Ekasakti Legal Science Journal e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 Website: Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto Joni Indra1*, Fitriati2 1,2Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia *Corresponding Author: Info Artikel Direvisi, 11/02/2024 Diterima, 13/03/2024 Dipublikasi, 01/04/2024 Kata Kunci: Penanggulangan, Konflik, Tambang, Hak Ulayat Keywords: Management, Conflict, Mining, Customary Rights Abstrak Penanganan konflik di dalam masyarakat dan segala akibatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara Di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto Oleh Kepolisian Resor Sawahlunto dengan cara Dialog dan Mediasi: Kepolisian dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pemilik hak ulayat, perusahaan tambang, dan komunitas lokal. Kemudian melakukan patroli Keamanan. Kepolisian dapat mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan yang berlaku dalam pengelolaan bekas tambang batu bara di wilayah tersebut. Kemudian Memberikan Pendampingan Hukum: Pihak kepolisian juga dapat memberikan pendampingan hukum kepada komunitas lokal atau pemilik hak ulayat yang mungkin menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka. Kendala dalam upaya penanggulangan konflik pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat Kota Sawahlunto oleh Kepolisian Resor Sawahlunto adalah Ketidaksepakatan Pihak Terkait: Pihak yang terlibat dalam konflik mungkin tidak setuju tentang akar permasalahan atau solusi yang diusulkan. Kekerasan yang Berkelanjutan: Konflik bersifat kronis dan berkelanjutan, sehingga sulit untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ketidakstabilan Politik: Konflik sering kali terkait dengan ketidakstabilan politik di suatu negara atau wilayah, yang dapat menghambat upaya penyelesaian. Kurangnya Sumber Daya: Terkadang, kurangnya sumber daya seperti dana, personel. Campur tangan pihak ketiga atau mediator tidak efektif atau disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Abstract Handling conflicts in society and all their consequences is the State Police of the Republic of Indonesia based on Article 13 of Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts. This research is legal research with descriptive analytical specifications. Efforts to Handle Conflicts in the Management of Former Coal Mines in the Sawahlunto City Customary Rights Area by the Sawahlunto Resort Police by means of Dialogue and Mediation: The police can facilitate dialogue between parties involved in the conflict, including customary rights owners, mining companies and local communities. Then carry out a Security patrol. The police can hold outreach activities to ensure that all parties understand the regulations that apply in managing former coal mines in the area. Then Provide Legal Assistance: The police can also provide legal assistance to local communities or customary rights owners who may face difficulties in protecting their rights. An obstacle in efforts to overcome the conflict over the management of former coal mines in the Sawahlunto City customary rights area by the Sawahlunto Resort Police is Disagreement between Relevant Parties: Parties involved in the conflict may disagree about the root of the problem or the proposed solution. Ongoing Violence: Conflict is chronic and ongoing, making it difficult to achieve sustainable peace. Political Instability: Conflicts are often related to political instability in a country or region, which can hinder efforts to DOI: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Page | 94
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 resolve them. Lack of Resources: Sometimes, lack of resources like funds, personnel. The intervention of a third party or mediator is not effective or approved by all parties involved. PENDAHULUAN Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan konflik, Penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.1 Kepolisian sebagai bagian dari lembaga Yudikatif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga- lembaga lain.2 Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara di dunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.3 Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang terkenal sebagai penghasil batubara semenjak zaman Belanda (1892) dan dikenal sebagai Kota tambang. Penyebutan Kota tambang disebabkan karena wilayah ini memiliki tambang batubara yang sudah dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda.4 Dalam pembukaan pertambangan batubara Sawahlunto, kendala yang umum dihadapi adalah persoalan pembebasan tanah secara hukum adat Minangkabau. Sedangkan masalah lain yang dihadapi adalah masalah konsesi penambangan yang ditangani oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah tambang ini tidak digunakan lagi maka timbul permasalahan pertanahan yang dulu merupakan tanah ulayat. Masalah pembebasan tanah yang akan ditambang oleh pemerintah pada prinsipnya