PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa pelaksanaan hak, kewajiban tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota tentang Tata Tertib Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib; c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN TENTANG TATA TERTIB. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di lingkungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta. 5. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna, yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah. 7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota. 8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 13. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 14. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta. 16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 17. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta. 18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 19. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 20. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 21. Hari adalah hari kerja
BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD Pasal 2 DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3 Anggota DPRD adalah pejabat Daerah. BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf I Umum Pasal 4 (1) DPRD mempunyai fungsi: a. pembentukan perda; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 5 Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara : a. menyusun propemperda bersama Walikota; b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan c. mengajukan usul rancangan Perda.
Alinea 1 Penyusunan Propemperda Pasal 6 (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan (satu) tahun berdasarkan skala prioritas untuk pembentukan rancangan perda. jangka waktu 1 (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota. (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Pasal 7 (1) Penyusunan Propemperda memuat program pembentukan perda yang memuat : a. judul rancangan Perda; b. materi yang diatur; dan c. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, baik horisontal maupun vertikal. (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD, sebagai bahan pembahasan rapat Bapemperda . (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tertuangkan dalam Naskah Akademik dan rancangan Perda
Pasal 8 (1) Bapemperda mengkoordinir dan menyusun Propemperda di lingkungan DPRD. (2) Penyusunan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Pasal 9 (1) Bapemperda dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau masyarakat. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Bapemperda. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan konsepsi rancangan Perda dan naskah akademiknya. (4) Bapemperda melakukan pengkajian dan pengharmonisasian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. Pasal 10 (1) Usulan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Bapemperda melalui kegiatan : a. rapat dengar pendapat umum/dialog warga; dan b. rapat kerja. (2) Usulan dari masyarakat diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan pembahasan rapat kerja Bapemperda. (3) Usulan dari masyarakat apabila disepakati,dan belum disertai draf Rancangan Perda dan naskah akademik, menjadi kewajiban Bapemperda untuk menyiapkan draf rancangan perda dan naskah akademiknya. Pasal 11 (1) Usulan dari Anggota, Komisi, gabungan Komisi atau masyarakat dibahas dalam inventarisasi rapat kerja Bapemperda untuk ditetapkan sebagai daftar Propemperda DPRD. (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan dalam penyusunan daftar inventarisasi Propemperda DPRD. (3) Dalam penyusunan Daftar Inventaris Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (2), Bapemperda dapat melakukan kegiatan konsultasi ke Biro Hukum atau Instansi vertikal yang membidangi hukum. Pasal 12 (1) Bapemperda mengkoordinasikan perumusan Propemperda bersama-sama dengan pemerintah daerah.
(2) Perumusan Propemperda didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan daerah serta sebagai penunjang terlaksananya rencana pembangunan daerah. (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan surat dari Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk membahas Propemperda dalam skala 1 (satu) tahun anggaran. (5) Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD, harus menyampaikan konsepsi rancangan Perda, dan dalam susunan daftar inventarisasi propemperda dari pemerintah daerah kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat kerja Bapemperda. Pasal 13 Rapat pembahasan Propemperda dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi Propemperda; c. penyampaian pendapat sebagai sikap akhir; dan d. penyusunan laporan Bapemperda. Pasal 14 Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a) : a. Bapemperda memberikan penjelasan dan Pemerintah Daerah menyampaikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Bapemperda; b. Pemerintah daerah memberikan penjelasan dan Bapemperda memberikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah. Pasal 15 (1) Daftar inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b) diajukan oleh: a. Pemerintah Daerah, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah; dan b. Bapemperda, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari DPRD. (2) Dalam pembahasan daftar inventarisasi Propemperda, mempertimbangkan pula pada pemetaan Perda-perda daerah. (3) Sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan daftar inventarisasi Propemperda, Bapemperda dapat mendatangkan narasumber dan/atau perangkat daerah lainnya.
Pasal 16 (1) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (c), masing-masing disampaikan oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah pada akhir pembahasan. (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisasi laporan Bapemperda dalam rapat paripurna penetapan sebagai bentuk Propemperda. Pasal 17 (1) Hasil penyusunan rancangan Propemperda antara Bapemperda dan unsur Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan Propemperda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah, rancangan Propemperda dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan. (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna. Pasal 18 (1) Pelaksanaan Propemperda di evaluasi oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Propemperda pada tahun anggaran berjalan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Alinea 2 Propemperda Kumulatif Terbuka Pasal 19 (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari gubernur; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan daftar kumulatif penggabungan Kecamatan/Kelurahan.
