.. ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANSUS 4 (EMPAT) RUU BIDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Masa persidangan Tahun Sidang Rapat ke Tempat Jenis Rapat Ill : 2002 -2003 Ke-6 Ruang Kaea (iedung Nusantara DPR·RI RDPU Pansus 4 (empat) RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Mantan - mantan Kabin Kamis, 1 l Pebruari 2003 14.00 wib Terbuka Hari/tanggal Waktu Sifat Ketua Ra·pat Sekretaris Rapat Acara : Ibrahim Ambong, MA Ny. Siti Kaemi, SH 1 • Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh Sdr. Mantan-mantan Kabakin l. Tanya Jawab 4. Penutup Hadir Anggota 1. Ibrahim ambong, M~, 2 Drs • .Sidharto Danusubroto, SH, 3. Drs. H. Rusydi Hamka, 4. R.K Sembiring Meliala, 5. Trimedya Panjaitan, SH, 6. Amris Ha~an, MA, 7. Paulus Widiyanto, 8. Dra. Susaningtyas, 9. Fir~an Jaya Daeh, SH 10. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA, 11. V.B. DA. Costa, SH, 12. Dwi Ria Latifa, SH, 13. Drs. Darwis Ridha, 14. Drs. Anthdny Zedra Abidin, 1 S. Drs. A. gumiwang Kartasasmita, 16. Drs. ~un Gunandjar Sudarsa, 17. Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS, 1.8. ~rs. Yasril Ananta Baharuddin, 19. Prof. Dr. H. Syahruddin, 20. Pedy Tandawuya, BA, 21. Drs. Arief Mudatsir Mandan, M.Si, 22. \H. Amaluddin Nasution, 23. Chatibul Umam Wiranu, 24. Drs. H. Ahmad Syatibi, 25 .. •r. A.M luthfi, 26 •. Drs. Imam Addaruqutni, MA, 27. \H. 28. ~· ~uta'!1immul Ula, SH, 29. Ba~barg Pa.tri~lis Akbar, SH, W1do1anto, M.Sc, 30. Drs. D1asn ·Mann, SH, 31. Drs. Moersoet1darno Moehadi D, 32. Prof. Dr. Astrid S. Soesanto.
RAP AT DEN]GAR PENDAPAT UMUM RUU TERORISME 13 PEBRUARI 2003 ARSIP DPR RI KETUA: Bapak sek:alian yang terhormat, Ini sudah hadir laporan diantara kita, saya minta pendapat bagaimana apa kita teruskan saja apa kita tunda dulu. Saya nyatakan rapµt ini telah dibuka dan di skors.
Terima kasih. KA BAKIN (PUR) SOEDIBYO: Yang terhormat para pimpinan pansus. Para anggota pansus, sidang yang saya hormati. Assalammu' alaikum W r. Wb. Pertama-tama saya agak merasa kecil hati karena semula saya merasakan ada teman-teman yang bersama-sama menghadapi rapat dengar pendapat ini · tapi ternyata saya sementara ini.hanya sendiri. Sebenarnya pertama saya sangat merasa sangat terhormat mendapat kesempatan untuk diundang di dalam suatu forum resmi di DPR. Suatu kesempatan yang ten tu ticlak mudah bagi warga Negara yang 1ain untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Namun demikian juga saya agak tidak terlalu yakin apakah hal-hal yang ingin saya kemuk:akan nanti .ini sesuai dengaii yang diharapkan oleh khususnya pansus RUU pemberantasan tindak: pidai1a terorisme ini. Namun demikiai1 kai11i akan berusaha menyampaikan apa yang karni cuba tangkap naskah-naskah yang dikirimkan kepada kai11i, dalam sebuah tulisan yang apabila dibaca kemungkinan antara 10 sampai 15 menit. Oleh karena itu saya mohonkan ijin untuk membaca saja agar penyampaian lebih teratur dan sistiinatis barangkali. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yai1g terhonnat, akai1 kami mulai. Rancangan Undang-undai1g Republ1k Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Piclana Terorisme sebuah tanggapan terhadap naskah-naskah yang dikirimkan kepada kami. yaitu sebuah konsep rancangan RUU clan 3 lampiran Perpu sebelumnya. Tujuan dan sasaran pembuatan UU. Satu, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut pendalaman kami dari naskah-naskah yang dikirim disusun dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, didorong oleh kebutuhan akan adanya aturan hukum untuk menindak: para pel;;iku pembomai1 di Denpasar Bali yang te1jadi beberapa waktu yang lalu. Jadi merupakan reaksi atas peristiwa yang terjadi dan untuk menindaknya dirasa aturan hukum yang ada tidak cuk:up memadai.
,, Oleh sebab itu konsep hukum yang muncul adalah perlu disusun aturan hokum yang berbe?a dengan substan_sihokum yang ada ~ada KU~AP dan KUHP. Tr1tu~1ya secara kualltas hams memadar untuk menghukum tmdak kejahatan yang tclah te1:iad1. ARSIP DPR RI Membuat UU tentar1g hokum pidana yang hanya menyangkut satu kalus saja memang kurang efisien karena kasus serupa bisa saja te1jadi pada waktu yang Irin dan hams ditindak secara hokum pula. Oleh sebab itu lahimya konsep Rancangan yndang undang yang dapat digunakan untuk kasus lain yang sejenis sangat bisa di1~ahami. Demik.inn pula judul UU tersebut yakni Pemberantasan Tindak. Pidana Tcroris1hc juga bisa dimaklumi meskipun apabila diteliti ternyata masalah terorisme yang clicakl1p oleh RUU ini perlu penyempurnaan. inl harus konprehensip dalam arti memberi kelengkapan hokum bagi setiap bagian atau k.Jrangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Untuk itu sangat perlu sebelum RLJLJ ini disusun ditetapkan dahulu kerangka atau anatomi pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut. Dengan penetapan kerangka atau anatomi tersebut, '.1k.an ltcrlihat bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme tidak har1ya berupa penuntutan hokum yang setinipal bagi tindak kejahatan tersebut namun ada tindakan atau langk.ah-lmgkah operasional yang lain yang perlu dilengkapi dengan aturan-aturan hokurn yang diperlukan. Dua, sesuai tujuan dan sasaran RUU ini, maka konsep RUU Tiga, selain adanya kerangka atau anatomi tentang pemberantasan tindakl pidana terorisme tersebut sebagai sebuah bentuk kejahatan, maka terorisme baik pengertian maupun aplikasinya ternyata telah berkembar1g dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan daya pikir manusia dalam upaya memenangkan konfliknya clengan pihak lain. Agar aturan hokum yang disusun memadai dalam mengimbangi perkembangan aplikasi terorisme tersebut dalam berbagai konflik antar banJsa dan antar golongan, maka juga perlu bentuk-bentuk aplikasi aksi terror Uerscbut diinventarisir melalui asal-usul terorisme itu sendiri. Apabila inventarisasi bentuk-bentuk aplikasi aksi terror telah clilakul~an dan kerangka atau anatomi pemberar1tasan tindak pidana terorisme telah ditetapkan. maka bar·ulah dapat sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pembcrantasan 1Tinclak Pidana Terorisme disusun konsepnya. .· ...... :.- ' Empat, dengan alur berfikir seperti itu, dibawah ini akan diuraikan bu ir-butir sebagai berikut. A. terorisme asal-usul dan penggunaannya. B. Tahap-tahap pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai sebuah kcrangka atau anatomi tindakan. C. Konsep penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pembcrantasan Tinclak Pidar1a Terorisme. Pertama kami akan menguraikan terorisme asal-usul dan penggunaannya. Terorisme mengandung atauf yang menyeramkan. Inti perwujudannya adalah tindakar1 pembunuhan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh akal dan perasaan manusia yang beradab. aiii tindakan yang menakutkan ~ I I I I
Pembunuhan yang beruntu~ te1jadi setia'p hari, dengan cara-cara yang menyeramkan, misalnya leher dije1'at dengan kawat, tubuh dipotong-potong dan sebagainya merupakan salah satu contoh teklmik awal dari aksi terror tersebut. ARSIP DPR RI Tujuan aksi semacam itu bermacam-macam namun kondisi yang diciptaki.in adalah rasa takut yang luas dikalangan penduduk atau masyarakat. Melihat clampak dari aksi terror tersebut secara teoritis dapat dikatakan bahwa terorisme aclalah bagian dari perang urat syarat. Apa tujuan sesuatu sekelompok orang atau scsuatu Negara melaksanakan perang urat syaraf tersebut terhadap pihak lain yang cliangg<lp musuhnya adalah untuk mcndukung. Pertama kegiatan diplomasi dan b. kegiatan militcr apabila diplomasi tidak berhasil. Perang urat syaraf bukanlah aksi yang berdiri sendiri tapi mcrupakan bagian dari aksi yang lebih luas yaitu kegiatan spionase dan kegiatan sabotase. Spionase. sabotase dan perang urat syarat dapat dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sincrgis atau merupakan kegiatan yang sinergis dan terkoordinir. Memang tidak banyak kasus yang secara terbuka dapat dicontohkan dalam gambaran seperti diuraikan diatas. namun itulah kenyataan yang kita hadapi sejak perang dunia ke II hingga saat ini. apa yang ingin digarisbawahi adalah terorisme sebagian dari perang urat syaraf harus tidak dilihat sebagai sekedar kekejaman yang bertujuan menciptakan rasa takut yang luas tetapi kekejaman yang mungkin mendukung sesuatu misi diplomasi, misi militer atau merupakan kesatu paduan dengan kegiatan spionase dan atau sabotase. Oleh karena itu dalam setiap aksi terorisme meskipun secara lahir yang tcrlihat adalah aksi sabotase atau perusakan yang bisa disertai korban jiwa. Namun motivasi aksi terorisme tersebut perlu didalan1i sehingga tergambar keterkaitan kepentingan kepentingan spionase, sabotase dan perang urat syaraf yang dikandungnya. Dengan demikian selanjutnya akan tergambar mozaik kepentingan yang lcbih luas. Untuk mengungkap hal-hal ini tidaklah mudah, karena memang dunia intelegen adalah dunia yang pelik dunia yang sangat muskil masuk aka! tetapi sulit cligambarkan secara nyata. Bukanlah tugas UU tentang Pemberantasa Tindak Picl::ma Tcrorismc untuk menjawabnya. Tetapi di dalam UU tentang Pemberantasa Tindak Pidana tentang berbagai Terorisme harus ditegaskan adanya penggolongan yang tegas Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme dengan masing-masing ancarnan hukumannya. Sebagai suatu contoh, aksi terror yang ternyata merupakan perang urat syaraf untuk merangsang te1jadinya konflik social di dalam masyarakat haruslah diberi kategori yang berbeda dengan aksi te1ror yang sekedar ingin menghancukan sebuah obyek vital. Dernikian pula aksi terror yang mempunyai latar belakang spionasc untuk menclukung invasi militer dari Negara lainjelas merupakan kategori tindak pidana yang jauh lebih berat dari aksi terror yang sekedar merupakan bagian dari pcrang urat syaraf yang bertujuan me11ciptakan rasa takut yang luas dalam masyarakat. Kemudian berikut ini akan kami gambarkan tahap-tahap pcmberantasan tindak pidana terorisme sebagai sebuah kerangka atau anatomi tindakan. Tindakan hokum terhadap pelaku terorisrne adalah episode terakhir dari upaya memberantas tindak pidana terorisme. Episode awal atau tahap-tahap yang paling awal dari upaya memberantas tindak pidana terorisme adalah upaya memberikan peringatan dini clan
