PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DAN SEKTOR SWASTA Dalam Rangka Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Bersih dan Berintegritas Kolaborasi Direktorat IV Korsup dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi Manado, 2 November 2023
01. TUGAS dan FUNGSI KPK Pasal6 UU No 19 Tahun2019 Pencegahan (Ps. 7) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Supervisi (Ps. 10) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Q&A Koordinasi (Ps. 8) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Monitor (Ps. 9) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah . Penindakan (Ps. 11-12ABCD) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Eksekusi (Ps. 13) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK "DON'T WANT TO CORRUPT" BY EDUCATION (MEMBANGUN NILAI) "CAN'T CORRUPT" BY PREVENTION (PERBAIKAN SISTEM) "DARE NOT CORRUPT" BY ENFORCEMENT (EFEK JERA) PUBLIC PARTICIPATION (PARTISIPASI MASYARAKAT) UU No 31/1999 Jo No. 20/2001 Pasal 41 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
MENGAPA KORUPSI HARUS DIBERANTAS?
KORUPSI Korupsi berasal dari bahasa Latin - salah satu bahasa kuno di Italia. corruptio (kata benda) : hal merusak corrumpere (kata kerja) : merusak/menghancurkan corruptor (kata benda) : perusak/pelanggar; pelaku korupsi corruptus-a-um (kata sifat): rusak/hancur dikutip dari buku Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi karya B. Herry
KORUPSI ? (UU20/2001) Pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Pasal 3 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi 11
APA ITU GRATIFIKASI ? Definisi Dan Bentuk Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi: Uang Barang Rabat Komisi Pinjaman tanpa bunga Tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan cuma-cuma Fasilitas lainnya Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
Kita adalah korban utama korupsi Partisipasi sudah dijamin oleh hukum (ps. 41/31 Th 1999) MENGAPA HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI? Sistem yang korup Meningkatnya budaya konsumerisme Budaya permisif, pragmatis, hedon, dan rapuhnya nilai agama + keluarga Fungsi Kontrol sosial Mendorong Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel Meningkatkan mutu demokrasi
9Unsur-Unsur Korupsi NILAI ANTIKORUPSI JuMaT BerSePeDA KK
PROGRAM PENCEGAHAN KOORDINASI DAN SUPERVISI 01 Tata Kelola Pemerintahan 8 Area Intervensi : (1). Perencanaan & Penganggaran APBD; (2). PBJ; (3). Perizinan; (4). APIP; (5). Manajemen ASN; (6). Manajemen BMD; (7). Optimalisasi Pajak Daerah; (8). Tata Kelola Dana Desa. Sertifikasi Aset Sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset 02 Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah Inovasi dalam rangka meningkatkan pajak daerah 04 05 Peningkatan Kompetensi APIP Pelatihan APIP (bekerjasama dengan BPKP), fokus pada: (1). Audit Investigasi; (2). Probity Audit; (3). Pengadaan Barang dan Jasa Penertiban Aset Penertiban aset bermasalah (dikuasai pihak ketiga, daerah pemekaran, P3D, tumpang tindih, Prasarana Sarana Utilitas) Optimalisasi BUMD Optimalisasi Peran BUMD bagi Pemda, Pengelolaan BUMD yang sehat, Implementasi Pencegahan Korupsi 03 06
FOKUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN Indikator Perencanaan dan Penganggaran Manajemen ASN Pengadaan Barang dan Jasa Manajemen Aset Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan) Optimalisasi Pendapatan APIP Dana Desa Sub Indikator
FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023 Pencegahan Anggaran Penyalahgunaan Kesesuaian Pokir, Program dan Kegiatan dg RKPD dan RPJMD Pakta Integritas Pengawasan Bantuan Pemerintah Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer, Dana Desa Tidak ada hutang APBD Tender Pra-DIPA Pengadaan Langsung Konsolidasi Pengadaan TKDN & e-Purchasing Reviu HPS dan Probity Audit PBJ Strategis Survey Kepuasan Masyarakat Vendor Management System Ketersediaan RTRW/ RDTR Penggunaan sistem online Media Publikasi Survey Kepuasan Masyarakat Optimalisasi PTSP TL Kendala