EMBAGA A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KEMANFAATAN HASIL KAJIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Lembaga Administrasi Negara yaitu melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; b. bahwa untuk mengetahui efektivitas pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan hasil kajian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan 2 - 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KEMANFAATAN HASIL KAJIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Kajian kebijakan yang selanjutnya disebut Kajian adalah telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Lembaga Administrasi Negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. 2. Kerjasama Kajian adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang berstatus badan hukum, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka pelaksanaan Kajian kebijakan. 3. Pengukuran merupakan kegiatan penilaian secara sistematis terhadap kemanfaatan Hasil Kajian dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.
3 - 4. Kemanfaatan Kajian adalah kondisi kemanfaatan suatu Hasil Kajian yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. 5. Hasil Kajian adalah Hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Lembaga Administrasi Negara, Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya 6. Penanggung Jawab Pelaksana Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. 7. Penanggung Jawab Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian pada Tingkat Unit Kerja adalah adalah para Kepala Pusat dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. 8. Tim Penilai Kemanfaatan Hasil Kajian adalah tim yang bertugas melakukan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian yang dilakukan unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. 9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. Pasal 2 (1) Pedoman pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian di lingkungan LAN bertujuan untuk: a. memberikan acuan dalam pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; b. memetakan kemanfaatan Hasil Kajian; c. mengevaluasi pelaksanaan Kajian;
4 - d. mendorong kegiatan Kajian untuk menghasikan produk Kajian yang bernilai dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; e. meningkatkan akuntabilitas administratif dan substantif Kajian; dan f. menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Kajian. (2) Hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian digunakan oleh: a. pengambil kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Kajian; b. pelaku kegiatan dalam menentukan tingkat kemanfaatan Kajian; c. pemangku kepentingan dalam memanfaatkan Hasil Kajian; dan d. instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja. Pasal 3 (1) Pengukuran kemanfatan Hasil Kajian dilakukan terhadap Hasil Kajian dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebelum tahun pelaksanaan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. (2) Sumber pembiayaan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pemerintah atau dikerjasamakan dengan para pemangku kepentingan. Pasal 4 (1) Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian menggunakan instrumen yang mengacu pada aspek-aspek yang menggambarkan kemanfaatan suatu Hasil Kajian. (2) Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan.
5 - (3) Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian dilakukan oleh pelaksana pengukuran. (4) Sumber data dan informasi dalam pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian berasal dari pelaksana pengukuran masing-masing unit kerja dan pemangku kepentingan. Pasal 5 (1) Pelaksana pengukuran kemanfaatan Kajian terdiri atas: a. Penanggung Jawab Pelaksana Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian; dan b. Tim Penilai. (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas : a. penanggung jawab pada tingkat LAN; dan b. penanggung jawab pada unit kerja yang melakukan kegiatan Kajian. (3) Penanggung jawab sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a adalah Deputi Bidang Kajian Kebijakan. (4) Penanggung jawab pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh : a. Kepala Pusat di lingkungan Deputi Bidang Kajian Kebijakan; b. Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A); dan c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (5) Penanggung jawab pada unit kerja dapat membentuk dan menetapkan Tim Penilai Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian. Pasal 6 Kegiatan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian dilaksanakan secara dalam jaringan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan.
