BANGUN 493 UNIT RLH MENJADI ISTANA-ISTANA KECIL BAGI PENGHUNINYA, BERMASA MEMANG MERAKYAT Sumber gambar: Memiliki rumah layak huni adalah impian bagi setiap orang. Namun untuk memilikinya tidak semudah yang mereka bayangkan. Salah satu faktor mereka sulit untuk membangun rumah dikarenakan himpitan ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan tidak adanya sumber pendapatan atau pendapatan yang masih rendah, sehingga mereka terpaksa menghuni gubuk alias pondok derita ada berlantaikan tanah dan beratapkan plastik terpal. Timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana nasib dan masa depan anak-anak mereka, keadaan ini sungguh sangat memilukan. Lain halnya dengan mereka yang sudah berkecukupan memiliki rumah layak huni, mereka telah mendapatkan banyak kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum memilik tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Definisi RLH diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pasal 24 huruf A. RLH memiliki 2 derajat kelayakan yakni kualitas fisik yang mencakup 3 variabel, seperti, jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai. Adapun kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah seperti luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Rumah layak huni Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/ Jones Boy Simbolon 1
harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut. Dengan visi dan misi Bengkalis Bermarwah Maju dan Sejahtera (BERMASA) dalam mewujudkan program pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas derajat kehidupan yang berkeadilan dan membantu meringankan beban bagi masyarakat dari kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bengkalis telah berhasil melakukan pembangunan rumah layak huni berjumlah 493 unit yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari data tersebut dapat dilihat, pembangunan rumah layak huni melalui dana bankeu Provinsi sebanyak 77 unit dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kecamatan bathin solapan sebanyak 36 unit, antara lain desa petani 19 unit dan kesumbo ampai 17 unit, dana BSPS Provinsi 307 yang dialokasikan di desa kelapapati 30 unit, desa senggoro 2 unit, desa dompas 20 unit, desa Putri Sembilan 10 unit, desa titi akar 10 unit, kelurahan gajah sakti 9 unit, kelurahan air jamban 28 unit, kelurahan babussalam 12 unit, kelurahan batang pudu 15 unit, desa balai pungut 20 unit, desa buluh apo 5 unit dan juga didesa serta dikelurahan-kelurahan lainya. Kemudian untuk perbaikan rumah layak huni selama tahun 2022 sebanyak 73 unit. Bupati Kasmari menyampaikan, pembangunan rumah layak huni ini, semata-mata bukan hanya membangun rumah kokoh untuk bisa ditinggali dan proteksi keluarga di dalamnya. Namun, secara substansi mendorong budaya gotong royong, partisipasi, dan memupuk rasa kepedulian pada sesama, dengan diadakannya kegiatan RLH ini diharapkan bisa memberikan tempat kediaman yang layak bagi masyarakat Negeri Junjungan yang ia cintai. Delapan program unggulan yang disusun Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso, ini dibuktikan dengan sejumlah prestasi yang telah dituai, yakni Terbaik Pertama Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dari Gubernur Riau dan Penghargaan sebagai Kepala Daerah Srikandi Pembangunan Berkelanjutan. Berikutnya Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Menteri PPPA serta Mempertahankan Opini WTP. Selanjutnya, penghargaan sebagai badan publik informatif Tahun 2021 dari Komisi Informasi Riau, peringkat pertama se-Indonesia dalam realisasi pendapatan APBD 2021, penghargaan dari Ombudsmen RI, dalam hal kepatuhan standar publik, penghargaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan banyak lagi penghargaan serta prestasi-prestasi yang membanggakan lainnya. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/ Jones Boy Simbolon 2
Sumber berita: 1. (21/02/2023). 2. (21/02/2023). Catatan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebuts disebutkan bahwa defisini Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis. Jenis kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) meliputi kegiatan pembangunan baru pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dalam kondisi rusak. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tersebut juga mengatur persyaratan penerima RLH, yaitu: a. Penduduk Kabupaten Bengkalis; b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; d. Belum pernah memperoleh bantuan rumah layak huni atau bantuan pemerintah untuk program perumahan; e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten Bengkalis; f. Diutamakan telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya; g. Bersedia membuat pernyataan. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/ Jones Boy Simbolon 3
Kriteria Rumah Layak Huni sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat yang menyebutkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan RLH yaitu Kebutuhan Minimal Masa (Penampilan) dan Ruang (luar-dalam dan kebutuhan luas), Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan, dan Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/ Jones Boy Simbolon 4