Saifudin ~ 9 (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang) menurut UUD 1945 dilakukan oleh dua organ sekaligus yaitu DPR dan Presiden, meskipun tekanannya diletakkan pada DPR. Presiden bertindak sebagai organ yang akan yang melaksanakan undang-undang, keanggotaannya diisi melalui pemilihan umum bertindak dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Akan tetapi, kadang-kadang DPR belum secara sungguh- sungguh menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya, namun lebih tertarik untuk memperjuangkan kepentingan induk organisasi partainya. Di sinilah masyarakat yang kepentingannya dirugikan akan berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, tarik-menarik kepentingan akan terjadi di antara tiga kekuatan politik dalam pembentukan undang-undang yaitu presiden, DPR. dan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh lembaga legislatif. Terlebih lagi dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi23 yang salah satu kewenangannya adalah sedangkan DPR 23 Munculnya lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yang diberi nama "Mahkamah Konstitusi" ini (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) dilakukan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, dengan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : pertama, menguji UU terhadap UUD; kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan keempat memutus perselisihan tentang hasil