diteksi dini tentang adanya bahaya · terorisme oleh dinas intelegen kepacla malyarakat dan aparatur keamanan lainnya. ' 'I I Dinas intelegen juga dapat membuat analisa, bahwa mcmbongkar jaringan terorisme lelbih menjamin tidak akan terjadinya kecolongan dan untuk itu tlindakan cepat perlu dilakukan tanpa melibatkan dinas lain. Dalam situasi seperti itulah dinas intelegen perlu didukung oleh paying hokum yang memungkinkan ia mcltakukan fungsi-fungsi kepolisian secara darurat untuk menjamin kecepatan dan kcrahasiaan. Kekhawatiran umum ~e1jadinya penyalahgun~an. wewenang ~leh dinas i1rtelegcn merupakan. kekhawat1ran dan pengendaliannya. Dengan demikian kekhawatiran penyalahgunaan tersebut ticdlk pcrlu ada. ARSIP DPR RI yang d1cankan contrnl 111eka111smc dapat I Kedua, peringatan dini dan diteksi dini merupakan prinsip kcrja dinas .Lckgcn yang harus diimbangi secara memadai oleh semua warga masyarakat terutamal mereka yang mengelola obyek vitasl atau sesuatu fasilitas umum yang vital. Olch Sfbab itu adanya kewajiban secara hokum bagi anggota masyarakat khususnya yang mfngclola obyek vital perlu tercantum dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana tcrorismc. Dalam hal ini perlu ditegaskan secara te1iulis, bahwa adalah wajib bagi ptngclola obyek vital memiliki system internal sekuriti mencakup system personil Jnaupun tekhnologi pendukungnya yang can.ggih. Ketentuan hokum ini harus clikendalijkan olch instansi Polri dalam rangka low imporcement-nya Tiga, sesuatu malapetaka adakalanya tidak dapat dicegah sehingga suat 1 bentuk terorisme dapat te1jadi secara tidak terduga sehingga secara nyata merupakan dntangan . Kasus penyerb~an ?edung l~esenifm oleh ba~i pemerintah u.ntuk mengatasinya. pejuang Chesnya d1 Moskow atau pembajakan pesawat Walla d1 Indonesia paala tahun 1981, merupakan bentuk-bentuk malapetaka terorisme yang tak tcrduga yanJ pernah te1jadi. Sudah menjadi tekad Negara-negara yang menjunjung tinggi ketlaulatan nasionalnya, bahwa tidak akan pernah ada kompromi apalagi memenuhi ~untutan politik maupun materil dari teroris dan akan berusaha melumpuhkan aksl teroris semacam itu dengan operasi militer khusus. Untuk situasi semacam inilah keltentuan ketentuan hokum yang melindungi aksi militer pasukan khusus. pemerintah perlu diberikan lebih-lebih dalam situasi dimana masalah HAM menjadi kenddla yang menyulitkan. Tidak dapat dihindari dalam serbuan terhadap teroris yang sedang beraj..:si akan jatuh korban jiwa juga sejumlah warga sipil yang setiap saat dapat rnempel-soalkan perlindungan atas hak azasinya. Meskipun dalam pelaksanaan scrbuan terhac\ap sekelompok teror~s yang sedang beraksi. biasanya. seluruh teroris t~wa.s, n<.un/un tctap terbuka kemungkman ada yang dapat d1gulung h1dup dan dapat d1Jad1kan alt1t untuk membongkar sisa-sisa jaringan teroris yang bersangkutan. Demikian pula kcgiatan deteksi dini oleh dinas intelegen yang dilanjutkan dengan upaya membongkar liaringan teroris merupakan proses yang cukup panjang dan rumit untu memperoleh keJimpulan yang bulat mengenai jaringan terorisme yang bersangkutan. Dengan proses semacam inilah seluruh jaringan teroris akhirnyu clapat disimpulkan bagaimana struktur, tujuan, scenario kegiatan dan orang-oral~g yang menjadi pendukungnya, sehingga mereka dapat diajukan ke pengadilan dcngan tuduhan dan pelanggaran pidana yang jelas. Dalam proses pembongkaran ini pun dukungan 1 I i
hokum bagi dinas. intelegen untuk m~miliki kekebalan ·hokum tertentu dah1m rangka menghimpun fakta dan data sangat diperlukan. Episode paling akhir dalam proses pemberantasan tindak pidana terorisme adalah pengailan dengan tertudu yang jelas kesalahan dan ancaman pidananya. Pemikiran yang berkernbang berpendapat substansi hokum pidana yang dikenakan pada teroris harus berbeda dengan substansi hokum yang ada pada KUHP. Oleh karena itu perlulah dibuat UU yang khusus diperuntukan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme. Tentu para ahli hokum yang dapat berbicara tentang masalah ini tcrmasuk pula untuk mcnjawab pcrtanyaan, apabila substansi hokum bcrbcda apakah kmbaga peradilannya juga tidak berbeda, seperti yang te1jadi di dalam masalah pclanggaran HAM. Proses peradilan juga merupakan proses yang rumit,dimana terlibat scderet manusia dengan status yang berbeda-beda tetapi semuanya berhak m.:ndapat perlindungan hokum dan pengamanan. ARSIP DPR RI Untuk itulah UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme harus pula menegaskan keharusan adanya perlindungan hokum dan pengamanan bagi merd.a. Selanjutnya bagaimana konsepsi penyusunan RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Konsep RUU tentang pemberantasan tindak pidmrn terorisme sepanjang yang kami baca di dalam konsep yang ada terdiri dari konsidernns. Bab clan Pasal-pasal seiia berbagai judul dan sub judul. Pemikiran yang dikemukakan dibawah ini belum dimaksudkan untuk uraian tentang konsiderans, Bab dan Pasal-pasal maupun judul-judul dan sub judul yang bersangkutan. Bagian-bagian yang disebut dalam uraian dibawah ini adalah gambaran tentang pola piker yang perlu dianur dalam menyusun RUU ini. Yaitu bagian pertama, berisi pengertian-pengertian tcntang istilah istilah yang akan timbul dan digunakan di dalan1 RUU ini yaitu: a. pengertian tentang terorisme sebagai suatu bentuk kegiatan clalam rangka perang urat syaraf. terorisme sebagai kegiatan yang berdiri sendiri tetapi sinergis degnan kegiatan spionase dan atau sabotase, atau merupakan kegiatan yang terkoordinir dcngan kegiatan spionase dan sabotase. dapat merupakan kegiatan yang mendukung kepentingan diplomasi clan militer dari sesuatu kelompok orang atau sesuatu Negara guna mcmcnangkan konfliknya dengan Indonesia. Mereka yang-te1~libat aksi -te~·o~·isme harus mendapatkan hukuman pidana sesuai statusnya dan motivasi .terorisme yang dilakukan. b. c. d. Y aitu, yang pertama mungkin ia sebagai sponsor atau dalang, yang kedua. mungkin sebagai pelaksana atau pelaku. Tiga, .· sebagai pendukung penyeclia jasa. fasilitas dan keuangan. Keempat, hart.is dilihat motivasi terorisme yang dilakukan. Bagian kedua, tahap-tahap pemberantasan tindak pidana terorismc yang keseluruhannya memerlukan dukungan hokum yaitu : a. Pertama, tahap diteksi dini dan peringatan dini perlu kewajiban sccara hokum agi setiap obyek vital mengesta:bes internal securitednya secara canggih. tahap diteksi dini yang ditindak lanjuti dengan membongkar jaringan tcroris oleh dinas intelegen. Tahap tindakan replesif, penyerbuan terhadap kelompok teroris yang scdang beraksi. b. c. b
d. Tahap mengajukan ke pengadilan para tertuduh yang jelas kesala!Ln dan tuntutan pidananya. I Bagian ketiga, penjelasan mengenai wewenang Presiden membentuk pLradilan ARSIP DPR RI terorisme hal ini apabila dianggap perlu. Bagian keempat, penjelasan-penjelasan lain yang bersangkutan dengan maksud tujuan dan kekhususan RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorismc scbagai kejahatan yang serupa dengan pelanggaran HAM berat. Kesimpulan. Untuk menyusun RUU tentang pemberantasan tindak pidana tcrorismc pcrlu dibuat terlebih dahulu akademik paper yang berisi : a. b. c. uraian mengenai hal-hal bersangkutan dengan terorisme, uraian mengenai ada 4 langkah pemberantasan tindak pidana terorismc. uraian mengenai penjelasan tentang kekhususan RUU tentang pcmbe~·:.mtasan tindak pidana terorisme. \
