Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Kadek Putra Yasa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial Email: Abstrak Kudeta adalah sebuah tindakan penggulingan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal bahkan bersifat brutal, inkonstitusional berupa penggambil-alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang melalui tindakan strategis, taktis, politis, legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh ikut campur dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat. Kata Kunci : Kudeta, Hukum Internasional, Militer Abstrack A coup is an act of overthrowing power against someone in authority by illegal and even brutal, unconstitutional in the form of the takeover of power, the overthrow of the power of a state government by attacking through strategic, tactical, political actions, government legitimacy then intends to accept the handover of power from the government that overthrown. One of the countries that often experience coups is Myanmar. The history of the Myanmar military coup began in 1962, 1988 to 2021 due to the Myanmar military wanting to maintain its existence or influence. The coup that took place in Myanmar became a polemic for all parties, because countries or international and regional organizations should not interfere in the country/non- intervention based on the principles that have been stated legally. So that the resolution of the coup conflict is hindered by international law because there are already binding provisions. Keyword : Coup d'etat, International Law, Military PENDAHULUAN Dewasa ini perkara dalam suatu bangsa tidak pernah lepas secara internal maupun eksternal. Permasalahan suatu bangsa bisa menjadi perkara yang tidak mempengaruhi dinamika internasional, akan tetapi bisa pula menjadi persoalaan yang mengganggu tata tertib dan perdamaian internasional. Suatu masalah bisa timbul dalam negara karena adanya kepentingan politik negara bahkan demi tujuan pribadi atau golongan. Terkadang untuk mewujudkan kepentingan serta tujuannya, sering terjadi persinggungan atau konflik, hal ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti konflik internal politik, krisis, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Terjadinya konflik akan berakibat terganggunya sistem kemanan dan kertiban 103
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 dalam suatu negara. Salah satu ancaman konflik yang terjadi adalah campur tangan militer yang berdampak pada tindakan kudeta. Kudeta adalah sebuah tindakan penggulingan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal bahkan bersifat brutal, inkonstitusional berupa penggambil- alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang melalui tindakan strategis, taktis, politis, legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan berhasil bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta mendapat dukungan dari pihak sipil dan militer (tentara).1 Kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Hal semacam ini dilakukan berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari segi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, pemberontakan, kenaikan tingkat inflasi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan adanya wabah penyakit yang mengakibatkan situasi negara menjadi tidak terkendali. Biasanya, kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.2 Militer memiliki peran yang cukup mendominasi dalam dinamika politik Negara. Dalam sebuah negara peran militer sangat penting sebagai pelindung negara dari berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Hubungan militer dengan sipil dapat diasumsikan bahwa militer dibentuk untuk membantu serta menopang dalam pemerintahan sipil dengan tujuan utamanya yaitu untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Akan tetapi dalam negara berkembang pihak militer selalu intervensi dalam pemerintahan sah yang sedang berkuasa, karenanya pemerintahan yang sedang berkuasa selalu menjalin kerjasama dengan pihak militer guna menjaga kestabilan dan keamanan untuk mencapai tujuan suatu negara dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.3 Berbagai negara telah merasakan peristiwa politik tersebut, baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Sebuah negara yang pernah mengalami kudeta militer dapat diasumsikan telah memiliki pengalaman serta proses bernegara tersendiri dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi suatu negara dalam mencapai posisinya hingga sampai saat ini. Kudeta merupakan bentuk dari intervensi militer dalam persoalan politik. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu Negara. Yang menjadi titik fokus dalam masalah ini adalah proses demokrasi di Myanmar yang terganggu karena adanya campur tangan militer serta hubungan sipil dan militer. Tentunya hal tersebut juga dialami oleh Myanmar, proses bernegara yang terjadi di Myanmar tentu mengalami perubahan dan perkembangan di dalam negaranya. Selain adanya perubahan demi perubahan, hal ini juga ditandai dengan gejolak dari segi ekonomi, masyarakat, sosial budaya dan khususnya dalam politik. Bukan baru kali ini saja Myanmar mengalami kudeta sejak myanmar merdeka pada tahun 1948. Menengok sejarah dalam beberapa tahun terakhir militer Myanmar memiliki peran yang lebih dominan dalam kehidupan politik. Para pemimpin negara sejak merdeka tahun 1948 dilatarbelakangi oleh orang dengan background militer. Militer seringkali menggunakan kekerasan dengan kekuatan luar biasa untuk menggulingkan pemerintahan. 1 Christopher Orlando Sylvester, Roget's International Thesaurus of English Words and Phrases, New York, Thomas Crowell Company, 1962, hlm 1258. 2 Eric A. Nordlinger, Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 150. 3 Junita Setiana Ginting, Pretorian dalam Perkembangan Politik Negara Berkembang, Medan : Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm 1. 104
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 PEMBAHASAN Sejarah Myanmar selama enam dekade terakhir tidak bisa dilepaskan dari cengkraman kediktatoran pihak militer, padahal menjelang tahun 1962 Myanmar sudah berada di posisi yang relatif stabil dan kondusif. Walaupun dihadapkan dengan berbagai permasalahan mulai dari krisis ekonomi, tekanan internasional hingga demonstrasi massa, Tatmadaw yang merupakan militer Myanmar senantiasa memanfaatkan keadaan tersebut ubtuk memperkuat dominasinya bahkan sampai memegang kendali pemerintahan sampai sekarang. Semenjak pemerintahan dikuasai pihak militer, seluruh bidang kehidupan di Myanmar diatur oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan, dan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Davis I. Steinberg yang menyebut Myanmar sebagai the most monolithically military- controlled in the world. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat dikendalikan oleh militer sejak tahun 1962.4 Peralihan kekuasaan dari sipil kepada pihak militer bukan hal yang baru di Myanmar. Militer Myanmar memiliki riwayat cukup panjang dalam kehidupan politik negeri Myanmar. Kudeta merupakan isu yang tidak asing lagi, sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948, tercatat Myanmar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Pihak militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan tahun, dan sepanjang masa itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta yang terjadi di Myanmar mengalami beberapa fase hingga sekarang ini, bahkan sebelum perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar negara ini mengalami peristiwa kudeta di tahun 1962. Oleh karena itu terjadinya Kudeta pertama terhadap pemerintahan pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Pasang Surut Demokrasi Myanmar Para aktivis mahasiswa Myanmar melangsungkan protes besar - besaran pada tahun 1988 untuk merespons ketimpangan ekonomi yang terjadi pada kekuasaan militer dan menuntut adanya reformasi menuju demokrasi. Aksi pada 08 Agustus 1988 dikenal sebagai Perlawanan 8888 dan tercatat sebagai salah satu aksi dengan tingkat kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan. Sekitar 5000 orang dilaporkan tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh militer. Di tahun itu pula Suu Kyi mendirikan NLD untuk menekan pemerintahan militer agar menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. tahun 1990 Myanmar meyelenggarakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD. Akan tetapi Junta militer menolak hasil pemilu yang telah diselenggarakan dan menerapkan tahanan rumah kepada Suu Kyi. Untuk mempertahankan kendali militer atas pemerintahan, Tatmadaw menyusun konstitusi baru yang menetapkan 25% kursi parlemen nasional dan lokal diisi oleh pejabat militer. Berdasarkan konstitusi itu, pemilihan umum kembali diselenggarakan tahun 2011 yang dimenangkan Union Solidarity and Development Party (USDP). Mendapat tekanan domestik dan internasional, pada Selama masa pemerintahan USDP dari tahun 2011-2016, Jenderal Min Aung Hlaing mempunyai pengaruh besar dalam politik. Pemilihan umum selanjutnya pada tahun 2015 membuahkan hasil kemenangan bagi NLD, akan tetapi tidak bisa menempatkan Suu Kyi sebagai Presiden karena terhalang konstitusi yang disusun oleh pihak militer. Pada saat Htin Kyaw menjabat sebagai presiden, beliau menciptakan posisi State Counsellor yang menempatkan Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan. Pada periode pemerintahan tersebut hubungan antara militer dengan pemerintahan Suu Kyi terjalin lumayan baik, Jenderal Min Aung Hlaing mulai beradaptasi dan bekerja sama, 4 M. Adian Firnas, Prospek Demokrasi di Myanmar, Jurnal Universitas Paramadina, Vol.2 No.2, 2003, hlm 130- 131. 105
