PELAKSANAAN PASAL 1338 AyAt (1) (3) KUHPdt tENtANG KEBEBASAN BERKONtRAK dAN ItIKAd BAIK dALAM PEMBIAyAAN KENdARAAN BERMOtOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1338 PARAGRAPH (1) AND (3) OF INDONESIA CIVIL CODE CONCERNING THE FREEDOM OF CONTRACT AND GOOD FAITH IN MOTORCYCLE FINANCING yudhi Setiawan, Budi Sutrisno & Ari Rahmad Hakim B.F. Universitas Mataram email : yudhisetiawanfh@unram.ac.id ABStRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan kendaraan bermotor telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak sekaligus prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian dan upaya pelaksanaan prinsip itikad baik dalam pembiayaan kendaraan bermotor bagi para pihak. Metode penlitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sosiological approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian baku yang bersifat "Take it or leave it". Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangakan kedudukan para pihak, maka upaya pelaksanaan prinsip keseimbangan ini memang tidak dapat ditemukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor namun dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Itikad Baik, Pembiayaan, Kendaraan Bermotor Abstract This research aims to find out what the motorcycle financing has fulfilled the freedom of contract and good faith principles in contract law and the implementation effort in motorcycle financing for each party. The method of this research is normative-empirical legal research using statute, conceptual, and sociological approaches. The result of this research experienced that the freedom of contract principle in motorcycle financing is standard contract which has characteristic "take it or leave it". The parties are provided freedom to accept or refuse at all with the contract that is offered. With regard of motorcycle financing, a standard contract that contents and format
have been determined by the financing company unilaterally, it is felt that there is an imbalance of rights and obligations between the parties. The principle of balance is very difficult to apply in financing institutions including motorcycle financing in order to maintain the existence of financial institution companies that are needed by the community. In order to balance position of the parties, efforts to implement the principle of balance cannot be found in motorcycle financing, but in international laws and customs relating to motorcycle financing. Keywords: The Freedom of Contract Principle, Good Faith, Financing, Motorcycle PENdAHULUAN Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.1 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dalam perkembangannya bisnis dan usaha, sering dijumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain "Lembaga Pembiayaan Leasing" yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep - 122/MK/IV/2/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari Februari 1974, tentang perijinan Usaha Leasing. Hubungan lessor dan lesse adalah hubungan timbal balik menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lesse dibuat suatu perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam perjanjian pembiayaan, pihak leasing juga menerapkan prinsip-prinsip yang biasa digunakan diperbankan dalam menganalisis keadaan lesse. Prinsip-prinsip tersebut yaitu : 1. Prinsip 5 C Metode yang sangat populer untuk menilai kemampuan lesse adalah terdiri dari: a. Character adalah data tentang kepribadian lesse, jujur atau tidaknya dalam memenuhi kewajibannya. b. Capacity adalah merupakan kemampuan lesse dalam membayar. c. Capital adalah kondisi yang dilihat dari kekayaan lesse yang dikelolanya. d. condition of economy adalah pertimbangan yang dilihat dari kondisi ekonomi lesse. 1 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48 155
156~174 e. Collaterals adalah suatu jaminan yang nantinya akan disita apabila lesse tidak dapat memenuhi kewajibannya, tapi jika dalam pembiayaan sepeda motor jarang diterapkan. 2. Prinsip 5 P Prinsip 5 P ini juga sering dipraktikkan, prinsip ini terdiri dari unsur-unsur seperti : a. Party yaitu penggolongan lesse untuk memberi arah kepada lessor untuk mengambil sikap. b. Purpose yaitu tujuan atau keperluan lesse. c. Payment, adalah pengembalian pembayaran yang dilakukan oleh lesse d. Personality adalah data tentang sebagian besar kepribadian lesse e. Prospect adalah tentang suatu harapan ke depannya dari lesse 3. Prinsip 3 R Prinsip 3 R ini terdiri dari unsur-unsur seperti : a. returns, yaitu penilaian atas hasil yang dicapai oleh lesse b. Repayment, yaitu kelanjutan dari returns, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal, serta jangka waktu pengembalian. c. Risk Bearing Ability yaitu sejauh mana ketahanan lesse dalam menanggung resiko dan hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen juga akan diminta menandatangani berkas seperti "surat pernyataan bersama" dan "surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan". Setelah itu baru kendaraan tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Kendaraan baru menjadi milik konsumen apabila angsurannya telah dilunasi.2 Di lapangan sering terjadi hambatan dalam perjanjian leasing seperti perpindahan hak oleh lesse karena sebab-sebab tertentu, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan dalam konteks jual beli obyek leasing kepada pihak lain, tindakan ini berakibat hukum terhadap kesepakatan antara lesse dan lessor. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku. klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib.3 Perjanjian baku sering disebut dengan "take it or leave it contract ", maksudnya adalah debitur hanya dapat bersikap menerima syarat-syarat perjanjian atau tidak menerimanya sama sekali. kemungkinan untuk mengadakan perubahan syarat-syarat sama sekali tidak ada. perjanjian ini diserahkan kepada para pihak untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui isi perjanjian yang disodorkan tersebut. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menggambarkan hal yang sama. calon lesse disodori formulir yang isinya telah dipersiapkan oleh perusahaan leasing. dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor kedudukan lesse sangat lemah karena tidak dimungkinkan untuk terjadinya tawar menawar antara pihak leasing dengan pihak 2 Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32 3 Janur Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 25 156