Kedua, terorisme merupakan kejahatan yang menurut pendapat kan~i dapat disamakan dengan pelanggaran HAM berat. Demikian bapak pimpinan sidang yang kami hormati sekedar pendapat dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya. 1 Terima kasih. KETUA: I Terima kasih Pak Soedibyo. Saya kira saya tidak perlu mengomentari karena kita semuajuga punya tpksnya, I jadi kita semua sudah mendengarkan mungkin kita bisa langsung saja untuk berdialog dan saya silakan saudara-saudara yang akan menanggapi Bu Astrid, Pak Yasril. Trimedia. Baik kita mulai dari Bu Astrid, silakan bu. ASTRID S. SUSANTO : I T erin:a l~asih h~pak ketua si"da~1g. Saya mgm bertanya bapak, keberhas1lan yang telah d1capai dalam penapgkapan sekian orang saya kira memang come to the credit dari polisi dan intelegen. Tetapi saya i11akin lama makin ngeri maksudnya pembongkaran kan masih te1jadi terus belu1i1 semua te11angkap, mengapa koq seakan-akan katakanlah terutama dengan earn Ah lmron barusan ini dimuka TV, menjelaskan kemahirannya dan seterusnya-dan setcru!snya ya awal-awal sih okey ya, juga Amrozi dan seterusnya, tapi apakah justru publication dan public city yang begini banyak tidak akan menyukarkan justru, dan apakah j uka tidak bersifat peradilan sebelum peradilan. . . . I . l Jadi di satu pihak menyukarkan peke1jaan intelegens dan pcnyelidik:. n untuk membongkar, dan kedua adalah menyukarkan katakanlah peradilan juga. karena apa yang mereka katakana dimuka TV, kan masih harus dilihat lagi kembali dinilai lkembali disidik kembali. Nah kalau sudah di tivikan dan sudah sampai ke masyarakat. apicame is public good, good artinya barang public, milik public. Sehingga kalau um1iamanya
keputusan dari peradilan itu agak berbe~a, nah ini lalu bisa mengakibatkan permasalahan atau bahwa seandainya umpamanya nanti di dalam pengadilan akan dibantah apa yang pernah dikatakan dimuka TV itu kan ak.an membingungkan. Bagaimana kira-kira menurut bapak mengenai public city ini apakah tidak terlalu banyak, apa pcrlu, kalau perlu apa political motifnya dan seterusnya. Terima kasih banyak. ARSIP DPR RI KETUA: Silakan Pak Y asril. YASRILAB: Terima k.asih bapak pimpinan. Bapak-ibu sekalian yang kami hormati. Yang terhorma bapak Jenderal Soedibyo, selamat siang pale Hanya satu poin yang ingin kami Tanya, karena informasi yang dibcrikan okh pihak BIN, dan dulu BAKIN untuk sementara kalangan itu pak itu menjadi suatu ha! yang menakutkan. Karena ada trauma mungkin seperti wak.tu yang lalu, untuk langsung orang itu ditangkap atau dilakukan penyekapan a.tau hilang dan lain sebaginya hanya gara-gara berbeda a.tau berivalitas di dalam bidang politik. dan bahkan ada yang soal-soal pribadi. Walaupun sekarang perkembangannya sudah berubah, tetapi s1111smc dari informasi yang diberikan oleh BIN yang sekarang namanya ini masih s<~ia te1:jadi. Ba.bk.an di ruang pansus ini pun oleh pembicara yang sebelumnya, walaupun kami sendiri waktu itu berfikir bahwa informasi yang diberikan oleh intelegen itu apa pun kan harus kita analisa yang nantinya justru kepada yang bersangk.utan nanti, itu bisa oleh hakim diteliti atau kalau disetujui dilegalisir, baru bisa digunak.an di dalam pcngadilan tapi kalau tidak. informasi itu bisa diabaikan begitu saja. Terhadap k.eadaan yagn sesungguhnya, bagaimana pak sckarang ini apakah benar-benar reformasi yang ada itu betul-betul ak.urat membuat aparat keamanan bahkan pemerintah dapat bertindak secara tepat dan benar a.tau justru sinisme masyarakat itu sek.arang memang rna._sih bisa vali_d," s~bab satu contoh terakhir dari kami terse bar clan terberitak.an bahwa BIN. itu pemberi informasi ada tok.oh oposisi 4 orang katanya yang menunggangi mahasiswa dan justru yang menggerakkan para pengunjuk rasa yang akan anti terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Apa benar demikian, ini saja pak dari sisi ini dulu sementara yang ingin diketahui dari bapak yang kami kenal juga berfikir luas clan juga punya tulisan-tulisan yang sangat baik untuk kita pelajari. ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak bersedia hadir untuk menyumbangkan pikiran disini, ini yang justru kami butuhkan demi obyektifitas dari penanganan atau pembahasan masalah ini. Dan akhirnya pak saya pribadi clan saya kira semua diantara kita Terima kasih bapak pimpinan. KETUA: Ya terima kasih. Pembicara yang ketiga saya persilakan Pak Trirnedia Panjaitan. B
TREMEDIA PANJAITAN: I Terima kasih pimpinan. Pak Soedibyo yang saya ho~mati dan kawan-kawan pansus. Mungkin singkat-singkat ARSIP DPR RI Jertama seandainya dari keterangan yang bapak paparkan tadi, kita belum bisa mcr1angkap secara utuh apa yang dimaksud de1~gan terorisme, mungkin bisa bapak mcmbantu kita untuk bisa merumuskan pengertian ~erorisme itu, itu yang pertama. jSaja pak, .ada beberapa pertanyaan. Kedua, walaupun makalahi bapak belum kami baca, tapi dari kctcrang.m lisan bapak tadi, bapak katakana bahwa terorisme sama dengan pelanggarn HAM bcrL1l. Saya juga ingin tahu bapak bisa menyimpulkan itu setelah bapak bisa mcngarnbil kcsimpulan mungkin mengenai tcrorisme. I Ketiga, mengenai laporan BIN, walaupun kata Pak Yasril betul kalau kita lihat pasal 26 ayat 2 itujelas bahwa /laporan BIN itujuga sebagai bukti pcrmula~n harus dilegalisasi oleh ketua atau wakil ketua pengakilan negeri. Jadi memang tidak bisa semata-mata diterima begitu kemuCiian itu dijadikan sebagai bukti pennulaanJ Kctiga pak kalau kita baca pasal 6, ini mefoang saya piker juga yang membuat kcccn~asan di bebcrapa masyarakat. I ~ Saya coba bacakan sedikit saja, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancanpn kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara melua~. Kalau atau kesananya itu saya piker tidJ1k pcrlu karena sudah jelas, ini rasa takut in~ kan dan suasana terror ini kan agak luas tffsirnya pale Huru-hara pertandingan sepak bola apa bisa habis pertandingan scpak bola ker.nudian ada huru-har·a. itu ?is~ .di .. !kataka.n suasan terr~r, kan biasa k~lau Pe·ril·ij~i atau PSMS atau Bandung kalah 1tu Jalanan d1 seputar Sudirman dan mobil-mobil seputar Sudirman itu ketakutan,.Persebaya misalnya. Jadi suasana ini rasa tak~t ini bagaimana bapak melihatnya dan sd enarnya juga sekarang kine1ja BIN pak, kine1ja Intelegen, kine1ja Tentara karena di clalam masyarakat sampai saat ini masih bersikap skeptis terhadap tentara dan sisa i1itdegcn. Sebcnarnya ini yang !_11engganjar, _Js~_andainya masyarakat sudah paham ada t·eposisi. ada paradigma barn -di dalam Tentara bahwa tidak akan ada lagi pen.icfnputan penjemputan yang dilakukan pihal< intelegen bukan dilakukan pihak kepolisiun. saya piker masyarakat bisa menerima secara arif UU pemberantasan tindak pidana t~rorisme ini pale 1 Terima kasih pimpinan, itu ~aja. KETUA: Pak Sembiring saya persilakan. RK SEMBIRING : Terima kasih saudara pimpinan. Pertama sebagaimana sudah diajuk~n juga disarankan oleh saudara Trimedia lf <rnjaitan tadi saya mendukung kesimpulan' yang dibawa oleh Pak Dibyo disini bahwa pcrlu
---~------------------ ! i I lebih <lulu akademik paJer, setidak-tidaknya mengenai hal-hal yang dibuat bersangkutan dengan terorisme dan 4 langkah pemberantasan tindak piclana terorisme itu supaya kita semua mempunyail kerangka berfikir yang jelas clan mempunyai bayangan apa dan bagaimana semuai itu. Tenttmya ini Pak Dibyo, mohon pimpinan bisa mengambil sikap nanti atau mem;berikan pertimbangan. ARSIP DPR RI Yang kedua, dalam paparan ];1>ak Dibyo disini tentang tahap publicity ini yang k.emudian dilanjuti dengan pembaha:san teroris itu bila dinas intelcgen. Kalau eara berfikir ini kita terima tentu lalu kita dipihak yang lain juga harus mcnanyakan dimana letaknya atau fungsinya kepolisian Rjr, dalam hal ini apakah memang ada mvong apa tidak. Beberapa hari yang lalu k.ebetulan saya secara singkat sckali berdialog dengan Kapolri Da'I Bachtiar beliau yang n~emulai, beliau bilang Pak 1-lendro tanya saya, ini intelegen kita ini bagaiman pak, Pak Hendro tanya sama saya begitu, katanya. 1 ' Lho saya jawab, lho saya ini /kan dari segi hukumnya pak, begitu polisi bilang ya karena waktu saya singkat nggal~ sempat elobrasi saya. Jadi ini pun Pak Dibyo barangkali bias menjelaskan kepad~ kita lebih lanjut tetapi juga ini sebagian juga merupakan saran saya k.epada pansus untuk nanti dalam RUU ini jelas-jelas kita sebutkan disitu mana yang menjadi fungsinya di negeri intelegen dan rnana yang menjadi fungsinya k.epolisian RI. Sekian terima kasih saudara ~impinan. KETUA: Saya pembicara ke lima Pak Freddy Tandayu. FREDDY TANDA YU. Terima kasih pimpinan atas vyaktunya. Dan kepada Pak Dibyo yang telah hadir menjadi narasumber kita pada sore ini saya sampaikan banyak terima kabh, karena dengan paparan beliau ini memberi masukan yang sangat baik. Bagi kami dalam menghadapi proses penyusunan UU terorisme yang sekarang akan dimulai ditangani. Dalam paparan ini kalau saya tidk salah menangkap bahwa tenor ada yang berupa kegiatan spionase ada juga yang berupa perang urat syaraf. ·- _. . . itu ada juga yang menyangkut pidana lalu ada juga yang mungkin berlatar belakang politik. Pertanyaannya apakah terorisme yang berlatar belakang politik pun · terdapat dikategotikan clalam kedua bagian yang bapak sebutkan itu. Selanjutnya memang disini disebut bahwa cliperlukan kekebalan hokum terclapat aparat int~legen. Lalu dalam kejahatan atau ,akibat kegiatan Kami melihat bahwa ada juga pernyataan bahwa apa basil intelegen ini lebih bisa dijadikan bahan untuk pengejaran hokum. Apa memang belum ada UU-nya ini sehingga dapat dikatakan data yang dari intelegen itu tidak bisa menjadi bahan untuk pengejaran hokum terhadap kesalal~an-kesalahan itu. Sehingga dicantumkan perlu acla kekebalan hokum atau ada hal-hal, lain sehingga disebutkan bahwa diperlukan ada kekebalan hokum terhadap para intelegen, itu saja. T erima kasih. iO.
