TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MOH. SANDI / D 101 08 109 Abstrak Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pengertian arbitrase menurut UU No. 30 tahun 199 adalah, suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada PerrjanjianA rbitrase yang dibuat secara tertulis oleh parap ihak yang bersengketa· MHODV EHUDUWL GDODP SHQJHUWLDQ DUELWUDVH PHPXDW VXDWX perjanjian yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan yang disebut dengan klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah sengketa terjadi pada kedua belah pihak. Perjanjian atau klausul arbitrase dapat berupa, Factum de compromittendo dan Akta Kompromis. Arbitrase dalam menyelesaiakan sengketa dagang dapat berbentuk dalam 2 jenis arbitrase yaitu arbitrase yang bersifat paten dan arbitrase yang bersifat sementara. Arbitrase yang bersifat paten, disebut dengan arbitrase Institusional dan arbitrase yang bersifat sementara, disebut dengan arbitase Ad-hoc. Sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan atau sengketa yang haya dapat di selesaikan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang hanya dapat di selesaikan melalui arbitrase adalah, kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Kata Kunci : Arbitrase, penyelesaian Sengketa, Dagang 1
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Era modern yang melanda seluruh negara mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi khususnya perdaganggan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multirateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang berada dalam dunia perdagangan. Majunya perdagangan dunia disatu sisi memang memberikan suatu dampak positif, maupiun disisi lain mampu memberikan perbedaan faham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan faham tersebut, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berturut-turut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak, meskipun tiap- tiap masyarakat mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikannya baik secara yuridis maupun nonyuridis, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk- bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan berkeadilan bagi para pihak. Salah satu cara yang populer dewasa ini adalah cara penyelesai sengketa melalui Arbitrase1 Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai Arbitrase agar dapat disebar luaskan kepada masyarakat khususnya yang bergelut dalam dunia bisnis. Arbitrase mempunyai beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama President Post Arbitrase Dalam Penyelesaian Permasalahan di akses 11 agustus 2014 2
dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan. Keuntungan arbitrase lainnya ialah dimana para pihak masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter pilihan mereka yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar keputusannya. Hal ini berarti memberikemungkinan untuk menunjuk seorang ahli yang mengerti tentang segketanya dan dengan demikian membebaskan para pihak dari kewajiban menghadirkan ahli untuk meminta pendapat tanpa biaya tambahan apapun. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasiaonal tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu arrest artist de labourer dimana perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri pedahal sudah memuat klausul arbitrase untuk menyelesaikan sengketaya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.2 B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ! 2. Apa saja yang menjadi prosedur dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ! II. PEMBAHASAN A. Pengertian dan dasar hukum Arbitrase 1. Pengertian Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian seuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 2Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 5 3
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dinbuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu pernjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pemahaman mengenai arbitrase menjadi suatu yang penting untuk menyelesaikan sengketa pada kedua belah pihak untuk suatu bentuk kerja sama. Untuk menyelesaikan suatu sengketa ysng timbul dapat ditempuh beberapa alternatif penyelesaian, yaitu melalui negosiasi,mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara bersengketa.3 tertulis oleh pihak yang 2. Dasar Hukum Arbitrase 3 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet-10, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 18 Adanya perjanjian arbitrase berarti bahwa para pihak dalam suatu sengketa itu bermaksud untuk menyelesaikan sengketa itu melalui arbitrase. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga PHQJJXQDNDQ LVWLODK ‡SHUMDQMLDQ DUELWUDVH· GDQ LVWLODK LQL PHQMDGL dasar dan mempunyai sanksi hukum. Undang-undang arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan suatu perjanjian arbitrase sebagai perjanjian tertulis untuk menyerahkan sengketa atau perbedaan yang timbul sekarang maupun yang akan datang kepada kepada arbitrase, apakah seorang arbiter ditunjuk di dalamnya atau tidak. Jadi syarat utama sah tidaknya perjanjian arbitrase ialah apabila hal itu dilakukan dalam rangka penerapan undang-undang, serta perjanjian itu harus tertulis, perjanjian tersebut harus ditandatangani para pihak yang bersangkutan. Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dagang, mempunyai beberapa dasar hukum yang dapat kita ketahui dasar 4
