ABSTRAK Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam pembagian harta bersama Sering timbul masalah antara suami dan isteri mengenai pembagian harta bersama. Harta yang selama ini dimiliki, secara tidak langsung akan menjadi harta bersama sejak terjadinya perkawinan selama tidak dilakukanya perjanjian mengenai pemisahan harta. Permasalahan yang timbul anatara lain mengenai prosedur pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati perkara No .1972/Pdt.G/2016/PA.Pt, hambatan-hambatan dan solusi dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt, serta akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, adapun aspek sosiologis dari penelitian ini yaitu terjun kelokasi untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan di Pengadilan Agama Pati. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitianya adalah Prosedur dalam menentukan harta bersama dan harta bawaan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati perkara No. 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt yaitu dengan dipisahkan mana yang merupakan harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. harta bersama harus dibagi ½ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Kemudian mengenai kedudukan harta bawaan menjadi harta masing-masing. Harta bersama terdapat dalam Pasal 85 KHI dan harta bawaan terdapat dalam Pasal 87 KHI sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bawaan dan harta bersama di Pengadilan Agama Pati perkara No. 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt bahwa para pihak yang menguasai harta bersama harus menyerahkan secara suka rela harta bersama berdasarkan putusan pembagian harta bersama,melakukan pembagian harta secara natural sebagai wujudnya, dilakukan penyitaan Sita Marital oleh juru sita untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia Illusoir, harus pula meletakan Sita Revindikasi untuk mengamankan harta bersama sengketa, memberlakukan hukuman Dwaangsom untuk menjamin para pihak / salah satu pihak apabila tidak mau melaksanakan isi putusan perkara, melakukan pembagian harta secara adil, melakukan Pembagian harta bersama dengan komposisi dibagi duapun belum tentu sepenuhnya dianggap adil keputusannya juga tidak mutlak. Akibat hukum dalam kedudukan harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati perkara No. 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. Adapun akibat hukum yang akan timbul yaitu akibat hukum antara anak dengan suami/istri, akibat hukum antara suami dengan istri, dan akibat hukum dengan harta benda. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian dan Harta Gono-Gini 1
ABSTRACT A common asset in marriage is all the assets acquired during marriage. In the distribution of shared assets Often problems arise between husband and wife regarding the distribution of shared assets. The assets that have been owned, will indirectly become joint assets since the occurrence of the marriage during the absence of the agreement regarding the separation of assets. Problems arising include the procedure for the distribution of shared property and assets after the divorce in the Pati Court of Religion case No. 1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt, obstacles and solutions in resolving disputes regarding the sharing of property and shared assets after the divorce in Pati Religion Court case No.1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt, as well as the legal consequences of the implementation of the distribution of shared property and assets after the divorce in the Pati Court of Religion case No.1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt . This study uses a normative juridical method, which is legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be studied, while the sociological aspects of this research are plunge into location to find out the form and implementation of the Pati Religious Court. Data collection techniques by conducting interviews and literature. The results of his research are procedures in determining joint property and inheritance after the divorce in Pati Religious Court case No. 1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt, which is separated by what constitutes joint assets, property, and assets. joint assets must be divided into 1/2 (one half) if there is a divorce based on Article 97 KHI. Then regarding the position of the inheritance into their respective assets. Joint assets are contained in Article 85 KHI and assets contained in Article 87 KHI insofar as the parties do not determine otherwise. Barriers and solutions that arise in determining the property and property together in Pati Religious Court case No. 1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt that the parties controlling the joint assets must voluntarily submit joint assets based on the decision on the distribution of joint assets, do the distribution of assets naturally as a form, confiscate the Marital Sita by the bailiff to guarantee the plaintiff's claim not in vain Illusoir, must also put Sita Revindikasi to secure the property together with the dispute, impose a Dwaangsom sentence to guarantee the parties / one party if they do not want to carry out the contents of the case verdict, do the distribution of property fairly, share the property together with the composition divided by two not necessarily fully considered fair the decision is also not absolute. Legal consequences in the position of shared property and assets after the divorce in Pati Religious Court case No. 1972 / Pdt.G / 2016 / PA.Pt. The legal consequences that will arise are legal consequences between child and husband / wife, legal consequences between husband and wife, and legal consequences for property. Keyword: marriage, divorce and mutual property 2