II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tujuan Pemidanaan Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.23 Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (retributive/vergeldings theorieen) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/verenigings theorieen). Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai 23 Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27
tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.24 Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut: 1. Teori Absolut/Retributif Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergeldings). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk 24 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49 22
memuaskan tuntutan keadilan" (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.25 Pandangan penganut retributivism, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.26 Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan. Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: 27 a. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat. b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam: 1) penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat: - pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; 25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11 26 Muladi, Op.Cit, hlm. 50 27 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 13 23
hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa; 2) penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution), disingkat dengan sebutan teori "distributive" yang berpendapat: - pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal strict liability. John Kaplan membedakan teori retributive (retribution) dalam dua teori yaitu teori pembalasan (the revenge theory), dan teori penebusan dosa (the expiation theory.)28 Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (the criminal is paid back) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (the criminal pays back). Dalam teori pembalasan mislanya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang". 2. Teori Tujuan/Relatif Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaiatan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat 28 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 14 24
atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.29 Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut: 30 1. Pada teori pembalasan: a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung lain misalnya untuk kesejahteraan sarana-sarana untuk masyarakat; tujuan c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. 2. Pada teori tujuan: a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 29 Muladi, Op.Cit, hlm. 51 30 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 17 25
d. pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahataan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (general deterrence) dan prevensi khusus (special deterrence). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Anselm von Feurbach mengembangkan teori psychologischezwang, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.31 31 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 29 26
Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian general prevention tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori deterrence. Dengan pengertian pencegahan (deterrence) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian general prevention tidaklah sama dengan general deterrence.32 Di samping prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (de beveiligende werking). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahtan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.33 3. Teori Gabungan/Verenigings Theorien Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai 32 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 18 33 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 19 27
sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (punishment as an art).34 Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: 35 a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran; b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki; c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan 34 Muladi,Op.Cit, hlm. 50 35 Muladi, Op, Cit, hal 19. 28
29 yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.36 Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.37 Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) pencegahan 36 Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, hlm. 22 37 Muladi,Op.Cit, hlm. 53
(umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.38 Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut: (1) Pemidanaan bertujuan untuk: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. B. Teori Kebijakan Publik Robert Eyestone dalam buku Winarno mengatakan kebijakan publik sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal39. Santoso mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuatkeputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.40 Anderson menjelaskan implikasi dari konsep kebijakan publik yaitu kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara 38 Ibid, hlm. 61 39 Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori dan Konsep. Media Pressindo. Yogyakarta. 2007. hlm. 20. 40 Ibid, hlm: 19 30
31 serampangan; (b) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan keputusan yang tersendiri; (c) kebijaksanaan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah; (d) kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. 41 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaiankeputusan yang dibuat pemerintah untuk mecapai tujuan tertentu dan dituangkan dalam peraturan resmi yang ditunjukan untuk mengatur masyarakat yang merupakan cermin kehendak rakyat. Rumusan cakupan publik policy (kebijakan publik) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Jika suatu pemerintah negara melakukan pelayanan dengan berorientasi kepada public interest atau public needs maka yang harus dipikirkan oleh pemerintah itu ialah How to serve the public, sehingga pemerintah itu bertindak sebagai public servant (pelayanan masyarakat) yang menyelenggarakan public service (layanan publik).42 Selain Kebijakan Publik dalam hal ini juga menggunakan kebijakan hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah "politik hukum 41 Ibid, hlm. 23 42 M.Solly Lubis. Kebijakan Publik. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.23
pidana". Dalam kepustakaan asing istilah ini sering dikenal dengan beberapa istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitiek" Kebijakan di sini mengandung arti bahwa setiap tahap kebijakan, memenuhi: 1. Formulasi, atau perumusan hukum pidana yang merupakan kebijakan legislatif, meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, subjek, pertanggungjawaban. 2. Aplikasi, atau penerapan hukum pidana yang merupakan kebijakan yudikatif, meliputi kebijakan aparat penegak hukum terhadap pidana, sanksi dll. 3. Eksekusi, atau pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kebijakan eksekutif atau administratif, meliputi penempatan dan pembinaan. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah:43 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. C. Sistem Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut : "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan 43 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002, hlm. 24. 32
