BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE A. Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Istilah pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Dalam transaksi jual beli online, ada beberapa pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dari tingkat kerumitan transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa langkah saja yang dilakukan secara online. Jika setiap transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi hingga pembayaran, Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka pelaku usaha dalam suatu transaksi online adalah: 1. Penjual (merchant), yaitu perusahan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet, untuk menjadi merchant perlu mendaftarkan diri sebagai merchant account pada bank, hal ini tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari costumer dalam bentuk credit card.
2. Marketplace, marketplace adalah layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk berjualan barang antara pembeli dan penjual. Marketplace bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasisnya sistem elektronik. Apabila kesalahan dilakukan oleh penjual atau seller maka marketplace sebagai perantara bertanggungjawab atas penyediaan layanan dari sistem aplikasi atau situs web karena marketplace menyedikan lapak untuk berjuaalan, fasilitas pembayaran dan sistem yang aman dalam berinteransaksi online. 3. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penebit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit), perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/card holder, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (issuer). 4. Issuer, yaitu perusahan credit card yang mengeluarkan kartu tersebut. Ada beberapa Lembaga di Indonesia yang berwenang menerbitkan kartu kredit, yaitu: a. Bank yang Lembaga keungan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank dengan otorisasi card
international, dapat menerbitkan credit card, seperti master dan visa card. b. Perusahaan nonbank dalam hal ini PT. Dinner Jaya International melakukan perjanjian dengan perusahaan asing. c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induknya diluar negeri yaitu America express. 5. Certification Authorities yaitu pihak ketiga/marketplace berwenang menerbitkan sertifikat kepada merchat, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder. Transaksi jual beli online tidak sepenuhnya dilakukan secara online, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sedangkan pembayaran masih dilakukan manual/cash, misalnya dengan menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). maka pihak acquirer, issuer, dan certifikat authority tidak dilibatkan. Selain pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi jual beli adalah jasa pengiriman atau (ekspedisi). Namun kasus yang dibahas di sini, pelaku usaha adalah penjual atau (merchant). Pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui internet dalam UU ITE maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012) termasuk dalam kategori Pengelola Sistem Elektronik. Pasal 1 angka (6) UU ITE mendefinisikan Penyelenggara Sistem jaringan Elektronik sebagai penggunaan sistem elektronik
oleh penyelenggara negara, perseorangan, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah tentang Pengenalan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah semua penyelenggara pemerintahanan badan usaha dan masyarakat yang menawarkan, mengelola, dan/atau mengoprasikan sistem elektronik. Sendiri atau bersama-sama dengan pengguna sistem elektronik untuk kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan pihak lain.1 Penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku usaha wajib melakukan edukasi kepada pengguna sistem elektronik sebagai konsumen, edukasi ini terkaitan dengan hak, tugas dan tanggung jawab semua pihak dan tata cara pengaduan. Informasi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik, yang diproses, perbaikan atau pengamanan sistem elektronik, tata cara penggunaan perangkat, syarat kontrak, prosedur mencapai kesepakatan dan jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi.2 Dalam transaksi jual beli online (e-commerce), pihak-pihak yang terlibat melakukan hubungan hukum yang dijabarkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dibuat secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Karena adanya 1 Meyke Fermata Sari, Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019, hlm 49. 2 Ibid, hlm, 50.
suatu hubungan hukum maka akan timbul hak dan kewajiban dari masing- masing pihak.3 Kewajiban penjual dan pembeli tercantum dalam buku ke III KUHPerdata tentang perikatan pada Bab V. Selain itu, hak dan kewajiban penjual dan pembeli juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) sebagai berikut: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NKRI sendiri atau bersama-sama, melalui perjanjian ntuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UUPK Pasal 1 ayat 3). Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha. Hak pelaku usaha meliputi: 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipertukarkan yang disepakati. 2. Hak dilindungi undang-undang terhadap tindakan yang beritikad buruk dari konsumen. 3. Hak untuk membela diri sangat penting dalam proses peradilan penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara sah bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.4 3 Ibid, hal, 51. 4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 69.
