ANALISIS BEBAN KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) MENGGUNAKAN METODE FTE (FULL TIME EQUIVALENT) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH Ricky Febriansyah, Ana Husnayanti KPU Kabupaten Bangka Tengah Politeknik Kesehatan Pangkalpinang E-mail: ABSTRAK Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 menjadi beban kerja yang sangat berat dan luas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini karena KPPS harus melayani pemilih memberikan suara sebanyak 5 (lima) surat suara. Beban KPPS terjadi pada sebelum pemungutan dan penghitungan suara dan sesudahnya. Beban berat KPPS menyebabkan mereka kelelahan sehingga mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai ada mengalami kecelakaan kerja seperti sakit dan meninggal dunia. Untuk itu diperlukan penghitungan beban kerja dengan metode FTE (Full Time Equivalent). Metode FTE dengan cara membagi hasil kerja dengan waktu realnya. Metode penelitian ini berlokasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebab KPSS mengalami kesalahan penghitungan sehingga harus dilakukan pembukaan kotak suara pada saat pleno di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Metode yang digunakan dengan menggunakan work sampling pada proses penghitungan suara yang dikerjakan KPPS di TPS. Dari hasil penghitungan FTE, beban kerja KPPS masuk dalam katergori overload, rata-rata diatas 2. Dengan adanya data FTE ini maka sebagai rekomendasi bagi penyelenggaraan pemilu agar tidak memberikan beban kerja yang berat bagi KPPS. Menyederhanakan sistem pemilu dan memperhatikan dengan menyiapkan tenaga medis agar dapat memberikan pertolongan jika ada anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. Kata Kunci : KPPS, Beban Kerja, Pemilihan Umum Serentak Work Load Analysis Voter Organizer Groups (KPPS) Using The FTE (Full Time Equivalent) Method In The General Election Of 2019 In Central Bangka Regency ABSTRACT The 2019 Simultaneous Elections became a very heavy and broad workload for the Voter Organizer Group (KPPS). This is because KPPS must serve voters as many as 5 (five) ballots. KPPS expenses occur before and after the vote count and afterwards. The heavy burden of KPPS causes them to be exhausted, thus interfering with the voting and counting process, even to the point of having an occupational accident such as illness and death. For this reason, it is necessary to calculate the workload using the FTE (Full Time Equivalent) method. FTE method by dividing the 42
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 work with real time. This research method is located at the Polling Station (TPS) 02 Padang Baru Village, Pangkalan Baru Subdistrict, Central Bangka Regency, because KPPS has miscalculated so that the ballot box must be opened at the plenary level at the PPK (District Election Committee). The method used by using work sampling in the process of counting votes conducted by KPPS at the TPS. From the FTE calculation results, the workload of the KPPS is included in the overload category, averaging above 2. With this FTE data as a recommendation for organizing elections so as not to provide a heavy workload for the KPPS. Simplify the electoral system and pay attention by preparing medical personnel so that they can provide assistance if a KPPS member has an occupational accident. Keywords: KPPS, Workload, Simultaneous Election PENDAHULUAN Penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak berawal dari ide akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang menggugat Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013 silam. Dengan gugatan teregistrasi nomor 14/PUU-XI/2013. MK pun mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan penyelenggaraan pilpres harus menghindari tawar menawar (bargaining) politik bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga terciptanya negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang1. Penyelenggara Pemilu seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 1 angka 7 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Sementara Badan Adhoc menurut PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2019 terdiri atas PPK, PPS dan KPPS. PPK bertugas di tingkat Kecatamatan, PPS ditingkat Kelurahan/Desa dan KPPS ditingkat TPS. Pada Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak dengan memilih 5 (lima) surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (Solihah, 2017: 84). Pemilu serentak 2019 membutuhkan kertas suara yang lebih banyak serta waktu yang dibutuhkan pemilih di dalam bilik suara menjadi lebih banyak. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan serentak pada tahun 2019 kemarin menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Permasalahan dari penyelenggara pemilu khususnya di tingkat KPPS efisiensi-semu 43