lesse. Dalam perjanjian baku tersebut dikenal klausula eksonerasi yang memungkinkan perusahaan leasing untuk tidak harus mendapatkan persetujuan dari lesse terlebih dahulu. Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem common law. Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa "perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat."4 seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit ini berlandasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas keseimbangan juga harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian penerbitan kartu kredit yang sesuai dengan hukum perjanjian. Herlien mengusulkan suatu asas baru perjanjian yang merupakan turunan dari prinsip hukum adat. Asas keseimbangan diajukan Herlien sebagai asas penentu keabsahan suatu kontrak.5 Asas ini diklaim Herlien sebagai mandiri dan universal, sama seperti asas perjanjian klasik lain : konsesualisme, pacta sunt servanda, dan kebebasan berkontrak.6 Asas keseimbangan yang dikemukakan oleh Herlien Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengann cerminan masyarakat Indonesia. Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai ke harmonisan meskipun dalam kemajemukan adalah alasan asas keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor seperti yang diungkapkan sebelumnya bersifat 'take it or leave it contract' namun beberapa bentuk ketidak seimbangan antara kedudukan pihak perusahaan leasing dan lesse dapat dilihat dari proses awal dalam pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan, fokus tulisan ini akan membahas dua isu yaitu apakah pembiayaan kendaraan bermotor telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak sekaligus prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian? Dan kedua, bagaimana upaya pelaksanaan prinsip itikad baik dalam pembiayaan kendaraan bermotor bagi para pihak? PEMBAHASAN 1. Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor telah Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak Sekaligus Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor lahir dari Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian Herlien Budiono dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, PT. Macanar Jaya Cemerlang, Jakarta, Hal. 69 5 6 4 Ibid, H. 508 Ibid 157
158~174 sesuai dengan yang dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak ini mengisyaratkan bahwa para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian dan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian. Teori kehendak yang merupakan teori klasik dalam hukum perjanjian mengungkapkan bahwa kehendak para pihak harus dihormati dan kontrak semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada tanpa adanya pernyataan ini, maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada. Pernyataan kehendak para pihak berkaitan dengan Laporan Penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pembiayaan Kendaraan Bermotor merupakan bentuk lembaga pembiayaan yang berdasarkan berbagai sumber hukum. Perjanjian adalah sumber hukum utama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari segi publik. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor harus dibuat berdasarkan permohonan dari calon debitur yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan pembiayaan umumnya menerbitkan formulir yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir atau permoho nan pembiayaan kendaraan yang bersangkutan. Setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, pihak Perusahaan Pembiayaan akan memproses permohonan tersebut. Perusahaan akan melakukan analisis kelayakan dari Formulir pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, Perusahaan akan mengeluarkan kendaraan bermotor dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan perusahaan yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam proses kesepakatan ini posisi tawar menawar bagi pemohon hampir tidak ada. Penjelasan klausula dalam formulir permohonan memang tidak diterangkan secara pasal demi pasal, umumnya pemahaman terhadap isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemohon. Jika pihak pemohon tidak menanyakan seputar yang tertera pada formulir permohonan, maka dari Perusahaan Pembiayaan menganggap bahwa pemohon Pembiayaan Kendaraan Bermotor telah sepenuhnya membaca dan memahami mengenai isi dalam formulir permohonan. Tanggung jawab hukum seperti yang diketahui sebelumnya kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi perbuatan melanggar hukum boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkenankan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan.7 Selanjutnya pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 7 Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung. 158
kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Terlebih dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor (Leasing) atau perusahaan multifinance. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban, terutama antara pihak pembiayaan (leasing) dengan konsumen yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap kemungkinan akibat yang dihadapi. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) c. Perbuatan hukum karena kelalaian. Model tangggung jawab hukum adalah : 8 a. Tanggung jawab dengan unsur keselahan (kesalahan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yaitu membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu : "Tiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati. c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu : 1. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tuan dan wali. 3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusang-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. 4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang- orang ini berada di bawah pengawasan mereka. 5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai 8 Komariah, 2001, Hukum Perdata, Edisi Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hal.12 159
