Menimbang Mengingat 1 - PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa untuktertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan; b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan; : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di
2 - seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
3 - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.
4 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. 2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. 3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. 4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnyadisingkat P4adalah anggotamasyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kotauntuk membantu tugas Penghulu. 5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan. 6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta Perkawinan. 7. Kartu Perkawinanadalah Buku Pencatatan Perkawinandalam bentuk kartu elektronik. 8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk. 9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk. 10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama. Pasal 2 (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
5 - (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. pendaftaran kehendak perkawinan; b. pengumuman kehendak perkawinan; c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan d. penyerahan BukuPencatatan Perkawinan. BAB II PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN Bagian Kesatu Permohonan Pasal 3 (1) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. (2) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinandilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Bagian Kedua Persyaratan Administratif Pasal 4 Pendaftaran kehendak perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:
6 - a. surat pengantar perkawinandari kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. fotokopi akte kelahiran; c. fotokopi kartu tanda penduduk; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf gmeninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.
7 - Bagian Ketiga Pemeriksaan Dokumen Pasal 5 (1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinanbelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami,calon istri, dan wali atau wakilnya. (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinandengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. (5) Hasil pemeriksaan dokumenperkawinandituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali,Kepala KUA Kecamatan atauPenghulu. (6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. (7) Pemeriksaan dokumen perkawinanyang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan,serta helai kedua disimpan oleh P4. (8) Pemeriksaandokumen perkawinandilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.
8 - Bagian Keempat Penolakan Kehendak Perkawinan Pasal 6 (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinanditolak. (2) Kepala KUA Kecamatan atauPenghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan. BAB III PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN Pasal 7 (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. (2) Pengumuman kehendak perkawinandilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) harikerja sejak pendaftaran perkawinan. (4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinandilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.
9 - BAB IV PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pencatatan perkawinandilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5. Bagian Kedua Rukun Perkawinan Pasal 9 (1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan. (2) Rukun perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. calon suami; b. calon istri; c. wali; d. dua orang saksi; dan e. ijab qabul. Paragraf 1 Calon Suami dan Calon Istri Pasal 10 (1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri. (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuatsuratkuasa di atasmeterai yang diketahuioleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik Indonesia di luarnegerisetempat.
10 - (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; d. berakal;dan e. adil. Paragraf 2 Wali Pasal 11 (1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim. (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek (bapak dari bapak); c. bapak dari kakek (buyut); d. saudara laki-laki sebapak seibu; e. saudara laki-laki sebapak; f. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. anak paman sebapak seibu; k. anak paman sebapak; l. cucu paman sebapak seibu; m. cucu paman sebapak; n. paman bapak sebapak seibu;
11 - o. paman bapak sebapak; p. anak paman bapak sebapak seibu; q. anak paman bapak sebapak; r. saudara laki-laki kandung kakek; s. saudara laki-laki sebapak kakek; t. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan u. anak saudara laki-laki sebapak kakek. (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali. Pasal 12 (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
12 - (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang. Paragraf 3 Saksi Pasal 13 (1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. Paragraf 4 Ijab Qabul Pasal 14 (1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali. (2) Qabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili. Bagian Ketiga Tempat Akad Pasal 15 (1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.
13 - Pasal 16 (1) Akad dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. (2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam,terluar, dan di daerah perbatasan,Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4. (3) Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing. Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan Pasal 17 (1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinanoleh Kepala KUA Kecamatan. (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan. BAB V PENYERAHAN BUKU PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 18 (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. (2) Buku Pencatatan Perkawinandiberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan. (3) Buku Pencatatan Perkawinanditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
14 - BAB VI PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 19 (1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris. (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 20 (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinandan BukuPencatatan Perkawinan. (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. BAB VII PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan,administrasi pencatatan perkawinandilakukan secara offline.
