Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan Sena Putra Prabujaya1, Januar Eko Aryansah2, dan Muhammad Firdaus Febriansyah3 123Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Indonesia Korespondensi: RIWAYAT ARTIKEL Diterima: 29/09/2023 Ditelaah: 04/10/2023 Diterbitkan: 30/11/2023 KUTIPAN Prabujaya, S.P., et.al. (2023). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 Abstrak Penelitian ini lahir karena adanya gerakan Open Government Data yang muncul dari level internasional dan di respon oleh Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kebijakan satu data diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Open Government Data. Kerangka teori yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dicetuskan oleh George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan infroman terkait yaitu walidata, pembina data, dan produsen data. Setelah itu data dianalisis melalui lima tahapan interpretasi, dan penarikan yaitu pengumpulan, penguraian, penggabungan, kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan satu data yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan maksimal karena berbagai permasalahan, antara transmisi komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dengan kemampuan teknis yang relevan, teknologi fasilitas pendukung yang belum ditingkatkan, kurangnya standar prosedur operasi dalam memperlancar pekerjaan, dan koordinasi yang tidak efektif. Namun kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten, peningkatan ketersediaan informasi, kewenangan, disposisi kognitif, arahan respon, dan adanya insentif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan pada transmisi komunikasi, kemampuan teknis, fasilitas, pembuatan standar prosedur, dan meminimalisir kesalahan dalam koordinasi. lain hambatan Kata Kunci: Provinsi Sumatera Selatan, Kebijakan Satu Data, Implementasi. Abstract This research is born out of the Open Government Data movement emerging at the international level and responded to by Indonesia and the province of South Sumatra. Therefore, the aim of this study is to understand how the one data policy is implemented in South Sumatra Province to realize Open Government Data. The theoretical framework used includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as proposed by George C. Edward III. This research employs a qualitative approach, gathering data through observation, documentation, and interviews with relevant informants, namely data custodians, data stewards, and data producers. Subsequently, the data is analyzed through five stages: collection, disassembly, synthesis, interpretation, and conclusion drawing. Based on the research findings, the one data policy implemented by the Government of South Sumatra Province has not been maximally effective due to various issues, including communication technically competent human resources, inadequate technological support facilities, insufficient standard operating procedures to streamline tasks, and ineffective coordination. This policy is supported by clear and consistent communication, increased information availability, authority, cognitive disposition, response guidance, and incentives. To address these issues, improvements in communication transmission, technical capabilities, facilities, standard procedure development, and minimizing coordination errors are necessary. transmission barriers, lack of Keywords: South Sumatra Province, One Data Policy, Implementation. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 18
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: PENDAHULUAN (SDGs) adalah cara untuk meningkatkan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan global. Agenda global yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mencapai 17 tujuan dan 169 indikator pembangunan guna mendorong kesejahteraan dan perdamaian bagi semua orang, termasuk mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik pemerintah. Mengembangkan institusi yang kuat, efisien, dan transparan di semua tingkatan merupakan salah satu indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang berpusat pada semangat tujuan pembangunan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Semangat ini selaras dengan kesadaran para pemimpin pemerintahan global dan dukungan masyarakat sipil terhadap pembentukan organisasi yang kuat dan reformis yaitu Open Governance Partnership (OGP). OGP bertujuan untuk memajukan pemerintahan yang transparan, inklusif, akuntabel, dan partisipatif secara global melalui gerakan Open Government Data (OGD) (UNSD, 2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terdapat empat tahap yang membentuk gerakan Open Government Data (OGD) (Matheus & Janssen, 2020). Sebelum tahun 2009, fase ex-ante yang pertama ditentukan oleh pengakuan bahwa meskipun para politisi kurang memperhatikan keterbukaan, para pakar menganggap hal ini sebagai perhatian utama. Memorandum Obama mengenai pemerintahan terbuka dan transparansi menjadi penanda dimulainya inisiatif fase kedua, yang berlangsung dari tahun 2009 hingga 2011. Pembentukan portal data terbuka untuk menyebarkan data dan meningkatnya kegembiraan pemerintah selama fase ketiga kegilaan ini (2011 -2013) merupakan perkembangan penting. Istilah "big data" muncul pada tahun 2014, menandakan dimulainya fase keempat realisme, yang bertujuan untuk menambah nilai pada data yang dirilis. Langkah penting pertama dalam mempromosikan data terbuka di Indonesia adalah Satu Data Indonesia (SDI) / One data Indonesia (ODI). Meskipun tidak dapat disangkal bahwa program ini telah membantu data pemerintah Indonesia menjadi lebih mudah diakses, program ini juga memiliki beberapa kelemahan serius. Mayoritas pendanaan untuk struktur tata