Diterima Disetujui Dipublish Hal : 22 Juni 2018 : 09 Agustus 2018 : 26 September 2018 : 08 - 14 Vol. 12, No. 2, September 2018 ISSN 1978-0125 (Print); ISSN 2615-8116 (Online) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MASYHUR Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong - Lombok Timur e-mail : ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern (berasal dari dalam diri manusia), yaitu faktor kepribadian (dalam diri anak), dan faktor biologis, sedangkan faktor ekstern (berasal dari luar diri manusia), yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, kurangnya bekal agama, dan perkembangan teknologi. Juga dapat diketahui upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak adalah tindakan preventif dengan cara non penal dengan cara memberikan bekal agama kepada anak, serta peran aktif masyarakat dan pendidik sekolah dalam mengawasi, mecegah agar anak tidak beprilaku mengarah kearah menyimpang serta mengajarkan dan menginformasikan hal-hal yang baik pada anak oleh keluarga dan upaya penanggulangan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam kasus ini melalui jalur penal dapat dikenakan sesuai Pasal 338, 339 KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain, kepada orang tua hendaknya membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, memberi kegiatan-kegiatan positif, memberi motivasi terhadap anak, dan memberi contoh yang baik. Kepada masyarakat hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Kunci: Pembunuhan, Tindak Pidana ABSTRACT The purpose of this research is to know the application of material criminal law on murder crime committed by child and to know judge's legal consideration in imposing criminal punishment on child as perpetrator of murder crime. This research uses qualitative descriptive method with data source used in the form of primary data by conducting interviews to related parties and secondary data in the form of documents relevant to the research. Based on the results of research and discussion it can be known factors causing the crime of murder on children committed by child perpetrators in which consists of two factors, namely internal factors (derived from within the human), the personality factor (in the child), and biological factors, while external factors (derived from outside the human self), namely family factors, environmental factors, lack of provision of religion, and technological developments. It can also be seen that efforts to tackle criminal acts of murder committed by child perpetrators against children are preventive measures by non-punishment by providing religious supplies to children, as well as the active role of the community and school educators in supervising, preventing children from behaving towards irregularities and teaching and informing good things to children by the family and efforts to overcome the perpetrators of the crime of murder committed in this case through the penalty line may be imposed under Articles 338, 339 of the Criminal Code and Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court. The advice given by the author, among others, to parents should equip their children with the science of religion, provide positive activities, provide motivation for children, and provide a good example. To the public should pay attention to the condition of the surrounding environment so that children do not do things that are not desirable. Keywords: Murder, Crime 8
PENDAHULUAN Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, yang menurut pandangan Islam juga memiliki kedudukan istimewa dan mulia yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sejalan dengan kehidupannya, anak dapat melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum termasuk tindak pidana. Tindakan yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang (B. Simanjuntak, 1984 : 55) Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan, yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat bertentangan dengan norma agama dan adat-istiadat, melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, juga bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHP, yaitu Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Kemudian dalam menjatuhkan putusan, maka harus ada syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal KUHAP 184 ayat (1) bahwa terdapat lima alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Pada Undang-undang Nomor 3 Pasal 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa anak yang melakukan perkara pidana dapat dijatuhkan pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan, serta dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sanksi yang dapat diberikan pada anak yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; serta menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Semua Undang-Undang ini idealnya menjadi rujukan bagi setiap aparatur penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan oleh hakim hingga eksekusi pidana sehingga hak- hak anak sebagai subjek hukum terpenuhi secara keseluruhan. Pada kenyataan, dalam mengadili perkara pidana dengan anak sebagai terdakwanya, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dapat merugikan anak sebagai pelaku yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi bangsa. TINJAUAN PUSTAKA Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum, dimana delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)( Sudarso, 2007 :92) Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidanan menurut Lamintang, P.A.F, 1997: 181 adalah sebagai berikut : 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa) 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 9
