Menimbang Mengingat SALIN AN GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR :8~ TAHUN 2015 TENTANG SOMEAH HADE KA SEMAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, a. bahwa potensi pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat sangat besar, dengan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, seni, dan budaya masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana serta potensi sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan pariwisata sebagai salah satu andalan dalam pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperhatikan kearifan lokal masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan dalam perilaku Someah Hade Ka Semah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Someah Hade Ka Semah Dalam Pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan Pengembangan Pariwisata 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Nomor 20 Tahun 1950 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang (Lembaran Negara tentang Pemerintahan Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah lbukota Negara Kesatuan Khusus Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Indonesia Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara Republik Ibukota Jakarta Sebagai Indonesia 31, Nomor 2009 10 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Nomor 20 Tahun 1950 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang (Lembaran Negara tentang Pemerintahan Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah lbukota Negara Kesatuan Khusus Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Indonesia Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara Republik Ibukota Jakarta Sebagai Indonesia 31, Nomor 2009 10 Jakarta Raya Indonesia Tahun 1950 Nomor 1
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2015 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Pemerintahan 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); dan Pemerintahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1468); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173); ~..,-4,.,...,....,.,_" ........ ,..,_...,... ... .,,.,.._, ....... 2 ~w· .... -~·---•
Menetapkan 3 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 15 Tahun 2014 Provinsi tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174); Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 dan Museum Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, tentang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175); Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 dan Museum Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, tentang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175); Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SOMEAH HADE KA SEMAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur yang memimpin penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi J awa Barat. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Lingkungan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Organisasi Perangkat Daerah di 8. Someah Hade ka Semah adalah cerminan kesantunan dalam bertatakrama diantara sesama dan orang lain untuk membuat perasaan nyaman, tenteram, dan betah sehingga menimbulkan lingkungan yang menarik, indah, dan berkesan sejalan dengan di upaya pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. dan kepariwisataan kebudayaan
4 9. Pariwisata adalah dan kegiatan wisata layanan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berbagai macam serta didukung berbagai fasilitas masyarakat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. pengusaha, 10.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan dan atau penyelenggaraan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pariwisata. 11. Daya Tarik Wisata kekhasan keanekaragaman adalah dan keunikan, kekayaan segala yang memiliki keindahan, dan nilai yang seni, dan budaya alam, tujuan sesuatu keunikan, berupa serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. 12. Usaha Jasa Pramuwisata pengordinasian kebutuan wisatawan wisata. tentang penyedia dan/atau pemandu wisata untuk memenuhi biro perjalanan adalah usaha dan atau kebutuhan 13. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk prasarana perairan sarana dan lainnya yang dikelola secara komersial di penyediaan 13. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk prasarana perairan sarana dan lainnya yang dikelola secara komersial di penyediaan laut, pantai sungai, danau, dan waduk. 14.Bumi Perkemahan adalah terbuka dengan menggunakan penyediaan tenda. akomodasi di alam 15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki untuk penting ekonomi, alam, hidup, fungsi utama pengembangan dalam sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pertahanan pariwisata potensi pariwisata yang mempunyai pengaruh atau memiliki satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan daya budaya, dan pemberdayaan sumber daya dukung lingkungan dan keamanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 Maksud meningkatkan Pemerintah masyarakat dalam memberikan pelayanan, aktif dalam meningkatkan pariwisata di Daerah Provinsi. ditetapkannya Peraturan Gubernur dari Pemerintah keteladanan Daerah Kabupaten/Kota, pengembangan ini adalah untuk Daerah Provinsi, pelaku dan serta berperan secara dan usaha, kebudayaan Pasa13 Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah: a. untuk mewujudkan sinergitas para pemangku kepentingan Someah Hade lea Semah: dalam dalam pariwisata di Daerah pembangunan Provinsi, khususnya di kawasan-kawasan strategis pariwisata; rangka pelaksanaan dan pengembangan b. untuk mengarahkan, membimbing, dan memberdayakan pelaksanaan guna mendukung keberhasilan masyarakat pengembangan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi; dan
5 c. meningkatnya koordinasi lintas pembangunan Provinsi. dan pengembangan sektoral antar OPD dalam pariwisata di Daerah BAB III PELAKSANAAN SOMEAH HADE KA SEMAH Bagian Kesatu Um urn Pasal 4 Pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, meliputi: a. itikad untuk menghormati dan menghargai orang lain di lingkungan sosial budayanya; b. sikap dan gerak-gerik rasa silaturahim dalam menerima kehadiran semah (tamu); dan (roman) yang sebagai dengan tubuh yang menandakan c. ramah keadaan dengan raut-muka dan tulus menyiratkan curahan ungkapan bahasa yang baik dan benar. kebahagiaan kehangatan perhatian yang dan ikhlas Bagian Kedua Perencanaan Pasal 5 Perencanaan Someah Hade ka Semah dilakukan melalui tahapan: a. inventarisasi, identifikasi, dan pengumpulan data dan informasi sumber tertulis serta perilaku masyarakat; Semah b. penyusunan berdasarkan dan inventarisasi, pengumpulan data dan informasi sumber, serta perilaku dalam Rencana Aksi masyarakat Pembangunan Pariwisata dengan dilandasi kearifan lokal di Daerah Provinsi, yaitu "luhur budi handap asor someah hade ka semah," sebagai cerminan dari sikap dan perilaku bertatakrama saling menghormati diantara sesama serta bersikap baik terhadap orang lain yang sejalan dengan upaya pengembangan di Daerah Provinsi; Someah Hade ka dokumen hasil identifikasi, yang dituangkan budaya dan kepariwisataan c. Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) pada Someah Hade ka Semah, yaitu rencana aksi yang disusun oleh para pemangku kepentingan, dikoordinasikan oleh Dinas, yang dibentuk dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Daerah Provinsi; dan dan akan dilaksanakan d. Rencana Aksi OPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAM-IP dan rencana pembangunan di masing-masing lokasi Someah Hade ka Semah.
