ROHINGYA : SUARA ETNIS YANG TAK BOLEH BERSUARA Editor : Heru Susetyo Heri Aryanto Ryan Muthiara Wasti Penerbit : Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) Jl. T.B. Simatupang Komplek Depsos No. 19 JAKARTA TIMUR 13761 Pewajah sampul : Anggi Aribowo Penata letak : Heru Susetyo Pemeriksa aksara : Heru Susetyo & Ryan Muthiara Wasti Diterbitkan pertama kali oleh PAHAM Indonesia, Mei 2013 ISBN :
ROHINGYA : SUARA ETNIS YANG TAK BOLEH BERSUARA Kumpulan laporan investigasi, kunjungan lapangan, pendampingan, observasi, wawancara dan opini Aktifis dan Relawan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya- Arakan (PIARA) PAHAM tentang Kasus Rohingya, Etnis Myanmar yang ditindas, dianiaya, didiskriminasikan, dipinggirkan dan dilupakan The Stateless and Forgotten People... Editor : Heru Susetyo Heri Aryanto Ryan Muthiara Wasti Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) Jakarta 2013
DAFTAR ISI Kata Pengantar Pengantar Editor (Heru Susetyo) Menyuarakan Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara Bagian Satu Rohingya : Data Lapangan Menjumpai Rohingya di Bumi Myanmar (Heri Aryanto) Menjumpai Rohingya di Bumi Indonesia (Heri Aryanto) Perempuan dan Anak : Duka Rohingya yang Lain (Ryan Muthiara W.) Bagian Dua Rohingya : Peta Masalah Etnis Rohingya : Korban Kekerasan Struktural yang Menyejarah (Heru Susetyo) 41 Rohingya : Problem and Solution (Mahbubul Haque) Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Heru Susetyo) Pembersihan Etnis sebagai Kejahatan Genosida (Nasrulloh Nasution) Bagian Tiga Sisi Lain Rohingya dan Myanmar Duka Etnis Rohingya (Heru Susetyo) Tin Yu dan Kemiskinan di Negeri Penuh Anomali (Heru Susetyo) Muslim Non Rohingya di Myanmar (Heru Susetyo) Bagian Empat Mengurai Akar Masalah Rohingya Bagian dari Siapa dan Tanggung Jawab Siapa? (Ulfah Yanuar S.) Pencari Suaka dan Pengungsi (Fitria) Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia (Fitria) Implementasi Perlindungan terhadap Etnis Rohingya (Fitria) Bagian Lima Solusi dan Rekomendasi Solusi Tuntutan dan Rekomendasi untuk Kasus Rohingya (PIARA) i 1 7 21 32 48 62 66 74 80 86 94 102 114 137 142
Solution to Rohingya Problem Bagian Enam Press Release Press Release ARNO Press Release PIARA 1 Press Release PIARA 2 Press Release PIARA 3 AKTIFITAS PIARA Tentang Penulis Tentang PIARA 147 150 152 154 155 158 185 189
Kata Pengantar Direktur Eksekutif PAHAM Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah atas ijin Allah SWT buku Rohingya : Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara ini dapat juga diterbitkan dan sampai ke tangan para pembaca tercinta. Buku ini adalah buah pengalaman, pemikiran dan curahan hati para aktifis dan relawan PIARA (Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan), lembaga semi otonom di dalam organisasi Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia (PAHAM). Lembaga PIARA adalah kumpulan para pembela dan pemerhati hak-hak warga Rohingya yang berpuluh tahun lama-nya berstatus stateless dan forgotten (tanpa kewarganegaraan dan dilupakan). Berdiri karena kepedulian dan keprihatinan akan nasib bangsa yang tak boleh bersuara di rumahnya sendiri. Maka, PIARA, yang merupakan lembaga semi otonom di bawah PAHAM Indonesia, memiliki misi utama untuk menyuarakan suara etnis Rohingya, yang lidah dan tenggorokannya dicekat. Supaya penderitaan dan harapan- harapan mereka diketahui dan menjadi memori publik juga. Sehingga negara dan masyarakat, khususnya di Indonesia, dapat berperan aktif untuk mengembalikan hak-hak etnis Rohingya yang direnggut negara dan sesama masyarakat Myanmar sendiri. Dan, buku ini adalah salah satu wujud dari kepedulian dan keprihatinan tersebut. Buah dari pemikiran, pengalaman, observasi, kunjungan lapangan, dan misi kemanusiaan yang dilakukan di sampai ke Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan bumi Arakan sendiri di negara Myanmar. Terimakasih kami ucapkan untuk seluruh aktifis dan relawan PIARA- PAHAM, juga untuk para mitra lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam SEAHUM (Southeast Asia Humanitarian Committee) yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terimakasih juga untuk aktifis kemanusiaan Rohingya, antara lain Mr. Mahbubul Haque (Bangladesh/ Thailand), Mr. Nurul
Islam (London), Mr. Zaw Min Htut (Tokyo) serta jaringan Universal Justice Network (UJN) peduli Rohingya baik di Sekretariat Penang maupun di London. Selamat membaca dan semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Jakarta, Mei 2013 Nasrulloh Nasution, SH. Direktur Eksekutif PAHAM Indonesia
PENGANTAR EDITOR : MENYUARAKAN SUARA ETNIS YANG TAK BOLEH BERSUARA Oleh : Heru Susetyo "Rohingya are not our people and we have no duty to protect them." (Thein Sein, President of Myanmar) Menulis tentang Rohingya adalah suatu kewajiban sejarah. Karena, etnis minoritas Myanmar yang tertindas berpuluh-puluh tahun di negerinya sendiri ini disebut oleh Medicine Sans Frontiers (MSF) sebagai "one of the ten world populations in danger of existence and survival." Alias satu dari populasi masyarakat dunia yang terancam eksistensinya. Human Rights Watch, organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, secara tegas menyebut dalam laporannya pada April 2013 bahwa Myanmar telah melanggar HAM dengan melakukan kampanye pembersihan etnis Rohingya, utamanya pada tahun 2012. Sebegitu serius kasus etnis yang dikenal sebagai 'stateless and forgotten people' ini, namun ternyata tidak banyak warga dunia yang akrab dengan isu ini. Sama halnya dengan di Indonesia. Warga di negeri muslim terbesar di dunia ini banyak yang baru terbuka mata dan telinganya ketika mendengar dan membaca ribuan etnis Rohingya terdampar di Aceh dan Sumatera Utara sebagai manusia perahu (boat people) sejak tahun 2008. Dapat dikatakan, 'popularitas' Rohingya sebagai etnis tertindas kalah jauh apabila dibandingkan dengan warga terdiskriminasi lainnya seperti orang Palestina, Kurdi, Gypsy, Armenia, dan lain-lain. Sejatinya, Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/ Rakhine sejak abad ke 7 Masehi (788 M). Ada beberapa versi tentang asal kata "Rohingya". Rohingya berasal dari kata "Rohan" atau "Rohang", nama kuno dari "Arakan". Sehingga orang yang mendiaminya disebut "Rohingya". Versi lain menyebutkan bahwa istilah
"Rohingya" disematkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad 18 kepada penduduk muslim yang tinggal di Arakan. Etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh ataupun etnis Bengali. 'Rohingya' adalah 'Rohingya'. Nenek moyang Rohingya adalah berasal dari campuran Arab, Turk, Persian, Afghan, Bengali, Moors, Mughal, Pathans, Maghs, Chakmas, Dutch, Portuguese dan Indo-Mongoloid. Banyak dari orang Rohingya yang merupakan keturunan campuran dari orang Arab dan warga lokal. Sehingga ketika itu nama 'Rohan" adalah cukup populer di kalangan para musafir Arab, bahkan jauh sebelum Islam masuk ke Arakan. Arakan sendiri adalah nama kerajaan Bengal di sisi timur daerah yang kini bagian dari Bangladesh yang eksis sejak abad ke 8 Masehi. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam (pada abad 15-18), dan Buddhist. Saat ini Arakan adalah negara bagian dari Union of Myanmar yang terletak di sisi arat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh. Nama Arakan berubah menjadi "Rakhine" pada tahun 1930 dan belakangan disebut juga "Rakhaing." Nama "Rakhine" merujuk pada etnis Rakhine Buddhist (Moghs), sehingga istilah "Rakhine" sejatinya tidak mewakili etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Populasi orang Rohingya saat ini diprediksi sekitar 1.5 juta - 3 juta jiwa. Dimana 800.000-an tinggal di Arakan dan sisanya menyebar di banyak negara. Jumlah tersebut semakin lama semakin berkurang karena banyak orang Rohingya yang mengungsi dan mencari suaka ke negeri seberang dengan menjadi 'manusia perahu'. Sedangkan,mereka yang bertahan di Arakan tidak sedikit yang menjadi korban 'pembersihan etnis'. Kalau ditanyakan, apa saja kedukaan yang dialami warga Rohingya? Jawabannya amat panjang dan berderet. Namun intinya kedukaan tersebut berasal dari kebijakan "Burmanisasi" dan
"Budhanisasi" yang secara struktural telah mengeluarkan dan memarjinalkan warga Rohingya di tanahnya sendiri di Arakan. Maka, etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka dianggap berbeda. Karena beragama berbeda (muslim), identitas etnis berbeda, serta memiliki ciri-ciri fisik plus bahasa yang berbeda dengan mainstream. Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma. Rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya. Lebih buruk lagi, ia memasukkan Rohingya pada daftar hitam (blacklisted). Sejatinya, etnis Rohingya tidak sekali-sekali ingin merdeka dan memisahkan diri dari Union of Myanmar. Mereka hanya ingin diakui sebagai bagian dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Bebas bergerak dan berpindah kemanapun serta bebas berekspresi, beribadah dan menjalankan keyakinan agamanya. Suatu keinginan yang amat wajar. Adalah fitnah belaka menyebutkan perjuangan Etnis Rohingya adalah didukung dan dikelola oleh kelompok 'teroris' seperti Al Qaeda dan Jama'ah Islamiyah. Etnis Rohingya tidak ingin dan juga tidak punya kapasitas untuk menjadi kelompok teroris apalagi untuk mendirikan negara sendiri dengan cara-cara terror dan kekerasan. Sama halnya dengan mengaitkan isu terorisme di Indonesia dengan masalah Rohingya adalah juga tidak relevan. Karena Rohingya pada akhirnya bukan isu agama tertentu lagi namun adalah isu kemanusiaan yang berskala internasional. Kurang arif mendudukkan masalah Rohingya sebagai semata-mata isu Islam vs Buddha. Karena sejatinya kedua agama tersebut mengagungkan perdamaian dan kesedapan hidup bersama. Namun ada pihak-pihak tertentu yang mempolitisir etnis dan agama sebagai trigger untuk politik pembersihan etnis Rohingya ini.
Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Selanjutnya peniadaan ini adalah juga bermakna penghilangan dan pembatasan hak etnis Rohingya dalam hal hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat; Hak untuk menikah dan memiliki keturunan; Hak atas Pendidikan; Hak untuk berusaha dan berdagang; Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah; serta Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan. Sedangkan, Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang dialami oleh etnis Rohingya antara lain : Pembunuhan massal dan sewenang-wenang; pemerkosaan; Penyiksaan; Penyitaan tanah dan bangunan; Kerja Paksa dan Perbudakan; Relokasi secara paksa; dan Pemerasan. Akibat kekerasan struktural yang berlangsung begitu panjang, maka warga Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi 'manusia perahu', mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu tenggelam ataupun mati karena kelaparan dan kehausan di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena di negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka. Saat ini ada 1.5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta di luar Arakan/ Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, Thailand, Indonesia dan lain-lain. Kekerasan di Arakan terhadap etnis Rohingya ini mulanya tidak diketahui oleh dunia. Hanya media-media lokal yang anti muslim dan xenophobic yang dapat beroperasi dan menyebarkan informasi-informasi yang palsu (fabricated). Petugas kemanusiaan banyak yang dihalangi untuk ke Arakan bahkan ditangkap. Bahkan pemerintah Myanmar memberi peringatan telah
kepada PBB dan organ-organnya, UNHCR dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Arakan. Dengan minimnya media yang independen, informasi yang akurat dan berimbang, ekstrimis Rakhine amat leluasa untuk melakukan kejahatan genosida tanpa diketahui oleh publik dunia. Parahnya, President Myanmar Thein Sein telah memperburuk krisis Rohingya Arakan dengan mengatakan bahwa : "Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.' Ia menginginkan supaya etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR saja atau ditampung di negara ketiga yang mau menampungnya. Bahkan dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : a 'threat to national security'. Maka, situasi saat ini adalah etnis Rohingya dalam situasi helpless dan terlumpuhkan. Orang Rohingya tidak punya teman di dalam negara Myanmar. Bahkan ada slogan popular di Myanmar saat ini adalah : "Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country- Bangladesh". Yang memprihatinkan, Pemimpin oposisi Burma, Aung San Suu Kyi tetap diam tak bereaksi terhadap kasus Rohingya. Sikapnya normatif saja. Sama menyedihkannya adalah sikap Amerika Serikat dan Uni Eropa, termasuk Inggris yang terlalu percaya kepada pemerintah Myanmar untuk mengatasi krisis. Jiran terdekat Arakan, yaitu Bangladesh, sama memprihatinkannya. Bangladesh beberapa kali menutup pintu untuk pengungsi Rohingya dan mengirim mereka kembali ke laut. Bahkan pernah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional penolong Rohingya, seperti MSF, ACF dan Muslim Aid UK dilarang beroperasi di Bangladesh. Akhirnya, sekali lagi, menulis buku ini adalah bagian dari kewajiban sejarah. Kewajiban untuk menyuarakan suara etnis yang tak boleh bersuara. Menyuarakan suara etnis yang lama dibungkam dan didiskriminasikan. Menyuarakan suara kelompok orang yang tidak boleh hidup di tanahnya sendiri.
Buku ini ditulis oleh para aktifis PIARA (Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan) di Indonesia, yang merupakan buah dari investigasi, observasi, pengalaman pendampingan, kesan, pendapat dan opini terhadap kasus Rohingya. Di bagian awal buku ini mengulas data lapangan tentang kasus Rohingya baik dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau maupun laporan langsung dari Myanmar yang dituturkan oleh Direktur PIARA, Heri Aryanto, dilanjutkan dengan tulisan yang berangkat dari wawancara, observasi dan opini dari para aktifis dan relawan PIARA, serta sejumlah solusi dan rekomendasi untuk penyelesaian konflik Rohingya dari perspektif praktis maupun akademis. Mengakhiri pengantar ini, kami mengajak kita semua untuk merenungi kata-kata Daw Aung San Suu Kyi, tokoh legendaris perjuangan demokrasi di Myanmar, sebagai berikut : We, in the National League for Democracy believe that human-rights are of universal relevance. But even those who do not believe in human rights must certainly agree that the rule of law is most important. Without the rule of law there can be no peace, not in a nation, a region, or throughout the world. In Burma at the moment there is no rule of law, which means there can be no peace or justice in this country. Srengseng Sawah, Jakarta, 12 Mei 2013
Bagian Satu ROHINGYA : DATA LAPANGAN
MENJUMPAI ROHINGYA DI BUMI MYANMAR (LAPORAN PANDANGAN MATA) Oleh : Heri Aryanto Pendahuluan Konflik yang memuncak di bulan Juni 2012 antara Rohingya (muslim) dengan penduduk mayoritas Rakhine (Buddhist) memberikan dampak yang meluas ke dalam kehidupan politik dan kehidupan umat beragama di Myanmar, khususnya terhadap kerukunan antara umat Budha dan umat Islam. Menurut release pemerintah, umat Islam di Myanmar diperkirakan berjumlah 5% dari total seluruh penduduk Myanmar. Jumlah ini faktualnya hanya sebagian kecil dari total jumlah umat Islam sebenarnya di Myanmar yang diperkirakan 10-20 %. Hal tersebut disebabkan karena Rohingya tidak masuk dalam kategori etnis atau warga negara yang ikut disensus oleh pemerintah, karena sejak tahun 1974 Pemerintah Republik Sosialis Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win (1962-1988) telah melucuti organisasi sosial dan politik serta kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Pemerintah menyatakan Rohingya "non-national" yang berarti Rohingya tidak diakui sebagai warga negara dan menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmanese, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Oleh karenanya, jumlah umat Islam di Myanmar lebih kecil dari yang sebenarnya. Pemerintah Myanmar yang tidak lagi mengakui Rohingya sebagai warga negara (stateless) dan sebagai etnis yang eksis di Myanmar, telah memusnahkan secara sistematis eksistensi Rohingya di bumi Arakan. Sistematical Operation yang dijalankan pemerintah untuk mengeliminasi etnis Rohingya adalah dengan melibatkan kelompok ekstrimis Budha 969. telah
Kelompok ekstrimis ini dalam perjalanannya telah mengancam dan melanggar hak asasi manusia etnis-etnis minoritas di Myanmar, terutama etnis Rohingya.
