Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA) Zainuddin Email: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id Nur Jaya Email: nurjaya.nurjaya@umi.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Abstrak Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah dalam peraturan perundang- undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga itsbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk menegakkan perlindungan harta, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah Abstract One of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage certificate through "itsbat nikah" has a positive aspect in facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of "itsbat nikah" in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are not recorded. Marriage is not recorded must be determined administratively through the marriage institution. Legal certainty of "itsbat nikah" to the status of the child and marriage property is a means to enforce property protection, with its "itsbat nikah" consequently the recognition of marriage as a formal law, the status of the child and marriage property will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained. Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah that A. Latar Belakang Masalah benda.1 Setiap sisi kehidupan Islam merupakan agama yang manusia terdapat aturan tertentu yang sempurna yang mengatur segala pada dasarnya peraturan tersebut aspek manusia dengan tujuan memelihara dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 1 Zainuddin, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm. 335-341. 187
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 untuk kebaikan manusia itu sendiri, diantaranya pernikahan. Secara fitrah, manusia akan mencintai lawan jenisnya dan ingin meneruskan keturunanannya. Oleh karena itulah, Allah SWT mensyariatkan pernikahan yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dasar di syari'atkannya pernikahan ialah sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban mem- berikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf [a]). Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawianan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.2 Pengaturan mengenai itsbat 2 Khairuddin & Julianda,"Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 319-351. 188
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 nikah secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Pasal 7 Ayat (3d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan Undang- Undang Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang- Undang Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah. Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order).3 Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa 3 Tioma R. Hariandja & Supianto, Itsbat Nikah "Efektivitas Pelaksanaan Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Jurnal Wuluhan Kabupaten Rechtens, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 82-98. Jember". 189
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum. Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal denga nikah siri atau nikah di bawah tangan.4 Fenomena perkawinan di bawah tangan sering kali ditemui di masyarakat tidak terkecuali di Kota Makassar Berdasarkan uraian di atas 4 Riswan Munthe & Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Jurnal Pengadilan Agama Medan", Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 121-132. maka penulis mengangkat pemansalahan adalah bagaimana jaminan kepastian hukum perkawinan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai jaminan kepastian hukum perkawinan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif- empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakarat guna mencapai tujuan yang telak ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang 190
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat5 Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang- undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan itsbat nikah, serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan itsbat nikah. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama Makassar selaku lembaga yang terkait dalam menangani permasalahan itsbat nikah serta selaku lembaga yang telah melaksanakan itsbat nikah. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menetapkan data selama 3 tahun yaitu data tahun 2015 - 2017. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu: data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan meliputi wawancara hakim serta berkas-berkas penetapan 5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52. itsbat nikah yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang- undangan, buku-buku hukum, berkas perkara/putusan Pengadilan dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu: metode penelitian pustaka (Library Research) dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Metode penelitian lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data primer melaluiteknik wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas, yaitu Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 191
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Itsbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata itsbat berasal dari Bahasa Arab yaitu penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbat artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa artinya bersenggama atau bercampur. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan tersebut terjadi pada masa lampau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)6. Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar hampir ada setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan dan atau terjadi kealpaan /kelalaian dari pihak PPN dalam mencatat suatu pernikahan. Adapun perkara itsbat nikah dalam 3 tahun 6 Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Deepublish, Sleman, hlm. 65. 192
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 terakhir dalam periode Tahun 2015, melegalkan perkawinan siri dan 2016 dan 2017 sebagai berikut: kesadaran akan pentingnya akta Tabel 1 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah Yang Diterima Sejak 2015 - 2017 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A perkawinan untuk mengurus dokumen penting baik untuk pelaku itsbat nikah maupun untuk anak-anak Jumlah perkar a 462 377 319 1158 Sumber : Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Makassar Kelas IA, 2018 N O . 1. 2. 3. Tahun Perka ra 2015 2016 2017 Jumlah Persent ase (%) 39,90 32,56 27,54 100 Berdasarkan data di atas mereka. Tabel 2 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah yang Dikabulkan Sejak Tahun 2015 - 2017 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A NO. 1. 2. 3. Tahun Perkara 2015 2016 2017 Jumlah Jumlah perkara 412 325 282 1019 Persentase (%) 40,43 31,89 27,68 100 Sumber : Laporan Rekapitulasi Perkara menunjukkan bahwa jumlah perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Makassar Kelas IA, 2018 itsbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas Data di atas menunjukkan 1A sejak 2015 - 2017 itu adalah bahwa jumlah perkara permohonan 1158 Perkara. Persentase perkara itsbat nikah sejak tahun 2015 - 2017 itsbat nikah yang paling banyak yang dikabulkan oleh Pengadilan masuk adalah pada tahun 2015 Agama Makassar Kelas 1A adalah sebanyak 462 atau sebesar 39,90%. sebanyak 1019 Perkara. Sedangkan Kemudian pada tahun 2016 sebanyak tahun yang jumlah perkara 377 atau sebesar 32,56%. Dan permohonan yang paling banyak terakhir pada tahun 2017 sebanyak dikabulkan adalah pada tahun 2015 319 atau sebesar 27,54%. Dan dari sebanyak 412 atau sebesar 40,43%. data itu juga menunjukkan bahwa 3 Pada tahun 2015 sebanyak 325 atau tahun terakhir jumlah perkara sebesar 31,89%. Dan terakhir pada permohonan istbat nikah mengalami tahun 2017 sebanyak 282 atau penurunan. Penurunan jumlah sebesar 27,68%. Data juga di atas perkara itsbat nikah di Pengadilan menunjukkan bahwa sejak 3 tahun Agama Makassar disebabkan karena terakhir yang dikabulkan perkara adanya kesadaran masyarakat untuk permohonan itsbat nikah di 193
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dalam proses persidangan ada syarat- syarat yang tidak bisa dibuktikan sehingga perkara tersebut tidak dikabulkan. Tabel 3 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dikabulkan Sejak Tahun 2015 - 2017 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A NO. 1. 2. 3. Tahun Perkara 2015 2016 2017 Jumlah Jumlah perkara 50 52 37 139 Persentase (%) 35,97 37,41 26,61 100 Sumber : Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Makassar Kelas IA, 2018 Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan itsbat nikah sejak tahun 2015 - 2017 yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah adalah sebanyak 139 perkara. Tahun yang jumlah perkara permohonan Itsbat nikah yang paling banyak tidak dikabulkan adalah pada tahun 2016 sebanyak 52 atau sebesar 35,97%. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 50 atau sebesar 37,41%. Dan terakhir pada tahun 2017 sebanyak 37 atau sebesar 26,61%. Dari data di atas menunjukkan bahwa perkara permohonan itsbat nikah yang tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Makassar mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan dalam permohonan itsbat nikah yang ditolak, para pemohon tidak dapat membuktikan pada saat persidangan yaitu keterangan dari saksi dan alat bukti seperti kartu keluarga, selain itu dipengaruhi oleh faktor seperti proses administrasinya, legal standing (kedudukan hukum), domisili para pemohon, yuridiksi Pengadilan Agama dilihat dari KTP para pemohon dan alasan atau kepentingan para pemohon. Untuk mendukung data di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa: "...Permohonan Itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Makassar disebabkan karena tidak bisa menunjukkan alat berupa Kartu Keluarga (KK) atau bukti yang diperlukan. Biasanya lain Perkara permohonan Itsbat Nikah ditolak karena pemohon dapat menghadirkan tidak saksi, harus ada alat bukti serta dan dilihat yuridiksi pengadilan Agama7 bukti dari domisili dari 7 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 21 Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 194
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 Selain alat bukti, faktor yang menyebabkan perkara permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan adalah saksi. Terdapat berbagai alasan pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah. Salah satu dari alasan tersebut yaitu untuk membuat akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan. Sebagai contoh yaitu Penetapan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dengan Nomor: 0245/Pdt.P/2017/PA.Mks, Dalam penetapan tersebut hakim telah mengabulkan permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah dan ibu pemohon. Itsbat nikah tersebut bertujuan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran yang memerlukan bukti pernikahan ayah dan ibu pemohon, sedangkan pemohon tidak mempunyai bukti tersebut dikarenakan pernikahan terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum dicatatkan ke Petugas Pencatat Nikah. Namun, karena pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah dan ibu pemohon. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Syahidal, Selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, bahwa: "...Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tetap ada setiap tahunnya, hal ini disebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan akta kelahiran adanya dan permohonan nikah melalui nikah massal yang belum di itsbatkan dikarenakan kurangnya dana dan efisiensi waktu dari pengadilan Agama Makassar Kelas 1A8 juga masih istbat Selain itu juga Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A melaksanakan 2 jenis itsbat nikah yaitu itsbat nikah biasa dan itsbat nikah massal. Dimana itsbat nikah biasa, langsung didaftarkan ke pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk persidangan sedangkan itsbat nikah massal, prosesnya cepat tanpa menunggu waktu yang lama untuk persidangan. Hal ini berdasarkan dengan Hasanuddin, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sebagai berikut: 8 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 21 Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 195
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 "...Itsbat yang dilakukan atau dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis yaitu itsbat nikah biasa dan itsbat nikah Dimana massal. pelaksanaan istbat nikah biasa, pemohon mengajukan langsung ke pengadilan yang mana harus melalui proses untuk panjang yang persidangan dan penetapannya mesti menunggu 14 hari sedangkan itsbat nikah massal tidak perlu menunggu proses persidangan yang panjang dan penetapannya jadi pada hari itu juga si pemohon disidangkan.9 Nikah langsung Sementara itu, hasil Wawancara dengan Hj. Fitriani selaku Panitera Muda permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A juga menambahkan terkait dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, beliau menyatakan bahwa: "...Permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair, Hakim sebelum Majelis menetapkan hari sidang. Pada saat ada pemeriksaan jika pemohon dan termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan para memeriksa tidak pihak, sidang akan identitas pihak para 9 Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 22 Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara nikah. permohonan tahapan Selanjutnya perkara pemeriksaan dilanjutkan dengan identitas para membacakan pihak, surat permohonan, saksi dan bukti. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah dan Majelis pertimbangan Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan, akan tetapi ada juga bersifat permohonan kontensius jika ada pihak ada yang terhadap permohonan terebut.10 itsbat Hakim yang keberatan Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama Buku II edisi Revisi 2013 yang prosedur atau proses pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pertama, mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama, membayar Panjar Biaya Perkara, menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan, menghadiri Persidangan, putusan/penetapan Pengadilan. 10 Hj. Fitriani, Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 21 Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 196
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 Alasan pengajuan itsbat nikah dapat dilakukan diluar dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan Umat sesuai asas kemanfaatan, kepastian serta keadilan. Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak- haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing- masing pasangan suami istri. Dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya - menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya). Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang 197
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 disebutkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon I adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Pemohon II adalah Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. 11 Pada dasarnya pelaksanaan itsbat diperuntukkan pada hal 11 Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", diambil dari perkawinan, Diakses 9 September 2018. tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan. Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang- UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 198
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam". Itsbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif: 1) Metode penemuan hukum bersifat visioner (ius constituendum) dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan dalam jangka panjang; 2) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 3) Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;". Misalnya, bagi pasangan yang tidak mampu mencatatkan perkawinan karena biaya pencatatan perkawinan yang harus dibayarkan berpuluh kali lipat dari tarif resmi Negara12 Dikeluarkannya Penetapan Itsbat Nikah, maka anak yang lahir dalam perkawinan (anak yang lahir dalam batas minimal kandungan setelah akad nikah) atau anak yang lahir akibat perkawinan (anak yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus) yang sah atau telah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dan suami istri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan itsbat nikah tersebut. Hubungan anak-anak tersebut dengan orang tuanya (suami istri yang telah dinyatakan sah dengan itsbat nikah) memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai perundang- undangan seperti diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s/d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana wawancara 12 Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah" Musâwa, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 279-294. 199
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 dengan Syahidal, mengenai kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak, beliau menyatakan bahwa: "...Kalau itsbat nikah terpadu cepat prosesnya kalau idealnya hari itu putus hari itu juga terbit buku nikahnya, Kalau terkait anak hari itu bisa diperoleh akta kelahirannya sedangkan itsbat nikah biasa di proses di pengadilan harus yang melalui terbukti normal, penetapan, dilakukan berdasarkan itu harus ditindak lanjuti ke KUA untuk menjadi landasan hukum diterbitkanya akta nikah, begitu sudah ada akta nikah secara ada bukti normatif pernikahan yang sah dan itu juga memberikan kepastian hukum mengenai sahnya anak-anak yang lahir dalam pernikahan itu dan anak itu berlaku surut terhadap istbat nikah terbeut..." 13 persidangan kalau penetapan sudah bisa Pernyataan diatas didukung oleh wawancara dengan Hasanduddin, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, bahwa: "...Setelah adanya penetapan maka pernikahannya sah sejak awal artinya secara Hukum sah, yang disahkan Islam perkawinan tidak ada tetapi buku nikah makanya Penetapan 13 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 21 Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Istbat Nikah menjadi bukti diterbitkannya Akta Nikah di KUA, harus ditindak lanjuti penetapan tersebut, mengenai Anak itu berlaku surut..."14 Anak-anak yang lahir sebelum /kurang dan batas minimal kandungan atau anak-anak yang lahir setelah /lebih dan batas maksimal kandungan merupakan anak-anak yang tidak sah (anak luar kawin). Mereka hanya mempunyai hubungan perdata /hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab/ hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran mereka. Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurusan akta kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua 14 Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 22 Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 200
