Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:2, 1-25 ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) Tersedia online Pada Bulan Juli 2023. Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian Dina Fazriah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. ABSTRACT: The agreement is a contract between two parties that must be fulfilled by each party. Default occurs when the debtor fails to fulfill his responsibilities under the agreement. There are two kinds of debtor liability for default: civil and criminal wrongdoing. The debtor's legal obligations include granting rights to creditors who have suffered losses as a result of the default. Meanwhile, the debtor's criminal responsibility includes criminal sanctions that are imposed on the debtor if proven guilty of committing a crime due to default. The consequences of default may vary depending on the terms of the agreement and the jurisdiction in which it is formed. As a result, as a debtor, it is important to fulfill obligations in an agreement so that defaults do not occur and to avoid greater responsibility. The purpose of writing this article is to examine the responsibilities of a debtor when a default occurs. The writing method that will be used is the statutory approach and secondary data literature study by means of an inventory of secondary legal materials. The secondary legal materials used are in the form of scientific papers, journals, articles, and literature relating to the responsibilities of a debtor. The results of this study show that the debtor can be held responsible for the default, through which the creditor can request reimbursement for losses caused by the debtor's default. KEYWORDS: Responsibility, Debtor, Default ABSTRAK: Perjanjian merupakan sebuah kontrak antara dua pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kesepakatannya. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian. Ada dua macam tanggung jawab debitur untuk wanprestasi: kesalahan perdata dan pidana. Kewajiban hukum debitur meliputi pemberian kompensasi kepada kreditur yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari wanprestasi. Sedangkan pertanggungjawaban pidana debitur meliputi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada debitur apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena wanprestasi. Konsekuensi dari wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada ketentuan perjanjian dan yurisdiksi di mana perjanjian itu dibentuk. Akibatnya, sebagai debitur, penting untuk memenuhi kewajiban dalam sebuah kesepakatan agar tidak terjadi wanprestasi dan untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana tanggungjawab seorang debitur pada saat terjadinya wanprestasi. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan
2 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian dengan tanggungjawab seorang debitur. Hasil penelitian ini ialah, bahwa debitur dapat bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi tersebut dengan cara kreditur dapat meminta penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur. KATA KUNCI: Tanggungjawab, Debitur, Wanprestasi
3 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora I. PENDAHULUAN Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, diantaranya dapat terlihat dalam interaksi personal maupun interaksi sosial. Salah satu bentuk hubungan personal antara manusia yaitu dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak yang melakukan sebuah perjanjian (Bandem, 2020). Perjanjian sebagai mekanisme untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam membuat sebuah perjanjian digunakan segala kemampuan yang ada dan dilandasi dengan itikad baik serta kejujuran untuk memprediksi setiap kemungkinan yang tidak menyenangkan yang akan terjadi selama pelaksanaan suatu prestasi, dengan penuh harapan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1313 adalah "suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan syarat sahnya suatu Perjanjian". Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut atau nominaatcontracten) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (onbenoemde atau innominaat contracten) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan perjanjian bernama (benoemde Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam peranjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian seringkali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkrit, atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