6 Bagian Ketiga Strategi Pelaksanaan Someah Hade ka Semah Pasal6 Someah Hade ka Semah dilaksanakan melalui Strategi: masyarakat a. pengembangan berbudaya dalam pembangunan kepariwisataan; b. pengendalian perkembangan pengaruh budaya global yang dapat mengurangi dan menghilangkan budaya Daerah Provinsi; dan berbudaya terhadap c. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal "Someah Hade ka Semaii' sebagai peningkatan citra kepariwisataan Daerah Provinsi. BAB IV INTEGRASI DAN SINERGITAS PROGRAM Bagian Kesatu Integrasi dan Sinergitas Program Someah Hade ka Semah Pasal 7 (1) Integrasi kebijakan dan sinergitas program berbagai aspek terkait pengembangan kepariwisataan meliputi aspek lingkungan hidup, pengelolaan hutan lestari, perkebunan, perikanan, pertanian, permukiman, pendidikan pemberdayaan masyarakat, berlandaskan kearifan lokal pada ke budayaan Daerah Provinsi. industri, sosial, dan (2) Integritas kebijakan dan sinergitas program dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (3) Integritas kebijakan dan sinergitas program pembangunan kepariwisataan melalui someah hade ka semah dilakukan melalui Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dikoordinasikan oleh Dinas. penyusunan Rencana (4) Semua pemangku kepentingan memiliki visi dan misi serta tekad yang kuat, konsisten terhadap komitmen bersama diantara kebijakan, tanggungjawab lokal seluruh kepentingan dalam memperkuat kearifan someah hade ka semah yang wujud dari kebudayaan Daerah Provinsi baik benda maupun tak benda. dan pelaksanaan Bagian Kedua Lokasi Sasaran Pasal 8 Sasaran pelaksanaan someah hade ka semah, meliputi: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
'------------·· 7 h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; J. k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; m. spa; dan n. cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Bagian Ketiga Pelaksanaan Someah Hade lea Semah Pasal9 (1} Someah Hade Pengembangan dilaksanakan oleh: a. Dinas; b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; c. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa lea Semah dalam di Pembangunan Daerah dan Provinsi pariwisata Barat; d. Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat; e. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; h. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; 1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; J. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; k. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 1. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat; m. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat; o. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat; p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; r. Satuan Palisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; s. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat; t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; u. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi J awa Barat; v. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; w. Badan Koordinasi Pemerintahan Wilayah I Provinsi Jawa Barat; dan Pembangunan ____ , .,. __ ,_,.,.,-,,~.-. .. ,v, .. ._~--· ._ _
~---~---------·------ -- .. ···- ---···- ---- - - -- -----·--- 8 x. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat; y. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat; z. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat; aa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; bb. Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten; cc. Asosiasi Pariwisata Jawa Barat; dd. Kalangan Akademis; dan ee. Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya. (2) Rincian tugas dari masing-masing OPD sebagaimana substansi tidak terpisahkan dari dimaksud Lampiran sebagai bagian yang Peraturan Gubernur ini. pada ayat ( 1), dimuat dalam Bagian Keempat Sosialisasi Pasal 10 (1) Untuk mencapai keberhasilan Someah Hade lea Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di dan Daerah Provinsi, dilakukan bimbingan terpadu kepada masyarakat teknis dengan melibatkan semua OPD terkait di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. kegiatan sosialisasi secara (2) Pelaksanaan sosialiasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada masyarakat elektronik dengan menggunakan media dan/ atau media cetak. BABV KOORDINASI Pasal 11 Pelaksanaan Someah Hade lea Semah dalam pembangunan dan pengembangan sebagaimana dikoordinasikan oleh Dinas. pariwisata di Daerah Provinsi oleh OPD (1), Pasal dimaksud dalam 9 ayat BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12 ( 1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi melalui pemberian informasi, pertimbangan pendapat dan saran atas rencana Someah Hade lea Semahyang dilakukan oleh masing-rnasing OPD. ,, ., _
9 (2) Masyakarat Someah Hade ka Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. berhak memantau pelaksanaan (3) Pernerintah Daerah dan serta dalam dan menumbuhkembangkan memberdayakan masyarakat agar berperan Someah Hade pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi. lea Semah dalam pembangunan BAB VII PEMBINAAN Pasal 13 Pembinaan Someah Hade lea Semah dalam pembangunan dan pengembangan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dikoordinasikan oleh Dinas. pariwisata di Daerah Provinsi dilaksanakan BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 14 ( 1) Evaluasi pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pariwisata di Daerah pembangunan dan pengembangan Provinsi, dilakukan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. (2) Kegiatan evaluasi pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Evaluasi terhadap pelaksanaan, yang terdiri atas: 1. sebelum dilaksanakan; 2. selama kegiatan/pelaksanaan; dan 3. sesudah pelaksanaan. b. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan. Pasal 15 ( 1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Someah Hade ka Seman. pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi disusun dan menjadi bahan tindak lanjut kebijakan Dinas. dalam pembangunan dan (2) Dinas menyampaikan laporan pada ayat (1), kepada Gubernur. sebagaimana dimaksud ------ ----------·----·-·--·---
BAB IX SISTEMATIKA PELAKSANAAN SOMEAH HADE KA SEMAH Pasal 16 (1) Sistematika pelaksanaan Someah Hade Ka Semah, meliputi: a. BAB I b. BAB II c. BAB III d. BAB IV PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat penetapan pedoman. PEMAHAMAN UMUM Memuat pemahaman Bidang Pariwisata, Budaya dan Someah Hade ka Semah serta pentingnya Pergub ini. KETENTUAN UMUM Memuat Pengertian, Landasan Hukum, Lingkup dan Capaian Kegiatan, Lingkup Wilayah, dan keluaran yang dihasilkan. EVALUASI DAN PELAPORAN Memuat hal ikhwal yang terkait dengan evaluasi implementasi yang meliputi sosialisasi, pelaksanaan program, dan laporan analisis kebijakan untuk penyusunan rumusan tindaklanjut program berikutnya. Lingkup Subtansi, sebagai bahan (2) Uraian pelaksanaan Someah Hade Ka Semah sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari Peraturan dimaksud pada ayat sebagai bagian yang tidak Gubernur ini. (1), BABX PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam Pembangunan dan Pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan tentang Gubernur Pelaksanaan Gerakan Someah Hade ka Semah dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 69 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 10 --·--
11 Peraturan Gubernur diundangkan. Pasal 19 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. orang mengetahuinya, Gubernur memerintahkan dengan Peraturan mi Ditetapkan di Bandung pada tang gal 6 Oktober 2015 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 NOMOR 88 SERI E 60531 197603 2 002 ~~,~~00"(1.•rralda, SH., MH. 1'8:t=:j;~
