BAB III UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KETERLAMBATAN GAJI PEMAIN SEPAK BOLA YANG DILAKUKAN OLEH KLUB 1. Konsep Sengketa a. Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus bahasa indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,kelompok-kelompok, atau organisasi- organisasi terhadap satu objek permasalahan.1 Senada dengan itu Winardi mengemukakan "pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain." Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat " Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya." 47Kamus besar bahasa Indonesia 1977 48
49 Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak Kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. b. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara sebagai berikut : 1) Negosiasi adalah mrupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.2 2) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketea antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga ( mediator ) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sbb: a) Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi tanggal 22-6-2013
50 b) Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama. 3) Konsilisasi adalah usaha mempertumukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 4) Arbitrase Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupaka kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti dibawah ini : 3 a) Salah satu pihak meninggal b) Salah satu pihak bangkrut c) Pembaharuan utang ( novasi ) tanggal 23-6-2013
51 d) Salah satu pihak tidak mampu membayar ( insolvensi ) e) Pwarisan f) Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tsb dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tsb h) Berakhir atau batalnya perjanjian pokok 2. Upaya Penyelesaian Sengketa a. Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian melalui Litigasidiatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus seperti peradilan anak, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industri dan lainnya.4 Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution ( solusi yang memperhatikan kedua belah pihak )karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. 50Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, PT. RajaGrafindo Parsada, Jakarta 2004
52 Kebaikan dari sistem ini adalah : 1) Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas ( karena sistem peradilan di indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peadilan agama,peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini ) 2) Biaya yang relatif lebih murah ( Salah satu asas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah : 5 1) Kurangnya kepastian hukum ( Karena terdapat hierarki pengadilan di indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap) 2) Hakim yang "awam" ( pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Namun jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit 51Rupika Husna Sari, diakses tanggal 3-6- 2013
penyusunan keputusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. Apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut. Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (nanti akan dibahas lebih lanjut) untuk mendamaikan para pihak. Jika tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun Pemeriksaan Perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta perdamaian ( acte van daading ) yang pada intinya berisi para pihak harus mentaati akta perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama tersebut akan ditolak dengan alasan ne bis in idem ( perkara yang sama tidak boleh diperkarakan 2 kali ) karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum). 53 akan
Sebelum keluarnya Undang-Undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa perburuhan dalam perusahaan diatur didalam Undang-undang no. 22 tahun 1957 melalui peradilan. Untuk mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh dan Tenaga Kerja sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan diundangkan Undang-undang no. 2 Tahun 2004 sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial disamping peradilan umum. Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengatakan pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan : 6 1) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 2) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 3) Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja 4) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam kasus yang sudah-sudah mengenai keterlambatan gaji antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola, sistem upaya penyelesaian litigasi sangat jarang di pakai meskipun tidak menutup kemungkinan cara ini mendatang akan di pakai oleh pemain sepak bola ataupun klub sepak bola untuk upaya penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak. 52Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 54