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana hanya dibatasi kemerdekaan bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai. Hak Narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana, antara lain Pembebasan Bersyarat. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 1. Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Ada beberapa pengertian tentang Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Secara Etimologi, Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat).44 Pemasyarakatan secara umum, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 44 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 655. 33
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.45 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau Narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (pasti). Secara Etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara.46 Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Rumusan yang tercantum baik dalam UU No. 12 Tahun 1995, KEPMEN Kehakiman R.I No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, maupun KEPMEN Kehakiman R.I No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.47 Lembaga pemasyarakatan sendiri terdapat tiga (3) Klas, yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Pada Pasal 4 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 45 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 114 46 Departemen Pendidikan, Op.Cit, hlm. 731. 47 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 57. 34
35 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di bagi 3 Klas, yaitu: 48 a. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Teridiri dari: 1) Bagian Tata Usaha; 2) Bidang Pembinaan Narapidana; 3) Bidang Kegiatan Kerja; 4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; 5) Kesatuan Pengamanan LAPAS. b. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik; 3) Seksi Kegiatan Kerja; 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; 5) Kesatuan Pengamanan LAPAS. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik; 3) Seksi Kegiatan Kerja; 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; 5) Kesatuan Pengamanan LAPAS. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja; 3) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; 4) Kesatuan Pengamanan LAPAS. Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, memiliki fungsi yang dijelaskan pada Pasal 3 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yaitu49: a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik; b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik; d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Secara garis besar pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui proses yang dilakukan sejak narapidana yang bersangkutan masuk (admission) sampai dengan yang bersangkutan di bebaskan (release). Bahruddin Soerjobroto menggambarkan bahwa proses tersebut mempunyai dua perspektif (dua wajah), yaitu proses yang berlangsung dalam lingkungan 48Kepmenkeh. RI.Nomor: M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 4 49Ibid, Pasal 3
bangunan (proses institusional) dan proses yang berlangsungg secara penuh di tengah-tengah masyarakat (proses non institusional) 50. 2. Balai Pemasyarakatan Untuk pembinaan di luar lembaga Pemasyarakatan untuk selanutnya diperlukan institusi (unit kerja) beserta aparat pelaksanaannya yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tantang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 50 Bahruddin Soerjobroto, Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat), AKIP,Jakarta, 1986, hlm. 19 36
Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap: a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. D. Narapidana dan Pembinaan Narapidana 1. Pengertian Narapidana Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dalam memperlakukan orang-orang terpidana dan tahanan (yang pernah melanggar hukum) adalah dengan penjeraan (dibuat jera). Maksud dari penjeraan, agar jera dan kapok sehingga tidak mengulangi kejahatan. Narapidana termasuk bagian dari warga binaan pemasyarakatan, dimana warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. 37
38 Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 2. Hak dan Kewajiban Narapidana Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana berhak : a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. Menyampaikan keluhan; f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping hak-hak di atas, narapidana memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama menjalani masa pidananya di LAPAS. a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu; b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS; dan c. Mau bekerja sama dengan petugas.
3. Pembinaan Narapidana Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Pembinaan adalah segala upaya dalam proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang telah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan yang ada, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif. Pembinaan warga binaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan yang sementara hidupnya tersesat. Oleh karena itu, tujuan sistem pemasyarakatan adalah membina warga binaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan kegotongroyongan agar kelak setelah bebas di tengah-tengah masyarakat menjadi: a. Warga negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi. b. Peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan nasional. c. Menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja sama saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan51. Pembinaan adalah proses, perbuatan, 51 C.I. Harsono Hs., Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan,Jakarta, 1995, hlm. 5 39
cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam arti hukum, pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah untuk menyempumakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.52 Narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.53 Dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana adalah suatu proses dalam usaha membina narapidana melalui kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah, berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan" yaitu: 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga negara yang baik dan berguna; 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas; 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan- kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya; 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dsb; 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya, para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke LAPAS dan RUTAN oleh anggota, anggota masyarakat bebas dan 52 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 134 53 Ibid, hlm. 683 40 lebih
kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya; 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja; 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka ditanamkan samping meningkatkan pemberian bimbingan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya; semangat kekeluargaan dan toleransi, di 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri, agar tumbuh kembali kepribadiannya dan percaya akan kekuatannya sendiri; 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu; 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan 54 . Pembinaan narapidana di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahap pembinaan yang terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Pasal 9: (1) Tahap awal yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1 /3 (satu pertiga) dari masa pidananya. (2) Pembinaan tahap lanjutan yang terdiri dari dua tahap a. tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) masa pidana; b. tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. (3) Pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan 2/3 masa pidana sampai dengan habis masa pidana. Pembinaan tahap awal sebagaimana dalam Pasal 10 meliputi: 54 Ibid, hlm. 15 41
42 a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.55 Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor: m.02.pr.08.03 Tahun.1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, mempunyai tugas pokok: a. memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, sistem pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan pemasyarakatan; b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. TPP mempunyai fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor: m.02.pr.08.03 Tahun.1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, yaitu: a. merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan; b. melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi; c. membuat rekomendasi kepada : 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat; 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan 3) Kepala UPT bagi TPP Daerah. d. melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan. 55 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor : m.02.pr.08.03 tahun.1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan
Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: a. Pembinaan Kepribadian, yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. b. Pembinaan Kemandirian, yang meliputi kegiatan latihan keterampilan, pertanian dan industri dan kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing (hobby). Dihubungkan dengan tujuan pemasyarakatan maka program pembinaan kepribadian sangat terkait erat dengan upaya pemulihan hubungan hidup dan kehidupan narapidana dengan masyarakatnya. Sedangkan program pembinaan kemandirian sangat erat kaitannya dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan narapidana (hubungan narapidana dengan pekerjaannya). Kegiatan yang dilakukan harus dapat menciptakan iklim yang kondusif, yang memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri dan melakukan kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Penentuan penempatan bidang kerja bagi narapidana dapat dilihat berdasarkan hasil asessmen pendidikan atau pelatihan pada tahap penerimaan awal. Kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan suatu kegiatan yang simultan dan berkesinambungan, sehingga disamping bersifat treatment oriented 43
maka kegiatan kerja tersebut juga harus bersifat profit oriented sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan produktif. Pekerjaan narapidana merupakan masalah yang penting dalam pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, baik dipandang dari segi keamanan, kesehatan, pendidikan maupun fungsi sosial dari pekerjaan itu sendiri. Namun demikian tujuan, fungsi maupun sifat pekerjaan itu sendiri dalam sejarahnya tidak sama mengingat bahwa tujuan dan fungsi pidana hilang kemerdekaan itu sendiri mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan jaman. Penjelasan dalam sistem pemasyarakatan, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan-tujuan komersial yang bersifat profit oriented, namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana mereka dapat berperan uiuh sebagai mana layaknya anggota masyarakat. Pembinaan kemandirian memiliki konsep klasifikasi jenis-jenis pekerjaan narapidana ke dalam kategori pekerjaan industri (industrial training) yang bersifat produktif dan latihan keterampilan (vocational training) yaitu: a. Pekerjaan industri yang murni merupakan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang/jasa; b. Pekerjaan industri yang merupakan bagian dari latihan keterampilan yang lebih menekankan pada kegiatan latihan keterampilan sebelum narapidana bekerja produktif, dengan kata lain bahwa selama narapidana melakukan latihan keterampilan juga menghasilkan barang/jasa; c. Latihan keterampilan, yang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan keahlian bagi narapidana tanpa diberikan beban untuk menghasilkan barang/jasa; d. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hobi dari narapidana yang bersangkutan. 44
Empat klasifikasi tersebut tentunya harus mengafiliasi pada situasi dan kondisi kerja yang ada di tengah-tengah masyarakat. Aktifitas harus relevan dan menciptakan semaksimal mungkin pada suatu pekerjaan normal yang bersifat menghidupi. Langkah dan jenis pekerjaan harus mendekati dengan apa yang ada di masyarakat. Pengalaman bekerja yang teratur di dalam penjara dapat berguna sebagai persiapan untuk mencari pekerjaan setelah bebas dan dapat beradaptasi dengan kondisi pekerjaan yang ada di luar nanti. 4. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Dasar hukum pembinaan narapidana yang pokok adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penetapannya dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sum- ber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; b. bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pe- midanaan; c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakat- an menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaarde- lijke Invreheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488 sepanjang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917- 708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917), dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardedijke Veroor- deeling (Stb. 1926-487, 6 November1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pan- casila dan Undang-Undang Dasar 1945. 45
E. Pengertian dan Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa " Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan" Pemberian Program Bebas bersyarat tersebut merupakan salah satu hak dari narapidana selama ia menjalani pidana. Namun demikian, walaupun program bebas bersyarat tersebut adalah hak setiap narapidana, namun dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Untuk program bebas bersyarat tersebut ketentuan yang mengaturnya antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak warga negara Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 46
Pasal 43, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: Pasal 43 (1) Setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat: d. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut sedikit 9 (sembilan) bulan; e. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; f. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan g. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. (3) Pembebasan Bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (5) Pemberian pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana atau Anak didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 43A (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu b. membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 47
