 : Luas bangunan 300 - 500 m2 : Luas bangunan 100 - 300 m2 : Luas bangunan < 100 m2 : Luas bangunan > 100 m2 : Luas bangunan 75 - 100 m2 : Luas bangunan 50 - 75 m2 : Luas bangunan < 50 m2 : Luas bangunan > 20 m2 : Luas bangunan 15 - 20 m2 : Luas bangunan 10 - 15 m2 : Luas bangunan < 10 m2 IV. INSIDENTAL Kelas I : Lama Event > 20 hari Kelas II : Lama Event 10 - 20 hari Kelas III : Lama Event 5 - 10 hari Kelas IV : Lama Event < 5 hari BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
39 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 1 Sepeda Sekali Parkir 500 2 Kendaraan Bermotor Roda Dua Sekali Parkir 1.000 3 Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sekali Parkir 1.000 Untuk Difabel 4 Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sekali Parkir 1.500 untuk angkutan Orang/Barang 5 Kendaraan Bermotor Roda Sekali Parkir 2.000 Empat 6 Kendaraan Bermotor Roda Sekali Parkir 3.000 Empat Angkutan Barang 7 Kendaraan Bermotor Roda Sekali Parkir 5.000 Enam 8 Kendaraan Bermotor Lebih dari Sekali Parkir 7.000 Roda Enam 9 Andong / Dokar umum Sekali Parkir 1.000 10 Kendaraan Bermotor roda dua (even tertentu antara lain : Sunday Market) Sekali Parkir 1.500 11 Kendaraan Bermotor roda Sekali Parkir 3.000 empat (even tertentu antara lain : Sunday Market) BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
40 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TARIF NO JENIS RETRIBUSI SATUAN PASAR SUKOHARJO (Rp) KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (RP) KELAS II (Rp) KELAS III (Rp) 1. KIOS a. Retribusi Kios b. Biaya penyediaan kios pasar bagi baru bangunan pedagang baru Per m2/hari 250 250 200 175 1) Kios lantai menghadap provinsi/kabupaten ke bawah jalan Per m2/tahun 1.000.000 600.000 450.000 400.000 2) Kios lantai menghadap lingkungan ke bawah jalan Per m2/tahun 750.000 550.000 340.000 300.000 3) Kios bawah lantai menghadap ke dalam/los bawah lantai 4) Kios menghadap ke lorong Per m2/tahun Per m2/tahun 600.000 300.000 425.000 300.000 280.000 225.000 250.000 200.000 5) Kios lantai menghadap provinsi/kabupaten ke atas jalan Per m2/tahun 350.000 325.000 300.000 250.000 6) Kios lantai menghadap lingkungan ke atas jalan Per m2/tahun 325.000 275.000 225.000 200.000 7) Kios atas lantai menghadap ke dalam/los atas lantai 8) Kios menghadap ke lorong Per m2/tahun Per m2/tahun 400.000 250.000 300.000 175.000 170.000 115.000 150.000 100.00 9) Kios lantai menghadap provinsi/kabupaten (berkaca) ke bawah jalan Per tahun 30.000.000 20.000.000
10) Kios atas lantai menghadap ke dalam/los yang berkaca Per /tahun 20.000.000
11) Kios digunakan untuk perbankan/kantor yang Per m2/tahun 1.5 x tarif biasa (tarif sebagaiman a dimaksud angka 1) s/d angka 10) 1.5 x tarif biasa (tarif sebagaiman a dimaksud angka 1) s/d angka 10) 1.5 x tarif biasa (tarif sebagaima na dimaksud angka 1) s/d angka 10) 1.5 x tarif biasa (tarif sebagaima na dimaksud angka 1) s/d angka 10) c. Biaya penyediaan kios pasar bagi bangunan pedagang lama baru Per Unit 3.500.000 3.500.000 2.200.000 1.200.000 d. Biaya penyediaan Kios bangunan bagi Pedagang lama Los yang mendapat Kios baru Per Unit 6.000.000 6.000.000 4.000.000 2.700.000 e. Biaya penyediaan bangunan lama (tidak direnovasi) Per Unit 2.500.000 2.500.000 1.600.000 900.000 f. Retribusi sewa (pedagang lama) Kios Per Unit/Tahun 50.000 50.000 40.000 30.000
NO JENIS RETRIBUSI 2. LOS a. Retribusi Dasaran Tempat 1) Dalam Los berizin 2) Pedagang oprokan Biaya penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi pedagang baru: 1) Los lantai bawah 1) Dalam Los berizin 2) Pedagang oprokan Biaya penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi pedagang baru: 1) Los lantai bawah (untuk pasar harian) 2) Los lantai atas (untuk pasar harian) 3) Los lantai bawah (untuk pasar pada hari pasaran) 4) Los lantai atas (untuk pasar pada hari pasaran) c. 5) Los burung (untuk pasar pada hari pasaran) Biaya Penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi Pedagang lama Biaya penyediaan Los bangunan baru bagi Pedagang lama Kios yang mendapat Los 5) Los burung (untuk pasar pada hari pasaran) Biaya Penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi Pedagang lama Biaya penyediaan Los bangunan baru bagi Pedagang lama Kios yang mendapat Los 3. RETRIBUSI SEWA LOS a. Tipe A b. Tipe B Retribusi Sewa Tempat/Lerepan 5. Retribusi tempat 4. penjualan di sekitar pasar 6. Retribusi atas Pedagang keliling/tidak menetap 6. Retribusi atas Pedagang keliling/tidak menetap 7. Retribusi Fasilitas Tambahan: a. Perluasan tempat dasaran Perubahan bentuk sifat b. 8. Retribusi kamar mandi, WC, Sumur (MCK: a. Mandi/Buang Air Besar b. Buang Air Kecil c. Mengambil Air SATUAN Per m2/hari Per m2/hari Per m2/tahun Per m2/tahun Per m2/hari Per m2/hari Per m2/hari Per Unit Per Unit Per Tahun Per Tahun Per m2/ malam Per m2/hari Per hari Per m2/hari Per m2/Tindak an perubahan Setiap pakai Setiap pakai Setiap pakai 41 TARIF PASAR SUKOHARJO (Rp) KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (RP) 175 175 450 450 500.000 500.000 400.000 400.000
