Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 DOI: Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional Raihan Satria1, Atikah Rahmi2 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, atikahrahmi@umsu.ac.id Corresponding Author: Abstract: One of the longest conflicts in the modern history of the Middle East is the Israeli- Palestinian conflict, which involves two ethnic groups fighting for sovereignty over the same territory. The violence and instability of this conflict has caused much suffering for both sides, resulting in thousands of deaths and millions of direct victims. This study utilizes normative legal research methods, which are also known by other names such as positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. As a hallmark of the normative type of legal research, the focus of this study is on written law or the law found in books and the customs of society. To ensure the safety and security of foreign troops involved in humanitarian operations in areas of armed conflict, they are entitled to international legal protection. This international legal protection is governed by various international legal instruments, such as its Additional Protocols and the 1949 Geneva Conventions, as well as principles of international humanitarian law, such as the principles of distinction and humanity. International humanitarian organizations such as the ICRC and UNHCR greatly contribute to the implementation of international humanitarian law. However, the absence of respect and enforcement of international humanitarian law by the parties to the conflict hinders this implementation. Keyword: Legal Protection, Bank, Customer. Abstrak: Salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern Timur Tengah adalah konflik Israel-Palestina, yang melibatkan dua kelompok etnis yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang sama. Kekerasan dan ketidakstabilan konflik ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak, mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan korban langsung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan nama lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang ditemukan dalam buku dan adat istiadat masyarakat. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum internasional 1448 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 ini diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Protokol Tambahannya dan Konvensi Jenewa 1949, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, seperti prinsip pembedaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC dan UNHCR sangat berkontribusi pada pelaksanaan hukum kemanusiaan internasional. Namun, tidak adanya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai menghalangi pelaksanaan ini. Kata Kunci: Perlindungnan Hukum, Bank, Nasabah. PENDAHULUAN Konflik bersenjata merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Situasi ini seringkali mengakibatkan kekurangan pangan, air bersih, dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan menjadi sangat penting untuk meringankan penderitaan masyarakat sipil yang menjadi korban konflik. Pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata bertugas untuk menyalurkan bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat sipil yang terdampak konflik. Mereka juga berperan dalam membantu evakuasi warga sipil yang terperangkap di wilayah konflik dan memberikan perawatan medis bagi yang terluka. Namun, keterlibatan pasukan asing dalam wilayah konflik bersenjata juga menghadapi tantangan dan risiko tersendiri. Mereka dapat menjadi sasaran serangan dari pihak-pihak yang bertikai, baik secara sengaja sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan maupun mereka.(Oktaviani et al., 2022) tidak disengaja, Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda penyelesaiandalam sejarah modern yang berlangsung di wilayah Timur Tengah. Konflik ini melibatkan pertarungan antara dua kelompok etnis yang bersaing untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang sama. Di satu sisi, terdapat Israel yang mengklaim hak atas wilayah tersebut berdasarkan sejarah dan keamanan nasional, sedangkan di sisi lain, terdapat Palestina yang menuntut hak atas kemerdekaan dan kemandirian wilayah mereka. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi kedua belah pihak, dengan ribuan korban jiwa dan jutaan orang terdampak secara langsung oleh kekerasan dan ketidakstabilan. Di tengah-tengah konflik yang berkecamuk, bantuan kemanusiaan dari pasukan asing sering menjadi harapan terakhir bagi warga sipil yang terjebak dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, perlindungan hukum internasional yang memadai menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Perlindungan hukum internasional terhadap pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata menjadi sangat penting dalam konteks konflik Israel-Palestina. Pasukan asing ini sering kali beroperasi di lingkungan yang penuh risiko dan kompleksitas, dengan ancaman kekerasan yang selalu mengintai. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang adekuat menjadi kunci untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan misi kemanusiaan mereka.Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, bersama dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi pasukan asing yang terlibat dalam misi kemanusiaan di zona konflik bersenjata. Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang akut di 1449 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 wilayah tersebut. Pada tahun 2024, eskalasi kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza telah memperparah kondisi kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Dalam situasi ini, kehadiran pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan menjadi sangat penting untuk meringankan penderitaan masyarakat sipil yang terdampak konflik.(Kaol, 2020) Penelitian ini akan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Bagian utama dalam penelitian ini akan membahas secara mendalam perlindungan hukum internasional yang diberikan kepada pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Dalam bagian ini, akan diuraikan instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata.Pembahasan akan difokuskan pada bagaimana instrumen-instrumen hukum internasional tersebut mengatur perlindungan terhadap pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti status hukum pasukan asing, hak dan kewajiban mereka, serta perlindungan yang harus diberikan oleh pihak-pihak yang bertikai dalam konflik.Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina pada tahun 2024. Analisis akan mencakup situasi keamanan di wilayah konflik, ancaman yang dihadapi oleh pasukan asing, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi keselamatan dan keamanan mereka.(Ayumia et al., 2022) Dengan melibatkan diri dalam studi ini, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum internasional bagi pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di zona konflik bersenjata, beserta tantangan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam mendukung tujuan yang diinginkan upaya mempromosikan keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, serta memperkuat penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional. METODE Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang memiliki sejumlah varian seperti metode penelitian hukum positif, doktrinal, dan murni.Fokus utama penelitian ini adalah pada perundang-undangan yang tertulis dan tradisi budaya masyarakat, yang merupakan karakteristik khas metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terutama adalah dokumen resmi dan referensi hukum lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum yang terkenal dengan berbagai sebutan seperti penelitian hukum doktrinal, positif, murni, atau umumnya dikenal sebagai penelitian hukum. Metode ini sangat mengandalkan data sekunder yang meliputi berbagai jenis dokumen hukum, dan dapat diibaratkan sebagai penelitian kepustakaan. Fokus penelitian adalah pada hukum tertulis atau regulasi yang didasarkan pada norma dan peraturan sosial. Data primer dalam penelitian ini meliputi hukum yang telah diatur dan regulasi yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian hukum normatif di Indonesia, sejumlah pakar hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya telah memberikan kontribusi yang berarti. Mereka menyatakan adanya variasi dalam pendekatan penelitian hukum normatif. Ahli telah menyatakan bahwa menganggap penelitian inventarisasi hukum positif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif tidaklah tepat. Mereka menunjukkan bahwa penelitian tersebut lebih tentang pengumpulan data hukum daripada kegiatan penelitian ilmiah yang sebenarnya. Berdasarkan asumsi ini, penulis akan menganalisis 1450 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 pembahasan hukum normatif dari berbagai penelitian untuk mengatasi masalah yang timbul dalam penelitian hukum normatif. HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing Saat Memberikan Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Pemberian bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik bersenjata merupakan tindakan yang sangat berisiko dan penuh tantangan. Meskipun demikian, pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan mereka. Perlindungan hukum internasional ini diatur Dengan asumsi tersebut, penulis akan mengevaluasi diskusi hukum normatif dari berbagai penelitian untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam penelitian hukum normatif, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.(Awoah, 2019) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya merupakan landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum internasional bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, yaitu: 1. Konvensi Jenewa I: Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat 2. Konvensi Jenewa II: Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam 3. Konvensi Jenewa III: Perlakuan Tawanan Perang 4. Konvensi Jenewa IV: Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang Dalam konteks perlindungan terhadap pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, Konvensi Jenewa IV memainkan peran yang sangat penting. Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap Dengan asumsi itu, peneliti akan meninjau pembahasan hukum normatif dari penelitian beragam untuk menangani masalah dalam penelitian hukum normatif.Pasal 63 Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa "pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan semua kemudahan yang diperlukan bagi pengiriman barang-barang yang diperuntukkan bagi penduduk sipil". Selanjutnya, Pasal 59 menyatakan bahwa "pihak-pihak yang bersengketa harus membiarkan pengiriman barang- barang bantuan yang diperuntukkan bagi penduduk sipil". Kedua pasal ini memberikan landasan hukum bagi kegiatan bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik bersenjata.Selain itu, Protokol Tambahan I tahun 1977 yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949, juga memberikan perlindungan bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata. Pasal 71 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa "personel bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi". Pasal ini menegaskan bahwa pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa.(Nur Fadillah, 2023) Lebih lanjut, Pasal 71 Protokol Tambahan I juga mengatur bahwa personel bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus diberikan akses yang aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga harus mendukung dan melindungi personel bantuan kemanusiaan saat menjalankan tugas mereka.Salah satu bentuk perlindungan hukum internasional yang spesifik adalah pemberian status hukum khusus kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 71 Protokol Tambahan I, personel bantuan kemanusiaan harus diberikan status dan perlindungan khusus yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka secara aman dan efektif.(Nazri, 2022) 1451 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 Status hukum ini memberikan perlindungan terhadap pasukan asing dari ancaman serangan, penangkapan, Mereka harus dianggap sebagai pihak yang tidak ikut dalam konflik dan tidak boleh diserang dalam konteks militer. Selain itu, status hukum ini juga memberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu kepada pasukan asing, seperti kebebasan bergerak dan akses yang aman ke wilayah konflik untuk menjalankan tugas kemanusiaan mereka.Bentuk perlindungan hukum internasional lainnya adalah pemberian hak dan jaminan akses yang aman bagi pasukan asing untuk memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Berdasarkan Pasal 59 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 70 Protokol Tambahan I, pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kemudahan dan akses yang aman bagi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang terdampak konflik. Akses yang aman ini mencakup pemberian jaminan keamanan bagi personel kemanusiaan, kendaraan, dan konvoi bantuan kemanusiaan yang beroperasi di wilayah konflik. Pihak-pihak yang bersengketa harus menjamin bahwa pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan dapat bergerak dengan bebas dan aman tanpa ancaman serangan atau hambatan lainnya.Selain itu, perlindungan hukum internasional juga mencakup kewajiban untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan, fasilitas medis, dan kendaraan bantuan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 12 Konvensi Jenewa I dan Pasal 15 Protokol Tambahan I, personel dan fasilitas medis harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh menyerang atau mengganggu operasi personel dan fasilitas medis yang memberikan bantuan kemanusiaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian lambang dan tanda pengenal khusus bagi pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 66 Protokol Tambahan I, personel bantuan kemanusiaan berhak menggunakan lambang pengenal khusus, seperti lambang palang merah atau bulan sabit merah, yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap mereka. Penggunaan lambang ini membantu mengidentifikasi pasukan asing sebagai personel kemanusiaan dan membedakan mereka dari kombatan atau sasaran militer. Hal ini memudahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghormati dan melindungi keberadaan serta aktivitas pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan. Disamping dari instrumen hukum internasional tersebut, prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional juga memberikan perlindungan bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kemanusiaan, yang menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kebutuhan. Prinsip ini melindungi kegiatan bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik bersenjata dan menegaskan bahwa mereka harus diberikan akses yang aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Prinsip lain yang relevan adalah prinsip pembedaan, yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan non-militer. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, karena mereka bukan merupakan sasaran militer dan harus dihormati serta dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa.Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum internasional bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata juga melibatkan organisasi-organisasi kemanusiaan Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan Badan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR). Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan penerapan hukum kemanusiaan internasional, serta memberikan bantuan dan perlindungan bagi personel kemanusiaan yang bekerja di wilayah konflik bersenjata.(Prawira et al., 2021) Meskipun adanya perlindungan hukum internasional seperti Palang Merah internasional, pelaksanaan operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata tetap menghadapi banyak tantangan dan risiko. 1452 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 Pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional sering terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat membahayakan keselamatan personel kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memperkuat penerapan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional terus dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Tantangan Dan Risiko Yang Dihadapi Oleh Pasukan Asing saat Memberikan Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Israel-Palestina Memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata merupakan tugas yang sangat berisiko dan penuh tantangan bagi pasukan asing. Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan dan semakin memanas pada tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pasukan asing dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.Di tengah persaingan kesehatan global yang semakin ketat, pengungsi mungkin akan dikalahkan dan diabaikan. Bahkan meski dengan banyaknya bantuan dan distribusi medis yang masuk ke beberapa negara, tidak jelas seberapa besar kontribusi yang akan diberikan kepada pengungsi. (Rahmi et al., 2021) Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasukan asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina adalah situasi keamanan yang sangat tidak stabil dan rawan konflik. Eskalasi kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 2024 telah menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi operasi kemanusiaan. Serangan bersenjata, pertempuran jalanan, dan kekerasan sporadik antara pasukan Israel dan kelompok militan Palestina menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pasukan asing yang bertugas di wilayah konflik. Mereka dapat dengan mudah terjebak dalam pertempuran atau menjadi sasaran serangan yang tidak disengaja dari pihak- pihak yang bertikai.Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok militan radikal di beberapa wilayah konflik juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan asing. Kelompok-kelompok ini seringkali menentang kehadiran pasukan asing dan dapat melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap mereka. Hal ini membuat pasukan asing harus terus waspada dan mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi diri mereka.(Amini & Pebrianto, 2022) Tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengakses wilayah-wilayah tertentu yang terdampak konflik. Adanya pembatasan pergerakan, pemblokiran jalan, dan pemberlakuan zona militer oleh pihak-pihak yang bertikai dapat membatasi akses pasukan asing untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan. Kondisi infrastruktur yang rusak akibat konflik, seperti jalan yang hancur atau fasilitas kesehatan yang rusak, juga menjadi tantangan logistik bagi pasukan asing dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara efektif dan tepat waktu.Kehadiran pasukan asing dalam operasi kemanusiaan seringkali dipandang dengan kecurigaan oleh kelompok- kelompok tertentu yang memiliki agenda politik dan ideologi yang berbeda. Mereka dapat menganggap pasukan asing sebagai bagian dari upaya intervensi asing atau bahkan mengaitkannya dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan tujuan mereka.Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pasukan asing untuk membangun kepercayaan dan memperoleh akses yang aman ke wilayah-wilayah konflik. Mereka harus berupaya meyakinkan semua pihak bahwa kehadiran mereka semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bertikai.(Puspita, 2017) Selanjutnya yang dihadapi pasukan asing adalah sulitnya mempertahankan netralitas dalam konflik yang sangat kompleks seperti di Israel-Palestina. Meskipun beroperasi dengan tujuan kemanusiaan, tindakan atau keputusan mereka dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai memihak salah satu pihak oleh pihak lainnya.Contoh sederhana seperti memilih rute 1453 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 tertentu untuk mengantarkan bantuan atau memberikan prioritas pada wilayah tertentu dapat memicu kecurigaan dan tuduhan keberpihakan. Hal ini dapat membahayakan keselamatan pasukan asing dan menghambat operasi kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, pasukan asing harus sangat berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka harus senantiasa menjaga komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan memberikan penjelasan yang transparan tentang tujuan dan aktivitas mereka. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masalah logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari daerah perkotaan yang padat penduduk hingga wilayah terpencil dan terisolasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kondisi ini menyulitkan pasukan asing dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara merata dan tepat waktu. Mereka harus mengatasi tantangan seperti jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang buruk, pemblokiran akses, dan risiko serangan atau ancaman keamanan di sepanjang jalur distribusi.(Pratama et al., 2021) Terdapat juga tantangan keamanan dan logistik, pasukan asing juga menghadapi risiko terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional yang seharusnya diberikan kepada mereka. Meskipun diatur dalam Konvensi Jenewa dan instrumen hukum kemanusiaan terhadap personel kemanusiaan, fasilitas medis, atau konvoi bantuan masih sering terjadi dalam konflik bersenjata yang kompleks seperti di Israel-Palestina. Risiko pelanggaran ini dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak-pihak yang bertikai. Serangan yang disengaja dapat berasal dari kelompok-kelompok militan yang menentang kehadiran pasukan asing atau pihak-pihak yang tidak mengakui status hukum mereka sebagai personel kemanusiaan. Sementara itu, serangan yang tidak disengaja dapat terjadi akibat kesalahan identifikasi atau kurangnya koordinasi di lapangan. internasional lainnya, pelanggaran seperti serangan pasukan asing juga menghadapi risiko penangkapan atau penahanan oleh pihak-pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi jika mereka dianggap sebagai ancaman atau melanggar aturan-aturan militer yang diberlakukan di wilayah konflik. Situasi ini dapat membahayakan keselamatan pasukan asing dan menghambat operasi kemanusiaan mereka.Risiko lain yang tidak kalah penting adalah risiko terkena dampak kekerasan dan trauma psikologis akibat bekerja di lingkungan konflik yang penuh tekanan. Menyaksikan penderitaan masyarakat sipil, kekerasan, dan kehancuran yang disebabkan oleh konflik dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental pasukan asing.Dalam menghadapi tantangan dan risiko ini, pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertikai, pemantauan situasi keamanan secara ketat, pelatihan khusus bagi personel kemanusiaan, dan penerapan langkah- langkah keamanan yang memadai dalam operasi kemanusiaan.(Basalamah P, Rumimpunu D, 2021) Selain itu, upaya diplomasi dan advokasi juga penting untuk mempromosikan penghormatan terhadap perlindungan hukum internasional bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan penerapan hukum kemanusiaan internasional di wilayah konflik. Namun, pada akhirnya, solusi jangka panjang terletak pada penyelesaian damai konflik Israel-Palestina itu sendiri. Hanya dengan mencapai perdamaian yang berkelanjutan, tantangan dan risiko bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut dapat diminimalkan. Upaya-upaya diplomatik dan negosiasi damai harus terus diupayakan oleh komunitas internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. 1454 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 Penerapan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Hukum Kemanusiaan Internasional Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pasukan Asing Yang Terlibat Dalam Operasi Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Israel-Palestina Penerapan instrumen-instrumen hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Konflik yang berkepanjangan dan kompleks ini membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan yang bekerja di wilayah tersebut.Salah satu instrumen hukum internasional yang paling relevan adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang memberikan landasan perlindungan bagi personel kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata. Pasal 63 Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa "pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan semua kemudahan yang diperlukan bagi pengiriman barang-barang yang diperuntukkan bagi penduduk sipil". Selanjutnya, Pasal 59 menyatakan bahwa "pihak-pihak yang bersengketa harus membiarkan pengiriman barang-barang bantuan yang diperuntukkan bagi penduduk sipil". Kedua pasal ini memberikan landasan hukum bagi kegiatan bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik Israel-Palestina.(Sundari et al., 2021) Protokol Tambahan I tahun 1977, yang merupakan pelengkap Konvensi Jenewa 1949, juga memberikan perlindungan yang spesifik bagi personel kemanusiaan. Pasal 71 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa "personel bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi". Pasal ini menegaskan bahwa pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina harus dihormati dan dilindungi oleh pihak- pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, Pasal 71 Protokol Tambahan I juga mengatur bahwa personel bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus diberikan akses yang aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Pihak-pihak yang bersengketa juga harus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi personel bantuan kemanusiaan dalam melaksanakan tugas mereka. Penerapan instrumen-instrumen hukum internasional ini menjadi sangat penting dalam melindungi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Konflik yang kompleks dan berkepanjangan ini seringkali disertai dengan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti serangan terhadap personel kemanusiaan, fasilitas medis, atau konvoi bantuan.(Widagdo & Kurniaty, 2021) Oleh karena itu, penegakan dan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada pasukan asing yang beroperasi di wilayah konflik. Pihak- pihak yang bertikai harus menghormati status hukum pasukan asing sebagai personel kemanusiaan dan memberikan jaminan akses yang aman bagi mereka dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Selain internasional, prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional juga menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kemanusiaan, yang menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kebutuhan. instrumen hukum Prinsip ini melindungi kegiatan bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik Israel-Palestina dan menegaskan bahwa mereka harus diberikan akses yang aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka tanpa memandang afiliasi politik atau etnis. Prinsip kemanusiaan juga mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk tidak menghalangi atau membatasi akses bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan. 1455 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 Prinsip lain yang relevan adalah prinsip pembedaan, yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan non-militer. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina, karena mereka bukan merupakan sasaran militer dan harus dihormati serta dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Di dalam pelaksanaannya, penerapan instrumen-instrumen hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dalam memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina juga melibatkan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan Badan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR).(Kusuma & Harisman, 2024) ini memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan penerapan hukum kemanusiaan internasional, serta memberikan bantuan dan perlindungan bagi personel kemanusiaan yang bekerja di wilayah konflik. Mereka juga berperan dalam mengadvokasi penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dan memastikan akses yang aman bagi operasi kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICRC dan UNHCR telah bekerja secara aktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang terdampak konflik. Mereka juga memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, serta melakukan upaya advokasi kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan yang bekerja di wilayah konflik. Namun, meskipun adanya kerangka hukum internasional dan upaya-upaya organisasi kemanusiaan, penerapan instrumen-instrumen hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dalam memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina masih menghadapi tantangan yang signifikan.(Susilowati et al., 2022) Organisasi-organisasi KESIMPULAN Perlindungan hukum internasional bagi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta prinsip- prinsip hukum kemanusiaan internasional. Perlindungan ini mencakup pemberian status hukum khusus, jaminan akses yang aman, kewajiban untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan, serta penggunaan lambang dan tanda pengenal khusus. Namun, penerapan perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. Pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel- Palestina menghadapi tantangan dan risiko yang signifikan, seperti situasi keamanan yang tidak stabil, keberadaan kelompok-kelompok militan radikal, kesulitan akses ke wilayah terdampak konflik, tantangan logistik, risiko pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional, serta potensi insiden yang dapat memperburuk situasi konflik. Menghadapi tantangan dan risiko ini membutuhkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang komprehensif, serta upaya diplomasi dan advokasi untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Penerapan instrumen-instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional seperti prinsip kemanusiaan dan prinsip pembedaan, menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC dan 1456 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 UNHCR memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan penerapan hukum kemanusiaan internasional. Namun, penerapan ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai. REFERENSI Amini, I., & Pebrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada di Wilayah Perang. Optional Protocol On, 3(2), 224-244. Awoah, A. (2019). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi- Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. Lex Crimen, 5(7), 141- 149. Ayumia, A., Andini, P., & Mahardika, R. M. (2022). Organization of Islamic Cooperation Responses on the Israel Aggresion and the United States Embassy Relocation To Jerusalem. 103-114. Lampung Journal of International Law, 4(2), Basalamah P, Rumimpunu D, R. S. (2021). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. 71(1), 63-71. Kaol, W. A. (2020). PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER__________ ___ _ __ __ _______ _____ ___ _ __ ____ _. Ekp, 13(3), 1576-1580. Kusuma, S., & Harisman, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas ( Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022 ). 6(3), 8602-8610. Nazri, A. S. (2022). Ruang Kemanusiaan NGO dalam Persekitaran Aman di Malaysia. Akademika, 92(3), 101-115. Nur Fadillah, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik Manusia sebagai makhuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dasar perbedaan etnis , suku , bahasa , serta agama yang beragam tidak dielakkan adanya masyarakatnya . Daerah-daerah yang. 3(April), 18-24. Oktaviani, V., Putri, N. A. R., & Nulhaqim, S. A. (2022). Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(2), 161. Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018). Uti Possidetis: Journal of International Law, 2(1), 58-80. Prawira, I., Irawan, R. E., & Karen, K. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(2), 95. Puspita, L. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative, 5(1), 1907-5820. Rahmi, A., Salamah, U., & Nasution, F. U. (2021). The UNHCR Roles For Increasing Refugees Tenacity on the Pandemic Covid-19 Era. Proceeding International Seminar on Islamic Studies, 2(1), 747-752. Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. Jurnal Niara, 14(1), 177-187. 1457 | P a g e
Vol. 4, No. 5, Juli. 2024 Susilowati, I., Fauzi, M., Virqiyan, S., & Zahidin, A. El. (2022). Eksistensi Realisme dalam Aneksasi Israel Terhadap Palestina. JOURNAL of LEGAL RESEARCH, 4(5), 1155- 1172. Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel- Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? Arena Hukum, 14(2), 314-327. 1458 | P a g e