BAB II PARTISIPASI PASUKAN BELA DIRI JEPANG DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI SUDAN SELATAN Sebagai negara yang tergabung dalam PBB, sudah tidak mengherankan jika Jepang turut serta dalam kegiatan yang diinisiasi oleh PBB. Terlebih, Jepang merupakan salah satu donatur terbesar dalam organisasi tersebut. Di lain sisi, sebagai negara yang menganut prinsip keamanan manusia, maka sepantasnya Jepang terlibat dalam membangun Sudan Selatan pascaterciptanya kemerdekaan, salah satunya melalui misi pemeliharaan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Bela Diri. Meskipun begitu, terdapat batasan-batasan yang diperhatikan Jepang dalam mengikuti misi pemeliharaan perdamaian. Namun demikian, pascarevisi UU Keamanan 2015, terdapat sejumlah perubahan yang menghilangkan batasan-batasan yang sebelumnya ada terhadap penggunaan kekuatan dalam pertahanan Jepang. Bab ini secara khusus akan menggambarkan dinamika partisipasi dan kontribusi Jepang dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan, baik sebelum atau sesudah adanya revisi UU keamanan. Secara komprehensif, bab ini turut akan memberi gambaran konflik yang ada di Sudan Selatan dan gambaran dari revisi UU yang dilakukan Jepang dan dampaknya terhadap partisipasi Jepang dalam misi pemeliharaan perdamaian. 26
2.1. Dinamika Pasukan Bela Diri Jepang 2.1.1. Asal Mula Pasukan Bela Diri Tentara darat Jepang merupakan yang terbesar dari tiga unit layanan militer Jepang pascaperang. Militer darat ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, dikenal dengan nama Pasukan Bela Diri atau Jietai dalam bahasa Jepang, yang secara resmi didirikan pada 1 Juli 1954. Pasukan Bela Diri tumbuh hingga mencapai puncak 180.000 personel secara resmi. Angka tersebut kurang lebih merupakan 61% dari total kekuatan Pasukan Bela Diri secara keseluruhan dari ketiga unit yang mencapai jumlah sebesar 247.154 pasukan (Eldridge & Midford, 2017). Gambar 2.1. Pasukan Bela Diri Jepang Sumber: Japan Times, 2017 27
Sejak awal pembentukan, Pasukan Bela Diri telah berupaya untuk membangun legitimasinya sebagai bagian yang dapat diterima oleh rakyat Jepang pascaperang. Pasukan Bela Diri menghadapi tantangan, salah satunya ialah persepsi Pasukan Bela Diri sebagai bagian yang masih berkaitan dengan Dainippon Teikoku Rikugun atau Tentara Kekaisaran Jepang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, dimana organisasi tersebut merupakan angkatan militer Jepang yang kalah pada Perang Dunia II. Oleh karenanya, Pasukan Bela Diri harus berurusan dengan efek samping reputasi dari peran sentral yang sebelumnya dijalankan oleh Tentara Kekaisaran Jepang dalam menumbangkan dan menggulingkan Demokrasi Taishō. Selain itu, Tentara Kekaisaran Jepang juga telah membawa Jepang ke ekspansi berlebihan yang tidak rasional dan kalah dalam perang (Snyder, 2013). Gambar 2.2. Dainippon Teikoku Rikugun Sumber: Japan Times, 2012 28
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat Pasukan Bela Diri menjadi sumber utama dari ketakutan publik dan elit dalam kaitannya dengan kerusakan kontrol sipil dan bahkan perang baru. Untuk menanggapinya, Pasukan Bela Diri mengejar dua tujuan utama, yaitu untuk meyakinkan masyarakat Jepang pada umumnya bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman bagi demokrasi maupun kesejahteraan warga negara Jepang, dan untuk mengambil peran yang bermanfaat bagi masyarakat. 2.1.2. Regulasi Pasukan Bela Diri Jepang Regulasi mengenai pertahanan Jepang diatur dalam Pasal 9 Konstitusi 1947. Konstitusi baru Jepang dibangun dibawah naungan pasukan Amerika Serikat yang menduduki Jepang pasca Perang Dunia II. Pasal 9 menjelaskan mengenai perang dan penggunaan kekuatan yang tidak lagi digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan keamanan dan perdamaian internasional, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak dipertahankan. Bunyi dari Pasal 9 Konstitusi 1947 adalah sebagai berikut: "Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes." Selain Pasal 9, perjanjian kerja sama dan keamanan dengan Amerika Serikat pada tahun 1951 juga mengatur mengenai pertahanan Jepang. Perjanjian 29
tersebut adalah Allied Peace Treaty atau Treaty of San Fransisco dan US-Japan Security Treaty. Dalam perjanjian, AS menjamin keamanan Jepang dengan imbalan mempertahankan pangkalan militer AS di tanah Jepang. Dibawah kedua perjanjian tersebut, AS juga memberikan bantuan kepada Jepang dibawah Mutual Security Act (MSA) untuk memperkuat keamanannya (Eldridge, 2019). Pasal 9 Konstitusi 1947 dan perjanjian kerjasama dan keamanan dengan AS membuat Jepang hanya dapat memiliki kemampuan pertahanan. Untuk itu, konstitusi mengizinkan Jepang untuk memiliki kemampuan pertahanan diri yang minimum1. Pemerintah Jepang menilai pendirian Pasukan Bela Diri ini tidak melanggar konstitusi karena tujuan mereka tetap defensif (Eldridge, 2019; Hornung, 2018). Hal yang serupa yang menjelaskan mengenai tujuan pembentukan Pasukan Bela Diri sebagai pertahanan nasional tercantum secara formal pada "Basic National Defense Policy" yang dikeluarkan pada 1957, yang berbunyi sebagai berikut: "The purpose of national defense is to prevent direct and indirect aggression, and, once invaded, to repel it in order to preserve the independence and peace of Japan which takes democracy for its basis." Kementerian Pertahanan Jepang menjelaskan mengenai kekuatan- kekuatan yang dimiliki oleh Pasukan Bela Diri dalam pedoman yang tercantum 1 Minimum yang dimaksud adalah Pasukan Bela Diri hanya diperkenankan untuk persenjataan yang defensif, bukan ofensif seperti intercontinental ballistic missiles (ICBMs) maupun pembom strategis (ISDP, 2018). Pasukan Bela Diri juga tidak diperkenankan untuk terlibat dalam membela aliansinya dalam konflik persenjataan. 30
di laman situs daringnya. Dari data terbaru pada 2018, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah, Kementerian Pertahanan Jepang membagi peralatan dan perlengkapan ke dua kategori, yaitu kendaraan dan persenjataan. Tabel 2.1 Peralatan dan Perlengkapan Pasukan Bela Diri Jepang Jenis Nama 1/2Ton Truk 1 1/2Ton Truk 3 1/2Ton Truk Dump Truk Tipe Ekstra Besar 7Ton Truk Kendaraan Pemulihan Beroda Berat Kendaraan Pemulihan Kendaraan Kendaraan Perayap Tipe-11 Kendaraan Salju Tipe-10 Tank Tempur Utama Tipe-10 Howitzer Self-Propelled 155mm Tipe-99 Kendaraan Tempur Bergerak Tipe- 16 Kendaraan Lapis Baja Ringan 31
32 Senapan Serbu Tipe-89 dan Tipe- 20 5.56mm RT mortir 120mm Senjata Senapan tempur Heckler & Koch HK417 Senapan Mesin MINIMI 5.56mm Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang, 2018 Dalam "National Defense Program Outline in and after FY 1996" yang tercantum di laman situs Kementerian Luar Negeri Jepang tertulis bahwa Pasukan Bela Diri harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama perdamaian internasional secara tepat waktu dan tepat sasaran guna berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas komunitas internasional (MOFA, 1996). Dalam dokumen pertahanan 1957 tercantum hal-hal yang perlu dilakukan pertahanan nasional Jepang untuk mencapai tujuan menjaga perdamaian Jepang, yaitu memajukan kesejahteraan nasional dan mempertinggi semangat patriotisme, mengembangkan secara bertahap kekuatan pertahanan dengan batasan-batasan yang diperlukan untuk pertahanan diri, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB dalam promosinya terhadap kerjasama internasional (Japan Ministry of Defense, 1972). Promosi terhadap kerjasama internasional mengimplikasikan adanya kontribusi terhadap perdamaian dunia.