1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 25.000 25.000 25.000 20.000 150 150 250 250 250 250 250 250 30.000 30.000 1.000 500 1.000 1.000 500 1.000 KELAS II (Rp) 150 400 400.000 300.000 1.250 1.000 1.000 800.000 500.000 20.000 15.000 125 200 200 225 25.000 1.000 500 1.000 KELAS III (Rp) 125 350 400.000 300.000
450.000 300.000 15.000 10.000 125 200 225 25.000 - -
NO JENIS RETRIBUSI 9. a. Retribusi Tempat Penjualan Hewan: Besar (sapi, kerbau, kuda) b. Anakan 10. Retribusi Penjualan hewan kecil (kambing domba) 11. Retribusi atas penjualan unggas (angsa, ayam, burung, dan itik) 12. Retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang/hewan: a. Menaikkan b. Menurunkan SATUAN Per ekor/hari Per ekor/hari Per ekor/hari 1 - 5 ekor 6 -15 ekor 16 - 25 ekor 26 -100 ekor > 100 ekor Per Unit Per Unit 42 TARIF PASAR SUKOHARJO (Rp) KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (RP) KELAS II (Rp)
2.500
1.500
750 750
350
- 350 750 6.500
17.000
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA KELAS III (Rp)
750
2.000 2.000
43 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 1. BIAYA PEMERIKSAAN LAIK JALAN : JBB 0 s/d 3.499 Kg Periode uji 35.000 JBB 3.500 s/d 7.999 Kg Periode uji 40.000 JBB 8.000 s/d 11.999 Kg Periode uji 50.000 JBB 12.000 s/d 14.999 Kg Periode uji 60.000 JBB ≥15.000 Kg Periode uji 65.000 2. TANDA UJI/PLAT UJI Set 12.500 3. PEMBUATAN NOMOR UJI Unit mobil 50.000 4. BUKU UJI (Penerbitan, habis masa Buku 15.000 berlaku, ganti pemilik, rusak) 5. PENGGANTIAN BUKU UJI HILANG Buku 100.000 6. STIKER TANDA SAMPING KENDARAAN Set 15.000 BERMOTOR Keterangan : Satu periode uji berlaku 6 (enam) bulan. BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
44 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI A. RUMUS Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut: TR = NT x NL x NJ x TD Keterangan : TR = Tarif Retribusi NT = Nilai Tinggi Menara NL = Nilai Lokasi Menara NJ = Nilai Jenis Menara TD = Tarif Dasar B. INDEK LOKASI PENDIRIAN MENARA NO LOKASI PENDIRIAN INDEK 1. Bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan 2. Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan 3. Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan 1,0 1,2 1,4 C. INDEK KETINGGIAN MENARA NO KETINGGIAN MENARA INDEK 1. Sampai dengan 12 meter 1,0 2. Lebih dari 12 meter sampai dengan 24 meter 1,1 3. Lebih dari 24 meter sampai dengan 36 meter 1,2 4. Lebih dari 36 meter sampai dengan 48 meter 1,3 5. Lebih dari 48 meter sampai dengan 60 meter 1,4 6. Lebih dari 60 meter 1,5 D. INDEK JENIS MENARA NO JENIS MENARA INDEK 1. Menara Pole dan atau Rooftop 0,9 2. Menara 3 kaki 1,0 3. Menara 4 kaki 1,1
45 E. TARIF DASAR NO URAIAN Vol Sat Harga Sat (Rp) Jml harga sat (Rp) Honorarium petugas Transportasi/ SPPD ATK Dokumentasi Jumlah 4 org x 4 org x 2 kjg/th 2 kjg/th 8 ok 300.000 2.400.000 8 0k 70.000 540.000 2 Oh 2 Oh 75.000 50.000 150.000 100.000 3.110.000 KETERANGAN : 1. Tarif Dasar adalah hasil penghitungan komponen biaya yang rangka pelaksanaan pengawasan dan dikeluarkan dalam pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor dan biaya dokumentasi. 2. Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi : Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter, dengan model pembangunan menara telekomunikasi 4 kaki. Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut : TR = NT x NL x NJ x TD NT = 1.5 (tinggi menara lebih dari 60 meter) NL = 1,4 (Kel Gayam terletak di pusat keramaian dan perdagangan diperkotaan) NJ = 1,1 (menara telekomunikasi berdiri berkaki 4) TD = Rp. 3.110.000,- TR = 1,5 x 1,4 x 1,1 x Rp. 3.110.000,- = Rp. 7.184.100,- BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
NO 1. 2. 3. 46 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN/PELAYANAN SEDOT KAKUS OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF ( Rp ) Penyedotan kakus fasilitas sosial Meter kubik 52.100 Penyedotan kakus fasilitas non sosial Meter kubik 65.100 Penyedotan kakus komersial Meter kubik 84.700 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
NO 1. 47 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF ( Rp ) Pengolahan limbah cair/tinja Meter kubik 12.200 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