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 dimana banyak anggota KPPS mengalami kecelakaan kerja seperti sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan total ada 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 orang sakit2. Menteri Kesehatan Nila Moeleok menjelaskan hasil investigasi kementerian kesehatan terkait kematian petugas KPPS karena adanya riwayat penyakit yang diderita para petugas KPPS seperti Hipertensi Emergency, Diabetes, Asma, Dispepsia, Gastrits, infeksi saluran kemih, typoid, syncope, gagal ginjal, respiratory failure, meningistis, sepsis, dan stroke. Kemudian ditambah lagi beban kerja yang sangat berat. Dalam kajian (Pandiangan, 2019: 16) menyatakan tanggung jawab dan beban kerja KPPS yang luas dan berat pada pemilu 2019, diharapkan adanya perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPPS. Pemilu 2019 kemarin kualitas dan peluang akan digugat oleh masyarakat dan peserta pemilu, sangat ditentukan dari hasil kerja KPPS apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Selanjutnya Kualitas kerja KPPS dalam jurnal dari (Gorantokan, 2017:18-19), menyimpulkan bahwa kualitas kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014 belum optimal karena pengetahuan, keterampilan dan kemampuan terbatas. Salah satu yang menarik dalam penelitian tersebut adalah adanya sebagian anggota KPPS yang mengkonsumsi minuman berakhohol sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan proses penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan jadual yang sudah ditetapkan oleh KPU. Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS (Susanto, 2014: 12) pada Pemilu legislatif tahun 2014 menunjukan beban pekerjaaan dalam pemungutan suara adalah ketua, anggota kedua, ketiga dan keempat. Tugas ketua KPPS sibuk dalam memimpin proses pemungutan suara, mengatur pemberian surat suara kepada pemilih, mengisi formulir dan menandatangani sejumlah dua ribu surat suara. Tugas anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga berat karena harus mengisi alamat dan nomor TPS dalam surat suara sejumlah dua ribu surat suara. Tugas KPPS Keempat sangat berat karena kuantitas pekerjaan banyak mengurusi pendataan pemilih. Sedangkan tugas anggota KPPS kelima hanya mengawasi penggunaan bilik suara, KPPS keenam mengawasi penggunaan kotak suara dan KPPS ketujuh mengawasi pencelupan jari tangan ke dalam tinta tanda pemilih. Terlebih ketika proses penghitungan suara, ketua KPPS harus mengumumkan sah/tidak sah tanda coblos pada surat suara sejumlah dua ribu surat suara dengan suara keras dan jelas. Sementara anggota KPPS kedua dan ketiga juga berat karena harus mengisi formulir C1 dengan proses pengisian yang rumit sejumlah 17 rangkap. Beban kerja yang sangat berat bagi KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya irregularitas (Susanto, 2014: 14) yang dilakukan oleh KPPS seperti kesalahan petugas KPPS dalam penulisan dan penjumlahan dalam 2 44
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 formulir C1 yang banyak terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu di Yogyakarta. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan ketidak percayaan pemilih dan peserta pemilu terhadap hasil rekapitulasi yang telah diumumkan oleh KPU Kota Yoyakarta. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan akibat kesalahan penjumlahan formulir C1 sebagai materi gugatan ke Bawaslu Provinsi Yogyakarta terhadap 23 TPS di Kota Yogyakarta. Pada Pemilu 2014 yang belum penggabungan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif, banyak kesalahan yang dilakukan KPPS, apalagi pada Pemilu Serentak 2019 kemarin. Terdapat fenomena menarik yang dirasakan oleh KPPS dengan adanya beban kerja yang sangat berat. KPPS dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas dengan dibuktikan surat pernyataan. Tetapi beban kerja yang sangat berat melebihi standar kerja pada umumnya yang belum tentu bisa dilaksanakan oleh manusia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan telah diselenggarakan simulasi pemungutan suara di salah satu TPS di Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Kabupaten Bangka Tengah. Walaupun pelaksanaan dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bangka Tengah. Tetap saja tidak bisa dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Pemungutan dan Penghitungan suara terlaksana selama 24 (dua puluh empat) jam lebih atau satu hari satu malam, hal ini target selesainya pemungutan, tidak memungkinkan penghitungan pada tanggal 17 April 2019 (24 jam). tercapainya Pada proses penghitungan suara calon anggota DPR, KPPS harus mencatat hasil suara dengan mengisi di model C1-Plano-DPR kemudian harus mencari nama calon anggota DPR yang disebutkan oleh ketua KPPS ketika membaca hasil pemungutan surat suara. Dengan total ada 16 (enam belas) partai politik peserta pemilu kemudian harus mencari partai politik, kemudian mencari lagi calon anggota DPR di partai politik yang dituju. Hal ini sangat memerlukan ketelitian bagi KPPS agar tidak terjadi kesalahan. Beban KPPS dirasakan sangat berat karena mereka bekerja bukan hanya pada hari pencoblosan tetapi sebelum dan sesudah pelaksanaan pemungutan. Seperti pada buku panduan KPPS pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 tahapannya meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengumuman hasil penghitungan suara. Bahkan jika terjadinya kesalahan dan temuan di TPS yang dilakukan oleh KPPS maka akan dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU). Kesalahan dan temuan yang dilakukan KPPS bukan karena hal disengaja tetapi karena beban kerja meliputi fisik dan pikiran sehingga mereka kelelahan tidak dapat membedakan mana E-KTP yang sesuai. Sebelum pemungutan suara, KPPS diperintahkan untuk mempersiapkan seperti pengumuman tempat dan waktu pemungutan suara, penyampaian formulir Model C6-KPU kepada Pemilih, penerimaan logistik dari PPS kepada KPPS dan persiapan TPS. Fakta di lapangan, ketika pada tahapan persiapan beban kerja KPPS yang dirasakan sangat berat adalah menyampaikan formulir model C6-KPU kepada pemilih paling lambat 14 April 2019. Mereka berjalan door to door ke rumah pemilih menyerahkah formulir C6-KPU. Apalagi jika pemilih tidak berada di rumah karena kerja atau urusan lain, maka mereka harus 45