\ .. ~.,_. ...... ..,., 1. 1 .... ~ .. ---"-t"' LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR TANGGAL 6 Ok:tober 2tl15 TENTANG 821 Tahuit 21115 SOMEAH HADE KA SEMAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang core business pembangunan ekonomi, merupakan bagian integral dari pembangunan di Daerah Provinsi itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif, Jawa Barat. Oleh karena pembangunan, baik pada tingkat sinergis, dan terarah dengan keseluruhan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sektor Pariwisata sebagai salah satu diperlukan adanya kesepakatan dengan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama menentukan dan menjabarkan visi pembangunan, yaitu "Jawa Barat Maju dan sehingga akan terwujud komitmen dan masing Sejahtera untuk semua", masing bertanggungjawab Dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, pelaku usaha serta masyarakat terhadap peran dan fungsinya. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang multidimensi, multi sektoral, sehingga dalam pengembangannya dituntut bersifat multi interdependensi, integritas dan holistik serta saling keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. diperlukan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap sektor pariwisata agar tercipta iklim yang kondusif yang memungkinkan mata rantai sektor pariwisata bergerak lebih cepat, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih efektif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, dengan mengacu kepada pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun budaya serta ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia dan kepedulian semua insan pariwisata dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, yang saat ini belum digali secara optimal. Untuk mendorong berkembangnya kepariwisataan, Kekuatan sektor pariwisata sebagai pamerataan pembangunan dan jelas dapat ditunjukan sebagai suatu intersektoral atau multisektoral, sehingga mampu pemberdayaan masyarakat, secara produk dan keterkaitan menggerakkan mata rantai usaha-usaha ikutan yang lebih luas. irii semakin mendapat (cultural heritage) belakangan perhatian baik oleh pemerintah, akademisi, maupun kalangan organisasi non terhadap warisan budaya juga dilakukan oleh dunia pemerintah. Perhatian internasional, (United of Nations) dan beberapa Non Govennent Organisasi Internasional seperti World Warisan budaya seperti badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa 1 _
Monument Fund, Icomos dan New 7 Wonders, perhatian besar dari organisasi tersebut, diwujudkan dengan badan dunia yang berkomitmen internasional bagi penyelamatan terhadap warisan budaya (cultural heritage) dan warisan alam ( natural heritage). Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan, pelaksanaan kebijakan Someah Hade lea Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan selama ini dalam bentuk lea semah dapat membangkitkan kesadaran yang gerakan someah hade berasal dari kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Jawa Barat yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui Peraturan Gubernur mengenai kebijakan someah hade lea semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai tindak lanjut dari gerakan someah hade ka semah. Pariwisata adalah dunia turisme yang memiliki multi dimensi kebutuhan dan multi efek bagi manusia, di manapun berada di dunia ini. Bangsa-bangsa yang telah maju, sangat menyadari betul bagaimana dunia turisme dapat menjadi daya pikat dan daya ekonomi yang mensejahterakan bagi bangsa dan negaranya. Sebagai contoh negara yang sadar betul akan dunia turisme, bahu tersebut. membahu di dalam sampai dengan Artinya Pendidikan berbasis budaya menjadi penting, Mahasiswa memiliki mata pelajaran/ kuliah mengunjungi Museum (konsepnya museum sebagai sentra pendidikan budaya). Pariwisata menginformasikannya tujuan wisata melalui melalui leaflet di setiap hotel (gratis), mengembangkan jaringan dengan transfortasi yang memiliki jaminan sampai ke tujuan dengan infra struktur jalan yang mulus, area parkir Selain itu semua yang tertata, sistem pelayanan yang terpadu, dan lain-lain. sapaan setiap bertemu dan berpisah "bonjour" adalah konsep keramahan (friendliness). Sebenarnya hampir mirip (similar) dengan konsep keramahan Sunda yang disebut Someah Hade ka Semah. "memperlakukan" dunia turisme ke negara sistem jejaring lintas kerja, Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan keramah tamahannya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, mengangkat kearifan lokal yang berlandaskan pada luhur budi handap asor, someah hade ka semah sebagai dasar kebijakan kepariwisataan. serta merupakan budaya masyarakat dengan saling dalam sikap menghormati kepariwisataan diartikan sikap profesional dalam memberikan pelayanan prima, baik pelayanan pelaku pariwisata terhadap para wisatawan, terhadap dunia usaha serta masyarakat, pelayanan Aparatur Pemerintah masyarakat terhadap para wisatawan atau sebaliknya, sehingga kearifan lokal Someah Hade ka Semah sejalan dengan upaya pengembangan kepariwisataan. Someah Hade Ka sikap dan perilaku tersebut Semah, merupakan sesama manusia, diantara yaitu sebagai Someah Hade lea Semah, adalah kearifan lokal sebagai cerminan dari budaya asli leluhur yang telah ada sejak jaman dahulu dalam masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini dirasakan mulai memudar akibat dampak negatif derasnya pengaruh budaya serta perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu dipandang perlu Gerakan Someah hade ka Semah yang sudah ditetapkan sejak tahun 2007 melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Gerakan Someah Hade lea Semah dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti agar terjaga Provinsi Jawa Barat. Kebijakan keberlangsunganya pariwisata dan pengembangan melalui perubahan atas Peraturan Gubernur tersebut. luar, dalam pembangunan 2 -· ··----· .. .. ., _
1. 2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Someah Hade ka Semah adalah, untuk meningkatkan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam memberikan pelayanan prima, sehingga secara sadar masing-masing pelaku merasa aktif dalam meningkatkan berperan bertanggung pembangunan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat. pelaku usaha jawab untuk secara terkoordinasi untuk luas guna mengarahkan, mebimbing, mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi J awa Barat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Daerah Provinsi Jawa Barat. Someah Hade ka Semah, secara terencana dan dan memberdayakan masyarakat 1.3 Sasaran Sasaran yang mgm dicapai dari Someah Hade ka Semah ini antara lain adalah: 1. Meningkatkan dan menyamakan persepsi koordinasi lintas sektoral antar OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Mampu merumuskan agenda, strategi dan program pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya, sebagai modal utama bagi pengembangan kepariwisataan di Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Meningkatkan roda pariwisata perekonomian dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan, sebagai dampak dari " Someah Hade ka Semah'' di Daerah Provinsi Jawa Barat; peran sebagai motor penggerak arus kunjungan wisata serta 4. Merumuskan bentuk-bentuk kerjasama/kemitraan antara Pusat, Kabupaten/Kota,, berkualitas; dan Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat, dunia usaha, dan masyarakat umum Pernerintah Pemerintah lebih yang 5. Meningkatkan sadar wisata. 1.4 Manfaat Manfaat yang ingin dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata ini, adalah: 1. Adanya kesamaan pemahaman Provinsi Daerah 1. Adanya kesamaan pemahaman Provinsi Daerah sinergitas antara Pemerintah Pemerintah Barat dan para pelaku usaha maupun asosiasi usaha jasa Kabupaten/Kota pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi khususnya di sektor kepariwisataan; dengan 2. Seluruh berpartisipasi mendukung aktivitas kepariwisataan serta mengadakan kontrol sosial, baik terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pelaku usaha jasa pariwisata; lapisan masyarakat dapat turut 3. Terciptanya sinergitas antara pelaku usaha pariwisata; dan 3