48 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TARIF RETRIBUSI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG TARIF TERA TERA ULANG KANTOR TEMPAT PAKAI KANTOR/ TEMPAT PAKAI NO J E N I S SATUAN (Rp) (Rp) LUAR KANTOR (Rp) (Rp) A. UTTP 1. UKURAN PANJANG ( Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape) a. Kapasitas sampai dengan 1 m b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m h. Lebih dari 50 m i. Ukuran Panjang, jenis : buah buah buah buah buah buah buah 3.000 15.000 20.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 13.000 25.000 30.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 4.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 14.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 1). Alat Ukur Tinggi Orang 2). Counter meter buah buah 10.000 15.000 30.000 35.000 10.000 15.000 30.000 35.000 2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik buah buah 150.000 200.000 400.000 500.000 150.000 200.000 400.000 500.000 3. TAKARAN (BASAH / KERING) a. Kapasitas sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L c. Lebih dari 25 L buah buah buah 500 1.000 5.000 11.500 12.000 16.000 500 1.000 5.000 11.500 12.000 16.000 4. TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1. Kapasitas sampai dengan 500 kL 2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL 3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL 4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL 5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL 6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL 7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL 8. Lebih dari 100.000 kL buah buah buah buah buah buah buah buah - - - - - - - 200.000 300.000 450.000 600.000 750.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 - - - - - - - 225.000 375.000 575.000 675.000 825.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 b. Bentuk Bola dan Speroidal 1. Kapasitas sampai dengan 500 kL 2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL 3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL 4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL 5. Lebih dari 10.000 kL buah buah buah buah buah - - - - 500.000 750.000 2.000.000 3.500.000 6.500.000 - - - - 500.000 750.000 2.000.000 3.500.000 6.500.000 c. Bentuk Silinder Datar 1. Kapasitas sampai dengan 10 kL 2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL 3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL 4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kl 5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL 6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL 7. Lebih dari 40 kL buah buah buah buah buah buah buah - - - - - - 325.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 1.100.000 - - - - - - 325.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 1.100.000 Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai setiap dua kompartemen dihitung satu alat ukur kompartemen atau lebih, KET
NO 49 J E N I S SATUAN 5. TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL 3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL 4. Lebih dari 15 kL buah buah buah buah b. Tangki Ukur Wagon 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL 3 . Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL 4 . Lebih dari 15 kL buah buah buah buah c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal 1. Kapasitas sampai dengan 50 kL 2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL 3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL 4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL 5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL 6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL 7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur buah buah buah buah buah buah buah 6. ALAT UKUR DARI GELAS Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk buah buah 7. BEJANA UKUR a. Kapasitas sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L buah buah buah buah buah buah 8. METER TAKSI buah 9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter Bahan Bakar Minyak a.1. Meter Induk Untuk setiap media uji 1. Kapasitas sampai dengan 25 m³/h buah 2. Lebih dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h 3. 4. Lebih dari 500 m³/h buah buah a.2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1. Kapasitas sampai dengan 15 m³/h buah Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h 2. 3. 4. Lebih dari 500 m³/h buah buah buah a.3. Pompa Ukur BBM Untuk setiap pesawat buah TARIF TERA TERA ULANG KANTOR TEMPAT PAKAI KANTOR/ TEMPAT PAKAI (Rp) (Rp) LUAR KANTOR (Rp) (Rp) 110.000 120.000 170.000 180.000 250.000 260.000 300.000 310.000 110.000 170.000 250.000 300.000 120.000 180.000 260.000 310.000 - 120.000 180.000 - 120.000 180.000
260.000
260.000
310.000
