Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Desember 2023 e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 07-15 DOI : Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Raihan Andhika Santoso UIN Sunan Gunung Djati Bandung Elan Jaelani UIN Sunan Gunung Djati Bandung elanjaelani@uinsgd.ac.id, Utang Rosidin UIN Sunan Gunung Djati Bandung utangrosidin@uinsgd.ac.id Alamat: Jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru - Bandung Korespondensi penulis: Abstract. The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011. Keywords: Law, SEMA, Act, Supreme Court.. Abstrak. Produk hukum Mahkamah Agung tidak sama dengan undang-undang. Jika undang-undang tidak memahami atau mengatur sesuatu, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan kebijakan berdasarkan kewenangannya. Namun, hal seperti itu tidak selalu dilakukan. Misalnya, pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3, yang secara efektif membatalkan sejumlah Pasal dalam BW karena dianggap terdapat ketidakadilan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kedudukan dan kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh materi dan penjelasan yang relevan untuk rumusan masalah serta untuk memperoleh pemahaman dan penjelasan berbasis penelitian yang diangkat. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka (sumber sekunder). Jenis penelitian normatif yang dipilih adalah yuridis normatif, karena titik tolak penelitian ini adalah menggunakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menganalisis masalah yang diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa Kedudukan dan Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam tata peraturan hukum di Indonesia diakui diluar daripada hierarki peraturan perundang-undangan dan memliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011. Kata kunci: Law, SEMA, Act, Supreme Court.. Received Agustus 07, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 05, 2023 * Raihan Andhika Santoso,
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA LATAR BELAKANG Peradilan merupakan bagian dari konsep "rule of law". Sistem peradilan memainkan peran yang sangat penting. Pengadilan memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa hukum. Mandat lembaga ini adalah untuk mendeteksi pelanggaran hukum dan memberikan penegakan hukum. Namun, perkembangan undang-undang terkadang tertunda dan undang-undang yang diadopsi tidak selalu mencerminkan keadilan rakyat. Hukum kadang-kadang bisa ambigu atau menyebabkan interpretasi yang berbeda. Dalam situasi ini, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia harus bertindak tegas sesuai dengan rasa keadilan rakyat. Produk hukum Mahkamah Agung tidak sama dengan undang-undang. Jika undang- undang tidak memahami atau mengatur sesuatu, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan kebijakan berdasarkan kewenangannya. Namun, hal seperti itu tidak selalu dilakukan. Misalnya, pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3, yang secara efektif membatalkan sejumlah Pasal dalam BW karena dianggap terdapat ketidakadilan. Meskipun sederhana dari sudut pandang keadilan, namun akan menjadi rumit dari perspektif pengawasan regulasi. Perlu diingat bahwa sifat SEMA hanya sebatas kebijakan saja dengan mempertimbangkan banyak faktor termasuk fakta bahwa bentuk SEMA tidak formal seperti peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan mempunyai bagian-bagian pembentuk seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup (Maria Farida, 1998). Selanjutnya, ditinjau dari pemberian nama "Surat Edaran", Surat Edaran dikategorikan dalam "aturan kebijakan atau quasi legislation" (Jimly Asshiddiqie, 2010). Sehingga, apabila kita melihatnya dari sudut pandang penamaan tanpa memperhatikan dasar hukum dan alasan yang sah untuk keabsahan setiap surat edaran, dapat diasumsikan bahwa SEMA hanya sebatas peraturan kebijakan . Kemudian, berkenaan dengan objek norma, SEMA secara eksplisit adalah badan atau pejabat administrasi (jajaran pejabat pengadilan) sebagai pengatur dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa SEMA hanya sebatas peraturan kebijakan (Victor Imanuel W. Nalle, n.d.). Dari persoalan tersebut timbul pertanyaan tentang bagaimana kedudukan daripada Surat Edaran Mahkamah Agung apakah masuk kedalam hierarki peraturan hukum positif Indonesia dan bagaimana kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hukum positif Indonesia. 8 DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 1, No. 4, Desember 2023
e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 07-15 Menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian mendasar tentang makna dan mekanisme pembentukan peraturan, pemahaman tentang struktur dan tatanan peraturan, serta pemahaman tentang fungsi pembentukan SEMA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh materi dan penjelasan yang relevan untuk rumusan masalah serta untuk memperoleh pemahaman dan penjelasan berbasis penelitian yang diangkat. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka (sumber sekunder). Jenis penelitian normatif yang dipilih adalah yuridis normatif, karena titik tolak penelitian ini adalah menggunakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menganalisis masalah yang diteliti. KERANGKA PEMIKIRAN Asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori" dapat dijelaskan sebagai asas bahwa ketentuan hierarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hierarki yang lebih tinggi. Prinsip ini telah diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 7 mengatur sifat dan hierarki peraturan perundang-undangan dari atas sampai ke bawah. Dari sudut pandang yurisdiksi melalui hierarki. Sebagai rechtsstaat, semua lingkup kehidupan dalam bidang sosial, kebangsaan, dan kebijakan negara wajib didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, diharuskan adanya suatu susunan teratur, terkhusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus sistematis, mulai dari perencanaan sampai dengan diundangkannya. Bentuk peraturan perundang- undangan haruslah terkait dengan sistem, prinsip, prosedur persiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, serta penerapan peraturan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya untuk pengaturan lanjutan terkait pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan suatu Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Esensi dari Undang- Undang tersebut ialah untuk mengatur pembentukan peraturan atau kebijakan yang berada di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 secara sistematis.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Selain berbagai peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat atas tanggung jawab sendiri. Misalnya, peraturan yang diberlakukan setingkat dengan MPR dan DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan lain sebagainya. Dengan demikian, beberapa peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh badan pemerintahan lainnya diluar DPR dan Presiden dapat dibagi menjadi beberapa peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 : (Susi Dwi Harijanti, 2011) a. Peraturan lembaga yang membatasi hanya mengikat pada lembaga, termasuk aturan lembaga, aturan hierarki lembaga, dan lain-lain. b. Peraturan kelembagaan yang membatasi hanya kedalam, namun dalam praktiknya banyak hal lain di luar lembaga yang menjadi masalah jika ingin mengambil tindakan hukum tertentu terkait dengan lembaga tersebut, seperti peraturan MK dan peraturan MA, terutama untuk berbagai peraturan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan acara. c. Peraturan Kelembagaan yang dapat memberlakukan batasan umum yang lebih luas, seperti peraturan Bank Indonesia tentang uang. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia Peraturan atau regulasi harus memiliki struktur yang baik dan konsisten sehingga pengguna pedoman dapat memahami dengan baik apakah suatu standar adalah aturan, kebijakan atau keputusan. Namun, pendekatan ini bukanlah aturan yang ketat. Bahkan, taksonomi norma hukum dan kebijakan biasanya tampak membingungkan, setidaknya dari sudut pandang formal. Oleh karena itu, pendekatan substantif merupakan keputusan yang lebih objektif, yang melaluinya dapat dinilai apakah kriterianya adalah hukum atau tatanan kebijakan. (Prasetya, 2020) Berkenaan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum. Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan. 10 DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 1, No. 4, Desember 2023
e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 07-15 Melihat kenyataan yang ada saat ini, SEMA memungkinkan dibuat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Adanya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dapat membuat batal SEMA. Seperti SEMA No. 6 tahun 1967 yang dihapus oleh PERMA No.1 tahun 1969. Namun, beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan, diantaranya : 1) Hanya SEMA yang memenuhi unsur Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang dapat dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 2) Dalam hal pengesahan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku di tingkat nasional di seluruh wilayah Indonesia, SEMA lebih tinggi dari peraturan daerah (PERDA) kecuali SEMA menjelaskan atau menyebutkan PERDA. 3) Dalam konteks substansi, beberapa SEMA digunakan oleh MA sebagai aturan pelaksana dan keputusan Menteri Hukum dan HAM ketika MA masih menggunakan sistem dua atap. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA tingkatannya lebih rendah daripada peraturan menteri, karena adapula SEMA yang dibuat sebagai aturan pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, posisi SEMA dalam hierarki peraturan harus ditentukan berdasarkan isi dari masing-masing SEMA. Pada awalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) disusun berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung bertindak sebagai badan peradilan dan memiliki kekuasaan untuk mengawasi badan peradilan di bawah yurisdiksinya. Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya berwenang mengeluarkan pemberitahuan, teguran, dan pengarahan melalui surat atau surat edaran yang ditujukan secara sendiri-sendiri maupun keseluruhan, bilamana dipandang perlu dan bermanfaat bagi pengadilan-pengadilan dan para hakim.(Cahyadi, 2014) Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung mengeluarkan atau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikenal dengan SEMA No. 1 Tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951, tentang Tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri. Sejak itu, jumlah SEMA yang diterbitkan berfluktuasi antara lima sampai enam buah per tahun. Beberapa SEMA hanya berisi instruksi, sementara SEMA yang lain hanya berisi warning atau peringatan. Ada juga SEMA yang menggabungkan peringatan, perintah, dan petunjuk dalam satu dokumen.(Icha Satriani, 2015)
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Berdasarkan adanya UU Mahkamah Agung, SEMA ini pertama kali ada sejak tahun 1950 dan memiliki landasan hukum konstitusional. Dengan demikian, isi dan instruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan.(M. Yahya Harahap, 2009) Saat ini, ketentuan mengenai dasar hukum untuk penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985. yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan." Ketentuan ini pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan : a) Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung; b) Materinya dapat berisi instruksi, referensi, peringatan atau perintah. c) Sementara SEMA umumnya berlaku untuk semua lingkungan peradilan, SEMA juga dapat dikeluarkan yang hanya berlaku untuk lingkungan peradilan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung diakui keabsahannya jika ditentukan oleh atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan atau perintah yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Ketentuan ini berkaitan dengan pengaturan dalam UU Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Jika terdapat kekurangan atau celah dalam undang- undang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan atau kesenjangan itu. Adanya Undang-undang Mahkamah Agung juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau tidak diatur sama sekali oleh perundang-undangan. (Nursyamsi Usman, 2017) Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan di luar hierarki yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah Undang-Undang. 12 DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 1, No. 4, Desember 2023
e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 07-15 Dengan atas dasar tersebut, penulis berasumsi bahwa SEMA berada di luar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel). Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan "mengikat secara umum". Sedangkan, SEMA tidak mengandung unsur "mengikat secara umum" dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung. 2. Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia SEMA adalah aturan yang berlaku sebagai aturan kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunanya, yaitu hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya. Penggunaannya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil penerapan konsep rechtsstaat. Aturan kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan.(Hotman P. Sibuea, 2010) Mengingat dasar SEMA dibentuk adalah Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, SEMA diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengikat secara hukum apabila dibuat sesuai dengan kewenangan yang melekat. SEMA pembentukannya didasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung.(Philipus M. Hadjon, 2002) Surat Edaran termasuk dalam kategori peraturan negara, tetapi bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan tertulis dari instansi pemerintah (baik instansi maupun pejabat pemerintah). Aturan-aturan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok.: (Saputra, 2015) 1. Peraturan perundang-undangan : UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 2. Kebijakan : pedoman, surat edaran dan pemberitahuan. 3. Penetapan : Surat Keputusan, dll; Pada hakekatnya, isi aturan kebijakan dapat ditujukan untuk diterapkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri atau untuk dilaksanakan oleh badan dan pejabat yang kewenangannya berada dibawah pembuat kebijakan. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan ketentuan dalam aturan kebijakan dilakukan oleh penyelenggara atau pejabat negara, namun mekanisme tersebut dalam praktiknya dapat berdampak tidak langsung kepada masyarakat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA peradilan. (Muhammad Yasin, 2013). Dengan begitu, SEMA diberlakukan khusus bagi lingkungan dalam kekuasaan Mahkamah Agung termasuk pengadilan-pengadilan. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.Hal Ini adalah salah satu prinsip dasar hukum.(Fungsi Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekurangan Atau Kekosongan Hukum Acara, n.d.) Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip "Lex Superior Derogat Legi Inferiori". Ini berarti bahwa aturan tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, beberapa putusan MA lainnya juga harus mengikuti prinsip hierarki. Ini terlepas dari kenyataan bahwa SEMA sepenuhnya berada di luar domain tatanan hukum dan peraturan. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat. KESIMPULAN SEMA di Indonesia dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Pasalnya, SEMA umumnya tidak memenuhi unsur syarat sah dalam Pasal 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan "mengikat secara umum". Akan tetapi dilihat dari tujuan SEMA yang hanya mengatur ke dalam (internal) saja, maka unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat diasumsikan bahwa SEMA berada di luar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia. Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip "Lex Superior Derogat Legi Inferiori". Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat. Perbedaan yang melekat antara SEMA dan peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah bahwa SEMA pada hakikatnya tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat ke dalam sehingga dikatakan sebagai peraturan kebijkan. Sedangkan undang-undang dan peraturan lainnya mengikat secara umum. 14 DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 1, No. 4, Desember 2023
e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 07-15 DAFTAR REFERENSI Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. Universitas Brawijaya Malang. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekurangan atau Kekosongan Hukum Acara. (n.d.). PTA Yogyakarta. Hotman P. Sibuea. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Erlangga. Icha Satriani. (2015). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. M. Yahya Harahap. (2009). Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Sinar Grafika. Nursyamsi Usman. (2017). EKSISTENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI. Universitas Hasanuddin Makassar. Philipus M. Hadjon. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Prasetya, V. D. (2020). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No I Januari-Juni 2020, VII, 11-12. Saputra, A. (2015). Begini Kedudukan SE Hate Speech dalam Tata Urutan Peraturan RI. DetikNews. dalam-tata-urutan-peraturan-ri Susi Dwi Harijanti. (2011). Negara Hukum Yang Berkeadilan. usat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD. Victor Imanuel W. Nalle. (n.d.). Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009. Yudisial, 6, 41-42.