,, KETUA: Silakan selanjutnya Pak Finnan Djaya. ARSIP DPR RI ' . FIRMANDJAYA: . .
.. I Siang Pak Dibyo, dan Ibu-bapak sekahan dan Pak Rusd1 p1111p111an ya1flg ka1111 hormati. Ada beberapa hal yang akan kah1i pertanyakan di dalam diskusi +· yang pertama mungkin kan ada teks ya, belum ada ilaborasi yang dalam dari Pak Dilbyo soal tadi peran intelegen dalam konteks ,kejahatan terorisme ini, jadi mungkin nan ti bisa di erlaborasi lagi. Kemudian yang. kedua sebenarnya bukan juga kita menafsitkan ata~1 under estemet atau juga tidak lantas negatif terhadap laporan intelegen. Tetapi mcmang ini harus dikritisi harus dikoreksi betul supaya tujuan utama kita untuk mJncegah. memeriksa, mengatasi terorisme itu benar-benar tercapai sedemikian rupJ Nah men:m:g ada s~jumlah yan~ meny~mpai~~n bahw~ apakah informasi intclegc/1 dal<.:n'. hal 1111 BIN, 1tu ha1'us diregulas1kan 1111 atau tidak, apakah memang selama 1111 kepolisian tidak menggunakan informasi intelegen BIN walaupun belum di1r1asukan dalam UU misalnya. Nah ini kenapa harus sampai dimasukan itu, ini sebenarnya apakah menurut pandangan kami ya ini sampai dimasukan ini kenapa pak kira-kira, tcntu / ini acla konsekuensi kalau dimasukan ini p,ersoalannya. Apakah ini bisa digunakai'l auau tidak walaupun menurut kami, kami jug41. tanyakan ini waktu beberapa yang lalu. t~\pi kami ulangi lagi supaya tidak disalah mengerti bahwa tentu juga ini bisa tidak digunakan kalau tidak memenuhi indikasi yarig kuat bahwa ini sesuatu yang bisa dikcmbangkan bisa ditumbuhkan. Memang kalau di dalam konsep penegakan hokum maka lembaga intekgcn itu kan ekstra yudicial, tetapi mm~gkin karena ini pelanggaran HAM atau l~cjahatan terorisme ini memang waktu kami1 juga bahas UU pe1mgadilan HAM itu se1~1pat kita kategori sebenarnya waktu itu bahwa juga terorisme dikategorikan sebagai pcl~\nggaran HAM berat kan sayq_ kebetulan _b1~suk pansus. Nah k.alau ini masuk [la! u apa konsekuensi kalau tid-ak digunakah dalam kaitan bahwa ini bukan lembaga i yudicial sedemikian rupa. Lalu' bagaimana: itu konsekuensinnya dengan upaya-upaya sebclum diadakan itu penyelidikan. T erima kasih; KETUA: Baik terima kasih, silakan. ANGGOTA: Saya hormati Pak Dibyo dan teman-teman sekalian. Dua pertanyaan pak, dari s~gi istilah atau bahasa. Saya masih bingunl.!. apakah mana yang lebih tepat, pemberant4san tindak pidana terror atau pemberanlas~\n tinclak pidana terorisme. Yang saya pahami isme itu kan paham, jadi paham itu tidak bisa i .
dipidana, yang bisa dipidana dari segli hokum perbttatannya itu. Saya kira ini istilab sederhana tapi saya kira konsekuensinya panjang sebab kalau ini misalnya tcrorisrnc sebagai paham itu bisa dipidana itu isme-isme yang lain bisa dijadikan tinclak pidana. Mungkin tindak pidana sosialisme, ti11dak pidana komunisme atau liberalismc, tinclak pidana kapitalisme dan seterusnya. ARSIP DPR RI Yang kedua dalam praktek modern sekarang ini mana yang kbih cfektif kenyataan pengalaman negara-negara di dalam pemberantasan tindak piclana terror. Tadi pendekatan politik tentu pendek.atan politik adalah k.ebijakan negara schingga tidak muncul kelompok-kelompok atau elemen-elemen yang menirnbulkan kcgiatan yang nekat. Selalu saya kira terorisme itu reaksi dari kondisi yang sangat meninclas. kalau logika orang wajar saya kira agak susah untuk dia melakuk.an yang luar biasa itu. Yang kedua dengan intelegen perkiraan-perk.iraan dini, yang ketiga dengan hokum. Kewenangan k.husus untuk melakukan tindakan khusus untuk. melakukan pdacakan atau penyelidikan dan pen.yelesaian militer. Saya melihat k.alau kasus misalnya kasus yang dituduhk.an Amerika dalam kasus 11 September, ternyata penyeksaiannya militcr k.alau asumsi Amerika adalah bahwa Osama bin Laden itu adalah otaknya. ternyata militer tindak.annya. Dan jawabkan. bisa dipertanggung jawabk.an karena dia untuk mencari satu orang atau kelompok tertentu dia hancur sebuah. negara itu yang namanya Afghanistan. Jadi saya mcngilustrnsikan terorisme itu sepe1ti semut masuk. kuping gajahnya Amerika, kira-kira begitt1. Dia bagaimana menghadapinya itu, yang saya kira sampai sekarang Amerika itu tindakan militer lebih dominan dari pada tindakan hokum. itu dari segi moral · belum tentu dipertanggung Tindak.an hokum yang dituduhkan dalarn proses pengadilan sampai hari ini kita belum melihat m€reka yang ditangkap itu. Jadi dengan k.ata lain pertanyaan yang kedua ini, seberapa jauh pendekatan hokum itu efektif untuk melak.ukan peperangan atau pemberantasan terhadap tindak pidana terror. Saya k.ira aspek hokum itu ialah aspek. proses penyelidikannya dan aspek pidananya itu yang menonjol. Saya kira itu pak, terima kasih.
KETUA: · Baik, saya kira sudah 7 orang yang bertanya atau menyatakan tanggapannya. sampai sekarang Pak Maulani nah supaya itu kita berikan waktu yang se!uas-luasnya pada Pak Dibyo untuk menjawab pertanyaan atau pun komentar terhadap yang dikemukakan tadi. Saya silakan pak. SOEDIBYO: Terima kasih saudara pimpinan. Saya sudah mencatat berbagai pertanyaan dan pertanyaan ini tentu sangat sulit saya jawab k.arena ada berbagai ha! y~ng berada pada wewenang instansi resmi yang bersangkutan seperti BIN, Kepolisian dan sebagainya. 12.
.. I Sedangkan status kami dataµg atau hadir dalam rapat ini lebih bcrsifat pribadi, meskipun karena penugasan pada ~nasa lampau ada sisa pengetahuan yang 1pungkin bisa merasa saya sumbangkan pada forum ini. Oleh karena itu kalau pun 1dnti saya mencoba mengomentari berbagai : pertanyaan yang diajukan dan itu bera~a pada wewenang instansi tersendiri untuk :menjelaskan mudah-mudahan jawaban scadanya itu memadailah untuk sebagai satu forum dialog di dalamrapat ini. ARSIP DPR RI lbu Astrid khususnya memp>ersoalkan mengenai publikasi yang berlcbihan dari pcnanganan para pclaku bom di Dtjnpasar Bali. Pcrtama komentnr saya pribadi lx:gini. I tu sangat saya ingin menggunakan referensi penanganan gerakmt G 30 September. jelas kompartemenisasi fungsi-fungsi di dalam proses sampai seseorang yang /tcrtuduh terlibat G 30 S itu diadili.