Alinea 3 Usulan Rancangan Perda Di Luar Propemperda Pasal 20 (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,atau bencana alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. (2) DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda. Pasal 21 (1) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda oleh Anggota DPRD, Komisi, dan gabungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademik disampaikan kepada Pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. (3) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah penyampaian rancangan perda tidak tetap dikaji oleh ada Bapemperda. tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda. (5) Bapemperda mengundang pengusul untuk mengadakan rapat pembahasan. (6) Bapemperda memberikan masukan terhadap hasil penelaahan naskah akademik dan rancangan Perda dalam bentuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda. (7) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan dalam rapat kerja Bapemperda. (8) Kegiatan rapat kerja guna pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dengan agenda rapat sbb.: a. penjelasan/ekspose oleh pengusul; b. tanggapan Bapemperda atas penjelasan pengusul c. pembahasan inventarisasi permasalahan d. persetujuan Bapemperda atas usulan raperda (9) Bapemperda dalam melakukan penelaahan dapat didampingi oleh tenaga ahli, nara sumber dan/atau konsultan. (10) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk rekomendasi atau catatan-catatan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan konsepsi rancangan Perda.
Pasal 22 (1) Dalam hal Bapemperda menolak usulan rancangan Perda, maka usulan dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dikembalikan kepada pengusul beserta dengan hasil telaahan Bapemperda. (2) Usulan rancangan Perda yang ditolak tidak dapat diajukan kembali dalam satu tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal Bapemperda menerima dengan catatan, pengusul dapat memperbaiki usulan rancangan Perda untuk selanjutnya dilaporkan kembali kepada Pimpinan DPRD. (4) Usulan rancangan Perda yang sudah diperbaiki dikoordinasikan oleh Bapemperda dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendapatkan persetujuan Bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan. Pasal 23 (1) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademik disampaikan kepada Pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan. (3) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda. (4) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah penyampaian draf rancangan Perda tidak ada tanggapan dari Fraksi, Pimpinan DPRD mengirimkan draf rancangan Perda disertai naskah akademis kepada Walikota sebagai bahan koordinasi dengan Bapemperda untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan. Pasal 24 (1) Rancangan Perda di Luar Propemperda yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan dengan surat Walikota kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademis. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. (3) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah penyampaian rancangan perda tidak tetap dikaji oleh ada Bapemperda. tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda. (5) Dalam melakukan pengkajian atas draf Rancangan Perda, Bapemperda dapat didampingi oleh tenaga ahli, narasumber, dan/atau konsultan. (6) Pengkajian oleh Bapemperda dapat dilakukan dalam rapat kerja/rapat koordinasi Bapemperda dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.
Pasal 25 (1) Penetapan Usul rancangan perda di luar Propemperda dilakukan dalam rapat Paripurna. (2) Agenda kegiatan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. laporan pengkajian oleh Bapemperda; b. Permintaan persetujuan DPRD secara lisan oleh Pimpinan rapat; dan c. Penetapan Keputusan DPRD. Alinea 4 Pengajuan Dan Penyiapan Penyusunan Perda Di Lingkungan DPRD Pasal 26 (1) Pengajuan usul rancangan Perda prakarsa DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan ke Pimpinan DPRD, minimal harus didukung oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD yang lain. (4) Rancangan Perda dari Anggota DPRD, Komisi dan gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. (5) Pengkajian Bapemperda dilakukan dalam rapat kerja untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. (6) Hasil pengkajian Bapemperda dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD. (7) Agenda rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah : a. Penjelasan Pengusul atas rancangan Perda; b. pandangan anggota DPRD yang lain; c. jawaban pengusul atas pandangan anggota DPRD; dan d. permintaan persetujuan DPRD. (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan;atau c. penolakan. (9) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi pengusul untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
(10) Persetujuan DPRD atas pengajuan rancangan perda oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi,dan Bapemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD menjadi Rancangan Perda Prakarsa DPRD. (11) Sebelum ditetapkan menjadi Rancangan Perda Prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut kembali. (12) Rancangan Perda Prakarsa DPRD dan naskah akademiknya dikonsultasikan ke gubernur sebelum di usulkan dalam Propemperda. Pasal 27 (1) Penyiapan penyusunan draf rancangan Perda dan naskah akademik oleh Bapemperda difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. (2) Penyiapan penyusunan draf rancangan Perda dan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengajuan surat yang ditandatangani oleh pengusul sebagai Tim Pengusul Raperda kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan. (3) Fasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. rapat kerja; b. rapat dengar pendapat umum atau dialog warga;dan c. Focus Group discussion (FGD). Alinea 5 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 28 Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk disandingkan. Pasal 29 (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan rancangan perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Pasal 30 Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dalam rapat kerja Panitia khusus dengan kegiatan sebagai berikut : a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota 1. penjelasan Walikota dalam rapat Paripurna mengenai rancangan perda; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi. b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan: 1. penjelasan pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; 2. pendapat Walikota terhadap rancangan perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota. c. pembahasan dalam rapat panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Pasal 31 Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan panitia khusus; 2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan 3. Pendapat akhir Walikota b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. Pasal 32 (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Walikota. (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan
penarikan. (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota. (5) Permohonan penarikan rancangan Perda yang sedang dibahas dilakukan dengan pengiriman surat oleh Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD, dan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk mendapatkan pertimbangan. (6) Dalam hal rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (7) Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak menyetujui terhadap penarikan kembali rancangan perda, Pimpinan DPRD menyampaikan rekomendasi Badan Musyawarah kepada Panitia Khusus untuk segera melakukan pembahasan kembali sampai dengan selesainya pembahasan rancangan Perda. (8) Dalam hal rapat Badan Musyawarah menyetujui terhadap penarikan kembali rancangan Perda, selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota. (9) Agenda kegiatan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8), adalah : a. Penjelasan Panitia Khusus; b. Pembacaan Rekomendasi Badan Musyawarah oleh Sekretaris DPRD; c. Permintaan secara lisan Persetujuan DPRD oleh Pimpinan rapat kepada anggota; dan d. Penetapan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD. (10) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi dalam tahun anggaran berjalan. Pasal 33 (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 34 (1) Rancangan Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, APBD,Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya (2) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
