Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia P a n d j i Y u d i s t i r a K u s u m a s u m a n t r i DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia Penyusun: Pandji Yudistira Kusumasumantri ISBN: 978-623-5273-02-0 Cetakan pertama: Maret 2022 Foto Sampul: Sultan Deli - Sultan Amaludin Sari Perkasa Alamsyah (kiri atas), Raja Manggarai - Alexander Baroek (kanan atas), Sultan Bima - Sultan Ibrahim (tengah), Sultan Pontianak - Syarif Muhammad Alkadrie (kanan bawah), Sultan Langkat - Mahmud Abdul Jalil Rachmat Syah (kiri bawah) Foto: berbagai sumber dari internet Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui pendanaan DIPA TA 2022 iv
Sambutan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sejarah seringkali dihubungkan dengan adanya peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Namun tidak semua peristiwa pada masa lampau dapat disebut sejarah. Peristiwa pada masa lampau dapat disebut sejarah apabila memenuhi beberapa syarat antara lain bila peristiwa itu dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, berpengaruh dalam waktu yang cukup panjang serta jangkauan tempat yang cukup luas. Sejarah sebagai suatu tulisan masa lampau merupakan sarana pengingat (memory devices). Oleh karena itu sejarah dituntut juga untuk mampu melihat aneka memori kolektif (collective memory). Peran memori sangat penting bukan hanya semata-mata sebagai fragmen realitas yang terawat dari masa lampau, melainkan juga pembentuk kesadaran sejarah (historical conciousness) dan kesadaran sosial (social conciousness) bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Tulisan sejarah (historiografi) sebagai bentuk rekonstruksi dari peristiwa pada masa lampau sekaligus memori kolektif, harus diakui tidak hanya merupakan milik para sejarawan profesional (historian by profession) atau sejarawan akademik (academic historian), tetapi juga milik para sejarawan informal (informal historian) bahkan dari kalangan masyarakat luas. v
Sejarah merupakan simbol identitas untuk memperkokoh dan membentuk solidaritas nasional dengan membangun kesadaran bersama bercermin dari masa lampau. Pengalaman bersama pada masa lampau tersebut akan berfungsi vital bagi pendidikan sebagai landasan kesatuan dan persatuan. Konsekuensi logis dari kenyataan itu, bahwa kesadaran akan kebangsaan dihidupkan dan dipicu oleh pengetahuan sejarah nasional. Bertitik tolak dari wawasan tersebut di atas, maka penulisan sejarah peranan sultan dan raja dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem ini sebagai usaha mengungkapkan kembali lintasan peristiwa sejarah dengan tujuan untuk membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda para rimbawan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE di pusat dan daerah serta masyarakat luas. Penulisan sejarah yang berasal dari masyarakat kesultanan dan kerajaan memperlihatkan kepedulian terhadap potensi kekayaan alam di bagian wilayahnya untuk kepentingan pelestarian di masa mendatang. Keberadaannya dapat kita simak, sehingga dapat memahami dan menghayati upaya- upaya yang senantiasa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada zamannya. Dengan menyelami kebijakan dari zaman ke zaman, butir- butir berharga dari tindakan sultan dan raja, dapat dijadikan "guru pengalaman dan keteladanan" bagi generasi muda untuk meneruskan kebijakannya dalam pengetahuan dan pelestarian di masa mendatang yang dibuktikan masih dikelola sampai saat ini. Penulisan sejarah peranan sultan dan raja ini dinilai sangat penting dan patut untuk dihargai. Temuan kesejarahan awal penunjukan kawasan-kawasan konservasi di wilayah kesultanan dan kerajaan ini dapat digunakan untuk mendalami kebenaran status awal kawasan dan perlindungan jenisnya yang sekaligus dapat dijadikan bukti otentik terhadap kebenaran status kawasannya. Di sisi lain juga dapat digunakan menata kembali kawasan yang dinyatakan tidak jelas keberadaannya maupun untuk memperkuat statusnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku saat ini. Akhirnya saya sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Pandji Yudistira Kusumasumantri, sebagai penulis yang telah menyelesaikan tulisannya dengan baik, jernih, dan bermanfaat, serta menjadi kebenaran ilmiah yang berguna dan bermanfaat bagi vi
Sambutan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem perkembangan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Semoga buku yang penting ini bermanfaat dan memberikan pembelajaran bagi para Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE, juga para pekerja konservasi, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, tokoh masyarakat dan masyarakat luas. Direktur Jenderal KSDAE, Ir. Wiratno, MSc. vii
Kata Pengantar Kesejarahan konservasi alam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perlindungan alam (natuur bescherming) sejak jaman Kolonial Belanda. Berbagai usulan areal perlindungan alam secara resmi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, namun beberapa kawasan konservasi khususnya di luar jawa diterbitkan dengan Surat Keputusan Gubernur, Pemerintahan Swapraja- otonomi dikenal dengan "ZB" (Zelfbestuur Besluit). Para pengelola beberapa kawasan konservasi tidak banyak mengetahui bahwa jaman dahulu sultan dan raja diberi kewenangan untuk menunjuk kawasan. Banyak pula para pekerja konservasi, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, tokoh masyarakat dan masyarakat luas yang saat ini banyak terputus informasinya dengan kesejarahan penunjukan kawasan konservasi. Kesenjangan inilah yang ingin dijembatani melalui kehadiran buku "Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia". Penulisan sejarah ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan sebagai bekal penentuan kebijakan dengan membanding- kan atau merefleksikan sejarah masa lalu. Agar peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yaitu kesadaran dan prakarsa para sultan dan raja, dapat kita hargai sebagai bagian dari partisipasi untuk konservasi alam ix
dalam menyelamatkan ciptaan Sang Maha Pencipta ini. Juga sebagai guru pengalaman dan keteladanan bagi generasi muda rimbawan Ditjen KSDAE. Proses panjang penunjukan suatu kawasan sebagai cagar alam (natuurmonument) dan suaka margasatwa (wildreserfaat) di nusantara oleh para sultan dan raja diawali dengan terbitnya Undang-Undang Cagar-Cagar Alam (Natuurmonumenten Ordonnantie) 1916, yang diikuti Undang-Undang Perlindungan Binatang (Dierenbescherming Ordonnantie) 1931 dan Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka- Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreserfaten Ordo Nnantie) 1932 sebagai dasar gubernur jenderal, gubernur, sultan dan raja untuk menerbitkan surat keputusan penunjukan kawasan konservasi. Antar bab di dalam buku ini tidak ada keterhubungan, semacam tulisan yang terpisah. Hal-hal terkait kerajaan dan peran raja terhadap konservasi alam baru dimulai pada bab ke sepuluh. Bab-bab awal dituliskan sebagai pendahuluan dan pengantar sekaligus pengkayaan bagi para pembaca buku ini. Penggalian data sejarah untuk penulisan buku ini dilakukan melalui kajian literatur dengan penelusuran dokumen lama dan tua yang diterbitkan pada masa Kolonial Hindia Belanda. Sebagian dari tulisan diambilkan dari skripsi Budi Gustaman yang berjudul "Konservasi Satwa Liar di Hindia Belanda; Upaya-upaya Perlindungan Satwa liar dari Perburuan 1909 - 1942" Namun harus penulis akui, bahwa dokumen - tulisan peran Kerajaan dan Kesultanan terhadap hutan dan konservasi alam belum dapat ditemukan. Penulis juga menyadari bahwa pengkajian penulisan ini mungkin kurang lengkap dan penuh keterbatasan. Untuk itu penulis senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikannya. Jakarta, Maret 2022, Penyusun x
Ucapan Terima Kasih Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Penulis merasa wajib untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus dari berbagai pihak yang telah membantu untuk kelancaran penyusunan akhir buku ini. Pertama, secara khusus saya berterima kasih kepada Bapak Ir. Wiratno, M.Sc selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang telah memberi semangat untuk penulisan buku ini. Kedua, saya berterima kasih kepada Suharyono, SH, M.Si, M.Hum selaku Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Drs. Toto Indrasuwanto, M.Sc, Nurman Hakim, S.Hut, M.Si, Marionni A. Hanoum, SP, MA, MAP, Cica Ali, S.Hut, M.T, Aldi Tegar Prakoso, A.Md, Ratna Hendratmoko, SH, M.Hum, dan Bisro Sya'bani, S.Hut, M.Eng yang telah membantu dan memperlancar penyusunan dan pencetakan buku ini. Ketiga, semua pihak yang telah membantu seluruh proses penerbitan buku ini dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah berkontribusi secara nyata sehingga buku ini dapat diterbitkan. Buku adalah warisan yang semoga membawa xi
berkah serta membuka mata hati bagi generasi penerus di Tanah Air dan warga dunia. Buku Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia ini merupakan sumbangsih dari penulis yang telah mengabdi di dunia konservasi selama 47 tahun (1975-2022) secara khusus diperuntukkan kepada seluruh rimbawan Direktorat Jenderal KSDAE di pusat dan daerah. Semoga langkah kecil ini dapat berguna di masa mendatang. Akhirnya kepada Allah SWT, Tuhan Sekalian Alam, penulis kembalikan yang telah dititahkan-Nya sehingga dapat terbit buku ini. Semoga bermanfaat. Salam konservasi. Pandji Yudistira Kusummasumantri xii
Daftar Isi Sambutan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ... Kata Pengantar ... Ucapan Terima Kasih ... Daftar Isi... Pendudukan Indonesia ... Zaman Kerajaan Nusantara ... Gerakan Preservasi dan Konservasi... Kondisi Geografis dan Ekosistem di Hindia Belanda ... Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan ... Cara Pandang Barat Terhadap Satwa Liar ... Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 ... Upaya Awal Konservasi Satwa Liar di Hindia Belanda ... xiii v ix xi xiii 1 5 9 13 23 33 39 39
Pembentukan dan Perkembangan Regulasi Perlindungan Satwa Liar ... 46 Pengaruh Penyebaran Islam terhadap Hutan ... 65 Peranan Sultan dan Raja ... Perlindungan Jenis Satwa Liar Komodo ... Penunjukan Kawasan Konservasi ... Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi ... 69 72 74 83 Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi 89 Penutup ... 99 Daftar Bacaan ... 101 xiv
Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 21 Februari 1919 No. 6, Lembaran Negara 1919 No. 90... Surat Keputusan Sultan Kotawaringin Tanggal 13 Juni 1936 tentang penunjukan Suaka Marga Satwa Kotawaringin, Kalimantan Tengah... Surat Keputusan Sultan Kutai Tanggal 10 Juli 1936 No. 80-22.ZB.1936 tentang penunjukan Suaka Marga Satwa Kutai Timur... Surat Keputusan Sultan Tidore Tentang Dukungan Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara... xv 103 109 112 116
Pendudukan Indonesia Pola budaya bangsa Indonesia terbentuk oleh berbagai corak dan warna pengaruh latar belakang historisnya. Begitu juga karakter politik Indonesia modern, banyak dibentuk oleh sejarahnya. Pada abad pertama Masehi, Indonesia berada di bawah pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha yang berasal dari India. Kerajaan Nusantara yang tertua di Kutai (Kalimantan) dipimpin oleh Raja Mulawarman pada tahun 400 Masehi, sudah menggunakan nama Hindu. Begitupun Kerajaan Tarumanegara pada waktu Pemerintah Purnawarman di Jawa Barat juga diduga beragama Hindu. Pada umumnya kerajaan-kerajaan besar yang dipimpin oleh orang pribumi, dengan latar belakang Budha dan Hindu, telah mempunyai kebudayaan yang tinggi bahkan mempunyai pengaruh yang luas terutama di Asia Tenggara, misalnya Kerajaan Sriwijaya (Budha) dan Majapahit (Hindu) dan Kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat. Candi Borobudur di Jawa Tengah dibangun oleh Dinasti Syailendra pada 850 M. Kompleks Candi Syiwa Hindu Prambanan dibangun pada 856 Masehi dan selesai pada 900 Masehi oleh Kerajaan Hindu Mataram. Kebudayaan Islam mulai masuk ke Nusantara pada sekitar 1400 Masehi, khususnya di daerah pantai utara Jawa, seperti Demak. Pengaruh kebudayaan Islam akhirnya meluas dan banyak raja Hindu 1
kemudian menjadi Islam seperti Kesultanan Mataram di Jawa Tengah, Cirebon di Jawa Barat, Bone dan Goa di Sulawesi, serta Ternate dan Tidore di Maluku. Pengaruh barat mulai terasa dengan datangnya Portugis yang diikuti Spanyol dengan maksud berdagang dan mencari rempah- rempah. Maluku direbut oleh Alfonso d'Albuquerque pada tahun 1511. Mereka masuk Maluku pada permulaan abad ke-16 dan mulai pula memperkenalkan agama Kristen di Indonesia. Para pedagang ini mempunyai hubungan-hubungan khusus dengan raja-raja Nusantara yang ditandai dengan motif monopoli perdagangan pribumi, begitu pula dengan raja-raja Nusantara antara lain Sultan Ternate, Banten, Mataram, Iskandar Muda dan Tidore. Dominasi Portugis terhadap perdagangan di Nusantara berakhir setelah memperoleh hantaman dari pihak Belanda yang sudah menguasai Jakarta tahun 1619 dan merebut Malaka pada tahun 1641. Namun demikian pengaruh Portugis dan Spanyol masih terlihat dalam banyak perbedaan kata bahasa seperti meriam, gereja, minggu, nona, sinyo, tinta, meja dan lain-lain. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya adalah berdagang dengan dipelopori oleh Cornelis de Houtman. Mereka tiba di Indonesia tahun 1596, dan salah satu tempat yang mereka kunjungi ialah Banten yang ketika itu sudah ramai dengan aktifitas perdagangannya. Sejak keberhasilan Cornelis de Houtman, mulailah iring-iringan kapal dagang Belanda berturut-turut datang di Indonesia. Bahkan tidak jarang terjadi persaingan ketat diantara mereka sendiri, maupun dengan negara lain. Untuk menghadapi saingan-saingan dari negara lain seperti Portugis, Spanyol, Arab, Cina, dan juga sikap bermusuhan dari orang- orang Indonesia, pada tahun 1602 para pedagang Belanda mendirikan persekutuan dagang yang disebut Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Oleh orang Indonesia persekutuan dagang ini dikenal dengan "Kompeni Belanda". VOC ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Belanda dan diberi hak-hak istimewa seperti monopoli sendiri, berperang, perdagangan, memelihara angkatan perang mendirikan benteng, menjajah, mengangkat pegawai sendiri, mengadili, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Tapi karena digerogoti 2
Pendudukan Indonesia korupsi dari dalam, dan menghadapi perang yang terus menerus dengan bangsa Indonesia, VOC terus merugi, hingga pada tahun 1780 dibubarkan. Kekuasaan VOC dialihkan kepada Pemerintah Belanda yang menggoreskan sejarah panjang dan paling membekas bagi bangsa Indonesia. Tahun 1811 kekuasaan Belanda di nusantara pernah pula digantikan oleh Inggris, karena negerinya diduduki Perancis dalam masa perang Napoleon di Eropa. Tetapi segera setelah berakhirnya pendudukan Perancis atas Belanda setelah di tandatanganinya konvensi tahun 1816, Inggris mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Sejak saat itu kekuasaan Belanda di Indonesia makin merajalela kendati menghadapi perlawanan keras dari patriot-patriot Bangsa Indonesia yang gagah berani. Setiap ada pemberontakan, yang ketika itu belum terorganisir dengan baik dan masih bersifat kedaerahan, segera dapat ditumpas Belanda satu demi satu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut dan ditopang oleh banyaknya tokoh yang sudah memperoleh pendidikan, beberapa pemimpin Indonesia mulai membentuk organisasi perlawanan. Mula- mula menyatakan diri bersifat sosial seperti halnya Boedi Oetomo tahun 1908. Lama-kelamaan kegiatan bersifat lebih ofensif dilancarkan dengan membentuk organisasi yang mengarah pada gerakan budaya dan politik. Usaha merintis dan menggalang rasa kebangsaan mulai tumbuh, yang mendekati puncaknya melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Partai-partai politik pun berkembang pesat dan memberikan perlawanan. Gerakan politik kemerdekaan ini berlanjut terus hingga pecahnya Perang Dunia kedua. Pendudukan militer Jepang di Indonesia mulai tahun 1942 merupakan awal dari hancurnya harapan Belanda mempertahankan kolonialismenya di wilayah Nusantara. Jepang datang dan melancarkan propaganda politik "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Propaganda ini ternyata hanya semboyan kosong, sebab pendudukan Jepang jauh lebih keras dan kasar. Bangsa Indonesia tidak dapat dikelabui begitu saja. Gerakan perlawanan baik bersifat gerakan bawah tanah maupun perlawanan bersenjata, dilancarkan di seluruh Tanah Air. 3
Kekalahan Jepang atas Sekutu, mempercepat proses pengusiran penduduk Jepang di Indonesia. Keadaan ini memberi peluang bagi rakyat Indonesia yang di pelopori Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun segera setelah proklamasi, Inggris melancarkan invasi dengan maksud mengembalikan kolonialisme Belanda.