6 - Pasal 7 (1) Setiap penanggungjawab pada tingkat unit kerja melaporkan Hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian yang dilaksakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebelum tahun pelaksanaan pengukuran kepada Deputi Bidang Kajian Kebijakan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir semester. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara dalam jaringan. (4) Deputi Bidang Kajian Kebijakan melaporkan hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian kepada Kepala LAN. Pasal 8 Mekanisme pelaksanaan pengukuran kemanfaatan, sumber data dan informasi, serta instrumen dan metode pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 9 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KEMANFAATAN HASIL KAJIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PEDOMAN PENGUKURAN KEMANFAATAN HASIL KAJIAN I. Pendahuluan A. Latar Belakang Mengacu Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengatur bahwa LAN antara lain menyelenggarakan fungsi: pengKajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara, pengKajian administrasi negara di bidang reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, LAN saat ini harus menghadapi tantangan mengenai termanfaatkannya Hasil Kajian baik dalam mengembangkan ilmu maupun rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan. Tantangan lainnya adalah kemampuan mengadvokasi kebijakan yang sedang menjadi wacana publik secara up to date, LAN harus mengambil tempat dalam dinamika isu publik dalam hal kritisi dan solusi isu-isu yang tengah menjadi wacana publik. Sebagai institusi think tank, LAN diharapkan melakukan reposisi dan reorientasi Kajian atau litbang bidang administrasi negara agar hasil- Hasil Kajian atau litbang dapat memberikan nilai tambah dan kebermanfaatan secara optimal. Namun hingga saat ini LAN belum memiliki pedoman dan sistem yang jelas dalam mengukur kemanfaatan Hasil Kajian. Dalam rangka mengukur kemanfaatan Hasil Kajian yang dilakukan, LAN sangat membutuhkan Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian yang diberlakukan bagi semua unit yang melakukan kegiatan Kajian. Pedoman tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan acuan
9 - dalam rangka melakukan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian di lingkungan LAN bagi para pemangku kepentingan dan membangun akuntabilitas kegiatan penelitian. Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian mengatur instrumen pengukuran, pelaksana pengukuran, objek pengukuran, format pelaporan, waktu pelaporan, prosedur dan metode pengukuran serta tindak lanjut. Dalam rangka mendukung pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian akan menggunakan aplikasi sistem informasi untuk mengukur kemanfaatan Hasil Kajian, sehingga dapat memberikan bukti tingkat kemanfaatan Hasil Kajian LAN. Selain itu sistem informasi tersebut merekam usulan atau masukan terhadap Hasil Kajian dari stakeholders serta usulan kegiatan dan kerjasama dari stakeholders. Agar mempunyai nilai tambah, dalam jangka panjang sistem yang dibangun akan diinterintegrasikan dengan sistem informasi lain yang dikembangkan di lingkungan LAN. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pedoman ini adalah untuk: 1. memberikan acuan dalam pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; 2. memetakan kemanfaatan Hasil Kajian; 3. mengevaluasi pelaksanaan Kajian; 4. menstimulasi pelaksana kegiatan Kajian kebijakan untuk menghasikan produk Kajian yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan; 5. meningkatkan akuntabilitas administratif dan substantif Kajian; dan 6. menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Kajian. C. Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian merupakan pengukuran terhadap tingkat kemanfaatan hasil-Hasil Kajian yang telah dilakukan di lingkungan LAN. Dalam rangka mengukur kemanfaatan Hasil Kajian dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian yang mengatur instrumen pengukuran, pelaksana pengukuran, objek pengukuran, format pelaporan, waktu pelaporan, prosedur dan metode pengukuran.
