Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENCAKUP BAB IV PASAL 5 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA DAN PEMERINTAH Sara Indah Elisabet Tambun,1 Goncalwes Sirait,2 Janpatar Simamora3 Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan3 Info Artikel Abstract Diterima : 28 April 2020 Revisi : 29 Mei 2020 Terbit : 20 Juni 2020 Key words: Human Rights, Isolated Regional Education, The Importance Of Government Concern and The Role Of Parents. Education is an important issue and issue that the nation and the state of Indonesian are facing this time. Besides being important, being able to experience education is also a right for everyone. Lack of education in Indonesia can be seen in the Date Release of the Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: Education Development Index wich UNESCO. Indonesia in year 2011 is 0,934 value is what puts Indonesia at posision 69 of 127 countries in the world. the causes could be the result of this lack of special attention to the aducation of the country to a greater extent in areas that really need the attention of both the regional and the central goverments and not escape from the role of parents and families in not obstructing an increased education. Abstrak Kata Kunci: Pendidikan, Warga Negara, Hak Asasi Manusia. Pendidikan merupakan suatu permasalah dan persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini. Selain merupakan hal yang penting, sesungguhnya pendidikan merupakan hak bagi setiap orang sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika dilihat didalam Releas Data yang dimuat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report pada tahun 2011 yaitu Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia adalah 0,934. Indonesia ditempatkan pada posisi 69 dari 127 negara dibelahan dunia ini. Hal demikian menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan prestasi yang membanggakan dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Kondisi demikian bisa saja terjadi sebagai akibat dari belum maksimalnya perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan di negeri ini, terlebih pada daerah-daerah tertinggal yang memang perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Selain itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar agar tidak terhambat keberlangsungan peningkatan suatu pendidikan terhadap setiap generasi bangsa. Corresponding Author : Sara Tambun, E-mail : emsarahtambun050510@gmail. com Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 82
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia suatu bangsa dan negara. Masalah pendidikan juga selalu dijadikan salah satu ukuran dalam mengetahui sejauhmana tingkat kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan wajar menjadi perhatian serius jika ingin membangun peradaban dan kemajuan. Berbicara mengenai pendidikan, mungkin tidak akan ada habisnya. Namun disini peneliti ingin membahas dan mengatahui lebih jauh mengenai perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah terpencil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 12 yang mengatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia"1pada satu sisi, betapa pendidikan di Indonesia saat ini dirundung masalah besar, sedangkan pada sisi lain, tantangan memasuki millennium ketiga tidaklah main-main, yaitu; 1) mutu pendidikan yang masih rendah; 2) sistem pembelajaran disekolah-sekolah yang belum memadai; dan 3) krisis moral yang melanda masyarakat. Disisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa setelah perubahan UUD 1945, telah diatur sedemikian rupa mengenai pendidikan nasional. Rangkaian perubahan demi perubahan atas UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya reformasi konstitusi dalam rangka penyempurnaannya menuju konstitusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa dan Indonesia.2 Ini artinya adalah sangat jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terlebih pendidikan sejak dini terhadap anak-anak dari kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi.Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia yang melimpah, namun apabila sumber daya manusia itu kurang diperhatikan maka tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia menjadi Negara yang sulit untuk lebih maju lagi. Terutama masalah pendidikan khususnya di beberapa daerah terpencil memang selalu menjadi sorotan dan bahan pembicaraan banyak orang, meski sudah sering di angkat kedalam media masa dan sebagainya, masih saja sering terbaikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah terlebih pemerintah pusat, ini terjadi bukan hanya disatu daerah saja, melainkan hampir mencakup seluruh bagian daerah terpencil yang ada di Indonesia ini. Pendidikan memang sangat dibutuhkan bagi setiap orang, layaknya asset, pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang. Baik individu, keluarga, masyarakat sekitar, bangsa dan negara akan mendapatkan dampak positif manakala pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu tugas utama untuk secara kontinu 1 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, Jakarta, 2007, hlm. 88. 2 Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, hlm. 549. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 83
