Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877 E-mail: jurnal.respublica@ac.id Website: KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTAD DIKAITKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Duwi Handoko1, Martha Hasanah R2 Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia, Email: Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia, Email: Article Info Abstract Article History: Received : 01-01-2021 Revised : 20-06-2021 Accepted : 10-09-2021 Published : 28-11-2021 Keywords: Keyword 1 : Muslims Keyword 2 : sentence Keyword 3 : postasy Death The concept of entering Islam has no coercion but out of Islam there is a punishment for the perpetrator in essence is a delivery of the Prophet to mankind who was commanded by Allah SWT Who Sees His servants. Whoever enters Islam, indeed they have been guided and whoever apostates, then God will bring a people that Allah loves them and they love Him, who are gentle towards those who believe, who are harsh against those who disbelieve, who strive in the way of Allah, and who are not afraid of the reproach of those who like to criticize Criminal arrangements against apostates in Islamic criminal law must be killed after passing the advisory and execution deadlines carried out by the authorities, namely at the behest of the judge. Whereas in positive criminal law in Indonesia, which has not applied Islamic criminal law, apostates are not killed. Islamic criminal law provisions against apostates associated with human rights based on Indonesian positive law is certainly something that is not possible at this time. But in essence, there is no doubt that the death penalty for apostates is because the main rights and obligations for every Muslim these are Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: : 01-01-2021 Diterima : 20-06-2021 Direvisi Disetujui : 10-09-2021 Diterbitkan : 28-11-2021 Kata Kunci: Keyword 1 : muslim Keyword 2 : Murtad Keyword 3 : Hukuman mati Konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya pada hakikatnya adalah suatu penyampaian Rasulullah kepada umat manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT Yang Maha Melihat akan hamba-hamba- Nya. Barangsiapa yang masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang murtad, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam adalah harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang belum menerapkan hukum pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia tentunya sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 1
. PENDAHULUAN Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.1 Sedangkan yang dimaksud dengan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.2 Islam sebagai agama mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersumber dari tauhid yang menjadi inti akidah. Dari akidah itu mengalir syariah dan akhlak Islami. Ketiganya (akidah, syariah dan akhlak) laksana bejana yang berhubungan. Syariah dan akhlak, mengatur perbuatan dan sikap seseorang baik di lapangan ibadah maupun di lapangan muamalah.3 Agama Islam adalah agama wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah selama (dibulatkan) dua puluh tiga tahun. Sebagai agama wahyu, komponen utama agama Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis.4 Selain tentang komponen utama agama Islam, di dalam al-Quran perkataan ilmu (pengetahuan tentang sesuatu) dalam berbagai bentuk disebut sebanyak 854 kali. Karena banyak dan seringnya perkataan itu disebut dalam berbagai hubungan (konteks), dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan ilmu sangat penting dan sentral dalam agama Islam. Perkataan 'ilm dilihat dari sudut kebahasaan bermakna penjelasan. Dipandang dari akar katanya artinya kejelasan.5 Salah satu bidang ilmu yang harus dipelajari dan dipahami dengan benar adalah ketentuan mengenai muslim yang keluar dari agama Islam atau murtad. 1 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 15. 2 3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 42. 4 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 383. 5 Ibid., hal. 549. Ibid., hal. 383. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 2