Perizinan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Kapasitas dan Anggaran APIP Penguatan Kelembagaan APIP Objektivitas dan independensi APIP PUTT dan PWKKND Penanganan Pengaduan Reviu Tata Kelola Sosialisasi Antikorupsi Perencanaan dan Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan Pengawasan APIP Sistem Merit Evaluasi Jabatan Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi Seleksi Pengisian Terbuka Jabatan ASN Manajemen Kinerja dan TPP Penegakan Kode Etik Kepatuhan LHKPN Database Pajak Inovasi Pajak Capaian Peningkatan dan Penagihan Tunggakan Pajak Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Database BMD Rekonsiliasi dan Inventarisasi Penguasaan Fisik BMD Sertifikasi BMD Penertiban BMD Pakta Integritas dan Sosialisasi Pemanfaatan BMD Pengelolaan APBDes melalui SISKEUDES Konsolidasi APBDes Publikasi dan Transparansi Database Aset Desa Audit Keuangan dan Pembinaan Desa Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Manajemen BMD Tata Kelola Desa
CAPAIAN MCP PEMDA SULAWESI UTARA TAHUN 2021 DAN 2022 InstansiTahun 2021Tahun 2022Perencanaan dan Penganggaran APBDPengadaan Barang dan JasaPerizinanPengawasan APIPManajemen ASNOptimalisasi Pajak DaerahPengelolaan BMDTata Kelola Keuangan DesaPemerintah Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Kabupaten Kepulauan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Kota Kabupaten Bolaang Kota Kabupaten Minahasa Kabupaten Kota Kabupaten Kepulauan Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan67,5164,9167,1966,1780,6853,8861,2955,6869,8568,6
INDEKS SPI PEMDA SULAWESI UTARA TAHUN 2021 DAN 2022 SPI instansi memetakan resiko Korupsi dan mengukur efektifitas upaya pencegahan Korupsi yang telah dilakukan. bertujuan untuk membantu Dimensi Pengukuran: Transparansi 1. Pengelolaan SDM 2. Pengelolaan Anggaran 3. Integritas Dalam 4. Pelaksanaan Tugas Trading Influences Pengelolaan PBJ Sosialisasi Antikorupsi 5. 6. 7. Apakah masih ada praktik2 Suap/Pemerasan/Gratifikasi, Penyalahgunaan Fasilitas Kantor, Jual Beli Jabatan, Intervensi, Korupsi PBJ ....?
PERMASALAHAN PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kasus Korupsi 51% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang/ jasa dan keuangan negara Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 sebesar Rp814,6 Triliun untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah Anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar Rp92,98M TKD Pendidikan Rp305,6 T; TKD Kesehatan Rp60T; TKD bantuan sosial dan subsidi Rp17T; TKD ketahanan pangan Rp22,5T; Hasil SPI 2022 Pemenang vendor sudah diatur Kualitas barang dan jasa rendah Nepotisme, Gratifikasi Hasil PBJ tidak bermanfaat Modus Korupsi Penyuapan dengan perjanjian pelaksanaan proyek PBJ Intervensi PBJ untuk pengaturan pemenang tender atau penunjukan langsung, mark up dengan memberikan uang suap Spesifikasi mengarah ke rekanan tertentu Pejabat Negara meminta uang jasa dibayar di muka kpd penyedia sebelum melaksanakan proyek Penyuapan untuk mendapatkan alokasi DAU/ DAK
KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Korupsi Pengadaan Infrastruktur Kab. Muara Enim 2019: OTT Bupati karena menerima USD 35 ribu terkait 16 proyek pengerjaan jalan dari dana aspirasi anggota DPRD senilai Rp129 M 2021: Wakil Bupati dan 25 dari total 45 anggota DPRD di Muara Enim fee turut menerima proyek aliran dana Korupsi Pengadaan Lahan PMD Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya utk pengadaan lahan Lahan RTH Kota Bandung lahan Pengadaan untuk Pengadaan utk air pembangunan Kota Bekasi polder Korupsi Pengadaan Proyek Infrastruktur Kab. Pakpak Bharat Bupati menerima uang proyek Rp1,6M terkait yang infrastruktur dilaksanakan Dinas PUPR yang sesuai Kualitas dibangun spesifikasi jalan tidak Korupsi Proyek PBJ Sulawesi Selatan Penerimaan suap/ gratifikasi Gubernur Sulsel dari para kontraktor dg modus uang operasional hingga sumbangan masjid serta bantuan sosial COVID-19 Uang suap/ gratifikasi terkait proyek PBJ, al: proyek ruas jalan Palampang Munte Jalan Bontolempangandan Palampang Munte Bontolempangan 1, proyek bibit talas Jepang