10 - II. PELAKSANAAN PENGUKURAN A. Instrumen Pengukuran Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian, dilakukan dengan mengacu pada aspek-aspek kemanfaatan hasil kjian sebagai berikut : 1. didiskusikan melalui forum seminar atau diskusi tingkat 2. diunduh oleh pihak eksternal pasca publikasi di media elektronik internal; 3. dipublikasikan pada media massa cetak tingkat lokal/nasional/internasioal; 4. dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal/nasional/internasional; dan 5. diterima oleh stakeholders yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan (dibuktikan dengan tanda terima dan pernyataan). Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan. Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian dilakukan oleh pelaksana pengukuran. Sumber data dan informasi dalam pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian berasal dari pelaksana pengukuran dan pemangku kepentingan. Tabel 1. Sumber Data dan Informasi dari Pelaksana Pengukuran Aspek Indikator Pengukuran Cara Mendapatkannya Dipublikasikan 1. Dipublikasikan pada Pelaksana pengukuran pada media media massa cetak di pada masing-masing unit massa cetak tingkat lokal kerja LAN melakukan tingkat 2. Dipublikasikan pada pendataan Hasil Kajian lokal/nasional media massa cetak di yang dipublikasikan pada /internasional tingkat nasional media cetak, baik lokal, 3. Dipublikasikan pada nasional maupun media massa cetak di internasional tingkat internasional Dipublikasikan 1. Dipublikasikan pada Pelaksana pengukuran pada media media massa elektronik pada masing-masing unit massa di tingkat lokal kerja LAN melakukan
11 - elektronik 2. Dipublikasikan pada pendataan Hasil Kajian tingkat media massa elektronik yang dipublikasikan pada lokal/nasional/ di tingkat nasional media elektronik, baik internasional 3. Dipublikasikan pada lokal, nasional maupun media massa elektronik internasional di tingkat internasional Data untuk aspek pemanfaatan kesatu, yakni dipublikasikan pada media massa cetak di tingkat lokal, nasional maupun internasional harus dilengkapi dengan data dukung berupa judul berita atau artikel, nama media cetak, waktu penerbitan atau data pendukung lain. Sedangkan untuk aspek kedua, yakni dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal, nasional atau internasional data dukung bisa terdiri dari judul berita atau artikel, jenis media elektronik, nama media elektronik, waktu penerbitan, tautan, dan data dukung lain. Tabel 2. Sumber Data dan Informasi Pemangku Kepentingan Aspek Indikator Cara Mendapatkannya Didiskusikan 1. seminar atau diskusi Pemangku kepentingan melalui forum di tingkat instansional menyampaikan data dan seminar atau 2. seminar atau diskusi informasi bahwa Kajian diskusi di tingkat nasional yang dilakukan oleh unit 3. seminar atau diskusi kerja di LAN dijadikan di tingkat sebagai pertimbangan internasional pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan seminar atau diskusi baik di tingkat instansional, nasional maupun internasional Diunduh oleh 1. dibaca Pemangku kepentingan pihak eksternal 2. diunduh menyampaikan data dan pasca publikasi 3. disitasi informasi bahwa Kajian di media yang dilakukan oleh unit
12 - Aspek Indikator Cara Mendapatkannya elektronik kerja di LAN dibaca, internal diunduh atau disitasi Diterima oleh 1. Penyusunan atau Pemangku kepentingan stakeholders perbaikan kebijakan di menyampaikan data dan yang terkait tingkat informasi bahwa Kajian sebagai Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh unit perhatian 2. Penyusunan atau kerja di LAN digunakan untuk perbaikan kebijakan di dalam penyusunan atau penyusunan/pe tingkat Provinsi perbaikan kebijakan baik rbaikan 3. Penyusunan atau di tingkat kebijakan perbaikan Kebijakan Kabupaten/Kota, di tingkat Pusat Provinsi maupun Pusat Aspek kemanfaatan ketiga, yakni didiskusikan melalui forum seminar atau forum diskusi, data dukung yang dibutuhkan bisa terdiri dari judul seminar, institusi penyelenggara, waktu dan tempat pelaksanaan, nama-nama pembicara atau narasumber, nama peserta, dan data pendukung lainnya. Untuk Aspek kemanfaatan keempat, yakni diunduh oleh pihak eksternal pasca publikasi di media elektronik, untuk data dukung kemanfataan dalam hal dibaca dan diunduh, akan menggunakan data yang didapatkan dari laman atau website yang mengunggah Hasil Kajian, sedangkan dalam hal kemanfaatannya sebagai bahan referensi data dukung yang dibutuhkan diantaranya adalah: judul tulisan, nama penulis, nama penerbit, waktu penerbitan, dan data dukung lainnya. Sedangkan aspek kemanfaatan kelima, yakni diterima oleh stakeholders yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan, data dukung yang diperlukan adalah jenis peraturan atau kebijakan, nama peraturan, jenis pengguna, nama pemangku kepentingan, surat keterangan dari pemangku kepentingan dan data dukung lainnya.
