jdih.salatiga.go.id LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PENDAHULUAN Tujuan 1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi: a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 5. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Ruang Lingkup 6. Kerangka konseptual ini membahas: a. Tujuan Kerangka Konseptual; b. Lingkungan Akuntansi; c. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan; d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi; e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; f. Unsur/Elemen Laporan Keuangan; g. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; h. Prinsip-Prinsip; i. Kendala Informasi Akuntansi; dan j. Dasar Hukum. 7. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. 7 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 8. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 9. Ciri-ciri penting lingkungan akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan: 1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan; 2) sistem pemerintahan otonomi; 3) adanya pengaruh proses politik; dan 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah. b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian: 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan 4) penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian 10. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit/surplus. Dengan demikian, lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena: a. anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; b. anggaran merupakan fungsi anggaran di yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; target fiskal c. anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum; d. anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan e. hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pernyataan pertanggungjawaban daerah sebagai pemerintah pemerintah daerah kepada publik. Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan 11. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang. Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian 12. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan 8 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Penyusutan Aset Tetap 13. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN Peranan Laporan Keuangan 14. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 15. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas serta Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. pengelolaan sumber daya b. Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan Pelaporan Keuangan 16. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 9 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 17. Untuk memenuhi keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah. tujuan-tujuan tersebut, laporan PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI Pengguna Laporan Keuangan 18. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada: a. masyarakat; b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, laporan keuangan dan pinjaman; dan d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Kebutuhan Informasi 19. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di informasi yang dalam disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. laporan keuangan, wajib memperhatikan KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 21. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. relevan; b. andal; c. dapat dibandingkan; dan d. dapat dipahami. Relevan 22. Laporan keuangan Pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi 10 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 23. Informasi yang relevan: a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; b. memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; c. tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan d. lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal 24. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan harus informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian memuat dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. informasi yang menguntungkan pihak Dapat Dibandingkan 25. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat Dipahami 26. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 11 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 27. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Akuntansi sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: i. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akuntansi; ii. Laporan Operasional; iii. Neraca Entitas Akuntansi; iv. Laporan Perubahan Ekuitas; dan v. Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi. b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Pelaporan sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: i. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Pelaporan; ii. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Entitas Pelaporan; iii. Neraca Entitas Pelaporan; iv. Laporan Operasional; v. Laporan Arus Kas; vi. Laporan Perubahan Ekuitas; dan vii. Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran 28. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Entitas pemakaian Akuntansi/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang- undangan. 29. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing- masing unsur didefinisikan sebagai berikut: a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. tidak c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. 12 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan 30. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo anggaran lebih awal; b. Penggunaan saldo anggaran lebih; c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; e. Lain-lain; dan f. Saldo anggaran lebih akhir. 31. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Neraca 32. Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 33. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: e. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. f. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan. g. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan. Aset 34. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. 35. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. 36. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang bukan pajak, persediaan dan biaya dibayar dimuka. 37. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. 38. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam 13 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. 39. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. 40. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset kerja sama (kemitraan) dan aset tetap yang tidak digunakan tetapi belum dihapuskan. Kewajiban 41. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 42. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau lalu. Dalam konteks tanggung pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. jawab untuk bertindak di masa 43. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. 44. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Ekuitas 45. Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas Pelaporan yang merupakan selisih antara aset Entitas Pelaporan dan kewajiban Entitas Pelaporan pada tanggal pelaporan. 46. Ekuitas pada Entitas Akuntansi adalah kekayaan bersih Entitas Akuntansi yang merupakan selisih antara aset Entitas Akuntansi dan kewajiban Entitas Akuntansi pada tanggal pelaporan. 47. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Laporan Operasional 48. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 49. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LO; b. Beban; c. Surplus/defisit dari operasi; d. Kegiatan/Transfer non operasional; e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa; f. Pos luar biasa; dan g. Surplus/defisit-LO. 50. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 51. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 14 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id 52. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 53. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan operasi biasa, Laporan Arus Kas 54. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas entitas pelaporan selama periode tertentu. 55. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas 56. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: a. Ekuitas awal; b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan d. Ekuitas akhir. 57. Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan 58. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 15 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 59. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 60. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah daerah; dan b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 61. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. Keandalan Pengukuran 62. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan Aset 63. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 64. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. 65. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan. 16 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id Pengakuan Kewajiban 66. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 67. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan Pendapatan 68. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. 69. Pendapatan-LRA diakui pada diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD Pengakuan Belanja dan Beban 70. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 71. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. 72. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 73. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 74. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 75. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: a. basis akuntansi; b. prinsip nilai perolehan; c. prinsip realisasi; d. prinsip substansi mengungguli formalitas; e. prinsip periodisitas; f. prinsip konsistensi; g. prinsip pengungkapan lengkap; dan h. prinsip penyajian wajar. Basis Akuntansi 76. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. 17 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id 77. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 78. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 79. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) 80. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 81. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Prinsip Realisasi 82. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 83. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas 84. Menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip Periodisitas 85. Pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 86. Periode pelaporan yang digunakan adalah tahunan. Prinsip Konsistensi 87. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang sama dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Apabila terjadi perubahan penerapan metode, maka pengaruh atas perubahan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 18 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id Prinsip Pengungkapan Lengkap 88. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip Penyajian Wajar 89. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL 90. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: a. Materialitas; b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN 91. Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; c. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Kota Salatiga; g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; h. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1952 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang; j. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021; l. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 19 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
jdih.salatiga.go.id n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah; r. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah; s. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; t. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; u. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; v. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; w. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; x. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; y. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa; z. Peraturan Kementerian Keuangan No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi; aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan bb. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. WALI KOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO 20 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021