(3) Penyempurnaan terhadap rancangan Perda RPJPD, RPJMD, Pajak Daerah, retribusi daerah, dan Tata Ruang dilakukan oleh Walikota bersama dengan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD. (4) Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan rapat kerja antara DPRD dan pemerintah daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penetapan Perda. Pasal 35 (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan. (5) Rancangan perda,dan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada gubernur. Pasal 36 (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, dan/atau rancangan peraturan DPRD. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap: a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan b. rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRD. Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Pelibatan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), mulai dari penyusunan naskah akademik dan rancangan perda, penyusunan Propemperda, Pembahasan dan penyebarluasan perda. (2) Apabila belum memiliki tenaga perancang peraturan perundang-undangan
dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM. Pasal 39 (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. (4) Perda yang (1) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 40 (1) Penyebarluasan oleh DPRD dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga setelah Perda diundangkan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pasal 41 (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda. Pasal 42 Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Pasal 43 Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Pasal 44 Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dilaksanakan melalui mekanisme rapat dengar pendapat, penyampaian langsung dan/atau melalui mekanisme reses. Paragraf 3 Fungsi Anggaran Pasal 45 (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah; b. membahas rancangan Perda tentang APBD; c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 46 (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa: (3) a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. Kebijakan Umum APBD; dan c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD. (4) Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. (5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD. (7) Rancangan Kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebelum mendapat persetujuan bersama dimintakan persetujuan anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat dalam rapat paripurna. (8) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD
Pasal 47 (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan melalui rapat DPRD. Pasal 48 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Pasal 49 (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. (4) Pembahasan Rancangan Perda dilaksanakan melalui rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (3). tentang Pertanggungjawaban APBD (5) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD hasil pembahasan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pasal 50 Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Paragraf 4 Fungsi Pengawasan Pasal 51 (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. Konsultasi dengan Walikota; b. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; c. Kegiatan kunjungan kerja wilayah; d. Rapat dengar pendapat umum; dan e. Pengaduan masyarakat (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Paripurna. (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (7) DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dengan membentuk Panitia Khusus.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 52 DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda bersama Wali Kota; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; d. memilih Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan; e mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian international di Daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Paragraf 1 Membentuk Perda Bersama Walikota Pasal 53 Pelaksanaan tugas dan wewenang membentuk Perda bersama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Membahas dan Memberikan Persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota Pasal 54 Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD untuk membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan.
Paragraf 3 Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD Pasal 55 Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja Wilayah atau pembentukan panitia Khusus. Paragraf 4 Memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan Pasal 56 (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mengisi kekosongan Jabatan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (2) Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota. Paragraf 5 Mengusulkan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pasal 57 (1) DPRD mengusulkan Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih dari KPU dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. (2) DPRD mengusulkan Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih dari DPRD apabila terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. calon Walikota/Wakil Walikota Paragraf 6 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian international di Daerah Pasal 58 DPRD memberikan Pendapat dan Pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap Rencana Perjanjian Internasional di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7 Memberikan Persetujuan terhadap Rencana Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pasal 59 DPRD memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a. rencana Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan; b. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama; c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan DPRD. d. apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui; dan e. Walikota menyusun Rancangan nota kesepakatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapat persetujuan DPRD. Paragraf 8 Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 60 (1) DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan undangan; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- c. dalam hal penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan. (2) laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Pasal 61 laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD dan dibahas oleh DPRD melalui mekanisme pembahasan sebagai berikut : a. penyampaian Nota Pengantar laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam rapat paripurna; b. Pembentukan Panitia Khusus DPRD; c. ekspose oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat Panitia Khusus DPRD; d. Dalam melakukan pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Panitia Khusus dapat memanggil Organisasi Perangkat Daerah; e. Hasil pembahasan dibuat catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Pasal 62 (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e disampaikan paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota diterima oleh DPRD. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. (3) Apabila laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
Pasal 63 Sisa waktu peyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Walikota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Walikota terpilih atau penjabat Walikota atau pelaksana tugas Walikota berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. Pasal 64 Apabila Walikota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota Paragraf 9 Memberikan Persetujuan terhadap Rencana Kerjasama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga yang Membebani Masyarakat dan Daerah Pasal 65 (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD BAB IV MEKANISME PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Bagian Pertama Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 66 (1) Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota berbentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi. (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih oleh anggota. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota. (5) Panitia Pemilihan dilengkapi dengan seksi-seksi yang diperlukan. (6) Apabila seseorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan. (7) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Pasal 67 Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran; b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan penyaringan; c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan dan/atau bakal calon; d. melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tahap pertama; e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan; f. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih; g. melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tahap kedua; h. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih; dan i. melaksanakan kegiatan pengusulan pengangkatan pasangan dan/atau calon terpilih. Paragraf 3 Pengumuman Jadwal Pemilihan Pasal 68 (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan rencana pengusulan pengangkatan pasangan dan/atau calon terpilih. (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah.
