Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No.1, April 2024 hal 59-77 DOI: IMPLIKASI HUKUM PERMENDAG NO. 3 TAHUN 2024 TERHADAP BISNIS JASTIP BARANG IMPOR DI INDONESIA Legal Implications Of Minister Of Trade Regulation No. 3 Of 2024 On The Jastip Imported Goods Business In Indonesia Andria Kusumarini Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 3 tahun 2024 yang mengubah PERMENDAG No. 36 tahun 2023 terhadap bisnis jasa titip barang impor di Indonesia. Dalam respons terhadap dinamika globalisasi dan pertumbuhan ekonomi digital, regulasi ini direvisi untuk memperkuat pengelolaan impor dengan menaikkan standar kepatuhan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa PERMENDAG No. 3 tahun 2024 memperkenalkan ketentuan yang lebih rinci dan ketat tentang lisensi dan prosedur impor, hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kualitas barang impor. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keadilan dalam lingkungan bisnis di ini, disarankan agar para pelaku bisnis jastip dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhannya terhadap regulasi baru, serta memperkuat kerja sama dengan pemasok dan mitra logistik untuk mematuhi standar yang ada. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa regulasi baru ini berpengaruh terhadap bisnis jasa titip dengan menuntut kepatuhan serta proses impor yang lebih terorganisir. Disarankan agar bisnis jasa titip dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi baru, memperkuat kerja sama dengan pemasok, dan memastikan kepatuhan pada prosedur yang diperbarui. Indonesia. Berdasarkan perubahan regulasi SEJARAH ARTIKEL Diterima
Februari 2024 Revisi Februari 2024 Disetujui
Maret 2024 Terbit Online April 2024 Penulis Korespondensi Kata Kunci: 1. Barang Impor 2. Implikasi Hukum 3. Jasa Titip 4. PERMENDAG No. 3/2024 ABSTRACT This study examines the legal implications of the Minister of Trade Regulation (PERMENDAG) No. 3 of 2024, which amends PERMENDAG No. 36 of 2023, on the consignment service business for imported goods in Indonesia. In response to the dynamics of globalization and digital economic growth, this regulation was revised to strengthen import management by raising international compliance standards. The analysis shows that PERMENDAG No. 3 of 2024 introduces more detailed and strict provisions regarding licenses and import procedures, aiming to ensure the security and quality of imported goods. This step is crucial for maintaining consumer trust and ensuring fairness in Indonesia's business environment. Based on these regulatory changes, is recommended that consignment business operators enhance their understanding of and compliance with the new regulations, and strengthen cooperation with suppliers and logistics partners to meet existing standards. The conclusion of the study is that the new regulation affects the consignment service business by demanding higher compliance and more organized import processes. It is advised that consignment businesses enhance their understanding of the new regulations, strengthen cooperation with suppliers, and ensure adherence to updated procedures. it Keywords: 1.Imported Goods 2. Legal Implications 3. Consignment Service 4. Ministry of Trade Regulation No. 3/2024 59
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: I. PENDAHULUAN Di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru dalam sektor perdagangan internasional. Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang tersebut, Kementerian Perdagangan Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan ini dirancang untuk memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur impor barang ke Indonesia, menjadikan proses tersebut lebih efisien dan transparan. Penyesuaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif dalam pasar global sambil memastikan bahwa praktik impor mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Bisnis jastip di Indonesia saat ini sangatlah menjamu dalam segala bidang. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat tinggi bagi para pengusaha dalam melakukan jastip barang-barang yang kondisinya belum ada di Indonesia atau harga yang ditawarkan lebih miring daripada harga jual di Indonesia. Hal ini menjadikan dinamika perdagangan global dalam kebutuhan adaptasi regulasi yang lebih ketat dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan impor barang di Indonesia, Kementerian Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 3 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum sebelumnya, menyesuaikannya dengan kebutuhan ekonomi saat ini dan memastikan bahwa kegiatan impor dilakukan dalam kerangka yang lebih terstruktur dan transparan. Sebagai salah satu sektor yang terdampak secara langsung oleh peraturan ini adalah bisnis jasa titip barang impor, yang telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024 yang menggantikan PERMENDAG Nomor 36 Tahun 2023, terdapat beberapa pasal yang secara langsung mempengaruhi operasional dan regulasi terhadap bisnis jasa titip (jastip) barang impor di Indonesia. PERMENDAG ini merupakan respons terhadap dinamika perdagangan global dan kebutuhan adaptasi regulasi yang lebih 60