c. d. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 2. tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43B (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi tertulis, Direktur terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara 48
Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Pasal 15 KUHP : (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pasal 15a KUHP: (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1. 49
(4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata- mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. Pasal 15b KUHP : (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. (2) Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya. (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 KUHP diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan bersyarat. Terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau sekurang kurangnya Sembilan (9) bulan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 50
51 F. Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat 1. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat di atur dalam Bab V Pasal 49- Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebsan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu: a. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. b. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan presekusor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat diatas juga harus memenuhi syarat: 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sidikit 9 (sembilan) bulan; dan 3) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Selain syarat diatas, ada syarat administratif yaitu dokumen yang harus dilengkapi: a. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidna dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; 5) Salinan register F dan Kepala Lapas; 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 7) Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. 52
8) Surat jaminan keluarga kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. b. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan presekutor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum; 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 3) Laporan perkembangan pembinan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resikodan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 4) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas; 53
5) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat teradap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; 6) Salinan register F dari Kepala Bapas; 7) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 8) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 9) Surat Jaminan kesanggupan dari piak keluarga yang diketaui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang 12 tahun 1995 adalah Hak bagi setiap narapidana/anak pidana. Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Lapas (Balai Pemasyarakatan) setempat. Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana/anak pidana lalu menghadap ke Lapas atau Lapas untuk pembebasan bersyarat terhadap 54
55 narapidana/anak pidana.56 Proses selanjutnya pihak Lapas/Lapas akan meninjau apakah narapidana/anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan- persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan- persyaratan di atas telah terpenuhi. Permohonan akan ditolak jika persyaratan- persyaratan di atas tidak terpenuhi. 2. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Mengenai Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat di atur dalam Pasal 55- Pasal 59 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebsan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. a. Tata Cara pemberian Pembebasan bersyarat yaitu: 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat. 2) Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen. 3) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada kepala Lapas berdasarkan data 56Hukum pembebasan-bersyarat, di akses pada 11 Juli 2014 Pukul 15.47 WIB Online,
narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenui syarat. 4) Dalam Hal kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas. 5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. 6) Usulan berupa rekapitulasi data narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan dengan melampirkan: a) Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah; b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan c) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. 7) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal. b. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Terorisme, narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan HAM berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi lainya, yaitu: 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang telah memenuhi syarat. 56
57 2) Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen. 3) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat. 4) Dalam hal Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas. 5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. 6) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan. 7) Rekomendasi dari Instansi, yaitu: a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena
melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. 8) Persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. G. Pembatalan/Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pemberian Pembebasan bersyarat dapat dicabut dan dibatalkan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembatalan Dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 bahwa: 1. Pembatalan Pembebasan Bersyarat: 1) Kepala Lapas dapat membatalkan usulan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 2) Usulan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melakukan: a. tindak pidana; b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan. 58
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku untuk usulan pemberian Remisi. 2. Pencabutan Pemberian Pembebasan Bersyarat: (1) Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (2) Kepala Kantor Wilayah dapat mencabut keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan: a. melakukan pelanggaran hukum; b. terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana; c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; d. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; e. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau f. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS. 59
H. Faktor-faktor Penegakan Hukum Pidana Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Faktor- faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdiri dari tiga faktor: a. Faktor perundang-undangan, substansi hukum Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum memungkinkan mudah penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi. b. Faktor Penegak Hukum Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan upaya mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung. c. Faktor kesadaran hukum Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu. 60
Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:57 1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. 2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari upaya mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung . 57 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 1983, hlm. 5. 61