Bagian Kedua PENCALONAN Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon Pasal 69 (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan, pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon. (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada Bakal Calon. Pasal 70 (1) Pada hari tahap pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran. (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen administrasi persyaratan masing-masing bakal calon. (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pimpinan Fraksi. Paragraf 2 Penyaringan Bakal Calon Pasal 71 Penyaringan bakal calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II. Pasal 72 (1) Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). (2) Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2). (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perseorangan, masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan Lembaga Kemasyarakatan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sekaligus mensosialisasikan nama- nama bakal calon.
(4) Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 73 (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan Panitia Pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon. (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui paparan, wawancara , rapat dengar pendapat umum atau metode lainnya yang diatur oleh Panitia Pemilihan. (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon Pemilihan sebagaimana merekomendasikan kepada masing-masing Fraksi melalui utusannya di Pansus agar menetapkan pasangan bakal calon. dimaksud pada ayat (2), Panitia (4) Hasil penetapan di tetapkan dengan Keputusan Fraksi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi. (5) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari. Paragraf 3 Penetapan Pasangan Calon Pasal 74 (1) Keputusan Fraksi tentang penetapan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD melalui Panitia Pemilihan menetapkan jadwal rapat Paripurna guna bakal calon memaparkan visi-misi dan program kerjanya. (3) Pasangan bakal calon dapat diajukan oleh dua Fraksi atau lebih. (4) Pengajuan bakal calon yang sama oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar Fraksi. (5) Berdasarkan pemaparan visi misi dan program kerja pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Utusan tiap Fraksi dalam Panitia Pemilihan mengajukan 1(satu) pasangan bakal calon agar ditetapkan menjadi pasangan calon. (6) Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (7) Dalam hal pasangan calon hanya terdapat 2 (dua) pasangan, dan salah satu pasangan mengundurkan diri, proses penetapan pasangan calon diulang. (8) Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.
Paragraf 4 Pemilihan Pasangan Calon Pasal 75 (1) Pemilihan pasangan calon dilakukan melalui 2( dua) Tahapan rapat Paripurna. (2) Rapat Paripurna Tahap I merupakan rapat Paripurna untuk memberikan kesempatan setiap anggota DPRD menggunakan haknya untuk memilih 1 (satu) Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. (3) Rapat Paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. (4) Apabila pada pembukaan rapat Paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi. (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 3 (tiga) Fraksi, rapat Paripurna Tahap I tetap dilaksanakan. Pasal 76 Pemilihan pasangan calon pada rapat Paripurna Tahap I dilaksanakan secara langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 77 (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya kepada 1 (satu) Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon. (2) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) Pasangan Calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai. (3) Apabila hasil perolehan suara belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua. (4) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan urutan pertama terdapat lebih dari 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir atau urutan pertama dan kedua. (5) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan calon urutan kedua terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama.
(6) Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak. (7) Apabila hasil pemihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, maka diadakan pemilihan ulang dengan skorsing selama 1 (satu) jam. (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya ternyata masih sama, maka pemilihan ulang dilakukan 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. Pasal 78 Apabila anggota DPRD ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih, anggota DPRD yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Paragraf 5 Pemungutan suara Pasal 79 (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. (2) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon, Panitia Pemilihan menyediakan: a. Papan tulis yang memuat nama-nama pasangan calon yang sudah ditetapkan; b. Surat suara yang memuat nama pasangan calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Pimpinan rapat serta memakai stempel DPRD, sebagai tanda surat suara yang sah; c. Sebuah kotak suara berikut kuncinya; d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan e. Spidol hitam didalam bilik suara atau tempat khusus. (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 80 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menghitung surat suara yang disesuaikan dengan jumlah yang hadir ditambah 10 sepuluh surat suara sebagai cadangan untuk ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel DPRD.