55 b. Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Suatu hubungan kerja di dalam dunia sepak bola dapat berlangsung secara terus menerus, jika hubungan antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola sangat baik. Namun ada kalanya dikemudian hari terjadi sengketa diantara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola. 7 Penyebab utama dari sengketa adalah karena masing-masing pihak tidak bersedia secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban masing- masing sebagaimana telah diperjanjian sebelumnya dalam perjanjian kerja yang telah disetujui dan ditangani oleh pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola. Penyelesaian sengketa di sepak bola berbeda dengan penyelesaian sengketa dibidang perdata lainnya. Dalam penyelesaian sengketa dibidang perdata terdapat pilihan hukum ( choice of law ) dan pilihan forum ( choice of forum ) atau yang dikenal dengan adanya litigasi dan non- litigasi. Sedangkan di dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), tidak menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi). Banyak keuntungan atau segi positif jika menyelesaikan sengketa disepak bola menggunakan cara diluar pengadilan (non-litigasi). diakses tanggal 9-7-2013
Keuntungan itu antara lain : para pihak yang bersengketa tidak perlu mengeluarkan biaya yang belajar untuk menyelesaikan sengketa, rahasia mengenai sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola lebih terjamin. Selain itu keuntungan menyelesaikan sengketa menggunakan cara non litigasi adalah efisiensi waktu ( butuh waktu yang tidak lama, sehingga para pihak yang bersengketa, yaitu klub sepak bola dengan pemain sepak bola, masih dapat berkonsentrai pada pertandingan atau kompetisi sepak bola. Penyelesaian sengketa di sepak bola menggunakan cara diluar pengadilan (non-litigasi) ini berdasar pada Regulasi liga Indonesia tahun 2014 dan standart kontrak pemain pasal 12 ayat (1) dan (2), bahwa : 8 "Segala bentuk perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua tentang isi dan atau akibat dari perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara : a. Dalam hal terjadinya keluhan, Pemain dan Klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. b. Apabila pemain dan klub tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan, mempertimbangkan keadilan bagi pemain dan klub, keduanya diminta 54Regulasi liga super Indonesia tahun 204 56
untuk mengacu permasalahan kepada lembaga tertinggi sepakbola Indonesia dalam hal ini PSSI . 9 Dari Regulasi liga Indonesia tahun 2014 dapat dijelaskan, jika terjadi sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola, pertama menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara sesuai dengan standart kontrak yang sudah di tetapkan, yaitu melalui : "Musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak". Penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola melalui musyawarah adalah hanya melibatkan kedua belah pihak, tanpa campur tangan pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar sengketa antara kedua belah pihak cepat selesai. Pada dasarnya musyawarah dilakukan dengan suasana atau cara kekeluargaan. Hal ini dikatakan agar tidak merusak hubungan baik antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola seperti pada saat perundingan, penandatanganan perjanjian kerja. Bagaimanapun juga, pihak klub sepak bola dan pemain sepak bola tidak ingin konsentrasinya terganggu pada saat pertandingan karena sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak menemui jalan keluar atau solusi, maka sengketa akan diselesaikan dengan cara sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Standart Kontrak pemain Liga Super Indonesia tahun 2014, bahwa : 55Standart Kontrak Pemain Liga Indonesia tahun 2014 pasal 12 (1) dan (2) 57
" Jika musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersam-sama diserahkan kepada pengurus Daerah (PENGDA) setempat". Dari Pasal 12 ayat (1) Standart Kontrak pemain Liga Super Indonesia tahun 2014, tersebut dapat diartikan Pengurus Daerah (PENGDA) dalam hal ini PENGDA PSSI bertindak sebagai mediator. Mediator adalah orang atau lembaga yang bertugas melakukan atau memberikan anjuran atau nasehat kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau sengketa dalam cara mediasi. Mediasi itu sendiri mempunyai pengertian suatu cara penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan antara pihak yang berselisih ( pihak klub sepak bola dan pemain sepak bola ) yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.10 Dalam hal ini penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola menggunakan bantuan pihak ketiga (PENGDA PSSI). PENGDA PSSI harus dapat bertindak atau bersifat netral, hanya membantu memberikan nasehat atau solusi tanpa memihak salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola dengan cara mediasi tidak ada jalan keluar atau menghasilkan kata sepakat, maka sengketa akan diselesaikandengan cara 56Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 13 58 tidak
59 sesuai pasal 12 ayat (2) Standart Kontrak pemain Liga Super Indonesia tahun 2014, bahwa : "Jika musyawarah melalui pengda tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat" Cara penyelesaian sengketa sesuai Standart Kontrak pemain Liga Super Indonesia tahun 2014 tersebut diatas, merupakan jalan atau cara terakhir, karena sengketa atau perselisihan tersebut diserahkan atau diselesaikan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), selaku induk organisasi sepak bola di Indonesia. Cara penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola jika sampai diselesaikan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berarti menggunakan cara arbitrase. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) bertindak sebagai lembaga arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga
60 tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:11 a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripadaproses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan atau tidak diberikan kepada masyarakat luas. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi ( penyelesaian sengketa melalui peradilan ). 12 57Ibid hal. 34
Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Penyelesaian sengketa menggunakan cara arbitrase memiliki ciri -ciri tersendiri. Hal ini diungkapkan oleh Munir Fuady, karakteristik yuridis arbitrase:13 1. Adanya kontroversi diantara para pihak. 2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter. 3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu. 4. Arbiter adalah pihak diluar badan peradilan umum. 5. Dasar pengajuan sengketa ke arbiterase adalah perjanjian. 6. Arbiter melakukan pemeriksaan sengketa atau perkara. 7. Setelah memeriksa sengketa atau perkara, arbiter akan melakukan dan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak. Lembaga arbitrase meskipun tanpa adanya suatu sengketa, dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan 58Ibid hal. 34 59Ibid hal. 35 61
berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan atau klausula yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru da n lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat oleh pendapat atau keputusan arbitrase dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, maka dianggap melanggar perjanjian. 14 Pada dasarnya para pihak yang bersengketa (pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola) dapat menyatakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan keputusan ( ex aequoetbono). Dalam hal ini arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum bersifat memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh arbiter. Dari penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas, bahwa penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola jika tidak ada jalan keluar setelah melalui proses musyawarahdan mufakat antara kedua belah pihak, mediasi yang dilakukan oleh PENGDA setempat ( dalam hal ini PENGDA PSSI ), maka penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam hal ini PSSI sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia menggunakan cara arbitrase 60Ibid hal. 36 62
sebagai cara penyelesaian suatu sengketa atau jalan keluar terakhir. Langkah- langkah atau cara penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan pasal Regulasi Liga super Indonesia tahun 2014 dan Standart Kontrak pemain Liga super Indoesia tahun 2014. 15 Semua penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada PSSI merupakan langkah terakhir yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Pihak yang bersengketa yaitu pihak klub sepak bola dan pemain sepak bola harus menjalakan atau memenuhi keputusan PSSI dengan rasa tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase yang ditempuh PSSI menjadi berlarut -larut atau tidak terselesaikan. Cara arbitrase sangat berbeda dengan proses peradilan umum, dimana terhadap putusan pengadilan para pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan cara arbitrase tidak terbuka atau tidak ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.16 Selain dengan cara tersebut di atas , ada pula cara yang lain untuk menyelesaikan keterlambatan gaji yang di bayarkan oleh klub, yaitu dengan peranan APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia). 61Regulasi Liga Super tahun 2014 "Peran APPI untuk Indonesia" 63
APPI merupakan asosiasi yang menjadi wadah bagi pemain sepak bola professional di Indonesia yang di dirikan tahun 2008. Salah satu tujuan dibentuknya APPI adalah membantu organisasi sepakbola dalam mempromosikan sepak bola serta mengembangkannya juga bekerja untuk kepentingan pemain serta kesejahteraan mereka. Dari tujuan diatas, APPI memiliki peranan untuk bersama orga nisasi sepakbola di Indonesia, PSSI, mengembangkan sepakbola mempromosikannya, juga berperan untuk membela kepentingan pemain dan kesejahteraan mereka. Salah satu peranan menonjol APPI adalah mereka bisa menjadi mediator antara pihak klub dengan pemain apabila terjadi masalah diantara klub dan pemain. Jadi kesimpulan dari upaya penyelesaian sengketa antara pemain dengan klub sepak bola adalah dengan menilik kembali perjanjian Standart Kontrak pemain dan Regulasi yang di pakai pada liga Indonesia. Langkah yang digunakan untuk penyelesaian sengketa adalah musyawarah, mediasi, dan arbitrase sebagai langkah terakhir yang ditangani oleh PSSI sebagai induk persepakbolaan di Indonesia, yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Pada umumnya PSSI memberikan hukuman kepada klub yang terlambat membayar gaji pemain seperti pengurangan poin bahkan sampai degradasi ke divisi di bawahnya atau bisa jadi klub tersebut tidak boleh mengikuti kompetisi sepakbola yang di selanggarakan PSSI. 64 dan