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: ketat dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia, serta untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses impor. Pasal-pasal kunci dalam PERMENDAG Nomor 3 Tahun 2024 meliputi ketentuan mengenai lisensi impor yang lebih ketat dan proses verifikasi barang yang diperketat, yang berdampak langsung terhadap bisnis jastip. Pasal ini menegaskan bahwa semua bisnis yang terlibat dalam impor barang ke Indonesia harus memiliki lisensi yang valid dan mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk pemeriksaan dan standarisasi barang yang diimpor. Ini memastikan bahwa barang yang diimpor melalui jasa titip memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Literatur yang ada sebelumnya, seperti yang diuraikan dalam studi mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor pasca berlakunya PERMENDAG Nomor 40 Tahun 2022, menunjukkan bahwa perubahan dalam regulasi impor sering kali berdampak luas pada kegiatan ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada impor barang (Ardianti, 2022). Namun, literatur tersebut lebih banyak berfokus pada dampak larangan impor untuk kategori barang tertentu, sedangkan PERMENDAG Nomor 3 Tahun 2024 mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan lisensi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dan operasional dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 terhadap bisnis jastip barang impor di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk menginformasikan kepada pelaku bisnis tentang perubahan regulasi dan membantu mereka dalam menyesuaikan operasional mereka agar tetap kompatibel dengan hukum yang berlaku, sekaligus membantu pemerintah dalam memonitor efektivitas dan dampak dari perubahan kebijakan ini. Dari uraian di atas, masalah utama yang diidentifikasi berkaitan dengan aspek krusial dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan baru ini mempengaruhi persyaratan lisensi untuk bisnis jasa titip barang impor di Indonesia. Identifikasi ini akan membantu dalam menilai dampak hukum dan operasional dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 terhadap sektor yang bergerak di bidang jasa titip barang impor di Indonesia. 61
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: II. METODE PENELITIAN Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode yang berfokus pada kajian hukum dari segi aspek norma atau peraturan hukum yang berlaku (Ali, 2016). Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang ada dalam mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan implikasi Hukum Permendag No. 3 tahun 2024 terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis permasalahan terkait Implikasi Hukum Permendag No. 3 tahun 2024 terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan sumber hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan produk hukum lainnya, untuk menjawab isu-isu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang berkaitan permasalahan penelitian (Djulaeka & Rahayu, 2019). III. PEMBAHASAN Pengaruh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 Terhadap Persyaratan Lisensi untuk Bisnis Jasa Titip Barang Impor di Indonesia Dalam rangka merespons dinamika pasar global yang cepat dan perubahan dalam struktur ekonomi domestik, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperbaharui dan mengoptimalkan kerangka regulasi perdagangan impornya. Inisiatif ini diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini dibuat untuk menangani tantangan yang muncul dari integrasi pasar global yang lebih dalam dan permintaan domestik yang terus meningkat untuk produk impor. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang dan populasi yang besar, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk memastikan bahwa impor barang dilakukan dengan cara yang tidak hanya efisien tetapi juga aman dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku (Ngatikoh & Faqih, 2020). Dalam jurnal ini, kerangka teori yang digunakan akan berfokus pada teori 62
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: yang dikemukakan oleh JD NyHart mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. NyHart menekankan pentingnya hukum sebagai alat utama dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan ekonomi suatu negara (Nyhart, 2017). Teori NyHart membahas beberapa aspek kunci seperti predictability (prediktabilitas), procedural capability (kemampuan prosedural), codification goals (kodifikasi tujuan), serta education (pendidikan) dan accommodation (akomodasi) (Gunardi, 2019). Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024 merupakan respon terhadap kebutuhan penyesuaian regulasi dalam konteks perdagangan global dan domestik yang terus berubah. Regulasi ini khususnya mempengaruhi bisnis jasa titip barang impor di Indonesia, yang telah berkembang sebagai model bisnis populer seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk-produk dari luar negeri (Sianturi et al., 2023). PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 dirancang untuk memodernisasi dan memperkuat kerangka kerja regulasi impor dengan memperkenalkan persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas barang yang masuk ke Indonesia. Dalam upaya merespons tantangan ini dan memastikan bahwa praktik impor selaras dengan kebutuhan pasar yang berkembang serta standar internasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Namun, menanggapi dinamika pasar yang berubah dengan cepat dan kebutuhan untuk lebih meningkatkan tata kelola impor, pemerintah kemudian memperkenalkan Perubahan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan ini tidak hanya mengatasi celah yang ada dalam regulasi sebelumnya tetapi juga menambahkan ketentuan baru yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi dalam proses impor. Peraturan-peraturan ini memiliki dampak yang signifikan, terutama terhadap bisnis jasa titip barang impor, yang tumbuh pesat seiring dengan peningkatan akses digital dan permintaan pasar domestik untuk produk internasional. Berikut uraian perbandingan antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 dan perubahannya dalam 63
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024: Tabel 1. Perubahan Regulasi Impor: PERMENDAG No. 36 Tahun 2023 dan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 Aspek Perubahan atau Perbedaan Kesenjangan Hubungan dengan Bisnis Jasa Titip Impor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 PERMENDAG No. 36 Tahun 2023 memberikan kerangka umum untuk impor barang, mengatur prosedur impor dan lisensi umum tanpa detail spesifik terkait kategori barang. Kurangnya spesifikasikan dalam regulasi membuat peluang bagi interpretasi yang luas dan potensi penyalahgunaan lisensi. Regulasi yang lebih umum memberikan fleksibilitas tetapi juga risiko keamanan lebih rendah dan potensi untuk penyalahgunaan dalam proses impor oleh bisnis jasa titip. Perubahan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 memperkenalkan persyaratan lebih detail terkait kategori barang, menambahkan pengaturan spesifik untuk jenis-jenis tertentu, seperti disebutkan di Pasal 5 yang mengklasifikasikan barang berdasarkan risiko dan kegunaannya. Mengisi kekosongan regulasi sebelumnya dengan memperjelas kriteria dan memperketat persyaratan untuk pemberian lisensi, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban untuk mendapatkan lisensi impor yang spesifik berdasarkan klasifikasi barang. Dengan peraturan yang lebih ketat dan terstruktur, seperti dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 12 yang memperketat prosedur verifikasi dan audit, bisnis jasa titip harus mengadaptasi operasi mereka untuk memastikan kepatuhan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. 64
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif untuk memperkuat regulasi impor. Perubahan yang diperkenalkan oleh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 tidak hanya mengatasi kekurangan dalam regulasi sebelumnya tetapi juga menetapkan standar yang lebih tinggi dan lebih detail yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam impor barang. Penambahan kategori lisensi baru dan persyaratan lisensi yang lebih spesifik meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan, sehingga meminimalisir risiko impor ilegal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk bisnis jasa titip, peraturan yang lebih ketat ini mendorong mereka untuk lebih memperhatikan kepatuhan dan meningkatkan praktik operasional mereka. Secara keseluruhan, perubahan ini mendukung visi pemerintah untuk menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan kompetitif yang mampu beroperasi dalam skala global dengan standar yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan tata kelola impor sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penerapan regulasi ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua barang yang diimpor memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta diimpor oleh entitas yang memiliki lisensi yang sesuai dan valid. Ini termasuk persyaratan lisensi baru dan lebih komprehensif untuk bisnis jasa titip, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kegiatan impor ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kompetitif. Implementasi dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 ini akan memerlukan penyesuaian yang signifikan dari para pelaku bisnis jasa titip barang impor. Penyesuaian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan operasional, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai regulasi baru. Pemerintah berperan aktif dalam menyediakan informasi dan dukungan kepada bisnis jasa titip agar dapat memahami dan memenuhi semua persyaratan baru tersebut. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa transisi ke regulasi baru berjalan lancar dan efektif, menguntungkan semua pihak yang terlibat, dan mendukung visi Indonesia untuk menjadi pasar yang lebih terintegrasi dalam ekonomi global. 65
