PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memakai kekayaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah; b. bahwa pelayanan pemakaian kekayaan daerah merupakan pemberian jasa oleh Pemerintah Daerah terhadap orang pribadi atau Badan untuk dapat memakai kekayaan yang dimiliki oleh Daerah, sehingga atas pemberian jasa tersebut Pemerintah Daerah layak memungut retribusi. c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota; d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 13 Tahun 1950 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 2004 Tahun tentang 4. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10 Tahun 5. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2004 6. Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 15 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 33 Tahun 32 Tahun 2004 Negara 8. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2004 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan Daerah. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. 9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/ gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/ tanah dan kekayaan lainnya. 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan milik Daerah. 11. Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah. 12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemungut retribusi tertentu. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 4
16. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 18. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah adalah: a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai Kekayaan Milik Daerah; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; 5
h. Sanksi Administratif; i. Tata Cara Penagihan; j. Kedaluwarsa Penagihan; k. Insentif Pemungutan Retribusi; l. Penyidikan; m. Ketentuan Pidana. BAB IV NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan yang memakai Kekayaan Daerah. Pasal 5 (1) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemakaian bangunan/ gedung; b. pemakaian alat-alat berat; c. pemakaian kendaraan; d. pemakaian lahan/ tanah; e. pemakaian kekayaan lainnya. (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain: a. pemancangan tiang listrik/ telepon di tepi jalan umum; b. penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum. Pasal 6 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai Kekayaan Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. 6
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, frekuensi dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah. BAB VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 11 Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi yang pemakaian Kekayaan Daerah diberikan. terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan 7
BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran. Pasal 14 (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran. (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya. (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang sudah atau kurang dibayar. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan angsuran pembayaran Retribusi dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi. 8
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya. (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 9
Pasal 20 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi tahun angaran berkenaan . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 10
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. malakukan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; penggeledahan untuk mendapatkan barang f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 11
Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 30 November 2010 BUPATI PURWOREJO, ttd MAHSUN ZAIN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 30 November 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ttd TRI HANDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI C NOMOR 3 12
NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH 1 2 I BANGUNAN/ GEDUNG A. GOR LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tanggal : 16 Tahun 2010 : 30 November 2010 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BESARNYA TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 3 4 5 1. Untuk kepentingan Sosial/ kemasyarakatan: a. Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya): - Siang hari Rp. 1.000.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 1.200.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 1.500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 b. Peringatan Hari besar, kepentingan sekolah/bersifat sosial : - Siang hari Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 400.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 2. Untuk kepentingan budaya, yang berupa kegiatan-kegiatan: a. Olah Raga: 1) Langganan klub olah raga Rp. 100.000,- Tiap Bulan Dengan ketentuan : a). Membayar uang pangkal masing-masing klub b). Kegiatan dilaksanakan Rp. 100.000,- Sekali, diawal perjanjian seminggu 1 (satu) kali @ 3 jam 2) Harian/ insidentil: Siang hari Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 400.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 13
1 2 3 4 5 b. Kesenian: 1) Langganan klub kesenian Rp. 100.000,- Tiap Bulan Dengan ketentuan : a). Membayar uang pangkal masing-masing klub b). Kegiatan dilaksanakan Rp. 100.000,- Sekali, diawal perjanjian seminggu 1 (satu) kali @ 3 jam 2) Harian/ insidentil Siang hari Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 400.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 3. Untuk Kepentingan Dinas yang berupa: a. Rapat/ Penataran dan sejenisnya: Siang hari Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 400.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 b. Keperluan Dinas Lainnya: Siang hari Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 400.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 4. Untuk Pertunjukan yang bersifat komersial: - Siang hari Rp. 1.000.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 1.500.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 2.000.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 5. Untuk Pertunjukan yang bersifat non komersial: - Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 750.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 1.000.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, namun belum termasuk biaya kebersihan 14
1 2 B. STADION 3 4 5 1. Olah Raga yang bersifat non komersial: a. Langganan Klub Olah Raga Sepak Bola dan Sejenisnya: Dengan ketentuan : Rp. 50.000,- Tiap Bulan Membayar uang pangkal masing- masing klub Membayar uang pangkal masing- masing klub perjanjian Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam b. Langganan Klub Olah Raga / Rp. 50.000,- Tiap Bulan sekolah Dengan ketentuan : Membayar uang pangkal masing- masing klub Membayar uang pangkal masing- masing klub Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam c. Untuk Klub Olah Raga Atletik: Rp. 30.000,- Dengan ketentuan : Membayar uang pangkal masing- masing klub Membayar uang pangkal masing- masing klub Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam d. Harian/ Insidentil: Untuk kegiatan Olah Raga insidentil/eksibisi Untuk kegiatan Olah Raga insidentil/eksibisi 2. Olah Raga yang Bersifat Komersial: Pelaksanaan kegiatan pertandingan- pertandingan, turnamen dll. a. 1 - 4 hari Rp. 300.000,- b. 1 - 8 hari Rp. 600.000,- c. 1 - 16 hari Rp. 900.000,- 3. Untuk Kepentingan Dinas/ sekolah/ sosial kemasyarakatan: 4. Kesenian/ Pertunjukan: 3. Untuk Kepentingan Dinas/ sekolah/ sosial kemasyarakatan: 4. Kesenian/ Pertunjukan: a. Bersifat non komersial Rp. 200.000,- Perhari b. Bersifat komersial Rp. 1.000.000,- Perhari Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan 15
1 2 C. PADEPOKAN PENCAK SILAT "MENOREH " D. LAPANGAN TENIS "IN DOOR" E. GEDUNG PERTEMUAN 3 4 5 1. Untuk kegiatan latihan dan pertandingan pencak silat dan sejenisnya 1. Untuk kegiatan latihan dan pertandingan pencak silat dan sejenisnya 2. Untuk kepentingan sosial budaya & kemasyarakatan lainnya - Siang hari Rp. 100.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 150.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 200.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan 1. Untuk Klub Hari Senin - Jumat: Pukul 06.00 - 18.00 Rp. 20.000,- Per Jam Per Lapangan Pukul 18.00 - 24.00 Rp. 25.000,- Per Jam Per Lapangan 2 Untuk Klub Hari Sabtu - Minggu: Pukul 06.00 - 18.00 Rp. 25.000,- Per Jam Per Lapangan Pukul 18.00 - 24.00 Rp. 30.000,- Per Jam Per Lapangan 3 Untuk Pertandingan atau Turnamen/ Insidentil : a. Hari Senin - Jumat: Pukul 06.00 - 18.00 Rp. 40.000,- Per Jam Per Lapangan Pukul 18.00 - 24.00 Rp. 50.000,- Per Jam Per Lapangan b. Hari Sabtu - Minggu: Pukul 06.00 - 18.00 Rp. 50.000,- Per Jam Per Lapangan Pukul 18.00 - 24.00 Rp. 60.000,- Per Jam Per Lapangan 1. Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan yang berupa : a. Pertemuan (Perkawinan, khitanan dan sejenisnya): - Siang hari Rp. 1.000.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 1.300.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 1.750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 16
1 2 3 4 5 b. Peringatan Hari besar, kepentingan sekolah/bersifat sosial: - Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 2. Untuk Kepentingan sosial budaya, yang berupa kegiatan- kegiatan: a. Olah Raga (catur, bridge dsb.): Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 b. Kesenian: Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 3. Untuk Dinas yang berupa kegiatan: a. Penataran/ Rapat: Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 b. Keperluan Dinas Lainnya: Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 750.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 4. Untuk pertunjukan/ show yang bersifat komersial - Siang hari Rp. 1.250.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 1.500.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 2.000.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan 17
1 2 F. RUMAH DINAS G. RUANG KANTOR H. AULA KANTOR/ SEKOLAH 3 1. Type 250 (di atas 186) a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Kecamatan c. Desa 2. Type 120 (96 s/d 185) a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Kecamatan c. Desa 3. Type 70 (61 s/d 95) a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Kecamatan c. Desa 4. Type 50 (46 s/d 60) a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Kecamatan c. Desa 5. Type 36 (21 s/d 45) a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota Kecamatan c. Desa 1 Untuk Komersial 1. Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan yang berupa : a. Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya): - Siang hari Malam hari Sehari semalam 18 4 5 Rp. 150.000,- Per Bulan Rp. 100.000,- Per Bulan Rp. 50.000,- Per Bulan Rp. 100.000,- Per Bulan Rp. 75.000,- Per Bulan Rp. 50.000,- Per Bulan Rp. 75.000,- Per Bulan Rp. 50.000,- Per Bulan Rp. 40.000,- Per Bulan Rp. 60.000,- Per Bulan Rp. 45.000,- Per Bulan Rp. 30.000,- Per Bulan Rp. 40.000,- Per Bulan Rp. 30.000,- Per Bulan Rp. 20.000,- Per Bulan Rp. 300.000,- Per m2 per tahun Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. 600.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Rp. 1.000.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00
1 2 II. ALAT BERAT A. Mesin Gilas 6-10 Ton B. Mesin Gilas 2,5 C. Ton Jenis Hand Waker D. Mesin Pemecah Batu Barata E. Stone Crusher Bukaka F. Plot Stempel G. Asphalt Sprayer Huts H. Asphalt Sprayer I. Tanaka Shovel Loader J. Vib Roller Pad Foot/ Baby 3 4 5 b. Peringatan Hari besar, kepentingan sekolah/bersifat sosial: - Siang hari Rp. 200.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 250.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 2. Untuk Kepentingan sosial budaya, yang berupa kegiatan- kegiatan: a. Olah Raga (catur, bridge dsb.): Siang hari Rp. 200.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 250.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 b. Kesenian: Siang hari Rp. 200.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 250.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 300.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 3. Untuk pertunjukan/ show yang bersifat komersial: - Siang hari Rp. 500.000,- Pukul 06.00 s/d 18.00 Malam hari Rp. 750.000,- Pukul 18.00 s/d 01.00 Sehari semalam Rp. 1.250.000,- Pukul 06.00 s/d 01.00 Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan Rp. 125.000,- Per Hari Rp. 100.000,- Per Hari Rp. 50.000,- Per Hari Rp. 75.000,- Per Hari Rp. 125.000,- Per Hari Rp. 35.000,- Per Hari Rp 25.000,- Per Hari Rp 50.000,- Per Hari Rp. 500.000,- Per Hari Rp 300.000,- Per Hari 19
1 2 K. Tire Roller L. Aspalt Mixer M. Air Compressor N. Molound O. Water Pump Besar P. Water Pump Kecil Q. Inf Truck R. Vibrator S. Cros Cutter T. Mobil Engkel U. Genset III. KENDARAAN A. Mobil tangki air B. Dump Truck C. Mobil Derek D. Bus Pemda IV LAHAN A. Alun-alun B. Tempat Lain (Kaki Lima) 3 Untuk sekali derek dengan jarak derek sampai dengan 1 km Untuk sekali derek dengan jarak derek lebih dari 1 km Dalam Kota Purworejo Kedu dan DIY Kabupaten diluar Kedu dalam 1 Propinsi Diluar Propinsi Belum termasuk bahan bakar dan sopir Untuk Berjualan (insidentil): 1. Hari-hari biasa 2. Hari Libur 20 4 5 Rp. 400.000,- Per Hari Rp. 75.000,- Per Hari Rp. 75.000,- Per Hari Rp. 50.000,- Per Hari Rp. 25.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Hari Rp. 200.000,- Per Hari Rp. 35.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Hari Rp. 150.000,- Per Hari Rp. 100.000,- Per Hari Rp. 150.000,- Per Hari Rp. 200.000,- Per Hari Rp. 50.000,- Dipungut tam- bahan Retribusi Rp. 5.000,- setiap untuk Km tambahan jarak derek Rp. 200.000,- Per Hari Rp. 300.000,- Per Hari Rp. 400.000,- Per Hari Rp. 500.000,- Per Hari Rp. 200,- Per m2/ per hari Rp. 300,- Per m2/ per hari Rp. 150,- Per m2/ per hari
1 2 C. Tanah Milik Pemda D. Halaman Kantor V PEMAKAIAN LAINNYA A. Timbangan Ternak B. Pos Kesehatan Hewan Keliling D. Laboratorium Jalan 3 1. Untuk lahan pertanian/ tanah sawah (eks bengkok): - Kelas I Kelas II Kelas III 2. Untuk tanah tegalan/ bercocok tanam: 2. Untuk tanah tegalan/ bercocok tanam: 3. Untuk Reklame 1. Untuk ATM 2. Untuk Reklame 1. Sapi 2. Kambing 1. Sapi, kerbau, dan kuda 2. Kambing, domba 3. Babi 1. Lapen: a. analisa saringan b. paper test c. indek kepipihan d. prosentase bidang pecah e. sertifikat mutu aspal f. extraction dari core g. ketebalan kontraksi dari core h. abrasi Jumlah 21 4 5 Rp. 3.600.000,- Per Hektare/ per tahun Rp. 3.000.000,- Per Hektare/ per tahun Rp. 2.400.000,- Per Hektare/ per tahun Rp. 250,- Per M2 X luas media reklame pertahun Rp. 3.000.000,- Per tahun Per mesin ATM Rp. 250,- Per M2 X luas media reklame per tahun Rp. 5.000,- Sekali timbang Rp. 1.000,- Sekali timbang Rp. 2.500,- Per ekor Rp. 1.000,- Per ekor Rp. 3.000,- Per ekor Rp. 16.000,- Rp. 10.000,- Rp. 16.500,- Rp. 16.500,- Rp. 240.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 75.000,- Rp. 398.000,-
1 2 3 2. LPK Kelas B: a. abrasi b. analisa saringan c. atterberg d. ekivalensi pasir e. compaction f. CBR Lab g. sand cone h. ketebalan kontraksi i. sper & absorption Jumlah 3. Bahu Jalan: a. abrasi b. analisa saringan c. atterberg d. ekivalensi pasir e. compaction f. CBR Lab g. sand cone h. ketebalan kontraksi i. sper & absorption 4. Subgrade a. Analisa Saringan b. berat jenis c. compaction d. CBR Lab e. sand cone 5. Latasion (ATB) a. abrasi b. sertifikat mutu aspal c. test sifat-sifat marshal d. job mix formula e. cara pelaksanaan pekerjaan 22 4 5 Rp. 75.000,- Rp. 16.500,- Rp. 20.000,- Rp. 22.000,- Rp. 70.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 357.500,- Rp. 75.000,- Rp. 16.500,- Rp. 20.000,- Rp. 22.000,- Rp. 70.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 16.500,- Rp. 8.000,- Rp. 70.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 75.000,- Rp. 240.000,- Rp. 12.000,- Rp. 360.000,- Rp. 14.000,-
1 2 3 4 5 f. kepadatan lapangan dari core Rp. 14.000,- g. extrak dari core Rp. 14.000,- h. ketebalan kontraksi dari core Rp. 22.000,- 6. Pasangan batu/ talud a. test kuat tekan kubus Rp. 10.000,- b. analisa saringan agregat halus Rp. 16.500,- c. kekerasan agregat Rp. 60.000,- d. kekeruhan organik dalam pasir Rp. 20.000,- e. prosentase gumpalan lempung dan Rp. 6.000,- partikel serpih 7 Urugan Pilihan a. gradasi Rp. 16,500.00 b. berat jenis Rp. 18.000,- c. atterberg Rp. 20.000,- d. compaction Rp. 70.000,- e. CBR Lab Rp. 60.000,- f. sand cone Rp. 70.000,- 8. Latasir/ HRS a. abrasi Rp. 12.000,- b. sertifikat mutu aspal Rp. 240.000,- c. test sifat-sifat marshal Rp. 12.000,- d. job mix formula Rp. 360.000,- e. ketebalan kontraksi dari core Rp. 22.000,- f. kepadatan lapangan dari core Rp. 12.000,- g. extrak dari core Rp. 12.000,- E. Laboratorium Air : 1. Bakteriologi Rp. 25.000,- Per pemeriksaan 2. Kimia Rp. 40.000,- Per parameter F. Incenerator Medis Pembakaran limbah medis Rp. 8.000,- Per Kilogram BUPATI PURWOREJO, ttd MAHSUN ZAIN 23
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar Daerah mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan. Dengan menggali potensi retribusi yang ada, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya menggali potensi retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. 24
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. ayat (2) Cukup jelas. Pasal15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 ayat (1) Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. 25
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.