B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Review of Jinayah Fiqh and the Criminal Code regarding Sanctions for Theft Committed by Minors. Tinjauan Fiqih Jinayah dan KUHP terhadap Sanksi Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. Bunga Anjelia1, Ray Syifa Najwa2, Saidati Alifia Hidayat3, Siti Rohmah Azizah4 1,2,3,4 Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Article Abstract Keywords: Anak di Bawah Umur; Pencurian; Sanksi; Tindak Pidana; Tindak pidana pencurian bukan hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sudah banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian dalam pandangan Fiqh Jinayah dan (KUHP). Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan membaca buku, mencari dokumen, dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil pembahasan dalam kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Lamandau, hasil putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku, dari mulai proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan, sangat relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 363 ayat 6e KUHP. Kemudian, pelaku yang berusia 15 dan 16 tahun termasuk ke dalam kategori anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan tindakan yang dilakukan dalam menangani kasus ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak. Hasil putusan ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Jinayah, dimana ketika seseorang yang mencuri akan dijatuhi hukuman potong tangan, tapi karena para pelaku merupakan anak di bawah umur, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, karena mereka telah berada di fase mumayyiz, maka mereka bisa dijatuhi hukuman ta'zir, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. The crime of theft is no longer only committed by adults, but there are many cases of theft committed by minors. The purpose of this research is to find out what sanctions can be given to minors who commit criminal acts of theft in the view of
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 the Jinayah Fiqh and (KUHP). The research method uses library research with a qualitative approach and data collection techniques by reading books, searching for documents and reports related to the research problem. The results of the discussion in the motorbike theft case in Lamandau Regency, the results of the decisions handed down to the perpetrators, from the investigation process to the prosecution stage, are very relevant to the applicable laws and regulations, namely Article 363 paragraph 6e of the Criminal Code. Then, perpetrators aged 15 and 16 years are included in the category of minors in accordance with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. And the actions taken in handling this case were in accordance with Law no. 3 of 1997 concerning the Juvenile Justice System. The results of this decision are also in accordance with the provisions of the Jinayah Fiqh, where someone who steals will be sentenced to have their hands cut off, but because the perpetrators are minors, they are not sentenced to have their hands cut off. However, because they are already in the mumayyiz phase, they can be sentenced to ta'zir, not as a punishment, but to educate and teach children a lesson. Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. PENDAHULUAN Pencurian di Indonesia masih sering terjadi tanpa lagi mengenal waktu. Pelakunya bahkan tidak bergantung kepada usia maupun status. Selama adanya kesempatan, siapapun bisa melakukan pencurian.1 Sekarang ini, tindak pidana pencurian tidak terbatas pada orang dewasa saja. Karena pada kenyataannya, fakta membuktikan bahwa kasus pencurian juga banyak dilakukan oleh anak di bawah umur.2 Menurut data Departemen Sosial, banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, setidaknya terdapat 6.500 kasus ABH, yang kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus.3 Semakin banyaknya kasus tersebut, dapat membuat harta masyarakat terancam. Akan tetapi, di dalam ajaran Islam harta sangatlah dilindungi karena harta merupakan 1 "Kasus Pencurian Di Banyumas Libatkan Anak Di Bawah Umur, Ini Faktanya," 2022. 2 Indra, "Penanganan Pencuriananak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Wilayah Polsek Tampan) Kota Pekanbaru," 2014. 3 M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak," BPHN Kemenkumham RI, 2013, 1-132. ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 bahan pokok dan penunjang untuk keberlangsungan hidup manusia.4 Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk mencuri. Karena pencurian dapat merugikan orang lain, dan pelaku akan mendapatkan dosa besar apabila melakukan perbuatan tersebut.5 Larangan mencuri dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil". Para ulama berpendapat bahwa sebab diharamkannya mencuri karena adanya kepemilikan harta dengan cara yang batil.6 Bukan hanya diharamkan oleh agama, mencuri juga tindakan yang dilarang oleh negara dan jika seseorang melanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dalam hukum, namun karena pelaku adalah anak dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya pun dilaksanakan secara khusus. Untuk melindungi anak dalam perlindungan khusus yaitu, perlindungan hukum dan sistem peradilan, telah diatur dalam Perundang-undangan tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi pelanggar hukum, baik dalam hukum acara maupun peradilannya. Hal ini dikarenakan sifat dan psikologis anak yang masih memerlukan perlindungan dan bimbingan khusus agar tidak menganggu dan merusak mentalnya.8 Berbagai penelitian terkait pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebenarnya telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Dewi, & Widyantara pada tahun 2022. Ketiga peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak di bawah umur dapat melakukan tindak pidana pencurian bahkan yang disertai dengan pembunuhan, dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, seperti hasil wawancara yang dilakukan 4 Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 1, no. 2 (2020): 115-29, 5 Berita Hari Ini, "Hukum Mencuri Dalam Islam Menurut Alquran Dan Hadits," 2023. 6 Berita Hari Ini, "Hadits Tentang Mencuri Sebagai Peringatan Dan Larangan Bagi Umat Muslim," 2022. 7 Maemunah, Abdul Sakban, and Ratu Rahmawati, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice," CIVICUS : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 1, 8 Maemunah, Sakban, and Rahmawati.
