SINERGI KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PEDESAAN TANJUNG DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni Abstract Rural tourism has become a new tourism trend today. One of the main rural tourism which has grown in Sleman is the Rural Tourism Tanjung. The development has been done by the Department of Culture and Tourism together with the local community (community Tanjung) has achieved significant results. However, the results of this development can be improved through more intensive development. Rural Tourism Tanjung development steps is achieved through a partnership between government, private and public, that the success rate is determined by the formation of the role of balance or synergy (relationship harmonious and balanced, interrelated and support) between government, private and public. The results obtained are the development of Rural Tourism Cape has said already managed through a partnership between government, private and community to create synergy between the three actors. There is thus a partnership between government, private and community it could be argued successfully that directly implicated in the successful development of Rural Tourism Tanjung. Create synergy between government, private and community is characterized by the following indicators: 1) the nature of the relationship is coordinated; 2) the willingness of each actor to sharing information with one another; 3) the ability to formulate and create joint programs; 4) the ability to check and recheck the role undertaken; and 5) the balance of the division of roles between the government, private and public. Keywords: synergy, partnerships, the role of government, private and public, rural tourism Pendahuluan Kabupaten Sleman merupakan salahsatu dari lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayahnya berada di jalur strategis yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah bagian selatan dan diantara obyek wisata Prambanan di sebelah timur, Kraton Yogyakarta di sebelah Vol. III Nomor 1 Juni 2014 69
selatan dan Candi Borobudur di sebelah barat laut. Berbaurnya kemajemukan kehidupan sosial dengan kekayaan budaya lokal (bagian dari budaya Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat) menempatkan Sleman sebagai wilayah dengan budaya yang dinamis. Dinamika tersebut meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Sleman sebagai kabupaten terkemuka di Yogyakarta. Kekayaan dan dinamika budaya merupakan aset wisata Sleman. Ratusan hotel, fasilitas hiburan, museum, atraksi wisata lainnya dan sarana transportasi tradisional serta modern, menjadikan Sleman sebagai salahsatu kota tujuan wisata utama di Indonesia. Wilayah Kabupaten Sleman seluas 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kondisi wilayah, potensi wilayah dan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pembangunan Kabupaten Sleman diarahkan sebagai daerah tujuan wisata. Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara memiliki aneka ragam potensi wisata diantaranya wisata alam, wisata kampus, wisata olahraga, wisata budaya, serta aneka industri kerajinan. Dengan potensi tersebut, Sleman menjadi salahsatu tujuan kunjungan wisata di Indonesia. Kabupaten Sleman merupakan salahsatu dari lima kabupaten atau kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sisi utara yang mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini tengah mengembangkan potensi pariwisata yang berupa wisata pedesaan dengan mempertimbangkan adanya isu-isu strategis bahwa daya tarik wisata pedesaan pada akhir-akhir ini sangat diminati oleh para wisatawan terlebih wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kini lebih mengarahkan kunjungan wisata pada obyek wisata pedesaan. Obyek wisata pedesaan mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda dengan obyek wisata alam. Yang dimaksud dengan obyek wisata pedesaan adalah suatu desa yang sudah mempunyai sarana atau obyek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi yang besar 70 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
dalam sektor pariwisata sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi obyek wisata baru yaitu obyek wisata pedesaan. Berbeda dengan obyek wisata alam yang secara fisik terlihat mempunyai daya tarik alam, sedangkan obyek wisata pedesaan secara fisik tidak terlihat daya tariknya, tetapi daya tarik obyek wisata pedesaan terlihat dari potensi yang dimiliki oleh suatu desa dimana potensi yang dimiliki itu mempunyai karakter dan daya tarik yang berbeda dengan desa lainnya. Dilihat dari perspektif lingkungan masyarakatnya, pariwisata pedesaan merupakan bentuk pariwisata dengan dengan obyek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai obyek sekaligus juga sebagai subyek dari kepariwisataan. Sebagai suatu obyek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggaraan sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakatnya sangatlah menentukan kelangsungan kegiatan wisata pedesaan ini. Pada Tahun 2011 wisata pedesaan di Kabupaten Sleman mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dilihat dari jumlah wisata pedesaan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2011 yang semula hanya berjumlah 10 wisata pedesaan mengalami pertumbuhan dan peningkatan jumlah menjadi 26 wisata pedesaan. Kondisi wisata pedesaan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2011 dapat digambarkan pada Tabel 1. Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini tengah mengembangkan potensi pariwisata yang berupa wisata pedesaan dengan mempertimbangkan adanya Vol. III Nomor 1 Juni 2014 71
isu-isu strategis bahwa daya tarik wisata pedesaan pada akhir-akhir ini sangat diminati oleh para wisatawan terlebih wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kini lebih mengarahkan kunjungan wisata pada obyek wisata pedesaan. Obyek wisata pedesaan mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda dengan obyek wisata alam. Yang dimaksud dengan obyek wisata pedesaan adalah suatu desa yang sudah mempunyai sarana atau obyek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi yang besar dalam sektor pariwisata sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi obyek wisata baru yaitu obyek wisata pedesaan. Berbeda dengan obyek wisata alam yang secara fisik terlihat mempunyai daya tarik alam, sedangkan obyek wisata pedesaan secara fisik tidak terlihat daya tariknya, tetapi daya tarik obyek wisata pedesaan terlihat dari potensi yang dimiliki oleh suatu desa dimana potensi yang dimiliki itu mempunyai karakter dan daya tarik yang berbeda dengan desa lainnya. Dilihat dari perspektif lingkungan masyarakatnya, pariwisata pedesaan merupakan bentuk pariwisata dengan dengan obyek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai obyek sekaligus juga sebagai subyek dari kepariwisataan. Sebagai suatu obyek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggaraan sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakatnya sangatlah menentukan kelangsungan kegiatan wisata pedesaan ini. 72 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini tengah mengembangkan potensi pariwisata yang berupa wisata pedesaan dengan mempertimbangkan adanya isu-isu strategis bahwa daya tarik wisata pedesaan pada akhir-akhir ini sangat diminati oleh para wisatawan terlebih wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kini lebih mengarahkan kunjungan wisata pada obyek wisata pedesaan. Obyek wisata