33 Sejak kekalahan dan kehancuran besar-besaran pascaperang, Jepang memantapkan dirinya sebagai negara yang cinta damai melalui adanya Konstitusi 1947 yang menolak keterlibatan militer selama perang. Namun, menyikapi kurangnya perhatian terhadap perkembangan pertahanan dan sejalan dengan upaya untuk lebih berperan aktif dalam membina perdamaian internasional, Jepang mengesahkan Undang-Undang Kerjasama Perdamaian Internasional (1992) yang selaras dengan prinsip-prinsip United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO). Undang-undang ini memuat mengenai empat pilar dalam kerja sama perdamaian internasional Jepang, yaitu Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Operasi untuk Perdamaian dan Keamanan yang terkoordinasi secara internasional, Operasi Bantuan Keamanan Internasional, dan Operasi Pemantauan Pemilihan Umum Internasional (MOFA, 2005). Hukum tersebut juga memberikan wewenang kepada Jepang untuk mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB untuk pertama kalinya. Undang-Undang Kerjasama Perdamaian Internasional 1992 merupakan tanggapan pemerintahan Jepang era Toshiki Kaifu terhadap hilangnya kedudukan internasional dan kritik setelah Perang Teluk dimana kontribusi Jepang terbatas pada dukungan keuangan saja. 2.1.3. Pasukan Bela Diri Jepang dalam Dunia Internasional Jepang saat ini diposisikan untuk meningkatkan kehadiran internasional dan diplomatiknya melalui penempatan sumber daya manusia atau militer
dengan memanfaatkan kehadiran Pasukan Bela Diri. Partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB ditempatkan sebagai salah satu bidang kerja sama penting Jepang untuk perdamaian dan keamanan internasional (MOFA, 2005). Selain kontribusi finansial, pasukan pemeliharaan perdamaian Jepang melakukan kegiatan logistik dan rekonstruksi sambil menjaga perdamaian internasional selama misi pemeliharaan perdamaian PBB. Oleh karenanya, Jepang kemudian melanjutkan kehadiran internasional dan diplomatiknya dengan penempatan militer pertamanya di Angola pada tahun 1992, disusul di Kamboja, Mozambik, El Savador, Timor Timur, Timor-Leste, Nepal, Sudan, Haiti, dan Sudan Selatan (Paudel, 2020). Seluruh partisipasi Jepang dalam misi pemeliharaan perdamaian digambarkan dalam Tabel 2.2 di bawah. Tabel 2.2 Partisipasi Jepang dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Misi Pemeliharaan Negara Tahun Perdamaian United Nations Angola Angola 1992 Verification Mission II (UNVEM II) United Nations Transitional Kamboja 1992-1993 Authority in Cambodia (UNTAC) United Nations Operation in Mozambik 1993-1995 Mozambique (ONUMOZ) 34
United Nations Observer El Salvador 1994 Mission in El Salvador (ONUSAL) United Nations Israel, Suriah, dan 1996-2013 Disengagement Observer Lebanon Force (UNDOF) United Nations Transitional Timor Timur 1999-2000 Administration in East Timor (UNTAET) United Nations Mission in Timor Timur 2002-2004 East Timor (UNAMET) United Nations Integrated Timur Leste 2007-2008 Mission in Timor-Leste (UNMIT) United Nations Mission in Nepal 2007-2011 Nepal (UNMIN) United Nations Mission in Sudan 2008-2011 Sudan (UNMIS) United Nations Stabilization Haiti 2010-2013 Mission in Haiti (MINUSTAH) Sumber: Kabinet Jepang, 2013 Selama bertahun-tahun, Jepang telah memperluas lingkup kegiatan militer internasionalnya, diantaranya berparitisipasi dalam operasi anti- pembajakan internasional di lepas Tanduk Afrika, maupun berpartisipasi dalam latihan militer gabungan (Marcus, 2015). Pasukan Bela Diri secara bertahap 35
36 kemudian turut mendapatkan reputasi internasional sebagai aktor keamanan dengan keunggulan dalam bidang kemanusiaan. Misalnya pada tahun 2003, Jepang mengirimkan Pasukan Bela Diri sebagai Japanese Iraq Reconstruction and Support Group untuk rehabilitasi kemanusiaan di Irak (MOFA, 2009). Hal itu kemudian dilanjutkan dengan misi-misi di negara lain, salah satunya seperti di Haiti, dimana Pasukan Bela Diri dikerahkan untuk mengemban tugas pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa seperti pembersihan puing-puing dan perbaikan jalan. Grafik 2.1 10 Kontributor Finansial Terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (2010-2012) Kontribusi Finansial untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (2010-2012) Korea Selatan 2,26% Spanyol 3,18% Kanada 3,21% Tiongkok 3,93% Italia 5,00% Perancis 7,55% Jerman 8,02% Inggris 8,15% Jepang 12,53% Amerika Serikat 27,14% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Kontribusi Finansial untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (2010-2012) Sumber: UN Peacekeeping, 2012
37 Anggaran misi pemeliharaan perdamaian PBB dibiayai oleh kontribusi dari negara anggota PBB. Dalam hal pembagian tingkat kontribusi, negara berkembang diperkenankan untuk mengurangi beban anggaran mereka, sedangkan anggota tetap DK PBB diminta untuk memikul beban yang lebih berat. Untuk negara maju yang bukan merupakan anggota tetap DK PBB, termasuk Jepang, pada dasarnya diterapkan tingkat kontribusi reguler (MOFA, 2005). Seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 2.1 di atas, Jepang merupakan pemberi dana tertinggi kedua untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB setelah AS, dan bersama dengan Jerman dan Italia, sebagai negara anggota non- permanen DK PBB diantara enam pemberi dana tertinggi. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Jepang dalam kaitannya dengan perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun begitu, Jepang tidak memasuki 10 kontributor terbesar dalam kaitannya dengan kontribusi pasukan ke operasi pemeliharaan perdamaian. 2.2. Latar Belakang Konflik Sudan Selatan Sudan Selatan yang meraih kemerdekaannya pada tahun 2011 sebelumnya merupakan bagian dari negara bagian utaranya, yaitu Sudan. Konflik yang terjadi antara Sudan dan Selatan seringkali dipahami dengan menelusuri akar sejarah yang panjang. Sejarah tersebut meliputi eksploitasi yang terjadi