13 - B. Pelaksana Pengukuran Penanggungjawab pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian terdiri atas : 1. penanggungjawab pada tingkat LAN; dan 2. penanggungjawab pada unit kerja yang melakukan kegiatan Kajian. Penanggung jawab pada tingkat LAN dijabat oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan. Penanggungjawab pada unit kerja dijabat oleh : 1. Kepala Pusat di lingkungan Deputi Bidang Kajian Kebijakan 2. Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) 3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). Penanggungjawab pada masing-masing unit kerja dapat membentuk dan menetapkan Tim Penilai pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. Tim penilai bertugas melakukan pengukuran terhadap kemanfaatan Hasil Kajian yang dilakukan dalam unit kerja , dan tim penilai bertanggung jawab kepada penanggungjawab pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. Penanggungjawab pada unit kerja bertugas : 1. menetapkan tim penilai; 2. memvalidasi pengukuran tingkat kemanfaatan Hasil Kajian bersama Tim penilai; dan 3. menetapkan hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian Tim penilai bertugas : 1. melakukan penilaian kemanfaatan Hasil Kajian; 2. menginput data penilaian dari pemangku kepentingan; 3. mengolah data pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; dan 4. menyusun laporan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. C. Objek Pengukuran Hasil Kajian yang akan dikur kemanfaatannya merupakan Hasil Kajian yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan LAN yang didanai menggunakan anggaran pemerintah atau kerjasama dengan pemangku kepentingan, dengan rentang waktu 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian.
14 - D. Format Pelaporan Pelaporan disediakan di dalam sistem informasi secara dalam jaringan yang terdiri atas : 1. gambaran singkat hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian yang berisi uraian nilai kemanfaatan per aspek; dan 2. tindak lanjut pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian (secara umum maupun per Hasil Kajian. E. Waktu Pelaporan Setiap penanggungjawab pada tingkat unit kerja melaporkan hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian 5 (lima) tahun sebelumnya kepada Deputi Bidang Kajian Kebijakan. Laporan disampaikan sebanyak dua kali dalam satu tahun pada setiap akhir semester. Laporan dilakukan secara dalam jaringan kepada Deputi Bidang Kajian Kebijakan.
15 - III. PROSEDUR DAN METODE PENGUKURAN A. Prosedur Pengukuran Hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian diharapkan dapat memberikan informasi tentang profil kemanfaatan Hasil Kajian secara obyektif, sehingga peran pelaksana pengukuran pada unit-unit yang melakukan Kajian dipandang sangat strategis karena akan menginput dan mengolah data dan informasi dari pemangku kepentingan serta menyusun laporan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian dan memvalidasi hasil pengukuran tingkat kemanfaatan Hasil Kajian. Prosedur pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian dapat digambarkan dalam diagram alur berikut. Gambar 1 Diagram Alur Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian
16 - Prosedur pelaksana adalah sebagai berikut : 1. Penanggungjawab menetapkan tim penilai; 2. Tim penilai memetakan pemangku kepentingan dari setiap Kajian yang dilakukan oleh unit; 3. Tim Penilai menginput data penilaian dari pemangku kepentingan; 4. Tim Penilai mengolah data pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; 5. Tim Penilai menyusun laporan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; 6. Penanggungjawab memvalidasi hasil pengukuran tingkat kemanfaatan Hasil Kajian bersama Tim penilai; 7. Penanggungjawab menetapkan hasil pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian; dan 8. Penanggungjawab unit kerja selanjutkan akan menyampaikan laporan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian kepada Deputi Bidang Kajian Kebijakan. B. Metode Pengukuran Pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian didukung oleh aplikasi sistem informasi, sehingga tim penilai dapat setiap saat melakukan pengukuran kemanfaatan Hasil Kajian. Dengan mempergunakan instrumen yang telah disusun, pemangku kepentingan dapat memberikan data dan informasi terkait aspek kemanfaatan secara dalam jaringan. Selanjutnya Tim Penilai melakukan pengukuran baik mengacu kepada data dan informasi yang berasal dari pemangku kepentingan dan data yang dikumpulkan oleh Tim Penilai sendiri. Data dari pemangku kepentingan bisa berasal dari data yang diimpor dari laman-laman yang mengunggah hasil-Hasil Kajian maupun dari sumber lain. Sedangkan data mengenai kemanfaatan dari aspek lain, seperti data pelaksanaan seminar, diskusi, publikasi media cetak, maupun pemanfaatan yang berkaitan dengan penyusunan/perbaikan kebijakan dapat dikumpulkan dari penelusuran dokumentasi dari kegiatan-kegiatan tersebut.
17 - Tabel 3. Pembobotan Aspek dan Indikator Sumber Penilaian Apek Kemanfaatan Pemangku Tim Penilai Kepentingan A. Diskusikan/Seminar (Bobot 20%) A B. Diunduh Pihak eksternal (Bobot 20%) B C. Dipubliksikan media cetak C (Bobot 20%) D. Dipublikasikan media elektronik (Bobot 20%) D E. Diterima sebagai bahan penyusunan atau perbaikan kebijakan E (Bobot 20%) Keterangan : 1. Kolom A Pada Kolom A akan diisi dengan nilai-nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini mencermikan tentang skala pemanfaatan Kajian, apakah Kajian tersebut didiskusikan/ seminarkan di tingkat Instansional, Nasional, ataupun Internasional. Skala penilaian untuk A tersebut dikategorikan sebagai berikut : 0 = Tidak didiskusikan/seminarkan sama sekali 1 = Diseminarkan pada tingkat instansional 2 = Diseminarkan pada tingkat Nasional 3 = Diseminarkan pada tingkat Internasional. 2. Kolom B Pada Kolom B akan diisi dengan nilai-nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini mencermikan tentang skala pemanfaatan Kajian, apakah Kajian tersebut di baca, di unduh atau disitasi (dijadikan referensi) oleh stakeholder. Skala penilaian B dikategorikan sebagai berikut : 0 = Tidak pernah di baca, di unduh maupun disitasi 1 = Pernah dibaca 2 = Pernah diunduh 3 = Pernah disitasi (dijadikan referensi).
18 - 3. Kolom C Pada Kolom C akan diisi dengan nilai-nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini mencerminkan tentang skala pemanfaatan Kajian, apakah Kajian tersebut di publikasikan di media cetak lokal, nasional atau internasional. Skala penilaian tersebut dikategorikan sebagai berikut: 0 = Kajian ini tidak pernah di muat pada media cetak baik berupa artikel maupun berita 1 = Kajian ini dimuat pada media cetak Lokal baik berupa artikel maupun berita 2 = Kajian ini dimuat pada media cetak Nasional baik berupa artikel maupun berita 3 = Kajian ini dimuat pada media cetak Internasional baik berupa artikel maupun berita 4. Kolom D Pada Kolom D akan disini dengan nilai-nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini mencermikan tentang skala pemanfaatan Kajian, apakah Kajian tersebut di publikasikan di media elektronik lokal, nasional atau internasional. Skala penilaian tersebut dikategorikan sebagai berikut: 0 = Kajian ini tidak pernah di muat pada media elektronik 1 = Kajian ini dimuat pada media elektronik Lokal 2 = Kajian ini dimuat pada media elektronik Nasional 3 = Kajian ini dimuat pada media cetak Internasional. 5. Kolom E Pada Kolom E akan diisi dengan nilai-nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini mencerminkan tentang skala pemanfaatan Kajian, apakah Kajian tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan atau perbaikan kebijakan lainnya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat oleh stakeholders. Skala penilaian E ini dikategorikan sebagai berikut:
19 - 0 = Tidak pernah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan 1 = Digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota 2 = Digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan tingkat Pemerintah Provinsi 3 = Digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan tingkat Pemerintah Pusat
20 - IV. NILAI KEMANFAATAN KAJIAN Nilai Kemanfaatan Kajian (NKK) merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu Kajian yang telah dibuat. NKK diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator- indikator aspek kemanfaatan sesuai dengan Tabel 1 diatas. Kemudian nilai tersebut dimasukan ke dalam rumus sebagai berikut : Rumus NKK NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E} Keterangan : 0,2 = bobot 20% dari masing-masing aspek pemanfaatan A = nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom A B = nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom B C = nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C D = nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C E = nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C NKK akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 3. Nilai ini akan dibuatkan suatu skala yang menunjukan tingkat/grading kemanfaatan suatu Kajian. Rumusan skala kemanfaatan Kajian berdasarkan NKK dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Skala NKK Skala NKK KETERANGAN 0 - 0,99 Kurang Bermanfaat 1,00 - 1,99 Bermanfaat 2,00 - 3,00 Sangat Bermanfaat Artinya, apabila NKK memperoleh skor 0 - 0,99 maka Hasil Kajian mendapatkan kategori "Kurang Bermanfaat". Jika NKK memperoleh skor 1,00 - 1,99 maka Hasil Kajian mendapatkan kategori "Bermanfaat". Terakhir jika NKK memperoleh skor 2.00 - 3.00 maka Hasil Kajian mendapatkan kategori "Sangat Bermanfaat".