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 kembali lagi ke rumah pemilih untuk menyerahkan. Seperti kejadian yang dialami Pranto, anggota PPS Desa Padang Baru jika di TPS 02 Desa Padang Baru, ketika anggota KPPS menyerahkan formulir C-6-KPU, pemilih tidak ada ditempat, maka mereka kembali lagi ke rumah pemilih tersebut. Masalah lain sebelum hari pemungutan adalah penerimaan logistik TPS dari PPS ke KPPS. Logistik diterima paling lambat 16 April 2019 tetapi logistik di kantor beberapa Desa/Kelurahan baru menerima Desa/Kelurahan pada tanggal 16 April 2019 malam hari. Seperti di desa Beluluk, PPS baru menerima logistik pada H-1 malam hari. Pendistribusian logistik dari PPS ke KPPS baru bisa dilaksanakan pada malam harinya, bahkan penerimaan di TPS oleh KPPS baru jam 5 subuh pada tanggal 17 April 2019. Persiapan sebelum pemungutan dan penghitungan sudah menjadi beban kerja yang sangat berat bagi KPPS. Mereka sudah lelah sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Mereka ada yang belum istirahat. Dampaknya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 tidak optimal. Banyak kesalahan dan temuan yang dilakukan KPPS yaitu pada penghitungan di C1-Plano sehingga dilakukan pembukaan kotak suara pada saat pleno di tingkat PPK dengan disaksikan oleh Panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam), saksi dan pihak kepolisian. Pembukaan kotak suara bertujuan untuk melihat hasil C1- Plano berhologram. Hampir semua KPPS se-Kabupaten Bangka Tengah diwakili oleh masing-masing ketua datang untuk memperbaiki C1-Plano di tingkat PPK. Salah satunya TPS 02 Desa Padang Baru, KPPS datang ke kantor Kecamatan Pangkalan Baru untuk membuka kotak suara memperbaiki C1-Plano karena ada kesalahan. Beratnya beban kerja yang dialami oleh KPPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Bangka Tengah harus dihitung dengan metode FTE (Full Time Equivalent). Dengan perbandingan antara jumlah total jam kerja berbayar dengan jumlah jam kerja dalam suatu periode. Satuan ini digunakan untuk menilai anggota KPPS tanpa memandang perbedaan total jam kerjanya. Dalam hal ini pada proses penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13;00 WIB sampai pukul 00:00 WIB (11 jam). Dengan adanya data beban kerja KPPS sehingga dapat dievaluasi kembali penyelenggaraan pemilu khususnya di tingkat KPPS agar tidak ada lagi KPPS mengalami kelelahan yang berakibat kesalahan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Dengan memperbaiki sistem pemilu yang sederhana dan tidak membebankan kerja penyelenggara pemilu terutama KPPS, khususnya pada proses penghitungan suara. KONSEP DAN PENDEKATAN A. Beban Kerja Menurut (Gibson, dkk 1993:163) beban kerja adalah tekanan sebagai tanggapan yang tidak dapat menyesuaikan diri, dipengaruhi oleh perbedaan individual atau proses psikologis yakni suatu konsekuansi dari setiap tingdakan ekstern (lingkungan, situasi, peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologi atau fisik) terhadap seseorang. 46
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Menurut (Munandar, 2001), beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Selain itu, menurut (Moekijat, 2004) beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil kerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam bagian tertentu. Penentuan Beban kerja menurut (Purnomo Hari 2015, 179) sesuai dengan Kep.Men. PAN Nomor : Kep/75/M.PAN/7/2004 adalah didasarkan pada standrar kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. Beban kerja atau workload (Puteri, 2017: 2) merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi "permintaan" dari pekerjaan tersebut. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan/kapasitas manusia. Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang. Beban kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tertentu. Menurut (Tarwaka, 2010: 1), pengukuran beban kerja dapat digunakan untuk beberapa hal berikut yaitu : 1. Evaluasi dan perencanaan tata kerja keselamatan kerja; 2. Pengaturan jadwal istirahat; 3. Spesifikasi dan seleksi personil; 4. Evaluasi jabatan; dan 5. Evaluasi tekanan dari faktor lingkungan. Beban kerja menurut Menpan (Dhania, 2010: 2) adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dapat disimpulkan sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi beban kerja pada individu pekerja, menurut (Prihatini, 2007: 2), faktor-faktor tersebut adalah : 1. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti : a. Tugas-tugas yang bersifat fisik, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja. Tugas-tugas yang bersifat psikologis, kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab pekerjaan. b. Organisasi kerja, lamanya waktu bekerja, waktu istrihat, shift kerja, (lembur), sistem pengupahan, model struktur kerja malam organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang. c. Lingkungan kerja, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja bioligis dan lingkungan kerja psikologis yang termasuk dalam lingkungan kerja fisik berdasarkan kegiatannya. 2. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh pekerja diakibatkan oleh reaksi dari beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi faktor somatik (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, presepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan). 47
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Aspek dan Dimensi Beban Kerja Menurut (Munandar, 2001:381), terdapat dua aspek yang menjadi beban kerja, yaitu : 1. Beban kerja sebagai tuntuan fisik Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal di samping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja. Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi fatal dan psikologi seseorang. Dalam hal ini bahwa kondisi kesehatan pegawai harus tetap dalam keadaan sehat saat melakukan pekerjaan, selain istirahat yang cukup juga dengan dukungan sarana tempat kerja yang nyaman dan memadai. 2. Beban kerja sebagai tuntutan tugas Kerja shift/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. B. Analisis Beban Kerja Analisis beban kerja (Puteri, 2017: 2) banyak digunakan dalam penentuan kebutuhan pekerja (man power planning), analisis ergonomik, analisis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga ke perencanaan penggajian. Perhitungan baban kerja setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu : 1. Fisik, aspek fisik meliputi perhitungan beban kerja berdasarkan kriteria-kreteria fisik manusia; 2. Mental, aspek mental merupakan perhitungan beban kerja dengan mempertimbangkan aspek mental (psikologis); dan 3. Penggunaan waktu, sedangkan pemanfaatan waktu lebih mempertimbangkan pada aspek penggunaan waktu untuk bekerja. C. Full Time Equivalent (FTE) Full Time Equivalent (FTE) merupakan suatu metode analisis beban kerja yang berbasiskan waktu dengan cara mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan kemudian waktu tersebut dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE. Aplikasi metode FTE dalam dunia kerja yakni antara lain untuk meramal/proyeksi terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk periode tertentu, untuk melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang, untuk kebutuhan yang akan datang serta sebagai pedoman dalam analisis kompetensi (Anisa and Prastawa, 2012: 2). Menurut Dewi (Dewi, 2012: 3) Full Time Equivalent (FTE) adalah salah satu metode analisis beban kerja yang berbasiskan waktu dengan cara mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan kemudian waktu tersebut dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE. Metode perhitungan beban kerja dengan Full Time Equivalent (FTE) adalah metode dimana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan terhadap waktu kerja efektif yang tersedia. FTE bertujuan menyederhanakan pengukuran kerja dengan 48
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu (Adawiyah dan Anggraini Sukma, 2013: 11). Sedangkan menurut Fitri (Fitri et al., 2014: 3), FTE adalah cara-cara untuk menghitung jumlah orang di suatu populasi organisasi. FTE adalah cara mengukur orang yang bekerja "full time" (sesuai standar yang ditetapkan) sehingga merupakan jumlah aktual jam kerja sebagai seorang pegawai tetap (full time employee). Pada intinya FTE adalah jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan semua transaksi dari suatu proses pada periode waktu tertentu (Tridoyo and Sriyanto, 2014: 3). FTE adalah rasio yang mengambarkan jumlah jam dimana seorang karyawan bekerja selama 40 jam. Dengan kata lain, jumlah jam kerja karyawan per 40 jam tersebut diasumsikan selama 1 minggu. Menurut Dewi (Dewi 2012, 2), implikasi dari nilai FTE terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu overload, normal dan underload. Berdasarkan pedoman analisis beban kerja yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2010, total nilai indeks FTE yang berada di atas nilai 1,28 dianggap overload, berada diantara 1 sampai dengan 1,28 dianggap normal sedangkan jika nilai indeks FTE berada diantara nilai 0 sampai 0,99 dianggap underload atau beban kerja masih kurang. Untuk mendapatkan nilai FTE dari suatu proses kerja adalah sebagai berikut : FTE = Total working house per year+allowance Effeective working hours per years Untuk melakukan analisis beban kerja dengan metode FTE terdapat lima langkah yang perlu dilakukan (Dewi, 2012: 3): a. Menetapkan unit kerja beserta katergori tenaganya; b. Menetapkan waktu kerja yang tersedia selama satu tahun; Data yang dibutuhkan untuk menetapkan waktu kerja dalam satu tahun adalah : 1). Hari kerja, 2). Cuti Tahunan, 3). Pendidikan dan Pelatihan, 4). Hari libur nasional, 5). Ketidakhadiran kerja, dan 6). Waktu kerja. c. Menyusun Kelonggaran; Tujuan dari menyusun data ini adalah untuk mengetahui faktor kelonggaran (allowance) karyawan yang meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Standar d. Menetapkan standar beban kerja; Standar beban kerja merupakan volume beban kerja yang dirasakan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan (rata-rata waktu). e. Menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja. Pada tahap ini peneliti berusaha memperoleh jumlah dan kategori karyawan yang sesuai dengan beban kerja. 49
