BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: humas@bkn.go.id PENGUMUMAN NOMOR: 01/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2024 TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran (T.A.) 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon PNS yang akan ditugaskan di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut: I. KEBUTUHAN A. ALOKASI KEBUTUHAN Alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 529, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini. B. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN Jenis penetapan kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi: 1. Kebutuhan Umum, yang dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
2 - 2. Kebutuhan Khusus, yang dialokasikan bagi: a. Putra/Putri Lulusan Terbaik, dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan berpredikat "dengan pujian"/cumlaude yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV), yang berasal dari: 1) perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau 2) perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. b. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; c. Putra/Putri Papua, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan d. Putra/Putri Kalimantan, dengan ketentuan pelamar diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan. C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang masing- masing Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
3 - Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: NO JABATAN JENIS JABATAN TUGAS JABATAN 1. Analis Hukum Ahli Pertama (*) Fungsional Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum pembentukan tertulis, perundang-undangan, peraturan pengawasan permasalahan perundang- pelaksanaan undangan, dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. tidak hukum, peraturan dokumen perjanjian 2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (*) Fungsional Melaksanakan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi tagihan, perikatan dan penyelesaian pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. kegiatan 3. 4. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama (*) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (*) Fungsional Melaksanakan bidang analisis pengembangan kompetensi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. di Fungsional Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta terbaik organisasi sesuai kepentingan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. evaluasi, 5. Arsiparis Ahli Pertama Fungsional Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. pengelolaan arsip 6. Auditor Ahli Pertama (*) Fungsional Melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. 7. Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama (*) Fungsional Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen ASN, penjaminan mutu secara sistematis dan terukur peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
4 - NO JABATAN JENIS JABATAN TUGAS JABATAN 8. Manggala Informatika Ahli Pertama Fungsional Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. 9. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (*) Fungsional Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi teknologi untuk pembelajaran kegiatan jenjang Ahli Pertama. perancangan, pengembangan sesuai uraian 10. Pranata Komputer Ahli Pertama Fungsional Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan informasi, infrastruktur informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. tata laksana teknologi teknologi 11. Widyaiswara Ahli Pertama Fungsional Melaksanakan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu rangka pengembangan kompetensi ASN sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. kegiatan pelatihan dalam 12. Arsiparis Terampil Fungsional Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. pengelolaan arsip 13. Asisten Statistisi Terampil (*) Fungsional Melaksanakan teknis kegiatan statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. 14. Auditor Terampil (*) Fungsional Melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. 15. Penata Laksana Barang Terampil Fungsional Melaksanakan pengelolaan barang milik negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. kegiatan 16. Pranata Keuangan APBN Terampil (*) Fungsional Melaksanakan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan tagihan, pelaksanaan dan penyelesaian kebendaharaan, perintah pembayaran, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. kegiatan 17. Pranata Komputer Terampil Fungsional Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan informasi, infrastruktur informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. tata laksana teknologi teknologi 18. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (*) Fungsional Melaksanakan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. kegiatan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