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: Sebelum berlakunya PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, proses perolehan lisensi untuk bisnis jasa titip barang impor di Indonesia tergolong umum dan tidak terlalu spesifik. Bisnis jasa titip umumnya memanfaatkan lisensi impor umum yang tidak membedakan antara berbagai jenis impor barang (Sianturi et al., 2023). Hal ini kadang-kadang memungkinkan celah untuk penyalahgunaan lisensi dalam skala yang lebih luas, termasuk impor barang-barang yang seharusnya mendapatkan pengawasan lebih ketat. Proses perizinan yang kurang spesifik ini seringkali dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap barang impor (Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia). Dengan diberlakukannya PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, pemerintah mengintroduksi sistem lisensi yang lebih ketat dan tersegmentasi, khususnya bagi bisnis jasa titip. Perubahan ini mencakup pengenalan kategori lisensi baru yang lebih spesifik, yang menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis barang yang diimpor serta tujuan impornya. Regulasi baru ini mengharuskan bisnis jasa titip untuk mendapatkan lisensi impor khusus yang mencerminkan jenis barang yang spesifik, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan. Lisensi baru ini memungkinkan otoritas untuk melakukan pemeriksaan yang lebih terfokus dan efisien, serta mengurangi potensi pelanggaran impor. Berdasarkan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, terdapat beberapa perubahan khusus dalam persyaratan lisensi untuk bisnis jasa titip barang impor di Indonesia yang tercantum dalam regulasi. Berikut adalah perubahan tersebut: 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Setiap importir harus memiliki Perizinan Berusaha yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Tingkat risiko ini ditentukan sesuai dengan klasifikasi dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yang mempengaruhi jenis persyaratan dan dokumen yang perlu dilengkapi untuk memperoleh atau memperbaharui lisensi impor . 2. Persetujuan Importir Terdaftar (API-P) dan Non-Importir Terdaftar (API-U): Importir yang ingin melakukan kegiatan impor harus terdaftar sebagai API-P atau API-U. Ini mempengaruhi barang-barang tertentu yang dapat mereka impor, termasuk barang modal dalam keadaan tidak baru dan barang-barang tertentu yang memerlukan persetujuan khusus sebelum impor dapat dilakukan . 66
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: 3. Syarat Tambahan untuk Barang Modal Tidak Baru: Untuk impor barang modal dalam keadaan tidak baru, importir harus memenuhi syarat tambahan seperti memiliki surat pernyataan tentang maksud dan tujuan impor barang tersebut, yang tidak akan diperdagangkan kembali atau dijadikan skrap. Importir juga harus menyatakan bahwa usia barang tersebut tidak melebihi lima tahun . 4. Masa Berlaku PI: Persetujuan Importir memiliki masa berlaku yang terbatas, biasanya satu tahun. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari importir untuk memastikan bahwa mereka memperbaharui dokumen-dokumen perizinan tepat waktu untuk menghindari gangguan dalam aktivitas impor mereka Pengaruh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 terhadap persyaratan lisensi untuk bisnis jasa titip barang impor di Indonesia telah menandai perubahan penting dalam regulasi perdagangan impor. Peraturan ini telah diperkenalkan sebagai respon terhadap kebutuhan adaptasi dalam sistem perdagangan yang dinamis dan menantang. Dengan mengimplementasikan sistem lisensi yang lebih ketat dan tersegmentasi, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menutup celah yang mungkin digunakan untuk penyalahgunaan lisensi dalam skala yang lebih luas. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses impor tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi, serta diimpor oleh entitas yang memiliki lisensi yang sesuai dan valid. Penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi regulasi baru ini mencakup peningkatan kapasitas dan pengetahuan oleh para pelaku bisnis jasa titip, termasuk pemahaman mendalam mengenai jenis barang yang diimpor dan tujuan impornya. Ini mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meninjau kembali operasional mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan lisensi yang diperbarui. Penerapan efektif dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 tidak hanya akan memperkuat tata kelola impor tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kompetitif. Keseluruhan perubahan ini diharapkan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar yang terintegrasi dan kompetitif dalam ekonomi global. Menghadapi tantangan dari ekonomi global yang terus berubah dan persaingan pasar yang meningkat, Indonesia berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan 67