' Jadi pada tingkat pe1iamai ym1g dilakukan Kopkamtip pada saat itm adalah pertama membongkar jaringan, apakah ada gerakan G 30 S/ PKI yang masib tc1:jadi jaringan. ltu dilakukan oleh Satgas intel Kopkm11tib dan untuk itu SatJas lntd Kopkamtib mempunyai wewenang/ yang cukup luas untuk menangkap. 111eme1[iksa clan i~enahai: dengan tujua.n .m~mbongkar. Setel~ dapat d~simpulkan sesu.a~u. kar,us yang d1tangm:1 maka kasus im ~1~erusk~n kep~da Tun Pem~nksa P~sat. Jad1 1111 s9betul~1ya adalah tun sebelum peny1d1k, seb;:ib clan perpu nant1 akan d1serahkan kepadla od1tur jenderal sclanjutnya prosyusditia k~pada pengadilan. Apakah yang dilakukan sekarang terhadap kasus Bali ini, menurut say~1 acla dua fungsi yang sekaligus ditangani yaitu membongkar jaringan itu sendiri, dan sekaligus memproses prosyusditia dari orang-orang yang ditangkap, ini yang saya liha/t. Tcntu menurut keyakinan saya ada ke1jasama yang baik antara intelegen dalam hal ini BlN. . dengan Kepolisian. . / Sehingga proses pembongkarm1 itu, sekaligus juga dilakukan untllk proses proyusditianya. Dalam proses sep.· erti itulah ada hal-hal karena pesatnya kollmunikasi pada saat ini, tidak mungkin ada sesuatu kejadian yang tidal<. disiarkan sehingga kepolisian merasa perlu untuk 1nenjelaskan agar bagi masyarakat itu jelas duduk persoalannya. Kira-kira intinya d~mikian bahwa di dalam proses itu ada Jcicbihan kelebihan porsi itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi saya sangat pasti bahwa Repolisian mempunyai pertimba~1gan mengap_a)i.al-hal seperti itu disiarkan, ini jawaban slaya. .ladi kami selalu berasumsi setiap pej<;lbat mempunyai pertimbangan mengapa dib berbuat seperti itu atau melakukan sepe1ii itu tentu ada argumennya. ' ~ Kemudian pertanyaan P~k Yasril, mengenai akurasi dari laporan intekgen. dan apakah laporan intelegen itu bisa digunakan untuk suatu penindakan. Unuuk proses pengadilan sepertinya sudah ada satu penge1iim1 bahwa sepanjang kepala p)lengadilan memberikan legalisasi untuk bisa digunakan~ bisa digunakan. Tapi sebetu1nya yang lebih penting ladi adalah laporan intelegen untuk tindakan awal, buh:in untuk pengadilan. Sebab laporan intelegen kalau menunggu buktinya apa, itu bisa terlambat bisa kecolongan. • Jadi pada niasa-masa yang silmn keuntungan dari intelegen adalah bdeger Kopkamtib pada waktu itu denga~1 kewenangan-kewenangan kepolisiL111nya. / Schingga begitu intelegen mencium melihat sesuatu melihat mozaik saja wah ini bayaijgan orang lagi merunduk itu bisa langsung ~itangkap tanpa hams dibuktikan bahwa bayangan itu i3
I I bayangan orang atau bukan bayangai1 orang. Tapi sekarang ini seperti ada keharusan buktikan dulu kalau itu bayangan oratlg baru bisa ditangkap. lni bisa sangat terlainbat dan *emudian te1jadi sesuatu. Jadi menurut saya yang penting ini adalah laporan intelegen ~ang bisa diterima untuk suatu penindakan awal. Nah inilah oleh karena itu tadi saya: mengajukan pemikirai1 untuk pada kasus-kasus te1tentu pada situasi te1ientu dinas iri.telegen itu seperti diberi kewenangan kepolisian mungkin terbatas atau sementara. Sdhingga data intelegen yang dirniliki ticlak musfro. tidak berguna. Jadi menurut saya laporan intelegen dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan pcngadilan saja malah, menurut saya yang penting itu justru untuk penindakan awal untuk tidak terlamb~t. Barai1gkali begitu jawaban kami. ARSIP DPR RI Kemudian dari Pak Trimedia Panjaitan, barangkali dari beberapa pertanyaan yang diajukan yang menonjol adala.+1 pe1ianyaai1 atau kecurigaan Tentara dan Dinas lntclegcn sekarang ini sudah jujur apa belum, barangkali saya sebagai Purnawiraan akan berani mengatakan mereka itu sudah jujur-jujur benar. Jadi mereka sudah tidak ingin berbuat kesalahan-kesalahan barangkali itu kesalahan atau hal-hal yang dianggap salah sepe1ii pada masa-masa yang ,silam. Sepai1jang saya berbicara dengan teman teman yang masih aktif di TNI maupun di Dinas Intelegen mereka sama sekal i tidak mempunyai kesan kami tidak ada keinginan menyalahgunakan dari fungsi yang atau wewenang yang diberikan kepada mereka. Jadi justru ini yang penting barangkali sangat penting untuk saat ini rnemulai memberikan kepercayaan yang benqr-benar TNI, pada militer dan pada unsurc-unsur pengamanan yang lain sehingga hal-ral yang memang diperlukan itu bisa kita berikan. Artinya tidak usah ragu-ragu katak'tlnlah memberikan kewenangan kepolisian secara terbatas kepada dinas intelegen s<rsuai dengan kebutuhan, yang penting itu acla mekanisme kontrol. Pada saat ada penyalahgunaan segera dapat diketahui clan dicabut atau ditindak. . Yang berikut dari Pak Sembidng. ANGGOTA: Interupsi pinwjnan. Sebelum dilanjutkan, seanda:inya saya boleh ngomong pak ketua. maksuclnya pak sampai saat ini niasyarakat itu ya BIN salah satu dari fongsi intelegen. Walaupun di UU di rancangan ini jelas-jelas dikatakal1 BIN. Perfonnance BIN ini untuk sckarang ini saja juga kurang baik dimata 'publik. Sampai yai1g terakhir dia mensinyalir beberapa nama orang juga· dirasakan oleh masyarakat juga tanpa melalui suatu proses penelitian atau fakta yang sesunggµlmya. Bagaimana kita memberikan kewenangan yang lebih besar lagi kepada BIN, sydangkal1 potret BIN hari ini, ini menurut saya clan juga mungkin menurut masyarakat 1kurang begitu baik pak, jadi saya pikir apa yang bapak terangkan dengan kondisi hari ini koq masih berbeda, itu saja pimpinan. T erima kasih. SOEDIBYO: Saya tidak ingin masuk pada! masalah kasusnya tapi sepanjang saya baca dalam surat kabar ada kebocoran-kebocoral1 informasi yang sebetulnya tidak climasukkan 11.
.• sebagai konsumsi umum. Ini yang saya tangkap sehingga BIN memang dinas f rahasia, jadi memang segala sesuatu yang dilakukan adalah penuh kerahasiaan dan ada hal-hal yang seharusnya memang beluh1 ini kekeliruannya. l ini lxr .. mgkali terekspos sudah terekspos, barang!Lli
ARSIP DPR RI Sehingga intinya adalah bukan karena BIN berbohong menjadi jelc\·. tctapi karcna te1jadinya kebocoran informasi yang seharusnya tidak perlu dikcta~rui olch masyarakat artinya untuk kalangan terbatas. Seperti rapat siang klasifikasinya juga terbatas, artinyCJ. tidak untuk publikasi umum, mengenai nrntcrinya karena tidak seluruh materi sudah bisa disiarkan pada masyarakat karcna sifatnta masih suatu diskusi wacana-wacana yang dikembangkan. Wacana-wacana ini kalau beg.itu saja muncul dalam masyarakat memang kadang-kadang persepsinya mc1~j,lli tidak tepat. Saya bukan berbicara mengenai iven peristiwanya barangkali mcnrn11g tidak menjadi masalah tetapi apakah substansi yang kita jadikan wacana sore ini suclah pcrlu atau sudah ini yang kadang-kadang pei·Ju kita pertimbangkan. Tapi saya tidak ingin memperpaqjang mengenai masalah BIN lnungkin nanti ada waktu khusus dengan Pak Hendro bisa dipe11anyakan. tepat untuk dipublikasikan, Saya ingin menyingkat saj,a memberikan tanggapan terhadap pernyafaan clan pertanyaan Pak Sembiring, mengenai akademik paper ya maksudnya inilah pahanya, tentunya di departemen yang membuat konsep RUU ini akan cukup ban yak/ staf ahli yang bisa menyelesaikan sebelum kembali ke DPR lagi. Jadi ungkapan mcngenai akademik paper lebih banyak mei1gingatkan saja sebaiknya setiap UU itu dlidahului dengan akademik paper supaya wacana yang ada lengkap komprehensi[ tt1dak ada unsure-unsur yang ketinggalan. Kemudian mengenai hubungan intelegen dan kepolisian, saya kira s 'pcrtinya lmcar itu tidak ada masalah. Memang bahwa disana-sini te1jadi proses yang tidak 1 karena yang ditangani sesuatu yang serba berklasifikasi terbatas konvensial atau rahasia, sehingga mungkin pada tingkat Kapolri atau Kabakin atau Kabin sdya yak.in tidak ada masalah. Semua informasi yang dimiliki BIN;pasti diketahui Kapolt/i clan apa yang dilakukan Kapolri diketahui ]3IN. ....... · 1 I Tapi pada level dibawah itu mungkin ada kompartemenisasi yang mcmang te1jadi sehingga seolah-olal.1 antara .. yang dilakukan BIN d. engan Polri mungki1J, ini tidak sinkron atau te1jadi semacam tumpang tindih itu mungkin bisa saja te1:jadi. rapi saya yakin kulturnya itu sudah kultur ingin bekerjasama tidak ingin kultur bcrivalitas atau ingin sukses sendiri, ini yang saya tangkap. Sebab masing-masing tahu ini /1x~rsoalan besar yang tidak bisa diselesaikan sendirin semua sudah sadar itu dan kuncinya hanya satu kerjasama dan kesediaan untuk berkoordinasi. Ini yang saya kesa~~kan Pak Sembiring. I Setiap pejabat yang saya: temua begitu, tidak ada keinginan instaiLku bisa menyelesaikan sendiri ego kelihatannya sudah mulai ditinggalkan. Maaf kalau saya salah sebut Pak Freddy Tandayu. Ini mengenai jadi saya tadi di dalam naskah ingin menggambark'"m balrwa sebetulnya i11asalah terorisme mungkin tidak sesuatu masalah yang berc!d·i si..:ndiri. 1.5"
I intinya begitu. Sehingga kalau seseo+·ang ketangkap basah, merobohkan satu gedung nah itu jangan kamu telah merusak bangunan. Tapi yang ingin saya gambarkan adalah kamu itu merusak dengan tujuan apa sebetulnya, jadi ada motivasi yang harus kita pertimbangkan di dalam memberikan ancaman pidana, ini intinya. ARSIP DPR RI Nah di dalam naskah tidak ~aya sebut tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk menindak satu perkara itu sebetulnya ada beberapa perangkat hokum yang bias saja dikaitkan atau digunakan. Misalnya UU anti subversi juga ada, ada lagi UU yang menyangkut keamanan itu. Jadi' ada.berbagai UU yang bersangkutan atau berada di dalarn lingkup pengamanan atau keamanan itu akan kait mengkait, UU mengcnai keaciaan darurat misalnya. Jadi tentu ada pasal-pasal yang bisa dikaitkan, jadi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa dalarn masalah terodsme ini jangan melihat terorisme sebagai satu aktivitas yang bersifat secara lahir tedihat tetapi perlu kita lihat apa sebetulnya motivasi yang ada dibelakangnya dan itu digll!nakan sebagai bahan untuk ancaman pidana yang dikenakan kepada yang bersangkutan:. Mengenai Pak Firman Djaya yang mencoba, mungkin pertanyaannya bagaimana elaborasi dari naskah ya1~g saya sampaikan. lntinya naskah itu saya coba susun ketika saya membaca rancangan itu saya melihat bahwa arah dari pasal-pasal yang ada di dalam rangkaian itu kebanyakan diarahkan kepada tuntutan di pengadilan. Sedangkan masalah-masalah hU:kumryang diperlukan untuk mendukung atau berkaitan dengan kegiatan.:.kegiatan lain ataµ. peristiwa-peristiwa lain yang dalam konteks terorisme itu belum tercakup, ini contoh-corttoh besar tapi saya mengilhami saya tcr1tu juga mengemukakan itu. Jadi ketika te1jadi pemboman WTC di New York, ada wawancara clengan Profesor Yuono Sudarsono kalau tidak salah. Tntinya koq Amerika ternyata begitu rapulmya system pertahanannya, Profesor Yuwono Sudarsono menyatakan ya bagaimana pun memang ada kelemahan atau kekurangan dari system yang ada. karena misalnya pesawa:t yang dicurigai akan menabrak itu diketahui pesawat sipil. maka keberanian dari pertahanan udara u(ntuk menembak pesawat sipil itu mcnjadi hilang. karena itu pesawat sipil, nah ini contohnya.
. . Jadi maksud saya itulah iklim seperti itu apa tidak bisa kita bawa dalam RUU ini jangan sampai ada aparatur kita yang ragu-ragu, karena wah itu diluar ini 'vVC\,venang kita untuk menindak. Ada contoh kecil, pernah ada satu gedung bes<lr terbakar di Thamrim, di tingkat berapa, Blanwi.1· tidak bisa masuk tidak bisa naik kare1w adu pintu besi yang kuncii1ya tidak jelas siapa yang membawa. Waktu itu tidak ada yang bcrani membongkar, wah tidak berani pak siapa yang tanggung jawab, jadi siapa yang tanggungjawab disini. Jadi disini adalah masalah hokum yang tidak melinclungi kepada petugas keamanan untuk menjebol pintu itu inisalnya.
ARSIP DPR RI Interupsi. Jadi ada yang menarik sebetulnya dari jawaban bapak tadi walaupun ditanggapi kepada penanya yang sebelumnya tapi terkait dengan pertanyaan saya yang kcdua, nah disini kan lembaga ekstra yudicial ya di dalam systen1. penegakan hokum, itu jel<.1s dulu, nah tadi ada tanggapan dari bapak sebaiknya dalam rangka pencegahan ada tindakan polisionil, tadi kan ada itu tindakfln kepolisian yang diberikan kepada badan/ intdegcn dalam rangka perlindungan dan pelayanan kepada public. Nah pertanyaan kami adalah dan sorotan kami tindak pidana kejahatan terorisme itu tetap tindak pidana itu pak, bahwa dia kejahatan merusak iya, kalau dia tindak pidana biasa walaupun kejahatan luar biasa tapi dia tetap kategori tinclak pidana maka harus diletakkan .dalam system penegakan hokum reguler balnL1 fungsi kepolisian itu tetap dilakukan oleh kepolisian supaya tidak merusak system clan ticlak mendistorsi system penegakan hukum. Lagi-lagi nanti kan ada kecurigaan public itu lho pak, tadi teman-tfman satu orang paling tidak menyampaikan itu, bagaimana kita merumuskan ini mdltakkan ini sa1a kurang sepakat kalau fungsi polisionil itu diletakan kepada ~IN 1fenangkap 1111salnya menahan dan seterusnya, memang bagus luhur dan muha clalam rangka supaya cemat ini lh<?_,. tapi ini k~n .mendistorsi semua konstruksi semua hbkum kita sebab tindak pidana terorisme iya tetap tindak pidana walaupun k.ejahatanny1/ 1uar biasa extrodunery crying; I Jadi justru itu yang ingiri saya tanyakan pertanyaan kedua itu, kaiaJ1 itu maka saya kira mendistorsi semua system penegakan hokum kita saya kira inifwmasinya bagus sampai cepat penerapan tetap nah sekarang kita jewer institusi rcgul1J:r itu yang lamban dan seterusnya itu. · Tapi juga institusi reguler harus benar-bentir tcrbuka terhadap BIN juga tetapi secara p.'. roporsional ada fla. t masing-masing itu, te~api jangan dibcda-bedakan tetapi kita letakkan dalam system penegakan hokum kalau /kita setuju Pak Wakil dan disitu juga kejahatan yang masuk di dalam pelanggaran HAM sangat banyak itu. itu sebetulnya dikembalikan kepada institusi reguler semua tel<~pi ada tapi bahwa ada laporan lain harus dibukajuga yang dibilang orang nggak. k.ami ypng berhak ini nggak apa-apa dibuka laporan dari ini kira-kira konstrl.1ksi pemikiran kamli. T erima kasih pak. 1.1-
SOEDIBYO: Kalau kami berfikirnya begini, jadi bukan saya ingin mengatakan saya _1u_1ur tetapi berfikir dati be1iolak dari semua itu han.is bersikap jujur. Jadi yang penting itu ada mekanisme controlnya. Jadi seperti perijinan diberikan kepada sesuatu pihak tetapi ada alat control untuk melihat apakah ijin yang diberikan disalah gunakan atau tidak sehingga pada saat penyalahgunaan 111'!-ka ijin itu segerajadi ada semacam get out. ARSIP DPR RI Masalahnya bagaimana pola fi~ir ini menuangkan di dalam rumusan pasal-pasal sehingga bisa dilaksanakan. Barangkali disini adalah seninya. .ladi misalnya ada kewenangan menangkap seorang hanya apabila surat itu ditanda tangani okh scorang pejabat. Tapi pejabat ini kan tidak selalu ada di kantor, tapi dia mempunyai scorang pembantu yagn snngat dipercaya. · lni ada sepuluh surat penangkapan suclah saya tekcn tinggal tulis namanya, siapa yang ingin ditangkap bisa ditangkap. Saya tidak bcrada di kantor bisa digunakan se waktu-waktu bila diperlukan. saya yak.in pimpinan yang mendelegasikan itn tadi mempunyai alat control ada penyalah gunakan atau tidak atau sudah didasarkan kepada suatu kep~rcayaan, oleh karena itu tadi saya katakan kita harus mulai menimbulkan kembali rasa percaya kepada aparatur keamanan kita apakah itu yang berada di TNI di Polri atau pun di Dinas Intelegen. lni kan masalahnya masaiah kejujuran, Jadi ada pertanggungan jawab, ada perlindungan hokum bagi scorang petugas untuk melakukan sesuatu karena dianggap tindakan merusak itu diperlukan pada saat . itu. Nah iklim inilah yang ingin saya bawa ke dalam pembahasan m.engenai RUU ini. jadi ini juga sekaligus menjawab apa sebetulnya ilustrasi yang ingin saya gambarkan. Jadi pada saat saya membaca rancangan itu RUU ini arahnya lebih pacla tuntutan pidana dan sebagainya, tapi pada perlindungan hokum bagi kepentingan.,.kcpcntingan lain itu belum ada. Nah apakah t.idak sebaiknya dalam satu UU yang scbaiknya komprehensip ini hal-hal sepe1ii itu terkandung di dalamnya. lni barangkali ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Sangat baik apabila kepercayaan itu disertai dcngan mekanisme kontrol sehingga akan te1jadi istilah MPR eek and balance-nya yang tcrus menerus bisa berfungsi. Saya kira demikian pak. Saya ingin ii1elanjutkan 1n1 ada pertanyaan dari Bapak dari Fraksi Rcfonnasi. Mengenai istilah terorisme kemud~an apakah mencegah terorisme clengan hukum pidana ini menjadi efektif atau tidak.. Barangkali jawabannya kami ada~ah mcngenai istilah tadi adalah yaitu salah satu yang mungkin nanti harus dipecahkan atau dirumuskan oleh pansus tertunya untuk menseragamkan peristilahan atau memberikan pengertian yang seragam mengenai istilah-istilah yang digunakan. Tetapi scpanjang bahasa yang sehari-hari terorisme memang bisa menjadi kata benda bisa menjacli kata sifat tergantung bagaimana penggunaan kata itu. Mengenai tujuan dari UU ~ni secara pidana mencegah memberantas tindak pidana terorisme barangkali aclalah 'satu upaya seperti saya katakan tacli adalah sclain UU ini di negara kita ada berbagai UU yang lain yang tentu fungsinya sama. untuk n1encegah jangan sampai te1jadi kejahatan-kejahatan te1jadi di negara kita. Barangkali demikian pak sementara jawaban kami. iB
KETUA: Baik terima kasih. Masih ada waktu·sampai 20 menit lagi. Saya silakan. ARSIP DPR RI ANGGOTA LAIN : Terima kasih bapak pimpinan. Pcscrta dan Pak Dibyo yang saya hormati. Saya hanya ingin menanya,kan beberapa hal yang mungkin ini bisa ~lijadikan sebagai satu masukan bagi pansus. Sesuai dengan pengalaman dan kinc1:ja yal1g sudah dilakukan kira-kira negara manakah yang paling berhasil dibanyak negara yc.Jng dapat mengatasi atau memberantas terorisme ini, mungkin nanti bisa dijadikan sebaJai bahan kajian untuk kami sedikit dijelaskan pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat bapak tentang UU di Malaysia dalam mengatasi terorisme ini yaitu UU isa kalau tidak salah, dan k.elihatannya lebih akurat dan lebih efektif padahal itU, merupakan UU yang dibuat zaman peritis. fMungkin kajian sejauh mana kira-kira yang bisa disampaikau k~pada kami. I Kemudiau kalau kami melihat tadi yang sudah dipertanyakan oleh reRan-rekan baik Pak Trimedia maupun Pak Sembiring, tentang BIN ini pak yaitu di paslaJ 26 ini. Ini memang disebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. ini dapat digunakan laporan intelegen yang sudah di auditfikasi oleh kepala BIN. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa BIN ini bukan merupakan lembaga yudicial tctapi mungkin ini diperlukan dan memang kenyataannya diperlukan. Untuk menghilangkan apriori dari masyarakat tentang BIN ini mungkin perlu di elaborasi kata-kata ini. Mungkin ada pendapat dari bapak sehingga ini kita 1~~asih bisa kita gunakan tetapi masyarakat tidak apriori terhadap kata-kata BIN, yang pedarna tacli. Yang kedua, masalah BIN, BIN ini kan merupakan satu lcmbaga yanj mungkin nantinya juga akan bisa berubah fungsi dan kedudukannya seperti kemarin d~ilu Bak.in menjadi BIN atau BAIS menjadi BIA atau BIA kembali lagi menjadi BAI~L Apakah tidak sebaiknya diseb'utkan lembaga.·intelegen negara apa pun namanya tet1pi ada di dalam dasar hukumnya. Kemudian yang berikutnya pak kaitannya dengan pasal 6, ini mohon JDenjelasan dari bapak sebagai narasumber dan memberikan pengertian-pengcrtian! Disini memang mungkin ada kekurangm1 kata-kata atau kekurang jelasan kami pak.1 bahwa di dalam pasal 6 ini disebutkan terorisme menggunakan kekerasan atau / ancaman kek.erasan untuk menimbulkan suasana teror. I Suasana teror ini ditimbulkan karena adanya dengan menggunakln scnjata kimia, senjata biologis, radiologi dan seterusnya. Apak.ah senjata lain sepe/rti scnjata api, atau mungkin ancaman non pisik yang menimbulkan satu kegalauan y~ng rnkup besar kekhawatiran masyarakat yang cukup besa.r misalnya dengan adanyai informasi kenaikan BBM yang berapa kali lipat misalnya ini menimbulkan kegclisahan, k.etakutan yang luar biasa. Apakah juga ini bukan dikatakan sebagai bagian ldari tcror.