Zaman Kerajaan Nusantara Pada masa kerajaan nusantara, tidak banyak arsip tertulis mengenai kebijakan yang secara implisit mengatur tentang konservasi alam. Tindakan-tindakan konservasi justru secara eksplisit telah tercermin dalam pola perilaku sehari-hari masyarakat dalam berhubungan dengan alam yang merupakan warisan turun-temurun Sebelum abad ke-15, tradisi sakral sangat mewarnai segenap kehidupan masyarakatnya. Perilaku keseharian masyarakat sangat kental dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan mistifikasi benda-benda, yang terwujud dalam penabuan terhadap benda-benda, situs-situs dan tindakan tertentu. Misalnya larangan memasuki kawasan tertentu, seperti gunung, rawa, dan hutan. Pada masa itu hubungan antara manusia dengan alam lebih didasarkan pada prinsip membangun relasi harmonis dengan alam. Alam dianggap sebagai sesuatu yang suci (sacred), yang memberi berkah bagi kehidupan masyarakat. Raja-raja menjalankan ritual-ritual penghormatan kepada penguasa alam dengan mendirikan tempat- tempat pemujaan dewa-dewa dan roh-roh leluhur. Salah satu dokumen penting yang berkaitan dengan kebijakan konservasi alam adalah Prasasti Malang tahun 1395 dari zaman Kerajaan Majapahit. Dalam prasasti tersebut tertulis: 5
"Pemberitahuan kepada seluruh satuan tata negara si parasama di sebelah timur Gunug Kawi, baik di timur atau di barat batang air, diberitahukan kepada sekalian wedana, juru, bujut, terutama kepada pacatanda di Turen. Bahwa telah kita perkuat perintah Sri Paduka Batara Pratama Iswara yang ditanam di Wisnu-bawana dan begitu pula perintah sri paduka yang ditanam di Kertabuana, berhubungan dengan kedudukan satuan tata negara si parasame Katiden yang meliputi sebelas desa". "Oleh karena masyarakat itu berkewajiban mengamat-amati padang alang-alang di lereng Gunung Lejar, supaya jangan terbakar maka haruslah ia dibebaskan dari pembayaran pelbagai titisara. Selanjutnya masyarakat dilarang menebang pohon kayu dari hutan kekayu dan memungut telur penyu dan gentan, karena larangan itu tidak berlaku padanya. Juga tidak seorang jua pun boleh melakukan di sana peraturan larangan berupa apa juga. Apabila keputusan raja ini sudah dibacakan maka Desa Lumpang haruslah menurutinya. Demikianlah diselenggarakan pada bulan pertama pada tahun Saka 1317". Perintah yang merupakan inti prasasti tersebut terbagi atas kekuasaan yang dipegang oleh satuan tata negara si parasama Katiden (satuan masyarakat yang terdiri dari 11 desa) dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kewajiban ini terutama meliputi keharusan melindungi padang alang-alang di lereng Gunung Lejar dari kebakaran. Dalam menjalankan tugas pemerintah itu, satuan politik tersebut dibebaskan dari pembayaran berbagai bentuk pajak; jalang, pelawang serta titisara, dan selanjutnya diperbolehkan memungut hasil hutan dan pantai yaitu menebang kayu dan mengumpulkan telur penyu (hantiganing pasiran). Kebebasan dari larangan itu berarti tidak membayar uang kepada pemerintah kerajaan. Contoh ini memperlihatkan suatu bentuk pengakuan terhadap hak ulayat desa. Dari keterangan di atas dapat dilihat kebijaksanaan Kerajaan Majapahit dalam menyelamatkan sumber daya alamnya yaitu daerah aliran sungai dan segala isi yang mendukungnya, dan di sisi lain memberi solusi alternatif atas konsekuensi peraturan itu. Dalam kasus ini, masyarakat tidak diperbolehkan mengambil kayu dan dibebaskan 6
Zaman Kerajaan Nusantara dari pembayaran pajak, tetapi kebutuhan kayu dapat dipenuhi dengan mengambil di tempat lain. Sebuah kebijakan pengelolaan kawasan yang peka terhadap lingkungan, baik secara ekologi maupun sosial. Dari penggalan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan harus dipahami tujuannya, yaitu untuk kepentingan masyarakat, sehingga makna dari 'oleh dan untuk rakyat' tidak terhenti pada tingkat slogan belaka, tapi wujud nyata dalam realitas kehidupan. Masyarakat juga mengetahui dengan jelas tujuan dan manfaat penetapan sebuah kebijakan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memberi jalan keluar dan solusi alternatif sebagai kompensasi terhadap hak-hak masyarakat yang hilang akibat penerapan kebijakan tersebut, sekalipun atas nama pembangunan. 7
Gerakan Preservasi dan Konservasi Gerakan preservasi juga telah memberi kontribusi yang cukup berarti dalam perlindungan alam di Indonesia, terutama pada zaman kolonial. Hal ini juga tidak terlepas dari ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh eksploitasi Pemerintah Kolonial tehadap alam Indonesia, terutama ekspansi perkebunan Belanda di beberapa wilayah pada abad ke-16 hingga 19. Ekspansi ini menyebabkan, diantaranya perubahan tata guna lahan skala besar di Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera dan Maluku. Selain itu, pembunuhan dan perdagangan produk hasil hutan, terutama satwa liar juga cukup banyak terjadi, karena pada waktu itu mamalia besar masih dianggap sebagai hama perkebunan. Pola-pola perilaku manusia dalam tata nilai budaya yang dikandungnya sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar berbagai kesepakatan yang berhubungan dengan konservasi alam. Konservasi merupakan pengelolaan kehidupan alam oleh manusia guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi saat ini, serta memelihara potensinya guna menjamin aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang. Maka konservasi sebenarnya bernilai positif, mencakup pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan, dan peningkatan kualitas lingkungan alam. 9
Sejarah ide preservasi lahir di Eropa kemudian berkembang menjadi konservasi dengan prinsip pemanfaatan di Amerika. Meski demikian, Indonesia juga terkena imbasnya, terutama pada masa Kolonial Belanda. Para naturalisme Belanda juga mempunyai rasa memiliki terhadap alam Indonesia yang kaya dengan aneka ragam flora dan fauna. Hal ini terbukti dengan perlawanan para naturalisme tersebut terhadap berbagai kebijakan kolonialis yang merusak alam, seperti perdagangan burung cendrawasih yang tidak terkontrol. Mereka juga merintis pengukuhan kawasan perlindungan seperti cagar alam (Natuur Reservaat) di Depok dan Kebun Raya ('s Lands Plantentuin) di Bogor. Pijakan ideologi konservasi yang berasal dari luar ternyata memang tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Banyak prasyarat yang harus disiapkan dan banyak masalah yang harus terlebih dulu dipecahkan. Satu hal sampai saat ini kerap terabaikan dalam akomodasi kebijakan politik konservasi alam adalah konservasi tradisional. Masyarakat tradisional bersama nilai pranata sosialnya yang telah berumur ratusan bahkan ribuan tahun sebenarnya sarat dengan kearifan kultural dalam kaitannya dengan alam. Kearifan itu sudah menjadi budaya yang praktiknya tidak terpisahkan dengan nilai-nilai hidup sehari-hari mereka. Prinsip-prinsip dan substansi konservasi sebenarnya telah melekat di dalam masyarakat tradisional yang belum banyak terpengaruh oleh "ideologi industri". Dalam masyarakat ini, pengelolaan alam lebih ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten), sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Eksploitasi alam dalam arti ekonomi produksi hampir tidak terjadi. Justru pemeliharaan hubungan harmonis dengan alam merupakan prinsip yang paling diutamakan, walaupun dalam tataran praktis aplikasinya terkadang melibatkan hal-hal irasional, melalui ujaran- ujaran, pameo atau penetapan tabu terhadap benda-benda tertentu. jangka panjang, praktik-praktik tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam dan menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam dan kerusakan-kerusakan lainnya. Penetapan 'tabu' tersebut juga tidak lepas dari pengaruh sikap hidup masyarakat tersebut yang masih Dalam 10
Gerakan Preservasi dan Konservasi menyatu dengan alam dan memandang alam sebagai sesuatu yang sakral atau keramat. Dalam pandangan sehari-hari masyarakat ini, alam bukan untuk dikuasai atau ditundukkan oleh manusia, tetapi manusialah yang justru harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem supra- individual alam, baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk budaya. Menurut pandangan masyarakat ini, manusia merupakann entitas yang tidak terpisahkan dari alam, sehingga jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi sistem alam supra-individual tersebut, maka manusia mengalami ketidakseimbangan hubungan dengan alam. Beberapa nilai yang terdapat dalam masyarakat adat Nusantara, menurut kesimpulan Prof. Van Vollenhoven, justru dapat dipakai sebagai dasar hukum yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain: kepentingan masyarakat yang lebih utama daripada kepentingan individu, hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, pemikiran religius yang bersifat transendental yang memenuhi segala sesuatu, serta suasana kekeluargaan yang selalu berusaha menyelesaikan segala perselisihan dengan musyawarah, damai, dan tenggang rasa. Nilai-nilai asli ini sekarang justru telah tergusur oleh ideologi- ideologi asing dengan praktik-praktik eksploitasi alam yang begitu dominan dengan nama-nama modern, seperti pembangunan dan bahkan konservasi itu sendiri. Bahaya kerusakan alam yang disebabkan oleh kemajuan ilmu, teknologi, kecerobohan dan keserakahan manusia hanya dapat diatasi oleh kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari sistem mata rantai alam yang harus seimbang dan lestari. Tantangan konservasi di masa mendatang tentu masih berat. Penerapan ilmu dan keahlian konservasi kearah praktik konkret pun akan mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu sudah saatnya kini untuk memulai rekonstruksi ide konservasi melalui telaah ulang warisan tradisional, sintesis dan revitalisasi nilai-nilai kearifan tradisional ini. Selain berbiaya murah, nilai kearifan tradisional semestinya juga mampu menjadi energi sosial yang didayagunakan untuk menggerakkan praktik- praktik konservasi secara luas, dengan basis pijakan yang logis, realistis dan layak diterapkan. 11
Tentunya perlu ditekankan kembali bahwa untuk kembali kearah pendekatan total yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi bangsa ini, maka harus dilakukan dengan tetap adaptif terhadap dinamika perubahan dari luar, sejauh tidak merusak identitas dan karakter diri kita sebagai bangsa yang terus-menerus mengikis alam dan lingkungan Indonesia. 12
Kondisi Geografis dan Ekosistem di Hindia Belanda Kegiatan perburuan sebagai sebuah perilaku tidak bisa dilepaskan dari aspek spasial dilakukannya aktivitas tersebut. Secara ekologis, perburuan sangat terkait pada ekosistem yang merujuk pada habitat- habitat satwa liar. Setiap spesies satwa memiliki ketergantungan terhadap habitat. Pak Jatna Supriatna pada tahun 2008 menyebutkan bahwa eksistensi satwa sangat dipengaruhi kondisi tempat hidupnya, baik itu iklim, topologi, dan kondisi tanah. Hubungan antara eksistensi satwa liar dan kondisi lingkungannya ditunjukan dalam proses adaptasi sehingga kondisi alam tertentu memiliki kesesuaian dan ke-identik-an dengan spesies yang hidup di dalamnya kondisi geografis dan ekosistem pun bukan hanya menjadi habitat dan ruang dalam perburuan, tetapi juga menjadi latar dari konservasi satwa liar yang dilakukan. Wilayah Hindia Belanda merupakan suatu wilayah kepulauan yang sebagian besar berada di kepulauan nusantara. Kepulauan nusantara sebagai suatu ekosistem memiliki karakteristik tertentu sebagai sebuah kepulauan tropis yang apabila dilihat dari segi letak, dilalui garis equator dan terdiri atas pulau-pulau yang membentang sejauh 4.000 mil dari timur ke barat dan melebar sejauh 1.300 mil dari utara ke selatan. Komposisinya terdiri atas beberapa pulau besar dan banyak pulau kecil. 13
Semua pulau besar dihubungkan satu sama lain oleh pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau di wilayah nusantara, dari barat ke timur, membentang Pulau Sumatera, dengan dua pulau kecil di luarnya, yakni Kepulauan Bangka dan Riouw-Lingga (Riau). Selanjutnya terdapat Jawa dan Borneo (Kalimantan) yang diikuti kepulauan yang terpisah sebagai kelompok pulau-pulau kecil yang disebut Kepulauan Sunda Kecil yang terletak di sebelah timur Bali. Celebes (Sulawesi) membentuk kelompok pulau yang berbeda, yang diikuti Molukken (Maluku) di bagian timur dengan Halmahera sebagai pusat di bagian tengah serta Ceram (Seram) sebagai pulau utama. Sebagai kepulauan yang terletak di wilayah tropis, nusantara memiliki karakteristik alam yang khas dilihat dari segi iklim, cuaca, topografi, dan keberagaman ekosistem dan spesies yang hidup. Alfred Russel Wallace, menyebutkan bahwa semua pulau di wilayah nusantara memiliki iklim yang sama dan ditumbuhi hutan yang lebat. Kepulauan nusantara juga dilalui deretan gunung berapi utama di dunia, yang tentunya menghasilkan pemandangan yang berbeda antara pulau-pulau vulkanis dan non-vulkanis. Adanya perbedaan topografi menjadi asumsi perbedaan persebaran organisme yang ada di tiap-tiap pulau tersebut. Hal ini sejalan dengan hubungan kausal antara keragaman tipe-tipe ekosistem dengan keragaman spesies. Kondisi alam yang khas umumnya menjadi habitat khusus bagi para suatu spesies satwa sehingga pada akhirnya memunculkan spesies khas (flagship) yang hidup di wilayah tertentu. Pulau-pulau di nusantara umumnya memiliki flagship yang memperlihatkan hubungan identik antar satwa liar dan habitatnya. Setiap pulau memiliki persamaan dan perbedaan tipe-tipe ekosistem dan spesies. Secara umum, Wallace - seorang ilmuwan dan naturalis Inggris membagi nusantara menjadi dua bagian yang sama besarnya. Garis batasnya dikenal kemudian dengan Garis Wallace. Dalam catatan perjalanannya, Wallace memaparkan perbedaan geografi dan persebaran flora dan fauna antara wilayah barat dan timur sehingga bisa disimpulkan suatu anggapan sebagai berikut: 14
Kondisi Geografis dan Ekosistem di Hindia Belanda "Flora dan fauna di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Borneo sama dengan flora dan fauna di bagian benua yang letaknya berdekatan dengan pulau-pulau tersebut. Persamaan flora dan fauna bahkan hampir sama banyaknya andaikata pulau-pulau yang terpisah itu masih bersatu dengan Asia. Fakta bahwa laut luas yang memisahkan Benua Asia dengan ketiga pulau tersebut memiliki lebar dan tingkat kedangkalan yang sama. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya barisan gunung berapi yang panjang di Sumatera dan Jawa, yang memuntahkan isi perut bumi dalam jumlah besar. Semua pulau itu di sebelah timur Jawa dan Borneo, kecuali Celebes, merupakan bagian dari Benua Australia atau Pasifik walaupun beberapa pulau tidak pernah menyatu dengan benua tersebut. Rangkaian pulau tersebut telah terpisah-pisah bukan saja sebelum pulau-pulau di bagian barat muncul ke atas permukaan laut. Jika demikian, sebagian besar daratan Jawa dan Borneo merupakan formasi geologis yang masih muda. Perbedaan yang amat besar dalam spesies dan generasi, antara flora dan fauna kepulauan nusantara bagian timur dan Australia, begitu pula kedalaman laut yang memisahkan mereka, menunjukan masa perpisahan yang agak lama." Pemisahan nusantara menjadi dua bagian - bagian barat termasuk ke Benua Asia dan bagian timur ke Benua Australia - memperlihatkan persebaran makhluk hidup, termasuk satwanya. Kelompok satwa di bagian barat akan identik dengan satwa-satwa Asia, sedangkan satwa di bagian timur akan identik dengan satwa-satwa Australia. Kedangkalan laut antara Benua Asia dan bagian barat nusantara serta antara Papua dan Australia menunjukan penyatuan. Sementara itu, kedalaman laut disekitar Sulawesi dan Maluku menjadi pemisah antara kedua belahan nusantara tersebut. Pembagian secara geologis tersebut memperlihatkan perbedaan besar wilayah barat dan timur nusantara. Namun, secara spesifik pulau-pulau yang terletak dalam satu gagasan pun memiliki perbedaan signifikan yang terlihat dari segi ekosistem. Pulau Sumatera yang terletak paling barat, memiliki gunung-gunung yang umumnya berdekatan dengan laut. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah sungai di pulau ini. Di pantai timur Sumatera, terbentang aliran sungai-sungai besar sepanjang 15
kurang lebih 150 mil. Antara barisan dan pegunungan terdapat tanah- tanah dataran tinggi sehingga udaranya sangat dingin. Kondisi alam tersebut menunjukan karakteristik spesies flora dan fauna yang khas. Di Sumatera terdapat beberapa spesies satwa liar seperti hewan berkaki empat yang terdiri dari kuda, biri-biri atau domba, babi, anjing, gajah, badak, beruang, dan harimau. Selain itu, terdapat pula spesies reptil seperti buaya, kadal, ular, katak, dan jenis reptil lainnya. Berbagai jenis burung seperti kuwah, burung merak, burung taun atau burung badak, burung bangau, merpati, dan burung dara, terdapat di pulau ini. Badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) dan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan dua spesies khas pulau ini. Selain itu ada pula badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang tergolong flagship di pulau ini serta jenis-jenis primata di kepulauan Mentawai, seperti siamang kerdil (Hylobates klossi), lutung (Presbytis potenziani) dan Simokobu (Simias concolor) serta monyet mentawai (macaca pagensis). Di antara jenis-jenis satwa liar yang ada, badak, harimau, buaya, babi, dan bebagai jenis burung, merupakan spesies satwa liar yang sering diburu di pulau ini. Jawa pun memiliki karakteristik alam tersendiri. Jawa dipandang sebagai pulau yang sangat subur. Wallace menyebutkan bahwa pulau ini merupakan pulau tropis terindah dan paling menarik di dunia. Selain itu, Thomas Stamford Raffles menyebutkan bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling bagus dan subur yang ada di wilayah India Inggris atau wilayah tropis manapun, kecuali Batavia dan beberapa wilayah di Pantai Utara. Keindahan dan kesuburan Pulau Jawa tentunya tidak biasa dilepaskan dari faktor geologisnya. Terletak di wilayah tropis dan diliputi rangkaian pegunungan dan dataran tinggi, menyebabkan Jawa memiliki tanah yang subur serta sumber daya alam melimpah. Selain itu, Jawa pun memiliki topografi yang khas sebagai sebuah pulau yang tropis. Jawa memiliki hutan dan 38 gunung berapi. Beberapa gunung memiliki ketinggian sampai 12.000 kaki. Kelembaban yang tinggi dan iklim yang panas menyebabkan gunung-gunung diselimuti berbagai tumbuhan. Selain pegunungan, Jawa pun memiliki banyak sungai dan danau. Jawa 16
Kondisi Geografi s dan Ekosistem di Hindia Belanda memiliki jumlah ratusan, bahkan ribuan sungai. Danau-danau yang luas terdapat di pedalaman dan beberapa bukit, yang sebagian diantaranya terbentuk dari kawah letusan gunung berapi. Sementara itu, rawa-rawa terdapat di dataran rendah yang banyak ditumbuhi pohon bakau dan semak belukar. Peta Kepulauan Indonesia tahun 1868 yang diterbitkan dalam buku monumental "The Malay Archipelago" (Sumber: The Malaya Archipelago, 1868) Beragamnya tempat hidup atau habitat berdampak pada berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal. Jawa yang memiliki beragam ekosistem seperti gunung, hutan, sungai, danau, dan rawa, berbanding lurus dengan banyaknya spesies makhluk hidup yang ada. Di Jawa hidup berbagai spesies satwa liar darat. Raffles menyebutkan beberapa satwa liar yang terdapat di Jawa, seperti macan loreng (felis tigris), macan gogor, macan tutul, macan kumbang atau kuwuk dan terkecil disebut macan kucing. Satwa liar lainnya ialah serigala dan berbagai jenis anjing liar, seperti asu wawar, asu ajag, dan asu kiki serta beberapa hewan berkaki empat lainnya seperti badak dan banteng atau kerbau jantan jawa liar, babi hutan dan rusa. Secara umum, ada 50-an jenis mamalia di Jawa, termasuk babi yang sering diburu. Sementara itu di Jawa terdapat sembilan jenis 17
quadrumana (kelompok monyet) seperti kera berlengan panjang dan monyet. Jenis orangutan tidak terdapat di Jawa dan hanya ada di Sumatera dan Borneo, sedangkan siamang hanya ada di Sumatera dan Malaka. Untuk jenis burung, diperkirakan ada 200-an jenis burung yang ada di pulau ini. Selain itu, terdapat ayam hutan hijau, dua spesies murai tanah biru (Arrenga cyanea Myophonus Flavirostris), burung walik kepala ungu (Ptilonopolus porphyreus), tiga spesies burung uncal berekor lebar (Marcopygia) dan burung-burung menarik lainnya yang tidak ditemukan di tempat lain di nusantara. Secara umum, Jawa memiliki berbagai jenis satwa liar, baik besar maupun kecil. Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan satwa khas di Jawa. Badak, harimau, kijang, babi, serta berbagai jenis burung merupakan satwa liar yang waktu itu sering diburu. Pulau Borneo (Kalimantan) merupakan pulau terbesar di nusantara. Secara geografis, pulau Borneo memilik banyak jumlah sungai dan tanahnya sangat subur. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera, di Borneo tidak ada gunung berapi. Tanah di pulau ini sudah matang selama berabad-abad karena terkikis oleh hujan tropis. Seperti halnya pulau lain, pulau ini pun memiliki spesies satwa liar yang khas. Di Borneo terdapat mamalia yaitu orangutan atau biasa disebut mias oleh masyarakat Dayak. Ada pula jenis monyet, macan tutul, gajah asia dan babi. Badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) pun persebarannya sampai di pulau ini. Selain itu terdapat juga jenis reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal. Untuk jenis burung, di pulau ini, banyak ditemukan burung nuri dan burung pelatuk. Pulau lainnya ialah Sulawesi atau Celebes. Yang merupakan pulau yang terbentuk bukan karena lipatan vulkanik seperti Jawa dan Bali, tetapi terbentuk karena lipatan tektonik yang menjadikannya sebagai pulau pegunungan. Setengah wilayah Sulawesi berupa pegunungan dan tertutup hutan. Sulawesi bagian tengah adalah dataran kering dengan curah hujan 500-600 mm per tahun. Spesies flora dan fauna pulau ini sangat sedikit dibandingkan pulau-pulau besar lain. Jumlah mamalia dan burung-burung daratnya sedikit lebih banyak dari setengah jumlah 18