160~174 (wanprestasi) dan atas dasar itu, ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Macam-macam tanggung jawab adalah :9 a. Tanggung Jawab dan Individu Pada hakekatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya "Mubajir". Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang hendak diakuinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. b. Tanggung Jawab dan Kebebasan Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. jawab terhadap Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hak yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggung jawab ; itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. c. Tanggung Jawab Sosial Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan soladiritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi "tanggung jawab sosial" tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan- sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu, institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab. d. Tanggung Jawab terhadap orang lain Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan dibanyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat di mana manusia saing memberikan tanggung jawabnya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggung jawab. Anggota 9 Ibid, Hal. 14 160
keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus diusia tua dan dalam keadaan sakit. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu benbentuk perkawinan atau tidak. Tanggung jawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak. Pertanggung jawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian. e. Tanggung jawab dan Risiko Dalam masyarakat moderen orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan diri dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan klausula baku yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan, sehingga ketentuang-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut dibuat atas kebijaksanaan lessor itu. Tetapi dengan hal tersebut Perusahaan Pembiayaan tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas lesse berkaitan dengan kerusakan dan kehilangan kendaraan bermotor yang menjadi obyek pembiayaan (leasing). Beberapa ketentuan yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Pembiayaan atas kerusakan dan kehilangan obyek leasing dalam bentuk asuransi.10 a. Kerusakan Obyek Leasing Pemenuhan tanggung jawab atas kerusakan tersebut berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati yaitu apabila kerusakan obyek lease mencapai 75 %. Namun dalam hal ini ganti rugi kerugian tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. Kerusakan yang terjadi akibat terjadi dari kecelekaan lalu lintas, 2. Kerusakan akibat dari kebakaran yang menimpa obyek lease, 3. Kerusakan yang terjadi akibat bencana alam Selanjutnya untuk proses klaim ganti rugi atas kerusakan obyek leasing tersebut : 1. Obyek lease yang mengalami kerusakan difoto sebagai bukti bagi perusahaan pembiayaan, obyek tersebut benar mengalami kerusakan. 2. Obyek tersebut bisa dibawa langsung ke kantor perusahaan pembiayaan beserta surat-suratnya. 3. Setelah pengecekan selesai baru obyek tersebut dibawa ke bengkel resmi yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Biasanya akan diserahkan ke bengkel resmi dealer yang menjadi supplier dalam pembiayaan. b. Kehilangan Obyek Leasing Untuk terjadinya kehilangan obyek lease yang menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan yaitu jika obyek lease masih dalam masa kontrak, maka pihak lease harus segera melaporkan ke perusahan pembiayaan selambat-lambatnya 1x24 jam untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kehilangan atas obyek lease yang ditangguhkan 10 Data Lapangan yang diolah 161
162~174 ke perusahaan pembiayaan antara lain kehilangan murni akibat dari pencurian, perampasan, dan perampokan. Namun ada sebagian orang melakukan tindakan menghilangkan obyek lease dengan sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan meninggalkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran anggsuran setiap bulannya. Kehilangan yang diakibatkan kelalaian dari pihak lease tidak bisa diberikan ganti rugi. Kemudian untuk klaim ganti kerugian atas kerugian obyek lease tersebut dengan cara melakukan pengajuan, yaitu " 1. Melaporkan kehilangan ke perusahaan pembiayaan selambat-lambatnya 1x24 jam atau sehari. 2. Membuat surat kehilangan dari pihak kepolisian terdekat. 3. Mengisi dokumen pengajuan perusahaan pembiayaan. 4. Selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan melakukan wawancara kembali dengan lesse terkait penyebab kehilangan, termasuk kronologisnya. 5. Jika telah selesai, pihak lesse akan menunggu pencarian ganti kerugian paling lama satu bulan. 6. Klaim ganti rugi akan diberikan dalam bentuk uang tunai (bukan kendaraan) setelah dikurangi dengan sisa kewajiban lesse kepada lessor. Berdasarkan ketentuan di atas pada point enam, dalam ketentuan itu tetap saja pihak konsumen membayar sisa angsuran dengan uang atas pencairan asuransinya. Dan pihak konsumen hanya akan menerima sisa uang dari pencairan asuransi setelah dikurangi dengan sisa kewajibannya, tapi jika ada sisa dan jika setelah dikurangi dengan kewajiban sisanya tidak ada, maka konsumen tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain walaupun konsumen diberikan asuransi tetap saja akan membayar kewajibannya kepada pihak lessor. Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan disebut prestasi, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya ini disebut wanprestasi. Menurut Salim HS wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.11 Debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.12 Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdt, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa : a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, b. Tidak tunai memenuhi prestasinya, c. Terlambat memenuhi prestasinya, d. Keliru memenuhi prestasinya. 11 12 Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal. 180 Ibid 162
Wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan mempertimbanggkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan lalai harus ditegur dengan peringatan atau somasi. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan adalah :13 a. Hambatan Internal 1. Itikad tidak baik dan/atau kekurang mampuan dari karyawan bagian CMO (Credit Marketing Officer) mengenai observasi terhadap konsumen. 2. Kurangnya penilaian dalam proses pemberian kredit : 3. Kelemahan pembinaan kredit. Solusi penyelesaiannya adalah : 1. Menindak tegas terhadap karyawan yang melakukan itikad tidak baik dengan cara memindah tugaskan atau menurunkan jabatan yang disandang karyawan tersebut. 2. Memberikan pelatihan dan pemahaman khususnya kepada bagian analis kredit agar pemberian kredit benar-benar produktif. 3. Membuat karyawan di lapangan terutama dibagian pemberian kredit sehingga kredit-kredit bermasalah dapat berkurang. b. Hambatan Eksternal Keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi risiko yang harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau costumer dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok: 1. Administrasi Berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo. 2. Cash flow Berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gajian, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana. 3. Karakter Berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindahtangankan motor atay merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain. 13 Data Primer Diolah 163
164~174 Di samping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia, maka ahli waris tidak sanggup meneruskan, maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa, maka akan dikembalikan kepada ahli waris. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila konsumen wanprestasi, maka pihak perusahaan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan obyek perjanjian, biasanya dengan surat peringatan konsumen segera melakukan pembayaran ditambah dengan biaya keterlambatan.14 a. Hambatan-hambatan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor : 1. Konsumen lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo. 2. Barang jamiman telah berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak lessor. 3. Barang jaminannya telah hilang atau musnah. Cara penyelesaian hambatan yang timbul di atas yaitu dikenal dengan istilah Collection Management atau Account Receivable (A/R), yaitu suatu proses pengelolaan piutang untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsurang oleh angsuran. Perlu diketahui bahwa tugas collection hanya dapat terjadi apabila konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsuran. Pada dasarnya setiap konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya, sehingga bukan merupakan tugas dari A/R Officer untuk menagih apabila konsumen terlambat membayar angsuran. b. Penanganan Terhadap Konsumen yang Bermasalah 1. Konsumen yang telah jatuh tempo (1-3 Hari) Desk Call mengingatkan konsumen melalui telepon serta melakukan konfirmasi bahwa pembayaran angsuran kendaraan bermotornya telah jatuh tempo dengan dikenai denda perhari 0,5 % dikali angsuram dan meminta konsumen agar pembayaran angsuran berikutnya dibayar tepat waktu dan memberitahukan konsumen agar membayar angsuran langsung ke perusahaan pembiayaan. 2. Konsumen yang telah jatuh tempo (4-13 hari) Untuk konsumen yang kurang standar pembayaran pertama memberitahukan kepada CMO untuk melakukan penagihan kembali ke rumah serta diberi surat peringatan dan form survey ulang guna memastikan apakahkesalahan tersebut terjadi karena faktor internal atau memang kesalahan konsumen yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R Head. Apabila kesalahan karena faktor intern, maka diteruskan kepada Branch Manager dan A/R Manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran kedua dan selanjutnya A/R Officer harus mengecek apa kendaraan 14 Hasil Wawancara di Lapangan tanggal 4 Oktober 2019 164
bermotor itu masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, keberadaannya di mana, apa ada pengalihan kepada pihak lain tanpa ada pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan. 3. Konsumen yang telah jatuh tempo (14-21 hari) Untuk konsumen ini, A/R Head harus menganalisa penyebab over due termasuk posisi kendaraan dan keberadaan konsumen apa masih berada di tempat tinggalnya, A/R Admin mengeluarkan Surat Peringatan untuk kendaraan bermotor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), selanjutnya surat peringatan dicetak dan harus terkirim semuanya tanpa terkecuali (melalui pos atau tim collector). 4. Konsumen yang telah jatuh tempo Kondisi ini merupakan peringatan bagi tim collection. A/R Officer harus melakukan kunjungan yang telah intensif untuk mengecek keberadaan kendaraan bermotor dan keberadaan konsumen. A/R Admin harus mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir untuk kendaraan bermotor (21 hari) kepada konsumen dan harus jelas siapa yang menerimanya. Jangka waktu surat peringatan adalah 7 hari 5. Konsumen yang telah jatuh tempo (31-60 hari) Konsumen dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori "Potensial Bad Debt". Surat Peringatan I sampai terakhir seharusnya sudah sampai ditangan konsumen, tetapi tidak ada tanda-tanda konsumen membayar angsuran dan kendaraan bermotor masih berada ditangan konsumen, maka A/R Admin, mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor (31 hari) sebagai dasar A/R Officer melakukan penarikan. Proses penarikan diusahakan dengan pendekatan yang baik kepada konsumen sehingga proses penarikan berjalan lancar, apabila konsumen tidak dapat dilakukan pendekatan, maka dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/Kepala Desa). Apabila hal ini juga tidak dapat diselesaikan, maka segera ditarik kendaraan bermotor dari konsumen dan oleh perusahaan disiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari konsumen maksimal 7 hari untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran di kantor perusahaan pembiayaan, apabila telah lewat 7 hari, maka segera dikirim somasi. 