Hal ini senada dengan laporan eksklusif Human Rights Wacth (HRW) yang berbasis di Amerika bahwa dalam laporan dan temuannya di Arakan, dikonklusikan bahwa pemerintah Myanmar terlibat dalam tindakan ethnic cleansing terhadap etnis Rohingya. Kondisi ini, tentunya menimbulkan reaksi yang keras dari negara-negara barat dan negara- negara Islam, terutama Indonesia. Terlebih sekarang semakin nyata upaya eliminasi sistematis yang dilakukan pemerintah, dimana baru-baru ini muncul Rohingya Elimination Group (Kelompok Pengeliminasi Rohingya) di Rakhine-Myanmar, yang tentu saja didalangi oleh kelompok ekstrimis 969. Rangkaian peristiwa di Arakan yang dialami oleh Rohingya semakin membuka mata dunia bahwa peristiwa yang terpelihara selama beberapa dekade tersebut bukan merupakan konflik sosial semata, melainkan ada agenda besar untuk menghapuskan etnis Rohingya dari bumi Arakan dan upaya eliminasi islam dari tanah Myanmar. Eliminasi ini dilakukan oleh kelompok 969 yang didukung oleh pemerintah Myanmar. Eliminasi dimulai dari basis Islam terbesar di Myanmar, yaitu Arakan (Rakhine), kemudian Meikhtila, Yangon, dan daerah basis Islam lainnya di Myanmar. Diskriminasi yang berujung pada upaya eliminasi etnis Rohingya di Arakan sudah dimulai sejak adanya perjanjian penyatuan etnis di Myanmar pada tahun 1947 dalam rangka menyongsong kemerdekaan Myanmar tahun 1948, dimana pada saat itu etnis Rohingya tidak ikut dilibatkan dan tidak ikut menandatangani Perjanjian Penyatuan tersebut. Akibatnya, etnis Rohingya menjadi etnis yang tidak diakui di Myanmar, baik oleh pemerintah maupun etnis mayoritas, hingga saat ini. Islam sebenarnya tidak hanya ada dan eksis di ketiga kota tersebut saja, melainkan ada di setiap wilayah division (sekarang region) dan state meskipun jumlahnya tidak lebih significant dari ketiga daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa Myanmar membagi wilayahnya berdasarkan region dan state (negara bagian). Terdapat 7 region dan 7 negara bagian yang disatukan dalam negara Myanmar yang sekarang
setelah ada amandemen konstitusi Myanmar menjadi Republic of the Union of Myanmar. Arakan diakui menjadi wilayah indepeden dari negara bagian Myanmar yang sekarang disebut Rakhine State, dengan ibukota Sittwe. Namun, sebaliknya penduduk asli Arakan yang telah hidup beratus-ratus tahun di Arakan (Rohingya), tidak diakui sebagai bagian dari etnis Myanmar. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melalui NGO-nya telah menunjukkan perhatian terhadap permasalahan Rohingya dan umat Islam pada umumnya serta permasalahan kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan upaya rehabilitasi pengungsi dengan membangun sheltter-shelter, pompa air, dan beberapa bantuan lainnya termasuk bahan makanan yang dibutuhkan oleh para pengungsi Arakan oleh NGO Indonesia. Selain di Arakan, bantuan juga diberikan ke beberapa wilayah di Myanmar yang saat ini juga menjadi dampak eliminasi Rohingya di Arakan, di antaranya korban akibat tragedi kota Minhla dan korban kebrutalan ekstrimis buddhist di kota Meikhtila (Mandalay Region); Masyarakat Indonesia bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang bergerak di bidang kemanusiaan baik NGO philantrophy maupun yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan Rohingya ini, dan umat Islam Myanmar pada umumnya, serta telah berkontribusi dalam upaya restorasi dan giat melakukan kampanye mendukung perjuangan Rohingya mendapatkan keadilan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pusat Advokasi dan Informasi Rohingya Arakan (PIARA) Indonesia melakukan perjalanan ke Myanmar untuk menginventarisasi fakta-fakta dengan jalan mengunjungi Sittwe, Minhla, Meikhtila, Pyaw Pwa, Yangon, dan beberapa desa di dekat wilayah Meikhtila untuk mendapatkan fakta dan klarifikasi atas kebenaran tragedi pembantaian dan pembakaran umat Islam di Myanmar. Perjalanan Dimulai
Perjalanan Advokasi menuju Myanmar dimulai di Minggu pagi tanggal 21 April 2013. Selama ini, advokasi dimaknai secara sempit sebagai tindakan atau upaya pembelaan di persidangan (litigasi) saja, dimana kegiatan advokasi tersebut dimonopoli oleh para advokat. Hal ini dapat dipahami karena kata "advokasi" itu sendiri sejalan dengan pengertian kata "advokat" sebagai orang yang menjalankan profesinya dalam bidang advokasi. Namun demikian, sejalan dengan proses demokratisasi di Indonesia yang melahirkan peran-peran civil society sebagai aktor di luar lingkar penguasa, advokasi menjadi sarana yang terbukti efektif dalam proses transisi maupun perubahan radikal sebuah rezim kebijakan. Salah satu contoh yang paling fundamental dalam sejarah kenegaraan Indonesia adalah proses tumbangnya rezim Orde Baru yang berganti dengan era reformasi yang melibatkan peran sentral advokasi yang dilakukan para mahasiwa dan civil society lainnya yang berhasil membangun kekuatan massal masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, peran Advokasi harus dimaknai secara luas, tidak hanya proses pendampingan dan pembelaan dalam proses peradilan, namun jauh dari itu sebuah proses yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan untuk melakukan perubahan menuju keadaan dan/atau kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada golongan masyarakat tidak mampu dan termajinalkan (monoritas). Perjalanan menuju Myanmar merupakan bagian dari advokasi yang tidak hanya mencari informasi dan kebenaran atas segala pemberitaan yang tidak seragam mengenai kondisi faktual Rohingya di Arakan. Namun, lebih dari itu adalah mencari kebenaran faktual mengenai kondisi umat Islam di negeri yang dikenal dengan "seribu pagoda"nya tersebut. Hampir di setiap jalan, setiap kampung, setiap meter ada pagoda yang kubahnya (sule-nya) dilapisi atau berwarna keemasan. Perjalanan udara dari Indonesia menuju Myanmar ditempuh selama kurang lebih 6 jam dari Soekarno-Hatta International Airport termasuk 2
jam transit di Malaysia. Penulis berangkat mewakili Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) bersama dengan dua delegasi dari lembaga kemanusiaan ternama di Indonesia. Perjalanan udara pun akhirnya sampai di Yangon International Airport (YIA) di kota Yangon, mantan ibukota Myanmar sebelum dipindah ke Nay Pyi Taw. Kondisi YIA sebagai "bandara baru" secara design dan ukuran tidak jauh berbeda dengan airport-airport yang ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti airport Sultan Hassanudin di Makasar. Namun YIA belum dilengkapi fasilitas wifi sehingga sangat sulit mengakses internet. Yangon, Mantan Ibukota Yangon sendiri sebagai mantan ibukota Myanmar terkesan seperti suasana kota Jakarta di tahun 1990-an. Bangunan-bangunan bersejarah bekas peninggalan Inggris masih kokoh berdiri, menandakan eksistensi kolonialisasi Inggris di Myanmar. Namun, peninggalan sejarah Inggris tersebut terlihat tidak terawat dan sudah banyak yang kelihatan kusam dan kotor, padahal bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata utama di Myanmar. Disamping bangunan dan gedung peninggalan Inggris, di Yangon juga bersebaran pagoda-pagoda hampir di setiap titik kota. Di samping itu, juga terdapat beberapa bangunan masjid milik Rohingya, Bangladesh, Sunni, dan Syiah yang berdiri di tengah-tengah kota Yangon. Namun, kondisi pembangunan dan rehabilitasi masjid di Yangon dan di Myanmar pada umumnya tidak bisa berkembang karena Pemerintah Myanmar dan masyarakat setempat (Buddhist) mengizinkan pembangunan masjid baru dan bahkan tidak mengizinkan renovasi masjid yang sudah ada. Angkutan umum yang masih sederhana dan orang-orang yang naik angkutan umum sambil berdiri atau bergelantungan menjadi pandangan sehari-hari kota Yangon, meskipun tidak sedikit pula beberapa orang kaya yang mempunyai mobil sekelas Honda City atau bahkan Toyota Alphard keluaran pertama, yang semakin tidak
mengesankan Yangon seperti Jakarta di era 1990 sampai 2000-an. Banyak ditemui becak-becak khas Myanmar yang "ngetem" maupun berkeliaran di jalan-jalan utama di kota Yangon. Orang-orang dewasa Myanmar juga masih suka memainkan permainan tradisional di beberapa titik pedestrian seperti permainan dadu, dan ada juga yang masih suka main game tetris - atau orang-orang di kampung menyebutnya "jimbot". Di sepanjang jalan kota Yangon, terlihat laki-laki Myanmar yang mayoritas menggunakan sarung (mereka menyebutnya dengan Loungi), mengunyah sirih dan menggunakan sandal. Jarang sekali Penulis mendapati mereka merokok atau menggunakan sarung dipandakan dengan sepatu. Bahkan, dalam kondisi formal sekalipun, sandal dan sarung menjadi pilihan utama orang Myanmar. Sedangkan bagi perempuan Myanmar, mereka menggunakan kain yang dilingkarkan dan diikatkan ke pinggang sehingga menjadi rok panjang. Perempuannya juga banyak yang menggunakan tanatkhar (bedak tradisional Myanmar), namun bedak tersebut tidak diusapkan merata ke wajah mereka sehingga first impression Penulis sebagai foreigner yang baru pertama kali mengunjungi Myanmar merasa aneh saja melihatnya. Dan hal itu ternyata hampir digunakan oleh semua perempuan Myanmar dan menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Menurut orang- orang Myanmar yang Penulis temui, tanatkhar yang mereka gunakan tersebut membuat mereka merasa more beautiful dan kulit wajah menjadi lebih lembut serta membuat wajah terasa sejuk. Meskipun di beberapa kesempatan terlihat laki-laki juga banyak yang memakai tanatkhar di wajahnya. Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat Yangon seperti pada umumnya masyarakat di Asia Tenggara. Banyak pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang trotoar dan kondisi macet di beberapa titik jalan utama. Menariknya, di tengah hiruk-pikuk aktifitas masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Budha, ternyata ada juga beberapa wanita yang terlihat menggunakan hijab (jilbab) di tengah kota Yangon. Umat Islam
masih bisa beribadah meskipun setiap waktunya berjaga-jaga dari serangan ekstrimis 969 dan pengikutnya. Penulis menyempatkan diri bersama-sama teman-teman lembaga kemanusiaan Indonesia sholat subuh dan sholat Magrib di lima masjid berbeda di kota Yangon. Kondisi muslim di Yangon memang tak jauh beda dengan kondisi muslim di beberapa negara bagian dan division di Myanmar yang tidak kondusif. Menurut pengakuan warga muslim di Yangon, kondisi di Yangon mulai bergejolak pasca tragedi Juni 2012 dan semakin tidak kondusif pasca pembakaran dan pembunuhan ratusan muslim Myanmar, penghancuran 13 masjid, dan 4000 lebih rumah di Meikhtila, Mandalay Region. Meikhtila, Kota dengan Jumlah Muslim Terbesar Kedua Meikhtila merupakan kota dengan jumlah muslim terbesar kedua di Myanmar setelah Arakan. Kebanyakan dari muslim Meikhtila dan muslim di Myanmar adalah pedagang atau pebisnis. Bahkan perusahaan konstruksi dan hotel-hotel besar di Myanmar merupakan milik pengusaha muslim. Kegigihan muslim dalam perdagangan dan bisnis memang telah menguasai sendi-sendi ekonomi di Myanmar. Kedai-kedai muslim juga bersebaran di kota Meikhtila dan Yangon. Mereka memberikan simbol 786 pada kedai-kedainya. Simbol 786 ini merupakan pengganti dari kalimat basmallah, yang dilekatkan pada papan nama kedai-kedai mereka, yang menandakan bahwa kedai tersebut menjual makanan halal. Namun, simbol tersebut kemudian dimaknai lain oleh kelompok ektrimis Budha, dimana mereka kemudian menyebarkan isu dan provokasi bahwa keberadaan Islam di Myanmar merupakan ancaman bagi eksistensi Budha. Mereka takut Myanmar seperti Indonesia, yang mana Indonesia dahulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu-Budha, namun sejak masuknya Islam yang dibawa oleh pedagang- pedagang Arab, Indonesia kemudian menjadi negara muslim terbesar di dunia.
Oleh karena itu, untuk meng-counter perkembangan Islam di Myanmar, mereka membentuk gerakan/kelompok 969 yang diketuai oleh biksu Mandalay bernama Wirathu. Provokasi yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ini memang ternyata ampuh menyulut amarah dan sinisme terhadap Islam di Meikhtila, dimana kemudian terjadi peristiwa brutal pada tanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan oleh penduduk mayoritas Budha dengan dibantu dan didalangi oleh kelompok 969 tersebut terhadap penduduk muslim Meikhtila, yang notabenenya mayoritas adalah etnis burmese. Kelompok ekstrimis ini tidak lagi hanya menyerang eksistensi Rohingya di Arakan, namun juga keseluruhan Muslim di Myanmar. Terbukti dari kebrutalan kelompok ini telah menewaskan sebanyak 400 lebih muslim Meikhtila dan 100 lebih diantaranya adalah anak-anak yang "dipenggal" dan digantung secara keji oleh kelompok ekstrimis tersebut, yang mana mayoritas korbannya adalah burmese muslim. Di samping itu, kelompok ekstrimis ini juga telah menghancurkan 4000 lebih rumah orang muslim dan 13 masjid dan menyebabkan belasan ribu orang tinggal di kamp-kamp pengungsian serta lebih dari 30 truk besar milik pengusaha muslim dibakar. Dari kejadian ini 51 muslim Meikhtila ditangkap, dimana pedagang muslim yang ditangkap dan diadili telah mendapatkan hukuman penjara 15 tahun untuk si suami dan 14 tahun untuk si isteri bersama pramuniaganya. Sedangkan aktor utama kebrutalan yaitu Buddhist extrimist tidak ada satupun yang ditangkap dan dihukum oleh pemerintah Myanmar. Ribuan penduduk muslim Meikhtila mengungsi di beberapa tempat pengungsian yaitu diantaranya di gedung Basic Education High School No.1 sebanyak lebih kurang 2600 orang, di gedung Training School for Communication sebanyak 1600 orang, di gedung Basic Education High School No.3 sebanyak 1300 orang, di Meikhtila stadium sebanyak 2600 orang , dan di Basic Education High School No. 5 tidak dapat diketahui jumlahnya, karena Penulis tidak diizinkan masuk ke area kamp pengungsian tersebut.
Di dekat kota Meikhtila juga ada kota Pyaw Pyaw City (Happy City) yang jumlah muslimnya juga cukup besar, yaitu diperkirakan belasan ribu muslim yang mendiami lebih dari 6000 rumah. Namun, jumlah pengusaha di kota ini (orang kaya) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengusaha di kota Meikhtila. Di kota ini, ada tujuh masjid yang berdiri berbatasan dengan desa-desa kecil di dekat kota Meikhtila. Selain mengungsi ke kamp, muslim Meikhtila juga banyak yang melarikan diri ke desa-desa yaitu diantaranya desa Yintaw. Untuk sampai ke desa ini harus ditempuh berjalan lebih dari 100 meter dari Meikhtila. Desa ini didiami oleh banyak muslim yang terlihat dari adanya lebih dari 1000 rumah muslim, tujuh masjid dengan satu madrasah besar, dan dua normal madrasah. Madrasah besar dibangun oleh wanita muslim terkenal yaitu Hjma Daw Pu. Kerusuhan yang terjadi di kota Meikhtila bukan lagi antara penduduk beragama Budha dengan Rohingya dan bukan antara junta militer dengan penduduk Myanmar, melainkan antara penduduk Budha yang dibantu kelompok ekstrimis 969 dan pemerintah Muanmar dengan etnis Myanmar Muslim. Oleh karenanya, konflik horizontal ini semakin menegaskan bahwa kebencian dan target kelompok 969 ini tidak lagi terhadap Rohingya tetapi juga kepada umat islam di seluruh wilayah Myanmar. Itulah mengapa kondisi muslim Myanmar saat ini dalam kondisi yang sangat tidak baik dan bahkan bisa dikatakan sangat terancam keselamatannya. Hal tersebut terbukti, pasca peristiwa Meikhtila yang didalangi oleh kelompok 969, kebencian terhadap muslim meluas ke 8 kota (townships) dan 7 desa (villages) di Myanmar, dan salah satunya adalah Yangon. Meskipun Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa peristiwa terbunuh dan terbakarnya 13 santri yatim di Madrasah Swadikiya, Yangon Myanmar karena faktor kebakaran, namun umat muslim di Yangon punya bukti lain bahwa kelompok 969 menjadi dalang di balik peristiwa terbakarnya madrasah Swadikiya di kota Yangon tersebut. Hal ini diperkuat keterangan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa kondisi di Yangon saat ini dibayang-bayangi
