Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Dokumen ini bersifat rahasia dan seluruh hak cipta merupakan milik PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat ditransmisikan, ditranskripsi, disimpan (dalam sistem pengambilan atau lainnya), diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun atau direproduksi dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, magnetik, optik, manual, atau lainnya) tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk 1
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat sekaligus menjamin Bank beroperasi dengan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis dan kode etik/etika korporasi. Berdasarkan hal tersebut, Bank perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku yang mana pengaturan dan implementasinya memerlukan komitmen dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi. 1.2 Maksud dan Tujuan Kebijakan ini memuat pedoman dan proses di internal Bank guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan sebagai bagian dari penerapan prinisip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu diatur Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dengan tujuan: 1. Sebagai pedoman pelaksanaan transaksi dengan pihak teralifiasi Bank Jtrust Indonesia sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle) dan berdasarkan pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. 2. Sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Bank maupun kepentingan pemegang saham. 3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Bank Jtrust dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Bank serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan. 4. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bank. 5. Sebagai referensi atau panduan bagi Bank dalam pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) dari pelaksanaan jenis-jenis transaksi dengan pihak yang berafiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan. 1.3 Ruang Lingkup Memuat prinsip-prinsip/pokok-pokok kebijakan yang mendasari pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sehingga wajib memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan internal yang berlaku. 1.4 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7 tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana diamandemen pada 18 November 2015 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. 15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Bank Umum. 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. 21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 22. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021. 23. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya, dan Keputusan RUPS. 24. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 25. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT Bank JTrust Indonesia Tbk (KSPIBJI) berikut perubahannya, jika ada. 26. Kebijakan Nomor POL-RMD-01 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 27. Standard Operating Procedure Nomor SOP-RMD-18 tentang Arsitektur Ketentuan Internal yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 28. Kebijakan Nomor POL-CPD-02 tentang Kebijakan Kepatuhan Bank yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 29. Kebijakan Nomor POL-CPD-03 Kebijakan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 30. Kebijakan Nomor POL-HCGD-01 Kebijakan Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 3
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 31. Kebijakan Nomor POL-RMD-02 Kebijakan Perkreditan Bank yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 32. Standard Operating Procedure Nomor SOP-RMD-11 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku berikut perubahannya (jika ada). 1.5 Definisi 1. Afiliasi adalah: a) Pihak Terkait, yaitu perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. b) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; c) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; e) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; f) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau g) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 2. Bank PT Bank JTrust Indonesia atau yang disebut Bank JTrust Indonesia, atau J Trust Bank. 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap: a) modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau b) modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. 4. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Bank. 5. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. 6. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 7. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris berasal dari luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. 9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara. 10. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 11. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal. 12. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. 13. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. 4
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 14. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan : 1) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali, atau 2) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali. 15. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Bank dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian Bank. 16. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Bank atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 17. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank. 18. Prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle) ialah kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Harga dan/atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga dan/atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. 19. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. 20. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Bank atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari Bank atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Bank atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Bank atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. 21. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. 22. Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 5
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan BAB 2. MATERI KEBIJAKAN 2.1 Transaksi Afiliasi 1. Kebijakan ini berlaku dalam hal Bank melakukan Transaksi Afiliasi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan dan/atau kegiatan tertentu. 2. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi ialah pihak terkait J Trust Bank, yaitu: 1) Karyawan, Pejabat Eksekutif, Direktur, Pihak Independen dan Komisaris J Trust Bank; 2) Pemegang Saham Utama J Trust Bank, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh Bank atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 3) Perusahaan atau badan hukum yang mengedalikan atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; 4) Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3; 5) Perusahaan yang memiliki satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris J Trust Bank; 6) Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Saham Utama J Trust Bank; 7) Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank; 8) kontrak investasi kolektif di mana J Trust Bank dan/atau pihak yang mengedalikan atau dikendalikan oleh Bank memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut; 9) perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan J Trust Bank dan/atau pihak yang mengedalikan atau dikendalikan oleh J Trust Bank, baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendalinya; 10) perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada Bank. 11) Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak yang telah disebutkan dalam poin-poin sebelumnya; 12) Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak yang telah disebutkan dalam poin-poin sebelumnya; 13) Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak yang telah disebutkan dalam poin-poin sebelumnya, dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari J Trust Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin-poin sebelumnya kepada bank lain tersebut; dan 14) Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 7. 3. Yang dimaksud dengan Transaksi Afiliasi ialah transaksi yang dilakukan oleh dan antara J Trust Bank dengan Pihak Terafiliasi di J Trust Bank, antara lain: 1) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; 2) pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi; 6
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 3) perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa; 4) sewa-menyewa aset; 5) pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya; 6) menjaminkan aset Bank dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan 7) memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee). 4. Divisi yang melakukan Transaksi Afiliasi, wajib berkoordinasi dengan Corporate Secretary Division (CSD) yang akan melakukan assessment bersama Direktur Kepatuhan untuk memastikan transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi, serta apakah jenis transaksi merupakan kegiatan yang perlu dimasukkan ke Rencana Bisnis Bank. 5. Prosedur Transaksi Afiliasi. a. Bank wajib memiliki prosedur yang memadai dengan membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi, sehingga transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle), dan tidak mengandung Benturan Kepentingan. b. Bank wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank. 6. Dalam hal melakukan Transaksi Afiliasi, Bank wajib: a. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, jika: 1) Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; 2) Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Bank; dan/atau 3) Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen. b. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dengan jangka waktu tanggal penilaian paling lama 6 bulan sebelum tanggal Transaksi Afiliasi atau tanggal pelaksanaan RUPS (dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS). c. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi secara bersamaan kepada masyarakat dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi atau bersamaan dengan pengumuman RUPS (dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS). 7. Bank tidak perlu melakukan hal yang terdapat pada angka 4 dan 5 di atas, namun wajib melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi, apabila Bank melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut: a. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; b. transaksi antara: 1) Bank dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; 2) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Bank; atau 7
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut; transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Bank atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut; transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Bank atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; d. transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank lain, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri; e. transaksi pemberian jaminan kepada bank lain, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Bank atau Perusahaan Terkendali; transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun; f. g. transaksi yang dilakukan oleh Bank yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah (jika ada) dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud. 8. Dalam hal Bank melakukan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, Bank wajib: a. Melakukan prosedur seperti pada angka 4 di atas, hanya pada awal dilakukannya transaksi; b. Prosedur wajib dilakukan kembali apabila terdapat perubahan syarat dan kondisi atas transaksi, serta perubahan tersebut berpotensi merugikan Bank; dan c. Mengungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Bank yang mencakup informasi sbb: 1) jenis Transaksi Afiliasi; 2) pihak yang bertransaksi; 3) sifat hubungan Afiliasi; 4) nilai transaksi; 5) pernyataan direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 4; dan 6) rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan pada laporan tahunan. 2.2 Penyediaan Dana Pada Pihak Terafiliasi 1. Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. 2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi yang bertentangan dengan prosedur BMPK dan Penyediaan Dana Besar sesuai yang tertuang pada Kebijakan Perkreditan Bank Nomor POL-RMD-02 yang berlaku serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. 3. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank. 8
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 4. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Komisaris Independen dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi. Sedangkan untuk Komisaris Non Independen beserta keluarga dan pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat diberikan pinjaman dengan kebijakan harga dan syarat normal (on Arms-Length basis), sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. 5. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terafiliasi. 6. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara: a. pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau b. melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana. 7. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember. Laporan tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan. 2.3 Transaksi Benturan Kepentingan 1. Dalam hal melakukan Transaksi Benturan Kepentingan, Bank wajib: a. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS; b. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dengan jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS wajib paling lama 6 (enam) bulan; c. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Keterbukaan informasi tersebut wajib dilakukan bersamaan (pada hari yang sama) dengan pengumuman RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan, dengan tujuan agar pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan transaksi. d. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin c) harus paling sedikit: informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud. laporan Penilai; a) b) c) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika objek transaksi berupa saham, mencakup paling sedikit: i. laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit, untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha; ii. laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut- turut, untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha; iii. laporan keuangan yang diaudit yang disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya, untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha; d) struktur permodalan; dan e) struktur kepengurusan, Jika data tersebut belum tersedia bagi publik dan belum terdapat di Otoritas Jasa Keuangan; 9
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan f) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; g) pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan h) dokumen pendukung lainnya, antara lain dokumen perjanjian jual beli. 2. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan: a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan / Vendor Bank; b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka. 3. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi yang memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan. 4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila: a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan. b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank. 5. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah: a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. 6. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 9. Bank tidak perlu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, namun wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan jika melakukan Transaksi Benturan Kepentingan sebagai berikut: a. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Bank atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; 10
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan b. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau c. putusan pengadilan; transaksi antara: 1) Bank dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank; 2) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Bank; atau 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Bank paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut; dan/atau 4) transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan Perusahaan Terkendali yang rangka merupakan pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud. jasa keuangan syariah (jika ada) dalam lembaga 2.4 Keterbukaan Informasi 2.4.1 Isi Keterbukaan Informasi Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, paling sedikit memuat: 1) tanggal transaksi; 2) objek transaksi; 3) nilai transaksi; 4) nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Bank; dan 5) sifat hubungan Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan dari pihak yang melakukan transaksi dengan Bank; b. dalam hal Bank menggunakan Penilai untuk melakukan penilaian atas objek transaksi, ringkasan laporan Penilai paling sedikit memuat: 1) identitas pihak, paling sedikit: a. nama; b. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email; c. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini; d. susunan pemegang saham; dan e. pengurus 2) objek penilaian; 3) tujuan penilaian; 4) asumsi dan kondisi pembatas; 5) pendekatan dan metode penilaian; dan 6) kesimpulan nilai; c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit: 1) identitas pihak; 2) objek penilaian; 3) tujuan penilaian; 4) asumsi dan kondisi pembatas; 5) pendekatan dan metode penilaian; dan 6) pendapat kewajaran atas transaksi; 11
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan d. Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Bank yang disusun paling sedikit berdasarkan laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan penilaian; e. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi dan/atau mengandung Benturan Kepentingan; f. Rencana Bank, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, apabila Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan; g. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; h. Dalam hal dilakukannya Transaksi Afiliasi, pernyataan Direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini. i. Dalam hal dilakukannya Transaksi Afiliasi, pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa Transaksi Afiliasi: 1) tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan 2) semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut menyesatkan. j. Dalam hal dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. 2.4.2 Media Pengumuman Keterbukaan Informasi a. Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh J Trust Bank, wajib dilakukan melalui paling sedikit: 1. Situs Web J Trust Bank dan 2. Situs Web Bursa Efek. b. Bank wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui Pemegang Saham Independen pada Laporan Tahunan. 2.5 Ketentuan Lain-lain a. Dalam hal J Trust Bank atau Perusahaan Terkendali melakukan transaksi selain Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, namun dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Bank, maka Bank wajib melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini. b. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Bank, maka Bank wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini. tidak 12
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan c. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Bank, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan ini. d. Dalam hal Transaksi Afiliasi dilakukan melalui Penawaran Umum, Bank hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Penawaran Umum. e. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. f. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Bank wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka. g. Dalam hal Bank melakukan transaksi dengan manajer investasi yang dalam portofolio efek yang dikelolanya terdapat saham Bank dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, Bank wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan Kebijakan ini. h. Pengungkapan dan pelaksanaan kembali prosedur Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan: 1. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Bank wajib: a) mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan b) memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut dalam RUPS terdekat. 2. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan pada poin (i) akan dilaksanakan, maka Bank wajib mengikuti prosedur dalam kebijakan ini dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS kembali atas transaksi tersebut. 3. Dalam hal Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS sebelumnya. 4. Dalam hal Transaksi Benturan Kepentingan tidak disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS sebelumnya. 13
Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan BAB 3. PENUTUP 1. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ini berlaku efektif sejak ditetapkannya ketentuan ini. 2. Penjabaran lebih rinci atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam ketentuan tersendiri, yang tertuang dalam Standard Operating Procedure dan dapat juga dilengkapi dengan Working Instruction. 3. Dalam rangka menjaga efektivitas, kebijakan ini akan dikaji ulang secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal dianggap perlu untuk menyelaraskan kesesuaian pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi internal Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku. 14