selama berabad-abad dan perompakan budak oleh "Arab" utara melawan "Afrika" Selatan, yang diikuti oleh campur tangan imperialis Inggris dan Mesir. Konflik saudara yang terjadi di Sudan Selatan bermula pada tahun 1955, sebelum terjadinya kemerdekaan Sudan, dan berlanjut hingga tahun 1972. Konflik saudara yang terjadi mengakibatkan hampir 500.000 kematian (Varma, 2011). Pihak yang bertikat terdapat dua pihak, yaitu dari Sudan Utara dan Sudan Selatan. Masalah yang ada adalah Sudan Utara telah diberikan kekuasaan yang lebih besar menjelang kemerdekaan, sedangkan Sudan Selatan merasa diabaikan dari proses pengambilan keputusan di pusat. Melalui perang saudara pertama, bagian selatan Sudan mampu melawan dan mengumpulkan sejumlah otonomi daerah. Hal tersebut terbukti dari adanya Perjanjian Addis Ababa yang menjamin otonomi bagi bagian wilayah selatan yang terdiri dari tiga provinsi Khatulistiwa (sekarang Al Istiwai), Bahr al Ghazal, dan Nil Hulu (sekarang Aali an Nil). Namun, Perjanjian Addis Ababa gagal dalam menciptakan perdamaian antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Kegagalan ini diakibatkan oleh isu keamanan, sosial, dan ekonomi. Isu keamanan berkaitan dengan Khaortum yang melanggar kesepakatan rasio one-to-one dalam penempatan militer di Sudan Selatan (Shinn, 2004). Di sisi lain, isu ekonomi berkaitan dengan para pasukan yang tidak mendapatkan upah tetap terkait dengan kesepakatan pemulihan ekonomi dalam hal demilitisasi pasukan militer. Sedangkan isu sosial berkaitan dengan rakyat Selatan yang tidak menunjukkan adanya kesatuan kepentingan 38
untuk kesatuan wilayah (Tekle, 2015). Kegagalan Perjanjian Addis Ababa ditandai dengan meletusnya perang saudara kedua pada tahun 1983. Pemimpin Sudan Jenderal Ja'afar Mohamed Numeiri saat itu juga berupaya untuk mendefinisikan kembali batas-batas wilayah otonomi daerah Sudan Selatan untuk mendapatkan akses ke deposit minyak yang baru ditemukan. Penemuan deposit minyak di beberapa tempat tersebut menyebabkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan utara-selatan dan pemindahan massal penduduk perbatasan. Ketegangan yang telah meningkat dengan utara Islam semakin melanggar otonomi selatan Kristen. Hal tersebut ditandai salah satunya dengan terjadinya pengusiran misionaris Kristen pada tahun 1962. Ketegangan mencapai puncaknya saat terjadinya deklarasi Pemerintah Khaortum yang menyatakan bahwa Sudan adalah negara Islam, dan dengan itu secara efektif mengakhiri status wilayah selatan sebagai daerah otonomi (DeRouen & Heo, 2007). Perang gerilya meningkat dan pasukan pemberontak menemukan tujuan yang lebih besar untuk bersatu dan melawan pasukan pemerintah. Perang saudara kedua, dimana diperkirakan 1,5 juta orang tewas, dimulai pada tahun 1983 dan berakhir pada tahun 2005. Jumlah korban tewas, yang oleh PBB dianggap sebagai korban sipil tertinggi sejak Perang Dunia II, disertai dengan terjadinya kekurangan gizi, kekeringan, serta kelaparan. Di bawah naungan Inter-Governmental Authority on Development (IGAD), sebuah perjanjian bersejarah ditandatangani antara 39
Pemerintah Sudan dan Sudan People's Liberation Movement (SPLM) yang disebut sebagai Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) atau dikenal juga dengan Perjanjian Naivasha yang disahkan di Kenya pada tahun 2005. Perjanjian ini menghasilkan landasan referendum untuk Sudan bagian selatan, berketerkaitan dengan apakah akan melepaskan diri atau tidak (Bayeh, 2014). Referendum hasil dari CPA diadakan pada Januari 2011. Mayoritas suara yang ada menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Sudan Selatan. Pada Juli di tahun yang sama, Sudan Selatan resmi menjadi negara yang merdeka. Kemerdekaannya diikuti dengan rasa optimisme dan harapan yang tinggi bahwa negara akan menjadi stabil dan diatur oleh pemerintahan yang demokratis atas dasar keadilan dan kesetaraan. Walaupun begitu, pemisahan Sudan Selatan dengan beberapa daerah potensial merupakan sebuah peristiwa yang tidak diinginkan oleh Sudan bagian utara. Pada akhirnya, CPA hanya menciptakan pemisahan secara politik, sementara konflik antara kedua negara terus berlanjut. Terlebih, dalam konteks internal, terdapat banyak kelompok pemberontak dan milisi yang beroperasi di Sudan Selatan (Ottaway & El-sadany, 2012). Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan pada dasarnya secara resmi telah berakhir pada 22 Februari 2020. Hal tersebut dilakukan setelah pihak-pihak yang berkonflik Presiden Salva Kiir Mayardit dan mantan Wakil Presiden Pertama Riek Machar akhirnya menyepakati penerapan Perjanjian Revitalisasi 2018 tentang Resolusi Konflik di Sudan Selatan (R-ARCSS). 40
Machar sekali lagi dilantik sebagai wakil presiden pertama dalam pemerintahan persatuan yang baru, yang secara resmi mengakhiri kekerasan perang saudara selama tujuh tahun (Bertelsmann Stiftung, 2022). Namun begitu, nyatanya perselisihan sipil masih terus berlanjut dan seringkali pecah. 2.2.1. Pembentukan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) Terjadinya krisis di Sudan Selatan memunculkan reaksi dari komunitas internasional. Dalam hal ini, komunitas internasional mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis di Sudan Selatan dan mencegah memburuknya situasi lebih lanjut. Perserikatan Bangsa- Bangsa, sebagai badan global yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan, mengambil langkah untuk mengatasi krisis tersebut, yaitu membentuk misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan yang dinamakan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Misi PBB di Sudan Selatan yang dikenal dengan UNMISS ini didirikan oleh Dewan Keamanan pada 8 Juli 2011 dengan iklim optimisme, menyusul deklarasi kemerdekaan dan pemisahan damai Sudan Selatan dari Sudan. Walaupun pada dasarnya UNMISS didirikan untuk menghindari terjadinya konflik kembali antara Khaortum dan Juba, mandat utama dari misi ini adalah membangun kapasitas Sudan Selatan. Mandat pembangunan kapasitas Sudan Selatan menjadi mandat 41
yang ambisius pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan anggaran tahunan sekitar satu triliun dolar AS dan kewenangan yang luas untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang supremasi hukum, administrasi, dan reformasi sektor keamanan, Perwakilan Khusus Pertama dari Sekretaris Jenderal UNMISS mendeklarasikan bahwa tugas PBB di Sudan Selatan adalah membangun negara (Johnson, 2016). Dengan hubungan damai yang telah dijalin oleh PBB dengan Pemerintah Sudan Selatan selama era misi sebelumnya, yaitu UNMIS, hal tersebut memberi harapan bahwa UNMISS dapat mencapai mandat yang lebih multidimensi. UNMISS awalnya didirikan untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak 9 Juli 2011, dibawah Resolusi Dewan Keamanan 1996 (2011), dengan maksud untuk memperbarui untuk periode selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Sejak itu, UNMISS telah diperbarui secara konsisten seiringan dengan DK PBB yang memutuskan bahwa situasi di Sudan Selatan terus memberikan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di kawasan tersebut. Sampai saat ini, melalui Resolusi 2625 (2022), DK PBB telah memperpanjang mandat UNMISS sampai dengan 15 Maret 2023. Misi PBB di Sudan Selatan ini diberikan wewenang untuk menggunakan "all necessary means" untuk menerapkan ketentuan 42