1. 5 4. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pariwista khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sistematika Pedoman Sistematika pembahasan Pedoman Pelaksanaan Someah Hade lea Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat ini, sebagai berikut: BABIPENDAHULUAN merupakan mengenai sistematika pedoman. substansi umum dari pedoman. Bab ini berisi penjabaran serta latar belakang; maksud dan tujuan; sasaran; manfaat; BAB II PEMAHAMAN UMUM merupakan pendalaman pemahaman pentingnya Peraturan Gubernur. substansi pelayanan kepariwisataan berdasarkan lea semah, someah bidang: pariwisata, budaya, hade BAB III KETENTUAN UMUM merupakan arahan pengaturan yang bersifat umum. Bab penjabaran mengenai pengertian; lingkup wilayah; kedudukan Peraturan Gubernur. ini berisi lingkup kegiatan; serta landasan hukum; lingkup substansi; keluaran yang dihasilkan; BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN. 4 .. --·-
BAB II PE MAH AMAN 2.1. PEMAHAMAN BIDANG PARIWISATA Pemahaman bidang pariwisata akan mencakup berbagai pengertian dasar tentang wisata, pariwisata, kepariwisataan, produk pariwisata, dan destinasi pariwisata dari berbagai sumber, serta pemahaman tentang Undang-Undang tentang Kepariwisataan, khususnya yang terkait Nomor 10 Tahun 2009 dengan materi Peraturan Gubernur mengenai Someah Hade ka Semah. 2.1.1 Pengertian Dasar tentang Pariwisata a. Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataan (tourism) diartikan sebagai "melakukan kegiatan perjalanan Wisata ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan, kecuali bekerja atau oleh perjalanan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, perjalanan bersifat tertentu untuk keperluan pribadi sernentara, mengunjungi tempat (keluarga, belanja, kesehatan, bersantai lainnya). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1, Wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. rutin lainnya". Perjalanan tersebut dilakukan tempat atau tempat hiburan dan tempat tertentu untuk tourism, pariwisata sebagai Sebagai padanan perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat dimana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud diluar mencari ini adalah kegiatan yang nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian dilakukan fasilitas yang tersebut dan berbagai digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya. kata diartikan oleh wisatawan tourism dalam Kepariwisataan digunakan sebagai padanan konteks kesisteman yang luas mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, untuk dan menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya lntosh, transportasi Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa tourism adalah "the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of tourists, business, suppliers, host qouemmerit and host communities in the process of attracting and hosting those tourists and other visitors". kata tujuan wisata daerah upaya-upaya dan peran pemasaran dan promosi. Mc. tentang Berdasarkan Undang-Undang Nomor sebagai berbagai macam Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan disediakan Pemerintah Daerah serta Kabupaten/ Kota. 10 Tahun 2009 Daerah Provinsi Pemerintah 5 ~-----· ··------·--·--
Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait serta dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pengusaha. Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemahaman dan kepariwisataan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut. dengan pariwisata bersifat multidimensi tentang wisatawan pariwisata, Gambar 2.1 Pengertian Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataan (Sumber: Ardika, 2007) b. Wisatawan Dalam Kepariwisataan, melakukan perjalanan wisata. Definisi bahwa wisatawan adalah pelaku perjalanan yang mengunjungi objek wisata, tidak tergantung pada jarak dan motivasi perjalanan, atau tidak mengunjungi objek tetapi menginap lebih dari 24 jam. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang sebagai orang yang lain dari BPS menyatakan wisatawan didefinisikan Umumnya wisatawan dibedakan atas wisatawan nusantara (wisnus) orang dan wisatawan mancanegara Indonesia yang melakukan Indonesia, asing yang melakukan sementara wisman perjalanan di luar negara tempat tinggalnya. Jika bicara mengenai wisatawan dan penduduk asing yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. (wisman). Wisnus adalah perjalanan adalah wisatawan di wilayah domestik, maka mencakup orang Indonesia Wisatawan dapat perjalanan Karakteristik wisatawan membedakan wisatawan juga dilihat berdasarkan (wisatawannya) maupun karakteristik karakteristik pelaku perjalanannya. berdasarkan 6 -----·-··--,-
seperti jenis kelamin, kelompok karakteristik sosio-eko-demografis, usia, Sementara lain-lain. pekerjaan tingkat pendidikan, karakteristik perjalanan membedakan berdasarkan perjalanan yang dilakukan, lama perjalanan, waktu, motivasi, objek-objek yang dikunjungi, moda transportasi yang digunakan dan lain-lain. dan seperti c. Produk Pariwisata Produk pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan komponen dan pengalaman yang dinikmati oleh wisatawan dari mulai meninggalkan tempat tinggalnya hingga kembali ke tempat tinggalnya. dengan Karakteristik karakteristik produk lainnya. Seaton & Bennet (1996) menyebutkan beberapa karakteristik produk wisata yang khas adalah: produk pariwisata memiliki perbedaan 1. Intangibility; dipegang (berbeda seperti produk pabrik, TV, mobil dll yang dapat dilihat, dipegang dan bahkan dicoba terlebih dahulu); tidak dapat dilihat, dirasakan atau 2. Heterogeneity; pariwisata merupakan produk jasa dan pelayanan untuk yang melibatkan menstandarisasinya. Misalnya paket perjalanan ke Bali, untuk keberangkatan 'berbeda' pengalaman yang didapatkan dengan yang berangkat bulan Februari saat musim hujan; bulan Juli, dapat sehingga banyak pihak sulit 3. Temporary ownership; wisatawan hanya membeli tiket, menyewa kamar, bayar tiket untuk menikmati objek, dll; 4. Perishability; tidak dapat disimpan, misalnya kamar hotel yang kosong hari ini, tidak dapat disimpan untuk besok; dan 5. Inseparability, diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang sama. Wisatawan yang harus datang ke tempat/ objek wisata. (1) Produk wisata merupakan kombinasi dari dua komponen, yaitu setting, dan (2) aktivitas. Setting merupakan tempat atau wilayah tempat dimana produk wisata tersebut berlokasi, sementara aktivitas adalah kegiatan yang berada di tempat tersebut. d. Destinasi Pariwisata tempat di mana wisatawan Destinasi pariwisata menunjukkan tempat bermaksud menghabiskan waktunya jauh dari lingkungan dia biasa melakukan aktivitas tinggal dan tempat rumah). Destinasi pariwisata merupakan elemen terpenting dalam pariwisata karena menyangkut alasan wisatawan untuk datang berkunjung. (tempat tentang Tahun Dalam tujuan wisata yang selanjutnya disebut Kepariwisataan, destinasi pariwisata didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Leiper ( 1990) mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai suatu sistem yang mengatur tiga elemen, yaitu tarik wisatawan, daya tarik wisata, dan wisata. Undang-Undang daerah Nomor 10 2009 tarik wisata, fasilitas umum, informasi tentang daya 7