pedesaan mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda dengan obyek wisata alam. Yang dimaksud dengan obyek wisata pedesaan adalah suatu desa yang sudah mempunyai sarana atau obyek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi yang besar dalam sektor pariwisata sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi obyek wisata baru yaitu obyek wisata pedesaan. Berbeda dengan obyek wisata alam yang secara fisik terlihat mempunyai daya tarik alam, sedangkan obyek wisata pedesaan secara fisik tidak terlihat daya tariknya, tetapi daya tarik obyek wisata pedesaan terlihat dari potensi yang dimiliki oleh suatu desa dimana potensi yang dimiliki itu mempunyai karakter dan daya tarik yang berbeda dengan desa lainnya. Dilihat dari perspektif lingkungan masyarakatnya, pariwisata pedesaan merupakan bentuk pariwisata dengan dengan obyek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai obyek sekaligus juga sebagai subyek dari kepariwisataan. Sebagai suatu obyek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggaraan sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung. Oleh karena itu, peran aktif dari Vol. III Nomor 1 Juni 2014 73
masyarakatnya sangatlah menentukan kelangsungan kegiatan wisata pedesaan ini. Tabel 1 Daftar Wisata Pedesaan di Kabupaten Sleman dan Potensi yang Dimiliki No. Nama Wisata Pedesaan Potensi Potensi Unggulan 1. Wisata pedesaan Sambi, Pakembinangun, Pakem 1. Wisata pedesaan Sambi, Pakembinangun, Pakem 2. Wisata pedesaan Tanjung, Donoharjo, Ngaglik 3. Wisata pedesaan Brayut, Pandowoharjo, Ngaglik 4. Wisata pedesaan Trumpon, Merdikorejo, Tempel 5. Wisata pedesaan Sendari, Tirtoadi, Mlati 5. Wisata pedesaan Sendari, Tirtoadi, Mlati 6. Wisata pedesaan Brajan, Sendang Agung, Minggir 6. Wisata pedesaan Brajan, Sendang Agung, Minggir Budaya Budaya Agro Rumah pertanian, ruwahan, wiwit, joglo, limasan, sinom Rumah tradisional dengan kelengkapan dan aktivitas, tradisi, kenduri, bercocok tanam, tracking, upacara adat (upacara pernikahan) Rumah tradisional dengan penonjolan aneka makanan tradisional Perkebunan salak pondoh dan kebun perikanan, anggrek. Kerajinan mebel bambu (proses produksi) Kerajinan bambu oleh masyarakat dan upacara adat Tunggul Wulung Proses kerajinan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) tradisional, kenduri, rumah 7. Wisata Gamplong, Rahayu, Moyudan pedesaan Sumber Kerajinan 8. Wisata Sangubanyu, Rahayu, Moyudan pedesaan Sumber Kerajinan Proses kerajinan ATBM 9. Wisata pedesaan Malangan, Sumber Agung, Moyudan Kerajinan Kerajinan anyaman bambu 10. Wisata pedesaan Ketingan, Tirtoadi, Mlati Kerajinan Burung kunthul, burung blekok Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 2011 74 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Pada Tahun 2011 wisata pedesaan di Kabupaten Sleman mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dilihat dari jumlah wisata pedesaan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2011 yang semula hanya berjumlah 10 wisata pedesaan mengalami pertumbuhan dan peningkatan jumlah menjadi 26 wisata pedesaan. Kondisi wisata pedesaan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2011 dapat digambarkan pada Tabel 2. Tabel 2 Perkembangan Wisata Pedesaan dan Klasifikasinya di Kabupaten Sleman A. Wisata Budaya : 1. Brayut, Pandowoharjo, Sleman 6. Candi Abang, Jogotirto, Berbah 7. Plempoh, Bokoharjo, 2. Tanjung, Donoharjo, Ngaglik 3. Sambi, Pakembinangun, Prambanan 8. Srowolan, Purwobinangun, Pakem Pakem 4. Grogol, Margodadi, Sayegan 5. Mlangi, Nogotirto, Gamping 9. Pajangan, Pendowoharjo, Sleman B. Wisata Pertanian : 10. Jamur, Sendangrejo, Minggir 11. Garongan, Wonokerto, Turi 12. Bokesan, Sindumartani, Ngemplak C. Wisata Agro : 13. Gabugan, Donokerto, Turi 14. Jambu, Kepuharjo, Cangkringan 15. Trumpon, Merdikorejo, Tempel 16. Kelor, Bangunkerto, Turi d. Wisata Fauna : 17. Ketingan, Tirtoadi, Mlati e. Wisata Kerajinan : 17. Sendari, Tirtoadi, Mlati 18. Brajan, Sendang Agung, Minggir 19. Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan 20. Sangubanyu, Sumber Rahayu, Moyudan 21. Malangan, Sumber Agung, Moyudan f. Wisata Lereng Merapi : 22. Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem 23. Turgo, Purwobinangun, Pakem 24. Kinahrejo, Cangkringan 25. Tunggularum, Wonokerto, Turi Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 2011 Vol. III Nomor 1 Juni 2014 75
Tabel 2 menunjukkan bahwa wisata pedesaan di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2011 mengalami pertumbuhan dan peningkatan jumlah wisata pedesaan dari 10 wisata pedesaan menjadi 26 wisata pedesaan. Dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 banyak bermunculan desa yang dijadikan obyek wisata pedesaan, hingga Tahun 2011 jumlah total wisata pedesaan berjumlah 26 wisata pedesaan. Tabel 1.8. menunjukkan adanya klasifikasi masing-masing wisata pedesaan. Wisata pedesaan diklasifikasikan menjadi wisata budaya, wisata pertanian, wisata agro, wisata fauna, wisata kerajinan, dan wisata lereng Merapi. Penelitian ini akan mengambil lokus penelitian yaitu pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman. Pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini merupakan salahsatu program pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan pariwisata lokal yang berbasis pada masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari peran pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan instansi terkait. Upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini ditempuh oleh pemerintah melalui kemitraan. Upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman sangat membutuhkan peran ketiga aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat). Keberhasilan pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini sangat ditentukan oleh peran ketiga aktor ini. Pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman tidak akan berhasil jika sektor swasta maupun masyarakat lokal hanya berperan sebagai aktor tunggal. Supaya wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini dapat berkembang dengan baik maka harus ada upaya pemerintah Kabupaten 76 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Sleman dalam pengembangan pariwisata lokal melalui kemitraan. Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh keberhasilan kemitraan. Dan keberhasilan kemitraan akan ditentukan oleh terbentuknya hubungan sinergi antar aktor. Keberhasilan pengembangan wisata pedesaan Tanjung ini dicapai melalui kemitraan yang didalamnya terbentuk hubungan sinergi antar aktor. Mengingat pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini sangat membutuhkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat maka untuk mendukung keberhasilan pengembangan wisata pedesaan Tanjung yang ditempuh melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dalam penelitian ini, perumusan masalah yang diajukan adalah "Bagaimanakah sinergi dalam kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman?" Kajian Literatur Konsep Kemitraan Definisi kemitraan merupakan suatu upaya kolaboratif yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama diantara dua atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra dan sebagai perwujudan usaha bersama dengan adanya komitmen bersama. Dalam pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah bisa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan promotor penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor swasta dalam menjalankan perannya mempunyai kemampuan dalam merespon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien bisa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama Vol. III Nomor 1 Juni 2014 77
dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan swasta (Agus Dwiyanto, 1996:17). Dalam pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat; pemerintah lebih memusatkan perannya sebagai fasilitator. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dan swasta dalam produksi dan distribusi pelayanan publik secara khusus bersifat lokal, unik dan spesifik. Misalnya pelayanan pariwisata dalam wisata pedesaan. Pemerintah memberikan fasilitas seperti fasilitas surat izin pariwisata, fasilitas infrastruktur, fasilitas pembinaan, pelatihan dan peyuluhan, serta memberikan informasi pariwisata kepada masyarakat. Masyarakat berperan dalam mengelola wisata pedesaan dan menjalin hubungan (kontak) dan kerjasama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat. Semakin besarnya kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memusatkan perhatiannya pada fungsinya yang lebih strategis sebagai regulator, fasilitator dan promotor pelayanan publik. Kemitraan antara pemerintah, sawsta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi satu upaya untuk melakukan demokratisasi. Melalui cara ini, inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk memperbanyak alternatif sumber pelayanan publik disamping pemerintah akan dapat ditingkatkan. Kemitraan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salahsatu strategi yang efektif untuk mewujudkan good governance (Agus Dwiyanto, 1996:18). Disamping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan dalam kemitraan ini. Peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi. Kemitraan 78 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:93-96). Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan linear collaborative of partnership. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi (Sulistiyani, 2004:129-132). Konsep Peran Pemerintah, Peran Swasta dan Peran Masyarakat Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peran pemerintah sangat ditentukan oleh fungsi yang melekat, sifatnya memberikan keuntungan kedua belah pihak atau positive sum game (swasta dan masyarakat). Sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Peran masyarakat yaitu masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas kepariwisataan. Lebih lanjut dijelaskan peran masing-masing aktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan pemerintah di dalam menjalankan fungsi atau peran fasilitasi, regulasi, mediasi, stimulasi dan koordinasi terhadap swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 2. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan swasta di dalam menjalankan peran atau fungsinya sebagai penyedia dan Vol. III Nomor 1 Juni 2014 79
penyelenggara jasa pelayanan di bidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata. 3. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran atau fungsinya sampai pada peran sebagai mitra pemerintah dan swasta yaitu masyarakat memiliki daya yang relevan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata. Dari fenomena pengembangan pariwisata, ketiga faktor yang dimaksud memiliki hubungan yang sinergis dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Dari aspek hubungan transnasional yang menyatakan bahwa hubungan yang bermakna bukan hanya yang terjadi antar negara, tetapi juga melibatkan mereka dengan swasta seperti perusahaan multinasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun individu. Menurutnya masalah pertama yang harus diperhatikan adalah siapa aktor yang berpengaruh penting dalam pengembangan pariwisata yang dimaksud (Mas'oed, 2003:207). Definisi Konsep Sinergi dalam kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat adalah hubungan dan interaksi antara komponen pemerintah, swasta dan masyarakat yang ditempuh melalui kemitraan yang serasi, selaras dan seimbang yang akan membentuk satu kesatuan hubungan peran yang serasi, selaras dan seimbang, dimana masing-masing aktor saling bekerjasama, saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai satu titik tujuan dan mempunyai kesamaan arah dalam mencapai tujuan. Peran pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi atau peran fasilitasi, regulasi, mediasi, stimulasi dan koordinasi terhadap swasta dan masyarakat. 80 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Peran swasta adalah kemampuan swasta dalam menjalankan peran atau fungsinya sebagai penyedia dan penyelenggara jasa pelayanan di bidang pariwisata. Peran masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran atau fungsinya sampai pada peran sebagai mitra pemerintah dan swasta yaitu masyarakat memiliki daya yang relevan dalam memberikan kontribusi di bidang pariwisata. Definisi Operasional Sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Bentuk peran pemerintah dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang meliputi: 1) Fasilitasi kepada masyarakat lokal. 2) Fasilitasi kepada swasta. 2. Peran pemerintah sebagai mediator yang meliputi: 1) Menjembatani kepentingan publik dan swasta. 2) Memanajemen konflik antar aktor. 3. Peran pemerintah sebagai stimulator yang meliputi: 1) Stimulasi kepada masyarakat lokal melalui bantuan materi dan bantuan moral. 2) Stimulasi kepada masyarakat lokal melalui instansi terkait. 4. Kemampuan memberikan kontribusi untuk mendukung kegiatan pengembangan wisata pedesaan Tanjung yang meliputi: 1) Kontribusi melalui kegiatan promosi wisata. 2) Kontribusi melalui kegiatan pemasaran. Vol. III Nomor 1 Juni 2014 81
5. Bentuk peran masyarakat lokal dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1) Kontribusi ide atau pemikiran dari masyarakat lokal. 2) Kontribusi dana dari masyarakat lokal. 3) Kontribusi tenaga dari masyarakat lokal. 4) Kontribusi dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perumusan program, pengelolaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. 5) Kontribusi dalam menyumbangkan ide, saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam perumusan program bersama. 6. Bentuk peran swasta dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1) Kemampuan dalam menyediakan dan menyelenggarakan jasa pelayanan perjalanan wisata. 2) Kemampuan dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat dan konsumen pariwisata. 3) Kontribusi pada promosi dan pemasaran wisata pedesaan. 4) Kontribusi pada konsultasi dan pembinaan terhadap SDM lokal. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh) dan tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan (observasi) pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. 82 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sinergi antara pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (biro perjalanan wisata) dan masyarakat (masyarakat lokal) dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Sesuai dengan tujuannya, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah disimpulkan. Dengan lingkup penelitian yang bersifat studi kasus (case study) yang mencoba merinci obyek penelitian dengan cukup menyeluruh, maka penelitian ini dilaksanakan di wisata pedesaan Tanjung, Desa Tanjung, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa wisata pedesaan Tanjung merupakan salahsatu potensi pariwisata andalan Kabupaten Sleman yang dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata baru yang berupa wisata pedesaan dan telah laku dijual di pasaran nasional maupun internasional. Unit analisis adalah satuan terkecil yang akan diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung, maka yang menjadi unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman selaku pemerintah/ instansi terkait; dan biro perjalanan wisata selaku sektor swasta; dan masyarakat lokal terutama pengurus atau pengelola wisata pedesaan Tanjung, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mencari dan mengumpulkan data yang meliputi beberapa hal. Pertama adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian yaitu meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, biro perjalanan wisata "Tourista Anindya Guna", dan masyarakat wisata pedesaan Tanjung, terutama pengurus atau pengelola Vol. III Nomor 1 Juni 2014 83