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: standar internasional dan meningkatkan kualitas pengawasan perdagangan (Safitri & Bakhtiar, 2024). Sebagai sebuah negara dengan pasar yang dinamis dan berkembang, penyesuaian ini penting untuk memastikan perdagangan yang adil dan transparan, serta untuk memelihara kestabilan ekonomi domestik. Keperluan untuk memperkuat tata kelola impor dan menyesuaikan praktik bisnis dengan kebijakan global menjadi semakin mendesak, mengingat pentingnya sektor impor bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis dalam negeri, termasuk bisnis jasa titip barang impor yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi (Ahmad, 2020). Bisnis jasa titip atau "jasa titip online" di Indonesia telah berkembang sebagai respon terhadap kemudahan akses dan permintaan yang meningkat terhadap barang-barang dari luar negeri. Model bisnis ini memanfaatkan kecanggihan internet untuk memfasilitasi pembelian barang untuk konsumen yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke pasar luar negeri atau yang mencari kemudahan dalam berbelanja (Wiratama, 2020). Pelaku usaha jasa titip bertindak sebagai perantara, di mana mereka menerima pesanan dari konsumen, membeli barang tersebut dari luar negeri, dan mengirimkannya ke konsumen. Dengan begitu, jasa titip memungkinkan konsumen mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menghadapi komplikasi proses impor tradisional. Di sisi lain, keberadaan bisnis jasa titip ini menimbulkan tantangan tertentu, terutama terkait dengan regulasi impor dan pajak. Sebelum pemberlakuan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, banyak dari transaksi ini beroperasi dalam zona abu-abu hukum yang tidak selalu jelas diatur, yang memungkinkan beberapa pelaku jasa titip untuk menghindari pembayaran pajak yang semestinya. Hal ini tidak hanya menciptakan persaingan yang tidak adil dengan perusahaan impor yang lebih besar yang mematuhi semua kewajiban pajak dan regulasi, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian negara karena kehilangan pendapatan pajak (Ahmad, 2020). Karena itu, regulasi baru ini dirancang untuk menutup celah tersebut, memperjelas aturan permainan, dan memastikan bahwa semua pelaku ekonomi, termasuk bisnis jasa titip, beroperasi dengan standar yang sama dan adil. Dengan pengakuan akan pentingnya adaptasi dalam kebijakan impor untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang terus berkembang, pemerintah Indonesia 68
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: mengambil inisiatif untuk merumuskan dan melaksanakan perubahan regulasi yang komprehensif. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan baru ini dirancang untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan prosedur yang lebih efisien dan transparan yang bisa mendukung praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utama dari revisi regulasi ini adalah untuk memperkuat kerangka kerja pengawasan impor, menjamin kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan meningkatkan keamanan dan kualitas barang yang diimpor ke Indonesia. PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 secara khusus mempengaruhi bisnis jasa titip barang impor, yang telah menjadi model bisnis populer di tengah peningkatan akses global dan permintaan konsumen domestik untuk produk asing. Regulasi memperkenalkan persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur, yang memungkinkan bisnis jasa titip untuk beroperasi dengan lebih transparan dan efisien. Inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendukung integrasi pasar yang lebih luas dengan ekonomi global, sambil memastikan bahwa kegiatan impor dilakukan dalam kerangka yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi untuk melindungi konsumen dan industri domestik. PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 memperkenalkan kategori baru dalam sistem lisensi impor yang secara signifikan mempengaruhi bisnis jasa titip. Menurut Pasal 5 dari regulasi tersebut, lisensi impor sekarang diklasifikasikan berdasarkan jenis barang dan kegiatan impor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada barang impor yang lebih berisiko atau memerlukan penanganan khusus. Dengan adanya kategorisasi ini, bisnis jasa titip harus menyesuaikan prosedur mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki lisensi yang tepat sesuai dengan jenis barang yang mereka titipkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir risiko pelanggaran regulasi. Sesuai dengan Pasal 8 dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, persyaratan untuk mendapatkan dan memperbarui lisensi impor telah diperketat. Regulasi membutuhkan dokumentasi yang lebih rinci dan verifikasi dari pihak berwenang sebelum lisensi dapat diberikan atau diperbarui. Dokumen yang diminta meliputi bukti kepatuhan terhadap standar keamanan, kualitas produk, dan bukti bahwa bisnis memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyimpan atau menangani ini ini 69
