MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
2 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/ M-DAG/PER/3/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 500); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 2. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 5. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang promosi, pengembangan, dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku usaha. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Pasal 2 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian: a. insentif berupa fiskal dan/atau non fiskal; b. fasilitas; c. informasi peluang pasar; d. bimbingan teknis; dan e. bantuan promosi dan pemasaran. (3) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pembinaan terhadap Pelaku Usaha untuk pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Direktur Jenderal untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala nasional; b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala provinsi; dan
c. Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala kabupaten/kota. (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain. Pasal 3 (1) Direktur Jenderal melakukan seluruh pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota hanya melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk insentif non fiskal, huruf b, huruf d, dan huruf e. Pasal 4 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan Pelaku Usaha skala usaha kecil dan menengah. Pasal 5 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat berupa insentif di bidang perpajakan dan/ atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perdagangan; dan/atau
5 b. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain. (3) Dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor teknis lain, Menteri berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk menyederhanakan persyaratan dan prosedur. Pasal 6 Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik dan/atau virtual; b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; c. pemberian akses pemanfaatan ruang pelayanan Pelaku Usaha (customer service center); dan d. pemberian fasilitas lain. Pasal 7 (1) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri. (2) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi, Pusat Promosi Produk Ekspor Regional, dan/atau ruang pamer produk ekspor lain. (3) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa: a. ruang pamer di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia; b. ruang pamer di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan/atau c. trading house.
(4) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. (5) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri dan trading house sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c difasilitasi oleh Menteri. (6) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa ruang pamer produk melalui media elektronik. (7) Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Menteri. Pasal 8 (1) Penyediaan ruang pamer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah lulus proses seleksi. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal untuk ruang pamer yang difasilitasi oleh Menteri; atau b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ruang pamer yang difasilitasi oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota. (3) Pelaku Usaha yang telah lulus proses seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan izin pemanfaatan ruang pamer produk ekspor di dalam dan/atau di luar negeri. (4) Masa berlaku izin pemanfaatan ruang pamer produk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 9 (1) Pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
a. penyediaan klinik konsultasi desain bagi Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk; b. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan c. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain. (2) Penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian Perdagangan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional. (3) Kegiatan pengembangan desain yang dilakukan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 10 (1) Pemberian akses pemanfaatan ruang pelayanan Pelaku Usaha (customer service center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa: a. konsultasi bisnis; b. temu usaha; dan c. penanganan kontak dagang. (2) Penyelenggaraan kegiatan di ruang pelayanan Pelaku Usaha (customer service center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian Perdagangan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional. Pasal 11 (1) Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa informasi mengenai: a. analisa peluang pasar tujuan ekspor; b. produk ekspor;
c. ringkasan pasar tujuan ekspor; d. data ekspor, impor, eksportir, dan pembeli dari luar negeri; e. promosi dagang di dalam dan luar negeri; dan/atau f. kontak dagang dari perwakilan perdagangan di luar negeri atau Fungsi Ekonomi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia. (2) Informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara daring dengan sistem keanggotaan. (3) Informasi peluang pasar secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perdagangan. Pasal 12 (1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk ekspor. (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk; b. lokakarya; c. temu wicara; d. pendidikan dan pelatihan ekspor; e. program pendampingan; dan/atau f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan ekspor. (3) Pemberian bimbingan teknis berupa pendidikan dan pelatihan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. (4) Dalam hal pemberian bimbingan teknis melalui pendidikan dan pelatihan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 13 Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat berupa: a. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri; b. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang; c. pelaksanaan misi pembelian; d. pertemuan bisnis; dan e. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Pasal 14 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa insentif non fiskal, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Tanda Daftar Perusahaan; c. memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang berorientasi ekspor; dan d. diutamakan Pelaku Usaha telah terdaftar dalam keanggotaan eksportir pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri. (2) Untuk dapat memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. Pasal 15 Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaku Usaha juga hams memenuhi kriteria:
10 - a. pendampingan pengurusan kekayaan intelektual: 1. mendesain dan memproduksi Barang dan/atau Jasa; 2. telah memiliki merek; dan 3. belum mendaftarkan desain dan merek ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. pendampingan pengurusan sertifikasi halal: 1. memproduksi Barang dan/atau Jasa; 2. telah memiliki merek; dan 3. belum memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang; c. pendampingan pengurusan sertifikasi mutu Barang atau Jasa atau sertifikasi lain: 1. memproduksi Barang dan/atau Jasa; dan 2. telah memenuhi standar mutu atau legalitas barang/ komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; d. pendampingan pengurusan sertifikasi mutu Barang atau Jasa atau sertifikasi lain: 1. melakukan kegiatan usaha jasa di bidang perdagangan; dan 2. telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 16 Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik dan/atau virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaku Usaha juga harus memenuhi 'criteria sebagai berikut: a. memproduksi atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa; dan b. telah memiliki sertifikat kesesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaku Usaha juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memproduksi Barang dengan desain yang belum atau b. kurang memenuhi selera pasar; dan telah memiliki merek. Pasal 18 Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa pemberian akses (customer pemanfaatan ruang pelayanan Pelaku Usaha service center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaku Usaha juga hams memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memproduksi atau memperdagangkan Barang dan/atau b. c. Jasa; telah memiliki merek; dan telah memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis Barang dan/atau kualifikasi Jasa di negara tujuan ekspor. Pasal 19 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa penyediaan informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha juga hams memiliki akses pada laman customer service center Kementerian Perdagangan. (2) Untuk mendapatkan akses pada laman customer service center, Pelaku Usaha hams mendaftar sebagai anggota dengan mengisi aplikasi yang disediakan. Pasal 20 Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaku Usaha juga hams memenuhi kriteria berupa kinerja ekspor yang baik.
12 - Pasal 21 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa pendampingan pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan melampirkan: a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; b. surat pernyataan Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Barang, Jasa, dan/atau profesi telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. contoh produk dan/atau foto produk yang akan diekspor; dan d. informasi ringkas produk atau profesi. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota melakukan seleksi untuk menentukan peserta pembinaan berupa pendampingan pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain. Pasal 22 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik dan/atau virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan melampirkan: a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; b. surat pernyataan Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Barang dan/atau Jasa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13 - c. contoh produk dan/atau foto produk yang akan diekspor; dan d. informasi ringkas produk. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi. (3) Terhadap Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus seleksi: a. Direktur Jenderal memberikan persetujuan untuk menampilkan contoh produk ekspor di ruang pamer produk ekspor secara fisik yang berlokasi di dalam dan/atau di luar negeri dan/atau secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten / Kota memberikan persetujuan untuk menampilkan contoh produk ekspor di ruang pamer produk ekspor yang berlokasi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 23 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa pemberian bimbingan teknis yang dilakukan melalui program pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan melampirkan: a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan b. fotokopi sertifikat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi untuk menentukan peserta pembinaan berupa program pendampingan.
14 - Pasal 24 (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha hams mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten / Kota dengan melampirkan: a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi mutu atau persyaratan teknis Barang dan/atau kualifikasi Jasa di negara tujuan ekspor. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ Kota melakukan seleksi untuk menentukan peserta pembinaan berupa bantuan promosi dan pemasaran. Pasal 25 (1) Pelaksanaan pembinaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pembinaan dilakukan melalui pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan. Pasal 26 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
15 - Pasal 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1567 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal alenterian Perdagangan :Kepdla Biro Hukum,