perlindungan warga sipil dari mandatnya. Awalnya, mandat tersebut menetapkan kontingen kekuatan 7.000 tentara dan 900 polisi sipil (World Peace Foundation, 2016). PBB beserta negara kontributor pasukan membayangkan bahwa UNMISS akan mendukung pemerintah dalam melindungi warga sipil, tetapi mengisi kesenjangan melalui adanya penempatan dan patroli proaktif ketika pemerintah gagal dalam melaksanakan kewajibannya. 2.3. Keikutsertaan Jepang dalam UNMISS Komitmen Jepang terhadap operasi perdamaian di Sudan Selatan sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan DPJ. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Naoto Kan pada 8 Agustus 2011, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa PBB memiliki harapan pada Jepang untuk berkontribusi pada UNMISS. Menanggapi hal itu, dalam pertemuannya dengan United Nations Secretary-General (UNSG) pada 21 September 2011, Perdana Menteri Yoshihiko Noda, penerus Perdana Menteri Kan, menyebutkan bahwa pemerintah Jepang bermaksud mendukung UNMISS (MOFA, 2011a). Selain itu, Perdana Menteri Noda menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB dan menyatakan bahwa Jepang berencana untuk mengirimkan Pasukan Bela Diri ke UNMISS setelah penyelidikan PBB di Sudan Selatan dilakukan. 43
44 Pemerintah Jepang mengakui bahwa perdamaian dan stabilitas Sudan Selatan merupakan hal yang penting bagi perdamaian dan stabilitas Afrika. Selain itu, Pemerintah Jepang menyatakan bahwa dukungan untuk pembangunan bangsa dan stabilitas Sudan Selatan adalah salah satu tantangan signifikan yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional secara kooperatif (MOFA, 2012). Pemerintah Jepang kemudian berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional dan melakukan upaya proaktif menuju tercapainya perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. Oleh karenanya, Jepang bergabung dengan UNMISS. Partisipasi Jepang dalam misi perdamaian tersebut menandakan komitmen Jepang terhadap perdamaian dunia. Namun, beberapa alasan mendasari keikutsertaan Jepang dalam misi perdamaian di Sudan Selatan ini, diantaranya untuk menempatkan pasukan pertahanan Jepang sebagai aktor yang dapat menjalin hubungan kerja sama, mendapatkan legitimasi serta pengakuan internasional secara lebih luas, mengamankan akses terhadap sumber daya alam yang ada di Afrika, dan memperkenalkan Jepang sebagai pemilik skema pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan China maupun negara pendonor di Afrika lainnya (Paudel, 2020). Pertimbangan yang diberikan kepada sekutunya, yaitu AS, turut menjadi salah satu insentif utama Pemerintah Jepang yang mengarah pada pengerahan kontingen Pasukan Bela Diri ke Sudan Selatan. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan tujuan utama pemerintah AS. Hal itu dikarenakan dukungan Sudan
Selatan penting bagi AS sebagai bagian upaya dari konterterorisme globalnya. Sudan dicurigai sebagai basis kelompok teroris internasional Al Qaeda, yang bertanggung jawab atas serangan 9/11 pada tahun 2001. Dengan latar belakang ini, AS mulai bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menuju penyelesaian masalah Sudan, memberikan tekanan yang cukup besar pada Sudan untuk mengizinkan referendum kemerdekaan di Sudan Selatan. Selain itu, prospek penarikan AS dari Afghanistan dan Irak dengan keberhasilan kontraterorisme yang sangat terbatas memotivasi pemerintahan Bush untuk mendorong kemerdekaan Sudan Selatan sebagai sarana untuk meninggalkan warisan sejarahnya. Untuk alasan ini, AS sangat tertarik untuk mendukung kemerdekaan Sudan Selatan. Hal ini kemudian memotivasi pemerintah Jepang DPJ untuk mendukung negara Afrika baru dengan harapan menyenangkan sekutunya (Fujishige et al., 2022). UNMISS juga menjadi tujuan yang ideal untuk memanfaatkan potensi dari kontribusi pasukan perdamaian Japan Engineering Group (JEG) dalam konteks awal 2010-an. Pada saat itu, hanya sedikit UNPKO yang berfokus pada tugas pembangunan negara dan UNMISS hampir merupakan satu-satunya misi yang memiliki orientasi terhadap state-building atau pembangunan negara yang memanfaatkan keterampilan teknik JEG. Pemerintah Jepang sejak awal tertarik untuk memanfaatkan kapasitas tekniknya untuk tujuan pemeliharaan perdamaian internasional. 45
Sehubungan dengan permintaan dari PBB dan di bawah Undang-Undang Kerjasama Perdamaian Internasional, Jepang mengirimkan Pasukan Bela Diri ke UNMISS pada November 2011. Jepang menyimpulkan bahwa situasi lokal di Sudan Selatan telah memenuhi kriteria dari Lima Prinsip PKO. Untuk tujuan ini, tiga jenis UNPKO untuk penerapan Lima Prinsip baru, yang baru dimasukkan dalam amandemen 2015, digunakan untuk menentukan apakah situasi lokal memenuhi Lima Prinsip atau tidak. Lima prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Gencatan senjata harus ada di antara pihak-pihak yang berkonflik; 2. Pihak-pihak dalam konflik, termasuk negara-negara di wilayah dimana pasukan pemeliharaan perdamaian PBB akan beroperasi, harus telah memberikan persetujuan mereka untuk partisipasi Jepang dalam operasi dan pasukan pemeliharaan perdamaian; 3. Kegiatan harus dilakukan dengan cara yang benar-benar tidak memihak, dengan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB tidak menunjukkan bias terhadap pihak tertentu dalam konflik; 4. Partisipasi Jepang dapat ditangguhkan atau dihentikan jika salah satu dari kondisi di atas tidak lagi dipenuhi; dan 5. Penggunaan senjata harus dibatasi seminimal mungkin untuk melindungi nyawa atau orang dari pasukan tersebut. 46
47 Untuk Sudan Selatan, item kedua, (b), diterapkan: Operasi yang dilakukan dengan persetujuan negara tuan rumah ketika konflik bersenjata telah diselesaikan dan pihak-pihak yang bertikai tidak ada lagi dan persetujuan dari negara tuan rumah dan pihak-pihak yang bertikai mengenai penerimaan operasi tersebut. Memang situasi di Sudan Selatan relatif stabil selama dua tahun pertama sejak kemerdekaannya. Pemberangkatan Pasukan Bela Diri ini sejalan dengan dukungan Jepang terhadap human security atau keamanan manusia yang telah menjadi pilar dari ODA-nya. Konsep keamanan manusia ini muncul sebagai jawaban atas tantangan keamanan "baru" di era setelah Perang Dingin dan berusaha untuk melihat melampaui negara untuk lebih fokus pada individu dalam mengembangkan pendekatan keamanan. Dengan demikian, prevalensi konflik intra-negara, pengungsi, dan ketidaksetaraan pembangunan yang berkelanjutan mendorong pandangan yang berfokus pada inisiatif kesehatan, pembangunan, dan pendidikan. Konsep ini digambarkan dalam buku Biru Diplomatik Jepang tahun 2000 sebagai perspektif kunci dalam mengembangkan kebijakan luar negeri (Tanke, 2021). Konsep yang sebelumnya lebih ditekankan sebagai elemen dari ODA ini kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal dengan pendekatan "All Japan" yang menggabungkan ODA dengan strategi pemeliharaan perdamaian, salah satunya di Sudan Selatan. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya Jepang memperluas interpretasinya mengenai keamanan
