Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya PENGATURAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Didit Setiawan1*, Yovita Arie Mangesti2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Abstrak Pidana mati adalah hukuman yang paling ekstrem di mana seseorang dihukum mati sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggali implikasi pengaturan pelaksanaan pidana mati terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun analisis bahan hukum diuraikan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum tentang pidana mati di beberapa negara, serta kajian terhadap putusan- putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konteks pidana mati. Selain itu, akan ditinjau pula pandangan dan posisi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional terkait pidana mati. Dalam kesimpulannya, pengaturan pelaksanaan pidana mati harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehidupan, perlindungan terhadap eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, perlakuan yang manusiawi, penghindaran diskriminasi, dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan bahwa pengaturan pidana mati dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Kata kunci: hak asasi manusia; norma hukum; subjek hukum Pendahuluan Menegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berjalanya norma-norma hukum secara nyata sebagai patokan perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula disimpulkan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu menilik pada nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang sudah menjadi satu di dalam masyarakat. Tatapi dalam arti yang lebih kecil, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, pengartian perkataan Law enforcement ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan Penegakan Hukum dalam arti luas dapat 173
pula digunakan istilah Penegakan Peraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law atau dalam istilah the rule of law and not of a manversus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah the rule of just law. Dalam istilah the rule of law and not of man, ditujukan untuk menegaskan bahwa sebenarnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Pidana mati merupakan hukuman tertua yang ada di dunia, namun memasuki abad- 20 banyak negara-negara yang menghapuskan hukuman pidana mati,Indonesia menjadi salah satu Negara yang sampai saat ini masih menganut hukuman pidana mati. Banyak sekali pihak yang pro dengan pidana hukuman pidana mati, Dalam perkembangan terakhir, keabsahan pidana mati terus dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan pandangan "Hukum Kodrat" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan sekalipun. Pandangan lain adalah adanya perubahan konsep dari hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan permasyarakat. Penjara tidak disebut sebagai rumah tahanan, tapi lembaga permasyarakatan dengan asumsi para tahanan akan dididik untuk dapat kembali ke masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang 'layak' dijatuhi pidana mati. Termasuk beberapa kasus kesalahan dalam penjatuhan pidana mati terhadap mereka yang tidak bersalah atau menjadi tumbal/kambing hitam hukum atau penghukuman terhadap mereka yang bertobat yang seharusnya bisa diganti dengan hukuman seumur hidup juga menjadi pertimbangan. Pengertian pidana tidak selalu menghadirkan kesamaan persepsi di antara para penulis hukum pidana. Batasan beberapa penulis hukum pidana dirujuk untuk merepresentasikan perbedaan termaksud. Djoko Prakoso dan Nurwachid berpendapat bahwa: "Apabila orang mendengar kata hukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana"(Djoko Prakosa & Nurwachid, 1985) Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.(Steser Roeslan, 1978) 174
Perihal pidana mati, para pihak yang muncul dalam perdebatan ini baik yang pro maupun kontra bukan saja memperkaya khazanah pengetahuan hukum, namun juga mengandaikan adanya tuntutan agar hukum bukan saja mengedepankan asas penghukuman semata-mata, namun juga tidak terpisahkan dari konteks sosial dimana hukum tersebut tumbuh. Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduannya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.(Waluyadi, 2009) fenomena Pembaharuan ahuum pidana melalui UU No 1 tahun 2023 Kitab undang- undang hukum pidana mengatur bahwa pidana mati tidak termasuk di dalam urutan- urutan pidana Pokok,melainkan merupakan pidana Pokok yang bersifat khusus (Hukum & Dan Keamanan, n.d.). Perlu adanya harmonisasi antara penerapan dan penghapusan pidana mati kedepan tidak semata-mata mengedepankan gagasan keadilan dari sudut pandang negara, tapi juga merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan perubahan pandangan hukum nasional dan internasional seperti UUD 1945, Konvensi Internasional yang telahi diratifikasi Pemerintah Indonesia, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat secara umum. Berdasarkan dari pendahuluan di yang sudah di bahas,maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif Hak Aasasi Manusia? Hasil dan pembahasan Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Pengaturan pelaksanaan pidana mati dapat bervariasi antara negara-negara yang memberlakukan hukuman mati Prosedur hukum Negara-negara yang melaksanakan hukuman