Kondisi Geografis dan Ekosistem di Hindia Belanda spesies yang ada di Jawa. Spesies burung yang hidup di pulau ini di antaranya rajawali, kakatua, burung pelatuk, dan burung rangkong. Sementara itu, mamalia yang hidup diantaranya lemur, tenggalung melayu, rusa, monyet, anoa, babi hutan dan babi rusa. Sebelah timur Sulawesi terdapat kepulauan yang disebut Molluken atau Maluku. Bangsa Belanda menyebut bahwa kepulauan ini terdiri atas 999 pulau yang membentang sepanjang 1.500 mil. Kepulauan ini terdiri atas lima pulau kecil yakni Ternate, Tidore, Morotai, Becan, dan Makian yang membentang sepanjang 25 mil dari pesisir barat pulau yang lebih besar yakni Halmahera. Pulau Ternate dan Tidore memiliki topografi berupa gunung berapi yang menyembul dari dasar laut. Satwa liar di kepulauan ini ialah tikus berkalung (Melomys fulgens) serta berbagai jenis burung, seperti kakatua Maluku (Cacatua moluccensis), betet-kepala buru (Tanygnathus gramineus), serindit Maluku (Loriculus amabilis), kasuari (Casuarius casuarius) dan burung cendrawasih (Cicinurus regius). Selain burung, ada juga reptil sejenis kadal yaitu soa-soa (Hydrosaurus amboinensis). Sementara itu jenis mamalia di kepulauan ini tidak terlalu tinggi. Mamalia yang hidup dikepulauan ini diantaranya tenggalung, rusa, marsupial (hewan berkantung) dan kuskus. Kuskus merupakan satwa yang sering diburu dan banyak dimakan oleh penduduk setempat. Di timur nusantara, terdapat deretan kepulauan yang disebut Kleine Soenda Eilanden atau Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tengah). Kepulauan ini meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Sumba, dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Dilihat dari segi topografi, kepulauan ini umumnya berbatu, berbukit-bukit, dan memiliki lembah-lembah yang curam. Di Pulau Lombok, terdapat Gunung Rinjani yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Dataran rendah di sebelah barat merupakan daerah lingkungan berbukit yang kurang mendapatkan curah hujan. Di sebelah timur Pulau Lombok, terdapat Pulau Sumbawa yang kondisi topografinya bergunung dan kurang memiliki aliran sungai. Pulau Flores yang terletak di timur Pulau Sumbawa, memiliki deretan gurung-gunung berapi dan sungai- sungai yang kecil. Di selatan Pulau Flores, terdapat Pulau Sumba yang wilayahnya subur di bagian barat dan kering di bagian timur. Sementara 19
itu, kondisi terjal, berbatu, dan bergunung juga terdapat di Pulau Timor, pulau terbesar di Nusa Tenggara. Iklim di kepulauan ini sangat kering dengan curah hujan 1.500 mm per tahun, curah hujan dari barat ke timur semakin berkurang. Vegetasi di kepulauan ini umumnya berupa hutan gugur dan savanna, juga hutan lembab yang selalu hijau di kawasan pegunungannya. Spesies satwa yang hidup dari barat ke timur semakin berkurang. Di kepulauan ini hidup berbagai jenis burung, seperti burung paruh bengkok, kakatua, dan burung penghisap madu. Adapula mamalia seperti kelelawar, tupai, dan tikus raksasa flores (Papagomys armandvillei). Jenis spesies flagship di kepulauan ini ialah komodo (Varanus komodoensis) yang hanya hidup di Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil yang berdekatan, seperti Pulau Rinca, Padar, dan Flores Barat. Pulau yang terletak di ujung timur nusantara ialah Papua. Pulau ini memiliki deretan pegunungan sepanjang pulau dengan ketinggian 3.000-5.000 meter di atas permukaan laut. Dari deretan pegunungan ini, mengalir beratus-ratus sungai. Di wilayah utara dan tengah, Papua memiliki suhu yang bervariasi. Wilayah yang ketinggiannya lebih dari 4.400 mdpl sering tertutup salju, sedangkan wilayah yang rendah suhunya rata-rata 26ᵒC. Selain itu, sebagian besar wilayah Papua memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuat seluruh wilayah Papua ditutupi hutan rimba tropik yang sangat lebat. Satwa liar hidup di Papua umumnya berbeda dengan satwa liar di wilayah barat nusantara. Di pulau ini terdapat landak pemakan semut (hydromys dan mallomys), jenis-jenis satwa liar berkantung, seperti kuskus (phalanger), tupai berkantung (petaurus), dan kangguru (macropus). Sementara itu, mamalia lain yang tersebar luas di Benua Asia, seperti kera dan monyet, harimau, banteng, dan lainnya, tidak ditemukan di Papua. Mamalia yang terdapat di Papua ialah kelelawar dan babi hutan. Mamalia flagship di pulau ini ialah kangguru pohon. Sementara itu, di Papua terdapat berbagai jenis burung, seperti julang irian (Rhyticeros plicatus), betet gagak (Psittrichas fulgidus), merpati penggali tanah (Otidiphaps nobilis), kakatua raja (Casuarius aterrimus), kasuari selatan 20
Kondisi Geografis dan Ekosistem di Hindia Belanda (Casuarius casuarius), kasuari utara (Casuarius unappendiculatus), kasuari kerdil Bennett (Casuarius bennetti), cendrawasih besar (Paradisaea apoda). Jenis reptil di Papua umumnya sama dengan jenis reptil yang ada di Benua Asia, seperti cicak, tokek, kadal, biawak, buaya, kura-kura dan berbagai jenis ular. Reptil yang khas di pulau ini ialah buaya muara (Crocodylus porosus), buaya irian (Crocodylus novaguineae), dan ular sanca irian (Morelia viridis). Kondisi geografis dan ekosistem yang disebutkan di atas, merupakan ruang dan objek dalam berburuan. Kondisi tersebut berkaitan kondisi sosial budaya masyarakat karena berkaitan dengan kebiasaan, cara pandang, ataupun kepercayaan-kepercayaan tertentu terhadap satwa. Perbedaan spesies di setiap pulau biasanya memiliki kesesuaian dengan kebiasaan-kebiasaan berburu masyarakatnya. 21
Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan Bab ini menguraikan sekilas mengenai kondisi geografis dan ekosistem yang ditujukan untuk melihat ruang dalam melakukan perburuan. Sedangkan gambaran kondisi sosial budaya pemburu memperlihatkan latar belakang sosial budaya baik Eropa ataupun pribumi yang dikaitkan dengan kebiasaan berburu. Dalam penelitiannya, Budi Gustaman menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Kebiasaan pribumi terkait dengan perburuan pada masa Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan berburu yang telah dilakukan sejak lampau. Perburuan satwa liar telah muncul sejak masa kerajaan Hindu-Budha, dengan karakteristik yang khas. Umumnya, perburuan dilakukan sebagai objek rekreasi atau ekspresi kesenangan raja dan para bangsawan. Tidak ada patokan khusus mengenai waktu dimulainya kebiasaan berburu pada masa Hindu-Budha. Sulit pula menentukan asal mula kebiasaan berburu raja-raja yang dikaitkan dengan hiburan dan rekreasi. Terkait dengan sumber yang ditemukan, terlihat masa paling jauh dilakukannya kebiasaan ini, yakni pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Pada masa Majapahit, dalam Negarakertagama disebut bahwa Raja Rajasanagara (Hayam Wuruk) melakukan perburuan di Hutan Nandaka pada tahun 1360 Masehi bersama pada pendeta. Dalam 23
perburuannya, banyak satwa yang mati serta banyak pula pasukan yang terluka akibat terseruduk banteng, babi hutan, dan kerbau liar. Senjata yang digunakan adalah panah, pedang, dan tombak. Raja berburu dengan berkuda. Para penjelajah Portugis, Tome Pires dan Duarte Barbosa pun banyak memuji raja-raja Jawa pada awal abad ke-16 sebagai pemburu dan pemanah yang handal dan banyak menghabiskan waktu untuk berburu. Pada tahun 1600-an, pangeran-pangeran di Jawa bagian barat dan tengah semuanya memiliki kebiasaan berburu. Begitu pula pada masa Kerajaan Mataram abad ke-17. Raja-raja Mataram memiliki kebiasaan berburu dan wilayah kekuasaan Mataram memiliki taman berburu atau krapyak. Selain krapyak, Kerajaan Mataram pun memiliki wilayah yang dilindungi yang disebut "larangan", sebagai suatu bentuk perlindungan alam. Cara-cara perburuan pun memiliki karakteristik tertentu. Perburuan yang dilakukan Sultan Mataram biasanya menggunakan sebuah pedati atau gerobak sapi kuno, dimana raja duduk di atasnya. De Graaf (1990: 127) menyebutkan bahwa dalam suatu perburuan, Sultan Mataram pernah terluka akibat serangan kijang jantan yang buas. Sultan yang menggunakan tombak pendek terluka di bagian pahanya, sedangkan kijang tersebut mati. De Haen pada perjalanannya yang kedua sebagai utusan Belanda pada Sabtu 24 Juni 1623, mencatat bahwa raja tidak bisa keluar untuk mengikuti pertandingan-pertandingan. De Haen menyebutkan, "Karena merasa tidak enak badan, karena pada waktu berburu duduk di atas pedati dalam usaha menombak seekor hewan liar, raja terjatuh dan terluka di sisi kanan oleh hewan buas itu". Akibat hal ini muncul sebuah tradisi bahwa untuk mencegah kecelakaan dalam berburu, keturunan sultan tidak diperbolehkan menggunakan tombak seperti itu yang terbuat dari kayu wregu. Meskipun berita ini kurang dipercaya oleh orang Belanda, tetapi perburuan yang dilakukan secara tradisional dalam praktiknya melahirkan beberapa tradisi. Di Priangan, perburuan kijang menjadi suatu kebiasaan yang sangat digemari para menak (golongan ningrat) sebagai simbol status. Selain kijang para menak biasanya berburu babi liar, badak, ataupun harimau. 24
Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan Pada suatu waktu perburuan yang dilakukan para menak ini pernah membunuh ratusan Kijang. Pada tahun 1867 di Priangan terdapat lima lokasi perburuan yang luasnya masing-masing mempunyai luas sekitar 12.000 hektare. Selama periode tahun1870 sampai 1910, kebiasaan berburu ini hampir lenyap akibat para menak mulai kehilangan statusnya akibat eksistensi orang-orang Belanda di Priangan serta adanya pergeseran status masyarakat akibat pendidikan di awal abad ke-20. Charles Te Mechalen berburu badak di Ujung Kulon (Sumber: Boomgaard, Peter. 1999. Oriental Nature its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia 1889-1949. Leiden KITLV) Perburuan (bubujeng) yang dilakukan para Menak Priangan biasanya memiliki karakteristik tersendiri. Dalam berburu, Bupati Bandung biasanya membawa rombongan dengan beberapa orang yang membawa kuda, kursi, sirih, tembakau, cerutu, senapan dan mesiu. Biasanya mereka menembaki binatang buruan dari sebuah panggung. Sebelumnya, celeng-celeng sebagai binatang buruan digiring ke dalam lapangan yang tertutup pagar keliling. Bupati Bandung kadang-kadang mengajak orang-orang Belanda seperti keluarga Holle dan sahabatnya. Mereka biasanya berburu macan dan rusa di daerah perburuan yang disebut Tegal Mantri. 25
Sementara itu, Bupati Ciamis R.A.A. Kusumadiningrat sering berburu beramai-ramai dengan rakyat banyak, sedangkan Bupati Wiratanubaya berburu dengan diikuti 60 orang pengiring termasuk wanita yang bertugas memasak hasil buruan. Dalam pemburuannya, Bupati menempati sebuah panggung, kemudian sekelompok pemburu disuruh pengepung hewan buruan disertai anjing-anjing pemburu. Tongtong yang terbuat dari bambu dipukul beramai-ramai diiringi sorak- sorai para pengiring. Bupati biasanya hanya menyaksikan dari panggung. Hal berbeda ditunjukkan Bupati Garut yang sering membawa salah seorang istrinya dalam berburu. Ketika menak bawahannya berburu, Bupati santai saja dengan istrinya. Selain di Jawa, perburuan oleh personil kerajaan pun terjadi di Sumatera. Pada abad ke-19 pangeran-pangeran di Sumatera banyak berburu gajah. Di Aceh, Sultan Iskandar Muda maupun penggantinya, Sultan Iskandar Thani, memonopoli semua tangkapan di kerajaan itu. Sultan Iskandar Muda dikabarkan memiliki 900 ekor gajah, sedangkan Sultan Iskandar Thani memiliki 100 ekor gajah . Pada abad ke-17 banyak dilakukan perburuan gajah di hutan-hutan wilayah pesisir Kerajaan Aceh. Dalam salah satu historiografi tradisional Melayu, yakni Bustanu's Salatin, disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda berhenti di beberapa tempat di sepanjang pantai Pidie ke Pasai pada tahun 1638 untuk berburu gajah. Selain di Priangan, kijang menjadi satwa liar yang paling populer diburu di Sulawesi (Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, 1902). Di barat daya Sulawesi, terdapat kebiasaan berburu kijang oleh para bangsawan. Perburuan Kijang di sini sering dilakukan di tempat khusus yang disebut ongko. Di wilayah ini, teknik berburu masyarakatnya, meskipun ada sedikit perbedaan, banyak diadopsi dari cara-cara di Jawa. Begitupun dengan perburuan kijang yang banyak dilakukan di Kalimantan, Halmahera, Lombok, dan Timor Di Pulau Buru sebelah barat Pulau Seram, Louis de Bougainville, seorang penjelajah Perancis dalam catatan perjalanannya tahun 1766 sampai 1799, menyebutkan bahwa di pulau tersebut ada peraturan perburuan rusa jantan, kecuali kepala daerah yang memiliki hak 26
Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan berburu. Kepala daerah di pulau ini bernama Henry Ouman. Ia mirip seperti raja dan memiliki seratus budak yang mengurus rumahnya. Ia merupakan seorang under-merchant (pedagang kelas tiga) pangkat urutan ketiga dalam strata VOC. Dalam peraturan perburuannya, Henry Ouman akan memberikan tiga kantong bubuk mesiu dan peluru kepada pemburu. Sebagai gantinya, masing-masing pemburu harus membawa dua ekor rusa untuk dirinya dengan bayaran enam sen per ekor. Jika rusa yang dibawa hanya satu ekor, maka kepala daerah akan menarik bayaran senilai 1 kantung bubuk mesiu dan peluru. Kebiasaan berburu memiliki keterkaitan dengan tradisi-tradisi kerajaan yang berhubungan dengan satwa liar. Dalam kebiasaan kerajaan, ekspresi kesenangan terhadap satwa liar bukan hanya ditunjukkan dengan perburuan, tetapi juga pertarungan satwa liar yang biasa dilakukan di alun-alun kerajaan, layaknya Gladiator di Roma. Thomas Stamford Raffles menyebutkan bahwa di alun-alun di Jawa sering dilakukan tontonan berupa pertarungan antara kerbau dengan harimau, tontonan rampong, pertunjukan penjahat dengan harimau, pertarungan banteng, atau pertarungan biri-biri jantan dengan babi. Selain itu, ada pula tontonan seperti adu burung puyuh, adu jangkrik, dan adu ayam. Pertarungan antara kerbau dengan harimau menjadi pertarungan yang banyak disenangi. Pertarungan semacam ini sudah diadakan di Mataram abad ke-17 Dalam pertarungan kerbau dan harimau, di alun-alun didirikan kandang besar dari bambu atau kayu. Kerbau dimasukkan terlebih dahulu, kemudian harimau menyusul dimasukkan melalui pintu yang telah disediakan. Dalam pertarungan ini, kerbau dirangsang terus- menerus dengan air mendidih dan jelantang. Dalam pertarungan, kerbau biasanya menghindari terkaman harimau dan sering dihalau dengan menggunakan tongkat dan dibangkitkan dengan jerami yang dibakar. Pertarungan biasanya berlangsung selama dua puluh menit hingga setengah jam. Jika selama waktu itu tidak ada yang kalah, maka binatangnya diganti, sedangkan harimau yang masih bertahan akan dipindahkan untuk dibantai dengan cara yang disebut rampong. Dalam tontonan rampong, raja memerintahkan enam atau delapan orang pilihannya membawa tombak sebagai pemburu. Tempat dimana 27
harimau ditempatkan kemudian dikepung oleh barisan pemburu yang membuat lingkaran. Harimau dirangsang dengan tembakan, pukulan gong atau dengan api diiringi pula dengan alunan musik. Tempat- tempat di mana harimau mungkin melarikan diri dijaga dan harimau biasanya ditombak pada suatu tempat. Rampongan di Kesultanan Yogyakarta digelar sejak tahun 1791 dalam perayaan Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Waktu ini dipilih karena umat muslim tengah memulai hari baru dalam siklus hidupnya. Dosa-dosa di masa lalu dianggap telah gugur dan harimau disimbolkan sebagai dosa-dosa itu. Sebagai perwujudannya, harimau diadu sampai mati dengan manusia. Acara ini pun terkadang digelar secara khusus untuk menyambut tamu-tamu asing Sultan. Perhelatan di hadapan orang asing ini merupakan simbolisasi kekuatan militer Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, pertarungan antara penjahat dengan harimau telah dilakukan sejak berdirinya Kerajaan Mataram, sebagai suatu hukuman terhadap penjahat yang ditonton oleh umum sebagai sebuah pemberian peringatan. Dalam pertarungan ini penjahat diberi senjata keris yang panjang namun patah atau tumpul dan harimau bebas berkeliaran di kandangnya. Pertarungan semacam ini yang dilakukan selama pemerintahan Sultan Yogyakarta telah dihilangkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1812. Tontonan berupa pertarungan harimau di alun-alun memang dianggap sebagai tradisi yang secara tidak langsung diawali dengan adanya praktik perburuan. Disebutkan bahwa pada tahun 1620 di Keraton Mataram, raja memerintahkan menangkap 200 ekor harimau selama jangka waktu kurang lebih dua bulan. Harimau-harimau tersebut kemudian dibawa ke istana, tempat mereka di hasut-hasut menghadapi penombak-penombak yang duduk dalam satu lingkaran. Orang yang dianggap berani mendapat penghargaan dari raja seperti diberi jabatan, wanita, keris atau pakaian. Rampongan bukan hanya dilakukan di Kesultanan Yogyakarta. Pada abad ke-19, rampongan juga dilakukan di Kasunanan Surakarta, Keresidenan Kediri, Blitar, dan Tumapel. Stuers, 28
Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan seorang utusan Belanda pada tahun 1825 melukis rampong di Jawa Tengah. Pertarungan satwa liar tersebut memperlihatkan bahwa secara tradisional, perburuan serta aspek-aspek rekreasi satwa liar menjadi suatu tradisi dalam masyarakat Jawa. Aspek kebiasaan akibat tontonan tersebut kemudian terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Raffles menyebutkan bahwa akibat adanya rampongan, penduduk di beberapa daerah di Jawa memiliki minat untuk membunuh harimau dengan cara rampong apabila menemukan harimau yang berjalan sendirian. Dalam perjalanannya di Jawa, Wallace juga menyebutkan ketika terjadi penerkaman seorang anak oleh seekor harimau, dilakukan perburuan oleh seorang wedana dan tujuh orang laki-laki dengan membentuk lingkaran. Lingkaran tersebut kemudian semakin lama semakin mengecil sehingga Harimau terkepung dan tidak dapat meloloskan diri. Harimau tersebut berusaha meloncat keluar dan segera diserang orang- orang itu dengan menggunakan tombak. Cara perburuan di beberapa wilayah di Jawa memiliki ciri khas masing-masing. Di wilayah timur dan barat, rusa jantan biasanya sering diburu, terutama oleh suku Bali dan Sunda. Di wilayah barat perburuan dilakukan dengan menggunakan klewang (senjata sejenis golok). Sementara itu, orang Jawa di wilayah tengah biasanya melakukan perburuan dengan menggunakan kuda serta dilakukan dengan lebih teratur dan bermetode, dimana banyak penduduk terutama para pemimpinnya, sangat berhasrat untuk turut serta, menggunakan kuda terbaik dengan melibatkan anjing-anjing pemburu. Seperti halnya di Jawa, di Aceh pun terdapat kebiasaan mengadu binatang di lingkungan kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, sering diadakan adu gajah, kerbau, kambing, dan ayam. Adu satwa besar seperti adu gajah dengan harimau atau gajah dengan gajah menjadi pertunjukan yang sering dilakukan pada abad ke-17. Pertarungan gajah dan harimau yang selalu di menangkan gajah memiliki simbol kemenangan kerajaan. Dalam hal ini, kemenangan gajah menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, dalam pertarungan 29
biasanya harimau diikat pada tiang dan dihadapkan dengan beberapa gajah sekaligus. Selain itu, ada pula pertarungan antara binatang sejenis yang sering dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1608, utusan Belanda melihat 58 gajah diadu secara bergiliran. Pertarungan itu dilakukan dalam suatu lingkaran, bukan hanya 58 gajah, tetapi juga melibatkan 1.300 orang serdadu. Pada 1613, Sultan memperlihatkan kepada utusan-utusan Inggris pertarungan antara enam gajah satu lawan satu secara bergiliran, kemudian empat kerbau dan sepuluh atau dua belas ekor kambing. Seorang utusan Inggris, Peter Mundy melukiskan adu gajah yang dilakukan pada awal pemerintahan Sultan Iskandar Thani. Sekitar 150 gajah disusun dalam bentuk lingkaran sehingga membentuk sebuah arena luas, sedangkan dua belas atau tiga belas pasang bertarung mati-matian secara bergiliran. Gajah-gajah tersebut menjadi galak karena terdapat gajah betina di sekitar tempat pertarungan. Dibawah pemerintahan Sultan Taj al-Alam, utusan-utusan asing masih dihibur dengan adu binatang seperti itu setidaknya sampai tahun 1644. Selain di Jawa dan Aceh, di wilayah lain di nusantara tidak ditemukan adu binatang besar sebagai tradisi kerajaan. Pertarungan- pertarungan satwa liar, baik yang terjadi di Jawa maupun Aceh, memperlihatkan cara pandang dan pemaknaan awal pribumi terhadap satwa liar. Cara pandang dan pemaknaan ini pada akhirnya mengalami perubahan seiring munculnya cara pandang baru akibat pengaruh eksistensi bangsa Eropa. 30
Kebiasaan Berburu dan Tradisi Hiburan Kerajaan (1) Penembakan Orangutan di Sanga-Sanga Dalam, Kutai -Borneo, 1937 dan (2) Perburuan Banteng di Hulu Sungai Mahakam-Borneo, 1897 (Sumber: (1) De Tropische Natuur, Organ De Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging, Jaargang XXVI, Uitave van N.V. Boekhandel & Drukkerij Visser & Co. Weelterpreden, 1937; (2) File: KITLV - 25725 - Demmeni, J.) 31
Cara Pandang Barat Terhadap Satwa Liar Bab ini menguraikan cara pandang bangsa Eropa terhadap kebiasaan berburu terutama berkaitan dengan berburuan yang dilakukan para bangsawan, dan munculnya upaya konservasi pada awal abad ke-20 dalam upaya perlindungan satwa liar. Sebagaimana disampaikan oleh Budi Gustaman (2013): Munculnya upaya-upaya konservasi di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan serta perubahan cara pandang orang Eropa terhadap satwa liar di negeri asalnya. Perubahan cara pandang kelompok elit di Eropa dan Amerika Serikat terhadap alam dan perburuan pada abad ke-19, turut berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat di belahan bumi lain sehingga memunculkan naturalis-naturalis yang menyuarakan konservasi alam di Hindia Belanda. Romantisme yang tumbuh di Eropa pada abad ke-18 berpengaruh terhadap sikap awal bangsa Eropa terhadap alam. Romantisme ini diaktualisasikan dengan pemilihan kawasan-kawasan yang aneh (strange), terpencil (remote), menyendiri (solitary), dan misterius (misterious), sebagai tempat untuk merenung dan menghindar dari keramaian. Hal ini diaplikasikan para bangsawan Eropa dengan menikmati liburan di dalam hutan sambil berburu dan menikmati keindahan alam 33