kelola yang ada berasal dari organisasi donor atau anggaran internal berbagai lembaga pemerintah, dan hal ini tidak didukung oleh undang-undang apa pun. Kekurangan ini sebagian telah diatasi pada Juni 2019, ODI ditetapkan secara hukum melalui (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, 2019). Tujuan dari kebijakan SDI adalah mengelola data dengan cara yang sesuai dengan standar data, interoperabilitas data, metadata, kode referensi. Data ini harus mudah diakses dan dibagikan antara Instansi Pusat, Daerah, dan seluruh masyarakat. SDI didirikan sebagai platform pengumpulan data nasional yang telah ditentukan dan juga akan mengembangkan portal yang dapat diakses melalui internet. Data yang dihasilkan SDI tersedia secara gratis dan dapat dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, SDI memastikan bahwa data yang dihasilkan mematuhi empat prinsip panduannya. Portal SDI didirikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dan mengambil manfaat dari data yang dikumpulkan dan dibagikan, serta memperoleh fakta dan informasi yang dapat dipercaya. Implementasi kebijakan SDI juga di adopsi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, 2021) dan (Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 892/KPTS/DISKOMINFO/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, 2021). Hal ini menunjukkan secara nyata betapa besarnya komitmen PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 19
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: pemerintah daerah dalam melaksanakan OGD dan meningkatkan standar pengelolaan data dan meningkatkan publikasi data melalui pemanfaatan internet. Portal Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA) yang dapat diakses secara online pada akhirnya akan menampung dan mendistribusikan data statistik dan data geospasial lintas sektoral yang dihasilkan melalui Pada pengelolaan website tersebut turut kerjasama lintas sektoral yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang megemban sebagai pembina data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel sebagai walidata, dan seluruh organisasi perangkat daerah di Provinsi tersebut, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumsel sebagai produsen data juga dilibatkan dalam pembuatan dan pengelolaan SIMATA. Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Sumber: Materi sosialisasi Kebijakan Satu Data Bappenas 2019 Pada gambar 1 menunjukkan alur porses pelaksanaan kebijakan SDI pusat maupun daerah. Alur proses kebijakan SDI tingkat daerah yaitu, pertama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memimpin Forum Satu Data yang bertanggung jawab dalam perencanaan data. Daftar data ditentukan oleh instansi sesuai dengan usulan pembina data, kesepakatan satu forum data, dan kebutuhan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua, produsen data mengumpulkan informasi sesuai dengan daftar dan standar yang ditetapkan oleh Forum Satu Data. Untuk memfasilitasi administrasi dan pemanfaatan data, metadata wajib disertakan. Ketiga, produsen data menerima kembali datanya jika walidata menentukan bahwa data yang dikumpulkan tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi dan tidak mematuhi prinsip SDI. Terakhir, untuk memenuhi penyebarluasan data, Walidata mendistribusikan data melalui portal SDI masing-masing. Salah satu persyaratan mendasar pemerintah dalam mengelola dan mengoperasikan produk dari kebijakan, seperti portal, situs web, dan lainnya yaitu dengan memanfaatkan akses internet. Persyaratan ini juga berlaku untuk kebijakan digital lainnya. Oleh karena itu, seiring dengan revolusi industri, pemerintah dan masyarakat semakin bergantung pada konektivitas PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 20
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: internet. Semenjak refovlusi industri 4.0, penggunaan infrastruktur TIK oleh masyarakat telah berubah, dan semua kepentingan, termasuk kepentingan negara yang harus berupaya meningkatkan internet untuk mendigitalkan operasional pemerintah diyakini akan semakin meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja serta menghasilkan transparansi yang lebih baik. layanan melalui digitalisasi. Penggunaan Berdasarkan data dari BPS (Provinsi Sumatera Selatan, 2023a), akses ke penggunaan internet bertumbuh sangat cepat karena munculnya kesadaran akan manfaat internet dalam berbagai faktor kehidupan seperti pendidikan, bisnis, komunikasi, dan bahkan dalam membantu penyelenggaraan pemerintah. Gambar 2. Penggunaan Internet di Provinsi Sumatera Selatan Penggunaan Internet di Provinsi Sumatera Selatan 70 62,57 60 56,89 50 46 n e s r e P 40 30 25,55 33,35 38,14 20 17,71 19,98 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tahun Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023 Gambar 2 diatas menampilkan persentase masyarakat yang menggunakan internet dari tahun 2015 dan 2022. Sebanyak 17,71% masyarakat menggunakan internet pada tahun 2015, dan persentase tersebut meningkat secara bertahap setiap tahun berikutnya. Tingkat pertumbuhan ini meningkat dari tahun ke tahun, dan peningkatannya sangat besar. Tingkat penggunaan internet meningkat dengan sangat pesat dalam periode tersebut, hingga mencapai 62,57% pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bagaimana teknologi internet yang selama ini digunakan oleh masyarakat semakin menjadi hal yang paling sering digunakan. Meskipun akses internet sudah menjadi kebutuhan utama di era digital untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, namun internet masih belum tersedia secara luas di seluruh Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Hal ini menandakan belum terbangunnya pembangunan infrastruktur pendukung akses internet di seluruh wilayah. Konektivitas internet yang terbatas mempersulit penerapan OGD di lokasi tertentu dan menunda penerapan teknologi untuk akses database. Berdasarkan publikasi BPS (Provinsi Sumatera Selatan, 2023b), terdapat 38 lokasi yang masih belum terkoneksi internet. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki jumlah wilayah tidak terkoneksi terbanyak (7 titik). Daerah yang sebaran sinyalnya paling baik adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir. Terbatasnya aksesibilitas infrastruktur di daerah pedesaan, tingginya PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 21