ketakutan. Qunut nazilah selalu dibaca di setiap sholat, dan ada beberapa masjid yang di Yangon yang dilempari batu. Itulah sebabnya mengapa saat ini di Yangon setiap muslim harus sudah kembali ke rumahnya pada pukul 6 sore untuk berjaga-jaga secara bergantian di setiap ujung gang kampungnya dalam mengantisipasi serangan mendadak dari kelompok 969 dan kelompok-kelompok yang benci akan keberadaan umat Islam di Yangon, Myanmar. Kelompok 969 jugalah yang menjadi dalang tragedi Juni 2012 kelabu yang menewaskan 10 orang muslim di dalam bus di Arakan. Gerakan ini dikontrol oleh mantan junior general (setara Wakil Presiden) pada masa pemerintahan militer Jenderal Than Shwe (1992-2010), yaitu Khin Nyunt, yang pernah dipenjara di Myanmar karena kasus korupsi pada tahun 2004 dan kemudian dibebaskan berkat kontribusi aktifis pro- demokrasi Aung San Suu Kyi bersamaan dengan pembebasan 600 lebih tahanan politik MYanmar. Khin Nyunt sendiri pernah mengasingkan diri di Israel beberapa tahun dan kemudian kembali ke Myanmar dan membangun sebuah gerakan dan organisasi untuk mengeliminasi muslim di bumi Myanmar, yang mana organisasi tersebut yang menjadi dalang segala kerusuhan dan kebrutalan terhadap umat Islam di Myanmar. Perbuatan keji dan kebencian kelompok 969 terhadap Rohingya dan Islam memang seakan dibiarkan terpelihara hingga era pemerintahan Presiden Thein Sein (2010-2015) dan juga elit-elit politik di parlemen untuk mendulang suara dan dukungan dari kelompok minoritas serta menjegal calon-calon anggota parlemen muslim dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada 2015 mendatang. Kelompok 969 yang dibentuk ini untuk men-counter simbol-simbol Islam yang bisanya dilambangkan dengan angka 786. Angka 786 ini biasanya terpampang di restoran- restoran muslim untuk melambangkan ucapan bismillah yang terlalu panjang apabila ditulis dan juga terlalu sensitif bagi warga Myanmar. Arti dari angka 969 sendiri kurang lebih dipropagandakan sebagai gerakan untuk kembali kepada kodrat Myanmar Buddhist sebagai raja dan mereka yang bukan Myanmar Buddhist dianggap sebagai budak (slave atau
kalar). Gerakan ini dikontrol oleh Khin Nyunt dan dipimpin oleh Wirathu, seorang biksu dari Mandalay. Proses eliminasi sistemik ini semakin nyata terbukti yaitu baru-baru ini dibentuk sebuah organisasi yang linear dengan kelompok 969 yaitu Rohingya Elimination Group, yang mempunyai misi menghapuskan Rohingya dari tanah Arakan. Rohingya di Arakan Etnis Rohingya adalah etnis muslim mayoritas di Arakan yang tinggal di bagian utara Rakhine. Secara historis negara bagian ini dikenal sebagai Arakan dengan ibukotanya pada saat itu bernama Akyab. Namun, seiring dengan gerakan dan operasi eliminasi Rohingya dari Arakan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrimis, Arakan kemudian diubah menjadi Rakhine, dan ibukota Akyab diganti menjadi Sittwe. Arakan adalah daerah terisolasi di Burma barat yang secara geografis berbatasan dengan negara Bangladesh. Sejak Arakan di bawah aneksasi Inggris, banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan dan sejak kemerdekaan Burma (sekarang Myanmar) pada tahun 1948, Pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut adalah illegal dan menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali serta menolak untuk mengakui mereka sebagai etnis dan warga negara Myanmar. Setelah Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma- nya (BSPP) merebut kekuasaan pada tahun 1962 dari tangan U Nu, pemerintah militer mulai membubarkan organisasi sosial dan politik Rohingya. Pada tahun 1974 Pemerintahan Jenderal Ne Win (1962-1988) telah melucuti kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganeraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Pemerintah menyatakan Rohingya "non-national". Berdasarkan The Pyithu Hluttaw Law No. 4 of 1982 atau Burma Citizenship Law, 15 Oktober 1982, Myanmar saat ini mengakui tiga kategori warga, yaitu warga negara penuh, warga negara asosiasi dan warga negara naturalisasi.
Warga, seperti yang didefinisikan oleh Konstitusi 1947, adalah orang-orang yang menjadi milik suatu "ras pribumi", memiliki nenek dari "ras pribumi", adalah anak-anak warga negara, atau tinggal di Myanmar (Burma Inggris) sebelum 1942. Menurut hukum ini, warga diharuskan untuk memperoleh Kartu Registrasi Nasional (National Registration Card), sedangkan non-warga negara diberi Kartu Pendaftaran Asing (Foreign Registration Card). Myanmar memiliki sistem kewarganegaraan bertingkat didasarkan pada bagaimana leluhur seseorang itu diperoleh yaitu antara lain : 1. Warga negara penuh adalah keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah "warga negara" pada saat kelahiran. 2. Warga asosiasi adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Law 1948 ; 3. Warga naturalisasi mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan setelah 1982. Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Lebih dari 125.000 Rohingya yang saat ini masih bertahan di Rakhine Utara secara efektif tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar manusia, begitu pula Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Operasi-operasi militer yang dilakukan pemerintah dan junta militer telah membumihanguskan ratusan ribu rumah, ratusan masjid, dan ribuan nyawa Rohingya. Perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya terus terpelihara hingga saat ini, dimana President Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa : "Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.' Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugee) atau ditampung di
negara ketiga. Lebih jauh lagi, dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : a 'threat to national security'. Pernyataan ini tentunya berimplikasi buruk terhadap kondisi di Arakan, yang menyebabkan konflik berubah dari vertikal menjadi horizontal yaitu yang sebelumnya antara pemerintah melalui junta militer dengan Rohingya kemudian menjadi antara penduduk Mayoritas Budha dengan Muslim Rohingya. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari bumi Arakan. Kondisi Arakan (sekarang Rakhine) pada akhir bulan April 2013 dalam keadaan yang sangat tidak kondusif. Bahkan satu minggu sebelum Penulis datang ke Sittwe, ibukota Rakhine, ada beberapa kerusuhan di kamp-kamp pengungsian Rohingya, dan ada pula ledakan bom di Sittwe. Kondisi ini membuat pemerintah negara bagian Rakhine menempatkan tentara dan polisi hampir di setiap titik-titik jalan di Sittwe. Lebih dari itu, bagi foreigner tidak diizinkan berkunjung ke Sittwe lebih dari dua hari terkecuali yang memiliki visa bussines. Oleh karenanya, hotel-hotel di Sittwe hanya menyediakan kamar untuk maksimal dua hari saja. Kondisi Rohingya di Arakan memang sangat tidak baik, dimana mereka saat ini tinggal di kamp-kamp yang terbuat dari tenda maupun shelter sementara (temporary shelters). Di Rakhine, khususnya di Sittwe, jumlah Rohingya pun sekarang semakin berkurang yang mana beberapa tahun sebelumnya diperkirakan jumlah Rohingya lebih dari 3 juta orang, namun sekarang tidak lebih dari 125.000 orang dengan rincian 100.000 orang menempati shelter-shelter di kamp pengungsian dan menempati tenda-tenda secara nomaden (seperti Rohingya dari kampung San Tu Le yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dan melakukan perlawanan terhadap kebrutalan ekstrimis Budha). Semua pemukiman Rohingya di tengah kota Sittwe dihancurkan sehingga mereka terpaksa tinggal di kamp penampungan, telah
dimana saat ini tinggal satu perkampungan muslim di Sittwe yang ada di tengah kota yaitu Au Min Laar yang terisolasi dan dijaga oleh militer Myanmar. Sedangkan di sekitar kamp penampungan di Ohntawgyi Area, terdapat kampung Rohingya yang masih tersisa yaitu Thatkepyin village dan Bawdupha village. Ada tiga jenis rumah yang akan dibangun sebagai upaya rehabilitasi konflik di Arakan yaitu rumah tenda, rumah sementara (shelter), dan rumah permanen. Untuk Rohingya, sampai saat ini belum diizinkan oleh pemerintah untuk dibangunkan rumah permanen. Bantuan-bantuan Internasional melalui NGO hanya diizinkan membangun rumah tenda dan shelter, sedangkan kebijakan pembangunan rumah permanen hanya untuk Rakhine. Kondisi yang tidak baik di Sittwe juga tidak hanya berlaku bagi Rohingya tetapi juga bagi etnis muslim lain seperti Shan dan secara umum bagi setiap muslim di Arakan, karena berdasarkan apa yang Penulis alami, penduduk setempat selalu memandang curiga dan menanyakan "asal negara" kami dan apa kepentingan kami di Sittwe. Sentimen negatif terhadap Islam (oleh kelompok ekstrimis Buddhist disebut "Anjing Muslim Kalar") memang sangat terasa di Sittwe dan sengaja dipelihara untuk kepentingan-kepentingan politik dan deal tertentu. Kalar adalah panggilan rasis untuk orang selain Burmese Buddhist. Mengurai Akar Masalah Dari apa yang kami amati dari konflik berkepanjangan antara Penduduk Rakhine dan Rohingya di Arakan dan bahkan untuk muslim di Myanmar, bahwa penyebab timbulnya konflik dan mengapa konflik tersebut tidak terselesaikan adalah karena beberapa faktor. Pertama faktor SARA, bahwasanya pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai etnis Myanmar karena mereka keturunan asli Bengali (Bangladesh).