5 - NO JABATAN JENIS JABATAN TUGAS JABATAN 19. Konselor SDM Pelaksana Memberikan layanan bimbingan dan konseling. 20. Penata Kelola Hukum dan Perundang- Undangan (*) Pelaksana Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan. 21. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Pelaksana Melakukan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan evaluasi dan untuk pelaporan, menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. kegiatan dan penelaahan 22. Penata Keprotokolan Pelaksana Melaksanakan keprotokolan Pemerintah. kegiatan tata di lingkungan kelola Instansi 23. Pengelola Keprotokolan Pelaksana Melaksanakan keprotokolan Pemerintah. di kegiatan pengelolaan Instansi lingkungan 24. Pengelola Layanan Kesehatan 24. Pengelola Layanan Kesehatan layanan kesehatan. 25. Teknisi Sarana dan Prasarana Pelaksana Melakukan perbaikan, pemeliharaan sarana dan prasarana. kegiatan pemasangan, serta dan pengecekan D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 adalah sebagai berikut: RENTANG PENGHASILAN NO JABATAN KETERANGAN MINIMAL MAKSIMAL Rp7.920.850,- Rp8.734.850,- 1. Analis Hukum Ahli Pertama Rp8.345.850,- Rp 9.159.850,- Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari 2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Rp7.920.850,- Rp8.345.850,- Rp8.734.850,- Rp 9.159.850,- Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari 3. 4. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Rp7.380.850,- Rp7.920.850,- Rp8.194.850,- Rp8.734.850,- 5. Arsiparis Ahli Pertama Rp7.900.850,- Rp8.714.850,- 6. Auditor Ahli Pertama Rp7.830.850,- Rp8.644.850,- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
6 - RENTANG PENGHASILAN NO JABATAN MINIMAL MAKSIMAL Rp7.830.850,- Rp8.644.850,- 7. Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama Rp8.255.850,- Rp9.069.850,- 8. 9. 10. 11. Manggala Informatika Ahli Pertama Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Pertama Widyaiswara Ahli Pertama Rp7.380.850,- Rp7.920.850,- Rp7.920.850,- Rp8.038.750,- Rp8.194.850,- Rp8.734.850,- Rp8.734.850,- Rp8.852.750,- Rp6.356.300,- Rp7.126.300,- 12. Arsiparis Terampil Rp6.706.300,- Rp7.476.300,- 13. Asisten Statistisi Terampil Rp6.356.300,- Rp7.126.300,- 14. Auditor Terampil Rp6.296.300,- Rp7.066.300,- 15. 16. Penata Laksana Barang Terampil Pranata Keuangan APBN Terampil Rp6.356.300,- Rp6.761.850,- Rp7.126.300,- Rp7.531.850,- Rp6.356.300,- Rp7.126.300,- 17. Pranata Komputer Terampil Rp6.706.300,- Rp7.476.300,- Rp6.356.300,- Rp7.126.300,- 18. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil Rp6.706.300,- Rp7.476.300,- 19. Konselor SDM Rp6.886.650,- Rp7.700.650,- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe KETERANGAN Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
7 - RENTANG PENGHASILAN NO JABATAN KETERANGAN MINIMAL MAKSIMAL 20. Penata Kelola Hukum dan Perundang- Undangan Rp6.886.650,- Rp7.700.650,- Rp6.886.650,- Rp7.700.650,- 21. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Rp7.311.650,- Rp8.125.650,- Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong 22. Penata Keprotokolan Rp6.886.650,- Rp7.700.650,- Rp6.176.300,- Rp6.946.300,- 23. Pengelola Keprotokolan Rp6.526.300,- Rp7.296.300,- Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong 24. Pengelola Layanan Kesehatan Rp6.176.300,- Rp6.946.300,- Rp6.886.650,- Rp7.700.650,- 25. Teknisi Sarana dan Prasarana Rp7.311.650,- Rp8.125.650,- Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong II. PERSYARATAN A. PERSYARATAN UMUM Persyaratan umum bagi pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi: 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
8 - 2. Usia paling rendah adalah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan: a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal, sebagai berikut: JENJANG PENDIDIKAN D-III D-IV/S-1 S-2 IPK MINIMAL 2,75 dari skala 4,00 3,00 dari skala 4,00 3,20 dari skala 4,00 b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah; dan c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh: 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
9 - 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN; 11. Bersedia mengabdi di BKN dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi; 12. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 13. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; 14. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; 15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; 16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; 17. PPPK yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB); 18. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal 450 (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 133/Internet Based TOEFL minimal 45/TOEIC minimal 440/IELTS minimal 5,0), kecuali bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua; 19. Bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik: a. Pelamar merupakan lulusan sarjana (S-1) berpredikat "dengan pujian"/cumlaude dengan IPK minimal 3,51 dari skala 4,00; UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
10 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan dengan pujian"/cumlaude dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 20. Bagi Penyandang Disabilitas: a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan: 1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. b. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi I huruf C; 2) Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a; 3) Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sama dengan seleksi pada kebutuhan umum; dan 4) Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
11 - 21. Bagi Putra/Putri Papua: a. Pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan: 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. b. Pelamar lulusan Diploma Tiga (D-III) dengan IPK minimal 2,60 dari skala 4,00 atau Sarjana (S-1) dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00; dan c. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal 400 (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 97/Internet Based TOEFL minimal 32/TOEIC minimal 345/IELTS minimal 4,5). 22. Bagi Putra/Putri Kalimantan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di laman B. PERSYARATAN KHUSUS Persyaratan khusus bagi pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi: 1. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, sebagai berikut: a. Penempatan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN (PPSIASN), Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangkep ASN), Kantor Regional, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) ASN: 1) wajib menguasai bahasa pemrograman Golang/Java/Node.js/ Next.js/Vue.js/React.js/PHP Laravel/Android/iOS; 2) diutamakan memiliki pengalaman mengerjakan project pembangunan aplikasi sebagai full-stack programmer/front end programmer/back end programmer (bukan sebagai IT support/ troubleshooter); 3) dapat menggunakan GIT Repository dalam pengerjaan proyek development; dan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