mati biasanya memiliki prosedur hukum yang khusus untuk mengadili kasus-kasus yang berpotensi dihukum mati. Ini termasuk persyaratan bukti, hak atas pengacara, dan proses banding yang memadai. Jenis kejahatan yang dapat dihukum mati di berbagai Negara yang menerapkan hukuman mati biasanya membatasi jenis kejahatan yang dapat dihukum mati. Contoh kejahatan yang sering dikenai hukuman mati termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan berantai, pengkhianatan negara, atau kejahatan terorisme yang parah. Cara pelaksanaan hukuman mati dapat bervariasi. Beberapa negara menggunakan suntikan mematikan, sementara negara lain masih menggunakan metode tradisional seperti regu tembak atau hukuman gantung. Beberapa negara juga mengizinkan pilihan bagi narapidana untuk memilih metode eksekusi yang mereka inginkan. Negara-negara yang melaksanakan hukuman mati diharapkan untuk menghormati hak-hak narapidana. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas pengacara, hak untuk mengajukan banding, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Pelaksanaan hukuman mati sering kali menjadi sumber kontroversi karena risiko diskriminasi dan kesalahan hukum. Beberapa negara telah mencoba untuk mengurangi risiko ini dengan memperketat standar bukti atau memperkenalkan teknologi forensik yang lebih canggih. 175
Pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Pidana Mati Pidana mati menjadi salah satu isu krusial dalam pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Pengaturannya dalam KUHP 2023 dapat dilihat dari 2 (dua) segi, Pertama, perumusan tindak pidana yang memuat ancaman pidana mati masih dijumpai secara alternatif sebagai upaya terakhir, misalnya, dalam tindak pidana makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM), dan tindak pidana narkotika. Kedua, pidana mati masih dirumuskan dan diancamkan sebagai salah satu jenis pidana yang masih akan digunakan, bersifat khusus, dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati masih perlu untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang tentunya, wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pidana mati tetap dipertahankan mengingat pokok pemikiran KUHP 2023 menitikberatkan pada pelindungan kepentingan masyarakat, meskipun hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pengaturan dalam KUHP 2023 memungkinkan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim masih dapat diubah. Hal tersebut mengingat, menurut Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun). Dengan memperhatikan: (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau (b) peran terdakwa dalam tindak pidana, yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan (lihat, Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023). Selanjutnya, apabila terpidana selama dalam masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup11 dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (lihat, Pasal 100 ayat (4) KUHP 2023). Sebaliknya, pidana mati juga tidak dapat diubah dan kemudian dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hal tersebut dapat terjadi apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak ada harapan untuk diperbaiki (lihat, Pasal 100 ayat (6) KUHP 2023). Dalam hal ini, berlakulah Pasal 142 ayat (3) KUHP 2023, yaitu pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menentukan, "Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden". Artinya, apabila ada terpidana yang mengajukan permohonan grasi atas pidana mati yang dijatuhkan padanya, pelaksanaan pidana mati terhadapnya menjadi tertunda. Ketentuan demikian bersesuaian dengan Pasal 62 ayat (1) KUHP 2023 merumuskan, "Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati". Meskipun Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menghendaki pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden, Pasal 101 KUHP 2023 masih memungkinkan pidana mati tidak dilaksanakan, yaitu "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden." Dengan demikian, selain adanya alasan menunjukkan sikap dan perbuatan 176
yang terpuji selama dalam masa percobaan, terpidana mati yang tidak melarikan diri dan pelaksanaan pidana mati tidak kunjung dilaksanakan meskipun permohonan grasinya ditolak oleh Presiden, pidana mati masih sangat mungkin dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan pidana mati. Pasal 99 ayat (3) KUHP 2023 jo 99 ayat (2) KUHP 2023 menegaskan, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang tidak akan dilaksanakan di muka umum. Sementara itu, menurut Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023, "Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh." Pasal 102 KUHP 2023 telah menegaskan masih diperlukannya undang-undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Pemilihan undang-undang sebagai tindak lanjut atas adanya pidana mati dalam KUHP 2023 cukup dapat dipahami, mengingat pidana, termasuk pidana mati, merupakan pembatasan HAM yang harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang- undang, bukan dengan yang lebih rendah. Tinjauan Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia Perlindungan Hak asasi manusia (HAM) memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Namun usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam usaha perlindungan HAM pada abad ke-20 