Pasal 81 (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti kondisi surat suara, dan apabila surat suara sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan cacat atau rusak, dapat dinyatakan tidak sah, dan pemilih berhak menerima surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak. Pasal 82 (1) Pengisian surat suara dengan memberikan tanda silang memakai spidol warna hitam pada tempat tanda pilihan yang disediakan sesuai dengan nama pasangan calon yang dikehendaki. (2) Pengisian surat suara dilaksanakan dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan (3) Setelah surat suara diisi, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. (4) Pemilih yang keliru mengisi surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan dan kesempatan ini hanya diberikan satu kali. Paragraf 6 Penghitungan Suara Pasal 83 Setelah semua pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Fraksi yang hadir agar menugaskan 1 (satu) anggota Fraksi untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara Pasal 84 (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, disaksikan oleh para saksi. (2) Apabila jumlah surat suara yang masuk lebih dari jumlah pemilih, maka pemungutan suara diulang, jika jumlah surat suara yang masuk kurang dari jumlah pemilih, maka pemungutan suara tidak perlu diulang dan kekurangannya dianggap abstain. (3) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui sah atau tidaknya, kemudian panitia pemilihan membaca nama pasangan calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatanya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga oleh semua yang hadir dalam ruang rapat.
Pasal 85 (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila: a. tidak memakai bentuk dan model yang telah ditentukan; b. tidak terdapat tandatangan Pimpinan rapat dan Stempel DPRD; c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih; d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) nama pasangan calon; e. Tanda silang pilihan pasanagan calon tidak menggunakan spidol yang telah disediakan: f. Memberikan tanda tertentu selain tanda silang pada kolom tanda pilihan yang telah disediakan. (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat akan dilaksanakan proses penghitungan suara. Paragraf 7 Pengujian Publik Pasal 86 (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya rapat Paripurna Tahap I. (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Tahap I. (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Paragraf 8 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasal 87 (1) Apabila tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur- unsur Fraksi (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan pasangan calon terpilih dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Paragraf 9 Rapat Paripurna Khusus Tahap II Pasal 88 (1) Apabila Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir, Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Masa Tahap Pengujian Publik berakhir. (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua/pertiga) dari jumlah anggota DPRD (4) Apabila pada pembahasan rapat, jumlah peserta belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam. (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi. (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan. Pasal 89 (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup. (2) pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup dan pengadu jelas identitasnya serta dapat dihadirkan secara fisik. Pasal 90 (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dinyatakan batal. (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan 89, dinyatakan gugur sebagai calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan
Pasal 91 (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (2) dan/ atau Ayat (6) (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Panitia Pemilihan yang bertugas pada saat itu dan saksi- saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi. Paragraf 10 Pemilihan Ulang Pasal 92 (1) Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II, jika pemilihan ulang diikuti lebih dari 1 (satu) pasangan calon. (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang dimulai dari penyaringan Tahap I (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang Paragraf 11 Pengiriman berkas Pemilihan Pasal 93 (1) DPRD mengirimkan Keputusan DPRD beserta berkas Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal mengenai Pasangan calon terpilih Walikota/Wakil Walikota beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tata tertib pemilihan, jadwal acara pemilihan, berita acara dan risalah rapat paripurna serta dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon. Paragraf 12 Pengesahan dan Pelantikan Pasal 94 Berdasarkan Keputusan DPRD dan Berkas Pemilihan yang telah diterima, Presiden mengesahkan pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang pelaksanaannya di delegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 95 (1) Pelantikan pasangan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan pengesahan (2) Sebelum memangku jabatan, Walikota dan Wakil Walikota mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur. BAB V KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 96 (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang. (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur . (3) Anggota DPRD berdomisili di Kota Yogyakarta. (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. (5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan. Bagian Kedua Sumpah/Janji Pasal 97 (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD. (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama- sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
(5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Pasal 98 (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama: a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah"; b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";dan d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". (3) Setelah mengakhiri sumpah/janji, menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji. pengucapan anggota DPRD Pasal 99 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan daerah demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal 100 Sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang- undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajian dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD. Pasal 101 (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD. (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD. BAB VI HAK DAN PELAKSANAAN HAK DPRD Bagian Kesatu Hak DPRD Pasal 102 (1) DPRD mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. tindak Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 1 Hak Interpelasi Pasal 103 (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan serta ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Pasal 104 (1) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. (2) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; (4) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (6) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripuma DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Walikota. Pasal 105 (1) Walikota wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (8) dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Walikota memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (5) Terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
(6) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota. (7) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Paragraf 2 Hak Angket Pasal 106 (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: a. Kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. alasan penyelidikan. Pasal 107 (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya sebelum memperoleh Keputusan DPRD. (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada walikota. (5) Usul diterima menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari (tiga rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan perempat) dari persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Pasal 108 (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD. (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Pasal 109 (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil tiga kali secara patut dan berturut- turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 110 (1) Apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Apabila dari hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya. (3) Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya. Pasal 111 Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat Pasal 112 (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: a. untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota; b. kejadian luar biasa yang terjadi didaerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya; atau c. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106. Pasal 113 (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. Walikota untuk memberikan pendapat;dan c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Walikota. (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD. (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat: a. Pernyataan pendapat; b. Saran penyelesaiannya; dan c. Peringatan. (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
BAB VII HAK DAN PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Hak Anggota DPRD Pasal 114 (1) Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif. (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Anggota DPRD perempuan diberikan hak cuti hamil selama 3 (tiga) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti hamil ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (4) Pemberian dan pelaksanaan cuti diperuntukkan pula bagi anggota DPRD yang akan melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan secukupnya waktu yang dibutuhkan. Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota DPRD Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda Pasal 115 (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh minimal 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan dari Fraksi yang berbeda (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD sudah dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai Naskah Akademik dan atau penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (4) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengharmonisasian.
