Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad (Analisis Substantif dan Analisis Kemaslahatan) Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.1 dan Wardatul Baidho', S.H.2 A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana telah dijelaskan pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama fiqih itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini lazim digolongkan kepada al-mashlahat al mu'tabarat (mashlahat yang mendapatkan dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya.. Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit ke dalam kedua sumber itu (Al-Quran dan Hadis). Dalam hal ini peranan mujtahid sangatlah penting untuk menggali dan menemukan maslahat yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitian itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka mashlahat dimaksud digolongkan sebagai al- mashlahat al-mulghat (kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'). 1 Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah 2 Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik, Kalimantan Tengah Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 1
Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah dgunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada maqashid al-syari'ah. B. Rumusan Masalah Sebagai upaya melihat hubungan antara maqashid al-syari'ah dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut ini dikemukakan beberapa aspek-aspek mashlahat yang terdapat dalam qiyas dan istihsan (Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili) serta yang terdapat dalam al-mashlahat al-mursalat, dan saddu al-zari'at (Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi) . 1. Bagaimana hubungan antara Maqashid al-Syariah dengan Qiyas dan Istihsan (Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili) ? 2. Bagaimana hubungan antara Maqashid al-Syari'ah dengan al Mashlahat al Mursalat dan Saddu al Zari'at (Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi) ? C. Pembahasan Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili ada 2 (dua) yakni Qiyas dan Istihsan: 1. Qiyas Qiyas dalam ilmu ushul fiqh biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 2
nash disebabkan persamaan illat dalam hukum. 3 Berdasarkan rumusan ini maka dalam menggunakan metode qiyas paling tidak ada empat unsur yang harus ada, yakni 'ashl, far'u, hukmu al-'ashl, dan illat. Dari keempat unsur itu unsur yang disebut terakhir, illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya illat pada kasus tersebut. Berbicara tentang illat perlu ditelusuri pengertiannya dan perbedaannya dengan hikmat. Dalam ilmu ushul fiqh illat dirumuskan sebagai suatu shifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zhahir), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (mundabith), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmat adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyaratkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidaknya hukum. Illat merupakan tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum sedangkan hikmat merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Pernyataan ini dianut oleh Jumhur ahli ushul fiqh. Berbeda dengan Jumhur ahli ushul fiqh, al-Shatiby berpendapat bahwa yang dimaksud dengan illat adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk mashlahat dan mafsadah, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, bila keduanya itu zhabir atau tidak, mundhabith atau tidak. 4 Jadi baginya illat itu tidak lain kecuali adalah mashlahat dan mafsadat itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmat, tidak berdasarkan illat. Sebenarnya hikmat dan illat mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penerapan hukum. 3 Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashsha fih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 19 4 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (tt: Dar al Fikr: tth), jilid I, hlm. 185 Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 3
Hikmat merupakan shifat yang zhahir tetapi tidak mundhabit. Hikmat itu baru akan menjadi illat, setelah dinyatakan mundhabit. Untuk itu maka perlu dicari mazhinat-nya, yaitu indilator yang menerangkan bahwa hikmat itu dapat dinyatakan mundhabit.5 Pada bidang ibadah contohnya yang sering digunakan oleh mayoritas ahli ilmu ushul fiqh adalah mengenai sholat qashr. Untuk menetapkan boleh atau tidaknya sholat qashr telah ditetapkan, bahwa safar atau bepergian merupakan illat dibolehkannya sholat qashr. Sedangkan masyaqqat atau kesulitannya merupakan hikmat dibolehkannya sholat tersebut. Jadi boleh atau tidaknya melakukan sholat qashr menurut mereka, tergantung pada ada atau tidak adanya illat, yakni bepergian sebab bepergian dianggap sebagai indikator mazhinnat adanya masyaqqat Sedangkan dalam bidang muamalah biasanya dikemukakan contoh tentang hak syuf'at yaitu hak pembelian bagi seseorang yang berserikat dengan penjual dalam sebidang tanah atau tempat tinggal. Dalam hal ini persekutuan merupakan illat adanya hak syuf'at. Sedangkan hikmatnya adalah untuk menghindari kesulitan yang timbul disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan demikian, persekutuan dijadikan sebagai illat adanya hak syuf'at, karena diasumsikan bahwa karena masuknya unsur lain dalam persekutuan itu akan terjadi kesulitan.. pernyataan yang terakhir itu dianggap sebagai mazhinnat. Bahwa meskipun contoh diatas mewakili dua aspek ilmu fikih. Ibadah dan muamalah, namun perlu dibedakan antara illat dalam bidang ibadah dengan illat dalam bidang muamalah. Illat tidak lebih dari sekedar manfaat, tidak ada pengaruhnya terhadap istinbath hukum. Dengan kata lain , Illat dalam bidang ibadah tidak efektif. Karena itu pada dasarnya qiyas dalam bidang ibadah tidak dapat diberlakukan. 5 Al-Baghdadi, Qawa'id al-Ushul wa ma'qid al-Fushul, (Beirut: Alam al-Kutub, 1986), hlm. 34 Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 4
Sedangkan dalam bidang muamalah illat berlaku efektif dalam menetapkan hukum. Hal ini didasarkan pada satu teori, bahwa pada dasarnya aspek muamalah dapat diketahui hikmat dan rahasianya (ma'qullat al-ma'na), sedangkan aspek ibadah tidak demikian. Praktis qiyas merupakan metode yang sering digunakan dalam hukum yang menyangkut bidang mu'amalah itu. Dalam teori pencarian illat dinyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya shifat menjadi illat adalah bahwa shifat tersebut harus munasabat, yakni sesuai dengan mashlahat yang diduga sebagai tujuan disyariatkan hukum itu. Al-Ghazali mencoba membahas persoalan munasabat ini secara khusus dalam kitabnya Syifa' al- Ghazali. Dalam buku itu ia menyatakan bahwa semua penelitian dalam bidang munasabat bermuara pada upaya memelihara maqashid al-Syariah dalam berbagai unsur dan peringkatannya 6 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur qiyas. 2. Istihsan Secara umum istihsan dapat diartikan sebagai upaya untuk mentawaquf-kan prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Sedangkan secara khusus istihsan diartikan berpalingnya mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas khafi. Dalam hal ini meskipun qiyas jali itu illatnya dapat diketahui dengan jelas, pengaruhnya kurang efektif. Sedangkan pengaruh itu akan lebih kuat pada qiyas khafi, meskipun tidak begitu tampak. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum bedasarkan pada kaidah-kaidah 6 Al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi bayani al-syibb wa al-mukhil wa ala-masalik al-ta'lil (Baghdad: Mathba'at al-Irsyad, 1971), hlm. 159-163 Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 5
umum (al-Qawaid al-Kulliyyat). Metode ini erat kaitannya dengan maqasid al-syari'ah Berikut ini dikemukakan beberapa macam istihsan, yang langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan teori maqasid al- syariat. 1. Istihsan bi al-nash, yakni istihsan yang berdasarkan pada nash lain yang menghendaki tidak berlakuknya dalil yang pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus, sedangkan dalil yang kedua bersifat umum. Jadi lebih bersifat pengecualian. Sebagai contoh dapat dikemukakan jual beli salam. Pada dasarnya jual beli itu dilarang berdasarkan hadis nabi. Yang artinya "Janganlah kamu Menjual Sesuatu yang bukan milikmu". Akan tetapi nabi sendiri yang mengecualikan ketentuan itu untuk kasus jual beli salam. Adapun hikmat dibenarkan jual beli tersebut adalah untuk membantu pedagang yang tidak punya modal yang cukup, sehingga ia memperoleh modal tambahan dari calon pembeli. Hal ini pada gilirannya akan memelihara harta pedagang tersebut, sekaligus mengembangkannya lebih dari itu akad seperti ini mencerminkan kemudahan bermuamalah. Memelihara harta dalam berbagai peringkat kebutuhannya termasuk ruang lingkup maqasid al-Syari'at. 2. Istihsan bi al-Mashlahat yaitu istihsan yang didasarkan pada mashlahat dalam berbagai peringkatmya, padahal qiyas sendiri tidak menghendaki demikian. Ada kalanya mashlahat itu masuk peringkat daruriyyat dan ada kalanya masuk peringkat hajiyyat. Sebenarnya berbicara tentang istihsan, maka sudah diipastikan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh kemashlahatan yang dimaksud adakalanya ditentukan nash dan adakalanya tidak. Dalam hal yang disebut terakhir, maka peranan mujtahid sangat penting untuk mengidentifikasi jenis kemaslahatan sekaligus memperhatikan peringkat kemaslahatannya. Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 6
Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi ada 2 (dua) yakni al Mashlahat al Mursalat dan Saddu al Zari'at: 1. Al-Mashlahat al-Mursalat Sebagaimana metode ijtihad lainnya, al-mashlahat al-mursalat juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menenkankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam mashlahat, yaitu: maslahat mu'tabarat, maslahat mulghat, dan maslahat mursalat. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan Maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum islam tersebut.. Diantara kedua maslahat tersebut,ada yang disebut maslahat mursalat, yakni maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.7 Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah istishlah. Mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode maslahat mursalat. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: 8 Pertama mashlahat tersebut bersifat reasonable (ma'qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (raf'u al_haraj) dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat. Ketiga maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (maqasid al-syari'ah) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i. Berdasarkan persyaratan diatas, mashlahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh diatas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya 7 Abd al-Wahhab Khallaf, ilmu Ushul al-fiqh, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wat al islamiyyat, 1972), hlm. 84 8 Al-Syatibi, al I'tisbam, (Kairo: al-Makatabat al-Tijariyyat al-Kubro,tt.h.), Jilid II, hlm. 364-367 Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 7