Destinasi pariwisata bisa berupa satu tempat, gabungan dari ternpat bagian dari paket wisata, atau bahkan tempat yang merupakan tempat (2009) ed, 2000). (Jafari transit tempat yang dikunjungi memberikan pengertian destinasi sebagai (misalnya daerah dengan waktu yang signifikan selama perjalanan transit). Lebih suatu negara, jauh, destinasi pariwisata adalah, kawasan, kota dan wilayah lainnya yang menarik bagi wisatawan, tempat utama kegiatan wisatawan, dan merupakan merupakan tempat wisatawan menghabiskan waktu dan uangnya. Destinasi pariwisata merupakan tarik wisata, akomodasi, serta fasilitas dan pelayanan wisata, dan tempat kegiatan wisata memberikan dampak secara ekonomi, sosial dan fisik (Medlik, 2003). Pitana dan Diarta tempat yang memiliki daya Destinasi pariwisata dari sisi keruangan dan karakteristiknya dapat bervariasi. Variasi destinasi pariwisata dibandingkan dengan daerah lain dari beberapa segi dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Ukuran (size): dapat dipandang sebagai suatu negara, provinsi, daerah, kabupaten, dan bahkan kawasan atau suatu daya tarik wisata. Seringkali tidak ada batasan administrasi yang jelas untuk suatu destinasi pariwisata; bahkan suatu destinasi dapat lintas batas administrasi; 2. Physical attractions: suatu daerah dapat memiliki banyak dan beragam objek wisata alam, atau spesifik hanya wisata alam pegunungan, tergantung dari atau berbentuk daerah pesisir kondisi bentang alam dan fisik daerah tersebut; 3. Infrastruktur; kondisi infrastruktur suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya (bisa sangat lengkap atau bahkan kurang tingkat sekali), atau perkembangan daerah secara keseluruhan; tergantung sama tidak dari ada 4. Manfaat ke pengunjung; ada destinasi yang menawarkan rekreasi lebih saja, mengandung unsur pendidikan, ada cenderung ke bisnis; dan juga yang 5. Ketergantungan pada pariwisata; bisa sangat tinggi, namun bisa juga rendah karena struktur ekonomi daerah tersebut dibangun oleh sektor lain di luar pariwisata. 2.1.2 Tinjauan terkait Someah Hade lea Semah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi kepariwisataan di acuan dasar dalam mengarahkan Indonesia, pembangunan termasuk di Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan pembangunan kepariwisataan Jawa Barat oleh karenanya juga mengacu pada undang-undang tersebut, yang dalam Pasal 4 telah dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; 8 ----····---··· .. -·-------~
e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa. Tujuan-tujuan tersebut, khususnya point f, g, h, i, dan j terkait erat dengan tujuan pelaksanaan Someah Hade ka Semah di Jawa Barat yang diharapkan juga dapat memajukan kebudayaan Jawa Barat, mengangkat citra Jawa Barat, memupuk rasa cinta terhadap Jawa Barat, memperkukuh jati diri dan kesatuan wilayah Jawa Barat, yang akhirnya dapat mempererat persahabatan antarwilayah di Indonesia dan juga antarbangsa. Someah Hade pembangunan kepariwisataan Jawa Barat juga selaras dengan apa yang dituliskan bahwa kepariwisataan dalam Pasal 5 Undang-Undang diselenggarakan dengan prinsip: ka Semah dalam mendukung tersebut, a) menjunjung sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; tinggi norma agama dan nilai budaya b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragamanbudaya, dan kearifan lokal; c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e) memberdayakan masyarakat setempat; f) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarpusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan h) memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. tersebut juga ditegaskan Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang bahwa pembangunan kepariwisataan asas pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan dengan memperhatikan rencana kepariwisataan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. dilakukan berdasarkan pembangunan Hal terkait dengan Someah Hade ka Semah yang juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini adalah berkenaan dengan Bab VII tentang Hak, Kewajjiban dan Larangan. Pada bagian Satu tentang Hak, disebutkan dalam Pasal 20, bahwa setiap wisatawan berhak mendapat: lain yang 9 ·-··~----.--------- ----
2.2. a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c) perlindungan hukum dan keamanan; d) pelayanan kesehatan; e) perlindungan hak pribadi; dan I) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. tentang Kewajiban, dalam Pasal 23, butir a, Pada bagian Kedua berkewajiban Pemerintah bahwa disebutkan menyediakan serta informasi kepariwisataan, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Juga dalam Pasal 24 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban membantu terciptanya dan menjaga suasana aman, kelestarian (butir b), di lain pihak, wisatawan pun berkewajiban. Daerah Provinsi perlindungan hukum, tertib, bersih, berperilaku lingkungan destinasi pariwisata santun, a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b) memelihara dan melestarikan lingkungan; c) turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum (Pasal 25). Lebih lanjut dalam Pasal 26 ditegaskan bahwa setiap pengusaha juga berkewajiban a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; dan d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. telah mengatur bahwa pelayanan kepada Ketentuan Pasal tersebut wisatawan perlu dilakukan untuk kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan wisatawan sesuai standar. Untuk memberikan pelayanan tersebut perlu melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat Jawa lokalnya Barat dengan segala keramah-tamahanannya "Someah Hade ka Semab", Oleh karena itu pelaksanaan Someah Hade ka Semah sangatlah tepat, sebagai salah satu bentuk budaya Jawa Barat yang mendukung pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat. dan kearifan PEHAMAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN BUDAYA Pemahaman bidang budaya, dapat didasarkan pada dua tinjauan, yaitu: tinjauan yuridis sesuai dengan pertama, perundang-undangan budaya yang didasarkan pada tinjauan konseptual, sebagaimana diajukan oleh para ahli ilmu sosial dan kemanusiaan khususnya Antropologi dan Sosiologi, selalu tinjauan konseptual, dan kedua yang berlaku. Pertama, pemahaman 10 --···-·------- -·---·-·-·~---------------··
bertitiktolak dari berbagai pendekatan seperti struktural, simbolisme, kerapkali menghasilkan demikian, dari berbagai perbedaan pengertian kebudayaan adalah persoalan pokok mengenai manusia. yang diungkapkan oleh masing-masing ahli pengertian kebudayaan itu, sangat yang fungsional, dan itu, sehingga luas. Namun terpenting dari dan adanya kebudayaan karena Kebudayaan manusia. Kebudayaan (C. Geertz, 1973). Geertz sendiri menyatakan, bahwa apa yang perlu dilakukan adalah mencari makna juga adalah aktivitas-aktivitas pemikiran manusia (R. Williams, 1981), sebab manusia hidup di dalam kebudayaan dan perkembangan manusia dibentuk oleh kebudayaan tidak dapat mengurus dirinya, ia kemudian diasuh oleh lingkungan sosial terdekatnya melalui cara dan kebiasaan yang ada dalam kebudayaannya. Atau dalam istilah Antropologi internalisasi yang kelak disebut berpengaruh terhadap pandangan hidupnya. adalah produk manusia, pada pikiran dan hati manusia berpusat (semiotic) kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri. Pada waktu lahir manusia enkulturasi, sosialisasi, dan kemudian Dalam tataran ini, manusia hidup di dalam alam yang serba budaya, dan dalam budaya manusia dibentuk, dibesarkan, diberi identitas sosial. Pikiran dan orientasi kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, sejajar dengan perubahan yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Perubahan itu bisa saja disebabkan oleh faktor alamiah, ekonomi, politik, dan seperti usia, maupun faktor lingkungan alam-sosial, pendidikan. terhadap realitas kehidupan, Lantaran itu kebudayaan dapat dilihat dari dua tahap, yaitu, kebudayaan sebagai satu persoalan proses, dan kebudayaan sebagai satu produk. Di dalam tahap produk, kebudayaan wujud sebagai (i) gagasan, konsep atau pikiran; (ii) aktivitas; (lihat Koentjaraningrat). Kebudayaan dapat juga merupakan penjelmaan dari nilai-nilai, yaitu teori (ilmu), ekonomi, seni, kuasa (politik), agama dan social solidarity (lihat Takdir Alisyahbana). (iii) benda-benda Melihat realitas pengertian kebudayaan seperti itu, jelas menunjukkan, bahwa kebudayaan itu dinamik, pada dasarnya meletakkan kebudayaan sebagai satu proses, yaitu suatu usaha dan upaya dari manusia untuk menjawab berbagai tantangan pada tahap perkembangan manusia. Untuk menghadapi tantangan, manusia mencurahkan terus menerus kebudayaan. segala kemampuannya mengembangkan itu, kebudayaan adalah proses yang tidak pernah selesai, Di dalam tahap adalah usaha untuk karena tentang kewujudan manusia di dalam kehidupan. Manusia menyatakan adalah "lapangan eksistensi" seperti dinyatakan oleh Van Peursen. Karena itu, manusia dapat dibaca dan difahami di dalam konteks kebudayaan. Kewujudan dapat dibaca dari pemikiran dan aktivitas yang mewujudkan pemikirannya. totalitas kehidupan Lantaran manusia. Kebudayaan lain adalah proses humanisasi atau menjadi manusia itu manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia yang dinamis, maka kebudayaan sejajar dengan sebagai proses kewujudan diri juga mengalami perubahan, perubahan dalam masyarakat. Jatuh bangun sebuah masyarakat adalah jatuh itu berkelanjutan dan bangun semakin berkembang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya, kebudayaan juga demikian sebaliknya, semakin berkembang pula ke budayaannya. tantangan selalu dihadapi. Kebudayaan itu kebudayaan sesungguhnya merupakan tidak sebagai satu proses sesuatu kebudayaan. Artinya, kebudayaan semakin berkembang pula masyarakatnya, semakin berkembang masyarakat 11 -----·------~---------