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan. Sebagaimana wawancara dengan Safar Arfah selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, terkait status anak dari istbat nikah tersebut, beliau menyatakan bahwa: itu "...logikanya pernikahan namun sah secara agama menurut hukum sah sehingga anaknya sah secara Agama tetapi menurut hukum tidak sah, kalau mau anaknya sah, harus melalui permohonan Istbat Nikah..."15 tidak ya Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya buku kutipan akta nikah itu akan 15 Safar Arfah, Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 22 Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 201
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat". Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekuensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan. Akibat hukum terhadap anak- anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti akibat pekawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak- anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak- anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, menurut penulis untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama. Sejalan dengan kepastian 202
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan dikeluarkannya penetapan itsbat nikah, maka perkawinannya sah sehingga harta yang berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah tersebut, baik harta bawaan suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama) mereka, bila perkawinan mereka putus merupakan harta yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sejak perkawinan tersebut disahkan sesuai dengan itsbat nikah yang bersangkutan. Pengaturan harta bawaan suami istri (termasuk harta warisan dan hadiah yang didapat oleh masing-masing suami atau istri) dan harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 Undang- UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 s/d 51 serta Pasal 85 s/d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tetap menjadi milik dan dikuasai oleh mereka masing- masing. Sedangkan harta perkawinan merupakan milik mereka berdua. Apabila perkawinan mereka putus masing-masing suami istri berhak mendapat seperdua dari harta perkawinan (harta bersama) tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sebagaimana wawancara dengan Syahidal, selaku hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, terkait pertanyaan mengenai kepastian hukum itsbat nikah terhada harta perkawinan, beliau menyatakan bahwa: "...Sepanjang itsbat nikahnya diterima status perkawinannya sah sehingga harta yang dimiliki selama perkawinannya awal maka menjadi jelas dan harta perkawinannya menjadi milik itsbat berdua, namun nikahnya ditolak maka harta perkawinannya dibagi menurut siapa yang memperoleh harta rumah, tersebut misalnya dilihat siapa yang membeli rumah tersebut.." 16 Hal tersebut diatas didukung maka sejak jika oleh wawancara dengan Hasanuddin, selaku hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, beliau 16 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 21 Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 203
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 menyatakan bahwa: "...Pelaksanaan istbat nikah rangka agar status didalam anak itu menjadi jelas begitu juga harta bersama sudah ada itu kepastian hukum bahwa adalah harta mereka berdua adanya pengesahan setelah nikah dan kalaupun istbat nikahnya ditolak maka harta perkawinannya diliat berdasarkan siapa yg atas nama terhadap tersebut harta misalnya tanah atau rumah, ya diliat toh siapa atas nama sertifikat tersebut..."17 Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A maka sahnya pernikahan pemohon sehingga memberikan kepastian hukum terhadap harta yang berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah, baik harta bawaan maupun harta bersama. Apabila permohonan Itsbat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A maupun sampai tingkat kasasi, maka harta perkawinannya dibagi menurut dari siapa yang 17 Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara, tanggal 22 Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. memperoleh harta tersebut dan/atau siapa atas nama harta tersebut. Itsbat nikah juga merupakan sarana untuk menegakkan Hifdzu al- Maal, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secara hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak- hak lain yang berkaitan dapat terpelihara. Kepastian hukum sebagaimana digambarkan di atas, adalah kepastian hukum bagi status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan sejak tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan istbat nikah, baik terhadap perkawinan yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. D. Kesimpulan Kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif 204
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 melalui lembaga isbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan yaitu: itsbat nikah juga merupakan sarana untuk menegakkan Hifdzu al-Maal, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Hukum 2017, dan Perkawinan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Deepublish, Sleman. Kepastian Siri B. Artikel Jurnal Hariandja, Tioma R. & Supianto. "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember". Jurnal Rechtens, Vol. 5, N. 2, Desember 2016. Khairuddin & Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1, No. 2 Juli- Desember 2017. Munthe, Riswan & Sri Hidayani. "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan". Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 9, No. 2, 2017. Ninik Rahayu. "Politik Hukum Itsbat Nikah" Musâwa. Vol. 12, No. 2, Juli 2013. Zainuddin. "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 3, September 2017. C. Asasriwarni, Internet "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", 8146/ kepastian-hukum- quotitsbat-nikahquot-terhadap- status-perkawinan-anak-dan- harta-perkawinan, Diakses 9 September 2018 D. Peraturan Undangan Perundang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 205
Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 Undang-Undang Nomor 3 Tahun Perubahan 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi 2006 Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan 2009 Kehakiman Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun Kompilasi tentang 1991 Hukum Islam Penetapan Agama Makassar Kelas 1A dengan Nomor: 0245/Pdt.P/2017/PA.Mks Pengadilan 206