Temuan Internal dan Eksternal terkait Infrastruktur Kualitas Pekerjaan Tidak Sesuai Personel Pelaksana pekerjaan sama namun dengan nama Perusahaan Berbeda (Pinjam Bendera) Konsultan Pengawas Kurang Kompeten/tidak memahami lingkup pekerjaan Deviasi Tinggi PPK/Pemda tidak melakukan pengecekan di lapangan Proyek Infrastruktur TEMUAN di LAPANGAN Proyek Mangkrak /tidak termanfa atkan Indikasi Proyek dialihkan kepada Pihak Lain Tahapan Pekerjaan tidak sesuai Penyedia Terpilih Pesanan si A , si B dll Perubahan lingkup pekerjaan tidak disertai dengan Ademdum Kecukupan Waktu Pelaksanaan Kurang Memadai karena keterlambatan prosesTender
PBJ Bersih, Profesional dan Ber- INtegritas PPK Ber-Integritas Pimpinan K/L/D/I Ber-Integritas SINERGI UKPBJ Ber-Integritas PBJ yang Ber-Integritas APIP/BPK Ber-Integritas REGULASI/SISTEM Ber-Integritas PENYEDIA Ber-Integritas
Pimpinan K/L/D/I ber-Integritas, antara lain Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi Menjalankan tugas benar benar sesuai tupoksi (bebas dr kepentingan apapun) Tidak ada Benturan Kepentingan • Memberi tauladan yang baik dan anti korupsi serta mengembangkan budaya anti korupsi di diri maupun jajarannya Tidak melakukan KKN maupun intervensi Pengawasan dan Penegakan sanksi • Penerapan Nilai Nilai Anti Korupsi
PPK, UKPBJ Profesional, Bersih dan BerIntegritas Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi • Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk Pengelola Pengadaan (UKPBJ, PPK); Peningkatan Profesionalitas Pengelola PBJ (Tupoksi); • Penerapan Prinsip dan Nyata Etika Pengadaan; • Tidak ada benturan Kepentingan • Pembentukkan Sistem Integritas khusus di PBJ termasuk Fraud Control dan Wistleblower System; Perlu dibangun Sistem Perlindungan Terhadap Penyelenggara Pengadaan Dari Intervensi Atasan/Pimpinan K/L/D/I Penyedia yang Ber- Integritas dengan mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis. • Pengawasan dan penegakan sanksi
APIP BerIntegritas, antara lain Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi • Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk APIP • Menjalankan tugas secara Profesional sesuai Tupoksinya • Menyajikan hasil audit sesuai kondisi yang ada • Melakukan pengawasan secara baik • Melakukan penyelesaian temuan internal eksternal secara tuntas
Penyedia Profesional, Bersih dan BerIntegritas Mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis • Menjalankan Prinsip dan Etika Pengadaan • Meningkatkan kompetensi diri dan daya saing • Stop KKN • Stop Pinjam Bendera • Bangga pada Kompetensi diri bukan "bangga karena pintar berkolusi dan bernegosiasi" Sadar sanksi pada korporasi
BEBERAPA CONTOH DAMPAK Jembatan ATJ Rp341 milyar Rumdin Bupati Minahasa Utara Dermaga Rp57 milyar Jalan Mencelew Rp183 milyar Rumdin Bupati Bolmut Turap di Kab Boalemo Potensi : Rumah Sakit ambruk, jalan rusak dll ===korban? RSUD di Kab Bolaemo
Anggaran Besar Tanpa Manfaat VS Kemiskinan yang masih banyak di sekitar kita
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Modus Operandi Tahun 2004 - 31 Desember 2022 yang ditangani KPK Penyuapan Pengadaan Barang / Jasa 277 Penyalahgunaan Anggaran 57 TPPU 50 Pungutan / Pemerasan 27 Perijinan 25 Merintangi Proses KPK 11 904
31 dari 34 PROVINSI Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2022 yang ditangani KPK 920/1353 Gorontalo, Babel. Kaltara
DPR/DPRD 343 Swasta 373 Jabatan Tersangka Korupsi dari 1519 orang 2004 - 2022 Sumber: Data Penindakan KPK, 31 Desember 2022 Es.I/II/III 310 28 Walikota/ Bupati & Wakilnya 155 Hakim 29 Pengacara 16 Jaksa 11 Korporasi 8 Lainnya 200 Menteri/ Kepala K/L 35 Gubernur 23 Komisioner 8 Dubes 4 Polisi 4
Indonesia Sejahtera bebas dari korupsi 41
Bagaimana Peran Kita ? Ikut-ikutan Korupsi Diam Saja dengan Kondisi Ini... Menjadi Pejuang....
"Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian" - Baharuddin Lopa
SEMOGA ALLAH SWT MEMBERI KITA KEKUATAN MENYIAPKAN BANGSA YANG BERMARTABAT
TERIMAKASIH TERIMAKASIH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-2557 8300, Fax : 021-2557 8333