wisata pedesaan Tanjung, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder yang dapat diperoleh melalui literatur-literatur dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian dan dokumen-dokumen berupa laporan, biografi dan artikel dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Puspar UGM (Pusat Studi Pengembangan dan Penelitian Pariwisata UGM). Teknik pengumpulan data melalui: 1. Teknik wawancara mendalam (in depth interview) ini dilakukan karena peneliti ingin menggali data dan informasi kualitatif langsung dari sumber data dimana dua orang atau lebih secara face to face dan masing-masing dapat mengemukakan pendapat dengan berkomunikasi secara wajar dan lancar, menggunakan pedoman wawancara (interview quide) yang berbentuk pertanyaan terbuka dan fleksibel. 2. Observasi (pengamatan langsung) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung secara intensif di lapangan dengan menggunakan pedoman observasi. Pengamatan akan difokuskan pada kegiatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat yang didalamnya melibatkan peran pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), peran swasta (biro perjalanan wisata "Tourista Anindya Guna") dan peran masyarakat lokal (masyarakat lokal di wisata pedesaan Tanjung). Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan langsung ke obyek penelitian sehingga peneliti langsung dapat mengamati dan menempatkan gambaran yang jelas dari pengamatan tersebut. Yang diamati oleh peneliti adalah keadaan wisata pedesaan Tanjung, aktivitas-aktivitas pariwisata (kegiatan wisata) di wisata pedesaan Tanjung yang melibatkan peran pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman), peran swasta (biro perjalanan wisata "Tourista Anindya Guna"), dan peran masyarakat 84 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
(masyarakat lokal); kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. 3. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data-data yang menyangkut wisata pedesaan Tanjung, data-data statistik (data statistik pariwisata), arsip-arsip dan pustaka- pustaka lainnya dengan mencari data-data dokumen dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman serta pustaka-pustaka lain yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data- data kualitatif yang diperoleh, yaitu data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh dengan menganalisis hubungan antara data-data tersebut, baik data yang diperoleh di lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh dari dokumen. Analisis tersebut tidak mendasarkan pada perhitungan- perhitungan kuantitatif tetapi pada nalar peneliti dalam menghubung- hubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan analisis yang diakibatkan oleh kesalahan data yang diperoleh atau dari data yang bukan sebenarnya. Setelah data terangkum lalu dituangkan dalam sebuah deskripsi secara umum berdasarkan hasil penelitian yang mudah dicerna dan dipahami. Untuk selanjutnya memungkinkan untuk ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan (verifikasi). Pembahasan Untuk menunjang upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman berperan dalam memberikan dan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata yang Vol. III Nomor 1 Juni 2014 85
berupa fasilitas pembinaan dan pelatihan seperti pelatihan manajemen dan pemasaran, kursus-kursus (kursus quide, kursus Bahasa Inggris, kursus memasak), fasilitas perlengkapan kesenian (pinjaman alat gamelan dan kostum), dan fasilitas promosi wisata. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat lokal untuk pengembangan wisata pedesaan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wisata pedesaan. Wisata pedesaan Tanjung sudah memperoleh fasilitas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa bantuan pinjaman alat kesenian yaitu gamelan (alat gamelan lengkap). Tabel 3 Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Bentuk Fasilitasi No. 1. Kebutuhan Penataan lingkungan 2. 3. 4. 5. Pengembangan kesenian Pengembangan dan SDM lokal Fasilitas kesenian Perlengkapan homestay Fasilitas promosi peningkatan alat 6. 7. Fasilitas konsultasi 8. Melakukan identifikasi masalah kebutuhan masyarakat dan Bentuk Fasilitasi Penyuluhan mengenai penataan penyuluhan dan lingkungan melalui pembangunan Pembinaan penggalian potensi kesenian manajemen Pelatihan pariwisata, pelatihan pemasaran dan pembinaan pramuwisata Pemberian gamelan lengkap Pemberian MCK Pembuatan brosur, dialog Pemberian pelayanan konsultasi dan informasi Dialog terbuka dan workshop melalui forum fasilitas komunikasi desa wisata kesenian dan alat pinjaman fasilitas bantuan booklet, pelaksanaan leaflet, travel Satuan 1 hari @ 4 jam 1 hari @ 4 jam 1 hari @ 4 jam Rp. 15 juta 18 kloset Rp. 15 juta Setiap waktu Sebulan sekali Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2011 86 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi kepada swasta melalui pelayanan dalam pemberian surat izin usaha kepariwisataan dan pemberian surat izin gangguan (HO) dan memberikan fasilitas pertemuan Forum Komunikasi Desa Wisata. Forum Komunikasi Desa Wisata tidak hanya diberikan kepada masyarakat lokal melainkan juga pihak swasta, karena Forum Komunikasi ini selalu mengundang dinas dan instansi terkait, masyarakat (ketua atau pengurus masing-masing desa wisata), biro perjalanan wisata, pemandu wisata, agen perjalanan wisata, hotel dan restoran. Forum ini digunakan sebagai media komunikasi dan media koordinasi antar pihak/ komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Diharapkan bahwa pihak swasta dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, misalnya dari sebagian keuntungan yang diperoleh pihak swasta, dapat memberikan kontribusi dari sebagian keuntungannya tersebut kepada masyarakat lokal untuk membantu pengembangan wisata pedesaan dan juga memberikan kontribusi peran untuk pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Tabel 4 Identifikasi Kebutuhan Swasta dan Bentuk Fasilitasi No. Kebutuhan Bentuk Fasilitasi Satuan Manfaat 1. 2. Pendirian usaha kepariwisataan (jasa dan agen perjalanan wisata) Fasilitas konsultasi 3. Melakukan identifikasi masalah mencari solusi dan Pemberian surat izin usaha kepariwisataan dan sertifikat izin gangguan Pemberian pelayanan konsultasi informasi Dialog terbuka dan workshop melalui Forum fasilitas Desa Komunikasi dan 1 surat izin Setiap waktu Satu bulan sekali Memperoleh izin legalitas dan dalam usaha pariwisata Pertukaran pikiran, memperoleh informasi Memperoleh saran, masukan, dukungan, keberatan ide dan dan Vol. III Nomor 1 Juni 2014 87