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) memajukan dan membangunnya dengan baik. Oleh sebab itu pemerintah tentunya harus terus memperhatikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga mampu melahirkan generasi yang penuh dengan nilai-nilai moral yang tinggi terhadap bangsa ini, dengan cara membekali generasi dengan nilai-nilai pancasilais. Terlebih pemerintah tidak boleh membeda-bedakan sistem pendidikan yang ada dikota dengan yang ada di daerah terpencil, ini sangat tidak akan adil bagi peserta didik. Contohkan saja misalnya mulai dari pembangunan gedung sekolah hingga fasilitas dan juga sampai ke tenaga kependidikan dan pendidik. Berbagai hal tersebut masih saja bermunculan di berbagai wilayah sebagai masalah bangsa yang tidak ada tuntasnya. Bahkan dapatdilihat sendiri bahwa di kota-kota besar, gedung sekolah baik sekolah dasar maupun menengah atas sangat bagus dan memiliki fasilitas yang lengkap, sementara di daerah terpencil dan terbelakang hanya memiliki gedung sekolah yang seadanya dan fasilitas yang tidak memadai, itu mungkin dapat saja menjadi alasan minat ingin belajar didaerah terpencil menjadi berkurang karena tidak adanya ketertarikan terhadap sekolahnya tersebut. Hal demikian seyogianya dijadikan sebagai alasan utama dalam rangka membangun infrastruktur dunia pendidikan yang lebih memadai dan mampu menarik simpati dan ketertarikan peserta didik serta berbagai pihak dalam rangka pembangunan dunia pendidikan. Selain itu, perhatian pemerintah juga masih sangat kurang terhadap tenaga pendidik. Di daerah terpencil masih terdapat tenaga kependidikan yang merupakan masyarakat itu sendiri yang bersedia memberikan ilmu pengetahuan dan tenaganya untuk mengajar, hanya karena mendapati kenyataan bahwa tidak ada tenaga pendidik yang merupakan guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa tenaga kependidikan yang merupakan anggota masyarakat yang sudah bersedia mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil tidak mendapat perhatian serius dan memadai dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terlepas dari itu semua, nyatanya masih saja banyak anak-anak di beberapa daerah tidak dapat bersekolah dengan segala keterbatasan, baik karena akses jalan menuju sekolah atau kurangnya penyuluhan ke daerah tersebut untuk membangkitkan semangat dan minat belajar atau juga anak-anak tersebut sudah bersekolah namun tidak menerima fasilitas yang layak seperti buku panduan dan buku tulis yang dibatasi dan bahkan bangunan sekolah yang seadanya. Sejumlah masalah dimaksud masih saja belum teratasi dengan baik sampai dengan saat ini. Hingga sampai ke dalam tenaga pengajarnya yang tidak jarang memakai jasa masyarakat setempat yang bersedia mengabdi, padahal sudah sangat jelas bahwa pemerintah seharusnya memenuhi hak setiap orang, khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa dan juga bagian dari bangsa ini, meski dengan segala keterbatasan juga seharusnya berhak dan layak mendapat fasilitas dan pendidikan yang sama dengan sekolah- sekolah di kota pada umumnya. Semestinya negara hadir untuk menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam bidang pendidikan demi membangun generasi bangsa yang lebih unggul di masa depan. Ulasan ini dilakukan mengingat apa yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan dan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pendidikan justru tidak sesuai dan tidak seirama dengan apa yang terjadi saat ini. Masih sangat banyak anak-anak yang tidak dapat menerima hak dalam bidang pendidikan dengan layak. Sehubungan dengan itu, maka kiranya menjadi sangat beralasan untuk melakukan analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 84