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 kepada infroman maupun responden, kemudian buku dan artikel lainnya yang menunjang informasi tersebut.9 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah pada pembahasan yang akan diteliti dan metode yang dilakukan. Peneliti akan membahas, menginformasikan, dan meninjau pada perspektif hukum agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagimana pandangan Fiqih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur pelaku pencurian, yang pastinya mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda. METODE Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Pengertian studi kepustakaan menurut Sarwono adalah kegiatan mempelajari karya referensi, yang sangat bermanfaat untuk memperoleh landasan teori terkait masalah penelitian. Menurut Nasir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menkaji suatu buku, mencari dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Sukardi berpendapat bahwa studi kepustakaan merupakan dasar yang membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan memutuskan perkiraan sementara dalam suatu penelitian.10 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku, mencari dokumen, dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data- data tersebut dikumpulkan dan ditulis ke dalam suatu karya ilmiah, dan pengumpulan data ini juga mendukung adanya sumber data yang valid dalam penelitian. 9 Ni Made Ratna Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps)," Jurnal Interpretasi Hukum 3, no. 1 (2022): 14-19. 10 Dwi Latifatul Fajri, "Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian, Ini Penjelasan Lengkapnya," Katadata.co.id, 2022. ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 HASIL DAN PEMBAHASAN A. SANKSI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU PENCURIAN MENURUT FIQIH JINAYAH Berdasarkan kesepakatan para ulama fikih, pencurian terbagi menjadi dua kategori, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pencurian yang diancam hukuman had kemudian dibagi lagi kepada dua jenis, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya tetapi tanpa adanya izin dan persetujuan pemiliknya sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan.11 Kemudian, terdapat tiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian, yaitu: mengambil harta milik orang lain, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, dan harta milik orang lain tersebut terdapat di tempat penyimpanan.12 Berdasarkan penjelasan diatas, hukuman bagi pelaku pencurian menurut Fiqh Jinayah adalah hukuman potong tangan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al- Quran Surah Al-Maidah ayat 38 sebagaimana yang berbunyi : َ ٌﺰِْﺰ ﻋ ُ
ﷲا َﻦ ِ
ﷲا َوۗ ِ
ً
ّﻣ
َ ﻧ ﺎ َﺒ َﺴ ﻛ ﺎ َ ﻤِﺑ ۢ ًءۤا َﺰ َ ﺟ ﺎ َ ﻤ ُﻬ َﻳ ِﺪْﻳ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْﻮ ﻄ ﻌ ا آ ﻗ ِرﺎ ﱠﺴﻟا َو ق ِرﺎ ﱠﺴﻟا َو ﴿ ٌﻢ ْﻴ ِﻜ 45 ﻗﺎ ﺔ ﻓ 5 :38 ( /ةﺪﺋۤﺎﻤﻟا ) ﴾ Terjemahan Kemenag 2019 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Ma'idah/5:38) Ayat ini menjelaskan bahwa setiap seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, akan dipotong tangannya atas balasan dari perbuatan yang telah mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah SWT dan disebutkan juga di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan bahwa seandainya pun Fatimah putri Muhammad mencuri, maka Nabi Muhammad SAW akan memotong tangan putrinya sendiri (HR. 11 Dr. Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 68. 12 Ibid., h. 64.