Mungkin ada beberapa penjelasan y4ng bisa dapat km11i tai1gkap untuk melcngkapi dalam rangka perumusan pembuatan UU ini pak. T erima kasih pak.
ARSIP DPR RI Y ASRIL I TNI POLRI : Yasril pak dari Fraksi TNI Polri pak. Hanya satu saja pak, ingin contoh mungkin dari pak. Di dunia di ncgara manapun mempunyai badan:..badan intelegen pak, yang terkenal kalau Amcrika CIA n)'a, Israer mozart dan segala macam. Ini satu badan yang boleh dikatakan mcnghantam ditelinga bagi tiap negara tersebut, intelegen ditiap negara mempunyai pcran ditiap negara itu. Kami mohon mungkin bapak yang berkecimpung dalam badan intclcgcn ini dari dulu, mohon penjelasan juga n~ungin sedikit pak. Banyak hal yang mungkin dilakukan oleh intelegen-intelegen terutama CIA, Mozart di Israel mungkin dia menghadapi musuh dari lum-, peran intelegen ini dalam memberantas teroris di tiap-tiap Negara lain termasuk mungkin Inggris sekm-ang ini adalah hari-hari di Mandia Utara hari-hari juga terjadi bom. Mungkin peran intelegen mereke seperti apa dan mungkin ada seperti bapak katakan tadi ada perlindungan hokum bagi mereka tersebut. Demikian pak·terima kasih. ANGGOTA: Terima kasih pimpinan. Pak Dibyo yang terhormat, saya mungkin sedikit menambahkan apa yang dikemukakan oleh pembicara terakhir Pak Yasril, kami selalu berdua saling bcrtanya. Pak ini soal intelegen, kan di Indonesia ini ada yang badan intelcgen Negara yang resmi, kemudian juga ada Bais atau Bia itu km1 yang digunakan untuk intclegen terhadap militer saja. Kemudian jugfl ada intelegen dari polisi, kejaksaan clan lain-lain. mestinya departemen luar negeri yang ada kalau CIA itu dibawah departemcn luar neg en. Tetapi pak mungkin yang terjadi salah kaprah sekarang ini tadi ditanyakan saya ingin menambahkan adalah dulu intelegen kita itu dulu mungkin yang diurusi. yang ditangkapi itu tadi pak orang d~lain'negeri sendiri khususnya lawan-lawan politik dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat intelegen diluar itu sudah arahnya ke Negara yang luar semacam teroris apa macanH11acamlah kegiatan di luar negeri sampai operasi ke Negara lain untuk menjajah secara tidak langsung diberbagai bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Kita ini kan selama ini ke dalam, jadi mungkin system mekanismcnya ini apakah sudah berupa apakah belum itu mungkin yang nanti ingin mcnimbulkan kepercayaan masyarakat sepe1ii yang secara sm1gat korek dikatakan olch bapak tadi pentingnya sekarang ini suasana saling kepercayaan dalam rangka bekc1:ja sama clan membangun ke depan untuk bidang pe1iahanan dan keamanan kita. Sekian dari kami terima kasih.
.. ANGGOTA: Cukup ya, saya tambahkan dikit pimpinan. Terima kasih pimpinan. Karena urusan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme ini pcnting pak, dan dalam tahap-tahap awal dari jadual pansus ini yang dipanggil adalah narhsumber. Sepanjang yang saya pahami narasumber ini kan bisa memberikan foodinJ wacana kepada pansus ini sebelum pansus ini masuk ke substansi pasal-pasal yang ad<.~di dalam RU~ ini. ke~1rndian selanjutnya m.ungkin membuat DIM J:?aftar ~nvc1:tarisasi )Vlasal~lh. Jad1 say a fikir karena say a baca-baca paper bapak belum juga k1ta d1bantu Pf ngcrllan terorisme ini, mungkin dengan pe1~galaman bapak yang ada selama ini di intd1egcn bisa memberikan sumban.gsih pemik.iran paling tidak wacana terorisme in1 seperli "/"'· . ARSIP DPR RI Kare1i.a 1111 s1fatnya hal yang elementer pak, sama yang l{Jta dengarkan dan fraksi reformasi tadi juga menanyakan apakah sudah tepat istilah UU pemb~rantasan tindak pidana terorisme, isme itu kan paham. Nah hal-hal yang sifatnya J1cmcntcr begini kan hams diselesaikan dulu pak sebelum kita masuk kepacla substdnsi. Dan kehacliran bapak disini kan memberikan paling tidak masukan pemikiran kcbada kita bahwa kemudian pansus yang beke1ja nanti yaitu betul pak, tapi ada masukan tnformasi pemikiran dari pihak narasumber, itu yang pertama. ' I Yang kedua, saya baca juga di paper bapak setelah saya mend apat dan sebelumnya saya secara lisan mendengarnya, bapak menyan1akan seperti pfrtanyaan saya tadi tindak pidana terorisme ini kepada kategori pelanggaran I-IA !I bcrat. Walaupun di paper bapak tidak · ada disebutkan pelanggaran HAM bcrat. Jangan sampai kita kemudian iyes pak atau terdistosi saya piker, karena kalau kita sudah bicara pelanggaran HAM parameternya berbeda, kemudian nanti peradilannya j ug1 bcrbcda p~. 1 I . Jadi mungkin' ini yang saya ingin kritisi dari paper bapak aplkah kita sependapat dengan ini, supaya ini jangan kemudian bergulir selanjutnya ter+·ismc ini sama dengan pelanggaran HAM.' Seperti dikatakan rekan kami tadi Saudala Firman Dyaya Deli, ini kan tindak pidana dan peradilannya peradilan umum. Kalau pcradi.\an HAM berbeda pak, pelanggaran 'HAM ya peradilannya peradilan HAM. jrndi jangan sampai kita ke depannya ini bias ~arena nara sumber ini membimbing kita mdmberikan infut-infut kepada kita.
-- .· T erima kasih pimpinan. RK. SEMBIRING : unya nara sumber, jadi tentu memberikai~ masukai1 kita tai1ya tapi saya kira kita jangan berargumentasi sama beliau, bukan itu maksudnya. Kita masukan s~tja. bahwa bdiau tadi kan jelas mengatakan men\!11ut pendapat saya perlu ada barangkali difikirkan p~ngadilan ~husus, ~eliau sudah oilang begitu. itu pan~an~annya Pak Dibyo ~an¥ h?1:u~ k1ta hormati sebagai narasumber; nah saya mohon k1ta Jai1gan berargumen~as1 d1sm1 dan beliau juga mengatakan tadi mungkin p~ar hokum yang lebih talm dari I saya. tapi beliau mengatakan pendapat saya begitu. Marilah jadi tidak usah perpanjang itu saya kira nanti kita pertimbangkanlah dalam pansus ini. Ya pimpinan, saya memberikan saran saja saya kira Pak Dibyo nam 1
enjelasan dari, beliau saja pengalaman bdiau bagaimana dan tidak usah berargumentasi karena waktunya juga tidak cukup clan bukan ~~~~~ Jadi sekali ·1agi kita minta p 1 . T erima kasih. ARSIP DPR RI KETUA: Masih ada. ANGGOTA: Saya hanya.mcnyaran kepada pimpinan, bahwa apa yang dipertanyakan tadi itu pimpinan sudah baca, apa yang sudah dimuat sebutkan saja sudah tidak dipermasalahkan lagi. Seperti kejaha~an HAM ada, pelanggaran HAM berat itu ada. Memang sebagai narasumber masih ada narasumber lain, tidak harus putus pada saat 1111. itu T erima kasih pimpinan. KETUA: Tadi karena Pak Maulani tidak ada beritanya dan saya kira juga tidak akan datang saya tadi memberikan waktu, tapi tentunya kitajuga membatasi diri, bahwa saya tidak berhak merintah dan sebagainya. Sekarang saya langsung saja, saya kira juga kita tahu waktunya batasnya.
SOEDIBYO: T erima kasih bapak pimpinan. Bagi saya senang-senang saja ada argumentasi meskipun Pak sembiring juga benar bahwa tidak semau masalah akan bisa saya jawab karena ada hal-hal yang memai1g berada di dalam kewenangan instans]-instansi resmi untuk menjelaskan. Saya mulai saja dari bawah, bukan berargumentasi Pak Sembiring ingin mengklarifikasi saja apa yang saya m.aksud. Jadi perkataan terror itu sendiri scbetulnya asalnya hanya kegiatan yang·· "inengakibatkan Di dalarn perkembanga1mya itu sangat bermaccfun-macam. Pada saat Perang Dunia 11 kita kenal dengan came konsentrasi ala Hitle.r itu juga sebetulnya terror. Terror yang jclas pelanggaran HAM-nya jelas karena ada konsep menghilangkan satu etnik satu jenis manusia jadi jelas. suasana takut. Tetapi ada juga setelah itu kegiatan-kegiafan yang korbannya juga luar biasa. Pada waktu perang Vietnam kita sering mendengar hujan kuning yellow rin yang menyebabkan hutan mati. Jadi hujan kuning sejenis bakteri yang dite1junkan dari udara clan itu membuat tanam-tanaman hingga manusia menjadi mati dan cacat. Jadi ini sebetulnya juga terror, kenapa disebut terror pasukan Amerika ingin mcnakut-nakuti Vietnam hentikanlah perlawanan, sebab kalau tidak dihentikan tindakan serupa akan terus ~e1ja:di.