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) diperoleh sumbangsih saran dan pemikiran dalam membangun dunia pendidikan di tanah air menuju generasi muda bangsa dan negara yang lebih berdaya saing di masa mendatang. PEMBAHASAN Seperti diketahui dan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bukan hanya mengatakan tentang hak pada umumnya seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperbudak, tetapi juga mengatakan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mencerdaskan dirinya dan untuk meningkatkan kualitas dirinya agar menjadi manusia yang beriman serta bertaqwa dan berbahagia juga tidak lepas agar memiliki masa depan yang cerah.3 Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan negara, bukan saja sangat penting melainkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara, maju mundurnya suatu negara sebagian besar dilihat dan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan negara itu. Atas dasar itulah maka pendidikan ditempatkan salah satu upaya untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karena pendidikan begitu penting untuk masa depan setiap orang dan menjadi jembatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik maka tidak boleh ada penggolongan- penggolongan yang terjadi dalam memperoleh hak oleh setiap orang, artinya adalah hak setiap manusia harus sama dan berlaku adil bagi siapa saja begitu juga dalam mendapatkan pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terlebih setelah reformasi, pendidikan harus terus dibangun dalam mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang unggul berdasarkan perencanaan yang matang. Dalam hal perencanaan suatu negara, khususnya 3 H.Abu Ahmadi, Nur Ubayati, Ilmu Pendidikan, Jakarta, Indonesia 2007, hlm. 68-70. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 85
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) Indonesia, sistem perencanaan yang dibangun haruslah mampu menjangkau apa-apa saja yang menjadi kebutuhan negara dan warganya dengan melakukan perubahan terhadap perencanaan yang ada secara periodik. Dengan demikian, maka langkah untuk menggapai tujuan negara secara berkesinambungan akan dapat direalisasikan. Kendati tuntutan kebutuhan suatu negara tidaklah sama dari waktu ke waktu, namun hal itu harus dipahami sebagai bentuk langkah update dari tujuan pokok yang hendak dicapai. Artinya bahwa sudah terdapat suatu kesepakatan awal yang menjadi tujuan umum yang hendak dicapai yang kemudian akan berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan berlaku sampai selama-lamanya. Kalaupun ditemukan penjabaran lebih rinci yang selalu membutuhkan langkah pemutakhiran, hal itu tidaklah boleh menyimpangi tujuan pokok yang telah digariskan sebelumnya.4 Dalam konteks pendidikan, seyogianya tidak boleh adanya pengecualian dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pendidikan, tidak boleh adanya pilih kasih oleh pemerintah terhadap masyarakat, sebagai contoh perlu sering memperhatikan bagaimana keadaan sekolah-sekolah dan juga tenaga pengajar nya, apakah sudah layak atau belum. Apakah masyarakat sudah puas dengan hasil dari yang diperoleh anak-anaknya selama mengecam pendidikan disekolah tersebut. Ini terkhusus pada Sekolah Dasar di daerah terpencil yang selalu menjadi pusat perhatian, anak-anak yang masih dibawah umur ini dapat dikatakan selalu menjadi korban kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pendidikan, mereka yang berada didaerah terpencil sangat jauh tertinggal dengan anak-anak yang duduk dibangku Sekolah Dasar yang berada diperkotaan. Mulai dari fasilitas sekolah dan bahkan sampai pada pengetahuan umum, contohnya gedung sekolah yang berada didaerah terpencil kadang sudah tidak layak dan sudah seharusnya diperhatikan, begitu juga dengan fasilitas sekolah yang dimana jika dilihat pada Sekolah Dasar milik pemerintah yang berada dikota besar sangat jauh berbeda dengan fasilitas Sekolah Dasar milik pemerintah yang berada didaerah terpencil, jika Sekolah Dasar yang berada diperkotaan sudah mengenal teknologi canggih dalam proses belajar dan mendapat fasilitas serta tenaga pengajar yang baik, jauh berbeda dengan anak-anak yang masih duduk di Sekolah Dasar yang berada didaerah terpencil. Mereka sama sekali tidak mengenal teknologi dan fasilitas yang layak serta tenaga pengajar yang cukup. Anak-anak yang berada didaerah terpencil masih sangat butuh perhatian khusus dalam hal pendidikan, mereka tidak boleh dibeda-bedakan dan mendapat ketidak adilan dari pemerintah, sebab mereka juga bagian dari generasi penerus bangsa ini. Sistem pedidikan didaerah terpencil Indonesia ini masih banyak yang belum dilihat oleh pemerintah, masih banyak sekolah yang sangat butuh perhatian dan sentuhan bantuan dari pemerintah. Bagaiamana tidak, pemerintah seperti hanya memfokuskan pendidikan yang berada dikota besar di Indonesia ini, seakan-akan melupakan bahwa masih banyak sekolah yang tidak layak untuk disebut sebagai tempat mengecam pendidikan.5 Pendidikan merupakan suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Soedijarto menekankan pada usaha yang penting untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan keberadaan masyarakat. Itu artinya pendidikanlah yang harus diperbaiki dan dirancang terlebih dahulu secara professional untuk menapaki sebuah kemajuan dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. 