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 tetapi Jenderal Min Aung Hlaing terus memastikan kekuasaan militer dengan menghalangi setiap upaya NLD merevisi konstitusi dan membatasi kekuatan militer. Suu Kyi bahkan mendapat kritik keras dari masyarakat internasional saat dianggap memberi pembelaan bagi militer Myanmar yang dituduh melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Kudeta 01 Februari 2021 menunjukkan hubungan yang terbalik. Hal ini menjadi pertanyaan banyak analis, apa sebenarnya hal yang mendorong militer melakukan kudeta, dan apa tujuan terselubung dari kudeta ini. Pihak militer Myanmar dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa kudeta ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kecurangan pada pemilihan umum 2020. Pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing dalam orasinya menyatakan akan ada pemilu baru yang lebih demokratis. Ia juga menyatakan pemerintahannya akan berbeda dari rezim militer yang berkuasa sebelumnya selama 49 tahun dan bertindak brutal terhadap masa pada tahun 1988 dan 2007. Namun jika diperhatikan prosedur yang beberapa kali dijalankan militer untuk mempertahankan pengaruhnya, setidaknya kudeta ini dapat disinyalir sebagai keputusasaan militer atas kemenangan mutlak yang dicapai NLD dari pemilu 2020. NLD memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Dominasi NLD di parlemen bisa membawa perubahan signifikan yang berujung pada perubahan konstitusi yang melemahkan peran militer dalam politik dan pemerintahan. Walaupun masih terlalu cepat untuk memperoleh analisa yang cukup akurat, setidaknya aksi militer mengambil alih kekuasaan dan menangani aksi protes dapat menjadi bahan pertimbangan awal dalam memilih opsi strategi untuk mengupayakan proses demokratisasi Myanmar kembali pada jalurnya. Janji untuk pemilu baru yang lebih demokratis berlawanan dengan perbuatan yang dilakukan. diambilalihnya pemerintahan sipil yang terpilih secara sah, sudah sangat jelas bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, supremasi hukum, pemerintahan yang ideal, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan Suu Kyi dan tokoh politik lainnya juga mengingatkan rakyat Myanmar akan tindakan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penculikan yang menyertai kudeta pada masa lalu. Kudeta kali ini juga diikuti dengan kebijakan jam malam, pemutusan jaringan internet, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja dan penggunaan tindak kekerasan guna menekan aksi protes. Yang lebih mengkhawatirkan, kehadiran Light Infantry Division ke-77 dalam menghalau aksi demonstrasi. Divisi inilah yang dianggap bertanggung jawab dalam eksekusi massal etnis Rohingya di Rakhine tahun 2017. Selain penyalahgunaan kekuasaan, sampai dengan lebih dari dua minggu militer berkuasa, belum ada laporan korban jiwa yang aktual di pihak demonstran. Tindak kekerasan selama protes berlangsung memang telah menurun dibandingkan saat pemerintahan junta militer sebelumnya. Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener telah memperingatkan wakil kepala junta militer Myanmar bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap nasyarakat akan memiliki konsekuensi berat dan masyarakat internasional juga turut mengawasinya. Peringatan ini sangat penting untuk melindungi keamanan rakyat Myanmar, terlebih peringatan itu disampaikan melalui saluran komunikasi yang biasanya sangat jarang dilakukan antara junta dengan dunia luar. Ini bisa menjadi titik terang bahwa mediasi masih bisa dilakukan selama pihak militer Myanmar mau membuka komunikasi dengan dunia luar. Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat Internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum.5 Berdasarkan hukum internasional hanya Hukum 5 Mangku, Dewa Gede Sudika. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL. Penerbit Lakeisha, 2020, halaman 6. 106
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 negaralah yang memiliki kedaulatan yang berupa kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak berdaulat yang diakui hukum internasional. Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional diantaranya : hak kemerdekaan, persamaan kedudukan; hak bela diri dan yuridksi territorial; dan kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan; melaksanakan hubungan internasional dengan itikad baik; dan non-intervensi.6 Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil telah menarik perhatian dunia, secara regional maupun internasional. Tindakan kudeta ini mendapat kecaman dari berbagai negara, Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan juga dari masyarakat internasional. Aksi yang dilakukan militer tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, HE Abdul Kadir Jailani menjelaskan sejak perang dingin 1947-1991 hukum internasional tidak bertindak tegas terhadap aksi kudeta, hal itu karena kudeta kerap terjadi di berbagai negara dengan dukungan masing-masing blok, baik barat maupun blok timur. Kedua blok itu beranggapan bahwa dirinya sebagai kekuatan demokratik. Namun setelah perang dingin usai ada pergeseran hukum internasional, ada yang menilai legitimasi terhadap suatu pemerintahan itu, antara lain harus memenuhi prinsip demokras. Tapi, dalam kenyataannya Dewan Keamanan (DK) PBB tidak mengatur dengan jelas apakah kudeta itu suatu bentuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. Dewan Keamanan PBB tidak