Wisata penyelesaian masalah bersama Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2011 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai mediator ini bertujuan untuk menjembatani kepentingan publik dan kepentingan swasta supaya tidak ada salahsatu kepentingan yang dirugikan, baik kepentingan masyarakat lokal maupun pihak biro perjalanan wisata. Adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan swasta (kepentingan profitabilitas) akan memicu terjadinya konflik. Maka dari itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya keras untuk meminimalisasi fenomena ini. Mengingat adanya kemungkinan terjadinya sengketa di dalam langkah pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan wisata pedesaan ini maka diperlukan adanya peran mediasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Peran mediasi ini lebih menekankan pada upaya untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar sehingga tidak merugikan masyarakat. Hal ini harus diperhitungkan dan dibuat langkah antisipasi, karena setelah pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan wisata pedesaan ini, swasta dapat berbelok dengan berpihak pada kepentingan profitabilitas semata daripada mengutamakan kepentingan publik. Jika kondisi demikian ini sangat dominan, berarti bentuk kemitraan yang dijalin telah tercemar dan harus dilakukan langkah perbaikan. Peran pemerintah sebagai mediator terlihat dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan (memanajemen) konflik antar aktor atau pihak. Jika antar pihak terjadi konflik yang menyangkut masalah aktivitas kepariwisataan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berwenang untuk menyelesaikan konflik antar pihak sebatas konflik itu menyangkut masalah kepariwisataan. Dinas selalu bersikap terbuka dalam mengatasi konflik yang ada. Masing-masing pihak mempunyai komitmen untuk bersama-sama mengembangkan wisata pedesaan Tanjung. Dengan 88 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
demikian, tiga komponen yang meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat Tanjung dan biro perjalanan wisata "Tourista" mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah bersama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam memanajemen konflik antar aktor/ komponen. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai stimulator yaitu berperan dalam memberikan stimulasi (dorongan) kepada masyarakat lokal sebagai upaya pengembangan wisata pedesaan. Stimulasi kepada masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan ataupun rangsangan dalam mengembangkan wisata pedesaan. Peran pemerintah sebagai stimulator terlihat melalui perannya dalam memberikan stimulasi kepada masyarakat. Bentuk stimulasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat Tanjung ini meliputi pemberian bantuan materi yang berupa dana stimulan untuk pengembangan wisata pedesaan dan bantuan moral berupa pengarahan, bimbingan dan pembinaan. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan stimulasi kepada masyarakat yaitu melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, kursus-kursus dengan melihat kebutuhan masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan perannya sebagai stimulator yaitu dengan memberikan stimulan (dorongan) kepada masyarakat Tanjung melalui bantuan materi dan bantuan moral. Peran stimulasi yang diberikan kepada masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung melalui bantuan materi yaitu berupa stimulasi dana pengembangan wisata pedesaan yang diberikan kepada masyarakat Tanjung untuk membantu upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Dana stimulan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu akan sangat membantu masyarakat lokal dalam formulasi dan implementasi program serta untuk membantu pelaksanaan aktivitas wisata di wisata pedesaan Tanjung. Pemberian dana stimulan ini bertujuan untuk memacu masyarakat lokal supaya melakukan pengembangan wisata pedesaan melalui program-program yang disusun dan Vol. III Nomor 1 Juni 2014 89
dijalankan oleh masyarakat lokal agar tidak bersifat pasif tetapi aktif untuk terus melakukan upaya-upaya pengembangan wisata pedesaan dengan dukungan dana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengupayakan dan mengoptimalkan perannya dengan melakukan stimulasi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk merumuskan kebutuhan- kebutuhan yang menyangkut pengembangan wisata pedesaan. Jika tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan. Misalnya, wisata pedesaan Tanjung belum memiliki souvenir yang dapat dijual kepada wisatawan yang berkunjung, karena masyarakat Tanjung belum mampu memproduksi souvenir, dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Tanjung untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijadikan souvenir. Untuk perbaikan fasilitas jalan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan dana perbaikan fasilitas jalan. Jika ada permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk segera dipenuhi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menjalin kerjasama dengan instansi terkait atau dinas lainnya yang menangani masalah secara langsung sesuai dengan bidangnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain berperan sebagai fasilitator, mediator dan stimulator, terdapat kontribusi peran yang diberikan yaitu kontribusi peran melalui kegiatan promosi wisata. Promosi wisata merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk wisata kepada masyarakat konsumen wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dinas 90 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Kebudayaan dan Pariwisata khususnya bidang promosi wisata sudah melakukan kegiatan promosi wisata yaitu wisata pedesaan yang merupakan obyek wisata yang tergolong baru di Kabupaten Sleman dengan tujuan awal agar masyarakat luas (publik) mulai mengenal dan kemudian mengkonsumsi paket wisata pedesaan. Selain kontribusi melalui kegiatan promosi wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan kontribusi melalui kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu melalui kegiatan-kegiatan pameran wisata. Kegiatan pemasaran menyangkut produk dan pengemasan serta penjualan produk (sale). Salahsatu kontribusi yang diberikan oleh masyarakat lokal dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung adalah kontribusi ide atau pemikiran yang terlihat dari ide-ide yang dikemukakan masyarakat melalui rapat-rapat. Masyarakat bebas mengeluarkan ide-ide yang mendukung dan membangun aktivitas wisata. Melalui kontribusi ide atau pemikiran ini masyarakat dapat dikatakan berpartisipasi bersama dalam usaha pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata yang ada. Ide-ide ini dapat tersalurkan melalui rapat-rapat, baik rapat pengurus maupun rapat yang melibatkan seluruh warga masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan ide yang sifatnya membangun, yang akan ditampung dan didengarkan bersama dalam sebuah rapat. Untuk kontribusi dana, masyarakat Tanjung dikatakan belum mempunyai kemampuan untuk memberikan sumbangan dana yang relatif besar. Munculnya wisata pedesaan Tanjung ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk menambah penghasilan masyarakat. Meskipun demikian masyarakat tetap berusaha secara aktif dalam mengusahakan bantuan dana untuk pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Tetapi dalam hal ini, masyarakat sudah mampu memberikan kontribusi dalam bentuk Vol. III Nomor 1 Juni 2014 91