310.000 220.000 - 270.000 - 310.000 - 500.000 - 675.000 - 950.000 - - 2.250.000 - - - - - - 250.000 300.000 350.000 525.700 700.000 975.000 2.400.000 35.000 40.000 35.000 40.000
75.000 150.000 125.000 250.000 150.000 300.000 200.000 400.000 300.000 500.000 450.000 750.000 75.000 150.000 125.000 250.000 150.000 300.000 200.000 400.000 300.000 500.000 450.000 750.000 60.000 70.000 60.000 70.000 - 175.000 575.000 - 175.000 575.000 1.950.000 - 2.600.000 - 1.950.000 2.600.000 100.000 125.000 100.000 125.000 350.000 400.000 350.000 400.000 1.250.000 1.350.000 1.250.000 1.350.000 1.750.000 1.850.000 1.750.000 1.850.000
150.000
150.000 KET
NO J E N I S 10. ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1. Kapasitas sampai dengan 100 m³/h 2. Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h 3. Lebih dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h 4. Lebih dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h 5. Lebih dari 2.000 m³/h b. Meter Kerja 1. Kapasitas sampai dengan 50 m³/h 2. Lebih dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h 3. Lebih dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h 4. Lebih dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h 5. Lebih dari 2.000 m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur 11. METER AIR a. Meter Induk 1. Kapasitas sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja 1. Kapasitas sampai dengan 10 m³/h 2. Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m³/h 12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Kapasitas sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja 1. Kapasitas sampai dengan 10 m³/h 2. Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m³/h 13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA 14. METER PROVER a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur. 50 SATUAN buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah TARIF TERA TERA ULANG KANTOR TEMPAT PAKAI KANTOR/ TEMPAT PAKAI (Rp) (Rp) LUAR KANTOR (Rp) (Rp) - - - - 250.000 450.000 600.000 750.000 1.000.000 - - - - 250.000 450.000 600.000 750.000 1.000.000 - - - - 150.000 250.000 350.000 450.000 750.000 - - - - 150.000 250.000 350.000 450.000 750.000
300.000
300.000
75.000
75.000
150.000
150.000 100.000 150.000 200.000 120.000 150.000 170.000 250.000 220.000 300.000 175.000 275.000 325.000 2.500 10.000 25.000 4.000 12.000 27.500 5.000 15.000 50.000 7.500 17.500 55.000 - - 125.000 175.000 225.000 - - 125.000 175.000 225.000 - - 27.500 37.500 75.000 - - 27.500 37.500 75.000
100.000
100.000
300.000 500.000 750.000
300.000 500.000 750.000 KET
Ruba h
NO J E N I S 15. METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min e. Lebih dari 1.000 kg/min 16. ALAT UKUR PENGISI ( FILLING MACHINE ) Untuk setiap jenis media 17. METER LISTRIK ( Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa 18. PEMBATAS ARUS LISTRIK 19. ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 20. TIMBANGAN a. Neraca b.Dacin 1). Kapasitas sampai dengan 25 kg 2). Lebih besar dari 25 kg c. Sentisimal 1). Kapasitas sampai dengan 150 kg 2). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg 3). Lebih besar dari 500 kg d. Desimal / Milisimal e. Bobot Ingsut 1). Kapasitas sampai dengan 25 kg 2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3). Lebih besar dari 150 kg 51 SATUAN buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah TERA KANTOR (Rp) - - -
60.000 20.000 7.500 2.500 4.500 1.500 2.000 300 500 1.500 1.000 1.500 7.500 25.000 30.000 35.000 11.000 1.500 2.500 7.500 8.000 15.000 8.000 6.500 7.500 11.500 TARIF TERA ULANG TEMPAT PAKAI KANTOR/ TEMPAT PAKAI KET (Rp) LUAR KANTOR (Rp) (Rp) 150.000 350.000 950.000 - - 150.000 350.000 950.000 1.500.000 2.250.000 - 1.500.000 2.250.000 90.000
90.000 70.000 30.000 60.000 20.000 70.000 30.000 8.500 3.500 7.500 2.500 8.500 3.500 5.500 2.500 4.500 1.500 5.500 2.500 3.000 2.000 3.000 300 500 1.500 500 1.000 2.500 1.500 2.000 3.500 1.000 1.500 7.500 2.000 2.500 10.000 3.000 3.500 11.000 35.000 45.000 55.000 30.000 35.000 50.000 40.000 45.000 60.000 31.000 20.000 40.000 21.500 22.500 12.500 15.000 25.000 Rubah 35.000 Rubah 27.500 20.000 40.000 28.000 40.000 22.500 40.000 42.500 75.000 28.000 22.500 42.500 26.500 27.500 31.500 17.500 20.000 25.000 37.500 40.000 60.000
