J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 1 HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF ISLAM 1Firmansyah, 2Muhammad Sulaiman 1Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2Universitas Terbuka ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang dimaksudkan untuk mengkaji sejarah perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), konsepsi HAM dalam perspektif Islam, dan konsep hukuman mati dalam perspektif Islam. Sumber data penelitian dirujuk dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan berbagai buku rujukan yang relevan dengan penelitian teknik dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina muḥṣan, membunuh dengan sengaja, ḥirābah, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam iuga dikenal hukuman mati sebagai sebuah ta'zīr yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya. ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati, konsep HAM dalamperspektif Islam. I. PENDAHULUAN karenanya, pembahasan berbagai A. Latar Belakang dimensi hukuman mati dari Persoalan hukum yang banyak perspektif keadilan sosial dan menarik perhatian masyarakat di hukum menjadi sangat penting. Indonesia adalah perdebatan Begitu juga dengan pandangan mengenai hukuman mati. Hukuman agama Islam, yang notabene dianut mati yang dieksekusikan kepada oleh sebagian besar Warga Negara para teroris seakan menjadi pertanda Indonesia, dimensi hukuman mati bahwa hukuman mati masih eksis di menjadi menarik untuk dikritisi Negara Indonesia yang mayoritas lebih detail. berpenduduk Muslim. Sementara Problematika hukuman mati hampir 130 negara-negara di dunia yang berkembang sekarang ini telah melakukan moratorium bahkan menghasilkan dua arus pemikiran penghapusan hukuman mati. Oleh hukum: pertama, mereka yang ingin
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 2 tetap mempertahankannya agama yang kejam, tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, menghargai hak hidup manusia. dan kedua, mereka yang Asumsi keliru yang dilontarkan menghendaki penghapusan secara sebagian orang ini kalau tidak keseluruhan. Kelompok yang setuju dikritisi akan menjadi bola liar yang diberlakukannya hukuman mati dapat berdampak buruk terhadap beralasan, jika secara sadar citra Agama Islam. terpidana melakukan tindakan B. Rumusan Masalah kriminalnya dan menunjukkan Berdasarkan latar belakang pelanggaran berat terhadap hak tersebut, rumusan masalah dalam hidup sesamanya, maka negara tidak penelitian ini, yaitu: wajib melindungi dan menghormati 1. Bagaimana sejarah hak hidup terpidana. Para pelaku perkembangan pemikiran kejahatan berat harus diancam HAM? hukuman mati sehingga bisa 2. Bagaimana konsepsi HAM menjadi efek jera. Sedangkan yang dalam perspektif Islam? menolak hukuman mati beralasan 3. Bagaimana konsep bahwa hukuman yang satu ini hukuman mati dalam merupakan pengingkaran terhadap perspektif Islam? HAM, yaitu berupa hak hidup. C. Tujuan Penelitian Apalagi banyak kalangan yang Tujuan penelitian ini, yaitu: menganggap pidana mati dalam 1. Untuk menjelaskan sejarah Islam sangat kejam dan hanya perkembangan pemikiran merupakan pelampiasan "balas HAM. dendam" semata. 2. Untuk menjelaskan Perdebatan sebagaimana konsepsi HAM dalam diuraikan di atas menarik perspektif Islam. diperhatikan, terlebih terdapat 3. Untuk menjelaskan konsep asumsi keliru yang cenderung hukuman mati dalam memojokkan Islam. Islam dalam perspektif Islam. konteks ini dicerminkan sebagai
