Vol. X, No. 15/I/Puslit/Agustus/2018 TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU PAKISTAN PASCA-PEMILU 2018 7 Humphrey Wangke Abstrak Pemilihan umum (pemilu) di Pakistan tahun 2018 ditandai dengan pertarungan tiga partai besar, yaitu Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), Partai Tehreek- e-Insaf (PTI), dan Partai Rakyat Pakistan (PPP). Hasil penghitungan suara menunjukkan PTI berhasil unggul di 113 konstituen dan berhasil mengumpulkan 116 kursi parlemen dari total 272 kursi. Kemenangan ini sangat mengejutkan sehingga PML-N yang sedang berkuasa mencurigai adanya intervensi dari pihak militer dalam proses pemilu demi memenangkan PTI. Kecurigaan lainnya adalah keterlambatan KPU dalam mengumumkan hasil akhir, terutama di daerah Punjab. PTI yang memenangkan pemilu mempunyai tugas berat. Yang pertama adalah membentuk koalisi agar mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Kedua adalah menyelesaikan persoalan penting di dalam negeri yaitu ekstrimisme, perekonomian, pertambahan penduduk, kekurangan air bersih, hubungan sipil-militer, dan politik luar negeri. Tugas Imran Khan adalah menyelesaikan persoalan tersebut. Tulisan ini akan menganalisis tantangan yang dihadapi pemerintahan baru Pakistan hasil Pemilu Tahun 2018. Pendahuluan Jutaan masyarakat Pakistan memberikan hak suara mereka untuk memilih pemerintahan baru dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2018. Pemilu Pakistan 2018 berlangsung dalam suasana yang tidak kondusif. Sebuah bom meledak di sebuah tempat pemungutan suara dan menewaskan sedikitnya 28 orang. Selain itu, muncul dugaan bahwa pihak militer intervensi dan telah melakukan yang memberikan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu. Lebih dari 800 ribu aparat kepolisian dan pasukan militer dikerahkan ke 85.000 tempat pemungutan suara untuk mengamankan jalannya pemungutan suara di penjuru Pakistan. Dari total 207 juta jiwa populasi Pakistan, sebanyak 106 juta terdaftar sebagai pemilih. Lebih dari tiga ribu calon legislatif maju dalam Pemilu 2018 untuk memperebutkan 272 kursi parlemen. Setelah seluruh kursi parlemen terisi, para wakil
rakyat tersebut akan melaksanakan konsolidasi dan memilih perdana menteri. Pemimpin partai yang memenangi suara mayoritas pada pemilu akan menjadi perdana menteri baru Pakistan. Dalam Pemilu 2018, ada tiga partai besar yang bertarung, pertama, partai milik mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif, yakni Liga Muslim Pakistan-Nawaz atau PML-N yang sekarang berkuasa. Dua partai besar lainnya yaitu Partai Tehreek-e- Insaf (PTI) yang dimiliki oleh Imran Khan, dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) milik mantan perdana menteri Benazir Bhutto yang sekarang diketuai oleh putranya, Bilawal Bhutto Zardari. Dua partai yaitu PML-N dan PTI bersaing ketat dalam Pemilu 2018. Pakistan saat ini dihadapkan pada masalah dan tingginya angka pengangguran. Di sejumlah kawasan miskin Pakistan, bahkan di kota besar seperti Karachi, banyak penduduk hidup dengan kekurangan pasokan air bersih atau listrik. Dengan kondisi seperti luar negeri menjadi penting, dan negara perlu menyadari hal ini. Jika Khan ingin meningkatkan stabilitas ekonomi ia perlu memperbaiki negara, luar negeri. Masalah kebijakan mendasar ketika membuat kebijakan luar negeri adalah bahwa pemerintah yang dipilih harus bekerja sama dan membuat hubungan yang baik dengan berbagai negara. Tulisan ini akan menganalisis tantangan yang dihadapi pemerintahan baru Pakistan hasil Pemilu Tahun 2018. ekonomi itu, kebijakan Kemenangan Imran Khan yang Mencurigakan Pemilu yang diwarnai aksi kekerasan menyisakan persoalan di tingkat elite politik. Pihak incumbent belum siap menerima hasil pemilu. Partai yang sedang berkuasa, PML-N, menyangsikan hasil pemilu dan mencurigai Imran Khan telah melakukan praktik kecurangan. Pemimpin PML-N, Shahbaz Sharif yang merupakan adik kandung dari mantan PM Nawaz Sharif dengan tegas menolak hasil pemilu. Partai ini akan melakukan segala upaya, baik politik maupun hukum untuk menunjukkan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Kecurigaan muncul karena pertama, Komisi Pemilihan Umum lamban (KPU) dianggap sangat dalam mempublikasikan hasil total suara yang masuk, padahal lembaga ini justru diharapkan akan mengumumkan hasil akhir sesegera mungkin. Bagi PML-N, kelambanan ini sudah cukup mengindikasikan adanya kecurangan dalam pemilu. Kedua, kecurigaan juga muncul karena adanya penundaan yang tidak biasa dalam pengumuman hasil di lebih dari 10 konstituen, terutama di provinsi penting, yaitu Punjab yang menjadi basis suara PML-N. KPU Pakistan menolak tuduhan yang disampaikan PML-N. Menurut KPU keterlambatan mengumumkan hasil hitung akhir karena adanya kesalahan teknis sistem penghitungan, sehingga petugas harus melakukan penghitungan secara manual. Ketiga, sebenarnya tuduhan kecurangan sudah terjadi sejak pemilu belum dimulai. Beberapa pihak, terutama pesaing Imran Khan dan PTI, mencurigai adanya campur tangan dari sejumlah lembaga pemerintahan, terutama militer, pada proses pemilu demi menguntungkan PTI. Pakistan, terhadap hasil pemilu dipicu oleh ketidaksiapan para peserta pemilu menerima Ketidakpercayaan 8
9 hasil akhir. Sejak awal disebutkan, persaingan akan terjadi di antara tiga partai besar, namun tidak ada yang menduga bahwa PTI yang dipimpin Imran Khan akan memenangkan pemilu. PML-N sangat mengharapkan akan memenangkan kembali pemilu Pakistan 2018. Selama masa kampanye, PML-N berusaha merusak citra Imran Khan dengan mempermasalahkan kedekatannya dengan militer sehingga militer juga dicurigai memberikan dukungan tersembunyi atas berbagai kampanye Imran. Rakyat Pakistan mempunyai memori kelam dengan pemerintahan militeristik di Pakistan selama 71 tahun. Tudingan kedekatan militer dengan Imran Khan tidak mampu mempengaruhi suara pemilih. Imran Khan dengan tegas membantah tudingan bahwa ia didukung oleh militer dan mengutuk kandidat yang memanfaatkan isu tersebut untuk mencoreng jejak kampanyenya. Terlepas dari isu negatif tersebut, hasil Pemilu 2018 menunjukkan bahwa Imran Khan dan PTI mampu memenangi pemilu. KPU Pakistan pada Juli 2018 mengumumkan bahwa PTI memimpin dengan 114 kursi dengan 11 kursi belum dihitung. Sementara lawannya PML-N meraih 63 kursi dan PPP mendapatkan 43 kursi. tanggal 27 Tantangan Pakistan Saat Ini Tiga kandidat perdana Menteri Pakistan bertarung dalam sebuah pemilu yang berlangsung dengan penuh kekerasan. Sebagai pemenang pemilu, pemerintahan baru Pakistan yang dipimpin Imran Khan harus enam berjuang menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut mulai dari ekstremisme hingga perekonomian yang diperkeruh dengan persaingan kepemimpinan sipil dan militer. 1. Ekstrimisme Keamanan Pakistan berangsur baik setelah sejumlah kelompok militan berhasil ditumpas dalam beberapa terakhir. Aksi kekerasan yang berlangsung sebelum dan selama pemilu setidaknya telah memberi sinyal kepada pemerintahan baru Pakistan bahwa jika Pakistan tidak mampu mengatasi akar permasalahan ekstremisme, maka kelompok militan akan melancarkan serangan berbahaya. Kelompok militan Pakistan yang biasanya berlatar belakang suku dan agama akan menunjukkan kekuatannya jika pemilu dirasakan merugikan mereka. tahun Untuk mengatasi masalah ekstrimisme ini pemerintah baru Pakistan maupun pihak militer harus mampu bekerja sama mengatasi kelompok ekstrim ini. Simpati Khan terhadap perjuangan Taliban dan kedekatannya dengan militer menjadi modal untuk memulai perundingan damai dengan kelompok Taliban. Pemerintahan Khan harus menyelesaikan masalah Taliban di dalam negeri atau di Afganistan akan mempengaruhi karena perjuangannya di bidang politik dan ekonomi. 2. Masalah Ekonomi Pemerintah baru Pakistan harus menghadapi kemungkinan terjadinya krisis neraca pembayaran. Sejumlah spekulasi menyebutkan bahwa Pakistan bahkan harus menerima bantuan kedua dalam International lima Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu Bank Sentral Pakistan berjuang keras mengatasi cadangan devisa tahun dari
yang menipis dan penurunan nilai rupee sebesar 5 persen pada bulan Juli 2018. Perekonomian Pakistan sangat bergantung pada impor sehingga sebagian besar cadangan devisanya untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang didukung China di bawah paket investasi miliaran dolar. dihabiskan Dalam kampanye "Pakistan Baru", Khan menjanjikan penciptaan 10 lapangan pekerjaan dan pembangunan lima juta rumah bagi orang miskin. Untuk itu Khan akan mengandalkan orang-orang kaya Pakistan yang tinggal di luar negeri yang telah berjanji padanya akan menginvestasikan miliaran dolar AS. juta 3. Pertumbuhan Populasi Pakistan akan menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran tertinggi di Asia. Data pemerintah menunjukkan bahwa rata-rata satu perempuan Pakistan memiliki sekitar tiga anak. Di Pakistan, membicarakan alat kontrasepsi adalah sesuatu yang dianggap tabu. Populasi Pakistan juta orang, kini mencapai 207 melonjak pesat hingga lima kali lipat dibandingkan dengan populasi tahun 1960. Tugas Imran Khan adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tidak berdampak buruk pada perekonomian dan proses perkembangan sosial di Pakistan. Keterbatasan sumber daya alam Pakistan harus dapat diimbangi dengan memperoduksi komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin agar kesejahteraan dirasakan oleh rakyat Pakistan. 4. Kekurangan Air Pakistan berada dalam bahaya bencana ekologi jika pemerintah baru tidak segera sedang mengatasi masalah kekurangan air. Perkiraan PBB menunjukkan bahwa pada 2025 Pakistan akan menghadapi kelangkaan absolut air dengan kurang dari 500 kubik meter untuk setiap orang. Pakistan memang memiliki gletser dari Himalaya, sungai, hujan dan banjir akibat muson, tetapi hanya ada tiga waduk utama yang siap menampung. Akibatnya, kelebihan air akan langsung terbuang. Pemerintah Imran Khan harus mempunyai inisiatif membangun infrastruktur yang memadai agar rakyat miskin yang telah memberikan dukungan untuknya tidak merasa dilupakan. Imran Khan harus mampu mengatasi semua persoalan perekonomian yang sangat buruk dengan memperbaiki infrastruktur yang dapat menunjang kinerja perekonomian Pakistan di sektor riil. untuk Pakistan 5. Hubungan Sipil-Militer setengah sejarah Pakistan selama 71 tahun merdeka berada di bawah kendali militer. Ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah sipil dan militer menjadi penghalang perkembangan demokrasi di negara ini sejak lama. Imran Khan dicurigai memenangkan tangan pemilu berkat pihak militer. Untuk menjawab kecurigaan Imran Khan harus mampu menjaga netralitas pemerintahannya dari intervensi militer. Ia telah menunjukkan hal itu dengan mengambil sikap yang berbeda dengan militer dalam menghadapi Amerika Serikat serta dalam membangun perbatasan dengan India, padahal selama ini politik luar negeri Pakistan tidak dapat dipisahkan dari militer. Ada kesan bahwa militer mendukung Imran Khan agar pemerintah sipil Hampir campur itu, 10
11 yang dipimpinnya mudah diatur. Tantangan ini menjadi yang paling penting bagi Imran Khan. 6. Politik Luar Negeri Dalam politik luar negeri, Khan berjanji akan membangun hubungan harmonis dengan semua tetangga India dan Pakistan, Afghanistan, tetapi Khan mengecam pemerintahan Presiden AS Donald ini, Trump. Sejak awal hubungan Islamabad-Washington memang memburuk setelah Trump menangguhkan bantuan US$1,3 miliar, karena Pakistan dituduh melindungi Taliban yang berperang melawan pemerintahan Afghanistan dukungan AS. Sebaliknya, Khan memuji Iran dan bahkan mengatakan Pakistan patut meneladani Iran. Untuk kebijakan luar negeri, Khan akan berhadapan dengan militer yang sejak dulu menguasai politik luar negeri Pakistan. Bagaimanapun, Khan harus membuat kompromi dengan militer agar nasibnya tidak seperti Nawaz Sharif, yang banyak tidak sepaham dengan militer dalam bidang kebijakan luar negeri. terutama tahun Indonesia, yang selama ini menjalin hubungan baik dengan Pakistan, tidak ingin mencampuri Pakistan proses dan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Pakistan. Dengan demikian, kedua negara akan tetap mempertahankan hubungan harmonis yang sudah terjalin selama ini melalui forum D-8, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Nonblok (GNB), serta berbagai forum internasional yang berada di bawah naungan PBB. DPR RI, yang selama ini juga menjalin hubungan baik dengan parlemen Pakistan, akan memberikan dukungan pada Pakistan untuk menjadi peninjau di pemilu di forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Status tersebut akan memperkuat babak baru hubungan Pakistan dengan parlemen negara- negara ASEAN. Penutup Pemerintah baru Pakistan di bawah Imran Khan mewarisi pekerjaan yang tidak mudah. Ada 6 tantangan yang harus segera diatasi agar rakyat Pakistan terbebas dari kesulitan hidup. Sesuai janji kampanyenya yang ingin membentuk Pakistan Baru, maka pemerintahan Khan harus menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi kebutuhan rakyat Pakistan, dengan mengandalkan orang-orang kaya Pakistan yang menjanjikannya akan berinvestasi di Pakistan jika ia menang. Imran Khan juga harus memperhitungkan karakter militer Pakistan yang cenderung untuk selalu berkuasa. Untuk itu Imran Khan juga harus dapat membagi sumber-sumber ekonomi dengan pihak militer. Demikian pula dengan urusan luar negeri, Imran Khan juga harus memperhitungkan kepentingan politik kalangan militer yang selama ini terlibat dalam kebijakan politik luar negeri Pakistan. Referensi "Bom Bunuh Diri di TPS, 30 Orang Tewas di Pakistan", Media Indonesia, 26 Juli 2018, hal. 11. "Bom Nodai Pemilu Pakistan", Kompas, 26 Juli 2018, hal. 9. "Imran Khan Rembuk Koalisi", Kompas, 30 Juli 2018, hal. 8. "Jelang Pemilu, Bom Tewaskan 132 Orang", Kompas, 15 Juli 2018. "Kecemasan Bayangi Pakistan", Kompas, 27 Juli 2018, hal. 8. "Khan dan Demokrasi Pakistan", Kompas, 30 Juli 2018, hal. 6.
"MA Kaji Intervensi Intelejen", Kompas, 24 Juli 2018, hal. 8. "Pemilu dan Indeks Demokrasi", Kompas, 30 Juli 2018, hal. 8. "Pemilu Pakistan Diwarnai Intimidasi dan Kecurangan", Suara Pembaruan, 25 Juli 2018, hal. 15. "Pemilu Pakistan Diwarnai Serangan Bom", Republika, 26 Juli 2018, hal. 7. Humphrey Wangke humphrey.wangke@dpr.go.id Dr. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember, pendidikan S2 Program Kajian Wilayah Amerika tahun 1998 di Universitas Indonesia, dan Pendidikan S3 Program Ilmu Lingkungan tahun 2018 di Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Masalah-masalah Hubungan Internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Perjanjian Kemitraan dan Kerja sama Indonesia-Uni Eropa" (2013), "Sekuritisasi Polusi Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara" (2014), dan "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Meningkatan Kapasitas Infrastruktur di Indonesia" (2015). 12