Pelaku usaha pun memiliki hak yang sama yaitu untuk mendapatkan perlakuan baik oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jual beli bukan berarti hanya konsumen yang dirugikan. Namun secara umum, kerugian terbesar dalam belanja online adalah konsumen, menurut penelitian para peneliti. Kewajiban pelaku usaha meliputi: 1. Memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil dan jujur dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan jasa yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. 5. Menciptakan peluang bagi konsumen untuk mencoba sejumlah barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan garansi dan jaminan atas barang yang diproduksi dan diperdagangkan. 6. Mengganti kerugian dan/atau mengganti kerugian yang timbul dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 7. Ganti rugi atas kerusakan dan/atau pengembalian uang apabila barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.5 5 Ibid
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Setiap kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menyebabkan kerugian pada konsumen haruslah bertanggung jawab atas kerugian tersebut, atau masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh mereka. Tanggung jawab pelaku usaha ini berlaku tidak hanya untuk kehilangan barang habis pakai yang diperdagangkan, tetapi juga untuk kewajiban atas iklan barang dan/atau jasa, termasuk barang impor yang diiklankan.6 Transaksi jual beli online adalah transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan membayar di muka dan kemudian barangnya dikirim di kemudian hari. E-commerce didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.7 Prinsip tentang tanggung jawab merupakan masalah yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan analisis yang cermat untuk menganalisis siapa yang bertabggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat.8 ` 6 Zaeni Asyhadie, Op. Cit, hlm. 204-205 7 Lukman Fauroni, Etika Bisni dalam Al-Qur'an, Yogyakarta, Pustaka Pesantren,2006, hlm 231 8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hlm. 92
Pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen saat menjual dan membeli melalui internet diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana pihak jika merasa dirugikan oleh tindakan perbuatan pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang ITE. Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Tanggung jawab atas informasi merupakan komoditas yang diperhatika oleh konsumen karena sering menjadi korban jika tidak mengkritik tidak mempersoalkan adanya informasi tentang barang dan jasa yang dikonsumsinya, kegunaanya, termasuk kelengkapan atau ketidaklengkapan informasi. Informasi untuk memutuskan membeli atau tidak membeli sesuatu. 2. Tanggung jawab hukum atas produk. Apabila tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability (pertanggung jawaban kontrak). Product liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen karena menggunakan produk yang mereka produksi. 3. Tanggung jawab atas keamanan. Jaringan transaksi elektronis harus dapat menjamin keamanan dan keandalan arus informasi. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memiliki kepercayaan yang besar terhadap infrastruktur
jaringan yang digunakan. Tentu saja, pihak pelaku usaha perlu menyediakan sistem jaringan lengkap untuk mengontrol keamanan transaksi.9 Terjadinya kerugian pada konsumen tidak lepas dari tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdaganggkan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 Pertanggungjawaban melalui transaksi jual beli, transaksi elektronik maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya melalui pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability). berkaitan dengan menyebabkan kerugian bagi konsumen dan pertanggungjawaban produk (product liability) jika ternyata produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi penghalang ketika konsumen melakukan jual beli melalui transaksi elektronik yang memerlukan pertangungjawaban, yaitu perbedaan/jarak antara pelaku usaha dan konsumen, perbedaan hukum yang berlaku untuk transaksi di negara 9 M. Yogi Rachman, Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 9. 10 Desy Ary Setyawati, Op. Cit, hlm 44.
yang berbeda, kelemahan Undang-Undang dan kurangnya pemahaman konsumen tentang perlindungan konsumen dan lain-lain. Hambatan Ketika aturan diterapkan dalam kontrak dan perlunya pembuktian untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha.11 Tanggung jawab bagi penjual dalam jual beli online adalah memberikan pelayanan, memberikan informasi mengenai produk yang dijual secara jujur, jelas serta memastikan produk yang dijual aman kepada pembeli, termasuk didalamnya memberikan kompensasi atas produk yang bermasalah. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu: "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah, barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu."12 Pertanggunggjawaban dalam transaksi jual beli melalui online, maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban, apalagi kalau produk yang ditransaksikan itu cacat dan merugikan konsumen. Beberapa hal yang mungkin akan menjadi kendala ketika konsumen jual beli melalui internet meminta pertangungjawaban yaitu perbedaan/jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, perbedaan hukum yang dipakai jika transaksi berbeda negara, waktu ganti rugi singkat, kelemahan Undang-Undang, kurangnya pengetahuan konsumen tentang perlindungan konsumen. 11 Ibid 12 Hasil wawancara dengan Muhamnad Faisal Abid Batubara selaku Wakil Staf Manajer PT.Raksasa Indonesia tanggal 9 Desember 2019 Pukul 10.00.
1. Tanggung jawab menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pertanggung jawaban dapat diminta apabila memenuhi unsur: a. Adanya perbuatan Pengertian perbuatan melanggar hukum terdapat Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), "tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut". Adanya unsur kesalahan. Unsur ini menekankan perbuatan seseorang yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak Tahun 1919, arti kata itu "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar kepatuhan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas kepatuhan dan asas kesusilaan. b. Adanya unsur kesalahan Menurut pakar hukum perdata Rutten menyatakan bahwa "setiap akibat dari perbuatan melanggar hukum tidak bisa diminta pertanggung jawabannya jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kekurang kehati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan atau kekurang kehati-hatian memiliki akibat hukum yang sama.
Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau pun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. c. Adanya kerugian yang diderita Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi (2) klasifikasi, yakni kerugian materil, dan/atau kerugian immaterial. Kerugian materil adalah kerugian secara nyata diderita. Kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. d. Hubungan kausal antar perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kuasalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat meminta pertanggungjawaban. Unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat pelaku terhadap korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban yang merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan pelaku. 2. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau pun
dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. yakni tiap perbuatan melawan hukum dan mambawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Artinya jika perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dituntut pertanggung jawabannya. Beberapa konsep perlindungan konsumen yang juga adalah tanggung jawab yang dikenal dalam ilmu hukum seperti:13 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault). Berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) adanya kerugian yang diderita; d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik) Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Tampak beban pembuktian diunduh Jumat, 23 September 2016, Jam; 16.31 wib.
terbalik (omkering van bewijslas) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK. 3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (presumption of non-liability) Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang konsumen adalah tanggung jawab dari penumpang. 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan
petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas 14. Berdasarkan uraian perUndang-Undangan baik UU ITE maupun UUPK, ternyata bahwa konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on tauld) menjiwai tanggung jawab pelaku usaha dalam transaski jual beli online karena pelaku usaha telah melanggar dan tidak jujur dalam memperdagangkan produk yang dijualnya, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehinggga hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha yang menimbulkan tidak adanya itikad baik pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Selain itu, Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam konsep hukum perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi: 1. Contractual liability, yaitu tanggung jawab perdata atas perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang dihasilkan. diunduh Jumat, 23 September 2016, Jam; 16.31 wib.
2. Product liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung terhadap pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap produk yang dihasilkan. 3. Professional liability, tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat pemanfaatan menggunakan jasa yang diberikan15. C. Proses penyelesaiaan sengketa terkait konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Terhadap sengketa antara konsumen dan pelaku usaha Undang-Undang perlindungan konsumen, telah memberikan sarana bagi konsumen untuk menuntut haknya bila dirugikan oleh pelaku usaha melalui: 1. Penyelesaiaan sengketa lewat peradilan Menurut Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 45 A (1), setiap konsumen yangh dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan penyelesaiaan sengketa konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang perlindugan konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa. 15 Syukni Tumi Pengata, Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya. 2018.
Adapun yang berhak untuk melakukan gugatan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) adalah:16 a. Seorang konsumen yang telah dirugikan. b. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. c. Pemerintah dan instansi yang terkait apabila barang yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit. Penyelesaiaan sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:17 1. Para pihak belum memilih penyelesaiaan sengketa diluar pengadilan. 2. Upaya penyelesaiaan sengketa diluar pengadilan, dinyatakan berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para ihak yang bersengketa. 2. Penyelesaiaan Sengketa Diluar Peradilan Terhadap proses penyelesaiaan sengketa diluar peradilan, maka UUPK memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar peradilan umum. Dalam ketentuan pasal 52 UUPK penyelesaiaan sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Mediasi yang merupakan suatu proses yang dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaiaan sengketa yang disepakati. Sesuai Batasan tersebut, mediator berada ditengah dan tidak memihak kepada salah satu pihak. 16 Gunawan Widjaja, Alternatif penyelesaiaan sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal, 75. 17 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hal, 234.
b. Arbitrase merupakan cara penyelesaiaan sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. c. Konsiliasi, cara ini ditempu atas inisyatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa yang majelis BPSKnya bersifat pasif. Penyelesaiaan sengketa ini memiliki persamaan dengan arbitrsase, dam juga menyarahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pedapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Dalam sebah transaksi jual beli secara online, maka pelaku usaha dalam hubungan hukum tersebut sebagaimana telah uraikan sebelumnya adalah dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Tanggung jawab penjual Tanggung jawab bagi penjual dalam jual beli online adalah memberikan pelayanan, memberikan informasi produk yang dijual dengan jujur, jelas dan menjamin produk yang dijual sampai ke tangan pembeli dengan aman, termasuk juga memberikan kompensasi atau ganti rugi produk yang bermasalah. Sesuai yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK yaitu: "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah, barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Tanggung jawab marketplace Marketplace bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasisnya sistem elektronik. Apabila kesalahan dilakukan oleh penjual atau seller maka marketplace sebagai perantara bertanggungjawab atas penyediaan layanan dari sistem aplikasi atau situs web karena marketplace menyedikan lapak untuk berjualan, fasilitas pembayaran dan sistem yang aman dalam berinteransaksi online. 3. Tanggung jawab kurir Tanggung jawab kurir adalah mengantar barang yang dipesan oleh konsumen, sesuai dengan yang di beli. Dan apabila barang yang diantar tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka kurir harus menggantikanya dengan barang yang sesuai dengan pesanan sebelumnya tanpa harus meminta pembayaran Kembali kepada konsumen. 4. Tanggung jawab perbankan Bank berperan sebagai pihak yang menjadi perantara dalam pembayaran transaksi online. Konsumen membayar produk kepada si penjual produk. Konsumen atau pembeli berkeinginan membeli produk tersebut secara online karena pembeli berada jauh dari lokasi penjual. Dan penjual mewajibkan bank sebagai fasilitas untuk melakukan transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran antara konsumen dan pihak penjual disalurkan melalui bank sebagai lembaga keungan. Biasanya kredit card digunakan dalam transaksi perdagangan online. Maka bank yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan transaksi
pembayaran kepada pihak penjual (merchant) untuk menyalurkan dana tersebut dalam menyelenggarakan e-commerce, penyelenggaraan agen elektronik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, teknologi informasi yang terintegrasi dan aman, pengendalian keamanan atas aktivitas transaksi online, dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan. 18 18 sektor