KONSEP KEBUDAYAAN DAN NILA! BUDAYA KEBUDAYAAN Tindakan dan kesatuan aktivitas sadar manusia yang berfungsi membentuk pola-pola umum untuk menghasilkan ternuan-temuan, baik yang material maupun yang non-material. Konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal hal yang harus dianggap bernailai dalam hidup, yang meliputi: (I) hakekat dari hidup manusia; (2) (3) hakekat dari hakekat dari karya manusia; kedudukan manusia; (4) hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitar; dan (5) jakekat dari hubunzan manusia denzan sesamanva. Nilai Ekspresif(Agama dan Seni), Progresif (1 lmu dan Ekonorni), dan Nilai Integratif (Solidaritas dan Politik) tunjauan yuridis Kedua, pemahaman kebudayaan yang didasarkan pada ini dapat dipahami perundangan yang berlaku. Kebudayaan dalam konteks dari sisi perundangan yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). ini sejalan dengan Kebudayaan lembaga kebudayaan dunia, konvensi serta adalah berbagai instrument-instrumen, objek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai sebagai bagian budaya mereka. Atau, kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan pendukung kebudayaan yang sifatnya abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Dengan demikian, "Warisan budaya 1 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, yang diwujudkan dalam bidang bidang berikut: tak benda yang dimaksud dalam uraian tentang kebudayaan yang disusun representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan takbenda", sebagaimana didefinisikan dalam Pasal a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; b. seni pertunjukan; c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan e. kemahiran kerajinan tradisional. Dalam konteks itu, budaya takbenda dapat kenal juga dengan istilah "budaya hidup" sebagai cerminan dari perilaku kehidupan pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Selain Peraturan Presiden tersebut, juga dalam menelaah pemahaman kebudayaan dapat juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya situs, dan yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, 12 --------· I;
kawasan cagar budaya di darat dan/ a tau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. tersebut, berlaku perundangan Berdasarkan pemahaman pada konsep kebudayaan utuh merujuk umumnya, yaitu: kebudayaan adalah sistem ide/gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. kedua budaya peraturan secara yang ide/ Kebudayaan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar adalah sistem IDE/GAGASAN ARTEFAK TIN DAKAN TAK BENDA BENDA PP No 78 Tahun 2007 WARISAN BUDAYA TAK BENDA UU 11 TAHUN 2010 Cagar Budaya i Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Lingkup warisan budaya tak benda merujuk pada konvensi UNESCO: warisan budaya, adalah: 1. Tradisi, ekspresi lisan & naskah kuno 2. seni pertunjukan 3. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan 4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta 5. kemahiran kerajinan tradisional 2.3. PEMAHAMAN SOMEAH HADE KA SEMAH Pemahaman someah hade ka semah tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai yang wujud pada masyarakatnya, yaitu Urang Sunda. Karena itu, sebelum menjelaskan pengertian someah hade ka semah terlebih dahulu diuraikan tentang nilai budaya yang menyebabkan wujudkan kearifan Urang Sunda someah hade ka semah. Sejumlah ahli ilmu pengetahuan yang tertarik dengan tingkah laku manusia, sejak lama telah tertarik dengan konsep nilai, seperti Kluckhohn sebagai Schwartz (1951); seorang antropolog, misalnya, telah mendefinisikan nilai "... a conception explicit or implicit, distinctive of an individual or sebagai: characteristic of a group, of the desirable which influence the selection from available modes, means and ends of action." (1992), Feather sejak tahun (1995). Kluckhohn 1951 Isu penting yang perlu diperhatikan dalam pemahaman tentang nilai adalah, nilai seseorang dapat sama seperti nilai semua orang lainnya, sama dengan sebagian orang, atau tidak sama dengan semua orang lain. Definisi Kluckhohn di atas menggambarkan, bahwa nilai selain mewakili keunikan individu, juga 13
dapat mewakili suatu kelompok. Hal ini mulai mengarah kepada pemahaman nilai yang universal. Dalam perkembangannya, Rokeach ( 1973) dengan tegas mengatakan bahwa asumsi dasar dari konsep nilai, adalah bahwa setiap orang, di mana saja, memiliki nilai-nilai yang sama dengan derajat yang berbeda. Untuk memahami pengertian nilai secara lebih dalam, nilai dari beberapa ahli, yaitu: tampak pada definisi "Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence." (Rokeach, 1973 hal. 5). A tau, seperti yang "Value is a general beliefs about desirable or dinyatakan undesireable ways of behaving and about desirable or undesireable goals or end-states." (Feather, 1994 hal. 184), dan "Value as desireable transsituatioanal goal, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity." (Schwartz, 1994 hal. 21). Lebih lanjut Schwartz (1994), juga menjelaskan, bahwa nilai adalah (2) berkaitan laku atau tujuan akhir tertentu; (3) melampaui situasi dengan cara bertingkah laku, spesifik; (4) mengarahkan individu, dan kejadian-kejadian; derajat kepen tingannya. berikut ini: (1) suatu keyakinan; seleksi atau evaluasi terhadap tingkah serta tersusun (5) berdasarkan terlihat kesamaan pemahaman tersebut, Berdasarkan beberapa pendapat tentang nilai, yaitu: (1) suatu keyakinan; dan (2) berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam yang diinginkan itu, seperti tampak pada kearifan lokal Urang hidupnya. Nilai budaya serupa Sunda, yaitu luhur budi - handap asor - someah hade lea semah. Someah Hade lea Sernah, perkataan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari luhur "budi handap asor" adalah perkataan yang mendahuluinya, kearifan jatidiri yang itikad untuk menghormati dan menghargai keberadaan menunjukkan: (2) sikap orang lain yang tengah berada di lingkungan sosial budaya mereka; dan gerak-gerik rasa silaturahmi dalam menerima kehadiran semah (tamu); dan (3) keadaan raut-rnuka (roman) yang menyiratkan kehangatan dan kebahagiaan sebagai curahan perhatian yang tulus dan ikhlas dengan ungkapan bahasa yang baik dan benar. Ketiga hal itu, sebagai cerminan kesantunan dalam bertatakrama diantara sesama dan orang lain untuk membuat perasaan nyaman, tenteram, betah sehingga lingkungan yang menarik, indah, dan berkesan sejalan dengan menimbulkan upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Jawa Barat. yaitu lokal masyarakat di Jawa Barat sebagai penanda (1) tubuh (bahasa tubuh) yang menandakan 2.4 PENTINGNY A KEBIJAKAN SOMEAH HADE KA SEMAH Dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, Presiden Repbublik Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang intinya menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Bersatu, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala Kepolisian serta para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia untuk: 14 --------·-·------·