Seorang muslim yang murtad keluar dari agamanya, adalah perbuatan yang paling puncak dari kufur. Sehingga orang yang murtad dihukum dengan cara dihapuskan semua amal perbuatan baik sebelumnya. Tindakan seorang yang murtad adalah kebalikan dari tindakan masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam, maka semua perbuatan buruknya diampuni Allah dan dianggap seolah sudah tidak ada lagi. Sedangkan seorang muslim yang murtad keluar dari agamanya, maka semua amal baiknya pun dihapus seolah dia tidak pernah melakukannya.6 Selain ketentuan tersebut, hal lain yang terkait dengan perilaku murtad adalah adanya hukuman bagi pelakunya dalam lingkup hukum pidana Islam yang merupakan hukuman yang termasuk hak Allah SWT. Hukuman yang termasuk hak Allah SWT ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah yang termasuk hak Allah SWT itu ada tujuh, yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, harabah (pembegalan/ perampokan), gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan.7 Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak melandasi hukum materiil dan formilnya (khususnya dalam hukum pidana) dengan hukum jinayah meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan terkait dengan tidak diterapkannya syariat Islam di Indonesia. Selain itu, hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimanakah perspektif HAM dalam menanggapi hukuman mati bagi pelaku murtad. Secara duniawi, dalam hukum Islam, hukuman buat orang yang murtad adalah dibunuh hingga mati, setelah sebelumnya diminta untuk bertaubat dan mencabut hal-hal yang membuatnya murtad. Dengan demikian secara hukum, darahnya menjadi halal. Pemerintah Islam atas nama negara berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi mati atas orang yang telah dinyatakan secara sah telah menjadi murtad dari agama Islam. Namun apa batasan sikap riddah? Siapa yang berwenang untuk menjatuhkan vonis murtad? Murtad yang bagaimana yang wajib dijatuhi hukuman mati? Bagaimana proses pengadilan dan menetapan kemurtadan pada seseorang? Dengan cara bagaimana hukuman mati itu dilaksanakan? Apakah orang yang 6 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 213. 7 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 18. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 2
dituduh murtad dapat membela diri? Semua pertanyaan itu perlu untuk dijawab sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta bercermin dari apa yang telah dijalankan oleh para salafus-shalih.8 Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas adalah mengenai konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya, pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam dan dalam hukum pidana positif di Indonesia, dan ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya, untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam dan dalam hukum pidana positif di Indonesia, dan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian tanpa menggunakan analisis secara statistik atau matematika. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 Konsep Masuk Agama Islam Tidak Ada Pemaksaan, Tetapi Keluar dari Agama Islam terdapat Hukuman bagi Pelakunya Allah SWT telah mengikat perjanjian dengan semua manusia. Sebagian dari mereka ada yang menepatinya dan sebagian lainnya menyalahinya. Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quranul-Karim bahwa ada perjanjian yang telah diikat antara Allah SWT dan keturunan Adam. Dengan berlalunya waktu, datanglah kelalaian ke dalam hati sebagian manusia sehingga mereka menyalahi janji itu dan mengambil tuhan-tuhan selain Allah SWT.9 8 Ahmad Sarwat, Op. Cit., hal. 214. 9 Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, Dosa-dosa Besar (Kajian Hukum), (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 192-193. Diterjemahkan dari buku M. Mutawalli asy-Sya'rawi, Al-Kaba'ir, Darul Alamiah lil Kitab wan Nasyr, Kairo, 1998. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 3
Konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan, salah satunya diatur dalam Surat Ali Imran ayat 20: ْ نِإَف َْكوُّجاَح ْ لُقَف ُْت مَل سَأ َْيِه ج َو ِْ ْ لُق َو َْنيِذَلِل اوُتوُأ َْباَتِك لا َْنيِ مُ يِ ِلِل ِْنَم َو ِْنَعَبَتا ْ ۗ لْا َو ْ مُت مَل سَأَأ ْ ۗ ْ نِإَف َ ْ سَأ ُْمَل او ِْدَقَف ا وَدَت ها ْ ۗ ْ نِإ َو ا وَل َوَت اَمَنِإَف َْك يَلَع ُْغ َلََب لا ْ ۗ َاللّ َو ْ ري ِصَب ُْ ِْداَبِع لاِب Artinya: Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang- orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi10: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah) dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Konsep keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya, salah satunya diatur dalam Surat Al Maa'idah ayat 54: َنوُدِهاَجُي َني ِرِفاَكْلا ى ٌميِلَع ٌعِسا َو ُ َلَع ٍة َّزِعَأ َنيِنِم ْؤُمْلا ىَلَع ٍةَّلِذَأ ُهَنوُّب ِحُي َو ْمُهُّب ِحُي ٍم ْوَقِب ُ َذ ۚ ٍمِئ َلَ َةَم ْوَل َنوُفاَخَي َلَ َو ِ َّاللَّ ُلْضَف َكِلَٰ ۚ ُءاَشَي ْنَم ِهيِت ْؤُي ِ َّاللَّ َو َّاللَّ يِتْأَي َف ْوَسَف ِهِنيِد ْنَع ْمُك َّاللَّ ِليِبَس يِف ْنِم َّدَت ْرَي ْنَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. 10 Ummi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi Al Kitab. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 4