.. I Jadi ada tindak.an menak.ut-inakuti tetapi efek.nya adalah musnahnya sejuinlah besar manusia. Jadi melihat efeknya itu sama dengan tujuan-tujuan yang dilllakukan oleh Hitler pada wak.tu ~er~ng duni:;t ke II d~n se~agai~1ya.. . . . . ARSIP DPR RI Pada waktu te1Jad1 kasus born Bah, diantara k1ta-kita 1111 .1uga mengatakan kenapa koq tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebab efeknya sangat i1asional, jelas nasional meskipun korbannya orang Bali mungkin hanya belasan. Ndh kalau sudah dalam kategori itu untuk proses pengadilan pada orang yang tertangkap tcntunyu kan bisa bersifot khusus. 1 l
Apalagi di dalam konsep RUU ini ada penjelasan memang hokum pi ananya yang digunakan lain bukan pidana biasa. Tadi saya sebutkan kalau hukumalmya itu bukan pidana biasa barangkali peradilannya juga bisa peradilan yang ticlak t 1iasa. 1111 sekeclar pelemparan wacana. Jadi apa sebenarnya terorisrne. Terorisme ini adalah semua' tindakan yang mengakibatkan rasa takut y~mg luas. Saya tadi terlintas sebuah ilustrasi, oh begini pada waktu peristiwa Madiun. saya tinggal di kota kecil Ngawi namanya. Tiba-tiba pada suatu pagi semua rumal~ itu ada cap tangan dengna warna merah, geger kota yang kecil itu ada apa ini. Orang hia yang be1jenggot seperti Pak Sembiring mencoba meramal-rnmal wah ini bakal ada benyakit datang, jadi suasan rakyat menjadi kacau. Jadi suasana itulah yang i~1gin diciptakan oleh tangan merah. tujuannya apa. kacau. Jadi tujuan yang lebih besa~ adalah membuat datangnya te1jadinya kurcta PKI waktu itu menjadi diterima sebagai satu kebenaran seolah-olah begitu, kira-kirn clari si pe1i1ilik scenario itu, itu terjadi betul. Suatu pagi tiba-tiba semua rumah acid dcngan tinta merah. Orang mengatakan wah darah ini, itulah jadi te1jadi suasana 1J.~takutan yang tidak menentu. : I Di dalam perkembangam1ya kemudian agar kita bisa selalu m~ngambil kesimpulan wah ini bikinan orang, ini tentu ada dananya, ini ada pelakuny1 Dengn dernil~ian setiap kali kelihat~1mya, ~ahwa ini bukan sekedar rasa takut kar+a habi~ pemam bola sporten berkelah1, tetap1 wah ada orang yang merencanakan sesuutu. Jach mulai timbul rasa takut, kalau beb~rapa malam berturut-turut ada orang mati y~ng tidak wajar wah ini ada gei1griya ini. Jadi' tidak sekedar suasana takut, suasana takut yang disimpulkan diciptakan oleh orang1 inilah terror. .... ,...
. I j Di dalam fakta-fakta yang terjadi, memang te1jadi kekisruhan 1m kna dan juga istilah. Ketika pada satu perfode kultur hijet pembajakan pesawat. [itu Ketika kultur penyanderaan mullai dari dikategorikan sebagai penyanderaan konforensi opec di Wina iru juga aksi sepe1ti itu diklasifikasika~~ sebagai aksi terror. aksi terror. Jadi bagaimanakah kita akah mendiskripsikan apakah terror itu apakah tcrorisme itu, apakah teroris itu nab itu menjadi memang permasalahan yang]akhirnya hanya bisa disepakati melalui satu kesepakatan saja, ya orang yang melakukan lradi satu namanya teroris. Act itu aksi terrnr, ini iklim yang terjadi ini terorisme. model , metode, satu kelompok orang mencoba menakut-nakuti pihak lai1~ dengan maksud memenangkan konfliknya. Nah ini satu kultur , sau metode yand menjadi
i kultur, kultur satu tindakan. Barangkali begitulah perrjelasan secara kasar yang bisa disampaikan kita barangkali mempurlyai feling yang sama kalau namanya teroris itu mesti orangnya, tapi kalau aksi terror itu peristiwanya, terorisme adalah kulturnya, kultur. Timbulnya ya semacam ikli~n kultur atau mode orang memenangkan suatu konflik melalui tindakan menakut-nakuti, nah itulah terorisme. Itulah barangkali sekcdar sumbangan fikiran pak. ARSIP DPR RI Apakah intclegcn itu mcmpuhyai peranan yang bcrarti di dalam memerangi terror dan di Negara mana itu tercatat hal seperti itu saya juga tidak yak.in dimana adanya. Sebab hampir semua Negara menghadapi problem terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang berbcda-beda mptif dan tujuannya. Barngkali di India terorisme antara Fanatismc Hindu dan Islam juga di daerah Utara, dan Jepang oleh Red /\rmy. di Yugoslavia lain lagi, di Rusia lain la~i. Jadi motifnya berbeda-beda tetapi problemnya sama satu aksi kekerasan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pihak lawan untuk memenuhi tuntutannya. Sekaligus menjawab Negara mana yang paling berhasil mcnghadapi aksi terror atau terorisme barangkali agak sulit m1tuk menyampaikan itu. Sebab ada Negara-ncgara yang seperti saya katakan menyatakC).n tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah berkompromi dengan teroris, tapi ada Negara-negara yang ya sudahlah apa artinya sekian juta dollar miinya asal sekim1 puluh warga Negara terselamatk.an. Jacli acla pertimbangan-pertimbangan kepemimpinan yang agak berbeda dari satu bangsa kc bangsa yang lain.
Kalau tidak salah hijet yang ada di Daka itu tuntutannya dipenuhi okh pemerintah Jepang kalau tidak salah, jadi ada kadang-kadang seperti itu. tetapi di Indonesia setahu saya ada sikap tidal<:. al<:m1 berkompromi. Nah kalau ini saya baea dari buku Jenderal Benny Murdani meng~nai Woila itu , jadi ketika Pak Benny berclialog dengan Presiden .Suharto jadi ada • kesan semula seperti Pak I-larto akan scperti memenuhi tapi diralat tidak saya tidal<. akan perna11 memenuhi. Nah dalam hal seperti itulah ihi tadi yang saya katakana perlindi.mgan hokum di dalam operasi. Jacli tadi agak sa~ah mengerti barangkali yang saya maksudkan mengenai tindakan militer tadi. Ja~i kalau kita melakukan tindakan militer tcrhadap sesuatu aksi yang kita kategorisis sebagai terror itu perlu ada satu payung hokum supayajangan terjad1 niasalah di kemudian hari. Saya baca lagi di bukunya Pak Benny itu, beliau memperkirakan ak.an te1:jadi korban sipil antara 15 sampai 17 orang. Tapi kalau itu te1jadi misalnya apakah KASET 4 SOEDIBYO: Sebab pada masalah-masalah pengadilan HAM yang akan te1:jacli di dalam beberapa hari ke depan misalnya, itu timbul masalah bahwa aparatur yang cfo~jukan sebagai tertuduh itu argumentasinya adalah menjalm1.kan perintah operasi. Tetapi dari kacamata HAM itu pelanggaran HAM. Inilah hal semacm11 ini yang perlu kita fikirkan.
Yang terakhr kembali lagi inengenai kritik terhadap BIN, sepanjang sflya tahu orang-orang yang berdinas di BIN ini adalah orang-orang biasa yang tidak mej11punyai nafsu dan ambisi yang berlebih-lebihan yang perlu dicurigai atau diprhsangkai mempunya motif-motif yang bisa menyalahgunakan apabila diberi wewen1..mJ ll:rtentu di dalam melakukan tindakan. ARSIP DPR RI 1 Sebetulnya di dunia di Intelconity kita ada perubahan-perubah· n yang sebetulnya yang masyarakat tidak tahu tidak terlalu tahu bahwa BIN i~u untuk bertahun-tahun adalah lembaga strategis yang bertugas membuat analisf1-analisa strategis bukan lembaga yang secai;a operasional boleh menangkap orang atau h1cnahan barangkalilah memeriksa. Pernah staf saya waktu saya berdinas. Jadi hanya add scorang ekonom memberikan ceramah, nah bagi stas saya ini tidak jelas apa yang di1mJksud itu. Dan dia dipanggil ke kantor dan terdengar oleh salah seora1ig pimpinan. Sa~u sudah ditegor, koq kantormu manggil-manggil orang, setelah saya telusuri adal~h cerita begitu. I Adalah seorang staf saya yang nah kebetulan ekonomnya adalah ek.01~0111 yang bukan artinya seorang Tokohlah b~gitu, sehingga merasa aku koq dipanggil B4kin kira kira begitu. padahal masalahnya hanya karena staf saya ini ingin sebetulnya tadi yang dijelaskan tadi maksudnya bagaimana. Tapi itu pun sudah mendapat tcgoran. Apa esensinya adalah jadi sepanjang saya tahu tidak ada manusia-manusia yang tugas di Bakin itu mempunyai sesuatu keinginan yang berlebihan dari pada fungsir~ya untuk memperoleh data yang tepat clan ak.urat. Kembali lagi nanti mungk.in Pak Indara akan bisa menjelaskan lcbih panjang apabila beliau hadir di forum ini. Saya kira demikian bapak pimpinan. Masalah ISA di Malaysia itu sebetulnya secara terselebung terk.andunJ di dalam pt.::mikiran saya tadi bahwa aparatur itu intelcgen apabila melihat scsuatu yahg scgcra bisa ditindak _it~1 bagaimana ka.la!-1 diberi wewenang .kepolisian sccara khu~us sccar<.~ darurat, nah 1111 tersertah bagmmana mengaturnya d1 dalam ketentuan hokum tap1 fungsi itu ada wewcnang itu ada , sehingga bisa melaksanakan misi scpcrJi ISA itu yang ada di Malaysia atau di Singapur itu. Itu sebetulny{apa yang te~·k~ndung di dalam fikiran saya adalah scpcrti itu. supaya ini tidak menjadi satu kewcnangan yang bisa menimbulkan pcnyalahJunaan itu ada mekanisme kontrolnya. Nah itu bagaimana, itu terserah juga kepada lpcnyusun hokum dan UU bagaimana membuat pasal hal-hal seperti itu. Demikian pak. KETUA: Terima kasih pak, atas keterangannya. Saudara-saudara sekalian; saya kira kita sudah dapat tambahan bahan-bahan untuk pembicaraan-pembicaraan selanjutnya dalam pansus ini. Tadi sudah c1\tcrangkun juga tentm1g terror, terorisme semua kita tanyakan itu pun perbandingan-pcr andingan intelegen di penambahan negara. Ini semua tentu saja bahkan tambahan bagi kita untuk pembicaraan-pembicaraan yang akan datang.
I I I . Saya kira dari selaku mantan BIN saya tidak mengharapkan lcbih lagi dari itu dan saya kira ini sudah cukuplah. Merigingat waktu barangkali bisa kita akhiri. Baik.lab dengan demikian bisa kita akhiri dcngan mengucap Hamdalah. ARSIP DPR RI Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 13 Pebruari 2003 SEKRETARIS PANSUS 4(EMPAT) RUU BIDANG PEMBERANTASANTINDAK PIDANA TERORISME . <J!:e~:t NIP.210001051 'Lb .