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: biaya, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis, keterbatasan pemerintah yang tidak mendukung, dan faktor-faktor lain menjadi alasan mengapa beberapa tempat masih belum terhubung dengan internet. Permasalahan kebijakan SDI dalam konteks mewujudkan OGD juga di perparah oleh berbagai hal, seperti kurangnya pemahaman tentang big open data atau open government data (Safarov, 2019), budaya organisasi yang lambat (Zhao & Fan, 2018), kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya pendukung lainnya (Zhang & Lv, 2021), peraturan dan regulasi terkait open government data yang lemah (Kempeneer et al., 2023), dan kurangnya kualitas data yang dihasilkan (V. Wang & Shepherd, 2020). Selain itu pada implementasi kebijakan-kebijakan open data dalam mewujudkan OGD juga terdapat beberapa hambatan-hambatan yang perlu dihadapi serta dukungan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di berbagai negara seperti yang dijelaskan pada tabel 1. Tabel 1. Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan OGD Penghambat dan Pendukung Penghambat Kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga pemerintah, komunikasi yang kurang optimal, serta ketidaksesuaian data antar lembaga. Referensi (Amelia & Rahayu, 2023) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset, memperbaiki kolaborasi antarinstansi terkait, dan memperbaiki standardisasi data secara formal. (Yudan Virgy, 2021) & Integrasi antara kebijakan satu peta dan kebijakan SDI memang lebih efisien, tetapi perlu mengubah struktur organisasi sistem SDI yang sudah ada. (Kurniawan, 2023) Ketidakefisienan bawaan dalam pengumpulan dan penginputan data, kurangnya standar dan proses data, kurangnya insentif, dan adanya prioritas bersaing dalam penyediaan layanan dan pengelolaan data. Selain itu terdapat hambatan dari segi kekurangan teknologi, kekurangan dalam pengolahan data, dan kekurangan dalam komunikasi antara pemerintah lokal dan nasional (Maail, 2018) Pendukung Pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (Yuniarty et al., 2022) Faktor kelembagaan yang mempengaruhi terbuka pemerintah di negara-negara barat juga mempengaruhi negara-negara tersebut. implementasi data (Safarov, 2020) Faktor-faktor yang memengaruhi niat lembaga pemerintah untuk terlibat dalam publikasi data terbuka meliputi perceived usefulness, perceived effort, external influence, facilitating conditions, organizational culture, perceived benefits, perceived risks, dan organizational capability. (Yang & Wu, 2016) 22 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Konteks organisasional (dukungan manajemen puncak, budaya organisasi) dan konteks teknologi (kompleksitas, keuntungan relatif) berkontribusi signifikan terhadap pascapenerimaan OGD di sektor publik. (Mustapa al., 2022) et Kebijakan entrepreneurs dalam OGD dari pemerintahan negara bagian early adopters memimpin pemerintahan di Australia dalam adopsi OGD (Chatfield & Reddick, 2018) Adopsi OGD dalam pemerintahan dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional dan memiliki manfaat politik, sosial, ekonomi, administratif, dan operasional. Sumber: Diolah dari penelitian sebelumnya (Altayar, 2018) Tabel 1 menunjukkan berbagai hambatan dan dukungan yang dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan-kebijakan open data untuk mewujudkan OGD. Hambatan dan dukungan tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda di setiap negara, hambatan di suatu negara dapat menjadi suatu dukungan di negara lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan OGD. Oleh karena ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perwujudan OGD melalui perspektif implementasi kebijakan satu data yang terjadi di Negara Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. itu melalui penelitian LITERATURE REVIEW Implementasi Kebijakan Publik Berkenaan dengan domaian implementasi kebijakan, Edwards III (1980:1) dalam (Kadji, 2015) menegaskan bahwa: "As we've seen, policy implementation is the phase of the policy-making process that occurs between the establishment of the policy and its effects on the individuals it affects. Examples of this include the passing of a legislative act, the issuance of an executive order, the delivery of a court decision, or the promulgation of a regulatory rule. No matter how well a policy is executed, it is likely to fail if it is unsuitable and fails to address the issue for which it was intended. However, even a well-intentioned policy may fall short of its creators' expectations if it is not carried out well." Model Implementasi Edwards III Edwards III (1980) mengemukakan: "We start our investigation of policy implementation in the abstract by posing the following question: What are the prerequisites for a successful policy implementation? What are the main barriers to implementing policies successfully?" "Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi" adalah empat faktor yang ditawarkan dan dipertimbangkan oleh Edwards III (1980) ketika menerapkan kebijakan publik untuk menjawab pertanyaan krusial