Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11, November 2023, pp. 1081~1088 Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City Nabila Annisa Fuzain Universitas Tarumanagara dan Article Info ABSTRAK Article history: Received November, 2023 Revised November, 2023 Accepted November, 2023 Kata Kunci: Penelitian ini membahas konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif artinya penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah di pulau Rempang dan mengetahui konflik yang terjadi antara masyarakat pulau Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. Masyarakat Adat, Lahan, Rempang Eco City Sengketa Keywords: Indigenous Communities, Land Disputes, Rempang Eco City ABSTRACT This research discusses land settlement conflicts between the Rempang indigenous people. This research uses normative legal research methods, meaning that this research is carried out by conducting a literature study by examining secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research aims to find out what the status of land on Rempang Island is and to find out the conflict that occurred between the Rempang Island community and BP Batam regarding the development of Rempang Eco City. This is an open access article under the CC BY-SA license. Corresponding Author: Name: Nabila Annisa Fuzain Institution: Universitas Tarumangara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, RT. 3/RW.8, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta, DKI Jakarta 11440. Email: 1. PENDAHULUAN Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas wilayah Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Pulau ini juga memiliki 16 kampung tua yang dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. Menurut Peneliti Sejarah Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Arman menjelaskan bahwa masyarakat adat di Rempang berasal dari tiga suku asli Rempang yang telah tinggal lama di pulau Rempang, yaitu suku melayu galang, suku orang laut, dan suku orang darat. Journal homepage:
1082 Pulau Rempang awalnya tidak masuk dalam Otorita Batam melainkan merupakan bagian dari pemerintah daerah riau namun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Wilayah Kerja Otorita Batam diperluas yang meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-pulau disekitarnya. Pulau Rempang dan pulau-pulau lain terhubung melalui jembatan Belerang yang merupakan singkatan dari batam Rempang dan galang. Jembatan tersebut dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri pulau batam. Kepulauan Batam mempunyai lokasi yang strategi salah satunya Pulau Rempang yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik dari segi pariwisata, ekonomi, maupun sosial. Dari segi pariwisata, Pulau Rempang memiliki beberapa pantai yang indah, seperti Pantai Pasir Panjang, Pantai Sembulang dan Pantai Teluk Bakau, Selain itu juga terdapat beberapa objek wisata alam lain seperti hutan mangrove dan air terjun. Dari segi ekonomi, pulau Rempang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, pertanian, dan kawasan perikanan. Dari segi sosial, Pulau Rempang memiliki penduduk yang ramah dan bersahabat. Pulau ini juga memiliki budaya yang unik dan menarik. Rencananya di Rempang akan dilakukan pembangunan kawasan industri yang dinamakan proyek Rempang Eco City. Proyek pengembangan Rempang Eco-city ini sebetulnya telah mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha sebagai mitra swasta. Proyek Rempang Eco City merupakan bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Meskipun Badan Pengembangan Batam (BP Batam) memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang dapat mencapai Rp 381 triliun dan membuka 306 ribu tenaga kerja hingga tahun 2080. Akan tetapi aspek hak asasi manusia harus menjadi dasar pembangunan dan investasi di atas kalkulasi keuntungan. Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Pembangunan kawasan pabrik kaca dan solar panel menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat pemerintah dan PT Makmur Elok Graha. Program pembangunan proyek Rempang Eco City bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara Singapura tersebut justru berakibat bentrok yang disebabkan adanya ketidakpastian hukum atas tanah. Selain itu daerah Rempang juga akan direncanakan sebagai tempat berdirinya pabrik kaca terbesar kedua milik Xinyi Group. Pada Juli 2023, Pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal China untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di pulau Rem. Perjanjian tersebut ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, China dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Diperkirakan, investasi proyek tersebut mencapai US$11,6 miliar atau senilai Rp 174 triliun. Berdasarkan dari situs BP Batam proyek Rempang Eco City ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare. BP Batam yang ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1083 berencana merelokasi masyarakat adat Rempang sudah mendiami 16 kampung tua di Pulau Rempang. Pada tanggal 07 September 2023, masyarakat Rempang melakukan aksi demonstrasi yang berujung bentrokan antara masyarakat dan BP Batam. Konflik ini pecah akibat masyarakat setempat menolak untuk direlokasi dan pembangunan proyek yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Selain itu, masyarakat setempat menganggap mereka memiliki hak atas tanahnya. Mereka telah menempati kawasan itu ratusan tahun lamanya, jauh sebelum republik Indonesia berdiri. Masyarakat setempat meminta Pemerintah untuk menghormati hak atas tanah adat melayu (kampung tua) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk mengurus administratif dan pengelolaan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena ternyata masyarakat di Rempang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah yang sekian lama telah mereka tempati. Berbeda di Rona Minang, pemerintah setempat memiliki kewenangan untuk mengatur tanah ulayat tanpa harus memiliki sertifikat, berkat kekuatan sistem pemerintahan adat yang kokoh. Mereka dapat mengatur tanah mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kesepakatan semacam ini telah berlangsung sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Namun, Pulau Rempang memiliki cerita yang berbeda. Pada masa lalu, belum ada kesepakatan serupa antara pemerintah Indonesia dan masyarakat asli terkait tanah adat mereka. Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi Undang-Undang, termasuk dalam konstitusi nasional yakni UUD NRI 1945 pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) serta keberadaan masyarakat adat juga diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak atas tanah mereka. Dengan demikian fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana status tanah di Rempang dan bagaimana perlindungan masyarakat adat Rempang terhadap pembangunan Rempang eco city. 2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (UUD NRI 1945, Undang-Undang Pokok Agraria). Bahan hukum sekunder (Artikel dan Jurnal), bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data tersebut dipelajari dengan seksama, diolah secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pulau Rempang berada di pulau di wilayah kota batam yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1084 Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang ditetapkan pada 04 Oktober 1999 dan kemudian Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL Langsung oleh Presiden Kepada Badan Otorita Batam berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menyatakan seluruh areal yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Keppres No. 41 Tahun 1973 merupakan keputusan untuk mencegah lokasi tanah yang potensial untuk investasi sampai dimiliki investor swasta. Artinya pemberian HPL kepada Otorita Batam untuk investor yang membutuhkan tanah tidak diperkenankan memiliki tanah, tetapi cukup dengan menyewakan tanah ke Otorita Batam. Selanjutnya, pada tahun 1992 Presiden saat itu, Soeharto memutuskan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri pulau Batam yang meliputi Pulau Rempang dan Pulau Galang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Keppres No. 28 Tahun 1992). Pada tahun 2007 Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mengelola wilayah Rempang dan Galang. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP No. 5 Tahun 2011). Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam. Dalam hal ini BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang. Sebenarnya, di Pulau Rempang konflik lahan sudah terjadi sejak puluhan tahun silam yang sebenarnya kawasan tersebut sudah dihuni oleh masyarakat adat yang terdiri dari suku melayu galang, suku orang laut, dan suku orang darat dan pendatang. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Namun selama ini masyarakat pulau Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dikarenakan sebagian besar lahan di pulau tersebut berada di bawah kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konflik muncul ketika pada tahun 2004 dimana PT Makmur Elok Graha masuk melakukan investasi di pulau Rempang dalam rencana pengembangan Pulau Rempang dan melakukan perjanjian bersama BP Batam dengan nota kesepahaman (MoU). Kala itu rencana proyek tersebut bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Namun rencana ini tidak ada kelanjutannya. Saat ini, rencana pengembangan Pulau Rempang berlanjut dengan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Pada Juli 2023, pemerintah meneken kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal China. Xinyi Group akan berinvestasi USD11,5 Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1085 miliar atau setara Rp172 triliun. Xinyi akan membangun pabrik kaca dan solar panel. Investasi disebut akan melahirkan 30.000 lapangan kerja. Proyeknya dijadwalkan dimulai September 2023. Investasi ini bagian dari pengembangan Pulau Rempang di bawah bendera MEG. Pulau Rempang dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp318 triliun hingga 2080. Rempang Eco City masuk kedalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Adapun proyek Rempang Eco City bakal dibangun di dua kelurahan Pulau Rempang yaitu Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Namun rencana ini mendapat penolakan. Masyarakat Rempang sangat menolak direlokasi dan menolak 16 kampung tua digusur. Warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur pemukiman warga asli dan 16 kampung tua. Adapun alasan masyarakat Rempang menolak pembangunan kawasan Rempang Eco City karena masyarakat adat di Pulau Rempang tak dilibatkan, masyarakat Rempang ingin mempertahankan kampung halaman, dan masyarakat Rempang tidak ingin dipindahkan atau keluar dari kampung halaman mereka. Selain itu, masyarakat adat Rempang memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah yang mereka huni. Tanah bukan hanya sumber mata pencaharian, tetapi juga warisan nenek moyang yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Pembangunan Rempang Eco City mengancam hak-hak ini, menciptakan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: Pasal 18B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang" Pasal 28I ayat (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Selain itu, terdapat regulasi yang menjadi perlindungan hak masyarakat adat yaitu Undang- Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan hukum menegaskan kepastian hukum tentang tanah adat dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat pada Pasal 19 huruf a bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan terhadap wilayah adat. dan pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi: Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal rencana pembangunan Rempang Eco City, di dalam RUU Masyarakat adat pada Pasal 21 dinyatakan bahwa Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal. dan Pasal 24 berbunyi "Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional". Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1086 Selain itu, pada Pasal 25 dinyatakan bahwa Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.; Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.; Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat berdasarkan kesepakatan; Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama. Namun sampai saat ini RUU Masyarakat ini belum disahkan. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sudah disepakati tidak ada penggusuran dan relokasi di Pulau Rempang, melainkan hanya pergeseran ke lokasi Tanjung Banon dan lokasi Dapur Tiga (Pulau Galang). Selain itu, Bahlil menyampaikan sudah ada 300 dari 900 kepala keluarga yang bersedia dipindahkan. Pemerintah juga memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindahkan sebagai kepastian hak masyarakat sebelum dilakukan pergeseran diantaranya pertama pemerintah membuat Surat Perjanjian Pergeseran memuat hak warga menerima rumah tipe 45 di atas tanah 500 m2. Kedua, menerima biaya hidup 1.2 juta/orang/bulan, untuk 3 bulan pertama diberikan ketika tiba di hunian pergeseran sementara. Ketiga, disediakan rumah sewa layak huni atau menerima uang sewa 1.2 juta/hunian/bulan, untuk 3 bulan pertama diberikan ketika tiba di hunian pergeseran sementara. Meskipun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjamin bahwa tidak akan ada penggusuran dan relokasi di Pulau Rempang, penolakan masyarakat masih kuat. Pemerintah menawarkan beberapa kompensasi tersebut kepada warga yang setuju dipindahkan. Namun, sejumlah masyarakat tetap menolak relokasi dan berharap pembangunan dapat dilakukan tanpa menggusur pemukiman warga asli dan 16 kampung tua. 4. KESIMPULAN Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas wilayah Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Pulau ini juga memiliki 16 kampung tua yang dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. Di Pulau Rempang konflik lahan sudah terjadi sejak puluhan tahun silam yang sebenarnya kawasan tersebut sudah dihuni oleh masyarakat adat yang terdiri dari suku melayu galang, suku orang laut, dan suku orang darat dan pendatang. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Namun selama ini masyarakat pulau Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dikarenakan sebagian besar lahan di pulau tersebut berada di bawah kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun dengan adanya pengembangan Pulau Rempang berlanjut dengan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City masyarakat adat di pulau Rempang yang harus bergeser ke lokasi Tanjung Banon dan lokasi Dapur Tiga (Pulau Galang). Namun rencana ini mendapat penolakan. Masyarakat Rempang sangat menolak direlokasi dan menolak 16 kampung tua digusur. Warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur pemukiman warga asli dan 16 kampung tua. Selain itu, masyarakat Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1087 setempat menganggap mereka memiliki hak atas tanahnya. Mereka telah menempati kawasan itu ratusan tahun lamanya, jauh sebelum republik Indonesia berdiri. Masyarakat setempat meminta Pemerintah untuk menghormati hak atas tanah adat melayu (kampung tua) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk mengurus administratif dan pengelolaan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. DAFTAR PUSTAKA Arumingtyas K, "Mengapa Harus Pulau Rempang", 13 Oktober 2023. Rempang#google_vignette Agus Setiawan, "Kronologi Insiden Pulau Rempang, Masyarkat Tolak Direlokasi Karena Hal Ini", 18 September 2023. CNN Indonesia, "Derek Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah", 14 September 2023. city-versi-pemerintah Emi Triani, et.al, Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City, Jurnal Kajian Agraria dan Kadaulatan Pangan, 2(2), 2023 Genta Tenri M, "Menkopolhukam Jelaskan Status Tanah di Pulau Rempang", 19 September 2023. Rempang Hamzah Ali, "Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Pulau Rempang", 16 September 2023. Ilham Yude Pratama, "BP Batam Jelaskan Hak Pengelolaan Lahan Kawasan Rempang", 5 Oktober 2023. Rempang Muhammad Alvian Yudistir, Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara, Jurnal Socia Logica, Vol.3 No.3 2023. Muhammad Idris, "Sejarah Konflik Lahan Pulau Rempang, Bermula dari Pemberian HPL ke Swasta", 13 September 2023. Mumu. Mujahidin. "Kronologi Awal Konflik di Pulau Rempang, Investasi Bernilai Ratusan Triliun Berakhir Jeritan Pilu Warga, 20 September 2023. Rempang?page=1 Stephen Giovanni W dan Syaiful Bahri, Kontestasi Kepentingan Pro-Growth dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco City Tahun 2023, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No 2, 2023. Suci Amaliyah, "Duduk Perkara PSN Pulau Rempang yang Picu Bentrok Aparat dan Warga", 9 September 2023. warga-s9olC Tasya, "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat", 25 September 2023. masyarakat- h%20Batam. Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088
1088 Tjahjo Arianto, "Memahami Kasus Pulau Rempang", 14 September 2023. Wilyana, "Sejarah, Penyebab dan Dampak dari Konflik Pulau Rempang", 26 September 2023. Weka Kanaka, "Fakta-Fakta Masyarakat Adat Pulau Rempang Telah Eksis Sejak Lama", 20 September 2023. eksis-sejak-lama Zuhri Muhammad, "Keindahan dan Potensi Pulau Rempang di Kepulauan Riau yang Dilirik Tomy Winata Sejak Tahun 2004", 15 April 2023. . Vol. 02, No. 11, November 2023: pp. 1081-1088