NO J E N I S f. Meja Beranger g. Pegas 1). Kapasitas sampai dengan 25 kg 2). Lebih besar dari 25 kg h. Cepat 1). Kapasitas sampai dengan 500 kg 2). Lebih besar dari 500 kg i. Elektronik (Kelas III dan IIII) 1). Kapasitas sampai dengan 25 kg 2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg 5). Lebih besar dari 1000 kg j. Elektronik (Kelas II) 1). Kapasitas sampai dengan 1 kg 2). Lebih besar dari 1 kg k. Elektronik (Kelas I) 1). Kapasitas sampai dengan 1 kg 2). Lebih besar dari 1 kg l. Timbangan Jembatan 1). Kapasitas sampai dengan 50 ton 2). Lebih besar dari 50 ton m. Timbangan ban berjalan 1). Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3). Lebih besar dari 500 ton/h 21. ALAT UKUR TEKANAN a. Dead Weight Testing Machine 1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm² 2). Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm2 3). Lebih dari 1.000 kg/cm² b. Alat Ukur Tekanan Darah c. Manometer Minyak 1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm² 2). Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm2 3). Lebih dari 1.000 kg/cm² d. Pressure Calibrator e. Pressure Recorder 1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm² 2). Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm2 3). Lebih dari 1.000 kg/cm² 22. METER KADAR AIR a). Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b). Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi c). Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi 52 SATUAN buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah TERA KANTOR (Rp) 1.500 6.500 10.000 20.000 25.000 27.500 30.000 35.000 50.000 130.000 50.000 60.000 125.000 150.000 -
- 20.000 25.000 50.000 25.000 25.000 30.000 35.000 50.000 20.000 30.000 40.000 25.000 50.000 40.000 TARIF TEMPAT PAKAI (Rp) 21.500 26.500 30.000 40.000 45.000 47.500 50.000 55.000 70.000 150.000 60.000 70.000 135.000 160.000 1.000.000 1.500.000 400.000 550.000 650.000 35.000 35.000 40.000 45.000 75.000 30.000 40.000 50.000 35.000 60.000 50.000 TERA ULANG KANTOR/ TEMPAT PAKAI KET LUAR KANTOR (Rp) (Rp) 12.500 25.000 Rubah 12.500 22.500 32.500 32.500 40.000 50.000 60.000 70.000 27.500 47.500 30.000 50.000 35.000 55.000 50.000 130.000 70.000 150.000 Rubah 50.000 60.000 60.000 70.000 125.000 150.000 135.000 160.000
- 1.000.000 Rubah 1.500.000 Rubah
400.000 - 550.000 650.000 20.000 25.000 50.000 25.000 35.000 25.000 35.000 30.000 35.000 40.000 45.000 75.000 100.000 30.000 40.000 40.000 70.000 50.000 80.000 35.000 45.000 70.000 80.000 60.000 70.000
NO J E N I S B. BIAYA PENGUJIAN 1). Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam 2). BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam C. TABEL 53 buah jam buku TARIF KANTOR (Rp) TEMPAT PAKAI (Rp) KET 10.000 2 0 . 0 0 0 25.000 350.000 350.000 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
54 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. ALAT BERAT. NO 1 1 Mesin Gilas / Wals OBJEK RETRIBUSI 2 TARIF RETRIBUSI / HARI atau JAM (Rp) 3 a. Untuk Rekanan dan Perorangan Wals Besar 6 - 12 Ton 325.000/hari Wals Kecil 2,5 - 4 Ton 225.000/hari b. Untuk Desa / Kelurahan dan Swadaya Masyarakat Wals Besar 6 - 12 Ton 150.000/hari Wals Kecil 2,5 - 4 Ton 125.000/hari 2 Aspal Sprayer 150.000/hari 3 Kompresor 125.000/hari 4 Jack Hammer 150.000/hari 5 Wacker 125.000/hari 6 Mobilisasi Alat - Alat berat ( Modil Truck Trailler ) 250.000/angkut Untuk Wilayah Karesidenan Surakarta ( 1 x Angkut ) 7 Pengganti Drum Bekas Aspal ( 1 Drum Bekas Aspal ) 10.000/drum 8 Eskavator : a. eskavator PC45 b. eskavator PC 200 85.000/jam 150.000/jam
55 B. STUDIO DI RSPD SUKOHARJO NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF ( Rp ) 1. Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan 1 x putar selama 60 detik 3.000 2. Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor tunggal pada acara tertentu per acara per hari 30.000 3. Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk Sponsor tunggal 5 x putar 300.000 4. Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Pengumuman komersial 4. Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Pengumuman komersial 1 x penyiaran 5. Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan warga masyarakat: - Untuk lokasi Kota Sukoharjo - Untuk lokasi Luar Kota Sukoharjo 6. Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan 1 x penyiaran 1 x penyiaran 1 x penyiaran 400.000 500.000 5.000 Pemancar untuk siaran Berita Kehilangan 7. Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Siaran tunda 1 x penyiaran 200.000 C. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT OLAH RAGA. N0 OBJEK RETRIBUSI 1 I. Rumah Dinas Pemda Golongan III 2 SATUAN 3 TARIP (Rp) 4 1. Di Ibu kota Kabupaten 2. Di Ibu kota Kecamatan 3. Di Ibu kota Kelurahan/Desa m2/Bln m2/Bln m2/Bln 400 250 200 II. SARANA OLAH RAGA A. Lapangan Tenis Kridasena (1 lan seminggu sekali) Rutin 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu a. Pagi - sore b. Malam hari 2. Hari Jum,at a. Pagi - Sore b. Malam hari 3. Hari Minggu a. Pagi - sore Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln 90.000 90.000 115.000 100.000 100.000 125.000 100.000 100.000 125.000 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam Jam 06.00 - 17.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 23.00/Bln 150.000 200.000 300.000