Sikap ini merupakan gerakan awal kecintaan terhadap alam di Eropa. Rasa kagum terhadap alam salah satunya ditunjukkan dengan perburuan. Hal ini menunjukkan bahwa perburuan belum dimaknai sebagai suatu perilaku yang merusak alam, tetapi menjadi bagian dari kedekatan dengan alam. Secara umum, seperti halnya masyarakat nusantara, perburuan pun menjadi kebiasaan yang populer bagi para bangsawan serta lapisan masyarakat lainnya di Eropa. Kebiasaan ini berbeda di setiap wilayahnya. Hal ini salah satunya dipengaruhi kondisi alam. Di Inggris perburuan memang menjadi kebiasaan terhormat yang hanya dilakukan para bangsawan. Aktivitas berburu mereka biasanya didampingi oleh caddy yang membawa dan mengangkut satwa liar yang ditembak. Satwa liar yang ditembak biasanya kelinci atau rusa. Kebiasaan ini berbeda dengan kebiasaan orang Jerman. Di negara ini, kebiasaan berburu dilakukan oleh masyarakat biasa. Jenis hutan yang tidak lebat di wilayah Jerman dan Australia menjadi salah satu faktor adanya kebiasaan ini. Anak laki-laki di Jerman sejak kecil sudah berburu dan sudah terbiasa menggunakan senapan, bahkan pada tahun 1914, kegiatan berburu merupakan kegiatan yang paling digemari remaja di Jerman. Kebiasaan berburu bangsa Eropa terutama berkaitan dengan perburuan yang dilakukan para bangsawan, pada akhirnya berubah seiring banyaknya ekspansi orang-orang Eropa ke Amerika Utara, Asia, dan Afrika. Status sosial tidak lagi menjadi patokan dalam melakukan perburuan. Paul Jepson dan Robert Whittaker menyebutkan bahwa perburuan dalam sudut pandang orang-orang Eropa merupakan penggabungan gairah yang mendorong keyakinan moral dan penguasaan dalam menunggang kuda serta keahlian menembak sebagai prasyarat untuk melakukan ekspansi. Perburuan pun menjadi simbol yang dianut prajurit, tentara, dan para perintis koloni. Perubahan kebiasaan sikap berburu di Inggris terlihat dengan banyaknya anak-anak muda yang memiliki sikap nilai dan kemampuan dalam berburu. Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Inggris dan administrasi kolonialnya dipenuhi oleh orang-orang yang senang berburu. Saat itu, di Eropa, khususnya di Inggris, dipenuhi antusiasme 34
Cara Pandang Barat Terhadap Satwa Liar terhadap alam. Pengkajian terhadap alam serta perburuan memang terkait erat dengan eksploitasi dan ekspansi ke wilayah tropis yang memiliki alam yang eksotik. Para ilmuwan, kolektor, penulis, dan petualang dari semua kelas tertarik dalam mengkaji alam di negeri koloni. Secara umum perkembangan yang memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap alam, khususnya satwa liar, awalnya diperlihatkan oleh perkembangan besar di tiga wilayah, yakni Britania, Jerman, serta Amerika Serikat. Di ketiga wilayah tersebut muncul konsep yang berbeda terhadap alam yang akhirnya menjadi penggerak pelestarian alam di dunia. Di Britania, pada abad ke-18 muncul teori Origin of Species yang dikemukakan Charles Darwin. Teori ini mengubah persepsi hubungan antara manusia dengan alam. Gambaran manusia sebagai makhluk yang sempurna digantikan dengan realisasi atau kemungkinan adanya kekerabatan antara manusia dan satwa liar. Akibat hal ini, perburuan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini pun kemudian memunculkan obsesi bahwa ancaman dan kepunahan satwa akan berpengaruh terhadap martabat dan keunikan nilai-nilai kemanusiaan serta pemeliharaan nilai-nilai moral dan peradaban. Kekejaman terhadap satwa dirasakan sangat mengganggu, tidak hanya karena tertuju pada adanya korban, tetapi juga menyiratkan tentang sifat manusia. Sebaliknya, kebaikan terhadap satwa sebagai suatu sifat kemanusiaan, memperlihatkan suatu penyangkalan bahwa sifat manusia kejam seperti binatang. Pandangan tersebut menjadi dasar munculnya upaya-upaya pelestarian oleh para naturalis. Para naturalis melihat kelangkaan dan kepunahan satwa disebabkan dampak negatif dari pengumpulan dan industrialisasi flora dan fauna di Eropa. Sementara itu, di Amerika Serikat gerakan perlindungan alam dimulai oleh Theodore Roosevelt tahun 1901. Secara umum, gerakan ini berlandaskan dua nilai dasar. Pertama, perburuan dianggap sebagai suatu hal yang kejam dan bersifat barbar. Kedua, penaklukan manusia terhadap alam harus disertai tanggung jawab moral untuk melestarikannya. Nilai pertama merujuk pada nilai kemanusiaan, 35
sedangkan nilai kedua merupakan tonggak nilai moral evolusi. Nilai- nilai ini mulai diaplikasikan dengan pendirian perkumpulan Boone & Crocket Club pada Desember 1887. Perkumpulan yang didirikan oleh Roosevelt ini memiliki dua tujuan utama, yakni konservasi habitat liar dan prinsip berburu yang wajar. Di Eropa, khususnya di Jerman, muncul gerakan naturdenkmal (monumen alam) di Jerman. Gerakan ini muncul akibat banyaknya kerusakan hutan di Eropa yang merusakkan habitat makhluk hidup dan keindahan alam. Kampanye ini dilakukan oleh Hugo Conwentz, seorang ahli kehutanan Jerman, yang menekankan bahwa alam harus dijaga dan dihargai sebagai sebuah nilai seni, sebuah peringatan, dan sebuah patriotik yang mesti diapresiasi. Konsep dan visi naturadenkmal yang dikemukakannya, terdiri atas tiga ide yang saling berhubungan. Pertama, konsep denkmal atau monumen yang biasanya diterapkan pada orang terkenal, literatur, musik dan seni, serta bangunan kuno, juga harus diterapkan pada alam. Kedua, naturdenkmal, seperti karya seni besar, seharusnya alam dijaga dari kerusakan. Ketiga, sebagai tindakan yang memiliki nilai patriotik karena "atas usaha tersebut, bagian negara sebagai rumah menjadi lebih dikenal dan lebih dihargai sepenuhnya". 1904, perkuliahan Conwentz di Amsterdam bertepatan dengan pengurusan area lahan basah di pinggiran kota. Atas pengaruhnya, pada tahun yang sama, sebuah kelompok masyarakat kota terkemuka, termasuk seorang direktur bank bernama Pieter Gerbrand van Tienhoven, membentuk Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten atau Perkumpulan Masyarakat untuk Perlindungan Monumen Alam. Perkumpulan itu merupakan suatu kesatuan yang legal dalam pembelian dan pengelolaan tanah dengan tujuan penyelamatan naardermeer (monumen alam) di Belanda. Pada tahun Perkumpulan semacam itu telah terbentuk lebih dulu di Prancis tahun 1901 (menyusul kemudian, setelah di Belanda, pada tahun 1909 perkumpulan yang sama dibentuk di Swiss, dan kemudian di Britania tahun 1912). Pada tahun 1906, Conwentz ditunjuk sebagai Commissioner for the Care of Natural Monuments atau Komisaris Perlindungan Monumen Alam di Negara Rusia. Atas pengaruhnya, pada tahun 36
Cara Pandang Barat Terhadap Satwa Liar 1909 Pemerintah Swedia membentuk perlindungan alam nasional. Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat membentuk Undang-undang Purbakala tahun 1906, yang menyajikan pembentukan monumen nasional. Perkembangan gerakan konservasi di Britania, beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat menjadi gerakan global yang menyuarakan konservasi alam dan penyelamatan satwa liar ke seluruh dunia. Dalam ekspedisinya ke Eropa tahun 1910, Roosevelt menjelaskan dua aspek. Pertama, perburuan besar menginspirasi penyelamatan satwa liar melalui perlindungan kritis habitat. Kedua, membentuk lobi internasional untuk mengajak pemerintah kolonial, terutama Britania untuk menerapkan tujuan ini. Wilayah koloni bangsa Eropa, terutama Britania dan Jerman, terkena pengaruh pandangan yang sama sehingga pada akhirnya turut berpengaruh terhadap wilayah kolonialnya di Hindia Belanda. Salah satu penggerak perlindungan alam Belanda yang turut berpengaruh terhadap perlindungan alam di Hindia Belanda ialah Pieter Gerbrand van Tienhoven, pendiri Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Monumen Alam (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten) tahun 1904 dan Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming) tahun 1925. 37
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Upaya Awal Konservasi Satwa Liar di Hindia Belanda Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Budi Gustaman melalui skripsinya yang berjudul "Konservasi Satwa Liar Di Hindia Belanda; Upaya-Upaya Perlindungan Satwa liar dari Perburuan 1909 - 1942", bab ini menguraikan kembali kondisi awal satwa liar, pembentukan regulasi perlindungan satwa liar, pembentukan perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda serta kondisi perburuan pasca regulasi pada periode tersebut. Perburuan yang dilakukan pribumi secara tradisional umumnya bukan merupakan sebuah eksploitasi besar-besaran, tetapi berupa pemenuhan kebutuhan primer terhadap jenis-jenis satwa liar tertentu ataupun aplikasi beberapa tradisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sejak masa Hindu-Budha, konsepsi konservasi alam umumnya lebih mengarah pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Alam dianggap sebagai sesuatu yang suci, yang memberikan penghidupan bagi manusia. Harmonisasi dengan alam telah tercermin dalam perilaku sehari-hari yang di wariskan secara turun temurun. Adanya tempat berburu khusus seperti krapyak dan wilayah larangan pada masa Kerajaan Mataram, merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan yang didasari konsep harmonisasi antara manusia 39
dengan alam. Umumnya, kepercayaan tersebut terjadi juga di beberapa masyarakat lokal nusantara Eksistensi orang Eropa, khususnya orang Belanda di nusantara memunculkan dualisme sikap terhadap satwa liar. Dari satu sisi, satwa liar dijadikan sebagai objek perburuan, sedangkan di sisi lain, orang- orang Eropa banyak bergerak dalam upaya-upaya konservasi melalui upaya pembentukan regulasi perlindungan ataupun kampanye- kampanye perlindungan alam. Salah satu kelompok yang sangat lekat dengan upaya-upaya konservasi ialah kelompok naturalis. Kaum naturalis di Hindia Belanda muncul berkait dengan kekaguman pada keindahan alam yang ada di wilayah koloni ini. Upaya yang dilakukan kelompok ini awalnya ditujukan untuk ilmu pengetahuan. Seiring booming-nya isu tentang kerusakan alam, kelompok ini pun melakukan upaya- upaya perlindungan, seperti kampanye perlindungan alam, baik yang dilakukan di level pemerintahan ataupun level internasional Golongan naturalis umumnya telah muncul sejak abad ke-16 seiring masuknya orang-orang Eropa ke nusantara. Salah satu naturalis yang terkenal ialah Alfred Russel Wallace, dengan ekspedisinya pada nusantara pada pertengahan abad ke-19. Selain itu, ada pula Georgius Everhardus Rumphius di Ambon serta Franz Wilhelm Junghuhn di Jawa. Wacana-wacana perlindungan alam yang semakin marak pada awal abad ke-20, memunculkan naturalis-naturalis yang banyak bergerak dalam upaya pelestarian alam. Adapun para naturalis yang terkenal pada masa ini diantaranya Melchior Treub, W.M. Docters van Leeuwen dan Sijfert Hendrik Koorders. Treub dan Leeuwen pernah menjabat sebagai Direktur s'Lands Plantentuin te Buitenzorg (Kebun Raya Negara Bogor), sedangkan Koorders merupakan Pendiri Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlands Indische Vereeniging tot Natuurbescherming). Indikasi awal adanya perhatian terhadap alam sudah terlihat sejak pertengahan abad ke-19, seiring didirikannya Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie pada 19 Juli 1850. Lembaga ini didirikan di Batavia sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan di 40
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Hindia Belanda. Tidak diketahui banyak upaya perlindungan yang dilakukan, namun suatu data menyebutkan bahwa pada tahun 1884, lembaga ini mendesak Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia untuk melakukan tindakan terhadap maraknya perburuan burung. Upaya perlindungan melalui regulasi mulai muncul setelah dikeluarkannya beberapa upaya hukum tentang perburuan dan perlindungan satwa liar. Pada tahun 1862, dikeluarkan sebuah keputusan mengenai denda penangkapan dan pembunuhan satwa liar. Adanya denda atas penangkapan dan perburuan beberapa satwa liar, memperlihatkan upaya tegas dari Pemerintah Hindia Belanda, meskipun hanya ditujukan untuk beberapa satwa liar. Menurut keputusan itu, perburuan badak masih dilegalkan. Namun, tidak diketahui alasan pelegalan tersebut. Asumsi yang berkembang, badak merupakan salah satu satwa liar perusak perkebunan. Atas asumsi tersebut, salah satu alasan pelegalan perburuan badak berkaitan dengan perlindungan tanaman-tanaman perkebunan. Perburuan burung cendrawasih di Papua dan Maluku (1894) (Sumber: De Organisatie van de Natuurbescherming in de Verschillanden. Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming, Amsterdam 1931) 41
Upaya konservasi pun terlihat dengan didirikannya Planten en Dierentuin Batavia (Kebun Tanaman dan Binatang Batavia) pada 19 September 1864. Taman ini didirikan di atas lahan seluas 10 hektare yang dihibahkan oleh Raden Saleh Bastaman. Pengelolaannya dilakukan oleh Culture Vereeniging Planten en Dierentuin at Batavia (Perhimpunan Pecinta Flora dan Fauna Batavia). Pendirinya adalah beberapa ilmuwan anggota Perkumpulan Koninlijk Zoologisch Genootschap dari Amsterdam dan anggota Koninlijk Zoologisch-Botanisch Genotschap dari 's-Gravenhage (Den Haag). Tujuan didirikan ialah untuk membudidayakan tanaman liar, membudidayakan pertanian, perkebunan, dan dan satwa peternakan, serta untuk peningkatan bibit-bibit tanaman dan satwa liar. Selain perlindungan hukum oleh pemerintah, upaya-upaya perlindungan lain yang dilakukan diantaranya adalah perlindungan oleh planters sekaligus pecinta alam, seperti yang dilakukan Adrian Kerkhoven, seorang pemilik perkebunan teh di Priangan. Dalam perburuannya, Kerkhoven tidak membunuh binatang untuk kesenangan semata. Pada tahun 1899 didirikan sebuah perkumpulan berburu bernama Venatoria yang diketuai oleh Kerkhoven. Perkumpulan ini telah mengubah hutan di Priangan Selatan menjadi hutan lindung, khusus bagi perburuan satwa liar. Bersama dengan Wilhelm Mundt, administrator perkebunan "Parakan Salak" Sukabumi, Kerkhoven melalui perkumpulan venatoria mengawasi perburuan satwa liar di Priangan. Perburuan Cenderawasih Perburuan dan perdagangan burung cendrawasih ke Eropa telah dilakukan di wilayah timur nusantara sejak abad ke-16. Perdagangan yang dilakukan umumnya masih dalam level cukup dan panen bulu yang dilakukan tiap tahun hanya menimbulkan kerusakan kecil pada populasinya. Pada masa ini, penduduk di Kepulauan Raja Ampat biasanya memperdagangkan bulu ke barat serta mengirim upeti untuk penguasa Tidore. Namun seiring terbukanya perdagangan di wilayah ini, perburuan besar-besaran terhadap cendrawasih pun terjadi. Laporan Belanda pada abad ke-19 menunjukan bahwa terjadi peningkatan mendadak perdagangan bulu pada pertengahan tahun 1830-an, dan 42
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 langsung diikuti penurunan. Ini mungkin disebabkan kekurangan persediaan. Dan akibatnya harga bulu menjolak tinggi. Pasar burung cendrawasih di Makasar tahun 1918 (Sumber: Weekblad Vor Indie No.513 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) Pada tahun 1890, muncul peringatan pertama dari F.S.A de Clerq, seorang mantan Residen Ternate, yang menyebutkan : "Saat ini burung-burung hampir tidak pernah dijumpai di sepanjang pantai, dan pembunuhan telah bergerak hingga ke pedalaman, maka tidak lama lagi tidak ada sisa-sisa produk-produk ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta yang dapat menyenangkan para pengamat burung dari sebuah keajaiban dunia" Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa telah terjadi kelangkaan burung, khususnya burung cendrawasih. Hal ini menggerakkan para pegawai pemerintahan dalam menangani perburuan burung. Kepedulian ini berlanjut pada tahun 1894 dari Gubernur Jenderal Jhr. C. H. A. van der Wijck melalui Nieuwe Rotterdamsche Courant, yang mempertanyakan wilayah habitat burung di Ternate dan Ambon serta meminta pejabat setempat agar melaporkan kasus-kasus perdagangan 43
burung serta menyarankan peraturan dan upaya perlindungan terhadap perburuan tersebut. Selain adanya desakan dari Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie pada tahun 1894, desakan pun muncul dari gerakan ornitologi (ahli burung), dengan mengajukan petisi kepada Menteri Kolonial (Menteri Negara Jajahan) untuk perlindungan burung cendrawasih. Mereka berpendapat bahwa cendrawasih sebagai burung yang paling indah akan segera punah jika "pembantaian barbar" terus diteruskan. Upaya-upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil sehingga pada November 1894 muncul tekanan dari luar Hindia Belanda yang berupa surat yang diajukan kepada Menteri Kolonial di Den Hag dari Ketua Pelaksana Bond ter Bestrijdingeener Gruwelmonde (Association to Combat a Revolving Fashion) serta dari beberapa dari asosiasi lainnya yang menyesalkan dan mendesak adanya penanganan terhadap penyeludupan burung cendrawasih secara liar. Tekanan lain pun muncul pada tahun 1896 dari P.J. van Houten, seorang anggota Asosiasi Perlindungan Satwa Liar Belanda, yang meminta agar pers Belanda menyuarakan laju kepunahan burung cendrawasih akibat perburuan. Usulan juga datang dari M.C. Piepers, seorang ahli etimologi (ilmu serangga) dan juga mantan pegawai Departemen Hukum Hindia Belanda, yang menyarankan pembuatan taman nasional seperti Yellowstone Park untuk melindungi burung cendrawasih serta beberapa flora dan fauna lainnya yang terancam punah. Beberapa upaya dan pertimbangan pun dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna melindungi berbagai jenis burung, khususnya cendrawasih. Selama tahun 1896 sampai 1897, Pemerintah Hindia Belanda mempertimbangkan ide pelarangan ekspor burung cendrawasih. Namun, ide ini ditolak dengan alasan bahwa perburuan hanya dapat dibatasi, bukan diakhiri. Demikian pelanggaran total yang justru hanya akan menimbulkan masalah baru, yakni maraknya penyeludupan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah ialah mengirim Dr. J.C Koningbergers, seorang zoologi pertanian ke Kebun Raya Bogor 44
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 pada Januari 1898 untuk meneliti sejauh mana kepunahan burung cendrawasih. Gambar perburuan burung cendrawasih di Papua dibuat oleh Alfred Russel Wallace (Sumber: Malaya Archipelago, 1868) Upaya perlindungan satwa liar yang dilakukan sebelum tahun 1909 memang menunjukan perkembangan yang dinamis. Robert Cribb menyebutkan bahwa setelah booming-nya isu kepunahan burung cendrawasih pada tahun 1894 sampai 1897, tidak ada lagi tekanan dari luar yang menyuarakan tentang hal ini, sampai akhirnya muncul kembali pada tahun 1907. Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren atau Perkumpulan Perlindungan Satwa Liar Belanda, pada akhir tahun 1906 menulis kepada Menteri Kolonial agar melakukan tindakan cepat terhadap perlindungan satwa liar yang hampir punah, termasuk cendrawasih. Pada Mei 1908, perkumpulan ini mendesak lagi agar Hindia Belanda mulai mengikuti opini internasional untuk melindungi spesies yang terancam punah. 45
liar, khususnya burung cendrawasih yang diakibatkan adanya perburuan, menjadi wacana yang penting pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Periode sebelum tahun 1909 memperlihatkan masa dimana Pemerintah Hindia Belanda dilema akibat pertarungan ide antara keinginan untuk melindungi satwa liar di satu sesi, serta keinginan mempertahankan perdagangannya di sisi lain. Perdagangan burung ini secara ekonomi sangat menguntungkan wilayah timur nusantara dan Pemerintah Hindia Belanda. Wacana-wacana kepunahan satwa internal maupun eksternal pada akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Mamalia dan Burung Liar tahun 1909. Di keluarkannya ordonansi ini merupakan refleksi dari konsepsi perlindungan alam internasional. Secara khusus, regulasi ini mengacu pada Conference on African Wildlife at the Foreign Office tahun 1900. Konferensi ini menghasilkan keputusan dalam pembentukan hukum perburuan sebagai alat kontrol utama dalam mendukung pembentukan wilayah pelindungan berskala besar. Tekanan-tekanan pada pemerintah, baik Pembentukan dan Perkembangan Regulasi Perlindungan Satwa Liar secara umum, konsep perlindungan satwa liar umumnya mengacu pada perlindungan khusus spesies dari perburuan serta perlindungan habitatnya. Perkembangan perlindungan alam di Eropa dan Amerika pun merujuk pada dua tujuan utama tersebut, yakni perlindungan satwa liar dari perburuan dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua konsep tersebut diterapkan di Hindia Belanda. Seperti halnya konsep konservasi Regulasi Perburuan Seperti halnya konsep konservasi secara umum, perlindungan satwa liar mengacu pada perlindungan khusus spesies dari perburuan serta perlindungan habitatnya. Perkembangan perlindungan alam di Eropa dan Amerika pun merujuk pada dua tujuan utama ini, yakni 46
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 perlindungan satwa liar dari perburuan dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua konsep tersebut diterapkan di Hindia Belanda. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, ada empat ordonansi perlindungan satwa yang dikeluarkan, yakni Ordonansi Perlindungan Mamalia Liar dan Burung Liar (Ordonantie tot Bescherming van sommige in het levende Zoogdieren en Vogels) tahun 1909, Ordonansi Perburuan (Jachtordoanatie) tahun 1924, Ordonansi Perlindungan Satwa Liar (Dierenbeschermingordonantie) tahun 1931, dan Ordonansi Perlindungan Satwa Liar Baru Jawa dan Madura (Jachtverordering Java en Madoera) tahun 1940. Perkembangan regulasi pertama di Hindia Belanda diawali dengan pembentukan Ordonansi Perlindungan Mamalia dan Burung Liar tahun 1909 yang tetuang dalam Statsblad Nomor 497 tahun 1909. Secara umum, pelaksanaan peraturan tersebut diawasi oleh kepala pemerintahan di setiap daerah. Pelanggaran terhadap ordonansi ini diawasi oleh setiap instansi kerja yang berwenang, termasuk pegawai pemerintahan pribumi, pos, dan pejabat-pejabat pemerintah seperti pejabat Dinas Boshwezen atau Jawatan Kehutanan. Sanksi yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan ialah denda f100 (100 gulden) atau hukuman penjara. Hukuman lainnya ialah bekerja selama delapan hari tanpa biaya di beberapa sarana umum. Penangkapan satwa liar yang dilindungi tidak dikenai denda apabila ditujukan bagi riset- riset ilmu pengetahuan, yang diketahui oleh Directeur van Landbouw atau Direktur Pertanian (Staatsblad No. 594 Tahun 1909). Dalam perkembangannya, pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda secara khusus mengeluarkan regulasi perlindungan mamalia liar dan burung liar di Ternate dan provinsi luar. Wilayahnya cukup mencakup Zelfbestuur Tidore dan wilayah utara dan barat Nieuw Guinea (Papua). Regulasi ini merupakan bagian dari Ordonansi Perlindungan Mamalia dan Burung Liar tahun 1909 (Staatsblad No.473 tahun 1911). Tidak diketahui secara detail regulasi ini. Namun, asumsi pengkhususan ini disebabkan wilayah timur merupakan wilayah yang marak terjadi perburuan, khususnya perburuan burung cendrawasih. Ordonansi perlindungan mamalia dan burung liar yang dikeluarkan tahun 1909 dianggap memiliki kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa 47