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 3 II. Metode Penelitian orang Eropa memilih untuk Penelitian ini adalah penelitian menyebutnya dengan "Abad kepustakaan (library research) yang Kegelapan." Menurut mereka, disajikan secara deskriptif. Sumber konsep tentang HAM dikemukakan data penelitian dirujuk dari hasil pertama kali oleh seorang filsuf penelitian yang dipublikasikan Yunani bernama Zeno. Kemudian dalam jurnal ilmiah dan berbagai dari filsafat stoicism-nya, konsep ini buku rujukan yang relevan dengan masuk ke dalam peradaban Romawi, penelitian ini. Pengumpulan data dan setelah terbengkalai dalam abad penelitian menggunakan teknik kegelapan konsep ini muncul dokumentasi, yang selanjutnya bersamaan dengan kebangkitan dianalisis secara deduktif. Eropa pada abad ke-17, sebagai usaha perlindungan individual III. PEMBAHASAN terhadap kekuasaan negara yang tak A. Sejarah Perkembangan terbatas. Pemikiran HAM Pada umumnya, para pakar Pengarang-pengarang Eropa, HAM Barat, sebagaimana menurut Hussain, seperti dikutip Taniredja,1 apabila menulis sejarah diinformasikan Budiardjo dalam Taniredja,2 berpendapat bahwa tentang konsep atau kelembagaan lahirnya HAM dimulai dengan (institusi) apapun tentang manusia, lahirnya Magna Charta (Piagam mereka selalu menelusuri asal Agung) pada tahun 1215, yakni mulanya ke peradaban Romawi atau suatu dokumen yang mencatat Yunani. perkembangan Keberadaan selanjutnya dan dari beberapa hak yang diberikan oleh Raja John [Lackland]3 dari Inggris konsep atau kelembagaan ini kepada beberapa bangsawan dinafikan oleh mereka, dengan bawahannya atas tuntutan mereka. dingin, selama periode yng orang- 1 Tukiran Taniredja, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 124-125. 2 Ibid., hlm. 125 3 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Pendidikan Prestasi Falsafah Kewarganegaraan, Pustaka Publisher, 2007), hlm. 261. Negara dan (Jakarta:
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 4 Naskah ini sekaligus membatasi peradaban Islam sebagai agama kekuasaan Raja John pada saat itu. HAM adalah lahirnya Piagam Perkembangan berikutnya adalah Madinah. Substansi konsep HAM munculnya Bill of Rights (Undang- dalam Piagam Madinah yang telah undang Hak) pada tahun 1969 di ada sejak tahun 622, bahkan lebih Inggris, kemudian munculnya komprehensif dibandingkan dengan Declaration des droits de l'homme Magna Charta yang baru ada pada et du citoyen (Pernyataan Hak-hak tahun 1215. Manusia dan Warga Negara) pada Piagam Madinah, sebagai tahun 1789 di Perancis, dan selanjutnya munculah Bill of Rights sebuah dokumen politik, menurut Haekal,4 patut dikagumi sepanjang (Undang-undang Hak) pada tahun sejarah. Muatan isi dalam Piagam 1789 di Amerika. Madinah berupa jaminan terhadap Berkenaan dengan sejarah kebebasan beragama, kebebasan perkembangan HAM versi Ilmuwan menyatakan pendapat, jaminan atas Barat di atas, dapat disimpulkan keselamatan jiwa dan harta benda, bahwa telah terjadi "pengkaburan" serta larangan melakukan tindakan fakta sejarah. Apabila para pakar kejahatan, telah membukakan pintu HAM tersebut mau berpikir dan baru dalam kehidupan politik dan berpandangan objektif, tentu mereka peradaban dunia masa itu. akan mengakui bahwa Islam, telah Berangkat dari uraian di atas, melampaui sejarah Barat dalam sejarah perkembangan HAM di merumuskan dan mempraktekkan dunia yang kebanyakan bersumber konsep tentang HAM. Dalam hal dari pemikiran ilmuwan Eropa ini, konsepsi Islam tentang HAM nampaknya perlu dikritisi. Kritik dapat dijumpai dalam sumber utama tersebut merupakan usaha konkret Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. untuk meluruskan sejarah Sedangkan implementasi HAM perkembangan HAM yang dapat dirujuk pada praktik keseharian Nabi Muhammad Saw berupa Sunnah. Tonggak sejarah 4 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, diterjemahkan oleh Ali Audah, (cet. 38; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), hlm. 202-209.