48 manusia untuk melibatkan peran yang lebih besar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian seiringan dengan perkembangan kebijakan pemeliharaan PBB yang lebih intervensionis pada tahun 2000-an. 2.3.1. Kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam UNMISS Sampai dengan tahun 2012, telah ada 326 pasukan yang ditugaskan untuk melakukan pengembangan lapangan, perbaikan jalan, dan kegiatan lainnya di Sudan Selatan. Selain itu, beberapa pasukan ditugaskan untuk berkoordinasi dengan organisasi terkait dan beberapa pasukan lainnya ditempatkan di markas besar untuk melakukan tugas, seperti logistik dan teknik. Pasukan Bela Diri juga dapat mengunjungi fasilitas terkait yang terletak di negara-negara sekitarnya, seperti Uganda dan Kenya. Terkait dengan kerjasama sipil-militer, terdapat Joint Coordination Office (JCO) yang melekat pada Pasukan Bela Diri Jepang dalam UNMISS. Hal ini pula yang menjadi karakteristik utama dari keterlibatan Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional di Sudan Selatan (Yasutomi & Kiba, 2015). Kontingen Pasukan Bela Diri yang ditempatkan di luar negeri dibawah misi PBB memiliki unit independen yang mengkhususkan diri dalam merancang dan mengoordinasikan kegiatan bantuan sipil dengan organisasi sipil. JCO pada dasarnya merancang proyek independen baru untuk
49 masyarakat lokal dalam bentuk bantuan pembangunan untuk kepentingan masyarakat lokal seperti pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, peletakan jalan, dan lain-lain. Dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan ini, JCO berfungsi sebagai "koordinator" antara UNMISS dengan pasukan pemeliharaan perdamaian dari Pasukan Bela Diri Jepang, dimana koordinasi ini sendiri dilakukan agar kegiatan bantuan sipil tambahan dapat diberitahukan kepada UNMISS dan dengan demikian menghindari konflik dengan kepentingan dan tujuan UNMISS. Sesuai dengan tujuan dari UNMISS untuk membangun negara, Pasukan Bela Diri Jepang yang dikirim ke Sudan Selatan melakukan tugas-tugas rekonstruksi. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Sudan Selatan, Jepang mengirimkan 120 pasukan pemeliharaan perdamaian yang merupakan teknisi ke Juba pada tahun 2012. 120 teknisi tersebut merupakan kelompok kedua dari total 330 Pasukan Bela Diri yang diharapkan bergabung dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan (NNN, 2011). Seorang menteri dari pemerintah Sudan Selatan bahkan menyanjung upaya Jepang dalam pengiriman Pasukan Bela Diri dan mengatakan bahwa, "dari kelompok negara 'A', Jepang merupakan satu-satunya negara yang berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian di negara tersebut (GoSS, 2012)."
Selain berfokus pada pembangunan negara, keterlibatan Jepang dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan ini turut berfokus pada bantuan kemanusiaan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian dana kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UN World Food Programme, dan World Health Organization. Selain itu, Jepang turut bergabung dengan UNMISS dengan mengirimkan sejumlah pasukannya yang diketuai oleh Lt. Col. Norihisa Urakami untuk menyediakan pelatihan terhadap petugas keamanan Sudan Selatan dalam kaitannya dengan tanggap darurat, manajemen bencana, maupun manajemen trauma. Di lain sisi, anggota unit yang dipimpin oleh Lt. Col. Teruo Sakama juga berinteraksi dengan orang-orang Sudan Selatan. Misalnya, mereka memulai melakukan komunikasi dengan panti asuhan untuk anak perempuan yang dikelola oleh sebuah LSM di Juba setelah mereka membangun sebuah rumah untuk ditinggali satpam. Anggota unit mengunjungi panti asuhan tersebut hampir setiap akhir pekan secara sukarela dan melakukan pekerjaan pembersihan dan perbaikan pada bangunan, dan menghabiskan waktu bermain olahraga dengan anak-anak, seperti bola voli dan bulu tangkis, dan bermain dengan mainan, seperti mainan tradisional Jepang kendama, dan juga egrang (GoJ, 2013). 50
Tabel 2.3 Kontribusi Jepang terhadap Perdamaian di Sudan Selatan Tahun Kontribusi Bantuan Pengiriman 326 pasukan pemeliharaan perdamaian 2012 Bantuan finansial sebesar 35 juta dolar AS untuk konsolidasi perdamaian di Sudan Selatan Bantuan 10.000 amunisi 5.56mm Proyek rehabilitasi jalan komunitas Juba Na-Bari 2013 berkoordinasi dengan Proyek Bantuan Hibah untuk Keamanan Manusia Akar Rumput Bantuan 5 juta dolar AS untuk pekerjaan ranjau Bantuan tenda sebanyak 200 buah dan plastik 5 x 4m sebanyak 4.000 buah Bantuan keamanan manusia darurat sebesar 25 juta dolar 2014 AS terkait dengan krisis kemanusiaan yang ditujukan untuk nutrisi, makanan, sanitasi air bersih, logistik, dan pengungsi Bantuan 1,5 juta dolar AS untuk memajukan proses perdamaian 2015 Bantuan finansial 2,5 juta dolar AS untuk pekerjaan ranjau di Sudan Selatan Donasi pakaian, sepatu, dan alat olahraga untuk anak yang 2016 sebelumnya menjadi tentara di Sudan Selatan Bantuan kemanusiaan 30,9 juta dolar AS untuk konsolidasi perdamaian Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber 51
Dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2016, Jepang turut memberikan sejumlah kontribusi berupa bantuan-bantuan yang terangkum dalam Tabel 2.4 di atas. Bantuan yang diberikan Jepang didominasi oleh bantuan finansial yang ditujukan untuk kemanusiaan, pembangunan, maupun percepatan proses perdamaian di Sudan Selatan. Selain pengiriman pasukan perdamaian dalam UNMISS, Jepang membuktikan dukungannya melalui serangkaian bantuan yang diberikan tersebut. Dukungan Jepang kepada Sudan Selatan, baik dalam pengiriman Pasukan Bela Diri maupun bantuan yang diberikan, tidak hanya berkontribusi untuk mengkosolidasikan perdamaian, tetapi juga penting untuk menstabilkan seluruh Afrika Timur yang secara politik masih belum stabil (Kedutaan Besar Jepang untuk Sudan Selatan, 2021). 2.3.2. Hambatan Pasukan Bela Diri dalam UNMISS Keputusan pemerintah Jepang untuk mengirimkan Pasukan Bela Diri ke UNMISS dibuat atas dasar gencatan senjata antara Sudan dan Sudan Selatan. Meskipun demikian, pada 26 Maret 2012, dilaporkan bahwa telah terjadi bentrokan militer antara Sudan dan Sudan Selatan, dan pasukan militer Sudan Selatan menduduki sebuah tambang minyak besar di daerah Heglig, yang terletak di dalam wilayah Sudan. Pada hari berikutnya, pemerintah Sudan menjatuhkan bom di sebuah tambang minyak di Sudan Selatan sebagai pembalasan. DK PBB, pada 27 Maret 52
