TINJAUAN YURIDIS PERKAMBANGAN PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU Oleh Michael Sianturi Nim. 190574201017 ABSTRAK Kejahatan tidak boleh dibiarkan menyebar ke seluruh masyarakat, terutama jika menyangkut konsekuensinya seperti hilangnya harta benda, martabat, atau bahkan nyawa. Sebagai sarana dalam penyelesaian tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai alat dalam menghadapi keresahan yang muncul di masyarakat. Tindak pidana yang menimbulkan banyak korban serta menghilangkan nyawa biasanya merupakan suatu kejahatan yang besar, kejam, dan luar biasa dikenal dengan istilah extraordionary crime dimungkinkan mendapat pidana mati. Pengaturan pidana mati secara yuridis-formal berada pada Pasal 10 KUHP dengan bunyi pidana pokok, antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, pidana tutupan dan teknis pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964. Pembahasan mengenai pidana mati dalam hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai telah menimbulkan banyak perdebatan di antara para ahli hukum pidana. Kemudian juga terkait fenomena deret kematian (Death Row Phenomenon) tercatat ada sekitar 428 terpidana mati dalam daftar tersebut yang belum dieksekusi sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Awalnya pengaturan pidana mati dalam KUHP Lama versi Belanda menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, namun berdasarkan perubahan pembaharuan KUHP Baru telah dikeluarkan dari stesel pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pidana mati dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dimana fokus penelitian adalah pidana mati yang ada dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan ide pidana mati dalam KUHP Baru individualisasi pidana yang juga memperhatikan korban dengan diberikan masa percobaan 10 tahun untuk memperbaiki diri dan adanya modifikasi pidana. Pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru, yaitu penundaan/penangguhan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, jika terpidana mati menunjukkan penyesalan dan ada kemungkinan perbaikan, maka pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. tujuan hukum pidana itu sendiri lebih humanistis dan mengandung Kata Kunci: Pidana Mati, Death Row Phenomenon, KUHP Baru xii
JURIDICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF DEATH PENALTY IN THE OLD KUHP WITH THE NEW KUHP By Michael Sianturi Nim. 190574201017 ABSTRACT Crime should not be allowed to spread throughout society, especially when it comes to consequences such as loss of property, dignity, or even life. As a means of solving crimes, criminal law is used as a tool in dealing with unrest that arises in society. Criminal offenses that cause many victims and eliminate lives are usually large, cruel, and extraordinary crimes known as extraordionary crimes that are possible to receive the death penalty. The death penalty regulation is juridically-formally located in Article 10 of the Criminal Code with the main punishments, including: death penalty, imprisonment, imprisonment, fines, closure punishment and in Law No.2/PNPS/1964. The discussion on death penalty in criminal law as a means to achieve the objectives of criminal law itself has raised many debates among criminal law experts. Then also related to the Death Row Phenomenon, there are around 428 death row convicts on the list who have not been executed, causing legal problems. Initially, the death penalty regulation in the Dutch version of the Old Criminal Code placed death penalty as the main punishment, but based on the reformation of the New Criminal Code, it has been removed from the main criminal status into a special punishment which is alternative in nature. The purpose of this research is to find out how the development of death penalty in the Old Criminal Code with the New Criminal Code. The research method used is Normative where the focus of the research is death penalty in the Old Criminal Code with the New Criminal Code. The results of this study indicate that the death penalty arrangement in the New Criminal Code is more humanistic and contains the idea of individualization of punishment which also pays attention to victims by being given a 10-year probation period to improve themselves and the modification of punishment. The death penalty arrangement in the New Criminal Code, namely the postponement/suspension of death penalty with a 10-year probation period, if the death convict shows remorse and there is a possibility of improvement, then the death penalty can be changed to life imprisonment. its technical implementation is regulated Keywords: Death Penalty, Death Row Phenomenon, New Criminal Code xiii