12 - 4) diutamakan memiliki portofolio pembangunan aplikasi dengan pemrograman sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Penempatan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK): menguasai dan/atau memiliki sertifikat Database/Database Administrator/Script Programming dengan Postgresql/Python/Pentaho/Data Engineer/Data Analyst/Data Scientist/Data Visualization. c. Penempatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi: 1) menguasai dasar jaringan komputer, meliputi: a) memahami perangkat jaringan komputer; b) memahami konsep Local Area Network (LAN); dan c) memahami konsep subnetting. 2) menguasai dasar manajemen server dan sistem operasi Linux. 3) mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. 2. Jabatan Manggala Informatika Ahli Pertama: memahami konsep dasar mengenai jaringan komputer, sistem operasi, keamanan siber, dan/atau pemrograman dasar. 3. Jabatan Widyaiswara Ahli Pertama, sebagai berikut: a. memahami dan menguasai penyusunan teknik pembelajaran; dan b. mampu berkomunikasi secara efektif dalam penyampaian materi pembelajaran. 4. Jabatan Pranata Komputer Terampil: a. menguasai dasar jaringan komputer; b. mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi; dan c. mampu melakukan pengolahan data dan penyajian informasi dalam bentuk grafik. III. TATA CARA PENDAFTARAN Tata cara pendaftaran Calon PNS BKN T.A. 2024 adalah sebagai berikut: 1. Pelamar membuat akun melalui dengan cara: UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
13 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya; c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan; d. Melakukan swafoto; e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan f. Mencetak Kartu Informasi Akun. 2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan; 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar); 4. Pelamar memilih jenis seleksi Calon PNS; 5. Pelamar memilih instansi Badan Kepegawaian Negara dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, skor tes Bahasa Inggris, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi saat lulus; 6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) jika ada; 7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas: a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku; UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
14 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini; d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7; e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7; f. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini; g. Bukti perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7; h. Sertifikat TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediciton/Computer Based TOEFL/Internet Based TOEFL/TOEIC/IELTS dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A; i. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B; j. Bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 19 ditambah dengan: 1) bukti perguruan tinggi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan 2) bukti program studi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. k. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 20 ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
15 - l. Bagi pelamar Putra/Putri Papua, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 21 ditambah dengan: 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. 8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali). IV. TAHAPAN, SISTEM KELULUSAN, DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi: 1. Seleksi Administrasi a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman dengan persyaratan yang telah ditentukan. b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). b. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
16 - Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu: a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK; b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP. 2) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu: a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan b) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima). 3) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua, yaitu: a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh). c. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Melamar pada laman menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran seleksi T.A. 2023; 2) Melamar jenjang pendidikan yang sama pada seleksi T.A. 2023; 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024; 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024; 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD T.A. 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi T.A. 2024. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