2012, mengeluarkan pernyataan pers untuk menuntut Sudan dan Sudan Selatan menahan diri dari meningkatkan bentrokan militer menjadi konflik militer besar-besaran lainnya. Pada tanggal 28 Maret 2012, pemerintah DPJ menyatakan keprihatinannya tentang 'bentrokan militer' di wilayah perbatasan, dan meminta kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai (MOFA, 2012). Pada 28 Mei 2013, Pemerintah Jepang memutuskan untuk memperluas area aktivitas dari Pasukan Bela Diri di Sudan Selatan. Pasukan Bela Diri yang sudah ada di Sudan Selatan sebelumnya ada di Juba dan area sekitar. Namun, dengan keputusan untuk memperluas area aktivitas Pasukan Bela Diri bekerja, Pemerintah Jepang akan mengirimkan pasukannya ke Negara Bagian Khatulistiwa Timur dan Barat. Keputusan tersebut dibuat setelah melakukan konsultasi dengan UNMISS dan Sekretariat PBB di New York. Keputusan Pemerintah Jepang untuk memperluas jangkauan aktivitas dari Pasukan Bela Diri itu disambut baik oleh UNMISS, dimana Hilde F. Johnson, selaku Kepala Misi dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Sudan Selatan, mengungkapkan apresiasinya terhadap kontribusi Jepang untuk UNMISS karena telah meningkatkan aktivitasnya di area-area lain di Sudan Selatan. 53
54 Pada Desember 2013, menyusul pertikaian politik antara Kiir dan Machar yang berujung pada penggulingan Machar sebagai wakil presiden, kekerasan meletus antara tentara pengawal presiden dari dua kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan. Tentara dari kelompok etnis Dinka yang bersekutu dengan Kiir dan mereka yang berasal dari kelompok etnis Nuer mendukung Machar. Sebelum kemerdekaan, pasukan pimpinan Kiir dan pasukan pimpinan Machar telah bergabung dengan kekuatan perlawanan bersatu melawan Sudan, yaitu Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A). Setelah pembentukan Sudan Selatan pada tahun 2011, SPLM dibagi, pada tahun 2013, menjadi SPLA yang dipimpin Kiir dan Sudan People's Liberation Army-in-Opposition" (SPLA-IO). Di tengah kekacauan, Kiir mengumumkan bahwa Machar telah berusaha melakukan kudeta dan kekerasan menyebar dengan cepat ke negara-negara bagian Jonglei, Nil Atas, dan Persatuan. Perang saudara yang pecah ini merupakan hasil dari perebutan kekuasaan antara elit politik yang memanipulasi perpecahan dan keluhan etnis. Krisis yang terjadi pada tahun 2013 tersebut memiliki konsekuensi negatif yang meluas terhadap situasi hak asasi manusia di banyak bagian negara, khususnya di daerah-daerah dimana terjadi konfrontasi militer terbesar. UNMISS memperkirakan bahwa ribuan
orang telah tewas selama krisis terjadi. Namun begitu, pada tanggal 15 Oktober 2013, Pemerintah Jepang membuat keputusan Kabinet untuk memperpanjang jangka waktu pengiriman Pasukan Bela Diri ke UNMISS untuk satu tahun lagi. Keputusan Kabinet ini diambil menyusul resolusi DK PBB 2109 tanggal 11 Juli 2013, yang memperbaharui mandat UNMISS selama satu tahun, hingga 15 Juli 2014. Selain itu, Pemerintah Jepang turut mengambil keputusan untuk menambah pasukan dan peralatan, karena Pasukan Bela Diri akan memperluas wilayah kegiatannya sebagai tanggapan atas permintaan dari PBB untuk lebih berkontribusi pada nation-building atau pembangunan bangsa di Sudan Selatan. Krisis yang terjadi pada saat itu mengganggu aktivitas yang dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang yang terikat dalam UNMISS. Lebih dari 10.000 warga lokal datang ke kamp UNMISS untuk meminta perlindungan, yang pada akhirnya memaksa UNMISS untuk membuka dan memberikan tempat perlindungan bagi warga lokal. Pasukan dari Jepang turut membangun tenda dan toilet dalam kawasan PBB. Selain itu, pasukan Jepang juga menyediakan fasilitas air, karantina, dan kesehatan bagi warga lokal. Pada dasarnya, pasca krisis tahun 2013, fokus dari UNMISS berganti dari sebelumnya menitikberatkan pada 55
pembangunan negara menjadi perlindungan terhadap sipil atau yang dikenal dengan Protection of Civilians (PoC) (Fujishige et al., 2022). Fokus PoC sebagai fokus baru dari mandat UNMISS dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah tingkat yang berfokus pada perlindungan melalui adanya dialog dan keterlibatan. Kegiatan dalam tingkat pertama ini meliputi dialog dengan pelaku atau calon pelaku, resolusi konflik, dan mediasi antar pihak yang berkonflik dengan membujuk pemerintah dan aktor terkait lainnya untuk turun tangan melindungi warga sipil. Tingkat selanjutnya adalah tingkat kedua yang berfokus pada penyediaan perlindungan fisik. Kegiatan pada tingkat kedua ini dilakukan oleh komponen polisi dan militer yang melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah, mendahului, dan menanggapi situasi dimana warga sipil berada di bawah ancaman kekerasan fisik. Terakhir adalah tingkat ketiga yang berfokus pada pembentukan lingkungan yang protektif. Kegiatan pada tingkat ketiga ini meliputi kegiatan penegakan hukum, hak asasi manusia, serta Security Sector Reform (SSR) dan Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR). Di tengah situasi keamanan lokal yang memburuk dengan cepat sebagai akibat dari serangan bersenjata oleh pasukan anti-pemerintah di Sudan Selatan, Pemerintah Jepang menerima permintaan dari 56
57 Pemerintah Korea Selatan dan PBB untuk menyediakan amunisi. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya pasokan amunisi untuk unit dari Korea Selatan yang ditempatkan di Bor, Negara Bagian Jonglei, dalam persiapan untuk penggunaan senjata untuk melindungi pasukan dari Korea Selatan, orang-orang terlantar, dan orang lain yang berkumpul di dalam kamp. Jenis amunisi yang kurang pasokannya tersebut merupakan jenis yang sama yang dimiliki oleh Pasukan Bela Diri Jepang. Mengingat bahwa diantara seluruh unit UNMISS yang saat itu dikerahkan di Sudan Selatan, hanya Pasukan Bela Diri Jepang yang memiliki persediaan jenis amunisi yang sama, Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan 10.000 butir amunisi yang diperlukan kepada PBB berdasarkan permintaan dari Pemerintah Korea Selatan dan PBB. Keputusan tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa jika Jepang memutuskan untuk tidak menyediakan amunisi, unit dari Korea Selatan akan menghadapi kesulitan dalam melindungi kehidupan pasukan unitnya dan orang-orang terlantar (MOFA, 2014). Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang dalam situsnya, kontribusi dalam bentuk barang amunisi itu dilaksanakan mengingat situasi mendesak yang membutuhkan tindakan cepat untuk melindungi kehidupan pasukan dari Korea Selatan dan para pengungsi. Mengingat kebutuhan yang mendesak dan sifat situasi yang sangat kemanusiaan,