berhubungan erat dengan hukum pribumi atau hukum adat setempat (hukum adat Minangkabau). Hukum adat di Minangkabau memiliki konsep tersendiri tentang pola pemilikan tanah sehingga dalam pembebasan tanah yang mengandung batubara di Ombilin mengalami proses pembebasan berdasarkan pola-pola hukum adat Minangkabau. Persoalan seperti ini menjadi suatu hal yang lazim, terutama dalam upaya pemerintah untuk mendapatkan tanah yang mengandung kekakayaan alam yang potensial.5 Sengketa tanah yang terjadi pada masa Kolonial Belanda dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat adat dengan Pemerintah Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan bahwa ketika pembebasan lahan dengan cara ganti rugi, maka tanah tersebut 1 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19. 2 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 78. 3 Romli Atmasasmita, Hukum Dan Penegakan Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 40 4 Erwiza Erman, Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto Sumatera Barat 1892- 1996, Desantara. Jakarta, 2005, hlm., 85. 5 Ibid., hlm., 85. Page | 95
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 sudah menjadi hak milik mereka dan Belanda juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10%. Akan tetapi, menurut pandangan masyarakat dan dari segi hukum adat yang terdapat di Minangkabau, ganti rugi yang dibayar oleh pihak Belanda hanya ganti rugi izin pemakaian lahan untuk sementara. Perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan munculnya sengketa dan tuntutan dari masyarakat Nagari Kubang untuk pengembalian tanah ulayat mereka.6 Tanah ulayat atau pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Pepatah mengatakan "dijua ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando" yang artinya pusaka tinggi atau tanah ulayat tidak dapat berpindah tangan ke pihak lain kecuali dengan cara hibah. Akan tetapi ketika Belanda berkuasa, Belanda menerapkan Ketentuan daerah jajahan tentang hak-hak atas barang galian, dimana ganti rugi yang diberikan Belanda terhadap tanah ulayat yang dipakai adalah uang adat atau siliah jariah.7 Uang adat adalah pembayaran untuk hak pakai atas tanah ulayat secara umum kepada pemimpin kaum sebagai pemegang otoriter atas tanah ulayat, sedangkan siliah jariah adalah pembayaran ganti rugi terhadap jerih payah penggarap atau usaha yang dilakukan penggarap atau pihak pertambangan dalam menggarap lahan atau tanah ulayat yang akan dibebaskan. Dalam realisasinya, Pemerintah Kolonial Belanda tidak melakukan seperti yang dijanjikan. Hal ini menyebabkan kemarahan rakyat Nagari Kubang.8 Model pembebasan tanah yang dilakukan oleh Kolonial Belanda membuat masalah berketurunan, tanah yang dibebaskan itu secara sepihak diklaim menjadi tanah milik pemerintah Kolonial. Pada masa berikutnya Tambang Batubara Ombilin (kemudian dikenal dengan PTBA UPO) yang menjadi pewaris tanah-tanah tersebut, sekaligus pewaris konflik tanah dan simbol penjajahan Belanda di Kota Sawahlunto.9 Konflik yang terjadi mengenai lahan bekas pertambangan di Kota Sawahlunto harus mendapatkan penanganan yang tepat dari pihak kepolisian mulai dari tahapan ketika konflik sudah ada tetapi belum muncul ke permukaan, kemudian konflik muncul ke permukaan dilihat dari pertentangan yang ada tetapi belum menjadi sebuah tindak pidana, sampai dengan tahapan yang terakhir ketika konflik yang terjadi telah berubah menjadi tindak pidana yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Polres sawahlunto harus dapat berperan dengan optimal dan mampu menangani permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan konflik yang terjadi. Permasalahan adalah upaya penanggulangan konflik dalam pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat oleh Kepolisian Resor Sawahlunto dan kendalanya. METODE PENELITIAN Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang upaya penanggulangan konflik pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penanggulangan konflik pengelolaan bekas tambang. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melihat bekerjaan atura-aturan hukum tersebut dalam prakteknya dalam penyelesaian konflik pada bekas tambang batu bara di Kota Sawahlunto. 6 Syahmunir. Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia, PPIM Sumbar, Padang, 2004, hlm., 71-91. 7 Sayuti Thalib, Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau, Bina Aksara, Padang, 1985, hlm., 6. 8 Pengurus KAN Kubang (Akmal Rangkayo Batuah), Monografi Nagari Kubang. 2010, hlm., 6. 9 Andi Asoka, Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok. Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Pusat studi Humaniora Unand, Padang, 2005, hlm., 29. Page | 96