.,, 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau bagi wisatawan mancanegara dan kemudahan bagi wisatawan untuk mengenali dan mencintai kemudahan-kemudahan yang hendak berkunjung nusantara alam dan ragam budaya yang diperlukan ke Indonesia perjalanan dalam melakukan Indonesia; 2. Mengambil langkah-langkah kebudayaan guna mengoptimalkan nyata dan akselerasi upaya parrwisata nasional pembangunan menyejahterakan kemiskinan dan memeratakan pembangunan; dalam kerja, memberantas masyarakat, membuka lapangan dan 3. Secara proaktif melakukan daya sumber pemanfaatan kebudayaan dan pariwisata. upaya alam perlindungan, budaya dan pengembangan dan untuk pembangunan untuk diperlukan mendorong berkembangnya itu keterlibatan dan keterpaduan di Jawa Barat, dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah Gubernur tentang Pelaksanaan Gerakan Someah Hade Ka Semah dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keteladanan dari semua pihak baik Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, jawab, secara berperan secara aktif dalam meningkatkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat untuk mewujudkan masyarakat yang diwarnani dengan kesalehan sosial yang tulus dan ikhlas. Memperhatikan Instruksi Presiden kebudayaan jelas pariwisata bahwa tersebut, dan semua pihak dalam penanganannya. Untuk kepariwisataan telah mengeluarkan berkembangnya Provinsi Jawa Barat Daerah Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 sehingga sadar dan bertanggung setelah mengevaluasi Peraturan Gubernur tersebut, itu ditindaklanjuti menjadi suatu sikap dan berperilaku dalam bertatakrama yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Jawa Barat, melalui Peraturan pada perilaku lagi suatu gerakan tetapi suatu bertatakrama sameoh hade ka semah, bukan tindakan mewujukan ikhlas kepariwisataan di Jawa Barat yang handal dan penuh suasana menyenangkan dan dilandasan oleh hubungan kemanusiaan yang berasakan pada kearifan telah wujud dalam kebudayaan lokal someah hade ka semah, yang masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks betapa itulah, pentingnya gerakan ka semah someah hade lebih menekankan yang Gubernur yang dan bertanggungjawab untuk 2.4.1 SOSIALISASI Someah hade ka semah perlu disosialisasikan secara bertahap dalam lingkungan O PD; Someah hade ka semah perlu disosialisasikan secara bertahap dalam lingkungan dunia swasta penyangga pariwisata se-Jawa Barat; Someah hade ka semah perlu disosialisaikan secara bertahap dalam lingkungan dunia pendidikan dan perguruan tinggi; dan Someah hade ka semah perlu disosialisasikan lingkungan masyarakat se-Jawa Barat. Someah hade ka semah perlu disosialisasikan lingkungan masyarakat se-Jawa Barat. 15 ·---------
2.4.2 IMPLEMENTASI
lmplementasi merupakan langkah konkrit yang dilakukan seluruh jajaran kerja kedinasan yang terkait, dunia swasta pariwisata, dunia dengan tinggi pendidikan melakukan pemantauan di lapangan; dan perguruan serta masyarakat Langkah konkrit tersebut melalui bentuk-bentuk komunikasi pariwisata melaui sikap dan prilaku someah hade lea semah melalui pelatihan bahasa dan tatakrama Sunda/ lokal; pelatihan dalam Mengadakan lomba terpadu someah hade ka semah di kalangan dunia swasta penyangga pariwisata se-Jawa Barat (misalnya lomba guide pariwisata dalam bahasa daerah dan bahasa lnggris dan tatakrama Sunda); dan Mengadakan lomba terpadu someah hade ka semah di kalangan dunia pendidikan dan perguruan (misalnya lomba guide pelajar dan mahasiswa untuk pariwisata dalam bahasa daerah dan bahasa Inggris serta tatakrama Sunda/ lokal). tinggi se-Jawa Barat 16 -----------~ ··--- ........... ~--.¥ ...... ~---- .. ---------- ·----
BAB III KETENTUAN UMUM 3.1. LANDASAN HUKUM Peraturan perundangan-undangan dalam Someah Hade ka Semah Kepariwisataan di Jawa Barat adalah: yang menjadi Pengembangan landasan dan pelaksanaan Pembangunan 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 lbukota Tahun 2007 (Lembaran Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus tentang Pembentukan Provinsi Banten 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17 --------·--·--
\ 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor (Berita 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1468); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Akasara Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat atas Peraturan Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Akasara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 173); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat telah diubah Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), sebagaimana dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 174); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 175); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Barat Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 44); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 46); dan 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 125). 3.3. LINGKUP DAN DAN CAPIAN KEGIATAN a. Perencanaan Perencanaan Someah Hade ka Semah dilakukan melalui tahapan: 18 --------
a) Inventarisasi, identifikasi dan Pengumpulan Data dan Informasi sumber tertulis serta perilaku masyarakat; b) Penyusunan Someah Hade lea Semah berdasarkan hasil Inventariasai, identifikasi dan Pengumpulan Data dan lnformasi sumber serta perilaku masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pembangunan pariwisata dengan dilandasi Sikap dan perilaku bertatakrama saling menghormati diantara sesama serta bersikap baik terhadap orang lain yang sejalan dengan upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat; c) Rencana Aksi Multipihak (RAM-IP) pada Implementasi Someah Hade lea Semah adalah rencana aksi yang disusun dan akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, dikoordinasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk dan jawab dalam upaya pengembangan memiliki budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat; dan Pekerjaan tugas serta tanggung d) Rencana Aksi OPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAM-IP lokasi Someah Hade lea dan rencana pembangunan di masing-rnasing Se mah. b. Strategi pelaksanaan Someah Hade lea Semah dilaksanakan melalui Strategi: a. Pengembangan kepariwisataan; Masyarakat berbudaya dalam pembangunan b. Pengendalian berbudaya terhadap perkembangan pengaruh budaya global yang dapat mengurangi dan menghilangkan budaya Jawa Barat; c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap kearifan lokal "someah hade ka semah" sebagai peningkatan citra kepariwisataan Jawa Barat d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap budaya Someah Hade lea Semah sebagai peningkatan citra kepariwisataan Jawa Barat; (1) Integrasi kebijakan dan sinergitas program berbagai aspek terkait lingkungan hidup, permukiman, dan lokal pada kebudayaan Daerah pengembangan kepariwisataan meliputi aspek pengelolaan hutan industri, pendidikan berlandaskan kearifan Provinsi Jawa Barat; lestari, perkebunan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, perikanan, sosial (2) Integritas kebijakan dan sinergitas program dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (3) Integritas kebijakan dan sinergitas kepariwisataan melalui someah hade lea penyusunan Rencana Aksi Multipihak (RAM-IP) dikoordinasikan oleh Dinas; dan program semah dilakukan melalui Implementasi Pekerjaan pembangunan (4) Semua pemangku kepentingan memiliki visi dan misi serta komitmen bersama terhadap kebijakan dan tanggungjawab pelaksanaan diantara seluruh kepentingan dalam memperkuat kearifan lokal someah hade lea semah yang wujud dari kebudayaan daerah baik benda maupun tak benda. tekad yang kuat, konsisten 19
c.b. Sasaran (1) Daya tarik wisata; (2) Kawasan pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) Penyediaan akomodasi; (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; (13) Spa; dan (14) Cagar budaya dan warisan budaya tak benda. c.c. Rencana Kegiatan Someah Hade lea Semah dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat dilaksanakan oleh: 1) Dinas, bertugas sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga asosiasi kepariwisataan; b. Melakukan pembinaan terhadap pengelola usaha pariwisata dalam bidang pelayanan pariwisata; c. Menyelenggarakan lembaga pendidikan dan latihan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia; kemitraan dengan d. Melaksanakan koordinasi di stakeholders pendukung pariwisata; dan e. Mensosialisasikan masyarakat. Sapta Pesona kepada seluruh lapisan 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Meningkatkan pembangunan pembangunan kebudayaan dan pariwisata; dan sinergitas perencanaan Jawa Barat, khususnya program program b. Menyusun program pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat. 20
3) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Pengendalian terhadap angkutan pariwisata. b. Penyediaan perlengkapan jalan (RPPJ dan rambu-rambu lain sesuai yang diperlukan). c. Meningkatkan pelayanan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. d. Meningkatkan pembinaan wisata angkutan terhadap para sopir, khususnya dalam memberikan terutama sopir pelayanan kepada para wisatawan. e. Mengembangkan lokasi obyek. jaringan transportasi khususnya ke lokasi 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan b. Mendukung pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Indonesia yang berkualitas di luar negeri. 5) Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: Meningkatkan Provinsi. kualitas dan mengembangkan jaringan jalan 6) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian menjadi obyek dan daya tarik wisata. b. Mengkoordinasikan usaha pertanian yang memiliki potensi pariwisata. c. Memfasilitasi pengembangan pariwisata di lingkup pertanian. 7) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Menginventarisir perusahaan perkebunan yang memiliki potensi daya tarik wisata. b. Mengembangkan diversifikasi usaha perkebunan menjadi obyek daya tarik wisata. c. Mengkoordinasikan perusahaan perkebunan yang memiliki instansi potensi pengembangan obyek pariwisata dengan terkait. d. Memfasilitasi promosi obyek wisata agro perkebunan. e. Memfasilitasi kerjasama pengembangan obyek wisata agro di lingkungan Departemen Pertanian. f. Mengkoordinasikan pengembangan masyarakat di sekitar obyek wisata agro perkebunan besar. 21 .. -··-
8) Dinas Perindustrian bertugas sebagai berikut: 8) Dinas Perindustrian bertugas sebagai berikut: a. Mendorong kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung kebudayaan dan pariwisata. berkembangnya industri mikro, b. Meningkatkan kerjasama mengembangkan kebudayaan dan pariwisata. di bidang promosi untuk c. Membina paraperajin agar membuat cenderamata dalam bentuk yang mungil, menawan dan harga yang wajar. 9) Dinas Kehutanan berikut: 9) Dinas Kehutanan berikut: Provinsi Jawa Barat, bertugas a. Melakukan pembinaan pengusahaan/ pemanfaatan Jawa Barat. dan terhadap obyek wisata alam hutan di pengendalian b. Melakukan promosi obyek wisata alam hutan. c. Melakukan peningkatan sarana obyek wisata alam hutan. d. Melakukan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) pemandu obyek wisata alam hutan. e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kader konservasi/pecinta alam. 10) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan Pariwisata. b. Menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisat 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut: a. Mendorong terbentuknya koperasi di obyek dan daya tarik wisata. b. Membina pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan kegiatan usahanya. 12) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berikut: 12) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berikut: bertugas a. Menjaga kondisi lingkungan agar aman, nyaman, dan bersih, khususnya dilokasi-lokasi obyek dan daya tarik wisata. b. Meningkatkan pelayanan publik, khususnya kepada para maupun wisatawan wisatawan, mancanegara. baik nusantara c. Memprioritaskan dan mengembangkan prasarana penunjang, khususnya prasarana yang menunju obyek wisata. sarana dan transportasi 22
d. Meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Someah Hade Ka Semah. e. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan melalui gerakan penghijauan. f. Meningkatkan pemberian kepariwisataan. dan memberikan perijman untuk kemudahan pembangunan dalam industri g. Melestarikan seni, tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah. 13) Perum Perhutani Unit III Jabar Banten, bertugas sebagai berikut: a. Meningkatkan pembinaan kepada para pelaku usaha di obyek wisata lingkup perum Perhutani tentang pelayanan kepada pengunjung. b. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata melalui program PHBM. c. Memberi informasi tanda-tanda bahaya peringatan terjadinya bencana bahaya di terhadap kemungkinan obyek wisata lingkup perum Perhutani. 14) Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lainnya, bertugas sebagai berikut: lembaga a. Meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata. b. Menjaga keamanan dan kenyaman wisatawan di obyek wisata dan daya tarik wisata. c. Menjaga kebersihan di lingkungan obyek dan daya tarik wisata. 3.3. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Someah Hade ka Semah ini yaitu: a. Adanya kesamaan sikap berpikir dan bertindak yang menjadi salah satu cm kearifan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat, baik pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pariwisata; koordinasi lokal masyarakat Jawa Barat b. Meningkatnya lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya pengembangan dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat; lintas sektoral antar OPD di c. Tersusunnya dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat yang sinergis, dengan berproyeksi kepada masa depan; agenda, strategi dan program pengembangan d. Meningkatnya dukungan dan peran masyarakat dalam pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Jawa Barat melalui pemberian informasi, pertimbangan pendapat dan saran atas rencana Someah Hade ka Semah yang dilakukan oleh masing-masing OPD; e. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan harapan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat lokal khususnya, dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. 23 ·------·---·--- .. ----
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan Program pembangunan kepariwisataan di Jawa Barat Evaluasi dimaksudkan untuk hal-hal berikut: 1. Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir. 2. Perencanaan dan perbaikan secara berkelanjutan. 3. Penjaminan mutu internal Program Someah Hade ka Semah. 4. Pemberian Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai Program Someah Hade ka Semah kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (stakeholders). 5. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi). Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Program Pembangunan Pariwisata untuk hal- hal berikut. 1. Membantu sasaran; r dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian 2. Memperkuat budaya evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Memperkuat jiwa berbudaya dalam masyarakat antara tujuan pribadi dan tujuan pemerintah dan mendorong pembangunan kepariwisataan; 4. Mendorong Program Pembangunan Pariwisata untuk meninjau kembali kebijakan yang perlu direvisi sesuai dengan kondisi berlaku; dan tentang dibandingkan dengan Program Someah Hade ka Semah. 5. Memberi informasi status Program Pembangunan Pariwisata Adapun Pelaporan hasil evaluasi adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pemangku kepentingan suatu Program Pembangunan Kepariwisataan, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan itu disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah difaharni, sehingga yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan itu digunakan, yang bersangkutan untuk berbagai maksud seperti dikemukakan pada awal pedoman ini, pangkalan data Program Pembangunan antara dan perbaikan Pariwisata dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan Program Someah Hade ka Semah, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi. terutama oleh Program Kepariwisataan Pembangunan lain untuk memutakhirkan Memperhatikan penggunaan pelaporan evaluasi seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam form pengisian, maka laporan hasil evaluasi itu disiapkan pada saat asesmen lapangan atau sosialisasi di tempat, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan pemangku kepentingan program pembangunan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat. GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN