POLITIK KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Penulis : Tim ICJR
POLITIK KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
POLITIK KEBIJAKAN HUKUMAN DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Tim Institute for Criminal Jutice Reform (ICJR) Penanggungjawab Supriyadi Widodo Eddyono Tim Peneliti Anggara Wahyu Wagiman Syahrial Martanto Wiryawan Adzkar Ahsinin Erwin Natosmal Oemar Muhamad Eka Ari Pramuditya Rio Hendra Editor Zainal Abidin Supriyadi Widodo Eddyono Enumerator Adhigama Andre Budhiman Cover/Layout Basuki Rahmat Lisensi Hak Cipta This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ISBN : 978-602-6909-76-3 Diterbitkan oleh: Institute for Criminal Justice Reform Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510 Phone/Fax : 021 7981190 Email : infoicjr@icjr.or.id | @icjrid | t.me/ICJRID Dipublikasikan pertama kali pada : Desember 2017 Pengantar Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi hukuman mati secara menyeluruh terjadi pada 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa ini, hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan juga upaya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tanpa upaya pasifikasi penduduk jajahan melalui instrumen hukuman mati, misi pemerintah Perancis yang berkuasa di Belanda untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris akan sulit diwujudkan. Konsolidasi kedua dan yang terpenting adalah pada saat diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) pada 1 Januari 1873. Selanjutnya pada 1915 diundangkan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie, (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Motif prasangka rasial dan menjaga ketenangan umum menjadi motif utama dari masih diberlakukannya hukuman mati. Pasca kemerdekaan, hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan motif dan alasan yang berbeda yang disesuaikan dengan sistem politik dan kondisi sosial politik yang berlaku pada masa legislasi tersebut disahkan. Sejak kemerdakaan maka politik legislasi Indonesia terus memproduksi hukuman mati i
sebagai salah satu jenius pemidanaan penting Bahkan setelah reformasi, dalam kurun waktu kurang dari delapan belas tahun, setidaknya terdapat lima undang-undang (UU) yang memasukkan hukuman mati sebagai sanksi pemidanaan, meskipun dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen (1999-2002), hak atas hidup telah dijamin dengan tegas. Walaupun hanya lima UU yang mencantumkan hukuman mati pasca Reformasi, namun jika membandingkan jumlah pasal yang mengatur delik hukuman mati sebagai sanksi, jumlahnya meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur tentang hukuman mati sejak 1945 - 1998. Anomali tersebut tentu saja menjadi perhatian serius oleh sejumlah para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara lainnya yang sudah meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan rasa peri kemanusiaan itu. Apalagi jika merujuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai salah satu langkah untuk menuju penghapusan hukuman mati. Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia. Daftar Isi Pada titik inilah maka sangat penting untuk melakukan sebuah kajian untuk memetakan argumentasi utama masih masuknya sanksi pidana berupa hukuman mati di sejumlah regulasi di Indonesia. Pelacakan argumentasi ini sangat penting untuk mengetahui rasionalisasi dan latar belakang dari kebijakan publik penggunaan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa memahami akar dan latar belakang serta argumentasi atas masih dipertahankan hukuman mati di Indonesia di sejumlah UU, maka semakin terbukalah hukuman mati sebagai salah satu bagian dari sanksi pidana yang akan terus dipertahankan dan digunakan. Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan i iii 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 Institute for Criminal Justice Reform 1.3. Tujuan Penelitian 7 Supriyadi Widodo Eddyono Direktur Eksekutif 1.4. Fokus Kajian 1.5. Tinjauan Pustaka 8 8 1.6. Metodologi 11 1.7. Sistematika Penulisan 13 BAB II Dinamika Anti Hukuman Mati Dalam Tataran Global 15 2.1 Pengantar 15 2.2 Perkembangan Hukum Internasional 17 ii iii
2.3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 18 3.8.1 Keadilan Transisi: Momentum yang Terlewat dalam Pemajuan dan Penegakan Rights) HAM 2.4 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) 20 3.8.2 Pidana Mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2.5 Berbagai Upaya PBB atas Penghapusan Total Hukuman Mati 23 3.8.2.1 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Sebelum Orde Baru 2.6 Laporan Sekretaris Jenderal 29 3.8.2.2 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Orde Baru 3.8.2.3 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Reformasi 2.7 Resolusi dan Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Hukuman Mati 30 3.8.3 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2.8 Perkembangan Negara-Negara yang Menghapus (abolitionist) dan Mempertahankan (retentionist) Pidana Mati 41 3.8.4 Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 3.8.5 Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang tentang Narkotika Bab III Dinamika Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 47 3.8.5.1 Upaya pembentukan UU Nasional tentang Narkotika 3.2 Dinamika Kebijakan Hukuman Mati Zaman Kolonial 53 3.8.5.2 Politik Pidana Mati dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3.2.1 Hukuman Mati Masa Daendles: Membungkam Pemberontakan dan 56 3.8.6 Politik Hukuman Mati di Era Rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Dalih Perlawanan Kedaruratan yang Menegaskan Nilai Kemanusiaan 3.2.2 Mempertahankan Hukuman Mati dalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesie: Berdasarkan Pandangan Rasial yang Diskriminatif 3.3 Hukuman Mati Zaman Penjajahan Jepang: Melanjutkan Jejak Kolonial Belanda 57 65 3.8.7 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 3.4 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pasca Kemerdekaan (1945-1950) 3.4.1 KUHP Indonesia 67 69 3.8.7.1 Munculnya Pidana Mati dan Kebiri Dalam UU No. 17 Tahun 2016: Pro dan Kontra 3.8.7.1.2. Hukuman Mati dalam Melanggar UU No. 17 Tahun 2016 Konstitusi 3.4.2 Hukuman Mati dalam Hukum Militer di Indonesia 72 dan Hak Asasi Manusia 3.5 Kebijakan Legilasi Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Liberal 90 3.6 Kebijakan Legilasi Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Terpimpin: Pidana Mati untuk Menjaga Stabilitas demi Mengamankan Revolusi dan Program Pemerintah 93 BAB IV Legislasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 3.7 Kebijakan Legilasi Hukuman Mati Pada Zaman Orde Baru (1966-1998): Demi Stabilitas Negara 100 4.1. Konsep Pembatasan dan the Right to Life 3.7.1 Legislasi Psikotropika dan Hukuman Mati 101 4.2. Hak Hidup dalam Konstitusi Indonesia 3.7.1.1 Menuju UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 103 4.3. Hak hidup dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 3.7.1.2 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang 108 4.3.1 Implementasi the Most Serious Crime dalam legislasi Indonesia 195 Psikotropika 3.7.2 Hukuman Mati terkait Pengaturan Kejahatan Penerbangan Sipil 110 3.7.2.1 Hukuman Mati dalam Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan 113 terhadap Sarana Penerbangan BAB V Isu Kontemporer: Penggunaan Hukuman Mati dalam 3.7.2.2 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 4 Tahun 1976 114 Pemberantasan Narkotika di Indonesia 213 3.8 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pasca Reformasi 1998 116 5.1 Pengantar 213 iv 116 127 128 132 133 138 143 150 150 151 155 156 161 166 171 172 180 184 195 213 213 v
5.2 Konsep the Most Serious Crime untuk Narkotika 5.3 Penggunaan Persepsi Publik dalam kebijakan Anti Narkotika 216 220 Daftar Tabel 5.4 Pertimbangan MK terkait Hukuman Mati Dan Narkotika: Narkotika sebagai the most 228 serious Crime? Tabel Tentang BAB VI Penutup 239 Tabel 1.1 Jumlah Eksekusi Mati Secara Global 2008-2015 Bibliografi 245 Tabel 1.2 Jumlah Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dari tahun 2007-2016 Profil Tim Penyusun 268 Tabel 1.3 Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia Profil ICJR 270 Tabel 1.4 Metodologi Penelitian Tabel 1.5 Berbagai Resolusi PBB terkait Hukuman Mati Tabel 1.6 Daftar Negara dalam Empat Kategori di tahun 2015 Tabel 3.1 Ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP Tabel 3.2. Ketentuan Pidana Mati dalam KUHPM Tabel 3.3 Nama-Nama tokoh PKI yang pernah disidangkan pada Mahmiliub Tabel 3.4 Pasal-Pasal Hukuman Mati dalam UU No. 4 Tahun 1976 Tabel 3.5 Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Tabel 3.6 Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Masa Reformasi Tabel 3.7 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Tabel 3.8 Pengaturan Hukuman Mati dalam UU Pengadilan HAM Tabel 3.9 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tabel 3.10 Pasal Pidana Mati Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tabel 4.1 Intrumen HAM Internasional terkait Hukuman Mati Tabel 4.2 Ketentuan Konstitusi Indonesia yang terkait dengan Hak Hidup dan Bebas dari Penyiksaan atau Hukumuman Kejam yang tidak Menegnal Perikemanusiaan Tabel 5.1 Eksekusi untuk kejahatan narkotika dari tahun 2005 hingga 2015 Tabel 5.2 Jumlah putusan yang memuat hukuman mati vi vii
BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Saat ini terdapat kecenderungan global negara-negara di dunia untuk tidak lagi menggunakan sanksi hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagaimana yang terlihat dari dikeluarkannya Resolusi PBB pada Desember 2007 tentang pelarangan hukuman mati.1 Meski demikian, dalam praktiknya, hal itu menunjukkan yang sebaliknya. Praktik hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana masih terjadi. Sepanjang 2015, eksekusi hukuman mati secara global meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya (2014). Setidaknya 1.634 orang telah dieksekusi mati pada 2015: meningkat 573 kasus eksekusi atau 54 persen dibandingkan 2014.2 Sebenarnya bila merujuk kepada tren penerapan hukuman mati secara global dari 2008 sampai dengan 2015 yang dihimpun Amnesty Internasional, terdapat tren yang fluktuatif. Misalnya pada 2010 dan 2014, terjadi penurunan eksekusi mati dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, jika melihat tren dalam lima tahun terakhir (2010-2015), sulit dibantah bahwa ada terdapat peningkatan eksekusi mati di secara global (Tabel 1.1).3 1 Roger Hood, Introduction, dalam Jon Yorke (ed), Againts the Death Penalty: Intenational Initiatives and Impications, (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008), hlm. 1. 2 Amnesty International, Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2015, (London: Amnesty Internasional Ltd, 2016), hlm. 5. 3 Ibid. viii 1
2500 2000 h a l m u J Tabel 1.1 Jumlah Eksekusi Mati Secara Global 2008-2015 2395 Jumlah Eksekusi Hukuman Mati Secara Global 2008 - 2015 Berkaca pada sejumlah regulasi yang mengatur hukuman mati yang masih berlaku dan tren kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, nampaknya eksekusi pidana mati akan terus dilanggengkan di masa-masa mendatang. Apalagi Indonesia termasuk ke dalam 58 negara yang masih mempertahankan dan menormakan hukuman mati sebagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tertentu. Padahal, sampai dengan 31 Desember 2016, lebih dari dua per tiga (2/3) negara-negara di seluruh dunia telah menghapus hukuman mati, baik melalui instrumen hukum maupun dalam praktik. 1500 1000 500 722 534 680 682 778 607 1253 Kecenderungan global negara-negara dalam merespon hukuman mati dalam kebijakan pemidanaan mereka dapat dilihat jumlahnya sebagai berikut: (i) menghapus hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana berjumlah 102 negara; (ii) menghapus hukuman mati hanya untuk tindak biasa berjumlah 6 negara; (iii) menghapus hukuman mati dalam praktik berjumlah 32 negara; dan (iv) mempertahankan hukuman mati berjumlah 58 negara. 5 0 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Amnesty Internasional (2016) Tidak jauh berbeda dengan tren global, praktik eksekusi hukuman mati di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Situasi ini tidak terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi yang mendalilkan Indonesia dalam kondisi darurat nasional terhadap narkotika sehingga perlu sanksi yang tegas.4 Pada awal era pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati (lihat Tabel 1.2). Tabel 1.2 Jumlah Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dari 2007-2016 Jumlah Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dari 2007-2016 Dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat tiga belas (13) peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pemidanaan di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.6 Ide dasar penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; dan (3) pengumuman keputusan hakim. Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal. Sementara itu, dalam tataran praktik, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku. 14 14 12 10 10 Terdapat delapan perbuatan pidana (delik) yang memuat ancaman hukuman mati dalam KUHP Indonesia yaitu: 8 6 4 2 1 0 0 0 0 5 4 1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); 2. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; 3. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4. Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang; 5. Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; 4 Indra Akuntono, Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba, 4 Februari 2015 diakses pada 12 Februari 2017. 5 Amnesty International, Global Report..., op.cit., hlm. 65. 6 Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, (Medan: USU Digital Library, 2003), hlm. 6. 2 3
Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; 6. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan; 7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan 8. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. 7. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2) 8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2) Tabel 1.3 Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia 9. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (2) No Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan 10. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) 1. KUHP Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2) 11. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 2. 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2) Pasal 1 (ayat) 1 12. 13. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang) Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2) Pasal 81 ayat (5) 4. 5. 6. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom Pasal 2 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 Meskipun KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak 1860. Eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht.7 Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik sebagai salah satu bentuk pemidanaan 7 Chrisje Brants, The Abolition of Death Penalty in the Netherland, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012), hlm. 25. 4 5
yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide itu pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827.8 Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda, lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati.9 Menurut Sahetapy, alasan utama pemerintah Belanda masih tetap mempertahankan hukuman mati di daerah jajahannya, termasuk Indonesia, lebih disebabkan motif rasial guna menunjang politik hukum ketertiban umum pada masa itu. Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai.10 Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan.11 Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk.12 Pandangan diskriminatif ini mengemuka karena para sarjana hukum Belanda sudah memiliki perasaan superior sebagai bangsa penjajah.13 sesuai dengan rasa peri kemanusiaan itu. Apalagi jika merujuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai salah satu langkah untuk menuju penghapusan hukuman mati. 15 Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia. Pada titik ini menjadi penting untuk melakukan sebuah kajian untuk memetakan argumentasi utama masih masuknya sanksi pidana berupa hukuman mati di sejumlah regulasi di Indonesia. Pelacakan argumentasi ini sangat penting untuk mengetahui rasionalisasi dan latar belakang dari kebijakan publik penggunaan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa memahami akar dan latar belakang serta argumentasi atas masih dipertahankan hukuman mati di Indonesia di sejumlah UU, maka tidak tertutup kemungkinan, bahwa penggunaan hukuman mati sebagai salah satu bagian dari sanksi pidana akan terus dipertahankan dan digunakan. Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 ternyata tidak mempunyai implikasi apapun untuk memutus kebijakan kolonial terhadap hukuman mati. Bentangan empirik menunjukkan bahwa ide hukuman mati (selain yang diatur dalam KUHP) ternyata masih tetap hidup dan bahkan bertambah banyak dalam berbagai regulasi di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka sampai dengan 1998, setidaknya terdapat enam regulasi yang menggunakan sanksi berupa hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan (lihat Tabel 1.3). Bahkan penggunaan hukuman mati sebagai ketentuan pidana dalam pelbagai regulasi makin meningkat pasca Reformasi (1998 s/d saat ini). 1.2. Rumusan Masalah Masih minimnya referensi dan kajian mengenai dasar, argumentasi dan pertimbangan masih digunakannya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia membuat kajian ini akan memfokuskan pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam kurun waktu kurang dari delapan belas tahun, setidaknya terdapat lima undang- undang (UU) yang memasukkan hukuman mati sebagai sanksi pemidanaan, meskipun dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen (1999-2002), hak atas hidup telah dijamin dengan tegas.14 Walaupun hanya lima UU yang mencantumkan hukuman mati pasca Reformasi, namun jika membandingkan jumlah pasal yang mengatur delik hukuman mati sebagai sanksi, jumlahnya meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur tentang hukuman mati sejak 1945 - 1998. 1. Bagaimanakah latar belakang dan dinamika sosial politik kebijakan pemidanaan hukuman mati sebagai sanksi pidana dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah kesesuaian kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip dan norma universal HAM? 1.3. Tujuan Penelitian Anomali tersebut tentu saja menjadi perhatian serius oleh sejumlah para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara lainnya yang sudah meninggalkan praktik yang tidak Berdasarkan rumusan masalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan: 8 Lydia Bertram, Imprisontment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), op.cit., hlm.65. 9 Ibid., hlm. 72. 10 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979). Hal 31-36 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A. 1. Melacak latar belakang dan dinamika sosial politik kebijakan pemidanaan hukuman mati sebagai sanksi pidana dalam sejumlah peraturan perundangan-undangan di 15 William A Schabas, The United Nations and Abolition of the Death Penalty, dalam Jon Yorke (Ed), op.cit., hlm. 37. Resolusi itu dilatarbelakangi oleh eksekusi mati yang dilakukan terhadap Saddam Hussein di awal 2007. Sekjen PBB, Ban Kin Moon mengecam keras terhadap eksekusi mati yang terhadap Saddam yang menurutnya adalah tindakan bar-bar dan tidak berm- artabat. Resolusi 18 Desember 2007 tersebut diambil melalui voting. Ada 104 negara yang menyetujui resolusi tersebut, 54 negara menolak, dan 29 negara menyatakan abstain. 6 7
Indonesia; 2. Membandingkan kesesuaian kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip dan norma universal HAM. 1.4. Fokus Kajian Kajian ini pada intinya berfokus pada pemetaan produk legislasi Indonesia yang memuat norma hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Kajian ini menekankan bahwa proses pembentukan hukum tentu saja tidak terlepas dari dialektika konteks sosio politik kemasyarakatan pada saat pembentukan legislasi tersebut. Dengan demikian pencatatan mengenai dinamika pembentukan legislasi, merupakan sebuah keniscayaan. Berangkat dari hal itu, tentu saja menjadi penting untuk melihat ulang proses pembentukan legislasi hukuman mati dan mendokumentasikan proses pembentukannya tersebut. Pada sisi lain, kebutuhan untuk melihat kesesuaian tatanan hukum Indonesia dan tatanan hukum HAM internasional dalam perumusan legislasi hukuman mati menjadi penting untuk melihat secara objektif sejauh mana hukum nasional dapat merespon perkembangan standar norma masyarakat internasional. Berangkat dari keinginan dalam memahami secara menyeluruh proses pembentukan legislasi hukuman mati tersebut, kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menguji dan mengkaji ulang kesesuaian kebijakan-kebijakan terkait hukuman mati dengan standar HAM internasional, termasuk di dalamnya rumusan rekomendasi peninjauan kembali, revisi, ataupun pencabutan kebijakan-kebijakan yang menjadikan hukuman mati sebagai sebagai salah satu kebijakan pemidanaan dalam hukum Indonesia. 1.5. Tinjauan Pustaka Meskipun topik mengenai hukuman mati bukan merupakan isu yang baru, namun metode dan fokus kajian yang dilakukan dalam penelitian ini bisa dikatakan hal yang baru di Indonesia. Dari penelusuran kepustakaan yang sudah dilakukan, sampai sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif dengan mencari akar permasalahan apa alasan yang mendasari ide hukuman mati masih dimasukkan dalam berbagai macam regulasi di Indonesia dan membandingkannya dengan standar internasional tentang hukuman mati. Apalagi sampai saat ini, masih minimnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terkait topik hukuman mati yang dilakukan di Indonesia. Adapun beberapa kajian yang mengambil topik hukuman mati yang dilakukan sejumlah peneliti adalah: Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana oleh J.E Sahetapy,16 Pidana Mati dalam Negara Pancasila oleh J.E Sahetapy,17 Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi oleh Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay,18 Politik Hukuman Mati di Indonesia oleh Robertus Robert dan Todung Mulya Lubis (editor),19 Pengaturan Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana oleh Edita Elda,20 Perdebatan Mengenai Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia oleh Shidarta Praditya Reviendra Putra,21 Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dkk,22 Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda oleh Antonius Cahyadi dkk,23 Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia oleh Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati),24 Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati oleh Yon Artiono Arba'i.25 dan, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di tinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia oleh bambang Sugeng Rukomono26. Dari sembilan penelitian di atas, berdasarkan ruang lingkup dari fokus kajian yang dilakukan, maka dapat dikategorikan atas dua hal, yakni kajian terhadap seluruh regulasi tentang hukuman mati dan kajian yang berfokus pada regulasi atau delik tertentu yang mengatur tentang hukuman mati. Berangkat dari kategorisasi di atas, maka hanya penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. dan Edita Elda yang melakukan pemetaan seluruh regulasi hukuman mati di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian dengan judul Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan27 yang ditulis Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. dan Pengaturan Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana28 yang ditulis Edita Elda tersebut hanya mengumpulkan sejumlah regulasi tentang hukuman mati yang ada di Indonesia. 16 Sahetapy, Ancaman..., loc.cit. 17 J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 18 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, (Jakarta : Kom- pas, 2009). 19 Robertus Robert dan Todung Mulya Lubis, Politik Hukuman Mati di Indonesia, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016). 20 Edita Elda, Pengaturan Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana, Tesis Master di Universitas Indonesia, (Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2009). 21 Shidarta Praditya Reviendra Putra, Perdebatan Mengenai Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Tesis Master di Universitas Indonesia, (Depok: Perpustaakn Universitas Indonesia, 2009). 22 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015). 23 Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih (eds), Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda, (Yogyakarta: Kanisius, 2015). 24 Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Imparsial, 2016). 25 Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, (Jakarta: KPG, 2015). 26 Bambang Sugeng Purnomo, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di tinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 27 Eddyono, Hukuman..., op.cit., hlm 10-11. 28 Elda, op.cit.¸hlm. 42-45. Bandingkan pula dengan makalah Husein, Pidana Mati..., op.cit., hlm 1-8. 8 9
Inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. dan Edita Elda. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang hukuman mati yang ada di Indonesia, namun mencoba menelusuri lebih dalam dengan mencari akar permasalahan, perdebatan atau argumentasi yang mendasari mengapa ide hukuman mati masih tetap hidup dalam sejumlah regulasi di Indonesia. Pada sisi lain, penelitian tentang hukuman mati lainnya, hanya fokus kepada beberapa isu yang lebih spesifik tentang hukuman mati. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sahetapy dengan topik Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, yang hanya berfokus tentang Pasal 340 KUHP tentang ancaman pembunuhan berencana. Demikian juga dengan studi Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi oleh Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, yang hanya memfokuskan pada kajian perdebatan hukuman mati dari sudut Undang-Undang Narkotika yang diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).29 Sedangkan penelitian lainnya, tidak memfokuskan kajiannya pada akar masalah dan latar belakang mengapa sejumlah regulasi di Indonesia masih mengatur tentang hukuman mati. Misalnya kajian yang dilakukan Shidarta Praditya Reviendra Putra yang memfokuskan kajian pada perdebatan teori pemidanaan hukuman mati dalam Rancangan KUHP. Atau kajian Sahetapy yang hanya fokus kepada variabel hukuman mati dari sudut filosofi negara Pancasila. Demikian pula kajian-kajian lain hanya melihat bagaimana isu hukuman mati dari sudut subjektif atau pengalaman (empiris) masing-masing penulis. Misalnya antologi tulisan yang berjudul Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda oleh Antonius Cahyadi, dkk. yang mengkritik masih digunakannya hukuman mati sebagai salah satu pemidanaan yang tidak relevan dengan semangat akademik dan nilai-nilai kemanusian berdasarkan latar belakang masing-masing penulis. Buku-buku lainnya, misalnya buku yang berjudul Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati oleh Yon Artiono Arba'i, yang berdasarkan pengalaman subjektif penulis yang pernah bekerja sebagai jaksa dan buku Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia yang mendeskripsikan pengalaman masing-masing pembela hukum atau pengacara dalam mengadvokasi sejumlah terdakwa yang sudah divonis hukuman mati. terhadap orang-orang dijatuhi hukuman mati semasa Hindia Belanda dan Indonesia, namun dari data yang dikumpulkan tersebut menjadi salah satu informasi yang berharga dalam penelitian ini. Berangkat dari deskripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kajian ini memiliki kebaruan dalam khazanah penelitian dengan topik hukuman mati di Indonesia. Sampai sejauh ini, belum ada atau belum ditemukan penelitian-penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada rumusan masalah dan sudut pandang sebagaimana yang ingin dicari dalam penelitian ini. 1.6. Metodologi Penelitian hukum bisa dilakukan dari berbagai macam alasan. Beberapa digunakan untuk mengidentifikasi sumber hukum guna diterapkan menyelesaikan satu permasalahan hukum, dan kemudian menemukan sebuah solusi terhadap masalah yang telah diindentifikasi.30 Meskipun demikian, dalam sejarah tradisi akademik hukum, terdapat dua tipologi penelitian: (1) penelitian hukum black letter law atau penelitian hukum doktrinal, yang lebih menitikberatkan kepada hukum itu sendiri sebagai prinsip mandiri yang hanya bisa diakses melalui sejumlah putusan pengadilan atau undang-undang, dengan sedikit atau tanpa referensi kepada hal di luar aturan hukum; dan (2) penelitian hukum law in context atau socio legal studies. Pendekatan yang kedua ini tidak berangkat dari hukum namun dari masalah yang ada di dalam masyarakat yang cenderung dijadikan perhatian publik atau mendapat perhatian publik.31 Berangkat dari dua tradisi besar penelitian hukum itu, bila dihubungkan dengan problem statement yang sudah disebutkan di atas, maka jelas bahwa penelitian ini masuk ke dalam tradisi penelitian law in context atau socio legal studies. Dalam tataran yang lebih teknis, socio legal studies juga menggunakan penelitian sosial, seperti penelitian kualitatif dan kuantitatif. Salah satu ciri penelitian sosio legal adalah mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Keduanya dapat dilakukan sekaligus tanpa bertendensi sebagai bagian yang terpisah. Di luar sejumlah literatur yang telah ditelaah di atas, yang mungkin mempunyai benang merah atau irisan terhadap kajian ini adalah tulisan Wilson yang berjudul Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati dalam buku Politik Hukuman Mati di Indonesia. Tulisan ini lebih menitikberatkan kajian pada praktik hukuman mati dalam perspektif sejarah, dengan salah satu bagian yang menarik pada masa kolonial, masa revolusi, dan masa demokrasi terpimpin (Soekarno). Meskipun kajian ini lebih cenderung deskriptif tentang kebijakan 29 Lubis dan Lay, Kontroversi..., op.cit., hlm. IX. 30 Mike Mc Conville dan Wing Hong Chui, Research Methods for Law, (Britain: Edinburg University Press, 2007), hlm. VII. 31 Ibid., hlm. 1-2. Selain ada tipe tradisi besar penelitian hukum itu, Mike dan Wing juga menyebutkan tipe metode penelitian ketiga, yaitu comparative legal research atau penelitian perbandingan hukum. 10 11
Tabel 1.4 Metodologi Penelitian lainnya yang relevan dengan kajian, sehingga data tersebut dapat dianalisa bersamaan dengan data temuan di lapangan yang mengalami perkembangan. Pertanyaan Penelitian Bagaimanakah latar belakang dan dinamika sosial politik kebijakan pemidanaan hukuman mati sebagai sanksi pidana dalam peraturan perundangan- undangan di Indonesia? Sub A. Periode Kolonial; B. Periode Revolusi C. Periode Demokrasi Liberal D. Periode Demokrasi Terpimpin E. Periode Orde Baru F. Periode Pasca Reformasi Metodologi Kajian kepustakaan Wawancara Sumber Data Primer 1. Undang-Undang 2. Peraturan perundang- undangan yang terkait Data Sekunder Penelitian hukum yang terkait dan otoritatif terkait dengan topik Akademisi, ahli hukum, aktivis HAM, Pemerintah dan anggota DPR yang terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan Interpretasi dilakukan setelah mendapatkan data yang valid di lapangan kemudian memverifikasinya dengan data dokumenter dan data kepustakaan. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang dilakukan terhadap data tersebut memperoleh hasil optimal. Selanjutnya kajian ini akan mengikuti beberapa tahap-tahap sebagai berikut: 1. Kajian ini diawali dengan pengumpulan data dengan metode seperti telah diuraikan di atas. 2. Selanjutnya diikuti dengan analisis data yang tersedia. 3. Tahapan berikutnya adalah penulisan laporan kajian yang akan menghasilan draft kajian sebagai dasar untuk meminta pendapat atau tinjauan ulang atau umpan balik dari para pakar dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan. 4. Tahapan ini dilanjutkan dengan finalisasi laporan kajian dengan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan mengenai hukuman mati di Indonesia. 5. Kajian ini kemudian dapat dipublikasikan sebagai naskah yang komprehensif yang membahas legislasi hukuman mati di Indonesia. Bagaimanakah kesesuaian kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip dan norma universal HAM ? Kajian kepustakaan Data Primer 1. Undang-Undang 2. Peraturan perundang- undangan yang terkait TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 Data Sekunder Penelitian hukum yang terkait dan otoritatif terkait dengan topik Wawancara Akademisi, ahli hukum dan aktivis HAM. Pengambilan data juga diperoleh dengan cara wawancara (in-depth interview) dan melalui diskusi kelompok terfokus dengan akademisi, ahli hukum dan HAM, Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan dan pemberlakukan regulasi yang mengatur mengenai hukuman mati. Sedangkan data tertulis terdiri dari bahan hukum yang primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukuman mati dan HAM. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah hukuman mati dan HAM yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan TAHAP 2 Analisis data 1.7. Sistematika Penulisan Penulisan draft tulisan awal TAHAP 4 Tinjauan atau umpan balik dari pakar terhadap draft awal hasil kajian Finalisasi hasil kajian TAHAP 6 Publikasi dan diseminasi hasil kajian Dalam melakukan penulisan, sistematika penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu: Analisa dan interpretasi dilakukan bersamaan dengan proses pengambilan data di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan masalah yang sedang diteliti, karena masalah pemberlakuan hukuman mati dan HAM mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Dalam menganalisa hasil penelitian diperlukan dukungan data, baik data kepustakaan, data lapangan, maupun data yang Bab I, merupakan bagian Pendahuluan. Bab ini berupaya untuk menjelaskan latar belakang atau masalah yang mendasari mengapa penelitian ini penting dan strategis untuk dilakukan di Indonesia. Secara singkat, bab ini menjelaskan tren meningkatnya eksekusi hukuman mati pada tataran global dan tren meningkatnya jumlah negara yang menghapuskan pidana mati, baik pada tataran regulasi maupun praktik. Bab ini 12 13
juga menjelaskan bagaimana kecenderungan pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik eksekusi mati dan meningkatnya regulasi yang mengatur hukuman mati. Fenomena itu menjadi problem statement dari studi pelacakan dasar argumentasi masih dipertahankannya ketentuan hukuman mati di Indonesia. Bab II, berjudul Dinamika Anti Hukuman Mati Dalam Tataran Global. Bab ini berupaya memberikan gambaran tentang dinamika dan sejarah bagaimana konstestasi antara ide penghapusan hukuman mati dan mempertahankan adanya hukuman mati, baik dalam regulasi dan praktik pada tataran universal. Bab III, berjudul Dinamika Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab yang berdasarkan pembabakan periode politik: (1) Dinamika Kebijakan Hukuman Mati Zaman Kolonial; (2) Kebijakan Hukuman Mati Masa Pendudukan Jepang; (3) Kebijakan Hukuman Mati Pasca Kemerdekaan; (4) Kebijakan Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Liberal; (5) Kebijakan Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Terpimpin; (6) Kebijakan Hukuman Mati Pada Zaman Orde Baru; dan (7) Kebijakan Hukuman Mati Pasca Reformasi. BAB II Dinamika Anti Hukuman Mati Dalam Tataran Global Bab IV, berjudul Legislasi di Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. Bab ini mencoba mengkaji secara singkat tentang bagaimana dinamika pengaturan hak hidup di Indonesia dan kesesuaiannya dengan standar hak hidup secara universal. Bab V, berjudul Isu Kontemporer: Penggunaan Hukuman Mati dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Bab ini membahas tentang penggunaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia dan perdebatannya, termasuk tentang perdebatan konstitusionalitas hak hidup dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Bab VI, berjudul Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. 2.1 Pengantar Hukuman mati (capital punishment) telah digunakan selama ribuan tahun sebagai hukuman utama untuk tindak pidana tertentu. Meskipun sejarawan tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa lama sanksi hukuman mati telah menjadi polemik, namun mereka mengetahui bahwa penerapan sanksi ini telah diperdebatkan selama berabad- abad.32 Situasi ini menggambarkan bahwa dalam beberapa titik dalam sejarah peradaban manusia, sebagian besar peradaban menggunakan hukuman mati sebagai metode penghukuman.33 Kampanye untuk mengakhiri eksekusi dimulai di kawasan Eropa Barat yang dipelopori Cesare Beccaria melalui tulisan On Crimes and Punishments pada 1764. Meskipun kemajuan melambat selama lebih dari satu abad pasca tulisan tersebut, namun pada akhir paruh kedua abad ke-20 menjadi periode yang sangat aktif untuk mereformasi kebijakan terhadap pelaksanaan hukuman pidana diberbagai negara dan mulai terbangun pandangan baru mengenai hukuman mati.34 Negara-negara awal yang aktif menghapus ide hukuman mati pada umumnya terletak di benua Amerika terutama di Amerika Selatan. Negara pertama yang menghapus hukuman 32 Peggy J. Parks, The Death Penalty: Current Issues, (San Diego: Reference Point Press, Inc., 2012), hlm. 11. 33 Ida Walker. The Death Penalty, (Minnesota: ABDO Publishing Company, 2008), Hlm. 9 34 T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia, (New York: Oxford University Press, Inc., 2009), Hlm. 4 14 15
mati untuk semua kejahatan adalah Venezuela pada 1863. Sedangkan di kawasan Eropa, San Marino merupakan negara yang mengawali gerakan abolisionis dengan menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan pada 1865. Sebelumnya, pada 1848, negara ini merupakan negara pertama di dunia yang menghapuskan hukuman mati untuk tindak pidana biasa. Sampai beberapa dekade, San Marino dan Rumania merupakan negara abilisionis di Eropa. Di luar Amerika Latin dan Eropa, gerakan abolisionis masih relatif belum berkembang.35 Pada belahan dunia lain, di Asia negara pertama yang menolak hukuman mati untuk semua kejahatan adalah Kamboja pada 1989. Sampai saat ini, hanya Timor Timur, Nepal, dan Turkmenistan telah mengikuti Kamboja. Kemudian di kawasan Afrika, Cape Verde menghapuskan hukuman mati pada 1981. Sembilan tahun kemudian, jejak langkah Cave Varde diikuti oleh Mozambik, Namibia, dan São Tomé dan Príncipe. Sedangkan di kawasan Oceania, bersamaan dengan kemerdekaannya pada 1978, Kepulauan Solomon dan Tuvalu menghapuskan hukuman mati.36 Instrumen-instrumen hukum internasional yang paling mutakhir, yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan paling serius (the most serious crimes) yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, semuanya menolak hukuman mati. Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda), dan Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court) menetapkan hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal.40 2.2 Perkembangan Hukum Internasional Pengembangan norma hukum internasional untuk penghapusan hukuman mati merupakan fenomena pasca Perang Dunia Kedua. Penghapusan hukuman mati merupakan tujuan bangsa-bangsa beradab yang termanifestasi selama penyusunan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948. Meskipun ekspresi pengakuan penormaan tersebut hanya secara implisit yang ditunjukkan melalui frasa hak hidup (the right to life).37 Hukum hak-hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional telah membahas isu hukuman mati hampir selama delapan puluh tahun. Meski hukum internasional tidak serta merta dapat diberlakukan secara langsung mengingat adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara untuk mengaplikasi ketentuan internasionalnya, namun hukum internasional merupakan sebuah sumber pedoman yang sangat otoritatif dalam hal penafsiran norma-norma.41 Ide penghapusan hukuman mati kembali memperoleh momentum selama dekade berikutnya melalui para pembuat norma hukum internasional (international lawmakers) yang mendesak pembatasan hukuman mati melalui lahirnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 1966 dan Optional Protocol kedua yang disetujui pada 1989. Dalam Pasal 6 ICCPR yang terdiri dari 6 (enam) paragraf, 4 (empat) paragraf di antaranya mengatur mengenai pembatasan hukuman mati seperti penjatuhan hanya pada tindakan pidana yang serius, berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman, tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah hamil. 38 Setelah itu lahir pula dua traktat hak-hak asasi manusia regional, yakni Konvensi Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang mengandung ketentuan serupa.39 Pembahasan langsung tentang hukuman mati dalam hukum internasional pertama kali muncul dalam Konvensi Jenewa 1929 tentang Tawanan Perang. Dalam Konvensi tersebut, diatur secara khusus sejumlah prosedur yang harus dipatuhi apabila hendak menghukum mati seorang tawanan perang. Ketentuan tersebut semakin dikukuhkan dengan lahirnya Konvensi Jenewa 1949 tentang tawanan perang, yang masih berlaku hingga hari ini. Konvensi Jenewa 1949 tentang warga sipil juga memuat ketentuan penting, yakni tidak diperbolehkannya pemberlakuan hukuman mati terhadap warga sipil di wilayah yang diduduki.42 35 Carsten Anckar, Determinants of the Death Penalty: A comparative study of the world, (New York: Routledge, 2004), hlm. 17-18 36 Ibid. 37 William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, (New York: Cambridge University Press, 2002), hlm. 1. 38 William A. Schabas, Keterangan Ahli dalam Putusan MK, dalam Lubis dan Lay, Kontroversi..., hlm. 80 39 Ibid. 40 Schabas, Keterangan Ahli..., op.cit., hlm. 78. 41 Ibid., hlm. 80. 42 Kedua konvensi ini kemudian diperkukuh lagi dengan hadirnya protokol-protokol tambahan (additional protocols) Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977. Hukum humaniter internasional, yakni hukum mengenai konflik bersenjata, tentu saja tidak berlaku dalam masa damai. Namun demikian, perkembangan seperti itu dalam hukum humaniter merupakan bukti yang sangat kuat bahwa pendekatan hukum internasional secara perlahan bergerak menuju pembatasan dan pada akhirnya penghapusan hukuman mati. 16 17
2.3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Titik awal dalam hukum hak-hak asasi manusia internasional adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut hingga kini tetap merupakan tolok ukur yang otoritatif dalam hal norma-norma hak-hak asasi manusia (HAM), dan tidak diragukan lagi berlaku bagi semua negara anggota PBB. UDHR merupakan dokumen hukum hak asasi manusia internasional yang diterima di seluruh dunia dan merupakan pencapaian dari perjuangan atas kemerdekaan dan martabat manusia. Dua macam hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi tersebut, yaitu: (i) hak-hak sipil dan politik; dan (ii) hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. UDHR telah menjamin hak untuk hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan dan secara sadar dengan sengaja menghapus sebuah bagian mengenai hukuman mati. Bagian ini tadinya dimaksudkan untuk mengakui hukuman mati sebagai pengecualian terhadap hak untuk hidup.43 UDHR tidak secara hukum mengikat keputusan tentang HAM pada setiap negara anggota PBB. Deklarasi ini disetujui sebagai resolusi oleh Majelis Umum dan menjadi sebuah format umum. Ketika Deklarasi diadopsi, ide dasarnya adalah untuk membuat konvensi yang mengikat secara hukum (legally binding) harus direalisasikan secepat mungkin dalam rangka mengefektifkan perlindungan hak asasi manusia. Namun status hukum dari Deklarasi tersebut senantiasa berubah. Hal ini dapat dilihat dari interpretasi kewenangan atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana anggotanya telah berkomitmen untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Beberapa yang hak yang diatur dalam Deklarasi tersebut juga telah dimasukkan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international customary law), sehingga hak- hak tersebut telah menjadi hukum internasional yang mengikat. Hak mendasar untuk hidup tercantum dalam Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa "Everyone has the right to life, liberty and security of person" (Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu). Namun peraturan singkat tersebut belumlah lengkap dan merupakan deklarasi dasar mengenai hak hidup. Tidak ada penjelasan yang dibuat mengenai hukuman mati dalam deklarasi tersebut dan tidak dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memihak penghapusan hukuman mati sebagai pelanggaran atas hak hidup atau sebaliknya.44 Abolition of the Death Penalty in International Law.45 Schabas menyatakan bahwa Pasal 3 UDHR disusun pada tahun 1947 dan 1948, ketika sebagian besar negara memberlakukan hukuman mati. UDHR tersebut dimaksudkan untuk menetapkan suatu "standar pencapaian bersama" (common standard of achievement). Menurut Schabas, meski hukuman mati disebut dalam berbagai rancangan (drafts) awal Pasal 3, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menghapuskan segala pembahasan mengenai hukuman mati dengan tujuan tidak mau menghambat berkembangnya praktik negara-negara (evolution of state practice) menuju penghapusan hukuman mati.46 Pasal 29 ayat (2) UDHR juga mengatur ketentuan tentang pembatasan bagi setiap orang dalam melaksanakan hak dan kebebasan mereka. Ketentuan ini juga dapat diartikan bahwa penafsiran terhadap semua ketentuan UDHR harus merujuk pada Pasal 29 ayat (2) tersebut. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi menyatakan: In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.) Klausul pembatasan dalam Pasal 29 (2) UDHR merupakan model bagi ketentuan- ketentuan sejenis dalam berbagai traktat atau perjanjian internasional (treaty) tentang hak-hak asasi manusia internasional lainnya. Klausul pembatasan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR merupakan klausul yang bersifat umum dan diberlakukan secara menyeluruh bagi pelaksaan hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi. Hal ini berbeda dengan sejumlah klausul pembatasan yang diatur dalam perjanjian internasional tentang HAM lainnya. Pada saat Pasal 29 ayat (2) UDHR diterjemahkan ke bahasa perjanjian internasional/traktat (treaty), misalnya dalam ICCPR dan konvensi-konvensi HAM tingkat regional (misalnya Konvensi Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia), maka dibuatlah klausul-klausul pembatas (limitations clauses) khusus terhadap hak-hak tertentu, meskipun rumusan pembatasannya mirip dengan redaksional Pasal 29 ayat (2) UDHR. William A. Schabas telah mengembangkan analisis mengenai Pasal 3 UDHR dalam The Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik misalnya, ketentuan pembatasan hak-hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan 43 Schabas, Keterangan Ahli..., loc.cit. 44 Hans Goran Franek, Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati, (Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia, Rauol Wallen- berg Institute, 2003), hlm. 57. 45 Schabas, Keterangan Ahli..., loc.cit. 46 Schabas, Keterangan Ahli..., loc.cit. 18 19
berkumpul dan berserikat atau hak atas privasi, pembatasannya bersifat khusus bagi masing-masing hak. Hal ini misalnya sejumlah 'klausul-klausul pembatasan' (limitations clauses) pada Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 ICCPR. Ketentuan yang demikian juga terdapat dalam banyak terdapat dalam konstitusi berbagai negara yang dibuat sejak 1948, misalnya Konstitusi Afrika Selatan dan Kanada. Di Indonesia, UUD 1945 juga mengatur 'klausula pembatas' ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Dengan demikian, berbagai ketentuan tentang pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan 'berakar' atau bersumber dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) UDHR. Namun, khusus terkait hak untuk hidup, dilakukan sebuah pendekatan yang cukup berbeda. Hukuman mati secara tegas dirumuskan sebagai sebuah pengecualian, dengan catatan tunduk pada sejumlah pembatasan, dan bukan sebagai sebuah konsekuensi logis dari penafsiran atas prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Para perumus traktat-traktat (treaties) ini perlu memastikan bahwa hukuman mati tidak dilarang baik secara eksplisit maupun secara implisit, karena ketika ketentuan-ketentuan itu dibuat pada 1957. Oleh karena itu, pada masa itu bila hukuman mati dilarang baik secara eksplisit maupun secara implisit maka akan ada banyak negara yang tidak mau meratifikasi Kovenan tersebut, sementara situasi saat ini berbeda. HAM; (i) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights);47 (ii) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).48 ICPPR mengatur berbagai hak yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik, juga memandatkan dibentuknya Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee).49 Komite ini merupakan sebuah lembaga kuasi-yudisial yang bertugas mempelajari dan memberikan komentar terhadap laporan-laporan dari negara-negara mengenai kepatuhan mereka terhadap kovenan tersebut. Komite ini juga bertugas mempelajari dan memberikan komentar terhadap petisi/permohonan yang diajukan perseorangan mengenai adanya pelanggaran terhadap kovenan tersebut oleh pemerintah negaranya. Penafsiran Komite HAM atas ICCPR dianggap sangat otoritatif. Perdebatan di seputar isu hukuman mati pada pokoknya terjadi pada dua ketentuan ICCPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6: 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. 2.4 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian internasional tentang HAM yang dimaksudkan untuk mewujudkan "standar pencapaian bersama" (common standart of achievement) yang ditetapkan dalam UDHR. Pada awalnya PBB bermaksud membuat dua naskah, yaitu sebuah 'deklarasi' dan sebuah 'kovenan' (covenant). Deklarasi diniatkan menjadi sebuah 'standar pencapaian bersama' sementara 'kovenan' bertujuan sebagai perjanjian internasional yang memiliki 'kekuatan mengikat' (legally binding). Dalam waktu yang relatif singkat, Deklarasi tersebut kemudian disetujui Resolusi Majelis Umum dan menjadi UDHR. Sementara, pengadopsian 'kovenan' memakan waktu yang jauh lebih lama. Proses penyusunan naskah 'kovenan' dipengaruhi oleh suasana pendebatan di era perang dingin kala itu yang membuat proses tersebut terus tertunda-tunda. Akibat dari perdebatan tersebut, Naskah 'kovenan' dipecah menjadi dua. Pemecahan ini mencerminkan adanya keberatan dari kubu negara-negara barat atas dimasukkannya hak-hak ekonomi dan sosial, dan pada sisi yang lain kubu negara-negara sosialis serta kelompok negara-negara Selatan bersikeras tentang pentingnya hak-hak ekonomi dan sosial tersebut. Hasilnya, pada 1966 PBB dapat memberikan perlindungan HAM dalam formulasi hukum yang mengikat yakni dibentuk dua perjanjian internasional tentang 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. 5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. 6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah 47 Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly), International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966. 48 Majelis Umum PBB, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966. 49 Majelis Umum PBB, International Covenant on Civil..., Pasal 28. 20 21
penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini Pasal 7: Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. (menyeragamkan) konsep pembatasan atas hak untuk hidup. UDHR, sebagaimana disebut sebelumnya, juga telah memberikan pembatasan semacam ini melalui Pasal 29 ayat (2). Istilah "secara sewenang-wenang" ini diakui mencakup pengecualian-pengecualian atas hak hidup seperti membunuh dalam rangka membela diri, penggunaan kekuatan yang mematikan dalam rangka penegakan hukum tertentu, dan pembunuhan dalam konflik bersenjata.52 Pasal 6 tersebut dirumuskan oleh Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada 1957, yang mencerminkan praktik negara-negara pada suatu masa ketika hukuman mati masih diberlakukan di mana-mana. Pada 1957, sebagian besar negara Eropa masih mempraktikkan hukuman mati, sedangkan dewasa ini hukuman mati telah dihapus dari seluruh benua Eropa. Para perumus Pasal 6 Kovenan tersebut berpendapat bahwa hukuman mati dapat saja dianggap sebagai pengurangan atas hak untuk hidup "secara sewenang-wenang". Sebagaimana diuraikan di atas, maka penting memberikan ruang bagi pengecualian secara eksplisit ini mengingat praktik negara-negara pada umumnya pada masa itu. Karena alasan itulah, para perumus menambahkan ayat (2) pada pasal 6, yang mengizinkan negara-negara yang belum menghapus hukuman mati untuk melaksanakan hukuman mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu/khusus. Formula hak hidup dalam UDHR yang masih belum jelas telah diganti oleh ICCPR dengan hukum yang lebih rinci. Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain negara wajib memperkenalkan hukum yang memperkarakan pembunuhan. Ayat (1) juga menyatakan hak hidup seseorang tidak dapat dicabut sewenang-wenang yang berkaitan erat dengan pernyataan bahwa hukuman mati hanya dapat dipaksakan sebagai keputusan akhir yang diputuskan oleh pengadilan yang berkompeten. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dibebankan kepada kejahatan yang sangat serius. Sayangnya tidak ada definisi mengenai kejahatan serius walaupun jelas bahwa negara tidak dapat menggunakan hukuman mati sebagai sanksi atas semua kasus kejahatan biasa.50 Oleh karena itulah jelas bahwa Pasal 6 ICCPR mempunyai kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Kovenan yang menyatakan: "Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pidak dalam Konvenan ini". Klausul tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena klausul ini tidak menciptakan sebuah norma tetapi menyatakan sebuah tujuan yang programatis (programmatic objective). Ketentuan ini dapat dianalogikan dengan sebuah mukadimah/preambule, yang mewarnai pembacaan atas ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lain.53 Redaksional Pasal 6 ICCPR mencerminkan adanya pertentangan antara kebutuhan mengakui hukuman mati, yakni dengan mempertimbangkan masih diberlakukannya hukuman mati di mana-mana dan pada saat yang bersamaan, kehendak untuk menyampaikan pesan yang sejalan dengan misi hak-hak asasi manusia yang diemban Kovenan tersebut. Jika Kovenan Internasional mengakui bahwa apa yang sedang dipraktikkan negara-negara kala itu sudah sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia, maka Kovenan tidak akan berhasil mewujudkan tujuan mulianya. Akibat pertentangan tersebut, menghasilkan rumusan sebagaimana dalam redaksional Pasal 6 ICCPR. Situasi inilah yang merupakan konteks untuk memahami makna Pasal 6, yang dirumuskan setengah abad yang lalu dan menggunakannya dalam konteks saat ini.51 2.5 Berbagai Upaya PBB atas Penghapusan Total Hukuman Mati Pada 1959, pembahasan mengenai hukuman mati muncul dalam agenda PBB ketika Majelis Umum menyetujui sebuah resolusi yang meminta Dewan Ekonomi dan Sosial untuk mempelajari hukuman mati baik secara hukum dan pelaksanaannya di beberapa negara, dan mencoba mengukur efek dari penghapusan hukuman mati terhadap tingkat kriminalitas. Kajian tersebut selesai pada 1962, dengan hasil laporan "Capital Punishment" (Hukuman Mati) dipresentasikan oleh Marc Ancel, seorang Jurist dari Perancis.54 Pasal 6 ayat (1) ICCPR merupakan sebuah pernyataan prinsip umum yangdirumuskan dengan merujuk pada Pasal 3 UDHR dengan perumusan yang lebih rinci. Pasal 6 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikurangi "secara sewenang- wenang" hak untuk hidupnya. Frasa "secara sewenang-wenang" tersebut merupakan pembatasan umum atas hak untuk hidup, sebagai upaya untuk mengodifikasikan Laporan tersebut memberikan kesimpulan penting, bahwa penghapusan hukuman mati tidak menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas. PBB kemudian melanjutkan penelitian tentang hal ini dengan publikasi hasil laporan (yang melengkapi laporan 50 Franek, op.cit., hlm. 60. 51 Schabas, Keterangan Ahli..., op.cit., hlm. 90. 52 Ibid., hlm. 91. 53 Ibid. 54 Marc Ancel, Capital Punishment, ST/SOA/SD/9, Sales No. 62.IV.2. 22 23
sebelumnya) pada 1967, yang disusun oleh Norval Morris.55 Baru pada 1966, PBB akhirnya dapat memberikan perlindungan HAM dalam suatu formula hukum yang mengikat dengan disusunnya dua rancangan perjanjian internasional yang sebagian besar berasal dari UDHR yakni ICCPR dan IESCR. Pada 1968, atas inisiatif Swedia dan Venezuela, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang meminta perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati.56 Untuk memastikan perlindungan tersebut diperkenalkan, resolusi tersebut menjelaskan bahwa anggota PBB mengadopsi legislasi untuk memastikan bahwa pada masa penantian hukuman mati, tetap dibuka kemungkinan mereka memliliki kesempatan untuk mengajukan banding atau permohonan ampun, atau tetap pada pelaksanaan hukuman. proses ekstrajudisial. Dengan tujuan penelitian, PBB menunjuk Pelapor Khusus untuk hukuman mati, cepat, atau eksekusi sewenang-wenang.60 Pada 1984 sebuah langkah penting juga di ambil oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan sejumlah usaha perlindungan yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB. PBB dan beberapa lembaga internasional kemudian menerapkan serangkaian standar ditujukan mengatur dan membatasi penggunaan hukuman mati, dengan tujuan untuk menghapusnya. Secara khusus, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadopsi Jaminan Perlindungan untuk menjamin perlindungan atas Hak-Hak orang yang Menghadapi Hukuman Mati (UN Safeguards), yang menetapkan perlindungan jaminan paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam semua perkara hukuman mati. Jaminan Perlindungan ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1984 tanpa perhitungan suara.61 Bunyi isi resolusi tersebut antara lain adalah: Lebih lanjut, legislasi semacam itu harus menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak akan dilakukan sebelum permohonan pengampunan/pelaksanaan hukuman ditetapkan oleh pihak yang berkompeten dan tidak pernah diterapkan sebelum 6 bulan setelah keputusan pengadilan pertama. Resolusi tersebut juga menekankan bahwa masyarakat miskin yang menghadapi hukuman mati harus didampingi oleh lembaga konseling yang kompeten.57 Sebuah langkah penting dalam usaha PBB untuk melawan keputusan hukuman mati adalah melalui resolusi lainnya yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1971. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pengetatan penggunaan hukuman mati. Resolusi tersebut menyimpulkan tujuan yang diharapkan adalah penghapusan total hukuman mati di seluruh negara sebagai penghargaan atas hak hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UDHR. Sebuah rancangan resolusi dengan isi pembahasan yang sama juga diajukan pada Majelis Umum dan disetujui dengan sedikit perubahan.58 1. Bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, hanya akan dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi luar biasa lainnya. 2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan di mana hukuman tersebut telah diatur dalam hukum pada saat kejahatan itu terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika, sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka ketetapan tersebut dibuat secara hukum bagi hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mendapat keuntungan karenanya. 3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa. 4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang meyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lainnya Pada 1973, Dewan Ekonomi dan Sosial kembali menekankan perhatian pada hukuman mati dan memutuskan bahwa penelitian secara ilmiah atas isu ini yang dilakukan di bawah pengawasan PBB. Empat tahun kemudian, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang bertujuan secara bertahap mengurangi jumlah pembebanan hukuman mati dengan harapan akan mencapai penghapusan hukuman mati di seluruh dunia.59 5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten setelah proses hukum yang telah memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan yang adil, atau setara dengan yang terkandung dalam pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Berdasarkan sebuah penelitian PBB di 1983, terdapat 2 juta orang yang menjadi korban extrajudicial killing dan kesewenang-wenangan peradilan pada 1968 dan 1983. Di Uganda, Kamboja, Argentina, Guatemala dan Iran, orang-orang telah disiksa dan dibunuh dalam 6. Terdakwa hukuman mati memiliki hak untuk naik banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana. 55 Norval Morris, Capital Punishment: Developments, 1961-1965, Sales No. E.67.IV.15. The two reports, oleh Ancel dan Morris, dipublikasikan dalam satu edisi tahun 1968, ST/SOA/SD/9 dan ST/SOA/SD/10. 56 Franek, op.cit., hlm. 61. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 Ibid. 7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman. Permohonan maaf/pengampunan dan pengurangan 60 Ibid. 61 Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council) 1984/50 25 Mei 1984, disahkan melalui resolusi Majelis Umum PBB 39/118 pada 14 Desember 1984. Dewan Ekonomi dan Sosial merekomendasikan untuk mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak orang yang menghadapi hukuman mati dalam resolusi selanjutnya 1989/64 pada 24 Mei 1989. 24 25
hukuman dapat diberikan pada semua kasus hukuman mati. bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). 8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya dikarenakan pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman. 9. Keputusan hukuman mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah. Berbagai perlindungan-perlindungan tersebut berhubungan erat dengan asas yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ICCPR. Kemudian berdasarkan saran dari Republik Federal Jerman, Majelis Umum PBB mengajukan sebuah protokol untuk penghapusan hukuman mati pada ICCPR di 1980. Sebagai hasilnya adalah Protokol Tambahan Kedua (Second Optional Protocol) pada ICCPR ditandatangani pada 15 Desember 1989. Opsional Protokol Kedua melarang pelaksanaan hukuman mati dalam yurisdiksi negara anggota (yang meratifikasi). Sebagai tambahan, negara anggota tersebut harus melakukan semua langkah penting untuk penghapusan hukuman mati.62 Untuk mengawasi tindakan menuju penghapusan hukuman mati, Komite HAM PBB mengevaluasi laporan yang diajukan oleh Negara Pihak setahun setelah protokol mulai aktif. Berdasarkan protokol tersebut, sebuah negara tidak dapat menyangkal pelarangan hukuman tersebut dengan menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat, sesuatu yang diperbolehkan oleh ICCPR. Parlemen Eropa menyetujui sebuah resolusi pada 12 Maret 1992 yang meminta anggota Uni Eropa untuk menyetujui Protokol Tambahan Kedua tanpa penundaan.63 Pada Juni 2002, hampir 50 negara, di antaranya terdapat negara-negara Eropa yang telah menyetujui Protokol Tambahan. Upaya penghapusan hukuman mati secara global terus berlangsung melalui berbagai perjanjian internasional lainnya. Statuta untuk Peradilan Pidana Internasional Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugolavia)64 dan Statuta Peradilan Pidana International Rwanda (International Criminal Tribunal for the Rwanda),65 sebagai peradilan internasional yang bersifat ad hoc untuk kejahatan-kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, keduanya tidak mencantumkan hukuman mati sebagai bagian dari sanksi. Hal ini berbeda dengan Pengadilan Nuremberg (International Military Tribunal at Nurenberg, 1945) dan Peradilan Tokyo (International Military Tribunal for the Far East, 1945-1946), yang keduanya dibentuk pada segera diadakan setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan ini menujukkan bukti adanya perubahan mendasar yang dilakukan oleh PBB dalam 50 tahun terakhir. Hukuman mati tidak lagi digunakan, Perkembangan ini diperkuat dengan terbentuknya Statuta Roma tahun 1998 (Rome Statute) untuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Statuta ini disahkan oleh Konferensi Roma pada Juli 1998, yang mengeluarkan hukuman mati dari alternatif hukuman yang ada. Padahal, Pengadilan ini juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Status dari pengadilan pidana internasional ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002. Dengan kombinasi peraturan substantif pada hukuman mati yang berkaitan dengan ICCPR dan Protokol Tambahan Kedua, PBB telah menyediakan perlindungan yang relatif memuaskan terhadap tindakan sewenang-wenangan dan aspek prosedural lainnya dari hukuman mati. Namun PBB mengalami masalah yang sama dengan institusi lainnya, yakni ketidakmampuan secara umum dan ketidakmauan pada tingkat nasional dalam mencegah implementasi dari komitmen internasional. Kekurangannya sistem sanksi yang dijatuhkan pada negara yang gagal untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam perjanjian internasional memastikan bahwa PBB akan terus menjadi organisasi yang lemah, terutama bagi negara yang ingin mengeksploitasi kelemahan-kelemahan PBB tersebut. Ratifikasi Perjanjian Internasional Komunitas bangsa-bangsa telah mengesahkan empat perjanjian internasional untuk penghapusan hukuman mati. Sejumlah perjanjian internasional tersebut satu bersifat global dan tiga lainnya bersifat kawasan. Berikut adalah deskripsi singkat keempat perjanjian tersebut dan sebuah daftar negara anggota perjanjian serta daftar negara yang telah menandatangani tapi belum meratifikasi perjanjian, per 31 Desember 2015. Sebagai catatan, dalam hukum internasional suatu negara dapat menjadi anggota perjanjian internasional dengan mengaksesinya atau meratifikasinya. Negara yang menandatangani perjanjian internasional mengindikasikan niat menjadi anggota yang kemudian akan dilanjutkan melalui ratifikasi.66 Negara yang melakukan ratifikasi berarti melakukan tindakan internasional di mana negara menyatakan mengikatkan diri sebagai Negara Pihak (State Party) dalam perjanjian internasonal tertentu.67 Sementara aksesi adalah tindakan negara untuk menerima atau menjadi negara pihak dalam perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negara-negara lainnya. Aksesi mempunyai dampak hukum yang sama dengan ratifikasi.68 62 Majelis Umum PBB, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty, A/RES/44/128, 15 Desember 1989. 63 Franek, op.cit., hlm. 63. 64 Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council), Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugosla- via (as amended on 17 May 2002), 25 Mei 1993. 65 Dewan Keamanan PBB, Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006), 8 November 1994. 66 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 10 dan 18. 67 68 Ibid., Pasal 2 (1) (b), 14 (1) dan 16. Ibid., Pasal 2 (1) (b) and 15. 26 27
Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Protokol Opsional kedua untuk ICPPR dengan tujuan menghapus hukuman mati, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1989, sebagai instrumen yang memiliki cakupan sedunia/ global. Protokol ini memfasilitasi penghapusan total hukuman mati namun mengizinkan negara anggota mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka membuat pengecualian (reservasi) untuk hal tersebut pada saat meratifikasi atau mengaksesi protokol. Setiap negara yang menjadi pihak ICCPR menjadi anggota dari protokol ini. Negara pihak: Albania, Andora, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor- Leste, Turki, Turkmenistan, Ukrania, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 81) Menandatangani tapi belum meratifikasi: Angola, Madagaskar, Sao Tome dan Principe (total: 3) Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapus Pidana Mati Penalty), disahkan oleh Dewan Eropa pada 1983.70 Protocol ini memfasilitasi penghapusan hukuman mati pada masa damai dan negara bisa mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan "di masa perang atau ancaman nyata perang". Setiap negara anggota Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menjadi anggota protokol. Negara pihak: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukrania, Inggris (total: 46). Menandatangani tapi belum meratifikasi: Federasi Rusia (total: 1) Protokol No 13 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia terkait Penghapusan Pidana Mati dalam Semua Situasi Protokol No. 13 pada Konvensi (Eropa) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar mengenai Penghapusan Hukuman Mati di Semua Situasi (Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances),71 disahkan oleh Dewan Eropa pada 2002. Protokol ini memfasilitasi penghapusan hukuman mati dalam semua keadaan, termasuk pada saat perang dan ancaman nyata perang. Semua negara pihak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol. Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk menghapus hukuman mati (Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty), disahkan oleh Majelis Umum Organisasi Negara-Negara Amerika pada 1990.69 Protokol ini memfasilitasi penghapusan penuh hukuman mati namun membolehkan negara mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka menyatakan pengecualian (mereservasi) hal tersebut pada saat ratifikasi atau mengaksesi protokol. Semua negara anggota Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol. Negara pihak: Argentina, Brazil, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13) Negara pihak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukrania, Inggris (total: 44) Menandatangani tapi belum meratifikasi: Armenia (total: 1) 2.6 Laporan Sekretaris Jenderal Protokol No 6 pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia mengenai Penghapusan Pidana Mati Protokol No. 6 pada Konvensi (Eropa) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar terkait dengan Hukuman Mati (Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Setiap lima tahun, Sekretaris Jenderal PBB menerbitkan sebuah laporan mengenai perkembangan yang telah dilakukan menuju penghapusan hukuman mati. Sebuah laporan yang disusun berdasarkan laporan dari 63 negara lainnya, dipublikasikan pada 69 Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (Organization of American States/OAS), Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty ("Pact of San Jose"), 8 Juni 1990. 70 Dewan Eropa (Council of Europe), Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Penalty, 28 April 1983. 71 Dewan Eropa, Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances, 3 Mei 2002. 28 29
8 Juni 1995.72 Pada laporan tersebut, terdapat jumlah yang luar biasa besar negara yang telah menghapus atau menghentikan penggunaan hukuman mati, jika dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. Sejak tahun 1989 hingga 8 Juni 1995, 24 negara telah menghapus hukuman mati dan 22 negara di antaranya telah melakukannya baik pada masa perang maupun damai. Namun terdapat catatan bahwa sejak 1989, 4 negara telah memperkenalkan kembali hukuman mati dan 2 negara (Bahrain dan Komoro), juga melakukan hal sama setelah sebelumnya menghentikan eksekusi tersebut. Laporan Sekretaris Jenderal juga menitikberatkan pada persoalan apakah perlindungan Dewan Ekonomi dan Sosial yang diadopsi pada tahun 1984 telah dilaksanakan. Kesimpulannya, hukuman mati masih digunakan untuk kejahatan politik dan pelanggaran dalam disiplin militer. Masalah lainnya adalah adanya berbagai perlakuan tidak sesuai dengan standar internasional. Pada sejumlah negara, beberapa pelaku pelanggaran menjalankan hukuman mati dan mencegah pengadilan dari berbagai pertimbangan atas kondisi yang meringankan. Laporan tersebut merekomendasikan bahwa definisi yang diterima tentang "gangguan mental" diikutsertakan sesuai dengan resolusi yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1989, yang melarang hukuman mati dijatuhkan pada orang yang secara mental terganggu atau menderita berkurangnya kemampuan mental secara signifikan. tidak dapat diterima dari mengeksekusi orang yang tidak bersalah, dan ketiadaan bukti bahwa hukuman mati memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Seperti Resolusi di atas yang di mana Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional tersebut. Majelis Umum PBB dan juga diikuti dengan Dewan HAM PBB mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai pidana mati dalam bentuk Resolusi yang adalah hasil konsensus mayoritas dari suatu sidang umum. Masing-masing dari resolusi menggambarkan pandangan terhadap isu-isu di dunia yang di mana berisi juga prinsip-prinsip yang didukung oleh konsensus ataupun tindakan yang didukung oleh konsensus tersebut. Sejauh ini konsensus dunia telah mengeluarkan beberapa Resolusi mengenai perlindungan orang yang berhadapan dengan pidana mati, serta untuk secara keras melarang penggunaannya lewat mengurangi bentuk-bentuk delict yang dapat dituntut hukuman mati.73 Resolusi Majelis Umum PBB tersebut yakni : 1. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ RES/62/149)(18 Desember 2007) 2. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ RES/63/168)(18 Desember 2008) 3. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ RES/65/206)(21 Desember 2010) 4. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ Laporan tersebut juga membahas alternatif hukuman yang dapat diterapkan pada negara yang telah menghapus hukuman mati. Situasi yang berbeda-beda dapat dilihat pada berkas yang diajukan oleh sejumlah negara. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa banyak negara telah memberi kekuasaan pada pengadilan untuk memutuskan hukuman seumur hidup atau sampai periode tertentu, khususnya antara usia 15-25 tahun. Kebanyakan negara menerapkan sistem masa percobaan, biasanya setelah tahanan telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman penjara. RES/67/176)(20 Desember 2012) 5. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ RES/69/186)(18 Desember 2014) 6. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/ RES/71/187) (19 Desember 2016) Sedangkan dengan Resolusi dari Dewan HAM PBB : 1. Panel on the human rights of children of parents sentenced to the death penalty or executed (Resolution 22/11) (10 April 2013) 2.7 Resolusi dan Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Hukuman Mati 2. The Question of the Death Penalty (Resolution 26/2) (26 Juni 2014) 3. The Question of the Death Penalty (Resolution 30/5) (1 Oktober 2015) Sebagaimana diketahui, ICCPR masih memiliki kelonggaran dalam mengatur mengenai praktik hukuman mati dan oleh karenanya setelah 33 tahun setelah ICCPR diadopsi, Majelis Umum PBB mengadopsi dan memproklamasikan Protokol Opsional terhadap ICCPR yang mengatur mengenai penghapusan hukuman mati di dalam Resolusi 33/148 tahun 15 December 1989. Ada perubahan norma terhadap pandangan pemberlakuan pidana mati dengan alasan antara lain: hak mendasar manusia untuk hidup, risiko yang Pada April 1997, sebuah resolusi mengenai hukuman mati dari PBB disetujui oleh Komisi HAM. Resolusi ini meminta negara-negara anggota, yang belum menghapuskan hukuman mati, agar mempertimbangkan penundaan eksekusi dengan sebuah pandangan agar tercapainya penghapusan hukuman mati secara total. Resolusi tersebut juga mendesak semua negara yang belum menghapus kebijakan hukuman mati secara progresif untuk 72 Franek, op.cit., hlm. 63. 73 Adhigama Andre Budiman, Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Human Rights Working Group (HRWG), 2017), hlm. 8. 30 31
membatasi jumlah orang yang mendapatkan hukuman di mana hukuman mati mungkin diterapkan. Negara anggota yang masih memberlakukan hukuman mati juga diminta untuk menyediakan informasi publik tentang penerapan hukuman mati tersebut. Resolusi tersebut yang didukung oleh Italia dan negara lainnya, yang disetujui oleh 27 negara dan ditolak oleh 11 negara, serta 4 negara abstain. Sejak itu, sidang tahunan Komisi HAM secara progresif mendesak negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menerapkan sebuah moratorium. internasional yang memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati,74 dengan merujuk pada Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati.75 Sebuah mekanisme pelaporan penggunaan hukuman mati juga harus dilakukan bagi negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, untuk secara progresif memperketat pemberlakuan hukuman mati dan mengurangi bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan hukuman mati dan untuk memberlakukan moratorium terhadap pidana mati dengan mempertimbangkan penghapusan pidana mati di dalam legislasi domestiknya.76 Tabel 1.5 Berbagai Resolusi PBB terkait Hukuman Mati Resolusi PBB UNGA Vote 2007 Resolution 62/149 UNGAVote 2008 Resolution 63/168 UNGAVote 2010 Resolution 65/206 Sikap Negara Lain: (Y) Yes/Mendukung (N) No/Tidak Mendukung (A) Abstain (Y) 104 (N) 54 (A) 29 (Y) 106 (N) 46 (A) 34 (Y) 109 (N) 41 (A) 35 Resolusi tersebut merekomendasikan bahwa bagi negara-negara yang telah menghapus hukuman mati dan mendorong untuk tidak memberlakukannya lagi.77 Dalam faktanya, ada negara yang mencoba untuk menghidupkan kembali hukuman mati setelah menghapus. Filipina dalam hal ini, setelah meratifikasi Protokol Opsional untuk ICCPR pada 2007 dan dukungan-dukungannya terhadap Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB terhadap moratorium hukuman mati, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina pada 1 Maret 2017 menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengaktifkan lagi hukuman mati, setelah dihapuskan dalam lebih dari seabad.78 RUU ini mengatur mengenai pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan berunsur narkotik seperti import, penjualan, pengolahan, pengiriman dan distribusi narkotika dapat dijatuhkan hukuman mati. UNGAVote 2012 Resolution 67/176 (Y) 111 (N) 41 (A) 34 UNGA Vote 2014 Resolution 69/186 (Y) 117 (N) 37 (A) 34 Pada saat pengambilan suara (voting) Resolusi 62/149, sebanyak 104 negara mendukung, 54 negara tidak mendukung, serta dan sejumlah 29 negara abstain.79 UNGA Vote 2016 Resolution 71/187 (Y) 117 (N) 40 (A) 31 Resolusi 63/168 Majelis Umum PBB Resolusi PBB Sikap Negara Lain: (Y) Yes/Mendukung (N) No/Tidak Mendukung (A) Abstain Majelis Umum PBB mempertegas Resolusi sebelumnya lewat Resolusi 63/168,80 diikuti dengan naiknya jumlah negara-negara anggota PBB yang telah memutuskan untuk mendukung moratorium terhadap hukuman mati. Resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengeluarkan laporan perkembangan implementasi Resolusi sebelumnya (Resolusi 62/149),81dan juga bagi negara-negara anggota juga yang masih HRC Resolution 22/11 No voting HRC Resolution 26/2 (Y) 29 (N) 10 (A) 8 HRC Resolution 30/5 (Y) 26 (N) 13 (A)8 Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB Dalam resolusi ini, Majelis Umum PBB menerima komitmen beberapa negara yang memberlakukan moratorium untuk hukuman mati dan menyerukan bagi negara- negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menghormati standar-standar 74 Majelis Umum PBB, Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/62/149, 18 Desember 2007, Pasal 2(a). 75 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, 25 Mei 1984. 76 Majelis Umum PBB, Moratorium..., A/RES/62/149, Pasal 2(b), 2(c), dan 2(d). 77 Ibid., Pasal 3. 78 Felipe Villamor, Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty, New York Times, 1 Maret 2017, diakses pada 18 Agustus 2017. 79 Sistem Informasi Bibliografi PBB (United Nations Bibliographic Information System), Voting Record, A/RES/62/149, diakses pada 18 Agustus 2017. 80 Majelis Umum PBB, Moratorium on the use of the death penalty, A/RES/63/168, 13 February 2009. 81 Ibid., Pasal 2. 32 33
memberlakukan hukuman mati diharapkan untuk menyediakan informasi terkait ke sekjen PBB. Sebuah komitmen juga dikeluarkan untuk melanjutkan pertimbangan upaya moratorium hukuman mati ke sesi ke-65 dengan judul "Promotion and Protection of Human Rights".82 Di dalam Resolusi ke-2 ini sikap Indonesia masih menolak Resolusi Majelis Umum PBB mengenai moratorium hukuman mati. Sebanyak 106 negara mendukung Resolusi A/ RES/63/168, 46 negara menolak Resolusi A/RES/63/168, dan 34 negara abstain.83 infants)."88 Sebelum lahirnya hukum internasional tentang HAM, hukum humaniter telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kedua kelompok ini di dalam situasi darurat dan konflik89 dan serta dalam rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.90 Hal inilah yang mendorong PBB untuk merekomendasikan perlindungan terhadap kedua anak dan perempuan hamil ke dalam penerapan praktik domestik, karena adanya adanya kebutuhan ataupun kegagalan pemberian perlindungan yang kritis di dalam penerapan negara dalam menjalakan tata pemerintahan mereka. Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB Dalam Resolusi 65/205, Majelis Umum PBB meminta negara-negara anggota untuk menghormati standar-standar internasional yang memberikan jaminan perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati,84 merujuk ke Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Resolusi juga membahas tentang mekanisme pelaporan ke Sekjen PBB mengenai masalah tersebut. Selanjutnya negara-negara anggota PBB didorong untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktik hukuman mati demi kesadaran masyarakat dan membuka kemungkinan akan adanya sebuah diskusi yang transparan di tahap nasional mengenai pemberlakuannya.85 Majelis Umum PBB meminta negara-negara yang telah menghapus praktik hukuman mati untuk berbagi pengalaman mengenai penghapusan hukuman mati di legislasi nasionalnya. Ada 41 negara yang menolak Resolusi ini dan 109 negara yang mendukung terhadap Resolusi A/RES/65/206. Selanjutnya ada 35 negara memilih abstain.86 Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB Resolusi 67/176 merupakan Resolusi pertama yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan hamil dalam kaitannya dengan hukuman mati.87 Masuknya perumusan perlindungan terhadap anak dan perempuan hamil dianggap merupakan suatu situasi di mana penerapan hukuman mati di tingkat nasional sebagai ancaman hak asasi yang serius. Masuknya perlindungan anak terhadap praktik hukuman mati di dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/67/176 diikuti dengan perhatian PBB mengenai nasib anak dari terpidana mati. Dewan HAM PBB memanggil perwakilan masyarakat sipil, negara-negara dan PBB sendiri ke dalam forum diskusi mengenai anak-anak dari terpidana mati.91 Dengan Konvensi Hak-hak Anak,92 Resolusi ini mendesak dan meminta negara-negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak dari terpidana mati dan dengan pertimbangan kepentingan terbaik si anak, memberikan informasi mengenai orang tuanya dan juga informasi-informasi lain yang terkait dengan itu. Selanjutnya, Resolusi ini meminta Office of the High Commissioner (OCHRH) untuk mengorganisasi sebuah panel discussion mengenai topik ini. Diskusi ini kemudian dinyatakan pada 11 September 2013 di Palais de Nations di Jenewa. Deputy OHCHR, Flavia Pansieri, mengatakan bahwa "negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati harus memikirkan akan konsekuensinya terhadap masyarakat secara luas, dan secara khusus terhadap keluarga dari terpidana mati, (...) Dewan HAM menyampaikan perhatiannya yang mendalam terhadap dampak negatif dari implementasi hukuman mati."93 Praktik dari Komisi/Badan Nasional HAM Yordania94dalam memberikan pelatihan kepada kepolisian mengenai langkah berhadapan dengan anak dalam proses penangkapan dan berhadapan dengan media menjadi negara contoh good practice dalam mendukung anak yang orang tuanya dihukum mati. Komisi Nasional HAM Thailand95 juga yang berhasil mendorong layanan kunjungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati dinilai sebagai contoh bagi negara lain dalam memenuhi rekomendasi. Pengaturan anak dan perempuan hamil adalah peresapan prinsip perlindungan fundamental tingkat internasional dan secara tegas dikatakan "The Death Penalty for [such offences] shall not be executed on such women (pregnant women or mothers having dependent 82 Ibid., Pasal 3. 83 Sistem Informasi Bibliografi PBB (United Nations Bibliographic Information System), Voting Record, A/RES/63/168, diakses pada 18 Agustus 2017. 84 Majelis Umum PBB, Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/65/206, 18 Desember 2007, Pasal 3(a). 85 Ibid., Pasal 3(b). 86 Sistem Informasi Bibliografi PBB (United Nations Bibliographic Information System), Voting Record, A/RES/65/206, diakses pada 18 Agustus 2017. 87 Majelis Umum PBB, Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/67/176, 20 Desember 2012, Pasal 4(c). 88 Lihat Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Protocol Additional I to the Geneva Conventions, 1993, Pasal 76(3). 89 Lihat Komite Palang Merah Internasional, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949, Pasal 38(5), 132. 90 Lihat Majelis Umum PBB, Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, A/ RES/3318(XXIX), 14 Desember 1974. 91 Léa Macarez, Children of people sentenced to death attract the UN's attention' World Coalition Against the Death Penalty, 19 September 2013, diakses 20 Agustus 2017. 92 Majelis Umum PBB, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, Pasal 2, 3, 9, dan 20. 93 Macarez, loc.cit. 94 Ibid. 95 Ibid. 34 35
Resolusi ini juga mendorong negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatur mengenai penghapusan penerapan hukuman mati.96 Masuknya ketentuan-ketentuan di atas menambah dukungan negara-negara anggota PBB dari resolusi yang terakhir yang jumlahnya 109 negara menjadi 111 negara. Pada saat pengambilan suara dalam menetapkan resolusi ini, sebanyak 41 negara menolak dan 34 negara menyatakan abstain. Resolusi 22/11 Dewan HAM PBB Human Rights Council)Strongly deploring the fact that the use of the death penalty leads to violations of the human rights of those facing the death penalty and of other affected persons,"100 atau diterjemahkan "(Dewan HAM) Sangat menyesalkan akan fakta bahwa penggunaan hukuman mati menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap mereka yang menghadapi hukuman mati dan orang-orang lain yang terkena dampaknya."Amandement A/HRC/26/L.34 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia) - 23 negara menolak, dan 6 abstain.101 Dalam Sesi ke-22 pada 21 Maret 2013, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 22/11 mengenai 'Panel tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak-Anak yang Orang Tua Mereka di Hukum dengan Hukuman Mati atau Dieksekusi' (Panel on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed).97 Resolusi ini ditetapkan tanpa voting dan disponsori oleh Belgia yang didukung oleh sekitar 60 negara sebagai co-sponsor. Resolusi 26/2 Dewan HAM PBB Dalam sesi ke-26 pada 27 Juni 2014, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 26/2 tentang The Question of the Death Penalty. Draft dari Resolusi ini divoting dengan selisih pengambilan suara 29 negara mendukung, 10 negara menolak, dan 8 negara abstain.98 Di dalam Resolusi ini, Dewan HAM PBB mengingatkan negara-negara akan mekanisme PBB berupa:99 2. Perubahan dokumen A/HRC/26/L.35, dengan perumusan yang sama, ditambah dengan satu paragraf di atas paragraph I yang berisi, "Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations"102 atau diterjemahkan "Menegaskan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka." Amandemen A/ HRC/26/L.35 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia), 23 negara menolak, dan 7 abstain. Draft Resolusi dalam dokumen A/HRC/26/L.8/Rev.1 kemudian diajukkan oleh perwakilan Perancis, Swiss, Mexico, dan Belgia, dan disponsori oleh Belgia, Benin, Costa Rica, Perancis, Mexico, Mongolia, Republik Moldova, dan Swiss103 yang kemudian ikut didukung atau co- sponsor oleh beberapa negara lainnya.104 Dalam kesempatan sidang ini, pengambilan suara untuk Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 dilakukan dengan hasil 29 negara mendukung dan 10 negara dengan posisi menolak. Indonesia salah satu negara yang menolak.105 1. Prosedur-Prosedur Khusus (Special Procedure) yang bersinggungan dengan hukuman mati, termasuk di dalamnya Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, degrading treatment or punishment dan Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. Resolusi 69/186 Majelis Umum PBB 2. Treaty Bodies, dalam membahas isu-isu HAM yang bersinggungan dengan hukuman mati. Resolusi 69/186 mengenai moratorium praktik hukuman mati ini mempertegas keempat Resolusi yang ada sebelumnya dan menerima keputusan dan rekomendasi dari Dewan Sebelumnya, di dalam Laporan Dewan HAM PBB mengenai sidang sesi ke-26 ini, ada beberapa perubahan (amendment) dari draft Resolusi tersebut yang ajukan oleh negara non-sponsor atau non-co-sponsor. Perubahan-perubahan tersebut adalah: 1. Perubahan A/HRC/26/L.34, dengan perumusan di dalam yang sama dengan Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1, kecuali paragraph ke-13 yang dihilangkan oleh para negara penyusun. Paragraph ke-13 Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 berisi: "(The 96 Majelis Umum PBB, Moratorium..., A/RES/67/176, Pasal 6. 97 Dewan HAM PBB (Human Rights Council), Report of the Human Rights Council, Twenty-second session Agenda item 1, 2013, para 39. 98 Dewan HAM PBB, Report of the Human Rights Council, Twenty-second session Agenda item 1, 2014, para 149. 99 Majelis Umum PBB, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development: The question of the death penalty, A/HRC/26/L.8/Rev.1, 25 Juni 2014, Pasal 9, 10. 100 Ibid. 101 Dewan HAM PBB, Report of..., op.cit., Pasal 141. 102 Majelis Umum PBB, Promotion..., loc.cit. 103 Dewan HAM PBB, Report of..., op.cit., Pasal 134. Sponsor adalah delegasi atau perwakilan negara yang mengajukan sebuah resolusi untuk diadopsi di dalam suatu konferensi. Co-sponsor adalah delegasi atau perwakilan yang mana secara bersama-sa- ma turut ikut serta mengajukan sebuah resolusi atau proposal bentuk lain untuk diadopsi di dalam suatu konferensi 104 Daftar negara-negara co-sponsor: Andorra, Angola, Australia, Austria, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Chile, Co- lombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Monte- negro, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Ser- bia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay. Subsequently, Algeria, Argentina, Brazil, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Djibouti, Haiti, Italy, San Marino, Togo and Venezuela (Bolivarian Republic of). 105 Dewan HAM PBB, Report of..., op.cit., Pasal 149 36 37
HAM PBB.106 Majelis Umum PBB mencatat adanya dorongan diskusi di tahap nasional dan regional mengenai moratorium hukuman mati, serta kesiapan beberapa negara untuk memberikan informasi mengenai penerapan hukuman mati yang dapat diakses oleh publik dan juga keputusan Dewan HAM PBB Resolusi 26/2 tanggal 26 Juni 2014 untuk mengadakan high-level panel discussion (diskusi panel tingkat tinggi) per 2 tahun untuk pertukaran pandangan mengenai hukuman mati.107 yang berhadapan dengan hukuman mati, serta menghormati martabatnya dengan memperbaiki kondisi di dalam ruang isolasi/ruang tahanan sesuai dengan standar internasional seperti standar minimum perlakuan terhadap tahanan.112 Dewan HAM mengimbau kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menyediakan informasi terkait dengan orang yang telah dieksekusi mati atau yang berhadapan dengan hukuman mati, dari sisi gender dan kriteria lainnya, serta amnesti dan grasi yang telah diberikan.113 Majelis Umum PBB merekomendasikan negara-negara anggota PBB untuk mengikuti kewajibannya sesuai dengan Konvensi Vienna 1963 khususnya mengenai hak untuk menerima informasi tentang hubungan konsuler di dalam hal proses persidangan.108 Resolusi menambahkan jaminan perlindungan terhadap orang dengan gangguan mental.109 Majelis Umum PBB merekomendasikan negara-negara anggota PBB untuk mempertimbangkan penyetujuan atau ratifikasi dari Protokol Tambahan Kedua ICCPR mengenai penghapusan hukuman mati.110 Dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, negara-negara anggota PBB harus memastikan anak-anak yang orang tuanya atau orang tua walinya yang berhadapan dengan hukuman mati, untuk terlebih dahulu diberitahukan keluarga mereka, pendamping hukum, mengenai informasi eksekusi yang akan dilaksanakan, baik tanggal, waktu dan lokasinya. Juga untuk memfasilitasi kunjungan terakhir dengan terpidana.114 Resolusi ini diadopsi dengan selisih pengambilan suara 117 negara mendukung, 37 negara menolak, dan 34 negara abstain. Ada peningkatan yang signifikan dari jumlah negara pendukung Resolusi moratorium hukuman mati, jika dilihat dari substansi di dalam rekomendasi-rekomendasinya. Masuknya unsur perlindungan fundamen terhadap anak, perempuan hamil, dan orang dengan gangguan mental sangat mempengaruhi pertimbangan negara-negara untuk menerapkan moratorium hukuman mati. Resolusi 30/5 Dewan HAM PBB Pada 1 Oktober 2015, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi A/HRC/RES/30/5 tentang the question of the death penalty. Resolusi dibentuk dengan mempertimbangkan instrumen UDHR, ICCPR, Konvensi Hak-hak Anak, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Resolusi juga mengingatkan serta mengimbau negara-negara untuk meratifikasi Protokol Tambahan Kedua ICCPR, serta berdasar pada kesimpulan dari Sekjen PBB yang mengatakan pemberlakuan hukuman mati tidak sesuai dengan martabat manusia, hak untuk hidup, dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.111 Selanjutnya Resolusi Dewan HAM menggaris-bawahkan tindakan manusiawi untuk orang 106 Majelis Umum PBB, Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/69/186, 18 Desember 2014, para 3, 4. 107 Ibid., para 7. 108 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963, Pasal 63. Sebagai catatan, Indonesia telah mengesahkan Konvensi ini lewat Undang-undang No. 1 tahun 1982 mengenai Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan. 109 Majelis Umum PBB, Moratorium..., A/RES/69/186, Pasal 5(d). 110 Ibid., Pasal 7. 111 Majelis Umum PBB, The question of the death penalty, A/HRC/RES/30/5, 12 Oktober 2015. Sebelum diadopsi, Resolusi berdasarkan A/HRC/RES/30/5 (A/HRC/30/L.11/Rev.1 tersebut diajukan bentuk perubahannya. Terdapat beberapa tambahan dan pengurangan dari beberapa paragraf pembuka, namun tidak ada perubahan dari rekomendasi-rekomendasi ke negara-negaranya. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya: Pertama, perubahan A/HRC/30/L.34, yang diajukan oleh Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, China, Mesir, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Sudan, Uni Emirat Arab, dengan perubahan berupa penambahan paragraf setelah paragraf I yang berisi "(The Human Rights Council) Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations"115 atau diterjemahkan "Menegaskan kembaliakan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka." Perubahan A/HRC/30/L.34 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia), 20 negara menolak, dan 8 negara abstain.116 Kedua, perubahan A/HRC/30/L.35 diajukan oleh Bangladesh, China, Mesir, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, dan Singapura. Tambahan paragraf di dalam perubahan ini setelah paragraf II ditambahkan "(The Human Rights Council) Recognizes that the application of a moratorium on the death penalty sentence, abolishing the death penalty sentence, or retaining it, should be a decision emanating from the national level, and that States should not be subjected to external pressures or interference, including through economic sanctions and/ 112 Ibid., Pasal 1. 113 Ibid., Pasal 3. 114 Ibid., Pasal 4. 115 Majelis Umum PBB, The question of the death penalty, A/HRC/30/L.34, 30 September 2015. 116 Dewan HAM PBB, Report of the Human Rights Council, Thirtieth session Agenda item 1, 2016, Pasal 161. 38 39
or application of conditionality on official development assistance, in relation to their domestic debates and decision-making processes relevant to this issue"117 atau diterjemahkan "(Dewan HAM) Mengakui bahwa penerapan moratorium hukuman mati, penghapusan hukuman mati, atau mempertahankannya, harus menjadi keputusan yang berasal dari tingkat nasional, dan bahwa negara-negara tidak boleh mengalami tekanan atau gangguan eksternal, termasuk melalui sanksi ekonomi dan/atau penerapan persyaratan atas bantuan pembangunan resmi, sehubungan dengan perdebatan domestik dan proses pengambilan keputusan yang relevan dengan masalah ini." Perubahan A/HRC/30/L.35 ditolak dengan pengambilan suara 16 negara mendukung (termasuk Indonesia), 22 negara menolak, dan 7 negara abstain.118 HRC/26/L.35 ini kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 Resolusi 71/187. Selanjutnya, Resolusi ini merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB untuk memastikan orang yang berhadapan dengan hukuman mati agar bisa mengajukkan amnesti atau komunikasi mengenai hukuman matinya dengan memastikan prosedur pengampunan dilakukan secara transparan dan adil, serta diberikannya informasi yang cepat dalam prosesnya.124 Ketiga, perubahan A/HRC/30/L.36 untuk penghapusan Paragraph 14 dan 17 dari Pembukaan atau bagian pengantar (preambular).119 Paragraf 14 berisi, "(The Human Rights Council) Strongly deploring the fact that the use of the death penalty leads to violations of the human rights of the persons facing the death penalty and of other affected persons,"120 dan paragraf 17 yang berisi, "(The Human Rights Council) Recalling that all methods of execution can inflict inordinate pain and suffering, and that the circumstances in which executions are carried out, in particular public executions, which imply an undignified exposure of the persons sentenced to death, and secret executions or those with short or no prior warning add to the suffering of the persons sentenced to death, as well as of other affected persons."121 Perubahan ini ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 14 negara mendukung, 22 negara menolak dan 9 negara abstain. Draft Resolusi dari Resolusi 30/5 kemudian diadopsi lewat pengambilan suara 26 negara mendukung, 13 negara Menolak dan 8 negara abstain.122 Resolusi ini kemudian diadopsi dengan suara mayoritas negara pendukung 117 negara, 40 negara menolak, dan 31 negara termasuk Indonesia abstain. Secara substansi, Resolusi ini melihat penerapan negara-negara mengenai hukuman mati sebagai isu HAM dan meminta negara-negara untuk memberlakukan moratorium hukuman mati dengan pandangan untuk menghapus hukuman mati. Delegasi dari Singapura mengeluarkan pendapat pada saat sesi ini berlangsung, yang mengatakan fokus-fokus dari Resolusi Majelis Umum PBB telah berubah dari moratorium hukuman mati menjadi penghapusan hukuman mati.125 Ada perubahan positif dari beberapa negara Afrika seperti Malawi dan Swaziland yang untuk pertama kalinya mendukung Resolusi.126 Zimbabwe yang dulunya menolak akhirnya menjadi abstain, dan negara Sri Lanka dari sikapnya yang abstain menjadi mendukung, dengan merealisasikan komitmennya yang diambil pada 6th World Congress Against the Death Penalty pada Juni 2016.127 Resolusi 71/187 Majelis Umum PBB Pada 19 Desember 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 71/187 mengenai moratorium hukuman mati yang ke-6. Resolusi ini dibuat dengan beberapa elemen baru, di mana Majelis Umum PBB merujuk Perubahan A/HRC/26/L.35 dari Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 yang berisi "(The United Nations General Assembly) Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations"123 atau diterjemahkan "Menegaskan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka." Paragraph dari Perubahan A/ 2.8 Perkembangan Negara-Negara yang Menghapus (abolitionist) dan Mempertahankan (retentionist) Pidana Mati Sejumlah negara-negara yang menghapus hukuman mati dan perbandingannya dari total keseluruhan negara terus meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun. Bahkan perkembangan hukum internasional dalam hal hukuman mati, dari 1929 hingga dewasa ini, mencerminkan sebuah tren yang sangat jelas, yakni tren menuju pembatasan, pengurangan dan pada akhirnya penghapusan hukuman mati. Perkembangan ini, dalam arti perkembangan normatif, dicerminkan oleh praktik di berbagai negara.128 117 Majelis Umum PBB, The question of the death penalty, A/HRC/30/L.35, 30 September 2015. 118 Dewan HAM PBB, Report..., 2016, Pasal 164. 119 Majelis Umum PBB, The question of the death penalty, A/HRC/30/L.36, 30 September 2015. 120 Majelis Umum PBB, The question.., A/HRC/RES/30/5, para 14. 121 Ibid., para 17. 122 Dewan HAM PBB, Report..., 2016, Pasal 170. 123 Majelis Umum PBB, Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/71/187, 19 Desember 2016, Pasal 1. 124 Ibid., Pasal 7(f). 125 Elise Guillot et Aurélie Plaçais, The UN General Assembly voted overwhelmingly for a 6th resolution calling for a univer- sal moratorium on executions, World Coalition Against the Death Penalty, 20 Desember 2016, html>, diakses pada 21 Agustus 2017. 126 Ibid. 127 Ibid. 128 Schabas, Keterangan Ahli..., op.cit., hlm. 82. 40 41
Pada 1948, ketika UDHR dibentuk, hanya ada sedikit negara, barangkali hanya enam atau tujuh, yang telah berhenti menggunakan hukuman mati. Jumlah ini setara dengan sekitar 10 persen dari total negara berdaulat di dunia kala itu. Empat puluh tahun kemudian, angka ini bertambah hingga menjadi 70 negara yang telah berhenti menggunakan hukuman mati, dibandingkan dengan 100 negara yang masih mempraktikkannya.129 Menurut laporan Norval Moris kepada PBB tentang status hukuman mati di dunia pada 1965, baru terdapat 25 negara abolisionis yang terdiri atas 11 negara yang menghapuskan secara keseluruhan dan 14 negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa di masa damai.130 Pada 1989, Amnesty International mensurvei situasi internasional yang kemudian secara statistik diuraikan sebagai berikut:131 Perhitungan di atas mencakup negara-negara yang telah berhenti menggunakan hukuman mati untuk jangka waktu sangat yang lama maupun negara-negara yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya. Pengalaman menunjukkan bahwa begitu suatu negara berhenti menggunakan hukuman mati selama lebih dari sepuluh tahun, sangat jarang hukuman mati dihidupkan lagi oleh negara tersebut. Memang terdapat beberapa kasus langka di mana hukuman mati sempat dihidupkan lagi. Namun negara-negara tersebut dalam waktu singkat kembali menghapus hukuman mati. Terlebih lagi, juga sangat langka terjadi bahwa suatu negara yang telah menghapus hukuman mati menghidupkan lagi sanksi ini. Filipina merupakan contoh kejadian yang sangat langka ini, yakni pernah berhenti menggunakan hukuman mati baik dari hukumnya maupun dalam praktik, lalu menghidupkannya lagi, kemudian pada 2006 secara resmi menghapus hukuman mati. Dengan demikian, tren ini arahnya pasti sudah jelas yakni penghapusan hukuman mati. Angka rata-rata penghapusan hukuman mati oleh negara adalah tiga negara per tahun.
Menghapus untuk semua jenis kejahatan: 35 negara
Menghapus hanya untuk kejahatan luar biasa: 18 negara Menghapus dalam praktik: 27 negara Lebih jauh, terkait kebijakan hukum pemidanaan suatu negara terkait eksekusi hukuman mati, memiliki 4 (empat) kategorisasi, sebagai berikut:135
Mempertahankan: 100 negara Sejak 1989 hingga 8 Juni 1995, 24 negara telah menghapus hukuman mati dan 22 negara diantaranya telah melakukannya baik pada masa perang maupun damai. Namun terdapat catatan bahwa sejak tahun 1989, 4 negara telah memperkenalkan kembali hukuman mati dan 2 negara (Bahrain dan Komoro) juga melakukan hal sama setelah sebelumnya menghentikan eksekusi tersebut.132 Perubahan yang cukup dramatis terus terjadi setelah tahun 1990-an sejak penelitian Amnesty Internasional dilakukan. Sekitar 44% negara-negara yang menghapuskan draft hukuman tentang hukuman mati dan lainnya dan kemudian pada 2000 jumlah mereka menjadi 64% dari total keseluruhannya.133 Dengan kata lain, dalam empat dasawarsa persentase negara penghapus hukuman mati telah mencapai 35 persen. Dewasa ini, lebih dari 130 negara telah berhenti menggunakan hukuman mati, dibandingkan dengan sekitar 60 yang masih mempertahankannya. Hampir 70 persen negara kini telah meninggalkan hukuman mati. Bahkan Republik Rakyat China sedang berencana menghapus hukuman mati, sebagaimana yang dinyatakan seorang pejabatnya, La Yifan, pada sidang keempat Dewan HAM PBB pada Maret 2006.134 1. Kategori 1 negara yang menganut abolisionis untuk semua tindak pidana (countries that are abolitionist for all crimes). Kategori ini mencakup negara-negara dan wilayah yang hukumnya sudah tidak menerapkan hukuman mati untuk jenis tindak pidana apapun; 2. Kategori 2 negara yang abolisionis untuk kejahatan biasa (countries that are abolitionist for ordinary crimes only). Kategori ini mencakup negara-negara yang hukumnya menerapkan hukuman mati hanya untuk tindak pidana yang bersifat luar biasa seperti tindak pidana di bawah hukum militer atau tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan luar biasa seperti perang; 3. Kategori 3 negara yang abolisionis secara de facto (countries that are abolitionist de facto). Kategori ini termasuk negara dan wilayah yang mempertahankan hukuman mati untuk tindak pidana biasa tetapi dapat dianggap telah menghapus dalam praktik minimal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir atau lebih, atau negara ini telah membuat komitmen internasional untuk tidak melakukan eksekusi; dan 4. Kategori 4 negara yang retensionis. Kategori ini termasuk negara yang mempertahankan dan menggunakan hukuman mati untuk tindak pidana biasa. Negara yang termasuk dalam kategori ini, secara hukum melakukan eksekusi selama sepuluh tahun terakhir. 129 Ibid. 130 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat pelaksanaan Hukuman Mati dari Perspektif HAM, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 40. Lihat juga Tim Imparsial, Menggugat Hukuman Mati, (Jakarta: Imparsial, 2010), hlm. 77-99. 131 Franek, op.cit., hlm. 83. 132 Ibid., hlm. 63. 133 Ibid., hlm. 84. 134 Ibid. Pada 2013 berdasarkan laporan Amnesty International, dari 140 negara anggota PBB, 98 negara telah menghapus hukuman mati secara keseluruhan, 7 negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum dan 35 negara lainnya telah melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Hanya 58 negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman 135 Anckar, op.cit., hlm. 4-5. 42 43
mati.136 Berdasarkan data Amnesty International di 2015, Lebih dari dua pertiga negara-negara di dunia kini telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik. Per tanggal 31 Desember 2015, jumlahnya sebagai berikut:137
Menghapus untuk semua jenis kejahatan: 102 negara
Menghapus hanya untuk kejahatan luar biasa: 6 negara
Menghapus dalam praktik: 32 negara Menghapus dalam Praktik Negara-negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa seperti pembunuhan namun bisa dianggap menghapus dalam praktik karena mereka tidak mengeksekusi seorangpun dalam 10 tahun terakhir dan dipercaya mempunyai kebijakan atau praktik yang mapan untuk tidak menjalankan eksekusi: Aljazair, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Mongolia, Maroko, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia,93 Sierra Leone, Korea Selatan, Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.
Menghapus total dalam hukum atau praktik: 140 negara
Mempertahankan: 58 negara Tabel 1.6 Daftar Negara dalam Empat Kategori di tahun 2015 Tren Negara Menghapus untuk Semua Jenis Kejahatan Negara-negara yang perundangannya tidak memungkinkan penerapan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan: Albania, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bhutan, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Haiti, Tahta Suci Vatikan, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukrania, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela. Mempertahankan Pidana Mati untuk kejahatan biasa Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa: Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Chad, China, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Guinea Equatorial, Ethiopia, Gambia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina (Negara), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zimbabwe. 93 Federasi Rusia menerapkan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi kembali dijalankan antara tahun 1996 hingga 1999 di Republik Chechnya. Menghapus hanya untuk Kejahatan Luar Biasa Negara-negara yang perundangannya menyediakan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan berdasarkan perundangan militer atau kejahatan dalam situasi yang luar biasa: Brazil, Chile, El Salvador, Israel, Kazakhstan, Peru 136 Amnesty Internasional, Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2013, (London: Amnesty International Publication, 2014), hlm. 52. 137 Ibid., hlm. 34. 44 45
Bab III Dinamika Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 3.1 Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Kolonial ke Reformasi Di masa kolonial, praktik pengunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah jamak berlaku.138 Sebelum kedatangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Indonesia, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia. Tiap kerajaan tersebut membentuk hukumnya masing-masing yang berbeda dengan kerajaan lainnya. Salah satu jenis hukum yang diberlakukan oleh kerajaan tersebut adalah hukuman mati.139 Konsolidasi pertama atas penggunaan hukuman mati secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) terjadi pada 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendles, melalui peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Indie)140 yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal. Pada masa 138 Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950); Tresna, Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad, 1957. Lihat juga Supomo dan Djokosutono, Sejarah politik Hukum Adat, (Jakarta: Pradnja Paramitha, 1982), dikutip dari Supriyadi W. Eddyono, dkk., Jalan Tengah yang Meragukan, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Refor- masi KUHP, 2015), hlm. 3. 139 Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indone- sia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 21. 140 Bagi golongan Eropa berlaku Statuta Betawi baru; sedangkan bagi golongan Bumiputra berlakulah hukum adatnya. Namun Gubernur Jenderal berhak mengubah sistem hukum tersebut jika hukuman tersebut dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara. Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 5. 46 47
ini hukuman mati dilaksanakan dengan berbagai metode.141 Pada tahun 1848, dibentuk peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama Interimaire Strafbepalingen, yang mengatur bahwa peraturan ini meneruskan kebijakan hukum pidana sebelum 1848 dengan pengecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman, di antaranya eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg). Konsolidasi praktik hukuman mati kedua dan yang terpenting di Hindia Belanda adalah saat diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) atau WvSinl pada 1 Januari 1873. Dengan adanya perkembangan baru yang ditandai dengan lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana di Belanda maka WvSinl tersebut disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Pada 1915, Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) tersebut diundangkan, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918.142 Belanda sudah memiliki perasaan superior sebagai bangsa penjajah.148 Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain, misalnya adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, pemberian hukuman mati merupakan suatu keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut.149 Di samping itu, karena Hindia Belanda merupakan wilayah jajahan yang luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya dibandingkan dengan kondisi di Belanda. Selain itu, ada juga anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk bekerja dibandingkan dengan kondisi di Belanda.150 Berbeda dengan situasi Belanda, di dalam WvSi yang diberlakukan untuk Hindia Belanda tersebut masih dicantumkan hukuman mati. Di Belanda sendiri, tepatnya pada tahun 1870, tiga tahun sebelum di berlakukannya WvSinl di Hindia Belanda, hukuman mati telah dihapuskan. Masih dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda karena dipandang sebagai hukum darurat.143 Di masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana, pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Pada intinya, pencantuman hukuman mati tersebut memiliki motif rasial, alasan karena faktor ketertiban umum, serta faktor kontekstualitas hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.144 Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang- orang pribumi tidak bisa dipercayai.145 Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan.146 Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk.147 Pandangan diskriminatif ini mengemuka karena para sarjana hukum 141 Ibid., hlm. 3. 142 Ibid, hlm: 6 Dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting tetap berada pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana sehingga tidak perlu dipersoalkan. Selain itu, pidana mati juga dianggap bagian dari hukum pidana. Oleh karenanya, maka wajar pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini karena besarnya kepentingan ekonomi politik Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda. Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh Sahetapy151 bahwa pidana mati dapat menjamin si penjahat tidak akan berkutik lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku. Oleh karenanya, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda. Dengan alat tersebut, maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat dilindungi. Alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai alat preventif sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan. Lebih jauh, kejahatan diharapkan akan berkurang. Dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan akan ada seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang 143 J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, (Jakarta: Bina aksara, 1987), hlm. 105. 144 Sahetapy, Ancaman..., op.cit. hlm. 152. 145 Ibid. 146 Menurut Sahetapy sikap dan penilaian yang subjektif ini dapat dijelaskan karena para sarjana hukum Belanda yang ber- tugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa Melayu dan bahasa daerah setempat. Oleh karenanya ketergantungan pada penerjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu, mereka juga belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Ditambah pula dengan kurang memadainya suatu hukum acara pidana dan tanpa adanya pembela atau penasihat hukum pribumi maka tidaklah mengherankan adanya anggapan dan gambaran yang keliru yakni para saksi pribumi yang suka memberikan kesaksian palsu. Lihat pendapat Simons. Ibid. 147 Kruseman selanjutnya membanding-bandingkan sifat-sifat orang Belanda dengan orang Indo Belanda dan orang pribumi dan berpendapat bahwa orang Belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh Kruseman bahwa meskipun orang Indo Belanda memiliki darah pribumi lebih banyak dalam tubuh mereka jelas mereka tidak sama dengan orang-orang pribumi. Kruseman juga menyatakan bahwa di samping dapat dibeli dan tidak dapat dipercayainya para saksi pribumi, orang-orang pribumi seringkali juga tidak berpendidikan dan dengan demikian tidak mempunyai pendirian. Lihat pendapat Kruseman. Ibid. 148 Menurut Winckel orang Eropa terhitung dalam kasta yang istimewa dan oleh karena itu perasaan hukum mereka yang dijajah tidak akan dikejutkan sekalipun pidana mati tidak diberlakukan bagi orang Eropa. Klientjes juga menyatakan bahwa orang pribumi memiliki pandangan yang berbeda sekali mengenai hidup orang Eropa. Ia mencontohkan bahwa apabila orang probumi dipidana mati, maka mereka tidak akan mengajukan permohonan grasi. Lihat hipotesa yang dikemukakan oleh Winckel. Ibid. 149 Lihat pendapat Modeerman. Ibid. 150 Lihat pendapat Lemaire. Ibid. 151 Ibid. 48 49
jahat dan buruk dan seterusnya.152 WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946, WvSI ini diberlakukan dengan beberapa perubahan menjadi KUHP pada 1946 yang secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada 29 September 1958.153 KUHP yang berasal dari WvSI tersebut masih memiliki beberapa pasal yang memberi ancaman hukuman mati yang tersebar di seluruh Buku II KUHP. Ancaman hukuman mati tersebut berada dalam kejahatan seperti makar, pemberontakan, pengkhianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasan. Dalam perkembangnya, karena KUHP 1946 dianggap tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat di zaman Revolusi, terutama dalam konteks politik ekonomi sosial pada masa itu, maka sejak masa kemerdekaan telah banyak dilakukan ketentuan hukum pidana khusus yang mencantumkan ancaman hukuman mati. Misalnya pada 1951, dalam masa Demokrasi Liberal, di bawah UUDS 1950 lahirlah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Alasan di balik dikeluarkannya peraturan ini karena saat itu banyaknya jumlah konflik bersenjata di Indonesia, gerombolan bersenjata, dan pemberontak yang memiliki persenjataan pasca pergerakan kemerdekaan. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat ancaman kejahatan terkait dengan senjata api yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda.154 Pada masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). Undang-undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keseluruhan Undang-undang ini ditujukan untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan di samping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkannya mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nr 1972).155 Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hukuman pidana mati kemudian ditambah 152 Ibid. 153 Utrecht, dalam Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 3. 154 Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm: 4. 155 Ibid., hlm. 5. dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang pidana, seperti Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan; Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika; Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Tenaga Atom. Setelah pergantian kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998, undang-undang mengenai antisubversi kemudian dicabut. Namun beberapa tahun kemudian, Indonesia kembali melahirkan beberapa undang-undang yang memberikan ancaman hukuman mati, seperti Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.156 Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (shock therapy), hukuman mati juga lebih hemat.157 Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam masyarakat.158 Seiring dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus.159 Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini.160 Dalam perkembangannya kemudian, semua motif di atas bisa dikatakan hanya mitos. Dalam konteks Indonesia, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati dan eksekusi hukuman mati selama 10 (sepuluh) 156 Ibid. 157 Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985), dalam Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 7. 158 Ibid. Lihat juga Wawancara dengan Marcus Priyo Gunarto, 23 Agustus 2017. 159 Menurut prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan ialah menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Contoh Pemidanaan yang bersifat prevensi khu- sus yang digambarkan oleh Van Hamel sebagai berikut: (1) pemidanaan haruslah memuat sebuah anasir yang menakutkan agar sipelaku tidak melakukan niat yang buruk; (2) pemidanaan juga harus memuat anasir yang memperbaki terpidana; (3) pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi; (4) tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum. Lihat Djoko Prakoso dan Nurwahid, Studi Tentang Penapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Ibid. 160 Ibid., hlm. 12. 50 51
tahun terakhir ini menunjukkan bahwa negara Indonesia dikategorikan sebagai negara retensionis. Keberadaan norma yang melegalisasi hukum mati ini menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemerhati dan lembaga HAM yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati melanggar HAM. Kalangan yang kontra ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Atas dasar itu, sudah seharusnya hukuman mati ditiadakan sebagai sanksi pidana dalam hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, kalangan yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana terulang lagi, yang diyakini sebagai sinyal untuk memberikan efek menakutkan bagi orang agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Pidana mati ini dijatuhkan bagi tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai "legalisasi" atas pembalasan dendam.161 Pada ranah konstitusi, sampai saat ini, terdapat beberapa kasus hukuman mati yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya terdapat 2 (dua) permohonan pengujian undang-undang terkait isu hukuman mati, yaitu pengujian ketentuan pembatasan peninjauan kembali pidana yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, serta ketentuan pertimbangan Grasi oleh Presiden yang diatur dengan Undang-Undang Grasi, dan pengujian konstitusionalitas (judicial review) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selanjutnya, Rancangan KUHP Indonesia juga masih memuat 15 pasal yang memuat ancaman hukuman mati, meskipun lebih selektif dan terbatas. Topik lainnya yang penting adalah bahwa hukuman mati di Indonesia ini secara vis-à-vis berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil (fair trial) yang performanya dianggap belum memenuhi standar keadilan. membutuhkan pembatasan secara universal terhadap kekuasaan pemerintah. Di sisi yang lain, penentang resolusi berpendapat bahwa eksekusi hukuman mati merupakan otonomi nasional dan masuk dalam lingkup kedaulatan negara untuk menetapkan hukum bagi diri mereka sendiri.162 3.2 Dinamika Kebijakan Hukuman Mati Zaman Kolonial Kedatangan Perusahaan Dagang Hindia Timur atau VOC menandai kehadiran kekuatan Eropa di Indonesia. Secara berturut-turut para penguasa Eropa silih berganti menduduki wilayah Nusantara. Secara pembabakan sejarah, penguasaan kekuatan kolonial Eropa di Nusantara terdiri dari 4 babak yaitu masa: (i) Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC); (ii) Pemerintahan Belanda sebelum 1811; (ii) Pemerintahan Inggris (1811-1816); dan (iv) Pemerintahan Belanda setelah 1816.163 Penguasaan kekuatan kolonial ini mewariskan sistem hukum mereka dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya terkait dengan sistem hukum pidana Belanda. Sistem hukum pidana ini memperkenalkan hukuman mati yang diawali dengan penerapan beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC. Hukuman mati dalam masa-masa tersebut juga berlaku dalam wilayah hukum lokal, baik tertulis maupun tidak yang digunakan secara terbatas.164 Sebagai catatan, sebelum kedatangan VOC di Indonesia, telah terdapat sejumlah kerajaan- kerajaan kecil di Indonesia yang memberlakukan hukuman mati. Kerajaan-kerajaan tersebut yang membentuk hukumnya masing-masing yang berbeda dengan kerajaan lainnya.165 Sejumlah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati pada masa itu di antaranya pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, pernikahan semarga, dan lain sebagainya.166 Sebagai contoh di Sulawesi Selatan, ketika Aru Palaka berkuasa, penjahat yang membahayakan kekuasaannya, seperti yang bernama La Sunni, oleh Aru Palaka dihukum mati dengan cara dipancung dan kepalanya diletakan di atas baki sebagai bukti bahwa hukuman mati telah dilaksanakan.167 Di Aceh, Sultan yang berkuasa dapat menjatuhkan 5 (lima) macam hukuman istimewa, di Perdebatan serupa juga mengemuka pada forum internasional yang terefleksikan pada saat Majelis Umum PBB membahas hukuman mati pada tahun 2007. Saat itu terjadi kontestasi antara dua pandangan yang merupakan manifestasi karakter yurisprudensi mengenai hukuman mati di dunia modern. Para pendukung resolusi menyerukan moratorium eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati sebagai masalah HAM yang 161 Misalnya pendapat dari Edward OS Hiariej dan Marcus Priyo Gunarto dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Wawancara dengan Marcus Priyo Gunarto, 23 Agustus 2017. 162 Johnson dan Zimring, op.cit., hlm. Xi. 163 A. S. S. Tambunan. Hukum Militer di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005), hlm. 30. 164 Dalam kaitan ini perlu diketengahkan mengenai keterkaitan tradisi hukuman lokal dengan pengaruh hukum kolonial, kare- na dalam berbagai pustaka adanya adopsi hukuman yang justru diambil dari hukum kolonial tersebut. Lihat Tresna, Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad, 1957. Lihat juga Supomo dan Djokosutono, dalam Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 3. 165 Purba dan Sulistyawati, op.cit., hlm. 21. 166 Andi Hamzah dan Sumagelipu, Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 59. 167 Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palaka, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 243. 52 53
antaranya mencakup hukuman mati, yang dilakukan dengan cara dibunuh dengan lembing atau menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). Sementara di daerah pedalaman Toraja, para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula hukuman mati berlaku di wilayah Minangkabau dan di Kepulauan Timor.168 hari.172 Kasus-kasus lainnya adalah seorang Mestizo, putra dari seorang ibu pribumi dan ayah berkulit putih, digantung hanya karena mencuri, delapan pelaut dicap dengan lambang VOC yang panas dan membara, karena desersi dan pencurian,173 dan dua tentara Belanda digantung karena selama dua malam meninggalkan pos mereka. Memasuki masa kolonial, praktik pengunaan hukuman mati semakin jamak diberlakukan. VOC membentuk aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) untuk melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah. Awalnya berlaku di wilayah Betawi dan kemudian setelah wilayah yang dikuasai oleh VOC diperluas, maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi.169 Pada masa kolonial ini, para 'penjahat' dengan berbagai tindak kejahatan dihukum berat, termasuk dengan hukuman mati. Terdapat beberapa peristiwa hukuman mati yang dilakukan pada masa kependudukan VOC di Indonesia.170 Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di tiang gantungan, dengan pedang atau guillotine primitif, dilaksanakan di depan serambi Balai Kota pada hari-hari tertentu setiap bulan. Hans Bonke, sejarawan dan arkeolog Belanda, berdasarkan data yang diperoleh dari awal abad ke-18 menggambarkan kerapnya pelaksanakan hukuman mati di tiang gantungan di wilayah Batavia. Data itu menjelaskan perbandingan antara hukuman mati di Amsterdam dan Batavia (saat ini Jakarta), di mana Amsterdam yang jumlah penduduknya 210.000 orang, rata-rata terjadi lima hukuman mati per tahun, sedangkan di Batavia yang waktu itu cuma dihuni oleh 130.000 orang, pelaksanaan hukuman mati bisa dua kali lebih besar daripada jumlah orang yang dihukum mati di Amsterdam per tahun.171 Catatan lainnya, seorang Jerman yang bekerja dalam dinas VOC, dalam buku hariannya memaparkan bahwa pada 19 Juli 1676, empat orang dipancung di Balai Kota dengan dakwaan membunuh. Dalam waktu yang hampir bersamaan, enam budak belian dipatahkan tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya pada malam Kejahatan perzinahan dan perbuatan serong juga mendapat hukuman berat. Seorang wanita Belanda, istri seorang guru, dikalungi besi dan kemudian ditahan dalam penjara wanita selama 12 tahun karena beberapa kali melakukan perselingkuhan.174 Gubernur Jenderal JP Coen juga pernah memancung seorang calon perwira muda VOC bernama Pieter Contenhoef di alun-alun Balai Kota (Stadhuis), kini Museum Sejarah Jakarta, karena pemuda berusia 17 tahun itu tertangkap basah saat 'bermesraan' dengan Sara, gadis berusia 13 tahun yang dititipkan di rumah Coen. Sementara Sara, didera dengan badan setengah telanjang di pintu masuk Balai Kota.175 Leonard Blusse dalam buku Persekutuan Aneh mencatat banyaknya kasus zina yang dilakukan perempuan ketika suaminya masih hidup dan ketika meninggal. Ada empat kasus dengan hukuman dibenamkan dalam tong berisi air, tiga kasus lainnya diikat pada tiang gantungan dan satu demi satu dicekik sampai mati. Kemudian, wajah mereka dicap serta disita semua harta miliknya.176 Korban eksekusi lainnya adalah Oey Tambahsia, yang dijuluki playboy Betawi, tewas di tiang gantungan. Dia tidak pernah puas terhadap wanita, selalu mengejar wanita dan tidak peduli anak dan istri orang, termasuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah wanita dan pesaing bisnisnya. Dia akhirnya dihukum mati dengan digantung dalam usia 31 tahun.177 Selanjutnya, eksekusi terhadap Pieter Erberveld, pria keturunan Belanda-Jerman yang dituduh ingin memberontak, juga dilakukan dengan cara yang sangat biadab pada 22 April 1722. Tangan dan kakinya diikat tambang dengan masing-masing dihubungkan ke seekor kuda yang menghadap ke empat penjuru. Dengan sekali hentak, keempat kuda itu berhamburan ke empat penjuru diikuti terbelahnya tubuh Pieter jadi empat bagian. Setelah itu, kepalanya dipenggal dan ditancapkan di atas tonggak yang dipasang di depan kediaman di Jalan Jayakarta, Jakarta Kota. Monumen ini masih kita dapati di Museum Sejarah DKI Jakarta dan di Taman Prasasti, Tanah Abang. Setelah dilakukan penelitian, ternyata tuduhan Pieter ingin memberontak hanya rekayasa pengadilan. Sejak itu lokasi eksekusi dinamakan Kampung Pecah Kulit.178 Eksekusi lainnya berupa hukuman gantung terhadap seorang perampok bernama Tjoe Boen Tjeng terjadi di alun-alun Balai Kota pada 1896, dia memberlakukan korbannya seorang wanita Tionghoa secara kejam. Ketika 168 Ibid. 169 Dalam pelaksanaan semua instruksi yang terkait dengan kebijakan VOC di wilayah mereka, maka oleh VOC dibuat atur- an organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku di wilayah Betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang di- sahkan tahun 1650. Pada 1715, Statuta ini diperbarui lagi menjadi Statuta Betawi Baru. Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950). Lihat Tresna, Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono, Sejarah politik Hukum Adat, (Jakarta, 1982), dalam Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 3. 170 Alwi Shahab, Hukuman Gantung di Alun-Alun-2, alun-alun-2/>, diakses pada 10 September 2017. 171 Ibid. 172 Ibid. 173 Ibid. 174 Ibid. 175 Ibid. 176 Ibid. 177 Ibid. 178 Alwi Shahab, Betawi: Queen of East, (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 84. 54 55
hukuman gantung berlangsung di Balai Kota Jakarta Utara, si pelaku pidana mati di tiang gantungan dengan pedang atau semacam guilotine primitif.179 3.2.2 Mempertahankan Hukuman Mati dalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesie: Berdasarkan Pandangan Rasial yang Diskriminatif 3.2.1 Hukuman Mati Masa Daendles: Membungkam Pemberontakan dan Perlawanan Meskipun sudah banyak diterapkan, konsolidasi yang pertama atas penggunaan jenis hukuman ini secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) terjadi ketika pada 1808 atas perintah Daendles. Konsolidasi ini melahirkan sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Indie)180 yang salah satu kebijakannya mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati yang menjadi kewenangan Gubernur Jenderal. Menurut ketentuan ini dinyatakannya bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu diperoleh fiat executie dari Gubernur Jenderal,181 kecuali hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman dengan cara: (1) dibakar hidup terikat pada sebuah tial (paal); (2) dimatikan dengan mengunakan keris (kerissen) dan seterusnya.182 Plakat (batu tulis) tertanggal 22 April 1808 ini berisikan bahwa hukuman mati pada masa itu dilaksanakan dengan metode yang cukup sadis, antara lain dibakar hidup-hidup, ditusuk dengan keris, dicap dengan bara api, dipukul hingga tewas, dan kerja paksa.183 Sistem penghukuman seperti yang tertera di dalam plakat masih berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya hukum pidana yang terkenal dengan nama Intermaire Strafbepelingen LNHB 1848. Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan tetap meneruskan keadaan hukuman seperti yang sudah ada sebelum tahun 1848, dengan perkecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang sadis sebagaimana yang tertera dalam plakat tersebut, namun dengan cara digantung.187 Sebelumnya, eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandles. Terbentuknya Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) atau WvSinl pada 1 Januari 1873 menandai konsolidasi praktik hukuman mati kedua dan yang terpenting di Hindia Belanda. Di Belanda kemudian terjadi perkembangan baru dengan lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang mengakibatkan WvSinl disesuaikan dengan perkembangan tersebut, dan terjadi unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Pada 1915 diundangkan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918.188 Di masa Daendels motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini karena sekadar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal.184 Menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Namun Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut di Indonesia.185 Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan, kemungkinan lainnya mengapa Daendeles bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena tugasnya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris. Oleh sebab itu, Deandels sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan.186 179 Alwi Shahab, Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda, Opini, 29 Desember 2016, gantungan-belanda>, diakses 7 September 2017. 180 Bagi golongan Eropa berlaku Statuta Betawi baru sedangkan bagi golongan Bumiputra berlakulah hukum adatnya. Namun Gubernur Jenderal berhak mengubah sistem hukum tersebut jika hukuman tersebut dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, dalam Eddyono, Jalan..., op.cit., hlm. 6. 181 Ibid., hlm. 3. 182 Ibid. 183 Hamzah dan Sumangelupu, Pidana Mati..., op.cit., hlm. 58. 184 Lihat Utrecht, dalam Eddyono, Jalan..., loc.cit. 185 Lihat Supomo-Djokosutono, dalam Eddyono, Jalan..., loc.cit 186 Lihat Utrecht, dalam Eddyono, Jalan..., loc.cit. Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, terjadi pembedaan tentang pemberlakuan hukuman mati dalam hukum pidana di Belanda dan di Hindia Belanda. Hukuman mati telah dihapuskan di Belanda pada tahun 1870, atau tiga tahun sebelum terbentuknya WvSiNl. Pemerintah Kolonial Belanda mempertahankan hukuman mati sebagai hukum darurat,189 dan penerapannya hanya dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang dianggap terberat oleh Pemerintahan Kolonial, yakni kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, pembajakan pantai pesisir dan sungai.190 Motif pemerintahan Kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati beragam. Sahetapy, dengan melakukan analisa secara historis, perdebatan penerapan hukuman mati di Hindia Belanda (Indonesia),191 secara umum dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak terlepas dari motif kolonial Belanda yaitu untuk mempertahankan dan mengamankan daerah jajahannya.192 Sahetapy memaparkan adanya tiga alasan pencantuman pidana mati dalam KUHP, yaitu: alasan faktor rasial, alasan berdasarkan ketertiban umum, dan alasan berdasarkan hukum 187 Scepper, Het Nederlands Indisch Strafstelsel, hlm. 51. 188 Jonkers, loc.cit. 189 Ibid. 190 Ibid. 191 Sahetapy, Ancaman..., loc.cit. 192 Ibid., hlm. 336. 56 57
pidana dan kriminologi.193 Sikap dan pandangan para ahli hukum Belanda mengenai penerapan hukuman mati di Hindia Belanda terlihat dari perdebatan yang diuraikan di bawah ini: a. Alasan Faktor Rasial Pada saat penyusunan hukum pidana yang akan diberlakukan di Indonesia saat itu, terdapat perdebatan dari para ahli hukum pidana di Belanda. Perdebatan ini di antaranya terkait dengan perlakuan hukum yang sama terhadap orang Bumiputera. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Idema, mengajukan pertanyaan yang prinsipil tentang apakah untuk orang Bumiputera (pribumi, Indonesia) akan diambil hukum pidana Belanda dengan perubahan ataukah hukum pidana adat dengan perubahan.194 Jawaban atas pertanyaan Idema tersebut, dapatlah dilihat dalam KUHP yang berlaku saat ini yaitu KUHP Belanda berdasarkan asas konkordansi195 namun dengan perubahan. Menjawab pertanyaan prinsipil tersebut, Idema mengutip sikap ahli pidana lainnya, de Wal, sebagaimana dikutip oleh Idema sendiri yaitu "wat gij niet wilt, dat U geschiedt, doe dat ook aan een ander niet" (sebagaimana engkau tidak suka diperlakukan demikian, janganlah melakukan hal yang demikian pula terhadap orang lain). Namun, pandangan de Wal tersebut tidak diperhatikan, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.196 dengan ketidakjujuran orang pribumi sebagai saksi dalam perkara-perkara pidana karena mereka mudah sekali melakukan sumpah palsu. Simons tidak setuju dipertahankannya pidana mati dalam KUHP, tetapi Simons dapat menerima jika pidana mati dipandang sebagai suatu tindakan darurat dalam keadaan yang luar biasa sehingga tetap dipertahankan dalam KUHP. Mengenai pendapat Simons yang saling bertolak belakang tersebut, Simons mengemukakan alasan bahwa Staatscommissie juga berbicara tentang pidana mati sebagai sarana terakhir, sebagai suatu hukum darurat, yang jika demikian maka harus diatur dengan baik secara tertulis.198 Pandangan Simons ini senada dengan pandangan Kruseman, bahwa pidana mati hanya sebagai wewenang darurat (noodrecht). Jika Simons berpendapat bahwa orang-orang pribumi mudah sekali melakukan sumpah palsu maka Kruseman sedikit berbeda, yang melihat bahwa orang-orang pribumi mudah percaya, bahkan menerima kebohongan sebagai kebenaran.199 Ahli hukum lainnya, Kleintjes, mengungkapkan kekecewaan tentang alasan penerapan hukuman mati dalam memori penjelasan (MvT) yang berbau rasial ini. Kleintjes mengungkapkan data bahwa sejak 1872 tidak ada orang Eropa-sipil dipidana mati di Indonesia (pada waktu itu masih disebut Hindia Belanda) dan tuduhan Staatscommissie terhadap orang-orang Indo-Belanda sebagai penjahat ditolak oleh Kleintjes.200 Ahli hukum lainnya, Simons, mempersoalkan apakah memang sangat diperlukan mempertahankan pidana mati dalam perundang-undangan pidana di Indonesia pada waktu itu. Simons menggambarkan bahwa ketika KUHP diundangkan yang kemudian dikenal dengan bentuk yang sekarang ini dengan berbagai tambahan dan perubahan, nampak tidak ada keraguan sedikit pun untuk mempertahankan pidana mati. Lebih lanjut Simon menjelaskan, bahwa perbedaan pendapat mengenai pidana mati yang terjadi dalam komisi negara (Staatscommissie) untuk WvSI 1898, tidak terungkap dalam memorie van toelichting (MvT) untuk WvSI 1915 sehingga WvSI 1915 tidak menunjukkan kejelasan sikap mengenai pidana mati. Pada akhirnya, Simons menyimpulkan dengan ragu-ragu bahwa alasan utama untuk tetap mempertahankan pidana mati adalah sifat yang sangat menakutkan dari pidana mati.197 Simons melihat sifat, watak dan keyakinan orang-orang pribumi, terutama yang berkaitan Mengenai pandangan rasial tentang ketidakjujuran orang pribumi juga disampaikan oleh Ethoven, yang sedikit memberikan perbedaan penekanan, bahwa ketidakjujuran merupakan seni yang tidak dipahami oleh orang Bumiputera. Ethoven menyatakan: "alleen zij nog opgemerkt, dat liegen een kunst is, die vele Inlanders nog maar matig verstaan, ook all beoefenen zij die nog zoo vaak ..." (hanya perlu diperhatikan bahwa membohong adalah suatu seni yang belum cukup dipahami oleh orang-orang bumiputra meskipun sering berbohong).201 Pandangan ini disimpulkan oleh Enthoven setelah membandingkan ketidakjujuran di Eropa dan di Indonesia, yang dengan penafsiran a contrario, di Eropa saksi juga berbohong, namun kebohongan saksi di Eropa tersebut dianggap Enthoven sebagai suatu seni karena walaupun para saksi di Eropa memberikan keterangan yang tidak benar, mereka bukan membohong, tidak seperti di Hindia Belanda di mana mereka (pribumi) mengira kesaksian mereka itu benar.202 193 Ibid., hlm. 37. 194 Ibid., hlm. 38. 195 Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 8. Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Lihat juga Pasal 311 Indische Staatregeling (IS). 196 Lihat pula Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2-3. Petuah de Wal diter- jemahkan Sahetapy dalam kutipannya sebagai berikut "sebagaimana engkau tidak suka diperlakukan demikian, janganlah melakukan hal yang demikian pula terhadap orang lain". Sahetapy, Ancaman..., loc.cit. 197 Ibid., hlm. 39. Kruseman, Kleintjes dan Enthoven termasuk yang pihak yang mendukung dipertahankannya pidana mati terkait dengan ketidakjujuran di Eropa dan di Indonesia. Sahetapy berpendapat bahwa pandangan Enthoven tersebut dipandang dari segi 198 Ibid., hlm. 40. 199 Ibid., hlm. 41. 200 Ibid., hlm. 42. 201 Ibid. 202 Ibid., hlm. 44-45. 58 59
komparatif sebagaimana diuraikan di atas secara ilmiah sama sekali tidak berdasar.203 Sahetapy menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:204 1. Sikap para sarjana hukum Belanda dilandasi rasa superior sebagai bangsa penjajah terhadap orang-orang pribumi sebagai bangsa yang dijajah. Hal ini jelas tampak dalam tulisan-tulisan mereka. Bagi beberapa penulis, rasa superior itu dinyatakan secara eksplisit; itu sangat berlainan dengan situasi di Belanda, di mana di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan keadaan mudah sekali menjadi kritis dan berbahaya. Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk dapat melaksanakan langkah yang sama seperti di Belanda atau negara-negara lain di Eropa.208 2. Berdasarkan pengalaman di sidang-sidang pengadilan, para hakim Belanda berkesimpulan bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai. Kesimpulan para hakim Belanda tersebut jika dikaji secara ilmiah tidak dapat dibenarkan; 3. Para hakim Belanda pada umumnya belum menguasai bahasa para saksi pribumi. Dapat ditambahkan pula bahwa mereka belum memahami nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Tidaklah mengherankan apabila mereka membuat suatu kesimpulan atau pandangan yang keliru; 4. Berpangkal pada premis yang sama, yaitu, bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai, kesimpulan akhir mereka tidaklah sama. Ada yang menentang, ada pula yang mendukung tetap dipertahankan pidana mati; dan Lemaire berpendapat bahwa dalam keadaan demikian itu tidaklah bertanggung jawab untuk melepaskan suatu senjata ampuh sebagai pidana mati yang mempunya sifat menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara dan pidana kurungan. Beberapa perbuatan di Hindia Belanda, tidak dijelaskan yang mana yang mempunyai sifat berbahaya, sehingga demi keharusan suatu pembalasan yang keras dan demi kepentingan ketertiban umum perlu diadakan pidana mati.209 Lebih lanjut Lemaire menyatakan bahwa sebagian besar ahli Hindia Belanda memang mempertahankan pidana mati.210 Namun, para perancang juga menyatakan pendirian bahwa hanya apabila perjalanan waktu dapat membuktikan bahwa tertib hukum di Hindia Belanda cukup dapat dipertahankan tanpa perlunya dilaksanakan pidana mati untuk kejahatan berat, maka barulah tiba waktunya sebagaimana juga di Belanda untuk menghapuskan pidana mati dari daftar pidana.211 5. Alasan rasial ego politik ternyata dicampurbaurkan dengan alasan ketertiban umum, hukum dan kriminologi. Dengan demikian suatu kesimpulan yang keliru sulit untuk dihindarkan. b. Alasan Berdasarkan Ketertiban Umum Alasan mempertahankan hukuman mati di Hindia Belanda merujuk pada pandangan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Dalam keterangan yang diberikan oleh Modderman sebagaimana dikutip Lemaire dalam Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht, diterangkan bahwa negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan oleh karena itu adanya pidana mati harus dilihat dalam rangka kriterium keharusan.205 Berdasarkan sumber dari Modderman tersebut, walaupun pidana mati sudah dihapuskan di Belanda pada tahun 1870, para perancang KUHP tetap mempertahankan pidana mati.206 Sahetapy berpandangan bahwa alasan ketertiban umum untuk mempertahankan pidana mati adalah: pertama, bahwa alasan berdasarkan faktor ketertiban umum mencakup beberapa aspek yaitu aspek menurut sifatnya perkara, aspek susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan, aspek lembaga grasi dan aspek waktu penghapusan pidana mati. Dengan latar belakang aspek-aspek tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda dan para sarjana hukum Belanda yang setuju dipertahankannya pidana mati mencari berbagai argumentasi dan motivasi untuk membenarkan dan mempertahankan pendapat mereka bertalian dengan pidana mati. Kedua, Asas Konkordansi tidak pernah dijalankan secara konsekuen. Oleh karena itu bukan saja tampak adanya kepincangan dalam peraturan hukum yang berlaku, juga pelaksanaannya menimbulkan berbagai implikasi dan ketidakadilan. Itu berarti bahwa untuk satu perbuatan pidana yang sama (sejenis), dalam hal ini misalnya dalam pembunuhan berencana dipakai dua ukuran ancaman pidana. Lemaire dalam membandingkan Pasal 10 KUHP dengan Pasal 9 WvSI, menyatakan bahwa alasan-alasan yang patut untuk memasukkan pidana mati yang dikemukakan oleh para perancang KUHP karena Hindia Belanda (atau Indonesia pada saat itu) adalah suatu daerah jajahan yang luas penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa.207 Lemaire, mengutip penjelasan para perancang, keadaan di Hindia Belanda pada waktu Ketiga, Belanda sebagai sebuah negara kecil tentu tidak mampu mengerahkan warganya dalam jumlah cukup besar untuk mengawasi dan mempertahankan daerah jajahannya. Hal ini berarti bahwa dengan sendirinya terpaksa harus dipergunakan tenaga-tenaga pribumi. Tidaklah mengherankan bahwa pidana mati dicoba dipertautkan dengan 203 Ibid., hlm. 45. 204 Ibid., hlm. 46-47. 205 Ibid., hlm. 48. 206 Ibid. 207 Ibid. 208 Ibid. hlm. 49 209 Ibid. 210 Ibid., 211 Ibid., hlm. 50. 60 61
susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan.212 dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan; Merujuk pada konteks alasan ketertiban umum ini, konsepsi pemikiran wewenang darurat untuk membenarkan dipertahankan pidana mati mempunyai dasar yang tidak berprinsip dan lemah. Kapan perlu adanya wewenang darurat dan bilamana dapat dihapuskan wewenang darurat ini adalah sangat problematis. Konsekuensi logis atas dihubungkannya pidana mati dengan wewenang darurat ialah bahwa dengan dihapuskannya wewenang darurat maka harus ditiadakan pula pidana mati.213 Selain itu, pada waktu dahulu (dan sekarang pun) Indonesia tidak sama dengan Belanda dilihat dari struktur pemerintahan, sifat dan budaya bangsanya, iklim dan sebagainya. Oleh karena itu pertimbangan kapan akan tiba waktunya untuk menghapuskan pidana mati seperti yang terjadi di Belanda pada tahun 1870 merupakan suatu khayalan, suatu fatamorgana. 5. Terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. Pandangan yang setuju penerapan hukuman mati menunjukkan argumen kenapa hukuman mati perlu diterapkan. Enthoven, mengutip pandangan Lombroso, dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri warga-warga yang baik saja. Pandangan Lombroso ini dikuatkan dengan pendapat Garofalo yang mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap lebih kurang 70.000 orang berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang banyak sekali.217 c. Alasan Berdasarkan Hukum Pidana dan Kriminologi Alasan-alasan masih diberlakukannya hukuman mati dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi kurang ditekankan dalam penjelasan maupun ulasan para sarjana hukum Belanda. Sahetapy menjelaskan bahwa kriminologi saat itu masih belum berkembang dan maju seperti saat ini sehingga kurang mendapat tempat ilmiah yang wajar.214 Lebih lanjut Sahetapy mendapatkan kesan yang kuat, bahwa mereka menganggap pidana mati sebagai unsur wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati seolah-olah inheren dengan hukum pidana.215 Sahetapy dengan mengambil beberapa cuplikan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum Belanda dalam permasalahan pidana mati yang disistematiskan sebagai pro pidana mati dan kontra pidana mati. Dari segi pro pidana mati pada umumnya dikemukakan alasan sebagai berikut: Para sarjana hukum Belanda yang kontra terhadap pidana mati yang menggolongkan diri dalam barisan abolisi, tidak sependapat dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mereka mengemukakan alasan-alasan sebagaimana berikut: 1. Pada umumnya para sarjana hukum Belanda yang menentang pidana mati (selanjutnya disebut para abolisionis) tidak dapat mengerti mengapa berdasarkan asas konkordansi pidana mati masih tetap dipertahankan di Hindia Belanda; 2. Para abolisionis berpendapat bahwa pidana mati bukanlah pidana, karena pidana mati tidak memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan bagi pidana. Mereka pun merasa heran bahwa isi pidato Menteri Modderman yang cemerlang dalam rangka menentang pidana mati di Belanda itu tidak dilaksanakan pula di Hindia Belanda. Dalam garis besar, Modderman berpendapat bahwa: a. pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh penjahat; 1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh penjahat karena "mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana" (de aarde bedekt het lijk en van den veroordeelde is niets meer te vreezen).216 b. dengan dijatuhi pidana mati maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali; c. kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar dan adil, sulit untuk 2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia; dalam pemerintah daerah Hindia Belanda; 3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga d. dengan dilaksanakannya suatu pidana mati maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi; dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi; e. putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh 4. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga yang tidak baik terhadap masyarakat. 212 Ibid., hlm. 68-70. 213 Ibid. 214 Ibid., hlm. 71. 215 Ibid. 216 Ibid. 3. Nyawa seorang manusia, sekalipun ia seorang penjahat besar, tidak boleh dicabut begitu saja dengan eksekusi pidana mati, juga menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pribumi yang dikualifikasi sebagai "penduduk yang kurang berbudaya dan kurang Pendidikan" (minbeschaafde of min-intellectueel 217 Ibid., hlm. 72-73. 62 63
ontwikkelde volken);218 pegangan (principle-oriented).221 4. Kalau pidana mati dianggap sebagai suatu alat untuk menakutkan calon-calon penjahat maka sulitlah untuk menerima pemikiran tentang dasar adanya lembaga grasi yang kontroversial; 5. Di samping itu sulit pula dipahami bahwa kalau pidana mati berfungsi menakutkan, mengapa pelaksanaannya harus dijalankan di tempat yang tertutup yang tidak dapat dilihat oleh umum, misalnya dalam penjara (intra muros); 6. Kalau memang betul bahwa pidana mati itu suatu alat yang ampuh sehingga menakutkan para calon penjahat, mengapa dengan dihapuskannya pidana mati di Belanda misalnya, kejahatan tidak bertambah?. Para abolisionis juga mengemukakan bahwa ajaran Kant dan Hegel tentang pembalasan yang murni kini sulit dipertahankan. Teori absolut dan dasar pemidanaan dengan berdasarkan Alkitab praktis tidak mempunyai penganut lagi serta tidak mempunyai dasar pemikiran yang kokoh pada saat ini.219 Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan: (i) pembahasan pidana mati dilihat dari segi teori hukum pidana sangatlah disangkal; (ii) penganalisaan pidana mati berdasarkan penologi praktis tidak ada, walaupun tampak adanya bibit-bibit pemikiran secara penologis dan demikian pula analisa secara analogis. Hal tersebut disebabkan karena kedua disiplin belum berkembang sebagaimana yang sekarang dikenal, terlebih belum ada pendekatan yang berdasarkan viktimologi; (iii) kadang sulit membedakan mana pembahasan secara kriminologis dan mana yang teoritis berdasarkan hukum pidana, bahkan pembahasan secara hukum pidana dibaurkan dengan pembahasan secara rasial; (iv) setiap pembahasan secara tidak langsung selalu dipermasalahkan dalam konteks dengan Belanda. Hal ini dapat dipahami mengingat Hindia Belanda merupakan daerah jajahan Belanda; dan (v) sekalipun para penulis Belanda saling berbeda pendirian, namun ada suatu persamaan yang harus dipuji yaitu sikap yang berani, terbuka dan bila perlu sangat kritis terhadap pemerintah Belanda ataupun Hindia Belanda.222 Meski terjadi dua kubu pendukung dan penolak hukuman mati di kalangan ahli hukum Belanda, argumentasi pendukung hukuman mati juga tidak cukup kokoh dan konsisten. Hal ini terlihat dari pandangan Enthoven, yang terkenal sebagai pendukung untuk tetap mempertahankan pidana mati untuk Hindia Belanda, pendapatnya tidak konsekuen terhadap penerapan pidana mati untuk 'penjahat' politik. Pendapat Enthoven diungkapkan sebagaimana berikut: "Met name kan dus de doodstraf niet meer opgelegd worden wegens gewapend verzet tegen het Gouverment, een feit, dat hoe gevaarlijk ook voor de openbare orde, een zoo strenge straf uit een oogpunt van zedelijke gerechtigheid niet verdient". 220 3.3 Hukuman Mati Zaman Penjajahan Jepang: Melanjutkan Jejak Kolonial Belanda Meskipun pada tahun 1942 Indonesia sempat dikuasai oleh Jepang, namun pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan Tentara Jepang (Dai Nippon) memberlakukan kembali peraturan masa kolonial Belanda dahulu dengan dasar beberapa peraturan. WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.223 (Secara umum, hukuman mati tidak bisa dijalankan karena (atau terkait dengan) perlawanan bersenjata terhadap pemerintah, suatu fakta yang, sebagaimana berbahayanya hal itu (perlawanan bersenjata) untuk ketertiban umum, tidak adil untuk diterapkan dalam kacamata keadilan). Enthoven merasakan bahwa pidana mati itu terlalu kejam karena sejak dahulu penguasa selalu menjatuhkan pidana mati terhadap mereka ini tanpa sesuatu hasil. Oleh karenanya, pidana mati terhadap penjahat politik sebagai suatu kekejaman karena tidak bermanfaat dan tidak memberi hasil yang diharapkan dengan terhentinya keonaran dan pemberontakan politik. Pada intinya, pendirian Enthoven tersebut ditujukan pada hasil yang hendak dicapai (result-oriented) dan bukan kepada prinsip yang menjadi pokok Pada masa ini dikeluarkan Osamu Gunrei No.1 Tahun 1942 dan UU Nomor Istimewa Tahun 1942, yang juga termasuk di dalamnya Osamu Seirei No. 25 Tahun 1944 tentang Gunsei Keizirei (Undang-Undang Kriminil Pemerintah Balatentara). Peraturan tersebut memuat aturan umum dan khusus dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar daerah hukum Gunsei Keizirei. Pasal 3 Osamu Seirei menyatakan semua badan/lembaga pemerintah dan kekuasaannya, hukum serta undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang. Artinya, hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda, seperti penyebutan raja/ratu yang tidak berlaku lagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia pada masa itu.224 218 Diterjemahkan oleh Sahetapy: "penduduk yang kurang berbudaya dan kurang pendidikan". Ibid. 219 Ibid., hlm. 73-75. 220 Ibid., hlm. 76. 221 Ibid. 222 Ibid., hlm. 76-77. 223 Sejak tahun 1942 setelah Jepang menguasai Wilayah Hindia Belanda, disamping diberlakukannya WvSi, Jepang juga mem- berlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Lihat Eddyono, Jalan..., op.cit. hlm. 4. 224 Han Bin Siong, An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law, (Gravenharge: Martinus Nijhoff/Brill, 1961), 64 65
Dengan dasar tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatregeling. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk adalah sama, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 131 Indische Staatregeling dan golongan- golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 Indische Staatregeling. Namun, terdapat peraturan lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu Gunsei Keizirei yang merupakan peraturan hukum pidana yang berlaku sejak 1 Juni 1944 meskipun pada saat itu WvSI masih berlaku. Ketika Gunsei Keizirei ini diberlakukan, beberapa pelanggaran yang telah diatur penghukumannya dalam WvSI menjadi dihukum berdasarkan ketentuan dalam Gunsei Keizirei, misalnya tindakan menghancurkan atau menggangu instalasi listrik atau media komunikasi. Pelanggaran tersebut telah diatur hukumnya dalam WvSI, namun karena Gunsei Keizirei telah diberlakukan, maka yang digunakan adalah Gunsei Keizirei.225 Terkait dengan hukuman mati, pada 2 Maret 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Pemimpin Angkatan Darat Ke-16, mengeluarkan Peraturan Darurat Militer (Martial Law) melalui surat keputusan khusus. Peraturan darurat militer tersebut memuat hukuman mati dan hukuman berat lainnya yang akan dijatuhkan pada mereka yang:226 1. Menentang Angkatan Darat Jepang, termasuk mata-mata untuk musuh; 2. Menghancurkan tambang minyak, perkebunan dan sumber lainnya; 3. Menghancurkan sarana komunikasi termasuk jalan raya, kereta api, telepon dan telegraf, komunikasi pos; 4. Meracuni dengan maksud untuk menghancurkan tentara Jepang; 5. Menyulitkan kehidupan masyarakat; 6. Menghancurkan harta benda, uang dan barang; 7. Menguntungkan diri sendiri dengan cara yang tidak benar (improper profiteering); 8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan tentara Jepang; 3.4 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Sketsa pembentukan legislasi hukuman mati pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 merupakan masa-masa di mana Republik Indonesia sedang berupaya untuk menyusun bangunan dasar dan pembentukan negara dengan berbagai diskursus, dinamika politik internal/dalam negerinya, maupun dinamika eksternalnya terkait dengan kedaulatan negara setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Periode ini juga mencatat bagaimana Indonesia mengalami pergantian bentuk negara dari negara kesatuan ke negara serikat dengan pemberlakuan 2 (dua) konstitusi yakni UUD 1945 dan UUD Republik Indonesia Serikat. Sepanjang Agustus 1945 hingga Desember 1949 merupakan periode Revolusi Indonesia yang ditandai oleh pembentukan sebuah pemerintah Republik di Jakarta, yang sejak semula pemerintah tersebut hanya mampu melakukan kontrol administrasi yang lemah atas daerah dan otoritasnya semata-mata bertumpu pada kenyataan bahwa, yang oleh kebanyakan orang Indonesia, dianggap sebagai puncak yang logis dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. 228 Proklamasi memunculkan revolusi sosial di berbagai daerah yang sering kali ditandai dengan aksi-aksi kekerasan rakyat terhadap elit-elit tradisional, orang Belanda dan Cina. Saat dikuasai Jepang yang kuat dan sentralistis, Republik Indonesia yang baru lahir belum mampu melakukan konsolidasi, dan negara tidak memiliki struktur pemerintahan di bawahnya. Pemerintahan Soekarno menjalankan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 diberikan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat) dan yang kemudian tiap daerah membentuk Komite Nasional Indonesia.229 Komite Nasional Indonesia di setiap daerah inilah yang menjadi badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan.230 Kekuasaan dan otoritas Republik di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia hampir pada saat itu juga mendapat tantangan dari pihak Belanda. 9. Mengabaikan perintah pemimpin, dll. Dalam peraturan tersebut, pihak yang menghasut atau membantu untuk melakukan tindakan tersebut diatas juga dapat dikenai sanksi yang sama beratnya dengan pihak yang melakukan. Hukuman mati tersebut diatas dilakukan dengan cara ditembak.227 Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dibuka pada 23 Agustus 1949 merupakan puncak penyelesaian politik antara Republik Indonesia dan Belanda. Salah satu kesepakatan da- lam konferensi tersebut adalah terbentuknya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang sifatnya sementara. Konstitusi ini akan menetapkan bahwa segala undang-undang yang telah ada, jika tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari UUD Sementara atau dengan persetujuan-persetujuan yang tercapai dalam KMB akan tetap berlaku sampai di- hlm. 5. 225 Ibid., hlm. 6. 226 Ibid., hlm. 3. 227 Ibid. 228 Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni, (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 203-204. 229 Wilson, Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia, (Jakarta: Marjin Kiri dan P2D, 2016), hlm. 35-37. 230 Anton Lucas, One Soul One StrugglePeristiwa Tiga Daerah, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 124. 66 67
gantinya undang-undang yang yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berhak untuk itu berdasarkan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan pula dalam UUD Sementara.231 3.4.1 KUHP Indonesia UUD Sementara tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), yang merupakan hasil dari pembahasan dalam Komisi untuk Urusan Politik dan Konstitusional yang merupakan salah satu dari lima komisi yang dibentuk oleh Komisi Pusat KMB. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat harus didasarkan oleh Konstitusi Sementara, untuk itu konstitusi ini harus selesai sebelum KMB berakhir. Sebelumnya, melalui Konferensi Antar Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta tanggal 22 Juli-2 Agustus 1949, Republik Indonesia dan Pertemuan Musyawarah Federal telah mencapai kata sepakat mengenai asas-asas dasar dan pokok-pokok utama konstitusi untuk RIS, sehingga selama KMB konstitusi tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dapat disusun. Tanggal 29 Oktober 1949 Konstitusi selesai dan diparaf oleh para pemimpin delegasi yang selanjutnya pada 31 Oktober 1949 ini disampaikan pada Komisi Pusat KMB.232 Pada tanggal 14 Desember 1949 UUD RIS ditandatangani oleh kuasa-kuasa dari negara-negara bagian yang dilaksanakan di Jakarta. Dalam konstitusi ini, hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar manusia telah dimuat secara lebih lengkap daripada UUD 1945, yang jika ditelusuri merupakan pengaruh dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948 (UDHR) yang masuk ke dalam pembahasan pembentuk konsitusi RIS. Mengenai hak hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Deklarasi yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu", UUD RIS tidak mencantumkannya. Penekanan di awal pasal UUD RIS mengenai hak dasar dan kebebasan manusia adalah mengenai pengakuan manusia pribadi di hadapan undang-undang/hukum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Deklarasi HAM Universal.233 Secara filosofis hak atas hidup tidak menjadi faktor elementer dalam pembentukan konsitusi RIS. Atas kondisi tersebut, dalam pembentukan legislasi di tingkat undang-undang tentunya dapat dipahami bahwa norma-norma ancaman pidana mati masih terdapat dalam hukum positif Indonesia pada periode ini. Melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 1946, Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia diberlakukan di Indonesia. Ketentuan ini memuat aturan pada pasal peralihan yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia tidak berlaku, mengubah nama Wetboek van Straftrect voor Nederlandsch-Indie menjadi Wetboek van Starfrecht (WvS) atau KUHP, serta mengubah beberapa kata dan menghapus beberapa pasal dalam WvS. UU No. 1 Tahun 1946 ini mengakhiri peraturan hukum pidana pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 8 Maret 1942. Undang-undang ini mulanya hanya berlaku di Jawa dan Madura, melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 tertanggal 8 Agustus 1946 KUHP mulai diberlakukan untuk daerah Provinsi Sumatera.234 KUHP ini masih mencantumkan hukuman mati sebagaimana diatur dalam dalam WvSI yakni kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, serta pembajakan,235 sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini: Indonesia pasca kemerdekaan Tabel 3.1 Ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 104 Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan Dalam situasi politik nasional yang tidak stabil pasca pernyataan kemerdekaan Indonesia tidak terdapat produk legislasi yang memiliki muatan norma ancaman hukuman mati kecuali dua undang-undang yang secara substansi merupakan sepenuhnya produk di masa pemerintahan Hindia Belanda yakni KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) (2) maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 231 Notosoetardjo, Dokumen Konerensi Meja Bundar, (Jakarta: Penerbit Endang, 1956), hlm. 56-57. 232 Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 295-296. 233 Deklarasi Universal HAM 1948 secara faktual mewarnai pembahasan mengenai hak-hak warga negara sebagaimana pem- bahasan dalam Konferensi Inter-Indonesia Pertama di Yogyakarta tanggal 22 Juli 1949 yang mengutip artikel 10 Deklarasi, terkait dengan kemerdekaan memeluk agama yang harus dijamin dalam UUD RIS dan UUD Negara-Negara Bagian. Noto- soetardjo, op.cit., hlm. 214. 234 Baru pada tahun 1958 KUHP dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 2 September 1958 dengan diterbitkan- nya UU No. 3 Tahun 1958. 235 Ibid. 68 69
Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun. (3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 i Barang siapa di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pasal 479 j Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 479 k pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang. (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Pasal 140 ayat (3) Pasal 340 (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau (3) kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (2) selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 j itu: a. b. c. d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; sebagai kelanjutan permufakatan jahat; dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; sehingga dapat membahayakan penerbangannya; e. mengakibatkan luka berat seseorang; f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Pasal 479 l Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 368 ayat (1) dan (2) (1) (2) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 479 huruf o ayat (2) Pasal 479 m Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 479 o (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Pasal 444 Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (2) selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf 1, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu: dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; a. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; b. c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun. 70 71
Dengan ketentuan yang demikian, menimbulkan pertanyaan tentang alasan-alasan mengapa hukuman mati tetap dipertahankan dalam KUHP. Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa alasan itu terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan Belanda.236 Menurut Roeslan Saleh, alasan dipertahankannya pidana mati adalah karena bahaya akan terganggunya ketertiban hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam dibandingkan dengan di Belanda. Penduduk Indonesia yang beraneka ragam berpotensi menimbulkan bentrokan, sedangkan pemerintah dan kepolisian Indonesia kurang memadai. Berdasarkan keadaan itulah maka dipandang bahwa pidana mati tidak dapat dilenyapkan sebagai senjata paling unggul dari Pemerintahan.237 ditambah dengan UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatblad 1934, NO. 167) dengan Keadaan Sekarang. KUHPM dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP, di mana KUHPM berlaku khusus bagi militer dan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak cukup keras bagi pelaku yang merupakan militer yang dalam perbuatan pidana atau dalam keadaan tertentu akan memiliki sifat yang berat bagi seorang anggota militer. Selain itu, perbuatan tertentu yang terdapat dalam KUHPM hanya dapat dilakukan oleh militer.240 Jika dibandingkan, pasal yang memuat ancaman pidana mati dalam KUHPM lebih banyak daripada pasal yang memuat ancaman pidana mati di KUHP, yakni di KUHP terdapat 11 (sebelas) pasal sedangkan dalam KUHPM terdapat 27 (dua puluh tujuh) pasal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Adami Chazawi memberikan pandangan bahwa terdapat dua alasan pemerintah mempertahankan pidana mati, yaitu: pertama, kemungkinan perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di sini jauh lebih besar daripada di Belanda, mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda. Keadaan tersebut sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam, dan kekacauan besar di kalangan masyarakat. Kedua, alat perlangkapan keamanan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda masih sangat kurang atau tidak sesempurna dan selengkap di negeri Belanda.238 Dalam sejarahnya, KUHPM yang saat ini berlaku berasal dari Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Stbl 1934 Nr. 167). Meski memiliki corak yang sama dengan perkembangan KUHP, namun KUHP Militer tidak banyak mengalami perubahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 Indische Staatsregeling: "De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoeveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten" Padahal, sebagaimana yang diuraikan dalam bagian sebelumnya, pemberlakukan hukuman mati di Hindia Belanda (Indonesia) sebagaimana diatur dalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) penerapannya tidak terlepas dari motif kolonial Belanda yaitu untuk mempertahankan dan mengamankan daerah jajahannya.239 Tidak ada cukup alasan yang memadai atas masih dipertahankan hukuman mati di Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) dalam KUHP. Pada 1958, KUHP ini dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 2 September 1958 dengan diterbitkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. (Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di negeri Belanda).241 Namun demikian, Wetboek van Militair Strafrecht memperkenankan adanya penyimpangan. Penyimpangan hanya diperkenankan apabila: (i) adanya kondisi khusus di Indonesia yang menghendaki (penyimpangan) demikian itu (Specifieke Indische toetstanden daartoe noopten); (ii) jika dalam praktek menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat untuk mengadakan perubahan atau penambahan (in de praktijk de noodzakelijkheid van wijziging of aanvulling had Aangetoond); dan (iii) untuk memperjelas sesuatu pasal (verduidelijking van enig artikel gewenst bleek).242 3.4.2 Hukuman Mati dalam Hukum Militer di Indonesia Bersama dengan perkembangan KUHP, hukum pidana militer juga merupakan warisan dan yang lahir dalam sistem hukum pidana militer yang ada di Belanda. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda yang dahulunya berlaku untuk KNIL (I.S 1934 No.7), yang kemudian telah Selain mengundangkan KUHPM, Pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie (Stbl. 1934 Nr 168). Dari kedua hukum warisan Belanda ini, hanya KUHPM yang masih berlaku berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No 167) dengan Keadaan Sekarang.243 236 Putra, op.cit., hlm. 52-53. 237 Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Kedua, 1978), hlm. 22. 238 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30. 239 Ibid., hlm. 336. 240 Marjoto, Kitab Undang-Undang Hukum Tentara serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Polites, 1958), hlm. 8-11. 241 SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM, 1985), hlm. 12. 242 Ibid., hlm. 13. 243 Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang, 72 73
Diterapkannya hukuman mati dalam sistem hukum pidana militer di Indonesia tidak dapat dipisahkankan dari sistem peradilan militer Belanda yang diberlakukan sebelum perang dunia kedua. Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "Krijgsraad" dan "Hoog Militair Gerechtshof". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda.244 Pasca kemerdekaan, berdasarkan Ketentuan Peralihan (Pasal II) dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum pidana militer di Indonesia, terjadi adopsi terhadap Wetbook van Militaire Strafrecht (WvMS) yang diberlakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Pasal II Ketentuan Peralihan menyatakan : "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan inilah yang kemudian mempengaruhi hukum pidana militer dan sistem peradilan militer Belanda ke dalam sistem hukum dan peradilan militer Indonesia. Namun demikian, pada saat itu Indonesia tidak secara langsung melakukan adopsi atau mengambilalih sistem peradilan militer yang terbentuk sebelum kemerdekaan. Termasuk pada saat pembentukan Tentara Republik Indonesia pada 5 Oktober 1946, peradilan militer Indonesia belum dibentuk. materiil ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). a. Hukum Pidana Militer Di Indonesia Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dalam hukuman pidana militer dalam arti formil. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer.247 Mengenai pengertian kata militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata "Militer". Istilah militer sebenarnya berasal dari kata "miles", dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang- orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.248 Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata (belligerent). Peradilan Militer Indonesia baru dibentuk pada tanggal 8 Juni 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.245 Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni : Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung, dan apabila diperlukan dapat dibentuk dibentuk suatu Pengadilan Tentara Luar Biasa. Perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana militer Indonesia terus menerus dilakukan sampai dengan tahun 1950 ketika Pemerintahan Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan. Pengadilan tentara ini terdiri dari Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung. Sistem hukum pidana militer Indonesia yang dibentuk tersebut terkait erat dengan hukum materiil yang mengatur mengenai tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan anggota militer ataupun non militer yang tunduk pada sistem hukum pidana militer.246 Hukum Pengertian secara yuridis dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU No. 31 Tahun 1997, menggunakan istilah "Prajurit," bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 UU No. 31 Tahun 1997 bahwa : "Prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer". 244 Sejarah Pengadilan Militer, diakses pada 25 September 2017. 245 Dalam praktiknya, karena belum memiliki sumber daya yang memadai dan terdidik untuk melak- sanakan tugas dan fungsi peradilan militer. Oleh karenanya, UU No. 7 Tahun 1946 menetapkan bah- wa Ketua, Wakil Ketua dan anggota Pengadilan Negeri menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggota pen- gadilan tentara. Selengkapnya lihat Moch Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, (CV Mandar Maju, 1994), hlm. 34 246 Ibid, hlm. 27. Dengan demikian Pasal 1 butir 42 UU No. 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian "militer/prajurit" tersebut di atas, dalam Pasal 9 butir 1 UU No. 31 Tahun 1997 247EY Kanter dan SR Sianturi, Hukum Pidana MIliter di Indonesia, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012), hlm. 16. 248 Salam, Peradilan..., op.cit., hlm. 14. 74 75
ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap memiliki karakteristik yang sama dengan "militer/prajurit" , sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer, yang terdiri dari: buku pertama kitab undang-undang hukum pidana kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang." a. ...; Selanjutnya Pasal 2 KUHPM: b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit; c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang undang. "(diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangaan yang ditetapkan oleh undang-undang." d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian "militer" dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok- kelompok sebagai berikut: 1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, termasuk di dalamnya bagi TNI/militer. Namun, bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dan berlaku khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP yang diberlakukan bagi militer, yang diatur di KUHPM. Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, terdapat penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHP, termasuk didalamnya delik-delik yang diancam dengan pidana mati, yang di kalangan militer berkaitan dengan kejahatan terhadap pertahanan negara. 2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang. 3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang. Sebelum membahas mengenai substansi yang terkait dengan pidana mati di dalam KUHPM, secara singkat akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana militer, antara lain:250 Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut, Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justiabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu kekuasaan badan peradilan tertentu.249 Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justiabel peradilan militer. Ketentuan ini menentukan dasar- dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana. 1) Tindak pidana umum (komunne delicta) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (delicta propria) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. 2) Tindak Pidana Militer. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi 2 bagian yaitu tindak pidana militer murni (Zuiver Militaire Delict) dan tindak pidana militer campuran (Gemengde Militerire Delict). Hukum pidana militer merupakan lex specialis dari hukum pidana umum yang merupakan lex generalis, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer didasari oleh Pasal 103 KUHP: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain." Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer. Sementara tindak pidana militer campuran merupakan suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Terdapat 4 (empat) kualifikasi yang digolongkan di dalam tindak pidana militer murni yaitu: Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Pasal 1 KUHPM menyatakan : 1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasnya; "(diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari 250 Laporan Penelitian Dosen, Jenis-jenis Tindak Pidana Militer di Magelang, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014), hlm. 9. 249 Kanter dan Sianturi, Hukum..., op.cit. hlm. 18. 76 77
2. Militer yang pergi dengan maksud melarikan diri dari bahaya perang; b. Hukuman Mati Dalam KUHPM 3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh; 4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Terhadap tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada ketentuan hukum pidana militer diancam pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 KUHPM: Di dalam Pasal 87 KUHPM, mengatur mengenai Desersi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana militer murni. Pasal 87 KUHPM menyatakan : a. Pidana-Pidana Utama 1. Pidana Mati (1) Diancam karena desersi, militer : 2. Pidana Penjara 1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban- kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; 3. Pidana Kurungan 4. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946) b. Pidana Tambahan 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk 2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; memasuki Angkatan Bersenjata 2. Penurunan Pangkat 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor- 3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan tugas sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2. (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. (3) (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Sementara tindak pidana militer campuran merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHP Militer atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contohnya, pencurian dalam pasal 362 KUHP diatur pula dalam pasal 140 KUHP Militer. nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diaturnya ancaman pidana terhadap militer pada dasarnya harus dianggap sebagai suatu tindakan pendidikan atau pembinaan, bukan sebagai sarana penjeraan. Hal ini disebabkan karena didasari pada asumsi bahwa seseorang yang dikenai pidana akan kembali melakukan dinas militer setelah menjalani pidananya,251 dengan harapan orang tersebut akan menjadi militer yang baik dan berguna sebagai akibat dari "tindakan pendidikan" yang dijalani selama menjalani pidana. Dalam kerangka ini, fungsi sanksi pidana militer tidak jauh berbeda dengan fungsi sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana terhadap anggota militer berfungsi agar anggota militer tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan selalu siap ditempatkan di mana saja dalam kedinasannya. Walaupun, makna tindakan pendidikan ini tidak akan berhasil bagi militer yang dijatuhi hukuman mati, yang dalam hal ini dalam hal ini tidak hanya diatur oleh KUHP dan untuk tindak pidana umum saja, namun juga diatur di dalam KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat disesuaikan dengan kekhasan militer. Sehingga, perlu diatur di dalam KUHP Militer secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula. Ketentuan mengenai pidana mati di dalam KUHP tersebar dalam beberapa pasal yang semuanya terkait tindakan-tindakan atau perbuatan yang terkait langsung dengan sumpah atau tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota militer, seperti pemberontakan, disersi, menjadi mata-mata musuh dan sabotase. 251 Kanter dan Sianturi, op.cit., hlm. 66. 78 79
No 1. 2. 3. 4. Tabel 3.2 Ketentuan Pidana Mati dalam KUHPM Hal Pasal Isi Pasal Ketentuan Pokok Pasal 6 Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah: a. Pidana-pidana utama: ke-1, Pidana mati; ke-2, Pidana penjara; ke-3, Pidana kurungan; ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946). Kejahatan Pengkhianatan Pasal 64 1) Militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun. 2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer. Kejahatan Pemberontakan Pasal 65 1) Militer yang melakukan pemberontakan, diancam karena melakukan pemberontakan militer, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun. 2) Pemberontakan militer, yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun. 3) Para penganjur, pemimpin dan penggerak dari pemberontakan militer diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun. Kejahatan mata- mata Pasal 67 1) Diancam karena pemata-mataan (verspieding / spionase) dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun: ke-1 (diubah dengan Undang-undang No, 39 Tahun 1947). Barangsiapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang dl sebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang, di dalam garis-garis pos depan, di suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, atau di dalam suatu bangunan Angkatan Perang; ke-2 Barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sembunyi- sembunyi dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran atau melalui jalan lain selain dari pada jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebutkan pada nomor ke- 1, dengan cara itu ia terdapat di tempat tersebut, atau dengan salah satu cara atau salah satu sarana tersebut berusaha pergi dari tempat itu; 5. 6. 7. Kejahatan pembocoran rahasia/janji Menyerahkan pos komando Kejahatan menyerah tanpa perintah Pasal 68 Pasal 73 Pasal 74 ke-3 Barangsiapa yang dalam waktu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembaganan atau penulisan, mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer. 2) Ketentuan-ketentuan tersebut nomor ke-2 dan 3 ayat pertama tidak dapat diterapkan, bilamana menurut pendapat hakim, bahwa petindak tidak melakukannya untuk keperluan musuh. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Barangsiapa dalam waktu perang dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu janji yang ia berikan dalam penawanan perang Indonesia, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang disanggupinya untuk mana ia dilepaskan sementara atau seterusnya dari penawanan Perang Indonesia, atau mengadakan permufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum duapuluh tahun. Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, militer yang dalam waktu perang dengan sengaja: ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Menyerahkan kepada musuh, atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajibannya dari dia dalam keadaan itu; ke-2 Mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, pos, perahu, pesawat udara atau kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, dengan semaunya di luar keadaan terpaksa; ke-3 Dalam suatu pertempuran dengan musuh, mengabaikan kewajibannya untuk dengan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh, menyerang musuh, turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh; ke-4 Memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya ke daerah tak berpihak di luar keadaan terpaksa. Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun: ke-1 barangsiapa, yang sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh atau pada suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, memberi tanda rnenyerah tanpa ada perintah yang tegas dari atau atas nama penguasa militer setempat yang tertinggi; ke-2 barangsiapa dalam waktu perang berusaha memperdayakan, mematahkan semangat atau mengacaukan masyarakat militer. 80 81
8. 9. Kejahatan sabotase Melanggar perjanjian perang Pasal 76 1) Barangsiapa dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) Petindak diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhanAngkatan Darat, Laut atau Udara. Militer, yang dengan sengaja bertentangan dengan hukum merusak suatu perjanjian yang diadakan sedemikian dengan musuh, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. 1) Barangsiapa dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) Petindak diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhanAngkatan Darat, Laut atau Udara. Militer, yang dengan sengaja bertentangan dengan hukum merusak suatu perjanjian yang diadakan sedemikian dengan musuh, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. 13. Kejahatan terhadap negara Pasal 133 1) Barangsiapa mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang ditentukan diancam dengan pidana dalam kitab undang-undang ini, ataupun suatu niat untuk melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang- undang ini terhadap keamanan negara, atau dalam hal diancam dengan pidana mati untuk melakukan pemberontakan militer dalam waktu damai, desersi dalam waktu perang, insubordinasi dengan tindakan nyata atau pengacauan militer, pada saat pelaksanaan kejahatan itu masih dapat dicegah dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya pada saat yang tepat kepada penguasa atau kepada siterancam, apabila kejahatan itu terjadi, diancam dengan pidana yang sama pada pembantuannya. 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang-siapa mengetahui terjadinya suatu kejahatan tersebut ayat pertama, pada saat akibatnya masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan tersebut. 10. 11. 12. Disersi Insubordinasi Pengacauan militer Pasal 89 KUHPM Pasal 109 Pasal 114 Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun : Ke-1, Desersi ke musuh; Ke-2, (Diubah dengan UU No. 39 tahun 1947). Desersi dalam waktu perang, dari satuan-pasukan, perahu-laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh. Dari perumusan Pasal 87 dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu : 1) Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat 1 ke-1) dan 2) Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidak hadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3). Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun; ke-1 insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang; ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) perlawanan nyata bersama (muiterij) di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera. 1) Para penganjur (berhamels) di antara para peserta pada pengacauan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun; 3) Dengan pidana yang sama diancam para pemimpin dan penggerak dari pengacauan militer; 14. 15. Penyalahgunaan kewenangan pada saat perang Kekerasan terhadap korban perang Pasal 137 Pasal 138 1) Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, para militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dengan kekuatan berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancamkan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku militer. 2) Diancam dengan pidana yang sama, orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dan untuk itu menyalahgunakan atau mengancamkan kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang mereka peroleh karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu. 3) Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan. 1) Barangsiapa melakukan kekerasan kepada orang mati, sakit atau mendapat luka dalam peperangan yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. 2) Dalam pengeterapan pasal ini, yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, adalah semua orang yang bekerja, berada dalam hubungan dinas, atau dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti Angkatan Perang itu. 82 83
Pasal 142 ayat (2) Apabila tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berserikat, para petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara dua puluh tahun. Berdasarkan Tabel di atas, pidana mati merupakan jenis pidana pokok utama dan yang paling berat dari susunan sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHPM. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai politik hukum kolonial yang diterapkan terhadap Hindia Belanda (Indonesia) yang secara konkordan diadopsi dan dipertahankan dalam KUHPM. Padahal di KUHPM Belanda, hukuman mati hanya diterapkan secara terbatas terhadap tindak pidana:252 1. Yang telah dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan perang; 2. Yang telah dilakukan anggota militer untuk kepentingan musuh dan bagi beberapa kejahatan yang telah disebutkan di dalam criminal wetboek, dan hanya apabila tindak pidana-tindak pidana tersebut telah dilakukan di atas kapal yang sedang berada di atas lautan atau sedang berada di atas perairan dari negara-negara asing baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Dalam konteks hukum pidana militer Indonesia, ancaman pidana mati tersebut juga dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. demikian, pandangan tersebut sepertinya tidak lagi sejalan dengan perkembangan aliran hukum pidana modern yang menjadikan hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Beccaria misalnya berpendapat agar dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemausiaan. Beccaria mempertanyakan kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana mati. Pendapatnya ini didasarkan pada ajaran kontrak sosial, yang salah satunya berpandangan tidaklah masuk akal apabila manusia menyerahkan kebebasannya kepada negara secara mutlak, termasuk di dalamnya untuk mencabut nyawanya.254 c. Praktik Penerapan Hukuman Mati Pada Mahkamah Militer Luar Biasa Pasca terjadinya peristiwa G30S, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden NO. 370 TAHUN 1965. Keppres ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa "Gerakan 30 September" telah melakukan penculikan dan pembunuhan, mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk apa yang disebutnya "Dewan Revolusi Indonesia" sebagai penggantinya. Padahal perjuangan maha dahsyat negara dan bangsa Indonesia terhadap Nekolim beserta antek-anteknya sedang menginjak taraf yang menentukan. Sehingga "Gerakan 30 September" tersebut merupakan petualangan kontra-revolusi yang memerlukan penyelesaian segera. Oleh karenanya, merujuk pada Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1963 ( Lembaran Negara Tahun 1963 No. 119), Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB) adalah tepat untuk ditunjuk sebagai badan peradilan yang diserahi (tugas) mengadili tokoh-tokoh yang tersangkut/terlibat dalam apa yang dinamakan "Gerakan 30 September" tersebut.255 Diadopsinya pidana mati di dalam KUHPM tidak dapat dilepaskan dari berlakuknya Asas Konkordansi dalam sistem hukum Indonesia. Pasca kemerdekaan 1945, dalam rangka mencegahnya terjadinya kevakuman hukum, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 memberikan kemungkinan diberlakukannya WvMS di Republik Indonesia. WvMS yang berlaku pada masa penjajahan Belanda konkordan dengan WvMS yang berlaku di negeri Belanda. WvMS yang berlaku di Hindia Belanda hanya beberapa hal diberikan kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berpedoman pada Indische Staats regeling art 132 yang berbunyi: Pelaksanaan hukum pidana militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di negeri Belanda.253 Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965 juga memberikan wewenang kepada Major Jenderal TNI Soeharto atau Perwira tinggi yang ditunjuk olehnya, untuk : a. Menentukan siapa-siapa termasuk tokoh-tokoh, sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA di atas. b. Bertindak sebagai Perwira Penyerahan Perkara dalam perkara-perkara tersebut. c. Menentukan susunan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mempersiapkan, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut di atas. Adanya ketentuan pidana mati di dalam KUHPM tidak terlepas dari pandangan mengenai tujuan hukum yang sama dengan tujuan (penjatuhan) pidana, yaitu untuk menjamin ketertiban hukum dari suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini militer yang terorganisir. Selain itu, kehidupan ketentaraan yang menghendaki ketertiban dan pentaatan disiplin bagi seluruh anggotanya menjadikan dijatuhkannya pidana mati akan tetap dianggap "tindakan pendidikan" yang akan memberikan efek jera terhadap militer lainnya. Namun Salah satu hal yang menarik dari proses MAHMILLUB ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat (MenPangad) Selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor. : KEP-5/KOPKAM/1/66 tentang penunjukan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tokoh petualangan KONTREV "G 30 S" yang bernama: Nyono bin Sastroredjo, dalam suatu sidang terbuka di Jakarta. 252 PAF Lamintang dan Theo Laminrang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 48. 253 Kanter dan Sianturi, Hukum..., op.cit., hlm. 11. 254 Cesare Beccaria, perihal Kejahatan dan Hukumannya(Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm 94-105 255 Kasus pertama yang ditangani lembaga ini adalah perkara Dr. Soumokil dengan Republik Maluku Selatan-nya. Perkara Soumokil diputus berdasarkan Putusan Mahmilub No.1, 25 April 1964. 84 85
SK MenPangad ini juga menunjuk untuk bertindak sebagai Hakim Ketua/Hakim Ketua pengganti, Hakim Anggota, Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti dari pada Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadili perkara dengan terdakwa Nyono. Setelah menetapkan MAHMILLUB dan menunjuk personil-personil untuk mengadili terdakwa Nyono, MenPangad Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan sebagai Perwira Penyerahan Perkara mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara No. : KEP-13/KOPKAM/1/1966 yang menetapkan penyerahan perkara tersangka (terdakwa) Nyono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma kepada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA yang berkedudukan di Jakarta. 1. Mengadakan komplotan (permufakatan jahat) untuk mengadakan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dan untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata melawan kekuasaan yang sah; 2. Memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah; 3. Memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat senjata melawan Pemerintah Republik Indonesia yang sah. SK MenPangad Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan sebagai Perwira Penyerahan Perkara juga berisi tuntutan supaya tersangka (terdakwa Nyono) diperiksa dan diadili sesuai dengan surat tuduhan yang dibuat oleh Oditur Mahkamah Militer Luar Biasa, dan menentukan agar tersangka (terdakwa) tetap ditahan. Menjelang sidang pertama yang mengadili Nyono bin Sastroredjo, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa PKI jelas melakukan perebutan kekuasaan. Dalam hubungan ini PKI sekaligus melakukan tiga kejahatan, yaitu kriminal, politik, dan kejahatan terhadap mor- al Pancasila. Namun demikian, pemeriksaan dan pengadilan terhadap petualang kon- tra-revolusi ini justru dilakukan dalam naungan keadilan dan pengayoman hukum. Hal ini merupakan salah satu kemenangan revolusi besar kita, yaitu kemenangan moralitas Pancasila atas moralitas kontra-revolusi.256 Oleh karenanya Mahmillub menghukum Terdakwa Nyono karena kejahatan-kejahatannya tersebut dengan "hukuman mati".258 Samuel Gultom, dalam bukunya Mengadili Korban259 mengungkapkan bahwa kala itu Suharto yang berkuasa untuk menentukan siapa yang dikategorikan sebagai "tokoh", bertindak sebagai perwira penyerah perkara dan menentukan susunan MAHMILLUB. Sebagai tempat penyelenggaraan persidangan dipilih gedung Bappenas di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Kekhususan dari MAHMILLUB, menurut Gultom, terletak pada dua hal. Pertama, institusi tersebut adalah pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, karena terdakwa ataupun oditur atau penuntut tidak dapat melakukan upaya banding. Kedua, MAHMILLUB merupakan lembaga peradilan militer yang memeriksa warga sipil. Pada akhir persidangan, Oditur Militer menyatakan bahwa terdakwa Nyono telah melakukan tiga macam kejahatan sekaligus, yaitu kejahatan terhadap negara; kejahatan terhadap revolusi yaitu bertindak kontra revolusioner dalam arti menghianati ajaran-ajaran PBR (Panglima Besar Revolusi) Bung Karno terutama sekali yang menyangkut persatuan dan kesatuan nasional yang berporoskan Nasakom dan berusaha menyingkirkan kepemimpinan PBR Bung Karno, serta kejahatan mental idiil terhadap revolusi dalam arti merongrong ideologi Pancasila. Gultom menyatakan bahwa secara keseluruhan MAHMILLUB memeriksa sebanyak 17 perkara yang terkait dengan aksi G.30.S. Sementara, hingga 1978 Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) memeriksa sebanyak 291 perkara dan pengadilan negeri sebanyak 466 perkara. Namun, Buku Putih G.30.S yang diterbitkan Sekretariat Negara RI tahun 1994, mencatat bahwa ada 24 orang dari ratusan atau mungkin ribuan tokoh yang terlibat PKI yang "beruntung" diajukan ke pengadilan. Hampir seluruhnya adalah mereka yang masuk dalam Golongan A.260 Tindakan-tindakan terdakwa Nyono tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 107 dan Pasal 108 jo Pasal 88 KUHP; Pasal 107 ayat (2) jo ayat (1) KUHP dan Pasal 108 ayat (2) jo ayat (1) ke (1) KUHP jo Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959, dengan tuntutan "Hukuman Mati."257 Terhadap tuntutan oditur militer tersebut, pada tanggal 21 Februari 1966 MAHMILLUB yang dipimpin Letkol. CKH Ali Said, S.H menyatakan bahwa terdakwa Nyono telah bersalah melakukan kejahatan-kejahatan: 256 Dikutip G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin (ed), Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 - 27 Maret 1968, (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2003), hlm. 46 . 257 Pusat Pendidikan Kehakiman AD, G30S dihadapan MAHMILLUB I (Perkara Nyono), (Pusat Pendidikan Kehakiman AD, AHM-PTHM, Cetakan I, 1966), hlm, 233. 258 Ibid., hlm. 334. 259 Samuel Gultom, Mengadili Korban, (Jakarta: ELSAM, 2003). 260 Versi lengkap tulisan ini dapat dilihat pada Tim Redaksi, Menyibak Tirai Hitam Mahmilub, Hukum Online, 30 Septem- ber 2003, diakses pada 13 Desember 2017. 86 87
Tabel 3.3 Nama-Nama tokoh PKI yang pernah disidangkan pada MAHMILLUB 15 Abdullah Alihami Sekretaris I CBD PKI Riau Putusan Mahkamah No. PTS-PK-032/MLB-I/AA/70, tanggal 16 Februari 1970 No Terpidana Jabatan/Pangkat Terakhir Putusan 16 Ranu Sunardi Letkol Laut Putusan Mahkamah No. PTS-033/MLB/X/RS/1970, tanggal 18 Oktober 1970 1 2 Njono Untung bin Samsuri Anggota Politbiro CC PKI Letkol Infanteri Putusan Mahkamah No.PTS-009/MB-I/A/1966, tanggal 21 Februari 1966 Putusan Mahkamah No.PTS-03/MB-III/U/1966, tanggal 6 Maret 1966 17 Sukatno Sekjen Dewan Nasional Pemuda Rakyat, anggota CC PKI Putusan Mahkamah No. 51/70/Vord, tanggal 11 Maret 1971 3 Wirjomartono Anggota Biro Khusus PKI Putusan Mahkamah No.PUT-07/MB-II/WN/1966, tanggal 18 Mei 1966 18 Supono Marsudidjojo alias Pono Pimpinan Biro Khusus PKI Putusan Mahkamah No. PTS-035/MLB-III/SM/1972, tanggal 8 Maret 1972 4 Sujono Major Udara Putusan Mahkamah No. PUT-07/MLB-V/SJN/66, tanggal 3 Juni 1966 19 Suwandi Sekretaris CDB PKI Jawa Timur Putusan Mahkamah No. 520/K/1973, tanggal 11 Juni 1973 5 Peris Pardede Ketua Komisi Kontrol CC PKI Putusan Mahkamah No. PTS 07/MB/VI/PPAA/1966, tanggal 23 Juni 1966 20 Ismail Bakri Sekretaris I CDB PKI Jawa Barat Putusan Mahkamah No. 1/1973/PID.SUBV, tanggal 3 Oktober 1973 6 Sudisman Ketua Komisi Kontrol CC PKI Putusan Mahkamah No. PTS 23/MLB/VI/PPAA/1966, tanggal 23 Juni 1966 21 R. Sugeng Sutarto Brigjen Polisi Putusan Mahkamah No. PTS-37/MLB-IX/RSS/1973, tanggal 24 Desember 1973 7 Heru Atmodjo Letkol Udara Putusan Mahkamah No. PTS-010/MLB-VII/H.A/1966, tanggal 12 Agustus 1966 22 Ruslan Widjajasastra Anggota CC PKI, Ketua Politbiro PKI Blitar Selatan Putusan Mahkamah No. 15/PID-SUB/74Vord, tanggal 15 Juli 1974 8 9 Ulung Sitepu Dr. Soebandrio Brigjen TNI Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri RI Putusan Mahkamah No. PTS-012/I/MHL/1966, tanggal 18 September 1966 Putusan Mahkamah No. PTS-013/MLB-XI/BDR/1966, tanggal 23 Oktober 1966 23 Rustomo alias Istam alias Hasjim alias Amat alias Hasdi
Putusan Mahkamah No. 40/1975, tanggal 22 Oktober 1975 10 Omar Dani Laksamana Madya Udara, Menteri/ Panglima Udara Putusan Mahkamah No. PTS-017/MLB/XIV/OD/1966, tanggal 23 Desember 1966 24 Gatot Sutarjo alias Gatot Lestarjo alias Sadi
Putusan Mahkamah No. 456/1975/PIOD/SUBV, tanggal 2 Januari 1976 11 Supardjo Brigjen TNI Putusan Mahkamah No.PTS-19/MLB-II/SPD/1967, tanggal 12 Maret 1967 Sumber: Sekretariat Negara RI, 1994 12 13 Tamuri Hidajat Kamaruzzaman bin Achmad Mubaidah alias Sjam Peltu Kepala Biro Khusus PKI Putusan Mahkamah No. PTS-026/MLB-IX/SPD/1967, tanggal 30 September 1967 Putusan Mahkamah No. PTS-27/MLB/I/K/1968, tanggal 9 Maret 1968 Kecuali Letkol. (udara) Heru Atmodjo yang divonis hukuman penjara seumur hidup, semua terdakwa yang diadili di MAHMILLUB dijatuhi dengan hukuman mati. Sedangkan, pemimpin-pemimpin puncak PKI seperti Aidit, Nyoto, dan Lukman yang dituduh ikut mendalangi aksi G.30.S dieksekusi setelah diinterogasi seadanya, tanpa pernah diajukan ke pengadilan. 14 Moeljono bin Ngali alias Bono Walujo Pimpinan Biro Khusus PKI Putusan Mahkamah No. PTS-028/MLB-II/W/1968, tanggal 9 Oktober 1968 Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam berpendapat bahwa dihidupkannya kembali MAHMILLUB semata-mata untuk mengungkapkan PKI sebagai dalang. Tujuannya agar PKI bisa dihancurkan. Oleh karena 88 89
tujuan utama dari MAHMILLUB semata-mata adalah untuk menghancurkan PKI, maka itulah sebabnya hampir semua terdakwanya diganjar vonis hukuman mati.261 dijatuhkan oleh parlemen. UUDS 1950 menetapkan struktur pemerintahan parlementer yang menempatkan presiden dalam posisi hanya memegang fungsi seremonial semata.265 Terkait dengan penjatuhan hukuman mati dan hukuman seumur hidup yang dijatuhkan MAHMILLUB terhadap orang-orang yang diduga terlibat G30S, dalam pertemuannya dengan pimpinan MPRS, DPR-GR dan DPA yang didampingi oleh Menteri Negara Penghubung Lembaga-Lembaga dan Pemerintah, Mintaredja SH, di Istana Merdeka. Soeharto, yang kala itu telah ditetapkan sebagai Presiden, meminta pertimbangan para pimpinan lembaga tersebut tentang pelaksanaan hukuman mati dan seumur hidup yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atas diri 26 orang terhukum. Pada periode ini hanya terdapat 1 (satu) undang-undang yang diterbitkan pada tanggal 1 September 1951 yang mana di dalamnya memuat ancaman hukuman mati, yakni UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.266 Ancaman hukuman mati dalam UU Darurat No. 12 tahun 1951 terdapat di Pasal 1 yang berbunyi: Presiden Soeharto menyatakan bahwa dalam meminta pertimbangan ini bukanlah hendak mengelak tanggungjawab, karena Presiden mempunyai hak prerogatif, melainkan untuk memantapkan keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah dan di samping itu untuk mempercepat proses pelaksanaannya. Seluruh pembicara mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden dan menyatakan bahwa hal itu seluruhnya adalah tanggungjawab Presiden dan tergantung pada Presiden, sesuai dengan UUD 1945.262 "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun." 3.5 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Liberal Periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 dikenal sebagai periode demokrasi liberal dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Pada masa ini sistem politik Indonesia telah mendorong lahirnya partai- partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan roda pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan di parlemen. UUDS 1950 menandai kembalinya bentuk negara kesatuan dari sebelumnya negara serikat yang merupakan hasil kesepakatan KMB. Tanggal 19 Mei 1950 Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI menyatakan telah menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.263 Dari segi substansi UUD RIS dan UUDS 1950 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Periode ini mencatat 7 (tujuh) kabinet yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan.264 Dalam UUD RIS pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden, sedangkan menurut UUDs 1950 pemerintah dapat Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl 1937 No.170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl No. 278). Pengertian senjata api yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak termasuk pengertian senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno, senjata yang dibuat sedemikian rupa sebagai senjata api tetapi tidak dapat difungsikan/digunakan. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian barang peledak adalah semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau, granat tangan, dan semua bahan peledak baik yang berupa luluhan kimia tunggal maupun bahan adukan bahan-bahan peledak, serta bahan peledak lain yang digunakan untuk meledakan. Selama tahun 1950 terjadi beberapa peristiwa konflik bersenjata dan pemberontakan, seperti pada 23 Januari 1950 Peristiwa APRA di Bandung, April 1950 Peristiwa Andi Azis di Makassar dan Republik Maluku Selatan, dan Oktober 1950 pemberontakan Ibu Hadjar di Kalimantan Selatan (bagian dari DI/ TII Kartosuwiryo). Sedangkan di tahun 1951 terjadi dua pemberontakan DI/TII, Agustus 1951 terjadi pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar dan September 1951 DI/TII Daud Beureueh.267 Berdasarkan Pasal 96 UUDS 1950, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan UU darurat untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang karena dalam keadaan mendesak perlu diatur dengan segera. 261 Ibid. 262 Dwipayana dan Sjamsuddin (ed), op.cit., hlm. 48-49. 263 Piagam persetujuan tersebut melalui Undang-Undang No. 20 tahun 1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertanggal 14 Agustus 1950. Lihat Sutomo, Himpunan Peraturan Penjelmaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Indonesia, 1954), hlm. 82-83. 264 Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 19951), Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamijoyo II(20 Maret 1956-4 Maret 1957), dan Kabinet Djuanda(9 April 1957 - 5 Juli 1959). Melihat serangkaian peristiwa pemberontakan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 265 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956 - 1959, (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm. 28 . 266 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 mengatur mengenai peredaran senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata tajam di wilayah Indonesia. 267 Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1985). 90 91
1950 dan 1951, dapat disimpulkan bahwa penerbitan UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 nomor 17) dan UU Dahulu No. 8 Tahun 1948, adalah karena dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan pada 14 Maret 1957, Presiden Soekarno menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya dalam keadaan darurat perang, dan pada 1 Desember 1957 ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang. Politik hukum dalam pembentukan UU ini sangat jelas mengaitkannya dengan kondisi dan situasi politik dalam negeri sehubungan dengan berbagai peristiwa pemberontakan bersenjata yang terjadi di berbagai daerah. Sebagai kejahatan yang mengancam eksistensi pemerintahan/negara maka oleh pemerintah ancaman pidana mati menjadi relevan. jelas dan tegas dipancangkan larangan hukuman mati yang sebagai tiang api akan mengabarkan kemenangan prinsip perikemanusiaan di Indonesia."269 Lebih lanjut Asmara Hadi menyatakan: "Konstitusi yang akan datang itu, bernyawakan bahwa hukuman pada siapapun juga, bukan merupakan pembalasan dendam, bukan hutang mata dibayar mata hutang gigi dibayar gigi, tetapi haruslah hukuman itu sebagai usaha untuk memperbaiki manusia yang melanggar tata masyarakat. Sebab bagi saya sejahat-jahatnya manusia, bukanlah manusia yang pada dasarnya memang jahat, tetapi adalah manusia yang sedang sakit dan kalau manusia sedang sakit, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya."270 Pada periode ini, Dewan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan UUD Sementara 1950. Dalam masa kerja Dewan Konstituante hingga Juli 1959, dua pokok bahasan yang mengemuka adalah perdebatan mengenai dasar negara dan perdebatan mengenai hak asasi manusia. Di Dewan Konstituante terdapat tiga faksi ideologis, yakni Blok Pancasila, Blok Islam, dan Blok Sosial Ekonomi.268 Pandangan-pandangan faksi-faksi tersebut mewarnai perdebatan dalam pembahasan mengenai topik hak asasi manusia. Dari penelusuran risalah-risalah pembahasan di Dewan Konstituante, topik mengenai hak hidup dan pidana mati hanya satu Anggota Dewan Konstituante bernama Asmara Hadi yang berasal dari Gerakan Pembela Pancasila, yang mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Asmara Hadi menyampaikan : Pada akhirnya pandangan dan usulan Asmara Hadi terkait 'Hak Hidup' dan 'Hak untuk Tidak di Hukum Mati' ini memang tidak masuk dalam Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi Nomor 26/K/PK/1958 tentang Rumusan Rancangan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar mengenai Hak-Hak asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara yang akan diajukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk mendapat keputusan. Gagasan untuk menghapuskan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman melalui Konsititusi pada era tahun lima puluhan merupakan satu keberanian dan progresivitas berpikir yang patut dipuji, dan dalam pembahasan di Dewan Konstituante isu tersebut merupakan bahasan yang minor termasuk di faksi dimana Asamara Hadi bergabung, Blok Pancasila. Puncaknya pada Dewan Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan perdebatan mengebai hukuman mati inipun terhenti.271 "Saudara-saudara, dalam hal mempelajari laporan Panitia Persiapan Konstitusi ini saya merasa ada sesuatu yang kelupaan. Kita terima beberapa pokok materi Hak-hak Asasi. Tetapi menurut persamaan saya ada satu hak yang kelupaan, yang menurut saya adalah fundamental. Yang saya maksudkan ialah hak hidup. Bukan hak untuk kehidupan atau penghidupan melainkan hak hidup, dalam bahasa asingnya hak untuk memiliki "het naakt leven zelf". 3.6 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pada Zaman Demokrasi Terpimpin: Pidana Mati untuk Menjaga Stabilitas demi Mengamankan Revolusi dan Program Pemerintah Saudara Ketua, agak berat lidah saya untuk membicarakan hal ini, sebab hal ini timbulnya pikiran asosiasi dengan kejadian hebat di luar gedung Konstituante ini. Hak hidup, hak untuk untuk memilki hidup dengan tak ada seorangpun berhak menanggalkan hidup itu dari kita kecuali ajal yang sewajarnya atau yang datang dari kecelakaan. Negatifnya hak untuk hidup ini berbunyi "Tak seorangpun manusia atau warga negarapun boleh dijatuhi hukuman yang berakibatkan putus nyawanya". Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 menjadi titik awal era baru politik Indonesia, di mana Presiden menjadi sentral urusan pemerintahan dan kenegaraan, yang dikenal sebagai Zaman Demokrasi Terpimpin. Arah politik pembangunan hukum di Indonesia pada periode ini merujuk pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yakni Rumusan Pokok- Pokok Pikiran mengenai Sosialisme Indonesia yang disebutkan "pembangunan nasional semesta berencana adalah pembangunan revolusioner, karena mewujudkan perubahan- perubahan cepat dalam masyarakat melalui tingkat-tingkat kemajuan dengan cepat dan Ya saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota Dewan Konstituante yang terhormat, saya ingin supaya dalam Konstitusi kita yang akan datang, dengan 268 Nasution, op.cit. hlm. 32-33. 269 Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan tahun 1958 Jilid IV, Sidang Ke-II Rapat ke-26 sampai ke- 34, hlm. 1830. 270 Ibid., hlm. 1903. 271 Ibid. 92 93
tegas". Tujuan pembangunan adalah untuk masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berazaskan Pancasila dan berhaluan 'Manipol Usdek' yang merupakan tuntutan amanat penderitaan rakyat. Uraian tersebut menunjukkan kepentingan-kepentingan nasional yang perlu diberikan perlindungan hukum. Pidana mati menurut Koesnoen merupakan pidana perkecualian, karena khusus ditujukan untuk mengamankan revolusi, azas dan tujuan negara, kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Jika kepentingan tersebut diserang dan keadaan nilai bahayannya pelanggar hukum sedemikian berat hingga usaha memasyarakat sosialiskannya hanya sesuai jika ia dilenyapkan dari kehidupannya, barulah seorang narapidana dikenakan pidana mati. Dengan berlandaskan Manipol yang mengadakan penegasan tentang pro dan kontra revolusi, demi amannya perjuangan revolusi mencapai tujuan kita bersama, adanya pidana mati menjadi sah.272 Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati."273 Dalam Penjelasan Peraturan diuraikan, bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia yang memaksakan Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dianggap masih terus berlangsung terus sehingga memerlukan tindakan keras tegas dan cepat terhadap pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan untuk itu perlu penambahan wewenang kepada Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung untuk melakukan fungsi kepolisian preventif dan hal kepolisian represif, salah satunya dengan pemberatan hukuman maksimal pidana mati. Pada periode ini terdapat empat peraturan yang di dalamnya memuat ancaman pidana mati, yakni: 1. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi; Produk hukum yang kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi memuat pemberatan berupan ancaman pidana mati bagi pelanggar tindak pidana ekonomi seperti yang dimaksud dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang ditambah dengan UU Darurat No. 8 Tahun 1958. Menurut UU Darurat No. 7 Tahun 1955, ada kemungkinan bagi hakim untuk memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua hukuman itu, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua hukuman itu. 3. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; dan 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Keempat produk hukum yang diterbitkan di periode ini mengacu pada semangat untuk mengamankan jalannya program pemerintah. Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan menyebutkan: "Barangsiapa melakukan tindakan pidana ekonomi sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi/Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 dan tindak pidana dalam title I dan title II KUHP (kejahatan melanggar keamanan negara dan kejahatan melanggar martabat kepala negara), dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalangi terlaksananya program pemerintah yaitu : 1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya Pasal 1 menyatakan perbuatan pidana yang diancam pidana mati harus memenuhi kualifikasi dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat. Ancaman pemberatan pidana mati, dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar setiap orang tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang dinormakan dalam dua undang-undang darurat tersebut. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, menyatakan: "Telah menjadi kenyataan bahwa ancaman-ancaman hukum terhadap tidak pidana ekonomi dalam peraturan-peraturan yang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya, ialah kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Apalagi dewasa ini, di mana kemakmuran rakyat lebih diutamakan, maka selayaknyalah segala tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan, hingga dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi. Jalan satunya untuk melaksanakan pencegahan itu ialah memperberat hukuman-hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan mengancamkan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan di samping itu memperberat hukuman denda dengan tiga puluh kali jumlah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak pidana ekonomi yang telah ada, maka tindak- tindak ekonomi itu mudah-mudahan dapat dicegah atau dikurangi." 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat, 3. Melanjutkan perjuangan mementang imperialisme ekonomi dan politik (Irian 272 RA. Koesnoen, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur 1966), hlm. 118-119. 273 Rudi T. Erin, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1969), hlm. 186-189. 94 95
Puncak dari rezim di alam demokrasi terpimpin adalah lahirnya UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dalam penjelasan UU tersebut, hakikat subversi adalah manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup, sering dibarengi dan disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan). Kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai subversi dimuat dalam Pasal 1 berbunyi: potensi negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi.275 Peraturan yang ada saat itu dirasakan kurang mencukupi bagi ruang gerak pelaksanaan upaya-upaya pemberantasan kegiatan subversi secara efektif, sehingga perlu diadakan peraturan baru untuk mewujudkan ruang gerak yang cukup luas yang disesuaikan dengan irama revolusi tanpa mengurangi asas-asas keadilan. Pasal 13 yang mengatur ancaman pidana, menyatakan semua kualifikasi perbuatan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 1 tersebut di atas diancam pidana mati bagi pelakunya. (1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi: Pasal 13: 1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat: a. Memutar balikan, merongrong atau menyelewengkan ideology negara (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4, dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Pancasila atau haluan negara, atau b. Menggulingkan, merusak, atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara, atau c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan negara sahabat, atau (2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka lima dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda setinggi- tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Demikian pula dengan UU subversi, ancaman pidana mati merupakan upaya untuk memberikan efek ketakutan, daya tangkal, dan jera bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasian sebagai kegiatan subversi dalam UU itu. d. Mengganggu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, ata yang mempunyai pengaruh luas hajat hidup rakyat. 2. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh Negara Republik Indonesia atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia; 3. Barang siapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum atau milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas; Produk terakhir dalam masa ini yang muatannya mengatur ancaman pidana mati adalah UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Semangat dari UU ini sama dengan peraturan perundang-undangan yang lahir di era ini, yakni bagaimana melindungi kepentingan negara/pemerintahan untuk menjalankan programnya. Pasal 22 menyebutkan bahwa petugas pada instalasi Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib menyimpan keterangan- keterangan tentang rahasia di bidang pekerjaannya. Ancaman pidana mati menanti mereka yang dengan sengaja membuka rahasia di bidang pekerjaaan tenaga atom.276 4. Barang siapa melakukan kegiatan mata-mata. 5. Barang siapa melakukan sabotase. Pasal 23: (2) Dipersalahkan juga melakukan tindak pidana subversi barang siapa memikat Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, perbuatan tersebut pada ayat (1) tersebut di atas.274 Penjelasan undang-undang subversi menerangkan bahwa sejak proklamasi kemerdekaan hingga diterbitkannya undang-undang terasa sekali adanya kegiatan-kegiatan subversi disegala bidang baik dibidang politik, militer, sosial, ekonomi/keuangan maupun di bidang kebudayaan/ideologi yang bertujuan merongrong dan mematahkan kekuatan dan 274 Dalam penjelasan UU Subversi, arti memikat bersifat luas daripada arti istilah uitlokking dalam Pasal 55 KUHP dan meliputi semua perbuatan yang dapat menimbulkan dilakukan tindak pidana subversi oleh orang lain. 275 Menurut UU Subversi dalam penjelasannya tujuan revolusi Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah yang berisikan masyarakat adil dan makmur, materiil, spiritual atau negara yang berisikan masyarakat sosial yang ber- dasarkan Pancasila yaitu masyarakat adil makmur yang menganut sistem sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang khas terdapat di Indonesia serta persahabatan yang baik anatra Republik dan semua negara di dunia atas dasar saling hormat menghormatidan atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. 276 Lihat Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam Pasal 35 KUHP. 96 97
dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan Pasal 23, diuraikan bahwa ancaman pidana yang didalamnya terdapat pidana mati dikarenakan adanya kehendak negara untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan revolusi maka perlu diancam dengan hukuman yang berat. Era ini juga mencatat satu produk hukum yang terkait dengan tata cara pelaksanaan pidana mati, yang diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam aturannya, pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana yang dilaksanakan oleh regu tembak dari brigade mobil dalam hal terpidana adalah sipil dan untuk terpidana di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh polisi militer. negara kita masih meneguhkan diri masih bergulat dengan kehidupannya sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati, meskipun ia dipandang sebagai ultimum remidium dan tindakan exceptional terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang berat sifatnya."278 Posisi pidana mati dalam tata hukum pidana Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Oemar Seno Adji itu mendapat dukungan dari semua ahli pidana yang terlibat dalam pembahasan di Seminar Hukum Nasional 1963, misalnya A. Kasman Singodimedjo yang menjabat sebagai Ketua Seksi Pidana Majelis Ilmiah Islamiyah Jakarta, mendukung uraian pendapat Prasaran dari Oemar Seno Adji terkait dengan pidana mati. Menurutnya, dalam hukum pidana yang baru diusulkan agar jenis hukuman pidana dicantumkan hukuman hudud dan qishash bagi kejahatan-kejahatan sesuai dengan Syariat Islam bagi umat Islam untuk dipakai Hakim dalam keadaan-keadaan yang istimewa.279 Selain produk hukum yang lahir di masa Demokrasi Terpimpin, diskursus mengenai pidana mati dikalangan ahli pidana terjadi dalam konteks upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pada titik ini, KUHP masih menjadi sentral bahasan, mengingat keberlakuannya di Indonesia yang pada perjalanan realitas sejarahnya menempatkan KUHP Indonesia merupakan salinan dari KUHP Belanda (dengan beberapa perubahannya). Atas hal itu, awal tahun enam puluhan telah muncul gagasan untuk mengubahnya dengan hukum pidana yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Melalui Seminar Hukum Nasional I yang dilaksanakan pada bulan Maret 1963, diterima suatu resolusi yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekasnya untuk diselesaikan.277 Pada Seminar Hukum Nasional Pertama 1963, dalam pokok bahasan hukum pidana, Oemar Seno Adji menjadi pemrasaran dengan mengambil tema Azas-Azas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana. Terkait dengan topik pidana mati Oemar Seno Adji sudah menginsafi sejak awal bahwa bahasan ini mengandung sisi kontroversial; "Pidana mati sering merupakan persoalan emosionil yang kadang-kadang tidak didasarkan atas pandangan "nuchter" lagi . Dan jikalau telah dibicarakan apakah yang menjadi tujuan dan fungsi pidana mati, maka ia dapat menimbulkan sikap yang kontroversiel." Namun menurutnya, dalam keadaan dimana kehidupan negara sangat dibahayakan, para abolisionis pun tidak menaruh keberatan terhadap pidana mati. Kesimpulan terkait dengan penerapan pidana mati ini, Oemar Seno Adji menyatakan "Maka, selama Pendapat serupa namun dalam posisi yang lebih kritis berasal dari Han Bing Siong, yang masih mempertanyakan gagasan pemarasaran yang hendak mempertahankan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia tanpa mempersoalkan apakah pidana mati itu adalah sesuai atau tidak dengan Pancasila. Han Bing Siong menyamakannya dengan para pembentuk undang-undang sewaktu menyesuaikan KUHP Hindia Belanda yang mungkin mempertahankan ketentuan-ketentuan yang dapat dikatakan bercorak tidak demokratis liberalistis dan kapitalistis tanpa mempersoalkan corak-corak itu melainkan dengan mengutamakan kegunaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam mempertahankan ketertiban hukum. Catatan kesimpulan dari Han Bing Siong adalah menyetujui sepenuhnya pandangan Oemar Seno Adji untuk masih mempertahankan pidana mati dalam hukum pidana nasional, selama negara masih masih bergulat dengan kehidupan politik dan ekonomi yang terancam oleh bahaya baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Namun di ujung bahasannya, Han Bing Siong menyatakan "artinya untuk sementara waktu saja!", menyetujui pula bahwa pidana mati harus dipandang sebagai tindakan pengecualian saja terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang berat sifatnya. Dalam pembinaan hukum nasional nantinya harus diadakan peninjauan kemabali ketentuan-ketentuan yang ada sekarang yang mengandung ancaman pidana mati. 280 Jelas kiranya pada masa Demokrasi terpimpin produk hukum/legislasi dan gagasan-gagsan mengenai pidana mati masih belum bergerak dari posisi fundamentalnya yang berakar dari KUHP Hindia Belanda yang dikuatkan dengan konteks dinamika politik ekonomi 277 Lihat Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana Asas Hukum sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, (Bandung: Armico, 1995), hlm. 59-63. Pada tahun 1964 keluarlah Konsep Rancangan Undang-undang tentang Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia yang dimaksudkan untuk menggantikan Pasal 1 hingga Pasal 103 KUHP. Lebih jauh menurut Prof Soedarto, usaha pembaruan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada tiga alasan; yakni pertama, alasan politis yang dilandasi oleh pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia yang merdeka itu harus memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri, demi kebangaan nasional. Kedua, alasan sosiologis yang menghen- daki adanya hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan agama bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, alasan praktis yang didasarkan pada realitas bahwa teks resmi KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Bahasa Belanda, yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan beraneka ragam. Penerjemahan tersebut memungkinkan adanya penyimpangan dari makna teks aslinya. 278 Oemar Seno Adji, Cakupan Prasaran Azas-Azas Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Seminar Hukum Nasional Pertama Tahun 1963 Buku ke IV, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manu- sia, 2003), hlm. 18 -19. 279 A. Kasman Singodimedjo, Bahasan Umum mengenai Pemrasaran Asas-Asas tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, dalam Seno Adji, Ibid., hlm. 64. 280 Han Bing Siong, Azas-Azas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Pembahasan Umum pada Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963, hlm. 89 dan 111-118. 98 99
dalam negeri saat itu yang membutuhkan kestabilan dan pemerintah yang berkuasa kuat memegang kendali kehidupan politik bernegara. 3.7 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pada Zaman Orde Baru (1966-1998): Demi Stabilitas Negara Secara umum, merujuk pada berbagai produk hukum yang dibentuk pada masa Orde Baru, karakter produk hukum pidana yang dihasilkan tidak terlepas dari sifat dan karakter otoritarian dari kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, politik hukum yang dilakukan adalah model pembentukan regulasi yang keras, di antaranya melalui pembentukan hukum pidana dan penerapan hukuman mati. Awal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan disahkannya Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 22 Februari 1967 berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.281 Kemudian, Soeharto menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968 yang dikukuhkan melalui Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.282 Pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional sebagai komponen utama dalam program politiknya. Untuk mencapai stabilitas nasional tersebut, maka dikembangkan konsensus utama yaitu kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus utama ini bisa disahkan melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.283 Stabilitas nasional dan pernyataan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan bagian utama dari politik hukum yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut. Politik hukum dalam konteks ini dipahami sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.285 Pernyataan kehendak tersebut lalu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk tujuan dan alasan tertentu dan menerjemahkannya ke dalam suatu rumusan hukum.286 Bahwa politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, sehingga politik hukum pidana mengandung arti keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.287 Karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.288 Perkembangan politik hukum khususnya politik hukum pidana yang dikeluarkan pada masa tertentu sangat bergantung pada karakter dan konfigurasi politik yang terjadi pada masa tersebut.289 3.7.1 Legislasi Psikotropika dan Hukuman Mati Pengaturan tentang obat-obatan di Indonesia sejak lama sudah dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Batavia, atau sekarang Jakarta, yang sudah lama dikenal sebagai surganya para penikmat candu. Sejak pertengahan abad ke 17, Batavia telah menjadi pusat perdagangan opium dari VOC. Di samping perdagangan resmi yang dilakukan VOC, perdagangan gelap opium terjadi dengan jumlah dan nilai perdagangan yang fantastis. Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan politik hukum yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas nasional tersebut, pemerintahan Presiden Soeharto juga telah mengubah berbagai peraturan yang dirasakan tidak sesuai dengan semangat Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 dengan mengeluarkan UU No 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.284 Melalui UU ini, berbagai peraturan yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno lalu diperbaiki dan tetap berlaku sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Untuk menghadapi perdagangan gelap opium tersebut, pada 30 November 1745, Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem van Imhoff mendirikan De Sociëteit tot den Handel in Amfioen (Masyarakat Perdagangan Opium) atau lebih dikenal Amfioensociëteit (Masyarakat Opium) dengan tujuan untuk melakukan monopoli perdagangan opium untuk kepentingan VOC. Tapi perdagangan gelap Opium ternyata tetap berjalan tanpa halangan.290 Diperkirakan, dalam tahun 1619-1799, tiap tahun VOC memasok rata-rata 281 Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencanutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. 282 Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 Tahun 1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. 283 Indonesia, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 284 Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. 285 Teuku Mohamad Radie, Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasonal, Prisma No. 6 Tahun ke II, Desember 1973, hlm. 4. 286 Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005, hlm. 24. 287 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 153. 288 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 161 289 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gamamedia, 1999), hlm. 6 290 Martijn Burger, The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century, diakses pada 28 September 2017. 100 101
56 ton candu ke Pulau Jawa dan dari perdagangan candu ini pemerintah Hindia Belanda menarik pajak perdagangan candu. Pajak perdagangan candu merupakan penghasilan paling besar bagi Pemerintah Hindia Belanda.291 Perdagangan opium meningkat pada 1800-an dan terus meningkat sampai akhir abad ke 19. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda bahkan memberlakukan lisensi kepada swasta untuk memperdagangkan opium dan menarik pajak dari perdagangan Opium. Pajak perdagangan Opium bisa mencapai 26 juta Gulden.292 Bahan-Bahan Berbahaya dan Staatsblaad No. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras. Kedua regulasi ini pada dasarnya mengatur secara ketat peredaran obat - obatan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan jiwa dan tubuh. Sementara aspek pidananya tentang obat-obatan ini tetap mengacu pada ada KUHP, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 204298 dan Pasal 205 KUHP299. Pada masa kemerdekaan hingga lahirnya UU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika, peraturan pada masa Hindia Belanda ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan di UUD 1945. Pabrik candu pertama dibangun pada 1894 di Struiswljk (Gang Tengah, Jakarta) dan di Meester Cornells alias Jatinegara, pembangunan pabrik tersebut tak mampu memenuhi kebutuhan akan candu yang melonjak cepat. Pada 1901, sebuah pabrik candu modem yang dilengkapi jalur kereta api dibangun di Kramat, Jakarta Pusat. Jalur kereta api ini menghubungkan kawasan pabrik ini dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Pabrik ini mengolah 100 ton candu kasar dari Benggala menjadi 70 ton candu isap bahkan kemudian di tahun 1914 meningkat menjadi 100 ton.293 Di Jawa, Oei Tiong Ham, menjadi raja candu terakhir yang sukses mendirikan imperium bisnis terbesar yang pertama di Asia Tenggara.294 Situasi ini memberikan tekanan kepada pemerintah Belanda untuk melarang penggunaan opium di koloninya.295 Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika di Indonesia telah ada sejak berlakunya Verdoovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini merupakan peraturan yang dikonsolidasi untuk pertama kalinya. Peraturan ini juga merupakan pelengkap dari peraturan persiapan opium yang disahkan melalui Opium Verpakking Bepalingen (Staatsblaad No. 514 Tahun 1927).296 Ketentuan ini merupakan bagian dari implementasi Konvensi Opium Internasional, sebuah kesepakatan internasional pertama tentang pengawasan obat-obatan internasional yang disahkan di Den Haag Belanda, pada 23 Januari 1912 yang ditandatangani oleh Jerman, Amerika Serikat, China, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Belanda, Persia, Portugal, Rusia, dan Siam.297 3.7.1.1 Menuju UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Tumbuhnya perekonomian Indonesia berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini diikuti oleh peningkatan konsumsi narkotika untuk rekreasi.300 Di samping peningkatan kesejahteraan, kemudahan komunikasi dengan masyarakat di luar Indonesia juga diduga menjadi pendorong maraknya penggunaan narkotika ini.301 Untuk mengatasi masalah narkotika, pada 1971, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari Instansi yang bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran yang berkenaan dengan Masalah Penanggulangan Narkotika. Inpres 6/71 ini diberikan kepada Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) untuk mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran- pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.302 Persoalan narkotika ini mendapat perhatian yang serius. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan menyebut, narkotika sebagai salah satu capaian dalam arah pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan kesehatan. Sebelum pengakuan kedaulatan, pemerintah Hindia Belanda melalui Wakil Tinggi Mahkota Belanda sempat mengesahkan Staatsblaad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi "Usaha - usaha meningkatkan perbaikan kesehatan rakyat ditujukan kepada ..., 291 Kerta Rahayu Ucu, Pabrik Candu, Republika, 3 Januari 2016, diakses pada 28 September 2017. 292 Dany Putra, Opium di Tanah Jawa, Sinar Harapan.co, 18 September 2014, diakses pada 13 Oktober 2017. 293 Tim Viva, Ternyata Dulu Gedung Fakultas Kedokteran UI Pabrik Opium, Viva, 13 Mei 2015, diakses pada 28 September 2017. 294 Mahandis Yoanata Thamrin, Oei Tiong Ham, Sang Raja Candu Terakhir, National Geographic Indonesia, diakses pada 13 Oktober 2017. 295 Tim Lindsey dan Pip Nicholson, Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore, Vietnam, (Oxford: Hartpublshing, 2016), hlm. 43. 296 Ibid., hlm. 47. 297 UN Chronicles, The Beginning of International Drug Control, diakses pada 28 September 2017. 298 Pasal 204 KUHP: (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana pen- jara paling lama lima belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan rang mati, maka Yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 43, 206, 336, 338, 386, 486, 501.) 299 Pasal 205 KUHP: (1) (sebagaimana diubah dengan UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya leh rang yang membeli atau yang memperleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan rang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (3) Barang itu dapat disita. (KUHP 35, 39, 41, 43, 206, 359 dst., 386.). 300 Lindsey dan Nicholson, op. cit, hlm. 44. 301 Petrik Matanasi, Kisah Narkoba di Jakarta Tempo Dulu, Tirto.id, 2017, lu-ciWb>, diakses pada 13 Oktober 2017. 302 Indonesia, Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971. 102 103
melindungi rakyat terhadap bahaya narkotika dan penggunaan obat - obatan lain yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku,..." 303 Sejalan dengan penegasan yang telah disampaikan oleh MPR, Presiden lalu mengirimkan Surat dengan No R.05/P.U./VI/1976 tertanggal 3 Juni 1976 ke DPR mengenai RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan protokolnya serta RUU tentang Narkotika.304 kemungkinan untuk mengimpor, mengekspor, menanam, memelihara narkotika bagi kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, yang memang secara secara faktual narkotika masih dibutuhkan untuk pengobatan.315 Selain itu, UU ini juga membuka kemungkinan para pecandu narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi. Namun, UU No 9 Tahun 1976 dianggap masih memiliki kelemahan untuk mengatasi kejahatan psikotropika. Dalam RUU yang disampaikan oleh pemerintah, ada dua perbuatan yang diancam pidana mati yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) jo Pasal 36 ayat (4) huruf a dan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 36 ayat (5) huruf a sepanjang bukan terkait dengan tanaman koka atau ganja.305 UU No 9 Tahun 1976 memiliki beberapa ciri khusus yaitu:316 a. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika. b. Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci. Dalam pandangan pemerintah, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada 14 Juni 1976, salah satu pokok pikiran kenapa hukuman yang amat berat diancamkan dalam pidana narkotika adalah mengenai kekhawatiran bahwa narkotika akan menjadi sarana untuk melukan subversi.306 Karena itu penyelundup dan pengedar dianggap wajar jika dijatuhi hukuman berat untuk memberikan efek pencegahan yang tinggi kepada masyarakat.307 Pandangan bahwa narkotika sebagai sarana subversi ini setidaknya disetujui oleh Fraksi Karya Pembangunan,308 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia,309 Fraksi Persatuan Pembangunan,310 dan Fraksi ABRI.311 c. Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya. d. Acara pidananya bersifat khusus. e. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika. f. Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika. g. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP. h. Ancaman pidananya lebih berat Dari penjelasan ini, dicantumkannya pidana mati sesungguhnya merupakan jawaban atas keresahan dari pemerintah akan kemungkinan tindak pidana narkotika digunakan sebagai salah satu sarana penting untuk melakukan subversi. Suatu pandangan yang lalu diamini oleh seluruh Fraksi di DPR.312 Meski demikian pemerintah juga menolak usulan memasukkan pidana subversi ke dalam RUU ini.313 Akhirnya, pada 2 Juli 1976, DPR menyetujui RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan RUU Narkotika untuk menjadi UU tentang Narkotika.314 UU ini membuka Munculnya UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961 dan Protokol Perubahan Tahun 1972,317 yang diratifikasi Indonesia pada 3 September 1976.318 Konvensi ini memperkenalkan dimulainya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam konvensi ini dan dikategorikan sebagai kejahatan serius.319 Konvensi tersebut juga meminta dilakukan kriminalisasi, namun hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan tersebut dibatasi hanya dapat dikenakan pemenjaraan atau bentuk-bentuk lain dari perampasan kemerdekaan. 303 Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/1973, hlm. 27. 304 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik IndonesiaI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, hlm. 11. 305 Ibid, hlm. 20 dan 23 306 Ibid, hlm. 39 307 Ibid, hlm. 41 308 Ibid, hlm 47 309 Ibid., hlm. 54 310 Ibid., hlm. 65 311 Ibid., hlm. 71 312 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Penjelasan Umum. 313 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, op.cit., hlm. 81. 314 Ibid., hal 118 Meski Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961 hanya memperkenalkan narkotika sebagai kejahatan serius dan tidak memperkenalkan pidana mati, UU No. 9 Tahun 1976 justru memperkenalkan pidana mati sebagai bagian dari rezim pemidanaan dalam pengaturan narkotika di Indonesia. Ada dua perbuatan yang dapat diancam dengan pidana mati yang keduanya diatur dalam Pasal 23 ayat (4) jo Pasal 36 ayat (4) huruf b dan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 36 ayat (5) huruf b. 315 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Bagian Menimbang huruf a. 316 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 164 317 Majelis Umum PBB, 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, A/RES/3444, 9 Desember 1975. 318 Daftar Negara-Negara yang meratifikasi Single Konvensi ini dapat dilihat di diakses pada 28 September 2017. 319 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Pasal 36. 104 105
Pasal 23 ayat (4) jo Pasal 36 ayat (4) huruf b: masyarakat dalam penegakan hukumpsikotropika; (ii) tujuan law and order (ketertiban hukum); dan (iii) tujuan social order (ketertiban umum).325 Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya. Sejalan dengan pembentukan UU Narkotika, UU No 5 Tahun 1997 juga tidak bisa dipisahkan dari upaya ratifikasi Indonesia terhadap dua konvensi utama tentang psikotropika, yaitu: a. Convention on Psychotropic Substances Tahun 1971,326 yang diratifikasi melalui UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances.327 Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 36 ayat (5) huruf b: Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya. Penerapan kebijakan hukum pidana pada masa ini dianggap masih terlampau umum dan memiliki pengertian yang luas, antara lain: (i) tidak mengutarakan pengertian tentang penggolongan obat - obatan psikotropika; (ii) hanya dapat dikenakan terhadap pengedar, produsen, pengimpor, dan penyelundup; dan (iii) tidak menguraikan batasan ukuran kepemilikan psikotropika dan jenis-jenisnya.320 UU ini dianggap tidak mengatur secara spesifik tentang psikotropika dan hanya dianggap hanya berfokus pada narkotika yang mengandung cannabis, coca, dan opium.321 b. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance Tahun 1988,328 yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicet Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance.329 Namun, UU No. 5 Tahun 1997 kembali mengatur hukuman mati yang tidak sejalan dengan dua Konvensi International terkait. Dalam Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961 dan Convention on Psychotropic Substances Tahun 1971 hanya memperkenalkan psikotropika sebagai kejahatan dan tidak memperkenalkan pidana mati, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) huruf menyatakan: "Subject to its constitutional limitations, each Party shall treat as a punishable offence, when committed intentionally, any action contrary to a law or regulation adopted in pursuance of its obligations under this Convention, and shall ensure that serious offences shall be liable to adequate punishment, particularly by imprisonment or other penalty of deprivation of liberty." Sementara itu, penindakan terhadap kejahatan-kejahatan terkait dengan psikotropika dilakukan dengan menggunakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Demikian pula dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance Tahun 1988 yang hanya memperkenalkan psikotropika sebagai kejahatan dan tidak memperkenalkan pidana mati. Pasal 3 ayat 4 huruf a Konvensi tersebut menyatakan: 1. Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP; 2. Pasal 102 UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;322 dan 3. Pasal 80, Pasal 81 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf e, dan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan323 "Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation." Berdasarkan sejumlah kelemahan tersebut, maka khusus untuk psikotropika dibentuk ketentuan yang terpisah dari narkotika melalui UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.324 Secara umum, ada tiga tujuan yang hendak dicapai dengan pengesahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu: (i) tujuan Rekayasa sosial dengan mengikutsetakan Pasal 59 ayat (2) UU No 5 Tahun 1997 menentukan perbuatan yang diancam pidana mati yaitu perbuatan yang memiliki sifat terorganisir. 320 Murtiningsih, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 125 321 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Pasal 1. 322 Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 323 Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 324 Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 325 AR Sujono dan Boy Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31. 326 Majelis Umum PBB, 1971 Convention on Psychotropic Substances, A/RES/3443, 9 Desember 1975. 327 Lihat Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances. 328 Dewan Ekonomi dan Social PBB, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanc- es, 19 Desember 1988. 329 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicet Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance. 106 107
(1) Barangsiapa: pembentukan hukum pada masa itu.332 a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, Belanda yang telah menghapuskan pidana mati dalam KUHP sejak Tahun 1870 menyimpangi Asas Konkordansi yang menghasilkan KUHP sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Sejumlah alasan digunakan sebagai pembenar mengapa penyimpangan ini dilakukan, yakni: (i) daerahnya luas dan terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga perlu adanya sanksi pidana yang menakutkan; (ii) jumlah polisi untuk wilayah yang begitu luas sangat terbatas, sehingga untuk menakut-nakuti diperlukan ancaman pidana mati; dan (iii) setelah Indonesia merdeka, pidana mati juga masih diperlukan dan dipandang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu diperlukan oleh suatu negara berkembang.333 (2) e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Pandangan yang dipakai Pemerintah Kolonial tersebut hampir mirip dengan politik hukum pidana dalam UU Psikotropika. UU ini bermaksud untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (generale prevantie) maupun menaku-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie). Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.334 Secara umum, dari perspektif politik hukum pidana, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menunjukkan: (i) menguraikan secara rinci tentang obat psikotropika; (ii) semua pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dijerat; dan (iii) adanya hukuman yang cukup berat yang diharapkan pelaku menjadi jera sehingga mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan psikotropika.330 3.7.1.2 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Pidana mati dipandang sebagai jenis pidana yang tepat karena jenis pidana ini merupakan hukuman pidana yang terberat dari semua jenis hukuman pidana. Pidana mati dikemukakan hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang diserang dan perbuatan- perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar atau mempunyai akibat-akibat yang berpengaruh besar terhadap perikehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional.335 Psikotropika Pemberlakuan pidana mati dalam masa Orde Baru dalam UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diteruskan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terlepas dari konfigurasi politik hukum pidana yang dianut oleh pemerintahan Orde Baru. Watak pemerintahan Orde Baru yang konservatif dan cenderung represif, menekan, dan intervensionis pada dasarnya menghasilkan suatu produk hukum yang cenderung represif dan otoriter. Tujuan utama produk hukum tersebut adalah untuk memperbesar kekuasaan dan tujuan-tujuan subyektif dari pemegang kekuasaan.331 Pada akhirnya efek jera dengan hukuman yang sangat berat, termasuk pidana mati, menjadi sasaran untuk mencapai tujuan dari pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1997 yaitu mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan psikotropika. Dari temuan yang ada, ketentuan hukum yang ada sebelum diberlakukannya UU No 5 Tahun 1997 dipandang tidak membuat jera dan dapat mendidik pengedar dan adanya gejala hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatannya dibandingkan akibat yang diderita oleh korban.336 Dengan kata lain, sasaran dari pidana mati ini tidak hanya terhadap terpidana Penggambaran politik hukum yang berlaku pada masa Orde Baru sesungguhnya sesuai dengan penggambaran politik hukum berlaku pada masa kolonial. Pada masa kolonial, perhatian dan pertimbangan pada keamanan daerah jajahan menjadi kunci utama dari 330 Murtiningsih, op.cit., hlm. 131. 331 Rusli Muhammad, Reformasi Kekuasaan Kehakiman: Studi Sinkronisasi UUD dan UU No 14 Tahun 1970, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No 1 , 1998, hlm. l5. 332 Sahetapy, Ancaman..., op.cit., hlm. 350. 333 Syamsul Hidayat dan Hasan Asy'ari, Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba, Jurnal IUS Vol. 1 No 3, 2013, hlm. 519. 334 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 18. 335 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 32. 336 Murtiningsih, op. cit, hlm. 126-127. 108 109
mati namun juga bagi terpidana yang tidak terkena vonis pidana mati. Karena itu, pidana mati bertujuan sebagai penekan laju kriminalitas yang tinggi yang pada akhirnya masyarakat menjadi tentram dan aman. of Aerial Navigation atau Konvensi Paris Tahun 1919.341 Perjanjian ini bertujuan untuk menangani seluruh seluk beluk yang terkait dengan navigasi udara internasional di antara negara-negara yang berbeda secara politik. Perjanjian ini mengakui sejumlah prinsip penting, yaitu:342 Dalam perkembangannya, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga tidak memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan dan UU ini dianggap sudah tidak lagi mampu untuk mengatasi peredaran gelap psikotropika di Indonesia. Hal ini terlihat dari alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah ketika hendak memperbarui No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemerintah mengharapkan adanya sanksi yang lebih berat, dengan alasan: (i) tingkat bahaya dan perluasan/penyebaran psikotropika cenderung meningkat tajam; (ii) kerugian akibat penyalahgunaan psikotropika cenderung meningkat; (iii) psikotropika lebih mudah diperoleh baik melalui apotek, toko-toko obat atau pasar- pasar obat lainnya tanpa harus resep dokter; (iv) sanksi dalam UU ini tidak menimbulkan efek jera; dan (v) ketentuan sanksi pidana harus menyebutkan sanksi minimal, supaya tidak ada disparitas yang terlalu besar antara ancaman hukum dengan hukuman yang dijatuhkan dan sanksi maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.337 Selain itu, secara spesifik keinginan untuk mempertahankan pidana mati juga muncul terutama untuk pengedar disebabkan karena para pengedar dianggap mencari keuntungan dengan menyengsarakan orang lain, merugikan masyarakat, dan masa depan bangsa dan negara.338 3.7.2 Hukuman Mati terkait Pengaturan Kejahatan Penerbangan Sipil Dalam sejarahnya, pengaturan tentang penerbangan sipil sejalan dengan perkembangan dan migrasi manusia. Kondisi ini memicu perkembangan teknologi baru yang memudahkan perpindahan manusia dengan penggunaan pesawat udara. Pioner penerbangan yang dikenal oleh umat manusia adalah Wright Bersaudara (Wright Brother) yang berhasil memulai penerbangan bertenaga dan terkontrol yang pertama di Kill Devil Hills, North Carolina, empat mil (8 km) selatan Kitty Hawk, North Carolina pada 17 Desember 1903.339 Penerbangan perdana ini memicu lahirnya industri penerbangan komersial pertama kali dan pada pada 1914, seorang pengusaha bernama Percival Fansler membuka layanan udara regular antara Tampa dan St. Petersburg.340 Perkembangan tersebut memicu munculnya perjanjian internasional pertama di bidang penerbangan internasional, yang dikenal sebagai Convention Relating to the Regulation 1. Setiap negara memiliki kedaulatan mutlak atas wilayah udara yang berada di wilayah dan perairannya. Oleh karena itu, sebuah negara berhak untuk menolak masuk dan mengatur penerbangan (baik asing maupun domestik) ke dalam dan melalui wilayah udaranya. 2. Setiap negara harus menerapkan peraturan wilayah udara secara sama dan tanpa perbedaan yang beroperasi di wilayah udara tersebut, dan membuat peraturan sedemikian rupa sehingga kedaulatan dan keamanannya dihormati sambil mem- berikan kebebasan bergerak. 3. Pesawat yang dikontrak harus diperlakukan sama di mata hukum masing-masing negara. 4. Pesawat harus didaftarkan ke sebuah negara, dan mereka memiliki kewarganeg- araan negara tempat mereka terdaftar. Setelah Konvensi Paris 1919, muncul Pan American Convention on Commercial Aviation atau yang lebih dikenal sebagai Kovensi Havana Tahun 1928.343 Konvensi Havana mengatur secara eksklusif mengenai pesawat terbang pribadi dan menetapkan prinsip dasar dan peraturan untuk lalu lintas udara, dengan mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas teritorinya. Konvensi ini juga memuat klausul yang memungkinkan perusahaan penerbangan milik Amerika Serikat untuk mengoperasikan layanan dengan bebas di Amerika Utara dan Selatan. Dengan semakin tumbuhnya industri penerbangan komersial yang beroperasi secara internasional pada 1920-an, ada kebutuhan untuk mengatur munculnya kasus-kasus kerusakan dan kehilangan kargo serta kasus-kasus kematian atau cedera yang diderita penumpang pesawat atau bahkan kerugian untuk keterlambatan dalam pengangkutan penumpang, barang bawaan, atau barang komersial. Untuk itu, muncul perjanjian internasional yang dikenal sebagai Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air yang ditandatangani di Warsawa pada 1929 dan dikenal sebagai Konvensi Warsawa.344 Ketiga konvensi ini lalu digantikan oleh Convention on International Civil Aviation yang 337 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2008, hlm. 35. 338 Ibid. 339 The Wrights Brothers: The Invention of Aerial Age, Li- hat juga Airplanes that transform Aviation, tion-46502830/?all>, diakses pada 29 September 2017. 340 100 Years of Commercial Flight, diakses pada 29 September 2017. 341 Lihat Konvensi Paris 1919 atau the Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, diakses pada 29 September 2017. 342 Ibid. 343 Lihat Commercial Aviation (Inter-Americans), Convention, 20 Februari 1928, bevans/m-ust000002-0698.pdf>, diakses pada 29 September 2017. 344 Lihat Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Warsaw Convention), 12 Oktober 1929, diakses pada 29 September. 110 111
ditandatangani oleh 52 negara pada 7 Desember 1944 yang dikenal sebagai Konvensi Chicago Tahun 1944. Perjanjian internasional ini menjadi dasar bagi standar dan prosedur untuk penerbangan internasional secara damai yang bertujuan untuk pengembangan penerbangan sipil internasional dengan menjamin keselamatan penerbangan sipil internasional, pembangunan layanan transportasi udara berdasarkan persamaan kesempatan dan dioperasikan dengan baik dan ekonomis, dan menambah keselamatan dalam penerbangan internasional.345 dengan penerbangan sipil juga berkembang. Dalam Konvensi Tokyo yang diatur adalah perbuatan yang di dalam pesawat udara.350 Dalam Konvensi The Hague yang jadi titik berat pengaturan adalah penguasaan pesawat udara,351 dan dalam Konvensi Montreal yang diatur adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan.352 Pasal 2 Konvensi The Hague dan Pasal 3 Konvensi Montreal telah meminta negara-negara peserta melakukan kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan yang diatur oleh Konvensi The Hague dan Konvens Montreal dengan ancaman pidana yang berat (severe penalties). Tak lama setelah disahkannya Konvensi Chicago 1944, terjadi kejadian perkelahian di dalam pesawat terbang yang dikenal dengan kasus USA v. Cordova. Kasus ini bermula dari perkelahian antara Cordova dan Santano karena kedua penumpang tersebut mabuk. Machada, kapten pilot, berupaya melerai perkelahian tersebut namun Cordova tidak dapat dikendalikan dan menyerang Machada serta seorang pramugari bernama Santiago. Pesawat mengalami kemiringan dan hilang keseimbangan karena para penumpang berusaha melihat kejadian tersebut dan berkumpul di bagian ekor pesawat. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, pesawat sedang dalam keadaan terbang di atas Samudra Atlantik. Di Pengadilan Distrik New York, Cordova dan Santano dibebaskan karena hukum Amerika Serikat tidak dapat menjangkau kasus tersebut. Hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena perbuatan tersebut terjadi di dalam pesawat dan di atas laut bebas, karena tidak dapat dipastikan pengadilan manakah yang berwenang untuk menghukum perbuatan tersebut.346 Karena kejadian-kejadian yang membahayakan keselamatan penerbangan mulai marak, maka muncul 3 perjanjian internasional yang penting sebagai kelanjutan dari Konvesi Chicago yaitu: 1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963 (Konvensi Tokyo Tahun 1963)347; 2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970 (Konvensi The Hague Tahun 1970)348; dan 3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971 (Konvensi Montreal Tahun 1971)349. 3.7.2.1 Hukuman Mati dalam Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan Dalam konteks Indonesia, kejahatan penerbangan yang tercatat dalam konteks pembajakan pesawat udara terjadi pada 1972. Dalam penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta, seorang pemuda bernama Hermawan mengancam pilot pesawat Merpati Nusantara Airlines untuk menerbangkan pesawat ke Jogjakarta dan dia dikabarkan membawa granat tangan dan meminta tebusan Rp. 1.000.000,00. Dalam kejadian tersebut, Hermawan ditembak mati oleh Pilot pada saat pesawat telah mendarat di Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta.353 Peristiwa ini memicu perdebatan, karena pada saat peristiwa itu terjadi pembajakan pesawat udara belum menjadi bagian dari hukum pidana nasional354 Karena itu pada Tahun 1976, Pemerintah dan DPR meratifikasi Konvensi Tokyo, Konvensi The Hague, dan Konvensi Montreal melalui UU No. 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.355 Pada saat itu pemerintah mengakui bahwa pengesahan ketiga konvensi itu akan menjadi dasar penyusunan peraturan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan penerbangan. Pengesahan ketiga konvensi tersebut juga dilatar belakangi meningkatnya angka peristiwa kejahatan penerbangan dan kekhawatiran akan terjadinya kejahatan penerbangan juga dapat terjadi di Wilayah Negara Republik Indonesia ataupun terjadi terhadap warga negara/Subyek Hukum Indonesia.356 Pemerintah mengakui perlunya pemidanaan yang berat terhadap kejahatan penerbangan, yang rupanya sesuai dengan pengaruh Pasal 2 Konvensi The Hague dan Pasal 3 Konvensi Montreal yang meminta agar ada ancaman pidana yang berat. Dalam ketiga konvensi ini, pertumbuhan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang terkait 345 Lihat Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 7 Desember 1944, tions/pages/doc7300.aspx>, diakses pada 29 September 2017. 346 United States v. Cordova, Lihat juga Djoko Prakoso, Tin- dak Pidana Penerbangan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10. 347 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963, Conv1-english.pdf>, diakses pada 29 September 2017. 348 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970 pdf>, diakses pada 29 September 2017. 349 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971, conventions/Conv3.pdf>, diakses pada 29 September 2017. Selepas pengesahan ketiga konvensi penting tersebut, pemerintah dan DPR lalu 350 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963, Pasal 11. 351 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970, Pasal 1. 352 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971, Pasal 1. 353 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2. 354 Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, Bagian menimbang huruf c. 355 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. 356 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1976, Penjeasalan Umum. 112 113
menyetujui UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan. Sejumlah hal pokok yang penting dalam UU ini, yaitu:357 1. Perluasan asas territorial (Pasal 3 KUHP) dan penambahan asas universalitas (Pasal 4 angka 4 KUHP). 2. Penambahan 3 ketentuan baru yaitu Pasal 95a, 95b, dan 95c. 3. Penambahan bab baru yaitu Bab XXIXA KUHP yang terdiri dari Pasal 479 a sampai dengan Pasal 479r. 3.7.2.2 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 4 Tahun 1976 Dalam suasana rezim orde baru yang konservatif dan represif, produk hukum yang dihasilkan juga akan menghasilkan ketentuan-ketentuan dengan semangat yang sama. Dalam konteks UU No. 4 Tahun 1976, pengaruh ketiga konvensi internasional yang meminta agar negara-negara peserta melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam ketiga konvensi tersebut relatif mempengaruhi pembentukan UU No. 4 Tahun 1976. Tabel 3.4 Pasal-Pasal Hukuman Mati dalam UU No. 4 Tahun 1976 Pasal Ketentuan Pasal 479 k (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf i dan Pasal 479 j itu: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama- sama; sebagai kelanjutan permufakatan jahat; dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; mengakibatkan luka berat seseorang; mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. b. c. d. e. f. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pi- dana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pengaruh tersebut tidak hanya pengaruh dalam mengadopsi prinsip-prinsip atau kaidah hukum yang diatur dalam perjanjian internasional namun juga dari ancaman pidana yang diminta dalam perjanjian internasional tersebut. Pengaruh Pasal 2 Konvensi The Hague dan Pasal 3 Konvensi Montreal yang meminta agar ada ancaman pidana yang berat, terlihat dalam Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1976 yang menyatakan "kejahatan penerbangan ini perlu diberikan ancaman pidana yang berat."358 Dari sisi ancaman pidana yang berat, ancaman sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 1976 adalah pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara. Pidana kurungan dan denda tidak dirumuskan sebagai bagian dari ancaman pidana dalam UU ini dikarenakan pada sangat berbahayanya perbuatan yang terkait dengan keselamatan penerbangan.359 UU No. 4 Tahun 1976 mengatur adanya pidana mati dalam kejahatan-kejahatan penerbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 479 k dan Pasal 479 o. Pasal 479 o (1) (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. Mengakibatkan luka berat bagi seseorang. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pi- dana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun Masalah ancaman pidana mati dalam UU No 4 Tahun 1976 ketepatan dalam menafsirkan "severe penalties" sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah perjanjian internasional. Bahwa terminologi "severe penalties" memang tidak cukup dirumuskan dalam Konvensi The Hague dan Konvensi Montreal tidak dirumuskan. Namun, negara-negara peserta Konvensi The Hague dan Konvensi Montreal umumnya menerapkan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun.360 Terminologi "severe penalties" sendiri umumnya terkait dengan kejahatan-kejahatan serius dan dari titik yang umum, setiap negara memiliki definisi yang berbeda untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan kejahatan serius. 357 Soedarto, op.cit., hlm. 16. 358 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi The Hague dan Pasal 3 Konvensi Montreal yang menyebutkan "severe penalties". 359 Prakoso, Tindak..., op. cit., hlm. 72. 360 Elmar Maria Giemulla dan Ludwig Weber, International and EU Aviation Law: Selected Issues, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2011), hlm. 290. 114 115
Dalam konteks Indonesia terminologi "severe penalties" yang kemudian oleh Pemerintah dirumuskan dengan frasa "ancaman pidana yang berat" sebagaimana dalam UU No 4 Tahun 1976.361 Keterangan Pemerintah dalam pembentukan UU No. 4 Tahun 1976 menyebut bahwa beratnya ancaman pidana ini karena perbuatan yang diatur dalam UU ini, yakni gangguan terhadap keselamatan pesawat udara dan ketenangan dalam pesawat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar dan langsung.362 Adanya pemberatan ancamanan pidana termasuk diadopsinya pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479k dan Pasal 479o KUHP, menurut pemerintah dikarenakan bahaya yang besar yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materil dan jiwa namun juga kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan bandara.363 Relasi antara kebijakan hukuman mati dan transisi dapat disorot melalui keharusan utama transisi yang berpijak pada nila-nilai demokratisasi, negara berdasarkan hukum (rule of law), keamanan, dan keadilan transisional. Hal ini berkaitan dengan erat dengan cara pemerintah baru memahami hukuman pidana.365 Keruntuhan rezim otoriter merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya penggunaan hukuman mati di Asia juga dunia. Johnson mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, yang meliputi: (1) kepemimpinan dari elit politik; (2) runtuhnya rezim otoritarian; (3) meningkatnya pembangunan ekonomi; dan (4) gerakan hak asasi manusia internasional. 366 3.8 Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pasca Reformasi 1998 3.8.1 Keadilan Transisi: Momentum yang Terlewat dalam Pemajuan dan Penegakan HAM Memasuki masa reformasi sejak tahun 1998, Indonesia dihadapkan pada era transisional dari rezim Orde Baru yang otoriter dan represif menuju pada era yang lebih demokratis. Periode transisional menuju demokrasi ini ditandai dengan berbagai agenda pembangunan supremasi hukum melalui reformasi hukum dan perlindungan HAM. Oleh karenanya, periode ini sesungguhnya masa dimana pembangunan hukum dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk melakukan koreksi atas penghapusan hukuman mati sebagai bentuk koreksi dari warisan kebijakan dan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan agenda demokrasi, rule of law dan perlindungan HAM warga negara. Keadilan transisional (transitional justice)367 telah muncul dalam dua dekade terakhir yang dibangun melalui pengalaman beberapa negara, terutama di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Afrika, dalam rangka mengembangkan norma-norma baru di tingkat internasional, berdasarkan hak atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Apabila diletakkan dalam konteks kemunculan pertama kali konsep ini yang bertepatan dengan momentum peletakan fondasi demokrasi baru setelah kediktatoran di Amerika Latin, maka konsepsi keadilan transisional utamanya berkaitan dengan HAM generasi pertama, yaitu pelanggaran hak-hak sipil dan politik.368 Secara khusus, berkaitan dengan kejahatan berat seperti pembunuhan ekstrajudisial yang masif atau sistematis, penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan, dan penyiksaan.369 Keadilan transisional saat ini beroperasi dalam banyak konteks yang sangat beragam dan berbeda dengan kasus klasik Amerika Latin dan Eropa Timur. Dengan demikian, banyak negara yang menerapkan keadilan transisional tidak hanya untuk menanggapi peristiwa ketika masyarakat menghadapi pelanggaran HAM lalu, namun mereka juga harus berdamai dengan perbedaan etnis, agama, atau bahasa yang mungkin merupakan akar dari pelanggaran tersebut.370 Kondisi transisional di Indonesia tidak terlepas dari konteks gerakan menuju era penghapusan hukuman mati (age of abolition) merupakan salah satu kecenderungan global yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam era ini institusi yang dulunya yang tidak bermasalah, yang secara universal dianut, kemudian secara cepat beralih dianggap menjadi pelanggaran HAM yang dilarang secara universal. Dalam konteks perubahan yang demikian, penghapusan hukuman mati secara de facto dan de jure bertepatan dengan pergeseran global menuju demokrasi, yang bertepatan dengan gelombang ketiga demokratisasi.364 361 Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian den- gan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan pada 2 Februari 1976, Prakoso, Tindak..., op.cit., hlm. 95. 362 Ibid., hlm. 93. 363 Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota DPR terhadap RUU tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang - undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan pada 2 Februari 1976. Ibid., hlm. 123. 364 Christopher Hobson, Democratization and the Death Penalty, (Tokyo: Institute for Sustainability and Peace United Nations University, 2013), hlm. 1. Pelanggaran HAM yang seringkali sangat parah pada masyarakat transisi yang sedang 365 Madoka Futamura, Death Penalty Policy in Countries in Transition:Policy Brief, (Tokyo: United Nations University, 2013), hlm. 2. 366 Iqrak Sulhin, Mitos Penggentar Hukuman Mati dalam Robet dan Lubis, Politik.., op.cit. hlm. 87. 367 Istilah keadilan transisional untuk pertama kali diciptakan pada awal tahun 1990an. Sejak saat itu istilah ini dipergunakan untuk menjelaskan perluasan mekanisme dan institusi yang terus berkembang, termasuk pengadilan, komisi kebenaran, proyek peringatan, pemulihan dan sejenisnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, membenarkan martabat korban dan memberikan keadilan pada masa transisi. Lihat Susanne Buckley-Zistel, et.al., Transitional Justice Theories: An Introduction, dalam Susanne Buckley-Zistel, et.al. (ed.), Transitional Justice Theories, (New York: Routledge, 2014), hlm. 1. 368 Istilah keadilan transisional sebagai cara tertentu untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memfasilitasi transisi politik ke demokrasi yang sedang berlangsung pada saat itu di Amerika Latin dan Eropa Timur. Dengan demikian, pelanggaran tertentu yang ditangani adalah masalah sipil dan politik dan bukan ekonomi dan sosial, meskipun ketidaksetaraan ekonomi dan sosial ada dalam konteks seperti itu. Lihat Roger Duthie, Incorporating Transitional Justice into the Response to Displacement, dalam Roger Duthie (ed.), Transitional Justice and Displacement, (Social Science Research Council, 2012), hlm. 12. 369 Paige Arthur, Introduction: Identities in Transition, dalam Paige Arthur (ed.), Identities in Transition: Challenges for Transition- al Justice in Divided Societies, (New York: Cambridge University Press 2011), hlm. 1. 370 Ibid., hlm. 2-3. 116 117
mengalami transformasi politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Upaya memperbaiki praktik HAM di masyarakat transisi harus menjadi tujuan utama bagi reformis domestik dan masyarakat internasional. Upaya ini tidak hanya karena nilai intrinsik perlindungan HAM, tetapi juga karena dampak tidak langsung yang terjadi pada demokratisasi, pembangunan ekonomi, dan resolusi konflik.371 Oleh karena itu, keadilan transisional merupakan tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang sistematis atau meluas dalam konteks perubahan suatu rezim.372 transformasi karena tujuan keadilan transisional menjadi lebih kompleks, tidak semata- mata ditujukan untuk pembangunan negara atau liberalisasi pada umumnya, namun terdapat serangkaian masalah yang berkaitan dengan konflik, termasuk masalah perdamaian manusia dan keamanan manusia. Namun demikian, perubahan ini tidak bekerja secara linier karena berpotensi memunculkan perpecahan dan konflik norma peraturan perundang-undangan, seperti nilai-nilai lain yang terkait dengan perlindungan berbagai kepentingan negara, orang perorang, dan masyarakat. 376 Keadilan transisional mengacu pada serangkaian tindakan yang dirancang dan diterapkan untuk memperbaiki warisan pelanggaran hak asasi manusia masif yang terjadi selama konflik bersenjata dan di bawah rezim otoriter yang terjadi pada masa lalu, dan memperbaiki pelanggaran tersebut, terutama memberikan kekuatan pada norma-norma HAM yang telah dilanggar secara sistematis.373 Penanda keadilan transisional adalah adanya pergeseran yang khas dalam tatanan politik dan memeriksa upaya negara untuk memperbaiki ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.374 Hal ini ditegaskan oleh Ruti G. Teitel yang menyatakan penciptaan istilah keadilan transisional untuk menjelaskan konstruksi konsep sadar tentang konsep keadilan yang terkait dengan periode perubahan politik secara radikal di masa pemerintahan yang menindas. Keadilan transisional telah memperoleh pengakuan global sebagai istilah umum sebagai sebuah pendekatan dalam menghadapi masa lalu setelah terjadinya konflik kekerasan atau rezim diktator.377 Lebih jauh, keadilan transisional seringkali diletakkan sebagai garis terdepan strategi pembangunan negara-negara demokratis transnasional, memajukan negara berdasarkan hukum (rule of law), dan pembangunan perdamaian pascakonflik.378 Dengan demikian, berbagai ukuran yang dipersyaratkan untuk membentuk pendekatan holistik terhadap keadilan transisional yaitu, elemen penyusun yang saling melengkapi, baik secara praktis maupun konseptual karena berusaha memberi pengakuan kepada korban, mendorong kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan kemungkinan terealisasikannya tatanan demokrasi.379 Perubahan politik semacam itu sangat terkait dengan pembangunan pasca-konflik di suatu negara dalam rangka mengkalkulasikan rasa mengenai keberadaan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Namun demikian, kecenderungan aspirasi akuntabilitas global semakin terendam dengan fokus pada perubahan rezim dan rekonstruksi konstitusional semata.375 Padahal dimensi berikutnya dari keadilan transisional berkaitan dengan perubahan kewajiban tradisional yang berbasis pada negara-sentris karena ada kepentingan dan aktor non-negara yang lebih luas baik dalam peran pelaku atau korban yang penting diakomodasi. Dimensi ini jelas terkait dengan globalisasi dan bangkitnya sektor swasta serta fenomena negara yang lemah. Seiring dengan kedua perubahan ini, maka perlu ada transformasi tambahan yang mengarah pada peran hukum dalam 371 Shale Horowitz and Albrecht Schnabel, Human rights and Societies in Transition: International Context and Sources of Vari- ation, dalam Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses, (Tokyo: United Nations University Press, 2004), hlm. 3. 372 Stephen Winter, Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 4. 373 Duthie, loc. cit. 374 Stephanie Wolfe, The Politics of Reparations and Apologies, (New York: Springer, 2014), hlm. 39. 375 Situasi ini merupakan fase global keadilan transisional. Situasi ini merupakan fenomena yang kompleks, dengan sejum- lah aspek yang berbeda. Aspek pertama berkaitan dengan normalisasi keadilan transisional, yaitu, bergerak dari pemikiran tatanan ini sebagai bentuk keadilan untuk masa-masa yang luar biasa. Aspek yang kedua berkaitan dengan adanya peruba- han mendasar karena ada berbagai institusi, aktor dan tujuan yang lebih luas, di luar negara, dan tujuannya terlihat dengan pelaksanaan kekuatan hukuman. Pada saat yang bersamaan, pemaknaan terhadap keadilan transisional tidak terlepas dari adanya relasi yang dinamis antara peradilan, substansi normatif hukum, dan politik. Relasi ini mengubah proses pembuatan undang-undang secara signifikan dan peralihan pengaruh dari negara ke pelaku swasta. Berdasarkan situasi ini, hukum terjerat dalam berbagai cara melalui kontestasi antara beberapa aktor, di luar negara, misalnya LSM, individu, perusahaan, dan masyarakat. Lihat Ruti G. Teitel, Global Transitional Justice, (Washington, D.C.: Center for Global Studies, 2010), hlm. 2-4. Definisi keadilan transisional selalu terkait dengan periode perubahan politik yang ditandai melalui tanggapan hukum untuk menghadapi kesalahan rezim pendahulu yang represif memunculkan permasalahan. Hal ini menyiratkan suatu aliran periode yang ditentukan pasca negara mengalami transisi. Sementara itu, dalam praktik transisi mungkin mencakup beberapa dekade, dan mungkin berlangsung lebih lama untuk menanggapi beberapa masalah daripada masalah lainnya. Di samping itu, permasalahan mengartikulasikan apa yang dimaksud negara transisi, apabila suatu rezim pemerintah yang sama yang melakukan represi atau perang kemudian mengambil tindakan transisi, apakah negara tersebut benar-benar mengalami transisi. Keadilan transisi yang mengistimewakan aspek-aspek hukum dengan menitikberatkan pada dimensi negara berdasarkan hukum dan pengembangan legislasi yang berkaitan dengan masa lalu dapat dimaknai, definisi keadilan transisional sedikit menaruh perhatian pada peran pendidikan dan budaya dan keadilan distribusi (distributional Justice).380 376 Ibid. 377 Padraig McAuliffe, Transitional Justice's Impact on Rule of Law: Symbol or Substance? dalam Cheryl Lawther, Luke Moffett and Dov Jacobs (ed.), Research Handbook on Transitional Justice, (Cheltenha:Edward Elgar Publishing Limited, 2017), hlm. 82. 378 Lucy Hovil, The Nexus between Displacement and Transitional Justice: A Gender-Justice Dimension, dalam Duthie (ed.), op.cit., hlm. 352. 379 Duthie, loc.cit. Studi tentang keadilan transisional terkait erat dengan studi demokratisasi, bidang yang mempelajari tran- sisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Studi demokratisasi berfokus pada proses transisi, sementara keadilan transi- sional berfokus pada bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah memperbaiki kekejaman ketidakadilan di masa lalu. Keadilan transisional pada umumnya dipahami sebagai bagian dari studi transisi demokrasi. Sementara itu, Keadilan transisional adalah studi tentang bagaimana rezim otokratis, otoriter, atau totaliter beralih ke rezim yang lebih demokratis, dan bagaimana pemerintah penerus merespons kekejaman dan ketidakadilan rezim sebelumnya. Lihat juga Winter, loc.cit 380 Naomi Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional Justice, dalam Naomi Roht-Arriaza dan Javier Mariezcurrena (ed.), 118 119
Keadilan transisional yang hanya terkonsentrasi pada dimensi perubahan institusional sehingga mengabaikan perubahan budaya dan individu justru akan berdampak pada perubahan institusional381 yang dituju. Oleh karena itu, intervensi budaya menjadi semakin penting dalam proses transisi tersebut. Dengan kata lain, menegasikan dimensi budaya dan individual dari proses transisi justru semakin membatasi instrumen yang tersedia untuk melakukan perubahan sosial yang luas. Lebih jauh, proses transisi yang sukses pada akhirnya harus terefleksikan melalui perubahan pada tingkat pandangan individu, termasuk prinsip, disposisi, dan sikap yang relevan.382 Ketergantungan pada pola keadilan transisi membantu menjelaskan bagaimana mekanisme ini sering terhambat oleh norma dan praktik pra-transisi sehingga mengakibatkan institusi yang diniatkan untuk menguatkan proses keadilan transisional justru lemah.383 Dalam konsepsi negara berdasarkan hukum dalam negara transisi, keharusan diskontinuitas dan ketergantungan normatif dengan warisan hukum rezim sebelumnya dengan harapan akan menghasilkan konsolidasi demokrasi, justru seringkali mengalahkan perlindungan nilai-nilai legalitas konvensional dapat dibenarkan sejauh upaya yang dilakukan tersebut membantu memajukan pergeseran normatif antara rezim (the normative shift between regimes). Hal ini juga ditegaskan oleh Catherine Turner yang menyatakan bahwa hukum dalam transisi semestinya diletakkan sebagai tanda pergeseran mendasar dari gagasan legalitas, menerjemahkan prinsip- prinsip transenden ke dalam hukum dan menyediakan model hukum yang lebih responsif yang secara langsung menangani keadilan.384 Kemudian, Pelapor Khusus PBB mengenai lain. Penyimpangan konsep Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 1. 381 Keadilan transisional, dalam literatur dan praktik, mencerminkan bias institusional ini. Sementara dimensi budaya dan in- dividu kemudian ditinggalkan dari proses keadilan transisional. Hal ini memang tidak terlepas dari beberapa alasan berikut ini: 1. Langkah-langkah keadilan transisional diterapkan setelah terjadi peristiwa kebrutalan masa lalu. Peristiwa ini menun- jukkan tidak hanya ketidakmampuan institusi rezim pemerintah terdahulu untuk menjamin hak-hak dasar, namun juga menjelaskan perlunya lembaga baru atau reformasi institusional untuk mencegah pengulangan. Asal-usul keadilan tran- sisional dalam pengaturan pasca rezim otoriter karena institusi yang ada tidak hanya tidak efektif dalam melindungi hak- hak warga negara, di sisi lain sebenarnya bertanggung jawab atas mayoritas pelanggaran tersebut. Rasionalitas ini dapat membantu menjelaskan proses tersebut difokuskan pada dimensi institusional; Periode transisi sangat bersifat politis dalam kehidupan bangsa-bangsa. Periode ini menjustifikasi renegosiasi kontrak sosial. Hal ini berarti sebagian besar aktivitas politik diarahkan pada transformasi institusional. 2. 382 Pablo de Greiff, On Making the Invisible visible: The Role of Cultural Interventions in Transitional Justice Processes, dalam Clara Ramírez-Barat (ed.), Transitional Justice, Culture, and Society: Beyond Outreach, (New York: Social Science Research Council, 2014), hlm. 13-14. 383 Kelemahan institusi ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, mekanisme transisi biasanya akan tunduk pada desain kelembagaan yang cepat yang ditandai dengan pinjaman institusional atau dengan cara meniru bentuk praktik terbaik (iso- morphic mimicry). Kedua, mekanisme keadilan transisional rentan terhadap lemahnya stabilitas dan/ atau lemahnya penega- kan hukum sehingga mempengaruhi institusi formal lainnya. Hal ini mendorong perencanaan jangka pendek dan kurangnya kerjasama antara berbagai aktor. Ketiga, penantang institusional ini akan menyebabkan pelemahan karena ada pemimpin pemerintah sering membiarkan institusi keadilan transisional tanpa dukungan politik atau finansial. Akhirnya, lembaga infor- mal, seperti adanya hubungan patron-klien dan korupsi, akan merusak penerapan lembaga keadilan transisional. Lihat Lars Waldorf, Institutional Gardening in Unsettled Times: Transitional Justice and Institutional Contexts, dalam Roger Duthie dan Paul Seils (ed.), Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies, (New York: International Center for Transitional Justice, 2017), hlm. 50. 384 McAuliffe, op.cit., hlm. 82. Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-recurrence mengidentifikasi 4 (empat) tujuan spesifik keadilan transisional, meliputi: (1) memberikan pengakuan kepada korban; (2) mendorong kepercayaan, baik secara horizontal secara vertikal; (3) berkontribusi terhadap rekonsiliasi sosial; dan (4) memperkuat negara berdasarkan atas hukum.385 Suatu masyarakat yang tengah berupaya untuk menangani warisan pelanggaran berat terhadap HAM secara masif melalui upaya menghadapi impunitas, mencari pemulihan yang efektif, dan mencegah keberulangan, merupakan bagian integral dari konsep keadilan transisional. Konteks suatu masyarakat yang mencoba untuk menangani warisan pelanggaran HAM masa lalu melalui keadilan transisional sangat bervariasi. Kontekstualisasi mencakup konflik yang terus berlanjut, transisi pasca-otoriter, transisi pasca-konflik, dan periode pasca-transisi. Faktor ini berkontribusi terhadap perbedaan kerapuhan kelembagaan dan politik serta pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan kebijakan yang luas dalam konteks seperti itu dapat mencakup promosi negara berdasarkan hukum, resolusi konflik, pembangunan perdamaian, pemulihan nama baik dan perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi, pembangunan, dan perubahan sosial.386 Keadilan transisional, baik sebagai istilah maupun konteks di mana masyarakat tengah menghadapi proses keadilan transisional biasanya berbeda tingkatan transisi tersebut. Hal ini penting karena transisi menciptakan peluang untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu, sementara pada saat bersamaan dapat mempertahankan kontinuitas dengan masa lalu yang menimbulkan hambatan mewujudkan keadilan transisional. Konteks negara mempengaruhi tujuan dan proses upaya mewujudkan keadilan transisional yang pada gilirannya mempengaruhi tanggapan spesifik yang paling sesuai dan layak dilakukan sesuai dengan kontekstualitas yang dihadapi. Pada titik ini, proses tersebut mengacu pada berbagai cara di mana gagasan dan gerakan berkembang, dipromosikan, dan disatukan dalam tuntutan akuntabilitas, pengakuan, dan reformasi setelah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat secara masif.387 Berkaitan hal ini, negara berkewajiban untuk menanggapi pelanggaran serius terhadap kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, dan hukum pidana dengan cara yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, termasuk selama konflik bersenjata dan di masa damai. Akuntabilitas, pengakuan, dan reformasi untuk pelanggaran semacam itu dapat dibenarkan sebagai kebijakan berbasis kewajiban negara dan hak (obligation and rights-based policy).388 385 Dewan HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Re- currence, A/HRC/21/46, 9 Agustus 2012, para 15 dan 21. 386 Duthie, op.cit., hlm. 9. 387 Ibid. 388 Ibid., hlm. 10. 120 121
Pada titik ini, konteks transisi menjadi penting karena 3 (tiga) alasan, berikut ini:389 1. Membuka peluang untuk menanggapi pelanggaran yang mungkin tidak mengemuka pada saat berada di bawah rezim otoriter atau selama konflik bersenjata; 2. Tanggapan tersebut dapat memberikan kontribusi potensial terhadap tujuan tertentu, seperti pemulihan nama baik dan perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi, demokratisasi, peraturan perundangan, atau pembangunan perdamaian. Tujuan tersebut bergantung pada konteks transisi itu sendiri; daripada faktor sosial atau budaya, termasuk faktor ekonomi (pendapatan per kapita).394 Penekan senada juga disampaikan oleh Robert bahwa cara pandang terhadap hak asasi manusia sebatas sebagai hukum semata-mata, justru menegasikan basis dan pengandaian utama hak asasi manusia yakni politik itu sendiri. Politik dalam hak asasi manusia menjadi elemen penting dari bangunan logika fungsional hak asasi manusia itu sendiri. Robert mengidentifikasi prasyarat mendasar agar hak asasi dapat berfungsi sebagai HAM, yaitu: (1) secara norma HAM bersifat fundamental dan universal; (3) HAM berada dalam jaminan suatu institusi politik umum; (3) menjadi bagian dari sistem hukum institusi kenegaraan.395 3. Pada saat bersamaan, sebuah transisi dapat menghadirkan batasan atau kendala yang spesifik, seperti politis, institusional, atau material. Peluang dan kendala yang mengemuka saat transisi mungkin lenyap dan mengalir dari waktu ke waktu. Dalam konteks perubahan rezim politik tersebut, pemimpin yang baru menggantikan pemimpin terdahulu sering ingin menghukum atau menetralisasi lembaga dan pemimpin rezim sebelumnya. Para pemimpin baru Dalam proses transisi tersebut, biasanya ingin membatasi diri dari praktik pendahulunya.390 Momentum transisi demokrasi memainkan peran penting dalam membentuk lintasan keadilan transisional di negara-negara demokrasi baru. Hal ini berarti, negara-negara demokrasi pendatang baru (latecomer democracies) memiliki keuntungan untuk memilih kebijakan dari sekumpulan model, referensi, dan praktik-praktik keadilan transisi yang telah dilakukan banyak negara.391 Lebih jauh, Lars Waldorf menunjukkan meskipun banyak masalah yang terkait dengan istilah transisi, namun istilah ini berguna untuk menggambarkannya sebagai titik-titik kritis (critical junctures) yang melibatkan upaya demokratisasi atau upaya pembangunan perdamaian yang biasanya diprakarsai oleh momen hukum yang luar biasa.392 Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi, termasuk negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan di Indonesia pasca jatuhnya rezim Pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan dan menegakkan nilai-nilai universal hak asasi manusia justru dinegasikan dalam mereformasi sistem peradilan pidana. Arah politik hukum pidana justru menunjukkan ada deviasi dengan kecenderungan global untuk menghapus hukuman mati. Kecenderungan ini tidak terlepas dari paradoks demokrasi pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru. Meskipun proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian rezim, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumentasi kekuasaan setiap rezim pemerintahan. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik hak asasi manusia belum berubah dari situasi rezim otoriter Orde Baru. Bahkan pasca reformasi, eksekusi terhadap para terpidana mati justru menunjukkan politik retensionis semakin menguat. Reformasi legislasi yang merupakan bagian dari agenda reformasi tidak menghilangkan hukuman mati dalam pidana pokok, meskipun di sisi yang lain sistem politik nampak lebih demokratis. Pada titik ini, upaya penghapusan hukuman mati pada dasarnya bisa cepat dan lugas, terutama apabila ada kemauan politik yang kuat atau momentum yang menguntungkan yang ditandai dengan perubahan dan kemajuan positif.393 Hal ini sejalan dengan pandangan Eric Neumayer yang menyatakan bahwa faktor politik bukan satu-satunya faktor penentu penghapusan hukuman mati. Karakter dan doktrin agama tertentu dapat mempengaruhi penerapan hukuman mati di suatu negara karena dianggap sebagai bagian yang diterima secara kultural dari sistem pidana. Namun demikian, upaya penghapusan hukuman mati terutama ditentukan oleh faktor politik. Bahkan faktor ini lebih penting secara substansial 389 Ibid., hlm. 11. 390 Jon Elster, Introduction, dalam Jon Elster (ed.), Retribution and Reparation in the Transition to Democracy, (Cambridge: Cam- bridge University Press, 2006), hlm. 1. 391 Jiwon Suh, The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia, Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, (Ohio: The Ohio State University, 2012), hlm. 3. 392 Duthie, loc.cit. 393 Didier Burkhalter, Foreword, dalam Death Penalty Worldwide, Pathways to Abolition of the Death Penalty, (Cornell Law School, 2016), hlm. 1. Pasca jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Sidang Istimewa pada November 1998. Salah satu hasil dari Sidang Istimewa tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor V MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam Ketetapan MPR yang juga dikenal sebagai "GBHN Mini,' ini dimuat beberapa arahan politik pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Di mana agenda-agenda pembaruan yang disepakati adalah sebagai berikut:396 1. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat 394 Neumayer, op.cit., hlm. 15-29. 395 Robertus Robet, Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 8. 396 Azis Budianto, Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia, (Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016), hlm. 437. 122 123
dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh; 2. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional; 3. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat; 4. Membentuk Undang-Undang tentang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 /PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut. Dalam hasil Sidang Istimewa MPR tersebut salah satu poin yang penting untuk disebutkan terkait dengan pemantapan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, produk hukum pertama mengenai jaminan hak hidup sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:397 dan mutlak (non-derogable rights) menjadi hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum. Implikasi hukum lebih lanjut dari konstitusionalitas hak hidup, maka segala kebijakan dan tindakan pemerintahan harus tunduk kepada ketentuan mengenai hak hidup. Pada saat yang bersamaan, tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya bertentangan dengan ketentuan hak hidup sebagai hak konstitusional. 398 Penekanan senada juga disampaikan oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman yang menyatakan bahwa adanya jaminan penikmatan hak-hak asasi manusia yang semakin meluas melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun fondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat dalam bingkai konstitusionalisme Indonesia. Oleh karena itu, semangat konstitusionalisme ini harus mengedepankan 2 (dua) arah bangunan politik hukum konstitusinya. Pertama, pembatasan kekuasaaan agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.399 Dengan demikian, seluruh produk hukum pasca pemuatan konstitusionalitas hak hidup sebagai non-derogable rights melalui Pasal 28I, tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi tersebut. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." Dengan adanya kedua instrumen yang telah mengatur tentang hak hidup seseorang sebagai hak yang absolut dan mutlak. Namun, peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati justru bertambah banyak pasca jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, MPR dalam sidang tahunan MPR pada 2000 telah menetapkan Perubahan Kedua UUD 1945 yang menetapkan hak hidup sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Rumusan hak hidup tersebut dituangkan dalam Pasal 28A UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Dalam konteks tersebut, motivasi setiap rezim pemerintahan untuk mencantumkan hukuman mati dalam produk legislasi dan menerapkan norma tersebut dalam penegakan hukum pidana dapat diasumsikan berkaitan dengan kepentingan dan tujuan setiap rezim tersebut. Perbedaan motivasi yang melatarbelakangi produk legislasi dan penerapan norma hukuman mati dapat terlihat garis sejarah (historical timelines) berikut ini.400 Penerapan hukuman mati pada masa sebelum reformasi ditujukan terhadap pelaku- pelaku kejahatan politik (subversi) seperti tertera pada Tabel di bawah ini:401 Yang penting untuk dicatat, hak hidup yang digariskan dalam Pasal 28 A dinyatakan sebagai bagian dari hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun seperti yang dirumuskan dalam Pasal 28 I ayat (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Dengan pencantuman hak hidup dalam UUD 1945, maka hak hidup sebagai hak absolut 397 Ketentuan lain yang terkait dengan jaminan hak hidup dapat ditemukan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dna (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 398 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 91 399 R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pen- gaturan dan Dinamika Implementasi, (Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007). 400 Benny Hari Juliawan, Hukuman Mati Sebagai Pertunjukkan Kekuasaan Negara dalam Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Astriningsih (eds), Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda, op.cit., hlm. 44-45 Benny Hari Juliawan, ibid.,. Lihat juga Julius Ibrani, Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil 401 dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Imparsial, 2016), hal 105 - 107 124 125
Tabel 3.5. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.403 Lebih jauh, pendekatan hak asasi manusia menolak pembenaran hukuman mati, yaitu pembalasan dan keharusan untuk menebus tindak pidana yang telah menguncang warga negara.404 Rezim Pemerintahan Motivasi Presiden Soekarno Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi peristiwa sejarah pem- berontakan. Hukuman mati ditujukan kepada para pemberontak RMS, DI/TII, dan PRRI. 3.8.2 Pidana Mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Presiden Soeharto Hukuman mati dikenakan kepada orang-orang yang dituduh melaku- kan kejahatan politik, pembunuhan, terorisme, dan narkotika. Pada masa pasca reformasi 1998, hukuman mati tidak lagi ditimpakan kepada orang- orang yang dituduh melakukan subversi. Demokrasi menjadikan tuduhan ini sulit diteri- ma masyarakat. Pada masa reformasi sebagian besar hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku narkotika.402 Penerapan hukuman mati oleh setiap rezim pasca reformasi dan mo- tivasi yang melatarbelakanginya dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini: Permasalahan korupsi merupakan salah satu masalah di Indonesia yang tak kunjung selesai. Dalam sejarahnya, Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa VOC sampai 31 Desember 1799 saat VOC dinyatakan bangkrut karena tak sanggup membayar utang karena para pengurusnya terlibat korupsi.405 Pada masa VOC, praktik membayar untuk mendapatkan kedudukan dan menutup biaya di luar gaji sudah menjadi jamak dilakukan. Tidak hanya pegawai rendahan VOC yang melakukan korupsi, namun telah sampai pada level pejabat tinggi di VOC. Alwi Shahab menggambarkan Gubernur Jenderal Van der Parra dikenal sebagai gubernur jenderal yang hidup paling mewah dan senang menunjuk keluarganya menduduki berbagai jabatan penting di VOC.406 Tabel 3.6 Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Masa Reformasi Rezim Pemerintahan Motivasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Hukuman mati dikenakan pada pelaku kasus pembunuhan, terorisme, dan narkotika. Upaya untuk memerangi korupsi di Hindia Belanda pada saat itu telah dilakukan. Tercatat Raja Louis Bonaparte yang memerintah Belanda pada 1806 - 1810 telah memberikan tugas khusus kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk membersihkan pemerintah Hindia Belanda dari korupsi yang ditinggalkan oleh VOC.407 Dalam memerangi korupsi, Daendels memilih melakukan reformasi birokrasi, di antaranya menempuh cara menghapuskan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa, melarang pejabat untuk mengeluarkan uang bekti, dan membangun jalan raya Trans Jawa.408 Presiden Joko Widodo Hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan narkotika dengan dalih kedaruratan kejahatan narkoba. Hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Apabila melihat dalih tersebut di atas, dalih pembenaran hukuman mati sebagai upaya memberikan dampak penggentar, seringkali dilandasi pembenaran dengan merujuk pada interpretasi budaya dan politik yang membutuhkan instrumen kontrol melalui kebijakan pidana. Dalih tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan temuan Hood and Hoyle yang mengemukakan bahwa terutama di antara faktor-faktor yang telah mendorong gelombang baru penghapusan hukuman mati ini sebagai sebuah gerakan politik. Gerakan politik untuk mengubah pertimbangan hukuman mati dari sebuah isu yang akan diputuskan semata-mata atau terutama sebagai aspek dari kebijakan peradilan pidana nasional menjadi status pelanggaran mendasar HAM . Selain itu, dinamika baru ini juga menganut pandangan bahwa hukuman mati bukan sebagai masalah yang harus dinilai berdasarkan nilai budaya atau sosio-politik. Penyebaran norma-norma HAM internasional, tidak memungkinkan lagi dalih relativisme budaya atau kedaulatan nasional untuk mendefinisikan apa yang seharusnya dianggap sebagai hak universal, khususnya hak untuk hidup dan/atau hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang kejam, Memasuki masa-masa awal periode pasca kemerdekaan, pemberantasan korupsi juga terjadi. Saat itu cukup banyak pejabat tinggi yang diseret ke Pengadilan dengan tuduhan korupsi. Tercatat misalnya Mr. Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman), Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian), dan Jusuf Wibisono (Menteri Keuangan) adalah sederet pejabat pada awal pasca kemerdekaan yang dituduh melakukan korupsi.409 Pada 20 Agustus 1955, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap telah memprioritaskan 403 Gerakan ini semakin menguat karena semakin banyak negara muncul dari represi totaliter dan kolonial mulai merangkul nilai-nilai atas nama demokrasi dan kebebasan, untuk melindungi warga negara dari kekuasaan dan tirani negara. Lihat Roger Hood and Carolyn Hoyle, Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a "New Dynamic, (Crime and Justice, Vol. 38, No. 1, 2009), hlm. 16-17 404 Pendekatan HAM terhadap masalah hukuman mati ini tidak memiliki kekuatan politik seandainya tidak mendapatkan dukungan 2 (dua) entitas politik pascaperang, pertama Dewan Eropa (Council of Europe) dan Uni Eropa (European Union). Kedua entitas ini bertekad untuk menyebarkan tujuan dari penghapusan hukuman mati dari benua menuju dunia yang bebas dari hukuman mati (goal from a death penalty free continent to a death penalty free world). Lihat Hood and Hoyle, ibid., hlm. 22. 405 406 Shahab, Kisah..., loc.cit. 407 Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2016), hlm. 2. 408 Ibid., hlm. 12 dan 37. 409 Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, diakses 1 Oktober 2017. Shahab, Korupsi..., loc.cit. 402 Benny Hari Juliawan, ibid. Lihat juga, Julius Ibrani, ibid., hlm. 119 126 127
pemberantasan korupsi menjadi salah satu program kabinetnya untuk memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah.410 3.8.2.1 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Sebelum Orde Baru Ketentuan tentang kejahatan korupsi pada masa sebelum Orde Baru, yang juga berlaku pada masa sebelum kemerdekan, merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Setidaknya terdapat 15 Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Tabel 3.7 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP No Pasal Ketentuan 1. Pasal 52 Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga." 2. Pasal 209 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan 4. 5. 6. 7. Pasal 387 Pasal 388 Pasal 415 Pasal 416 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 3. Pasal 210 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan. 8. Pasal 417 Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau memhiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang- barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 9. Pasal 418 Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 410 Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, rupsi>, diakses 1 Oktober 2017. 128 129
10. Pasal 419 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: l. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 14. Pasal 426 (1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri., diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 11. Pasal 420 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempen- garuhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. Barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, me- nerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 15. Pasal 435 Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah. Dalam pengaturan tindak pidana korupsi tersebut, tidak ditemukan bentuk pidana mati dan bentuk pidana yang tertinggi hanyalah ancaman pidana penjara. Ancaman pidana tertinggi terdapat dalam Pasal 420 KUHP yang mengancamkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara karena tindakan penyuapan pasif yang dilakukan terhadap Hakim dan Advokat. Sementara ancaman pidana yang terendah terdapat dalam pasal 435 KUHP untuk perbuatan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan curang lainnya. 12. 13. Pasal 423 Pasal 425 Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya; 2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya; 3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan pengaturan di KUHP yang demikian, Pemerintah berpandangan bahwa diperlukan pengaturan tersendiri mengingat korupsi yang sudah sedemikian sistemik sehingga memerlukan tindakan keras dan tegas terhadap korupsi. Dalam pandangan pemerintah, korupsi yang telah merajalela akan sangat merugikan rakyat dan negara.411 Pasca Pemilu 1955, pemerintah merancang RUU yang memungkinkan pembentukan pengadilan yang terpisah untuk kasus korupsi yang akan dibentuk di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. RUU ini juga akan menganut prinsip pembalikan beban pembuktian, dan penghapusan pembatasan terhadap wewenang Jaksa Agung agar dapat bertindak lebih leluasa. Namun, upaya pembentukan UU ini tidak berhasil.412 Seiring dengan memburuknya situasi politik, pada Bulan Maret 1957, Pemerintah mendeklarasikan "Negara dalam keadaan bahaya" yang memungkinkan militer masuk ke ranah sipil.413 Peraturan anti korupsi kemudian dikeluarkan oleh Penguasa Perang Militer. Pada Tahun 1957, ada tiga peraturan penguasa perang militer yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi yaitu:414 411 Ibid. 412 Ibid. 413 David T. Hill, Pers di Masa Orde Baru, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 27. 414 Rudy Satriyo Mukantardjo, Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 23. 130 131
1. Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957;415 2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-08/1957 tertanggal 27 Mei 1957; dan 3. Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM-011/1957 tertanggal 1 Juli 1957. represif dan preventif.420 Sejalan dengan itu, Pemerintah dan DPR kemudian membentuk UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini memperberat ancaman pidana yang ada dalam Perppu No 24 Tahun 1960 dengan alasan "kerugian dan bahaya yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi".421 Pada Tahun 1958, ketiga peraturan ini diganti dengan dua peraturan penguasa perang yaitu: 1. Peraturan Penguasa Perang Pusat (Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat) No.Prt/Peperpu/031/1958 tertanggal 16 April 1958; dan Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi yang telah digariskan dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa turunan peraturan terkait dengan UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga diterbitkan, di antaranya adalah: 2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (Kepala Staf Angkatan Laut Selaku Penguasa Perang Pusat Laut) No.Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengu- sutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/031/1958 memiliki tujuan untuk lebih berfungsinya aturan hukum untuk pemberantasan korupsi. Peraturan ini disertai dengan kaidah atau norma yang tujuannya untuk menjaring koruptor dari jalur pemidanaan dan dari jalur keperdataan, serta dilengkapi dengan upaya disediakannya daftar harta kekayaan pejabat sebagai instrumen preventifnya.416 1. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS; 2. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara; 3. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan- Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan; 4. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; dan 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkanlah Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU ini dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi sejak 1958 adalah tindakan sementara waktu yang diperlukan agar dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi. Dengan dikeluarkannya Perppu No 24 Tahun 1960 pemerintah mengganggap cara-cara luar biasa tidak lagi diperlukan.417 Pada masa Perppu No 24 Tahun 1960, pidana mati belum diperkenalkan. Namun pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun penjara untuk perbuatan korupsi dan suap.418 3.8.2.2 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Orde Baru 3.8.2.3 Kebijakan Legislasi Pemberantasan Korupsi Era Reformasi Pada masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, agenda pemberantasan korupsi menjadi politik hukum dan merupakan bagian penting dalam agenda reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi praktik- praktik kolusi yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan dalam rangka rehabilitasi aspek kehidupan nasonal dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya dan mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.422 Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.419 Tim ini bertugas untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara 415 Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957, Istilah korupsi sebagai sebuah istilah hukum pertama kali dikenal, "Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-per- buatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera mene- tapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya". Lihat Tumian Lian Daya Purba, Pemidanaan Sebagai Salah Satu Sarana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 14, No. 2, (Jayapura: Universitas Cendrawasih, April 2015), hlm. 86. 416 Mukantardjo, op. cit., hlm. 52-53. 417 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, Penjelasan Umum. 418 Ibid., Pasal 16 dan Pasal 17. 419 Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 21. Pada saat yang bersamaan juga muncul tekanan kuat untuk membuat kembali hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman yang lebih berat. Salah satu tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat adalah hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 420 Ibid. 421 Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 28. 422 Indonesia, Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bagian Menimbang. 132 133
korupsi. 423 Diakui secara meluas jika tindak pidana korupsi terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya rasionalisasi sehingga perbuatan curang tersebut dapat dianggap wajar.424 Keinginan dari masyarakat tersebut lalu dijawab oleh pemerintah dan DPR dengan mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini dinyatakan dengan tegas bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi.425 "Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter." Sebagai perbandingan, pengertian "keadaan tertentu" kemudian diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian "keadaan tertentu" dalam UU tersebut adalah: Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ini, untuk pertama kalinya, sejak peraturan pemberantasan korupsi dikeluarkan oleh pemerintah, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi. Secara khusus, UU ini menentukan ancaman pidana mati dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif.426 Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) khususnya dalam menanggulangi korupsi di Indonesia melalui UU ini dianggap sebagai suatu kewajaran.427 Sebagai catatan, dengan ketentuan baru ini, UU No 31 Tahun 1999 merupakan UU Anti Korupsi yang paling keras dan berat di ASEAN.428 Pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 tahun 1999 yang menyatakan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 memberikan penekanan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika perbuatan korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu'. Pengertian "keadaan tertentu adalah: 423 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang - Un- dangan, (Semarang: MMH, Jilid 42, No. 1. Januari 2013), hlm. 24. 424 Suradi, Korupsi di Sektor Pemerintahan dan Swasta, (Jogjakarta: Gaya Media, 2006), hlm. 101. 425 Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Menimbang. 426 Ibid., Penjelasan Umum. 427 Arief, Kebijakan..., op.cit., hlm. 24. 428 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm. 69. "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi." Keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 adalah suatu pilihan hukuman yang terdapat pada Pasal 2 tersebut. Hal ini didasari oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada saat korupsi itu berlangsung seperti, korupsi dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang melaus, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu menjadi alasan pemberat dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor, bila salah satu perbuatan dilakukan oleh koruptor. Alasan keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 ini juga menjadi perdebatan di lingkungan para penggiatan HAM karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Selain itu syarat-syarat yang ada dalam keadaaan tertentu ini bisa dinilai tidak efektif karena harus memenuhi syaratnya, lalu bila ada oknum yang melakukan mega korupsi senilai triliunan rupiah sedangkan uang yang dikorupsinya itu bukan dari dana-dana yang seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat keadaan tertentu atau pengulangan tindak pidana korupsi, maka pidana mati tidak bisa dijatuhkan kepada pelakunya. Seperti yang diungkapkan oleh peneliti ICW, Donal Fariz, mengatakan, penerapan hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga tidak perlu lagi ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut. Namun demikian, untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor tidak serta merta diterapkan bilamana negara tidak dalam bencana atau krisis ekonomi. "Pemberlakuan hukuman mati dapat diberlakukan manakala negara dalam keadaan darurat bencana atau krisis ekonomi. Nah persoalannya, kondisi seperti itu kan tidak bisa dipaksakan. Makanya sifatnya hanya tertentu saja. 429 Hanya korupsi yang memenuhi syarat keadaan tertentulah yang bisa 429 Vonis mati bagi koruptor layak diterapkan, 134 135
dijatuhi hukuman mati, selain itu perlu juga memperhatikan pertimbangan hakim apakah perlu dijatuhkan hukuman mati atau tidak. Jadi peranan hakim juga berpengaruh dalam menjatuhkan hukuman mati yang ada dalam UU Tipikor ini. berlangsung. Cina sekarang sudah mulai belajar ke Korea Selatan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.436 UU No. 31 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembahasan perubahan UU No. 31 Tahun 1999, terdapat satu fraksi di DPR yang menyinggung masalah pidana mati yaitu fraksi TNI/Polri. Mereka menyampaikan perubahan terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (2) tentang keadaan tertentu, yang semula diartikan sebagai situasi dan kondisi, tempat dan waktu ketika korupsi itu dilakukan menjadi perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan oleh negara bagi penanganan situasi dan kondisi tertentu.430 Penjelasan ini menurut Fraksi TNI/Polri adalah suatu langkah maju dari pemerintah sehingga ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi menjadi luas cakupannya.431 Selain itu Fraksi ini TNI/Polri menambahkan satu unsur lagi dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu unsur "Penanggulanggan akibat kerusuhan sosial yang meluas", dengan alasan untuk melindungi dana-dana yang diperuntukan untuk rehabilitasi akibat dari kerusuhan sosial agar tidak dilakukan penyimpangan, mengingat ancaman hukumannya dapat dihukum mati.432 Namun, Atmasasmita menambahkan bahwa dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu saran untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu UU, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Sinintha Yuliansih Sibarani mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati karena adanya pengertian hakim yang berbeda tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), bersifat sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas (systematic and widespread), sehingga penanganannya perlu upaya/langkah-langkah luar biasa yang komprehensif (comprehensive extraordinary measures), termasuk pidana mati. Sebagian lagi memandang hanya merupakan tindak pidana biasa yang upaya penanganannya tidak perlu memakai pidana mati. Pemikiran ini didasarkan pada HAM.437 Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kebijakan mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak cukup operasional/fungsional dalam rangka memberantas korupsi?.433 Adanya ancaman pidana mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 dianggap menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun, dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak keluarnya UU tersebut sampai saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi pidana mati. Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana narkotika yang sudah banyak (puluhan) dijatuhi pidana mati.434 Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidaklah efektif, karena sejak UU tersebut diberlakukan, sampai sekarang belum ada satu pun koruptor yang dihukum mati. Atmasasmita menambahkan bahwa semestinya Indonesia berfokus pada pencegahan dan tidak lagi menggembar gemborkan pidana mati kepada terdakwa korupsi.435 Atmasasmita berpendapat sebaiknya Indonesia mulai mencontoh Cina yang tidak lagi mengembar-gembor kan hukuman mati pada terdakwa korupsi, tapi sudah mulai untuk melakukan pencegahan, agar korupsi tidak terus tor-layak-diterapkan>, diakses pada 6 Desember 2017. 430 Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juni 2001. 431 Ibid. 432 Ibid. 433 Arief, Kebijakan..., op.cit., hlm. 26. 434 Barda Nawawi Arief, Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 54. 435 Wawancara dengan Romli Atmasasmita, 18 September 2017. Korupsi yang demikian maraknya terjadi pada di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat telah mengancam upaya pembangunan keberlanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada awal bergulirnya reformasi, salah satu tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat adalah hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pidana mati terhadap tindak pidana korupsi diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.438 Shidarta berpendapat bahwa hukuman mati dalam UU Korupsi yang dirumuskan oleh DPR dan pemerintah karena adanya tuntutan masyarakat pada saat itu yang menginginkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para koruptor yang bisa menjadi shock terapy bagi pelakunya. Shidarta menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa bukan kesadaran hukum yang dibangun dalam merumuskan pidana mati di UU Korupsi melainkan perasaan hukum yang bermain dalam perumusan hukuman mati di dalam undang-undang korupsi, karena besarnya tuntutan masyarakat pada saat itu.439 436 Ibid. 437 Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (Semarang: Jurnal Law Reform, 2014), hlm. 79. 438 Ibid., hlm. 24. 439 Wawancara dengan Shidarta, 29 Oktober 2017. 136 137
Karni Ilyas, salah satu dari penentang pidana mati dalam UU Korupsi, menurutnya korupsi itu terjadi berkat sebuah sistem yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Jika sistem pencegahan korupsi sudah lebih baik maka korupsi bisa hilang. Ia mencontohkan jika di negara-negara maju umumnya tidak ada yang berani korupsi, karena sistemnya sudah berjalan baik. Untuk memperbaiki sistem negara ini dari korupsi, harus dimulai dari seleksi penerimaan aparatur sipil negara.440 3.8.3 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang patut mendapatkan tuntutan lebih bahkan sampai tidak diberikan amnesti bagi para pelakunya. Kedua kejahatan tersebut kejahatan internasional yang berdasarkan hukum internasional kejahatan ini dilarang untuk diberikan amnesti.443 Dalam hal terjadi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan maka setiap negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan. Jadi ada kewajiban negara untuk menghukum pelaku dan memberi kompensasi terhadap korban.444 Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasca runtuhnya kekuasaan rejim otoriter orde baru dan masuknya era reformasi menjadikan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas HAM. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Lahirnya mekanisme Pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999, yang diumumkan Presiden pada 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR.441 Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Namun, kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. Dalam waktu kurang dari dua minggu sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perppu ini. Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan RUU hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan. Pada bulan November tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.442 Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki status yang sangat khusus dalam Hukum Internasional. Kejahatan ini adalah the most serious crimes of international concern as a whole atau kejahatan paling berat bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan ini termasuk pelanggaran terhadap Jus cogens dan Erga Omnes yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma- norma lain (overriding norms) dan merupakan suatu kewajiban seluruh negara untuk melakukan penuntutan.445 Dalam pembasahan RUU Pengadilan HAM, Pemerintah mengajukan usulan yang memasukkan pidana maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun bagi pelanggar HAM. Pemerintah terlihat merujuk Protokol Optional Kedua pada Konvenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada penghapusan hukuman mati. Para negara peserta konvensi ini diingatkan bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati akan dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas penghidupan. Pada Protokol Optional Pasal 1 (1) disebutkan bahwa tidak seorang pun yang berada di dalam kekuasaan negara protokol ini dapat dihukum mati. Sementara pada Pasal 1 (2) disebutkan setiap negara peserta akan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di dalam kekuasaannya.446 Dalam pembahasan RUU Pengadilan HAM mayoritas fraksi mengusulkan adanya hukuman mati. Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan dan TNI/Polri mengusulkan untuk memasukkan pidana mati untuk menggantikan pidana seumur hidup. Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat hukuman mati bagi pelanggar HAM karena hukuman mati sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan tidak berubah sampai sekarang sebagaimana diatur dalam. Amini meperbandingkan bahwa bahwa di KUHP yang unsurnya tidak seberat (kejahatan pelanggaran HAM yang berrat) UU No. 26 Tahun 2000 mengatur 2 (dua) jenis kejahatan yang mendapatkan sanksi berat yakni kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini adalah kejahatan yang paling berat yang di nilai oleh masyarakat Internasional dan 440 Wawancara dengan Karni Ilyas, 6 Oktober 2017. 441 Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya, Makalah untuk Kursus HAM Pengacara ke XIV, ELSAM, 27 Oktober 2010, hlm. 1. diakses pada tanggal 4 Novem- ber 2017. 442 Ibid. 443 Majelis Umum PBB, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of Interna- tional Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2006, A/RES/60/147, 1 Maret 2006. Lihat juga Komisi HAM PBB, Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity, E/CN.4/2005/102, 18 Februari 2005, Prinsip 1, 19, 22 dan 24. 444 Abidin, op.cit., hlm. 25. 445 Ibid. 446 Inay/Apr, Pelanggar Berat HAM diancam Pidana Mati, Hukumonline, 20 Juli 2000, diakses pada 11 Oktober 2017. 138 139
hukumannnya mati, tetapi mengapa kejahatan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM yang unsurnya lebih berat malah tidak dihukum mati.447 Amini menggambarkan bahwa melakukan pembunuhan terhadap satu suku kenapa hukumannnya lebih rendah, padahal dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan bahwa "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun." Pada pembahasan tanggal 13 Juli Tahun 2000, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP) menyinggung pidana mati dalam pembahasan RUU Pengadilan HAM. Perwakilan fraksi PPP mengatakan bahwa "Ketentuan pidana perlu ditambahkan ada pidana mati atas seseorang yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, yang memang wajar untuk diberikan karena kita mengetahui dalam hukum pidana atau KUHP saja kita mengenal adanya hukum pidana mati, nah apalagi wacana dalam pelanggaran HAM berat ini, sekiranya dapat dipertimbangkan adanya hukuman mati".448 Selain itu, Fraksi TNI/POLRI pada rapat pembahasan juga meminta perhatian adanya suatu kata-kata dalam Konsideran menimbang. Pada prinsipnya semua rumusan dapat diterima karena merupakan salinan dari pengertian UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun ada hal dikoreksi kembali yaitu kata-kata "dikurangi atau dirampas", yang secara yuridis bahwa HAM itu dibatasi, baik dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi PBB, maupun di dalam Pasal 34 dan 36 Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1999. HAM dibatasi oleh suatu ketentuan UU, bahkan suatu hak yang paling mendasar yakni hak untuk hidup juga ada pembatasannya yaitu adanya ketentuan hukuman mati.449 Pandangan fraksi TNI/POLRI kemudian dijelaskan oleh pihak dari pemerintahan yang mendasarkan bahwa dalam menyusun rumusan RUU, Pemerintah mengambil beberapa acuan referensi, standar-standar hukum internasional dibidang HAM, dan konvensi- konvensi HAM. Pemerintah memahami bahwa dalam penerapan instrument HAM harus mempertimbangkan unsur-unsur yang disebut partikularistik dan yang universal, dan Pemerintah sudah berkomitmen terhadap perlindungan sesuai dengan Tap MPR No. 17 Tahun 1998 dan kemudian di tuangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan sesuai dengan ratifikasi beberapa konvensi HAM. Oleh karenanya, dalam Bab Menimbang Pemerintah mempertimbangkan prinsip-prinsip umum hukumnya (general principle of law), yang prinsip-prinsip umum tersebut dalam penerapannya terdapat pengeculi-pengecualian misalnya pidana mati, perampasan kemerdekaan dan sebagainya.450 PPP berpendapat bahwa dalam KUHP saja ada pidana mati dalam kasus pembunuhan sedangkan dalam RUU Pengadilan HAM paling berat hanya hukuman seumur hidup.451 Selain fraksi PPP ada juga fraksi TNI/POLRI yang setuju dengan terhadap usulan dari fraksi PPP mengenai hukuman mati, menurut perwakilan fraksi TNI/POLRI maksimum ancaman pidana pada Pasal 30 RUU Pengadilan HAM ini lebih rendah dari ancaman pidana maksimum pasal 340 KUHP yaitu hukuman mati. Selanjutnya fraksi Partai Bulan Bintang (fraksi PBB) juga menyetujui usulan ini karena menurut perwakilan dari fraksi PBB, jika di KUHP kejahatan tidak berencana dan tidak massal menggunakan hukuman mati, maka kejahatan yang direncanakan secara sistematika justru tidak dihukum mati, dan hal itu adalah aneh.452 Fraksi lainnya adalah PDIP yang juga setuju dengan usulan fraksi PPP dan fraksi TNI/POLRI, supaya ada pidana mati karena pelaku kejahatan membunuh banyak orang. Namun ada satu fraksi yang tidak mengusulkan hukuman mati yaitu, fraksi Reformasi, yang tidak mengusulkan hukuman mati tetapi hukuman yang lebih berat daripada yang diajukan oleh pemerintah. Jika pemerintah mengajukan hukuman 12 tahun dan Fraksi Reformasi mengajukan 15 tahun. Demikian pula dengan hukuman minimum, Fraksi Reformasi mengajukan 4 tahun dan pemerintah 3 tahun.453 Pemerintah memandang bahwa masalah hukuman mati adalah dilematis. Pemerintah berargumen bahwa jika melihat Perppu No. 1 Tahun 1999 sudah pidana mati, namun setelah mengkaji kembali beberapa referensi hukum internasional dan diskusi dengan Amnesti Internasional, ada persolan bahwa pidana mati tidak diperbolehkan lagi. Namun, pada akhirnya Pemerintah tidak mempermasalkan dimasukkannya kembali pidana mati.454 Tabel 3.8. Pengaturan Hukuman Mati dalam UU Pengadilan HAM No Perbuatan Sanksi Pidana 1. Pasal 8 Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: Pasal 36 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pada 18 Juli tahun 2000, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP) kembali mengusulkan adanya pidana mati bagi para pelaku kejahatan HAM. Perwakilan dari Fraksi 447 Ibid. 448 Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (DPR dan Pemerintah). Tahun 2009 449 Ibid. 450 Ibid. 451 Ibid. 452 Ibid. 453 Ibid. 454 Ibid. 140 141
a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas- asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid. Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Pasal 42 (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. 3.8.4 Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Peristiwa hancurnya gedung WTC di Amerika Serikat pada September 2001 membawa dampak bagi meningkatnya kasus-kasus terorisme di dunia, termasuk di Indonesia. Terjadi berbagai peristiwa pengeboman, yang ditandai dengan pengeboman gereja Katredal pada malam Natal tahun 2000 yang menjadi peristiwa teror terbesar sejak masa reformasi. Selanjutnya peristiwa teror terus berlanjut seperti peristiwa bom Bali I dan II setya peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot Kuningan, Jakarta. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia berfikir untuk membuat peraturan yang mengatur tentang kejahatan terorisme. Upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme sejalan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.455 Pemerintah dalam membentuk regulasi untuk pemberantasan tindak pidana terorisme dengan sejumlah pertimbangan. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (publik) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.456 455 Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Risalah DPR Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repub- lik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003 456 Ibid., hlm. 32. 142 143
Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan revolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.457 hukuman mati ini juga dikenakan kepada setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, kepada orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan kepada setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia. Tabel 3.9 Pengaturan Pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003 No Pasal Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 4 April 2002. Regulasi ini diperkuat dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.458 1. 2. Pasal 6 Pasal 8 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 8 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: Lahirnya UU No 15 tahun 2003 yang berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.459 Selain itu, rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan (network) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang.460 d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; UU No 15 tahun 2003 mengatur tentang pidana mati untuk kejahatan terorisme. Ancaman 457 Ibid. 458 459 460 Ibid., hlm. 3 dan 53. Ibid., hlm. 1 dan 2. Ibid. 144 145
h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; 4. 5. Pasal 14 Pasal 15 Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; 6. 7. Pasal 16 Pasal 19 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan. Pencantuman hukuman mati dalam UU No 15 tahun 2003 tidak terdapat perdebatan yang memadai. Hal ini terkonfirmasi dari salah satu tim perumus, Atmasasmita, yang menyatakan bahwa, "Terkait hukuman mati yang terdapat pada undang-undang terorisme, pemerintah dan DPR setuju untuk mengatur hukuman mati pada undang-undang ini".461 Pemerintah dan DPR pada saat itu setuju untuk memasukkan hukuman mati dalam salah satu pasal di undang-undang Tindak Pidana Terorisme, karena menggangap terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan perlu mendapatkan hukuman yang setimpal agar bisa menjadi efek jera bagi para pelakunya. Selain itu, karena sering munculnya tindakan-tindakan teror setelah era reformasi yang mengakibatkan banyak korban bukan hanya dari warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing pun banyak yang menjadi korban. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan tidak adanya perdebatan yang berarti pada saat itu dalam pembahasan pidana mati di UU terorisme.462 3. Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. tindakan pidana korupsi yang dilakukan pemerintah Namun, pemberantasan mendapatkan kritik dari masyarakat. Munir, aktivis HAM, telah mengingatkan bahwa pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan counter-terorism dan tidak melakukan tindakan anti terorism. Pemerintah seakan menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang bisa menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme 461 Wawancara dengan Romli Atmasasmita, 18 September 2017. 462 Ibid. 146 147
akan berhenti. Padahal, kenyataannya tidak. Di sisi lain, tindakan anti terorism justeru tidak dilakukan oleh pemerintah. Anti terorism adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang melakukan terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol di keimigrasian, kontrol money laundering dan pemberlakuan early warning system.463 Lebih lanjut Munir menambahkan bahwa tindakan terorisme bersifat ideologis sehingga pelaku tidak peduli dengan ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan antara lain adalah menghambat jangan sampai orang yang mempunyai ideologi pengguna kekerasan semacam itu mempunyai akses untuk melakukan tindak terorisme. "Kalau tindakan itu sifatnya ideologis maka tidak akan ada efek jera. Efek jera bisa digunakan pada kriminal biasa. Kalau saya mencuri, saya bisa tobat. Tapi kalau soal ideologi, tidak ada orang tobat dari ideologi. Itu kesalahan kita sejak lama, yakin bahwa ideologi itu bisa tobat". Jika yang dilawan adalah ideologi, yang dapat dilakukan adalah menghentikan pelakunya atau menutup akses dimana orang itu bisa mendapat bahan peledak dan lain- lainya.464 Dalam konteks saat ini, pembahasan tenyang hukuman mati dalam UU terorisme tetap diperdebatkan. Pada satu sisi masih menyetujui adanya hukuman mati bagi kejahatan terorisme dan sisi yang lain hukuman mati ini tidak tepat untuk diterapkan. Arsul Sani, salah satu anggota komisi III DPR RI, menyatakan bahwa, revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan tetap mempertahankan ketentuan mengenai hukuman mati yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 14. Menurut salah satu anggota Pansus revisi UU Terorisme tersebut, ketentuan pasal mengenai hukuman mati dinilai masih relevan, karena kita berpandangan dengan adanya hukuman mati saja, tidak ada efek jera bagi pelaku, apalagi kalau tidak ada hukuman mati. Arsul Sani menambahkan, jika ancaman pidana mati dihapuskan, pihak yang memiliki paham radikal akan lebih leluasa berbuat teror. Selain itu, Asrul Sani juga berpandangan aksi teror merupakan kezaliman terhadap sesama manusia yang patut dihukum berat. Anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa "Kita punya keyakinan bahwa apa yang mereka (teroris) lakukan itu bukan jihad, melainkan kezaliman terhadap sesama". Asrul Sani menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di pansus menghendaki pidana mati tetap diatur dalam UU Terorisme. Sementara itu, DPR akan mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus memaksimalkan peran deradikalisasi.465 saja dengan dia mati ketika melakukan aksinya. Jadi menurut Shidarta hukuman mati dalam UU Terorisme tidaklah efektif dan tidak bisa memberi efek jera bagi pelakunya.466 Pendapat senada dinyatakan oleh Supriyadi, bahwa berdasarkan pada tinjauan historisnya, ancaman pidana mati juga tidak tepat digunakan. Selain hanya akan melahirkan kasus teror lainnya, ancaman pidana mati juga akan melahirkan perlawanan yang lebih besar. DPR harus melihat lebih jernih lagi kenyataan dan fakta ini. Kebijakan untuk mengahapuskan pidana mati dalam tindak pidana terorisme harus dilihat dalam agenda yang lebih besar. Supriyadi menegaskan, ancaman pidana mati juga akan merusak program deradikalisasi yang diharapkan pemerintah dalam revisi UU Terorisme. Karena dengan mengeksekusi mati, teroris akan merasa terhormat dan merasa dirinya mati terhormat.467 Efektifitas hukuman dan efek jera yang selama ini di kampayekan oleh pemerintah dan legislatif dalam memberikan hukuman mati bagi para pelaku terorisme agak kurang tepat, ini dikarenakan ada sudut pandang yang terlihat saling berlawanan. Bagi pemerintah dan DPR dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku teror maka orang akan merasakan takut untuk melakukan perbuatan yang sama tersebut, tapi kalau kita melihat selama justru sebaliknya, mereka para pelaku terorisme malah meganggap bila mereka mati dalam melakukan aksinya atau di eksekusi, maka mereka akan sangat terhormat dan mereka akan dianggap pahlawan oleh kelompoknya atau komunitasnya.468 Hal inilah yang tidak dilihat oleh pemerintah dan DPR pada saat perumusan Undang- Undang Terorisme, mereka masih beranggapan bahwa menghukum mati para terorisme akan menimbulkan efek jera dan tidak akan ada yang menggulangi lagi dimas yang mendatang, tetapi hal tersebut tidaklah benar, malah terorisme masih tetap ada dan tidak ada angka yang pasti yang menyebutkan bahwa kasus terorisme turun di Indonesia, walaupun sudah ada yang di eksekusi terkait tindak pidana terorisme, seperti Amrozi cs. Semangat dalam menghukum para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan serius seperti terorisme harus didasari oleh kesadaran hukum dan bukan oleh perasaan hukum, karena kalau pemerintah dan DPR terus memakai perasaan hukum dalam perumusan undang-undang di DPR, maka kedepannya akan nantinya pidana mati bisa terus muncul dalam setiap peristiwa yang dianggap sebagai " darurat" sebuah kejahatan yang terjadi di Indonesia.469 Pandangan berbeda justru dikemukan oleh Shidarta, yang menjelaskan bahwa terorisme itu sulit diberantas dengan hukuman mati, lebih lanjut lagi Shidarta menuturkan bahwa pada pelaku teror tersebut rela mati dalam melakukan aksinya, jadi hukuman mati sama 463 Nay, Ancaman Hukuman Mati Tidak Selesaikan Masalah Terorisme, Hukumonline, 6 Agustus 2003, diakses 10 Oktober 2017. 464 Ibid. 465Nyu, Revisi UU Terorisme Pertahankan Hukuman Mati, Media Indonesia, 7 Mei 2016, diakses 17 September 2017. 466 Wawancara dengan Shidarta, 29 September 2017. 467 Martahan Sohuturon, Ancaman pidana mati bagi terorisme dinilai tidak berguna, CNN Indonesia, 5 Juni 2016, diakses 4 Oktober 2017. 468 Wawancara dengan Shidarta, 29 September 2017. 469 Ibid. 148 149
3.8.5 Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang tentang Narkotika 3.8.5.1 Upaya pembentukan UU Nasional tentang Narkotika Sebagaimana telah disebutkan dalam bagaian sebelumnya dalam kebijakan hukuman mati terkait psikotropika), sejak dahulu Indonesia telah memerangi peredaran bahan dan obat-obatan terlarang, termasuk narkotika. Pada tahun 1970, seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia pada 1970, pendapatan masyarakat secara umum juga terus meningkat. Meski pertumbuhan ekonomi sempat mandeg pada masa pemerintahan Soekarno, namun pemerintahan Soeharto berupaya meningkatkan perekonomian dengan upaya reformasi ekonomi yang meliputi stabilitasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi ekonomi. 470 Tumbuhnya perekonomian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini diikuti oleh peningkatan konsumsi narkotika untuk rekreasi.471 Disamping peningkatan kesejahteraan, kemudahan komunikasi dengan masyarakat di luar Indonesia juga diduga menjadi pendorong maraknya penggunaan narkotika ini.472 Suatu pandangan yang lalu diamini oleh seluruh Fraksi di DPR.476 Namun, Pemerintah juga usulan memasukkan pidana subversi ke dalam RUU ini.477 Akhirnya pada 2 Juli 1976, DPR menyetujui RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan RUU Narkotika untuk menjadi UU.478 Dengan maraknya penggunaan teknologi baru dalam peredaran narkotika, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk UU baru yaitu UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. UU ini juga merupakan implementasi dari Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances479 melalui UU No. 7 Tahun 1997. Kerangka politik hukum kedua kebijakan ini memiliki kesamaan. Dalam UU No. 7 Tahun 1997 disebutkan bahwa:480 "Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredar-an gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat" Untuk mengatasi masalah narkotika, pada 1971, pemerintah lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari Instansi yang bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran yang berkenaan dengan Masalah Penanggulangan Narkotika. Inpres 6/71 ini diberikan kepada Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) untuk mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi jang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mentjegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran- pelaNggaran jang timbul dalam masjarakat, jang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.473 Sementara dalam UU No 22 Tahun 1997 dinyatakan bahwa: 481 "...mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional." Dalam UU No 22 Tahun 1997, perbuatan yang diancam pidana mati diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a. 3.8.5.2 Politik Pidana Mati dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, pada saat itu, Pemerintah dan DPR mendorong RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Protokolnya serta RUU tentang Narkotika.474 Dalam RUU yang disampaikan oleh pemerintah, ada dua perbuatan yang diancam pidana mati yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) jo Pasal 36 ayat (4) huruf a dan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 36 ayat (5) huruf a sepanjang bukan terkait dengan tanaman koka atau ganja.475 Pidana mati sesungguhnya merupakan jawaban atas keresahan dari pemerintah akan kemungkinan tindak pidana narkotika digunakan sebagai salah satu sarana penting untuk melakukan subversi. Paska reformasi, gagasan untuk memperbarui UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika semakin menguat. Kali ini, MPR telah mmberikan rekomendasi ke Presiden untuk melakukan pembaruan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam TAP MPR ini, MPR memandang persoalan narkoiika dari tiga sisi yaitu yang terkait dengan moralitasdan penurunan akhlaq, peningkatan penderita HIV/AIDS, dan meningkatnya keresahan masyarakat. Karena itu langkah yang direkomendasikan untuk ditempuh oleh pemerintah 470 Tulus Tambunan, Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialiasi di Indonesia sejak Orde Baru hingga Pasca Krisis, Maka- lah, (Jakarta: KADIN Indonesia - JETRO, 2006), hlm. 2. 471 Lindsey dan Nicholson, op. cit., hlm. 44. 472 Petrik Matanasi, Kisah Narkoba di Jakarta Tempo Dulu, Tirto, 2017, Wb>, diakses pada 13 Oktober 2017. 473 Indonesia, Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971. 474 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, op.cit., hlm. 11. 475 Ibid., hlm 20 dan 23. 476 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Penjelasan Umum. 477 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, op.cit., hlm. 81. 478 Ibid., hal 118 479 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 19 Desember 1988. 480 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika, Penjelasan Umum 481 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 150 151
adalah:482 1. meningkatkan anggaran dalam rangka pembangunan diibidang Agama; 2. melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat; 3. mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan dengan pembentukan lembaga khusus yang diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan lain-lain terhadap Narkoba. Ancaman pidana dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika terus ditingkatkan bahkan berlipat-lipat sejak disahkannya UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan masih belum dapat menurunkan jumlah kasus tindak pidana narkotika, bahkan jumlahnya terus melambung tinggi.486 4. bersama DPR, merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Tabel 3.9 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Karena itu, Pemerintah dan DPR-RI kemudian mengesahkan dan mengundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu perubahan mencolok dari UU ini adalah ditingkatkannya status BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana mati diterapkan sebagai bagian dari upaya meletakkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sejalan dengan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka pemberatan pidana terutama pencantuman pidana mati karena peredaran narkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.483 Terkait pencantuman pidana mati dalam tindak pidana narkotika, pemerintah telah menegaskan pendapatnya bahwa pidana mati diperlukan karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti. Seluruh potensi akal fikir dan budi manusia dirusak secara massal untuk kepentingan pribadi dan golongan.484 Pemerintah lalu mengilustrasikan bahwa dengan kejahatan narkotika, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi terus berperilaku merusak tatanan kehidupan.485 Karena itu tindak pidana narkotika akan selalu diancam dengan pidana berat termasuk dengan pidana mati. Statistik tindak pidana Narkotika secara umum tidak menunjukan penurunan sedikitpun, padahal pemerintah telah berupaya keras untuk menurunkan angka tersebut, misalnya No 1. 2. 3. Pasal 74 Pasal 113 Pasal 114 Pasal Pengaturan (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 482 Indonesia, Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusy- awaratan Rakyat oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. 483 Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penjelasan Umum. 484 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 2/PUU-V/2007, hlm. 131. 485 Ibid. 486 Piktor Aruro, Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks Uu No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan Uu No. 35 Tahun 2009, Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hlm..182 152 153
4. Pasal 116 (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 10. Pasal 144 (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 3.8.6 Politik Hukuman Mati di Era Rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo: 5. 6. 7. 8. Pasal 118 Pasal 119 Pasal 121 Pasal 132 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dalih Kedaruratan yang Menegaskan Nilai Kemanusiaan Belum genap seratus hari berkuasa, Presiden Joko Widodo menolak grasi 64 terpidana mati kasus narkoba dan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan eksekusi mati.487 Dalam acara audiensi dengan civitas akademi Universitas Gadja Mada (UGM), Yogyakarta, Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit dimaafkan karena mereka pada umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. Penolakan permohonan grasi itu menurut Presiden Joko Widodo sangat penting untuk menjadi shock terapy bagi para bandar, pengedar maupan pengguna.488 Dalam memutuskan untuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini, presiden ternyata banyak mendapatkan dukungan, baik dari dalam pemerintahan sendiri maupun dari luar pemerintahan. Wakil presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkopolhukam, Jaksa Agung dan Kepolisian mendukung langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, dari luar pemerintahan ada organisasi Nahdathul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga ikut mendukung langkah presiden Jokowi.489 Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial , menilai bahwa kebijakan penerapan hukuman mati semakin memburuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Gufron, berdasarkan catatan Imparsial, jumlah eksekusi mati yang dilakukan Presiden Joko Widodo lebih banyak jika dibandingkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gufron menuturkan, tercatat selama 10 tahun pemerintahan SBY, telah terjadi 21 eksekusi mati. Sementara pada 2,5 tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melaksanakan 18 eksekusi mati.490 9. Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Kualitas peradilan dan lembaga penegak hukum di Indonesia yang belum bebas dari 487 Gandang Sajarwo, Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Kompas, 12 September diak- ses pada tanggal 17 Oktober 2017. 488 Daniel Pascoe, Tiga Tantangan Hukum yang akan Dihadapi Rezim Hukuman Mati di Indonesia dalam Robet dan Lubis, Politik..., hlm. 103. 489 Andylala Waluyo, NU dan Muhamadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017. 490 Kristian Erdianto, Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk, Kompas, 27 April 2017, diakses 1 Oktober 2017. 154 155
korupsi menjadi salah satu masalah yang paling merisaukan dalam menilai kualitas vonis pengadilan atas hukuman mati. Padahal sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang relatif bersih sekalipun, tak ada satu sistem peradilan yang dianggap cukup aman dari kesalahan. Kelemahan hukuman mati terutama karena tidak dapat dikoreksi apabila vonis tersebut salah. Hal ini semakin diperburuk oleh sistem hukum yang secara umum masih korup dan amburadul. Kondisi hukum yang demikian, misalnya terlihat dari Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012, bahwa secara keseluruhan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia tidak menggembirakan dengan skor 4,53 dengan skala 1-10. Masyarakat masih memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.491 Unfair trial atau peradilan yang sesat juga menjadi momok yang menakutkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada beberapa kasus dimana unfair trial hampir merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah, kasus Yusman Telaumbanua, seorang anak yang divonis mati akibat didakwa melakukan pembunuhan dan Zulfiqar Ali yang di vonis mati karena didakwa memiliki 300 gram heroin. Untuk kasus Yusman Telaumbanua, terdakwa yang di vonis mati oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, ternyata masih berusia anak pada saat dijatuhi vonis pidana mati. Para pengak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim tidak bisa megetahui umur yang pasti pada saat proses hukum ini berjalan dan dengan cerobohnya menjatuhkan hukuman mati pada anak-anak. Penjatuhan hukuman mat bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah 5 tahun kasus ini berjalan dan sudah berbagai upaya hukum yang dilakukan, akhirnya di temukan bukti baru (novum)492 yang menyatakan bahwa pada saat di jatuhi vonis mati, Yusman masih berusia sekitar 15-16 tahun. 3.8.7 Politik Hukum Pidana Mati dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dua tahun setelah memimpin pemerintahan di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Perlindungan Anak). Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembentukan Perppu ini dilandasi dengan sejumlah pertimbangan: (i) mengatasi kegentingan yang diakibatkan seksual terhadap anak yang semakin meningkat; (ii) 491 Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, diakses 1 Ok- tober 2017. 492 Adanya bukti baru (novum) yang diajukan KontraS terkait usia pasti Yusman Telaumbanua yang diperoleh melalui pemer- iksaan forensik gigi besar kemungkinan menjadi salah satu bukti kuat yang meloloskan Yusman dari ancaman pidana mati. Dari keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 8/PID/B/2013/PN-GST, diketahui bahwa hasil pemeriksaan tulang dan gigi Yusman Telaumbanua yang diuji oleh Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan forensik pada tahun 2016 berkisar 18-19 tahun, sehingga jika ditarik mundur pada peristiwa pidana yang disangkakan pada tahun 2012, maka usia Yusman saat itu antara 15 - 16 tahun. Lihat Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, php?id=2414&module=pers>, diakses pada 1 Oktober 2017. kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak; (iii) kejahatan tersebut juga mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut Presiden juga menyatakan bahwa kejahatan luar biasa tersebut membutuhkan penanganan luar biasa juga, serta adanya penambahan sejumlah pasal di Perppu untuk memberi ruang hakim memberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak.493 Pandangan senada juga disampaikan oleh Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM, yang menyatakan keyakinan pemerintah bahwa kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan yang luar biasa. Selain itu, hukuman mati dimasukkan karena secara berdasarkan hukum yang berlaku jenis hukuman ini masih dimungkinkan. Yasona Laoly menambahkan bahwa pengarturan yang demikian merupakan kedaulatan negara karena Indonesia yang masih menganut pidana pokok, diantaranya adalah hukuman mati.494 Pengaturan dalam Perppu menunjukkan adanya pemberian sanksi yang keras, termasuk menambah berbagai jenis hukuman dan pemberatan atas hukuman-hukuman yang sebelumnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberatan ini berupa penambahan 1/3 (satu pertiga) hukuman bagi para pelakunya, di antaranya kepada pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya dan pelaku yang seharusnya berkewajiban melindungi anak (orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh dan sebagainya),495 atau tindakan yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.496 Perppu juga mengenalkan hukuman berupa tindakan kebiri pemasangan alat pendeteksi elektronik,497 dan pengumuman identitas pelaku ke publik.498 Perppu juga mengatur tentang penjatuhan pidana mati bagi kejahatan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 493 Ihsanuddin, Jokowi Tanda Tangani Perppu yang Atur Hukuman Kebiri, Kompas, 25 Mei 2016, hukuman.kebiri>, diakses pada 20 September 2017. 494 Halimanus Sa'diyah, Ini Alasan Pemerintah Masukkan Hukuman Mati dalam Perppu Perlindun- gan Anak, Republika, 12 Mei 2016, diakses Pada 20 September 2017. 495 Indonesia, Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlind- ungan Anak, Pasal 82 (2). 496 Ibid., Pasal 82 (4). 497 Ibid., Pasal 81 (7). 498 Ibid., Pasal 82 (5). 156 157
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.499 Pertimbangan-pertimbangan dalam Perppu ini menunjukkan landasan pandangan pemerintah tentang kondisi kejahatan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Adanya kondisi keadaan "darurat kekerasan seksual" menjadikan pemberatan sanksi pidana menjadi solusi untuk menghadapi situasi tersebut. Konsideran Perppu Perlindungan Anak, khususnya huruf b dan c mengkonfirmasi latar belakang dan alasan pembuatan Perppu Perlindungan Anak: Hukuman mati dalam Perppu ini merujuk pada kejahatan yang dilakukan berdasarkan pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) dijatuhkan kepada pelaku dalam hal kejahatan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002: a. .... b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (5) Perppu: c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d. ... Dengan demikian pemberatan sanksi pidana, termasuk hukuman mati dianggap mempunyai pendasaran rasionalitas dan justifikasi sebagaimana dinyatakan dalam rumusan konsideran tersebut. Merujuk pada pandangan Maria Farida, konsideran dalam UU merupakan penjabaran dari landasan unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam suatu pembuatan UU.500 Pandangan ini sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang cakupan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis ini bahwa menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sementara unsur yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.501 499 Ibid., Pasal 81 (5). 500 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 108. 501 Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran angka 19. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D502 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pada 12 Oktober 2016 Perppu kemudian disetujui oleh DPR tanpa ada pengubahan isi.503 Perppu ini kemudian menjadi menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyambut antusias keputusan DPR itu, dengan menyatakan bahwa "sekarang kita memiliki hukuman paling keras. Hukuman mati, penjara seumur hidup, pengebirian kimia, pengungkapan nama pelaku di muka umum, dan pemasangan cip elektronik."504 Sejumlah fraksi di DPR memberikan catatan atas pengesahan Perppu ini dengan harapan adanya revisi yang lebih 502 Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan ke- kerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." 503 Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terkait dengan pengesahan tersebut sebagai berikut: (i) mengenai langkah alter- natif pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Di samping itu, belum ada data yang dirilis terkait kekerasan seksual di Indonesia. Padahal, data tersebut penting untuk menilai urgensi pembentukan aturan; (ii) Perppu tersebut menjadi jalan untuk merevisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi komprehensif. Itu agar perlindungan anak tidak sekadar memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan di bawah umur; dan (ii) pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga harus memerhatikan masa depan anak, bukan semata-mata menaikkan ancaman pidana. Lihat Nabilla Tashandra, Sempat Menolak Perppu Kebiri Jadi UU, PKS Berikan Tiga Catatan, Kompas, 12 Oktober 2016, jadi. uu.pks.berikan.tiga.catatan>, diakses pada 13 Desember 2017. Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra tetap menolak den- gan alasan banyak organisasi dan lembaga yang kerap berurusan langsung dengan pelaku dan korban kekerasan seksual ter- hadap anak menolak substansi Perppu tersebut. Lebih jauh fraksi ini mendukung percepatan pembahasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar langkah perlindungan korban lebih komprehensif. Lihat Ahmad Faiz, DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang, Tempo, 12 Oktober 2016, diakses pada 13 Desember 2017. 504 Muhammad Fikrie, Pengesahan Hukuman Kebiri Beriring Catatan Dan Penolakan, Beritagar, 16 Oktober 2016, diakses pada 20 September 2017. 158 159
konprehensif dan dapat diberlakukan secara efektif. Selain itu, perlunya adanya kejelasan rumusan pasal-pasal dan dalam tataran teknisnya.505 Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menyatakan keberatan dalam sejumlah pengaturan dalam Perppu terkait dengan adanya hukuman kebiri yang dianggap tidak manusiawi.506 (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Tabel 3.10 Pasal Pidana Mati Dalam UU No. 17 Tahun 2016 (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 89 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 3.8.7.1 Munculnya Pidana Mati dan Kebiri Dalam UU No. 17 Tahun 2016: Pro dan Kontra Dalam sejarahnya, pengesahan Perppu ini tidak terlepas dari adanya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Bengkulu pada 5 April 2016 silam.507 Kasus ini memicu polemik di kalangan masyarakat tentang efektifitas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini anak perempuan berusia 14 tahun di perkosa secara beramai-ramai dan mengakibatkan korban meninggal dunia, selang tak berapa lama terjadi lagi kasus perkosaan anak berusia 7 tahun di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk menghukum seberat-beratnya para pelaku kejahatan seksual anak, termasuk menjatuhi hukuman mati. Tingginya angka kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual pada anak menjadikan momentum bagi para pendukung hukuman mati untuk memasukkan pasal pidana mati dalam Perppu Nomor 1 Tahun Tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan dibagian sebelumnya, bahwa kekerasan terhadap anak sebagai kejadian luar biasa karena dapat merusak pribadi dan tumbuh kembang anak, mengganggu ketenteraman dan kenyamanan di masyarakat, sehingga perlu penindakan luar biasa. Penghukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya juga diharapkan mampu membuat jera para pelaku.508 Pemerintah, masyarakat dan juga sebagian besar organisasi kemasyarakatan tampak sepakat dengan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dan mereka pun setuju terhadap usulan KPAI terkait hukuman mati bagi pelaku kekerasan anak. 505 Nabilla Tashandra, DPR Sahkah Perpu Kebiri Jadi Undang-Undang, Kompas, 12 Oktober 2016, diakses pada 28 November 2017. 506 Riza Harahap, Alasan Kalangan DPR yang Tolak Hukuman Kebiri, Antara News, 12 Oktober 2016, diakses pada 29 November 2017. 507 Redaksi, Terlungkup Bugil, Tangan Terikat, Bengkulu Ekspress, 5 April 2016. up-bugil-tangan-terikat/>, diakses Pada 29 September 2017. 508 Presiden Jokowi ketika mengumumkan Perppu di Istana Negara, 25 Mei 2016. 160 161
Pemerintah, sebagamana dinyatakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan bahwa memasukkan pidana mati sebagai salah satu opsi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dengan dalih bahwa hukuman mati masih dimungkinkan. Dalam berbagai UU di Indonesia, hukuman mati dapat dikenakan dalam kasus narkoba, terorisme dan pembunuhan berencana.509 Yasonna Laoly menambahkan bahwa Perppu tersebut hanya berlaku kepada pelaku orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak.510 Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah untuk mencantumkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan alasan bahwa meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual anak yang terjadi di Indonesia harus segera di hentikan dengan membuat hukuman yang berat salah satunya hukuman mati. Komisi ini meminta regulasi tegas yang menjerat para pelaku kekerasan pada anak menimbulkan efek jera. KPAI berharap seluruh pelaku kekerasan anak, khususnya kejahatan seksual, dijerat sanksi hukuman mati atau seumur hidup. Sekretaris KPAI saat itu menyatakan bahwa kekerasan seksual itu menyebabkan kerusakan lima organ sekaligus sehingga sangat pantas dihukum mati.511 Anggota KPAI lainnya, Susanto, juga mengemukakan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dianggap masih belum maksimal, yang idealnya hukuman minimal adalah 15 tahun dan maksimal hukuman mati.512 Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj yang mendorong hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan hukuman yang berat diharapkan menghilangkan niat orang berbuat serupa. Kekerasan seksual terhadapa anak sudah ke luar dari asas kemanusiaan dan norma agama.513 Karni Ilyas juga menyampaikan bahwa adanya penerapan hukuman mati di dalam UU Perlindungan Anak dimungkinkan dilatarbelakangi oleh banyak faktor termasuk ideologi dan semangat menghukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual yang makin marak terjadi, adanya kasus pemerkosaan bayi yang pernah terjadi menurutnya pantas untuk dihukum mati karena ini termasuk perbuatan sadis.514 Selain itu, pada tahun 2014, terdapat petisi online yang mengajak untuk memperjuangkan pasal hukuman mati terhadap pelaku pedofilia dan human trafficking.515 Sidharta, ahli hukum pidana, menanggapi pandangan KPAI dengan menyatakan bahwa KPAI bukanlah lembaga hukum jadi KPAI tidak kompeten dalam mengajukan usulan- usulan seperti itu (hukuman mati). Usulan pidana mati ini menjadikan KPAI sebuah lembaga yang mencerminkan sebagai lembaga negara yang memakai perasaan hukum dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, yang seharusnya lembaga seperti KPAI dapat memandu masyarakat supaya masyarakat berpikir rasional dan bukan malah ikut- ikutan, karena dalam budaya hukum di Indonesia, perasaan hukum masih kuat dibanding dengan kesadaran hukum.516 Situasi inilah yang menyebabkan lahirnya Perppu No.1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi UU. Namun demikian sejumlah perdebatan pro dan kontra juga muncul, khususnya penerapan hukuman mati dan hukuman kebiri. Pemerintah bersikukuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, bahwa yang terpenting Perppu harus segera diterbitkan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam menyikapi tingginya angka kekerasan seksual.517 Nasir Jamil, Komisi III DPR RI, menilai Perppu Perlindungan Anak perlu diperkuat kembali, yakni penguatan untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak. Nasir Jamil menyoroti adanya hukuman kebiri yang akan mengancam hak asasi manusia dan dampak pada efek jera yang diharapkan, sehingga sebaiknya tidak perlu diberi hukuman kebiri, tetapi langsung hukuman mati dengan penerapannya yang harus proporsional dan terukur.518 Dalam proses pembahasan Perppu, tidak semua anggota fraksi di DPR setuju dengan penerapan hukuman kebiri. Fraksi Partai Gerindra, melalui wakilnya Rahayu Saraswati, menyatakan penolakannya terhadap Perppu, yang menyebut bahwa sanksi kebiri kimia bukanlah jalan keluar terbaik. Sarawati menambahkan bahwa harus ada pendidikan dan pelatihan kepada hakim yang harusnya dijalankan terlebih dahulu bukan malah menambah hukuman. Iskan Qolba Lubis, Politisi PKS juga menyebut ada kesan pemerintah terburu-buru mengeluarkan Perppu karena desakan opini publik, dengan argumen bahwa penyebab orang melakukan kejahatan seksual bukan semata karena hasrat libido yang tinggi, tapi juga menyangkut mental orang tersebut. 519 509 Sa'diyah, loc.cit. 510 Ursula Florence, Joko Widodo Sahkan Perppu Kebiri, Rappler, 25 Mei 2016, diakses pada 20 September 2017. 511 David Setyawan, KPAI Minta Pelaku Kejahatan Anak di Hukum Mati , KPAI, 13 Juni 2015, diakses pada 29 September 2017. 512 Sip/Ndr, KPAI: Idealnya, Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Anak Hukuman Mati, Detik, 10 Mei 2014, diakses pada 29 Sep- tember 2017. 513 Arga Sumantri, PBNU Ingin Hukuman Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Metrotv News, 10 Mei 2016, diakses Pada 29 September 2017. 514 Wawancara dengan Karni Ilyas, 6 Oktober 2017. 515 Perjuangkan Pasal Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pedofil dan Human Trafficking, diakses pada 29 September 2017. 516 Wawancara dengan Shidarta, 29 September 20017. 517 Mitra Tarigan, Reza Aditya dan Agoeng, Perppu Kebiri Hukuman Kekerasan Seksual Tak Segalak Aturan, Tempo, 24 Mei 2016, diakses pada 29 September 2017. 518 Waspada, Perppu Hukuman Kebiri, Komisi III Seharusnya Hukuman Mati, Waspada Online, 26 Mei 2016, diakses pada 20 September 2017. 519 Fikrie, loc.cit. 162 163
Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke MasaDinamika Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Sementara dari pihak penolak adanya hukuman mati, mereka sudah menolak adanya hukuman mati dan kebiri sejak dimulai proses perancangan Perppu. Aliansi 99, suatu kumpulan-kumpulan organisasi masyarakat yang terdiri dari lembaga yang bergerak di isu perlindungan anak dan juga lembaga-lembaga yang bergerak pada isu HAM dan isu kebijakan hukum di Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pembalasan bukan pemulihan terhadap korban-korban kejahatan seksual anak yang terjadi. Aliansi juga menyatakan bahwa Perppu hanya mengatur penghukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Sedangkan pengaturan perihal korban tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Kekhawatiran penerapan atas Perppu ini juga disampaikan oleh Sri Mulyati, pengiat Forum Pengada Layanan, bila aturan ini menyasar anak-anak yang menjadi pelaku. Mulyati menyatakan bahwa terdapat tren pelaku kekerasan seksual semakin muda dan dibawah 18 tahun, dan dari kasus yang pernah ditanganinya ada tren yang menjadi pelakunya itu masih berusia muda di bawah 18 tahun atau yang tua sekalian, dan hampir separuhnya adalah anak-anak.520 korban membutuhkan sekitar Rp. 80 ribu - 500 ribu untuk biaya visum. Jika visum tersebut melibatkan dokter spesialis, maka akan membutuhkan sekitar Rp. 500 ribu- 1 juta. Seharusnya biaya kebiri dapat dialihkan menjadi biaya visum, sebagai wujud perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual. Visum dibutuhkan korban agar perkaranya dapat berlanjut ke pengadilan; 3. Pidana kebiri jika tetap dipaksakan untuk diterapkan, maka terancam tidak dapat dilaksanakan karena, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diharapkan akan melaksanakan pengebirian telah menyatakan menolak dilibatkan dalam pelaksanaan eksekusi pidana Penolakan tersebut karena pertimbangan melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan; 4. Pidana mati dan pidana kebiri merupakan pelanggaran atas hak hidup dan merupakan tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Karenanya, kedua bentuk pidana ini dianggap melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Pidana mati mencabut hak hidup seseorang yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin pemenuhannya tanpa pembatasan apapun oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pidana kebiri dapat menyebabkan disfungsi seksual dan osteoporosis bagi terpidana. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Sebagai negara yang sudah meratifikasi, Indonesia wajib tunduk kepada kedua instrumen hak asasi manusia Penerapan pidana mati dan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, merupakan tindakan yang tidak proporsional untuk kejahatannya sendiri dan langkah mundur Pemerintah Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia; Penolakan yang keras terhadap hukuman mati dan hukuman kebiri dalam Perppu datang dari Komnas Perempuan. Komisi ini memandang bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan keji, tidak beradab, dan menghancurkan kehidupan korban, namun aturan baru ini tidak punya kesesuaian dengan Konstitusi dan prinsip-prinisp HAM. Komnas Perempuan menyampaikan enam alasan penolakan dimasukkannya pidana mati dan pidana kebiri sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam Perppu tersebut, yakni: 521 1. Pidana mati dan pidana kebiri belum terbukti mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, bahkan sejumlah negara di Eropa yang pernah menerapkan bentuk hukuman ini, kini tidak lagi memberlakukan (misalnya dalam hal ini Inggris, Jerman dan Denmark). Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan kedua bentuk pidana ini dikhawatirkan akan membuat pelaku kekerasan seksual menggunakan berbagai cara agar terhindar dari proses hukum, termasuk menyuburkan praktik jual beli hukuman, dan semakin menjauhkan korban dari akses keadilan dan pemulihan; 5. Aturan hukum yang telah ada bagi pelaku kekerasan seksual sejauh ini belum diterapkan secara maksimal. Masih ada sejumlah hambatan yang dialami korban dalam mengakses keadilan, terutama berkaitan dengan perspektif aparat penegak hukum yang masih bias gender dalam menangani kasus kekerasan seksual serta mekanisme pembuktian yang masih menyulitkan korban. Kondisi ini berkelit kelindan dengan praktik mafia hukum yang menguatkan impunitas pelaku kekerasan seksual. Regulasi yang dibutuhkan saat ini adalah yang mampu menjawab persoalan tersebut, bukan menambah bentuk pidana baru; 2. Pelaksanaan pidana mati dan pidana kebiri membutuhkan biaya yang cukup mahal. Untuk 1 kali kebiri kimiawi (penyuntikan hormon) membutuhkan biaya sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan masa efektif suntikan hanya selama 3 bulan. Jika kepada setiap terpidana akan dilakukan beberapa kali suntikan obat/ hormon, misalnya dalam hal ini hingga 8 kali, maka negara harus menyediakan anggaran sejumlah Rp 5,6 juta untuk 1 orang terpidana kebiri. Hingga saat ini kita masih menghadapi kesulitan karena ketiadaan anggaran visum etre partum bagi korban kekerasan seksual pada instansi terkait. Selama ini pembiayaan visum di sebagian besar daerah di Indonesia, masih dibebankan kepada korban. Setiap 520 Ibid. 521 Komnas Perempuan, Enam Alasan Menolak Pdana Mati dan Pidana Tambahan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Per- nyataan Pers, 12 Oktober 2016. 6. Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa (misalnya dalam hal ini perkosaan), bisa dilakukan segera dengan mengoptimalkan penerapanhukum yang sudah ada (termasuk pidana seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada untuk pemulihan korban dapat berjalan secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh korban kekerasan seksual maupun keluarganya, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan 165 6. Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa (misalnya dalam hal ini perkosaan), bisa dilakukan segera dengan mengoptimalkan penerapanhukum yang sudah ada (termasuk pidana seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada untuk pemulihan korban dapat berjalan secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh korban kekerasan seksual maupun keluarganya, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan 165
yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan juga menilai aturan hukum yang ada belum diterapkan secara maksimal karena adanya hambatan yang muncul dalam bentuk proses peradilan yang bias gender hingga praktik mafia hukum. Langkah yang mesti diambil adalah menjawab hambatan-hambatan tersebut, bukan menambah bentuk pidana baru.522 Komnas Perempuan mendesak agar Pemerintah lebih memprioritaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). 3.8.7.1.2. Hukuman Mati dalam Melanggar UU No. 17 Tahun 2016 Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Hukuman mati dalam UU No. 17 Tahun 2016 menimbulkan kembali pro dan kontra dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya jika dilihat dari sudut pandang landasan Pancasila, Konstitusi dan perlindungan HAM. Dari aspek filosofis, pembentukan Perppu telah menegasikan konstitusionalitas hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengkualifikasikan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).523 Ketentuan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari Sila ke-2 Pancasila, yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sebagai prinsip yang mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal.524 anak di Indonesia telah masuk kategori kejahatan luar biasa, sehingga penangananan hukum atas perkara-perkara semacam itu juga harus luar biasa adalah argumentasi yang lemah. Vivi Widyawati, aktivis HAM menyebut, penerapan hukuman mati dan hukuman kebiri untuk para pelaku kejahatan seksual akan semakin membuat kondisi psikis korban memburuk. Situasi ini tidak terlepas dari fakta empirik bahwa kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia, biasa dilakukan orang terdekat korban dan semakin membuat korban mempertimbangkan kembali untuk melaporkan pelaku.525 Agustinus Pohan, akademisi, juga menyatakan bahwa hukuman mati meskipun diniatkan oleh para pengusul dan penyusun Perppu untuk menimbulkan efek jera, meragukan efektivitas Perppu tersebut untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Lebih jauh Agustinus Pohan menjelaskan, vonis ringan pengadilan yang justru menyebabkan pelaku, atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama karena mereka berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman hukumannya sangat berat.526 Sementara dari aspek yuridis, kehadiran Perppu ini juga tidak memenuhi alasan pembentukan undang-undang karena UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi. Pada titik ini menjadi penting untuk meletakkan dan mengkontekstualisasikan Pancasila dalam realitas kecenderungan global yang menghendaki penghapusan hukuman mati. Kehendak dunia internasional untuk menghapus hukuman mati sebagaimana dinyatakan dalam ICCPR dan diperkuat melalui pengesahan Protokol Opsional ICCPR (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty). Sampai saat ini sudah terdapat 84 negara pihak (parties) dan 38 negara yang penandatangan (signatories) perjanjian ini. Dengan demikian upaya penghukuman mati sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa raison d'etre kehadiran Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemudian apabila dilihat dari aspek sosiologis, alasan pembentukan Perppu ini tidak terpenuhi karena Pemerintah tidak dapat menunjukkan alasan kedaruratan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap 522 Fikrie, loc.cit. 523 Namun demikian argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 justru mereduksi makna hak hidup sebagai hak absolut karena berdasarkan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. 524 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Ce- takan Ketiga, 2011), hlm. 237. Hukuman mati meskipun diniatkan oleh para pengusul dan penyusun Perppu untuk menimbulkan efek jera, namun Agustinus Pohan, akademisi Universitas Parahiyangan meragukan efektivitas Perppu tersebut untuk menekan angka kekerasan seksual 525 MTVN/OL-3, Hukuman Kebiri bukan Solusi, Media Indonesia, 11 Mei 2016, diakses pada 9 Oktober 2017. 526 Pernyataan Agustinus Pohan didukung data Tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Intan Mutia Suswanti, menyimpulkan pemberatan hukuman tidak mengubah secara signifikan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Hakim lebih sering memberikan hukuman penjara dan jumlah denda minimal pada putusannya. Intan Mutia Suswanti membandingkan perk- ara kekerasan seksual yang vonisnya menggunakan undang-undang tahun 2002 dan kasus serupa yang pelakunya dihukum memakai undang-undang tahun 2014. Semua perkara tersebut dipilih secara acak dari seluruh wilayah Indonesia dan diukur menggunakan sepuluh variabel pemband- ing, di antaranya tuntutan jaksa, lamanya hukuman penjara, jumlah denda, umur dan hubungan pelaku dengan korban, status ekonomi pelaku, hal yang meringankan sekaligus memberatkan da- lam vonis, serta jenis kelamin hakim. Data menunjukkan, tidak pun pelaku dituntut jaksa dengan ancaman pidana maksimal 15 atau 20 tahun penjara. Selain itu, vonis hakim ditemukan kerap lebih rendah daripada tuntutan kejaksaan. Bahkan, putusan ringan dijatuhkan terhadap sejumlah perk- ara dengan pelaku keluarga atau orang terdekat korban yang menurut undang-undang seharusnya diancam dengan hukuman berat. Sebanyak 20 perkara yang disidangkan menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 hanya menghasilkan rata-rata tuntutan penjara 6 tahun 6 bulan dengan vonis 5 tahun. Kondisi serupa juga terjadi setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014: dari 20 perkara tahun lalu, rata-rata tuntutan hanya 8 tahun 6 bulan penjara dengan vonis 6 tahun. Lihat Tarigan, Aditya dan Agoeng, loc.cit. 166 167
terhadap anak. Lebih jauh menurut Agustinus Pohan, vonis ringan pengadilan yang justru menyebabkan pelaku, atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama karena mereka berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman hukumannya sangat berat.527 Dari aspek perlindungan HAM, pencantuman hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Perppu perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia untuk melihat kesesuaiannya dengan standar universal hak asasi manusia. Bahwa dasar hukum eksekusi berdasarkan hukum (judicial executions) dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam Pasal 6 ICCPR yang membahas hak hidup. Paragraf 2 memperkenalkan rumusan kejahatan paling serius. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling serius (most serious crimes) sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat pelaksanaan kejahatan tersebut.528 Perumusan Pasal 6 ICCPR terbuka untuk interpretasi yang luas. Gagasan tentang "keseriusan" dapat bervariasi sesuai dengan budaya nasional, agama, tradisi dan konteks politik. Namun, pendekatan relativis bermasalah karena berpotensi merongrong konsep prinsip normatif yang berlaku secara universal dalam hukum internasional. Dalam semangat universalitas, Pasal 6 ICCPR menetapkan arahan menuju penghapusan hukuman mati dengan menetapkan kewajiban negara untuk membatasi penggunaannya secara progresif.529 Pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya reformasi legislasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan agar Negara Pihak: (i) memastikan undang-undang yang menentang kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya memberikan perlindungan yang memadai bagi semua perempuan, dan menghormati integritas dan martabat mereka; dan (ii) mengambil semua tindakan hukum dan tindakan lain yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk tindakan hukum yang efektif, termasuk sanksi pidana, pemulihan dan ketentuan kompensasi secara keperdataan untuk melindungi perempuan dari segala jenis kekerasan.531 Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindakan hukum yang efektif tidak hanya menekankan pada dimensi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, namun perlakuan kepada korban harus mendapatkan perhatian dari negara. Hal ini juga diperkuat melalui Laporan Sekretaris Jendral PBB tentang intensifikasi upaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.532 Pemerintah seharusnya melakukan langkah untuk segera melakukan pengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai satu langkah strategis untuk menurunkan kasus kekerasan seksual. Bahkan Perppu Kebiri ini tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan karena terlalu fokus pada penanganan pelaku.530 Di samping itu, Pemerintah semestinya mengupayakan langkah pencegahan pencegahan secara maksimal dengan cara memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak. Upaya pemerintah yang selalu mengedepankan penghukuman kepada pelaku, namun abai terhadap korban menunjukan para perumus kebijakan belum berpihak pada korban. Perppu ini menunjukkan bahwa para perumus kebijakan tidak memproyeksikan pengalaman perempuan, khususnya korban kekerasan seksual dalam produk legislasi. 527 Ibid. 528 International Commission against the Death Penalty, The death penalty and the "most serious crimes": A country-by-country overview of the death penalty in law and practice in retentionist states (International Commission against the Death Penalty, Januari 2013), hlm. 5. 529 Ibid. 530 Menurut Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, pemerintah keliru dengan menganggap masalah pelecehan seksual terhadap anak bisa ditelan dengan ancaman hukuman berat. Pemerintah melupakan satu porsi yang penting, mestinya yang perlu diperhatikan perlindungan korban, yakni rehabilitasi. Lihat Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Perppu Perlindungan Anak Dinilai Terlalu Fokus pada Pelaku dan Lupakan Korban, Kompas, 21 Desember 2016, dan.lupakan.korban>, diakses pada 9 Oktober 2017. 531 Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation on Violence against Women, (New York: United Nations Publication, 2010), hlm. 5. 532 Majelis Umum PBB, Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women, A/65/208, 2 Agustus 2010. 168 169
BAB IV Legislasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Indonesia, sebagai anggota dari berbagai perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai kewajiban internasional untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam berbagai perjanjian internasional HAM. Setidaknya Indonesia telah menjadi anggota pihak, melalui ratifikasi atau aksesi, lebih dari delapan perjanjian HAM internasional, di antaranya dua perjanjian internasional pokok HAM yakni the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (IESCR). Sebagai Negara Pihak dari ICCPR, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam ICCPR dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam ICCPR tersebut.533 Bagian ini akan membahas tentang kesesuaian (compatibility) legislasi di Indonesia terkait hukuman mati dengan norma-norma HAM sebagaimana diatur dalam hukum-hukum internasional tentang HAM. Bagian ini juga akan membahas tentang sejumlah konsep kunci terkait perdebatan tentang hukuman mati, di antaranya konsepsi tentang hak hidup (the rights to life), derogasi (derogation) dan pembatasan (limitations), konsepsi tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serios crimes) dalam hukum internasional, serta penerapannya dalam legislasi di Indonesia. 533 Majelis Umum PBB, Covenant on Civil..., op.cit., Pasal 2 ayat (1) dan (2) . 170 171
4.1. Konsep Pembatasan dan the Right to Life Pembatasan (limitations) dan pengurangan/penundaan pemenuhan HAM yang diperbolehkan (permissible restrictions) Hak Asasi Manusia telah menjadi arus utama peradaban dunia. Pencapaian tersebut adalah puncak dari perjuangan kemanusiaan yang telah bersemi sejak awal peradaban manusia, baik pada tataran pemikiran maupun praktik kehidupan nasional. Pemikiran tentang HAM dapan dilacak sejak zaman Yunani kuno, baik dalam konteks sebagai tujuan dan orientasi utama kehidupan sosial bernegara, maupun sebagai hak untuk bebas dari penindasan.534 Di sisi lain, praktik pelanggaran HAM juga menjadi sisi suram dalam peradaban manusia itu sendiri, karena adanya peristiwa perang sipil maupun penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya. Pengalaman-pengalaman tersebut memunculkan kesadaran umat manusia dan sekaligus pengakuan terhadap martabat manusia serta hak yang melekat pada setiap insan manusia sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pengadopsian dan proklamasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB adalah puncak pengakuan terhadap HAM sebagai standar bersama perlindungan dan pemajuan HAM bagi setiap orang dan setiap negara (as common standard achievement for all people and nations). Walaupun dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (legally binding) tetapi merupakan dasar utama dalam perlindungan dan pemajuan HAM, serta menjadi dasar bagi dokumen HAM lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti ICCPR dan IESCR, serta berbagai perjanjian internasional HAM lainnya. Konsepsi dasar HAM adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hal hak dan martabatnya. Berdasarkan Pasal 1 UDHR, semua manusia dikarunai akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan dalam semangat persaudaraan. Konsepsi dasar itu melahirkan tiga prinsip tentang keberadaan HAM. Pertama, HAM bersifat universal, yang melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan politik, maupun pandangan politik. Kedua, HAM tidak dapat dibantah karena bukan merupakan pemberian negara sehingga tidak dapat dihilangkan atau ditolak oleh otoritas politik apapun. Ketiga, HAM bersifat subjektif yang dimiliki secara individual karena kapasitasnya sebagai manusia yang rasional dan otonom.535 Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah membentuk dan menegakkan hukum. Dengan sendirinya hukum juga harus dibuat dan ditegakkan dengan orientasi utama untuk memberikan perlindungan HAM. Hukum inilah yang akan menjadi dasar legitimasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh negara. Dalam konsepsi HAM dikenal adanya konsep pembatasan dan pengurangan atau penundaan pemenuhan HAM yang diperbolehkan. Dia ntara pembatasan tersebut, dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR: "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order, and the general welfare in a domestic society." (Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.) Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR tersebut menunjukkan bahwa pembatasan dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu dengan kepentingan publik. Pembatasan diperlukan semata-mata agar hak dan kebebasan orang lain juga dapat dilindungi dan dipenuhi. Sesuai dengan sifatnya yang 'membatasi' maka ketentuan pembatasan ini tidak sama sekali menghilangkan hak yang dibatasi tersebut. Pembatasan tersebut hanya boleh dilakukan berdasarkan UU dan ditujukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, sesuai dengan moralitas, ketertiban umum, dan syarat-syarat untuk kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ketentuan-ketentuan pembatasan yang diperbolehkan lainnya dapat ditemui dalam sejumlah pasal di ICCPR. Pasal 18 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pelaksanaan (manifestasi) kebebasan beragama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan UU dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Demikian pula dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang memperbolehkan pembatasan atas hak untuk menyampaikan pendapat dengan syarat bahwa pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan UU sepanjang diperlukan untuk menghormati reputasi orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum.536 Pembatasan yang lebih umum terdapat dalam Pasal 20 ICCPR yang menyatakan bahwa segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk 534 Darren J. O'Bryne, Human Rights: An Introduction, (Delhi Pearson Education Limited, 2003), hlm. 28. 535 Ibid., 27. 536 Lebih lanjut tentang pembatasan ini dapat dilihat dalam Komite HAM PBB, General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011. 172 173
melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum. Selain konsep pembatasan, dikenal juga konsep derogasi (derogation) yang dapat diartikan sebagai pengurangan atau penundaan. Suatu hak yang di-derogasi bukan berarti tidak dipenuhi sama sekali. Oleh karena itu derogasi, hanya dapat dilakuan untuk batas waktu tertentu dan dengan mekanisme yang ketat, yang biasanya hanya dapat dilakukan pada kondisi darurat (state of emergency).537 Setelah kondisi tersebut berakhir, tindakan derogasi harus segera dihentikan. Dapat dikatakan bahwa pembatasan dapat diberlakukan terhadap semua sejumlah hak dan kebebasan, kecuali apabila pembatasan tersebut dapat mencabut hak tersebut secara total, atau dengan kata lain pembatasan tersebut sekaligus mengakibatkan derogasi. Derogasi juga dapat dilakukan terhadap semua hak, kecuali terhadap hak tertentu yang dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Pasal 4 ICCPR menyatakan: 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan internasional dan tidak kewajiban-kewajiban mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asalusul sosial. lainnya berdasarkan hukum pembatasan. Terhadap hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights ini ada yang mengklasifikasikan sebagai inti dari HAM dan menjadi puncak hierarki dalam tatanan hukum internasional. Hak Hidup (Right to life) Hak hidup (right to life) merupakan bagian dari non-derogable rights. Hak ini, sebagaimana diuraikan dalam Bab II, telah dinyatakan dalam berbagai hukum HAM internasional. Hak hidup diakui dalam Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa: "Everyone has the right to life, liberty, and security of persons." Menurut Eleanor Rooselvelt dan Rene Casin, dua di antara perumus UDHR, hak untuk hidup tidak mengenal pengecualian dan tujuan perumusan hak itu adalah agar kelak hukuman mati dapat dihapuskan.539 Pengaturan hak untuk hidup sebagai non-derogable right terdapat dalam ICCPR. Pasal 4 ayat (2) ICCPR secara spesifik menyebut bahwa ketentuan Pasal 6 ICCPR yang mengatur tentang hak hidup, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Komite HAM PBB (United Nations Human Rights Committee)540 juga menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah 'the supreme right' di mana pengurangan kewajiban (derogation) terhadap hak ini tidak diizinkan, meskipun dalam keadaan darurat.541 Menyadari bahwa hak untuk hidup merupakan bagian dari non-derogable rights serta hukuman mati tidak dapat sekaligus menghilangkan kejahatan, masyarakat internasional juga menyepakati untuk mengadopsi Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty pada 1990. Protokol Opsional ini secara tegas menyatakan pelarangan terhadap praktik hukuman mati. 2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. 3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasan- alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut. Terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang melarang praktik hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut: Tabel 4.1 Intrumen HAM Internasional terkait Hukuman Mati No. Intrumen Hukum Penjelasan Keterangan 1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 Pasal 3 Pengakuan atas Hak hidup Hak yang termasuk ke dalam kategori non-derogable rights adalah hak yang bersifat mendasar dan prinsipil bagi kemanusiaan. Hak tersebut tidak dapat dilanggar bahkan pada saat kehidupan bernegara sedang terancam.538 Jika hak-hak tersebut di-derogasi, maka akan merendahkan martabat manusia dan bahkan menghilangkan hakikat diri sebagai manusia yang tidak dapat dikembalikan lagi dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, hak yang termasuk dalam non-derogable rights secara otomatis tidak tunduk pada 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 Pasal 6 Merupakan derivasi dari DUHAM bahwa hak hidup termasuk dalam non- derogable rights Hingga 2 November 2003, tercatat 151 negara telah meratifikasi (termasuk Indonesia) 537 Belay Frenesh Tessema, A Critical Analysis of Non-derogable Rights in a State of Emergency under the African System: The Case of Ethiopia and Mozambique, Thesis di Universidade Eduardo Mondlane Maputo, Mozambique, 2005, hlm. 11-14. 538 Wang Zhenjun, Several Issues Relating to Protecting Non-derogable Rights in China, Makalah dipresentasikan di Constitutions and Emergencies Workshop, Athena, 12 Juni 2017, hlm. 1. 539 Lubis dan Lay, Kontroversi..., op.cit., hlm. 13. 540 Komite HAM PBB atau Human Rights Committee merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 28 ICCPR. 541 Komite HAM PBB, CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), 30 April 1982, para 1. 174 175
3. Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty 1990 Intsrumen ini secara khusus bertujuan untuk penghapusan hukuman mati Hingga saat ini tercatat 50 negara telah meratifikasi tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 4. Protocol No. 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1985 Instrumen ini bertujuan untuk penghapusan hukuman mati di kawasan Eropa. 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 5. The Rome Statute of International Criminal Court 1998 Instrumen ini tidak mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman. Hingga saat ini tercatat 94 negara telah meratifikasi. 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. Jaminan atas hak untuk hidup diatur dalam Pasal 6 ICCPR, yang menyatakan: 1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by 5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. 2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. 3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases. 5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women. 6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant. Terjemahan Pasal 6 ICCPR: 1. Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. 6. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. Perumusan dalam Pasal 6 aya (1) ICCPR menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan hak ini harus dilindungi oleh hukum. Semangat dalam Pasal 6 ICCPR adalah menghendaki dihapuskannya hukuman mati, namun ICCPR masih memperbolehkan dilakukannya hukuman mati dengan memberikan batasan-batasan yang sangat ketat dalam penerapannya. Oleh karenanya, pengaturan dalam Pasal 6 ICCPR juga dianggap bahwa hukuman mati tidak sesuai (incompatible) dengan hak untuk hidup. Hal ini terlihat dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR dengan adanya frasa "...in countries which have not abolished the death penalty...", yang sesungguhnya menunjukan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan diharapkan hukuman mati akan dihapuskan berdasarkan penegasan hak itu. Hanya saja, untuk negara-negara yang pada saat ICCPR diberlakukan masih menerapkan hukuman mati, pelaksanaanya harus dilakukan secara terbatas dan ketat dengan syarat tertentu sebagai langkah awal untuk penghapusannya. Selain itu, bahwa maksud Pasal 6 ICCPR adalah mengarah pada penghapusan hukuman mati, yang terlihat dalam ayat (6) yang menyatakan "Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant." Dengan demikian, hukuman mati harus dihapuskan dan Pasal 6 ayat (2) ICCPR tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda penghapusan hukuman mati. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan Sebagai kelanjutan untuk menghapus hukuman mati, PBB kemudian mengesahkan Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty 1990. Protokol 176 177
ini bertujuan untuk menghapus hukuman mati dalam keadaan apapun, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Bagian konsiderans Protokol menyatakan "Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable" (Memerhatikan bahwa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ditujukan pada penghapusan hukuman mati dalam pengertian yang sangat jelas menghendaki terwujudnya penghapusan hukuman mati). Kehendak untuk menghapus hukuman mati juga tercermin pada Paragraf 6 Komentar Umum No. 6 untuk Pasal 6 ICCPR542 yang diterbitkan oleh Komite HAM PBB. Paragraf 6 Komentar Umum menyatakan "The article also refers generally to abolition in terms which strongly suggest [paras. 2 (2) and (6)] that abolition is desirable. The Committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life...". Artinya, Pasal 6 ICCPR secara umum ditujukan pada abolisi (penghapusan) dalam pengertian yang sangat jelas, yakni menghendaki terwujudnya penghapusan hukuman mati. Komite menyimpulkan bahwa semua upaya abolisi harus dianggap sebagai kemajuan dalam penghormatan terhadap hak untuk hidup. ayat ini. Ayat 2 hingga Ayat 6 jelas dimasukkan untuk mencegah pembacaan Ayat 1 sebagai penghapusan hukuman mati. Konstruksi pasal ini diperkuat oleh kata-kata pembuka Ayat 2 (Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati) dan oleh Ayat 6 (tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini). Sebagai akibatnya, Ayat 2 hingga Ayat 6 memiliki fungsi ganda, yakni membuat hukuman mati sebagai pengecualian atas hak untuk hidup sekaligus menciptakan pembatasan bagi pemberlakuan pengecualian tersebut. Pengecualian tersebut hanya dapat diberlakukan pada hukuman mati yang dijatuhkan ketika unsur-unsur tertentu terpenuhi. Di antara pembatasan-pembatasan dimaksud adalah apa yang bisa dilihat pada kata-kata pembuka Ayat 2, yakni bahwa hanya negara- negara pihak yang "belum menghapus hukuman mati" yang dapat memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh Ayat 2 hingga Ayat 6 ini. Untuk negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, mereka berkewajiban untuk tidak menghadapkan orang pada kemungkinan ancaman hukuman mati. Dengan demikian, mereka tidak boleh mengeluarkan orang dari yurisdiksi mereka, baik dengan cara deportasi maupun dengan cara ekstradisi, apabila terdapat kemungkinan bahwa di sana orang tersebut akan dihukum mati, tanpa mendapatkan jaminan bahwa hukuman mati tidak akan diterapkan terhadap orang itu. Komite HAM dalam membahas kasus Roger Judge v. Canada543 terkait dengan penerapan Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati tidak diperkenankan. Hukuman mati termasuk pengurangan 'sewenang-wenang' atas hak untuk hidup. Karena adanya Pasal 6 Ayat (2), Komite HAM menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus hukuman mati boleh terus mempraktikkan hukuman mati namun harus sejalan dengan/ mematuhi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Namun, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati tidak dapat lagi memanfaatkan Pasal ayat (2), dan juga tidak boleh berkontribusi lagi terhadap terjadinya hukuman mati, misalnya dengan mengekstradisi orang ke negara yang mungkin menerapkan hukuman mati. Komite HAM menyatakan sejumlah pandangan dalam kasus tersebut, di antaranya: 10.4 Untuk menilai penerapan pasal 6, Komite menyadari bahwa, sebagaimana diatur oleh Konvensi Wina tentang Hukum Traktat (Vienna Convention on the Law of Treaties), suatu traktat (treaty) harus ditafsirkan berdasarkan iktikad baik dan istilah-istilahnya harus ditafsirkan sesuai dengan arti/makna biasa istilah tersebut dalam konteks traktat (treaty) tersebut serta harus sejalan dengan maksud dan tujuannya. Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya", adalah sebuah ketentuan umum: tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan. Negara-negara pihak yang telah menghapus hukuman mati diwajibkan ayat ini untuk melindungi kehidupan dalam segala keadaan sebagaimana dikehendaki 10.5 Komite menyadari bahwa dengan menafsirkan Ayat 1 dan Ayat 2 dari Pasal 6 dengan cara seperti itu, negara pihak yang abolisionis (negara pihak yang telah menghapus hukuman mati dan negara pihak yang retensionis (negara pihak yang masih mempertahankan hukuman mati) diperlakukan secara berbeda. Namun Komisi memandang bahwa hal ini merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari redaksional ketentuan itu sendiri, yang, sebagaimana terungkap dari Travaux Preparatoires-nya, memang bermaksud mendamaikan pandangan-pandangan yang saling bertolak belakang mengenai hukuman mati dalam upaya mencari kompromi di antara para pembuat ketentuan tersebut. Komite menyadari bahwa di dalam Travaux tersebut dinyatakan bahwa, di satu sisi, penghapusan hukuman mati haruslah menjadi salah satu prinsip utama Kovenan tersebut, akan tetapi di sisi lain, diungkapkan kenyataan bahwa hukuman mati berlaku di negara-negara tertentu dan dengan demikian penghapusan hukuman mati akan menimbulkan kesulitan bagi negara-negara tersebut. Hukuman mati dipandang banyak delegator dan badan yang terlibat dalam proses drafting sebagai sebuah "anomali" atau sebuah "neccesary evil". Oleh karena itu, logislah kiranya jika peraturan yang terkandung dalam Pasal 6 Ayat 1 ditafsirkan secara luas, sedangkan Ayat 2, yang berbicara tentang hukuman mati, harus ditafsirkan secara sempit. 542 543 Komite HAM PBB, General Comment No. 6..., op.cit., para 6. Komite HAM PBB, Roger Judge v. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998, 13 Agustus 2003. 10.6 Berdasarkan alasan-alasan di atas, Komite menilai bahwa Kanada, sebagai negara pihak yang telah menghapus hukuman mati, terlepas dari apakah ia telah 178 179
meratifikasi Protokol opsional Kedua terhadap Kovenan yang Bertujuan Menghapus Hukuman Mati (Second Optional Protocol to the Covenant Aiming at the Abolition of the Death Penalty) telah melanggar hak untuk hidup sang pelaku yang dijamin oleh Pasal 6 Ayat 1, dengan mendeportasikannya ke Amerika Serikat, di mana ia dihadapkan pada ancaman hukuman mati, tanpa terlebih dahulu mendapatkan jaminan bahwa hukuman mati tidak akan diberlakukan. Komite menyadari bahwa Kanada memang tidak menerapkan sendiri hukuman mati terhadap sang pelaku. Akan tetapi, dengan mendeportasikannya ke suatu negara di mana ia dihadapkan pada ancaman hukuman mati, Kanada menciptakan suatu hubungan krusial dalam mata rantai hubungan kausal yang memungkinkan dieksekusinya sang pelaku.544 Keputusan Komite HAM tersebut diambil secara bulat (unanimous). Dengan demikian, Komite HAM yang beranggotakan delapan belas ahli internasional yang ditugasi melakukan penafsiran atas ICCPR tersebut berpandangan bahwa Pasal 6 ayat (1), merupakan suatu penegasan umum akan hak hidup yang secara garis besar sama dengan ketentuan sejenis di konstitusi banyak negara, termasuk konstitusi Indonesia, yang melarang adanya hukuman mati. Hanya ketika hukuman mati dikecualikan secara tegas/ eksplisit, sebagaimana halnya Pasal 6 ayat (2), barulah hukuman mati dapat diterapkan. Namun demikian, ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit dan hanya berlaku bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Dalam perkara Judge v. Canada tersebut, Komite HAM berpendapat bahwa bila Kanada terlibat dalam hukuman mati dengan cara mengekstradisi si pemohon ke sebuah negara di mana seseorang diancam dengan hukuman mati, maka Kanada telah melanggar Pasal 6 ICCPR karena Kanada telah menghapus hukuman mati. tentang pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak penduduk yang terdiri dari 74 pasal, di mana sebanyak 15 Pasal memuat rumusan tentang 'Hak dan Kewajiban Penduduk' (yang identik dengan Hak Asasi Manusia). Sebagai perbandingan, jumlah ketentuan tersebut dua kali lipat lebih banyak dari pada yang tercantum di UUD 1945.545 Namun demikian, pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 sangat minim dan bahasan mengenai jaminan hak hidup tidak tercantum dalam UUD 1945. Hal ini berbeda dengan dengan UUD RIS dan UUDS 1950, yang penuh dengan rumusan hak-hak asasi manusia, di mana hampir keseluruhan rumusan dalam UDHR di adopsi dalam pasal-pasal Konstitusi. Namun demikian rumusan secara eksplisit mengenai hak hidup tidak ditemukan dalam kedua UUD tersebut, tetapi konstitusi menyebut pengakuan sebagai pribadi di hadapan UU dan ketentuan mengenai larangan untuk dihukum secara ganas yang tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina. Rumusan Pasal 3 UDHR yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu", tidak dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950. Pembahasan mengenai hak hidup baru muncul dalam sidang Konstituante. Anggota Konstituante, Asmara Hadi, secara lugas menunjuk larangan hukuman mati dalam Konstitusi (uraian mengenai konsep pemikirannya terkait hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Konstitusi telah dipaparkan dalam bab sebelumnya). Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29 Selasa, 19 Agustus 1958. Berikut kutipannya : Berbagai perkembangan hak hidup dan hubungannya dengan hukuman mati menunjukkan arah penghapusan hukuman mati. Semangat ini masih sejalan dengan semangat penghapusan hukuman mati sejak terbentuknya ICCPR. 4.2. Hak Hidup dalam Konstitusi Indonesia Hingga kini, Indonesia telah memberlakukan empat konstitusi yakni: (i) UUD 1945; (ii) UUD Republik Indonesia Serikat; (iii) UUDS 1950; dan (iv) UUD 1945 dengan perubahan I sampai dengan perubahan IV, sebagai Konstitusi yang berlaku saat ini. Dalam sejarahnya perkembangan Konstitusi Indonesia, hak hidup juga mewarnai pembahasan dalam pembentukan Konstitusi di Indonesia. "Saudara Ketua, saya tidak akan mengadakan penilaian, tetapi saya merasa agak dianaktirikan oleh saudara-saudara Anggota Panitia Perumus. Dalam lampiran ke II ada tercatat usul rumusan pokok materi baru yang terdapat dalam pidato pemandangan umum. Saya pun di dalam pemandangan umum ada mengajukan beberapa usul barutetapi hampir buta saya melihat disini tidak tercantum. Yang saya ajukan ialah 1. Hak Hidup; 2. Hak untuk tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Saya tegaskan disini saudara Ketua, bahwa permintaan saya atau usul saya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa Cikini, hanya saya minta supaya dalam Konstitusi kita yang akan datang itu, bernyawakan bahwa hukuman pada siapaun juga, bukan merupakan pembalasan dendam, bukan hutang mata dibayar mata, hutang gigi dibayar gigi, tetapi haruslah hukuman itu sebagai usaha untuk memperbaiki manusia yang melanggar tata masyarakat itu. Sebab bagi saya sejahat-jahatnya manusia, bukanlah manusia yang pada dasarnya memang jahat, tetapi adalah manusia yang sedang sakit dan kalau manusia sedang sakit maka kita harus memperbaikinya. Sekian, terimakasih."546 Dalam pembentukan UUD 1945, terdapat sumber yang menggambarkan konsistensi Supomo (sebagai pihak yang diperkirakan telah menyusun rancangan UUD di 1942), 544 Ibid. 545 RM A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 18. 546 Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan..., op.cit., hlm. 1903. 180 181
Panitia Perumus memang melakukan perubahan dengan memasukkan hak hidup dan hak untuk tidak dihukum mati pada laporan panitia perumus tentang 'Tambahan Pokok-Pokok Materi Baru.'547 Namun, pada akhirnya sebagaimana diketahui hak hidup yang berkaitan dengan larangan hukuman mati ini tidak dicantumkan dalam rancangan konstitusi baru. Pada 1957 sampai dengan 1959, Konstituante juga bekerja untuk menyusun konstitusi baru Republik Indonesia, namun terhenti karena Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 kemudian yang berlaku hingga masa Orde Baru dan kemudian dilakukan sejumlah amandemen setelah memasuki masa reformasi pada 1998. Pembahasan mengenai hak hidup kemudian terjadi kembali pada saat pembahasan untuk perubahan UUD 1945, yang terlihat di pembahasan Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999. Mengenai HAM dan hak hidup disinggung oleh beberapa Anggota MPR di antaranya Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf. Taufiqurrohman Ruki menyatakan bahwa hak-hak warga negara berupa hak asasi manusia, meliputi pengakuan negara atas HAM; hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Lebih lanjut Taufiqurrohman Ruki menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."548 dan ditegaskan bahwa hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara, serta tidak boleh dicabut oleh siapapun. Non derogable rights ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut sebagai hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.549 Mengenai pembahasan tentang non derogable rights, Slamet Efendy Yusuf mengusulkan agar dimasukkan penegasan tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena non derogable rights ini sangat penting. Meneruskan uraiannya, Slamet Effendy Yusuf juga membacakan isi pasal-pasal tentang hak asasi manusia secara rinci. Khusus mengenai hak hidup diusulkan untuk dirumuskan secara mandiri di Pasal 29 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya." Namun demikian dari pembahasan di MPR tersebut elaborasi terkait dengan hak hidup juga kurang mendalam, sehingga dalam beberapa hal memiliki kesan yang menggantung. Hal ini berlanjut dan nampak pada hasil pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas hukuman mati. Tabel 4.2 Ketentuan Konstitusi Indonesia yang terkait dengan Hak Hidup dan Bebas dari Penyiksaan atau Hukuman Kejam yang tidak Mengenal Perikemanusiaan Senada dengan Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) juga menguraikan beberapa prinsip yang menjadi dasar usulan fraksinya terkait perubahan terhadap UUD 1945. Dua prinsip yang terkait dengan pencantuman rumusan hak hidup adalah: pertama, adanya kesepakatan yang bersifat internasional dan perkembangan pembahasan berbagai kesepakatan yang bersifat nasional. Kesepakatan internasional adalah kesepakatan yang mengikat negara-negara yang telah menandatanganinya, antara lain Declaration of Human Rights 1948, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sementara kesepakatan yang bersifat nasional di antaranya adalah Ketetapan MPR No. 17 Tahun 1998, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998, dan juga melihat UUD RIS, UUDS, dan rumusan konstituante. Kedua, terdapat hak-hak yang disebut sebagai non derogable rights yaitu hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Oleh karenanya (Fraksi UG) mengusulkan agar non derogable rights ini harus dirumuskan 547 Ibid., hlm. 1905. Pokok-Pokok Materi Baru yaitu: Nomor 15: "Hak hidup dan hak untuk tidak dihukum mati"; Nomor 16: "Hak recall"; Nomor 17: " Hak tidak bisa kehilangan kewarganegaraan"; Nomor 18: "Hak untuk bebas berpindah kewarganeg- araan"; Nomor 19: "Hak supaya dihukum sesuai dengan perikemanusiaan." 548 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 195 Latar Belakang, Proses, dan Hasil pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, 2010), hlm. 227. UUD 1945 UUD RIS Tidak terdapat pasal yang mengaturnya Bagian 5 Hak-Hak dan Kebebasan- Kebebasan Dasar Manusia Pasal 7 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang 2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang 549 Ibid., hlm. 280 - 282. UUDS 1950 Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-Kebeba san Dasar Manusia Pasal 7 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang 2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang SUB KOMISI HAM DAN PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI (KONSTITUTUANTE) Hak-hak yang Disepakati penuh oleh Sub Komisi HAM dan Panitia Persiapan Konstitusi 1. hak penghidupan, kebebasan , keselamatan pribadi 2. hak pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang 3. hak perlindungan yang sama mengenai HAM AMANDEMEN KEDUA UUD 1945 BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28G 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 182 183
Pasal 11 Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanuiaan atau menghina Pasal 11 Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanuiaan atau menghina 4. Hak tidak boleh dianiaya dan atau diperlakukan secara kejam yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan/ atau kehormatan manusia dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. dikehendaki adanya pembatasan atas HAM maka Konstitusi akan menyatakannya secara tegas di dalam konstitusi itu sendiri. Namun, hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga sering ditafsirkan bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pembatasan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan melakukan penafsiran secara sistematis, terlihat bahwa keberadaan Pasal 28J ayat (2) lebih tepat ditujukan sebagai pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya (yang termasuk di dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia), dan bukan terhadap tujuh hak asasi yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1). Pasal 28I 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 4.3. Hak hidup dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi UUD 1945 menempatkan hak hidup sebagai hak asasi yang sangat penting sehingga digolongkan ke dalam "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Penempatan hak untuk hidup di urutan pertama dari tujuh hak yang digolongkan dalam "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" merupakan suatu bukti pentingnya hak hidup tersebut. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perbedaan pandangan tentang penafsiran pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) dan hubungannya dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengemuka dalam berbagai judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Isu pertama adalah tentang "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun. Hak ini dianggap bersifat mutlak, sebagaimana larangan untuk menerapkan asas "non-retroaktif". Terdapat perbedaan para Hakim MK dalam membahas masalah ini, sebagaimana dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 065/ PUU-II/2004. Kontroversi ini dapat dimaklumi karena pada satu sisi asas non-retroactive merupakan suatu asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, namun di sisi lain penyimpangan terhadap asas ini secara sangat terbatas dianggap pernah dilakukan dalam peradilan internasional, khususnya dalam mengadili para pelaku kejahatan yang sangat berat misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan genosida (genocide). Perbedaan kedua adalah terkait dengan hak hidup yang dalam Pasal 28 ayat (2) juga merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. MK telah membahas masalah ini dalam sejumlah putusan, di antaranya Putusan Nomor 019-020/PUUIII/ 2005 tentang Pengujian UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada putusan ini MK dengan suara bulat berpendapat bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Keberadaan frasa "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan atas hak-hak asasi manusia yang disebutkan secara spesifik dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pada prinsipnya, jika Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa di antara hak asasi yang lain, hak 184 185
untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.550 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", khususnya kata-kata "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" adalah kata-kata yang sudah terang dan jelas, atau dengan meminjam istilah hukum fiqih Islam, merupakan sesuatu dalil yang qoth'i."552 Bahwa maksud dari frasa "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" juga dibahas oleh para Hakim MK pada putusan-putusan sebelumnya. Pada Putusan Nomor 013/ PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU, dengan mengacu pada pendapat (saat itu) ahli Maria Farida Indrati (sekarang Hakim MK), MK dengan suara mayoritas berpendapat bahwa pembatasan atas HAM dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diberlakukan pada hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, karena adanya frasa "dalam keadaan apapun". "Menimbang bahwa Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 itu mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas aquo dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi (hogere optrekking) pada tataran hukum konstitusional. Constitutie is de hoogste wet ! Negara tidaklah dapat menegasi UUD, karena jika demikian halnya, niscaya konstitusi telah menyayat-nyayat dagingnya sendiri (de constitutie snijdt zijn eigen vlees). Dengan mengacu pula kepada pendapat ahli Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. maka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28I Ayat (1), karena adanya anak kalimat (frasa) "dalam keadaan apapun". Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa semua hak asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD."551 Pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Hakim Achmad Roestandi juga menegaskan pendapatnya tentang penafsiran Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: "Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum dalam keseluruhan Bab XV tentang hak asasi manusia, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28I, yaitu: (i) Hak hidup. (ii) Hak untuk tidak disiksa. (iii) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. (iv) Hak beragama. (v) Hak untuk tidak diperbudak. (vi) Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. (vii) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut."553 Hakim MK lainnya, Laica Marzuki, juga memiliki pandangan yang sama bahwa hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) tidak dapat dinegasikan dengan Pasal 28K ayat (2) UUD 1945. Pada Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, Hakim Laica Marzuki menyatakan: "..... Pasal 28I [Ayat (1)] UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat di-negasi oleh Pasal 28J [Ayat (2)] UUD NRI Tahun 1945 yang hanya menetapkan pembatasan penggunaan hak dan kebebasan setiap orang atas dasar undang-undang dalam makna wet, Gesetz, tetapi sama sekali bukan dalam makna pembatasan atas dasar Grundgesetz (Undang- Undang Dasar)."554 Pendapat senada dapat diketemukan pada dissenting opinion dalam Putusan Nomor 065/ PUU-II/2004 dalam perkara Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada putusan ini Hakim Achmad Roestandi, menyatakan: "Ada sejumlah HAM yang dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28J semua HAM itu dapat dibatasi dengan alasan tertentu, kecuali HAM yang disebutkan dalam Pasal 28I [Ayat (1)]. Sekali lagi, harus dibaca seperti itu, sebab jika ketujuh HAM yang tercantum dalam Pasal 28I [Ayat (1)] masih bisa diterobos dengan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J, berarti tidak ada lagi perbedaan antara ketujuh HAM itu dengan HAM yang lainnya. Jika demikian untuk apa ketujuh HAM itu diatur secara khusus dalam Pasal 28J [seharusnya I]. Pada perkara yang sama, Hakim Abdul Mukthie Fadjar, mempunyai pendapat yang sama dengan Hakim Achmad Roestandi dan Laica Marzuki, yang pada intinya mengatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 28J Ayat (2) tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1), tetapi ditujukan untuk hak asasi lainnya yang juga diatur pada Bab XA dari UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Hakim Abdul Mukthie Fadjar menyatakan: ".....apabila UUD 1945 dalam Pasal 28I Ayat (1) merumuskan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" adalah tentu dengan Dengan kata lain untuk apa Pasal 28J [seharusnya I] diadakan!. Frasa "....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 550 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 019-020/PUUIII/2005, hlm. 106. 551 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, hlm. 42. 552 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, hlm. 63-64. 553 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 41. 554 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 065..., op.cit., hlm. 65. 186 187
penuh kesadaran dan bukti komitmen religiusitas serta kepada universalitas hak asasi manusia. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 adalah untuk restriksi terhadap sejumlah HAM di luar apa yang secara limitative telah disebutkan dalam Pasal 28I Ayat (1)."555 Berbagai pandangan hakim MK di atas merupakan perdebatan-perdebatan awal tentang makna dari Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 013/ PUU-I/2003 Hakim MK secara bulat menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian pula dengan adanya pandangan sejumlah Hakim MK yang menyatakan bahwa Pasal 28J ayat (2) tidak dapat digunakan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1), termasuk hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. kedua ketentuan tersebut adalah adalah sama, yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. HAM bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan UU dan semangat ini yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945.557 Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 194. 558 MK mengutip pandangan Lukman Hakim Syaifuddin yang menyatakan: "... kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal 28I." Penegasan Pandangan MK: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam Putusan No 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK kembali membahas masalah penerapan Pasal 28I UUD 1945 dan hubungannya dengan ketentuan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. MK juga memberikan penafsiran atas beberapa hal terkait Pasal 28I UUD 1945 ayat (1), yakni penafsiran atas konsep hak hidup (right to life) dan ruang lingkup kejahatan-kejahatan serius dalam hukuman mati. Landasan pengujian konsitusionalitas dalam perkara ini pada pokoknya terkait dengan jaminan hak atas hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." MK kemudian menyimpulkan bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh ketentuan tentang HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Pembatasan HAM ini diperkuat dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Berdasarkan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.559 Lebih lanjut MK menyatakan bahwa sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."560 MK memberikan berbagai argumentasi bahwa pengaturan tentang HAM dapat dibatasi atau hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berlaku mutlak. Argumentasi MK tersebut adalah: pertama, Putusan MK merujuk pada sejarah penyusunan Pasal 28I UUD 1945 dengan kesimpulan bahwa hak-hak asasi dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak termasuk yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.556 Pandangan ini berdasarkan keterangan dari Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945. Dalam proses perumusan Bab XA (tentang Hak Asasi Manusia) yang menjadi rujukan atau latar belakang adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan ketetapan tersebut kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat dari Kedua, untuk mendukung pandangan tentang adanya pembatasan HAM atau HAM bukan bersifat mutlak, MK juga mengajukan argumentasi tentang perkembangan Konstitusi Indonesia. MK menyebut bahwa dengan melihat sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan HAM, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, HAM dapat dibatasi oleh suatu UU. Pendekatan dari sudut sejarah konstitusi tersebut diuraikan oleh MK sebagai berikut: 555 Ibid., hlm. 67. 556 Ibid., hlm. 412. 557 Ibid., hlm. 411-412. 558 Ibid. 559 Ibid. 560 Ibid., hlm. 412-413. 188 189
(a) UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab"; (b) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan "Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia" sebagai berikut, "Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi"; (c) Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut, "Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"; (d) UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi-konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas.561 untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; b. UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Keempat, MK merujuk pada Deklarasi Cairo. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu memperhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diselenggarakan oleh OKI. Pasal 8 huruf a Deklarasi tersebut menyatakan, "Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat". Sehingga, menurut pandangan negara-negara anggota OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang. Ketiga, sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, sebagai berikut: a. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya", namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan- pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata Kelima, MK juga merujuk putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan pengujiannya Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut. MK merujuk pada Putusan Putusan No. 065/PUU-II/2004 tentang diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai "hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. MK tetap dalam pendirian sebagaimana dalam Putusan No. 065/PUU- II/2004, yang menegaskan Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak untuk hidup juga termasuk ke dalam kelompok hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan "hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", maka pertimbangan hukum dan pendirian dalam putusan MK tersebut berlaku pula terhadap hak hidup (right to life).562 561 Ibid., hlm. 414-415. 562 Ibid., hlm. 415-416. 190 191
Keenam, MK menyodorkan fakta-fakta lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup, baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah. Sejumlah ketentuan yang dirujuk MK adalah sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), American Convention on Human Rights, Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty.563 hukum Islam. Hakim Roestandi mengakui fakta bahwa hukum Islam membolehkan adanya hukuman mati. Namun demikian, ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan norma agama yang bersifat internal terkait dengan motivasi dan niat, dengan norma hukum yang bersifat eksternal terkait dengan pelaksanaan secara lahiriyah. Hakim Roestandi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan (consensus) nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar hukum (fundamental law) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara, termasuk oleh saya selaku Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, oleh karena itu pidana mati yang tujuan utamanya dengan sengaja mencabut hak hidup seseorang bertentangan dengan UUD 1945.567 Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional di atas MK berkesimpulan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan atau pembatasan- pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang diterima oleh masyarakat internasional secara universal. Yang dapat dikatakan sebagai norma hukum demikian adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberlakuan pidana mati tersebut. MK menyimpulkan bahwa telah nyata bahwa pengertian "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah bersifat mutlak.564 Senada dengan Hakim Roestandi, Hakim Laica Marzuki juga menyatakan bahwa pasal- pasal dalam UU Narkoba sepanjang terhadap kata-kata 'Pidana mati atau' tidak mengikat secara hukum karena bertentang dengan pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.568 Pandangan ini berdasarkan fakta bahwa pada perubahan Kedua UUD 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2000, diberlakukan Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi, 'Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya', di samping Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, berbunyi, 'Hak untuk hidup, dst,dst, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) Lebih lanjut Hakim Laica Marzuki menjabarkan bahwa: Dalam Putusan No 2-3/PUU-V/2007 terhadap empat orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). Hakim Achmad Roestandi, Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum maupun Pokok Permohonan.565 Hakim Achmad Roestandi menyatakan bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) bersifat mutlak. Pembatasan sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis hak asasi tersebut. Sebab jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) berlaku juga terhadap hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1), maka perumus UUD 1945, quad non, telah memuat Pasal yang sia-sia atau tidak berguna.566 Hakim Achmad Roestandi juga menjelaskan tentang hubungan antara negara hukum dan "Kedua pasal konstitusi dimaksud mengatur hak untuk hidup (right to life) bagi setiap orang. Frasa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ' Hak untuk hidup ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun' mempernyatakan bahwasanya hak untuk hidup atau right to life tergolong non-derogable rights, atau non-derogable human rights. Hak untuk hidup (right to life) tidak dapat disimpangi, dikesampingkan, apalagi di-negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah."569 "Hak untuk hidup (right to life) merupakan basic right, tidak dapat dibatasi oleh undang- undang, wet, Gesetz yang derajatnya lebih rendah. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan Article 29 (2) UDHR tidak dapat diberlakukan. Basic Rights mengikat langsung ketiga bidang kekuasaan negara guna menaati dan menghormatinya. Article 1 (3) Grundgezet Republik Federal Jerman, berbunyi, ' .... basic rights are binding on legislature, executive 563 Ibid., hlm. 416-419. 564 Ibid., hlm. 416-419. 565 Lubis dan Lay, Kontroversi... op.cit., hlm. 383. 566 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2-3..., op.cit., hlm. 438. 567 Ibid., hlm. 430-440. 568 Ibid., hlm. 445. 569 Ibid., hlm. 444 192 193
and judiciary as directly valid law'. Tatkala pidana mati atau hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu contradictio in se (tegenspraak in zich zelf) terhadap basic right itu sendiri."570 menjadi dasar pembenar pidana mati, karena hak untuk hidup yang diartikan secara luas sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan pembatasan hak untuk hidup tidak dapat diartikan dengan menghilangkan kehidupan itu sendiri."573 Hakim Laica Marzuki menyarankan bahwa dimasa depan pidana mati atau hukuman mati seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua kejahatan (abolitionist for all crimes). Sejumlah argumen dikemukakan oleh Hakim Laica Marzuki, yakni hukuman mati tidak dapat dipulihkan (herstel met de vorige toestand) jika terhukum ternyata dinyatakan tidak bersalah. Hakim Laica Marzuki merujuk pada pengadilan Perancis pada Abad ke 18, ketika Jean Calas dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, tetapi akhirnya tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu, Hakim Laica Marzuki juga menyatakan bahwa hidup adalah karunia Allah, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.571 4.3.1 Implementasi the Most Serious Crime dalam legislasi Indonesia a. Konsepsi the Most Serious Crimes dalam Hukum Internasional Konsepsi tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serious crime) merupakan satu-satunya justifikasi yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. Hal ini sebagaimanya yang dinyatakan dalam Pasal 6 ICCPR ayat (2): Hakim Maruarar Siahaan memberikan pandangan lebih jauh bahwa pembahasan mengenai hukuman mati harusnya diselaraskan dengan falsalah Bangsa Indonesia. Bahwa titik tolak dalam pengujian yang dilakukan MK seyogianya harus kembali pada penilaian secara filosofis menurut jiwa dan moralitas konstitusi yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dan kemudian melakukan tafsiran terhadap pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan - termasuk hak untuk hidup dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang bersifat non-derogable - terikat pada pembatasan- pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang harus dibaca menurut prinsip- prinsip, jiwa dan moralitas sila-sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal yang berkaitan dalam batang tubuhnya.572 Hakim Maruarar Siahaan menyatakan bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak pula dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang membenarkan pidana mati yang membatasi hak untuk hidup dalam Pasal 28I UUD 1945. Hakim Maruarar Siahaan menyatakan: "Pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak pula dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang membenarkan pidana mati yang membatasi hak untuk hidup dalam Pasal 28I ayat (1); kedudukan Pasal 28J ayat (1) dan (2) merupakan satu ketentuan yang bersifat umum yang menegaskan bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam Pasal 28A sampai dengan 28I, tidak bersifat mutlak karena merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan dapat juga dibatasi secara khusus dengan alasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Dengan demikian tidaklah dimaksudkan secara khusus untuk membatasi Pasal 28I, khususnya yang digunakan "In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may only be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court." (Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang). Definisi tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius tersebut tidak diatur secara jelas. Akibatnya, konsep tersebut diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap negara, tergantung dari budaya, agama, kebiasaan, serta keadaan politik dari masing-masing negara tersebut.574 Namun, Philip Alston berpendapat bahwa konsep the most serious crimes dalam ICCPR harus ditafsirkan secara internasional dan tidak oleh masing-masing negara, karena hanya dengan standar "objektif dan universal" yang dapat memiliki makna.575 Komite HAM PBB menegaskan bahwa penafsiran the most serious crimes harus sejalan dengan hukum internasional. Penafsiran secara luas dapat menggagalkan tujuan dari penerapan standar universal penerapan hukuman mati yang telah digagas oleh pembentuk ICCPR dan akan menjadikan instrumen HAM internasional ini menjadi tidak 570 Ibid., hlm. 445. 571 Ibid. 572 Ibid., hlm. 459-460. 573 Ibid., hlm. 465. 574 International Commission against the Death Penalty, op.cit., hlm. 5 575 Colman Lynch, Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crime: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case, (Columbia Human Rights Law Review, 40, 2008), hlm. 534. 194 195
berarti. 576 Dalam Second Optional Protocol to the International Covenan on Civil and Political Rights, aiming at the Abolition of the Death Penalty, juga muncul frasa the most serious crimes. Protokol Opsional ini bertujuan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukuman mati yang diatur dalam Pasal 6 ICCPR. Namun ternyata, tidak berbeda dengan dokumen induknya, Protokol ini juga tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan the most serious crimes. Satu-satunya Pasal yang bisa memberikan sedikit pemahaman tentang maksud the most serious crime adalah Pasal 2 ayat (1): "No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime." Pasal di atas menghubungkan kejahatan yang paling serius yang menjadi justifikasi penerapan hukuman mati dengan kejahatan paling serius yang memiliki karakter militer dan yang dilakukan pada situasi perang.577 Sejak ICCPR berlaku di tahun 1976, interpretasi tentang the most serious crime telah disem- purnakan oleh beberapa lembaga HAM internasional. Komite HAM PBB telah memberi- kan pengertian bahwa the most serious crime sangat terbatas pada tindakan yang dapat menyebabkan kematian (most serious offense must involve, at a minimum, intentional act of violence resulting in the death of a person). Komite HAM PBB menyatakan "ungkapan 'keja- hatan paling serius' harus dibaca secara terbatas sehingga berarti hukuman mati harus menjadi tindakan yang luar biasa,"578 sebagaimana dalam Komentar Umum No. 6 ICCPR, yang menyatakan bahwa the most serious crime harus dimaknai secara terbatas. Artinya, hukuman mati seharusnya merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa tidak bisa dit- erapkan tanpa pembatasan. yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat, namun pandangannya terhadap penafsiran dan penerapan ICCPR sangat otoritatif dan harus diberi bobot yang cukup besar dalam menentukan interpretasi ketentuan dalam ICCPR.580 Pada tahun 1984, PBB mengadopsi Pengaman tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty).581 Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengklarifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pasal 6 ICCPR. Menyangkut soal pembatasan hukuman mati hanya untuk "kejahatan paling serius", pedoman ini menyatakan: "Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, dalam arti ruang lingkupnya tidak melampaui kejahatan-kejahatan disengaja yang bersifat mematikan (lethal) atau yang membawa akibat-akibat yang sangat serius.582 Pasal 2 dokumen ini menyatakan hukuman mati hanya dapat diberikan untuk the most serious crime yang mencakup kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya. "... Member States in which the death penalty has not been abolished to effectively apply the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, in which it is stated that capital punishment may be imposed for only the most serious crime, it being understood that their scope should not go beyond intentional crime with lethal or other extremely grave consequences." (...Negara-negara Anggota yang hukuman mati belum dihapuskan untuk secara efektif menerapkan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak orang-orang yang menghadapi hukuman mati, yang mana hal itu dinyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan hanya untuk kejahatan serius, dengan kesadaran bahwa cakupannya tidak melampaui maksud kejahatan yang berakibat mematikan atau akibat serius lainnya.) Paragraf 7 Komentar Umum No. 6 ICCPR menegaskan:579 "...the expression "most serious crime" must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure." (...pengertian "Kejahatan yang paling serius" harus dibaca secara terbatas dengan tujuan bahwa hukuman mati harus merupakan suatu langkah pengecualian). Sebagai catatan, meskipun Komite HAM PBB ini bukan merupakan badan peradilan Dalam perkembangannya, pedoman ini tidak cukup jelas untuk konteks saat ini mengingat berkembangnya hukum HAM internasional. Sekretaris Jenderal PBB sebelumnya telah menunjuk Roger Hood untuk memberikan laporan berkala tentang kemajuan dalam hal penghapusan hukuman mati, yang dalam edisi paling mutakhir bukunya, Roger Hood menjelaskan bahwa pedoman tersebut tidak jelas dan harus direvisi. Roger Hood mengusulkan revisi: "Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius setaraf pembunuhan yang dapat dipertanggungjawabkan (the most serious offences of culpable homicide/murder), akan tetapi pemberlakuannya terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu 576 Ibid., hlm. 539. 577 Chen Zexian, Restrictions on the Imposition of the Death Penalty, Makalah untuk Simposium Internasional tentang Hukuman Mati, 9-10 Desember 2002, China, hlm. 3. 578 Komite HAM, Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies, HRI/ GEN/1/Rev.9, 9 Mei 2008. 579 Komite HAM PBB, General Comment No. 6..., op.cit., para 7. 580 Andrew Byrnes, Drug Offences, the Death Penalty and Indonesia's Human Rights Obligations in the Case of the Bali, Pendapat yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, para 22. 581 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, 1984, E/RES/1984/50, 25 Mei 1984. 582 Ibid., para 1. 196 197
tidak boleh diwajibkan (mandatory)."583 crimes adalah kejahatan-kejahatan yang melibatkan niat untuk melakukan pembunuhan yang mematikan. Pandangan ini sejalan dengan Laporan dari Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) bidang eksekusi ekstrayudisial dan sewenang-wenang (extrajudicial, summary and arbitrary executions),584 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR, hukuman mati hanya dapat diterapkan "jika dapat ditunjukkan bahwa terdapat niat untuk membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang."585 Selain itu Pelapor Khusus juga telah mempersempit definisi dari most serious crime dengan menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilakukan di situasi yang sifatnya eksepsional. "the death penalty must be under all circumstances be regarded as an extreme exception to the fundamental right to life, and must be interpreted in the most restrictive manner possible." Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Komisi HAM PBB pada 2004 telah mengeluarkan Resolusi kepada negara anggota ICCPR untuk tidak memberlakukan hukuman mati kepada kejahatan di luar dari kejahatan yang bersifat the most serious crime. Resolusi tersebut juga meminta kepada seluruh negara anggota ICCPR untuk memastikan bahwa most serious crime tidak keluar dari kejahatan internasional yang memiliki dampak mematikan dan mengandung tingkat bahaya yang luar biasa (the notion of most serious crime does not go beyond intentional crime with lethal or extremely grave consequences). Konsepsi ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 Laporan dari Pelapor Khusus ke Komite HAM pada 24 Desember 1996 yang menyatakan bahwa "the scope of crime subject to the death penalty should not go beyond intentional crime with lethal or other extremely grave consequences." 586 Sejumlah badan-badan PBB telah mencapai kesepakatan untuk konsep the most serious crimes yang dapat dihukum dengan hukuman mati, yaitu "intentional crime with deadly outcomes" atau kejahatan yang direncanakan dan menimbulkan kematian (seperti pembunuhan berencana). Secara khusus, Sekretaris Jendral PBB pun menyatakan bahwa negara yang memberikan hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan kematian sangatlah problematik. Meskipun definisi the most serious crime tidak diatur dalam ICCPR, namun secara implisit terdapat kesepakatan internasional bahwa most serious crime dalam ICCPR terbatas hanya untuk kejahatan yang menimbulkan kematian.588 Penafsiran tentang the most serious crimes dalam praktik antara lain pernah dilakukan oleh Komite HAM internasional dalam kasus Zambia.589 Dalam kasus ini Komite HAM menyatakan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku perampokan dengan kekerasan yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR.590 Konsepsi the most serious crimes lebih lanjut juga ada dalam Statuta Roma 1998 tentang pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pasal 5 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa:591 "...jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crime: (a) the crime of genocide; (b) crime against humanity; (c) war crime; (d) the crime of aggression." Selain itu Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1999, menegaskan pandangan dari Pelapor Khusus, untuk mendesak negara-negara untuk tidak menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan keuangan yang tidak memiliki unsur kekerasan (non-violent financial crime) seperti korupsi atau praktik keagamaan tanpa kekerasan (non-violent religious practice).587 Dengan demikian yang dimaksud dengan the most serious crimes menurut Komite HAM PBB adalah tindak pidana internasional yang dilakukan dengan sengaja atau terencanakan dan menimbulkan akibat yang sangat luar biasa. Konsepsi ini senada dengan pendapat Philip Alston, yang dituangkan dalam laporan di Sidang PBB di bulan Januari 2007, yang pada Paragraf 53 Laporan tersebut menyatakan bahwa termasuk kategori the most serious Dalam Statuta tersebut dapat kita lihat bahwa konsep the most serious crimes mencakup empat jenis kejahatan yaitu kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Selain itu, tidak dimasukkannya hukuman mati dalam mahkamah- mahkamah pidana internasional memiliki arti yang sangat penting, yang menunjukkan PBB menolak pendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk kejahatan-kejahatan yang sudah jelas merupakan "kejahatan paling serius". Ditolaknya hukuman mati dalam Mahkamah Mahkamah Pidana Internasional juga telah dinyatakan oleh mahkamah-mahkamah konstitusi lainnya sebagai bukti kecenderungan/tren umum dunia internasional ke arah penghapusan hukuman mati.592 Dalam perdebatan tentang konsepsi kejahatan serius ini memang terdapat kesulitan, 583 Roger Hood, The death penalty, A Worldwide Perspective, (Oxford: Oxford University Press, Edisi Ketiga, 2003), hlm. 77. 584 Komite HAM, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/4/20, 19 Februari 2007, para 39-53. 585 Ibid., para 53. 586 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Report of the Special Rapporteur on the Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execution, E/ CN.4/1997/60, 24 Desember 2006. 587 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution, E/ CN.4/1999/39, 6 Januari 1999, para 63. 588 Yingyos Leechainan dan Dennis R. Longmire, The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis, (Laws 2(2), 2013), hlm. 123-124. 589 Komite HAM PBB, Lubuto v. Zambia, (1995), 1 Januari 1990. 590 Markus. G Schmidt, Universality of Human Rights and The Death Penalty-The Approach of The Human Rights Committee, ( ILSA Journal International and Comparative Law, 3, 1996) , hlm. 483. 591 Majelis Umum PBB, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998, Pasal 5. 592 Canada, United states v. Burns and rafay, 1 SCR 283, 195 DLR (4th) 1, 151 CCC (3d) 97, 39 CR (5th) 205, 2001. 198 199
khususnya dalam menetapkan metodologinya. Praktik negara-negara setelah mengadopsi suatu traktat merupakan pendekatan yang diakui untuk menafsirkan traktat tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31(3) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties). Sebagai sebuah peraturan, pendekatan demikian sangatlah masuk akal, sebagaimana menafsirkan arti perjanjian yang sumir dengan cara merujuk pada perbuatan para pihak setelah dibuatnya perjanjian tersebut, dengan asumsi bahwa cara ini membantu menegaskan niat dan maksud yang dikehendaki para pihak dalam membuat naskah perjanjian tersebut dapat pula melakukan hal yang sama terhadap traktat internasional. Namun, penggunaan cara penafsiran tersebut harus dibatasi dalam penafsiran hukum, karena perbuatan para pihak (setelah dibuatnya suatu perjanjian) tidak hanya menegaskan arti suatu ketentuan dalam perjanjian tersebut akan tetapi dapat juga berupa pelanggarannya. Dan demikian juga halnya dengan perjanjian internasional, suatu hal yang tidak masuk akal apabila kita menafsirkan "kejahatan paling serius" dengan cara membuat sebuah katalog yang berisi semua kejahatan yang dikenakan hukuman mati oleh negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) ICCPR adalah ketentuan yang memerlukan penafsiran, karena ia menyatakan sebuah prinsip (perlindungan terhadap pengurangan "sewenang- wenang" atas hak untuk hidup), namun dengan sebuah pengecualian yang dinyatakan secara tegas/eksplisit tentang hukuman mati di negara-negara yang belum menghapusnya. Akan tetapi, pengecualian itu sendiri harus patuh pada pengecualian-pengecualian lebih lanjut lagi, seperti persyaratan bahwa hukuman mati harus dibatasi hanya untuk "kejahatan paling serius" yang dalam perkembanganya misalnya tidak boleh diterapkan kepada wanita hamil atau pelaku kejahatan yang masih remaja. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali bahwa Pasal 6 ICCPR yang diadopsi setengah abad yang lalu dalam konteks yang sangat khusus. Bahkan pada saat itu pun, kehendak Majelis Umum PBB untuk mendorong penghapusan hukuman mati dapat dilihat pada redaksional ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Ayat (6) ICCPR. b. Kejahatan terkait Narkotika bukan termasuk the Most Serious Crimes William A. Schabas mengusulkan suatu cara yang bermanfaat dalam rangka menafsirkan cakupan kejahatan-kejahatan yang paling serius sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2), yakni dengan mencari konsensus di antara negara-negara mengenai kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati.593 Cara ini akan mengarah pada jawaban yang pada pokoknya sama dengan padangan Philip Alston. Artinya, di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati selalu dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan yang "dapat ditunjukkan bahwa terdapat niat untuk membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang" dalam melakukan kejahatan tersebut. Dari berbagai konsepsi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep the most serious crimes dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik sebagai berikut: Komite HAM PBB berpandangan bahwa kejahatan drug trafficking yang tidak melibatkan pembunuhan tidak termasuk dalam kategori kejahatan-kejahatan paling serius. Pandangan ini terdapat dalam bagian kesimpulan tinjauan Komite HAM PBB atas laporan berkala Thailand mengenai pelaksanaan ICCPR yang diterbitkan Juli 2005. Komite menyatakan: Komite menaruh perhatian yang sangat serius pada kenyataan bahwa hukuman mati tidak dibatasi hanya untuk "kejahatan paling serius" sebagaimana dimaksud Pasal 6, Ayat 2, dan ternyata diberlakukan untuk drug trafficking. Komite menyesalkan bahwa, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diamandemen pada tahun 2003, yang melarang pemberlakuan hukuman mati pada orang yang berusia di bawah 18 tahun, Negara Pihak ini belum juga menarik deklarasinya terhadap Pasal 6, Ayat 5 (Pasal 6) Kovenan tersebut. Negara Pihak ini harus meninjau kembali pemberlakuan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan drug trafficking demi mengurangi jenis kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ...594 a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, meng- goncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock the conscience of humanity); b. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbul- kan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (extremely grave con- sequences); c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (crime with extremely heinous methods) dan kejam di luar batas perikemanu- siaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara. Kesimpulan Komite HAM tersebut diambil secara bulat, sehingga tidak ada ruang bagi keraguan atas posisi yang diambil Komite, bahwa drug trafficking tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud Pasal 6(2) ICCPR. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pada 1984 PBB Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty sebagai sebuah upaya untuk mengklarifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pasal 6 ICCPR. Pedoman ini menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, dalam arti ruang lingkupnya tidak melampaui kejahatan-kejahatan disengaja yang bersifat mematikan 593 Schabas, Keterangan Ahli..., op.cit. hlm. 78. Lihat Schabas, The Abolition..., op.cit., hlm 99 594 Komite HAM PBB, Concluding observation of the Human Rights Committee: THAILAND, CCPR/CO/84/THA, 8 Juli 2005, para 14. 200 201
(lethal) atau yang membawa akibat-akibat yang sangat serius.595 Jaminan Perlindungan PBB tentang hukuman mati merekomendasikan kejahatan yang diancam pidana mati harus "tidak boleh melebihi kejahatan dengan tujuan mematikan atau konsekuensi buruk ekstrim lainnya."596 Dalam hal ini Pelapor Khusus PBB mengklarifikasi bahwa hukuman mati "hanya boleh diterapkan kepada kejahatan yang melibatkan pembunuhan dengan sengaja". Secara khusus Pelapora Khusus menekankan bahwa "hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk pelanggaran terkait narkoba kecuali hal tersebut memenuhi persyaratan itu."597 Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) juga menekankan penerapan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba, melanggar hukum HAM internasional. Laporan dari Pelapor khusus tersebut menyebut bahwa "pelanggaran narkoba tidak memenuhi ambang kriteria kejahatan paling serius karena penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, perlakuan diskriminatif dan mungkin [...] hak mereka atas martabat manusia."598 Praktik menghukum mati kejahatan-kejahatan drug trafficking hanya ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan sejumlah kecil negara yang mempraktikkan bentuk-bentuk hukum syariah yang ekstrem, seperti Iran. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan drug trafficking (yang tanpa pembunuhan) selain di kawasan tersebut. Fakta bahwa negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati di kawasan-kawasan lain dunia pun tidak mengancam kejahatan-kejahatan drug trafficking dengan hukuman mati menyiratkan bahwa kejahatan-kejahatan drug trafficking tidak dapat dianggap termasuk pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (2) ICCPR. Hal ini berarti bahwa ICCPR yang merupakan perjanjian internasional yang berlaku secara universal, yang harus ditafsirkan secara sama di manapun diberlakukan. Bahwa kejahatan-kejahatan drug trafficking begitu merajalela dan menimbulkan masalah sosial yang serius tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang tepat untuk memasukkan kejahatan-kejahatan drug trafficking dalam cakupan kejahatan paling serius. Bila itu ukurannya (begitu merajalela dan menimbulkan masalah sosial yang sedemikian serius), maka berarti sederet panjang kejahatan lain juga memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati, seperti kejahatan lingkungan, kejahatan kerah putih, dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuatu yang tentu sangat absurd . Aspek lainnya yang sering disampaikan adalah aspek kedaruratan dalam menghadapi drug trafficking. Mengenai hal ini, Pasal 4 ICCPR memperkenankan negara-negara untuk mengurangi pemenuhan (derogate) ketentuan-ketentuan tertentu jika terdapat alasan "keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa". Konsepsi 'derogation' adalah sebuah term of art yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian HAM internasional untuk dapat ditangguhkannya pemenuhan hak-hak tertentu dengan alasan keadaan darurat. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsepsi ini haruslah dibedakan dengan konsepsi 'limitation' (pembatasan), yakni sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan batas-batas norma norma apa saja yang tidak mutlak pelaksanaannya. Contohnya, berdasarkan hukum HAM internasional seperti ICPPR, kebebasan berpendapat tunduk pada limitation maupun derogation. Kebebasan berpendapat dapat dibatasi, misalnya, dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran nama baik atau pelarangan pernyataan yang menyebarkan kebencian (hate speech) dan para hakim yang menentukan batas-batas ini dengan tetap mengingat kerangka kerja normatifnya, yang, secara garis besar misalnya terkait dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UDHR. Derogation, di sisi lain, merupakan penangguhan total pemenuhan hak tersebut, bilamana terdapat keadaan darurat umum yang membenarkan penangguhan tersebut. Dalam keadaan demikian, hakim tidak lagi bebas menafsirkan cakupan batas-batas kebebasan tersebut, seakan-akan kewenangan hakim untuk menilai sejauh mana cakupan batas- batas kebebasan tersebut telah dicerabut secara total. Jadinya hakim hanya boleh menilai keabsahan pemberlakuan derogation itu sendiri, yakni apakah benar terdapat keadaan darurat dan apakah syarat-syarat formilnya telah terpenuhi. 'derogation' Sejumlah pihak dapat berargumen bahwa drug trafficking telah memenuhi syarat sebagai sebuah keadaan darurat umum yang mengancam suatu bangsa dan dengan demikian memenuhi syarat sebagai pengecualian yang dimaksud Pasal 6 ICCPR. Namun argumen ini cukup lemah, karena: pertama, Pasal 4 Ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa tidak boleh ada derogation terhadap Pasal 6 tersebut. Kedua, adanya syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (3), yang termasuk pernyataan resmi mengenai keadaan darurat dan pernyataan itu harus diserahkan (deposited) kepada Sekretaris Jenderal PBB, sehingga tanpa adanya pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan masalah drug trafficking sebagai kondisi darurat. 4.4. Legislasi Indonesia dan Pemaknaan the Most Serious Crimes 595 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards..., op.cit., para 1. 596 Ibid. 597 Majelis Umum PBB, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/67/275, 9 Agustus 2012, para 122. 598 Dewan HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/10/44, 14 Januari 2009, para 66. Di Indonesia, isu tentang kejahatan-kejahatan serius juga mewarnai perdebatan tentang pembentukan berbagai UU yang dianggap perlu diberikan sanksi pidana mati. Uraian dalam Bab III telah menunjukkan bagaimana perdebatan pemberlakukan hukuman mati telah membentuk alasan-alasan mengapa hukuman mati diterapkan. Argumentasi tentang perlunya hukuman mati dengan alasan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut 202 203
merupakan the most serius crimes hanya terdapat dalam sejumlah UU. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, konsepsi the most serious crimes yang awalnya tidak diberikan penjelasan secara memadai dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, telah mendapatkan titik terang pengertiannya. Konsepsi the most serious crimes dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik: (i) kejahatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock the conscience of humanity); (ii) adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (extremely grave consequences); dan (iii) akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (crime with extremely heinous methods) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara. yang dianggap mempunyai dampak serius, misalnya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkotika dan psikotropika serta kejahatan-kejahatan dalam penerbangan. Dalam UU UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika misalnya, ketentuan hukum yang ada sebelum diberlakukannya UU No 5 Tahun 1997 dipandang tidak membuat jera dan dapat mendidik pengedar dan adanya gejala hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatannya dibandingkan akibat yang diderita oleh korban.599 Pidana mati dipandang sebagai jenis pidana yang tepat karena jenis pidana ini merupakan hukuman pidana yang terberat dari semua jenis hukuman pidana.600 Demikian pula dengan kejahatan penerbangan, UU No 4 Tahun 1976 terkait dengan penerbangan merujuk pada berbagai Konvensi Internasional tentang perlunya "severe penalties", yang kemudian oleh Pemerintah dirumuskan dengan frasa "ancaman pidana yang berat".601 Beratnya ancaman pidana ini karena perbuatan yang diatur dalam UU ini, yakni gangguan terhadap keselamatan pesawat udara dan ketenangan dalam pesawat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar dan langsung.602 Merujuk pada konsepsi tersebut, yang masih dikembangkan hingga kini, sejumlah UU di Indonesia yang menerapkan hukuman mati dan dibentuk pada masa sebelum reformasi perlu dikaji ulang apakah masih sesuai dengan karakteristik sebagai the most serious crimes. Hal ini penting mengingat pembentukan berbagai UU tersebut dilakukan pada saat norma-norma HAM belum cukup berkembangan sebagaimana saat ini, termasuk perkembangan tentang konsepsi the most serious crimes. Hal ini berbeda dengan sejumlah UU yang dibentuk setelah 1998, yang mengharuskan Indonesia untuk tunduk dalam norma-norma hukum HAM internasional yang diakui, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 (dengan amandemen), Ketetapan MPR RI No. XVIII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Wacana dan perdebatan tentang hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk the most serious crimes semakin jelas pada pembentukan berbagai UU setelah tahun 1998. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana mati dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif,603 dan pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) dalam menanggulangi korupsi di Indonesia melalui UU ini dianggap sebagai suatu kewajaran.604 Selain itu, alasan bahwa korupsi yang sangat marak di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat telah mengancam upaya pembangunan keberlanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hingga kini, korupsi masih diperdebatkan apakah termasuk dalam 'the serious crime'.605 Sebagaimana diuraikan di Bab III, berbagai UU yang dibentuk pada masa sebelum 1998 tidak banyak menyentuh atau dibentuk berdasarkan kesesuaiannya dengan konsepsi the most serius crimes. Pemberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesie yang yang diberlakukan di Indonesia dengan alasan-alasan prasangka rasial yang diskriminatif dan dikemudian ditetapkan sebagai KUHP Indonesia hingga kini, belum pernah dilakukan koreksi apakah kejahatan-kejahatan dengan ancaman hukuman mati masuk dalam kategori the most serious crimes. Demikian pula dengan KUHPM, dengan ancaman hukuman mati yang merujuk pada kejahatan-kejahatan yang dianggap berat dalam militer dan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Sementara pidana mati dalam sejumlah UU yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ditujukan untuk menghalau pemberontakan, mengamankan revolusi dan program- program pemerintah. Pada masa Orde Baru, hukuman mati secara umum diterapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara, dengan penekanan pada tindakan-tindakan yang dianggap subversif. Pada masa ini, memang terdapat argumentasi tentang kejahatan-kejahatan Perdebatan tentang kejahatan yang termasuk the serious crimes lebih jelas dalam pembahasan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini mempunyai yurisdiksi atas pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang subtansinya diadopsi dari Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Internasional. Pemerintah pada awalnya tidak mencantumkan ancaman Pidana hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tersebut dengan merujuk pada hukum HAM 599 Murtiningsih, op.cit., hlm. 126 - 127, 600 Hamzah dan Rahayu, loc.cit. 601 Prakoso, Masalah..., op.cit, hlm. 95. 602 Ibid., hlm. 93. 603 Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum. 604 Barda Nawawi Arief, Kebijakan..., loc.cit. 605 Andhika Prasetya, Beda dengan Benny Harman, Sekjen PPP: Korupsi itu Serious Crimes, Detik, 7 Juli 2017, diakses pada 12 Desember 2017. 204 205
internasional, namun sejumlah fraksi mendesak perlunya hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman mati bagi pelanggar HAM karena hukuman mati sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan tidak berubah sampai sekarang. Pandangan ini ditopang adanya fakta bahwa KUHP yang unsurnya tidak seberat kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat hukuman mati, tetapi justru kejahatan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM yang unsurnya lebih berat malah tidak dihukum mati.606 Namun, dalam proses pembahasan ini melupakan fakta bahwa bahkah dalam Statuta Roma 1998 sebagai rujukan UU Pengadilan HAM tidak memberikan ancaman kepada hukuman mati, serta praktik-praktik peradilan pidana Internasional dengan yurisdiksi yang sama juga tidak memberikan ancaman hukuman mati. "darurat kekerasan seksual" pada Anak. Alasan lainnya adalah meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual anak yang terjadi harus segara di hentikan dengan membuat hukuman yang berat salah satunya hukuman mati,610 serta kekerasan seksual terhadap anak sudah ke luar dari asas kemanusiaan dan norma agama.611 Selain itu terdapat argumentasi bahwa pidana mati sebagai salah satu opsi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, karena hukuman mati masih dimungkinkan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.612 Berbagai argumentasi tersebut menunjukkan ketiadaan perdebatan yang memadai apakah kejahatan-kejahatan tersebut memang merupakan the most serious crime atau tidak, dan terlebih pemerintah justru menyetujui penerapan hukuman mati karena masih diperbolehkan pemberlakuannya berdasarkan hukum nasional. Padahal, pemerintah seharusnya mengkaji penerapkan hukuman mati ini berdasarkan norma- norma HAM internasional yang telah diakui oleh Indonesia. Bahwa konsepsi tentang the most serious crimes sebagai satu-satunya justifikasi untuk menerapkan hukuman mati terus diabaikan atau tidak menjadi perhatian penting dalam pembentukan UU lainnya. Konsepsi the most serious crimes juga kemudian dicampuradukkan dengan konsepsi kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme misalnya, pemerintah dan DPR setuju untuk mengatur hukuman mati pada UU karena menggangap terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan perlu mendapatkan hukuman yang setimpal agar bisa menjadi efek jera bagi para pelakunya. Selain itu, karena sering munculnya tindakan-tindakan teror setelah era reformasi yang mengakibatkan banyak korban yang bukan hanya dari warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing.607 Sementara dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana mati diterapkan sebagai bagian dari upaya meletakkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pencantuman pidana mati karena peredaran narkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.608 Pemerintah telah menegaskan pidana mati diperlukan karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti.609 Sejumlah alasan tersebut, yang menjadi dasar adanya ancaman pidana mati terhadap kejahatan terkait narkoba, tidak sejalan dengan perkembangan hukum internasional bahwa kejahatan yang terkait dengan drug trafficking bukan merupakan the most serious crimes, sehingga tidak tepat diancam dengan hukuman mati. UU terkini yang memberikan ancaman pidana mati, yakni UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, bersumber dari argumentasi adanya kondisi 4.5. Legislasi Indonesia dan Hukuman Mati : Tidak Sejalan Dengan HAM a. Perlindungan HAM yang setengah hati Sebagai salah satu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan pasca jatuhnya rezim Pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan dan menegakkan nilai-nilai universal HAM justru dinegasikan dalam mereformasi sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Arah politik hukum pidana justru menunjukkan adanya deviasi dengan kecenderungan global untuk menghapus hukuman mati. Kecenderungan ini tidak terlepas dari paradoks demokrasi pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru. Meskipun proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian rezim, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumentasi kekuasaan setiap rezim pemerintahan. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik HAM belum berubah dari situasi rezim otoriter Orde Baru. Bahkan pasca reformasi, eksekusi terhadap para terpidana mati justru menunjukkan politik retensionis semakin menguat. Reformasi legislasi yang merupakan bagian dari agenda reformasi tidak menghilangkan hukuman mati dalam pidana pokok, meskipun di sisi yang lain sistem politik nampak lebih demokratis. Hal tersebut di atas menguatkan adanya 2 (dua) indikasi yang saling bersitegang antara 606 Inay/Apr, loc.cit. 607 Wawancara dengan Romli Atmasasmita, 18 September 2017. 608 Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penjelasan Umum. 609 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PUU-V/2007, hlm. 131. 610 Sip/Ndr, loc.cit.. 611 Sumantri, loc.cit. 612 Sa'diyah, loc.cit. 206 207
niat dan kehendak politik untuk membangun institusi yang menjadi prasyarat demokrasi, namun pada saat yang bersamaan institusi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah justru mendapatkan tantangan.613 Dengan kata lain, upaya penghapusan hukuman mati terus menerus harus berhadapan dengan politisasi hukum oleh pelbagai elite politik pengambil kebijakan yang menganut pandangan hukum yang ortodoks. Apabila menelisik dari dimensi sejarah Indonesia, penerapan hukuman mati yang dilakukan oleh otoritas negara memang tidak pernah sekadar urusan menghukum pelaku atau penegakan hukum, namun untuk melayani agenda lain. Hukuman mati menjadi instrumen setiap rezim sangat bergantung pada subjektivitas penguasa itu sendiri seperti pilihan jenis kejahatan, prioritas eksekusi dan cara melakukan, termasuk kampanye politik yang melatarbelakangi. Kondisi ini memperlihatkan adanya deviasi dari gambaran idealnya yang dijadikan pijakan asumsi Mahfud bahwa produk hukum yang dilahirkan dari konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.614 Justru yang terjadi sebaliknya, konfigurasi politik yang demokratis pasca keruntuhan Orde Baru justru menghasilkan produk hukum yang ortodoks karena masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana pokok. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh setiap rezim pemerintahan memperlihatkan bahwa hukum dapat menjadi instrumen dan menjadi alat legitimasi tujuan-tujuan dan kepentingan mereka yang tengah berkuasa.618 Positivisme hukum yang selalu diasumsikan menjamin kepastian hukum kemudian menjadi sandaran dan mendominasi bagaimana penguasa secara de facto mempergunakan hukum demi melayani kepentingan dan tujuan mereka yang berkuasa. 619 Pencantuman hukuman mati dalam berbagai undang-undang yang dihasilkan oleh konfigurasi politik yang demokratis ini menunjukkan kegagalan negara melaksanakan pendekatan berbasis HAM untuk reformasi legislasi (a human rights-based approach to legislative reform). Pendekatan berbasis HAM terhadap reformasi legislatif dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk memastikan kepatuhan penuh undang- undang nasional terhadap norma HAM internasional dan realisasi nyata HAM.615 Penggunaan pendekatan berbasis HAM untuk reformasi legislasi merupakan salah satu karakteristik produk hukum yang responsif. Karakteristik produk hukum yang responsif ditandai dengan indikator: pertama, bahwa produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Kedua, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakatnya. Ketiga, dari dimensi hasil, produk hukum tersebut bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.616 Dengan demikian, produk hukum yang responsif akan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai universalitas HAM, termasuk memperhatikan kecenderungan universal menghapuskan hukuman mati. Resolusi PBB No. 2857 (1971) dan Resolusi PBB 32/61 (1977) telah mengambil sikap tegas ke arah penghapusan hukuman mati sebagai tujuan universal.617 b. Hukuman Mati dan Legislasi Indonesia Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, Indonesia masih menerapkan pidana mati yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewajiban internasional dalam bidang HAM sebagai konsekuensi atas keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional belum menjadi bagian penting dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan atau sebagai jalan untuk melakukan koreksi atas hukum-hukum yang merupakan warisan kolonial maupun hukum-hukum yang dibentuk sebelum masa reformasi. UUD 1945 dengan empat kali perubahan telah memberikan penguatan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk jaminan atas hak hidup. Hak-hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yang sebagian besar materinya diadopsi dari perbagai perjanjian internasional, belum mampu memberikan jaminan hak-hak yang nyata, dalam konteks ini adalah masih berlakunya hukuman mati. Hal ini diperparah dengan adanya penafsiran konstitusi sebagai sumber hukum yang memberikan tafsir atas pembatasan hak hidup seakan-akan dirujuk secara inheren oleh UU secara mutatis mutandis dengan pengakuan hak hidup. Akibatnya seluruh UU yang masih mengatur hukuman mati seolah mendapatkan legitimasinya berdasarkan tafsir Konstitusi dan para pembuat UU terus mempertahankan dan mengusulkan UU yang di dalamnya memuat ketentuan hukuman mati. 613 Institusionalisme demokrasi ditandai dengan pendirian hampir seluruh instalasi kepolitikan yang dicita-citakan di masa otoritarian seperti partai politik yang bebas dan beragam, pers yang merdeka, hak asasi manusia serta komisi-komisi negara. Pada sisi yang lain, sebagian pihak menganjurkan pembatasan demokrasi yang dinilai telah kebablasan, membentuk kembali GBHN, kembali ke UUD 1945 sebelum amandeman. Lihat Robet, Politik..., op.cit., hlm. 14. 614 Moh. Mahfud. MD., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 31 - 32 615 Beatrice Duncan, dkk., Handbook on Legislative Reform: Realising Children's Rights, Vol.1 (New York: Gender, Rights and Civic Engagement, Division of Policy and Practice, United Nations Childrenʹs Fund (UNICEF), 2008), hlm. 3. 616 Mahfud, op.cit., hlm. 31-32. 617 Todung Mulya Lubis, Inkonstitutionalitas Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 7 November 2006, catid=49%3Aarticles&Itemid=18>, diakses pada 17 September 2017. Terdapat sejumlah analisa terkait masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia. Pertama, hak hidup telah diakui dalam Konstitusi Indonesia, yakni dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam Konstitusi tersebut telah sejalan dengan berbagai norma internasional, khususnya sejalan dengan ICCPR. Namun, tafsir atas hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam 618 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 223. 619 Ibid., hlm. 208. 208 209
keadaan apapun tersebut dianggap dapat disimpangi atau dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Putusan-putusan MK yang tidak konsisten atas jaminan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini menambah legitimasi pemberlakukan hukuman mati di Indonesia. namun dalam perkembangan hukum internasional dan peradilan pidana internasional kejahatan-kejahatan tersebut justru tidak diancam dengan hukuman mati. Sementara kejahatan-kejahatan terorisme, dalam hukum internasional, misalnya dengan merujuk pada Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional, belum masuk dalam kategori the most serious crimes. Kedua, berbagai produk perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati sebagai warisan kolonial dan dibentuk pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru, belum pernah dikoreksi secara memadai. Koreksi hanya dilakukan terhadap UU yang diajukan ke MK. Padahal berbagai ketentuan tentang hukuman mati dalam berbagai UU tersebut telah kehilangan legitimasinya, sejalan dengan perkembangan norma-norma HAM secara global dan pengakuan Indonesia atas hak-hak asasi yang secara universal diakui. Sejumlah UU dalam konteks ini adalah KUHP, KUHPM, UU No. 4 Tahun 1976 tentang Penerbangan Sipil, UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Landasan argumentasi tentang sanksi pidana mati dalam berbagai UU tersebut seharusnya ditunjau ulang untuk memastikan perlindungan HAM sejalan dengan komitmen Indonesia tentang HAM. Kelima, alasan-alasan kedaruratan atas suatu permasalahan, misalnya kampanye tentang darurat narkoba dan darurat kejahatan seksual, menjadi alasan untuk terus menerapkan dan membentuk aturan baru dengan hukuman mati. Padahal, ketentuan tentang kedaruratan telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 ICCPR, baik alasan yang subtantif tentang sifat kedaruratan dan alasan formil dapat diberlakukannya tindakan darurat. Isu darurat narkoba misalnya dijadikan landasan untuk melakukan eksekusi terhadap para terpidana mati, yang sebelumnya Indonesia secara diam-diam pernah melakukan moratorium pemberlakukan eksekusi mati. Demikian pula dengan adanya aturan baru dalam Perppu yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dibentuk dengan alasan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Ketiga, pada masa reformasi sejak 1998 sejalan dengan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajukan HAM di Indonesia, justru semakin banyak produk hukum yang menerapkan hukuman mati, meski tanpa basis argumentasi yang jelas. Perkembangan norma-norma HAM internasional, misalnya ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seharusnya menjadi panduan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan norma-norma HAM tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dari pengabaian atas syarat-syarat yang ketat dalam pemberlakukan hukuman mati dalam hukum HAM internasional, tidak serta merta menjadikan pembentuk UU di Indonesia mempertimbangkan secara memadai dan benar atas kejahatan yang perlu dihukum mati. Sejumlah UU yang menunjukkan situasi ini di antaranya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat, dengan melihat lebih jauh materi pengaturan hukuman mati di Indonesia, berbagai kejahatan yang diancam dengan hukuman mati tidak mempunyai landasan argumentasi yang sejalan dengan norma-norma HAM. Bahwa argumentasi penerapan hukuman mati bagi negara yang belum menghapuskan hukuman mati harus diberlakukan pada kejahatan-kejahatan yang paling serius sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR terus dipakai, tanpa melihat bahwa semangat dalam Pasal 6 ICCPR tersebut adalah penghapusan hukuman mati. Hal ini terlihat misalnya ketentuan-ketentuan hukuman mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Psikotropika di mana kejahatan-kejahatan tersebut bukan merupakan kejahatan dalam kategori the most serious crimes. Demikian pula dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memang memenuhi kualifikasi sebagai the most serious crimes, 210 211
BAB V Isu Kontemporer: Penggunaan Hukuman Mati dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia 5.1 Pengantar Pada 18 Januari 2015 Indonesia menjalankan eksekusi mati pertamanya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang saat itu baru saja dilantik. Enam orang dieksekusi mati karena kejahatan terkait dengan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya). Mereka yang dieksekusi termasuk satu warga negara Indonesia, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, dan lima warga negara asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil).620 Presiden Joko Widodo dan pihak berwenang lainnya mengaitkan berlanjutnya eksekusi mati dengan fakta Indonesia sedang berada dalam "situasi darurat" terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan ada sekitar 50 anak muda meninggal setiap harinya karena ketergantungan narkoba.621 Presiden juga menyatakan kepada publik bahwa pemerintah akan menolak semua permohonan grasi dari orang- orang yang dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan terkait dengan narkoba dengan 620 Amnesty International, Indonesia: First executions under new president retrograde step for rights [ndonesia: Eksekusi mati pertama dibawah Presiden baru langkah mundur bagi HAM], Amnesty Internasional, 17 Januari 2015, diakses pada 13 De- sember 2017. 621 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulan- gan Narkoba di Jakarta, 4 Februari 2015, mid=26>, diakses pada 13 Desember 2017. 212 213
mengatakan "jangan diberi toleransi lagi, untuk masalah ini".622 Eksekusi tersebut mendulang protes keras dari berbagai organisasi HAM baik nasional maupun internasional. Presiden Joko Widodo berkata: "Dunia internasional banyak yang telepon (menekan), kepala negara, Perdana Menteri, Presiden, PBB juga, dari Amnesty juga ... saya kira ini memang wajar... tapi saat ini kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita".623 Terlepas protes keras ini, tiga bulan kemudian, pada 29 April, delapan orang yang dijatuhi hukuman terkait narkoba kembali dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya warga negara Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria, juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin), Zainal Abidin (Indonesia), Martin Anderson (Ghana, alias Belo), Rodrigo Gularte (Brazil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (Nigeria).624 Dua orang lainnya diberikan penangguhan sementara atas eksekusi.625 Eksekusi mati tersebut merupakan sebuah putar balik kebijakan pemerintah Indonesia setelah sekian tahun mengindikasikan negara bergerak menjauhi hukuman mati. Antara tahun 2009 hingga 2012, tidak ada eksekusi mati yang dijalankan dan pihak berwenang membangun apa yang mereka sebut sebagai "moratorium eksekusi mati secara de facto".627 Ketika hukuman mati seorang perempuan dan seorang lelaki, yang dijatuhi hukuman terkait peredaran narkoba, dikurangi menjadi penjara seumur hidup di tahun 2011 and 2012, Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa, mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjauhi penggunaan hukuman mati di Indonesia.628 Di bulan yang sama Mahkamah Agung Indonesia mengurangi vonis hukuman mati seorang lelaki yang dijatuhi hukuman karena perdagangan narkoba, dan menyatakan hukuman mati melanggar HAM dan konstitusi Indonesia.629 Pada Desember 2012 di sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Indonesia mengubah pilihannya dari 'menentang' menjadi 'abstain' pada sebuah resolusi yang menyerukan anggota PBB untuk menerapkan moratorium eksekusi, sebagai langkah pertama menuju penghapusan (abolisi) hukuman mati. Seluruh 14 eksekusi ini melambangkan langkah mundur hak asasi manusia di Indonesia, terutama karena penerapan hukuman mati dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang berkuasa setelah berjanji memprioritaskan hak asasi manusia. Pelaksanaan eksekusi tersebut juga melanggar hukum internasional dan Perlindungan PBB untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati.626 Amnesty International juga telah mengutarakan keprihatinannya atas sejumlah pelanggaran HAM spesifik yang terobservasi pada 14 kasus yang telah dieksekusi sepanjang 2015, di antaranya pelanggaran hak atas peradilan yang adil; eksekusi dilaksanakan ketika upaya hukum masih berlangsung; pertimbangan dan penolakan secara tergesa-gesa atas permohonan grasi; dan eksekusi atas setidaknya satu orang dengan kondisi gangguan mental yang parah. Lalu, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai organisasi internasional, perdagangan narkoba tidak memenuhi ambang kriteria "kejahatan paling serius" yang bisa diancam pidana mati atasnya berdasarkan hukum internasional. Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah juga secara proaktif mengambil tindakan untuk mencegah eksekusi mati warga negara Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2011, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk sebuah gugus tugas untuk menyediakan bantuan hukum dan konsuler kepada warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Di antara 2011 dan 2014, 240 warga Indonesia yang menghadapi eksekusi di luar negeri mendapati hukuman mati mereka diringankan; ini termasuk 46 orang pada tahun 2014.630 Data jumlah eksekusi mati untuk kejahatan narkotika dari tahun 2005 hingga 2015 dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:631 622 Heru Purwanto, No mercy for drug dealers: President [Tidak ada ampun bagi pengedar narkoba: Presiden], Antara, 9 Desember 2014, diakses pada 13 Desember 2017. 623 Wawancara Radio Elshinta Radio dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Elshinta, 17 Maret 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 624 Amnesty International, Indonesia: Reprehensible' executions show complete disregard for human rights safeguards [Indone- sia: Eksekusi mati yang tidak bisa dikoreksi menunjukkan pengabaian total penjaminan perlindungan HAM], 28 April 2015, man-rights-safeguards/>, diakses pada 13 Desember 2017. 625 Eksekusi mati warga negara Filipina Mary Jane Veloso dihentikan pada menit terakhir. Penangguhan eksekusi diberikan menyusul permohonan Presiden Filipina untuk mengampuni nyawanya, karena dia perlu memberikan kesaksian pada sidang orang yang diduga menipu Mary Jane Veloso menjadi kurir narkoba. Individu lain yang dalam risiko eksekusi mati, warga Perancis, Serge Atlaoui, juga diberikan penangguhan karena dia sedang menjalani sidang banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. 626 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, 25 Mei 1984. 627 Lihat Statement by the delegation of the Republic of Indonesia high-level panel discussion on the question of the death penalty 're- gional efforts aiming at the abolition of the death penalty and challenges faced in that regard' at the 28th session of the Human Rights Council [Pernyataan delegasi Republik Indonesia dalam diskusi panel tingkat tinggi tentang isu hukuman mati 'upaya regional dengan maksud menghapus hukuman mati dan tantangan yang dihadapinya' dalam sesi ke-28 Dewan HAM], , diakses pada 13 Desember 2017. 628 Dessy Sagita, Indonesia not Alone in Death Penalty Reticence: Ministers [Indonesia tidak sendirian dalam sikap diam soal hukuman mati: Menteri], The Jakarta Globe, 17 Oktober 2012, diakses pada 13 Desember 2017. 629 Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali Hanky Gunawan No. 39 PK/Pid.Sus/2011, hlm. 53-54. 630 Antara, Government saves 190 Indonesians from death sentence: Yudhoyono [Pemerintah menyelamatkan 190 warga Indonesia dari hukuman mati: Yudhoyono], 16 Agustus 2014, diakses pada 13 Desember 2017. 631 International Federation for Human Rights (Federation Internationale des Ligues des Droit De L'Hommes/FIDH) dan World Coalition Against the Death Penalty, The Death Penalty for Drug Crimes in Asia, Report, (FIDH dan World Coalition Against the Death Penalty, 2015), hlm. 27. 214 215
Tabel 5.1 Eksekusi untuk kejahatan narkotika dari tahun 2005 hingga 2015 peraturan/legislasi yang mencantumkan pidana mati untuk kejahatan narkotik. 34 negara tersebut mayoritas berada di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik. Tahun Total eksekusi pidana mati 2005 Tidak diketa- hui Jumlah Eksekusi Pidana Mati per Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tidak diketa- hui 1 10 0 0 0 2012 0 2013 5 2014 0 2015 14 Negara yang masih mempertahankan hukuman mati berargumen bahwa kejahatan narkotik termasuk ke dalam most serious crime, sehingga sah untuk diberikan hukuman mati. Selain Indonesia, salah satu contoh negara retensionis lainnya adalah Singapura, yang mana pemerintah Singapura berpendapat:635 Eksekusi pidana mati untuk narkotika Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui 0 2 0 0 0 0 2 0 Sedangkan data jumlah putusan yang memuat hukuman mati dijabarkan dalam Tabel berikut:632 15 "drug trafficking is considered by the international community as a most serious crime" Pertanyaan yang timbul adalah apakah kejahatan narkotik dapat dikategorikan sebagai most serious crime sehingga memenuhi unsur Pasal 6 ayat (2) ICCPR untuk dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sejak ICCPR berlaku di tahun 1976, interpretasi dari konsep the most serious crime telah dijelaskan oleh sejumlah badan HAM PBB, terutama untuk kejahatan narkotika. Tahun 2005 Tabel 5.2 Jumlah putusan yang memuat hukuman mati Jumlah Putusan Pidana Mati per Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spesifik untuk kasus narkotika, Komite HAM PBB pada kesimpulannya di Thailand pada tahun 2005 menyatakan kekhawatiran mereka karena hukuman mati diterapkan kepada kasus drug trafficking dan tidak terbatas hanya untuk kejahatan yang bersifat most serious crime sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR.636 Setelah itu Komite HAM PBB sekali lagi mengulang interpretasinya di tahun 2007 di Sudan dengan menyatakan bahwa:637 Total eksekusi pidana mati Eksekusi pidana mati untuk narko- tika Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui 11+ Tidak diketa- hui 10+ Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui 7+ Tidak diketa- hui 6+ Tidak diketa- hui 12+ Tidak diketa- hui 16+ Tidak diketa- hui 6+ Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui Tidak diketa- hui "the imposition in the state party of the death penalty for offences which cannot be characterized as the most serious, including embezzlement by officials, robbery with violence and drug trafficking." Selain itu, dalam kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh The Human Rights Committee, the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions pada tahun 1996 mengatakan bahwa kejahatan narkotika tidak memenuhi kriteria most serious crime dan hukuman mati harus segera dihapuskan untuk kejahatan ekonomi dan narkotika, dengan menegaskan:638 5.2 Konsep the Most Serious Crime untuk Narkotika Meskipun tren internasional untuk menghapuskan hukuman mati terus meningkat,633 namun jumlah negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan narkotik terus bertambah di 20 tahun belakangan.634 20 tahun yang lalu, hanya 22 negara yang mengimplementasikan hukuman mati untuk kejahatan narkotik. 10 tahun kemudian di tahun 1995 meningkat menjadi 26 negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan narkotika. Pada akhir tahun 2000, setidaknya ada 34 negara yang memiliki 632 Ibid. 633 William A. Schabas, The Abolition..., op.cit., hlm. 20. 634 Rick Lines, A "Most Serious Crime"? - The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Law, Amicus Journal Issue, 12, 2010, hlm. 1. "the death penalty should be eliminated for crime such as economic crime and drug-related offences. In this regard, the Special Rapporteur wishes to express his concern that certain countries, namely China, the Islamic Republic of Iran, Malaysia, Singapore, Thailand and the United States of America, maintain in their national legislation the option to impose the death penalty for economic and/or drug-related offences" 635 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Letter from the Permanent Mission of Singapore to the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, E/CN.4/1998/113, 5 Desember 1997. 636 Komite HAM PBB, Concluding observations..., CCPR/CO/84/THA. 637 Komite HAM PBB, Concluding observations of the Human Rights Committee, Sudan, CCPR/C/SDN/CO/3, 29 Agustus 2007. 638 Komisi HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on the extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/1997/60, 24 Desember 1996. 216 217
Tidak hanya itu, the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment di tahun 2009 juga melaporkan kepada the Human Rights Council bahwa kejahatan narkotika tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam most serious crime.639 Di posisi yang sama, the UN High Commissioner for Human Rights pun sepakat dengan laporan dari the UN Special Rapporteur dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman mati untuk mereka yang bersalah karena tindak kejahatan narkotika telah menimbulkan kekhawatiran terkait HAM yang serius.640 humanity), kejahatan perang (war crime), genosida (genocide), dan kejahatan agresi (crime of aggression). Untuk perbandingan tingkat keseriusan kejahatan narkotika selanjutnya, the International Criminal Tribunal for Rwanda dalam kasus Akayesu telah menyatakan bahwa kejahatan paling kejam adalah genosida dan dalam kasus Kambanda disebutkan bahwa genosida adalah "crime of crime". Maka dapat kita lihat dalam dua mahkamah internasional tersebut, kejahatan narkotika tidak dianggap sebagai most serious crime. Bahkan legislasi domestik pun menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika. Di tahun 1995, dalam laopran kelima Sekretaris Jenderal PBB disebutkan bahwa batas kejahatan narkotika yang dapat dijatuhi hukuman mati berkisar antara memiliki 2 gram hingga 20.000 gram heroin.641 Dapat kita lihat bahwa dengan rentang yang sebegitu besar, sulit untuk menetapkan suatu definisi most serious crime yang konsisten untuk kejahatan narkoba. laporan Beberapa kalangan menggunakan the 1998 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances untuk mengatakan bahwa narkotika merupakan kejahatan yang particularly serious. Dalam Pasal 3.5 Konvensi UN tersebut dinyatakan bahwa: Untuk menunjukkan kasus diatas dapat kita membandingkan hukum di empat negara tetangga, yaitu Thailand, Sri Langka, Bangladesh, dan India. Keempat negara tersebut yang menurut Menteri Dalam Negeri Bangladesh merupakan tempat transit di antara dua negara produsen opium terbesar. Dalam UU Racun, Opium, dan Obat Berbahaya Nomor 1984 di Sri Langka, disebutkan bahwa hukuman mati akan diberikan bagi pihak yang menyelundupkan, mengimpor, mengekspor heroin dalam ukuran 2 gram. Yang mana di Bangladesh batasnya adalah 25 gram,642 di Pakistan 100 gram,643 dan India 1000 gram.644 Jumlah yang berbeda jauh bahkan untuk negara yang bertetangga sekalipun. Ketidakseragaman yang terlampau jauh oleh negara dalam mengintepretasikan most serious crime tersebut di atas menunjukkan bahwa pengenaan hukuman mati pada kejahatan narkotik cenderung bersifat "sewenang-sewenang" oleh masing-masing negara. "The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph l of this article particularly serious, such as: a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs; b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities; c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence; d) The use of violence or arms by the offender; e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question; Tanpa mengesampingkan fakta bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius, namun kita perlu membandingkan tingkat "keseriusan" dalam kejahatan narkotika dengan kejahatan serius lainnya dalam hukum internasional. Perbandingan pertama adalah dengan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma. Statuta Roma ICC telah mengkhususkan jurisdiksi mereka terhadap kejahatan serius yang menjadi concern masyarakat internasional secara luas. Hingga saat ini kejahatan yang masuk ke dalam jurisdiksi ICC adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against f) The victimization or use of minors; g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational insti- tution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities; h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party." 639 Dewan HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/10/44, 14 Januari 2009. 640 Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, High Commissioner calls for focus on human rights and harm reduction in international drug policy, Siaran Pers, 10 Maret 2009. 641 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, E/CN.15/2001/10, 29 Maret 2001. 642 Bangladesh, The Narcotics Control Act, 1990, Pasal 19. 643 Pakistan, Ordinance No. XLVII, 1995, Pasal 9. 644 India, Narcotic Drugs and Psychotropics Substances Act, 1999, Pasal 9. Pendekatan tersebut juga digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MK) dalam kasus Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan. MK mengatakan bahwa aktifitas penyelundupan (trafficking) atau pembelian narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 konvensi ini dapat diklasifikasikan sebagai particularly serious crime dibandingkan dengan kejahatan most serious crime yang diakui sejauh ini, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karena itu antara dua hal tersebut (yaitu particularly serious crime dan most serious crime tidak perlu dibuat pembedaan. 218 219
Meskipun begitu, particularly serious crime tentu tidak sama dengan most serious crime, meskipun penyelundupan narkotika ke dalam suatu negara tentu merupakan kejahatan yang serius, namun itu tidak berarti bahwa kejahatan narkotika masuk ke dalam most serious crime dalam hukum internasional. Maka sedikit sekali bukti yang dapat mendukung bahwa tindak kejahatan narkotika masuk ke dalam most serious crime. Dengan tetap dipertahankannya praktik hukuman mati maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia sendiri. Seharusnya dengan telah diratifikasinya ICCPR dan dengan mengingat prinsip pacta sunt servanda, Indonesia harus selalu mewujudkan komitmennya untuk menjaga HAM internasional tanpa menurunkan sedikitpun usahanya untuk memberantas tindak kejahatan narkotika di dalam negaranya. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki status yang sangat khusus dalam Hukum Internasional. Kejahatan ini adalah the most serious crime of international concern as a whole atau kejahatan paling berat bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan ini termasuk pelanggaran terhadap Jus cogens dan Erga Omnes yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma- norma lain (overriding norms) dan merupakan suatu kewajiban seluruh negara untuk melakukan penuntutan. penegak hukum.646 Pernyataan ini kembali diulang pada saat Presiden Joko Widodo usai menghadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 3 September 2017. Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bertindak tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba. Apabila diperlukan, Presiden meminta aparat untuk tidak ragu melakukan penembakan di tempat.647 Dua tahun sebelumnya saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas pemberantasan narkoba pada 4 Februari 2015, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penegasan yang sama bahwa keprihatinannya karena peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia yang sudah semakin parah. Bahkan Presiden menilai kondisi tersebut saat ini sudah masuk level darurat. Kemudian, Presiden menuturkan, berdasarkan data yang menjadi rujukannya, kira-kira terdapat 50 orang di Indonesia yang meninggal dunia setiap hari karena penyalahgunaan narkoba. Kemudian apabila dikalkulasi dalam setahun, ada sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba. Angka itu belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi. Presiden juga memastikan tidak akan mengabulkan grasi jika kasusnya menyangkut pada pengedar narkoba. 648 5.3 Penggunaan Persepsi Publik dalam kebijakan Anti Narkotika Politik hukuman mati di era rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dalih kedaruratan telah menegasikan nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalih kedaruratan nasional terhadap narkoba yang menjadi instrumentasi pembenaran eksprsesi kuasa Presiden Joko Widodo ditampakkan saat Presiden menolak grasi 64 terpidana mati kasus narkoba. Kemudian memerintahakan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan eksekusi mati, padahal belum genap seratus hari Presiden Joko Widodo berkuasa. Dalam Audiensi dengan civitas akademi Universitas Gadja Mada (UGM), Yogyakarta, Presiden menegaskan, kesalahan itu sulit dimaafkan karena mereka pada umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. Penolakan permohonan grasi itu menurut Presiden Joko Widodo sangat penting untuk menjadi shock terapy bagi para bandar, pengedar maupaun pengguna.645 Pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras soal darurat narkoba. Di depan ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan, Presiden menyampaikan bahwa dirinya meminta polisi untuk menembak pengedar narkoba yang melawan aparat 645 Lubis, Politik..., hlm. 103. Daniel Pascoe, Tiga Tantangan Hukum yang akan Dihadapi Rezim Hukuman Mati di Indonesia dalam Robet dan Apabila kita melihat the World Drug Report 2014 yang dibuat oleh the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), terdapat 180.000 kematian yang diakibatkan oleh narkoba. Angka kematian tertinggi terdapat di Asia di mana 78.600 orang meninggal diakibatkan oleh narkoba di tahun 2013. Angka tersebut merupakan angka kematian akibat narkoba tertinggi di dunia.649 Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Asia memang benua yang paling padat di dunia, dan sebagaimana yang dapat kita lihat pada diagram di bawah,650 perbandingan (rasio) kematian akibat narkoba dengan jumlah penduduk di Asia adalah salah satu yang terkecil, dibandingkan dengan rasio di benua lainnya, seperti Amerika atau Oseania. 646 Itsman MP, Jokowi Minta Pengedar Narkoba Ditembak, Ini Syaratnya, Tempo, 21 Juli 2017, diakses pada 13 Desember 2017. 647 Ihsanuddin, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan, Kompas, 10 Maret 2017, wan>, diakses pada 13 Desember 2017. 648 Indra Akuntono, Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba, Kompas, 2 April 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 649 Kantor PBB untuk Obat-Obatan dan Kejahatan (United Nation Office on Drugs and Crimes/UNODC), World Drug Report 2014, hlm. 4. 650 PBB, Departemen Ekonomi dan Sosial, Divisi Populasi, Populasi Negara di Tahun 2012, diakses pada 13 Desember 2017. 220 221
2 1 0 2 n i n o i t a u p o P l 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 Europe Africa Americas Asia sekali soal kebenaran mitos tersebut. Padahal menurut Michael L. Radelet dan Ronald L. Akers penerapan hukuman mati yang diasumsikan memiliki dampak penggentar merupakan permasalahan empiris652 sehingga tidak dapat dan tidak mampu dijawab dengan landasan moral atau politik.653 Padahal alasan efek jera (deterrent effect) yang selalu menjadi sandaran berpikir untuk menjatuhkan pidana mati, khususnya pada kasus narkotika, keabsahannya masih dipertanyakan. Laporan penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna narkotika yang cukup drastis. Tahun 2013 BNN mencatat, jumlah pengguna narkotika tercatat 3,3 juta jiwa, kemudian meningkat tajam pada 2015 menjadi 5,1 juta jiwa. Catatan ini semakin memperkukuh hasil-hasil survei yang dilakukan oleh PBB dan Dewan Riset Nasional Amerika Serikat, secara terpisah. Keduanya menegaskan kesimpulan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung penerapan hukuman mati dapat memberikan efek jera.654 Oceania 20000 20000 40000 60000 80000 100000 1000000 Drug Related Death Penjatuhan hukuman mati selalu dilandasi dalih bahwa penerapan hukuman mati bertujuan membuat pengedar narkotika jera (detterent effect) sehingga tidak akan mengulangi kejahatan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi. Dalam kasus eksekusi terhadap 2 (dua) warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengulangi dalih-dalih yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Negeri mengatakan dalam menjalankan hukuman mati, tidak ada aturan yang dilanggar Indonesia. Indonesia tetap akan konsisten menerapkan hukuman mati. Apalagi, ada aturan internasional yang menjadi pegangan Indonesia dalam menerapkan hukuman mati 651 Pertanyaan selanjutnya adalah efek jera ini sebenarnya ditujukan kepada siapa. Sebagian besar pelaku kejahatan narkotika yang dijatuhi hukuman mati hanyalah 'pemain kecil' dan merupakan pemimpin atau orang yang berada di puncak hierarki dalam lingkaran perdagangan obat terlarang. Mereka pada umumnya hanyalah korban, terdiri dari orang- orang yang kurang mampu sehingga rentan untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih tinggi.655 Untuk itu apabila dikatakan penjatuhan hukuman mati akan memberikan efek jera, sebenernya pemain besar ini tidak akan merasakan efek jera tersebut karena selama ini yang banyak tertangkap hanyalah pengedarnya saja. Selain itu, argumen pemberian efek jera ini didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan akan menyadari hukuman yang mungkin mereka hadapi jika tertangkap dan berfikir bahwa risikonya terlalu tinggi jika mereka menghadapi eksekusi. Permasalahannya adalah hal itu tidak selalu terjadi, seperti yang terjadi pada kasus di Nusakambangan. Sipir di Nusakambangan tertangkap atas kejahatan narkotika di bulan Kepercayaan terhadap kemampuan hukuman mati untuk mengendalikan tindak pidana inilah yang menjadi pembenaran Pemerintah mempertahankan hukuman mati. Padahal hukuman mati yang diyakini sebagai efek penggentar hanyalah mitos. Mitos hukuman mati sebagai efek penggentar merupakan sebuah kepercayaan argumentatif yang dapat dimiliki oleh pemerintah maupun pemimpin masyarakat bahwa hukuman mati merupakan upaya memperkuat kembali ikatan sosial, memiliki prospek penggentar, memberikan manfaat politik, serta membalaskan dendam korban. Mitos ini hanya membenarkan argumentasi untuk mencapai tujuan tertentu, namun tidak mempertimbangkan sama 651 Menteri Luar Negeru merujuk ketentuan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang men- etapkan bahwa hukuman mati bisa dilakukan untuk kejahatan serius. Menurut pandangan menteri luar negeri, di Indonesia, narkoba merupakan kejahatan serius. Lihat Penetapan Hukuman Mati Punya Alasan Kuat. Lihat Feri Kisihandi, Penetapan Hu- kuman Mati Punya Alasan Kuat, Republika, 17 Februari 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 652 Penelitian mengenai argumentasi penggentar memunculkan keraguan karena secara empirik pembuktiannya memerlukan sebuah metode yang cenderung eksperimentatif yang justru sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, hukuman mati tidak mungkin menjadi faktor tunggal yang menyebabkan menurunnya angka tindak pidana. Upaya untuk mengisolasi faktor huku- man mati dari pengaruh faktor yang lain sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, sangat besar ada faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap penurunan tindak pidana, selain dari dampak penggentar. Terdapat faktor predominant fear yang juga dapat menurunkan angka tindak pidana seperti yang dinyatakan oleh Ernest vand den Haag. Faktor predominant fear ini dapat men- cakup ketakutan akan label yang diberikan oleh masyarakat, ketakutan terhadap kondisi keluarga pelaku setelah tindak pidana dilakukan, ketakutan akan rusaknya reputasi pribadi atau kehilangan pekerjaan, ketakutan akan dosa, dan lainnya. Meskipun Ernest vand den Haag mendukung penerapan hukuman mati, namun pada akhirnya ia menerima bahwa hukuman mati tidak pernah terbukti memberikan dampak penggentar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Lihat Sulhin, dalam Robet dan Lubis, Politik.., op.cit. hlm. 86. 653 Ibid. 654 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hari Hukuman Mati Sedunia: Momentum Penghapusan Kritik Huku- man Mati di Indonesia, Siaran Pers, 10 Oktober 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 655 International Federation for Human Rights (Federation Internationale des Ligues des Droit De L'Hommes/FIDH) dan World Coalition Against the Death Penalty, op.cit., hlm. 18. 222 223
Mei 2014, yang mana pada hanya beberapa bulan sebelumnya (Januari dan April 2014) baru saja dilaksanakan eksekusi mati di tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang belum menyadari beratnya hukuman yang akan diberikan apabila mereka tertangkap. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa deterrence effect tidak selalu bisa dijadikan tolak ukur bagi pemerintah.656 Dalih lain selain hukuman mati diharapkan akan memberikan dampak penggentar (efek jera) yang sering diungkapkan oleh pemerintah maupun para pendukung penerapan hukuman mati, antara lain:657 1. Penerapan hukuman mati merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang telah menjadi korban atau dirugikan akibat suatu tindak kejahatan; 2. Penerapan hukuman mati dipandang sebagai ketegasan negara melawan tindak pidana atau negara tidak boleh tunduk (kalah) terhadap kejahatan; 3. Penerapan hukuman mati sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga wajib untuk dilaksanakan; 4. Penerapan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan hukum dan politik nasional. Dalam konteks ini, menurut pandangan Roger Hood hukuman mati apabila tetap diasumsikan sebagai instrumen pencegahan yang lebih efektif daripada sanksi alternatif, seperti penjara seumur hidup, ternyata terbukti sebaliknya. Roger Hood menyimpulkan bahwa analisis ekonometrik belum memberikan bukti bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang sedikit lebih besar daripada hukuman alternatif. Dengan kata lain, akan menjadi sia-sia, apabila negara-negara tetap mempertahankan hukuman mati dengan alasan bahwa hal itu dibenarkan sebagai ukuran pencegahan yang efektif.658 menolak grasi, Presiden telah mendapatkan masukan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, Jaksa Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pandangan senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan grasi atau remisi bagi bandar narkoba yang sudah divonis hukuman mati oleh Pengadilan. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman bahwa penerapan hukuman mati akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.659 Sementara (NU), Muhammadiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga ikut mendukung langkah Presiden Joko Widodo. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbicara langsung kepada Presiden untuk tidak memberikan grasi kepada terdakwa yang sudah akan dihukum mati. Dukungan yang sama juga datang dari Ketua PBNU Said Agil Siradj yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama untuk menolak grasi atas terpidana kasus narkoba yang akan dieksekusi. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga pernah menjabat Wakil Ketua II Komnas HAM periode 2002-2007, Salahuddin Wahid juga mengapresiasi langkah Presiden, apabila bandar narkoba tidak dihukum mati, mereka akan menjalankan bisnisnya dari lembaga pemasyarakatan. Wakil Ketua Umum Muhammadiyah, Abdul Malik Fadjar juga menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang dilakukan Presiden. Bahkan Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim tidak sependapat dengan komentar aktivis HAM yang menilai penolakan grasi sebagai pelanggaran HAM.660 Sebelumnya, melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI pada akhir Desember 2014, MUI memberi dukungan hukuman mati kepada produsen, bandar dan pengedar narkoba.661 itu, dari luar pemerintahan ada organisasi Nahdathul Ulama Kemudian, seringkali Presiden Joko Widodo meminjam opini publik sebagai instrumen yang memberikan legitimasi baginya untuk mengeksekusi para pengedar narkotika. Dalam memutuskan untuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini, presiden ternyata banyak mendapatkan dukungan, baik dari dalam pemerintahan sendiri maupun dari luar pemerintahan. Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menjalan kewenangannya untuk menolak atau menyetujui pengajuan grasi oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Sementara yang menjatuhkan hukuman mati terhadap para narapidana tersebut pengadilan. Kemudian pandangan Presiden dan Wakil Presiden diperkuat kembali melalui pandangan beberapa menteri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, membantah anggapan yang berkembang bahwa penolakan grasi oleh Presiden tidak dilandasi pertimbangan. Sebelum memutuskan Selanjutnya menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1% menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. Publik yang menyetujui hukuman mati bagi pengedar narkotika dilandasi pertimbangan karena alasan narkoba merusak generasi muda sebesar 60,8% dan dapat menyebabkan efek jera sebesar 23,7%. Sedangkan publik yang tidak setuju penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba karena masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi sebesar 36,2% dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebesar 28,4 persen. Dalam konteks langkah Presiden dalam penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba sebagian besar atau sekitar 84,6% masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden. Sementara itu, yang tidak mendukung hanya mencapai kisaran 10,3%.662 656 Ibid., hlm. 19. 657 Hendrik Boli Tobi, Peta Diskursus Hukuman Mati di Awal Masa Pemerintahan Joko Widodo, dalam Robet dan Lubis, Politik..., hlm. 112 658 Hodgkinson, op.cit., hlm. 9. 659 Tobi, op.cit., hlm. 103-105. 660 Ibid. 661 Ndr/Mad, Fatwa MUI Dukung Pemerintah Beri Hukuman Mati ke Bandar dan Pengedar Narkoba, Detik, 17 Januari 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 662 Publik juga berpendapat bahwa selain terhadap para pengedar narkoba, hukuman mati juga diterapkan pada jenis kejaha- 224 225
Seringkali opini publik dipergunakan sebagai dalih untuk menjustifikasi keputusan politik suatu rezim untuk melaksanakan eksekusi. Menurut Peter Hodgkinson terdapat beberapa alasan utama suatu negara mempertahankan atau menghapus hukuman mati. Alasan itu berbeda dari satu negara ke negara lain, namun umumnya mencakup masalah seperti pencegahan, opini publik, hak korban. Hal itu semua berkaitan dengan kekhawatiran mengenai terjadinya lonjakan tingkat kejahatan yang akan menyusul apabila adanya kebijakan penghapusan hukuman mati.663 Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berada dalam posisi yang berpengaruh seringkali mengacu pada dukungan publik yang kuat untuk membenarkan dan mempertahankan hukuman mati.664 Pembentuk undang-undang dan para ahli hukum seringkali menyatakan bahwa mereka secara pribadi menyukai penghapusan hukuman mati, namun opini publik kemudian diandalkan menjadi dalih pembenaran ketika mereka berubah pandangan ketika mendukung hukuman mati. Dengan kata lain, mereka tidak dapat bergerak terlalu jauh dari pandangan publik. Bahkan terkadang penerapan hukuman mati dikatakan sebagai konsekuensi dari produk legislasi yang dihasilkan dari tatanan yang negara demokratis. Setiap produk legislasi yang masih mencantumkan hukuman mati diasumsikan sebagai manifestasi kehendak mayoritas.665 Opini publik dilekatkan pada proposisi bahwa mayoritas mendukung hukuman mati. Padahal semestinya tidak hanya semata-mata posisi atau sikap publik terkait dukungan tersebut, namun juga harus melihat faktor-faktor dasar yang melatarbelakangi pendapat tersebut. Terdapat beberapa faktor mendasar yang dapat mempengaruhi pandangan publik terkait isu penerapan hukum mati seperti alasan agama, moral, praktis, ilmiah dan ekonomi. Pendapat individu tersebut mungkin didasarkan pada berbagai kombinasi faktor-faktor tersebut. 666 Dalam konteks ini, paling tidak terdapat 2 (dua) alasan untuk mempertanyakan kesimpulan bahwa opini publik mendukung hukuman mati, terutama apabila opini publik tersebut bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Pertama, beberapa analisis kritis harus dibuat dari signifikansi opini publik. Sifat opini publik dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan berbagai tingkat pengetahuan sosial publik. Salah satu faktor tersebut adalah akses masyarakat terhadap informasi kredibel terkait hukuman mati. Di sebagian besar negara di Asia, informasi yang dapat dipercaya mengenai hukuman mati tidak tersedia untuk umum, baik karena pemerintahnya memang enggan untuk menerbitkan data tersebut (sebagaimana yang terjadi di Cina dan Vietnam), atau karena informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah tidak lengkap atau salah (sebagaimana yang terjadi di Iran). Sebagai konsekuensinya, masyarakat tidak sumber yang valid tentang bagaimana hukuman mati diberlakukan di negara mereka, dan karenanya tidak dapat membentuk opini yang tepat.667 Kedua, berkaitan erat dengan metodologi jajak pendapat tentang hukuman mati tersebut. Kemudian, Roger Hood menjelaskan bahwa opini publik yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai salah satu alasan utama mempertahankan hukuman mati perlu ditinjau kembali, mengingat jajak pendapat publik justru bisa menjadi indikator yang menyesatkan, apabila tidak memperhatikan kedua alasan tersebut.668 Sebagai tambahan, faktor lain yang bisa mempengaruhi opini publik adalah tingkat kebebasan berekspresi dalam suatu negara. Jika individu berada di suatu negara yang menghukum kritik terhadap pemerintah dan menekan kebebasan berekspresi, maka publik akan takut untuk berbagi pandangan tulus mereka mengenai subyek sensitif seperti hukuman mati, terutama jika mereka tidak setuju dengan posisi pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi prevalensi pandangan divergen dalam masyarakat, yang selanjutnya membatasi kemampuan publik untuk mengembangkan opini yang berdasarkan informasi yang valid dan kredibel.669 Berkaitan dengan upaya menangani isu opini publik, hakim semestinya memperhatikan bahwa hipotesis jera tidak berdasar secara ilmiah, beberapa pengadilan telah menolak relevansi opini publik karena mungkin publik belum diberikan informasi dengan benar. Berdasarkan perspektif hukum setiap terdakwa tidak boleh dijatuhkan hukuman mati, apalagi penjatuhan tersebut berdasarkan opini publik. Lebih jauh, hukum HAM Internasional melarang tindak pidana berdasarkan ex post facto, karena tidak seorang pun dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana apapun karena tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan tindak pidana.670 Oleh karena itu, opini publik harus diteliti kembali setiap kali hak asasi manusia seorang individu terancam karena adanya jaminan hak asasi manusia. Raison d'etre hukum HAM adalah menangkal atau menetralkan kekuatan opini publik yang berpotensi mengancam HAM.671 tan lain, seperti koruptor (50,3%), pembunuhan (16,3%), dan kejahatan seksual (4,2%). Sedangkan dukungan hukuman mati untuk terorisme hanya 2,3%. Lihat Gusti Lesek, Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba, Berita Satu, 27 April 2015, diakses pada 13 Desember 2017. 663 Hodgkinson, loc.cit. 664 Ibid. hlm. 18. 665 William Schabas, Public opinion and the death penalty, dalam Peter Hodgkinson and William A. Schabas, Capital Punish- ment: Strategies for Abolition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 309. 666 Ibid., hlm. 311. 667 International Federation for Human Rights (Federation Internationale des Ligues des Droit De L'Hommes/FIDH) dan World Coalition Against the Death Penalty, op.cit., hlm. 12. 668 Aleksandras Dobryninas, The experience of Lithuania's journey to abolition, dalam Hodgkinson and Schabas, Capital..., op.cit., hlm. 238. 669 International Federation for Human Rights (Federation Internationale des Ligues des Droit De L'Hommes/FIDH) dan World Coalition Against the Death Penalty, op.cit., hlm. 12. 670 Schabas, op.cit., hlm. 326 671 Ibid., hlm. 328 226 227
5.4 Pertimbangan MK terkait Hukuman Mati Dan Narkotika: Narkotika sebagai the most serious Crime? Pada 2007 uji materi atas hukuman mati terhadap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dilakukan. Perkara ini diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran dan Andrew Chan selaku pemohon I (Nomor Perkara: 2/ PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007). Sejak memasuki sidang pleno (15 Maret 2007) kedua perkara tersebut oleh Mahkamah Konstitusi digabungkan dan disidangkan secara bersama-sama dengan nomor perkara: 2-3/PUU-V/2007.672 Edith terlibat kasus peredaran heroin seberat seribu gram, sedangkan Rani dihukum dalam kasus peredaran heroin seberat 3.500 gram. Mereka divonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Ketiga WN Australia itu divonis mati oleh PN Denpasar, karena terbukti menyelundupkan sebanyak 8,2 kilogram heroin dari Australia ke Bali. Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 80 ayat 1 huruf a, Pasal 80 ayat 2 huruf a, Pasal 80 ayat 3 huruf a, Pasal 81 ayat 3 huruf a, Pasal 82 ayat 1 huruf a, Pasal 82 ayat 2 huruf a, dan Pasal 82 ayat 3 huruf a yang tedapat dalam UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Pasal-pasal itu mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkotika secara terorganisir. Namun, hanya permohonan Edith dan Rani yang diuji MK, sedangkan permohonan ketiga orang Australia tidak diuji karena sebagai orang asing mereka tidak berhak mengajukan uji materi UU ke MK. (misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana) juga harus diperhatikan. Ketika sejumlah pihak mengecam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati, sejumlah pihak menolaknya dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia juga tidak perlu tunduk ke-pada tekanan negara lain karena harus menegakkan kedaulatan di bidang hukum. Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan supersadis membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan.674 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Setelah menguji materi tersebut, MK menyatakan keyakinannya bahwa hukuman mati bagi para produsen dan pengedar narkotika tetap sah, sehingga upaya lima terpidana mati kasus narkotika untuk menghapus hukuman mati pun sirna. Pidana mati, menurut MK, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Menurut MK, bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Alasan para pemohon untuk menguji materi UU No. 22 Tahun 1997, adalah hukuman mati bertentangan dengan Hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Kelahiran Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 seharusnya menjadi lonceng kematian bagi hukuman mati di Indonesia, namun perdebatan masih terus berlangsung. Hukuman mati masih juga terus dijatuhkan. Permohonan Pengujian Materiil ini dilakukan atas dasar penjaminan konstitusional terhadap hak hidup yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya pada Pasal 28A dan 28I ayat (1).673 Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah hakim melakukan disenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sejumlah argumen yang sering dikemukakan pihak yang mendukung hukuman mati ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya. Pihak pendukung menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak korban kejahatan. Hak hidup korban yang telah dirampas pelaku Pertimbangan MK terkait dengan Kejahatan Narkotika sebagai the most serous crime: [3.24] ........Mahkamah berpendapat: Pasal 6 ayat (2) ICCPR di atas tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu a. "sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan" ("in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime"). Permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, apakah kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut pada angka 1) sampai dengan 7) di atas termasuk ke dalam pengertian "kejahatan paling serius", hal itu harus dikaitkan dengan "hukum yang berlaku terhadap kejahatan- kejahatan narkotika tersebut pada saat dilakukan, baik hukum nasional maupun internasional". b. Pada saat para Pemohon melakukan kejahatan narkotika, yang berakibat pada dijatuhkannya pidana mati terhadap para Pemohon, di tingkat nasional hukum yang berlaku adalah UU Narkotika, sementara itu di tingkat internasional hukum yang berlaku adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in 672 Lubis dan Lay, Kontroversi..., hlm. 1. 673 Ibid., hlm. 9. 674 Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, Metrotv News, 2 Sgustus 2016, jmO2k-menyoal-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017. 228 229
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (selanjutnya disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika), di mana Indonesia merupakan negara pihak (state party) yaitu melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. c. UU Narkotika adalah implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana ditegaskan pada konsiderans "Mengingat" angka 4 dan Penjelasan Umum alinea ke-4 UU Narkotika. Salah satu kewajiban hukum internasional yang timbul dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi dimaksud yang menyatakan, "The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal power under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences". Kejahatan-kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (6) Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (5), yang selengkapnya menyatakan, "The parties shall ensure that their domestic courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph I of this article particularly serious, such as: a) the involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs; b) the involvement of the offender in other international organized activities; c) the involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence; a) i) the production, manufacture, extraction, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery, on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention; ii) the cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended; iii) the possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in i) above; iv) the manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; v) the organization, management or financing of any offences enumerated in i), ii), iii) or iv) above; b) ...... c) ..... " d. Oleh karena itu, dengan menafsirkan secara sistematis (sistematische interpretatie) ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, tampak bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian tersebut adalah bentuk national implementation dari kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, di mana menurut Konvensi ini kejahatan-kejahatan demikian termasuk ke dalam kejahatan- kejahatan yang sangat serius (particularly serious). d) the use of violence or arms by the offender; e) the fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question; f) the victimization or use of minors; g) the fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activitities h) h) prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent permitted under domestic law of a Party" Sementara itu, ayat 1 (paragraph 1) yang ditunjuk oleh Pasal 3 ayat (5) di atas menyatakan, antara lain, "Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: e. Penafsiran sebagaimana disebut pada huruf (d) di atas adalah sesuai dengan ketentuan umum penafsiran (general rule of interpretation) perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1969 yang pada ayat (1)-nya berbunyi, "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of a treaty in their context and in the light of its object and purpose" (suatu perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian sehari-hari yang diberikan terhadap istilah-istilah dalam suatu perjanjian internasional sesuai dengan konteksnya dan dengan mengingat objek dan tujuan perjanjian internasional tersebut). Konteks dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika terlihat dari Pembukaan (Preamble) Konvensi dimaksud, alinea pertama dan kedua, yang menyatakan, "Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and 230 231
f. traffic in narcotic drugs and psychotropicsubstances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society, Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for the purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity". Jika kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat serius (particularly serious) diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (the most serious crimes), seperti kejahatan genosida (genocide crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu. Karena, baik kejahatan- kejahatan yang tergolong ke dalam "the most serious crimes" maupun kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang "particularly serious" tersebut sama-sama "adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society" dan sama-sama pula membawa "a danger of incalculable gravity". dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud (to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences), sebagaimana telah diuraikan pada huruf (c) di atas. Bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan- kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian, di samping sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak (state party) seperti diuraikan pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan, "A party may adopt more strict of severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic". Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, jika menurut Indonesia sebagai negara peserta Konvensi langkah-langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan- kejahatan tadi, maka langkah-langkah demikian bukan hanya tidak bertentangan tetapi justru dibenarkan dan disarankan oleh Konvensi dimaksud. Artinya Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku kejahatan Narkotika tertentu berhak menetapkan pidana mati bagi para pelaku kejahatan Narkotika tersebut. Demikian pula jika pada suatu ketika Indonesia akan mengadopsi gagasan ancaman pidana penjara seumur hidup tanpa pengurangan (life sentence without parole) seperti yang didalilkan para Pemohon, maka hal demikian juga tidak bertentangan dengan Konvensi. g. Berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (f) di atas, telah cukup dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika adalah tergolong ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan "the most serious crime" menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR. Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (g) di atas, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatankejahatan dimaksud Justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait J. Konsekuensi yang lahir dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika untuk mengambil langkah-langkah secara nasional yang lebih keras dalam upaya memberantas kejahatan narkotika secara hukum adalah lebih tinggi derajat kekuatan mengikatnya dilihat dari sudut pandang kualifikasi sumber hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (Statute of International Court of Justice), dibandingkan dengan pendapat Komisi HAM PBB yang berpendapat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang Paling serius (most Serious crime). [3.25] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan catatan penting di bawah ini: Menimbang bahwa meskipun berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan 232 233
dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan catatan penting di bawah ini: Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights juncto Pasal 6 ICCPR juncto UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai Konvensi Internasional yang menyangkut Narkotika, khususnya Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, ancaman pidana mati yang dimuat dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut, melainkan hanya diberikan kepada: a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek; b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin); bersifat khusus dan alternatif; b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh; [3.27] Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya; [3.28] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Oleh karenanya, telah nyata pula bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan. Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR; [3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut: Intinya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkotika. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika. Konvensi tersebut juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. Dengan demikian, penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan UUD 1945, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi internasional, menurut Hakim Konstitusi Hardjono.675 Indonesia tegas menyatakan hukuman mati tidak melanggar HAM dan juga International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hal ini diproklamirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan yang dimohonkan Rani Andriyani. Pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan "Kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan "the most serious crimes" menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR". Frasa "kejahatan yang paling serius/the most serious crimes" dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR di atas tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan/in accordance with the law a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang 675 Keputusan MK Pupuskan Harapan Terpidana hukuman Mati Kasus Narkoba, Antara News, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. 234 235
in force at the time of the commission of the crime. Permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, apakah kejahatan-kejahatan di atas termasuk ke dalam pengertian kejahatan paling serius, hal itu harus dikaitkan dengan `hukum yang berlaku terhadap kejahatan-kejahatan narkotika tersebut pada saat dilakukan, baik hukum nasional maupun internasional`. Undang-Undang Narkotika adalah implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menurut MK. Bahkan MK berpendapat tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 6 Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan a party may adopt more strict of severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.676 Dalam putusannya, MK berpendapat hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman. Bila itu dikabulkan, maka MK menganggap di UU lain tidak boleh ada juga pasal yang mengancam dengan hukuman mati. putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 menegaskan dengan menyatakan "Dengan demikian ancaman pidana mati dalam UU Narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pidana mati, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku." MK juga meganggap, jika permohonan para terpidana narkoba itu dikabulkan, maka kejahatan narkoba dan lainnya akan semakin marak di Indonesia. Implikasi penolakan hukuman mati juga akan berpengaruh ke jenis kejahatan lain seperti terorisme dan korupsi. Putusan MK menyatakan, "Bagaimana tanggung jawab, seluruh komponen bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan, tumpah darah, generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, manakala masalah narkotika semakin semarak di Indonesia. Juga jika terorisme menyebar ke mana-mana, dengan ancaman pidana penjara yang tidak berat."678 Ketua DPR saat itu, Agung Laksono, menilai bahwa keputusan MK mengenai hukuman mati sudah tepat, sehingga eksekusi terhadap narapidana hukuman mati yang sudah berkekuatan hukum dapat segera dilakukan. Keputusan MK itu juga membuat harapan Pemerintah Australia untuk menghalangi hukuman mati terhadap enam warganya yang terjerat hukum di Indonesia sia-sia. Dari enam orang itu, tiga orang diantaranya mengajukan uji materi UU Narkotika ke MK. Menjelang pembacaan keputusan MK, Menteri Luar Negeri Alexander Downer sempat meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya memberikan peluang hidup kepada enam warga Australia yang divonis hukuman mati. Ia mengatakan, jika upaya-upaya hukum gagal, maka dia akan membicarakan bagaimana cara terbaik selanjutnya dengan Perdana Menteri John Howard. Sebaliknya, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), Made Mangku Pastika, menegaskan bahwa upaya hukum untuk menggugat legalitas hukuman mati kasus narkoba dipastikan tertutup. Pastika berkeyakinan, tidak akan ada lagi upaya untuk menghapus hukuman mati dalam kasus narkoba, baik narkotika maupun psikotropika.677 676 Mahkamah Konstitusi, MK : Hukuman Mati Tak Langgar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 20 Januari diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. 677 Keputusan MK Pupuskan Harapan Terpidana hukuman Mati Kasus Narkoba, Antara News, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. 678 Rvk/Bpn, Ini Alasan MK Nyatakan Hukuman Mati Sesuai Konstitusi, Detik, 18 Januari 215, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. 236 237
BAB VI Penutup Memahami teks hukum seharusnya dilakukan dengan memahami segi-segi dan kondisi sosial dan politik yang berlaku dan menyertai diberlakukannya suatu hukum tertentu. Tanpa melihat kondisi sosial dan politik yang terjadi, teks hukum menjadi tidak lagi bermakna dan memiliki kecenderungan tinggi untuk tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Hukuman mati sebagai salah satu bentuk atau jenis hukuman telah lama ada dalam peradaban dan sejarah manusia. Kampanye penghapusan hukuman mati baru muncul pada 1764, saat Cesare Beccaria menulis tentang On Crimes and Punishment. Perlu waktu 84 tahun agar gagasan dari Beccaria ini diadopsi di San Marino - sebuah Negara kecil di kawasan Eropa - yang pertama kali menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa. Lima belas tahun kemudian, seruan ini menggema di Amerika Selatan. Gagasan ini diadopsi oleh Venezuela yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Di luar kawasan Eropa dan Amerika Latin, perkembangan penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang lebih panjang. Dinamika ini tentu tidak bisa dilihat hanya semata - mata dari teks hukum yang tersedia, namun juga melihat dinamika dan seluruh kondisi kehidupan bermasyarakat yang terjadi dalam suatu negara ataupun suatu kawasan. Dinamika yang terjadi di berbagai negara juga tercermin saat PBB didirikan dan pada saat PBB hendak mengeluarkan sebuah resolusi dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 3 DUHAM ditentukan bahwa "Setiap orang berhak 238 239
atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu". Namun tidak ada penjelasan mengenai hukuman mati dalam deklarasi tersebut. Meskipun ada pembahasan mengenai hukuman mati dalam rancangan deklarasi, namun Majelis Umum PBB memutuskan untuk tidak membahas mengenai hukuman mati dengan alasan untuk tidak menghambat berkembangnya praktik negara-negara menuju penghapusan hukuman mati. Dalam pembahasan pengesahan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), pengaturan umum dalam Pasal 3 DUHAM diperbaiki dengan aturan yang lebih rinci. Aturan tersebut kemudian muncul pada ketentuan Pasal 6 Kovenan Sipol. Rumusan Pasal 6 Kovenan Sipol mencerminkan pertentangan antara dua kutub yaitu kehendak untuk menyampaikan pesan tentang jaminan hak hidup yang sejalan dengan misi hak asasi manusia yang ada dalam Kovenan Sipol dan pertimbangan masih diberlakukannya hukuman mati di banyak negara pada saat itu. Karena itu membaca ketentuan Pasal 6 Kovenan Sipol tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial politik yang terjadi pada masa Kovenan Sipol dirumuskan dan disahkan. Tak heran jika muncul ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Sipol yang tidak lazim untuk sebuah perjanjian internasional, karena itu dalam keseluruhannya Kovenan Sipol merupakan perjanjian internasional yang memiliki kecenderungan kuat untuk penghapusan hukuman mati. Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Pasca kemerdekaan, hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan motif dan alasan yang berbeda yang disesuaikan dengan sistem politik dan kondisi sosial politik yang berlaku pada masa legislasi tersebut disahkan. Pemberlakuan WvS sebagai bagian dari hukum pidana nasional tidak serta merta menghapuskan hukuman mati. Pada saat itu, hukuman mati dipertahankan pemerintah Republik Indonesia didasari alasan yang melanjutkan motif dan watak dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam konteks hukum pidana militer, masih dipertahankannya hukuman mati adalah sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan sepanjang 1945 - 1949. Pada masa demokrasi liberal, hukuman mati tetap dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh penjuru Indonesia. Sementara pada masa demokrasi terpimpin, hukuman mati tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas nasional dalam rangka mengamankan Revolusi dan program - program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Pada masa Orde Baru, titik tekan pemerintahan Orde Baru adalah stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Karena pembangunan memerlukan masuknya investasi asing maka reputasi dan kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan negara menjadi alasan penting untuk tetap diberlakukannya hukuman mati. Bahkan beberapa kejahatan seperti kejahatan narkotika dianggap sebagai sarana untuk melakukan upaya subversif. Meskipun pada masa ini kejahatan korupsi tidak menjadi salah satu kejahatan yang dapat dihukum mati, namun dalam beberapa kasus, kejahatan korupsi didakwa dengan UU No.11/PNPS/1963 tentang Subversif yang tentu saja ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi hukuman mati secara menyeluruh terjadi pada 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa ini, hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan juga upaya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tanpa upaya pasifikasi penduduk jajahan melalui instrumen hukuman mati, misi pemerintah Perancis yang berkuasa di Belanda untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris akan sulit diwujudkan. Pada masa reformasi, mantra hukuman mati berubah menjadi soal kedaruratan dan skala korban kejahatan. Krisis ekonomi yang mendera Indonesia pada 1997-1998 menjadi penanda berlakunya mantra kedaruratan sebagai alasan penting untuk mempertahankan hukuman mati. Pada masa reformasi, pemerintah menciptakan berbagai alasan kedaruratan baik darurat bencana, darurat perlindungan anak, dan skala korban kejahatan menjadi alasan terpenting untuk memberikan respon keras terhadap situasi yang terjadi demi kepentingan stabilitas nasional. Respon tersebut lalu dimanifestasikan dalam bentuk hukuman mati. Konsolidasi kedua dan yang terpenting adalah pada saat diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) pada 1 Januari 1873. Selanjutnya pada 1915 diundangkan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie, (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Meski di Belanda hukuman mati untuk telah dihapuskan pada 1870, Belanda tetap memberlakukan hukuman mati untuk Hindia Belanda dan daerah-daerah koloninya yang lain. Motif prasangka rasial dan menjaga ketenangan umum menjadi motif utama dari masih diberlakukannya hukuman mati. Belanda menganggap kawula Hindia Belanda terutama orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di Pengadilan, dan bersifat buruk. Suatu prasangka superior yang sangat khas dari sebuah negara kolonial. Dari berbagai motif dan alasan yang mengemuka tentang hukuman mati di berbagai Undang - Undang di Indonesia, namun dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusional dan juga diadopsinya Kovenan Sipol dalam sistem hukum Indonesia maka relevansi keberadaan hukuman mati sangat layak untuk di re-evaluasi minimal dipertanyakan. Dari sisi pembentukan hukum dasar, perbincangan hak hidup teramat sedikit diperdebatkan. Berbeda dengan hak kemerdekaan menyatakan pendapat yang lebih sering mendapatkan perhatian dari para pembentuk konstitusi Indonesia. Jika melihat 240 241
lanskap dari konstitusi Indonesia, perhatian minimum terhadap hak hidup dapat dipahami karena bahkan hak - hak para tahanan dan orang - orang yang berhadapan dengan hukum pidana tidak menjadi bagian dari perhatian dari para pembentuk hukum dasar tak heran jika hak - hak orang yang terderitakan tidak muncul sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam berbagai konstitusi Indonesia. sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock the conscience of humanity); Penentangan hukuman mati pertama kali muncul dalam sidang Konstituante yang berlangsung dari 1955-1959. Asmara Hadi, anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila, pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29 Selasa, 19 Agustus 1958. Sayangnya pandangan ini adalah pandangan minor pada saat itu dan karenanya tidak mendapatkan pembahasan yang serius pada masa tersebut. Upaya untuk menegaskan hak hidup dan larangan terhadap hukuman mati kembali terjadi pada waktu pembahasan untuk perubahan UUD 1945. Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf adalah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mendesakkan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sekali lagi pembahasan mengenai hak hidup ternyata kurang dielaborasi secara mendalam dan terkesan menggantung. Yang pada akhirnya hak hidup sebagai sehingga ditegaskan oleh dalam beberapa hal memiliki kesan yang menggantung dan tidak tuntas. Hal ini berlanjut dan nampak pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang malah membolehkan pembatasan terhadap hak hidup berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan - ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Ketentuan - ketentuan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 menurut pandangan Mahkamah Konstitusi tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Ketidak-konsistenan Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 makin menambah persoalan dalam hutan belantara legislasi yang menganut hukuman mati. Meskipun Kovenan Sipol masih "membolehkan" negara-negara yang memiliki hukuman mati, namun hukuman mati hanya diperkenankan untuk kejahatan - kejahatan tertentu yang sangat serius. Pasal 6 ayat (2) dari Kovenan Sipil menegaskan sebuah prinsip perlindungan terhadap pengurangan "sewenang-wenang" atas hak untuk hidup, namun dengan sebuah pengecualian yang dinyatakan secara tegas/eksplisit tentang hukuman mati di negara-negara yang belum menghapusnya. Namun pengecualian harus tunduk pada persyaratan tertentu seperti hukuman mati harus dibatasi hanya untuk "kejahatan paling serius" yang dalam perkembangannya misalnya tidak boleh diterapkan kepada wanita hamil atau pelaku kejahatan yang masih remaja. Konsep the most serious crimes dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik b. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (extremely grave consequences); c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (crime with extremely heinous methods) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, sejumlah UU di Indonesia yang menerapkan hukuman mati dan perlu dikaji ulang apakah masih sesuai dengan karakteristik sebagai the most serious crimes. Persoalannya konsepsi the most serious crimes juga kemudian dicampuradukkan dengan konsepsi kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. Berbagai alasan yang mendasari dipertahankannya hukuman mati selepas kemerdekaan, menunjukkan ketiadaan perdebatan yang memadai mengenai the most serious crime. Pemerintah justru menekankan persetujuan penerapan hukuman mati karena masih diperbolehkan pemberlakuannya berdasarkan hukum nasional. Pada masa reformasi, kampanye reformasi legislasi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti menjadi upaya terpenting untuk menghasilkan produk hukum yang memiliki karakter responsif. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam reformasi legislasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan tempat bagi upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajukan HAM di Indonesia. Namun konfigurasi politik pada masa reformasi justru mencerminkan paradoks demokrasi dimana proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian pemerintahan, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumen terpenting dari setiap masa pemerintahan. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan karakter politik hukum yang tidak beranjak dari karakter politik hukum pidana retensionis semakin menguat dan konservatif. Dengan kata lain, upaya penghapusan hukuman mati terus menerus harus berhadapan dengan politisasi hukum oleh para pengambil kebijakan yang menganut pandangan hukum yang makin konservatif. Hukum telah menjadi instrumen legitimasi bagi berlangsungnya pemerintahan untuk melayani kepentingan dari mereka yang berkuasa. Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kampanye reformasi legislasi juga tidak 242 243
menyentuh persoalan legislasi yang terus menerus mengabaikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan pendekatan berbasis bukti. Alhasil dalam rumusan Rancangan KUHP, meskipun dianggap sebagai jalan tengah yang disetujui sebagai the Indonesian way, tetap memuat ancaman pidana mati. Kecenderungan global dan pemaknaan the most serious crime dalam konteks hukuman mati belum mendapat perhatian serius dari para pembentuk hukum. Pemerintah dan juga DPR masih mempercayai bahwa hukuman mati (sekadar) diperlukan dalam hukum pidana nasional Indonesia. Apa boleh buat, jalan masih terjal dan panjang bagi upaya memperjuangkan reformasi legislasi yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Bibliografi A. Buku, Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian, dan Artikel Abidin, Zainal. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya. Makalah untuk Kursus HAM Pengacara ke XIV, ELSAM, 27 Oktober 2010. Adji, Oemar Seno. Cakupan Prasaran Azas-Azas Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Seminar Hukum Nasional Pertama Tahun 1963 Buku ke IV. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003. Agung, Ide Anak Agung Gde. Renville. Jakarta: Sinar Harapan, 1983. Amnesty Internasional. Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2013. London: Amnesty International Publication, 2014. ________ Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2015. London: Amnesty Internasional Ltd, 2016. ________ Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2013. London: Amnesty International Publication, 2014. Anckar, Carsten. Determinants of the Death Penalty: A comparative study of the world. New York: Routledge, 2004. 244 245
Andaya, Leonard Y. The Heritage of Arung Palaka. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981. Burkhalter, Didier. Foreword, dalam Death Penalty Worldwide, Pathways to Abolition of the Death Penalty. Cornell Law School, 2016. Arba'I, Yon Artiono. Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati. Jakarta: KPG, 2015. Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: MMH, Jilid 42, No, 1, Januari 2013. Byrnes, Andrew. Drug Offences, the Death Penalty and Indonesia's Human Rights Obligations in the Case of the Bali. Pendapat, disampaikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007. ________ Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor. Semarang: Pustaka Magister, 2012. Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih (eds). Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda. Yogyakarta: Kanisius, 2015. Arthur, Paige (ed.). Identities in Transition: Challenges for Transitional Justice in Divided Societies. New York: Cambridge University Press 2011. Carey, Peter dan Suhardiyoto Haryadi. Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, 2016. Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Cribb, Robert Bridson. Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni. Jakarta: Grafiti, 1990. Aruro, Piktor. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks Uu No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan Uu No. 35 Tahun 2009. Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2008. Dewan Perwakilan Rakyat. Risalah Sidang Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juni 2001. Batubara, Risva Fauzi, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Law Reform. Semarang, 2014. ________ Risalah sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (DPR dan Pemerintah). Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik IndonesiaI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Bertram, Lydia. Imprisontment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion, dalam Nelen, Hans and Jacquess Claessen (eds). Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment. United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012. Division for the Advancement of Women. Handbook for Legislation on Violence against Women. New York: United Nations Publication, 2010. Brants, Chrisje. The Abolition of Death Penalty in the Netherland, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment. United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012. Duncan, Beatrice, dkk. Handbook on Legislative Reform: Realising Children's Rights, Vol.1. New York: Gender, Rights and Civic Engagement, Division of Policy and Practice, United Nations Children's Fund (UNICEF), 2008. Budianto, Azis. Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia. Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016. Duthie, Roger (ed.) Transitional Justice and Displacement. Social Science Research Council, 2012. Budiman, Adhigama Andre. Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Human Rights Working Group (HRWG), 2017. Duthie, Roger dan Paul Seils (ed.). Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies. New York: International Center for Transitional Justice, 2017. Buckley-Zistel, Susanne, et.al. (ed.). Transitional Justice Theories. New York: Routledge, 2014. Dwipayana, G. dan Nazarudin Sjamsuddin (ed). Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 - 27 Maret 1968. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2003. 246 247
Eddyono, Supriyadi W., dkk. Jalan Tengah yang Meragukan. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015. Horowitz, Shale dan Albrecht Schnabel (ed.). Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses. Tokyo: United Nations University Press, 2004. Elda, Edita. Pengaturan Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Pidana. Thesis Master di Universitas Indonesia. Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2009. Hood, Roger. Introduction, dalam Jon Yorke (ed), Againts the Death Penalty: Intenational Initiatives and Impications. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008. Elster, Jon (ed.). Retribution and Reparation in the Transition to Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ________ The death penalty, A Worldwide Perspective. Oxford: Oxford University Press, Edisi Ketiga, 2003. Erin, Rudi T. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Erlangga, 1969. Hood, Roger and Carolyn Hoyle. Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a "New Dynamic. Crime and Justice, Vol. 38, No. 1, 2009. Franek, Hans Goran. Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia, Rauol Wallenberg Institute, 2003. Husein, Syahruddin. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Medan: USU Digital Library, 2003. Futamura, Madoka. Death Penalty Policy in Countries in Transition:Policy Brief. Tokyo: United Nations University, 2013. Indrayana, Denny. Jangan Bunuh KPK. Malang: Intrans Publishing, 2016. Giemulla, Elmar Maria dan Ludwig Weber. International and EU Aviation Law: Selected Issues. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011. Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Gultom, Samuel. Mengadili Korban. Jakarta: ELSAM, 2003. International Commission against the Death Penalty. The death penalty and the "most serious crimes": A country-by-country overview of the death penalty in law and practice in retentionist states. International Commission against the Death Penalty, Januari 2013. Hamzah, Andi dan Sumagelipu. Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan Jakarta: Ghalia, 1984. ________ Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002. International Federation for Human Rights (Federation Internationale des Ligues des Droit De L'Hommes/FIDH) dan World Coalition Against the Death Penalty. The Death Penalty for Drug Crimes in Asia, Report. FIDH dan World Coalition Against the Death Penalty, 2015. Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. Johnson, T. dan Franklin E. Zimring (ed). The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia. New York: Oxford University Press, Inc., 2009. Jonkers, J.E. Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda. Jakarta: Bina aksara, 1987. Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2014. Hidayat, Syamsul dan Hasan Asy'ari. Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba. Jurnal IUS Vol. 1 No 3, 2013. Juwana, Hikmahanto. Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005. Hill, David T. Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Kanter, EY dan SR Sianturi. Hukum Pidana MIliter di Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012. Hobson, Christopher. Democratization and the Death Penalty. Tokyo: Institute for Sustainability and Peace United Nations University, 2013. Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati). Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia. Jakarta: Imparsial, 2016. Hodgkinson, Peter and William A. Schabas. Capital Punishment: Strategies for Abolition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Koesnoen, RA. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Penerbit Sumur 1966. 248 249
Koji, Teraya. Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights. Europen Journal of International Law (EJIL), 12 (5), 2001. Marjoto. Kitab Undang-Undang Hukum Tentara serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Polites 1958. Konstituante Republik Indonesia. Risalah Perundingan tahun 1958 Jilid IV, Sidang Ke-II Rapat ke-26 sampai ke - 34. Mc Conville, Mike, dan Wing Hong Chui. Research Methods for Law. Britain: Edinburg University Press, 2007. Kusuma, RM A.B. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. Muhammad, Rusli. Reformasi Kekuasaan Kehakiman: Studi Sinkronisasi UUD dan UU No 14 Tahun 1970. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No 1 , 1998. Lamintang, PAF dan Theo Laminrang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mukantardjo, Rudy Satriyo. Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi. Pembinaan Hukum Nasional, 2008. Jakarta: Badan Laporan Penelitian Dosen. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer di Magelang. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014. Murtiningsih. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2001, Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2011. Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956 - 1959. Jakarta: Grafiti, 1995. Lawther, Cheryl, Luke Moffett and Dov Jacobs (ed.). Research Handbook on Transitional Justice. Cheltenha:Edward Elgar Publishing Limited, 2017. Nelen, Hans and Jacquess Claessen (eds). Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment. United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012. Notosoetardjo. Dokumen Konerensi Meja Bundar. Jakarta: Penerbit Endang, 1956. Leechainan, Yingyos, dan Dennis R. Longmire. The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis. Laws 2(2), 2013. O'Bryne, Darren J. Human Rights: An Introduction. Delhi Pearson Education Limited, 2003. Lindsay, Tim dan Pip Nicholson. Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore, Vietnam. Oxford: Hartpublshing, 2016. Parks, Peggy J. The Death Penalty: Current Issues. San Diego: Reference Point Press, Inc., 2012. Prakoso, Djoko. Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Lines, Rick. A "Most Serious Crime"? - The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Law. Amicus Journal Issue, 12, 2010. Prakoso, Djoko dan Nurwahid. Studi Tentang Penapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Lubis, Todung M., dan Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Kompas, 2009. Prodjodikoro, Wiryono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eresco, 1989. Lucas, Anton. One Soul One StrugglePeristiwa Tiga Daerah. Yogyakarta: Resist Book, 2004. Purba, Nelvita dan Sri Sulistyawati. Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. Lynch, Colman. Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crime: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case. Columbia Human Rights Law Review, 40, 2008. Purba, Tumian Lian Daya. Pemidanaan Sebagai Salah Satu Sarana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 14, No. 2. Jayapura: Universitas Cendrawasih, April 2015. Mahfud MD, Moh. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gamamedia, 1999. Purnomo, Bambang Sugeng. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di tinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. ________ Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012. 250 251
Pusat Pendidikan Kehakiman AD. G30S dihadapan MAHMILLUB I (Perkara Nyono). Pusat Pendidikan Kehakiman AD, AHM-PTHM, Cetakan I, 1966. Againts the Death Penalty: Intenational Initiatives and Impications. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008. Putra, Shidarta Praditya Reviendra. Perdebatan Mengenai Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. Tesis Master di Universitas Indonesia. Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2009. Schmidt, Markus G. Universality of Human Rights and The Death Penalty-The Approach of The Human Rights Committee. ILSA Journal International and Comparative Law, 3, 1996. Radie, Teuku Mohamad. Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasonal. Prisma No. 6 Tahun ke II, Desember 1973. Sekretariat Negara RI. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1985. Ramírez-Barat, Clara (ed.). Transitional Justice, Culture, and Society: Beyond Outreach. New York: Social Science Research Council, 2014. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 Latar Belakang, Proses, dan Hasil pembahasan 1999-2002. Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, 2010. Robet, Robertus. Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY. Jakarta: ELSAM, 2014. Shahab, Alwi. Betawi: Queen of East. Jakarta: Republika, 2002. Robet, Robertus dan Todung Mulya Lubis. Politik Hukuman Mati di Indonesia. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016. Sianturi, SR. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM, 1985. Roht-Arriaza, Naomi dan Javier Mariezcurrena (ed.). Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Siong, Han Bin. An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law. Gravenharge: Martinus Nijhoff/Brill, 1961. Sahetapy, J.E. Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni, 1979. _______ Azas-Azas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Pembahasan Umum pada Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963. Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 1983. ________ Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. ________ Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986. Salam, Moch Faisal. Peradilan Militer Indonesia. CV Mandar Maju, 1994. ________ Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010. Saleh, Roeslan. Masalah Pidana Mati, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Kedua, 1978. Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992. Salmi, Akhiar. Eksistensi Hukuman Mati. Jakarta: Aksara Persada Press, 1985. Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Bandung: Mandar Maju, 2003. Suh, Jiwon. The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia, Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. Ohio: The Ohio State University, 2012. Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana Asas Hukum sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung: Armico, 1995. Sujono, AR dan Boy Daniel. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Scepper. Het Nederlands Indisch Strafstelsel. Supomo dan Djokosutono. Sejarah politik Hukum Adat. Jakarta: Pradnja Paramitha, 1982. Schabas, William A., The Abolition of the Death Penalty in International Law. New York: Cambridge University Press, 2002. Suradi. Korupsi di Sektor Pemerintahan dan Swasta. Jogjakarta: Gaya Media, 2006. ________ The United Nations and Abolition of the Death Penalty, dalam Yorke, John. (ed), Sutomo. Himpunan Peraturan Penjelmaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Indonesia, 1954. 252 253
Tambunan, A. S. S. Hukum Militer di Indonesia, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005. ________ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencanutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Tambunan, Tulus. Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialiasi di Indonesia sejak Orde Baru hingga Pasca Krisis. Makalah. Jakarta: KADIN Indonesia - JETRO, 2006. Teitel, Ruti G. Global Transitional Justice. Washington, D.C.: Center for Global Studies, 2010. ________ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 Tahun 1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/ MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. Tessema, Belay Frenesh. A Critical Analysis of Non-derogable Rights in a State of Emergency under the African System: The Case of Ethiopia and Mozambique, Thesis di Universidade Eduardo Mondlane Maputo, Mozambique, 2005. ________ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/1973. ________ Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Utrecht. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950. Walker, Ida. The Death Penalty. Minnesota: ABDO Publishing Company, 2008. ________ Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Wilson. Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri dan P2D, 2016. ________ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Winter, Stephen. Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014. ________ Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang. ________ Undang-Undang No. 8 Tahun 1948. Wirtraman, R. Herlambang Perdana. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Desember 2007. ________ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960. ________ Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Wolfe, Stephanie. The Politics of Reparations and Apologies. New York: Springer, 2014. Yorke, John. (ed), Againts the Death Penalty: Intenational Initiatives and Impications. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008. ________ Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. ________ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zexian, Chen. Restrictions on the Imposition of the Death Penalty, Makalah untuk Simposium Internasional tentang Hukuman Mati, 9-10 Desember 2002. ________ Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. Zhenjun, Wang. Several Issues Relating to Protecting Non-derogable Rights in China, Makalah dipresentasikan di Constitutions and Emergencies Workshop, Athena, 12 Juni 2017. ________ Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. ________ Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. B. Peraturan Perundang-Undangan ________ Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. ________ Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. ________ Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. ________ Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances. 254 255
________ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Majelis Umum PBB. Universal Declaration of Human Rights. 217 A (III). 10 December 1948 ________ Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Majelis Umum PBB. International Covenant on Civil and Political Rights. 16 December 1966. ________ Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicet Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance. ________ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 16 December 1966. ________ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ________ Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict. A/RES/3318(XXIX). 14 Desember 1974. ________ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ________ 1971 Convention on Psychotropic Substances. A/RES/3443. 9 Desember 1975. _________ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. ________ 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. A/RES/3444, 9 Desember 1975. ________ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ________ Convention on the Rights of the Child. 20 November 1989. ________ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. ________ Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty. A/RES/44/128. 15 December 1989. ________ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, _______ Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971. ________ Rome Statute of the International Criminal Court. 17 Juli 1998. ________ Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2006, A/RES/60/147, 1 Maret 2006. C. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi ________ Moratorium on the Use of Death Penalty. A/RES/62/149. 18 Desember 2007. Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003. ________ Moratorium on the Use of Death Penalty, A/RES/65/206. 18 Desember 2007. _______ Putusan Nomor 013/PUU-I/2003. _______ Moratorium on the use of the death penalty. A/RES/63/168. 13 February 2009. _______ Putusan Nomor 065/PUU-II/2004. ________ Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women, A/65/208, 2 Agustus 2010. _______ Putusan Nomor 019-020/PUUIII/2005. _______ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. _________ Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/67/275. 9 Agustus 2012. Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali Hanky Gunawan No. 39 PK/Pid.Sus/2011, ________ Moratorium on the Use of Death Penalty. A/RES/67/176. 20 Desember 2012. D. Dokumen PBB, Dokumen Internasional, Regional dan Nasional Lainnya ________ Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights,including the right to development: The question of the death penalty. A/ HRC/26/L.8/Rev.1. 25 Juni 2014. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Convention on the Law of Treaties 1969. ________ Vienna Convention on Consular Relations. 24 April 1963. ________ Moratorium on the Use of Death Penalty. A/RES/69/186. 18 Desember 2014. 256 257
________ The question of the death penalty. A/HRC/30/L.34. 30 September 2015. ________ Roger Judge v. Canada. CCPR/C/78/D/829/1998. 13 Agustus 2003. ________ The question of the death penalty. A/HRC/30/L.35. 30 September 2015. ________ Concluding observation of the Human Rights Committee: THAILAND. CCPR/CO/84/ THA. 8 Juli 2005. ________ The question of the death penalty. A/HRC/30/L.36. 30 September 2015. ________ The question of the death penalty. A/HRC/RES/30/5. 12 Oktober 2015. ________ Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. A/ HRC/4/20. 19 Februari 2007. ________ Moratorium on the Use of Death Penalty. A/RES/71/187. 19 Desember 2016, ________ Concluding observations of the Human Rights Committee, Sudan. CCPR/C/SDN/CO/3. 29 Agustus 2007. Dewan Keamanan PBB. Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002). 25 Mei. 1993. ________ Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies. HRI/GEN/1/Rev.9. 9 Mei 2008. ________ Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006). 8 November 1994. ________ General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/ GC/34. 12 September 2011. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Single Convention on Narcotic Drugs 1961. ________ Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. 25 Mei 1984. Dewan HAM PBB. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. A/HRC/10/44. 14 Januari 2009. ________ Letter from the Permanent Mission of Singapore to the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, E/CN.4/1998/113, 5 Desember 1997. ________ Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence. A/HRC/21/46. 9 Agustus 2012. ________ Report of the Human Rights Council. Twenty-second session Agenda item 1. 2013. ________ United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 19 Desember 1988. ________ Report of the Human Rights Council, Twenty-second session Agenda item 1. 2014. ________ Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution, E/ CN.4/1999/39. 6 Januari 1999. ________ Report of the Human Rights Council. Thirtieth session Agenda item 1. 2016. ________ Capital punishment and implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty. E/CN.15/2001/10. 29 Maret 2001. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB. High Commissioner calls for focus on human rights and harm reduction in international drug policy. Siaran Pers. 10 Maret 2009. ________ Report of the Special Rapporteur on the Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execution. E/CN.4/1997/60, 24 Desember 2006. Kantor PBB untuk Obat-Obatan dan Kejahatan (United Nation Office on Drugs and Crimes/ UNODC). World Drug Report 2014. Komisi HAM PBB. Report of the Special Rapporteur on the extrajudicial, summary or arbitrary executions. E/CN.4/1997/60. 24 Desember 1996. Sistem System). diakses 18 Agustus 2017. Informasi Bibliografi PBB Record. Information (United Nations Bibliographic Voting ________ Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity. E/CN.4/2005/102. 18 Februari 2005. ________ diakses 18 Agustus 2017. Voting Record. A/RES/63/168. Komite HAM PBB. CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life). 30 April 1982. ________ Voting Record, A/RES/65/206. asp?symbol=A/RES/65/206>, diakses 18 Agustus 2017. ________ Lubuto v. Zambia. (1995). 1 Januari 1990. 258 259
Ancel, Marc. Capital Punishment. ST/SOA/SD/9. Sales No. 62.IV.2. belanda>, diakses 7 September 2017. Morris, Norval. Capital Punishment,: Developments, ST/SOA/SD/10, 1961-1965, Sales No. E.67.IV.15. Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (Organization of American States/OAS). Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty ("Pact of San Jose"). 8 Juni 1990. Dewan Eropa (Council of Europe). Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Penalty. 28 April 1983. Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Perppu Perlindungan Anak Dinilai Terlalu Fokus pada Pelaku dan Lupakan Korban, Kompas, 21 Desember 2016, dan.lupakan.korban>, diakses pada 9 Oktober 2017. Amnesty International, Indonesia: First executions under new president retrograde step for rights [ndonesia: Eksekusi mati pertama dibawah Presiden baru langkah mundur bagi HAM], Amnesty Internasional, 17 Januari 2015, rights/>, diakses pada 13 Desember 2017. ________ Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances. 3 Mei 2002. Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC). Protocol Additional I to the Geneva Conventions 1993. ________ Indonesia: Reprehensible' executions show complete disregard for human rights safeguards [Indonesia: Eksekusi mati yang tidak bisa dikoreksi menunjukkan pengabaian total penjaminan perlindungan HAM], 28 April 2015, human-rights-safeguards/>, diakses pada 13 Desember 2017. ________ Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949. Andhika Prasetya, Beda dengan Benny Harman, Sekjen PPP: Korupsi itu Serious Crimes, Detik, 7 Juli 2017, ppp-korupsi-itu-serious-crime>, diakses pada 12 Desember 2017. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971. Andylala Waluyo, NU dan Muhamadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017. Bangladesh. The Narcotics Control Act. 1990. Pakistan. Ordinance No. XLVII, 1995. Antara, Government saves 190 Indonesians from death sentence: Yudhoyono [Pemerintah menyelamatkan 190 warga Indonesia dari hukuman mati: Yudhoyono], 16 Agustus 2014, death-sentence-yudhoyono>, diakses pada 13 Desember 2017 India. Narcotic Drugs and Psychotropics Substances Act, 1999. E. Sumber Data Elektronik dan Sumber Lainnya Arga Sumantri, PBNU Ingin Hukuman Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Metrotv News, 10 Mei 2016, diakses Pada 29 September 2017. Ahmad Faiz, DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang, Tempo, 12 Oktober 2016, undang>, diakses pada 13 Desember 2017. Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, hukuman-mati/>, diakses 1 Oktober 2017. Alwi Shahab, alun-2/>, diakses pada 10 September 2017. Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, diakses 1 Oktober 2017. Alwi Shahab, Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda, Opini, 29 Desember 2016, Canada, United states v. Burns and rafay, 1 SCR 283, 195 DLR (4th) 1, 151 CCC (3d) 97, 39 CR (5th) 205, 2001. 260 261
Commercial Aviation (Inter-Americans), Convention, 20 Februari 1928, diakses pada 29 September 2017. Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Warsaw Convention), 12 Oktober 1929, convention.1929/doc.html>, diakses pada 29 September. Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 7 Desember 1944, diakses pada 29 September 2017. penalty.html?mcubz=3>, diakses 18 Agustus 2017. Feri Kisihandi, Penetapan Hukuman Mati Punya Alasan Kuat, Republika, 17 Februari 2015, hukuman-mati-punya-alasan-kuat>, diakses pada 13 Desember 2017. Gandang Sajarwo, Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Kompas, 12 September 2014, pada tanggal 17 Oktober 2017. diakses Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963, diakses pada 29 September 2017. Gusti Lesek, Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba, Berita Satu, 27 April 2015, diakses pada 13 Desember 2017 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970 diakses pada 29 September 2017. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971, diakses pada 29 September 2017. Heru Purwanto, No mercy for drug dealers: President [Tidak ada ampun bagi pengedar narkoba: Presiden], Antara, 9 Desember 2014, diakses pada 13 Desember 2017. Daftar Negara-Negara yang meratifikasi Single Konvensi ini dapat dilihat di diakses pada 28 September 2017. Halimanus Sa'diyah, Ini Alasan Pemerintah Masukkan Hukuman Mati dalam Perppu Perlindungan Anak, Republika, 12 Mei 2016, perppu-perlindungan-anak>, diakses Pada 20 September 2017. Dany Putra, Opium di Tanah Jawa, Sinar Harapan.co, 18 September 2014, diakses pada 13 Oktober 2017. Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, diakses 1 Oktober 2017. Dessy Sagita, Indonesia not Alone in Death Penalty Reticence: Ministers [Indonesia tidak sendirian dalam sikap diam soal hukuman mati: Menteri], The Jakarta Globe, 17 Oktober 2012, reticenceministers/550602/>, diakses pada 13 Desember 2017. Ihsanuddin, Jokowi Tanda Tangani Perppu yang Atur Hukuman Kebiri, Kompas, 25 Mei 2016, yang.atur.hukuman.kebiri>, diakses pada 20 September 2017. Ihsanuddin, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan, Kompas, 10 Maret 2017, David Setyawan, KPAI Minta Pelaku Kejahatan Anak di Hukum Mati , KPAI, 13 Juni 2015, diakses pada 29 September 2017. diakses pada 13 Desember 2017. Elise Guillot et Aurélie Plaçais, The UN General Assembly voted overwhelmingly for a 6th resolution calling for a universal moratorium on executions, World Coalition Against the Death Penalty, 20 Desember 2016, on-executions.html>, diakses 21 Agustus 2017. Felipe Villamor, Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty, New York Times, 1 Maret 2017, Inay/Apr, Pelanggar Berat HAM diancam Pidana Mati, Hukumonline, 20 Juli 2000, mati>, diakses pada 11 Oktober 2017. Indra Akuntono, Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba, 4 Februari 2015 diakses pada 12 Februari 2017. 262 263
Indra Akuntono, Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba, Kompas, 2 April 2015, Gawat.Darurat.Narkoba>, diakses pada 13 Desember 2017. Itsman MP, Jokowi Minta Pengedar Narkoba Ditembak, Ini Syaratnya, Tempo, 21 Juli 2017, ini-syaratnya>, diakses pada 13 Desember 2017. diakses 4 Oktober 2017. Martijn Burger, The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century, diakses pada 28 September 2017. Menyibak Tirai Hitam Mahmilub, Hukum Online, Selasa, 30 September 2003, Kerta Rahayu Ucu, Pabrik Candu, Republika, 3 Januari 2016, diakses pada 28 September 2017. Keputusan MK Pupuskan Harapan Terpidana hukuman Mati Kasus Narkoba, Antara News, hukuman-mati-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. Komnas Perempuan, Enam Alasan Menolak Pdana Mati dan Pidana Tambahan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Pernyataan Pers, 12 Oktober 2016. Mitra Tarigan, Reza Aditya dan Agoeng, Perppu Kebiri Hukuman Kekerasan Seksual Tak Segalak Aturan, Tempo, 24 Mei 2016, diakses pada 29 September 2017. MTVN/OL-3, Hukuman Kebiri bukan Solusi, Media Indonesia, 11 Mei 2016, solusi-1/2016-05-11>, diakses pada 9 Oktober 2017. Kristian Erdianto, Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk, Kompas, 27 April 2017, diakses 1 Oktober 2017. Muhammad Fikrie, Pengesahan Hukuman Kebiri Beriring Catatan Dan Penolakan, Beritagar, 16 Oktober 2016, beriring-catatan-dan-penolakan>, diakses pada 20 September 2017. Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, diakses pada 1 Oktober 2017. Nabilla Tashandra, Sempat Menolak Perppu Kebiri Jadi UU, PKS Berikan Tiga Catatan, Kompas, 12 Oktober 2016, menolak.perppu.kebiri.jadi. uu.pks.berikan.tiga.catatan>, diakses pada 13 Desember 2017. Léa Macarez, Children of people sentenced to death attract the UN's attention' World Coalition Against the Death Penalty, 19 September 2013, diakses 20 Agustus 2017. Nabilla Tashandra, DPR Sahkah Perpu Kebiri Jadi Undang-Undang, Kompas, 12 Oktober 2016, kebiri.menjadi.undang-undang>, diakses pada 28 November 2017. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hari Hukuman Mati Sedunia: Momentum Penghapusan Kritik Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 10 Oktober 2015, hukuman-mati-di-indonesia/>, diakses pada 13 Desember 2017. Nay, Ancaman Hukuman Mati Tidak Selesaikan Masalah Terorisme, Hukumonline, 6 Agustus 2003, diakses 10 Oktober 2017. Mahandis Yoanata Thamrin, Oei Tiong Ham, Sang Raja Candu Terakhir, National Geographic Indonesia, candu-terakhir>, diakses pada 13 Oktober 2017. Ndr/Mad, Fatwa MUI Dukung Pemerintah Beri Hukuman Mati ke Bandar dan Pengedar Narkoba, Detik, 17 Januari 2015, diakses pada 13 Desember 2017. Mahkamah Konstitusi, MK : Hukuman Mati Tak Langgar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 20 Januari Berita&id=10521#.Wez0Y2iCzIU>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. Nyu, Revisi UU Terorisme Pertahankan Hukuman Mati, Media Indonesia, 7 Mei 2016, mati/2016-05-07>, diakses 17 September 2017. Martahan Sohuturon, Ancaman pidana mati bagi terorisme dinilai tidak berguna, CNN Indonesia, 5 Juni 2016, PBB, Departemen Ekonomi dan Sosial, Divisi Populasi, Populasi Negara di Tahun 2012, Wallchart.pdf>, diakses pada 13 Desember 2017. 264 265
Perjuangkan Pasal Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pedofil dan Human Trafficking, diakses pada 29 September 2017. The Wrights Brothers: The Invention of Aerial Age, wright-brothers/online/>. Lihat juga Airplanes that transform Aviation, diakses pada 29 September 2017. Petrik Matanasi, Kisah Narkoba di Jakarta Tempo Dulu, Tirto.id, 2017, diakses pada 13 Oktober 2017. Redaksi, Terlungkup Bugil, Tangan Terikat, Bengkulu Ekspress, 5 April 2016. diakses Pada 29 September 2017. Tim Viva, Ternyata Dulu Gedung Fakultas Kedokteran UI Pabrik Opium, Viva, 13 Mei 2015, ui-pabrik-opium>, diakses pada 28 September 2017. Todung Mulya Lubis, Inkonstitutionalitas Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 7 November 2006, Riza Harahap, Alasan Kalangan DPR yang Tolak Hukuman Kebiri, Antara News, 12 Oktober 2016, hukuman-kebiri>, diakses pada 29 November 2017. diakses pada 17 September 2017. Rvk/Bpn, Ini Alasan MK Nyatakan Hukuman Mati Sesuai Konstitusi, Detik, 18 Januari 215, konstitusi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017. Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, Metrotv News, 2 Sgustus 2016, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017. Sejarah Pengadilan Militer, pengadilan-militer>, diakses pada 25 September 2017. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Narkoba di Jakarta, 4 Februari 2015, diakses pada 13 Desember 2017. UN Chronicles, The Beginning of International Drug Control, diakses pada 28 September 2017. United States v. Cordova, Sip/Ndr, KPAI: Idealnya, Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Anak Hukuman Mati, Detik, 10 Mei 2014, diakses pada 29 September 2017. Ursula Florence, Joko Widodo Sahkan Perppu Kebiri, Rappler, 25 Mei 2016, diakses pada 20 September 2017. Statement by the delegation of the Republic of Indonesia high-level panel discussion on the question of the death penalty 'regional efforts aiming at the abolition of the death penalty and challenges faced in that regard' at the 28th session of the Human Rights Council [Pernyataan delegasi Republik Indonesia dalam diskusi panel tingkat tinggi tentang isu hukuman mati 'upaya regional dengan maksud menghapus hukuman mati dan tantangan yang dihadapinya' dalam sesi ke-28 Dewan HAM], , diakses pada 13 Desember 2017. Vonis mati bagi koruptor layak diterapkan, diakses pada 6 Desember 2017. Waspada, Perppu Hukuman Kebiri, Komisi III Seharusnya Hukuman Mati, Waspada Online, 26 Mei 2016, hukuman-mati/>, diakses pada 20 September 2017. Wawancara Radio Elshinta Radio dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Elshinta, 17 Maret 2015, diakses pada 13 Desember 2017. The Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, diakses pada 29 September 2017. 100 Years of Commercial Flight, diakses pada 29 September 2017. 266 267
PROFIL TIM PENYUSUN Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus- Liebig. Zainal Abidin, adalah seorang advokat dan peneliti yang menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Melbourne Law School - University of Melbourne. Sejak 2002, ia telah terlibat dalam berbagai upaya untuk advokasi hak asasi manusia di Indonesia, baik dalam proses pembentukan regulasi ataupun dalam berbagai perkara konstitusi. Adzkar Ahsinin, adalah salah satu Peneliti yang bekerja di ELSAM. Ia merampungkan pendidikan hukunya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penelitiannya saat ini berfokus pada topik Bisnis dan HAM, penyiksaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Anggara, saat ini bekerja sebagai Direktur Operasional di PT Justika Media Indonesia. Ia juga seorang Advokat dan salah satu Peneliti Senior di ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Erwin Natosmal Oemar, adalah Peneliti dan Manajer Program di Indonesian Legal Roundtable. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Ia memulai karirnya di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Muhamad Eka Ari Pramuditya, adalah Redaktur Pelaksana di divisi Research and Analysis Hukumonline. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ia mendapatkan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan telah menyelesaikan studi pascasarjananya di Leiden University, The Netherlands untuk jurusan Public International Law. Rio Hendra, Advokat dan Staf Advokasi di ECPAT Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Saat ini ia aktif melakukan advokasi dan pendampingan Korban ESKA di ECPAT Indonesia. Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi manusia. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sekaligus salah seorang Peneliti Senior. Syahrial Martanto Wiryawan, saat ini bekerja sebagai Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Ketua Badan Pengurus ICJR sekaligus salah satu Peneliti Senior ICJR. Fokus kajian pada bidang hak asasi manusia, khususnya terhadap sistem peradilan pidana. Wahyu Wagiman, adalah seorang Advokat dan Direktur Eksekutif ELSAM untuk periode 2016-2021. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Sekretaris Badan Pengurus ICJR sekaligus salah satu Peneliti Senior ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia menaruh minat pada topik bisnis dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan operasi industri sektor ekstraktif. 268 269
PROFIL ICJR Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR. Sekretariat: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jln. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 Phone/Fax. (+62 21) 7945455 Email: infoicjr@icjr.or.id | @icjrid | t.me/ICJRID 270 271