membendung praktik perburuan. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda membuat ordonansi perburuan satwa liar (Jachtorfonnantie) atau yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Perburuan pada tahun 1924, sebagai revisi ordonansi tahun 1909 serta upaya yang lebih tegas dalam mencegah perburuan satwa liar di Hindia Belanda. Ordonansi ini tertuang dalam Staatsblad nomor 234 tahun 1924. Seperti halnya Ordonansi Mamalia Liar dan Burung Liar tahun 1909, dalam Ordonansi perburuan tahun 1924 pun menuliskan tentang aturan terhadap pelanggaran penangkapan dan perburuan satwa liar serta penetapan satwa liar yang dilindungi. Ada suatu pengecualian dalam ketentuan tersebut dalam hal penangkapan dan pengambilan telur burung, yaitu pelegalan pengambilan sarang burung layang-layang buih (salanganen) yang biasa dimakan, dimana pengambilan ini harus didasarkan pada perjanjian tertentu dengan kepala pemerintahan daerah setempat (Staatsblad nomor 497 tahun 1924). Di staatsblad ini juga tercantum 63 satwa liar yang dinyatakan dilindungi. Dari semua jenis satwa liar yang dilindungi, badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dan owah- owah (Hylobates leuciscus) merupakan satwa liar khusus yang tidak boleh diburu, ditangkap, dan dimiliki di Jawa dan Madura. Di ordonansi itu pula terdapat aturan perburuan, penangkapan, pembunuhan dan kepemilikan beberapa satwa liar seperti menjangan (cervus hippelasphu), kijang (Muncak, Cervulus, muncae), napuh, kancil (trugulus kanchil), dan banteng (Bos sondaicus). Perburuan satwa liar tersebut, baik jantan ataupun betina dilarang diburu apabila belum dewasa. Pengawasan dan pelaksanaan regulasi tersebut berada di tangan kepala pemerintahan daerah atau dewan lokal yang ada di daerah tersebut. Secara umum, ada lima kewenangan kepala pemerintahan daerah atau dewan lokal dalam menjalankan regulasi tersebut, yaitu: 1. Menambahkan satwa liar yang tidak boleh diburu, dalam jangka waktu kurang dari enam bulan 2. Melegalkan perburuan satwa liar yang tidak terdapat dalam regulasi dalam jumlah yang kecil 48
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 3. Menentukan wilayah perburuan dalam cakupan wilayah kekuasaannya 4. Melarang perburuan satwa liar yang tidak terdapat dalam regulasi, dalam waktu tertentu tiap tahunnya 5. Membuat dan mengesahkan surat akte perburuan Setelah munculnya ordonansi perburuan tahun 1924, terjadi beberapa perubahan regulasi yang ditunjukan untuk meminimalisir upaya perburuan. Upaya-upaya tersebut terlihat dengan adanya beberapa keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pelanggaran perburuan. Pada tahun 1925 dilakukan perubahan pasal 1 B Staatsblad No. 594 tahun 1909 (Undang-undang tentang perlindungan mamalia liar dan burung liar). Pada periode pemberlakuan dua ordonansi - yakni ordonansi tahun 1909 dan ordonansi tahun 1924 - perburuan masih menunjukan angka tinggi. Kurang tegasnya regulasi perburuan pada tahun 1924 bisa terlihat dengan masih maraknya perdagangan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi. Fakta tersebut kemudian memunculkan reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Hindia Belanda. Pada Desember 1928, Pieter Gerbrand van Tienhoven sebagai Presiden Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming), menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang isinya menunjukan penurunan populasi satwa akibat perburuan internasional serta kesuksesan Yellowstone National Park dan Albert National Park. Ia meminta Pemerintah Hindia Belanda menstabilkan pelindungan seperti halnya di Amerika Serikat. Posisi komite sangat strategis dalam memberikan pengaruh kepada pemerintah Hindia Belanda. Sekretaris komite ini yakni Koningsberger diangkat menjadi Menteri Kolonial. Posisinya di Volksraad diambil oleh Ch.H.M.H. Kies, yang juga seorang naturalis. Pada tahun 1929, Kies didukung vab Tienhoven untuk melakukan gerakan dalam pemerintahan untuk menyuarakan pembangunan suaka alam. Gerakan ini disetujui dengan suara bulat pada tahun 1930. Upaya lain dilakukan oleh K.W. Dammerman, seorang naturalis yang merupakan suksesor Koningberger di Museum Zoologi dan 49
Direktur Kebun Raya Bogor. Ia mempersiapkan tinjauan konservasi alam di Hindia Belanda, yang di presentasikan pada Sixth Pacific Science Congress di Bandung tahun 1929 yang penyelenggaraannya dibiayai Boone & Croclett Club. Dr. Karel Willem Dammerman, perintis penerbitan Undang-Undang Suaka Margasatawa, 1932 (Sumber: Flora Malesiana, Series 1 Spermatophyta, Volume 1. Norhoff-Koeff, Jakarta, 1950) regulasi baru yakni Dierenbeschermingsordonnantie (Ordonansi Perlindungan Satwa Liar) yang tercantum dalam Staatsblad nomor 134 tahun 1931. Regulasi ini merupakan revisi serta penegasan dari aturan sebelumnya. Namun dalam pelegalannya, ordonansi ini mengalami penundaan yang disebabkan oleh adanya intervensi Volksraad (Parlemen Hindia Belanda) dan Nederlandsche Commisie voor International Natuurbescherming (Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda). Sejak tahun 1925, Volksraad memiliki wewenang dalam menerbitkan peraturan, dengan pemberian suara dalam legislatif. Hal inilah yang menyebabkan penundaan pelegalan regulasi di atas. Upaya-upaya tersebut mendorong dikeluarkannya 50
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Akhirnya baru pada tahun 1930 Volksraad secara bulat mendesak pemerintah untuk menciptakan banyak monumen alam dan suaka margasatwa, membatasi dan melarang perburuan, serta melarang kegiatan ekspor satwa liar, baik satwa liar hidup ataupun mati. Dalam menentukan jenis kriteria jenis satwa liar yang dilindungi, pemerintah Hindia Belanda mendapat bantuan dari Nederlandsche Commisie voor Internationale Natuurbescherming (Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda). Setidaknya terdapat 32 jenis satwa liar yang dilindungi per tahun 1931, diantaranya komodo. Dalam pelaksanaannya, aturan-aturan yang tercantum memiliki beberapa pengecualian. Pertama, peraturan tersebut tidak berlaku apabila perburuan dilakukan di suatu rumah atau di halaman dan lapangan yang dikelilingi oleh tembok, pagar dan parit. Dengan kata lain, satwa liar tersebut bisa menjadi milik pemilik tanah. Kedua, disahkan memperdagangkan, memiliki satwa liar, telur dan sarang jika dapat memberikan keterangan yang jelas sebelum diberlakukannya regulasi perlindungan satwa liar tahun 1931. Ketiga, penangkapan, pembunuhan, serta kepemilikan satwa liar dan bagian-bagian dianggap sah jika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Directeur van Landbouw. Keempat, perburuan disahkan jika pemburu masih memiliki surat izin yang ditentukan pemerintah (Staatsblad nomor 134 tahun 1931). Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel (Direktur Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan) dapat memberi kuasa kepada penguasa lokal dalam memberikan surat izin berburu. Para penguasa lokal pun berhak menangkap atau membunuh satwa liar yang dilindungi apabila dianggap membahayakan atau menimbulkan kerusakan di daerahnya. Sementara itu, di wilayah-wilayah luar Jawa dan Madura yang belum diberlakukannya regulasi ini, wewenang pemberian izin ada di tangan residen setempat. Dalam pasal lain disebutkan bahwa pelaksaan regulasi ini diserahkan pada pegawai-pegawai yang ditentukan. Para pelaksana tersebut yaitu para pamong praja yang telah ditunjukan oleh residen setempat, para pengurus kehutanan daerah, pegawai- pegawai, dan pejabat-pejabat dinas kehutanan, anggota Komisi Berburu (Jachtcommissies) serta para pegawai dinas bea dan cukai. 51
Pelanggaran atas regulasi tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda sebesar-besarnya f500. Sanksi tersebut akan dilipatgandakan jika pelanggaran dilakukan dalam waktu belum lewat dari dua tahun sejak dijatuhkan hukuman pertama. Selain itu, benda-benda yang digunakan dalam berburu akan dirampas serta satwa-satwa liar yang diburu akan dibebaskan atau dibunuh atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Bangkai, telur dan sangkar yang dirampas, sepenuhnya menjadi milik negara dan akan disimpan di Museum Zoologi Bogor jika mungkin bisa diawetkan. Terlihat bahwa Ordonansi Perlindungan Satwa Liar tahun 1931 mulai memasukkan ketentuan berkaitan dengan perdagangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar merupakan satu kesatuan. Ketentuan mengenai perdagangan menjadi suatu pembeda dengan ordonansi-ordonansi sebelumnya. Dalam perkembangannya, setelah dikeluarkannya Ordonansi Perlindungan Satwa Liar tahun 1931, pada tahun 1949 dikeluarkan pula regulasi perlindungan satwa liar untuk wilayah Jawa dan Madura, yakni Jachtverordering Java en Madoera 1940. Regulasi ini dikeluarkan sebagai perbaikan dari ordonansi perlindungan satwa liar tahun 1931. Dalam regulasi ini dikelompokkan kriteria satwa liar yang diburu berdasarkan karakteristik sifat dan coraknya. Kriteria-kriteria tersebut ialah satwa liar elok, satwa liar kecil, satwa liar berpindah, satwa liar berbahaya dan satwa liar merugikan. Dalam hal waktu perburuan, perburuan satwa besar maupun kecil ditutup selama bulan Desember hingga Juli tahun berikutnya sebagai jangka waktu untuk berkembang biak. Selain itu, karena pada bulan- bulan tersebut jalur perpindahan satwa liar sangat mudah diikuti karena bertepatan dengan musim hujan. Ada pula ketentuan lain dalam proses perburuan. Pertama, dilarang menggunakan lampu atau lampu sorot. Kedua, berburu menggunakan jaring, jerat dan perangkap untuk perburuan besar. Ketiga, dilarang membakar daerah pedalaman dengan tujuan agar satwa liar dengan mudah keluar dari hutan dan menuju pemburu. Dari 52
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 ketentuan-ketentuan ini, dapat dilihat bahwa secara umum regulasi tersebut tersebut tetap mengindahkan nilai-nilai pelestarian. Gambar pena sebagian satwa liar yang di lindungi di Indonesia (Sumber: Djawatan Penjelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia), Bagian Perlindungan Alam dan Pemburuan, Bogor, 1953) Regulasi Perlindungan Habitat Satwa Liar Perlindungan habitat satwa liar mengacu pada konsep konservasi bahwa suatu spesies satwa liar tidak bisa dipisahkan dari habitatnya. Pembentukan regulasi perlindungan habitat satwa liar juga diaplikasikan dengan pembangunan monumen-monumen alam. Di Hindia Belanda, banyak dibangun menumen alam yang didasarkan pada tiga ordonansi, yakni Ordonansi Monumen Alam (Natuurmonumenten Ordonantie) tahun 1916, Ordonansi Cagar-cagar Alam dan Suaka-suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie) tahun 1932, serta Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingordonnantie) tahun 1941. 53
Ordonansi Monumen Alam (Natuurmonumenten Ordonantie) yang tertuang dalam Staatsblad nomor 278 tahun 1916 menekankan pada penetapan wilayah-wilayah khusus yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang harus dilindungi, seperti flora, fauna, ataupun unsur- unsur alam lainnya. Adapun kriteria perlindungan yang disebutkan dalam ordonansi ini ialah pelestarian flora yang dianggap penting, perlindungan satwa liar dari penangkapan dan pembunuhan, serta perlindungan habitat flora dan fauna dari kebakaran. Menurut ordonansi ini, pendirian monumen alam berada di bawah pengawasan Boscwezen atau Jawatan Kehutanan dan dalam pelaksanaannya melibatkan setiap kepala pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut ordonansi tersebut, kemudian dikeluarkan keputusan-keputusan gubernur jenderal berkait dengan penetapan monumen alam. Tanggal 21 Februari 1919, dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menunjuk 24 monumen alam di 11 keresidenan, dan tanggal menyusul tanggal 11 Juli 1919 menunjuk 32 monumen alam pada 3 keresidenan. Pada tanggal 9 Oktober 1920, Pemerintah Hindia Belanda kembali menetapkan 7 kawasan monumen alam yang dituangkan dalam Besluit van den Gouverneur General van Nederlandsch Indie melalui Staatsblad nomor 46 tahun 1920. Ketujuh monumen alam tersebut adalah Monumen Alam Ceding di Bondowoso, Monumen Alam Kawah Ijen- Merapi-Ungup-Ungup di Banyuwangi dan Bondowoso, Monumen Alam Purwo di Banyuwangi, Monumen Alam Jati Ikan di Banyuwangi, Monumen Alam Nusa Barong di Jember, Monumen Alam Pringombo I dan II di Wonosobo, dan Monumen Alam Lorenz di Papua. Penetapan monumen-monumen alam didasarkan bukan hanya pada ancaman perusakan hutan dan perburuan satwa, tetapi juga penyelamatan dari ancaman pertambangan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan yang tertuang dalam Staatsblad nomor 683 tahun 1921 yang menetapkan monumen di enam kawasan yang terancam oleh pertambangan, yaitu Monumen Alam Ranu Kumbolo di Lumajang, Monumen Alam Pulau Bokor (Danumeer) di Banten, Monumen Alam Ujung Kulon dan Pulau Panaitan di Banten, Monumen 54
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Alam Beringin Sakti di Tanah Datar Sumatera Barat, serta Monumen Alam Koorders di Ciamis. Pada tahun 1925, melalui Staatsblad nomor 243 tahun 1925 muncul pula keputusan penetapan dua monumen alam, yakni Monumen Alam Cibanteng di Distrik Jampangkulon, Afdeeling Sukabumi - Keresidenan Priangan, serta Monumen Alam Arjuna- Lalijiwo di bagian-bagian wilayah Afdeeling Mojokerto, Bangil, dan Malang, yang merupakan bagian dari Keresidenan Pasuruan. Penetapan monumen-monumen alam seperti yang telah disebutkan di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan melindungi keberadaan satwa liar, sebagaimana tercantum dalam ketentuan utama Ordonansi Monumen Alam tahun 1916. Perkembangan regulasi selanjutnya menunjukkan upaya-upaya perlindungan yang lebih ketat terhadap satwa liar dengan menetapkan kawasan-kawasan perlindungan bagi satwa liar dan habitatnya. Pada tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Natuurmonumenten en Wildreservatenordonannatie (Ordonansi Monumen Alam dan Suaka Margasatwa). Ordonansi ini merupakan perbaikan dari Natuurmonumenten Ordonantie 1916. Pendirian wildreservarat atau suaka margasatwa memang melindungi satwa liar secara khusus. Regulasi ini melarang melukai dan membunuh satwa liar atau bagian tubuhnya, memindahkan atau merusak sarang, mengambil telur, serta pelarangan perilaku yang dapat menimbulkan kebakaran padang rumput atau habitat satwa liar. Dilarang pula kegiatan perburuan yang dapat menurunkan jumlah satwa liar yang ada. Selain itu, dilarang pula berada di wilayah suaka margasatwa dengan membawa senjata api, senapan angin atau membawa anjing untuk perburuan (Staatsblad nomor 17 tahun 1923). Setelah dikeluarkannya ordonansi tersebut, ditetapkan beberapa suaka margasatwa di beberapa wilayah di Hindia Belanda. Pada tahun 1935 diresmikan pendirian Suaka Margasatwa Berbak di Keresidenan Jambi seluas 190.000 hektare, yang dituangkan dalam Staatsblad nomor 521 tahun 1935. Pada tahun yang sama, melalui Staatsblad nomor 621 tahun 1935 ditetapkan pula Suaka Margasatwa Sumatera-Selatan I yang mencakup keresidenan Bengkulu dan Distrik Lampung. Suaka margasatwa ini memiliki luas sekitar 356.800 hektare. 55
Pada tahun 1937, melalui Besluit van den Gouverneur General van Nederlandsch Indie van 39 Agustus 1937 nomor 39 - Staatsblad nomor 495 tahun 1937, ditetapkam Suaka Margasatwa Sampit di Keresidenan Borneo Selatan dan Timur. Di tahun yang sama, Suaka Margasatwa Ujung Kulon di Prinseneiland (Pulau Panaitan) ditetapkan melalui Staatsblad nomor 420 tahun 1937 dan Suaka Margasatwa Baluran di Distrik Panarukan, Kabupaten Bondowoso, Keresidenan Besuki, Provinsi Jawa Timur melalui Staatsblad nomor 544 tahun 1937. Suaka margasatwa seluas 25.000 hektare ini ditujukan untuk melindungi ekosistem dari pertambangan. Sebelumnya, penetapan monumen alam dengan tujuan semacam ini pernah dilakukan pada Monumen Alam Dungus Iwul di Provinsi Jawa Barat (Staatsblad nomor 99 tahun 1931). Dalam perkembangan selanjutnya, Ordonansi Monumen Alam dan Suaka Margasatwa 1932 mengalami revisi yang kemudian dituangkan dalam Natuurbeschermingsordonantie (Ordonansi Perlindungan Alam) tahun 1941. Ordonansi ini berupa revisi dalam pelarangan serta ketentuan-ketentuan pengelola lainnya. Dalam regulasi tersebut diatur ketentuan izin masuk ke monumen alam. Pihak yang akan masuk ke monumen alam harus mengajukan permohonan kepada pengurus setempat seperti Dinas Kehutanan atau residen suatu wilayah tertentu. Dalam peraturan yang tertuang dalam Staatsblad nomor 167 tahun 1941 ini terdapat pula wewenang Gubernur Jenderal untuk membuka dan menutup suaka margasatwa untuk umum. Beberapa hal yang diatur pada peraturan ini antara lain: 1. Larangan terhadap aktivitas yang mengakibatkan kerusakan satwa liar, tumbuhan, serta keindahan alam sehingga mengurangi nilai suaka margasatwa. 2. Larangan perbuatan yang mengakibatkan adanya perubahan kondisi tanah serta penurunan pertumbuhan satwa liar atau tumbuhan. 3. Larangan membawa anjing, senjata api, senapan angin serta alat- alat berburu lainnya tanpa ijin pengurus setempat. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan hukuman maksimal 3 bulan kurungan atau denda f500. Sedangkan pelanggaran 56
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 terhadap ketentuan memasuki monumen alam tanpa izin dikenakan kurungan maksimal 3 minggu atau denda maksimal f100. Hukuman- hukuman tersebut berlaku kelipatannya jika terjadi pelanggaran baru yang di lakukan belum lewat dari dua bulan sejak keputusan pertama ditetapkan. Satwa liar, tumbuhan-tumbuhan, serta barang-barang yang digunakan akan disita. Satwa liar hidup yang disita akan dilepaskan, dimasukan ke kebun binatang, atau dibunuh atas dasar kemanusiaan. Satwa liar atau bagian tubuh serta tumbuh-tumbuhan yang disita, akan diserahkan pada Direktur Kebun Raya Bogor. Kewenangan dalam menyelidik tindak pidana ini diserahkan kepada pegawai pemerintahan yang ditunjuk oleh residen, kepala daerah hutan dan pegawai-pegawai yang telah ditetapkan, pengurus monumen alam dan suaka margasatwa, atau anggota-anggota komisi berburu. Adapun ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku bagi beberapa pihak, seperti : 1. Para ilmuwan yang meneliti monumen alam dan suaka margasatwa dengan izin dari Directeur van Economische Zaken (Direktur Urusan Ekonomi), sebelumnya Direktur Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan dengan syarat-syarat tertentu, 2. Para pengurus yang mendapat wewenang dari residen setempat, 3. Pihak-pihak yang dilegalkan berburu di suaka margasatwa dengan izin dan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan, 4. Pihak-pihak yang mendapatkan hak sewa terhadap sarang-sarang burung serta gua-gua kelelawar yang telah ditentukan. Ordonansi Perlindungan Alam ini merupakan ordonansi terakhir yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda. Berkuasanya Pemerintah Militer Jepang pada tahun 1942 menjadi asumsi tidak adanya regulasi yang dikeluarkan. Dari peraturan- peraturan yang telah dikeluarkan dan hal-hal yang telah diterapkan, kita dapat melihat bahwa upaya perlindungan habitat satwa liar pada masa Hindia Belanda sudah sangat signifikan. Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1909, perubahan- liar, baik perlindungan perubahan regulasi perlindungan satwa spesies maupun habitatnya, pada dasarnya merupakan indikator yang menunjukan dinamika dalam penerapan dan hasil regulasi tersebut. 57
Perubahan-perubahan atas regulasi-regulasi tersebut semata-mata terjadi bukan hanya pada tataran pemerintah, tetapi juga berkat dorongan dari pihak lain, seperti naturalis. Mereka menjadi penggerak sekaligus pengawas regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Aktivitas mereka dalam menyuarakan pelestarian alam di Hindia Belanda diwadahi dalam suatu perkumpulan, yakni Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) yang diketuai pertama kali oleh Dr. S.H. Koorders, juga sebagai pendiri perkumpulan tersebut. Box 1. Pembentukan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda Perlindungan satwa liar yang digagas tahun 1909 belum sepenuhnya membendung perburuan, khususnya burung cendrawasih. Eskploitasi besar-besaran terhadap burung cendrawasih, menginspirasi Dr. Sijfert Hendrik Koorders untuk mendirikan perkumpulan perlindungan alam. Secara umum, ada lima alasan yang mendasari Koorders untuk mendirikan perkumpulan tersebut: 1. Ketidakpedulian Pemerintah Hindia Belanda terhadap kegiatan eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi semata tanpa adanya upaya pelestarian, 2. Banyaknya kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan, perladangan, perkebunan, penebangan dan perburuan liar, 3. Maraknya perburuan satwa liar yang dimotori Pemerintah Hindia Belanda untuk konsumsi pejabat pemerintah ataupun pengusaha swasta, 4. Belum adanya prakarsa dari Pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi kawasan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa liar, dari aktivitas manusia, 5. Tidak adanya perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda terhadap wilayah-wilayah yang telah diteliti oleh para ahli botani. Pada 22 Juli 1912 di Buitenzorg didirikanlah Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, atau Perkumpulan Perlindungan 58
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Alam Hindia Belanda, yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya ditetapkan dalam Gouvernement Besluit van Nederlandsch Indie No.36 tanggal 3 Februari 1913. Perkumpulan ini diberi hak sebagai suatu badan hukum dan Dr. S.H. Koorders ditunjuk sebagai ketua perkumpulan ini, dan sebagai wakil adalah T. Ottolander yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Nederlandsch Indische Landbouw Syndicaat (Sindikat Pertanian Hindia Belanda). Pengurus utama perkumpulan ini disebut sebagai dewan perkumpulan, dengan susunan sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara : Dr. Sijfert Hendrik Koorders : T. Ottolander : P. van den Haas : Dr. K.W Dammerman : Dr. Ch. Bernard : Mej. Joh. Ottolander (Jaarverslag van Nederlandsch Indische Vereeniging Natuurbescherming 1912-1913, 1914:1) Perkumpulan ini pada awalnya beranggotakan 19 orang yang terdiri dari orang Belanda (sebagian besar adalah ilmuwan), seorang pribumi yakni Pangeran Poerbo Atmodjo - Bupati Kutoarjo, serta seorang Administratur Perkebunan Teh Assam Malabar Pangalengan Bandung, Karel Albert Rudolf Bosscha. Pada saat pendiriannya terdapat 3 orang perwakilan dari Jerman, Swiss, dan Belanda, koresponden yang tersebar di Jawa, serta 400 orang donatur dengan dana terkumpul sebesar 3.728,84 gulden. Perkumpulan Pelestarian Alam Hindia Belanda ini memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1. Mengumpulkan peraturan secara sistematis dan data informasi umum dari monumen-monumen alam, 2. Membuat usulan dan permintaan kegiatan kepada pejabat yang berwenang, 59 tot