diilhami oleh terjadinya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup. Tidak lama kemudian, usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan global. Bahkan belakangan, isu-isu HAM menjadi kata kunci yang menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional. Meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak keluarnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris 19 Desember 1948, namun sinyalemen terjadinya pelanggaran HAM masih sering kita dengar. Sinyalemen tersebut tidak selamanya benar, tetapi tidak jarang pula muncul karena perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan perlindungan HAM di suatu negara. Perbedaan tersebut dimungkinkan bukan saja karena setiap negara memiliki sejarah perlindungan HAM yang berbeda, tetapi juga suatu negara dapat menganut prinsip yang berbeda dengan negara lain. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang bersifat kodrati, fundamental, dan universal. Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau natural rights theory yang dikembangkan para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikarunai oleh alam hak yang melekat pada dirinya, dengan demikian tidak dapat dicabut oleh negara. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia 177
karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia(Eko Riyadi, 2018). HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas. HAM telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak- hak tersebut antara lain hak untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Dalam konteks hukum pidana, HAM memiliki relevansi yang sangat penting. Dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. HAM juga menjadi jaminan terhadap warga negara dalam melindungi dirinya dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau penguasa. Menurut Thomas Hobbes Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes" yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada pemerintah atau penguasa(Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020). Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran HAM dapat dikenakan sanksi pidana, seperti hukuman penahanan sementara atau paling berat penahanan seumur hidup. Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hukuman pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas hukuman pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salah satu tujuan penghukuman(Aeni et al., n.d.). Dalam praktiknya, HAM juga menjadi dasar bagi pengembangan hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hukum pidana harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam hal ini, HAM menjadi landasan bagi pembentukan hukum pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Sebagai cermin dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian disahkan sejumlah UU seperti: a. UU No. 8/1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat; b. UU No. 39/1999 tentang HAM; c. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM; d. Amandemen berbagai UU untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti UU Parpol, UU Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres No. 11/1963, dsb; 178
e. Diluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Ibrahim, 2010). Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengunakan hakhaknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak- hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara(Soemantri, n.d.). Tujuan dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi dan menghormati martabat, kebebasan, dan keadilan setiap individu, tanpa diskriminasi apapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang hanya karena dia adalah manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusai (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal yang artinya tidak bergantungan pada Negara, Undang Undang Dasar dan Pemerintah. Hak asasi manusia memiliki kewenangan yang paling tinggi karena berasal dari sumber yang paling tinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Tilaar, 2001). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta di adili melalu proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum. Setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak untuk privasi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dan setiap orang berhak mendapat hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas standar hidup yang memadai, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas makanan dan air bersih, hak atas kebudayaan, dan hak atas hak cipta dan kekayaan intelektual. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau apa yang menjadi semestinya. Maka dari itu keadilan sosial dapat terwujud apabila didalam masyarakat setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya (Widanti, 2005). Pada dasarnya manusia memperoleh tiga hak dasar yang meliputi hak-hak individu, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Ketiga hak 179