6. Konsumen yang telah jatuh tempo (61-90) Konsumen dalam posisi ini keberadaan kendaraan bermotornya sudah pindah tangan, digadaikan atau hilang, A/R Head menegaskan kepada remidial officer untuk mengadakan pendekatan kepada konsumen agar tetap membayar angsuran dan membawa surat keterangan kehilangan sambil mencari keberadaan kendaraan bermotornya. Apabila konsumen tetap tidak membayar angsuran, maka A/R Head segera melakukan tindakan secara hukum, yaitu konsumen akan ditahan karena sudah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yaitu dikenakan Pasal 372 KUHP. 7. Konsumen yang telah jatuh tempo (90-180 hari) 165
166~174 Konsumen dalam posisi ini keberadaan konsumen dan kendaraan bermotornya sudah hilang, apabila kendaraan bermotor hilang tidak disengaja oleh konsumen, maka perusahaan pembiayaan akan mengganti obyek jaminan karena oleh perusahaan pembiayaan obyek jaminan telah diasuransikan. Akan tetapi jika hilang karena memang disengaja oleh konsumen, maka A/R Head bekerjasama dengan Debt Collector atau aparat yang berwajib untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor dan juga bekerja sama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi atau yang biasa disebut plat nomor kendaraan bermotor yang hilang. Selanjutnya pihak perusahaan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Kantor Kepolisian. 8. Konsumen yang telah jatuh tempo (lebih dari 180 hari) Keberadaan konsumen dan kendaraan bermotor tidak dapat diketahui, sehingga dianggap hilang dan merupakan kerugian bagi pihak lessor, akan tetapi kendaraan bermotor telah diasuransikan, sehingga pihak asuransi yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas obyek perjanjian. Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain : a. Penunggakan angsuran/lalai. b. Pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan. c. Sepeda motor telah hilang/musnah. Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh konsumen, jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengapa konsumen melakukan wanprestasi karena wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, alasan konsumen melakukan wanprestasi:15 a. Alasan konsumen melakukan penunggakan angsuran : 1. Harga kebutuhan pokok meningkat. 2. Konsumen tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo angsuran. 3. Mesin ATM rusak dan pada saat pembayaran angsuran di Bank mengantri. 4. Staf Collector tidak menyerahkan langsung angsuran yang diambil dari kon- sumen ke kasir pada saat jatuh tempo pembayaran. Alasan konsumen melakukan penunggakan angsuran, yaitu disebabkan harga barang kebutuhan pokok meningkat karena adanya kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada kemampuan konsumen untuk membayar angsuran kendaraan bermotor menjadi tersendat. b. Alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan : 1. Adanya kebutuhan yang sangat mendesak. 15 Wawancara di Perusahaan Pembiayaan Konsumen 4 Oktober 2019 166
2. Motor direntalkan/digadaikan. Alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebabkan karena konsumen membutuhkan dana secar cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga konsumen terpaksa melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkan konsumen merentalkan kendaraan bermotornya disebabkan konsumen ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. c. Alasan konsumen atas kehilangan kendaraan bermotor Rumah konsumen terjadi perampokan termasuk kendaraan bermotornya. Alasan konsumen kendaraan bermotor yang hilang ini bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan bermotornya hilang pada saat terjadi perampokan dirumah konsumen. Apabila terjadi salah satu dari peristiwa di atas, maka pihak konsumen harus melaporkan kejadian tersebut paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak saat kejadian kepada perusahaan pembiayaan. Konsumen harus melengkapi dokumen-dokumen, sebagai berikut : 1. Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat. 2. Fotocopi KTP dan SIM C tertanggung. 3. STNK asli dan kunci kontak kendaraan. 4. Formulir klaim. 5. Surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi. Dalam lapangan laporan terjadinya kehilangan ini sebagian menjadi alasan yang tidak bisa dipercaya langsung oleh perusahaan pembiayaan. Di lapangan seringkali orang yang tidak memiliki itikad baik sejak awal perjanjian melakukan perbuatan menghilangkan barang dengan sengaja hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut tanpa memenuhi kewajibannya untuk bayar angsuran. Bahkan lebih parahnya lagi tanpa pernah membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut sama sekali langsung dengan sengaja dihilangkan. Dalam mengahadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka perusahaan pembiayaan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan mengalami banyak kendala tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan sampai saat ini dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat pengadilan, karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Perjanjian Baku dalam bahasa Indonesia masih belum ada keseragaman dalam meyebutnya sebagai perjanjian sepihak atau kontrak sepihak ada juga yang menyebutnya 167
168~174 perjanjian baku, yaitu sesuai dengan aslinya dalam bahasa Inggris yaitu "Standardized Contract".16 "kontrak berarti perjanjian yang lebih khusus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan standar berarti patokan, ukuran atau batasan, jadi arti keseluruhan kontrak standar adalah perjanjian tertulis yang ditentukan ukuran, patokan dan batasan oleh satu pihak. Setiap perjanjian baku atau kontrak standar mempunyai banyak aspek, yang biasanya terdapat di dalam ciri-ciri atau kontrak tersebut. Suatu perjanjian baku atau kontrak standar biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 17 a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur; Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur; syarat- syarat itu dinamakan eksenorasi klausul atau ezxempsion clause. Syarat ini merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut. Jadi, dengan demikian para pihak tidak leluasa untuk menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara timbal balik menurut kehendak sendiri. Sebagian besar persyaratan-persyaratan standar yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat, persoalan mendasar adalah karena perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cendrung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 18 b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; Kalau melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "Real Bergaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini.19 Namun pada umumnya kontrak baku dibuat secara sepihak yang seringkali menguntungkan pihak yang membuatnya, sehingga perlu ada aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah.20 Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.21 c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; Sebenarnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktik dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari.22 Pada prinsipnya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih kontrak baku tertentu, atau menggunakan kontrak baku untuk transaksi yang dilakukannya, jika kontrak baku itu dipilih, tindakannya semata-mata sebagai preseden yang kemudian terpola dan didasarkan pada kebutuhan praktis saja. 23 16 17 18 19 20 Mariam Darus Badrulzaman, 1990, Perjanjian Baku (Standard) Di Indonesia, Alumni, Bandung. Ibid Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, Hal.125 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal. 52 Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 27 21 22 23 Ibid Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 79 Taryana Soenandar, Op.Cit, Hal.43 168
d. Berbentuk tertulis; Suatu standard contract atau kontrak baku, memiliki 2 (dua) buah ciri yang sangat khas, pertama, standard contract selalu berupa kontrak yang tertulis yang substansinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kedua, standartd contract disusun dan dipersiakan oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak yang lain untuk diterima secara utuh.24 Di samping itu juga, suatu standard contracts adalah suatu bentuk kontrak yang telah disiapkan dan diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang disebut terakhir tersebut tidak dapat mengubah 2 (dua) pilihan, yaitu menerima/ menyetujuinya atau menolaknya, tanpa dapat menegosiasikan substansi dari kontrak itu lagi. 25 Pada asasnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas, ada yang cukup diucapkan dengan lisan saja bagi mereka yang telah saling mempercayai, dan ada pula yang dengan memakai tulisan. Dengan kata lain perjanjian itu tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Di dalam praktik, perjanjian baku muncul dan berkembang sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formal, seperti halnya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Pada pengusaha pemberi jasa foto, misalnya sakura film, fuji film, dan sebagainya serta pengusaha penatu, perjanjian baku terdapat pada setiap resinya yang diberikan relasinya. Sedangkan pada asuransi di perusahaan asuransi, kontrak standarnya terdapat dalam bentuk formulirnya. Formulir itu bermacam-macam bentuknya, ada yang panjang terdiri dari beberapa lembar folio ada pula yang lebih kecil. e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual; Penggunaan kontrak baku pada dasarnya diperbolehkan untuk perbuatan kontrak. Untuk transaksi barang produksi massal yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak mungkin dibuat kontrak satu per satu.26 Klausula eksonerasi/eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku. 27 Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.28 Telah penulis uraikan di atas, bahwa perjanjian baku dalam kenyataannya muncul dan berbarengan sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan- perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, mengakibatkan kebutuhan bagi pihak yang ekonomi kuat (perusahaan pengangkutan laut khususnya) untuk mempersiapkan isi perjanjian terlebih dahulu, kemudian disusun rapi kalimat demi kalimat dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak, sehingga mudah menyediakannya setiap waktu jika masyarakat (pengirim) membutuhkannya. 24 25 26 27 28 Karya Ilmiah Heru Prijanto, 1996, Kontrak-kontrak Bisnis Internasional, Hal. 3 Ibid Taryana Soenandar; Op.Cit, Hal. 25 Mariam Darus Badrulzaman; 2001, Op.Cit Hal. 47 Taryana Soenandar; Op.Cit, Hal. 117 169
170~174 Dalam praktik perjanjian pengangkutan dengan kapal laut dijumpai beberapa ketentuan yang ditentukan oleh pengangkut secara baku. Penumpang atau pengirim ingin menggunakan jasa angkutan laut hanya menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut (take it or leave it). 29 Perkembangan sosial yang transformatif dari yang lokal ke yang nasional dari abad yang lalu itu tuntutan dunia bisnis industrial itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di dalam hukum (yang merefleksikan perubahan struktural dari dunia normatif from status to contrac) itu, ataukah sebaliknya; bahwa perubahan-perubahan dalam institusi-institusi hukum itulah yang memungkinkan maraknya dunia bisnis. 30 Diterimanya doktrin Law as/is a tool of social engineering di negeri-negeri berkembang yang menganut tradisi Civil Law (seperti Indonesia ini) sesungguhnya akan bermakna secara implisit diterimanya ide sentralisasi kontrol terhadap seluruh bidang kehidupan baik yang bisnis maupun yang non bisnis berdasarkan hukum.31 Tanpa standart kontrak, tentu bisnis transnasional yang telah memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang canggih akan "mandeg", sama seperti hotel dan bank tanpa komputer. Kontrak baku dengan standart yang jelas dan praktis yang memiliki sejarah panjang, yang diwarnai oleh perkembangan filsafat dan filsafat hukum tetap akan terwarnai oleh kepentingan dan tuntutan jaman, yaitu banyak dianutnya kontrak baku yang standart.32 Dalam perkembangan dunia bisnis yang menghendaki terjaminnya kepastian-kepastian demi terealisasinya rencana-rencana yang rasional, hukum di bawah pengelolaan kaum profesionalnya pun tak ayal pula lalu mengembangkan dua doktrin pokok. Kedua doktrin itu adalah pertama, doktrin positivisme yang menetralkan hukum dari sembarang nilai keadilan yang sangat relatif, dan yang kedua doktrin bahwa kontrak (hukum in concreto) diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum in abstracto) bagi para pihak. Karena itu pula, tidak mengherankan jika dalam praktik bisnis ditemukan begitu banyak dilakukan deal-deal melalui kontrak baku ini, yang hampir-hampir tidak lagi merupakan kontrak tertulis dalam arti yang sebenarnya, yakni kontrak dalam arti kesepakatan kehendak yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Unsur "Sepakat" mereka yang mengikatkan diri" dalam ayat (1) Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan asas pokok dalam perjanjian. Asas ini disebut juga asas "konsensualisme", yaitu yang menentukan adanya perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung pengertian adanya kemauan para pihak untuk saling berprestasi. Adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini membawa kepercayaan bahwa perjanjian itu harus dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral kedua belah pihak, di sinilah dituntut adanya kejujuran para pihak untuk menepati perjanjian yang telah mereka buat. Kalimat "semua" dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai makna meliputi keseluruhan perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang (Perkataan "semua" yang ada di 29 30 31 32 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, Hal.125 Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit, 293 Ibid, Hal. 296 Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Da- gang International), Mandar Maju, Bandung, Hal 3 170
muka perkataan "perjanjian" dikatakan seolah-olah membuat suatu (proklamasi) bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan Demikian halnya dengan perjanjian, kendatipun perjanjian didasarkan atas kehendak bebas dari masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, di lain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh "itikad baik" (goede trouw), yaitu terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini memberikan perlindungan pada debtur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan. Subekti mengatakan, "kalau ayat kesatu Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan". Seperti yang sering tampak pada perjanjian-perjanjian standard, sehingga pihak yang lain hanya ada kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya dan karenanya orang menyebutnya perjanjian seperti itu sebagai adhesie contracten. Oleh karena itu, walaupun dalam setiap perjanjian asas kebebasan ini merupakan asas yang dominan, asas tersebut bukan jaminan mutlak untuk sahnya suatu perjanjian karena Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan kepada sahnya suatu perjanjian. Sebab asas itikad baik juga berperan (ikut menentukan), asas kebebasan berkontrak secara umum, in abstracto memang asas ini baik dan sangat patut, tetapi kalau para pihak yang saling mengikatkan diri kedudukannya seperti yang ada kalanya dilihat dalam praktik tidak seimbang, maka kebebasan itu dapat dilakukan melalui cara- cara yang tidak dibenarkan dan menghasilkan suatu perjanjian yang berat sebelah, yang dirasakan terlalu memberatkan dan karenanya dirasakan tidak patut. Di samping itu, masih juga dikenal pembatasan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" yang di mana ayat tersebut memberikan pencegahan terhadap pelaksanaan itu akan menimbulkan ketidakpatuhan. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kebebasan melakukan perjanjian daya mengikat bagi masing-masing pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Asas kebebasan melakukan perjanjian kalau dihubungkan perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut, maka asas tersebut memang telah diterapkan sebagaimana fungsinya. Tetapi dengan kelebihannya, perusahaan pengangkutan laut telah mampu menarik sebagian besar pengirim, sehingg pengirim harus tunduk pada perjanjian yang telah dikeluarkan pengangkutan laut. Kelebihan dari pengangkutan laut seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor yang sangat menunjang guna mencari pengirim sebanyak-banyaknya dalam kongkurensi dengan perusahaan pengangkutan laut di Indonesia, sehingga Pasal 1338 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata ini tidak memenuhi kriteria perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut, maka asas tersebut memang telah diterapkan 171