3. Mencegah kepentingan lain di tanah monumen-monumen alam yang berada di Hindia Belanda, 4. Apabila terjadi pelanggaran di tanah monumen-monumen alam dikenakan hukuman pembuangan. (Statuten der Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, 1934) Dr. Sijfert Hendrik Koorders, pendiri Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Sumber: Tectona Deel XIII, Buitenzorg, 1920) Dalam memimpin perkumpulan ini, Koorders terpengaruh dua kampanye alam di Belanda yang menyuarakan naardermeer (monumen alam) oleh kelompok konservasi Belanda, serta kampanye berkenaan nilai-nilai kemanusiaan terhadap burung cendrawasih dan bulunya menjadi mode yang menghiasi topi. Belanda merupakan 'target sentimen' karena Hindia Belanda merupakan sumber utama bulu cendrawasih. Dua kampanye itu dijadikan sebagai bagian dari Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming. Perlindungan Alam dijadikan sebagai tujuan, sedangkan burung cendrawasih dijadikan sebagai logo. 60
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Dalam pelaksanaannya, perkumpulan ini memulai langkahnya dengan melobi pemerintah Hindia Belanda untuk menciptakan monumen alam dan melakukan perlindungan terhadap burung cendrawasih. Kelompok ini menjalin kerjasama dengan pemerintah swapraja atau pemerintah otonomi (zelfbestuur) dan kesultanan di daerah. ini mengembangkan hubungan internasional untuk mendapat dukungan terhadap pelestarian alam di Hindia Belanda. Robert Cribb menyebutkan bahwa Nederlandsch- Indische Vereeniging tot Natuurbescherming menjalin hubungan dengan Ducht Vereeniging tot Beheer van Natuurmonumenten atau Perkumpulan Pengelolaan Monumen Alam Belanda. Selain itu, hubungan juga dijalin dengan para pemerhati alam Swiss dan antropolog Paul Sarasin, yang telah melakukan riset penting mengenai alam di Sulawesi. Jaringan internasional ini sangat penting karena memberikan kontribusi terhadap kehormatan para konservasionis kolonial dan menjadi 'modal' dalam memberikan tekanan politik kepada pemerintahan kolonial. Selain itu, perkumpulan Di dalam perjalanannya, sempat terjadi beberapa masalah, di antaranya adanya penolakan dalam memiliki dan mengelola area konservasi yang besar dengan asumsi dasar bahwa sebuah organisasi swasta tidak memiliki sumber dana untuk pengelolaannya. Namun, perkumpulan ini mendapat dukungan, salah satunya Dr. Koningsberger yang melakukan lobi dan banding terhadap pemerintah Hindia Belanda. tot Natuurbescherming mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 13 Maret 1913 untuk menjadikan 12 kawasan sebagai monumen alam, yakni Ujung Kulon, Prinsleneiland (Pulau Panaitan), Rawa Danau, Depok, Pulau Krakatau, Telaga Patengan, Telaga Bodas, Kawah Papandayan, Laut Pasir Bromo, Pulau Nusa Barung, Kawah Ijen dan Semenanjung Purwo. Permohonan ini tidak mendapat persetujuan dari Boshwezen (Jawatan Kehutanan) yang tidak mau Nederlandsch-Indische Vereeniging 61
melepaskan haknya atas kawasan hutan negara kepada sebuah perkumpulan. Pemerintah Hindia Belanda sangat keberatan untuk menyerahkan hak pakai atas lahan yang sangat banyak dan luas. Namun perkumpulan ini mendapat dukungan dari beberapa pemerintah daerah serta Gubernur Jenderal Alexander Willem Indenburg, dengan mengesahkan undang-undang Frederick monumen-monumen alam tersebut pada tahun 1916 No. 278. Logo Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Sumber: Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming. Eereste Jaarverslag over 1912-1913, Batavia, G. Kolff & Co. 1914) ini mengusulkan pembentukan 46 kawasan konservasi alam, dengan luas rata-rata 54,4 hektare. Di luasan-luasan itu terdapat unsur atau nilai perlindungan botani, fauna, keunikan geologis, keindahan alam, spesies khusus seperti raflesia dan burung cendrawasih, situs ilmiah, dan monumen alam sebagai peringatan untuk Rumphius. Dalam 10 tahun pembentukannya, perkumpulan 62
Konservasi Satwa Liar dan Perburuan di Hindia Belanda 1909-1942 Aspek-aspek tersebut merupakan bentuk ekspresi dari konsep Natuurdenkmal-nya Conwentz di Eropa. Setelah meninggalnya Dr. S.H. Koorders pada tahun 1919, Dr. Karel Willem Dammerman diangkat sebagai ketua dewan perkumpulan, dengan susunan dewan sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara : Dr. K.W. Dammerman : T. Ottolander : Mayor P.A. Ouwens : Mevr M. Horst-Brinks : E. H. B. Brascamp : W. A. Horst (Jaaverslag van Nederlandsch Indische Vereeniging Natuurbescherming 1917-1919) Seiring perubahan susunan dewan, terjadi pula perubahan jumlah anggota perkumpulan pun mengalami perubahan. Anggota kepengurusan baru tersebut terdiri atas 126 orang: 121 orang berasal dari Hindia Belanda (5 orang diantaranya orang pribumi) dan 5 orang berasal dari Belanda. Perkembangan kepengurusan perkumpulan perlindungan alam terakhir (1936-1938), J. Verboom diangkat sebagai ketua dewan perkumpulan, dengan susunan dewan sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara : J. Verboom : Ir. C.N.A. de Voogd : Jhr. Mr. G.F.H.W. Rangers Hora Siccama : Mr. Van Oordt : Mr. H.D. Leau Dewan perkumpulan ini melaporkan perkembangan perlindungan alam Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Jhr. Mr. A. W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachower) mengenai keadaan wilayah, satwa liar dan tumbuhan selama 3 tahun terakhir alam Hindia Belanda (3 Jaren Indisch Natuur Leven) 63 tot
Pengaruh Penyebaran Islam terhadap Hutan Bab ini menguraikan sekilas mengenai penyebaran Agama Islam di Indonesia dan nama-nama pohon yang dipakai untuk nama tempat atau gunung dan nama gelar bupati, sunan, serta nama pejabat saat itu. Sudah sejak lama terjadi kegiatan perdagangan yang ramai antara Hindustan dan Indonesia, sehingga kebudayaan Hindu berpengaruh di Indonesia. Ketika rakyat di India ada yang memeluk agama Islam, maka agama inipun menyebar dari sana ke Indonesia. Para pedagang Islam dari daerah Pantai Koromandel dan Malabar yang menetap di kota pelabuhan Sumatera, Jawa dan pulau lain mengadakan perkawinan dengan rakyat setempat dan membawa agama Islam. Selanjutnya munculah beberapa pemukiman Islam yang dalam waktu singkat berkuasa dan berkembang menjadi Kerajaan Islam. Pada tahun 1200-an 'rasa' Islam ini dapat dirasakan. Proses penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia bagian timur tidak berbeda dengan penyebaran dan perkembangan di Sumatera dan Jawa. Pada mulanya juga disebarkan kaum pedagang yang datang membeli rempah-rempah sambil memperkenalkan Islam. Ketika Portugis datang di Maluku (pada kurang lebih abad ke-16), telah ada kerajaan Islam di Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Para raja di sana bergelar Sultan. Kesultanan Ternate berkembang luas, di sebelah utara 65
sampai Mindanao, di selatan sampai ke Bima (Sumbawa), di timur sampai ke Irian, dan barat sampai ke Sulawesi. Agama Islam selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, hingga saat ini menjadi agama terbesar negara ini. Kembali ke abad ke-16. Pada masa itu, sebagian besar penduduk tinggal di kota, yang merupakan pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan. Pasar perdagangan terbesar pada awal abad ke-17 adalah Aceh, Banten dan Makasar, dengan jumlah penduduk mendekati 100 ribu jiwa dalam kota dan kota satelit yang berdampingan. Penduduk selebihnya terpusat di daerah kantong pertanian sawah yang intensif. Daerah utamanya ialah jantung negara Yogyakarta - Solo, dataran rendah Tegal - Pemalang, Bali, lembah pegunungan di Minangkabau - Tapanuli, dan beberapa dataran rendah di Sulawesi Selatan. Daerah selebihnya masih diliputi hutan tropika yang dihuni harimau, gajah, kerbau liar dan babi hutan. Masuknya Agama Islam menyebabkan sebagian dari umat Hindu di Jawa Timur bergeser ke Pegunungan Tengger, dan sejak akhir abad ke-15, hutan belantara di pegunungan tinggi belantara itu dibabat untuk dijadikan tanah pertanian. Pada waktu itu hal ini tidak menjadi permasalahan karena penduduk belum banyak, terlebih lagi karena letaknya di atas zona hujan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan kebun kopi pemerintah, pada tahun 1900 kawasan tersebut banyak dirubah menjadi lahan pertanian, sehingga mengakibatkan munculnya tanah kosong dalam zona hujan di hutan pegunungan tersebut. Hal semacam ini terjadi juga di Banten, yang sebagian penduduknya berpindah ke daerah pegunungan dan membuka lahan di daerah yang didiami oleh orang Badui sekarang. Penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung sangat lancar di dataran rendah sekitar muara sungai dan pantai. Dalam menunaikan ibadah Islam banyak digunakan air, misalnya untuk mengambil wudhu. Suplai air di daerah itu masih baik. Sebaliknya perkembangan agama Islam tersendat-sendat di daerah semiarid (setengah kering) seperti Nusa Tenggara dan Timor Timur, yang kekurangan air sampai sulit melakukan kewajiban agama. Demikian juga di daerah pedalaman, yang sumber 66
Pengaruh Penyebaran Islam terhadap Hutan airnya jauh dari tempat kediaman. Di tempat yang tinggi dengan suhu yang rendah itu orang kurang suka bersentuhan dengan air. Salah seorang wali penyebar agama Islam memakai gelar Sunan Gunung Jati. Menurut Ten Oever (1912) nama ini diberikan karena beliau bertapa di sebuah gunung yang diliputi hutan jati, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pohon jati sebelum itu sudah ditanam disitu. Tetapi pendapat lain mengisahkan, bahwa nama wali itu ialah Syekh Ibnu Maulana, yang bergelar Sunan Gunung Jati karena dikebumikan di desa Gunung Jati, tidak jauh dari kota Cirebon. Memang pernah disebut bahwa atas perintah Sunan Ampel dari Demak, beliau harus diam di Gunung Jati Sembring dekat Cirebon. Tetapi bukan tidak mungkin, bahwa nama jati itu bukan karena pohon jati, tetapi karena terselubung makna dari "jati" yaitu "sejati" (yang benar), atau "satu- satunya". Ibunya hanya mau menikah di Mekah, apabila anak yang akan dilahirkannya akan menjadi "wali sejati", yang mengembangkan agama satu-satunya. Dalam peta daerah Gunung Jati juga tercantum nama "Blandongan", tetapi tidak diketahui, apakah ini dulu tempat tinggal para belandong. Ada sebuah hikayat mengenai Sunan Bonang, mubaligh Islam yang paling terkenal di daerah Tuban. Ketika beliau pada suatu waktu melihat sebuah tunggak jati yang tertua dalam hutan, maka dipakainya ini sebagai motif untuk menghias hulu kekerisannya yang kemudian dicontoh oleh para raja. Ada cerita lain di Demak. Untuk pembangunan Masjid Demak dipakai kayu jati berukuran besar yang tumbuh di Donoloyo, di daerah Geduwang dekat Wonogiri, yang pada masa itu hanya ditumbuhi pohon rimba. Di sana terdapat dua orang petapa, yaitu Kyai Donoloyo dan Kyai Sokoboyo. Kyai Sokoboyo ini menanam jati, tetapi tidak seorangpun tahu asal usul benihnya. Kyai Donoloyo meminta benih kepadanya, tetapi tidak diberi. Beliau menusukkan tongkat yang berongga ke dalam tanah dan tanpa diketahuinya sebuah benih jati masuk ke dalamnya. Tiba di rumah, tongkat itu dihujamkannya lagi ke dalam tanah, dan keluarlah biji jati itu, yang kemudian tumbuh menjadi pohon jati yang besar sekali, pohon ini dianggapnya anugerah Tuhan, dan dinyatakannya 67
sebagai pohon keramat. Inilah pohon jati pertama di Hutan Donoloyo, yang terletak di Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Ketika para wali pada tahun 1497 berunding mengenai pembangunan Masjid Demak, tampak pohon jati di Donoloyo itu sebagai wangsit. Pohon ini dianggap yang terbaik untuk mesjid itu, dan Kyai Donoloyo menyutujui penebangan pohon itu. Ketika ditebang, pohon itu rebah ke arah barat dan pucuknya jatuh dekat Desa Patuk, 15 mil dari Donoloyo di Kecamatan Ngadirejo. Dari batangnya dapat dibuat 7 buah tonggak (sila) dan dari tatal dan dahan telah berhasil dibuat tonggak yang kedelapan. Ukuran pohon ditaksir 7,2 meter (Jati Warna). Pada tunggak bekas tebangan pohon itu tumbuh terubusan yang tingginya 25 meter, dan ukuran kelilingnya 2,30 meter. Sekarang tempat itu sudah diberi pagar berlapis delapan. Di Jawa Tengah banyak nama tempat dirangkaikan dengan kata wono, atau alas, atau soko; ploso, jati, loh, cemara, randu, duren, pandan, wringin, sedangkan kalau dipakai kata "bambu" biasanya disebutkan nama jenisnya. Berlainan dengan di Jawa Tengah yang masyarakatnya memakai nama pohon besar untuk nama tempat atau gunung, di daerah Priangan digunakan seluruh flora Jawa Barat, termasuk nama herba dan perdu. Nama pohon yang banyak dipakai untuk gunung yang tidak begitu tinggi ialah kurai, haroman, saninten. Sebagai suatu keanehan di daerah Priangan, nama pohon dicantumkan pada gelar bupati dan pejabat, misalnya Rangga Gempol dan Pangeran Gebang. Bagi orang yang mencintainya, terbuka lapangan penelitian yang luas untuk memeriksa lebih mendalam pepatah dan peribahasa yang dikaitkan dengan pohon dan hutan. Sebagai contoh, "Batang jarak dapat berkembang, sedangkan batang jati mati" atau kalau diterjemahkan secara bebas "orang yang tidak berguna itu berumur panjang". Seorang budiman yang dihalangi oleh orang-orang yang jahat dapat diibaratkan dengan pohon jati yang dirayapi dengan luyung. 68
Peranan Sultan dan Raja Nusantara memiliki nilai dari sejarah panjang konservasi. Nilai- nilai yang terletak dalam kesadaran kehidupan masyarakat maupun dalam aturan-aturan ketatanegaraan kerajaan atau kesultanan pada waktu itu membuktikan hal ini. Terdapat upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengerem laju kerusakan sumber daya alam dan memelihara proses-proses alami yang terkandung di dalamnya sehingga dapat bertahan dalam keadaan relatif utuh. Banyak kekayaan hayati flora dan fauna, mikro organisme dan biologis yang telah punah sebelum sempat diketahui manfaatnya. Demikian pula banyak sejarah masa lalu tanpa generasi mendatang sempat melihat wujud aslinya. Konsep konservasi alam di Indonesia selama beberapa dekade banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide konservasi dari Eropa yang berangkat dari logika preservasi, mengawetkan alam untuk dinikmati oleh kalangan aristokrat seperti halnya yang terjadi pada kerajaan-kerajaan di Jawa untuk tradisi dan kesenangan dalam berburu. Dalam prakteknya, konservasi alam kemudian kurang memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat yang telah melekat dan merupakan menjadi tradisi selama ratusan tahun. Pola-pola perilaku manusia dalam tatanan nilai budaya yang kandungannya sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar berbagai 69
kesepakatan yang berhubungan dengan konservasi alam. Konservasi merupakan pengelolaan kehidupan alam oleh manusia guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan, bagi generasi saat ini serta memelihara potensinya guna menjamin aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang. Konservasi sebenarnya bernilai positif, mencakup pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Seperti disampaikan di depan. Pada masa Kolonial Belanda para naturalis Belanda mempunya rasa memiliki terhadap kekayaan alam Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlawanan para natural tersebut terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonialis yang merusak alam, seperti perdagangan burung cendrawasih dan perburuan satwa liar serta pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan. juga merintis pengukuhan kawasan alam (natuurmonument - cagar alam) dan (wildreservaat - suaka margasatwa) dan Kebun Raya Negara Bogor yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Penasehat Resmi Perlindungan Flora dan Fauna di Hindia Belanda. Para naturalis Dengan terbitnya Undang-Undang Cagar Cagar Alam, 1916 (Natuurmonumenten Ordonnantie) dan Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa, 1932 (Natuurmonumenten en Wildservaaten Ordonnantie), Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya melirik potensi kekayaan alam yang berpotensi flora dan fauna di luar Jawa yang berada di wilayah kesultanan dan kerajaan untuk mendapatkan perlindungan yang lestari. Berdasarkan peta Nederlands-Indie Zelfbestuuren, 1930 (Peta Daerah- Daerah Swapraja-Kesultanan di Hindia Belanda, 1930), kekuasaan para sultan dan raja di masa pemerintahannya memiliki wilayah yang luas dan potensi kekayaan alam yang besar untuk dilindungi terutama habitat satwa-satwa besar, seperti orangutan, harimau, gajah, badak, dan lain- lain. Namun terdapat keterbatasan pengetahuan dari mereka tentang manfaat kawasan dan sumber dayanya untuk jangka panjang, serta kemampuan dan teknik-teknik untuk melakukan penilaian manfaat kawasan konservasi sendiri. 70
Peranan Sultan dan Raja Peta Wilayah Swapraja/Kesulatanan di Hindia Belanda 1930 Akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa semua usaha untuk mengadakan penilaian kawasan konservasi di wilayah kesultanan dan kerajaan tidak akan berfaedah selama belum ada ahli biologi dan kehutanan yang dapat memberikan informasi tentang pengetahuan potensi wilayah yang diperlukan. Dari sejarahnya, penunjukan kawasan dan perlindungan jenis di zaman Pemerintahan Hindia Belanda datang dari berbagai kalangan dengan semangat kesadaran pentingnya perlindungan/konservasi alam yang telah merasuk tidak hanya pada diri dari kalangan para ilmuwan yang didominasi orang Eropa terutama sarjana biologi (naturalis), juga dari kalangan pemerintahan swapraja/kerajaan yang tersebar di pelosok nusantara. Mereka mendukung dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagian wilayahnya yang terdapat wilayah berpotensi flora dan fauna untuk mendapatkan perlindungan yang lestari. Kesadaran dan prakarsa para sultan dan raja tersebut patut kita hargai sebagai bagian dari partisipasi untuk konservasi yang tinggi dalam menyelamatkan "produk-produk" Sang Maha Pencipta bagi kelestarian di masa mendatang. Dalam kearifan lokalnya, para sultan dan raja berpandangan bahwa alam bukan untuk dikuasai namun sebagai bagian dari sistem supra - individual alam, baik sebagai mahluk 71
biologis maupun makhluk budaya. Beberapa nilai yang terdapat dalam masyarakat nusantara dapat dipakai sebagai dasar hukum yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melekat pada dirinya untuk kepentingan konservasi dimasa depan. Peranan para sultan dan raja sebagai kepala pemerintahan/ otonomi diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menunjuk kawasan konservasi di bagian wilayahnya sebagai cagar alam (natuurmonument) (wildreservaat), dengan persetujuan maupun Residen maupun Gubernur sesuai dengan sistem perudang-undangan pemerintahan yang berlaku. suaka margasatwa Penunjukan dalam peraturan perundangan di waktu itu dikenal dengan istilah "ZB" (Zelfbestuur Besluit). ZB merupakan surat keputusan bersifat otonom yang diterbitkan oleh pemerintahan baik yang diwakili oleh gubernur maupun para sultan dan raja yang diberi kewenangan menerbitkan surat keputusan untuk menunjuk kawasan konservasi. Surat keputusan yang diterbitkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku: Undang-Undang Cagar-Cagar Alam Ordonnantie) 1916 No. 278. Undang-Undang Cagar-Cagar Alam Ordonnantie) 1916 No. 278. Undang-Undang Perlindungan Binatang (Dierenbescherming Ordonnantie) 1931 No. 134 Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie) 1932 No. 17. Perlindungan Jenis Satwa Liar Komodo Sultan Bima (Sultan Ibrahim) Sultan Ibrahim adalah Penguasa Kesultanan Bima ke-13 yang memerintah selama 34 tahun dari tahun 1881 sampai 1915. Sultan Ibrahim mempunyai jasa besar dalam penyelamatan binatang langka komodo. Menurut arsip Residen Timor dan Daerah Jajahannya (Resident van Timor en Onderhoogrigheden) No. 4031 tanggal 30 Desember 1914, dinyatakan bahwa "Sejak Raja dan para 72
Peranan Sultan dan Raja Sultan Bima menjalin hubungan dan memiliki kekuasaan di Manggarai, Sultan Bima telah mengeluarkan peraturan untuk perlindungan terhadap hewan purba tersebut, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari tujuan dan kegunaan serta nilai lebih pada pemeliharaan dan penjagaan bagi kelangsungan hidup hewan langka tersebut". Sultan Bima sangat sadar bahwa satwa komodo merupakan hewan langka dan wajib hukumnya untuk menjaga kelestariannya. Sultan Bima memerintahkan kepada semua masyarakat yang berada sama dengan komunitas komodo untuk membiarkan hewan langka tersebut dari hidup secara bebas dan melarang memburunya apalagi merusak sarang dan semua tindakan yang akan mengancam kelangsungan habitat komodo. Selanjutnya Sultan Bima menerbitkan peraturan (Verordening van het Sultanaat van Bima) No. 163 pada tanggal 12 Maret 1915 tentang perlindungan satwa komodo yang berlaku bagi penduduk di Kesultanan Bima. Raja Manggarai (Alexander Baroek) Pada tahun 1920, Flores resmi terputus hubungannya dengan Kesultanan Bima yang tadinya meliputi wilayah Flores dan Sumbawa. Tahun 1929, dukungan perlindungan satwa komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca diberikan oleh Pemerintahan Otonomi Daerah Manggarai (Het Zelfbestuur van het Landschap Manggarai) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Daerah Otonomi Manggarai (De Zelfbestuurbesluit van het Landschap Manggarai) No. 27 tanggal 1 Juli 1926 tentang perlindungan satwa komodo yang berlaku penduduk di wilayah Manggarai. Tahun 1938, terbit Peraturan Kerajaan Manggarai tanggal 21 September 1938 mengenai pelarangan berburu satwa komodo. 73
