JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 URGENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2) (1) (2) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja pratama_widiyanto@yahoo.co.id (1) zainuri@wiraraja.ac.id (2) ABSTRAK Menetapkan aturan dalam suatu negara hukum harus melalui proses yang panjang. Karena nantinya hukum yang dihasilkan juga harus memberikan manfaat yang luas, maka semua pihak mulai dari seperti masyarakat, ahli dan pihak lainnya yang berwenang harus turut serta berpartisipasi dalam pembuatan hukum tersebut. Salah satu lembaga negara di tingkat daerah untuk mewadahi aspirasi masyarakat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam semua peraturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki tugas, gungsi serta kedudukan bahkan kekuatan hukum untuk mengatarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah dalam proses penyusunan undang-undang yang kemudian membuat ketimpangan demokrasi terjadi di Indonesia. Kata Kunci : Undang-undang, Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 24
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 A. PENDAHULUAN undangan adalah prinsip keterlibatan warga Berdirinya suatu negara, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa negara atau lebih sederhana disebut sebagai ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 prinsip demokrasi. Penampungan seluruh syarat tersebut adalah adanya penduduk atau aspirasi dari warga negara sangat rakyat, adanya wilayah, adanya dibutuhkan untuk membentuk suatu aturan pemerintahan dan syarat deklaratif yaitu ada perundang-undangan karena pada dasarnya pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, aturan yang berlaku akan dikembalikan dan dalam menjalani kehidupa berbangsa serta digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja harus ada suatu aturan bernegara. yang mengatur bagaimana seluruh warga negara termasuk pemerintah menjalankan Sejalan dengan konsep demokrasi, pemerintahan di dalam suatu negara tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini merupakan pemerintahan yang kemudian diperlukan agar tidak tejadi abuse of power atau pemerintah yang melakukan dilakukan oleh rakyat. Hanya saja, pada zaman modern seperti sekarang ini, penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang pemerintahan tidak lagi diartikan diharuskan dimilikinya. Selain itu, aturan juga bersifat langsung maupun tidak langsung diperlukan agar masyarakat yang hidup di atau secara perwakilan. Berdasarkan hal itu dalam suatu negara mendapat kepastian kemudian kekuasaan pada pemerintahan mengenai hak dan kewajibannya serta dibagi menjadi melalui beberapa fungsi mendapat keadilan. melalui pengaruh Montesquieu yang Mekanisme penyusunan peraturan di masing-masing terdiri dari fungsi eksekutif, dalam suatu negara, idealnya harus legislatif dan yudikatif. Konsepsi demokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan selalu menempatkan rakyat pada posisi yang kebutuhan dan kehidupan sosial masyarakat sangat strategis dalam sistem yang hidup di dalamnya. Agar kemudian ketatanegaraan, walau pada praktik dan aturan yang digunakan dapat diterima oleh penerapannya banyak terjadi perbedaan masyarakat untuk kemudian dapat dirasakan antara negara yang satu dengan negara yang manfaatnya oleh banyak pihak. lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur Salah satu prinsip yang dibutuhkan kenegaraan dikenal beberapa istilah dalam penyusunan peraturan perundang- demokrasi yang beberapa diantaranya sudah 25
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 banyak diketahui oleh banyak orang, tingkat daerah mahasisnya menyampaikan misalnya demokrasi demokrasi parlementer, konstitusional, demokrasi aspirasinya untuk menolak apa yang ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 menjadi pemerintahan pusat. Gelombang terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi penolakan tersebut berisi tuntutan agar rakyat, demokrasi soviet, demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut nasional, dan beberapa lagi. menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Indonesia sebagai negara hukum, Perwakilan Rakyat. Namun dalam peraturan idealnya menggunakan sistem demokrasi perundang-undangan yang mengatur segala dalam pembuatan Undang-undang. Secara jenis tugas dan fungsi lembaga negara, formal, pada pasal 96 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum dan hak untuk diperbaharui menjadi Undang-undang menyampaikan aspirasi masyarakat di nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah daerahnya mengenai penolakan kebijakan publik berupa undang-undang yang menjamin keterlibatan warga negara untuk dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. kemudian terlibat dalam proses penyusunan Sehingga dapat disebut bahwa penyampaian peraturan perundang-undangan di legislatif. aspirasi penolakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Berbagai macam fenomena yang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi belakangan ini