ini. 23 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Edwards III Sumber: Edwards III dalam (Kadji, 2015) Kebijakan Satu Data Indonesia Berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, 2019) kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penggunaan kode referensi, data induk, metadata, interoperabilitas data, dan pemenuhan standar data (Prinsip - prinsip Satu Data Indonesia). Kebijakan SDI juga merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan database pembangunan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa database tersebut akurat, terkini, terintegrasi, akuntabel, dapat dikelola, terbuka, terciptanya transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan berbasis data. ini memungkinkan Open Government Data Berdasakan (ACSH, 2022) Open Government Data (OGD) atau data terbuka pemerintah merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh organisasi publik, dan yang dapat digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan secara bebas oleh siapa pun. Oleh karena itu, data terbuka pemerintah dianggap sebagai kontributor kunci untuk tata kelola yang baik, inovasi digital, dan perkembangan ekonomi karena berbagai alasan. Kebijakan dan praktik data terbuka meningkatkan transparansi pemerintah dan meningkatkan hak warga untuk mengakses informasi publik dan berpotensi berpartisipasi dan berinteraksi dalam domain pengambilan terbuka mendorong keputusan kebijakan. Demikian pula, kebijakan dan praktik data akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada warga tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka METODE PENELITIAN Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan empat komponen teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Suaib, 2016). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci yaitu Diskominfo Sumsel, BPS Sumsel, dan Disbudpar Sumsel. Pengumpulan PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 24
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: data juga dilakukan melalui observasi, dan dokumentasi yang dianalisis melalui lima tahapan, yaitu pengumpulan, penguraian, penggabungan, interpretasi, dan kesimpulan (Yin, 2016). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemerintah di seluruh dunia menyadari pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas data publik di era digital saat ini. Upaya untuk meningkatkan akses informasi publik dan akuntabilitas pemerintah tersebut dilakukan melalui gerakan Open Government Data. OGD semakin mendapat perhatian di Indonesia. Kebijakan SDI yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan data di berbagai tingkat pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan OGD. Palam konteks ini, analisis implementasi kebijakan SDI menjadi penting untuk memahami bagaimana upaya pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan OGD sejalan dengan perspektif teoritis George C. Edward III. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini merujuk pada penyelenggara kebijakan itu sendiri yaitu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan yang berwewenang sebagai pembina data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan sebagai walidata, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumatera Selatan sebagai produsen data. Adapun analisis mengenai implementasi kebijakan satu data Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut: Komunikasi Sehubungan dengan faktor komunikasi Edwards III (1980:10) menegaskan: "Those tasked with carrying out a decision must be aware of their responsibilities in order for implementation to be successful. Instructions for putting policies into effect must be given to the right people and must be precise, accurate, and consistent. Decision-makers risk misinterpreting their intentions if they do not provide clear instructions on the policies they want to be implemented. It goes without saying that when implementers are unsure of what to do, there is a greater likelihood that they will not carry out a policy as those who passed or ordered it intended". Berdasakan penjelasan dari Edwards III, maka peneliti melakukan wawancara dengan jelas/akurat, dan memperhatikan konsisten. tiga sub-faktor yaitu Penyaluran informasi/trnasmisi, Penyaluran infromasi/transmisi informasi "Perintah biasanya kebijakan berdasarkan diperoleh langsung dari Kabid. Informasi biasanya dapat dibagikan secara lisan atau tertulis. Kalau kita ketemu misalnya, bisa dilakukan secara lisan; jika tidak, bisa dilakukan melalui chat WA" dan distribusi ini (Wawancara dengan staf selaku statistik bidang anggota bidang administrasi pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Jumat 25-03-2022) Jelas/akurat "Satu-satunya kesalahpahaman yang ada adalah di sekitar kita saja, bukan di luar, jadi kalau kabid biasanya menyampaikan informasi dia akan bertanya dua kali, apakah Anda mengerti maksudnya, jadi usahakan untuk meminimalisir kesalahan (Wawancara dengan staf bidang selaku statistik anggota bidang administrasi pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Jumat 25-03-2022) PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 25