N0 1 OBJEK RETRIBUSI 2 B. Lapangan Tenis Kridasena (1 lan seminggu sekali) Rutin 5. Senin s/d Kamis dan Sabtu c. Pagi - sore d. Malam hari 6. Hari Jum,at c. Pagi - Sore d. Malam hari 7. Hari Minggu c. Pagi - sore 8. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam 8. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam C. Lapangan Tenis GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) Rutin 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu a. Pagi - sore b. Malam hari 2. Hari Jum,at a. Pagi - Sore b. Malam hari 3. Hari Minggu a. Pagi - sore b. Malam hari 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam D. Lapangan Volly GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - Sore 3. Kompetisi/persahabatan E. Lap. Basket GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - sore 3. Kompetisi/persahabatan 56 SATUAN 3 Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 17.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari TARIP (Rp) 4 90.000 90.000 115.000 100.000 100.000 125.000 100.000 100.000 125.000 150.000 200.000 300.000 60.000 60.000 80.000 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 100.000 120.000 150.000 200.000 20.000 20.000 50.000 100.000 100.000 100.000 120.000 150.000
57 N0 OBJEK RETRIBUSI SATUAN 1 2 3 F. Lapangan sepak bola GOR Merdeka 1. Siang hari 2. Latihan tetap sepak bola 3. Kompetisi/persahabatan 4. Pertunjukan a. Pertunjukan level nasional b. Pertunjukan level regional c. Pertunjukan level lokal Jam 06.00 -18.00/Bln Jam 18.00 -24.00/Bln ( 1 Minggu 2 kali) Perhari Perhari Perhari Perhari G. Alun - alun Satya Negara 1. Keperluan komersial a. Pertunjukan tingkat nasional b. Pertunjuukan tingkat regional c. Pertunjukan tingkat lokal d. Pertunjukan lainnya 2. Keperluan non komersial Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari D. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERTANIAN NO OBYEK RETRIBUSI Jasa sarana Satuan 1. Pemakaian Laboratorium A. Pengambilan Sampel Darah Pengambilan dengan : Spuit Venotube Feces - Otak - Swab Kering - Nekropsi ternak : Unggas Ternak kecil Ternak besar Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Ekor Ekor Ekor B. Pemeriksaan Feces Natif - Sedimentasi/Pewarnaan Sampel Sampel C. Preparat Pewarnaan Ulas Darah - Pewarnaan Sitologi Sampel Sampel D. Uji HA - HI Avian Influenza - New Castle Disease E. Pemeriksaan Mikroba Sampel Sampel Brucella a. Rose Bengal Test b. Rapit Test - Avian Influensa - Salmonella Pullorum - Salmonella Sp. - Anthrax (Giemsa) Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel F. Pemeriksaan Daging dan Susu Pemeriksaan Organoleptik daging - Pemeriksaan Organoleptik susu - Pemeriksaan awal kebusukan - Pemeriksaan Formalin - Pemeriksaan Susu Rutin Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel TARIP (Rp) 4 120.000 100.000 120.000 150.000 500/m2 350/m2 200/m2 500/m2 350/m2 200/m2 100/m2 50/m2 TARIF (Rp) 10.000 20.000 5.000 15.000 5.000 10.000 30.000 75.000 5.000 10.000 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 110.000 110.000 4.000 10.000 10.000 10.000 3.000 10.000 30.000 10.000
58 NO OBYEK RETRIBUSI 2. 3. 4. Timbangan Ternak (Sapi, kerbau,kuda) /per ekor Container N2 Cair di Depo /per dosis Sewa : a. Kolam/karamba Jaring Apung (KJA) b. Kios Pasca Panen Kel.Joho, Sukoharjo c. Kios Pasca Panen Ikan di Daleman Kec.Nguter d. Kios Pasca Panen Ikan di Palur a. Kios Pasca Panen Ikan di Grajegan Kec. Tawangsari E. LABORATORIUM LINGKUNGAN NO 1. OBJEK RETRIBUSI Pengujian Parameter Kualitas Air Suhu TSS TDS Konduktivitas/DHL Kekeruhan Salinitas pH DO BOD COD Phospat (PO4) Ammonia Total (NH3-N) Logam Fe (AAS) Logam Cr (AAS) LogamPb (AAS) Logam Cd (AAS) Logam Cu (AAS) LogamMn (AAS) Logam Hg (AAS) Logam Zn (AAS) Logam Al (AAS) Logam As (AAS) Logam Mg (AAS) Logam Ni (AAS) Logam Ag (AAS) Logam lainnya (AAS) Nitrat (NO3) Nitrit (NO2) Deterjen/MBAS Fenol MinyakLemak Total Coliform Fecal Coliform Jasa sarana Satuan Ekor dosis M2/bulan M2/bulan M2/bulan M2/bulan M2/bulan SATUAN Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel TARIF (Rp) 1.000 2.000 250 9.000 9.000 20.000 3.470 TARIF (Rp) 5.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 35.000 50.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 40.000 70.000 50.000 50.000 50.000