berfokus pada legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta itumemounyai dampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional.7 Menyangkut kudeta militer Myanmar, bisa juga ditinjau dari piagam PBB dalam pasal 2 ayat (7) yang isinya : "Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII."8 Selain itu Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri / non-intervensi tertuang juga di dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat 2 huruf e dan f yaitu : "Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN" dan "Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan"9 Isi dari Piagam PBB maupun Piagam ASEAN menyebutkan hal yang sama bahwa prinsip non- intervensi menjadi point yang harus di hormati oleh negara-negara yang bernaung dalam 6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 13. 7 Ady Thea DA, Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional, hukum-internasional diakses 1 Januari 2022. 8 United Nations Information Centres, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional pdf diakses 1 Januari 2022 9 Association of Southeast Asian Nations, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara diakses 1 Januari 2022 107
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 payung organisasi tersebut. Secara hukum dengan adanya ketentuan yang sudah diberlakukan maka secara jelas prinsip-prinsip di atas mengatur bahwa hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Dalam perkembangan hukum internasional, intervensi terhadap persoalaan dalam negeri suatu negara dirasa semakin penting untuk dilakukan, tetapi hukum internasional tidak mengatur secara jelas dan terperinci aksi kudeta militer yang terjadi di berbagai negara contohnya adalah kudeta Myanmar. Piagam PBB dan ASEAN hanya mengatur prinsip kesetaraan yang berarti negara berada dalam posisi yang sama dan setara, hal itulah yang menyebabkan tidak boleh ada negara yang berhak menentukan sepihak baik atau tidaknya sistem demokrasi yang berlangsung di suatu negara, serta tidak boleh ada negara yang menilai apakah sistem politik negara lain baik atau tidak. Kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi polemik bagi semua pihak. Sebab negara- negara organisasi regional maupun organisasi internasional tidak memiliki kewenangan untuk melakukan campur tangan. Hal itu didasarkan pada prinsip yang sudah tertuang secara hukum dan selama kudeta Myanmar tidak berdampak secara langsung kepada negara lain, maka kewajiban semua negara adalah menghormati permasalahan tersebut tanpa memberikan intervensi. Persoalan kudeta militer Myanmar merupakan pelanggaran serius karena kudeta tidak mudah tersebut menyelesaikan konflik tersebut, karena melalui instrument penyelesaian politik dirasa lebih mudah sebab bersifat fleksibel akan tetapi penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat. Upaya - Upaya Yang Bisa Dilakukan Oleh ASEAN telah menimbulkan banyak korban jiwa. Dengan demikian, Kudeta di Myanmar telah menimbulkan desakan terhadap ASEAN untuk mengambil sikap dan peran lebih aktif. Ketua ASEAN yaitu Brunei Darussalam, meminta Myanmar mengupayakan dialog, rekonsiliasi dan normalisasi. Dengan merujuk pada Piagam ASEAN, Brunei meminta Myanmar mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental, dan memperingatkan bahwa stabilitas politik di ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera. Tanggapan ASEAN sejauh ini dinilai masih lemah, selain itu negara anggota secara individual mempunyai sikap yang berbeda. Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan menilai kudeta tersebut merupakan urusan internal Myanmar. Menteri luar negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. beranggapan kudeta di Myanmar sebagai tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara itu. Pemimpin Kamboja, Hun Sen juga menyatakan itu sebagai urusan dalam negeri dan tidak mau campur tangan. Sementara Indonesia, Malaysia dan Singapura meminta semua pihak berdialog untuk mengatasai permasalahan yang terjadi di Myanmar. Tindakan yang tegas dan terbuka lebih ditunjukkan oleh negara - negara di luar kawasan ASEAN. Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa menentang keras kudeta dan penahanan oleh militer, serta deklarasi keadaan daruratnya. Pemerintahan Amerika Serikat telah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Selandia Baru memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan junta militer, menangguhkan bantuan dan melarang perjalanan para pemimpin militer Myanmar. Ini adalah tindakan paling tegas yang dilakukan berbagai negara atas kudeta Myanmar. Sejak awal terbentuk oerganisasi kawasan ini, ASEAN masih memegang erat prinsip non- intervensi dan telah teruji dalam beberapa kesempatan. Reformasi tahun 1998 di Indonesia dapat dijadikan contoh dimana prinsip ini dipegang oleh ASEAN. Tidak ada negara anggota 108