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 METODE PENELITIAN Metode Analisis Beban Kerja digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis beban kerja ini: pendekatan organisasi dan pendekatan analisis jabatan. Penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis pekerjaan pada 7 (tujuh) anggota KPPS TPS 02 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian, uraian aktivitas tersebut (volume kerja) akan dikalikan dengan norma waktu atau lamanya aktifitas tersebut diselesaikan sehingga akan dihasilkan beban kerja KPPS yang sesungguhnya. Tahap selanjutnya yaitu melakukan penghitungan FTE dengan dua pendekatan yaitu berdasarkan aktifitas dan berdasarkan proses. Penghitungan FTE dengan pendekatan aktivitas dilakukan kepada KPPS pada penghitungan suara di TPS meliputi mencatat, mengisi, menjumlahkan dan menulis. Setiap anggota KPPS akan mendapatkan pekerjaan pada proses penghitungan melalui tabel penghitungan beban kerja sebagai dasar penghitungan FTE. Penghitungan FTE dilakukan dengan membagi beban kerja sesungguhnya yang telah didapatkan dengan waktu kerja efektif dalam periode tertentu yang dijadikan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja. Melalui penghitungan suara di TPS 02 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, untuk menghasilkan beban kerja ideal yang seharusnya dilakukan oleh KPPS. Data yang digunakan adalah data primer bersifat kualitatif dan kuantitatif serta data sekunder. Data primer diperoleh dari 7 anggota KPPS di TPS 02 Desa Padang Baru, sebagai berikut : Tabel 1. Keanggotaan KPPS di TPS 02 Desa Padang Baru No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Agus Sani Nindy Arlin Selly Sri Bahihi Berry Aprido Erita Evi Wati Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Perempuan Sumber : SK Keanggotaan KPPS di Desa Padang Baru Data terkait aktifitas penghitungan suara di TPS dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari data hasil data melalui wawancara terbuka, observasi dan metode work sampling. Metode work sampling adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktifitas kerja dari mesin, proses atau operator (Sritomo, 1992). Tahap pengolahan data selanjutnya yaitu memasukkan data mengenai frekuensi rata-rata tugas pokok pekerjaan yang dilakukan dan standar kemampuan rata-rata waktu penyelesaian tugas-tugas pokok 50
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 pekerjaan responden. Melalui data tersebut, kemudian dihitung Waktu Penyelesaian Tugas (WPT) yang dikonversikan menjadi beban kerja responden. HASIL DAN PEMBAHASAN A. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA Pengertian KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Kelompok oleh PPS atas nama KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. yang dibentuk Setelah KPPS dibentuk oleh PPS, terdapat 3 (tiga) tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh KPPS, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengumuman hasil. KPPS wajib melaksanakan semua tahapan berdasarkan jadwal yang telah diatur. Karena setelah itu akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan diperlukan hasilnya berupa C1-Plano bersertifikat masing-masing pemilihan. Hal tersebut untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimasukan kedalam aplikasi SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Berikut ini jadwal tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS : Tabel 2. Tahapan Kegiatan KPPS Pada Pemilu Serentak 2019 No A. Persiapan Kegiatan Jadwal 1. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan 2019 1. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan 2019 2. Penyampaian formulir Model C6- KPU kepada pemilih Paling lambat 14 April 3. Penerimaan logistik TPS dari PPS 2019 kepada KPPS 4. Penyiapan TPS Paling lambat 16 April 2019 Paling lambat 16 April 2019 B. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan 17 April 2019 C. Pengumuman Pengumuman Hasil Penghitungan suara 17 April 2019 51