lainnya meskipun bukan berupa dana, misalnya sumbangan ide dan pemikiran yang mendukung pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Sebagian besar masyarakat Tanjung dapat dikatakan telah memberikan kontribusi tenaga. Hal ini terlihat dari peran masyarakat sebagai pelaku budaya. Masyarakat terlibat secara langsung melalui kegiatan kesenian yang akan dijual dalam paket wisata. Masyarakat menyumbangkan tenaganya melalui keterlibatannya dalam atraksi kesenian, dimana semua atraksi kesenian yang dijual itu diperankan oleh masyarakat. Misalnya dalam suatu event kunjungan wisata ditampilkan atraksi kesenian tari Angguk dan tari Pekbung, maka yang berperan sebagai penari Angguk dan Pekbung adalah warga masyarakat sendiri. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa warga masyarakat yang berperan sebagai penari Angguk dan Pekbung sudah memberikan kontribusi tenaganya, disamping itu mereka juga mendapatkan pendapatan tambahan. Selain itu pada event kunjungan wisatawan dari Spanyol dengan permintaan atraksi wisata yang berupa atraksi kesenian dan budaya yaitu perkawinan adat Jawa dengan hiburan Campursari dan tari Jawa Klasik yang secara keseluruhan diperankan oleh masyarakat. Masyarakat yang berperan disini dapat dikatakan sudah memberikan kontribusi tenaga untuk terlibat dalam aktivitas wisata yang diselenggarakan. Demikian juga untuk atraksi wisata yang berupa kegiatan mengolah sawah, belajar menari dan belajar membatik, dimana generasi muda dan generasi tua semuanya turut berperan. Pemilik homestay juga telah memberikan kontribusi tenaga melalui pelayanan yang diberikan oleh pemilik homestay kepada wisatawan yang menginap (live in) di wisata pedesaan Tanjung. Kontribusi tenaga yang diberikan seperti mempersiapkan keperluan homestay, mempersiapkan menu masakan, dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya. Dengan menyewakan homestay untuk tempat tinggal sementara bagi wisatawan yang menginap ini, maka masyarakat memperoleh pendapatan tambahan. 92 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Kontribusi dalam identifikasi masalah merupakan kontribusi dari masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengenali lebih dalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang menyangkut mengenai pengembangan wisata pedesaan Tanjung dan pengelolaan aktivitas wisata. Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jika ada permasalahan, warga masyarakat akan menyampaikan kepada pengurus Desa Wisata Tanjung dalam sebuah rapat atau pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian juga untuk kebutuhan masyarakat, setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas pariwisata. Dengan demikian masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pertemuan forum yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui kepengurusan yang ada (pengurus DEWITA) sehingga permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan merupakan permasalahan bersama, permasalahan yang benar- benar dihadapi oleh seluruh warga masyarakat. Masyarakat mampu melakukan identifikasi masalah dan mempunyai keberanian untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Jadi permasalahan didekati dengan apa yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat dan permasalahan diselesaikan bersama oleh beberapa pihak yang bersangkutan (pemerintah dan swasta). Melalui kepengurusan yang terbentuk, masyarakat Tanjung selalu dilibatkan dalam suatu forum yaitu forum desa wisata yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pertemuan ini diadakan rutin sebulan sekali. Forum ini bertujuan sebagai media komunikasi dan koordinasi antar aktor yaitu masyarakat lokal, pihak pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dan pihak swasta (biro perjalanan wisata). Dalam forum itu, Vol. III Nomor 1 Juni 2014 93
masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk menyumbangkan ide, saran, input, kritik maupun rekomendasi. Ide yang disampaikan oleh masing-masing pengurus desa wisata ini mewakili ide-ide dari dari masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersikap terbuka dalam menerima kritik, saran dan input dari masyarakat yang mendorong dan mendukung upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Tabel 5 Bentuk Kontribusi Peran Masyarakat No. Bentuk Kontribusi Jumlah Yang Terlibat Manfaat 1. 2. 3. Kontribusi pikiran ide/ Kontribusi Tenaga Kontribusi dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perumusan program, pengelolaan dan kegiatan evaluasi Secara umum, seluruh warga masyarakat Tanjung, secara aktif dari pengurus DEWITA (53 orang) Kerja bakti dan event kunjungan wisata (seluruh warga Tanjung) pelaku budaya (Angguk- 40 orang, Pekbung-15 Solawatan-15 orang, orang) penyedia homestay (40 rumah) Seluruh warga Tanjung dan pengurus DEWITA Memberikan masukan, saran, ide, pikiran, kritik yang mendukung pengembangan wisata pedesaan Tanjung Keseluruhan kegiatan pariwisata dapat dikelola dengan baik, warga yang terlibat sebagai pelaku budaya memperoleh penghasilan tambahan mendukung pengembangan wisata pedesaan Tanjung. yang Permasalahan dapat dihadapi dengan diketahui dapat segera dicarikan solusinya melalui implementasi program dan Sumber: Data Kepengurusan DEWITA Tahun 2011 Biro perjalanan wisata "Tourista" sudah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Kontribusi yang diberikan 94 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
oleh biro perjalanan wisata "Tourista" ini sangat membantu masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Aktivitas yang dijalankan oleh "Tourista" meliputi jasa konsultasi pada wisata pedesaan Kabupaten Sleman, melayani penjualan tiket penerbangan domestik dan internasional, rekrutmen kru kapal pesiar, rekrutmen pekerja (tenaga kerja) umum, pemasaran wisata pedesaan di Kabupaten Sleman, pengelola perjalanan wisata, membuka jaringan dengan institusi atau lembaga kapal pesiar atau serta akademi perhotelan di Yogyakarta. PT. Tourista Anindya Guna merupakan biro perjalanan wisata yang mempunyai bidang usaha dalam menyediakan dan menyelenggarakan jasa pelayanan perjalanan wisata, pelayanan yang diberikan PT. Tourista Anindya Guna meliputi penjualan tiket penerbangan domestik dan internasional, mengurusi perjalanan wisata untuk wisatawan mancanegara dan domestik, dan menyediakan pemandu wisata. Dalam memberikan pelayanan perjalanan wisata, biro perjalanan wisata "Tourista" selalu memberikan kemudahan- kemudahan kepada para wisatawan yaitu berupa kemudahan transportasi, kemudahan fasilitas dan kemudahan akomodasi. Dalam penyediaan dan penyelenggaraan jasa pelayanan perjalanan wisata, biro perjalanan wisata "Tourista" selalu memberikan kemudahan transportasi kepada wisatawan sehingga dapat mempermudah akses menuju obyek wisata yang akan dikunjungi, seperti wisata pedesaan yang sulit dijangkau misalnya. Pelayanan jasa perjalanan wisata yang diberikan oleh biro perjalanan wisata "Tourista" selain mengurusi tiket penerbangan juga penjemputan tamu (wisatawan) di bandara kemudian mengikuti permintaan wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata. Sebagai gambaran, jika wisatawan ingin mengunjungi obyek wisata pedesaan, pihak biro akan menawarkan sejumlah wisata pedesaan yang ada di Kabupaten Sleman, lengkap dengan penjelasan paket wisata yang dijual, atraksi wisata dan potensi yang ada agar wisatawan dapat memilih dan menentukan obyek wisata pedesaan mana yang akan Vol. III Nomor 1 Juni 2014 95