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: seperti itu. Di lain waktu yang salah paham adalah ya, kami paham yang dimaksud seperti ini tapi kami memahami yang lain, ada yang seperti itu, tapi umumnya harus ada konfirmasi dua kali sebelum produk yang kami luncurkan sampai ke publik" Konsisten "Ya, konsisten dan tidak bisa diubah karena kejelasan peraturan gubernurnya sudah sangat jelas. Kalau misalnya ada yang kurang, lagi ke pak tanyakan kabidnya" (Wawancara dengan staf selaku statistik bidang anggota bidang operasional pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Senin 28-03-2022) Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara anggota tim pengelola dan pimpinan telah tejalin hampir sempurna . Dalam hal ini yang memimpin adalah Kepala Bidang Statistik yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pengelola Data Sumsel. Mereka telah bertukar informasi secara terkait kebijakan. Pimpinan mengkomunikasikan informasi ini secara lisan, langsung, atau tertulis menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp. Namun, hanya sedikit orang yang menerima petunjuk atau informasi karena kelompok ini jarang digunakan. Hasil temuan tersebut juga selaras pada penelitian (Maail, 2018) yaitu adanya kekurangan dalam komunikasi antar unit kerja dan level pemerintah lokal dan nasional. jelas, konsisten, dan mengikuti aturan Sumber daya Sehubungan dengan faktor Sumber Daya, Edwards III (1980:10) menjelaskan: "Important resources include personnel with the right number and skill set, sufficient and pertinent information about how to carry out policies and about other participants' compliance, the power to guarantee that policies are carried out as intended, and facilities (buildings, machinery, supplies, and land) in which or with which to provide services. Laws won't be upheld, services won't be rendered, and sensible regulations won't be created if there are insufficient resources". Berdasakan penjelasan dari Edwards III, maka peneliti melakukan wawancara dengan memperhatikan empat sub-faktor yaitu staff/SDM, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Staff/SDM "Bidang statistika hanya ada lima orang PNS, satu orang kabid, dua orang kasi, dan masing-masing satu orang staf karena kita melakukannya dalam bentuk lapangan. Dari segi kompetensinya otomatis merupakan suatu permasalahan karena, untuk dapat mengelola data, data tersebut secara otomatis harus berasal dari berbagai disiplin ilmu, terutama statistika dan analisis data. Meski baru mulai memperkuat hal tersebut, pemerintah daerah di Indonesia belum mencapai kondisi ideal. Nah untuk mengatasi itu dapat dilakukan melalui penambahan sumber daya manusia dan peningkatan pelatihan" (Wawancara Kepala dengan bidang statistik selaku sekretaris tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Kamis 24-03- 2022) 26 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Informasi Ya, sumbernya banyak sekali, tapi sumber informasi utamanya ya peraturan presiden tentang satu data itu. Sumber lain juga ada seperti dari lembaga terkait dan beberapa informasi dari internet. Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas kebijakan seperti kebijakan satu data ini" (Wawancara Kepala dengan bidang statistik selaku sekretaris tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Kamis 24-03- 2022) Kewenangan "ya, diskominfo itu kan mempunyai tiga peran dan fungsi, yaitu penanggung jawab pelaksanaan tugas Komunikasi dan Informatika, Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian, dan statistik. Ketiga urusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, dan satu data ini termasuk dalam statistik yang bersangkutan dengan wali data yang ditetapkan dengan peraturan presiden Nomor 39" (Wawancara Kepala dengan statistik bidang selaku sekretaris tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Kamis 24-03- 2022) Fasilitas "Fasilitas yang kita miliki ini mengingat Kementerian Perhubungan dan Diskominfo baru terbentuk dalam waktu lima tahun kurang lebih, penyediaan infrastruktur untuk mendukung data tersebut dari sisi minimal berarti kita sudah bisa berjalan, namun kita belum mencapai titik maksimal. dari fasilitas infrastruktur. Misalnya laptop jenis apa pun, belum maksimal padahal kapasitas kita sudah beroperasi 80 persen. Ya, kami memiliki back up, dan sistem server data kami sudah beroperasi pada kapasitas maksimum, sehingga kami sudah terlindungi jika terjadi masalah penyimpanan. Namun, kami belum mencapai potensi maksimal untuk input tipe data" (Wawancara Kepala dengan Seksi Monitoring dan Evaluasi selaku bidang anggota teknis tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Kamis 24-03- 2022) pada Berdasakan hasil penelitian, secara keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel tidak kekurangan sumber daya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Tetapi sumber daya manusia di bidang statistika masih sangat sedikit, meskipun telah dibentuk tim pengelola data khusus untuk mendorong kebijakan. Namun, tim ini belum dapat bekerja dengan baik karena keterbatasan jumlah individu yang memiliki kompetensi memadai. Selain itu, kandidat yang sempurna dengan pelatihan analisis data dan statistik masih kurang di bidang statistik atau di tim pengelola data Sumsel. Temuan ini serupa dengan penelitian dari (Amelia & Rahayu, 2023), yang menjadi hamabatan pada SDM yaitu kapasitas teknis penyelenggara. Selain itu, informasi yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas RI, booklet online, peraturan perundang-undangan terkait kebijakan, dan sumber lainnya telah memberikan banyak informasi kepada para implementator yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan SDI karena informasi menjadi syarat dalam membangun dan meningkatkan kinerja kebijakan (Fuchuan et al., 2023). Terkait sumber daya kewenangan, instansi seperti walidata, telah memahami tanggung jawab yang diembannya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur 27 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Sumsel Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumsel. Peraturan merupakan pedoman implementasi yang diatur oleh setiap pemerintah (Zhao & Fan, 2021). Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel memiliki sumber daya infrastruktur yang memadai secara keseluruhan, termasuk di bidang statistik dan tim pengelola data Sumsel. Namun, sejak instansi ini didirikan pada tahun 2017, sumber daya infrastruktur untuk operasional belum pernah diperbarui, sehingga membuat pelaksana menjadi kurang ideal saat melakukan tugas seperti entri data dan tugas serupa lainnya. Di sisi lain, kantor gubernur berfungsi sebagai pusat data provinsi dan dilengkapi dengan peralatan yang sangat memadai. Temuan pada sumber daya fasilitas juga selaras pada penelitian dari (Aarshi et al., 2018) karena fasilitas menjadi sumber daya dalam teknis dalam pelaksanaan kebijakan open data. Disposisi Sehubungan dengan faktor disposisi Edwards III (1980:11) menjelaskan: "In order for implementation to go smoothly, implementers need to be motivated to carry out a policy in addition to having the necessary skills and knowledge. The majority of implementers have a great deal of latitude in how they carry out policies. Their independence from the people who create the policies, even their nominal superiors, is one of the causes of this. The policies' inherent complexity is another factor. However, the way implementers use their discretion is largely determined by how they feel about the policies. Their opinions of the policies themselves as well as how they perceive them to affect their personal and organizational interests will, in turn, have an impact on their attitudes". Berdasakan penjelasan dari Edwards III, maka peneliti melakukan wawancara dengan memperhatikan empat sub-faktor yaitu kognisi, arahan, tanggapan, dan pengangkatan birokrasi. Kognisi "Iya, sudah ada Perpres terkait kebijakan satu data ini, dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data untuk Sumsel. Diskominfo punya kewenangan mengelola dan mendistribusikan data ke masing-masing daerah. portal sebagai wadah data sesuai dengan peraturan ini, baik di pusat maupun daerah. Seperti kita sudah memiliki portal SIMATA" dengan Kepala (Wawancara Dinas dan Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Selatan tim pengelola satu data Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Sekretaris oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Provinsi Sumsel. PLG, Senin 28-03-2022) selaku ketua Arahan "Kita runut ya, kalau arahannya biasanya dari kadis dulu sebagai pejabat di lembaga ini, kemudian dari kabid lalu kasi, jadi kita saling dan mengoreksinya juga" memberi masukan (Wawancara dengan staf bidang statistik selaku anggota bidang administrasi pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Jumat 25-03-2022) Tanggapan "Menurut kabid mengeluarkan sebagian besar arahan terkait kebijakan satu data, Data tersebut adalah tanggung jawab kami, dan kami harus mematuhinya." pemahaman kami, (Wawancara dengan staf bidang statistik selaku anggota bidang administrasi pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Jumat 25-03-2022) PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 28
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Pengangkatan birokrasi "Kami sudah mengeluarkan surat keputusan tentang Tim Pengelola Satu Data Sumsel yang mempunyai beberapa bagian dan dipimpin oleh kepala dinas. Namun kinerjanya terus belum maksimal meningkatkan kapasitas" karena kami dengan Kepala (Wawancara bidang statistik selaku sekretaris tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Kamis 24-03-2022) insentif khusus diluar gaji, "Iya, ada nominal ketua tim 1 juta rupiah, sekretaris tim 750 ribu rupiah dan anggota 500 ribu rupiah, nominalnya berbeda-beda sesuai tanggung jawabnya" (Wawancara dengan staf bidang statistik selaku anggota bidang administrasi pada tim pengelola satu data Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, jumat 25 maret 2022) Berdasakan hasil penelitian, Tim pengelola satu data Sumsel dan seluruh jenjang birokrasi bidang statistik sudah mengetahui dan memahamai aturan, tanggung jawab, dan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan SDI, sehingga menunjukkan bahwa para pelaksana mempunyai kesadaran yang sangat baik terhadap kebijakan tersebut. Pemahaman dalam pemerintah mengimplementasikan kebijakan (H. J. Wang & Lo, 2020). Selain itu, sehubungan dengan arahan dan tanggapan dalam kebijakan SDI, para pimpinan instansi seperti kepala Diskominfo sumsel, yang juga merangkap sebagai ketua tim pengelola satu data, dan kepala bidang statistik, yang juga merangkap sebagai sekretaris tim pengelolaan satu data telah memberikan panduan yang sangat baik untuk anggota staf yang bekerja di bawah mereka. Hal ini terlihat dari tanggapan para anggota staf, yang menerima perintah dari pimpinan dan melaksanakannya. Arahan dan tanggpan merupakan pendukung dalam mempermudah pelaksanaan kebijakan (Yudan & Virgy, 2021). Selanjutnya, kebijakan SDI Sumsel melibatkan pengangkatan birokrasi dan insentif. Personil yang dikonfirmasi sebagai bagian dari Tim Pengelola Data Sumsel telah ditunjuk, yang diambil dari sumber daya manusia dari hampir setiap bidang di Diskominfo Provinsi Sumsel. Meski demikian, tim masih menghadapi tantangan karena tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensinya. Padahal, tim telah menerima honor sebagai kompensasi berdasarkan porsi tugas dan penugasan yang diberikan. Hal ini juga selaras dengan penelitian dari (Zhao et al., 2022) yaitu kurangnya signifikansi sumber daya keuangan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan data pemerintah terbuka. terhadap manfaat dari kebijakan merupakan dorongan Struktur birokrasi Sehubungan dengan faktor struktur birokrasi Edwards III (1980:11) menjelaskan: "Deficits in the bureaucratic structure can prevent a policy from being implemented, even if there are enough resources available and those responsible for implementing it are aware of what needs to be done and want to do it. Organizational fragmentation can make it more difficult to coordinate the implementation of a complex policy that requires the cooperation of many people. It can also waste limited resources, impede change, cause confusion, result in policies that serve contradictory purposes, and cause crucial functions to be overlooked". Berdasakan penjelasan dari Edwards III, maka peneliti melakukan wawancara dengan memperhatikan dua sub-faktor yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 29