tersebut tidak dapat terpenuhi dan dilaksanakan secara seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur apabila salahsatu hak tidak terpenuhi. Hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM) karena bertentangan dengan hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Menurut Komnas HAM RI, hukuman mati melanggar dua aspek HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, yaitu hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28A dan 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, hukuman mati sebagai hukuman pidana merupakan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan konstitusi negara dan kovenan internasional. Dalam konteks ini, hukuman mati dianggap tidak manusiawi, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan. Sepanjang sejarah Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hukuman mati dalam sistem hukum-nya. Pada dasarnya, hukuman mati pada hukum Indonesia saat ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni berasal dari era kerajaan-kerajaan di nusantara. Sejak era kerajaan-kerajaan dulu, raja-raja nusantara sudah memberikan hukuman mati kepada pelanggar hukum saat itu. Dalam KUHP pasal 10, ada dua macam hukum pidana, yakni hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok ini dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan dari hakim. Terlihat juga bahwa hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok di Indonesia. Kebijakan pemberian hukuman mati di Indonesia berdasarkan KUHP antara lain adalah(Kusumo, n.d.): 1. "Melakukan makar dan pembunuhan terhadap kepala negara, diatur dalam Pasal 104 KUHP. 2. Pengkhianatan negara, mengajak negara asing untuk menyerang 3. Indonesia, diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP. Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat negara dalam keadaan perang, diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP. 4. Membunuh kepala negara sahabat, diatur dalam Pasal 140 ayat (4) KUHP. 5. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP. 6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar atau sebagainya, yang mengakibatkan seseorang luka berat atau mati, diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. 7. Pembajakan yang menyebabkan kematian, diatur dalam Pasal 444 KUHP. 8. Provokasi melakukan huru-hara, pemberontakan dalam keadaan perang terhadap pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, diatur dalam Pasal 124 bis KUHP. 180
9. Penipuan keperluan angkatan perang pada saat kondisi perang, diatur dalam Pasal 127 dan 129 KUHP. 10.Pemerasan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP. Selain dari KUHP, terdapat pula berbagai Undang-undang yang menjatuhkan hukuman pidana kepada pelanggarnya, seperti UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Hingga tahun 2006, ada 11 peraturan perundang-undangan yang memberikan hukuman mati sebagai bentuk hukuman. Secara umum, kejahatan-kejahatan yang diberikan tindak pidana berupa hukuman mati tentunya adalah kejahatan dengan daya merusak yang tinggi dan memiliki skala yang besar. Kejahatan-kejahatan ini memang pantas untuk memiliki konsekuensi yang sama tinggi nilainya. Hal ini menyebabkan secara hukum keberadaan hukuman mati memiliki landasan dan kedudukan yang kuat dalam hukum. Penerimaan hukuman mati di Indonesia merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terdahulu atau sistem hukum pada saat masa kerajaan dan Hindia Belanda. Hukuman mati juga memiliki posisi yang kuat dalam hukum karena hukuman mati berperan sebagai bentuk hukuman terberat yang dapat diberikan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa "Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Mengingat bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa eksekusi dalam bentuk penjatuhan hukuman mati tentunya merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran hak seseorang untuk hidup. Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan. Diluar pemberlakuan hukuman mati secara hukum, praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tidak jarang ada kasus dimana rakyat kelas menengah kebawah yang diberi pidana hukuman mati secara semena-mena sementara pelaku dari kelompok elit yang melakukan pelanggaran berat terhadap HAM tidak pernah diberi pidana hukuman mati. Meskipun pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas atas tersebut menimbulkan banyak korban dan merugikan ekonomi orang banyak, kelompok-kelompok tersebut tidak pernah diberi pidana hukuman mati. PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi dan deklarasi yang menyerukan penghapusan hukuman mati, termasuk Resolusi Mahkamah Agung PBB pada tahun 2007 yang menyerukan moratorium universal pada hukuman mati. PBB juga mendukung berbagai kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaksaan masih menbutuhkan waktu yang lama dan terdakwa mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis akibat pengaturan eksekusi yang tidak pasti. 181