17 - Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD T.A. 2023 tidak dapat mengikuti SKD T.A. 2024. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD T.A. 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD T.A. 2024. 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) a. Pelamar yang menggunakan nilai SKD T.A. 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD T.A. 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik. b. SKB Calon PNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut: 1) Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Widyaiswara Ahli Pertama terdiri dari: a) Tes menggunakan CAT dengan bobot 75%; dan b) Tes tambahan berupa Tes Praktik Kerja dengan bobot 25% (tidak mengugurkan), sebagai berikut: NO JABATAN TES PRAKTIK KERJA 1. Pranata Komputer Ahli Pertama a. Melakukan pembuatan aplikasi (untuk penempatan Direktorat PPSIASN, Pusbangkep ASN, Kantor Regional, dan UPSCPKP ASN) b. Melakukan Data Management and DB Management dan melakukan Data Analytic and Visualization (untuk penempatan Direktorat PDPIK) c. Melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur teknologi informasi (untuk Infrastruktur penempatan Direktorat Teknologi Informasi) a. Melakukan pembagian 2. Pranata Komputer IP Address Terampil LAN Kantor; b. Mengidentifikasi masalah pada komputer, jaringan, dan keamanan teknologi informasi; dan c. Mengolah data visualisasi penyajian informasi. dan membuat 3. Manggala Informatika Penanganan insiden keamanan informasi Ahli Pertama 4. Widyaiswara Ahli Pertama Micro penyampaian materi/bahan ajar) teaching (penyusunan dan 2) Bagi pelamar jabatan selain keempat Jabatan Fungsional tersebut di atas adalah tes menggunakan CAT dengan bobot 100%. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
18 - 4. Hasil Akhir Kelulusan akhir seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI Jadwal pelaksanaan seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, sebagai berikut: NO KEGIATAN TANGGAL*) 1. Pengumuman Seleksi 19 Agustus s.d.2 September 2024 2. Pendaftaran Seleksi 20 Agustus s.d. 6 September 2024 3. Seleksi Administrasi 20 Agustus s.d. 13 September 2024 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 s.d. 17 September 2024 5. Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD Calon PNS T.A. 2023 oleh Peserta Seleksi 18 s.d. 28 September 2024 6. Masa Sanggah 18 s.d. 20 September 2024 7. Jawab Sanggah 18 s.d. 22 September 2024 8. Pengumuman Pasca Masa Sanggah 21 s.d. 27 September 2024 9. Penarikan data final SKD Calon PNS 29 September s.d. 1 Oktober 2024 10. Penjadwalan SKD Calon PNS 2 s.d. 8 Oktober 2024 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD Calon PNS 12. Pelaksanaan SKD Calon PNS 13. Pengolahan Nilai SKD Calon PNS 11. 9 s.d. 15 Oktober 2024 16 Oktober s.d. 14 November 2024 23 Oktober s.d. 16 November 2024 14. Pengumuman Hasil SKD Calon PNS 17 s.d. 19 November 2024 15. Pelaksanaan SKB Calon PNS Non-CAT 20 November s.d. 17 Desember 2024 16. 17. Pemetaan Titik Lokasi SKB Calon PNS dengan CAT Pemilihan Titik Lokasi SKB Calon PNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 20 s.d. 22 November 2024 23 s.d. 25 November 2024 18. Penarikan Data Final SKB Calon PNS 26 s.d. 28 November 2024 19. Penjadwalan SKB Calon PNS dengan CAT 29 November s.d. 3 Desember 2024 20. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB Calon PNS dengan CAT 4 s.d. 8 Desember 2024 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
19 - NO KEGIATAN TANGGAL*) 21. Pelaksanaan SKB Calon PNS 9 s.d. 20 Desember 2024 22. Integrasi Nilai SKD dan SKB Calon PNS 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 23. Pengumuman Hasil Calon PNS 5 s.d. 12 Januari 2025 24. Masa Sanggah 25. Jawab Sanggah 26. Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah 27. Pengumuman Pasca Sanggah 28. Pengisian DRH NIP Calon PNS 13 s.d. 15 Januari 2025 13 s.d. 19 Januari 2025 15 s.d. 20 Januari 2025 16 s.d. 22 Januari 2025 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 29. Usul Penetapan NIP Calon PNS 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 ) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian. VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI 1. Pelaksanaan SKD dan SKB Calon PNS BKN T.A. 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman 2. Pelaksanaan SKB Tambahan bertempat di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I s.d. XIV BKN (kecuali Kantor Regional V BKN Jakarta), dan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024. VII. LAIN-LAIN 1. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024; 3. Bagi pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN; UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
20 - 4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS; 5. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS/PNS; 6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas; 7. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya; 8. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan Calon PNS merekomendasikan bahwa Calon PNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka Calon PNS tersebut diberhentikan; 9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya; 10. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah; 11. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 12. Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos; 13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PNS di lingkungan BKN T.A. 2024 dapat menghubungi narahubung pada nomor UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe
21 - 021- 8093008 (ext.1311) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email cpnsbknmasakini@bkn.go.id; 14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut; 15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan 16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 19 Agustus 2024 Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024, $ Imas Sukmariah UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe