Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Oleh: Agus Armaini RY Mahasiswa Kelas Penyetaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019
Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik oleh: Agus Armaini RY, SH. Mahasiswa Kelas Penyetaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara2019 2019 ABSTRAK Dewan kehormatan notaris merupakan lembaga etik yang mengawal dan membina notaris dalam bertindak harus sesuai dengan kode etik, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga jabatan notaris yang berlaku, pengawasan yang dilakukan oleh dewan kehormatan notaris haruslah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik ikatan notaris indonesia, sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mempunyai dasar yang sama diseluruh indonesia, dengan semakin banyaknya notaris saat ini diharapkan dewan kehormatan notaris dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya.adapun permasalahan dalam makalah ini adalah Bagaimanakah Peran Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik? Bagaimanakah Proses pelaksaan pemberian sanksi kode etik kepada notaris yang melanggar kode etik? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data sekunder. Dewan kehormatan notaris mempunyai peranan yang sangat besar dalam melaksanakan sanksi kode etik bagi notaris yang melanggar kode etik, proses pemberian sanksi kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran juga tidak dilakukan secara serta merta namun dengan tata cara yang telah diatur oleh kode etik dan anggaran dasar notaris Kata Kunci : Anggaran Rumah Tangga Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Kode etik Notaris, Notaris, i
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan kasih karuniaNya yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta inspirasi yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini tepat pada waktunya. makalah ini berjudul " Peranan Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota Medan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik" Selama penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Dr. Edy Ikhsan, SH., MA., selaku Sekretaris Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 4. Ketua dan sekretaris serta seluruh Panitia Seminar Nasional (PERAN DAN TANTANGAN NOTARIS DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0) Penulis juga menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari segala kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kita semua. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata atas segala perhatian yang telah diberikan, ii
penulis mengucapkan terima kasih. Semoga makalah ini juga bermanfaat bagi kita semua. Hotel Le Polonia Medan Medan, 23 Maret 2019 Penulis AGUS ARMAINI RY iii
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iv BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Perumusan Masalah... 6 C. Tujuan Penelitian... 6 G. Metode Penelitian... 6 BAB II PEMBAHASAN... 7 I. Peranan Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik... 7 II. Prosedur Proses Pelaksanaan Pemberian Sanksi Kode Etik Kepada Notaris Yang Melanggar Kode Etik... 12 KESIMPULAN dan SARAN... 16 DAFTAR PUSTAKA... 17 iv
Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik oleh: Agus Armaini RY, SH. Mahasiswa Kelas Penyetaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara2019 2019 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN, adapun hal-hal yang menjadi kewenangan seorang notaris adalah: 1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang- undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dimuat dalam akta autentik. 2. Selain yang tersebut dalam ayat (1) notaris juga berwenang: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut dibatasi oleh 4 (empat) hal, antara lain:1 1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu; 2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan 1 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 4, 1996, Jakarta, Erlangga, hlm. 49. 1
siapa akta itu dibuat; 3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; 4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Mengingat begitu besarnya tugas yang menjadi tanggung jawabnnya seorang notaris maka dibutuhkan adanya suatu kode etik sebagai pedoman bagi notaris dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. Seluruh tata aturan hidup manusia yang ada tentu memiliki tujuan yang sama yakni tercapainya ketertiban. Bila etika seorang notaris baik maka masyarakat akan percaya terhadap notaris tersebut. Lain halnya bila etika seorang notaris buruk maka masyarakat umum akan tidak percaya terhadap notaris yang bersangkutan.2 Bertens berpendapat yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma- norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.3 Bertens memberikan pengertian etika menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:4 1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "sistem atau hidup nilai" dalam hidup manusia perseorangan bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha. 2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia. 3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti dipakai di sini sama dengan filsafat moral. 2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga kenotariatan Indonesia,2009, UII Press, Yogyakarta, Hlm.13 3 K. Bertens, Etika, 1997, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5-6 4 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cet. 3, 2006 , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14 2
Menurut Herlien Budiono terdapat 6 (enam) ciri pengembanan profesi Notaris, antara lain:5 1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab; 2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara; 3. Tidak mengacu pamrih (disinterestedness); 4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif; 5. pesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan 6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi. kode etik adalah etika berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Etika sebagai suatu standar dalam kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut:6 a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya. b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, apabila mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya. c. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan- kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. d. Standar etika mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kode etik profesi dalam pelayanannya. e. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Kode etik yang telah disusun sebagai aturan bagi profesi pasti memiliki tujuan agar terciptanya keselarasan dalam pelaksaan tugas dan fungsi profesional, adapun dalam hal ini kode etik notaris juga disusun sebagai aturan yang wajib dilaksanakan oleh notaris adapun susunan kode etik notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015 terdiri atas: 5 Herlien Budiono , Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, 2010, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 166 6 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. , hlm 165 3