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Standar operasional prosedur "SOP-nya belum ada, tapi mekanisme tahapannya sendiri sudah ada dan jelas dalam peraturan gubernur, karena dalam peraturan gubernur sudah ada urutan tahapannya" (Wawancara dengan statistik staf bidang selaku anggota bidang operasional pada tim pengelola satu data Provinsi Sumsel. PLG, Senin 2022) 28-03- Fragmentasi "Fungsi produksi biasanya menangani data terkait data industri dan pertanian, disusul dengan data ketahanan pangan dan OPD, yang biasanya terkait dengan "Fungsi produksi adalah yang bertanggung jawab melakukan koordinasi, tim produksi bertanggung jawab terhadap SDI atau sektor yang ada di sektor tersebut. departemen pelayanan yang biasa mereka hubungi, dan juga mengkoordinasikan rapat kerja." Ini adalah contoh bagaimana tugas dibagi. Misalnya, jika kita memiliki fungsi produksi, fungsi tersebut akan digabungkan menjadi satu tim data" untuk rapat biasanya saya dengan (Wawancara Staf Provinsi BPS Sumsel selaku ketua tim dan diseminasi layanan statistik satu data. PLG, Senin 2022) 28-03- "Iya untuk mencerminkan itu, kita sebagai produsen data, jadi kita lakukan pendataan dari dinas pariwisata di kabupaten kota, lalu kita kumpulkan dan kirimkan ke walidata, nah itu juga salah satu koordinasinya, lalu ada juga koordinasi kemarin dari BPS dan Diskominfo via Zoom membahas tentang satu data dari" dengan (Wawancara staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel selaku anggota tim produsen data. PLG, Senin 2022) 28-03- Berdasakan hasil penelitian, tim pengelola satu data saat ini sedang dalam proses menyusun SOP terkait spesifik kebijakan SDI di Sumsel. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan kebijakan SDI saat ini sudah cukup terlihat berkat aturan seperti Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumsel dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Kemudian, koordinasi penyelesaian pekerjaan dan pembagian tugas antar lembaga merupakan contoh fragmentasi. Meskipun Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Satu Data Sumsel pada BAB VI tentang Penyelenggara Satu Data sudah dilaksanakan dan sangat jelas mengenai pembagian tugas antar instansi terkait, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel tidak memberikan banyak perhatian yaitu kurang memperhatikan penitingnya memperbarui data-data yang relevan ke portal SIMATA. Selain itu, sejumlah OPD penghasil data seperti Disbudpar Provinsi Sumsel kerap berpindah delegasi saat rapat koordinasi tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada pembina data atau walidata. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya koordinasi kerja dan penyampaian informasi ke OPD produsen. Lemahnya koordinasi juga disebabkan karena lemahnya komunikasi eksternal antar OPD yang belum memiliki mekanisme kerja lintas sektoral (Amelia & Rahayu, 2023). 30 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: KESIMPULAN Riset ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat Implementasi kebijakan SDI mewujudkan Open Goverment Data di Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan tersebut antara lain pada sub-faktor transmisi, sub-faktor staff dan fasilitas, sub- faktor pengangkatan birokrasi serta sub-faktor SOP dan Fragmentasi. Adapun yang menjadi pendukung dalam Kebijakan SDI Provinsi Sumsel yaitu sub-faktor kejelasan dan konsistensi, sub-faktor informasi dan wewenang serta sub-faktor kognisi, arahan, tanggapan dan insentif. Berdasarkan hambatan yang ditemukan, maka sebaiknya sub-faktor transmisi dalam penyaluran komunikasi di perbanyak agar dapat mencipatakan komunikasi yang transparan. Pada faktor sumber daya sebaiknya staff teknis yang mengelola SDI di tambahkan, dan dilakukan pembaruan pada fasilitas operasional untuk tim pengelola satu data. Pada faktor disposisi dengan sub-faktor pengangkatan birokrasi sebaiknya dilakukan penguatan kompetensi dan evaluasi dalam pembagian tugas di tim pengelolaan satu data. Kemudian, pada faktor struktur birokrasi sub-faktor SOP yang sebaiknya pemerintah Provinsi Sumsel mempercepat pembuatan SOP terkait pelaksanaan teknis untuk melengkapi panduan yang ada sebelumnya, dan pada sub-faktor fragmentasi sebaiknya dilakukan sistem reward dan punishment kepada OPD yang menjadi produsen data. Pada penelitian terdapat tiga sudut pandang pihak/penyelenggara kebijakan satu data Sumatera Selatan yaitu BPS Provinsi Sumsel yang berwewenang sebagai pembina data statistik, Diskominfo Provinsi Sumsel sebagai walidata, dan Disbudpar Provinsi Sumsel sebagai produsen data. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini menitikberatkan kepada walidata sedangkan pembina data dan produsen data hanya menjadi pihak pendukung/tambahan. Penelitian mengenai topik Kebijakan Satu Data Indonseia ataupun Open Government Data masih memiliki ruang lingkup penelitian yang sangat luas, karena penelitian mengenai Kebijakan Satu Data Indonesia juga dapat dipadukan dengan perspektif lainnya seperti Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik atau Digital Govenance dalam konteks tata kelola data. Selain itu pada penelitian selanjutnya juga dapat memadukan antara OGD dengan perspektif adopsi kebijakan mengenai open data lainnya dimasa yang akan datang. Maka dari itu penting bagi penelitian selanjutnya untuk terus menegmbangkan topik-topik yang sejenis dalam rangka memperdalam pengetahuan mengenai tata kelola data di Indonesia. UCAPAN TERIMA KASIH Peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka. DAFTAR PUSTAKA Aarshi, S., Malik, B. H., Habib, F., Ashfaq, K., Saleem, I., & Tariq, U. (2018). Faktorons of open government data web portals: A case of Asian countries. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(6), 459-469. ACSH. (2022). Open [Government] Data Policies and Practices: Select Country Cases (Astana (ed.)). Astana Civil Service Hub. Altayar, M. S. (2018). Motivations for open data adoption: An institutional theory perspective. Government Information Quarterly, 35(4), 633-643. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 31
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). ANALYSIS OF INDONESIA'S ONE DATA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF THE CENTRAL STATISTICS AGENCY AS A STATISTICAL DATA COACH. Jurnal Darma Agung, 31(1), 708-719. Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2018). The role of policy entrepreneurs in open government data policy innovation diffusion: An analysis of Australian Federal and State Governments. Government Information Quarterly, 35(1), 123-134. Fuchuan, M., Xiaojuana, Z., & Cuicuib, F. (2023). Improving Open Government Data Performance of Local Governments: A Configurational Analysis Based on TOE Framework. Journal of Integrated Design and Process Science, 1-26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pub. L. No. 39 (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pub. L. No. 39, Peraturan Presiden (2019). Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press. Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open government data from a legal perspective: An AI-driven systematic literature review. Government Information Quarterly, 40(3), 101823. Kurniawan, M. (2023). Integrating One Map Policy into One Data Policy in Pontianak City Government. Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning, 4(2), 59-76. Maail, A. G. (2018). Understanding Barriers In The Implementation Of The One Data Policy In Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling. ITU Journal: ICT Discoveries, 16(2). PDF-E.pdf Matheus, R., & Janssen, M. (2020). A Systematic Literature Study to Unravel Transparency Enabled by Open Government Data: The Window Theory. Public Performance and Management Review, 43(3), 503-534. Mustapa, M. N., Hamid, S., & Nasaruddin, F. H. M. (2022). Factors influencing open government data post-adoption in the public sector: The perspective of data providers. In PLoS ONE (Vol. 17, Issue 11 November). Provinsi Sumatera Selatan, B. P. S. (2023a). BUKU SAKU DATA DAN INDIKATOR SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan, B. P. S. (2023b). PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM ANGKA 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Safarov, I. (2019). Institutional Faktorons of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. Public Performance and Management Review, 42(2), 305-328. Safarov, I. (2020). Institutional Faktorons of Open Government Data Implementation: Evidence from Transition Countries. Public Performance and Management Review, 43(6), 1359- 1389. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 892/KPTS/DISKOMINFO/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, Pub. L. No. 892/KPTS/DISKOMINFO (2021). PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 32
Jurnal Administrasi Publik ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, Pub. L. No. 4 (2021). Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. UNSD. (2020). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Wang, H. J., & Lo, J. (2020). Factors Influencing the Adoption of Open Government Data at the Firm Level. IEEE Transactions on Engineering Management, 67(3), 670-682. Wang, V., & Shepherd, D. (2020). Exploring the extent of openness of open government data - A critique of open government datasets in the UK. Government Information Quarterly, 37(1), 101405. Yang, T. M., & Wu, Y. J. (2016). Examining the socio-technical determinants influencing government agencies' open data publication: A study in Taiwan. Government Information Quarterly, 33(3), 378-392. Yin, K. R. (2016). Qualitative Research from Start to Finish (Second Edi). The Guilford Press. Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Transformative, 7(1), 128-153. Yuniarty, N., Nur, M. A., Syafari, M. R., Jamaluddin, J., & Yunani, A. (2022). Analysis of One Data Policy Implementation in the "Satu Data Hulu Sungai Selatan" to Digitalization and Regional Development (Study on Implementation of Website Portal "Satu Data Hulu Sungai Selatan"). Saudi Journal of Economics and Finance, 6(6), 208-217. Zhang, A., & Lv, N. (2021). Research on the Impact of Big Data Capabilities on Government's Smart Service Performance: Empirical Evidence from China. IEEE Access, 9, 50523- 50537. Zhao, Y., & Fan, B. (2018). Exploring open government data capacity of government agency: Based on the resource-based theory. Government Information Quarterly, 35(1), 1-12. Zhao, Y., & Fan, B. (2021). Effect of an agency's resources on the implementation of open government data. Information and Management, 58(4), 103465. Zhao, Y., Liang, Y., Yao, C., & Han, X. (2022). Key factors and generation mechanisms of open government data performance: A mixed methods study in the case of China. Government Information Quarterly, 39(4), 101717. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 18-33, 2023 doi: 10.47753/pjap.v4i2.72 33