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Sumber : Buku Pedoman KPPS Pemilu Serentak 2019 Berikut ini kegiatan dan pekerjaan pada proses penghitungan suara sebagai dasar penentuan Analisis Beban Kerja. 1. Persiapan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS: a. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara; b. Memasang formulir model C1.Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman; c. Menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilu di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya. d. Menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi yaitu: 1) Formulir pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut yaitu: model C1-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1- DPD, Model Kabupaten/kota, Model C2-KPU, Model C4 KPU, dan Model C4- 2) Sampul kertas/kantong plastik dan segel pemilu serta peralatan Provinsi, Model C1-DPRD C1-DPRD lainnya. e. Memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. f. Mempersilahkan saksi, dan pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; g. Mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Pembagian tugas KPPS: 1. Ketua KPPS: a. Memimpin rapat penghitungan suara; dan b. Meneliti dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, pemilih/masyarakat yang hadir. 2. KPPS 2 Membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. 3. KPPS 3 dan KPPS 4 a. Mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir Model C1.Plano- KPU sesuai jenis pemilu; dan b. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. 4. KPPS 5 Melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. 5. KPPS 6 dan KPPS 7 Menyusun, mengelompokan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan : a) surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu; dan b) surat suara yang dinyatakan tidak sah. 52
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Gambar 1. Denah Penghitungan suara Sumber : Buku Pedoman KPPS Pemilu Serentak 2019 2. Pelaksanaan Penghitungan Suara Urutan penghitungan suara, proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai penghitungan suara untuk : 1) Surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2) Surat suara pemilu Anggota DPR, 3) Surat suara pemilu DPD, 4) Surat suara pemilu DPRD Provinsi dan 5) Surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara penghitungan suara di TPS, dimana ketua KPPS dibantu anggota KPPS, melakukan: a. Membuka kotak suara, b. Mengeluarakan surat suara, c. Menghitung dan menyusun surat suara serta mengumumkan dan mencatat jumlahnya; dan d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara hasil pemungutan suara. Anggota KPPS 2 membuka surat suara satu per satu untuk diserahkan kepada ketua KPPS. Ketua KPPS : a. Meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau, pemilih/masyarakat yang hadir. 53
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 b. Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C1.Plano sesuai jenis pemilu dengan cara tally (IIII) dan untuk setiap kolom maksimal 5 (lima suara) setelah ketua KPPS mengucapkan: SAH/TIDAK SAH. Anggota KPPS 5 melipat surat suara yang telah diumumkan sah dan tidak sah. Anggota KPPS 6 dan 7 menyusun serta mengelompokan: a. Surat suara yang dinyatakan sah dengan cara : 1) Surat suara Presiden Wakil Presiden dikelompokan berdasarkan masing-masing suara sah untuk Pasangan Calon; 2) Surat suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dikelompokan berdasarkan : a) Suara sah untuk calon dari masing-masing partai politik b) Surat suara untuk partai politik. b. Surat suara yang dinyatakan tidak sah Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C.1-Plano. Ketua KPPS, anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model C1. Plano seluruh jenis pemilu. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4 dan KPPS 5 menyalin data masing-masing formulir Model C1. Plano ke dalam masing-masing formulir Model C1 Hologram beserta salinannya sesuai jenis pemilu dan ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi Peserta pemilu yang hadir. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus dan apabila tidak terjadi kejadian khusus maka KPPS wajib menuliskan dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model C2-KPU. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C-KPU Hologram beserta salinannya dan ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Ketua KPPS menyerahkan salinana formulir Model C dan C1 seluruh jenis pemilu dengan menggunakan formulir model C5-KPU. Anggota KPPS 6 dan KPPS 7 memasukan seluruh surat suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam masing-masing sampul yang telah disediakan. B. ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN FTE (FULL TIME EQUIVALENT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah, total tempat pemungutan suara berjumlah 477 TPS sehingga ada 3.339 54
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Anggota KPPS. Jumlah pemilih berdasarkan alokasi surat suara (DPTb3) sebanyak 124.791. Peserta Pemilu 2019, ada 20 partai politik dengan rincian 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) meliputi Bangka Tengah 1, Bangka Tengah 2 dan Bangka Tengah 3, dengan total 25 alokasi kursi. Sementara Calon DPR RI Dapil Bangka Belitung berjumlah 3 alokasi kursi. Untuk DPRD Provinsi berjumlah 45 alokasi kursi, untuk Dapil Bangka Tengah (Dapil II) sendiri berjumlah 6 alokasi kursi, terakhir alokasi DPD Bangka Belitung sebanyak 4 orang.3 KPPS di TPS 02 Desa Padang Baru melaksanakan tugasnya berpedoman pada buku panduan KPPS (KPU, 2019) Setiap pemilih yang namanya terdaftar di DCT (Daftar Calon Tetap) di TPS membawa formulir C6-KPU sebagai surat pemberitahuan pemungutan suara. Pemilih akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dengan 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan nomor urut no 01 H.Ir.Joko Widodo dan Prof. Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut no.02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian memilih calon DPD yang berjumlah 15 calon DPD, selanjutnya memilih calon DPR RI perwakilan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 45 calon, dilanjutkan memilih calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 14 orang dan memilih calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini Dapil Bangka Tengah 3 berjumlah 112, dengan rincian 14 partai politik mengirim masing- masing 8 calon dan 2 partai politik tidak mengirimkan calon. Setelah memilih, kemudian pemilih dipandu oleh KPPS memasukan surat suara yang telah dipilih kedalam kotak suara masing-masing pemilihan. Tepat pukul 13:00 WIB, Ketua KPPS menutup proses pemungutan suara. Selanjutnya akan dilanjutkan pada proses penghitungan suara. Sebelum penghitungan suara, KPPS sudah dibebankan dengan pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara, mendistribusikan formulir C6-KWK, penerimaan logistik pemilu, mempersiapkan TPS, gladi bersih dan melayani pemilih dalam memberikan suara. Tepat pukul 13:00 WIB, KPPS sudah mengalami kelelahan dengan rutinitas tersebut dan harus dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Walaupun pukul 12:00-13:00 KPPS adalah waktu istirahat, sholat dan makan siang. Tetapi mereka harus melayani pemilih yang DPTb (daftar pemilih tambahan) dan DPK (daftar pemilih khusus). Analisis beban kerja yang dirasakan oleh KPPS sebelum proses penghitungan sangat berat, berdasarkan tiga aspek seperti di bawah ini: 1. Fisik, dimana idealnya manusia bekerja waktu normal yaitu 7,5 jam (jika dilihat dari pegawai masuk kerja pukul 07:30 dan pulang kerja pukul 16:00, istirahat 12:00-13:00). Fisik KPPS sudah terkuras duluan terlebih jika ada permasalahan keterlambatan logistik yang baru sampai malam harinya, persiapan TPS pada malam hari itu juga. KPPS juga harus hadir dan siap pada pukul 06:00 WIB. 3 55
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 2. Mental, mental KPPS sangat diuji pada pemilu serentak 2019, mental dari tuntutan pekerjaan yang berat dan harus baik dan benar. Mental dari desakan masyarakat apabila adanya protes dari pemilih yang tidak bisa memilih karena beberapa faktor. Mental dari saksi calon baik itu Presiden dan Wakil Presiden dan legislatif apabila adanya kesalahan yang dilakukan KPPS. 3. Penggunaan waktu yang tidak ideal bagi petugas KPPS dimana pada sebelum hari pemungutan sudah diberikan pekerjaan yang sangat berat. Sesuai dengan jadwal, tepat pukul 13:00 WIB. KPPS mulai menghitung suara dan akan diumumkan pada hari ini juga tepat pukul 00:00 WIB. Dengan demikian KPPS hanya punya waktu 11 jam (39.600 detik) untuk melaksanakan proses menghitung suara, sedangkan dalam Tridoyo (Tridoyo and Sriyanto, 2014) jika dihitung beban kerja KPPS selama 1 (satu) hari kerja yaitu 408 menit/hari untuk total jam efektif bekerja atau 24.480 detik. Perbandingan antara jumlah waktu yang tersedia berbanding dengan alokasi waktu maka persentasenya adalah : 39.600 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 24.480 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 = 1,61 Berdasarkan hitung FTE secara umum, beban kerja menurut Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2010, total indeks FTE diatas 1,28 dianggap overload dimana FTE sebesar 1,61. Jumlah suara (sah dan tidak sah), data pemilih, pengguna hak pilih dan ada 5 formulir C1-Plano, sebagai berikut : Tabel 3. Hasil Data Pemilih dan Surat Saura di TPS 02 Desa Padang Baru. No Nama Pemilihan Data Pemilih DPT DPTb DPK Total Pengguna Hak Pilih DPT DPTb DPK Total Sah Suara Sah/Tidak Sah TIdak Total 1 PPWP 258 1 14 273 222 1 14 237 229 8 237 . 2 DPR-RI 258 1 14 273 222 1 14 237 191 46 237 . . 3 DPR- Provinsi 258 1 14 273 222 1 14 237 213 24 237 4 DPRD- 258 1 14 273 222 1 14 237 224 13 237 . 5 Kabupaten DPD 258 1 14 273 222 1 14 237 264 17 237 . Sumber: Diolah dari situng KPU RI dan C1 Plano Jika dilihat beban kerja KPPS pada proses penghitungan suara dengan jumlah suarat suara dan formulir C1-Plano untuk setiap KPPS sebagai berikut : Tabel 4. Beban Kerja Setiap KPPS No. 1. Aktifitas Pesiapan Ketua KPPS2 KPPS3 KPPS4 KPPS5 KPPS6 KPPS7 V V V V V V V 56
2. Membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan ketua KPPS 3. Menghitung. Menyusun, mengumumkan dan jumlah suara mencatat surat 4. Mengisi pemilih, pengguna hak pilih dan pemilih disabilitas dan penggunan surat suara hasil pemungutan data 5. Meneliti suara 5. Meneliti suara 6. Mengumumkan hasil surat suara (SAH/TIDAK SAH) di 7. Mencatat formulir C-Plano 8. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai yang diumumkan ketua KPPS 9. Melipat suara 9. Melipat suara 10. Mengelompokan surat suara 11 Mengisi data suara sah dan ke tidak dalam formulir Model C1-Plano sah 11. Menghitung perolehan suara dan data pemilih 12. Menyalin data model C.1-Plano 13. Membuat Berita dan Acara menandatangani model C1.Plano 14. Menyerahkan formulir salinan model C dan C1 seluruh pemilu jenis formulir dengan C5-KPU Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 57 V V