dikunjungi. Disamping itu, urusan penginapan dan restoran termasuk tempat tinggal menginap bersama penduduk (live in) di wisata pedesaan atau menginap di hotel, lengkap dengan hotel atau restoran mana yang dipilih, semua sudah diurusi oleh pihak biro. Dengan memperkenalkan wisata pedesaan yang ada serta daya tarik yang dimiliki akan menambah lama tinggal wisatawan di Yogyakarta. Biro perjalanan wisata "Tourista" juga telah memberikan pelayanan berupa pengurusan dokumen keimigrasian (paspor). Biro perjalanan wisata "Tourista" selain memenuhi kebutuhan konsumen pariwisata juga memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjung yang meliputi pemberian kontribusi dana pengembangan wisata, pembinaan SDM lokal dan pemberian fasilitas pelengkap homestay yang berupa bantuan material (bahan bangunan) dan bantuan closet (wc duduk) sejumlah 20 buah untuk keperluan pembenahan fasilitas homestay. Biro perjalanan wisata "Tourista" sedapat mungkin merespon kebutuhan masyarakat dengan berupaya untuk mendatangkan tamu dan membantu masyarakat dalam kegiatan pemasaran melalui promosi wisata. Keterlibatan biro perjalanan wisata "Tourista" dalam hal pemasaran merupakan bentuk respon terhadap keterbatasan yang dimiliki masyarakat dalam hal pemasaran (marketing). Jadi biro perjalanan wisata "Tourista" sudah mampu memberikan respon terhadap kebutuhan konsumen pariwisata dan kebutuhan masyarakat lokal (masyarakat Tanjung) sehingga dengan segala upaya yang telah dilakukan, keseluruhan aktivitas wisata dapat berjalan dengan lancar dan upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung dapat terwujud. Biro perjalanan wisata "Tourista" cukup berperan besar dalam kegiatan promosi wisata. Untuk mendukung kegiatan promosi wisata, upaya lain yang ditempuh yaitu dengan mengirim surat, e-mail dan faksimili ke sekolah- sekolah yang sampai saat ini sudah mencapai kisaran 400 sekolah. Motivasi yang mendorong PT. Tourista Anindya Guna dalam kegiatan promosi wisata ini adalah adanya suatu keinginan untuk menjaring wisatawan sejumlah 100 96 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
sampai 10.000 wisatawan setiap bulannya. Dana untuk kegiatan promosi wisata itu murni berasal dari biro perjalanan wisata "Tourista" . Dalam melakukan kegiatan promosi, PT. Tourista Anindya Guna akan selalu menjalin kerjasama dengan masyarakat Tanjung. Pihak biro juga bekerjasama dengsn masyarakat dalam pembuatan paket wisata dan pemasaran paket wisata. PT. Tourista Anindya Guna lebih mengetahui publik yang potensial untuk diberikan informasi mengenai wisata pedesaan sehingga kegiatan promosi yang telah dilakukan akan memperoleh respon balik dari publik berupa adanya kunjungan wisata dari wisatawan dalam maupun luar negeri ke wisata pedesaan Tanjung yang menggunakan jasa perjalanan wisata dari PT. Tourista Anindya Guna. Biro perjalanan wisata "Tourista" sebagai biro perjalanan wisata tidak hanya berperan dalam menjual dan memasarkan paket wisata saja, tetapi juga ikut mendidik SDM lokal dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada SDM lokal. Mengingat masyarakat memiliki keterbatasan (kemampuan) dalam hal marketing, maka "Tourista" juga memberikan pelatihan mengenai marketing dengan pemberian mata pelajaran mengenai marketing sejumlah 24 mata pelajaran dalam waktu 6 hari. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya SDM lokal mempunyai kemampuan dalam memasarkan wisata pedesaan sehingga masyarakat mempunyai kemampuan marketing dan tidak hanya tergantung pada pihak biro perjalanan wisata. Selain itu, masyarakat juga diberikan pelatihan bahasa Inggris untuk membekali masyarakat supaya masyarakat dapat berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Harapannya adalah masyarakat bisa survive untuk memasarkan dan mengembangkan desanya. "Tourista" juga menjadi konsultan wisata pedesaan di Kabupaten Sleman termasuk sebagai konsultan pengembangan wisata pedesaan Tanjung untuk memberikan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat lokal jika menghadapi masalah-masalah pengembangan wisata pedesaan . Vol. III Nomor 1 Juni 2014 97
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Peran Pemerintah Dalam upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan peran-peran sebagai berikut: a. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat. b. Memberikan bantuan pinjaman sarana kesenian dan perlengkapan homestay. c. Memberikan surat izin kepariwisataan dan dokumen terkait lainnya. d. Menjadi penengah ketika terjadi permasalahan dalam desa wisata. e. Menjembatani kepentingan masyarakat Tanjung dan biro perjalanan wisata "Tourista" f. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan swasta, mengimplementasikan kebutuhan yang dipandang perlu direalisasikan. g. Melakukan promosi wisata bersama masyarakat Tanjung dan "Tourista" h. Membentuk forum komunikasi desa wisata bersama masyarakat Tanjung dan "Tourista". Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menjalankan perannya dengan baik. Ini tercermin dalam bentuk-bentuk peran yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam paparan di atas. Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan peran yang mampu membawa kontribusi terbesar bagi masyarakat lokal dan biro perjalanan wisata dalam upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Selain itu, peran sebagai mediator maupun stimulator yang sudah dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, memberikan kontribusi cukup besar bagi upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung. 98 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Dalam menjalankan perannya, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta (biro perjalanan wisata "Tourista") dan masyarakat Tanjung sendiri seperti pada pembentukan forum komunikasi desa wisata. Melalui pembentukan forum komunikasi desa wisata ini, kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat terwujud dalam proses komunikasi, koordinasi, informasi, check dan recheck antar pihak. 2. Peran Swasta Peran yang sudah dijalankan oleh biro perjalanan wisata "Tourista" adalah: a. Melakukan pembinaan di Desa Tanjung bersama-sama dengan pemerintah. b. Melakukan promosi wisata bersama-sama pemerintah dan masyarakat Tanjung. c. Memasarkan paket wisata yang dimiliki wisata pedesaan Tanjung. d. Membantu masyarakat Tanjung menentukan tarif wisata. e. Memberikan jasa konsultasi kepada pemerintah maupun masyarakat mengenai pengembangan pariwisata pedesaan. f. Berpartisipasi aktif dalam forum komunikasi desa wisata. Keterlibatan biro perjalanan wisata "Tourista" dalam upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung terlihat melalui peran-peran yang telah dipaparkan di atas. Sebagai satu-satunya biro perjalanan wisata yang intens dengan wisata pedesaan, biro perjalanan wisata "Tourista" tidak menutup diri akan adanya peran pihak lain seperti pemerintah, mengingat bahwa wisata pedesaan merupakan trend pariwisata yang baru dan masih terus dikembangkan. Dengan membuka diri dan mau bekerjasama dengan pihak lain, upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung akan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Vol. III Nomor 1 Juni 2014 99