Penunjukan Kawasan Konservasi Sultan Kutai (Sultan Aji Muhammad Parikesit) Sultan Adji Muhammad Parikesit adalah Sultan Kutai Kartanegara ke-20 yang memerintah dari tahun 1920 sampai 1960. Dia merupakan satu- satunya Sultan Kutai yang mengenyam pendidikan Belanda di Samarinda, Surabaya dan Serang-Jawa Barat. Untuk memperluas pengetahuannya, tahun 1928 dia melanjutkan sekolah di Negeri Belanda, dan ketika itu diangkat sebagai Opsir Kerajaan Belanda (Officier der Orde van Oranye - Nassau) oleh Ratu Belanda - Wilhelmina. Pada tahun 1936, dimasa pemerintahannya, dibangun keraton di Tenggarong dengan bahan-bahan utamanya dari beton, dan merupakan bangunan termegah di Kalimantan Timur pada waktu itu. Bangunan monumental ini seolah-olah melambangkan Kutai sebagai kerajaan terbesar dan termegah di Kalimantan Timur. Terkait dengan sejarah kawasan konservasi, pada jaman Sultan A.M. Parikesit diterbitkan Surat Keputusan Kerajaan Kutai (Het Zelfbestuurbeluit van Sultanaat van Kutai) tanggal 10 Juli 1936 No. 80/22.ZB.1936 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa (Wildreservaat) Kutai Timur dengan luas 306.000 hektare yang ditandatangani di Tenggarong dan disahkan oleh Residen Borneo Timur dan Selatan (De Resident der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo) di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 1936. Sebelumnya, tahun 1934 telah diterbitkan Surat Keputusan Kerajaan Kutai tanggal 1 Oktober No. 70/22.ZB.1934 tentang Penunjukan Cagar Alam (Natuurmonument) Padang Loewai dengan luas 1.080 hektare Sultan Langkat (Mahmud Abdul Jalil Rachmat Syah) Di bawah pimpinan Sultan Langkat ke-6 (Abdul Ajiz Abdul Jalil Rachmat Syah) yang memerintah dari tahun 1873 sampai 1927, pembangunan Langkat sangat berkembang yang semula hanya dari hasil konsensi perkebunan swasta Belanda dan Inggris, tetapi dengan adanya ekspolari minyak bumi membuat sumber pendapatan semakin 74
Peranan Sultan dan Raja meningkat. Kesultanan Langkat ini mulai berjaya setelah dibangunnya pengolahan minyak bumi di Pangkalan Brandan. Sultan Langkat merupakan sultan di Indonesia yang mempunyai kapal tangker minyak dan telah merintis lapangan terbang untuk penerbangan sipil. Sultan ini sangat memperhatikan lingkungan pemerintahannya mempertahankan cara-cara adat dalam upaya pelestarian hidup dengan sistem Rimba Larangan dan Lubuk Larangan. Salah satunya untuk mempertimbangkan kemaslahatan dari tujuan di bagian-bagian wilayahnya terdapat potensi sumber daya alam berupa flora dan fauna untuk mendapatkan perlindungan di masa depan. hidup. Bersama jajaran Di sekitar tahun 1919 berkat usaha ahli-ahli kehutanan Belanda yang bernama P.van Zon an W.A Zijp, berhasil disusun peta di wilayah Kesultanan Langkat untuk mencadangkan kawasan Hutan Sekundur, Langkat Barat dan Langkat Selatan dengan potensi satwa liar besar sebagai suaka margasatwa. Tanggal 19 Mei 1936, Komisi Perlindungan Alam Internasional Belanda (Nederlandsch Commisie voor Internationale Natuurbescherming) mengajukan usul kepada Residen Pesisir Timur Sumatera (Resident ter Ooskust van Sumatera) untuk mencadangkan kawasan hutan tersebut dijadikan suaka margasatwa. Sultan Langkat ke-6 wafat pada tanggal 1 Juli 1927 dan digantikan oleh Sultan Mahmud Abdul Jalil Rachmat Syah sebagai Sultan Langkat ke-7, dan menerbitkan Surat Keputusan Sultan Langkat nomor 223 tanggal 30 Oktober 1938 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sekundur, Langkat Barat dan Langkat Selatan seluar 214.000 ha sebagai suaka margasatwa dengan nama "Wildhelmina Katen" (Bukit Wildhelmina) yang diabadikan kepada nama ratu Belanda. Sultan Kotawaringin (Pangeran Ratu Sukma Alamsyah) Kesultanan Kotawaringin didirikan pada tahun 1663 pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah dengan ibukotanya semula di Kotawaringin Lama (Sungai Lamandau). Tahun 1814 ibu kota 75
kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun pada masa pemerintahan Sultan Imanudin dan didirikan sebuah istana di kota tersebut sebagai pusat pemerintahan. Kesultanan Kotawaringin sangat berkaitan erat dengan sejarah penunjukan Suaka Margasatwa Kotawaringin pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Sukma Alamsyah yang memerintah dari tahun 1913 sampai 1936. Proses penunjukan suaka margasatwa sebagai suaka margasatwa pertama di Tanah Borneo ini berlangsung selama dua tahun (antara tahun 1934 sampai 1936) antara Residen Borneo Timur dan Selatan, Direktur Kebun Raya Negara Bogor, Direktur Urusan Ekonomi dengan Sultan Kotawaringin. Tanggal 13 Juni 1936, terbit Surat Keputusan Pemerintahan Kerajaan Kotawaringin (Het Zelfbestuurbesluit van Sultanan van Kotawaringin) No. 24 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa (Wildreservaat) Kotawaringin dengan luas 100.000 hektare yang terletak di Bagian Daerah (Onderafdeeling) Sampit dan Kotawaringin. Sultan Deli (Sultan Amaludin Sari Perkasa Alamsyah) jaman keemasan pada Sultan Deli ke-9, yakni ketika di bawah pimpinan Sultan Mahmud Alrasyid Perkasa Alamsyah. Masa itu banyak meninggalkan bangunan monumental di antaranya Istana Maimon dam Mesjid Raya Al Ma'sum yang dibangun pada tahun 1905 sampai 1906. Bangunan-bangunan itu berdiri kokoh dan tegar sebagai pusaka buatan dan budaya serta religius yang tetap di pertahankan sepanjang masa sampai saat ini. Kesultanan Deli mengalami Mesjid Raya Al Ma'sum merupakan simbol kesultanan yang indah dan megah serta memperlihatkan kemakmuran dari Kesultanan Deli sebagai salah satu kerajaan Islam yang besar di kawasan tersebut. komponen budaya mesjid yang mendominasi arsitektur Islam khususnya berasal dari Mesir, Spanyol, dan India serta Arab, sedangkan komponen dari Eropa (Itali dan Belanda) sebagai komponen pelengkap. 76
Peranan Sultan dan Raja Setelah Sultan Ma'mun Alrasyid Perkasa Alamsyah yang memerintah dari 1873 sampai 1924 meninggal dunia, beliau digantikan oleh Sultan Amaludin Sami Perkasa Alamsyah sebagai Sultan Deli ke- 10 yang memerintah tahun 1924 sampai 1945. Tahun 1937, Sultan ini mendapat tanda jasa dari Kerajaan Belanda (Ratu Wilhelmina) sebagai Ridder in the Orde van Oranye Nassau, dan pada tahun yang sama dia diangkat sebagai Kesatria Kerajaan Belanda, yakni Ridder in the van Orde Nederlandsch Leeuw. Di Jaman Pemerintah Hindia Belanda, kepada kesultanan masih diberikan kewenangan untuk menunjuk kawasan konservasi yang mempunyai kekayaan flora dan fauna untuk dilestarikan. Sultan Amaludin Sami Perkasa Alamsyah menerbitkan Surat Keputusan Kesultanan Deli (Het Zelfbertuurbesluit van Sultanaat van Deli) nomor 37 tanggal 10 Maret 1938/PK menunjuk Cagar Alam Sibolangit seluas 120 hektare, dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur Pesisir Timur Sumatera pada tanggal 2 Mei 1938. Kawasan konservasi lainnya yang ditunjuk pada masa Sultan Amaludin adalah Cagar Alam Lau Debuk- Debuk seluas 6 hektare pada tanggal 30 Desember 1924 dan Suaka Margasatwa Karang Gading - Langkat Timur Laut seluas 9.520 hektare dengan surat keputusan nomor 148 pada tanggal 6 Agustus 1932. Sultan Pontianak (Syarif Muhammad Alkadrie) Syarif Muhammad Alkadrie merupakan sultan terakhir dari Dinasti Alkadrie yang berkuasa dan memimpin pemerintahan pada masa zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Dia diangkat sebagai Sultan Pontianak ke-6 dan memerintah selama 49 tahun sejak dilantik menjadi sultan pada tanggal 6 Agustus 1895 sampai 24 Januari 1944. Sultan Sultan dari generasi selanjutnya tidak lebih hanya merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai kepala dari istana yang mewakili kerabat atau keluarga besar untuk melanjutkan dinasti dan budaya. Meskipun kekuasaan secara de jure berkurang dan harga diri direndahkan oleh 77
penguasa, namun kewibawaan dan pengaruh Sultan Syarif Muhammad Alkadrie tetap diakui di hati rakyatnya. Hal ini disebabkan pergerakan nasional dan modernisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dilaksanakan oleh sultan sendiri. Kerabat kesultanan dan tokoh masyarakat mendukung peran dan otoritas sultan sehingga mempunyai masa terpanjang dibandingkan dengan masa pemerintahan sultan lain di kesultanan Pontianak ini. Selama Sultan Syarif Muhammad Alkadrie berkuasa di Kalimantan Barat (De westeraldelling van Borneo) terdapat kawasan konservasi dengan status cagar alam yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pemerintahan Swapraja Kesultanan Pontianak (De Zelfbestuurbesluitvan het Landschappen van Pontianak) nomor 8 tanggal 16 Maret 1936 tentang Penunjukan Cagar Alam Mandor dengan luas 195 hektare. Sultan Sambas (Muhammad Mulia Ibrahim Syaifudin) Kesultanan Sambas berdiri pada paruh kedua pertengahan abad ke-17, dan telah terkenal sejak Sultan Sambas yang pertama, Sultan Muhammad Syafiudin I (1631-1668). Kejayaan Kesultanan Sambas sampai pada Sultan Sambas ke-15 yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin yang memerintah selama 12 tahun, dari tahun 1931 sampai 1943. Sebelum dinobatkan sebagai Sultan pada 2 Mei 1931, Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kalimantan Barat (De westeraldelling van Borneo) mengikat kontrak dengan Sulan Muhammad Mulia Ibrahim Syaifudin bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Sambas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang termaktub dalam Staatsblad/Lembaran Negara Pemerintahan Hindia Belanda. Kepada Sultan sebagai Het Zelfbestuur diberikan kekuasaan untuk mengelola pemerintahannya sendiri/swapraja dengan pengawasan oleh Pemerintah Belanda. Kebijakan-kebijakan yang bersifat penting di bidang ekonomi, luar negeri dan politik harus mendapat persetujuan dari wakil Pemerintah Hindia Belanda yaitu Residen atau Asisten Residen. Di masa pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syaifudin tercatat sejarah penunjukan kawasan konservasi tertua di 78
Peranan Sultan dan Raja Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Pemerintah Swapraja Kesultanan Sambas (De Zelfbestuurbesluit van het landschappen van Sambas) nomor 1 tanggal 23 Maret 1936 tentang Penunjukan Cagar Alam (Natuurmonumnet) Lo Fat Poen Fi dengan luas 8 hektare, dan disahkan oleh Residen Kalimantan Barat (De Resident der Westafdeeling van Borneo) tanggal 30 Maret 1936. Dasar penunjukan kawasan tersebut adalah pelestarian jenis anggrek langka sebagai tumbuhan kunci dalam pengelolaan cagar alam ini yaitu, anggrek batik (Vanda hookeriana). Sultan Buton (Muhammad Ali Kaimuddin) Penunjukan Cagar Alam Napabalano dimulai pada masa Pemerintahan Kerajaan Buton yang dipimpin Sultan Buton ke-35 yaitu Sultan Muhammad Ali Kaimuddin yang memerintah dari tahun 1918 sampai 1921 menggantikan Sultan Muhamad Husein. Sultan Muhammad Ali pada masa Pemerintahan Hindia Belanda diangkat menjadi Kepala Distrik Wajo yang pertama berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Buton (Zelfbestuurbesluit van het landschap van Buton) nomor 1 tanggal 1 Mei 1913. Dari Pasar Wajo, selanjutnya dipindahkan ke Balio, dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai kepala distrik, dia terpilih menjadi Sultan Buton yang ke-30. Sultan Muhamad Ali wafat pada tanggal 14 Maret 1921 karena penyakit yang dideritanya dan dikebumikan di Bodia di pinggir jalan menuju Kali Wasiuabui. Cagar Alam Napabalano terletak di Pulau Muna, merupakan tipe ekosistem hutan dataran rendah dan habitat hutan jati alam yang tersisa di Indonesia Bagian Timur. Pulau Muna pada masa kejayaannya dijuluki Pulau Jati. Status hutan jati alam di Pulau Muna berada dalam wilayah Pemerintahan Swapraja/otonomi Kesultanan Buton. Cagar Alam Napabalano ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Swaproja Kesultanan Buton nomor 4 tanggal 1 Juli 1920 (Verordening van het Zelfbestuur van het landschap van Buton van 1 Juli 1920 No.4) dengan luas 9 hektare. Keputusan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 60 tanggal 16 Nopember 1921, Staatsblad/Lembaran Negara 1921 No.683 dengan status sebagai tanah negara. 79
Sisa kejayaan hutan jati di Pulau Muna saat ini hanya tersisa di kawasan CA Napabalano dan terdapat sebatang pohon jati yang dianggap sebagai pusaka istimewa dan tertua di Indonesia Bagian Timur. Pohon jati tersebut jika dihitung telah berumur 101 tahun atau lebih 171 tahun bila dihitung sejak tahun 1850 saat orang Belanda mengetahui keberadaan hutan jati di Pulau Muna. Pohon tersebut memiliki tinggi sekitar 45-50 meter dengan diameter antara 4-5 meter, apabila diukur secara manual diperlukan 4 sampai 6 orang berpegangan tangan melingkari batangnya. Raja Banggai (H Awaluddin) Kawasan Suaka Margasatwa Pati-Pati merupakan kawasan konservasi alam pertama di Sulawesi Tengah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Kawasan ini ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Swapraja Kerajaan Banggai nomor 4 tanggal 17 Januari 1936 (Verordening van het Zelfbestuur van de landschap van Banggai van 17 Januari 1936 No.4) dengan luas 198,3 hektare dengan tujuan perlindungan satwa rusa (Cervus timorensis). Kerajaan Banggai merupakan kerajaan yang berbentuk kesultanan pertama di Sulawesi Tengah, terletak di bagian semenanjung timur Pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Terbentuknya Kerajaan Banggai adanya pengaruh dari Kesultanan Ternate, dimana pada awal abad ke- 16 Kesultanan Ternate membentuk Kerajaan Banggai dengan empat distriknya yaitu Distrik Babolan, Singgolok, Kookini dan Katapean. Kerajaan Bangai ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit dengan nama Banggawai. Ini dibuktikan dari tulisan seorang pujangga Majapahit yang bernama Mpu Prapanca dalam buku Negara Kertagama bertarikh caka 1478 atau tahun 1365 yang dimuat dalam seuntai syair nomor 14 bait kelima, "Ilang Saka Nusa - Nusa Mangkasara, Buntun Benggawi, Kuni, Galiayo, Murang Ling" Raja Haji Awaluddin sebagai Raja Banggai ke-18 memerintah di Kerajaan Banggai dari tahun 1925 sampai 1939. Dalam masa pemerintahannya, Dia menunjuk Pati-Pati sebagai suaka margasatwa. 80
Peranan Sultan dan Raja Selanjutnya perkembangan SM Pati-Pati sejak 1936 sampai berubah fungsi sebagai cagar alam tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1. Setelah 53 tahun, usulan perluasan kawasan SM Pati-Pati mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah No.188.UU/3932. DINHUT/1989 tanggal 30 Agustus 1989 tentang Perluasan Suaka Margasatwa Pati-Pati dengan luasan 3.500 hektare. 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.400/ Kpts-II/1998 tanggal 21 April 1998 tentang Penunjukan Areal Hutan Pati-Pati yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas ± 3.500 hektare sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Suaka Margasatwa. 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.239/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Cagar Alam Pati-Pati Seluas 3.103,79 hektare yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Suaka Margasatwa Gunung Leuser (7 Pemerintah Daerah Swapraja) Sejarah penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser dimulai pada tahun 1920-an ketika Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia terutama di Pesisir Timur Sumatera (Oostbust van Sumatera) dan Aceh. Proses penunjukan SM Gunung Leuser tidak dapat dipisahkan dengan nama Dr. Jr. F.C van Heurn yang dahulu bernama "Gajo en Alas landen". Dia adalah pegawai pada Perkumpulan Pengusaha Karet Pesisir Timur Sumatera (AVROS = Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra). Dalam penelitiannya di Aceh untuk mengeksplorasi sumber minyak dan mineral, didapati bahwa wilayah yang diteliti tidak ditemukan kandungan mineral yang besar. Mereka bertemu dengan para pemuka adat setempat yang menginginkan agar Pemerintah Hindia Belanda peduli terhadap barisan-barisan pegunungan 81
yang berhutan lebat untuk melindunginya dari penebangan. Van Heurn selanjutnya menyarankan kepada para wakil pemuka adat (para Datoek dan Oeloebalang) tersebut untuk mendesak pemerintah agar memberikan status daerah yang dilindunginya sebagai suaka margasatwa. Bulan Agustus 1928, setelah melakukan diskusi dengan Komisi Belanda Untuk Perlindungan Alam International (Nederlandsch Commissie voor Internationale Natuurbescherming) dan Perkumpulan Pelestarian Cagar-Cagar Alam (Socity for Preservation of Natuurmonumenten) di Belanda, sebuah proposal diajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Akhirnya dokumen penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1934 di Tapaktuan yang dihadiri pemuka adat dan Pemerintah Hindia Belanda diwakili Gubernur Aceh (A. Ph van Aken). Pertemuan tersebut menghasilkan "Deklarasi Tapaktuan" yang mencerminkan tekad masyarakat Aceh untuk melestarikan kawasan Gunung Leuser untuk selamanya. Penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Swapraja/Otonomi Gayo Loeos, Pulau Nas, Meuke, Labuhan Hadji, Manggeng, Lho Pawah Utara, Blang Pidi dan Bakel tanggal 6 Februari 1934 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa (wildreservoat) Gunung Leuser (Zelfbestuurbesluit van de landschappen Gayo Loeos, Pulau Nas, Meuke, ETC van 6 Pebruari 1934, tot Aaneijning van het Wildreservoat Goenoeng Leuser). Tujuh bulan kemudian, Surat Keputusan Penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser No.317/35 disahkan oleh Gubernur Aceh di Kutaraja pada tanggal 3 Juli 1934 dengan luas 416.500 hektare. Raja-Raja Simalungun (CA Dolok Tinggi Raja) Secara historis, asal-muasal Kerajaan Simalungun tidak diketahui secara pasti terutama dua kerajaan terdahulu, yaitu Nagur dan Batanghio. Terdapat tiga fase kerajaan yang pernah berkuasa dan memerintah di Simalungun. Fase kerajaan dua yaitu Kerajaan Nagur (marga Damanik) dan Kerajaan Batanghio (marga Saragih). Fase kerajaan keempat yaitu Kerajaan Siantar (marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak), dan Tanah Jawa (marga Sinaga). Terakhir 82
Peranan Sultan dan Raja adalah fase kerajaan tujuh, yaitu Kerajaan Siantar (marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak), Tanah Jawa (marga Sinaga), Raya (marga Saragih Garingging), Purba (marga Purba Pakpak) dan Simalakuta (marga Purba Girsang). Proses penunjukan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja yang sangat berkaitan erat dengan raja-raja di Simalungun terjadi pada fase kerajaan tujuh. Mereka bersepakat untuk menunjuk suatu daerah yang dilindungi terletak di daerah Dolok Silau. Raja-raja tersebut bersatu menunjuk Cagar Alam Dolok Tinggi Raja dalam Surat Keputusan Bersama Raja-raja di Simalungun (De Inlandsch Zelfbestuuren in Simalungun) Nomor 24 tanggal 18 April 1924 yang ditandatangani oleh Assisten Residen Simalungun dan Tanah Karo serta Kepala Pengawas Daerah (Controleur). Pada tanggal 10 Mei 1924, surat keputusan tersebut disetujui oleh Gubernur Pesisir Timur Sumatera (De Gouverneur der Oostkust van Sumatera) dan Kepala Kantor Kehutanan (De Kantoorchef van het Boschwezen) di Medan. Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sri Sultan Hamengkubuwono X Sri Sultan Hamengkubuwono X lahir di Yogyakarta 2 April 1946 adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang dinobatkan pada tanggal 7 Maret 1989 dan menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 3 Oktober 1998 hingga sekarang. Kontribusi Sri Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penunjukan kawasan Gunung Merapi sebagai taman nasional dimulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diteruskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan catatan proses sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.6/1975 tentang Kawasan Lindung di Dusun Kumpulrejo dan Dusun Patuk Dinyatakan Tertutup untuk Masyarakat dengan Pertimbangan Bencana Alam Gunung Merapi. 83
2. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.5/2000 tentang Penyerahan Kawasan Hutan Lindung Seluas 233,8 hektare Kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.522/1185 tanggal 27 April 2002 kepada Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Gunung Merapi Sebagai Taman Nasional. 4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.134/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional. Sultan Tidore (H. Husain Alting Syah) Daerah-daerah kesultanan dan kerajaan di zaman Hindia Belanda tahun 1930 (Nederlandsch - Indie Zelfbesturen, 1930) antara lain: Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, Kesultanan Siak, Kesultanan Kota Waringin, Kesultanan Kutai, Kesultanan Bima, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Peran para sultan dan raja adalah sebagai kepala pemerintahan swapraja dimana di beberapa daerah diberi kewenangan oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk menunjuk kawasan konservasi yang disetujui oleh Resident atau Gubernur sesuai dengan sistem pemerintahan otonominya. Tidore adalah salah satu pulau kecil namun besar di mata dunia yang berada di gugusan Kepulauan Maluku Utara, tepatnya di sebelah barat Pulau Halmahera. Pulau Tidore dikenal sebagai "Kie Duko" yang berarti pulau yang bergunung api. Sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung tertinggi di Kepulauan Maluku yang diberi nama "Kie Mar' Aang" artinya gunung atau pulau yang begitu indah. Kota Tidore secara historis telah memiliki nama besar dan harum, seharum cengkeh, pala, dan kayu manis. Ketiga komoditi ini yang membuat Bangsa Eropa harus bertarung nyawa untuk mendapatkan pulau yang bernama Tidore ini. Kesultanan Tidore terdiri atas sejumlah pulau dengan Tidore sebagai intinya, tempat Keraton Sultan yang dinamakan "LIMAU". 84
Peranan Sultan dan Raja Pulau Tidore terletak di sebelah selatan Pulau Ternate dengan luas 5 mil persegi dengan sebuah gunung api yang tingginya 1,730 mdpl. Pulau vulkanik ini merupakan bagian dari rangkaian gunung-gunung api disekitarnya, antara lain Gunung Gamalama di Ternate dan gunung- gunung api lain di Halmahera Utara. Pemerintahan pusat kesultanan berkedudukan di Ibukota Soasio Tidore yang disepakati oleh Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan wilayahnya meliputi Pulau Halmahera dan sekitarnya, Pulau Tidore dan sekitarnya, serta wilayah Papua dan Tenggara jauh (Kepulauan Raja Ampat, Papua Gam Sio, Mapor Soa Raha, Gorom, Kei, dan Tanimbar). Kesultanan Tidore telah diperintah oleh 35 sultan yang silih berganti pada masa Bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa Kolonial Belanda, Belanda ikut campur dalam pemilihan Sultan dan pada masa Sultan Ahmad Qawiyudin alias Syahjuan status Kesultanan telah dialihkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda menjadi sebuah daerah Swaparaja atau Otonom (Zelfbesturen) pada tahun 1912. Tahun 1956, terbit Undang-Undang Nomor 15 tahun 1956 tanggal 16 Agustus 1956 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan Ibukota Soasio - Tidore, dan dilantik gubernur pertama Irian Barat Zaenal Abidin Syah yang juga Sultan Tidore ke-32. Gubernur dilantik oleh Presiden RI Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 412/1956. Bulan Mei 1962, Pemerintah Belanda menyerahkan Kedaulatan Tanah Papua (Irian Barat) ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada tahun 1963 Ibukota Provinsi Irian Barat di Soasio Tidore dipindahkan ke daratan tanah Papua (Irian Barat) dengan ibukota di Soekarnopura (sekarang Jayapura). Kawasan Taman Nasional Akatajawe Lolobata secara keseluruhan berada di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara, secara administratif berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Taman Nasional ini terdiri dari dua kelompok hutan yang letaknya berjauhan; Kelompok Hutan Akatajawe berada dalam wilayah Administratif Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah 85