kebijakan publik menjadi sia-sia akibat tidak adanya kekuatan khususnya undang-undang yang dikeluarkan hukum DPRD untuk menyampaikan aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap masyarakatnya ke tingkat pusat. Ditinjau kali mendapat penolakan dari dari dari Undang - undang Nomor 17 Tahun masyarakat dan sejumlah pihak. Sebut saja 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan salah satu contohnya adalah Omnibus Law, Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan penolakan undang-undang revisi KPK dan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan masih banyak lainnya. Banyak penolakan Rakyat Daerah mengenai tugas dan fungsi oleh masyarakat yang kemudian dimobilasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga oleh mahasiswa ini berlangsung mulai dari sejalan dengan pembahasan di atas. tingkat pemeritahan daerah hingga ke tingkat pusat. Dalam melakukan aksi di Fenomena ini menjadi masalah yang serius dan merupakan salah satu bentuk 26
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 celah yang harus segera di atasi dalam dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan sistem demokrasi karena aturan yang pembangunan. berlaku tidak memberikan wadah yang ideal, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 2) Proses Penyusunan Undang-undang efisian dan mudah bagi setiap lapisan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 masyarakat untuk menyampaikan tentang Peraturan Perundang-undangan aspirasinya terhadap pembentukan Undang- menyebutkan ada 5 tahapan dalam proses undang di Indonesia. pembentukan undang-undang: B. PEMBAHASAN 1. Tahap Perencanaan 1) Pengertian Aspirasi Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang 2. Tahap Penyusunan 3. Tahap Pembahasan 4. Tahap Pengesahan dan lain aspirasi adalah harapan perubahan yang 5. Tahap Pengundangan lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan Keberadaan masyarakat dibolehkan terlibat dalam tahap perencanaan hingga tahap mengarahkan aktivitas individu untuk lebih pembahasan. Masyarakat juga bahkan fokus pada pencapaian tujuan tujuan diperbolehkan menyampaikan aspirasinya tersebut Arti aspirasi juga adalah keinginan melalui surat, elektronik hingga yang sangat kuat yang ditandai dengan menyampaikan secara langsung kepada usaha untuk meraih sesuatu hal yang Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Ditegaskan melalui Pasal 81 dalam Undang- undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 Keinginan ini bisa berupa peningkatan disebutkan secara jelas bahwa Dewan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban untuk : wajar Aspirasi juga dapat diartikan secara 1. Memegang teguh dan mengamalkan definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep pancasila 2. Menaati prinsip demokrsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara aspirasi berarti sejumlah gagasan atau ide 3. Menampung dan menindaklanjuti verbal dari lapisan masyarakat manapun. aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kini dalam suatu forum formalitas yang 27
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 (seluruh poin diatas tercantung dalam poin untuk mengawal dan ikut serta dalam proses a,f dan j pasal 81 tentang kewajiban DPR terbentuknya undang-undang. dalam Undang-undang Nomor 17 tahun ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Fenomena yang terjadi dari tahun ke 2014 tentang MD3). Oleh karenanya aspirasi tahun dalam satu dekade terakhir ini, aksi yang disampaikan oleh masyarakat dalam penolakan terhadap undang-undang proses pembentukan undang-undang harus dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga ditampung dan ditindak lanjuti oleh wakil tingkat daerah. Masyarakat yang dalam hal rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. ini dipresentasikan oleh mahasiswa yang Namun siapa yang tahu apakah Dewan melakukan aksi penolakan terhadap suatu Perwakilan Rakyat benar-benar menampung produk hukum yang dalam hal ini adalah dan menindak lajuti aspirasi masyarakat, undang-undang, selalu meminta agar DPRD karena dalam Undang-undang yang sama bersedia hadir menemui mereka dan mengenai tugas dan fungsi DPR tidak menyampaikan serta mengawal apa yang mengatur mengenai sanksi bagi anggota menjadi tuntutannya untuk disampaikan DPR yang tidak menjalankan kewajiban kepada DPR RI. Namun dalam hal ini, wakil tersebut. Dapat penulis simpulkan bahwa rakyat di daerah tidak memiliki kekuatan kewajiban tersebut hanya klise dan kurang hukum untuk menyampaikan hal tersebut, bergigih karena tidak adanya sanksi yang sehingga jika ditinjau dari semua peraturan harus diterima bagi anggota DPR apabila yang mengatur tugas dan fungsi lembaga tidak menjalankan pasal tersebut. negara, maka langkah dari DPRD ini Maka keberadaan DPRD harus menjadi sia-sia. menjadi manivestasi suara masyarakat 3) Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap reaksi undang-undang yang Daerah ( DPRD) sudah di keluarkan. Karena apakah aspirasi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang masyarakat didengarkan atau tidak, paling Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara tidak bisa diketahui setelah tahap Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas pembahasan. Oleh karena itu, mulai dari daerah provinsi dan daerah provinsi itu tahap pembahasan hingga tahap dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- pengundangan DPRD harus mempunyai tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu kedudukan dan kekuatan hukum serta hak mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan di 28