1. BAB I mengenai Ketentuan Umum 2. BAB II mengenai Ruang Lingkup Kode Etik 3. BAB III mengenai Kewajiban, Larangan, dan pengecualian Kewajiban 4. BAB IV mengenai mengenai Sanksi 5. BAB V mengenai Tata Cara Penegakan Kode Etik 6. BAB VI mengenai Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris 7. BAB VII mengenai Pelanggaran Terhadap Kode Etik 8. BAB VIII mengenai Penutup Kode etik yang disusun ini haruslah mendapat mengawasan dari lembaga yang berwenang untuk mengawasinya, dalam hal ini mengenai pengawasan kode etik notaris sesuai dengan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015 dikatakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kode etik dilakukan oleh: a. Pada tingkat Kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah b. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat Menurut anggaran dasar INI dewan kehormatan pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 3 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris. Dewan kehormatan wilayah terdiri dari 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 2 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris, dan dewan kehormatan daerah terdiri dari dari 3 4
anggota biasa dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 1 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris, sudah seharusnya dengan anggota yang telah dimilikinya dewan kehormatan dapat menindak Notaris-Notaris yang melanggar kode etik Notaris. Kenyataan dilapangan masih banyak di temukan notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris misalnya, masih adanya notaris yang memberikan papan bunga yang mencantumkan nama jabatan notaris, adanya penunjuk arah yang tercantum nama dan jabatan notaris, adanya promosi diri melalui media cetak,maupun elektronik dalam hal pemberian ucapan selamat,belasungkawan, kegiatan pemasaran, dll, yang mencantumkan nama jabatan notaris. Untuk itu dewan kehormatan notaris diharapkan dapat menertibkan hal-hal tersebut. Dewan kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran kode etik,7 Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk diketahui bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Peranan fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik" 7 Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015 5
2. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa permasalah yang harus dibahas dan diteliti dalam penelitian makalah ini adalah sebagi berikut: 1. Bagaimanakah Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik? 2. Bagaimanakah Proses pelaksaan pemberian sanksi kode etik kepada notaris yang melanggar kode etik? 3. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Peran Fungsi Tugas Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik. 2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian sanksi kode etik kepada notaris yang melanggar kode etik. 4. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari sisi normatifnya8, dalam penelitian ini meneliti tentang anggaran dasar dan kode etik Notaris serta bahan kepustakaan. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.9 Dalam penelitian ini menggunakan bahan penelitian yaitu Kode Etik Notaris 8 Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal 57 9 Bambang Waluyo, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18 6
Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Bandung 2005 kode etik notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten 29-30 Mei 2015 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Banten 29-30 Mei 2015 Tahapan pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut10: a. Melakukan pengumpulan hukum positif dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian; b. Melakukan kajian pustaka melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen dan peraturan perundangan; c. Mengelompokkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan; d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah menjadi objek penelitian. BAB II PEMBAHASAN 1. Peranan Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris merupakan seorang pejabat publik, suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, Notaris harus dapat menjaga nama baik dan martabat profesi Notaris dihadapan masyarakat. Sehingga di buatlah kode etik notaris yang berguna sebagai acuan atau pedoman bagi Notaris untuk dapat berprilaku agar sikap/perbuatan Notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik itu. Sehingga baik jabatan notaris maupun nama baik pribadi notaris itu sendiri diharapkan dapat selalu baik dimata masyarakat sebagi seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai alat bukti jika diperlukan suatu hari nanti. Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris 10 Ronitijo Hanitijo soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hal. 6 7
pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain: 1. Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan. 2. Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.11 Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu: 1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai mengandung beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi. jawab 2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.12 Berdasarkan hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris maka disinilah diperlukannya Dewan Kehormatan Notaris adapun tugas dewan kehormatan ini di atur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut: Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kode etik notaris 11 Syarifa, Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 60 12 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. , hlm. 61 8
Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan atau/ Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris Melakukan koordinasi,komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama- sama dengan pengurus pusat. Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakakan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu. Menurut kode etik notaris adapun hal-hal yang menjadi larangan untuk dilakukan oleh notaris adalah: 1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang maupun perwakilan; 2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notari" di luar lingkungan kantor 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara jabatannya, bersama-sama dengan mencantumkan nama dan menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk: a. Iklan b. Ucapan selamat c. Ucapan bela sungkawa d. Ucapan terimakasih e. kegiatan pemasaran f. Kegiatan sponsor, baik sosial, agama maupun olahraga. 4. Bekerja sama dengan biro hakekatnya bertindak mendapatkan klien; jasa/orang/Badan Hukum yang pada atau sebagai perantara untuk mencari 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain; 6. Meminta minuta kepada klien untuk ditanda tangani; 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain; 9
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen- dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya; 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan tidak sehat 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh yang perkumpulan; 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang-orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan; 12. Menjelekan atau menyelahkan rekanan notaris lain atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberi tahu kepada rekan sejawat atas kesalahan yang dilakukannya; 13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik;13 14. Membentuk kelompok sesama teman sejawat yang bersifat eksklusif dengan maksud untuk melayani suatu kepentingan dari instansi atau lembaga lain, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain diluar kelompoknya untuk ikut berpartisipasi 15. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai aturan perundang undangan 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan akta.14 Hal-hal tersebut diatas yang merupakan larangan bagi seorang notaris dan apabila notaris menggar hal-hal tersebut maka dewan kehormatan dapat menjatuhkan sangsi kode etik kepada notaris yang bersangkutan, adapun yang menjadi sanksi kode etik bagi notaris yang melanggar hal tersebut di atas adalah: 1. Teguran; 2. Peringatan; 3. Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan 13 Pasal 4 anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 14 Pasal 4 angkat3 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015 10
4. Pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan; 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut. Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan dewan kehormatan notaris atas pelanggaran sanksi kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan kehormatan daerah/wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dapat diajukan bading ke dewan kehormatan pusat, dan putusan pertama dewan kehormatan pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat 11
diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding. Dewan kehormatan dalam hal ini lembaga yang mempunyai otoritas penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut: 1. Dewan kehormatan mencari fakta-fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang menggar kode etik; 2. Dewan kehormatan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya yang ditemukan dalam fakta-fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan. II. Prosedur Proses Pelaksanaan Pemberian Sanksi Kode Etik Kepada Notaris Yang Melanggar Kode Etik Manusia selama hidupnya dalam berhubungan dengan manusia lainnya selalu berhadapan dengan permasalah etis.15Etika tercermin pada kehidupan manusia dalam pergaulannya sehari-hari.16 Tindakan dari setiap profesi yang dijalankan secara profesional pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan diri dari sikap yang tidak terhormat dan berusaha menunjukkan kenyataan bahwa norma- norma moral yang berlaku dalam kebudayaan dan masyarakatnya wajib dipatuhi dan dijalankan secara etis.17 Berdasarkan Pasal 1 angka 2(dua) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan pengertian Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang 15 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 121 16 Abdul Ghofur Anshori, op.cit., hlm. 64 17 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal 33 12
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, karena notaris adalah suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik. Kode etik dan anggaran dasar notaris, serta Undang-Undang Jabatan notaris diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.18 Pengawasan terhadap kode etik notaris yang dilakukan oleh dewan kehormatan notaris akan memagari notaris dari melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik jabatan notaris. Dewan kehormatan notaris tidaklah dapat memberikan hukuman atau sanksi terhadapat notaris secara langsung, hal ini haruslah melalui beberapa proses ataupun tahapan - tahapan yang dilakukan agar keputusan tersebut dapat bersifat final dan mengikat. Mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian sanksi terhadap notaris ini tertuang didalam kode etik notaris dan anggaran dasar notaris. Saat dicurigai adanya perbuatan yang melanggar kode etik atau adanya laporan tentang pelanggaran kode etik maka hal yang harus dilakukan oleh dewan kehormatan notaris adalah memeriksa fakta-fakta yang ada, selanjutnya dewan kehormatan notaris yang selanjutnya akan disebut DKN selanjutnya akan meminta penjelasan dari notaris yang terduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, hal ini dilakukan selambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan 18 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, C.V Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal.75 13