172~174 sebagaimana fungsinya. Tetapi dengan kelebihannya, perusahaan pengangkutan laut telah mampu menarik sebagian besar pengirim, sehingga pengirim harus tunduk pada perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pengangkutan laut. Dengan demikian kelebihan-kelebihan pengangkutan laut seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor yang sangat menunjang guna mencari pengirim sebanyak-banyaknya dalam kongkurensi dengan perusahaan pengangkutan laut di Indonesia, sehingga Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini tidak memenuhi kriteria perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menggambarkan harus adanya itikad baik dalam setiap perjanjian. Bagaimana halnya dengan perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, dalam perjanjian baku hanya dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, gambaran itikad baik ini hampir tidak ada, karena perusahaan pengangkutan laut lebih banyak menuntut hak-haknya dari pada yang diberikan pengirim. Jadi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini juga tidak tercermin dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jonto Pasal 1338 KUHPerdata dan akibat hukumnya tidak ada. Besarnya tanggung-gugat perusahaan pengangkutan juga ditentukan secara sepihak terutama pada kehilangan atau kerusakan bagasi, hal ini mudah dimengerti mengenai ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan relatif kecil, melihat ganti rugi yang begitu kecil tentulah ini tidak memenuhi atau tidak patut bila dibandingkan dengan barang-barang yang hilang atau rusak. Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan di dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar. Selanjutnya beliau mengatakan: Di dalam perjanjian baku kedudukan kreditur dan debitur tidak sama atau seimbang. Posisi monopoli pihak kreditur membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan bukan kewajibannya. Dari segi lain perjanjian baku hanya memuat sejumlah kewajiban- kewajiban yang harus dipikul debitur. 2. Upaya Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pembiayaan Kenda- raan Bermotor Bagi Para Pihak Asas keseimbangan yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia merupakan nilai yang baik untuk diterapkan dalam praktik di dunia bisnis, selain Pasal 1339 KUHPerdata yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Praktek pembuatan klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pihak perusahaan pembiayaan harus menyadari keleluasaan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bersifat baku dan ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan sendiri, harus juga memperhatikan dan menghormati hak-hak debitur dengan meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap segala perubahan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. 172
Berkenaan dengan klausula-klausula dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor memang menggambarkan beberapa bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak terlepas formulir permohonan yang nantinya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku. Klausula tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak perusahaan pembiayaan diberikan keleluasaan sepenuhnya terhadap yang diberikan oleh pemohon dengan segala konsekuensi terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut. Kemudian dikaitkan dengan klausula perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan bila ada perubahan alamat penagihan di mana debitur bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada perusahaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab debitur. Klausula-klausula baku dalam perjanjian pembiayaaan kendaraan bermotor memang menggambarkan kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan pembiayaan terhadap debitur namun asas keseimbangan dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan menerapkan pembatasan- pembatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip dalam Hukum Internasional. Pembatasan -pembatasan tersebut secara ringkas sebagai berikut : 1. Berdasrkan Pasal 1339 KUHPerdata bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 2. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. ini mengatur tentang perjanjian baku yang dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. 3. Pasal 4-e Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut". Hal ini berkaitan dengan perlindungan debitur dan pihak ketiga dalam hal ini debt collector jika bertindak sewenang-wenang. KESIMPULAN Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor terdapat asas kebebasan berkontrak dengan alasan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bersifat 'take it or leave the contract' sehingga para pihak secara bebas untuk menerima atau tidak menerima perjanjian yang ditawarkan. Kemudian doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti, maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang umum (de leer van de algemene wilsonderwerping). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang baku menggambarkan tidak adanya 173
174~174 posisi tawar menawar bagi para pihak. Dengan tidak adanya ruang untuk bernegoisasi ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang bagi debitur. Maka simpulannya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum menggambarkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan memang tidak ditemukan dalam isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor namun asas keseimbangan dapat ditemukan dalam rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang membatasi ruang gerak perusahaan pembiayaan konsumen. Asas keseimbangan dalam peraturan perundang- undangan dan kebiasaan internasional ini harus diimplementasikan demi terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. dAFtAR PUStAKA Janus Sidabalok, (2006), Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Komariah, (2001), Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Mariam Darus Badrulzaman, (1990), Perjanjian Baku (Standard) Di Indonesia, Alumni, Bandung. _______, (2001), Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti Bandung. Munir Fuady, (2001), Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. _______, (2002), Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung. Salim HS, (2001), Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Yogyakarta. Soedjono Dirdjosisworo, (2003), Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International), Mandar Maju, Bandung. Suharnoko, (2004), Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta. Sutan Remy Sjahdeini, (1993), Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, PT. Macanar Jaya Cemerlang, Jakarta. Taryana Soenandar, 2005, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International, Sinar Grafika, Jakarta. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2007), Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta. 174