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 HASIL DAN PEMBAHASAN Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara Di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto Oleh Kepolisian Resor Sawahlunto Pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat melibatkan sejumlah aspek yang penting, termasuk peraturan hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan tambang batu bara di tanah ulayat seperti Izin dan Regulasi, Penting untuk memahami peraturan dan izin yang berlaku di wilayah hak ulayat terkait dengan penambangan batubara. Pemerintah setempat biasanya memiliki peraturan yang mengatur aktivitas pertambangan, termasuk izin yang harus diperoleh oleh perusahaan tambang. Kemudian Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat juga perlu untuk diperhatikan, Mengakomodasi pandangan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait tambang sangat penting. Konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan tambang dapat membantu mengurangi konflik sosial. Selain itu juga patut memperhatikan Manfaat Ekonomi, Pengelolaan tambang batubara juga harus memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat setempat. Ini dapat mencakup penciptaan lapangan kerja, pemberian royalti kepada pemilik hak ulayat, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur lokal. Setelah penambangan selesai, area tambang harus direstorasi dan direklamasi untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Ini termasuk penanaman kembali vegetasi, pemulihan habitat, dan pengembalian area tersebut kepada pemilik hak ulayat. Perlu juga diperhatikan mengenai Pengawasan dan Audit, Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tambang untuk memastikan bahwa peraturan dan komitmen yang telah dibuat dipatuhi. Audit independen dapat membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang. Terakhir, perlu dilihat mengenai Inovasi dan Teknologi, Penggunaan teknologi canggih dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi dalam operasi tambang. Pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat harus mempertimbangkan semua faktor ini agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam pengelolaan bekas tambang batubara di tanah ulayat, tidak dapat dielakkan bahwa dapat terjadi konflik, dalam hal ini yaitu konflik yang terjadi antara pengelola tambang batubara dengan pihak pemuka adat pemilik tanak ulayat seperti yang terjadi pada Tambang Batubara Di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto. Dalam Teori Politik Kriminal, kebijakan hukum pidana merupakan salah satu Komponen dari model criminal science disamping criminology dan criminal law. Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" mempunyai arti sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.10 Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun non- penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) "social welfare" dan "social defence". Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Konflik melibatkan berbagai strategi dan metode, tergantung pada sifat, tingkat, dan penyebab konflik tersebut. Beberapa upaya penanggulangan konflik yang umum meliputi: Diplomasi: Mendorong dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan damai. Kemudian melakukan Mediasi: Menggunakan mediator 10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 36 Page | 97
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 independen untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya Penjagaan perdamaian: Penempatan pasukan penjaga perdamaian oleh organisasi internasional seperti PBB untuk mengawasi gencatan senjata dan menjaga stabilitas. Kemudian Rekonsiliasi: Mendorong proses rekonsiliasi dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pembangunan masyarakat: Meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di daerah konflik untuk mengurangi ketegangan dan ketidaksetaraan. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konflik, perdamaian, dan toleransi melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Hukum dan Keadilan: Menegakkan hukum dan keadilan untuk menghindari impunitas dan memperkuat rasa keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pembentukan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan meminimalkan penyebabnya. Dan memberikan Bantuan Kemanusiaan: Memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya penanggulangan konflik seringkali kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional. Dalam penanggulangan konflik yang terjadi antara pihak Kenagarian Kubang dengan PT.BA UPO pihak kepolisian Resor Sawah Lunto telah melakukan langkah-langkah Intelegent berupa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Membuat Laporan Informasi dan Melaporkan kepada pimpinan. Dalam kasus di atas, langkah langkah yang diambil oleh Polres Sawahlunto sebagai negosiator dalam upaya menekan konflik pertikaian tanah ulayat kolok ini, yakni dengan Mempetakan permasalahan Tanah Ulayat kandi dan Tanah hitam Kolok dari awal sampai pemagaran ke dua serta keinginan datuak balimo dan keinginan pemko Sawahlunto dan melakukan Penyelidikan perlawanan Hukum Apa Yang dilakukan kemudian menjadi negosiator timbal balik awal dalam menanggapi suatu permasalahan tanah