hukum yang dimaksud itu adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 2. Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR. (Herzien Indonesis Reglement) 3. Pasal 615 s/d 651 RV (Reglement of de Rechtsvordering) B. Jenis-jenis Arbitrase Arbitrase Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Tinjauan terhadap jenis lembaga Arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam Rv dan Undang-Undang No 30 tahun 1999. Arbitrase yang dimaksud adalah macam-macam Arbitrase yang di akui eksistensi dan kewenagannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Macam- macam Arbitrase ialah :4 1. Arbitrase Ad-Hoc Jenis Rabitrase Ad-hoc disebut juga sebagai Arbitrase volunter. Ketentuan dalam Reglement Rechtvodering mengenal adanya lembaga Arbitrase Ad-hoc. Arbitrase Ad-hoc adalah Arbitrase yang di bentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau 4 Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hal 86 5
dengan kata lain arbitrase Ad- Hoc bersifat insidentil. Dalam undang-undang no 30 tahun 1999, pengertian Arbitrase Ad-hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian pihak.5 sengketa para 2. Arbitrase Institusional Arbitrase Instutisional (Institusional Arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga di sebut ‡3HUPDQHQW $UELWUDO ERG\· Arbitrase Institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk 5 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. C. Kelebihan Dan Kekurangan Arbitrase Untuk menarik minat insvestor asing serta untuk memberi kepercayaan kepada pengusaha dari negara maju sebagai pemberi modal akan perlakuan hukum atas keterjaminan kegiatan mereka di Indonesia, maka sudah seyokyanya pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian Hukum dalam penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa yang amat di kenal dan sudah lama dipergunakan orang adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dimata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan. Oleh karna itu, sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dari pada pengadilan.6 6 Erman Raja Gukguk, Arbitrase dalam putusan pengadilan, Cet Ke-1, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hlm.1 6
Adapun penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa kelebiahan di antaranya : 1. Bahwa beperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. 2. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan. 3. para arbiternya Para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri. 4. Karna putusannya final dan mengikat. 5. Adanya kepekaan arbiter atau wasit. Selain itu, ada juga beberapa kelemahan yang menjadi masalah dalam beracara melalui arbitrase, yaitu : 1. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa kebadan abitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit. 2. Dalam abtrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan- putusan abitrase sebelumnya. Maka adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (konflicting decisions). 3. Abitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. 4. Keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. 5. Menurut komar kantaadmadja ternyata abitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam abitrase luar negeri. D. Proses Penyelesaian Sengketa Dagang Lewat Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Dalam Surat 7
Permohonan atau Statemet of claim selain harus mencantumkan identitas para pihak juga harus memuat dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan dan posita serta tuntutan atau petitum. Sesuai dengan pasal 9 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase penyelesaian sengketa : 7 1) Dalam hal para pihak memilih dan Alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat : 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 8 a. masalah yang dipersengketakan; b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Dalam praktek beracara, para pihak yang berperkara dalam proses arbitarse tidak jauh berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya di pengadilan negeri. Yang berbeda adalah istilah penyebutan para pihak yang berpekara. Dalam hukum perdata disebut penggugat dan tergugat, maka dalam arbitrase penyebutan para pihak telah dibakukan dan standard yaitu Calimant untuk yang membuat tuntutan dan yang dituntut disebut Respondent. Untuk mengadakan arbitrase di BANI, prosedurnya hampir sama dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri. Berikut adalah tahapan mengadakan arbitrase di BANI: 8 ringkas dalam 1. Pihak Pemohon arbitrase harus menyerahkan permohonan arbitrase disertai dengan bukti-bukti yang dicantumkan dalam permohonan arbitrase dan membayar biaya pendaftaran, serta 8 M.yahya harahap, arbitrase, pustaka kartini, jakarta. 1991. Hal. 160. 9 mencantumkan nama arbiter yang dipilihnya. 2. Sekretariat BANI mempelajari permohonan arbitrase dan kontrak pemohon arbitrase, untuk mengetahui apakah BANI berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan arbitrase tersebut. 3. Apabila ternyata BANI tidak berwenang, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon arbitrase. Tetapi apabila ternyata BANI berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut, maka BANI akan segera mengirimkan 1 (satu) copy permohonan arbitrase berikut bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon arbitrase kepada termohon arbitrase. 4. Termohon arbitrase harus memberikan tanggapan atas permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon arbitrase paling lama 30