Disamping itu, kelompok ekstrimis 969 melakukan provokasi kebencian terhadap Islam dengan mengatakan bahwa Islam adalah ancaman buat umat Budha. Mereka menyatakan bahwa mereka khawatir jika Myanmar akan seperti Indonesia, yang dahulunya negara dengan kerajaan Hindu- Budha dan sekarang menjadi negara Islam mayoritas dan terbesar di dunia. Hal ini menurut mereka adalah ancaman serius sehingga Islam harus dieliminasi dari bumi Myanmar. Lebih dari itu, mereka menganggap bahwa burmese buddhist adalah raja dan selainnya adalah budak, sehingga burmese buddhist harus kembali dengan kodratnya sebagai Raja di negeri Myanmar. Kedua, faktor ekonomi, bahwasanya sendi-sendi perekonomian Myanmar dikuasai oleh pebisnis dan pedagang muslim dengan kedai- kedainya yang menggunakan simbolnya 786 (basmallah), sehingga kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial. Kelompok ekstrimis kemudian mendirikan kelompok 969 untuk men-counter perkembangan perekonomian muslim di Myanmar, dengan cara menghancurkan kedai- kedai 786 milik muslim di Arakan dan Meikhtila. Di samping itu, wilayah Arakan kaya akan sumber gas dan sumber daya alam lainnya, yang menjadi perebutan negara-negara adidaya. Dimana untuk tahun 2010- 2014 telah dibangun proyek pipa gas sepanjang 2400 km dari Arakan ke China. Pemerintah Myanmar sangat mempunyai kepentingan atas sumber daya alam melimpah di bumi Arakan tersebut. Ketiga faktor sosial budaya, bahwasanya banyak wanita Myanmar yang menikah dengan lelaki muslim dan kemudian menjadi mualaf. Kelompok ekstrimis dan pemerintah tidak menyukai hal tersebut dan mencoba meng-counter-nya dengan cara melarang wanita myanmar tersebut dan memenjarakan lelaki muslim yang menikahinya. Disamping itu, kebiasaan kebanyakan lelaki Myanmar (buddhist) suka mabuk dan tidak sayang terhadap istri dan keluarga, sehingga hal tersebut menjadi alasan wanita Myanmar lebih suka menikah dengan lelaki muslim yang memiliki sifat sebaliknya.
Keempat faktor politik, bahwasanya konflik yang ada di Arakan merupakan project bagi pemerintah sehingga konflik tersebut sengaja dipelihara untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Disamping itu, Myanmar akan menjelang pemilihan umum pada tahun 2015, sehingga konflik ini sengaja dipelihara oleh elit politik dan pemerintah untuk kepentingan pemilu dalam mencari dukungan dari Buddhist. Konflik ini juga tak lepas dari campur tangan negara adikuasa yang tidak mendapatkan "kue" di Arakan karena sejauh ini China yang menikmati gas dan kekayaan alam Arakan. Terbukti sudah berjalan proyek pipa gas di Arakan yang dimulai tahun 2010-2014 sepanjang 2400 km dari Kyaukphyu sampai Kumin menuju China. MENJUMPAI ROHINGYA DI BUMI INDONESIA (Kunjungan Lapangan ke Aceh, Sumatera Utara & Kepulauan Riau) Oleh : Heri Aryanto
Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk Rohingya. Persebaran kedatangan Rohingya di Indonesia memang semuanya tidak langsung melalui Myanmar menuju Indonesia. Dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa orang Rohingya yang ditampung Louksemawe, Langsa, Aceh Besar (Aceh), di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Medan, dan di Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu Pertama Rohingya sampai di Indonesia melalui Malaysia (setelah bertahun-tahun menetap di Malaysia), dimana alasannya hijrah ke Indonesia karena di Malaysia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan berharap mendapatkan penghidupan yang lebih baik serta berharap bisa menjadi WNI dengan jalan menikahi wanita Indonesia. Kedua, Perahu Rohingya terdampar di Indonesia dari Myanmar karena tujuan sebenarnya adalah negara Malaysia atau Australia (berlayar dengan cara tradisional). Ketiga, Rohingya dibohongi oleh Tekong yang menjanjikan akan memberangkatkan ke Australia (dari Malaysia atau Myanmar). Dan keempat, Rohingya melarikan diri dari Arakan dengan tanpa tujuan (non destinasi) sampai akhirnya terdampar di Indonesia. Dalam persebaran kedatangan di Indonesia, Rohingya terdampar di beberapa wilayah di Indonesia baik karena terdampar kemudian ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak Imigrasi Indonesia yang wilayahnya secara geografis dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan ada juga yang ditemukan dan ditangkap di Kupang NTT, Serang- Banten, dan Banyuwangi - Jawa Timur. Kondisi Rohingya yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi dengan harapan bisa mendapatkan makanan dari pihak Imigrasi Indonesia, meskipun beberapa imigran Rohingya yang hijrah ke Indonesia dengan harapan mendapatkan
perlindungan dan kondisi yang lebih aman serta penghidupan yang lebih baik. Nanggroe Aceh Darussalam Aceh merupakan daerah utama hadirnya Rohingya di Indonesia karena secara geografis wilayahnya paling dekat dengan Myanmar, Malaysia dan juga Thailand. Menurut hasil data yang didapatkan dari Kanwil Kemenhukham Aceh dan Komnas HAM Aceh bahwa daerah-daerah tempat kehadiran Rohingya di Aceh yaitu antara lain di Pulau Sabang, Louksemawe, dan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Pulau Sabang sebagai bagian dari wilayah Aceh merupakan tempat dimana Rohingya banyak terdampar dan ditangkap oleh pihak Imigrasi. Tercatat berdasarkan keterangan pihak Kanwil Kemenhukham Aceh, beberapa gelombang perahu/boat orang Rohingya ditemukan dan ditangkap di Sabang. Dari data Komnas HAM Aceh sebanyak 193 Rohingya yang ditangkap di Sabang. Selain di Sabang, Rohingya juga ditemukan dan ditangkap di Lhokseumawe sebanyak 55 orang yang kesemuanya laki-laki. Yang tertua berusia 47 tahun bernama Abdul Majid dan yang termuda berusia 10 tahun bernama Nurul Hafez. Sedangkan di Idi Rayeuk menurut Komnas HAM Aceh ditemukan dan ditangkap sebanyak 173 orang Rohingya. Mereka ditampung sementara di kantor Camat Idi Rayeuk. Di Idi Rayeuk, selain Rohingya juga ada imigran Bangladesh sebanyak 58 orang. Ketika diwawancara oleh Komnas HAM, imigran Bangladesh bersedia dipulangkan ke negara asalnya sedangkan Rohingya tidak bersedia karena alasan keamanan dan kondisi mencekam di negaranya. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, yang jaraknya kurang lebih 300 km dari Banda Aceh ditemukan imigran gelap yang setelah diklarifikasi langsung ke kantor imigrasi Meulaboh ternyata imigran tersebut asal Srilangka sebanyak 55 orang yang telah dipulangkan ke negara asalnya.
Secara formal pada tanggal 28 Januari 2013, di Aceh sudah tidak ada lagi Rohingya yang ditampung karena sudah dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) terdekat antara lain Rudenim Medan- Belawan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Namun, secara faktual ada beberapa Rohingya yang kemudian melarikan diri atau berbaur dengan penduduk setempat. Pada bulan Januari 2013, di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Timur ditemukan dan ditangkap seorang Rohingya bernama Mohamed Khan bin Roshid Ahmad, yang telah memegang kartu pengungsi UNHCR dari Malaysia. Alasan kaburnya Mohamed Khan dari Malaysia karena ingin bergabung dan tinggal dengan anggota keluarganya (isterinya WNI), berharap dapat diakui sebagai WNI, ingin menyekolahkan anak-anaknya, tekanan politis dan ekonomis dari Negara yang ditinggalkannya, ingin mencari penghidupan yang lebih baik dan bermartabat, dan ingin alih status pengungsi dari pengungsi UNHCR Malaysia menjadi Pengungsi UNHCR Indonesia. Namun, kondisi aktual pada riset kedua di Aceh pada tanggal 1- 4 Maret 2013 sebanyak 121 Rohingya yang terdiri dari 99 laki-laki, 6 perempuan, 14 anak-anak, dari total 131 orang (12 orang tewas tertembak), ditampung di Keimigrasian Lhokseumawe. Di Langsa - Aceh, Rohingya yang ditampung sebanyak 63 orang yang terdiri dari 1 balita dan 13 anak-anak, 10 perempuan, dan 39 laki-laki. Kondisi mereka sangat memprihatinkan terutama anak-anak. Menurut pengakuan Farid Alam (Pengungsi Rohingya di Penampungan Imigrasi Lhokseumawe) dan Abdul Hakim (52) (Pengungsi Rohingya di penampungan Langsa), mereka menempuh perjalanan laut yang berbahaya dari Myanmar selama 23 hari dengan perahu "butut" dan makanan yg tidak mencukupi. Satu perahu "butut" tersebut dinaiki oleh 121 orang (Louksemawe) dan 63 orang (Langsa). Dan akhirnya mereka pun banyak yang meninggal di tengah laut. Tidak hanya itu, mereka juga ditembaki ketika melewati perairan
Thailand. Banyak yang selamat, tapi tidak sedikit yang tewas tertembak (10 orang tewas tertembak). Mereka pun "digiring" ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni, mesin-mesin boat dicopot, makanan dan minuman diambil, dan akhirnya dilepas kembali ke tengah laut dengan minuman dan makanan yang sangat sedikit. Perjalanan laut yg berbahaya tersebut membuat mereka akhirnya sampai di tengah perairan Indonesia. Menurut Jamaludin dan Azwar, nelayan yang menyelamatkan Rohingya di perairan Selat Malaka, kapal boat Rohingya ditarik ke daratan terdekat selama 12 jam. Mereka dalam keadaan kelaparan berhari-hari, sehingga nelayan Indonesia tersebut memasakkan nasi dan ikan untuk Rohingya. Bahkan, "saking" laparnya, anak-anak Rohingya memunguti dan memakan butiran-butiran beras yang ada kapal nelayan. Kedua kapal yang ditemukan di perairan Selat Malaka dibawa ke daratan dan Rohingya (121 orang) dibawa ke Lhokseumawe dan Rohingya (63 orang) dibawa ke Idi Rayeuk dan kemudian dibawa dan ditampung di kota Langsa. Hasil temuan lanjutan di Ladong, Aceh Besar pada tanggal 11 April 2013, ditampung sebanyak 74 Rohingya yang sebelumnya terdampar di Pulau Aceh. Dari 74 tersebut, 5 diantaranya perempuan, 5 anak-anak, dan 64 laki-laki. Menurut pengakuan Musa, satu-satunya Rohingya yang bisa berbahasa Inggris, mereka menempuh perjalanan laut selama 10 hari dan mereka tidak mempunyai tujuan, mereka hanya ingin keluar dan menyelamatkan diri dari Myanmar. Medan, Sumatera Utara Di Medan, Sumatera Utara, Rohingya yang ditampung di Rudenim Medan sebagian besar merupakan Rohingya yang sebelumnya ditampung di Aceh. Mereka dipindahkan dari penampungan sementara di Aceh ke Rudenim Medan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat dilakukan pencarian fakta ke Rudenim Medan, terdapat 84 detainee asal Myanmar, 45 Rohingya dan 39 Myanmar non Rohingya. Dari 45 Rohingya, 31 orang laki-laki dewasa dan 5 anak laki-
laki, 5 perempuan dewasa dan 4 perempuan anak-anak. Yang paling muda berusia 8 (delapan) bulan bernama Nur Elhan. Nur Elhan merupakan anak kedua dari pasangan Nazirudin dan Lily Jan. Nazirudin sendiri telah lama tinggal di Malaysia selama lebih kurang 23 tahun. Mereka menikah di Malaysia dan telah mempunyai kartu pengungsi dari UNHCR Malaysia. Nazirudin memutuskan meninggalkan Malaysia dan menuju Indonesia karena di Malaysia anak-anaknya yaitu Nur Elhan (8 bulan) dan Nur Bibi Jan (4 tahun) tidak bisa bersekolah sehingga Nazirudin memutuskan ke Indonesia dengan harapan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan di Indonesia. Kondisi ruangan penampungan di Rudenim Medan memang secara fisik seperti Rutan dengan ruang-ruang sempit dan dilengkapi jeruji besi. Kamar yang berukuran lebih kurang 2 x 4 meter itu sedianya ditempati 3 orang, namun karena terbatasnya ruangan, maka satu karena kamar ditempati 6 orang detainee. Bahkan jumlah detainee 266 orang sudah melebihi kapasitas Rudenim, bahkan rumah dinas kepala Rudenim yang berada disebelah kamar-kamar detainee akhirnya ditempati oleh keluarga Nazirudin dan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Secara operasional Rudenim Medan memiliki anggaran yang terbatas untuk penanganan detainee. Oleh karenanya, pelaksanaan operasional harian Rudenim Medan dibantu oleh lembaga intergovernmental IOM (International Organization for Migration). Lembaga IOM dan UNHCR pula yang melakukan assesment terhadap para imigran Rohingya mengenai pemberian status pengungsi internasional. Di Medan, bagi Rohingya yang sudah mendapatkan status Pengungsi Internasional dari UNHCR dapat tinggal di luar Rudenim. Mereka tinggal di Jalan Cempaka, di Hotel Melati dan Hotel Pelangi di Padang Bulan. Setiap bulannya mereka mendapatkan "uang saku" dari IOM yang besarannya kira-kira 1.2 juta per orang per bulan. Mereka yang tinggal di luar Rudenim bisa beraktifitas seperti warga biasa lainnya sambil menunggu kepastian penempatan ke Negara ketiga. Sedangkan
bagi mereka yang berada di dalam Rudenim, mereka menunggu assesment dari UNHCR dan IOM. Selama di Rudenim mereka mendapatkan fasilitas makan, kesehatan, konsultasi dari IOM dan UNHCR. Namun, dalam prakteknya proses assesment dan penempatan ke negara ketiga tidaklah mudah. Ada detainee Rohingya yang telah 3 tahun sebagai detainee Rudenim Medan dan belum mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, bahkan ada detainee Bangladesh yang telah 7 tahun berada di Rudenim Medan. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Pencarian fakta di Rudenim Tanjung Pinang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013. PIARA diterima baik oleh Kepala Rudenim Tanjung Pinang Bapak Surya Pranata, SH, MH. Di Rudenim Tanjung Pinang, jumlah imigran Myanmar pada saat PIARA mengunjungi Rudenim Tanjung Pinang tercatat berjumlah 92 orang, laki-laki dewasa 86 orang dan anak laki-laki 4 orang. Dari 92 orang Imigran Myanmar 73 di antaranya adalah Rohingya, yang kesemuanya adalah laki-laki. 55 orang diantaranya adalah detainee yang pindahan dari Louksemawe, 9 orang dari Imigrasi Batam dan 9 orang dari Imigrasi Serang, dimana 21 orang Rohingya telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR Indonesia. Bedanya dengan Rudenim Medan, Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi, tetap berada di dalam Rudenim dan tidak diizinkan keluar Rudenim atau tinggal di luar Rudenim. Mereka menunggu penempatan ke negara ketiga di dalam Rudenim, dimana di dalam Rudenim Tanjung Pinang disediakan fasilitas makan, olahraga, dan hiburan yang semuanya didanai oleh IOM. Secara fisik Rudenim Tanjung Pinang sama dengan Rudenim Medan. Ruangan Detensi dibatasi jeruji besi sehingga secara kasat mata Rudenim terlihat seperti penjara, meskipun kekebasan bergerak para detainee tidak dibatasi di dalam Rudenim tersebut. Detainee bisa berolahraga dengan bebas di dalam Rudenim bersama detainee lainnya. Makan yang
disediakan menurut penuturan pegawai Rudenim Tanjung Pinang adalah berasal dari IOM. Detainee Rohingya yang paling muda bernama Mohammed Zakir berusia 10 Tahun. Ia keluar dari Myanmar bersama orang sekampungnya. Sedangkan orang tuanya masih berada di Myanmar. Ia tidak bisa berbahasa Inggris maupun Melayu dan telah tinggal di Rudenim selama satu tahun. Dia ditangkap bersama 55 orang Rohingya lainnya di Lhokseumawe dan mulai ditampung di Rudenim sejak 23 Februari 2012. Sedangkan Amir Hussin (16 Tahun) dan Hamidul Rahman (22 tahun) yang ditangkap oleh pihak imigrasi Batam, telah berada di Rudenim Tanjung Pinang sejak 08 Maret 2012. Keduanya bisa berbahasa Melayu meskipun tidak secara jelas karena sebelum ke Indonesia, keduanya telah tinggal di Malaysia dan mendapatkan status Pengungsi dari UNHCR Malaysia. Alasan mereka meninggalkan Malaysia adalah karena ingin mendapatkan penghidupan lebih baik di Indonesia. Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim diharapkan bisa membantu mereka dan memberikan rasa aman bagi mereka. Sedangkan alasan mereka meninggalkan Myanmar menuju Malaysia adalah karena kondisi mencekam dan tidak aman di Myanmar. Mereka berlayar menggunakan perahu/boat sebanyak 30 orang dalam satu perahu dan berlayar selama 8 (delapan) hari. Sebelum berangkat mereka telah "patungan" untuk membeli bahan makanan dan bahan bakar untuk mesin boat. Rohingya di Indonesia Permasalahan yang dapat dielaborasi dari data-data hasil pencarian fakta tentang kondisi aktual Pengungsi Rohingya di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang antara lain muncul dari dalam maupun dari luar. Pertama, permasalahan yang muncul dari dalam antara lain bahwa Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki regulasi yang jelas mengenai penanganan pengungsi internasional dan Indonesia bukan termasuk Negara anggota peratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 dan Protokolnya