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 dalam ayat 2-nya dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 pemerintahan daerah provinsi daerah tentang MD3 kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 juga berkaitan dengan Hal tersebut hierarki kelembagaan yang dimiliki oleh otonomi dan tugas pembantuan . Dalam DPRD. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan yang meyangkut tentang fungsi DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, Daerah, Pemerintahan Daerah adalah bahwa keberadaan atau kedudukan DPRD penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh ini hanya sebatas dan berlaku dalam ruang pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan lingkup wilayahnya masing-masing. Sistem atau hukum yang kemudian mengatur tidak tugas pembantuan dengan prinsip otonomi menyebut bahwa DPRD bisa memberikan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia pengaruh, intervensi atau bahkan pengaruh untuk kemudian bisa menyuarakan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- dan pengaduan dari masyarakat. Dijelaskan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 316 ayat (2) UU nomor 17 Tahun 1945. tahun 2014 tentang MD 3, ketiga fungsi 4) Kedudukan Dewan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rakyat Daerah ( DPRD) dijalankan dalam kerangka representasi Kedudukan DPRD Disebutkan dalam UU Nonomor 32 Tahun 2014, bahwa rakyat di provinsi. Apa implikasi dari rumusan DPRD direposisi dari Badan Legislatif kedudukan DPRD sebagai unsur Daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan Dewan penyelenggara pemerintahan daerah? Pertama, memposisikan DPRD sebagai Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi unsur penyelenggara pemerintahan maupun Kabupaten dan Kota adalah sebagai ketimbang sebagai lembaga perwakilan lembaga yang memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan terhadap rakyat membuat DPRD lebih kuat secara institusional dari perspektif tata daerahnya masing-masing. hal tersebut pemerintahan, tidak dari perspektif politik. ditegaskan dalam pasal 316 dalam UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Pada gilirannya, DPRD diposisikan sebagai lembaga perwakilan politik yang terlibat 29
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 dalam proses politik pemerintahan. Kedua, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah membuat posisi DPRD secara jelas mengatur tugas dan fungsi ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 masing-masing lembaga ini. Misalnya salah mengalami problematika psiko-politis di tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hadapan pemerintah daerah sehingga adalah membuat undang-undang pada mekanisme check and balances tidak bisa tingkat pusat yang kemudian akan berlaku berjalan dengan baik. Ketiga, selain secara nasional dan Dewan Perwakilan mengalami problem psiko-politis di hadapan Rakyat Daerah membuat peraturan yang kepala daerah, DPRD juga "lemah" secara akan berlaku di tingkat daerah. Tentu saja, psiko-politis di hadapan pemerintah pusat. penolakan, aspirasi atau bahkan masukan Kedudukan sebagai unsur penyelenggara dari masyarakat terkait peraturan yang akan pemerintahan daerah membuat DPRD diberlakukan, harus disampaikan kepada berada dalam struktur hierarkis rezim masing-masing lembaga yang membuatnya. pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Jika peraturan itu dibuat oleh Dewan Presiden. Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) maka Melalui beberapa penjelasan diatas, harus disampaikan kepada Dewan maka jelas bahwa tugas dan fungsi dari Perwakilan Rakyat di pusat. Jika itu DPRD ini adalah untuk menyelenggarakan menyangkut peraturan yang akan berlaku di pemerintahan pada tingkat daerah. daerah, maka aspiranya disampaikan kepada Keberadaan atau kedudukannya tidak sama legislator di daerah. Maka akan menjadi sekali menjelaskan tentang pengaruhnya sulit jika kemudian rakyat yang atau memiliki hak untuk kemudian ikut serta keberadannya di daerah menyampaikan berpartisipasi untuk membentuk undang- aspirasi dan penolakan terhadap suatu undang dengan membawa aspirasi dan peraturang yang dibuat oleh Dewan pengaduan dari masyarakat daerah. Perwakilan Rakyat di pusat. Karena ada 5) Urgensi Dewan DPRD dalam beberapa biaya operasional yang harus Menyampaikan Aspirasi Masyarakat dikeluarkan berupa: ke DPR di Tingkat Pusat 1. Masyarakat masih harus Semua pasal dalam undang-undang mengeluarkan biaya transpotasi agar maupun peraturan yang mengatur mengenai dapat dapat bertemu langsung dan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 30