4 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagimana yang telah diatur dalam Perundang- Undangan (Prasetia Wiranto, 2021). Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Akibatnya kedua belah pihak harus melaksanakan atau mengikutinya (asas pacta suatu perjanjian yang ditandatangani secara sah belum tentu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena berbagai factor yang memengaruhinya. Ketika apa yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi, maka berlakulah norma hukum yang mewajibkan salah satu pihak yang lalai tersebut untuk membayar denda. sunservanda), meskipun Dalam pelaksanaannya sebuah perjanjian yang mengikat ditekankan pada pengertian menyeimbangkan seluruh beban kewajiban pada para tidak ada keseimbangan dalam pihak masing-masing. Apabila pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu pihak tersebut, maka terjadi sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur dalam perjanjian (Ramadhani, 2012) Apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh debitur pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan alternatif tidak dapat menyelesaikan pelunasan utang apabila debitur terdapat pada kewajibannya ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdata tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang- hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.(Ni Made Mirah Dwi Lestari dkk., 2022) tersebut. Berdasarkan hal tersebut
5 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora Akibat dari debitur yang wanprestasi terhadap perjanjiannya dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melampaui haknya sebagai konsumen tidak dapat memenuhi isi perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian yang seharusnya menyebabkan kreditur tidak memperoleh pemenuhan haknya harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat. Kreditur yang tidak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, mengakibatkan kreditur mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi debitur tersebut, oleh karena sebab tersebut maka debitur yang lalai memenuhi kewajibannya harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji tersebut atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh wanprestasinya kepada kreditur. Tanggung jawab debitur sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada ketentuan perjanjian atau syarat-syarat serta undang-undang yang berlaku, maka dari itu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut dan karena debitur tetap mengabaikan berbagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh kreditur untuk membayar hutang-hotangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak menyelesaikan keadaan tersebut di pengadilan untuk menuntut kembali haknya. Untuk mengatasi masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, diperlukan solusi untuk menciptakan apa tujuan perjanjian tersebut, yaitu keadilan bagi para pihak. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian. Konsep perlindungan merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi, kepentingannya harus tetap dipertahankan serta dilindungi (Sinaga & Darwis, 2020). Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Apabila debitur menyatakan dirinya pailit, ia mempunyai
6 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian pilihan untuk tetap membayar utang-utangnya menurut urutan tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya pada waktu perjanjian dibuat. Jika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya dalam keadaan demikian, ia dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian kreditur dan harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatannya kepada kreditur.. II. METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan tanggungjawab debitur. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalah dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) Bahan acuan utama dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. III. HASIL & PEMBAHASAN Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" (Harlina & Lastfitriani Hellen, 2017). Jadi wanprestasi adalah akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Secara umum, debitur dianggap tidak memenuhi persyaratan
7 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora pada perjanjian yang telah dibuat jika ia gagal melakukan prestasi atau melakukan sesuatu yang tidak berhak untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan yaitu sebagai berikut: 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 3. Terlambat memenuhi prestasi. 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Semantara itu menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Bahwa sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya sama sekali dalam perjanjiannya. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya Jika prestasi yang dilakukan debitur masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka debitur dapat dianggap telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan bisa dikatakan wanprestasi. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru Debitur yang terdapat telah memenuhi prestasinya kekeliruan, jika prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasinya. tetapi Jika melihat pendapat yang disampaikan Ahmad Miru dan A. Qirom Syamsudin Meliala diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk wanprestasi debitur adalah berupa keterlambatan dalam berprestasi, hal ini dapat dikarenakan debitur tidak melaksanakan prestasinya pada waktu yang telah ditentukan, dan prestasi itu masih dapat dilaksanakan atau masih bermanfaat bagi kreditur (Wibawati dkk., 2019).