hubungan antara metode maslahat mursalat dengan maqasid al- syari'ah. Ungkapan Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini. 2. Saddu al_Zari'at Saddu al-Zari'at diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah . Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. 9 Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Diantara kasus yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada Hakim, seorang Hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara, sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian adalah boleh, tetapi dalam kasus ini harus dilarang.10 Para Ahli ushul fiqh membagi saddu al-Zaria'at menjadi empat kategori. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut: 1. Zari'at yang secara pasti akan membawa mafsadat, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Terhadap zari'at semacam ini para ahli ushul fiqh sepakat melarangnya. 2. Zaria'at yang jarang membawa mafsaddat, seperti menanam dan membudidyakan pohon anggur, Meskipun buah anggur kemungkinan dibuat minuman keras. Namun, hal itu termasuk 9 Al-Syaukani, Irsyad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul, (Surabaya, Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, tth),), hlm.246 10 Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil al-'Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, tth,), Jilid III, hlm. 142 Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 8
jarang. Karena itu menurut ahli ushul fiqh menanam anggur itu tidak perlu dilarang. 3. Zari'at yang berdasarkan dugaan yang kuat dan membawa kepada mafsadat, seperti menjual buah anggur pada orang atau persahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Zari'at ini harus dilarang. 4. Zaria'at yang seringkali membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat,melainkan atas dasar asumsi biasa. Misalnya transaksi jual beli secara kredit diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa mafsadat terutama bagi debitur. Mengenai zari'at seperti ini para ahli ushul fiqh berbeda pendapat. Ada yang berpendapat perbuatan itu harus dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Terlepas dari kategori mana zari'at yang harus dilarang yang jelas dapat dipahami, bahwa metode saddu al-Zari'at secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkan hukum dalam islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode saddu al-zari'at berhubungan erat dengan teori maqasid al-Syari'ah. Itulah gambaran ringkas kerangka teori tentang ijtihad dan hubungannya dengan maqashid al-Syari'ah. Ijtihad dapat dikatakan sebagai metode dalam penetapan hukum islam. Sebagai metode tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan begitu pula halnya dengan teori maqashid al-syari'ah. Teori ini dikembangkan oleh al- Syatibi dari kalangan Malikiyah. Kelebihan dari teori ini adalah adanya usaha untuk menelusuri aspek mashlahat dalam bidang hukum, sehingga kita dapat melacak tujuan Allah menetapkan suatu hukum tertentu. Namun, tidak berarti bahwa teori ini tidak dapat diganggu gugat lagi. Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 9
D. Kesimpulan mashlahat didalamnya mengandung unsur Maqashid al syariah yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur qiyas dan istihsan yang berbasis metode penalaran analisis susbtantif (metode penafsiran Ta'lili) yang mendasarkan aturan hukumnya berdasarkan persamaan analisis teks hukum asal sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Qiyas adalah cara menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nash disebabkan persamaan illat dalam hukum. Sedangkan istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum atau aturan hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum (al-Qawaid al-Kulliyyat). mashlahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh diatas cenderung kepada unsur Maqashid al syariah yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode al maslahat mursalat dan saddu al-zari'at dengan maqasid al-syari'ah. Dimana kedua metode ijtihad tersebut mendasarkan metode penalaran analisis kemaslahatan (metode penafsiran Istislahi) yang mendasarkan aturan hukumnya berdasarkan analisis kemaslahatan hukum dengan tetap pada koridor dalam Al-Qur'an dan Hadis. al maslahat mursalat adalah metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menenkankan pada aspek maslahat secara langsung. Sedangkan saddu al-zari'at adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah, dimana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. . Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 10
Daftar Pustaka Al-Baghdadi.1986. Qawa'id al-Ushul wa ma'qid al-Fushul. Beirut: Alam al-Kutub Al-Ghazali. 1971. Syifa' al-Ghalil fi bayani al-syibb wa al-mukhil wa ala-masalik al-ta'lil. Baghdad: Mathba'at al-Irsyad Al-Qayyim, Ibn. tth. I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil al-'Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Syatibi. tth. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam Jilid I. tt: Dar al Fikr Al-Syatibi. tth. al I'tisbam, Kairo: al-Makatabat al-Tijariyyat al-Kubro Al-Syaukani. tth. Irsyad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul, Surabaya, Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. ilmu Ushul al-fiqh, Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wat al islamiyyat Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashsha fih, Kuwait: Dar al-Qalam Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad | 11