59 NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 2. Pengujian Parameter KualitasUdara Ambien danLingkunganKerja Parameter udaraambiendanlingkungankerja 8 parameter (TSP, SO2, CO, NO2, O3, H2S, NH3, Kebisingan) PM10 (1 jam) Per titik Per sampel 600.000 100.000 PM10 (3 jam) Per sampel 300.000 PM10 (24 jam) Per sampel 1.000.000 PM2,5 (1 jam) Per sampel 100.000 PM2,5 (3 jam) Per sampel 300.000 PM2,5(24 jam) Per sampel 1.000.000 TSP(1 jam) Per sampel 100.000 TSP(24 jam) Per sampel 1.000.000 Kebisingan (sesaat) Per titik 50.000 Kebisingan (24 jam) Per titik 500.000 Pb Per sampel 250.000 Kebauan (H2S, NH3) Per titik 150.000 3. PengambilanSampel* PengambilanSampel Air Limbah Per titik 250.000 PengambilanSampel Air Bersih Per titik 250.000 PengambilanSampel Air Permukaan Per titik 250.000 PengambilanSampelUdara Ambien (sesaat) Per titik 300.000 PengambilanSampelUdara Ambien (24 jam) Per titik 500.000 KETERANGAN : Tarif pengambilan sampel di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Untuk wilayah di luar Kabupaten Sukoharjo mengikuti Indeks yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo. F. PEMANFAATAN IPAL. NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (RP) 1. Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah Per sambungan rumah tiap kloset per bulan 2.000 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
NO I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III 1. 2. 60 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN JENIS SATUAN TARIF KETERANGAN (Rp) PERTOKOAN PUJA SERA Biaya toko penyediaan bangunan baru bagi pemakai lama Per Unit 25 x Biaya Sewa Pemakaian Retribusi Sewa Pemakaian Toko Per Unit/tahun 150.000 Biaya Pemakaian Sewa Retribusi Toko Per m2/hari 250 Dipungut bulan setiap PERTOKOAN PROMOSI DAERAH Toko Kelas I Ruang Utama Lantai 1 PUSAT Toko Kelas I Sebelah Barat Lantai 2 Toko Kelas I depan Toko Kelas III Lantai 2 Toko Kelas I depan Toko Kelas III Lantai 3 Toko Kelas II di Lantai 2 menghadap ke Utara/sebelah dalam Toko Kelas II di Lantai II menghadap ke Selatan/sebelah luar Toko Kelas III di Lantai 2 Toko Kelas III di Lantai 3 Per m2/hari Per m2/hari Per m2/hari Per m2/hari Per Unit/tahun Per Unit/tahun Per Unit/tahun Per Unit/tahun 10.000 7.500 7.500 5.000 9.000.000 10.000.000 8.750.000 7.500.000 Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa Dipungut awal sewa setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian setiap perjanjian RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC (MCK) Mandi dan Buang Air Besar Buang Air Kecil Sekali pakai Sekali pakai 1.000 500 Tidak dikenakan pada wajib retribusi toko BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
61 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO JENIS TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI/OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 1 Tempat : Pemberhentian Angkutan Umum 1. Bus Kota (Tingkat) 2. Bus Kota Biasa 3. Non Bus Antar Kota 4. Non Bus Dalam Kota 5. Taksi 6. Parkir Kendaraan Pribadi : a. Roda 2 b. Roda 4 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x parkir 1 x parkIr 1.500 750 500 400 1.000 1.000 2.000 2 Tempat : Kegiatan Usaha Kios 1. Biaya Penyediaan Kios a. Pedagang Baru b. Pedagang Lama Per Kios Per Kios 3.500.000 2.500.000 2. Sewa Penempatan 3. Retribusi Kios Kios/tahun m2/hari 40.000 150 3 Fasilitas Lain : Kamar mandi, Kamar kecil/WC : 1. Buang air kecil 2. Buang air besar 3. Mandi 4. Cuci 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 500 1.000 1.000 1.000 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 62 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR OBJEK SATUAN PELATARAN/ HALAMAN LINGKUNGAN TERTENTU (Rp) TAMAN PARKIR (Rp) GEDUNG PARKIR (Rp) Sepeda Sekali Parkir 500 1.000 1.500 Kendaraan Bermotor Roda Dua Sekali Parkir 1.500 1.500 2.000 Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Difabel Sekali Parkir 1.000 1.000 1.000 Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Angkutan Orang/ Barang Sekali Parkir 2.000 2.000 2.000 Kendaraan Bermotor Roda Empat Sekali Parkir 2.000 3.000 3.000 Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Barang Sekali Parkir 3.000 3.500 4.000 Kendaraan Bermotor Roda Enam Sekali Parkir 5.000 5.000 6.000 Kendaraan Bermotor Lebih Dari Roda Enam Sekali Parkir 7.000 7.000 8.000 Andong/Dokar Sekali Parkir 1.000 1.500 Tidak boleh BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
63 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF ( Rp ) 1. Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong : a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Babi c. Kambing/Domba d. Unggas Ekor Ekor Ekor 10 Ekor 7.000 9.000 1.500 300 2. Pemakaian Kandang : a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba c. Unggas Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari 2.000 250 - 3. Pemakaian tempat pemotongan : a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba c. Unggas Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari 3.000 500 - 4. Pemakaian tempat pelayuan daging : a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba c. Unggas Per Kilogram Per Kilogram Per Kilogram - - KETERANGAN : Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dilaksanakan di rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