dan Kabupaten HalmaheraTimur, sedangkan Kelompok Hutan Lolobata secara keseluruhan berada di dalam Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Timur. Taman Nasional Akatajawe Lolobata merupakan salah satu Taman Nasional di Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 1919/Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas 77.793,95 hektare. Kawasan ini berada di jantung Pulau Halmahera sebagai miniatur keanekaragaman hayati tertinggi di seluruh Maluku Utara. dan merupakan salah satu daerah burung endemik di dunia. Terdapat lebih kurang 225 jenis burung di Pulau Halmahera, 141 jenis di dalam kawasan, termasuk 25 jenis diantaranya merupakan endemik Maluku Utara. Salah satu jenisnya yaitu burung bidadari halmahera (Semioptera wallacii) yang ditetapkan sebagai flagship species di TN Akatajawe Lolobata. Burung bidadari halmahera diabadikan pada nama Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, penjelajah alam, ahli antropologi, dan ahli biologi dari Inggris yang mengelola penelitian di wilayah Malaysia dan Hindia Selatan (Indonesia). Wallace terkenal membagi zoologi di kepulauan nusantara dengan garis batas zoogeografi yang dikenal dengan nama "Garis Wallace". Selama melakukan penelitian di nusantara, Wallace memperbaiki pemikirannya tentang teori evolusi dan penemuan terkenalnya dalam seleksi alam. Tahun 1858 mengirimkan artikel tentang teori seleksi alam kepada Charles Robert Darwin di Australia. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Letter from Ternate". tidak menunjuk kawasan konservasi di kawasan hutan Taman Nasional Akatajawe Holobata, namun menerbitkan Surat Himbauan dan Dukungan Kesultanan Tidore No.04/KPTS/ST/III/2018 tanggal 13 April 2018, yang menyatakan bahwa bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Akatajawe Lolobata berada dalam wilayah Kesultanan Tidore perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya. Himbauan tersebut ditandatangani oleh Sultan Tidore ke-37 yaitu H. Husain Alting Syah. Kesadaran dan prakarsa dari sultan ini patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi untuk konservasi Sultan Tidore 86
Peranan Sultan dan Raja yang tinggi dalam upaya menyelamatkan produk Sang Pencipta untuk kelestarian Taman Nasional Akatajawe Lolobata di masa depan. Kondisi alam Taman Nasional Akatajawe Lolobata yang khas akan menjadi habitat khusus bagi spesies tertentu, sehingga pada akhirnya memunculkan spesies khas yang memperlihatkan hubungan identik antara satwa liar dan habitatnya, hal ini sejalan dengan visi dan misi Taman Nasional Akatajawe Lolobata: mempertahankan keanekaragaman hayati khas Wallace dan ekosistemnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 87
Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, sultan dan raja ditunjuk sebagai kepala pemerintahan pada daerah otonom/ swapraja. Kepala pemerintahan membuat tata administratif sendiri terhadap sebagian besar kehidupan di pusat kesultanan. Sultan memiliki kewenangan untuk mengatur adat istiadat, tanah, budaya, agama dan segala urusan pribumi, yang dalam pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan (controleur) yang dibentuk pemerintah kolonial. Salah satu kewenangan sultan dalam konservasi sumber daya alam, yaitu penunjukan kawasan konservasi di bagian wilayahnya sebagai cagar alam maupun suaka margasatwa. Pada proses selanjutnya, surat keputusan yang diterbitkan para sultan disahkan oleh gubernur maupun residen sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Setelah kemerdekaan, upaya penunjukan kawasan konservasi yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun Surat Keputusan Kesultanan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keputusan, diantaranya terbit SK. Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/Um/6/1957 tentang Penetapan Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 hektare di Provinsi Kalimantan Timur. 89
Pada tahun 1964, dengan dibentuknya Kabinet DWIKORA (Dwi Komando Rakyat), berdirilah untuk pertama kalinya Departemen Kehutanan, sehingga berakhir pula nama Jawatan Kehutanan (Dienst van het Boschwezen) yang telah menjadi sebutan sejak tahun 1897. Tahun 1965, terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/ Dep. Keh. 1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukan Pulau Komodo Sebagai Suaka Margasatwa. Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas Departemen - Departemen, yang dibentuk dalam Kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat), status Departemen Kehutanan diubah menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian. Pada masa ini, pengelolaan dan pengurusan kawasan konservasi berada di bawah Direktorat Pembinaan Hutan dan dibentuk Dinas Perlindungan dan Pengawetan Alam. Pada tahun 1971 dibentuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Kpts/Org/4/1971 tanggal 23 April 1971. Tahun 1983, Departemen Kehutanan dibentuk kembali berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV, yang diumumkan pada tanggal 16 Maret 1983 (sebagai Hari Rimbawan), dan sebagai menterinya diangkat Soedjarwo yang semula sebagai Kepala Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak saat itu pengelolaan dan pengurusan konservasi sumber daya alam di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA), dan saat ini nama Departemen Kehutanan berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 90
Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi Box 2. Perkembangan dasar hukum penunjukan kawasan konservasi oleh sultan atau raja yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. 1. Suaka Margasatwa Kotawaringin dan Suaka Margasatwa Sampit - Surat Keputusan Sultan Kotawaringin nomor 24 tanggal 13 Juni 1936 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa Kotawaringin seluas 100.000 ha. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 39 tanggal 18 Agustus 1937 - Staatsblad 1937 No. 495 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa Sampit seluas 205.000 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 43/Kpts/ Dj/I/1978 tanggal 18 April 1978 tentang Penetapan Suaka Margasatwa Tanjung Puting seluas 270.040 ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 687/Kpts- II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Penunjukan Taman Nasional Tanjung Puting seluas 415.040 ha. 2. Cagar Alam Sibolangit Surat Keputusan Sultan Deli nomor 85 tanggal 24 Mei 1934/PK tentang Penunjukan Cagar Alam Sibolangit seluas 119 ha. Surat Keputusan Sultan Deli nomor 37 tanggal 10 Maret 1938/PK/BL tentang Penunjukan Cagar Alam Sibolangit seluas 120 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 636/Kpts/ Um/9/1980 tanggal 2 September 1980 tentang Perubahan Status Sebagian Cagar Alam Sibolangit seluas 24,85 ha menjadi Taman Wisata (Cagar Alam seluas 90,15 ha). 3. Cagar Alam Dolok Tinggi Raja Surat Keputusan Raja-Raja di Simalungun nomor 18 tanggal 18 April 1924 tentang Penunjukan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja seluas 167 ha. 91
Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 923/ Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja seluas 167 ha. 4. Taman Nasional Kutai Surat Keputusan Sultan Kutai nomor 80 tanggal 10 Juli 1936/22-ZB tentang Penunjukan Suaka Margasatwa Kutai Timur seluas 306.000 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 110/Kpts/ Um/6/1957 tanggal 14 Juni 1957 tentang Penetapan Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 736/ Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober tentang Penunjukan Calon-Calon Taman Nasional, diantaranya Taman Nasional Kutai. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 328/Kpts- II/1995 tanggal 29 Juni 1995 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Suaka Margasatwa Kutai menjadi Taman Nasional seluas 198.629 ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 4194/ Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 ha. 5. Cagar Alam Mandor Surat Keputusan Pemerintah Daerah Swapraja Kesultanan Sambas (De Zelfbestuurbesluit van het landschappen van Sambas) nomor 8 tanggal 16 Maret 1936 tentang Penunjukan Cagar Alam Mandor seluas 195 ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 259/Kpts- II/2000 tanggal 23 Agustus 200 tentang Penunjukan Cagar Alam Mandor dengan luas 3.080 ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: Sk.733/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi 92
Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi Perairan di Propinsi Kalimantan Barat (termasuk Cagar Alam Mandor). 6. Cagar Alam Lo Fat Poen Fi Surat Keputusan Pemerintah Daerah Swapraja Kesultanan landschappen Sambas (De Zelfbestuurbesluit van het van Sambas) nomor 1 tanggal 23 Maret 1936 tentang Penunjukan Cagar Alam (Natuurmonumnet) Lo Fat Poen Fi dengan luas ±8 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 757/Kpts/ Um/3/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Cagar Alam Lo Fat Poen Fi seluas 7,8 ha. 7. Cagar Alam Napabalano Surat Keputusan Pemerintah Daerah Swapraja Kesultanan Buton (De Zelfbestuurbesluit van het landschappen van Buton) nomor 4 tanggal 1 Juli 1920 tentang Penunjukan Cagar Alam Napabalano dengan luas 9 ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor: 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Seluas 2.600.137 ha, diantaranya terdapat Cagar Alam Napabalano di Kabupaten Muna. - Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.16/ Menhut-II/2010 tentang 14 Penetapan Cagar Alam Napabalano yang terletak di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 10,50 ha. Januari 2010 tanggal 8. Cagar Alam Pati-pati Surat Keputusan Pemerintah Daerah Swapraja Kerajaan Banggai (Verordening van het Zelfbestuur van de landschap van Banggai) nomor 4 tanggal 17 Januari 1936 tentang Penunujukan Suaka Margasatwa Pati-Pati seluas 198,3 ha. 93
Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor: 400/Kpts-II/1998 tanggal 21 April 1998 tentang Penunjukan Areal Hutan Pati-Pati yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas ± 3.500 ha sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa. - Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 239/ Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Cagar Alam Pati-Pati Seluas 3.103,79 ha Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. 9. Cagar Alam Padang Luwai Surat Keputusan Sultan Kutai tanggal 11 Oktober 1934 tentang Penunjukan Cagar Alam Padang Luwai seluas 1.080 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 792/Kpts/ Um/10/1982 tanggal 29 Oktober 1982 tentang Penunjukan Cagar Alam Padang Luwai seluas 5.000 ha. 10. Surat Margasatwa Pulau Komodo, P. Rinca dan P. Padar Pengumuman Raja Manggarai tanggal 10 Mei 1938 tentang Pulau Padar Sebagai Suaka Margasatwa. Surat Keputusan Raja Manggarai nomor 32 tanggal 21 September 1938 tentang Penunjukan P. Rinca Bagian Barat dan Selatan Sebagai Suaka Margasatwa. Surat Keputusan Residen Timor nomor 19 tanggal 27 Januari 1939 tentang Penunjukan Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar Sebagai Suaka Margasatwa. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 661/Dep Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukan Pulau Komodo Sebagai Suaka Margasatwa. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 32 Tahun 1969 tentang 94
Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi Penunjukan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Dataran Wuul/ Mburak Sebagai Suaka Margasatwa. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 811/Kpts/ Um/3/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Pengumuman Lima Taman Nasional Pertama di Indonesia (TN. Gunung Leuser, TN. Ujungkulon, TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Baluran, TN. Komodo). Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 172/Kpts- II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penetapan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 ha. 11. Suaka Margasatwa Sekundur, Langkat Barat dan Langkat Selatan. - Surat Keputusan Sultan Langkat nomor 223 tanggal 30 Oktober 1938 tentang Penunjukan Suaka Margasatwa Sekundur, Langkat Barat dan Langkat Selatan Sebagai Suaka Margasatwa seluas 214.000 ha. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 924/Kpts/ Um/12/1982 tentang Luas Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatra Utara seluas 213.985 ha. (SM. Sekundur, SM. Langkat Barat dan Selatan serta Taman Wisata Sekundur. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 924/Kpts/ Um/12/1982 tentang Luas Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi D. I. Aceh seluas 586.500 ha (SM. Gunung Leuser, SM. Kluet, SM. Kappi dan Taman Wisata Lawe Gurah). Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4039/ Menhut VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser Seluas 205.355,14 Hektar di Provinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6589/ Menhut VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawan Hutan 95
sebagian Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser Seluas 622.924,35 Hektar di Provinsi Aceh. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 276/Kpts- II/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 1.094.692 ha. Penunjukan kawasan konservasi pertama di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Keputusan Presiden (1954-1985): 1. Cagar Alam Telaga Warna (368 ha) - Bogor dan Cagar Alam Gunung Jagat (126 ha) - Sumedang, Jawa Barat (SK Menteri Pertanian nomor: 131/Kpts/Um/12/1954 tanggal 6 Desember 1954) 2. Suaka Margasatwa Kutai (306.000 ha) - Kutai, Kalimantan Timur (SK Menteri Pertanian nomor: 110/Kpts/Um/6/1957 tanggal 14 Juni 1957). 3. Taman Wisata Grojogan Sewu (64,30 ha) - Karanganyar, Jawa Tengah (SK Menteri Pertanian nomor: 264/Kpts/Um /10/1968 tanggal 12 Oktober 1968). 4. Taman Buru Lingga Isaq (80.000 ha) - Aceh Tengah (SK Menteri Pertanian nomor: 70/Kpts/Um/2/1978 tanggal 7 Februari 1978). 5. Taman Buru Gn. Tambora Selatan (30.000 ha) - Bima, Dompu, Nusa Tenggara Barat (SK Menteri Pertanian nomor: 676/Kpts/Um/11/1978 tanggal 6 November 1978). 6. Taman Nasional Gunung Leuser, TN. Ujungkulon, TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Baluran dan TN. Komodo (SK Menteri Pertanian nomor: 811/Kpts/Um/11/1980, 6 Maret 1980). 7. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (590 ha) - Bandung Jawa Barat (Keputusan Presiden nomor: 3 Tahun 1985 tanggal 14 Januari 1985). 8. Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Duta Indonesia Djaja di Taman Wisata Grojogan Sewu (20 ha) - Karanganyar, Jawa Tengah (SK Menteri Pertanian nomor: 305/Kpts/Um/8/1969 tanggal 22 Agustus 1969). 96
Perkembangan Dasar Hukum Kawasan Konservasi Pada tahun 1949 dibentuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Mukadimah Pokok - Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut pasal 51 Konstitusi terutama yang mengenai KEHUTANAN, salah satunya adalah "Pemeliharaan monumen alam dan perlindungan alam yang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnya" 97
Penutup Pada zaman Kerajaan Nusantara tidak banyak ditemukan arsip tertulis mengenai kebijakan yang secara implisit mengatur konservasi alam. Tindakan-tindakan konservasi justru secara eksplisit telah tercermin dalam pola perilaku sehari-hari masyarakat dalam hubungan alam yang merupakan warisan turun-temurun. Tradisi sakral sangat mewarnai segenap kehidupan masyarakatnya. Perilaku keseharian masyarakat sangat kental dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan mistifikasi benda-benda, yang terwujud dalam panabuan terhadap benda-benda, situs-situs, dan tindakan tertentu, misalnya larangan mengambil jenis pohon atau batu tertentu, larangan memasuki kawasan tertentu seperti gunung, rawa, dan hutan tutupan/larangan. Pada masa itu hubungan manusian dengan alam lebih didasarkan pada prinsip membangun relasi harmonis dengan alam. Alam dianggap sebagai sesuatu yang suci (sacred), yang memberi berkah bagi kehidupan masyarakat. Raja dan sultan menjalankan ritual penghormatan kepada penguasa alam dengan mendirikan tempat pemujaan kepada roh leluhur. Dalam pandangan sehari-hari masyarakat ini, alam bukan untuk dikuasai atau ditundukkan oleh manusia, tetapi manusialah yang justru menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem supra-individual alam, 99
baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk budaya. Manusia merupakan entitas yang tidak terpisahkan dari alam sehingga jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi sistem alam supra-individual tersebut, maka manusia akan mengalami ketidakseimbangan dalam hubungan dengan alam. Pengelolaan alam lebih ditunjukkan untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Pemeliharaan hubungan harmonis dengan alam merupakan prinsip yang paling diutamakan, walaupun pada tatanan praktis aplikasinya terkadang melibatkan hal-hal yang rasional, melalui penetapan tabu terhadap benda atau aktivitas tertentu. Nusantara telah memiliki nilai dan sejarah panjang konservasi, nilai- nilai yang terserak keseharian kehidupan masyarakat maupun aturan ketatanegaraan dari kerajaan pada waktu itu membuktikan hal ini. Spirit konservasi alam di Indonesia telah meretas jalan panjang berabad lamanya, jauh sebelum masa kolonisasi terjadi di Nusantara. Sejak masa Kerajaan Nusantara dan mungkin jauh sebelum kelahiran kerajaan- kerajaan itu, masyarakat telah memiliki dan menjaga keharmonisan dengan alam disekitarnya. Kesadaran ini telah merasuk tidak hanya pada diri kalangan ilmuwan yang didominasi orang Belanda terutama sarjana biologi (naturalis), namun juga dari kalangan pemerintah swapraja kesultanan dan kerajaan yang tersebar di pelosok nusantara dengan pertimbangan mencari kemasalahatan guna mendapatkan perlindungan yang lestari terhadap bagian-bagian di wilayah kesultanan atau kerajaan yang memiliki potensi flora dan fauna di masa mendatang. 100
Daftar Bacaan Arsip Surat Keputusan Jaarverslag van Nedelandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming 1912-1913. 1914. Batavia: G. Kolf & Co. Jaarverslag van Nedelandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming 1917-1919. Batavia: G. Kolf & Co. Statuten der Naderlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming. 1913. Buitenzorg: Archipel Drukkerij. Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 497 Tahun 1909 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 595 Tahun 1909 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 278 Tahun 1916 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 234 Tahun 1924 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 238 Tahun 1931 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 133 Tahun 1931 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 134 Tahun 1931 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 17 Tahun 1932 Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 167 Tahun 1941 Op origineel en duplicaat, 1936 Het Zelfbestuur van Kutai No. 80 / 22 ZB - 1936, Tenggarong 10 Juli 1936. 101
Op origineel en duplicaat, Het 1936, Het Zeelfbestuur van Kotawaringin. No. 24, Pangkalan Boen 1 Juni 936. Op origineel en duplicaat, 1934. Het Zeelfbestuur van Kutai 11 Oktober 1934, Tenggarong, 11 Oktober 1934 Buku dan Hasil Penelitian Anonim. 1986. Sejarah Kehutanan Indonesia I. Periode Pra Sejarah- Periode Tahun 1942 Jakarta Dammerman K.W. 1929 Fourth Pacifie Science Comgress Presentation of Wild Life and Nature Reserves in The Netherlands Indies, Bandung Java. Gustaman, Budi. 2013. Konservasi Satwa Liar Di Hindia Belanda. Upaya Upaya Perlindungan Satwa liar dari Perburuan 1909 - 1942. Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah, Jatinangor. Nederlandsch Commissie Voor Internasionale Natuurbescherming. Mededeling No. 16 Amsterdam, Oktober 1955. Posha BJ, Ahmad MS, Siti AHK, Ariffudin S. 2018. Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin Di Kesultanan Sambas 1931- 1943 Dalam Bidang Revitalisai Lembaga Peradilan Agama. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas. Van de Nederlandsch - Indische Vereeniging tot Natuurbescherming 1939. 3 Jaren Indisch Natuur Leven (1936 - 1938). Opstelen Over Landschappen Dieren en Planten Tevens Efde Verslag (1936-1936). Batavia. Wallace, Alfred Russel. 2009. Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalan, Kajian Manusia dan Alam. Terjemahan Komunitas Bambu, Jakarta. Wiratno, Daru I, Ahmad S, Ani K, 2004. Berkaca Di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon, Departemen Kehutanan, Forest Press PILI - NGO Movement. 102
Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 21 Februari 1919 No. 6, Lembaran Negara 1919 No. 90. 103
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia 104
Lampiran 105
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia 106
Lampiran 107
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia 108
Lampiran Surat Keputusan Sultan Kotawaringin Tanggal 13 Juni 1936 tentang penunjukan Suaka Marga Satwa Kotawaringin, Kalimantan Tengah. 109
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia 110
Lampiran 111
Surat Keputusan Sultan Kutai Tanggal 10 Juli 1936 No. 80-22. ZB.1936 tentang penunjukan Suaka Marga Satwa Kutai Timur. 112
Lampiran 113
Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia 114
Lampiran 115
Surat Keputusan Sultan Tidore Tentang Dukungan Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara. 116