8 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 dua) kemungkinan yaitu: 1. Keadaan memaksa (overmach/ force mejeur). 2. maupun lalai. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan Overmacht sendiri merupakan suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi kapan terjadinya, sehingga dapat menghalangi seorang debitur untuk melaksanakan prestasinya sebelum lalai atas apa dan syarat apa yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Sulengkampung, 2020). Dalam Hukum Perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu "suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Adapun syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengakibatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal Berdasarkan dari ketentuan Pasal-pasal yang telah dijelaskan tersebut diatas, bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu kreditur dan debitur harus berpegang pada keadaan serta asas-asas Perjanjian kebendaan, Karena kesepakatan yang dicapai brsifat megikat kedua belah pihak yang telah menyetujuinya. tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Adapun wujud dari wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut :
9 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora a. dilakukannya. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya, disanggupi akan b. Melakukan diperjanjikan. apa yang tetapi tidak sebagaimana c. Melakukan apa yang dijanjikanya tapi terlambat. d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Dari ketentuan diatas jelas bahwa suatu perjanjian tidak menutup jawab dalam kemungkinan salah satu pihak tidak bertanggung menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak yang lalai atau wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, atau membayar biaya perkara. Oleh karena itu, setiap perjanjian memiliki jaminan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi jika sampai ke pengadilan(Ardhiyanti dkk., 2015). A. Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang di Lakukan Debitur Ketika para pihak mengadakan sebuah Perjanjian, mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing pada perjajian yang telah dibuat. Oleh sebab itu, para pihak sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kesepakatan atau kontrak bersama mereka. Kesepakatan yang dicapai dan disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan seefektif mungkin agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep hak dan kewajiban karena sangat berkaitan erat, khususnya konsep hak yang menekankan pengertian hak dalam hubungannya dengan pemikiran tentang kewajiban. Sedangkan konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti ia dapat dikenakan sanksi apabila
10 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sitepu, 2020). Hans Kelsen, pendiri teori hukum murni, juga mengusulkan konsep tanggung jawab. Menurutnya, bahwa tanggung jawab dan kewajiban ini memiliki hubungan yang sangat erat namun tidak identik. Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukumnya. Subjek hukum ini yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban itu menurut aturan hukum. Apabila jika kewajiban tersebut dilanggar maka akan terjadinya mengakibatkan hukuman ataupun sebuah sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan pemaksaan di bawah aturan hukum untuk memastikan subjek hukum memenuhi kewajibannya dengan tepat. juga, subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap Menurutnya "bertanggung jawab" atau bertanggungjawab secara hukum dalam sebuah pelanggaran tersebut atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang berlawanan itu (Dyani, 2017). Bahwa sebuah tanggung jawab ini lahir dari adanya sebuah perjanjian dan dari undang-undang, serta tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi yang mendukung adanya hubungan kontraktual, baik hubungan kontraktual ini timbul dari suatu perjanjian atau dari undang- undang. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu: (i) adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "barangsiapa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah karena kesalahannya itu wajib mengganti kerugian tersebut"; dan (ii) adanya sebuah wanprestasi yang tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal KUHPerdata (Bachtiar & Sumarna, 2018). Mengenai tanggung jawab debitur atas hutang-hutangnya ini diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh jaminan atas kewajiban dalam kekayaan debitur diikat sebagai
11 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora prestasinya. Artinya, semua kebendaan atau harta debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, semuanya menjadi tanggungan atas segala perikatan perseorangan. Jaminan yang menimpa seluruh harta kekayaan debitur dan diberikan kepada semua kreditur yang disebut sebagai hak tanggungan umum (Wibawati dkk., 2019). Tanggung jawab ini dapat timbul akibat kerugian materil maupun immateriil; kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata dan perkiraan besarnya kerugian yang diderita, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan batin akibat perbuatan yang merugikan dirinya. Jadi kemungkinan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian yang timbul setelah terjadinya perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang hakiki. Berdasarkan hal tersebut, dasar pertanggungjawaban hukum perdata dibagi menjadi dua kategori yaitu adanya kesalahan dan risiko. Tanggung jawab atas dasar kesalahan, atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan, atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak, dengan adanya prinsip pertanggungjawaban ini dapat diartikan bahwa individu harus bertanggung jika melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, prinsip tanggung jawab risiko sendiri, yaitu jika individu tidak diwajibkan untuk mematuhinya, melainkan langsung dari pemilik yang bertanggung jawab atas usahanya (Nuralisha & Mahmudah, 2023). jawab B. dilakukan Oleh Debitur Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Yang Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan atau kepastian yang dapat memberikan kepastian kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
12 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian menikmati semua hak hukum tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum mengacu pada berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk menjamin rasa aman baik lahir maupun batin terhadap gangguan serta ancaman lain dari pihak manapun. Dalam perlindugan hukum kepada kreditur terdapat dua macam perlindungan hukum sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian debitur yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Subyek hukum memiliki kemampuan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum putusan diambil di bawah perlindungan hukum preventif, yang berupaya untuk mengurangi terjadinya sebuah sengketa. Perlindungan hukum preventif diselenggarakan atas dasar aturan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum, yang berfungsi sebagai penghambat tindakan sekaligus meminimalisir pelanggaran. (Ni Made Mirah Dwi Lestari dkk., 2022) Kemudian terdapat akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, seperti sanksi atau hukuman yang dituangkan dalam Buku III KUH Perdata yaitu: Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Sedangkan dalam pasal 1244-1246 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dituntut berupa: a) Biaya yang merupakan semua pengeluaran atau ongkos yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh suatu pihak. b) Kerugian diartikan sebagai rusaknya barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh debitur. c) Bunga merupakan suatu kerugian berupa hilangnya keuntungan, yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh pihak kreditur. d) Selain pasal diatas, pengaturan mengenai ganti rugi ini diatur juga didalam pasal 1247-1252 KUH Perdata.