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 ASEAN yang berusaha intervensi saat politik dalam negeri Indonesia memanas. Prinsip non- intervensi dianggap sebagai faktor penting yang membantu ASEAN bertahan dan stabil. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, prinsip ini dalam skala minimal sudah mulai melunak. Catatatn riwayat ASEAN memberikan petunjuk bahwa prinsip non-intervensi pernah dikecualikan dalam beberapa kondisi, salah satunya pada persoalan kudeta di Myanmar. Di tahun 2007, ASEAN pernah mencapai satu kesepakatan untuk menunda giliran keketuaan Myanmar di ASEAN, sebagai konsekuensi tindakan militernya pada Revolusi Saffron disaat puluhan ribu pendeta Budha turun ke jalan dan melayangkan protes terhadap junta. Saat bencana Topan Nargis melanda Myanmar tahun 2008, ASEAN juga mengambil sikap di luar kebiasaannya. Saat korban jiwa mencapai 134.000 orang dan junta menolak bantuan asing, ASEAN menanggapi kemarahan internasional atas buruknya penanganan bencana oleh pemerintahan militer Myanmar. ASEAN meyakinkan pemerintah militer Myanmar untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dan ASEAN mengambil peran sebagai penyalur bantuan asing. ASEAN juga mendapat banyak kritik keras atas lemahnya peran ASEAN dalam merespon krisis Rohingya. Akan tetapi dengan prinsip non-intervensi, ASEAN memang tidak bisa mengambil tindakan lebih atas setiap kejadian di Myanmar. Akan tetapi terbukti dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN mulai berani mengambil tindakan atas isu Rohingya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan ketua ASEAN dan deklarasi bersama yang dicapai oleh sejumlah KTT ASEAN. Upaya panjang yang dilakukan ASEAN untuk merangkul militer Myanmar juga merupakan catatan penting. ASEAN menerima keanggotaan Myanmar tahun 1997 dengan mengedepankan upaya "constructive engagement" supaya pihak militer mau terbuka pada aspirasi rakyat dan berkompromi dengan Suu Kyi. Reformasi politik pada periode pemerintahan PM Thein Sein, pembebasan Aung San Suu Kyi, dan terbukanya peluang bagi NLD untuk kembali berperan dalam politik Myanmar, tidak dapat dipisahkan dari usaha ASEAN sejak Myanmar bergabung sebagai anggota. Kesediaan Myanmar atas kehadiran ASEAN sebagai pengawas pemilihan umum pada pemilihan tahun 2012 juga perlu menjadi catatan. Jika ASEAN berani lebih terbuka dan fleksibel dengan prinsip non-intervensinya, kesempatan yang tersedia dapat digunakan untuk memberi tekanan terhadap pemerintah militer Myanmar. Tekanan ini jika dilakukan secara kolektif sekalipun harus tetap memperhatikan prinsip non-intervensi, masih ada harapan untuk mengembalikan proses demokrasi Myanmar pada jalurnya. Seluruh negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah untuk mendorong upaya ini. KESIMPULAN Myanmar telah dikuasai oleh pihak militer sejak tahun 1962 melalui sebuah kudeta yang menggeser sistem demokrasi yang telah diterapkan sejak awal kemerdekaannya. Kendali penuh dari militer sering kali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak pro rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil murni persoaalan internal di Myanmar. Pihak militer seharusnya menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang melindungi keamanan namun militer Myanmar selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut demokrasi yang terjadi, militer Myanmar telah berulang kali melakukan aksi kudeta dari tahun 1962 hingga sekarang. Kudeta yang berlangsung begitu panjang hingga saat ini menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Kudeta itu menandakan bahwa ketidaksiapan militer untuk mengembalikan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Pada akhirnya dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak dari internal maupun external yang mengecam tindakan militer Myanmar, akan tetapi terhambat aturan hukum internasional, sebab aturan tersebut sudah tertuang dalam 109
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022 P-ISSN: 2809-3925 Piagam PBB maupun Piagam ASEAN mengenai prinsip nonintervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. SARAN Di samping terjadi penyalahgunaan kekuatan oleh militer, kudeta kali ini tampak lebih lunak dibanding yang pernah terjadi sebelumnya. Pihak militer juga lebih terbuka terhadap dunia luar. Ini merupaka kesempatan yang harus dimanfaatkan ASEAN untuk berperan lebih aktif dan mengambil sikap tegas. Peran aktif tersebut membutuhkan keberanian ASEAN untuk fleksibel dengan prinsip non-intervensi. Negara anggota ASEAN juga harus menentukan sikap untuk menuju kesamaan. DAFTAR PUSTAKA Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review, 1(1), 68-76. Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. Ganesha Law Review, 1(1), 77-87. DA, Ady Thea. 2021. Firnas, M. Adian. 2003. "Prospek Demokrasi di Myanmar." Jurnal Universitas Paramadina. Jakarta: Sinar Grafika. Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. Ganesha Law Review, 1(1), 27-40. Nordlinger, Eric A. 1990. Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review, 1(1), 55-67. Starke, J.G. 2006. Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law). Vol.2 No. 2: 128 - 141. 110