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 Bukhari dan Muslim). Dan disebutkan juga dari 'Abdullah bin 'Umar, dari 'Aisyah binti Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai empat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar" (HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits yang telah kita ketahui, tidak semua jenis pencurian dapat dikategorikan pencurian yang dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi ada beberapa syarat yang menyebabkan pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman had (potong tangan), yaitu:13 1. Barang yang dicuri merupakan barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam Pencuri hanya dapat dijatuhi hukuman potong tangan, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syariat Islam. Barang-barang yang zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras, dan sejenisnya bukan termasuk ke dalam barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam (mal muttaqawwim), karena barang-barang tersebut dianggap tidak bernilai oleh syariat Islam. 2. Barang yang dicuri harus barang yang bergerak Agar pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, maka disyaratkan benda yang dicuri harus benda yang bergerak. Hal ini dikarenakan pencurian itu memang menghendaki adanya pemindahan suatu benda yang kemudian benda tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanan pemiliknya. 3. Barang yang dicuri tersimpan dalam tempat penyimpanannnya dan telah mencapai nisab pencurian Para ulama fiqih berpendapat bahwa salah satu syarat agar pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus tersimpan ditempat penyimpanannya. Akan tetapi, Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis memiliki pandangan yang berbeda, dengan tetap memberlakukan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian, meskipun barang yang dicuri tidak berada pada tempat simpanannya, tetapi barang yang dicuri tersebut telah mencapai nisab pencurian. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma." (HR. Ahmad dan al-Arba' ah). Sedangkan Zainuddin Ali berpendapat bahwa syarat-syarat pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan yaitu: jumlah harta yang dicuri telah mencapai satu nisab, benda yang dicuri dapat diperjualbelikan, benda yang dicuri bukan milik baitul mal, pencurian dilakukan atas dasar kemauannya sendiri, pelaku pencurian tidak dalam 13 Ibid. ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 kondisi krisis ekonomi, pencurian dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pencuri tersebut sudah baligh (mukallaf), dewasa, dan berakal, lalu korban pencurian bukan orang tua atau keluarga dekatnya (mahram), dan pencuri bukan pembantu korbannya.14 Oleh karena itu, perbuatan dapat dinyatakan pencurian yang dijatuhi hukuman potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat diatas dengan ada saksi atau pencuri mengakui perbuatannya. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan tersebut harus dibatalkan dan dialihkan menjadi hukuman ta'zir15. Selain dijatuhi hukuman potong tangan, pencuri juga wajib mengembalikan harta yang dicurinya atau menggantinya apabila barang tersebut tidak ada lagi di tangannya. Setelah melihat beberapa syarat di atas, sekarang kita dapat mengetahui bahwa seorang anak di bawah umur yang melakukan pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena sudah jelas disebutkan dalam syarat di atas bahwa pencuri dapat dipotong tangannya apabila ia telah baligh (mukallaf), telah beranjak dewasa, dan berakal. Anak di bawah umur cenderung belum memahami akibat perbuatannya, jadi ia bebas dari hukuman. Namun apabila ia masih memiliki orang tua, maka kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya dan mempertanggung jawabkan perbuatan anaknya dengan cara meminta maaf dan mengembalikan barang yang diambil oleh anaknya kepada pemiliknya. Jika anak sedang di fase mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, maka ia akan dijatuhi hukuman ta'zir, bukan sebagai hukuman, tetapi ta'zir tersebut dilakukan untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. Salah satu kaidah fiqih mengatakan "kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan". Oleh karena itu anak yang masih di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan diberikan hukuman ta'zir yang berupa didikan kepada anak.16 B. SANKSI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU PENCURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Ada 2 perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yang pertama adalah Criminal Offencer, yaitu suatu tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, contohnya seperti: membolos sekolah, 14 Ibid., h. 65. 15 Ibid., h. 121. 16 Deby Aura Aliffia et al., "Di Bawah Umur Dalam Tiga Perspektif" 1, no. 3 (2023).
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 tidak menurut, dan kabur dari rumah. Perilaku yang kedua adalah Juvanille Deliquency, yaitu suatu tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, contohnya seperti: membunuh, menganiaya, mencuri, dsb.17 Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur termasuk ke dalam Juvanille Deliquency. Sebagimana yang kita tahu, sanksi pencurian dalam Pasal 362 KUHP berisi: "Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dan disebutkan juga bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun."18 Sanksi tersebut tentu akan berbeda jika diberikan kepada anak dan orang dewasa. Sanksi yang diberikan jika anak masih berumur 8 sampai 12 tahun maka hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun akan dijatuhkan pidana. Adanya perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi: "Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja"19 Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa juvenille delinquency tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu: pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah mencapai usia di atas 12 sampai 18 tahun. Kedua, pada saat jaksa melakukan penuntutan pada anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.20 Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, 17 Lanora Siregar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)," Jurnal Nestor Magister 1, no. 1 (2016): 11. 18 Syaiful Akbar Arani, "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area" 44, no. 2 (2006): 8-10. 19 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (PT Refika Aditama, 2006). 20 Wagiati Soetodjo. ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.21 Telah ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi: "Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, hakim perlu memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan."22 Berikut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu pada Pasal 26, yang berbunyi: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."23 Berdasarkan berlakunya hukum positif di Indonesia, seorang anak yang melakukan perbuatan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Tetapi karena pelaku adalah anak dibawah umur, maka proses pengadilan yang dilakukan pada anak tersebut juga dilakukan secara khusus, sebagaimana berlakunya peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang kekhususan pada anak dalam menghadapi proses pengadilan dan pemeriksaan perkara.24 Kemudian, dalam proses pemeriksaan perkara kenakalan anak dalam sidang pengadilan dilakukan secara tertutup yang hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Sidang pemeriksaan perkara pada anak yang dilakukan secara tertutup didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat terbuka dalam mengutarakan segala peristiwa dan apa yang dirasakan secara jujur selama sidang berjalan. Kemudian saat proses pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dimaksudkan agara 21 Pinkan Tambalean, Op. cit., h. 23. 22 Wagiati Soetodjo, Op. cit., h. 31. 23 Wagiati Soetodjo. 24 Maemunah, Sakban, and Rahmawati, Op. cit., h. 2.
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan menjadi lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.25 Hakim dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak, dan hakim dapat memilih dua kemugkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan pencurian ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu: Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, apabila kehidupan lingkungan keluarga dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Kemudian, ia akan diserahkan kepada Negara ataupun Departemen Sosial untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan kerja, apabila orang tua dan keluarganya tidak sanggup lagi mendidik dan membina anak tersebut.26 Jika kita bertitik tolak dengan penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur (berusia 8 tahun sampai 12 tahun), jika melakukan tindak pidana pencurian maka ia tidak dijatuhi hukuman pidana layaknya orang dewasa, tetapi anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak melakukan tindak pidana kembali, kemudian ia akan diserahkan kepada Negara ataupun Departemen Sosial untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan kerja, apabila orang tua dan keluarganya tidak sanggup lagi mendidik dan membina anak tersebut. Adanya perbedaan hukuman pidana pencurian bagi anak dengan orang dewasa dikarenakan anak merupakan aset bagi bangsa yang memiliki masa depan panjang, oleh karena itu ia harus dilindungi dan dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana lagi, jangan sampai hukuman tersebut dapat merusak mental anak.27 C. Analisis Fiqh Jinayah Dan KUHP Terhadap Kasus Pencurian Motor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lamandau Sumber data penelitian ini berdasarkan dari website terpercaya seperti: kumparan, republika.co.id, dan yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus pencurian oleh anak di bawah umur yang terjadi sejak Maret-November 2023. Di antaranya: 2 anak di bawah umur di lampung ditangkap usai curi ratusan bungkus 25 Wagiati Soetodjo, Op. cit., h. 35. 26 Ibid., h. 47. 27 Pinkan Tambalean, Op. cit., h. 15." ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 rokok, yang dikenakan sanksi berupa Pasal 362 KUHP tentang pencurian.28 Lalu dua anak di bawah umur yang mencuri di sejumlah sekolah, yang dikenakan sanksi berupa Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.29 Dan pencurian sparepart sepeda motor yang dilakukan empat orang pelajar dengan total 51 juta, yang akan menjalani proses hukum sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.30 Peneliti menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan kasus pencurian oleh anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Lamandau pada Senin, 3 Juli 2023. Keenam pelaku yang masing-masing berinisial R (15), GD (15), MA (17), HP (14), M (16), dan C (17) ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamandau dan Polsek Delang setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor.31 Bronto Budiyono selaku Kapolres Lamandau AKBP, mengatakan para pelaku berhasil ditangkap pada lokasi yang berbeda di daerah Kecamatan Delang, Kabupaten Mandalau, dekat perbatasan Kalteng dan Kalbar. Setelah dilakukan penangkapan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 8 unit sepeda motor yang disimpan di sebuah bengkel yang menjadi tempat bagi para pelaku menyimpan motor curian mereka. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda CRF, Honda Revo Fit, Honda Beat, Honda Supra, Honda Revo, dan tiga unit lainnya yang belum dilaporkan. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka membongkar sepeda motor hasil curian untuk dijual sparepart-nya. Saat pencurian dilakukan, mereka mencabut kabel stop kontak pada motor yang tidak dikunci stang, dan menarget motor-motor tua yang dapat memudahkan aksi mereka. Dikarenakan para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi telah berkordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk proses penahanan. Dari keenam pelaku pencurian ini, terdapat satu anak yang merupakan dalang dari pencurian motor yang menggerakkan kelima pelaku yang lain, meskipun para pelaku masih berusia di bawah umur, pihak korban tetap melakukan penegakan hukum 28 Lampung Geh, "2 Anak Di Bawah Umur Di Lampung Ditangkap Usai Curi Ratusan Bungkus Rokok," 2023. 29 Erdy Nasrul, "Mencuri Di Sejumlah Sekolah, Dua Anak Di Bawah Umur Ditangkap," Republika.co.id, 2023. 30 Elhadif Putra and Gloria Setyvani Putri, "4 Pelajar Di Tanjungpinang Curi Sparepart Motor Senilai Rp 51 Juta," 2023. 31 Berita Sampit, "Enam Anak Di Bawah Umur Jadi Resedivis Curanmor Di Lamandau," 2023.
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 kepada mereka. Akan tetapi, keenam tersangka ini dapat termasuk ke dalam resedivis pencurian motor, dikarenakan para pelaku masih berusia di bawah umur dan dari pengakuan pelaku, mereka baru pertama kali tertangkap oleh polisi. Kemudian, proses diversi akan berlangsung selama 15 hari yang didampingi Dinas terkait, dan jika melebihi batas yang ditentukan akan dilanjutkan proses penegakan hukum P21 agar dilanjutkan ke Kejaksaan. Akibat dari perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 363 ayat 1 ke 6e KUH Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang akhirnya dibebaskan setelah melalui proses diversi yang digelar pada Rabu, 5 Juli 2023, di aula Satryo Pambudi Luhur, Polres Lamandau. Hasil analisa pada putusan pidana pasal 363 ayat 1 ke 6e KUHP, peneliti menemukan bahwa meskipun terdakwa diberikan sanksi berupa Pasal 363 ayat 1 ke 6e KUHP, yang berbunyi: "Apabila seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersengkokol dengan orang lain, maka dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun". Namun, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat meringankan terdakwa, yaitu: berdasarkan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, terdakwa termasuk ke dalam golongan anak di bawah umur. Kedua, pencurian yang dilakukan terdakwa bukan bertujuan untuk mencelakai korban. Ketiga, keluarga pelaku meyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan memberikan ganti rugi terhadap kerusakan motor korban, yang kemudian permohonan maaf tersebut diterima dengan baik oleh keluarga korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keenam