GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG - TA:1UF - 2C14 NOMOR: ,31 TENTANG PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA GUBERNUR LAMPUNG, Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat mcnempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum dalam bentuk Deposito yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku; b. bahwa bunga deposito merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada daerah; c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito Mengingat 1.	Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688; Nomor 14 Tahun 1964 2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182); 3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66); 4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembar'an Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang	Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4355); 1 Tahun 2004
6.	Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negar'a (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 15 Tahun 2004 7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembar'an Negara Republik telah diubah Indonesia Nomor 4437) pertama kali dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 't'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); sebagaimana 8.	Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 33 Tahun 2004 9.	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Uang Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12.	Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 13.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG PEMERlNTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.	Daerah adalah Provinsi Lampung. 2.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unaur penyelenggaraan pemerintah daerah. 3.	Gubernur adalah Gubernur Lampung. 4.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelo1a Keuangan Dacrah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan disebut dengan Kepala SKPD yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5.	Bendahara umum Daerah adalah selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 6.	Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk mcnampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 7.	Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional danl atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 8.	Deposito adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan pihak bank. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 (I)	Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum untuk memanfaatkan kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito. (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada terhadap peningkatan ayat Pendapatan Asli Daerah. (I) adalah dapat memberikan kontribusi BAB III BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH Pasal3 (I) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tereebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu. (2) Penempatan uang deerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimuat dalam peJjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. adalah
BABIV BESARNYA PENEMPATAN UANG DAERAH Pasal4 Besar uang Pemerintah Daerah yang ditempatkan dalam bnetuk Deposito disesuaikan dengan cashflow yang diatur oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas daerah. BAB V MEKANISME Pasal5 (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengajukan permintaan dan se1anjutnya bunga atas deposito kepada beberapa Bank Umurn, menetapkan Bank Umum yang dapat memberikan Bunga deposito tertinggi. (2) Atas penempatan dana tersebut pada ayat (1), Kepala SKPKD memberikan lapran secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 3 han kerja. (3) Pendapatan bunga atas penempatan Deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. (4) Ketentuan lebih lanj ut mengenai penempatan Uang Daerah pacta Bank Umum sebagaimana dimaksud pacta ayat III diatur dengan Keputusan Gubernur. BABVI PENUTUP Pasal6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 22 - 5 - 2014 GUBERNUR LAMPUNG, SJACHROEDlN Z.P. Diundangkan di Telukbetung Pada tanggal 22 - Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG 5 2014 Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 BERlTA DAERAH PROVlNSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR: 31