13 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora e) Adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian timbal balik memberikan kepada pihak lain hak untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). f) Sejak terjadinya wanprestasi, risiko dialihkan kepada debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). g) Membayar biaya perkara jika kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. h) jika masih dapat sebuah perjanjian dilaksanakan atau membatalkan perjanjian dengan disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Klausul ini berlaku untuk semua perikatan. Memenuhinya Selain debitur yang harus menanggung akibat hukum yang telah diperbuat olehnya yang mana telah disebutkan diatas, maka yang harus dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1276 KUH Perdata yaitu sebagai berikut : 1. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian 2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi 3. Membayar ganti rugi 4. Membatalkan perjanjian dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Berdasarkan dari akibat-akibat hukum yang telah diuraikan di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut dipenuhinya perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi atau ganti rugi saja atau menuntut pembatalan perjanjian melalui hakim yang disertai dengan ganti rugi (Dewi dkk., 2014). Pada ketentuan pasal-pasal KUH Perdata tersebut yang mengatur akibat hukum atau sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur dengan tujuan melindungi kepentingan kreditur yang
14 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian sudah dirugikan pihak debitur ini, sehingga dengan pengaturan mengenai hal tersebut diharapkan debitur yang akan mengadakan perjanjian lebih berhati-hati untuk tidak lalai dengan perikatan yang telah dibuat agar tidak ada istilah melakukan perlawanan hukum ketika adanya suatu Perjanjian (Anwar, 2021). C. Penyelesaian Terjadinya Wanprsetasi Pada Sebuah Perjanjian Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, perlu dilakukan penyelesaian, penyelesaian wanprestasi tersebut penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang membuat kontrak berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan wanprestasi, kreditur harus menyatakan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak secara tertulis (Mubarok, 2023). Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa, "sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melaui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Dalam hukum Indonesia dikenal terdapat 2 cara dalam masalah penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian perkara hukum yang dilakukan melalui jalur litigasi yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan di luar pengadilan yaitu penyelesaian dengan cara sebagai berikut:(Pranatha dkk., 2017) a) Negosiasi Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik antar pihak tanpa menempuh jalan litigasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Menurut pengamatan Howard Raiffa, tahapan negosiasi terbagi menjadi empat kategori, yaitu:
15 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1) Tahap persiapan Pada tahap ini untuk mempersiapkan perundingan, pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu harus mengetahui kebutuhan serta keinginannya. 2) Tahap penawaran awal Negosiator menyiapkan strategi menghadapi negosiator lain, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam memulai penawaran pembukaan dan bagaimana menghadapi strategi ekstrim lawan. 3) Tahapan pemberian konsesi Dalam tahap ketiga ini, konsesi yang diberikan dapat diperiksa serta dipertimbangkan berdasarkan konsesi yang diberikan oleh penting untuk juga, pihak mempertimbangkan berbagai bentuk serta faktor hubungan masa yang akan datang dengan pihak lawan, persepsi mereka tentang rasa keadilan, dan pengetahuan mereka tentang berbagai jenis kepentingan masing-masing pihak. lain. Selain itu sangat 4) Tahap penyelesaian akhir, pada tahap ini dihasilkan kesepakatan serta komitmen dari masing-masing pihak yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak masing- masing (Moh Fahri, 2021). b. Mediasi dan konsilasi Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 1 "Bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator." Bahwa Mediator, tidak seperti Hakim dan arbiter, dimana mediator ini tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan perselisihan di antara para pihak. Dengan demikian, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral serta tidak berwenang untuk memutuskan tetapi sekedar memberikan saran dan cara bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan Bersama-sama.