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 5 sebenarnya demi tegaknya ilmu hak yang diberikan oleh Allah Swt pengetahuan yang menjunjung tersebut bersifat permanen dan tinggi nilai moralitas-ilmiah. kekal. B. Konsepsi HAM dalam Dalam hal itu, perlu Perspektif Islam ditegaskan bahwa pengakuan Islam adalah agama universal adanya hak asasi pada seseorang yang mengajarkan keadilan kepada berarti mengakui adanya kewajiban semua manusia tanpa pandang bulu. yang harus dilakukan terhadap Sebagai agama kemanusiaan, Islam orang lain atau semua orang. Maka, meletakkan manusia pada posisi pengakuan bahwa HAM merupakan yang sangat mulia. Manusia hak semua orang berarti mengakui digambarkan dalam Al-Qur'an adanya kewajiban asasi semua orang sebagai makhluk yang sempurna untuk menghormati hak asasi yang dan harus dimuliakan. Bersandar dimiliki orang lain. Dengan dari pandangan Al-Qur'an di atas, demikian, dapat dikatakan bahwa penghormatan dan perlindungan batas HAM seseorang adalah hak terhadap HAM dalam Islam tidak asasi orang lain. Hal ini berarti, lain merupakan tuntutan dari ajaran hubungan antara hak dan kewajiban Islam yang wajib dilaksanakan oleh adalah resiprokal yang harmonis, setiap pemeluknya. karena pengakuan hak pada pihak Dalam Islam, menurut Al- Maududi dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak,5 HAM adalah hak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.6 Dalam kaitan itu, untuk mengatur dan melindungi kodrati yang dianugerahkan Allah HAM tersebut, Hukum Islam Swt kepada setiap manusia dan tidak menjadi satu-satunya jalan untuk dapat dicabut atau dikurangi oleh merealisasikannya. kekuasaan atau badan apapun. Hak- 5 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Edisi Ketiga, Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125. 6 Asykuri Ibn Chamim, dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan, (Edisi Revisi; Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 383. Pimpinan
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 6 Pada dasarnya Hukum Islam terpeliharanya lima tujuan hukum datang untuk menjadi rahmat bagi Islam yang disebut al-dharuriyyat manusia, bahkan bagi segenap alam. al-khams atau al-kulliyyat al-khams Hukum-hukum tersebut dibuat (disebut pula maqasid al-syari'ah), untuk menjaga keseimbangan yaitu lima tujuan utama Hukum kehidupan manusia agar tercipta Islam yang telah disepakati bukan harmoni dan ketertiban. Maka tidak hanya oleh ulama Islam melainkan akan terwujud rahmat itu terkecuali juga oleh keseluruhan agamawan. jika Hukum Islam benar-benar dapat Kelima tujuan utama itu adalah: a) diterapkan demi kemaslahatan dan memelihara agama; b) memelihara kebahagian manusia. Sanksi agama jiwa; c) memelihara akal; d) seberat apapun pada dasarnya juga memelihara keturunan dan atau demi kemaslahatan kehidupan kehormatan, dan e) memelihara manusia pada umumnya, bukan harta. untuk segelintir kelompok manusia. Kedua, tujuan sekunder (al- Dalam kaitan itu, ada tiga haajiy), yakni terpeliharanya tujuan tujuan pokok diterapkannya Hukum Islam,7 yaitu sebagai berikut: kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika Pertama, tujuan primer (al- tidak terpenuhi akan menimbulkan dharury), yakni tujuan hukum yang kesukaran bagi manusia, namun mesti ada demi adanya kehidupan tidak sampai menimbulkan manusia. Apabila tujuan ini tidak kerusakan. tercapai akan menimbulkan Ketiga, tujuan tersier (al- ketidakajegan kemaslahatan hidup tahsiniyyat), yakni tujuan hukum manusia di dunia dan di akherat. yang ditujukan untuk Kebutuhan hidup yang primer ini menyempurnakan hidup manusia hanya bisa dicapai bila dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut 7 Rani. S.P., "Pidana Mati dalam Pandangan Islam," diakses tanggal 26 Mei 2016 pukul 16.58 WIB. kebiasan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 7 Senada dengan pendapat di bagi pelaku zina muhson (zina yang atas, dapat disimpulkan bahwa dilakukan oleh orang yang sudah tujuan Hukum Islam adalah menikah), hirabah (perampokan), kemaslahatan hidup manusia, baik al-baghyu (pemberontakan), dan jasmani, rohani, individu, dan riddah (murtad dari Agama Islam). masyarakat. Kemaslahatan Sedangkan dalam masalah ta'zir, dimaksud, sebagaimana dirumuskan ancaman hukuman mati ditujukan oleh Asy-Syathibiy (seperti dikutip Hamka Haq dalam Zainuddin Ali)8 bagi pelaku kejahatan di luar qishas dan hudud yang oleh penguasa dan disepakati oleh ahli Hukum (hakim) diyakini sangat berbahaya Islam lainnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan bagi kemaslahatan masyarakat luas.9 kelangsungan hidup dan harta. C. Hukuman Mati dalam Wahbah sebagaimana al-Zuhaylī, dikutip Yahya,10 Perspektif Islam membagi hukuman dalam Islam Hukuman mati dalam menjadi dua bentuk, yaitu: hukuman perspektif Hukum Islam merupakan akhirat dan hukuman dunia. hukuman maksimal dalam tiga Hukuman akhirat merupakan bentuk pemidanaan, yaitu: qishas, kehendak Allah Swt. Hukuman hudud, dan ta'zir. Dalam masalah akhirat merupakan hukuman yang qishas, ancaman hukuman mati benar (haq) dan adil ('adl), dan ia ditutujukan bagi pelaku dapat berbentuk azab atau ampunan pembunuhan yang disengaja dari-Nya. Adapun hukuman dunia (pembunuhan berencana), dimana menurutnya ada dua macam pula, pelaku pembunuhan harus yaitu: hudud dan ta'zir. menanggung balasan hukum yang sepadan dengan perbuatannya. Adapun dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan 8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13. 9 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 4. 10 Ali Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati dan Tinjauan Maqasid Al-Ahkam: Jurnal keadilan" dalam Pemikiran Hukum Islam, (Vol. 23, Nomor 1, April 2013), hlm. 88. al-Shari'ah
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 8 Hudud adalah hukuman- pertama, pezina muḥṣan; Pelaku hukuman yang telah ditentukan zina yang sudah kawin (muḥṣan) bentuknya oleh syara' dengan naṣ- sanksinya adalah dirajam, yakni naṣ yang jelas. Hukuman ḥad dilempari batu sampai mati. menurut Hanafiyah ada lima macam Hukuman rajam ini disepakati yaitu, ḥad zina, ḥad qadhaf, ḥad semua ulama, yakni dengan sariqah, ḥad syurb al-khamr, dan banyaknya hadis yang had mabuk. Sedangkan menurut mengisyaratkan itu. Namun yang jumhur ulama selain Hanafiyah ada membedakannya adalah apakah tujuh macam yaitu: ḥad zina, ḥad sebelum dirajam pezina muhson qadhaf, ḥad sariqah, ḥad shurb al- tersebut didera atau tidak. Menurut khamr, ḥad ḥirabah, had qishas, dan jumhur ulama, orang yang harus ḥad riddah. Adapun ta'zir adalah dihukum rajam itu tidak didera. hukuman yang tidak ditentukan oleh Sedang menurut al-Ḥasan al-Baṣrī, syara', tetapi bentuk dan Isḥāq, Aḥmad dan Dāwūd, - ketentuannya diserahkan kepada sebagaimana dikutip Ibn Rushd - waliy al-'amr (negara) dengan bahwa seseorang yang pernah memperhatikan perbedaan waktu dan tempat.11 menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi Hukuman mati merupakan hukumnya adalah dijilid kemudian salah satu alternatif hukuman yang dirajam (dicambuk kemudian diberikan kepada para pelaku tindak dilempari batu).25 Hukuman pidana ḥudūd. Namun demikian tersebut dikenakan pada laki-laki hukuman mati hanya diberikan dan perempuan. Karena Islam kepada empat pelaku ḥudūd, yakni: sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanski hukum 11 Ibid., hlm. 88-89. Dalam kaitan itu, menurut Abdul Qadir Audah, dalam ta'zir adalah bukunya Tasyri'ul Jina'i, hukuman atas tindak kejahatan yang oleh syari'ah (baca Al-Qur'an dan Sunnah) tidak ditetapkan Lihat: Mu'ammal Hamidy, "Hukuman untuk Koruptor" dalam Suara Muhammadiyah, (Edisi No. 06, 16-31 Maret 2013), hlm. 21. secara definitif. yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya?
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 9 Hukuman rajam ini jika diterapkan, demikian, hukuman pengasingan sangat kecil kemungkinannya nyawa diselamatkan.12 terpidana dapat termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zīr. Dasarnya adalah Hukuman bagi pelaku zina seperti hadis yang diriwayatkan oleh terdapat dalam Surat An-Nur: 2. 'Ubādah ibn Ṣāmit, bahwa: "Jejaka dengan gadis hukumannya dera "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman." kamu akhirat, dan (cambuk) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun". Disamping hadis tersebut, jumhur ulama juga beralasan dengan tindakan sahabat seperti Sayidina Umar dan Ali, yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Dengan Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pezina ghayr demikian maka hal ini bisa disebut ijma'.13 muḥṣan, dikenai hukuman dera Kedua, pembunuhan sengaja; seratus kali. Hukuman dera adalah pelaku pembunuhan berencana hukuman ḥad, yaitu hukuman yang (disengaja), atau membunuh orang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh Islam tanpa hak harus di-qiṣhāṣ karena itu, hakim tidak boleh (dibunuh juga) sebagaimana teks mengurangi, menambah, menunda Al-Qur'an Surat An-Nisā': 93. pelaksanaanya, atau menggantinya Namun, jika ahli waris (yang dengan hukuman yang lain. Jumhur terbunuh) memaafkannya, maka ulama yang terdiri atas Imam Malik, pelaku tidak di-qiṣhāṣ (tidak Syafi'i, dan Ahmad berpendapat dihukum bunuh) tetapi harus bahwa hukuman pengasingan harus membayar diyat (denda) yang besar, dilaksanakan bersama-sama dengan yaitu seharga 100 ekor unta tunai hukuman dera seratus kali. Dengan yang dibayarkan pada waktu itu 12 Ibid. 13 Ibid., hlm. 90.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 10 juga. Dalam konteks ini, menurut Zainuddin Ali,14 ketentuan hukum kekerasan dengan cara menakut- nakuti orang yang lewat di jalan qiṣhāṣ, mempunyai relevansi yang atau mengambil harta, atau kuat dalam upaya melindungi membunuh orang tersebut. manusia, sehingga menimbulkan Sedangkan menurut ulama efek jera dan pendidikan bagi pelaku Syafi'iyah, definisi ḥirābah adalah kriminal. Selain itu, dapat dipetik keluar untuk mengambil harta, atau hikmah dari sanksi pidana membunuh, atau menakut-nakuti, pembunuhan ini adalah pihak dengan cara kekerasan, dengan keluarga korban diberikan hak berpegang kepada kekuatan dan otonomi untuk memilih hukuman jauh dari pertolongan (bantuan). yang akan diberikan kepada Menurut Imam Malik, ḥirābah pelakunya. Hal ini memiliki adalah mengambil harta dengan relevansi yang kuat dengan tipuan (taktik), baik menggunakan pertimbangan psikologi keluarga kekuatan atau tidak. Golongan korban. Betapa penderitaan pihak Ẓahīriyyah memberikan definisi keluarga lantaran kehilangan yang lebih umum, dengan menyebut anggota keluarga, terlebih karena pelaku perampokan sebagai berikut: dibunuh oleh seseorang. "Perampok/muḥārib adalah orang Ketiga, perampokan yang melakukan tindak kekerasan (ḥirābah); yaitu perampokan atau dan mengintimidasi orang yang pengacau keamanan. Mengenai lewat, serta melakukan kerusakan di ḥirābah ulama berbeda dalam muka bumi" Adapun Imam Ahmad mendefinisikannya namun pada dan Syi'ah Zaydiyyah memberikan intinya sama. Ulama fikih, definisi yang sama dengan definisi sebagaimana dijelaskan Wahbah, yang dikemukakan oleh Hanafiyah, berbeda pendapat dalam sebagaimana telah disebutkan. mendefinisikan ḥirābah. Menurut Hukuman bagi pelaku jarīmah Hanafi ḥirābah adalah keluar untuk ḥirābah adalah dibunuh, atau mengambil harta dengan jalan disalib, atau dipotong tangan dan 14 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 35. kaki mereka dengan bertimbal balik,
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 11 atau dibuang dari negeri (tempat orang murtad adalah hadis Nabi kediamannya), sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dijelaskan dalam QS. Al-Mā'idah: 33.15 Ra. bahwa Nabi Saw bersabda: "Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia." Dalam hadis pembalasan terhadap yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri yang (tempat demikian suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." "Sesungguhnya orang-orang kediamannya). (sebagai) itu yang diriwayatkan dari 'A'isyah ra. bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal darah seorang Muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muḥṣan, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam".16 Dua hadits di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu Keempat, pelaku murtad. jenis tindak pidana yang diancam Riddah dalam arti bahasa adalah dengan hukuman mati. Untuk selain kembali dari sesuatu ke sesuatu empat hal di atas, ada pula jenis yang lain. Dalam Kamus al- ta'zīr yang dikenai hukuman mati, Munawwir dijelaskan, riddah misalnya untuk tindak pidana berasal dari kata: radda, ruddan spionase (mata-mata) dan residivis yang berarti dafa'a, atau ṣarafa yang sangat berbahaya. Namun yang artinya menolak dan karena hukuman mati sebagai memalingkannya. Adapun makna hukuman ta'zīr ini merupakan riddah menurut syara' adalah pengecualian, maka hukuman kembali dari agama Islam kepada tersebut harus dibatasi dan tidak kekafiran, baik dengan niat, boleh diperluas atau diserahkan perbuatan yang menyebabkan kepada hakim, seperti halnya kekafiran, atau dengan ucapan. hukuman ta'zīr yang lain. Dalam hal Landasan hukuman mati untuk ini penguasa (ulil amri) harus 15 Ali Yahya, Op. Cit., hlm. 90-91. 16 Ibid.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 12 menentukan jenis-jenis jarīmah yang sahih dari kelompok Hanabilah yang dapat dijatuhkan hukuman mati.17 bahwa, qiṣāṣ pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan Dalam hal yang terkait dengan pedang, baik tindak pidana ketentuan eksekusi hukuman mati pembunuhannya dilakukan dengan dalam Hukum Pidana Islam sangat pedang maupun dengan alat yang beragam tergantung si pelaku yang lainnya atau bagaimanapun cara atau akan diekskusi. Tindak pidana zina bentuk perbuatannya. Menurut muḥṣan, para ulama sepakat bahwa Malikiyah dan Syafi'iyyah, orang hukuman yang dikenakan atas diri yang melakukan pembunuhan harus pelaku zina muḥṣan adalah wajib di-qiṣāṣ atau dibunuh dengan alat dirajam sampai mati. Caranya, yang sama dengan yang digunakan orang yang berzina tersebut diletakkan di suatu tempat, diikat untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya.19 atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu.18 Tindak pidana ḥirābah, ada dua hukuman mati yang dijatuhkan Adapun untuk tindak pidana kepada pelaku, yaitu: pertama, pembunuhan berencana (sengaja), hukuman mati biasa; Hukuman ini para fuqahā' sepakat, bahwa wali dijatuhkan kepada perampok korban bisa melaksanakan hukuman (pengganggu keamanan) yang pembunuhan terhadap pelaku, melakukan pembunuhan. Hukum ini namun dengan syarat harus dengan merupakan hukum ḥad dan bukan pengawasan penguasa, sebab dalam merupakan hukum qiṣāṣ, oleh pelaksanaan memerlukan ketelitian karena itu hukuman ini tidak boleh dan jangan sampai berlebihan. Di dimaafkan. Kedua, hukuman mati kalangan ulama tidak ada disalib. Hukuman ini dijatuhkan kesepakatan mengenai cara atau apabila perampok melakukan teknis pelaksanaannya, namun pembunuhan dan merampas harta menurut Hanabilah dan pendapat benda. Jadi, hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan 17 Ibid., hlm. 91-92. 18 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 50. 19 Ali Yahya, Loc. Cit.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 13 pencurian bersama-sama, dan tujuan pemidanaan, antara lain, teori pembunuhan tersebut merupakan absolut (teori pembalasan), teori jalan untuk memudahkan pencurian harta.20 relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut Adapun ketentuan untuk (pembalasan) menyatakan bahwa tindak pidana riddah (murtad) tidak kejahatan sendirilah yang memuat dijelaskan, namun cara pelaksanaan anasir-anasir yang menuntut pidana pidana mati dalam Islam ada dua dan yang membenarkan pidana pendapat: pertama, pendapat Abu dijatuhkan. Teori pembalasan ini Hanifah bahwa pidana mati pada dasarnya dibedakan atas corak dilaksanakan dengan jalan subjektif dan objektif. Corak memenggal leher dengan pedang, subjektif, pembalasannya ditujukan atau senjata semacamnya. Kedua, pada kesalahan si pembuat yang pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa tercela, sedangkan corak objektif, pidana mati dilaksanakan dengan pembalasannya ditujukan sekedar berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan.21 Berdasarkan uraian di atas, pada perbuatan apa yang dilakukan bersangkutan.22 orang telah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan Teori relatif (prevensi) umum penerapan hukuman mati memberikan dasar dari pemidanaan dalam Hukum Islam adalah untuk pada pertahanan tata tertib melindungi kepentingan individu masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dan masyarakat dari tindak dari pemidanaan adalah kejahatan yang membahayakan menghindarkan (prevensi) (merealisasikan kemaslahatan umat) dilakukannya suatu pelanggaran dan untuk menegakkan keadilan. hukum. Sedangkan teori gabungan Sehubungan dengan hal mendasarkan pada jalan pikiran tersebut, dalam hukum pidana bahwa hukuman atas tindak pidana dikenal beberapa teori mengenai 20 Ibid., hlm. 92-93. 21 Ibid., hlm. 93. 22 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 44-45. Implementasinya,
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 14 hendaknya didasarkan kepada tujuan nafs sebagaimana dikenal dalam pembalasan dan mempertahankan uṣūl al-fiqh, berarti menjaga jiwa ketertiban masyarakat, yang seseorang dari tindakan yang akan diterapkan secara kombinasi dengan menghilangkan nyawa atau menitikberatkan pada salah satu kehormatan seseorang. Dalam unsurnya tanpa menghilangkan literatur-literatur Arab Islam, istilah unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.23 HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan Bagi para pakar hukum tidak termasuk "sesuatu yang Indonesia, hukuman mati memiliki dipikirkan" oleh peradaban Arab nilai-nilai universal yang tidak maupun peradaban-peradaban bertentangan dengan HAM, karena lainnya. Istilah al-ḥuqūq al-insān al- pelaksanaan hukuman mati asāsī yang dikenal dalam fikih merupakan perintah undang-undang, modern, belum dikenal pada sehingga masuk kategori alasan generasi awal. Istilah ini muncul penghapus (wetterlijk pembenar voorshrift).24 Dengan pidana belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad demikian sebenarnya membunuh, ke-20. Kendati demikian, materi dan merajam, melukai bahkan menahan substansi HAM telah menjadi dalam kondisi normal merupakan bahasan fuqahā', dengan konsep dan perbuatan yang melanggar HAM, istilah tersendiri sesuai dengan namun perintah karena dilakukan atas undang-undang maka khazanah dimilikinya.25 intelektual yang perbuatan tersebut sah demi hukum. Di antara konsep yang relevan Hukuman mati bukanlah dengan HAM adalah rumusan semata sebagai pembalasan bagi fuqahā' tentang al-ḍarūriyyat al- pelaku tindak pidana berat, namun khamsah atau biasa dikenal dengan juga sebagai upaya menjaga dan maqāṣid al-shar'ī. Berdasarkan menegakkan HAM. Konsep ḥifẓ al- analisis fuqahā', bahwa tujuan syariat adalah memelihara 23 Ibid., hlm. 45. 24 Ali Yahya., Op. Cit., hlm. 94. 25 Ibid.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 15 kebebasan beragama (ḥifẓ al-dīn), untuk hidup dan memperoleh memelihara diri atau menjaga kehidupan yang layak, mendapatkan kelangsungan hidup (ḥifẓ al- jaminan kesehatan, keamanan dan nafs),akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan kesejahteraan; 4) Ḥifẓ al-nasl wa 'l- (ḥifẓ al-nasl), dan memelihara harta 'irḍ, berarti hak untuk berkeluarga, (ḥifẓ al-amwāl). Pemaknaan al- hak memperoleh keturunan ḍarūriyyat al-khamsah ini dalam (reproduksi), hak bertempat tinggal perspektif HAM dimaknai sebagai yang layak, serta hak memperoleh berikut: 1) Ḥifẓ al-dīn, berarti hak perlindungan kehormatan; 5) Ḥifẓ untuk beragama dalam al-māl, adalah hak untuk berkerpercayaan, serta memperoleh usaha dan upaya yang mengamalkan ajaran sesuai dengan layak, memperoleh jaminan agama dan kepercayaannya. Selain perlindungan atas hak miliknya dan itu berarti pula bahwa setiap orang kebebasan mempergunakannya berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk untuk keperluan dan kesejahteraah hidupnya.26 beragama dan berkepercayaan Dalam menerapkan hukuman sesuai dengan pilihannya; 2) Ḥifẓ al- mati juga melalui proses hukum 'aql berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal acara yang teliti. 'Audah, seperti dikutip Ali Yahya,27 mensyaratkan pemikiran. Termasuk dalam tiga hal yang harus diperhatikan pengertian ini adalah hak dalam memutuskan hukuman: memperoleh pendidikan, serta hak pertama, rukn al-shar'ī (legalitas), mendapatkan dan mengekspresikan kedua, rukn al-maddī (perbuatan hasil pendidikan serta hak pidana), dan ketiga, rukn al-adabī mendapatkan perlindungan atas (kondisi pelaku).46 Dengan berbagai hasil karya dan kreativitas demikian apabila hukum acara intelektual lainnya; 3) Ḥifẓ al-nafs, hukuman mati memenuhi tiga adalah hak untuk mendapatkan kriteria yang disaratkan dalam perlindungan keselamatan jiwa, ini berarti bahwa setiap orang berhak 26 Ibid., hlm. 94-95. 27 Ibid., hlm. 95.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 16 Hukum Pidana Islam di atas, maka DAFTAR PUSTAKA pelaku kejahatan demi hukum harus Ali, Z. (2007). Hukum Pidana dikenai hukuman mati. IV. SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Chamim, A.I., dkk. (2003). Civic Pendidikan Education Kewarganegaraan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation. karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan Firmansyah, F. (2021). Analisis Paham Al-Ittihad dan Al- Hulul dalam Tradisi Tasawuf Islam. An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 1(2), 206-222. hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat Firmansyah, F. (2022). Perceptions and Expectations of Students From Pre-Prosperous Families on Islamic Education At Pesantren. EL- TARBAWI, 15(2), 177-198. Haekal, M.H. (2009). Sejarah Hidup 38, Muhammad, diterjemahkan oleh Ali Audah. Jakarta: Litera Pustaka AntarNusa cet. perbuatan, yaitu kepada pelaku zina muḥṣan, membunuh dengan sengaja, ḥirābah, dan murtad (keluar dari Hamidy, M. "Hukuman untuk Koruptor" Suara Muhammadiyah, Edisi No. 06, 16-31 Maret 2013. dalam Islam). Dalam hukum Islam iuga dikenal hukuman mati sebagai sebuah ta'zīr, yaitu apabila Islam, D. Pola Sosialisasi Peserta Proses (Perspektif Didik Pendidikan Sosiologi Pendidikan Umum. dalam hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya bagi kemaslahatan umum. Rani. S.P. "Pidana Mati dalam Islam," Pandangan imadudin.blogspot.co.id/2010/ 04/pidana-mati-dalam- pandangan-islam.html, diakses tanggal 26 Mei 2021 pukul 16.58 WIB.
J u r n a l H u k u m U n i s k i , V o l . 1 2 N o . 1 E d i s i J a n u a r i - J u n i 2 0 2 3 | 17 Salam, A.J. (2010). Polemik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Taniredja, (2009). Pendidikan Kewarganegaraan di Tinggi Muhammadiyah. Bandung: Alfabeta. T, dkk. Perguruan Trianto & Tutik, T.T. Negara (2007). dan Falsafah Pendidikan Kewarganegaraan. Prestasi Pustaka Publisher. Ubaedillah, A. & Rozak, A. (2010). Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi dan Manusia, Masyarakat Madani, Edisi Cet. 6. Jakarta: Ketiga, Kencana. I. Jakarta: Yahya, (2013). Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Keadilan. Al-Ahkam, 23(1), 81- 98.