Dalam beberapa negara, penggunaan hukuman mati masih menjadi perhatian. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, masih menerapkan hukuman mati dengan metode yang berbeda-beda. Di sisi lain, Filipina juga telah dan Brunei telah menghapus hukuman mati mereka. Indonesia mengeksekusi banyak penjahat terutama dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan terorisme, meskipun telah memberlakukan ICCPR. Pada tahun 2007 dalam uji materi atas hukum mati pada UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentang dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia (Kanwil Sulsel 07 Desember 2022, n.d.). Peringatan hari HAM sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember sering diikuti dengan munculnya pertentangan tentang hukuman mati di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap permasalahan pilihan nilai menyangkut hukuman mati terus bertumbuh secara dinamis. Kesadaran inilah yang membuat pro dan kontra terkait hukuman mati. Disatu sisi ada yang setuju dengan hukuman mati dan di sisi lain menghendaki hukuman mati dihapuskan. Pihak-pihak tersebut tentu mempunyai berbagai argumen mulai dari yang paling emosional sampai pada yang paling rasional. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Disisi lain suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain saat ini hukum positif mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas Legalitas. Sebagian masyarakat setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati beranggapan bahwa sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain. Mereka menganggap bahwa isu HAM tetap mempunyai batasan yaitu HAM orang lain. Hal yang paling mendasar adalah antara HAM dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya tidak ada perbedaan. Ketentuan dalam hukum yang berlaku di negara kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah. Pada tahun 2007 dalam uji materi terhadap hukum mati pada UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah pendapat menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentang dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Beberapa alasan kelompok masyarakat yang menolak hukuman mati, alasan pertama adalah mereka beranggapan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". 182
Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa "Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran ham. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan. Kedua, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (wrongful conviction) menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Keempat, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice). Kelima, Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survei komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Keenam, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (co-victims). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka. Ketujuh, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara(Puguh Wiyono, 2022). Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan 183
oleh siapa pun, termasuk negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan, dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan para korban kejahatan. Para pembela hak asasi manusia menggunakan beragam argumen untuk mendukung penghapusan hukuman mati. Beberapa argumen yang sering diangkat antara lain adalah: 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Menurut Amnesty International Indonesia, hukuman mati melanggar hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menolak hukuman mati karena dianggap melanggar prinsip dan nilai HAM, termasuk hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam, dan tidak manusiawi. 2. Ketidakpastian dan Kesalahan: Terdapat risiko kesalahan dalam penegakan hukuman mati. Sejak 1973, lebih dari 160 narapidana di Amerika Serikat dibebaskan karena terbukti tidak bersalah atau vonis terbukti tidak proporsional dengan kejahatan mereka. 3. Diskriminatif dan Tidak Efektif: Hukuman mati bisa diskriminatif terhadap mereka yang punya latar belakang sosial dan ekonomi yang dianggap lebih lemah. Selain itu, hukuman mati tidak selalu efektif dalam mengurangi angka kriminalitas. 4. Moralitas: Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan secara moral, karena dianggap sebagai bentuk pembalasan dendam atau anggapan bahwa hukuman mati dapat membuat orang jera. 5. Biaya dan Utilitas: Terdapat argumen bahwa hukuman mati tidak menghemat biaya dan tidak efisien. Studi menunjukkan bahwa menghukum mati orang justru mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada memenjarakan orang. Dengan berbagai argumen ini, para pembela hak asasi manusia berupaya untuk menghapus hukuman mati dengan menyoroti aspek-aspek seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakefektifan hukuman mati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.). Dengan ditempatkannya Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai penutup ketentuan pengaturan hak asasi manusia, dapat disimpulkan jika Indonesia tak menerapkan asas kemutlakan HAM. Hal ini terlihat dari kewenangan negara yang dapat mencabut hak asasi manusia melalu aturan undang-undang seperti pidana mati yang mencabut hak untuk hidup. Di dalam hukum pidana Indonesia, terdapat 3 teori pemidanaan. Ketiga teori ini telah 184
ada sejak lama dan terus berkembang mengikuti perkembangan sistem pidana Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ketiga teori ini adalah hal yang fundamental dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kaitannya dengan penghapusan pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2004, teori pemidanaan memiliki perbedaan persepsi. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Teori absolut (pembalasan) Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menekankan pada pembalasan. Dalam artian setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, harus mendapatkan balasan yang setimpal pula. Teori ini masih digunakan dalam RUU KUHP Tahun 2004, hanya saja dalam hal pidana mati, teori ini dikesampingkan karena menurut teori absolut, pidana mati layak dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana berat, akan tetapi dalam RUU KUHP Tahun 2004, dengan jelas bahwa pidana mati dihapuskan. Teori Relatif (tujuan) Teori ini juga sering disebut dengan teori tujuan, karena menganggap bahwa setiap penjatuhan pidana haruslah memiliki tujuan tertentu baik saat itu maupun di masa depan, oleh karena itu teori ini menganggap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tidak mutlak harus mendapatkan balasan(Budi, n.d.). Dalam kaitannya dengan penghapusan pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2004, teori ini memiliki sinkronisasi. Dapat dikatakan demikian karena RUU KUHP Tahun 2004, lebih menekankan untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan seperti salah satu tujuan dari teori preventif tersebut. Teori Gabungan Seperti namanya teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan). Teori ini adalah teori yang paling tepat apabila dikaitkan dengan penghapusan pidana mati dalam RUU KUHP tahun 2004, karena fungsi pembalasan dalam RUU KUHP Tahun 2004 telah tertuang dalam pemidanaan yang lain meskipun bukan pidana mati, sedangkan fungsi tujuannya juga telah tertera dengan baik misalnya dengan rehabilitasi. Penting untuk diakui bahwa dampak-dampak ini tidak selalu seragam dan dapat berbeda-beda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Namun, pemahaman terhadap dampak psikologis dan sosial dari hukuman mati penting dalam mempertimbangkan kebijakan pidana dan perlindungan hak asasi manusia. 2. 3. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak-dampak ini dan mencari cara yang tepat untuk mengurangi dampak negatif sementara menjaga hak- hak asasi manusia. Sebagian besar dari mereka yang kontra dengan adanya hukuman mati tersebut beranggapan bahwa hukuman mati merupakan suatu praktik pelanggaran HAM, yaitu hak untuk hidup. Mereka beranggapan bahwa dengan menghukum mati seseorang maka secara jelas kita telah merampas hak untuk hidup orang terhukum tersebut. Kesimpulan Pengaturan pelaksanaan pidana mati dari perspektif Hak Asasi Manusia melibatkan banyak pertimbangan etis dan hukum. Banyak organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menentang pidana 185
mati karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak atas kehidupan. Pendukung penghapusan pidana mati berargumen bahwa sistem hukuman yang adil dan manusiawi harus lebih memfokuskan pada rehabilitasi dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman balas dendam.saya ingin menyatakan bahwa penghapusan pidana mati adalah salah satu tujuan utama Amnesty International dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini bekerja untuk mengurangi penggunaan pidana mati dan akhirnya mencapai penghapusan global terhadap hukuman tersebut. 186
DAFTAR PUSTAKA Aeni, M. D. N, & Bawono, B. T. (n.d.). Penjatuhan pidana mati dalam persepektif hak asasi manusia. Andi Hamzah. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi. Pradnya Paramita. Asikin zainal. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press. Budi. (n.d.). Pidana dan Pemidanaan. Diakses Terakhir Pada Tanggal 14 Desember 2012, Dieter. (2002). The Death Penalty and Human Rights. Oxford Round Table "US Death Penalty and International Law." Djoko Prakosa, & Nurwachid. (1985). Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Eko Riyadi. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. PT RajaGrafindo Persada. Hukum,-bidang, & Dan Keamanan, H. (n.d.). RISALAH RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Ibrahim, A. (2010). Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. (2010). donesia. Imparsial. Imparsial. Menggugat Hukuman Mati di Kansil, C. S. T., & Christine S.T. (n.d.). . Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang). PT. Pradnya Paramitha. Kanwil Sulsel 07 Desember 2022. (n.d.). Kusumo, A. T. S. (n.d.). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional. M Soerjono soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Perss. Martupa, A. E., & Marune, S. (n.d.). Pertentangan Hak Privasi Dengan Operasi Penyadapan Oleh KPK Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Muladi. (2002). Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum (Kencana Prenada, Ed.). Puguh Wiyono. (2022). Penyuluh Hukum pada Kanwil KemenkumHam SulSel 2022. R. Wirjono Prodjodikoro, Prof. , Dr. , S. (2000). PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA. CV Mandar Maju. Rhiti Hyronimus. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Vol. 5). Universitas Atma Jaya. Ridwan. (2013). Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Serlika Aprita, & Yonani Hasyim. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Wacana Media. Tilaar. (2001). Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. PT Alumni. 187 In
Todung Mulya Lubis, & Alexander Lay. (n.d.). Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Kompas. Waluyadi. (2009). Pengadilan dan Hukum Pidana. Mandar Maju. Widanti, A. (2005). Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial. Penerbit Buku Kompas. Zerial N. (n.d.). Decision No. 2-3/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court). Australian International Law Journal. 188