16 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian Menurut Hual Abdul, konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan merujuknya kepada suatu komisi yang terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta- fakta (biasanya setelah mendengar para pihak dan berusaha mencapai kesepakatan), memberikan saran penyelesaian, tetapi keputusannya itu tidak mengikat. c. Arbitrase Arbitrase, menurut Abdul Kadir merupakan penyerahan gugatan secara sukarela kepada seseorang yang berwenang memutuskannya, dengan kesepakatan bahwa keputusan arbiter bersifat final dan dapat mengikat. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sarana penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang disepakati dalam perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak dalam sengketa. Apabila dari ketiga cara penyelesaian sengketa tersebut tidak memenuhi kata sepakat, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dipilih dan pengadilan yang disepakati secara Bersama (Satrianti, 2018).. IV. KESIMPULAN Tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selama pelaksanaan perjanjian merupakan masalah yang kompleks yang bergantung pada ketentuan perjanjian dan peraturan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, jika debitur melakukan wanprestasi, maka debitur harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, karenanya, debitur harus mengganti rugi kepada kreditur. Dalam hal ini, kreditur juga dapat menuntut debitur untuk memulihkan kerugian itu. Oleh sebab itu penting untuk meninjau dengan hati-hati persyaratan sebuah perjanjian apa pun sebelum menandatanganinya untuk memastikan bahwa pihak-pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing.
17 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora DAFTAR REFERENSI Anwar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija, 1(01). Ardhiyanti, A. D., Dirksen, A. A. G., & Putrawan, S. (2015). Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus : Wanprestasi Padaperjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha Di Pasar Kumbasari Denpasar). Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 03(2). Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng). Jurnal Yudisial, 11(2). Dewi, L. A., Setyoningrum, N., & Safitri, U. N. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce. Privat Law , 2(6). Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance, 2(1). Harlina, Y., & Lastfitriani Hellen. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. Hukum Islam, 17(1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Moh Fahri, L. (2021). Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik. Dalam Pensa : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Vol. 3, Nomor 1). Mubarok, I. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Akad Gadai Emas. Journal Of Islamic Business Law, 7. Ni Made Mirah Dwi Lestari, Budiartha, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-
18 | Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian 19. Interpretasi Hukum, 3(1), Jurnal 176-181. Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(01). Pranatha, I. M. A. D., Purwanti Putu, & Dharmakusuma A.A Gede Agung. (2017). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Kantor Cabang Unit (Kcu) Singaraja. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(2). Prasetia Wiranto, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Benda Bergerak (Studi Kasus Rumah Kost Diperumahan Genuk) [Skripsi]. Universitas Sultan Agung Semarang . Satrianti, M. (2018). Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Kerjasama Borongan Rumah Pada Masyarkat Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif [Doctoral Dissertation]. Uin Raden Fatah Palembang. Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, 07(02). Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2). Sulengkampung, S. S. (2020). Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi). Lex Privatum, 8(1). Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2019). Taggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Nomor Purwokerto Negeri Putusan 30/Pdt.G.S/2018.Pwt). Soedirman Law Review, 1(1). Pengadilan