Seorang muslim akan beresiko menjadi kafir dan murtad dengan meyakini suatu kepercayaan tertentu, atau melakukan jenis pekerjaan tertentu, atau mengucapkan lafadz dan juga karena mengucapkan pernyataan tertentu. Pada umumnya batas-batas yang bisa dijadikan patokan perbuatan, perkataan dan keyakinan yang bisa mengakibatkan pelakunya menjadi orang murtad, antara lain: 1. Murtad Terkait dengan Keyakinan a. Sifat Allah Para ulama sepakat bahwa siapa saja dari umat Islam yang meyakini bahwa tuhan itu tidak ada alias atheis, dia telah murtad dari agama Islam. Demikian juga bila mengingkari satu dari sifat-sifat Allah yang jelas, tegas, dan tsabit, maka dia telah murtad keluar dari agama Islam, seperti menyatakan Allah punya anak, istri dan sebagainya. Termasuk bila seseorang mengatakan bahwa Allah itu tidak abadi, atau sebaliknya malah mengatakan alam ini kekal abadi, maka dia telah murtad. b. Al-Quran Orang yang menolak kebenaran Al-Quran, bahwa kitab itu turun dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, turun dengan tawatur, melalui Jibril alaihissalam, dengan bahasa Arab, serta menjadi mukjizat buat Rasulullah SAW, dan dengan itu Allah menantang orang Arab untuk membuat yang setara, maka dia sudah murtad. Termasuk di dalamnya kategori murtad adalah orang yang menolak kebenaran satu ayat dari ribuan ayat Quran, kecuali bila ayat itu memang multi tafsir atau sudah dinasakh hukumnya. c. Muhammad SAW 2. Murtad Terkait dengan Perkataan 3. Murtad Terkait dengan Perbuatan, seperti sujud kepada berhala, meninggalkan sholat fardhu, dan mengingkari kewajiban zakat.11 Kejahatan murtad (keluar agama) oleh seorang muslim (baik laki-laki atau perempuan) harus diselesaikan menurut sanksi hukum yang telah ditentukan (hudud). Pelaksanaan hukuman tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pelaku apabila telah dinyatakan terbukti melakukan kesalahan. 11 Ahmad Sarwat, Op. Cit., hal. 215-217. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 5
Pada dasarnya hukum hudud wajib bila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sifat kewajiban ini adalah li al-fauri dan bukan kewajiban yang boleh ditunda-tunda. Namun bila ada hal-hal tertentu, maka hukum hudud memang harus ditunda. Di antara hal-hal yang bisa membuat pelaksanaan hukum hudud harus ditunda adalah orang yang sedang dalam keadaan sakit, wanita yang sedang hamil, dan orang yang sedang mabuk, hingga dia sadar dari mabuknya.12 Dari Masruq dari Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah" (HR. Bukhari, Muslim, At- Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy).13 Orang yang meninggalkan salat fardu yang lima, kalau ia meninggalkannya karena ingkar (membantah) akan wajibnya (sedangkan ia tidak ada uzur) maka ia dianggap kafir seperti murtad, karena ia menyangkal (membantah) perintah Allah yang paling istimewa. Orang semacam itu berarti juga mendustakan Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib dihukum mati seperti orang yang murtad, juga tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam.14 Sabda Rasulullah SAW: "Perbedaan antara hamba Allah SWT dengan kafir ialah meningalkan salat (Riwayat Muslim). Kalau seseorang meninggalkan salat karena malas saja sedangkan ia mengakui akan wajibnya, maka ia tetap dianggap orang Islam, dan wajib disuruh tobat. Kalau ia tobat (berarti ia kembali mengerjakan salat), ia tidak dihukum mati. Tetapi kalau ia tidak mau tobat (tidak salat) ia dihukum mati juga; hanya, hukum mati di sini dianggap siksaan, karena dia masih dianggap orang Islam. Oleh karena itu, dia tetap dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan di pekuburan orang Islam.15 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 Pengaturan Pidana terhadap Murtad dalam Hukum Pidana Islam dan Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum Islam, harus dibunuh setelah 12 Ibid., hal. 90. 13 Ibid., hal. 176. 14 Sulaiman Rasjid, (Bandung: Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 446. 15 Ibid., hal. 446. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 6
melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia". Di samping hukum bunuh, Allah SWT mengganjar orang murtad dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman: "Orang yang murtad dari agamanya , dan mati dalam kekafiran, maka hapus segala amalannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya." (al- Baqarah: 217) . Kekal di dalam neraka bermakna tidak ada peluang ampunan bagi mereka. Terlebih lagi kalau murtad itu dilakukan berulang-ulang. Allah SWT menegaskan: "Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kembali dan selanjutnya kafir lagi dan berketerusan dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjuki mereka jalan yang lurus" (an-Nisa':137). Deskripsi al-Qur'an yang begitu gamblang tentang murtad menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar.16 Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.17 Riddah ialah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama. Terjadinya karena tiga sebab: Pertama, perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu, dan lain-lainnya. Kedua, perkataan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah atau Rasul-Nya, begitu memaki salah seorang nabi Allah. Ketiga, iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal, Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minum arak, begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama akan halalnya.18 Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) wajib disuruh tobat tiga kali. Kalau tidak juga mau tobat, wajib dihukum mati.19 Keluar dari Islam atau murtad, akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga. Betapa tidak, pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau 16 Artikel: Husnaini A., Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf "h" KHI), hal. 5. 17 Rusjdi Ali Muhammad, DIYAT Dalam Perspektif Islam, (Aceh: IAIN Ar Raniry, 2007), hal. 206. 18 Sulaiman Rasjid, Op. Cit., hal. 445. 19 Ibid., hal. 445. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 7 juga
isterinya tidak lagi seagama dengannya, hal mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI), sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa tahun, malah mungkin telah memiliki beberapa orang anak. Di samping itu, ada juga pihak yang murtad mengajak pasangannya untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah iman, terlebih lagi karena tekanan ekonomi, ajakan tersebut mungkin menjadi sebuah alternatif. Namun, bagi yang kuat iman tentunya ajakan tersebut akan dikesampingkan kendatipun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan segala konsekuensinya.20 Keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam (riddah) didasari pertimbangan, yaitu: Pertama, menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis. Kedua, menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. Ketiga, melecehkan agama berarti melecehkan Allah, dan melecehkan Sunnah Rasulullah.21 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 Ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Murtad Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Murtad mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Senada dengan definisi tersebut, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran.22 Mengacu kepada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama. Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a. Balig berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum. b. dilakukan atas 20 Husnaini A., Op. Cit., hal. 2. 21 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 77. 22 Husnaini A., Op. Cit., hal. 2-3. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 8
kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahlu 106 yang artinya sebagai berikut: "Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa)". Islam mengajarkan agar orang yang murtad diberi nasehat untuk taubat dan kembali masuk Islam. la diberi tempo berfikir selama tiga hari.23 Sanksi terhadap orang yang murtad adalah dibunuh. Sanksi hukum dimaksud, disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum pria sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah sanksinya adalah di penjara bukan dibunuh, sedangkan jumhur fuqaha (mayoritas ahli fiqh), menolak pendapat Abu Hanifah dan sepakat bahwa hukuman mati terhadap orang murtad berlaku bagi pria dan wanita. Konsekuensi hukum secara moral terhadap orang murtad sama dengan orang kafir harbi, yaitu putus hubungan kemasyarakatan secara totalitas, termasuk hubungan suami istri, pertalian darah, dan pembagian harta warisan. Yang disebutkan terakhir itu, adalah tidak boleh saling mewarisi antara anak dengan ayah, ibu, suami dengan istri karena ada perbedaan agama.24 Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT bagi pelaku jenis dosa-dosa hudud. Namun para ulama tidak sepakat sepenuhnya tentang jenis dosa apa saja yang termasuk di dalamnya, dan yang tidak temasuk di dalamnya. Hukuman hudud telah disepakati oleh para ulama pada beberapa dosa tertentu, dan mereka berbeda pendapat pada beberapa kesalahan dan pelanggaran yang lainnya. Di antara pelanggaran atas dosa-dosa yang telah disepakati untuk dijatuhkan hukuman hudud adalah zina, qadzaf, mabuk, pencurian, dan pembegalan. Sisanya seperti hudud minum khamar, murtad, baghyi, qishash, meninggalkan shalat dan murtad.25 Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada enam macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan minum khamar. Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada tujuh macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad dan Baghyu. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada delapan 23 Ibid., hal. 3. 24 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 76-77. 25 Ahmad Sarwat, Op. Cit., hal. 86-87. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 9
macam, yaitu zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, baghyu, dan meninggalkan shalat. Kalau dirinci secara bentuk tabel, kira-kira hasilnya seperti berikut.26 Tabel I.1 Jenis-jenis Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam Hudud Zina Qadzaf Mabuk Pencurian Pembegalan Murtad Baghyu Meninggalkan Shalat Hanafi Maliki Syafi'ie √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ √ Jenis-jenis hukuman di dalam hukum pidana Islam menurut Topo Santoso sebagaimana yang dikutip oleh Ade Maman Suherman, yaitu sebagai berikut: Tabel I.2 Jenis-jenis Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam No Golongan Hukuman Jenis Tindak Pidana Hukuman 1 2 Hudud Qisas-Diyat Dera 100 kali. Pengasingan. Rajam. Dera 80 kali. Dera 80 kali. Potong tangan. Hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki, pengasingan. Hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Zina. Qadzaf (menuduh zina). Minum khamar. Pencurian. Hirabah (ganggu keamanan). Murtad. Pemberontakan. Pembunuhan dengan sengaja Pembunuhan menyerupai sengaja Pembunuhan karena kesalahan. Diyat. Penganiayaan Menimbulkan luka karena kesalahan Pembunuhan menyerupai Diyat. Pembalasan setimpal. Diyat. 3 Kifarat Membebaskan hamba, memberi 26 Ibid., hal. 87-88. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 10
sengaja Pembunuhan karena kesalahan. Perusakan puasa. Perusakan ihram. Melanggar sumpah. Menggauli istri sewaktu menstruasi. Menggauli istri sesudah dihar. makan dan pakaian orang miskin, berpuasa. 4 Ta'zir Tindak pidana selain di atas. Hukuman mati, hukuman dera, kurungan, diasingkan, salib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, denda. Sumber: Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 271. Berdasarkan tabel di atas, perlu kiranya diberikan beberapa pengertian terhadap jenis hukuman kepada umat Islam yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana Islam, yaitu sebagai berikut: 1. Hudud secara etimologis mempunyai banyak arti, yaitu batasan sesuatu, sesuatu yang telah ditentukan, larangan. Sedangkan pengertian hudud secara terminologis adalah: Had (hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dan arti 'uqubah muqaddarah adalah bahwa hukuman telah dibatasi, ditentukan, tidak ada pada hukuman itu batasan terendah dan batasan tertinggi. Artinya bahwa hukuman itu adalah hak Allah Swt., dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok).27 2. Bentuk hukuman hudud secara syariah ada lima macam, yaitu: a. Rajam. Rajam adalah bentuk hukuman yang langsung Allah SWT tetapkan bagi pelaku zina muhshan. b. Cambuk. Hukum cambuk berlaku untuk beberapa tiga jenis dosa, yaitu: Zina hukuman buat perzinaan ghairu muhshan, Qadzaf juga untuk orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang bisa diterima. Minum Khamar peminum khamar. c. Taghrib atau pengasingan. Hukuman ini diberlakukan buat orang yang berzina ghairu muhshan. 27 Mardani, Op. Cit., hal. 17-18. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 11