Notaris yang di panggil untuk keperluan menjelaskan atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya diharapkan untuk hadir sesuai jadwal yang telah di tetapkan, namun jika yang bersangkutan tidak hadir baik disengaja atau karena berhalangan maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua selambat-lambatnya dilakukan 14 hari setelah pemanggilan yang pertama, pemanggilan terhadap notaris yang tidak hadir dilakukan paling banyak sebanyak 3(tiga) kali pemanggilan, jika yang bersangkutan tidak juga mengubris panggilan yang dilakukan maka dewan kehormatan dapat langsung melaksanakan sidang dan menjatuhkan sanksi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 Kode etik Notaris. Setelah adanya adanya meriksaan dan sidang jika terbukti yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran apapun maka yang bersangkutan akan dibersihkan namanya dengan dikeluarkannya surat oleh dewan kehormatan notaris yang memeriksa perkara tersebut, namun jika terbukti bersalah maka DKN wajib mengirimkan surat keputusan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dengan tembusan kepada pengurus pusat, DKN Pusat, Pengurus Wilayah, DKN wilayah, Pengurus Daerah, DKN daerah. Putusan sanksi yang diberikan dalam kongres wajib diberitahukan oleh kongres terhadap notaris yang diperiksa, dewan kehormatan dalam memeriksa dan memutuskan sidang haruslah memenuhi hal-hal yang diatur dalam Kode etik Ikatan Notaris Indonesia hal tersebut adalah: 1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan 2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan 3. Merahasiakan segala hal yang ditemukan.19 Sehingga pada saat pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran tidak langsung dituduh melakukan pelanggarana sebab hal tersebut masih dipertanyakan apakah nyatanya notaris tersebut melakukan pelanggaran atau tidak, sebab asas 19 Pasal 9 angka 10 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015 14
praduga tidak bersalah tetaplah harus diberlakukan.Bilamana DKN daerah tidak ada pada suatu daerah tertentumakan tugas - tugas DKN daerah tersebut dilimpahkan kepada DKN Wilayah. Putusan yang diputuskan oleh kongres dewan kehormatan notaris dapatlah diajukan banding oleh notaris yang dijatuhi hukuman tersebut jika merasa keberatan dengan keputusan yang telah diberikan, permohonan banding dapat dilakukan 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi yang pertama. Permohonan banding dikirim dengan surat atau dikirim langsung oleh yang dijatuhi sanksi kepada dewan kehormatan pusat dengan tembusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, DKN Wilayah, pengurus Daerah, DKN Daerah, bilamana yang bersangkutan tidak langsung mengirimkan suratnya ke DKN pusat namun mengirim banding melalui DKN yang memutuskan perkaranya maka DKN yang memutuskan sanksi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas kepada DKN Pusat. Setelah selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima permohonan banding maka DKN Pusat akan memanggil pihak yang mengajukan banding untuk medengarkan penjelasan. Pembelaan yang dilakukannya. DKN pusat selambat-lambatnya setelah 30 hari kerja setelah melakukan pemeriksaan terakhir maka wajib memberikan keputusan banding, bilamana pihak yang dipanggil tidak datang pada saat pemanggilan maka DKN tetap akan memberikan keputusannya, setelah adanya keputusan banding maka DKN Pusat mengirim hasil putusan kepada pihak yang diperiksa dengan surat tercatat dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah adanya putusan. Berdarkan mekanisme ini diharapkan DKN dapat memberikan keputusan yang bijak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada yang didapat selama sidang dilakukan, sidang ini dilakukan secara tertutup, namun putusan sidang dibacakan secara terbuka sehingga diharapkan keputusan tersebut dapat didengar dan diketahui oleh seluruh anggota. 15
KESIMPULAN dan SARAN A. Kesimpulan 1. Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Dan mempunyai kewenangan atas pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Notaris dan kode etik Notaris. 2. Pelaksaan pemberian sanksi terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidaklah dilakukan secara serta merta, pemberian sanksi diberikan setelah prosedur-prosedur pemberian sanksi dilakukan baik itu pemeriksaan, pemanggilan yang bersangkutan guna untuk mendengarkan pembelaan atau penjelasannya, dan yang bersangkutan juga dapat mengajukan banding kepada DKN yang memutuskan perkaranya taupun kepada DKN pusat langsung. Setelah banding maka barulah keputusan tersebut menjadi final, namun jika dalam waktu selambat- lambatnya 30 hari kerja yang bersangkutan tidak mengajukan banding maka putusan yang pertama secara langsung menjadi putusan yang diberikan kepada yang bersangkutan ataupun keputusan pertama tersebut menjadi keputusan yang Final. B. Saran 1. Dewan Kehormatan Notaris Baik Pusat,Wilayah, maupun Daerah di harapkan dapat lebih berperan aktif dan memberikan sanksi yang tegas kepada Notaris yang melanggar kode etik baik di sengaja maupun karena kelalaiannya, sebab sanksi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi notaris lain agar tidak melanggar kode etik yang ada dan tetap dapat menjaga martabat dan keluhuran jabatan Notaris yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Proses pemberian sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik diharapkan dapat lebih singkat dan dapat lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya 16
DAFTAR PUSTAKA Abdul Ghofur, Anshori, Lembaga kenotariatan Indonesia,2009, UII Press, Yogyakarta Bertens,K, Etika, 1997, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Budiono, Herlien , Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, 2010, Bandung, Citra Aditya Bakt Johni, Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,2005, Bayu Media Publishing, Malang, Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, cet. 3, 2006 , Bandung, Citra Aditya Bakti,2006 Nuh, Muhammad, Etika Profesi Hukum, 2011, Pustaka Setia, Bandung Soemitro, Ronitijo Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, Jakarta,Ghalia Indonesia Syarifa, Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011 Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi dan Profesi Hukum, 2003, C.V Aneka Ilmu, Semarang Tobing, G.H.S, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 4, 1996, Jakarta, Erlangga Waluyo, Bambang, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Widyadharma, Ignatius Ridwan , Etika Profesi Hukum,Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 1996 Peraturan lainnya Kode Etik Notaris kode etik notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten 29-30 Mei 2015 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Bandung 2005 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Banten 29-30 Mei 2015 Anggaran Rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia 17