(5) Hasil pengkajian Bapemperda, di pergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD. (6) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota. Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 116 (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas,dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis. (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Paragraf 3 Hak Mengajukan Usul dan Pendapat Pasal 117 (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD. (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika,moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD. Paragraf 4 Hak Untuk Memilih dan Dipilih Pasal 118 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Hak Membela Diri Pasal 119 (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD. (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tata beracara Badan Kehormatan DPRD. Paragraf 6 Hak Imunitas Pasal 120 (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Pasal 121 (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah setempat, Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau perguruan tinggi. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.
Paragraf 8 Hak Keuangan dan Administratif Pasal 122 (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. BAB VIII KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 123 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi. (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah. b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah. c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 124 Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah : a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota; b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya; c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya. Pasal 125 Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD adalah: a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. Pasal 126 Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan; c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota; d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan; e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. Pasal 127 Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota; b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 128 (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 129 (1) Tata upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. menyanyikan lagu Indonesia Raya; c. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD; e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri; f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; g. serah terima Pimpinan DPRD Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD; i. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Walikota; j. pembacaan doa; k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan l. penyampaian ucapan selamat. (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional; c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional. (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 130 Anggota DPRD berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. BAB X RENCANA KERJA DPRD Pasal 131 (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD. (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan : a. rapat-rapat; b. kunjungan kerja; c. penyiapan rancangan peraturan daerah bagi usulan Bapemperda; d. menjaring aspirasi masyarakat; e. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; f. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelerasan.
(4) Hasil penyelerasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna. (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Pasal 132 (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali. BAB XI PERSIDANGAN, UNDANGAN , RAPAT DPRD, TATA PAKAIAN RAPAT DAN BAHASA SERTA HARI KERJA DAN JAM KERJA Bagian Kesatu Persidangan Pasal 133 (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD. (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. (4) Masa Sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPRD. (5) Masa Sidang dimulai dari: a. Masa Sidang I, terdiri dari bulan September sampai dengan Desember; b. Masa Sidang II, terdiri dari bulan Januari sampai dengan April; dan c. Masa Sidang III, terdiri dari bulan Mei sampai dengan Agustus, dan seterusnya. (6) Masa Reses adalah masa dimana Anggota DPRD melaksanakan kegiatan diluar gedung DPRD dan diluar masa sidang yang dipergunakan Anggota Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan/atau konstituen di wilayah daerah pemilihannya.