hari terhitung sejak diterimanya permohonan arbitrase tersebut. Jangka waktu untuk memberikan tanggapan dapat diperpanjang selama 14 hari. 5. Sekretariat BANI akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak untuk mengadakan arbitrase di BANI, yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah klaim yang dituntut oleh pemohon arbitrase. Perlu untuk diketahui bahwa selama biaya tersebut belum dilunasi, maka persidangan arbitrase tidak akan dimulai. 6. Setelah para pihak melunasi seluruh biaya administrasi, pemeriksaan dan arbiter, sekretariat BANI akan mengirimkan surat pemberitahuan susunan Majelis Arbiter yang akan memeriksa, 10 mengadili dan memutus perkara aquo. 7. Kemudian Sekretaris Majelis akan mengundang/mengirimkan surat panggilan sidang yang pertama kepada pemohon dan termohon arbitrase. 8. Dalam sidang pertama ini Majelis Arbiter akan mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi. Jangka waktu mediasi adalah 40 hari, tapi dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. 9. Jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 180 hari terhitung sejak pemeriksaan pertama namun tidak termasuk waktu untuk mengadakan mediasi. 10. Apaila mediasi tercapai, maka Majelis Arbiter akan memberikan putusan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai. 11. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan saat
mediasi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan Majelis Arbiter akan memutuskan sengketa arbitrase tersebut berdasarkan hukum, kepatutan dan keadilan. 12. Putusan Arbitrase wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Termohon oleh BANI. Selanjutnya Berikut ini beberapa hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara oleh pihak arbiter menurut undang- undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Tertutup 2. Bahasa yang igunakan 3. Keterlibatan Para Pihak 4. Keterlibatan Pihak Ketiga 5. Penggunaan Acara Arbitrase 6. Putusan Provisi Seperti juga badan pengadilan konvensional maka arbitrase, disamping dapat menjatuhkan putusan final, dapat juga menjatuhkan putusan profesional atau putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya sengketa 7. Terjemahan Alat Bukti. Apabila terdapat kesulitan dalam masalah bahasa maka arbiter atau majelis arbitrase dapat mengintruksikan agar terhadap setiap dokumen atau alat bukt dibuat juga terjemahan kedalam bahasa yang ditetapkan ooleh arbiter atau majelis arbitrase. 8. Pemeriksaan Lisan Atau Tertulis Pada prinsipnya, suatu pemeriksaan arbitrase haruslah dilakukan secara tertulis maksudnya adalah bahwa para pihak pemohon harus mengajukan permohonan pemeriksaan arbitrase secara tertulis. 9. Penentuan Tempat Arbitrase 10. Pemeriksaan Setempat E. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Dagang 1. Putusan Arbitrse menurut RV (Reglement Op De Rechtsvodering) 11
Pasal 631 RV meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan- peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang di sengketakan. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia9, pasal Republik tersebut GLWHUMHPDKNDQ ‡SDUD ZDVLW menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi,mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan NHDGLODQ· Peraturan perundang- undngan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang langsung berkaitan dengan bidang hukum yang disengketakan jika yang disengketakan mengenai masalah hubungan dagang, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah KUH Dagang. 2. Putusan Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor. 30 9 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cetakan Ke-2 (Jakarta: PT. GRAMEDIA. 1989), Hlm. 670 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak berhak momohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya: a. Penafsiran ketentuan yang kurang jelas, b. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belak pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat 12
tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya atau kasasi10. Putusan arbitrase yang hukum binding tidak ditangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi berlakunya putusan.11 kekuatan Didalam pasal 54 angka (1) undang-undang NO 33 tahun 1999 tentang arbitrase, perlu kita ketahui juga isi atau yang termuat dalam putusan Arbitrase yaitu, putusan Arbitrase harus memuat :12 a. Kepala putusan yang berbunyi ‡'(0, .($',/$1 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA (6$· b. Nama lengkap dan alamat para pihak; c. Uraian singkat sengketa; d. Pendirian para pihak; 10 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 11 Munir Fuady, LL.M. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. PT. Citra Aditia Bakti. Tahun 2000. Hlm. 106 12 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. e. Nama lengkap dan alamat arbiter; f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa; g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase; h. Amar putusan; i. Tempat dan tanggal putusan; dan Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. F. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak maka putusan tersebut mestilah dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut berdasarkan ketentuan Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.:13 13 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 13
1. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari ketua Pengadilan Negeri, melainkan para pihak yang berkewajiban melaksanakan sendiri putusan. 2. Eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak yang berkewajiban melaksankan kewajiban beradasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan campur tangan Pengadilan Negeri. Agar putusan bisa GLHNVHNXVLKDUXVDGD‡DNWD SHQGDIWDUDQ·\DLWXSHQFDWDWDQGDQ penanda tanganan pada bagian akhir atau di pinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan otentik yang ditandatangani bersamasama oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter.14 Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan 14Subekti, Arbitrase Jakarta, Perdagangan, 1981._,Hukum BPHN-Binacipta, Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991. Hlm 85 arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. 2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. 3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan susuai ketentuan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan ditetapkan dalam 14
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sepemeriksaan ditutup.15 III. A. Kesimpulan PENUTUP 1. Masalah-masalah yang selalu menjadi penghalang bagi pengadaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa di minimalisir dengan cara dalam menyelesaikan sengketa harus selalu taat atau mematuhi semua peratutan yang termuat dalam Undang-undang yang berlaku. 2. Masalah putusan arbitrase yang dapat menimbulkan suatu ketidak puasan para pihak dapat di minimalkan dengan cara memilih arbiter yang propesiaonal sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Agar bisa menghindari Keputusan arbiter yang selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak dan bisa menghindari kemungkinan penyelesaian 15 Suyud Margono, ADR & ARBITRASE, Ghalia Indonesia, Tahun , 2004, Hlm, 131 arbitrase dapat berlangsung lama dan membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam abitrase luar negeri. 3. Proses-proses penyelesaian sengketa dapat di ketahui saat para pihak yaang bersengketa mentaati semua prosedur dan peraturan-peraturan yang telah berlaku di badan arbitrase indonesia. B. Saran 1. Arbitrase dalam hal ini perlu di berikan kewenangan lebih dalam hal penyelesaian sengketa perdata. 2. Arbitrase harus bisa menjalankan semua prosedur dengan baik sesuai dengan peraturan yang termuat pada UU No. 30 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, agar dalam penyelesaian sengketanya tidak berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam abitrase luar negeri. 3. Di sarankan kepada arbitrase dalam prosedurnya kalau bisa 15
jangan terlalu rumit dan sulit, agar para pelaku usaha dan pebisnis yang sedang mempunyai masalah dalam usahanya tidak merasa 16 enggan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbirase.
DAFTAR PUSTAKA I. Buku Buku Erman Raja Gukguk, Arbitrase dalam putusan pengadilan, Cet Ke-1, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hlm.1 Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hal 86 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 5 M. yahya harahap, arbitrase, pustaka kartini, jakarta. 1991. Hal. 160. M. yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cetakan Ke-2 (Jakarta: PT. GRAMEDIA. 1989), Hlm. 670 Munir Fuady, LL.M. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. PT. Citra Aditia Bakti. Tahun 2000. Hlm. 106 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.72 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet-10, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 18 Subekti, Arbitrase Perdagangan, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1981._,Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991. Hlm 85 Suyud Margono, ADR & ARBITRASE, Ghalia Indonesia, Tahun , 2004, Hlm, 131 II. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. III. Internet President Post Indonesia, Arbitrase Dalam Penyelesaian Permasalahan 2014 akses di 11 agustus 17
Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat Agama E-Mail No. Telp/Hp BIODATA : Moh. Sandi : Bangon, 19 Oktober 1988 : Layana Indah, Blok K No. 21 : Islam : Sandi.sundawa@yahoo.co.id : 087844597818 18