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 menyampaikan pendapat kepada nilai demokrasi, karena Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat. 2. Masyarakat masih harus tidak memiliki ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 kedudukan dalam berpartisipasi untuk Rakyat Daerah (DPRD) mengeluarkan biaya konsumsi membentuk undang-undang yang dibuat dan selama perjalanan untuk diteptapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan pendapat kepada (DPR) dan tidak memiliki kekuatan hukum Dewan Perwakilan Rakyat di pusat. untuk membawa dan menyampaikan aspirasi 3. Masyakakat harus megeluarkan masyarakat di daerahnya mengenai biaya operasional jika yang kebijakan publik yang dikeluarkan oleh dilakukan adalah bentuk demontrasi. DPR RI berupa undang-undang. 4. Masyarakat juga masih harus C. KESIMPULAN mengeluarkan biaya untuk Ciri khas dari proses demokrasi pembuatan administratif perizinan adalah pemerintah berdasarkan kehendak jika ingin melakukan demontrasi. dan kepentingan rakyat banyak, adanya Hal ini tentu saja agak bersimpangan dengan pemisah dan pembagian kekuasaan, adanya nilai-nilai demokrasi. Karena masih ada tanggung jawab dari pelaksana serangkaian proses yang panjang, memakan pemerintahan, Sebagai sistem pemerintahan waktu lama dan membutuhkan biaya yang yang berdasar kehendak rakyat, demokrasi tidak sedikit untuk bertemu langsung dan akan senantiasa berubah-ubah bergantung menyampaikan aspirasinya kepada Dewan pada pertimbangan kekuatan yang ada dan Perwakilan Rakyat yang masih tentu untuk mempengaruhi sebuah kekuasaan. Dengan ditampung dan ditindaklanjuti. demikian, perjalanan waktu dan kondisi Salah satu opsi yang yang paling dalam negara akan menghasilkan demokrasi ideal adalah menyampaikan pendapat, yang berbeda dengan negara lain. Hal ini aspirasi dan masukannya pada dewan sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi perwakilan rakyat yang ada di daerah. demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat Karena keberadaan lembaga ini yang paling (government of the people), pemerintahan dekat dengan rakyat, memiliki akss yang oleh rakyat (government by the people), dan mudah dan terjangkau. pemerintahan untuk rakyat (government for Namun, lagi-lagi dibenturkan dengan the people). Jadi, untuk dikatakan sebagai sistem demokrasi yang masih jauh dari nilai- negara demokratis maka ketiga hal ini harus 31
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 terpenuhi dalam suatu negara. Untuk otoritarian. Maka tulisan ini menjadi mencapai kehidupan demokrasi yang berdasarkan pada budaya demokrasi, maka masukan dan pandangan masa depan terkait ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 pembaharuan hukum di Indonesia yang di perlukan proses demokratisasi Dengan lebih demokratis. Agar kemudian merevisi undang-undang yang mengatur keberadaan hukum secara umum tidak tugas dan fungsi lembaga negara dan mendapat banyak penolakan dari masrakat. memberikan kekuatan hukum bagi DPRD Jika kemudian kedepan terdapt undang- untuk membawa aspirasi masyarakat di undang yang menjawab semua daerahnya merupakan solusi yang permasalahan diatas. Maka keberadaan disarankan dalam tulisan ini. Karena proses hukum dan pelaksanannya akan sesuai interaksi antara rakyat dengan wakilnya dengan nilai nilai yang kemudian hidup di yang ada di daerah akan mudah dalam masyarakat. dilaksanakan. Maka keberadaanya DPRD untuk ikut serta menyampaikan aspirasi DAFTAR BACAAN masyarakat dalam permbuatan Undang- undang ini menjadi urgensi yang harus Buku segera dilaksanakan. Karena masih terdapat kekosongan hukum untuk mengatur hal tersebut. Semua penjelasan tersebut sudah jelas menjadi bukti materiil bahwa terdapat ketimpangan demokrasi yang sangat besar di Redi, Ahmad, Hukum Pembentukan Perundang-undangan, Peraturan Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018 Ilmu Qomar, Nurul, Teknik Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Sosial Politik, Genius, Makassar,2020 dan Indonesia bahwa dalam pembuatan peraturan yang harusnya terdapat aspirasi oleh masyarakat. Ketimpangan ini menjadi Asshiddiqie, dan Jimly, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 bukti bahwa semua ciri-ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara demokrasi adalah Peraturan Perundang-Undangan kesemuan semata. Karena hanya diatur secara formil namun kurang ideal dalam pelaksanaan secara meteriil. Hal ini juga menjadi mata angin yang kemudian Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang 12 Nomor tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membuat Indonesia mengarah pada negara Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 32
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Uundang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 2 tahun 2019 tentang tata penyusunan prolegnas cara Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 33