5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid; 2) Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan; 3) Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana. Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Pembunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan menurut Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, (1982 : 21) adalah : "Proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)" Bunyi Pasal 340 KUHP adalah : "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Menurut Gatot Supramono (1998 :12), pengertian anak pada saat ini belum ada persamaan pendapat, sampai umur berapa seorang anak disebut anak-anak, remaja dan dewasa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi berumur 0-2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak- kanak terakhir yaitu umur 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tuanya terutama dari seorang ibu. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu : anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah nikah. Pada dasarnya anak-anak melakukan suatu tindakan berdasarkan contoh yang ia lihat, baca maupun dengar. Jika contoh yang ia lihat baca maupun dengar didominasi oleh contoh yang baik, maka seorang anak memiliki kecenderungan menjadi anak yang baik, namun sebaliknya jika contoh yang ia lihat, baca maupun dengar lebih didominasi oleh contoh-contoh yang tidak baik maka si anak memiliki kecenderungan menjadi anak nakal. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah : a. Anak yang melakukan tindak pidana; b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan Sedangkan yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik yang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat (Gatot Supramono 1998 :12). Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak: jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah sebagai berikut : a. Terhadap anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan. b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : 1) Pidana penjara 2) Pidana kurungan 3) Pidana denda atau 4) Pidana pengawasan 10
c. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. PEMBAHASAN 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Oleh Anak Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anakanak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak adalah faktor internal, faktor eksternal dan kenakalan remaja. a. Faktor Internal Beberapa hal yang termasuk faktor internal menurut Sadli, Saparinah. (1976) adalah sebagai berikut : 1) Faktor Psikologis Faktor psikologis menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan anak normal adalah berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang besar, salah, dan kemampuan. Teori pembelajaran yang melibatkan modeling dan pengondisian operant memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenali perkembangan dan berlanjutnya berbagai masalah tingkah laku. Anak-anak juga dapat meniru tindakan agresif yang dilihatnya dari berbagai sumber lain, seperti televisi. 2) Faktor Kepribadian Mempersoalkan tentang kepribadian seseorang, maka yang menjadi perhatian adalah tingkah laku ini erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan. Masing-masing anak mempunyai disposisi untuk mengalami pertumbuhan, baik psikis maupun fisik. Potensi anak ada yang dapat mengarah pada hal-hal yang positif, tetapi ada juga yang mengarah pada hal-hal yang negatif, tergantung pada lingkungan masing-masing. Hal yang negatif itulah yang dapat menyebabkan kenakalan. 3) Faktor Biologis Perkembangan anak merupakan hasil dari interaksi antara biologi dan lingkungan yang dapat menimbulkan ciri kepribadian anak. Pengaruh genetika yang besar dan hampir tidak ada pengaruh lingkungan keluarga dalam gangguan tingkah laku di masa anak-anak. Perilaku kriminal dan agresif dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan, dimana pengaruh faktor lingkungan sedikit lebih besar. b. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu faktor yang berpangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada tindak pidana, ada beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak (Niken Candra Lupita. 2017:8) Beberapa hal yang termasuk faktor eksternal adalah sebagai berikut (Niken Candra Lupita. 2017:8) : 1. Faktor Pendidikan Dengan adanya pendidikan disekolah yang mengajarkan pengetahuan umum juga memberikan pendidikan anti kekerasan serta penjelasan mengenai pendidikan ini. Setidaknya anak dapat menyaring mengenai hal-hal buruk. kurang pengertian orang tua dengan pendidikan. 2. Perkembangan Teknologi danya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring 11
membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. 3. Sosial Ekonomi Kurangnya kesempatan anak dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan anti sosial. Menjadi "tangguh" dan "maskulin" adalah contoh status yang tinggi bagi anak dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh keberhasilan remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah melakukan kenakalan. Pelanggaran-pelanggaran yang serius lebih sering dilakukan oleh kaum laki-laki kelas rendah. Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sesuai dengan teori differential Association bahwa faktor lingkungan atau pergaualan begitu mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan kriminal, karena disitu terdapat interaksi dan sosialisai, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya begitu juga sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang berperilaku baik maka ia akan berperilaku baik dalam kesehariannya oleh sebab itu lingkungan merupakan faktor dominan dalam menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi bahwa faktor keluarga dan kurangnya bekal agama dan kemajuan teknologi disini sesuai dengan teori kontrol sosial yaitu orang tua yang kurang memperhatikan segala aktivitas anaknya diluar maupun didalam rumah dapat mengakibatkan anak mudah terjerumus pergaulan yang tidak baik. Keluarga yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap perkembangan anak. Pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak, karena mereka tidak mampu bersaing dengan kehidupan perekonomian yang semakin tinggi dan sulit. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil fakta dilapangan bahwa kondisi sosial ekonomi dari pelaku yang tidak cukup baik, ditambah pula kondisi keluarga yang kurang perhatian diberikan kepada mereka dikarenakan kedua orang tuanya disibukkan pekerjaan sehari-hari sebagai supir truk, buruh cuci rumah tangga, atau kuli bangunan. sehingga anak merasa dirinya terabaikan dan tak dicintai yang dapat menganggu pertumbuhan anak menjadi negatif. Hal ini sesuai dan terbukti dengan teori kontrol sosial yang disampaikan di atas. 2. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pembunuhan Oleh Anak Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, (1976 : 76) bahwa perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma- norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, (2001 :43) yaitu: a. Upaya Preventif Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap 12
kejahatan. Pembekalan agama, rasa kasih sayang dan perhatian oleh keluarga serta peran aktif masyarakat serta pendidik sekolah dalam mengawasi, mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan anak khususnya, serta memberikan pendidikan hukum atau penyuluhan terhadap anak tentang pengaturan hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Sehingga anak-anak akan memahami perilaku yang baik, yang bertujuan agar anak dapat bertindak mengarah ke hal-hal yang positif. b. Upaya Represif Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Upaya represif penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantiikan UndangUndang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan bisa memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Dengan mengedapankan pendekatan keadilan Restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. akan tetapi perlu diketahui tidak semua pelaku kejahatan anak dapat dilakukan diversi, adapun syarat diversi dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: a. Diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya hakim dalam mejatuhkan putusan- putusan harus ada batasanbatasan yang diperhatikan. Mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Untuk dapat pembinaan baik bidang pendidikan, moral, agama, bakat, kreatifitas yang akan menjadi bekal bagi anak ketika selesai menjalani hukuman. Upaya represif penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada anak yang diatur dalam Undang- Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun mengenai penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun ( Pasal 69 Ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana , bagi Pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas. a. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak): 1) Pengembalian kepada orang tua/ Wali 2) Penyerahan kepada seseorang; 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di LPKS 4) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 5) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 6) Perbaikan akibat tindak pidana. b. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak): 1) Pidana Pokok terdiri atas: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. 2) Pidana Tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. 13
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal meliputi faktor kepribadian atau dalam diri si anak, faktor biologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor kemajuan teknologi. Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yaitu faktor sosio ekonomi, hal ini disebabkan kurangnya kesempatan anak dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat. 2. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Saran Aparat penegak hukum diharapkan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan kepada terdakwa serta mempertimbangkan berbagai hal yang dapat ditimbulkan bagi anak yang menjalani putusan pemidanaan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dimana anak masih bisa melanjutkan sekolah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, diharapkan dengan adanya pemidanaan maka anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dibuat. DAFTAR PUSTAKA Buku Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta. B. Simanjuntak. 1984. Kriminologi. Tarsito Bandung. Barda Nawawi Arief, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana Jakarta. Dekdipbud. 2005. Kamus Besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta. Gatot Supramono. 1998. Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah. Djambatan Jakarta Hilman Hadikusuma. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Alumni Bandung Lade Marpung. 1999. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh. Sinar Grafika Jakarta. Laminantang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Cetakan Kedua. P.T.Refika Aditama Bandung. Purnadi Purbacaraka, Soerdjono Soekanto. 1982. Perihal Kaedah Hukum. Alumni Bandung. Romli Atmasasmita. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Eresco Bandung. Saparinah Sadli, 1976. Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang, Jakarta: Bulan Bintang Sudarso. 2007. Kamus Hukum. Cetakan Kelima. PT Rineka Cipta Jakarta. Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco Bandung. Sumber Lain/Internet Elton Mayo. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus :850/PID.B/2011/PN.BKS.) Putusan Negeri (diakses tanggal 25 Mei 2018) Pengadilan Bekasi Nomor Rozikin.S.H.I,. Pidana Anak Dibawah Umur. 2010. (diakses tanggal 20 Mei 2018) 14