NO I II 64 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) PERTANIAN. 1. Benih padi a. Benih Pokok (BP)/Label Ungu b. Benih Sebar ( BS)/Label Biru c. Gabah: Kilogram Kilogram 7.400 7.200 1) Konsumsi ex benih (GKG) 2) Konsumsi (Tidak Lulus Uji) 3) Gabah Kering Panen (GKP) Kilogram Kilogram Kilogram 3.650 3.300 3.350 2. Bibit/Benih Buah-buahan a. mangga okulasi polybag/kranjang b. mangga zailing polybag/kranjang c. pepaya zailing polybag/kranjang d. jambu okulasi polybag/kranjang e. jambu cangkok polybag/kranjang f. mlinjo zailing polybag/kranjang g. pisang kultur jaringan polybag/kranjang h. pisang anakan cabutan i. Rambutan okulasi polybag/kranjang j. Rambutan zailing polybag/kranjang k. Buah Mangga Batang/60-80 cm Batang/40cm Batang/30-40 cm Batang/ 60 cm Batang/1 m Batang/40-50 cm Batang/3-4 daun Batang/70 cm Batang/60-80 cm Batang/40 cm Kg 12.500 7.000 5.000 15.000 20.000 5.000 5.000 7.500 12.500 7.000 2.500 PERTERNAKAN. 1. Pedet jantan ras lokal lepas sapih umur Ekor 5.625.000 4 - 6 bulan 2. Pedet betina ras lokal lepas sapih umur 4 - 6 bulan Ekor 5.250.000 3. Pedet jantan ras hasil Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan Ekor 6.750.000 4. Pedet betina ras Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan Ekor 5.250.000 5. Pupuk kandang 6. Urine fermentasi Kilogram liter 200 6.000
NO III IV 65 OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) PERIKANAN. 1. Benih Ikan a. Nila merah ukuran 3 cm - ukuran 4 cm - ukuran 5 cm - ukuran 6 cm - ukuran 7 cm - ukuran 8 cm - ukuran 9 cm - ukuran > 9 cm ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor Kg 65 75 85 95 110 125 135 20.000 b. Lele. ukuran 3 cm - ukuran 4 cm - ukuran 5 cm - ukuran 6 cm - ukuran 7 cm ekor ekor ekor ekor ekor 70 80 100 125 150 c. Gurami. Ukuran 1 cm - ukuran 2 cm - ukuran 3 cm - ukuran 4 cm - ukuran 5 cm ekor ekor ekor ekor ekor 250 450 750 1000 1300 2. Jenis ikan yang siap dikonsumsi. a. Nila b. Lele c. Gurami Kilogram Kilogram Kilogram 18.000 13.000 22.000 3. Induk afkir a. Nila b. Lele Kilogram Kilogram 10.000 10.000 PERKEBUNAN. 1. Bibit jambu mete 2. Benih jarak 3. Bibit tebu (stek) 4. Bibit kelapa 5. Bibit lada (stek) Batang Kilogram Batang Batang Batang 6.500 2.000 500 9.750 8.500 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
66 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TABEL 1 TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks 1 1. Hunian 2. Keagamaan 3. Usaha 4. Sosial dan Budaya 5. Khusus 6. Ganda/Campuran 2 0,05 / 0,5 *) 0,00 3,00 0,00 / 1,00 **) 2,00 4,00 3 1. Kompleksitas 2. Permanensi 3. Risiko kebakaran 4. Zonasi gempa 5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 6. Ketinggian bangunan gedung 7. Kepemilikan 4 0,25 0,20 0,15 0,10 0,10 0,05 5 a. Sederhana b. Tidak Sederhana c. Khusus a. Darurat b. Semi perrmanen c. Permanen a. Rendah b. Sedang c. Tinggi a. Zona I/minor b. Zona II/minor c. Zona III/sedang d. Zona IV/Sedang e. Zona V/kuat f. Zona VI/kuat a. Renggang b. Sedang c. Padat a. Rendah b. Sedang c. Tinggi a. Negara/yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta 6 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 7 1. Sementara jangka pendek 2. Sementara jangka menengah 3. Tetap 0,40 0,70 1,00 8 CATATAN: 1. *) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana 2. **) indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum di beri indeks pengali tambahan 1,30
67 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TABEL 2 INDEKS UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BANGUNAN BUKAN GEDUNG/PRASARANA BANGUNAN GEDUNG *) JENIS `BANGUNAN PEMBANGUNAN BARU Indeks 4 RUSAK SEDANG Indeks 6 RUSAK BERAT Indeks 5 2 3 Kontruksi pembatas/penahan/pengaman Konstruksi penanda masuk lokasi Konstruksi perkerasan Konstruksi penghubung Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah Konstruksi menara Konstruksi monumen Konstruksi instalasi/gardu Konstruksi reklame/papan nama a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/persil a. Gapura b. Gerbang a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka a. Jembatan b. Box culvert a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong a. Tugu b. Patung a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45` 0,45 0,45 Indeks 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CATATAN: 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung di tetapkan oleh pemerintah daerah BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA