Society, 10 (1), 86-99, 2022 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Irfandi Pratama* , dan Zuly Qodir Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Korespondensi: INFO ARTIKEL ABSTRAK Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian Sitasi Cantuman: Pratama, I., & Qodir, Z. (2022). What Lies behind No-Confidence Motion on Indonesian Social Media? Society, 10(1), 84-96. DOI: 10.33019/society.v10i1.334 Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society Media sosial saat ini mengambil peran sebagai alat mobilisasi, pengorganisasian, dan komunikasi bagi gerakan protes sosial. Platform media sosial memfasilitasi pembuatan konten, pertukaran emosional dan motivasi untuk mendukung dan menentang kegiatan protes. Media sosial dapat meningkatkan partisipasi protes, seperti hashtag melalui Twitter. Sentimen emosional yang negatif memicu hashtag tersebut menjadi trending topic di Indonesia. Berawal dari kicauan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembangunan dan deforestasi, membuat publik bereaksi dengan menaikkan tagar #mositidakpercaya. Penelitian ini mengeksplorasi mosi tidak percaya dan korelasi narasi dalam hashtag menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis Q-DAS NVivo 12 Plus. Sumber data penelitian diperoleh dari Twitter dengan menangkap tagar #mositidakpercaya dengan data pendukung dari media online, literatur jurnal, dan buku. Temuan menunjukkan bahwa miskomunikasi dan kegagalan untuk memahami konteks yang sedang dibahas disampaikan. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA) Dikirim: 28 Desember, 2021; Diterima: 27 Juni, 2022; Dipublikasi: 30 Juni, 2022; Kata Kunci: Deforestasi; Gerakan Sosial; Media Sosial; Mosi Tidak Percaya; Pemerintah Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 86
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? 1. Pendahuluan Kemajuan teknologi informasi pada masa revolusi industri 4.0 berdampak wajar dalam memberikan kemudahan. Keinginan akan informasi yang cepat dan terpercaya menjadi salah satu aspek penting dalam evolusi peradaban (Akram & Kumar, 2017). Media sosial adalah alat komunikasi yang hebat dan menyediakan akses mudah. Mengingat keadaan media sosial saat ini, siapa pun dapat menjadi pembuat berita dan mempengaruhi massa. Media sosial juga merupakan cara berkomunikasi dengan orang lain melalui penyebaran informasi secara masif melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube (Habibie et al., 2021). Media sosial adalah media yang lebih interaktif dari sudut pandang interaksi sosial dan menciptakan makna baru dari komunikasi pribadi (Zhong, 2021). Karena media sosial adalah mesin online atau bisa muncul karena kontak antara sesama pengguna media sosial, media sosial memiliki etika dan aturannya sendiri. Sebagai wadah partisipasi, sharing, pertukaran informasi, dan jejaring virtual (Fitriani, 2017). Menurut teori media baru, internet dan teknologi terkait, seperti komunikasi yang dimediasi komputer dan media sosial, memiliki kemampuan unik yang telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Idenya menekankan evolusi penggunaan media dari konsumsi pribadi informasi dan pengetahuan untuk interaksi (Hu et al., 2017). Mengikuti evolusi media sosial, kelompok nirlaba, pemerintah, dan non-pemerintah di seluruh dunia telah bekerja keras menemukan cara untuk menggunakan platform media sosial sebagai instrumen efektif untuk komunikasi strategis di saat krisis. Media memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas sosial (Pristianita et al., 2021). Media sosial sangat penting untuk keterlibatan warga yang aktif, berbagi informasi, komunikasi, dan interaksi online antar pihak. Masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan pemerintah melalui media sosial, dan teknologi dapat mengubah komunikasi menjadi wacana interaktif (Appel et al., 2020). Selain itu, banyak pemerintah sekarang menggunakan teknologi media sosial untuk berkomunikasi dan menilai keinginan publik untuk menjaga komunikasi yang konstan dengan individu (Sheth, 2020). Namun, pemerintah menghadapi kesulitan menanggapi kemajuan teknologi karena kurangnya kesadaran dan kesiapan untuk menggunakan media sosial. Oleh karena itu, manfaat penggunaan media sosial dan bagaimana media sosial dapat membangun kepercayaan publik harus diperhatikan (Roengtam, 2020). Pemerintah harus memberikan arahan kebijakan yang menumbuhkan kepercayaan, mendorong partisipasi, dan menghubungkan keyakinan dengan kemajuan (Khan et al., 2020). Selain itu, pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan keterbukaan, transparansi, keterlibatan warga, efektivitas kebijakan, efisiensi manajemen, pemotongan biaya, tata kelola yang baik, kepuasan pegawai publik, dan kepuasan warga (Khan et al., 2020). Dengan media sosial, partisipasi warga dalam pemerintahan semakin bergerak secara online, dari inisiatif menjadi pasif (Bui, 2016). Sementara itu, pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menggunakan media sosial untuk memenangkan kepercayaan orang, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik (Han & Jia, 2018). Media sosial juga dapat mengancam kritik terhadap pemerintah jika dirasa kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat akan melahirkan gerakan sosial baru melalui media sosial (Pratama et al., 2021). Beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran media sosial dalam memobilisasi aksi, seperti bagaimana aktivis Twitter dapat menggalang peserta protes kehidupan nyata menggunakan tagar (Mikhailova & Gradoselskaya, 2019). Banyak gerakan sosial telah Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 87
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? mengidentifikasi dan menerapkan tagar sebagai alat yang ampuh untuk mobilisasi publik. Sebagai media komunikasi digital, Twitter memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri mereka terlepas dari geografi dan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media penyiaran tradisional (Duncombe, 2019) dengan menggunakan tagar untuk terlibat dalam gerakan. Tagar di Twitter melayani berbagai tujuan sebagai protes, termasuk kemampuan tweet (Zhang, 2021). Aktivis online untuk menambah atau mengubah arti sebuah menggunakan tagar untuk menonjolkan Twitter sebagai media dialog langsung, demonstrasi, dan penyebaran ide sebagai bagian dari gerakan yang lebih signifikan pada subjek tertentu (Kuo, 2018). Media sosial menyediakan tiga fungsi penting bagi masyarakat berkembang: memberikan informasi, mengurangi biaya partisipasi politik, dan meningkatkan kemampuan kekuatan oposisi untuk memobilisasi (Chang et al., 2014). Media dapat membangkitkan kesadaran politik publik karena fitur-fiturnya yang memfasilitasi interaktivitas, kedekatan, dan kemudahan akses bagi publik (Zempi & Rahayu, 2019). Sebagai strategi gerakan sosial baru, media berperan dalam memfasilitasi penalaran dan pemikiran dalam menggalang dukungan. Banyak orang yang concern dengan teknologi media, khususnya media online. Kemerosotan, konsumerisme, dan moral yang longgar dikaitkan dengan dunia internet. Para pakar gerakan sosial telah lama menggunakan framing untuk memahami bagaimana gerakan menarik anggota dan menciptakan solidaritas (Lampinen, 2020). Media sosial, seperti Twitter, telah memaksa pengguna untuk mengakomodasi gerakan sosial melalui aktivitas hashtag, menimbulkan banyak pertanyaan. Korelasi antara media sosial dan gerakan sosial melekat dan menarik minat penelitian. Tagar #mositidakpercaya di Twitter pernah menjadi trending topic, kemudian memicu pertanyaan melalui penelitian ini. Pernyataan mosi tidak percaya harus disampaikan, dan oleh siapa, apa efek dari mosi tidak percaya? Tweet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang deforestasi menjadi pertanyaan dan kompleksitas antara #mositidakpercaya dan deforestasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggali informasi terkait pernyataan mosi tidak percaya melalui hashtag dan korelasi antara narasi dalam hashtag tersebut. 2. Studi Pustaka 2.1. Gerakan Sosial di Media Sosial Gerakan sosial adalah jaringan interaksi informal yang melibatkan pluralitas individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat dalam perjuangan politik atau budaya berdasarkan identitas kolektif bersama. Dengan kata lain, gerakan sosial adalah sekelompok orang yang memiliki identitas dan sudut pandang yang sama dan berkumpul untuk mengatasi tantangan politik atau budaya. Gerakan sosial memicu aksi sosial (misalnya, kampanye politik, petisi, protes). Tujuan akhir dari aksi gerakan sosial adalah untuk mempromosikan atau menentang perubahan sosial baik di tingkat sistemik maupun non-sistemik (Li et al., 2020). Salah satu hak sipil yang paling kritis adalah hak untuk protes. Warga berpartisipasi dalam protes besar-besaran untuk mengekspresikan diri dan menggunakan hak-hak demokrasi mereka. Di sisi lain, Protes dapat mengakibatkan kekerasan dan kehancuran karena jumlah peserta yang tinggi dan dapat memakan biaya. Akibatnya, protes semacam itu harus diantisipasi sebelumnya untuk menghindari kerugian tersebut. Para pengunjuk rasa telah menggunakan Twitter, situs web microblogging populer, untuk merencanakan, mengatur, dan mengumumkan demonstrasi baru-baru ini di seluruh dunia (Ozturkcan et al., 2017). Gerakan protes kontemporer melalui aktivitas media sosial telah menjadi tren yang cukup intens di kalangan pengguna media sosial yang menyebar dengan cepat dan luas. Media sosial Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 88
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? telah menjadi sekutu berharga bagi para pengunjuk rasa, menyatukan berbagai kelompok aktivis untuk memudahkan koordinasi protes anti-pemerintah. Sebaliknya, gerakan protes melalui media sosial merupakan ekspresi visual dari perbedaan pendapat (Surzhko-Harned & Zahuranec, 2017). Para ahli dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kepemimpinan dan identitas kolektif juga memainkan peran penting (Poell & Dijck, 2017). Media sosial memfasilitasi partisipasi politik warga untuk terlibat dalam kegiatan protes, memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pendapat politik mereka. Gerakan protes di Amerika Serikat, Spanyol, Turki, dan Ukraina, menunjukkan bahwa platform media sosial memfasilitasi pertukaran informasi penting untuk koordinasi protes, seperti berita tentang transportasi, jumlah pemilih, kehadiran polisi, kekerasan, layanan medis, dan dukungan hukum ; Selain itu, platform media sosial memfasilitasi pertukaran konten emosional dan motivasi untuk dan menentang aktivitas protes, seperti pesan yang menekankan kemarahan, identifikasi sosial, kemanjuran kelompok, dan kepedulian (Jost et al., 2018). Media sosial menjadi wadah bagi orang-orang untuk mendiskusikan pandangan dan pendapatnya, terutama yang berkaitan dengan sentimen politik. Sementara media sosial bukanlah hal baru dalam politik, media sosial akan memainkan peran yang jauh lebih signifikan sebagai instrumen politik di masa depan. Bukti pertama dari ini datang selama pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat, ketika media sosial mengambil bentuk baru, dengan banyak dugaan upaya untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan pemilih, terutama untuk Donald Trump, calon presiden, dan sekarang (Appel et al., 2020). Media sosial akan terus menjadi penting dalam memobilisasi demonstrasi untuk acara online dan offline. Teknologi media sosial menciptakan komunitas oposisi virtual yang secara aktif mempromosikan wacana kontra-hegemonik, menyediakan platform bagi suara-suara yang sebelumnya dibungkam untuk berbicara menentang kekuasaan otoriter Mugabe. Terlepas dari lokasi temporal dan spasial mereka, pengunjuk rasa menggunakan media sosial untuk mengatur, menyusun strategi, dan berkumpul (Gukurume, 2017). Gerakan sosial melalui Twitter dengan menggunakan tagar di Indonesia untuk mengkritik dan menolak RUU Cipta Karya Omnibus Law menunjukkan bahwa media sosial dapat memobilisasi aksi dan suara serta menyebarluaskan isu-isu krusial untuk penolakan (Sutan et al., 2021). Melalui hashtag, gerakan protes sosial melalui Twitter terhadap kebijakan investasi alkohol menghapuskan pasal-pasal investasi alkohol (Pratama et al., 2021). Ada yang menyebut gerakan sosial hashtag activism, dalam hal ini menggunakan hashtag untuk menyebarkan informasi dan sebagai bentuk awal aksi melalui jenis aktivisme digital ini (Xiong et al., 2019). Beberapa juga menyatakan bahwa hashtag atau aktivisme digital lebih membantu dalam mendidik mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial atau aktivisme daripada aktivisme tradisional (misalnya, protes) (Keller et al., 2018). Media massa telah lama menjadi sumber yang mendominasi, sebagian karena mereka sering dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, berharga, dan tepat waktu. Sementara platform media sosial mengakui bahwa ruang gema mungkin menjadi masalah, tidak ada obat yang langsung. Fakta bahwa ruang gema rentan terhadap berita palsu adalah salah satu alasan mereka menjadi perhatian publik. Berita palsu adalah berita palsu yang berpura-pura menjadi nyata untuk mempengaruhi pengguna media sosial lainnya. Pengulangan bot atas artikel semacam itu hanya akan memperkuat efeknya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peserta cenderung tidak memeriksa informasi dalam pengaturan sosial yang dirasakan, seperti media sosial (Jun et al., 2017; Schwarz & Newman, 2017). Dunia media digital dengan demikian menghadirkan tantangan ganda: 1) melimpahnya informasi, hiburan, Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 89
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? dan produk lainnya yang harus terus diorganisir, dan 2) kurangnya jaminan kualitas konten, yang memerlukan pemantauan berkala terhadap kredibilitas konsumen (Westerman al., 2014). 3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan lebih memahami suatu fenomena. Pendekatan penelitian kualitatif dapat memahami interaksi manusia dalam keadaan tertentu berdasarkan perspektif penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis konten Twitter. Para peneliti menganalisis data dengan perangkat lunak analisis data kualitatif (Q-DAS) dan perangkat lunak NVivo 12 Plus dengan tiga alat: analisis frekuensi kata, analisis sentimen, dan analisis pohon kata. Analisis menggunakan NVivo 12 Plus dapat memberikan fasilitas untuk mengumpulkan, mengkategorikan, memetakan, menganalisis, dan memvisualisasikan data kualitatif yang diperoleh dari memo, laporan, undang-undang, dan wawancara (Salahudin et al., 2020). NVivo 12 Plus dapat secara deskriptif menyampaikan nilai dan hasil serta menampilkan tabel dan gambar, menyederhanakan dan memperjelas pembacaan di bagian analisis dan data (Pratama et al., 2021). Jenis data penelitian adalah data sekunder. Sumber data penelitian berasal dari media sosial Twitter hashtag #Mositidakpercaya yang diambil pada 6 November 2021. Data yang berhasil ditangkap adalah 983 tweet, kemudian diimpor ke NVivo 12 Plus dan dikelola dan dianalisis. Sedangkan data pendukung penelitian ini berasal dari media online, literatur jurnal, dan buku. 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Media sosial menjadi sumber informasi utama, sehingga mengakibatkan banjir informasi yang tidak dapat dibendung bahkan bercampur dengan hoax. Kemudahan mengakses media sosial telah menjadi platform untuk memfasilitasi pembuatan konten dan berbagi konten yang sangat interaktif. Media sosial mempengaruhi pola dan kebiasaan interaksi masyarakat. Ada pertukaran konten emosional dan motivasi, termasuk pesan yang menekankan kemarahan, identifikasi sosial, kekhawatiran tentang keadilan, dan perampasan, untuk mendukung dan menentang kegiatan protes (Jost et al., 2018). Melalui hashtag, gerakan protes di media sosial seringkali secara signifikan mempengaruhi dan mengubah kebijakan (Pratama et al., 2021). tweet Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ―Perkembangan masif era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.‖ Pernyataan tersebut menarik perhatian kritis netizen di Twitter dan menjadi trending topic pada 4 November 2021. Penelitian ini menganalisis dan menggali informasi terkait pernyataan mosi tidak percaya melalui tagar #mositidakpercaya dan korelasi narasi dalam tagar tersebut. Berawal dari Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 90
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Gambar 1. Frekuensi Kata hashtag #mositidakpercaya Temuan di atas menjelaskan bahwa tagar #mositidakpercaya terkait dengan deforestasi. Temuan pada Gambar 1 menunjukkan tagar #mositidakpercaya sebagai kata yang paling sering digunakan dengan bobot 004%, diikuti kata ―deforestasi‖ dengan bobot 003%, diikuti kata ―tuan‖ dengan bobot 002% dan kata kata ―opung‖ dengan bobot 002%. Gambar 2 menjelaskan sentimen dari tagar #mositidakpercaya. Gambar 2. Sentimen #mositidakpercaya Setiap tagar berisi sikap kritis terhadap kicauan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tagar #mositidakpercaya terhadap cuitan akun @SitiNurbayaLHK mengandung sentimen negatif sebesar 63%, sementara cukup negatif 3%, diikuti sentimen relatif positif sebesar 2%. Hasil kueri penelusuran teks menggunakan pohon terhadap sikap kritis Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 91
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? kata tol pada Gambar 3 di bawah tagar #mositidakpercaya terkait erat dengan kata ―menghamburkan emisi ke atmosfer‖. Gambar 3. Kueri Penelusuran Teks #mositidakpercaya Mengawali pembahasan temuan terkait kicauan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dengan akun Twitter @SitiNurabayaLHK, yang diangkat pada 2014 hingga 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Terkait kicauannya, ―Perkembangan masif era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi,‖ pada 3 November 2021, yang menuai reaksi kritis dari publik, dan menjadi trending topic di Twitter melalui beberapa tagar #deforestasi, #krisisiklim, diikuti tagar #mositidakpercaya menjadi fokus penelitian ini. Mosi tidak percaya digunakan pada tahun 1780-an setelah kekalahan pasukan Inggris Battle of Yorktown, awalnya digunakan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, seperti Australia dan Inggris (Mason, nd). Sedangkan di Indonesia, diidentifikasi digunakan pada masa demokrasi liberal pada tahun 1951 pada masa Perdana Menteri Natsir, yang mengakibatkan jatuhnya kabinet (Thuy, 2019). Mosi tidak percaya pada pemerintah biasanya dapat diajukan ke parlemen oleh anggota legislatif mana pun, dan itu akan diperdebatkan dan dipilih oleh parlemen. Jika mosi tersebut disahkan, perdana menteri dan anggota kabinetnya biasanya terpaksa mengundurkan diri, karena eksekutif membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk tetap berkuasa (Coombes, 2015). Mosi tidak percaya adalah pernyataan atau suara tentang apakah seseorang dalam posisi tanggung jawab (pemerintah, manajemen, dan lain-lain) atau anggota lain berbahaya (Lento & Hazan, 2021). Mosi tidak percaya biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai instrumen kontrol politik yang paling ketat dengan suara mayoritas. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pernyataan mosi tidak percaya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti di Amerika Latin. DPR, DPD, dan DPD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPR-RI berhak menyampaikan pendapat sebagai representasi dari pernyataan mosi tidak percaya. Hak ini harus memenuhi persyaratan ketat yang diatur dalam Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 92
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan mosi tidak percaya publik terhadap kebijakan pemerintah tidak efektif karena bukan ranah hak publik. Namun, jika upaya ini dilakukan bersama DPR-RI, upaya hukum ini sangat efektif. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis narasi dan penyebab pergerakan hashtag melalui media sosial Twitter. Berdasarkan Gambar 1, tagar #mositidakpercaya dan deforestasi adalah kata-kata yang paling sering digunakan, mengandung narasi satir seperti ―mari kita sambut ―menteri deforestasi‖ yang mendukung pembangunan, deforestasi, dan deforestasi menyebarkan emisi karbon ke atmosfer.‖ Uraian tersebut memuat, selain mengkritisi kicauan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi deforestasi untuk pembangunan, topik inti permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Deforestasi adalah hilangnya pohon, termasuk suksesi vegetasi dari tutupan hutan ke tipe lanskap lainnya. Koyuncu dan Yilmaz mendefinisikannya sebagai konversi permanen lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain seperti gurun, lahan pertanian, dan padang rumput. Definisi lain dari deforestasi adalah mengubah lahan hutan untuk penggunaan lain melalui kegiatan yang membunuh hutan, sehingga tidak ada vegetasi permanen. Banyak peneliti telah menyelidiki penyebab deforestasi. Temuan mereka adalah bahwa laju deforestasi sebanding dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi (Susanto et al., 2018). Dampak deforestasi, degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas dan kuantitas layanan pengaturan air, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim hanyalah beberapa dari dampak Gas Rumah Kaca (GRK) (Austin et al., 2019) . Penyebab deforestasi di Indonesia dari tahun 2000-2016 adalah pembukaan perkebunan kelapa sawit sebesar 25%, padang rumput/perdu sebesar 20%, dan pertanian skala kecil sebesar 15%, sedangkan perkebunan kayu berkontribusi 14% (Austin et al., 2019). Laju deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015-2016 sebesar 0,63 juta ha, sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 0,48 juta ha, turun lagi pada tahun 2017-2018 menjadi 0,44 juta ha, dan kembali meningkat pada tahun 2018-2019 menjadi 0,46 juta ha. Deforestasi menurun karena aktivitas manusia yang memanfaatkan hutan atau meningkatnya tutupan hutan karena penanaman (Surandoko, 2021). Komitmen pengurangan deforestasi tidak hanya untuk kepentingan nasional. Tetap saja sudah menjadi kesepakatan internasional, dan upaya untuk mengurangi deforestasi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang semakin dirasakan oleh kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia telah gencar menangani deforestasi melalui berbagai regulasi, antara lain Instruksi Presiden untuk menghentikan pemberian izin baru dan memperbaiki tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kerusakan gambut, pengendalian perubahan iklim, perubahan batas. dalam alokasi kawasan hutan untuk sektor nirlaba. Kehutanan (Hutan Produksi Konversi), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, dan rehabilitasi hutan dan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Upaya pemerintah tersebut terbilang membuahkan hasil, dengan beberapa regulasi untuk menekan deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, namun laju peningkatannya relatif lambat dari tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang meningkat perlahan. Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 93
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Tabel 1. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Area (Ha) Pemerintah 707.428 638.143 614.756 617.501 569.166 579.664 Sumber: Statistik Komoditi Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021 Petani kecil 4.739.318 5.697.892 5.818.888 5.896.775 6.003.764 6.084.126 Swasta 5.754.719 7.712.687 7.892.706 7.942.335 8.285.370 8.417.232 Total 11.201.465 14.048.722 14.325.350 14.456.611 14.858.300 15.081.021 Sektor swasta mendominasi penguasaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, peningkatan luas perkebunan relatif tinggi pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2021 terus meningkat secara perlahan. Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat juga memainkan peran penting dalam perluasan lahan yang berkepanjangan setiap tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020); oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas deforestasi di Indonesia akibat perluasan lahan. Dampak deforestasi adalah meningkatnya emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas alam dan manusia untuk pembukaan lahan perkebunan. Terjadi peningkatan emisi karbon dari tahun sebelumnya pada tahun 2018, mencapai 162.661.563 ton CO2e, meningkat pada tahun 2019 menjadi 624.113.986 ton CO2e, dan mulai menurun pada tahun 2020 menjadi 40.204.855 ton CO2e, tahun berikutnya turun lagi sebesar 35.483.172 ton CO2e (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara bertanggung jawab atas emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer (Dunne, 2019). Kondisi ikrar moratorium kelapa sawit saat ini merupakan tanda bahwa tujuan perbaikan tata kelola hutan perlu ditingkatkan. Organisasi lingkungan global Greenpeace menyatakan bahwa data deforestasi hampir 1,69 juta ha dari konsesi HTI dan 2,77 juta ha perkebunan kelapa sawit dari 2002-2019, dengan data ini memproyeksikan bahwa deforestasi di masa depan akan tetap tinggi ketika proyek food estate, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengakibatkan hilangnya hutan alam. Greenpeace Indonesia dan The TreeMap melakukan studi yang menunjukkan 3,12 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan pada akhir 2019. Selain itu, Greenpeace menanggapi emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara; batubara dalam kelistrikan saat ini mencapai 67% dan mendominasi hingga tahun 2030 yaitu sebesar 59% (Greenpeace Indonesia, 2021). Mereka menilai pemerintah saat ini belum menunjukkan keseriusan dalam menerapkan isu karbon atau transisi ke energi baru dan terbarukan, ditambah rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membangun listrik 13,8 gigabita menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Berdasarkan hasil analisis sentimen #mositidakpercaya terhadap tweet Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sentimen yang sangat negatif, analisis konten menunjukkan bahwa sentimen tinggi dipicu oleh salah satu akun yang mengangkat hashtag dengan konten yang sama. Hampir ditemukan tweet yang ditulis sebagai opini sebagai bentuk representasi kekecewaan atas kejadian tersebut. Kemudian, peneliti melihat adanya kegagalan dalam memahami cuplikan tweet Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; diperlukan pemahaman bersama untuk merespon hal tersebut, seperti terminologi deforestasi yang tidak Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 94
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? mengikuti Indonesia karena mengacu pada negara-negara Eropa, penebangan pohon di belakang rumah mungkin termasuk dalam kategori dan nilai deforestasi. Selain itu, individu tertentu memiliki data yang minimal disertai dengan pandangan. Pembangunan yang berlangsung secara besar-besaran tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Menghentikan pertumbuhan dalam zero-deforestation sama dengan bertentangan dengan UUD 1945 atas nilai dan tujuan yang ditetapkan untuk membangun target nasional untuk kesejahteraan rakyat. secara ekonomi dan sosial, selain pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap masalah emisi GRK untuk memenuhi amanat UUD 1945. Namun, kondisi ini bukanlah masalah negara semata melainkan masalah bersama bagi keberlangsungan ekosistem kehidupan di bumi. Hashtag adalah fitur Twitter untuk menandai dan membedakan satu topik dari topik lainnya, sehingga lebih mudah untuk mendiskusikan suatu masalah. Di negara lain, hashtag memberi tahu orang tentang topik yang dibahas. Namun, di Indonesia, tujuan penggunaan hashtag adalah untuk meningkatkan popularitas suatu isu tertentu (Juditha, 2015). Tanpa menangkap konten tweet secara keseluruhan dan menarik, temuan data tidak masuk akal berdasarkan sentimen emosional belaka. Pembuat konten dengan tujuan popularitas dengan mudah menyajikan berita hoax atau bertujuan mencari kesalahan untuk menjatuhkan seseorang karena tidak menyukai kepemimpinan (Waisbord, 2018). Komunikasi publik perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman tujuan. 5. Kesimpulan Media sosial merupakan aliran penyebaran informasi dan pembuatan konten yang paling diminati di masyarakat. Semua kegiatan terkait dengan media sosial, layanan pembayaran, dan gerakan protes sosial. Informasi menyebar dengan cepat, dan keakuratan informasi sering menjadi masalah karena pembuat informasi hoax demi popularitas atau berdasarkan ketidaksukaan. Gerakan protes di media sosial melalui tagar #mositidakpercaya ini sekecil tindakan sebelumnya yang mengkritik pemerintah atas kebijakan atau kesalahpahaman komunikasi oleh pejabat publik. Tagar #mositidakpercaya menunjukkan kegagalan untuk memahami informasi yang disampaikan dan perlunya terminologi umum untuk melihat sebuah kasus yang sedang dibahas. Sentimen negatif terhadap seseorang memicu emosi tanpa mengutamakan rasionalitas, mempengaruhi mereka untuk meramaikan topik tertentu dengan menaikkan hashtag melalui retweet - kebutuhan akan kecerdasan dalam penggunaan sosial untuk tidak terpengaruh oleh konten tertentu dan membuktikan fakta. Catatan kebijakan pemerintah perlu dipantau dan sesekali dikritik agar tetap menjadi prioritas untuk kepentingan publik. Apresiasi di tengah kritik merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung suatu kebijakan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kecil. Penelitian ini terbatas pada konten media sosial dengan tagar #mositidakpercaya. Penelitian lebih lanjut dapat melihat mengapa mosi tidak percaya publik dapat terjadi, terutama mengenai lingkungan yang terkait dengan deforestasi, emisi, dan penggunaan bahan bakar fosil dalam studi komunikasi pemerintah dengan situasi aktual. 6. Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia bekerja sama yang sebesar-besarnya selama penelitian ini berlangsung. Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 95
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? 7. Pernyataan Conflicts of Interest Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini. Daftar Pustaka Akram, W., & Kumar, R. (2017). A study on the positive and negative effects of social media on society. International Journal of Computer Sciences and Engineering, 5(10), 351-354. Appel, G., Grewal, L., Hadi, R., & Stephen, A. T (2020). The future of social media in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(1), 79-95. 019-00695-1 Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? Environmental Research Letters, 14(2). 9326/aaf6db Bui, T. H. (2016). Journal of Current Southeast Asian Affairs. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35(3), 89-112. Chang, A., Chu, Y., Welsh, B., Democracy, J., Chang, A., Chu, Y., & Welsh, B. (2014). Southeast Asia: Sources of Regime Support. Southeast Asia: Sources of Regime Support, 24(2), 150-164. Coombes, M. (2015). In support of a motion of no-confidence in the Prime Minister (July 9, - white voices. African Yearbook of Rhetoric, 6(2), 45-50. 1958): South Africa Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Statistik from Perkebunan PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf Unggulan Nasional 2019
2021. Retrieved Duncombe, C. (2019). The politics of Twitter: emotions and the power of social media. International Political Sociology, 13(4), 409-429. Brief Dunne, Carbon D. (2019). The Profile: Indonesia. Carbon Fitriani, Y. (2017). Analysis of the use of various social media as a means of disseminating information to the public. Paradigm-Journal of Computers and Informatics, 19(2), 148-152. Greenpeace Indonesia. (2021). Greenpeace Indonesia's Response to the Contents of President Joko Widodo's Speech at the COP 26 Glasgow Conference. Greenpeace Indonesia. Gukurume, S. (2017). #ThisFlag and #ThisGown Cyber Protests in Zimbabwe: Reclaiming 49-70. Political Space. African Journalism Studies, 38(2), Habibie, D. K., Nofrima, S., Pratama, P. Y., Saputra, H. A., & Kurniawan, D. (2021). Viewing Omnibus Law's Policy in a Governance Ethics Perspective through Social Media Twitter. Journal of Public Policy, 7(1), 52. Han, R., & Jia, L. (2018). Governing by the Internet: Local Governance in the Digital Age. Journal of Chinese Governance, 3(1), 67-85. Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 96 Brief.
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Hu, S., Gu, J., Liu, H., & Huang, Q. (2017). The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity. Information Technology & People, 30(2), 265-281. 04-2016-0099 Jost, J. T., Barberá, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Nagler, J., Sterling, J., & Tucker, J. A. (2018). How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social 85-118. networks. Political Psychology, 39(Suppl 1), Juditha, C. (2015). Fenomena Trending Topic di Twitter: Analisis Wacana Twit #Savehajilulung. 138-154. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 16(2), Jun, Y., Meng, R., & Johar, G. V. (2017, May 22). Perceived social presence reduces fact-checking. 5976-5981. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(23), Keller, J., Mendes, K., & Ringrose, J. (2018). Speaking ‗unspeakable things': documenting digital Journal of Gender Studies, 27(1), 22-36. feminist responses to rape culture. Khan, S., Zairah, A., Rahim, N., & Maarop, N. (2020). A systematic literature review and a proposed model on antecedents of trust to use social media for e-government services. International 44-56. Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(2), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2021). Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Kuo, R. (2018). Visible solidarities:# Asians4BlackLives and affective racial counter publics. from Studies of Transition States and Societies, 10(2), 40-54. Retrieved Lampinen, A. (2020). Tweeting for Change: How Twitter Users Practice Hashtag Activism Through# BlackLivesMatter and# MeToo. The University of Oulu. Lento, T., & Hazan, R. Y. (2021). The vote of no confidence: towards a framework for analysis. West European Politics, 45(3), 1-24. Li, M., Turki, N., Izaguirre, C. R., Demahy, C., & Gage, T. (2020). Twitter as a tool for social movement: An analysis of feminist activism on social media communities. Journal of Community Psychology, 49(3), 854-868. Mason, E. (nd). Vote of no confidence: a brief history. History Extras. Mikhailova, O., & Gradoselskaya, G. (2019). Semantic Network Analysis of Ingroup and Outgroup Representations in Radical Social Movement Discourse. The Case of Russian Lesbian-Feminist Movement. International Conference on Digital Transformation and Global Society, 439-451. Ozturkcan, S., Kasap, N., Cevik, M., & Zaman, T. (2017). An analysis of the Gezi Park social Information Management, 69(4), 426-440. of movement tweets. Aslib Journal Poell, T., & Dijck, J. van. (2017). Social Media and New Protest Movements. The SAGE Handbook of Social Media, 546-561. Pratama, I., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2021). Social Media as a Tool for Social Protest Movement Related to Alcohol Investments in Indonesia BT - Human Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 97
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? Interaction, Emerging Technologies and Future Systems V (T. Ahram & R. Taiar (eds.); pp. 138-146). Springer International Publishing. Pristianita, S., Marta, R. F., Amanda, M., Widiyanto, Y. N., & Boer, R. F. (2021). Comparative analysis of online news content objectivity on COVID-19 between and Informatologia, 53(3), 127-139. Roengtam, S. (2020). The effectiveness of social media use for local governance development. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(12), 218-225. Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? Jurnal Studi Pemerintahan, 11(3), 369-398. Schwarz, N., & Newman, E. J. (2017). How does the gut know truth? Psychological Science Agenda. Retrieved from Sheth, J. N. (2020). Borderless media: Rethinking international marketing. Journal of International Marketing, 28(1), 3-12. Surandoko, T. (2021). The Impact of Provincial Forest Subsidies on Deforestation in Indonesia V(2), 250-268. Surzhko-Harned, L., & Zahuranec, A. J. (2017). Framing the revolution: the role of social media 758-779. in Ukraine's Euromaidan movement. Nationalities Papers, 45(5), Susanto, E., Lestari, N., Hapsari, M., & Krisdiyatmiko, K. (2018). Driving factors of Deforestation in Indonesia: A case of Central Kalimantan. Jurnal Studi Pemerintahan, 9(4), 511-532. Sutan, A. J., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Salahudin, S. (2021). Using Social Media as Tools of Social Movement and Social Protest in Omnibus Law of Job Creation Bill Policy-Making Process in Indonesia. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1352). Springer International Publishing. Thuỷ, P. V. (2019). The Indonesian Liberal Democracy, 1950-1957. In Beyond Political Skins. Waisbord, S. (2018). Truth is what happens to news. Journalism Studies, 19(13), 1866-1878. Westerman, D., Spence, P. R., & Van Der Heide, B. (2014). Social Media as Information Source: Recency of Updates and Credibility of Information. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(2), 171-83. Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter 10-23. during the #MeToo movement. Public Relations Review, 45(1), Zempi, C. N., & Rahayu, R. (2019). Social Media in the Anticorruption Movement: Social Network Analysis on the Refusal of the ―Corruptor May Nyaleg‖ Decision on Twitter. Jurnal from Komunikasi Indonesia, 8(2), 92-103. Retrieved Zhang, Y. (2021). An investigation into Twitter as an echo chamber: A case study using hashtags during CAA protests in India. Auckland University of Technology. Zhong, B. (2021). Social Media Communication: Trends and Theories. John Wiley & Sons. Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 98
Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia? __________________________ Tentang Penulis 1. Irfandi Pratama memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, pada tahun 2020. Saat ini, penulis adalah mahasiswa pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Minat penelitiannya adalah pemerintahan, tata kelola, kebijakan publik , dan ekologi politik dan keberlanjutan. E-Mail: 2. Zuly Qodir memperoleh gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2006. Minat penelitiannya adalah Manajemen Konflik, Kebijakan Publik, dan Radikalisme. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. E-Mail: zulyqodir@umy.ac.id Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. 99