(7) Dalam bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. hal pelaksanaan masa persidangan Pasal 134 (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses. (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda. (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Bagian Kedua Undangan Pasal 135 (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah lembaga/organisasi/ perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD. (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. (3) Undangan disediakan tempat tersendiri. (4) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
Bagian Ketiga Rapat Pasal 136 (l) Jenis rapat DPRD terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat Pimpinan DPRD; c. rapat Fraksi; d. rapat konsultasi; e. rapat badan musyawarah; f. rapat komisi; g. rapat gabungan komisi; h. rapat badan anggaran; i. rapat Bapemperda; j. rapat badan kehormatan; k. rapat panitia khusus; l. rapat kerja; m. rapat dengar pendapat; dan n: rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah. (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran. (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan. (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan wali kota atau pejabat yang ditunjuk. (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah. (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta. Pasal 137 (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat. Pasal 138 (1) Setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat resmi. (2) Risalah rapat resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan mengenai: a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. ketua; g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan h. undangan yang hadir. (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Notulis rapat. (4) Notulis rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
Pasal 139 (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat Notulen/catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. (2) Notulen/catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat yang dilengkapi dengan catatan mengenai : a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan g. undangan yang hadir. Pasal 140 (1) Dalam risalah, dan catatan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas frasa "RAHASIA". (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, dan/atau laporan rapat. (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik. (5) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 141 (1) Dalam hal rapat tidak dapat mencapai kuorum dan/atau pimpinan rapat berhalangan, dibuat berita acara rapat. (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 142 (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD. (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar. Pasal 143 (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya. (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat. (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri. (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat. Pasal 144 (1) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD. (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan. (3) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, telah berakhir, pimpinan rapat menunda sedangkan waktu rapat penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat. (4) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat. Pasal 145 (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat. (2) Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat. (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
Pasal 146 (1) Selain kegiatan rapat, dalam melaksanakan tugasnya alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat konsultasi atau studi banding. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan dilakukan sesuai dengan surat perintah tugas. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Pasal 147 (l) Rapat paripurna terdiri atas: a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan b. rapat paripuna untuk pengumuman. (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul: a. Walikota; b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi. (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah. (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota. Pasal 148 (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD. (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
Bagian Keempat Tata Pakaian Rapat dan Bahasa Pasal 149 (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan, dan anggota DPRD mengenakan pakaian: a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan hanya untuk bersifat pengumuman; b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna tertentu, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional. (3) Rapat Paripurna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bersifat nasional dan memang ditetapkan untuk menggunakan pakaian sipil lengkap. Pasal 150 (1) Dalam hal melakukan rapat kerja, kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian yang pantas/sopan/ menyesuaikan dengan surat undangan atau pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang, lurik dan/atau batik. (2) Dalam hal acara-acara bersifat kedaerahan Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian yang berciri khas daerah/tradisional, lurik dan/atau batik. (3) Warna pakaian dinas DPRD dapat berwarna cerah dan/atau gelap. Pasal 151 Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bagian Kelima Hari Kerja dan Jam Kerja Pasal 152 (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penentuan rapat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam rapat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD. BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 153 (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya ditakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 154 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman. Pasal 155 (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah; b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a; b. disetujui oleh lebih dari I/2(satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b; atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing- masing tidak lebih dari I (satu) jam. (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah. (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi. (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (9) Bagi Anggota DPRD yang meninggalkan rapat sebelum di ambil sebuah keputusan, maka resiko baginya adalah apapun keputusan yang di ambil didalam rapat tersebut, beliau harus setuju. (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Pasal 156 Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. BAB XIII ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Pertama Umum Pasal 157 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. bapemperda; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. (2) Alat kelengkapan DPRD sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli sesuai kemampuan keuangan daerah. (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. (7) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat kolektif dan kolegial. (8) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bahwa setiap pimpinan alat kelengkapan setara dalam hal kedudukan dan tanggungjawab. Pasal 158 Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran. Bagian Kedua Pimpinan DPRD Pasal 159 Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD; c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD; d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain; f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya; g. mewakili DPRD di pengadilan; h. melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu'
Pasal 160 (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama. (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. Pasal 161 (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas untuk: a. memimpin rapat-rapat DPRD; b. memfasilitasi pembentukan fraksi; c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum. Pasal 162 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Penyampaian calon pimpinan DPRD dari partai politik secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. (3) Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan. yang berlaku adalah calon anggota DPRD (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya. (5) Istilah "melalui" sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4),dimaksudkan bahwa Walikota hanya meneruskan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan Sementara DPRD. (6) Apabila Walikota tidak meneruskan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur, pimpinan sementara DPRD dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kepada gubernur. Pasal 163 (1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipandu oleh ketua pengadilan negeri di gedung DPRD. (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, dapat sumpah/janji pengucapan dilaksanakan di tempat lain. pimpinan DPRD (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
(5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Pasal 164 (1) Masa tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan : a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. (5) Dalam hal salah seorang Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai ditetapkannya ketua pengganti yang definitif. (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 161. Pasal 165 (4) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (5) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (6) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Pasal 166 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. (2) Wali kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna Pasal 167 (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota. Pasal 168 (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali. Pasal 169 (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara. (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Pasal 170 (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD. (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda. (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD (6) Wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. Pasal 171 (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170. (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 172 Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna. Bagian Ketiga Badan Musyawarah Pasal 173 (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran. (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah. (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan setelah masa hanya dapat keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. DPRD lain dilakukan Pasal 174 (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang: a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda; c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; d. meminta alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing; dan/atau memberikan kesempatan kepada e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD; g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna. (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib: a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi. Bagian Keempat Komisi Pasal 175 (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
(2) DPRD membentuk 4 (empat) Komisi yang terdiri atas: a. Komisi A : Pemerintahan. b. Komisi B : Perekonomian dan Keuangan. c. Komisi C : Pembangunan. d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat. (3) Pembidangan masing-masing Komisi : a. Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana daerah. b. Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah. c. Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup. d. Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama. (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. Pasal 176 Komisi mempunyai tugas dan wewenang: a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Pasal 177 Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD. Pasal 178 (1) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPRD. (2) Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah Bagian Kelima Bapemperda Pasal 179 (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda. (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
Pasal 180 Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah; c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah; f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda; g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah; j. melakukan kajian Perda; dan k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Bagian Keenam Badan Anggaran Pasal 181 (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah dari jumlah anggota DPRD. (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Pasal 182 Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebiiakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh wali kota; dan f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD. Bagian Ketujuh Badan Kehormatan Pasal 183 (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang; (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan. (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah ulasa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. Pasal 184 (1) Badan kehormatan mempunyai tugas: b. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; c. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD; d. melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan e. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripuma. (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (3) Dalam dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. melaksanakan penyelidikan, verifikasi, Pasal 185 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, badan kehormatan berwenang: (1) memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; (2) meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan (3) menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik. Pasal 186 (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan pding lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Pasal 187 (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi dengan cara: a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yangterkait; dan/atau b. memverilikasi dokumen atau bukti Lain yangterkait. (2) Hasil penyelidikan, verifrkasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara. (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Pasal 188 (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna. (3) Sanksi bempa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan olehDPRD. Pasal 189 (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dafam rapat paripurna. (2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 1O (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan. Pasal 190 Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 191 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. Bagian Kedelapan Panitia Khusus Pasal 192 (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripuma atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi. (4) Masa kerja panitia khusus: a. paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda. (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Pasal 193 (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Pasal 194 (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan honorarium. (7) Honorarium terhadap kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu. (8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. (9) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. BAB XIV PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu Pasal 195 1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPRD; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. (5) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD. Pasal 196 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur. (2) Paling (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. lama 7 (3) Paling (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. lama 7 (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul langsung sebagaimana dimaksud pada ayat menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur. (3), pimpinan DPRD (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kota dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 197 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD. (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota (1) dilaporkan oleh Badan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota. Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 198 (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
Pasal 199 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/ atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui walikota. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari walikota untuk DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kota. (7) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kota. Pasal 200 (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.
Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan Pasal 201 (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia; b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), jasa yang dan berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu; j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan: a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU. (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya. Bagian Keempat Pemberhentian Sementara Pasal 202 (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota. (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kota yang bersangkutan kepada walikota. (4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur. (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 203 (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD. sementara (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. Pasal 204 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir. BAB XV FRAKSI Pasal 205 (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD. (3) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. (4) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(5) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. (7) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama. (8) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan. (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi. (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya. Pasal 206 (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 mempunyai Staf sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi. (2) Staf Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyediakan sarana,anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan tugas memperhatikan kemampuan APBD. (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan Kantor, tidak termasuk sarana mobilitas. (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi berupa makan minum rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan kesekretariatan berupa fotocopy bahan rapat. (6) Penyediaan sarana, prasarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya disediakan untuk rapat Fraksi yang dilakukan di dalam lingkungan DPRD dan dilaksanakan pada hari kerja. Pasal 207 (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD. (2) Setiap fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sbb: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. Pasal 208 (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat: a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebiiakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi. (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu. BAB XVI KODE ETIK Pasal 209 (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DRPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik. (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; dan c. pengaturan mengenai: 1). ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 2). sikap dan peritaku enggota DPRD; 3). tata kerja Anggota DPRD; 4). tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 5). tata hubungan antar-Anggota DPRD;
6). tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain; 7). penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8). kewajiban Anggota DPRD; 9). larangan bagi Anggota DPRD; 10). hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD; 11). sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12). rehabilitasi. Pasal 210 Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia; d. memiliki integritas tinggi dan jujur; e. menegakkan kebenaran dan keadilan; f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin; g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 211 Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain: a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD; b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja; d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi; e. menghadiri rapat DPRD secara fisik; f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD; g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD. Pasal 212 Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya. Pasal 213 Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Pasal 214 Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 215 Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 216 Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat. Pasal 217 Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 218 (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD. (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Bagian Kedua Sanksi Pasal 219 (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pasal 220 Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/ atau c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 221 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218. Pasal 222 Ketentuan lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. lebih BAB XVIII KONSULTASI DPRD Pasal 223 (3) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Pasal 224 (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat (1) antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan walikota. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun walikota. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
Pasal 225 (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 226 (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah. (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut. BAB XIX PEAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 227 (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD. (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya. (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya. (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: a. rapat dengar pendapat umum; b. rapat dengar pendapat; c. kunjungan kerja; atau d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XX SISTEM PENDUKUNG Pasal 228 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi. (3) Sekretaris DPRD menyediakan dan mengoordinasi kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sekretaris DPRD mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), atas usul Fraksi atau alat kelengkapan DPRD. (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 229 (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 230 Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 231 Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 30 November 2018 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KETUA, SUJANARKO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR Paraf Hirarki Jabatan Plt. Asisten Umum Paraf Tanggal Ka.Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta Plt. Sekretaris DPRD