ANALISA KASUS PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN TERHADAP YUYUN DARI SUDUT PANDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA Oleh: Brian Edward Samuel Sorongan I Ketut Keneng, SH., MH. Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT Sexual abuse cases against women, both adults and children is one of the problems of Human Rights (HAM) is emerging lately. Yuyun, junior high school student from Bengkulu is one of the victims of sexual violence resulting in death. The enforcement issue for the perpetrator to cause loss of life has always been a problem that is interesting to observe, because the problem of law enforcement against not only related to the provision of protection, but also with regard to obstacles encountered included thinking about the demands of justice are often associated with protection for the perpetrators of human rights. Penalties for perpetrators of sexual crimes (rape) often does not satisfy the sense of justice for the victims, their families and the wider community who are sympathetic to the victim. The case also has established a plan to aggravate the punishment of the perpetrators of sexual violence that is the death penalty even impose penalties gelding. Keywords : Rape , Murder , Human Rights ABSTRAK Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, baik dewasa maupun anak-anak merupakan salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang marak akhir- akhir ini. Yuyun, siswi SMP dari Bengkulu merupakan salah satu korban kekerasan seksual yang berujung pada kematian. Masalah penegakan hukum bagi pelaku perkosaan hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi termasuk memikirkan mengenai tuntutan keadilan yang sering dikaitkan dengan perlindungan HAM bagi pelakunya. Hukuman untuk pelaku kejahatan seksual (perkosaan) sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas yang menaruh simpati terhadap korban. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu hukuman mati bahkan memberlakukan hukuman kebiri. Kata Kunci : Perkosaan, Pembunuhan, Hak Asasi Manusia I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara Hukum yang menjamin pemenuhan hak dan keadilan warga negaranya Salah satu jenis dari hak tersebut adalah Hak-Hak Asasi Manusia, dimana
Hak Asasi Manusia.1 (selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dewasa ini masalah-masalah hukum terkait HAM merupakan suatu hal yang kerap dibicarakan dan menjadi perhatian publik. Salah satu kasus HAM yang melibatkan anak perempuan baru-baru ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak SMP bernama Yuyun di Bengkulu. Masalah penegakan hukum bagi pelaku perkosaan hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati. Hukuman- hukuman untuk pelaku kejahatan seksual (perkosaan) sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas yang menaruh simpati terhadap korban. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu hukuman mati bahkan memberlakukan hukum kebiri hingga akan menjadi pembahasan yang menarik untuk kami bahas lebih lanjut. Dalam kasus ini terjadi banyak sekali tindak pidana dalam satu peristiwa, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal. 1.2 TUJUAN Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui HAM apa sajakah yang dilanggar dalam kasus Yuyun dan untuk mengetahui pandangan secara HAM mengenai hukuman mati dan wacana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan dalam kasus Yuyun. II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan literatur terkait. 1 El Muhtaj, Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali Pers, Jakarta. h.17.
Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.2 2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Hak Asasi Manusia yang Dilanggar dalam Kasus Yuyun Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada taraf yang paling minimum.3 Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 6 UU HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam kasus yuyun ini HAM yang dilanggar menurut Undang- Undang HAM adalah: Hak untuk hidup (Pasal 9 UU HAM); Hak mengembangkan diri (Pasal 12 UU HAM); Hak atas rasa aman (Pasal 29, 30, 33, dan 34 UU HAM); Hak anak atas perlindungan orang tua (Pasal 52, 53, 65, serta 66 UU HAM) dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A; Pasal 28 B ayat (2); Pasal 28G ayat (1)dan (2); Pasal 28 I ayat (1), (4), dan(5); Pasal 28 J ayat (1). 2.2.2 Pandangan Secara HAM Mengenai Hukuman Mati dan Wacana Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan dalam Kasus Yuyun Mengenai adanya sanksi pidana mati di Indonesia sekalipun itu merupakan pidana yang paling berat karena akan merampas hak untuk hidup pelaku kejahatan. Sekalipun setiap orang memiliki hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I UUD 1945 yang 2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12. 3 Marianus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Lamanera. Yogyakarta. h. 69.
menyatakan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, mereka juga harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam UU saat menikmati haknya. Kalau kita mengacu kepada Pasal 28 J UUD 1945 dimana Negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan-pembatas dengan undang-undang terhadap HAM, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan wacana akan dikenakannya hukuman kebiri bagi para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun yaitu Pemerintah mengaku hukum baru tentang kebiri sudah dilandaskan dan mempertimbangkan HAM. Sanksi itu juga tidak diterapkan kepada seluruh kejahatan kekerasan seksual. Namun ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan oleh pengadilan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam perpu yang baru ditandatangani itu, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun. Selain itu, juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku. Sementara, kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan. Diharapkan dengan hukuman yang seberat-beratnya mampu membuat pelaku kejahatan jera. III. KESIMPULAN 1. Dalam kasus yuyun ini HAM yang dilanggar menurut Undang- Undang HAM adalah: Hak untuk hidup (Pasal 9 UU HAM); Hak mengembangkan diri (Pasal 12 UU HAM); Hak atas rasa aman (Pasal 29, 30, 33, dan 34 UU HAM); Hak anak atas perlindungan orang tua (Pasal 52, 53, 65, serta 66 UU HAM) dan menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 A; Pasal 28 B ayat (2); Pasal 28G ayat (1)dan (2); Pasal 28 I ayat (1), (4), dan(5); Pasal 28 J ayat (1).
2. Mengenai adanya sanksi pidana mati di Indonesia sekalipun itu merupakan pidana yang paling berat karena akan merampas hak untuk hidup pelaku kejahatan, namun apabila kita mengacu kepada Pasal 28 J UUD 1945 dimana Negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan-pembatas dengan undang-undang terhadap HAM, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan hukuman kebiri, Pemerintah mengaku hukum baru tentang kebiri sudah dilandaskan dan mempertimbangkan HAM. Sanksi tersebut tidak diterapkan untuk seluruh kejahatan kekerasan seksual. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun dan juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku. Sementara, kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan. DAFTAR PUSTAKA El Muhtaj, Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali Pers, Jakarta. Kleden, Marianus, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Lamanera, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.