21 - Contoh Perhitungan 1 : Misalkan suatu Kajian mendapatkan kategori pada aspek-aspek kemanfaatan sebagai berikut; 1. Kajian tersebut diskusikan pada Seminar Nasional. Maka Kajian ini mendapatkan skor A=2 2. Kajian tersebut pernah disitasi atau dijadikan referensi oleh pihak stakeholder. Maka Kajian tersebut mendapatkan skor B=3 3. Kajian tersebut pernah dijadikan tulisan dalam bentuk artikel dan dimuat di media cetak Nasional. Maka Kajian ini mendapatkan skor C=2 4. Kajian tersebut dipublikasikan di media elektronik nasional. Maka Kajian tersebut mendapatkan skor D=2 5. Kajian tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan/peraturan di tingkat Kab/Kota. Maka Kajian ini mendapatkan skor E=1 Informasi di atas jika di buat ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: Tabel 5. Contoh Penilaian atas Aspek Kemanfaatan dan Sumber Penilaian Sumber Penilaian Apek Kemanfaatan Pemangku Tim Penilai Kepentingan A. Diskusikan/Seminar (Bobot 20%) A = 2 B. Diunduh Pihak eksternal(Bobot 20%) B = 3 C. Dipubliksikan media cetak (Bobot 20%) C =2 D. Dipublikasikan media elektronik (Bobot 20%) D = 2 E. Diterima sebagai bahan penyusunan atau E = 1 perbaikan kebijakan (Bobot 20%) Maka diperoleh : A = 2 B = 3 C = 2 D = 2 E = 1
22 - Sehingga Skor NKK adalah: NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E} NKK = {0,2×2} + {0,2×3} + {0,2×2} + {0,2×2} + {0,2×1} NKK = 2 NKK mendapatkan skor 2, artinya Kajian tersebut mendapatkan kategori "Sangat Bermanfaat" bagi para pengguna Contoh Perhitungan 2 : Misalkan suatu Kajian mendapatkan kategori pada aspek-aspek kemanfaatan sebagai berikut; 1. Kajian tersebutdi diskusikan Seminar Instansional. Maka ini mendapatkan skor A=1 2. Kajian tersebut disitasi atau dijadikan referensi oleh pihak stakeholders Maka ini tersebut mendapatkan skor B=3. 3. Kajian tersebut pernah dijadikan tulisan dalam bentuk artikel dan dimuat pada media cetak Lokal. Maka Kajian tersebut mendapatkan skor C=1 4. Kajian tersebut dipublikasikan di media elektronik Nasional. Maka Kajian tersebut mendapatkan skor D=2 5. Kajian tersebut tidak dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan/peraturan baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Pusat Maka Kajian tersebut mendapatkan skor E=0 Informasi di atas jika di buat ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: Tabel 6. Contoh Penilaian atas Aspek Kemanfaatan dan Sumber Penilaian Sumber Penilaian Apek Kemanfaatan Pemangku Kepentingan Tim Penilai A. Diskusikan/Seminar (Bobot 20%) A = 1 B.Diunduh Pihak eksternal(Bobot 20%) B = 3 C.Dipubliksikan media cetak (Bobot 20%) C =1 D.Dipublikasikan media elektronik (Bobot 20%) D = 2
23 - E. Diterima sebagai bahan penyusunan atau perbaikan kebijakan (Bobot 20%) E = 0 Maka diperoleh : A = 1 B = 3 C = 1 D = 2 E = 0 Sehingga Skor NKK adalah: NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E} NKK = {0,2×1} + {0,2×3} + {0,2×1} + {0,2×2} + {0,2×0} NKK = 1,4 NKK mendapatkan skor 1,40 , artinya kebijakan tersebut mendapatkan kategori "Bermanfaat" bagi para pengguna.