Sekretaris Kabinet Kepala mengeluarkan pernyataan mengumumkan bahwa Tiga Prinsip Ekspor Senjata tidak berlaku untuk kasus ini dan penyediaan amunisi dilaksanakan dibawah kerangka "Contribution in Kind" yang ditetapkan dalam Pasal 25 Undang- Undang tentang Kerjasama untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Operasi Lainnya. Pada 17 Desember 2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengusulkan rancangan kebijakan yang dinamakan "Proactive Contribution to Peace" atau dalam Bahasa Jepang secara harfiah dinamakan "passive pasificism" yang tercantum dalam National Security Strategy (NSS) Jepang. Nama dari kebijakan tersebut sendiri memberi implikasi bahwa untuk terciptanya perdamaian, maka negara- negara tidak boleh menarik diri, tetapi seharusnya mengambil langkah- langkah aktif. Selama tahun-tahun pascaperang tahun 1950-an, Jepang membuat langkah-langkah dalam menawarkan dukungan ODA dan berkontribusi pada stabilitas dan pengembangan kawasan Asia Timur. Selanjutnya, Jepang telah mengajukan konsep keamanan manusia di PBB dan telah berkontribusi pendanaan untuk keamanan manusia, menarik gagasan bahwa keamanan negara-negara miskin di dunia merupakan dasar untuk keamanan di dunia secara keseluruhan (Kitaoka, 2014). Begitu pula dengan kontribusi Jepang dalam operasi 58 yang
pemeliharaan perdamaian PBB. Sebagai perpanjangan dari tindakan itulah Jepang menamakan gagasan kontribusi lebih lanjut untuk stabilitas global dengan frasa "Proactive Contribution to Peace." Selain itu, frasa baru tersebut sesuai dengan pembukaan konstitusi Jepang, yang pada dasarnya konsisten dengan kebijakan keamanan manusia, dan selanjutnya mengembangkan komitmen Jepang terhadap keamanan manusia dan operasi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Pada 22 Oktober 2013, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan bahwa Hilde Johnson, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Republik Sudan Selatan dan Ketua UNMISS, akan mengunjungi Jepang dari 26 hingga 31 Oktober. Tujuan utama kunjungan Johnson adalah untuk memeriksa pelatihan Pasukan Bela Diri dalam persiapan operasi pemeliharaan perdamaian di UNMISS. Menanggapi kunjungan tersebut, pemerintah Abe menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan kontribusi proaktif menuju pencapaian perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. 2.4. Perluasan Kewenangan Pasukan Bela Diri Jepang dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mandat pasukan yang dikirim ke Sudan Selatan diambil berdasarkan legislatif PKO Jepang sebelumnya. 59
Namun pada 14 Mei 2015, Pemerintah Jepang membuat Keputusan Kabinet mengenai "Legislation for Peace and Security." Legislasi untuk Perdamaian dan Keamanan adalah paket legislatif komprehensif yang terdiri dari 10 undang- undang. Legislasi ini merupakan inisiatif yang memperkenalkan perubahan signifikan pada tanggapan keamanan Jepang selama masa damai dan masa darurat melalui perluasan undang-undang yang ada dan pengenalan undang- undang baru. Pemerintah Jepang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke Diet pada 15 Mei, dan setelah diskusi intensif selama lebih dari 200 jam, undang-undang tersebut disetujui oleh Diet pada 19 September 2015. Selain Undang-Undang untuk Perdamaian dan Keamanan yang mencakup mengenai Undang-Undang Pasukan Bela Diri, Undang-Undang mengenai Tindakan untuk Menjamin Perdamaian dan Keamanan Jepang di Wilayah Sekitar, dan Undang-Undang Tanggapan Situasi Serangan Bersenjata, Jepang turut merancang Undang-Undang Dukungan Perdamaian Internasional sebagai rangkaian dari revisi Undang-Undang Keamanan yang dilakukannya. Undang-Undang Dukungan Perdamaian Internasional ini mengatur mengenai pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri untuk memberikan dukungan logistik kepada pasukan lain yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional. 60
61 Tabel 2.5 di bawah merangkum mengenai perubahan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Keamanan 2015. Legislasi tersebut mengaktifkan Jepang untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional. Kontribusi tersebut misalnya memperbolehkan Jepang untuk memainkan peran tambahan dalam UNPKO dan berpartisipasi dalam aktivitas kerjasama perdamaian internasional, menyediakan dukungan dalam situasi yang memiliki pengaruh penting pada perdamaian dan keamanan Jepang maupun jika mengancam keamanan internasional, serta bolehnya penggunaan "use of force." Tabel 2.4 Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi Undang-Undang Keamanan Jepang 2015 No. Perihal Sebelum Sesudah 1. Perlindungan aset Tidak ada Penggunaan pertahanan AS penggunaan senjata senjata defensif dalam perlindungan dan seminimal aset AS mungkin untuk melindungi aset pertahanan AS yang berkontribusi pada pertahanan Jepang 2. Ruang lingkup kegiatan Terbatasnya ruang Tidak adanya Pasukan Bela Diri lingkup geografis batas waktu dan
3. Ruang lingkup kerja sama Jepang dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB 4. Kedudukan hukum tentang penggunaan kekuatan yang sah dimana Pasukan Bela Diri dapat beroperasi, yaitu hanya di sekitar Jepang atau yang dinamakan "rear areas" Pasukan Bela Diri tidak diperkenankan untuk melindungi warga sipil dibawah serangan fisik Tiga poin persyaratan penggunaan kekuatan: (1) Ketika serangan bersenjata geografis. Kegiatan tidak akan menggunakan adanya "use of force" kecuali dimana pertempuran benar-benar terjadi Memungkinkan Pasukan Bela Diri untuk menggunakan senjata untuk melindungi warga sipil dalam serangan fisik atau untuk tujuan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian Revisi terhadap salah poin ke satu dari persyaratan penggunaan kekuatan untuk menambahkan 62
terhadap situasi dimana Jepang terjadi serangan (2) Ketika tidak bersenjata terjadi ada cara yang terhadap negara tepat untuk yang memiliki menghadapi hubungan dekat agresi dengan Jepang tersebut dan menimbulkan selain dengan existential threat menggunakan hak bela diri (3) Ketika penggunaan senjata dibatasi pada tingkat minimum yang diperlukan Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber Terkait dengan perihal ruang lingkup kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang, UU Keamanan 2015 membawa perubahan terhadap tidak terbatasnya ruang lingkup waktu dan geografis. Berdasarkan pemahaman tersebut, Pasukan Bela Diri kini dapat terlibat dalam kegiatan manapun yang merupakan keadaan serius yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan Jepang. Misalnya, ketika Jepang menjadi sasaran serangan bersenjata atau ketika pasukan militer asing beroperasi 63