ulayat ini. Dalam kasus diatas, dapat dikatakan bahwa sengketa tanah di areal Ulayat dengan Pemerintah , merupakan suatu peristiwa yang selalu terjadi secara periodik. Hal ini khususnya menyangkut dengan perbatasan dan ulayat dengan adanya kepentingan social yang lebih tinggi dan Pihak pemerintah daerah kota, BPN dan unsur pemerintah lainya tidak memperdulikan keinginan masyarakat dan selalu pada Akhirnya dibenturkan dengan Penegak Hukum. Sulitnya penyelesaian sengketa tanah adalah disebabkan karena pengalaman historis, penguasaan tanah yang dilakukan oleh Kolonial belanda yang sewenang-wenang dan diambil berupa hak oleh pemerintah kolonial di atas tanah hak ulayat masyarakat dengan prinsip Domain Verklaring yang memperkosa hak-hak ulayat masyarakat dengan bukti pesta adat dan sepeninggal belanda dari Indonesia, diambil Alih oleh negara (nasionalisasi) dengan sekalian Bukti bukti zaman Belanda dan dikelola oleh BUMN setelah selesai BUMN diambil alih oleh pemerintah daerah. Sehingga pada Era reformasi menjadi Konflik Horizontal dan Vertikal. Masing-masing mereka menganut konsep pandangan pemilikan tanahnya berbeda dan adanya kolusi yang menghambat penyelesaian sengketa tanah demi kemakmuran rakyat. Aparat keamanan Polri khususnya Polres Sawahlunto dihadapkan kepada keputusan sulit. Semua Pihak butuh pengamanan Polres Sawahlunto. Apabila pihak Polres salah mengambil langkah akan berubah menjadi sasaran konflik dan merupakan korban kebijakan. Dengan Telah Dibukanya pagar Oleh Dubalang Kolok bersama Polres Sawahlunto dan dilarang oleh Humas Aksi Sidi malin, maka akan terjadi benturan - benturan perasaan didalam kelompoknya sendiri dan hal ini sudah di netralisir oleh Datuah Mangkuto Marajo akan tetapi Sidi malin merasa sebagai Humas tidak di Indahkan maka tidak menutup kemungkinan Rencana - rencana lain untuk Menutup akses kandi dan terkhusus pembangunan Pengadilan Negeri yang menjadi sasaran utamanya dan Guna mengantisipasi perubahan situasi tetap dilakukan Penggalangan terhadap seluruh datuak datua dikolok dan pemuda pemuda kolok. Agar penyelesaian tidak berlarut-larut maka pada saat rapat menghadirkan Ahli bahasa tentang Page | 98
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 makna Pesta Adat zaman Belanda, Ahli Hukum Minang Kabau, Ahli Hukum Pertanahan agar masalah terang benderang dan masyarakat memahami yang sebenarnya terjadi. Penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Sesuai dengan teori politik kriminal bahwa Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagian warga masyarakat/penduduk (happiness of the citizen); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and cultural living), kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau untuk mencapai keseimbangan (equality). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Tambang Batubara Di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto Oleh Kepolisian Resor Sawahlunto. Kendala dalam upaya penanggulangan konflik pengelolaan tambang batubara di kawasan tanah ulayat ini, peneliti menggunakan teori Hukum Responsif. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Upaya penanggulangan konflik sering kali memerlukan kerja keras, kesabaran, dan kolaborasi dari semua pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa terdapat kendala- kenadala dalam upaya penanggulangan konflik pengelolaan wilayah tambang tersebut, pada umumnya meliputi beberapa hal , seperti: Persaingan Sumber Daya: Sumber daya alam terbatas, dan beberapa pihak bersaing untuk mengaksesnya. Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada "hukum di dalam perspektif konsumen"11 Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu melibatkan semua pihak terkait, termasuk perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal, dalam dialog terbuka dan jujur. Selain itu, penyelesaian konflik yang berkelanjutan dapat mencakup pengembangan solusi yang memperhatikan baik aspek ekonomi maupun lingkungan, serta menghormati hak-hak ulayat dan masyarakat lokal. Untuk mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan hak ulayat Sawahlunto oleh kepolisian, beberapa langkah dapat diambil: 1. Melalui Dialog dan Mediasi: Kepolisian dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik hak ulayat, perusahaan tambang, dan masyarakat setempat. Mediasi dapat membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak 2. Melakukan Penegakan Hukum yang Adil: Pastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terkait dengan masalah konflik tambang batu bara. Ini termasuk menginvestigasi klaim pelanggaran hukum dan memberikan sanksi jika diperlukan. 11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 36 Page | 99