4 Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 3447. 5 Syahraini Tambak, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 2. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 86
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) Sangat disayangkan jika melihat keadaan dan kondisi pendidikan didaerah terpencil yang jauh dari perkotaan, dapat dilihat dari media masa dan media televisi yang memberitakan mengenai kondisi pendidikan ataupun keadaan sekolah dibeberapa daerah terpencil yang bahkan dapat dikatakan sudah tidak layak untuk menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, mulai dari bangunan yang sudah tua dan rapuh dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu saja, sarana dan prasarana sekolah yang berada didaerah terpencil sangat minim, contohnya papan tulis kapur yang masih sangat banyak ditemukan disekolah yang berada didaerah terpencil, sebagaimana diketahui bahwa alat tulis dari kapur sangat tidak baik digunakan dan tidak baik untuk kesehatan, jika abu dari kapur tulis tersebut terlalu sering terhirup makan akan mengganggu kesehatan tenggorokan dan pernafasan anak-anak dan guru yang menggunakan nya. Padahal anak-anak didik merupakan generasi muda yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Hal demikian juga akan menyebabkan ketidak nyamanan murid dan guru yang melangsungkan proses pembelajaran, namun karena keadaan dan kondisi yang tidak dapat dielakkan lagi, maka mau tidak mau harus tetap menerima. Jika dilihat perbedaan nya dengan pendidikan yang ada dikota-kota besar Indonesia ini, semua sudah serba canggih dan bahkan hampir merata tidak lagi ditemukan alat tulis seperti kapur melainkan semua sudah serba komputer, teknologi canggih, gedung sekolah yang nyaman, jajanan yang sehat dan fasilitas yang lengkap tanpa ada yang kurang satupun. Dibalik itu semua, ada banyak anak-anak di daerah terpencil yang sangat ingin mendapatkan pendidikan layak, bahkan demi untuk bisa sekolah mereka rela menempuh perjalanan berkilo-kilo meter yang kadang medan perjalanan nya tidak selalu mulus. Pada saat hujan datang mereka harus membuka sepatunya agar tidak basah terkena air dan tidak terjatuh akibat licinnya jalan tersebut, itu semua terjadi juga akibat akses jalan yang tidak disentuh oleh pemerintah. Sungguh bangga dengan anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil yang memiliki minat belajar yang tinggi dan rela menempuh perjalanan yang sedemikian rupa6 demi menempuh jenjang pendidikan yang dijalaninya. Namun pada saat banyaknya anak-anak yang ingin belajar, justru sekolah kekurangan tenaga kerja pendidik, sebagian berpendapat bahwa jika ditempatkan di daerah terpencil maka kemungkinan akan menerima gaji yang sedikit dan kecil. Namun itu semua kembali kepada tenaga pendidik yang memang mau mengajar dengan sukarela dengan meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Jasa tenaga pendidik dalam rangka memajukan bangsa patut dihargai dan diapresiasi sebagai perjuangan membangun masa depan bangsa dan negara. Seperti yang diketahui, yang memiliki peran dalam mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan juga termasuk peran pemerintah. Walaupun didalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatakan masyarakat juga mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan punya kesempatan seluas mungkin berperan mengelola unit pendidikan, namun pada dasarnya tetap saja semua itu ditentukan oleh pemerintah, baik dalam rambu-rambu dan dalam penilaiannya dan juga pelaksanaannya.7 Pemerintah daerah hendaknya tidak mengabaikan anak didik sebagai "bahan" yang dipersiapkan menjadi manusia unggul qualified yang akan membangun daerahnya. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang 6 Leo Agung, Optimalisasi Pemberdayaan Pendidikan, Jakarta, Indonesia, 2009, hlm. 27. 7 H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, Bandung, Indonesia, 2006, hlm. 14. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 87
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tulisan ini bahwa pendidikan di Indonesia memang masih sangat lemah terkhusus untuk masyarakat yang ada didaerah terpencil dan terbelakang, artinya pendidikan memang sangat kurang mendapat perhatian oleh pemerintah baik dari segi pembinaan maupun pembekalan mengenai pentingnya pendidikan.8 Namun pada dasarnya, karena faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat didaerah terpencil dan terbelakang baik faktor ekonomi dan lainnya itu menjadikan masyarakat tersebut juga tidak begitu terlalu memikirkan nasib anaknya mengenai pendidikan, walaupun sebetulnya mereka juga ingin mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pihak pemerintah yang sudah ditunjuk untuk turut serta mensejahterakan kehidupan terutama pendidikan didaerah terpencil dan terbelakang tanpa adanya perbedaan dengan pendidikan yang didapat dikota-kota besar. Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagai salah satu tuntutan dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Terlepas dari peran pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia ini terhadap sekolah di daerah terpencil, peran orang tua juga sangat penting untuk menyadarkan dan membantu meningkatkan minat belajar yang tinggi terhadap anak, sebab pendidikan tidak hanya tentang belajar apa yang terdapat didalam buku pelajaran, melainkan juga tentang sikap tumbuh dan berkembang menjadi anak yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi dan jiwa nasionalis. Tidak membiarkan anak menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan bekerja, sebagaimana diketahui didaerah terpencil juga terdapat anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dan selepas pulang sekolah membantu orang tua bekerja demi untuk mendapat uang tambahan dan mencukupi kebutuhan, itu juga menyebabkan kurangnya kesadaran bahwa jam untuk belajar tidak terlalu penting sehingga timbul pemikiran bahwa sekolah hanya menjadi simbol saja. PENUTUP Pada dasarnya pendidikan adalah merupakan aset yang penting bagi kelangsungan sosial seseorang dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, terutama yang tidak mampu dalam memenuhi biaya sekolah yang dialami di daerah terpencil dan terbelakang. Itulah sebabnya Undang-undang Dasar 1945 dan Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku sampai saat ini yang berisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa masa depan anak didik juga merupakan masa depan bagi setiap orang dan bahkan bangsa dan negara, sehingga tidak jarang orang sampai rela mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan bahkan sampai keluar negeri demi untuk mendapat ilmu dan pengetahuan. Pengertian dari pendidikan itu tidak lain adalah demi untuk lahirnya sebuah generasi yang memiliki moral yang tinggi untuk diri sendiri dan juga bangsa ini, maka dari itu tidak adil rasanya jika masih ada didaerah terpencil dan terbelakang 8 Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan, Jakarta, Indonesia, 2001, hlm. 20. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 88
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316 Volume: 01, No 01 Juni 2020 (82-88) yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan bahkan jarang ditinjau langsung ke daerah tersebut demi memastikan apakah sudah layak melangsungkan pembelajaran dengan keadaan yang seadanya dan penuh dengan segala keterbatasan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Guna melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memadai. Pemerintah perlu memberikan jaminan penuh bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan serta aspek keterpenuhannya bagi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan generasi bangsa yang handal dan mampu bersaing dalam dunia global. Pemerintah harus mampu memberikan akses dan perhatian yang demikian memadai bagi pengembangan dunia pendidikan yang lebih bermartabat. Hal tersebut perlu diingatkan karena sudah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara. DAFTAR PUSTAKA Ahmadi H.Abu, Urbayati Nur, 2007 Ilmu Kependidikan, Jakarta, Indonesia. H.A.R. Tilaar, 2006, Standarisasi Pendidikan Nasional, Bandung, Indonesia. H. Abdul Latif, 2007, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, Jakarta, Indonesia. Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, hlm. 549. Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 3447. Leo Agung S, 2009, Optimalisasi Pemberdayaan Pendidikan, Jakarta, Indonesia. Syahraini Tambak, 2014, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, Graha Ilmu, Jakarta, Indonesia. Ukim Komarudin, 2001, Landasan Pendidikan, Jakarta, Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah 89