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: barang-barang impor sesuai dengan regulasi lokal. Peningkatan persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya bisnis yang benar-benar memenuhi standar tinggi yang dapat berpartisipasi dalam impor, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Didalam PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 juga menegaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan pasca-impor. Dengan regulasi baru ini, bisnis jasa titip akan menghadapi inspeksi rutin dan audit untuk memastikan kepatuhan terus-menerus terhadap standar yang ditetapkan. Kegiatan ini tidak hanya membatasi risiko terkait dengan barang impor yang tidak memenuhi standar, tetapi juga membangun sistem akuntabilitas yang lebih kuat di mana perusahaan harus secara mempertahankan catatan operasional mereka secara transparan dan akurat. Ini mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme impor. Perubahan-perubahan yang diatur dalam PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 ini secara jelas menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kontrol dan efisiensi proses impor di Indonesia. Bagi bisnis jasa titip, pemahaman mendalam tentang setiap perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi regulasi baru adalah kunci untuk berhasil dan berkembang dalam lingkungan regulasi yang diperbarui ini. Penerapan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap struktur biaya operasional bagi bisnis jasa titip barang impor. Persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur mengharuskan bisnis ini untuk investasi lebih dalam sistem manajemen dan kepatuhan. Misalnya, bisnis mungkin perlu mengupgrade perangkat lunak mereka untuk melacak dan mengelola dokumen impor sesuai dengan standar yang baru. Biaya tambahan juga muncul dari kebutuhan untuk sering melakukan audit internal dan pelatihan staf untuk memastikan pemahaman dan penerapan peraturan yang tepat. Peningkatan biaya ini bisa mempengaruhi margin keuntungan dan memerlukan penyesuaian dalam strategi penetapan harga untuk mempertahankan keseimbangan antara kepatuhan dan profitabilitas. Selain itu, PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 mempengaruhi manajemen rantai pasok bisnis jasa titip dengan memperkenalkan kebutuhan untuk verifikasi yang lebih rinci dari pemasok dan produk impor. Bisnis harus memastikan bahwa semua aktif 70
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: barang yang diimpor memenuhi spesifikasi baru yang ketat dan bahwa semua pemasok beroperasi dalam kepatuhan penuh dengan regulasi baru. Hal membutuhkan pengembangan kerjasama yang lebih erat dengan pemasok dan peningkatan kegiatan due diligence. Tantangan ini juga membawa peluang untuk menegosiasikan kembali kontrak dengan pemasok untuk menjamin ketentuan yang lebih baik atau mencari pemasok baru yang mungkin lebih sesuai dengan kerangka kerja regulasi yang baru. Dalam menyikapi perubahan regulasi impor yang diterapkan oleh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, bisnis jasa titip di Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan dan kesempatan baru. Regulasi ini tidak hanya memperketat persyaratan lisensi dan prosedur impor, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku bisnis. Perubahan ini menuntut bisnis jasa titip untuk mengevaluasi ulang dan meningkatkan sistem internal mereka, baik dalam hal teknologi yang digunakan maupun dalam prosedur operasional, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menghadapi tantangan dari ekonomi global yang terus berubah dan persaingan pasar yang meningkat, Indonesia berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dan meningkatkan kualitas pengawasan perdagangan (Safitri & Bakhtiar, 2024). Sebagai sebuah negara dengan pasar yang dinamis dan berkembang, penyesuaian ini penting untuk memastikan perdagangan yang adil dan transparan, serta untuk memelihara kestabilan ekonomi domestik. Keperluan untuk memperkuat tata kelola impor dan menyesuaikan praktik bisnis dengan kebijakan global menjadi semakin mendesak, mengingat pentingnya sektor impor bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis dalam negeri, termasuk bisnis jasa titip barang impor yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi (Ahmad, 2020). Bisnis jasa titip atau "jasa titip online" di Indonesia telah berkembang sebagai respon terhadap kemudahan akses dan permintaan yang meningkat terhadap barang-barang dari luar negeri. Model bisnis ini memanfaatkan kecanggihan internet untuk memfasilitasi pembelian barang untuk konsumen yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke pasar luar negeri atau yang mencari kemudahan dalam ini 71
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: berbelanja (Wiratama, 2020). Pelaku usaha jasa titip bertindak sebagai perantara, di mana mereka menerima pesanan dari konsumen, membeli barang tersebut dari luar negeri, dan mengirimkannya ke konsumen. Dengan begitu, jasa titip memungkinkan konsumen mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menghadapi komplikasi proses impor tradisional. Di sisi lain, keberadaan bisnis jasa titip ini menimbulkan tantangan tertentu, terutama terkait dengan regulasi impor dan pajak. Sebelum pemberlakuan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, banyak dari transaksi ini beroperasi dalam zona abu-abu hukum yang tidak selalu jelas diatur, yang memungkinkan beberapa pelaku jasa titip untuk menghindari pembayaran pajak yang semestinya. Hal ini tidak hanya menciptakan persaingan yang tidak adil dengan perusahaan impor yang lebih besar yang mematuhi semua kewajiban pajak dan regulasi, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian negara karena kehilangan pendapatan pajak (Ahmad, 2020). Karena itu, regulasi baru ini dirancang untuk menutup celah tersebut, memperjelas aturan permainan, dan memastikan bahwa semua pelaku ekonomi, termasuk bisnis jasa titip, beroperasi dengan standar yang sama dan adil. Dengan pengakuan akan pentingnya adaptasi dalam kebijakan impor untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang terus berkembang, pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk merumuskan dan melaksanakan perubahan regulasi yang komprehensif. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan baru ini dirancang untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan prosedur yang lebih efisien dan transparan yang bisa mendukung praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utama dari revisi regulasi ini adalah untuk memperkuat kerangka kerja pengawasan impor, menjamin kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan meningkatkan keamanan dan kualitas barang yang diimpor ke Indonesia. PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 secara khusus mempengaruhi bisnis jasa titip barang impor, yang telah menjadi model bisnis populer di tengah peningkatan akses global dan permintaan konsumen domestik untuk produk asing. Regulasi memperkenalkan persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur, yang memungkinkan bisnis jasa titip untuk beroperasi dengan lebih transparan dan efisien. Inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendukung integrasi pasar yang lebih luas dengan ekonomi global, sambil ini 72
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: memastikan bahwa kegiatan impor dilakukan dalam kerangka yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi untuk melindungi konsumen dan industri domestik. PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 memperkenalkan kategori baru dalam sistem lisensi impor yang secara signifikan mempengaruhi bisnis jasa titip. Menurut Pasal 5 dari regulasi tersebut, lisensi impor sekarang diklasifikasikan berdasarkan jenis barang dan kegiatan impor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada barang impor yang lebih berisiko atau memerlukan penanganan khusus. Dengan adanya kategorisasi ini, bisnis jasa titip harus menyesuaikan prosedur mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki lisensi yang tepat sesuai dengan jenis barang yang mereka titipkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir risiko pelanggaran regulasi. Sesuai dengan Pasal 8 dari PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, persyaratan untuk mendapatkan dan memperbarui lisensi impor telah diperketat. Regulasi membutuhkan dokumentasi yang lebih rinci dan verifikasi dari pihak berwenang sebelum lisensi dapat diberikan atau diperbarui. Dokumen yang diminta meliputi bukti kepatuhan terhadap standar keamanan, kualitas produk, dan bukti bahwa bisnis memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyimpan atau menangani barang-barang impor sesuai dengan regulasi lokal. Peningkatan persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya bisnis yang benar-benar memenuhi standar tinggi yang dapat berpartisipasi dalam impor, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Didalam PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 juga menegaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan pasca-impor. Dengan regulasi baru ini, bisnis jasa titip akan menghadapi inspeksi rutin dan audit untuk memastikan kepatuhan terus-menerus terhadap standar yang ditetapkan. Kegiatan ini tidak hanya membatasi risiko terkait dengan barang impor yang tidak memenuhi standar, tetapi juga membangun sistem akuntabilitas yang lebih kuat di mana perusahaan harus secara mempertahankan catatan operasional mereka secara transparan dan akurat. Ini mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme impor. Perubahan-perubahan yang diatur dalam PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 ini secara jelas menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kontrol dan ini aktif 73
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: efisiensi proses impor di Indonesia. Bagi bisnis jasa titip, pemahaman mendalam tentang setiap perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi regulasi baru adalah kunci untuk berhasil dan berkembang dalam lingkungan regulasi yang diperbarui ini. Penerapan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap struktur biaya operasional bagi bisnis jasa titip barang impor. Persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur mengharuskan bisnis ini untuk investasi lebih dalam sistem manajemen dan kepatuhan. Misalnya, bisnis mungkin perlu mengupgrade perangkat lunak mereka untuk melacak dan mengelola dokumen impor sesuai dengan standar yang baru. Biaya tambahan juga muncul dari kebutuhan untuk sering melakukan audit internal dan pelatihan staf untuk memastikan pemahaman dan penerapan peraturan yang tepat. Peningkatan biaya ini bisa mempengaruhi margin keuntungan dan memerlukan penyesuaian dalam strategi penetapan harga untuk mempertahankan keseimbangan antara kepatuhan dan profitabilitas. Selain itu, PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 mempengaruhi manajemen rantai pasok bisnis jasa titip dengan memperkenalkan kebutuhan untuk verifikasi yang lebih rinci dari pemasok dan produk impor. Bisnis harus memastikan bahwa semua barang yang diimpor memenuhi spesifikasi baru yang ketat dan bahwa semua pemasok beroperasi dalam kepatuhan penuh dengan regulasi baru. Hal membutuhkan pengembangan kerjasama yang lebih erat dengan pemasok dan peningkatan kegiatan due diligence. Tantangan ini juga membawa peluang untuk menegosiasikan kembali kontrak dengan pemasok untuk menjamin ketentuan yang lebih baik atau mencari pemasok baru yang mungkin lebih sesuai dengan kerangka kerja regulasi yang baru. Dalam menyikapi perubahan regulasi impor yang diterapkan oleh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, bisnis jasa titip di Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan dan kesempatan baru. Regulasi ini tidak hanya memperketat persyaratan lisensi dan prosedur impor, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku bisnis. Perubahan ini menuntut bisnis jasa titip untuk mengevaluasi ulang dan meningkatkan sistem internal mereka, baik dalam hal teknologi yang digunakan maupun dalam prosedur operasional, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar ini 74
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: yang ditetapkan. Keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 mencerminkan komitmen untuk membawa praktik impor Indonesia ke standar internasional yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra dagang internasional. Bagi bisnis jasa titip, ini berarti kesempatan untuk membangun reputasi yang lebih kuat sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan terpercaya. Meskipun ada tantangan awal dalam penyesuaian terhadap regulasi baru, jangka panjangnya menjanjikan peningkatan efisiensi, keamanan produk, dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, adaptasi cepat dan efektif terhadap perubahan regulasi ini akan menjadi kunci bagi bisnis jasa titip untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam pasar yang semakin diatur dan kompetitif ini. IV. KESIMPULAN Analisis pengaruh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 terhadap persyaratan lisensi untuk bisnis jasa titip barang impor di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi ini membawa perubahan mendasar yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan, keamanan, dan transparansi dalam proses impor. Regulasi baru ini, yang memperkenalkan kategori lisensi yang lebih terdefinisi serta persyaratan yang lebih ketat, bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola impor sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dengan aktif memastikan bahwa semua barang yang diimpor oleh entitas yang memiliki lisensi yang valid, berusaha mengurangi risiko kegiatan impor ilegal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk memaksimalkan kepatuhan dan menghindari risiko hukum, penting bagi bisnis jasa titip untuk dapat menyesuaikan operasional dan prosedur internal sesuai dengan persyaratan didalam PERMENDAG No 3 Tahun 2023. Hal tersebut termasuk menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan staf dan teknologi yang diperlukan untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang efektif. Lebih lanjut, bisnis jastip juga harus meningkatkan kolaborasi dengan pemasok dan mitra logistik untuk memastikan bahwa semua aspek dari rantai pasok mereka memenuhi standar baru 75
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: yang ditetapkan oleh PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, mulai dari pemilihan barang hingga pengiriman dan penanganan. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, U. R. (2020). Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online. Jurnal Suara Hukum, 2(1), 71-85. Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Ardianti, A. D. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Jurnal Ketha Semaya, 12(3), 426-435. Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). Metode Penelitian Hukum. Scopindo. Gunardi. (2019). Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu 86-101. Hukum. Imu Hukum, Jurnal Era Hukum Ilmiah 8(1), Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 4(2), 167-190. Nyhart, J. D. (2017). The Role of Law in Economic Development. Forgotten Books. Pratiwi, T., & Lubis, M. T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. UNES Law Review, 6(3), 8174-8179. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Safitri, N., & Bakhtiar, H. S. (2024). Penghapusan Thrifting Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Tanjungpura Law Jurnal, 8(1), 42-58. Sianturi, I., R, R. A., & S, O. W. (2023). Analisis Pemahaman Importir Terhadap Peraturan Bea Cukai Pada Kegiatan Jasa Titip Barang Impor. Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(2), 1633-1649. literate.v8i2.11552 76
Implikasi Hukum PERMENDAG NO.3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia Kusumarini Volume 1, Number 1, Halaman 59-77, April 2024 e- ISSN xxxxx-xxx DOI: Wiratama, R. (2020). Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. 77