terdakwa akhirnya dibebaskan setelah dilakukan diversi. Peneliti menemukan bahwa dalam hasil putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku, dari mulai proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan, sangat relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 363 ayat 6e KUHP. Kemudian, pelaku yang berusia 15 dan 16 tahun termasuk ke dalam kategori anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan tindakan yang dilakukan dalam menangani kasus ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian, hasil putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Jinayah, dimana ketika seseorang yang mencuri akan dijatuhi hukuman potong tangan, tapi karena para pelaku merupakan anak di bawah umur, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, karena mereka telah berada di fase mumayyiz, maka mereka bisa dijatuhi hukuman ta'zir, bukan sebagai hukuman, tetapi ta'zir tersebut dilakukan untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. ISSN (Online) 2985-6906
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 KESIMPULAN Menurut kententuan Fiqh Jinayah, seorang anak di bawah umur yang melakukan pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena tidak memenuhi syarat dapat yang diberlakukannya hukuman potong tangan kepada seseorang, yang mana bahwa pelaku telah baligh (mukallaf), dewasa, dan berakal. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan pencurian berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa. Jika anak masih berumur 8 sampai 12 tahun maka akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dibimbing agar tidak kembali melakukan tindak pidana, lalu apabila keluarganya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak tersebut, maka ia akaan diserahkan kepada Negara atau Departemen Sosial untuk diberikan pendidikan dan pelatihan kerja., sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun akan dijatuhkan pidana. Dalam kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Lamandau, hasil putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Jinayah, dimana ketika seseorang yang mencuri akan dijatuhi hukuman potong tangan, tapi karena para pelaku merupakan anak di bawah umur, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, karena mereka telah berada di fase mumayyiz, maka mereka bisa dijatuhi hukuman ta'zir, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. DAFTAR PUSTAKA Aliffia, Deby Aura, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Ahlam Nugraha, Universitas Islam, Negeri Sunan, et al. "Di Bawah Umur Dalam Tiga Perspektif" 1, no. 3 (2023). Arani, Syaiful Akbar. "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area" 44, no. 2 (2006): 8-10. Berita Hari Ini. "Hadits Tentang Mencuri Sebagai Peringatan Dan Larangan Bagi Umat Muslim." 2022. - - - . "Hukum Mencuri Dalam Islam Menurut Alquran Dan Hadits." 2023. Berita Sampit. "Enam Anak Di Bawah Umur Jadi Resedivis Curanmor Di Lamandau." 2023. Dr. Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2019. Erdy Nasrul. "Mencuri Di Sejumlah Sekolah, Dua Anak Di Bawah Umur Ditangkap." Republika.co.id, 2023. Fajri, Dwi Latifatul. "Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian, Ini Penjelasan Lengkapnya." Katadata.co.id, 2022. Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." El-Mal: Jurnal
B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. Rohmah Azizah DJHPI MEI-2024 Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 1, no. 2 (2020): 115-29. Indra. "Penanganan Pencuriananak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Wilayah Polsek Tampan) Kota Pekanbaru," 2014. Irfan, Nurul, and Masyrofah. Fiqh Jinayah. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2014. Lampung Geh. "2 Anak Di Bawah Umur Di Lampung Ditangkap Usai Curi Ratusan Bungkus Rokok." 2023. Maemunah, Abdul Sakban, and Ratu Rahmawati. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice." CIVICUS : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 1. Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." BPHN Kemenkumham RI, 2013, 1-132. "Kasus Pencurian Di Banyumas Libatkan Anak Di Bawah Umur, Ini Faktanya," 2022. Pratiwi, Ni Made Ratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps)." Jurnal Interpretasi Hukum 3, no. 1 (2022): 14-19. Putra, Elhadif, and Gloria Setyvani Putri. "4 Pelajar Di Tanjungpinang Curi Sparepart Motor Senilai Rp 51 Juta." 2023. Siregar, Lanora. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)." Jurnal Nestor Magister 1, no. 1 (2016): 11. Tambalean, Pingkan. "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." Lex Et Societatis 1, no. 2 (2013): 15-26. Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama, 2006. ISSN (Online) 2985-6906