3. Peran Masyarakat Masyarakat Tanjung turut memainkan peran penting dalam upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Bentuk peran yang sudah dijalankan oleh masyarakat adalah: a. Memberikan kontribusi tenaga. b. Memberikan kontribusi ide, pikiran, saran dan usulan. c. Terlibat aktif dalam forum komunikasi desa wisata. Meskipun masyarakat Tanjung memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan sumber dana, namun partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan potensi wisata pedesaan Tanjung sudah cukup signifikan. Menyadari keterbatasannya dalam mengembangkan potensi yang ada, masyarakat selalu berusaha melakukan koordinasi dan komunikasi dengan biro perjalanan wisata "Tourista" dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui dialog dalam forum komunikasi desa wisata. Dengan demikian, selalu terjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam mengembangkan potensi diri yang dimiliki wisata pedesaan Tanjung. Melalui kontribusi yang telah disumbangkan oleh masyarakat, maka masyarakat dinilai mempunyai kesadaran berpartisipasi yang cukup tinggi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat Tanjung tergolong dalam derajat partisipasi pada level tangga partnership. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Tanjung telah mampu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta. 4. Sinergisme Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Peran yang dijalankan oleh masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat saling berhubungan satu sama lain atau adanya kesatuan peran. Artinya, peran yang dijalankan oleh satu 100 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
aktor tidak dapat dilepaskan dari peran yang dijalankan oleh aktor yang lain. Dengan demikian, masing-masing pihak akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak lain agar masing-masing pihak akan saling memberikan informasi satu sama lain. Hal ini penting, mengingat informasi yang dimiliki oleh satu pihak dibutuhkan juga oleh pihak yang lain, sehingga proses interaksi dalam kemitraan akan berlangsung dengan lancar dengan adanya koordinasi yang baik. Jika koordinasi antar pihak terhambat, misalnya karena satu pihak tidak mau berbagi informasi kepada pihak lain, hal ini dapat menggangu proses kemitraan itu sendiri. Proses pemantauan (monitoring) dan pengaturan (controlling) terhadap peran yang sudah dijalankan oleh masing-masing pihak, dilakukan dengan suatu forum komunikasi yang melibatkan ketiga pihak tersebut. Dalam forum komunikasi ini, pihak pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (biro perjalanan wisata "Tourista") dan masyarakat Tanjung akan saling melakukan check dan recheck untuk mengontrol peran masing-masing pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan yang serasi, selaras dan seimbang diantara ketiganya. Masing-masing pihak telah menjalankan peran yang saling berkaitan satu sama lain. Peran satu puhak tidak dapat lepas dari peran pihak lain, dan masing-masing pihak telah berupaya untuk menjaga agar keseimbangan peran yang terjadi dapat dijaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (biro perjalanan wisata "Tourista") dan masyarakat telah menunjukkan peran yang serasi, selaras dan seimbang. Dengan demikian akan terbentuk keseimbangan peran diantara ketiga pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinergisme antara pemerintah, swasta dan masyarakat telah terwujud melalui kemitraan. Vol. III Nomor 1 Juni 2014 101
Saran 1. Saran Untuk Pemerintah Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) harus melakukan langkah pengembangan wisata pedesaan secara lebih intensif dan sistematis dengan terjun langsung ke wisata pedesaan untuk melakukan pembinaan secara rutin melalui pembentukan tim pembinaan desa wisata. Selain itu pemerintah harus melakukan upaya untuk membuka link (network) dengan sektor swasta lain tidak hanya dengan biro perjalanan wisata untuk terlibat dalam pengembangan wisata pedesaan. Pemerintah juga harus melakukan upaya untuk mewujudkan hubungan sinergisme diantara pemerintah, swasta dan masyarakat agar pola kemitraan yang telah terjalin tidak tercemar sehingga mampu menghasilkan outcomes yang lebih memuaskan. Pemerintah juga harus melakukan pembinaan secara berkesinambungan (sustainable) sehingga upaya pengembangan wisata pedesaan tidak hanya berhenti pada saat wisata pedesaan telah mandiri. Sebab bagaimanapun juga perkembangan wisata pedesaan harus terus diupayakan dan dipantau supaya perkembangan itu terus terjadi dan tidak mengalami kemandekan ataupun kemunduran. 2. Saran Untuk Masyarakat Masyarakat lokal (masyarakat Tanjung) harus mampu berperan lebih partisipatif sehingga dapat berperan secara mandiri dan dengan tidak hanya mengandalkan pada bantuan pemerintah atau swasta untuk pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Selain itu masyarakat Tanjung harus dapat membuka link (network) dengan pihak lain, seperti LSM, perguruan tinggi (akademisi) dan instansi terkait lainnya, selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan biro perjalanan wisata "Tourista". 102 Vol. III Nomor 1 Juni 2014
Masyarakat harus mampu mengubah pola pikir dalam menghadapi perubahan yang terjadi yang akan membawa pada kemajuan. Masyarakat harus membuka diri terhadap keterlibatan pihak lain dengan memberikan respon positif sehingga masyarakat akan lebih maju dan berkembang. Masyarakat harus mampu membekali diri dan memberdayakan diri dengan kesadaran dan kemauannya, baik secara mandiri maupun melalui keterlibatan dengan pihak lain sehingga masyarakat mampu menjadi pelaksana dan pengelola kekayaan budayanya sendiri dengan keterampilan yang dimiliki, yang pada gilirannya akan menjadikan masyarakat sebagai pionir-pionir organisasi yang mandiri. 3. Saran Untuk Sektor Swasta Sektor swasta yang lain harus memiliki motivasi dan kesadaran untuk ikut terlibat dalam pengembangan wisata pedesaan, sehingga tidak hanya biro perjalanan wisata "Tourista" saja yang terlibat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Selain itu sektor swasta harus tetap memegang prinsip public oriented, bukan hanya mengandalkan pada prinsip profit and business oriented sehingga hal ini akan memacu kesadaran sektor swasta untuk rela terlibat dalam pengembangan wisata pedesaan. Sektor swasta harus tetap menjaga kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat di dalam pengembangan wisata pedesaan. Dalam artian swasta tidak hanya berperan sebagai single fighter, tetapi harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata pedesaan. Selain itu, sektor swasta juga harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan melalui pembinaan-pembinaan secara intensif dan sistematis bersama pemerintah sehingga akan diperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien. Vol. III Nomor 1 Juni 2014 103
Daftar Pustaka Anonim, Data Hasil Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman 2011. Anonim, Data Perkembangan Wisata Pedesaan Kabupaten Sleman 2011. Anonim, Panduan Wisata Sleman 2011. Anonim, Profil Kabupaten Sleman 2011. Anonim, Statistik Kepariwisataan Kabupaten Sleman Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2011. Anonim, Statistik Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011. Azwar, Saifuddin. 1999. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Bogdan dan Taylor. 1975. Dalam Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Kirk dan Miller. 1986. Dalam Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Spillane, James J. 1987. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Modul Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: FISIPOL UGM. Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset. 104 Vol. III Nomor 1 Juni 2014