15 - Bagian Kedua Pengesahan Perkawinan Pasal 22 (1) Pencatatan perkawinanberdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama. (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dilakukan atas dasar: a. surat permohonan yang bersangkutan; b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau isbat pada KUA Kecamatan; dan c. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisili pemohon. (3) Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau isbatyang dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu. BAB VIII PERKAWINAN CAMPURAN Bagian Kesatu Pencatatan PerkawinanWarga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Pasal 23 (1) Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16 - (2) Perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pasal 24 Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing: a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopipaspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada AktaPerkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Bagian Kedua Pencatatan PerkawinanWarga Negara Asing Pasal 25 (1) Perkawinan antarwarga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan. (2) Persyaratan pencatatan perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
17 - b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan; c. izin poligami dari pengadilan agama di Indonesia bagi warga negara asing yang akan berpoligami; d. melampirkan fotokopi akta kelahiran; e. melampirkan akta cerai; f. surat kematian bagi duda dan janda dari instansi yang berwenang negara calon pengantin; g. melampirkan fotokopi paspor; h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengisian data pada Akta Perkawinan; dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi. BAB IX PENCATATAN PERKAWINANDI LUAR NEGERI Pasal 26 (1) Pencatatan perkawinanantarwarga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. (2) Pencatatan perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu,setelah memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari lurah/kepala desa; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. fotokopi kartu keluarga; d. fotokopi akta kelahiran; e. rekomendasi perkawinandari KUA Kecamatan yang dilegalisasi oleh DirektoratBina KUA dan Keluarga Sakinah; dan
18 - f. pasfoto berlatar belakang warna biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 3 (tiga) lembar. Pasal 27 (1) Perkawinanwarga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asingyang dilaksanakan di luar negeri selain yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat. (2) Bukti perkawinanyang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia. Pasal 28 (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan perkawinandi kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti perkawinannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air. (2) Pendaftaran bukti perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Pencatatan Perkawinan/sertifikat perkawinanyang telah dilegalisasi oleh kepala kantor perwakilan Republik Indonesia. Pasal 29 Pendaftaran bukti perkawinanyang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada register perkawinan luar negeri. BAB X PENCATATAN RUJUK
19 - Pasal 30 (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa. (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan menelitiakta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa. (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan. Pasal 31 (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri. (2) Suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan BukuPencatatan Perkawinan. BAB XI SARANA Pasal 32 (1) Formulir pencatatan perkawinanterdiri atas: a. pengantar perkawinandari lurah/kepala desa; b. permohonan kehendak perkawinan; c. persetujuan kedua calon mempelai; d. surat izin orang tua; e. penolakan kehendak perkawinanrujuk; f. surat keterangan kematian; g. pemeriksaan perkawinan;
20 - h. pengumuman perkawinan; i. rekomendasi perkawinan; j. Akta Perkawinan; k. BukuPencatatan Perkawinan; l. Kartu Perkawinan; m. duplikat Buku Pencatatan Perkawinan; n. pendaftaran bukti perkawinanluar negeri; o. Akta Rujuk; p. kutipan akta rujuk; dan q. pemberitahuan rujuk. (2) Formulir perkawinanyang meliputi Akta Perkawinan, BukuPencatatan Perkawinan, Kartu Perkawinan,duplikat BukuPencatatan Perkawinan,dan pemeriksaan perkawinan, disediakan oleh Direktorat Jenderal. (3) Surat pengantar perkawinandan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dikeluarkan oleh lurah/kepala desa. (4) Formulir perkawinanselain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota. (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. BAB XII TATACARA PENULISAN Pasal 33 (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinandan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi
21 - informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Pasal 34 (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. BAB XIII PENERBITAN DUPLIKAT BUKU PENCATATANPERKAWINAN Pasal 35 (1) Buku Pencatatan Perkawinanyang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat. (2) Duplikat Buku Pencatatan Perkawinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. (3) Penerbitan duplikat Buku Pencatatan Perkawinankarena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan asli. BAB XIV LEGALISASI
22 - Pasal 36 (1) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinandilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan. (2) Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online atau dapat memverifikasi data perkawinansecara offline, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinandapat dilakukan pada KUA Kecamatan laindan/atau Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (3) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinanuntuk keperluan keluar negeri dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (4) Legalisasi surat status belum menikah/janda/duda untuk keperluan perkawinan dan atau keperluan lain di luar negeri, dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah. (5) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinanyang dikeluarkan pegawai pencatat perkawinan pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti perkawinan luar negeri. Pasal 37 (1) Dalamhal KUA atau forcemajure yang legalisasiBuku Pencatatan KUA Kecamatanyang menerbitkan BukuPencatatan Perkawinan.
23 - (2) LegalisasiBukuPencatatan (1) disertai dengan melampirkan: a. BukuPencatatan Perkawinanasli; b. surat keterangansebagaisuamidanistri yang dan c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa perkawinandicatat pada KUA Kecamatan dimaksud. BAB XV PENCATATAN PERUBAHAN STATUS Pasal 38 (1) Kepala KUA Kecamatan membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai. Pasal 39 (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan membuat catatan dalam Akta Perkawinanterdahulu bahwa suami telah menikah lagi. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan. (3) Dalam hal perkawinandilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan yang KUA Kecamatan
24 - BAB XVI PENGAMANAN DOKUMEN Pasal 40 (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan perkawinandan rujuk. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik. (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau gedung arsip khusus. (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan. (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumenpencatatan perkawinandan rujuk yang disebabkan oleh kejadian luar biasa atau force majeure,Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian. BAB XVII SUPERVISI Pasal 41 (1) Supervisi layanan pencatatan perkawinandan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala. (2) Pejabat yang mempunyai tugas dibidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
25 - (3) Pejabat yang mempunyai tugas dibidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun. (4) Pejabat yang mempunyai tugas dibidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan. (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan. (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Direktur Jenderal. BAB XVIII PELAPORAN Pasal 42 (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peristiwa perkawinan, meliputi: 1. perkawinandi kantor dan luar kantor; 2. rujuk; 3. perkawinancampuran; 4. usia perkawinan;dan 5. pendidikan; b. formulir perkawinan; c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan d. bimbingan perkawinan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk hard copydan soft copydisampaikan setiap bulan.
26 - (4) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mengurusi kepenghuluan setiap bulan. (5) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DirekturJenderalmelalui Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen perkawinan setiap bulan. (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. BAB XIX SANKSI Pasal 43 Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Semua teknis administratif terkait pencatatan pernikahan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. ini
27 - BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.