II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Teori Kriminologi Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876).Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "statistic kriminil" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.27 Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.28 Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "Crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu 27 Atmasasmita, R. 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 9 28Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 1.
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.29 Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian30 yaitu 1) Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 2) Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya) dan 3) 29 Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, 2001. Kriminologi. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm 12. 30Moeljatno, 2008.Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 14. 18
19 Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok 31, yaitu Pertama adalah proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi a) Definisi kejahatan, b) Unsur-unsur kejahatan, c) Relativitas pengertian kejahatan, d) Penggolongan kejahatan dan e) Statistik kejahatan. Kedua Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi : a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, b) Teori-teori kriminologi dan c) Berbagai perspektif kriminologi. Ketiga adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi : a) Teori-teori penghukuman, b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, 31Alam, A.S dan Ilyas, A. 2010.Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. hlm 1-2
bergerak dalam dua "roda besar" yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.32 Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan 33 yaitu pertama adalah Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). 32Dirdjosisworo, S 1994.Sinopsis Kriminologi Indonesia. Mandar Madju,. Jakarta. hlm.108-143 33 Alam, AS. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm 45-46 20
Kedua adalahCultural Deviance (penyimpangan budaya).Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang- orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya. Ketiga adalahSocial Control (kontrol sosial).Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi34: a) Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.b) Komitme, sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi. c) Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. 34Travis, Hirschi.1969,Causes of Delinquency (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, hlm 16-34) 21
Kemudian yang d) Kepercayaan.akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu 1) Teori Sosiologi (Sociology Theory) Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi.Pengupasan menimbulkan ilmu baru yang disebut criminal sociology.Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat35. 2) Teori Psikoanalitik (Psyco Analytic Theory) Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal36. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia37. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah 35 Rockles, Sutherland. 1950 dalam Simanjuntak, B. 1981. Pengantar Kriminalogi dan Patologi Sosial edisi ke-2.TARSITO. Bandung 36Bertens, K. 2006. Psikoanalisis Sigmund Freud. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama di unduh pukul 21.32 wib 37Staub.1978 ,the psychology of good end evil: why children and adult group help and harm other.,university press, di unduh pukul 22.03wib 22 ini
bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan- dorongan dan perasaan anti-sosialnya. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut: a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah. b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya. B. Pengertian dan Jenis Kejahatan 1. Pengertian Kejahatan Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang 23
diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang.Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.38 Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar39 yaitu sebangai berikut : 1) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 2) M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 38Syahruddin. 2003. Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. hlm 1 39Ibid,.hlm 2-3 24
3) W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 4) Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak). 5) J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya "Paradoks Dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 2. Jenis Kejahatan. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan yaiu pertama adalah penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger 40 sebagai berikut : 1) Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan. 2) Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP. 3) Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. 40Alam, AS 1985. Kejahatan dan Sistem Pemidanan. Fakultas Hukum. UNHAS. Ujung Pandang. hlm 5. 25
4) Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam. Kedua adalah penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-. 3) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut : a) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. b) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against piblicdecency), misalnya perbuatan cabul. Ketiga adalah penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam 41 sebagai berikut : a) Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet. b) Organized crimes, yaitu suatu 41Ibid,., hlm 7. 26
27 kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. c) Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama. Keempat adalah penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh 42 sebagai berikut :a) Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault). b) Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian rel kereta api, pencurian di toko-toko besar. c) Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi. d) Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain. e) Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri. f) Convensional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbory), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain. g) Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius. h) Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan.Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun 42Ibid., hlm 7.
statistik kejahatan 43 adalah sebagai berikut : a) Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu. b) Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain. dan c) Merupakan kenyataan sehari- hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang. C. Pengertian dan Jenis Pencurian 1. Pengertian Pencurian Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum44. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah). Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu: a) Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 1) Perbuatan mengambil, 2) Obyeknya suatu benda, 3) 43Ibid.,hlm 9. 44Prodjodikoro, W. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm 10. 28
Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.b) Unsur obyektifnya, terdiri dari:1) Adanya maksud, 2) Yang ditujukan untuk memiliki dan 3) Dengan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif terdiri dari : 1) Unsur perbuatan mengambil Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain45. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan "mengambil" atau setidak-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil. 45P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2009,Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 2. 29
2) Unsur benda Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang. 3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara. Kemudian unsur-unsur obyektif yaitu : 1) Maksud dan tujuan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan 30
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja. 2) Menguasai bagi dirinya sendiri Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya. 2. Jenis-jenis Pencurian Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian yaitu Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP ). Pencurian biasa ini terdapat didalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:46 46Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 31
32 a) Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil" Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. b) Yang diambil adalah "barang" Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. c) Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain." Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. d). Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Kedua adalah Pencurian dengan Pemberatan.Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan
dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun". Kemudian yang ketiga adalah Pencurian Ringan.Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Ayat 1 Butir 5 yaitu "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah. Keempat yaitu Pencurian dengan kekerasan.Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut: 33
a) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. b) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. c) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. d) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3. d) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak 34
sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang. e) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu 47: 1) Luka berat berarti : a) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. b) Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan. c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, d) Mendapat cacat besar, e) Lumpuh (kelumpuhan), f) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu, g) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan, 2) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri, 3) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama 47 Kitab Undang- Undang Hkum Pidana 35
atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu : "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu." D. Tinjauan Umum Tentang Perkeretaapian Pengertian perkeretaapian Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana , prasarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kreteria, persyaratan, dan prosedur untuk menyelenggarakan transportasi kerta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapin dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel yang terkait dengan perjalan rel kereta api.48 Berdasarkan pengertian perkeretaapian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kereta api adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi. Kereta api sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. E. Teori Tentang Faktor Penyebab Pencurian Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) dimana hal ini dapat merugikan seseorang dan 48 Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian 36
37 membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan pada orang lain. Faktor penyebab pencurian yaitu: 49 1. Motivasi Intrinsik (Intern) a. Faktor intelegensia b. Faktor usia c. Faktor jenis kelamin d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak 2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern) a. Faktor pendidikan b. Faktor pergaulan c. Faktor lingkungan F. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat.Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan.Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, yaitu : 49 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.
a) Upaya Preventif Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi.Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. b) Upaya Represif Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana 38
biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut. 39