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 15. Memasukan hasil pemungutan dan penghitungan suara kotak suara 16 Mengumumkan kedalam salinan model C- KPU, C1,PPWP,C1- DPR,C1-DPD,C1- DPRD dan Kab/Kota 15. Memasukan hasil pemungutan dan penghitungan suara kotak suara 16 Mengumumkan kedalam salinan model C- KPU, C1,PPWP,C1- DPR,C1-DPD,C1- DPRD dan Kab/Kota Provinsi D1-DPDR V V V V V V V Menyampaikan suara kotak (logistik hasil pemilu) yang telah digembok tersegel ke PPS untuk disampaikan ke PPK V V V V V V Beban kerja masing-masing KPPS dengan jumlah waktu yang ada dan waktu yang diperlukan berikut ini hasil FTE untuk setiap KPPS : Tabel 5. Nilai FTE untuk setiap KPPS No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jabatan KPPS Ketua KPPS KPPS 2 KPPS 3 KPPS 4 KPPS 5 KPPS 6 KPPS 7 Indeks FTE 2,9 2,5 2,4 2,4 2,1 2,2 2,0 Interprestasi Hasil Overload Overload Overload Overload Overload Overload Overload KESIMPULAN Berdasarkan analisis beban kerja yang dimiliki oleh TPS 02 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kemarin menunjukan beban kerja yang sangat overload di atas nilai FTE 2 secara umum. Untuk disimpulkan beban kerja masing-masing KPPS sebagai berikut : 1. Beban kerja KPPS yang overload terletak di proses penghitungan dan rekapitulasi. Penghitungan dengan mencocokan jumlah hasil pemilihan dan data pilih. Terlebih pada penghitungan suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bangka Tengah. 2. Jika terjadi kesalahan merupakan hal yang sangat wajar karena KPPS sangat lelah dalam bekerja sehingga tidak bisa konsentrasi. 3. Dengan beratnya beban kerja anggota KPPS pada penyelenggaraan suara maka dapat pemilu khususnya pada penghitungan dipertimbangkan dalam penyederhanaan sistem pemilu. 58 V V V
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 4. Pada penyenggaraan pemilu diharapkan adanya upaya keselamatan kerja misalnya dengan menyiapkan tenaga medis untuk memberikan pertolongan pertama bagi anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. DAFTAR PUSTAKA Adawiyah, Wildanur. (2013). "Analisis Beban Kerja Sumber Daya Manusia Dalam Aktivitas Produksi Komoditi Sayuran Selada ( Studi Kasus : CV Spirit Wira Utama )." Managemen dan Organisasi IV(2): 128-43. Anisa, Herdiana Nur, and Heru Prastawa. (2012). "ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI DENGAN METODE FULL TIME EQUIVALENT ( FTE ) ( Studi Kasus Pada PT . PLN ( Persero ) Distribusi Jateng Dan DIY )." Dewi, U dan Satya A. (2012). "Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Beban Kerja Karyawan Pada PT PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Bidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi." Universitas Indonesia. Dhania, Dhini Rama. (2010). "Pengaruh Stress Kerja, Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Pada Medical Representatif Di Kota Kudus)." Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus I(1): 15-23. Fitri, Adelina, Andi Wahyuni Irma Mr, Syamsiar S Russeng, Titin Isna, and Risma Adelina. (2014). "Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kelelahan Kerja Melalui Subjective Self Rating Test." National Conference of Indonesian Ergonomics Society 3(December): 239-47. Gibson, Ivancevich & Deonnely, (1993). Organisasi dan Manajemen :Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Erlangga. Gorantokan, Eduard Ola Babe. (2017). "Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014." Universitas Samratulangi. Moekijat. (2004). Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja.Bandung: Pioner Jaya Munandar. (2001). Stress dan Keselamatan kerja, Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Universitas Indonesia Pandiangan, Andreas. (2019). "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja." The Journal of Society & Media 3(1): 17. Prihatini. (2007). "Analisis Hubungan Beban Kerja Dengan Stress Kerja Perawat di Tiap Ruang Rawat Inap RSUD Sidikalang." Universitas Sumatera Utara. Purnomo Hari. (2015). "PENENTUAN BEBAN KERJA PADA FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE PERUSAHAAN PERBANKAN MENGGUNAKAN UJI PETIK PEKERJAAN." Seminar Nasional IENACO I(2006): 179-85. Puteri, Renty. (2017). "Analisis Beban Kerja Dengan Menggunakan Metode CVL Dan Nasa-TLX Di PT. ABC." Spektrum Industri 15(2): 121-255. Solihah, Ratniah. (2017). "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3(1): 73-88. Susanto, Andrie. (2014). "Disporprosionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." Jurnal Politik Indonesia 2(1): 9-19. Tarwaka. (2010). Harapan Press Solo Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi Di Tempat Kerja. 2010. 59
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Tridoyo, and Sriyanto. (2014). "Analisis Beban Kerja Dengan Metode Full Time Equivalent Untuk Mengoptimalkan Kinerja Karyawan Pada PT Astra International Tbk-Honda Sales Operation Region Semarang." Jurnal Undip 3(2): 1-8. Wignjosebroto, Sritomo.(1992). Teknik Analisis Kerja Institusi Teknologi .Bandung: Bandung PERATURAN Kep.Men. PAN Nomor : Kep/75/M.PAN/7/2004; KPU. (2019). Panduan KPPS KPU RI. Divisi Tek. Jakarta. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2019 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; WEBSITE diakses tanggal 19 September 2019 diakses tanggal 19 September 2019 60