dibawah otorisasi PBB. Selanjutnya, perubahan ketiga perihal ruang lingkup kerja sama Jepang dengan misi pemeliharaan perdamaian berkaitan dengan kontribusi lanjutan Jepang terkait perdamaian dan stabilitas internasional yang digambarkan pada Tabel 2.6. Tabel 2.5 Kontribusi Lanjutan Jepang terkait Perdamaian dan Stabilitas Internasional No. Kontribusi Lanjutan Jepang untuk Pengembangan UU Perdamaian Internasional 1. Pemerintah meneruskan pembuatan undang- Undang-undang undang yang mendukung angkatan bersenjata mengenai tindakan untuk negara asing dalam kegiatan yang perdamaian dan mengancam sebagai maksud untuk keamanan Jepang yang memastikan keamanan Jepang maupun memiliki pengaruh perdamaian internasional. terhadap keamanan 2. Jepang tidak melaksanakan kegiatan Jepang, revisi dari UU pendukung di lokasi dimana pertempuran Operasi Pemeriksaan benar-benar dilaksanakan oleh angkatan Kapal, RUU Dukungan bersenjata negara asing. Perdamaian Internasional 3. Jepang akan segera memberhentikan secara sementara maupun sepenuhnya jika lokasi Jepang melaksanakan kegiatan pendukung 64
menjadi tempat pertempuran dilakukan akibat terjadinya perubahan situasi. 4. Terkait dengan operasi pemeliharaan Revisi UU Kerjasama perdamaian PBB dengan merujuk pada Lima Perdamaian Prinsip PKO, pihak-pihak diluar pihak yang Internasional, revisi UU berkepentingan tidak diperkenankan untuk Pasukan Bela Diri dalam muncul sebagai musuh. kaitannya dengan 5. Saat Pasukan Bela Diri melakukan aktivitas tindakan perlindungan yang tidak melibatkan adanya "use of force," bagi warga negara Jepang maka artinya wajar apabila aktivitas tersebut dilakukan dalam persetujuan pemerintah di tempat dimana aktivitas tersebut dilaksanakan. 6. Kabinet akan merancang keputusan apakah persetujuan penerimaan dipertahankan secara stabil berdasarkan pertimbangan di Dewan Keamanan Nasional. Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang, 2015 Secara lebih lengkap, terdapat tiga peningkatan besar mengenai kontribusi prospektif Jepang untuk operasi pemeliharaan perdamaian: (1) menyangkut keamanan di bidang operasi. Undang-undang PKO yang baru 65
menambahkan dua misi Pasukan Bela Diri, yaitu untuk mengamankan area tertentu dan penduduk lokal, dan untuk menyelamatkan pasukan pemeliharaan perdamaian sipil atas permintaan mendesak. Undang-undang juga mengizinkan penggunaan senjata untuk melaksanakan tugas-tugas ini. (2) Menyangkut fungsi komando PKO. Undang-undang PKO yang telah direvisi memungkinkan Pasukan Bela Diri untuk memainkan peran yang lebih luas di markas komando, dimana sebelumnya mereka hanya terlibat dalam administrasi periferal. Selain itu, Pemerintah Jepang dapat menyediakan seorang komandan untuk misi UNPKO. (3) Revisi undang-undang tersebut mengakui kenyataan bahwa rekonstruksi fungsi dan organisasi pemerintahan merupakan faktor kunci dalam memulihkan perdamaian di negara-negara pascakonflik. Sementara versi sebelumnya dari UU PKO telah mencantumkan hanya administrasi secara umum selain administrasi kepolisian sebagai area di mana Jepang dapat memberikan saran dan bimbingan, amandemen tersebut menetapkan program rehabilitasi, restrukturisasi mesin pertahanan, legislatif, dan yudikatif sebagai prioritas untuk pos-rekonstruksi konflik (Fujishige, 2016). Saat ini, Jepang dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam kegiatan Pasukan Bela Diri dibandingkan dengan di masa lalu. Di antara perubahan ataupun perluasan dari undang-undang, hal yang paling menarik perhatian adalah undang-undang baru mengenai collective self- defense atau dapat dikatakan sebagai keamanan kolektif, yang menopang 66
keterlibatan Jepang dalam operasi perdamaian dan keamanan internasional. Undang-undang ini memungkinkan Jepang untuk terlibat dalam kerjasama multinasional di luar dari kerangka UNPKO, memberikan bantuan kepada militer asing yang terlibat dalam upaya keamanan kolektif, dan menanggapi serangan bersenjata terhadap negara lain, terutama ketika serangan itu dapat merusak keamanan nasional Jepang. Terkait dengan penggunaan "use of force" sebagai salah satu contoh dari peran tambahan Pasukan Bela Diri Jepang dalam UNPKO, penggunaan kekuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan tiga persyaratan (MOFA, 2015). Pertama, ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi atau ketika serangan bersenjata terhadap negara asing yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang terjadi dan sebagai, dimana akibatnya mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas. Kedua, ketika tidak ada cara lain yang tepat yang tersedia untuk mengusir serangan dan memastikan kelangsungan hidup Jepang dan melindungi rakyatnya. Ketiga, "use of force" yang dimaksud dilakukan dengan terbatas pada tingkat minimum yang diperlukan. Di samping penggunaan kekuatan, di bawah undang-undang keamanan yang telah direvisi, Pasukan Bela Diri Jepang diizinkan untuk memainkan peran monitoring perdamaian yang lebih luas. Mereka dapat membentuk misi untuk memantau dan berpatroli di wilayah tempat mereka ditempatkan untuk melindungi warga sipil, baik kehidupan maupun harta benda dari warga sipil 67
tersebut, yang tidak dapat mereka lakukan dalam kasus-kasus sebelumnya seperti di Aceh, Mindanao di Filipina, dan Sri Lanka. Adanya perubahan tersebut membuat para optimis berpendapat bahwa reformasi undang-undang keamanan Abe telah memungkinkan Jepang untuk memainkan peran yang lebih baik dan lebih dituntut secara internasional dalam pembangunan perdamaian sehingga akan memberikan kontribusi praktis untuk tugas di lapangan. Saat Undang-Undang tentang Perdamaian dan Keamanan mulai berlaku, situasi di Sudan Selatan sedang memburuk kembali. Saat itu merupakan periode dimana terjadi konfrontasi antara pendukung Presiden Kiir dan pendukung Wakil Presiden. Pada Juli 2016, konflik bersenjata antara kedua pihak dimulai, dan Sudan Selatan didorong kembali ke dalam keadaan perang saudara. Setelah Undang-Undang tentang Perdamaian dan Keamanan mulai berlaku pada tahun 2016, Kementerian Pertahanan Jepang mulai melakukan persiapan untuk implementasinya. Pada bulan September 2016, 350 Pasukan Bela Diri dikerahkan ke Sudan Selatan dengan mandat kaketsuke keigo atau rush and rescue yang diperluas di bawah undang-undang baru. 350 Pasukan Bela Diri ini menggantikan kontingen pasukan pemeliharaan perdamaian Jepang sebelumnya yang bertugas dalam misi PBB di Sudan Selatan, tetapi tidak memiliki mandat untuk menggunakan 'use of force' atau kekuatan. Adanya perluasan tugas dalam kontribusi Pasukan Bela Diri Jepang pada tahun tersebut menarik perhatian publik, baik di Jepang maupun luar negeri. 68