d. Pemotongan. Yang dimaksud dengan pemotongan di sini adalah pemotongan tangan bagi pencuri yang mencukupi syarat pemotongan, sebagai hukuman atas perbuatannya. e. Bunuh. Hukum bunuh diberlakukan buat orang yang telah melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain secara sengaja, dengan alat yang lazim atau memungkinkan digunakan untuk membunuh, setelah terbukti di pengadilan semua ketentuan dan syaratnya.28 Rashin Soodmand adalah seorang Kristen Iran berusia 29 tahun. Ayahnya, Hossein Soodmand, adalah pria terakhir yang dieksekusi di Iran karena murtad dari Islam, dianggap sebagai "kejahatan" berat karena meninggalkan agama. Ia telah meninggalkan Islam dan menjadi seorang Kristen pada tahun 1960, yaitu saat ia berusia 13 tahun. Tiga puluh tahun kemudian, ia digantung oleh otoritas Iran atas keputusannya itu. Berdasarkan kasus ini, terjadilah pro dan kontra terhadap hal tersebut, terutama dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.29 Sebelum menguraikan lebih lanjut pro dan kontra tersebut, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,30 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. David Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris, berdiri sebagai salah satu dari sangat sedikit politisi dari negara Barat yang melancarkan protes tertulis menentang hukuman mati bagi orang yang murtad dari agamanya. Protes dari Uni Eropa hampir tidak terdengar, sementara pada saat yang sama, Jerman, partner dagang luar negeri terbesar Iran, telah meningkatkan perjanjian bisnisnya dengan Iran lebih dari lima puluh persen. Pada dasarnya, PBB pun tidak mengatakan apa-apa.31 Hikmah yang dapat dipetik dari hal ini adalah tidak ada keraguan hukuman mati bagi pelaku murtad karena hal tersebut adalah hak dan kewajiban utama bagi manusia. 28 Ahmad Sarwat, Op. Cit., hal. 88-89. 29 Artikel: Digantung karena menjadi seorang Kristen di Iran, 2008, hal. 2. 30 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 31 Artikel: Digantung karena menjadi seorang Kristen di Iran, 2008, hal. 2. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 12
Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.32 Sudah seyogianya, Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia melakukan rekonstruksi pembangunan hukum nasional yang menghargai komunitas mayoritas dengan tidak mengesampingkan komunitas lainnya dari golongan non-Muslim. Dalam merekonstruksi Hukum Islam dalam konteks ke-Indonesia-an merupakan tantangan bagi para ahli hukum Islam, seluruh umat Islam, dan politisi Muslim untuk menjadikan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.33 Sebagai akhir dari penulisan ini, dikutip sebuah fatwa yang menyebutkan: Seseorang di antara kalian menganggap rendah shalatnya dibanding sholat mereka, juga puasanya dibanding dengan puasa mereka, mereka membaca al-Qur'an akan tetapi tidak melebihi dari tenggorokan mereka saja, mereka keluar (murtad) dari agama lslam seperti halnya anak panah melesat dari busurnya, maka di mana saja kalian mendapatkan mereka bunuh saja mereka karena dengan membunuh mereka kalian akan mendapatkan ganjaran dari Allah pada Hari Kiamat kelak (Al-Bukhari 3610, 3611 dan Muslim dengan makna yang sama). KESIMPULAN Konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya pada hakikatnya adalah suatu penyampaian Rasulullah kepada umat manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT Yang Maha Melihat akan hamba- hamba-Nya. Barangsiapa yang masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang murtad, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam adalah harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak 32 Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hal. 8. 33 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 267. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 13
berwenang, yakni atas perintah hakim. Sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang belum menerapkan hukum pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia tentunya sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini. Tetapi pada hakikatnya, tidak ada keraguan hukuman mati bagi pelaku murtad karena hal tersebut adalah hak dan kewajiban utama bagi setiap umat muslim. DAFTAR PUSTAKA Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, Dosa-dosa Besar (Kajian Hukum), Jakarta: Gema Insani Press, 1998. Diterjemahkan dari buku M. Mutawalli asy-Sya'rawi, Al- Kaba'ir, Darul Alamiah lil Kitab wan Nasyr, Kairo, 1998. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat, Jakarta: DU Publishing, 2011. Artikel: Digantung karena menjadi seorang Kristen di Iran, 2008. Artikel: Husnaini A., Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf "h" KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Rusjdi Ali Muhammad, DIYAT Dalam Perspektif Islam, Aceh: IAIN Ar Raniry, 2007. Sulaiman Rasjid, Bandung: Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, 1994. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 14