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 3. Melibatkan pihak ketiga independen seperti lembaga peradilan atau mediator yang dapat memberikan pandangan netral dan bantuan dalam menyelesaikan konflik. 4. Mengadakan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan: Menetapkan kebijakan pengelolaan tambang batu bara yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. 5. Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi kendala: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tambang batu bara. Pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu terkait. Tak terkecuali yaitu Pendidikan dan Informasi: Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat setempat tentang dampak tambang batu bara serta hak-hak mereka dalam hal ini. 6. Pengawasan Ketat: Memastikan pengawasan yang ketat terhadap operasi tambang batu bara untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi hak-hak masyarakat setempat. 7. Kolaborasi Antar-lembaga: Kepolisian dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta LSM yang berfokus pada isu lingkungan dan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan hak ulayat Sawahlunto dapat diatasi dengan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Peran dari partisipasi masyarakat dalam antisipasi konflik sosial diformulasi sehingga dapat dijadikan alat untuk penanggulangan konflik sosial yang ada. KESIMPULAN Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara Di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto Oleh Kepolisian Resor Sawahlunto dengan cara Dialog dan Mediasi: Kepolisian dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pemilik hak ulayat, perusahaan tambang, dan komunitas lokal. Kemudian melakukan patroli Keamanan. Kepolisian dapat melakukan patroli keamanan di sekitar kawasan bekas tambang untuk mencegah terjadinya konflik fisik atau tindakan kriminal yang dapat memperburuk situasi. Melakukan Sosialisasi Peraturan: Kepolisian dapat mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan yang berlaku dalam pengelolaan bekas tambang batu bara di wilayah tersebut. Kemudian Memberikan Pendampingan Hukum: Pihak kepolisian juga dapat memberikan pendampingan hukum kepada komunitas lokal atau pemilik hak ulayat yang mungkin menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka. Kendala dalam upaya penanggulangan konflik pengelolaan bekas tambang batubara di kawasan hak ulayat Kota Sawahlunto oleh Kepolisian Resor Sawahlunto adalah Ketidaksepakatan Pihak Terkait: Pihak yang terlibat dalam konflik mungkin tidak setuju tentang akar permasalahan atau solusi yang diusulkan. Kekerasan yang Berkelanjutan: Konflik bersifat kronis dan berkelanjutan, sehingga sulit untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ketidakstabilan Politik: Konflik sering kali terkait dengan ketidakstabilan politik di suatu negara atau wilayah, yang dapat menghambat upaya penyelesaian. Kurangnya Sumber Daya: Terkadang, kurangnya sumber daya seperti dana, personel. Campur tangan pihak ketiga atau mediator tidak efektif atau disetujui oleh semua pihak yang terlibat. DAFTAR PUSTAKA Agus Raharjo, "Fleksibilitas Hukum (Sikap Hukum Menghadapi Perkembangan Jaman". Jurnal Kosmik Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2001. Page | 100
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595 Vol. 1, No. 2, April 2024 Andi Asoka, Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok. Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Pusat studi Humaniora Unand, Padang, 2005 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Egie Pratama Mulya, Konflik Tanah Ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam, Kabupaten Agam), Tesis, Program Pasca Sarjana, Ilmu Politik Minat Politik Lokal & Otonomi Daerah, Universitas Gajah Mada, 2011. Erwiza Erman, Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto Sumatera Barat 1892-1996, Desantara. Jakarta, 2005 Fitriati, Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum, Jurnal masalah masalah Hukum, Volume 44 No. 4 Universitas Diponegoro, Semarang, 2015 Megawati, Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi Dengan Pt Vale Indonesia Tbk Di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Muhammad Hafil, Respon Pemerintah Kota Sawahlunto Terhadap Tuntutan Ninik Mamak Nagari Kubang Kubang Studi Kasus: Upaya Penyelesaian Konflik Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Kubang oleh PTBA UPO dan PT KAI Divisi Regional II Sumetra Barat, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2008. Pengurus KAN Kubang (Akmal Rangkayo Batuah), Monografi Nagari Kubang. 2010 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Romli Atmasasmita, Hukum Dan Penegakan Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2017 Ronald Amahorseya, Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008. Syahmunir. Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia, PPIM Sumbar, Padang, 2004 Sayuti Thalib, Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau, Bina Aksara, Padang, 1985 Sudarto, apita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 36 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan), makalah disampaikan pada jumpa alumni program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 September 2004. Page | 101