tahun 1967 tentang Status Pengungsi sehingga Indonesia mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap Imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia. Implikasinya, Indonesia hanya bisa menampung para imigran tersebut sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Terlebih lagi Indonesia di dalam undang keimigrasiannya tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi, dimana orang asing yang undocumented yang masuk ke wilayah Indonesia dikategorikan sebagai illegal imigrant. Implikasinya, semua orang asing yang datang ke Indonesia (pencari suaka, pengungsi, atau pelaku kejahatan) yang tidak memiliki dokumen resmi maka dikualifikasikan sebagai imigran gelap dan mereka yang tertangkap ditahan di RUDENIM yang sama. Dapat dipahami mengapa Indonesia sampai dengan saat ini belum mau meratifikasi Konvensi Wina tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan pihak kementerian hukum dan HAM Aceh serta Medan, dan juga dengan pihak Rudenim Aceh dan Tanjung Pinang, bahwa prinsip yang melekat dalam sistem keimigrasian Indonesia adalah bahwa orang-orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia seharusnya adalah orang-orang yang memberikan manfaat bagi Indonesia, dan bukan sebaliknya. Indonesia khawatir apabila meratifikasi konvensi tersebut akan berdampak pada stabilitas keamanan dan tanggung jawab Indonesia mengurus warga Negara lain yang datang untuk mencari suaka (asylum seeker). Para Imigran akan "berbondong-bondong" datang ke Indonesia untuk mencari suaka apabila Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tersebut. Namun, demikian meskipun Indonesia bukan sebagai Negara anggota peratifikasi Konvensi Wina 1951, tetapi sebagai masyarakat internasional Indonesia tidak bisa menolak secara sewenang- wenang imigran yang datang meminta suaka, terlebih apabila kondisi tidak
keamanan di Negara asalnya tidak memungkinkan para imigran tersebut untuk kembali ke Negara asalnya. Inilah yang kemudian menjadi dilema Indonesia dalam menangani imigran yang masuk ke Indonesia. Karenanya kemudian, para imigran yang ditampung dan ditahan di Rudenim bisa sampai bertahun-tahun tinggal di Rudenim karena lamanya proses assesment yang dilakukan oleh UNHCR terhadap imigran Rohingya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi internasional. Disamping itu pula, kedatangan orang Rohingya ke Indonesia tidak serta merta dikualifikasikan sebagai Pengungsi, karena seseorang dikategorikan sebagai pengungsi internasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1951 tersebut. Orang Rohingya yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai Imigran Pencari Suaka. Statusnya sebagai imigran pencari suaka tentunya berbeda dengan status sebagai pengungsi internasional baik secara hak maupun kewajiban. Ketidakjelasan status imigran Rohingya nyang masuk ke Indonesia berkontribusi terhadap lamanya proses assesment terhadap Rohingya untuk mendapat status sebagai Pengungsi Internasional. Dalam prakteknya, meskipun tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951, Indonesia mengimplementasikan dalam beberapa peraturan administratif-nya mengenai penanganan pengungsi secara subtansial yaitu antara lain Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.H.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Namun peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kedua, kondisi Rudenim dibatasi dengan jeruji besi dan kawat- kawat besi di atas pagar seperti halnya sebuah lembaga pemasyarakatan (LP) sehingga terlihat dan sangat dirasakan oleh Rohingya sebagai bentuk perlakuan yang melanggar HAM. Padahal mereka datang ke Indonesia untuk tujuan mencari suaka dan bukan karena melakukan tindakan kriminal. Seharusnya dibentuk dan ditetapkan sebuah alternative detention seperti kawasan khusus (Pulau Galang di Kepri pernah dijadikan kawasan khusus sementara bagi pengungsi Vietnam pada tahun 1970-an) atau konsep RUDENIM yang lebih manusiawi sehingga pengungsi bisa menjalankan aktivitasnya seperti bekerja dan bersosialisasi sebagaimana manusia pada umumnya. Faktor istilah "imigran gelap" untuk semua imigrant undocumented yang ditempatkan dalam RUDENIM yang sama serta konsep RUDENIM yang konvensional seperti penjara, telah berkontribusi dan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan di RUDENIM Medan (Belawan) pada tanggal 5 Oktober 2013 yang lalu. Dimana di RUDENIM ini, antara Rohingya dan Myanmar Budha tinggal pada RUDENIM yang sama sehingga berimbas pada gesekan yang pada akhirnya menyebabkan 8 (delapan) orang Myanmar Budha tewas dan 18 orang Rohingya ditetapkan sebagai tersangka, yang mana 6 di antaranya masih anak- anak. Kerusuhan ini semakin menegaskan bahwa konsep RUDENIM yang saat ini diberlakukan harus segera dirubah ke konsep RUDENIM yang lebih manusiawi. Selain permasalahan dari dalam, permasalahan juga muncul dari luar yaitu antara lain : a. Sulitnya proses pemulangan atau repatriasi imigran Rohingya ke Myanmar karena kondisi keamanan yang makin memburuk; b. Kedutaan Myanmar di Indonesia sama sekali tidak peduli dan tidak mengakui Rohingya sebagai warga Negara Myanmar; c. Rohingya tidak mempunyai paspor sehingga menjadi kendala dalam proses assesment untuk menjadi pengungsi internasional;
d. Rohingya tidak mau dipulangkan karena kondisi keamanan di Myanmar; e. Belum ada negara ketiga yang mau menampung pengungsi Rohingya; f. Rohingya bukanlah imigran yang menjadi prioritas IOM sehingga memperlambat proses penilaian status sebagai pengungsi; g. Lamanya Rohingya ditampung di Indonesia menjadi beban Negara; h. Rohingya banyak yang menikah dengan wanita Indonesia dan mempunyai anak dan berharap bisa menjadi WNI; i. Banyak Rohingya yang memiliki kartu pengungsi UNHCR palsu; j. Imigran Rohingya tidak bisa berbahasa Melayu maupun Inggris sehingga sulit dalam melakukan tindakan keimigrasian. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut tentunya menjadi permasalahan seluruh bangsa Indonesia yang harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Tidak membiarkan permasalahan mengenai Rohingya di Indonesia ini berlarut-larut. Tindak lanjut dan penyelesaian dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal tentunya perbaikan penanganan imigran Rohingya di Indonesia baik dari aspek regulasi maupun kebijakan. Secara eksternal tentunya membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian akar konflik di Myanmar sehingga Rohingya bisa kembali ke Myanmar dan diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar.
Perempuan dan Anak : Duka Rohingya yang Lain Oleh : Ryan Muthiara Wasti Dalam setiap konflik yang terjadi di negara-negara di dunia, perempuan dan anak selalu menjadi korban. Keterbatasan fisik terkadang menjadi salah satu kendala sehingga mereka pun tak dapat menolak penindasan yang sebenarnya tidak dialamatkan kepada mereka. Salah satunya adalah perempuan dan anak Rohingya. Dilihat dari sejarahnya, Rohingya merupakan etnis yang sudah lama menjadi "bulan-bulanan" oleh negaranya sendiri. Negara dengan keinginan yang kuat melakukan berbagai upaya untuk membersihkan Myanmar dari Rohingya. Atas nama tujuan untuk pemusnahan etnis Rohingya, ada beberapa aturan negatif Negara Myanmar yang mendukung depopulation etnis Rohingya, yaitu: 1. Pembatasan perkawinan; Sepasang laki-laki dan perempuan Rohingya yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari negara yang akan dikeluarkan dalam waktu dua tahun. Waktu dua tahun ini bukanlah waktu rigid karena jika ingin mengambil izin tersebut harus membayar dua juta. Jangankan untuk membayar dua juta ini, untuk hidup layak saja tidak mencukupi sehingga mayoritas dari Rohingya yang ingin menikah akhirnya terpaksa memilih untuk tidak diakui sebagai pasangan yang sah oleh negaranya. Tentu saja akibatnya anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak menjadi anak yang sah dan artinya tidak ada hak yang akan diperoleh oleh sang anak dikarenakan statusnya yang tidak diakui. Pada tahun 1994 dikeluarkan aturan yang mendukung pembatasan perkawinan yaitu bagi pasangan Rohingya yang menikah siri akan dihukum dan
dipenjara selama tujuh tahun dan perempuan yang hamil dari nikah siri akan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Jikapun Rohingya mendapatkan izin menikah, masalah belum selesai karena mereka harus taat pada aturan maksimal hanya akan mempunyai anak dua orang. Aturan ini sudah pasti menimbulkan antipati terhadap pemerintah sendiri karena sangat jelas tujuan akhirnya adalah kemusnahan dari etnis Rohingya ini. Maka, untuk meng-counter usaha depopulation ini, Rohingya akan berusaha untuk mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Upaya ini di satu sisi positif karena akan menghasilkan semangat dan harapan terhadap eksistensi Rohingya, namun di sisi lain perencanaan masa depan anak juga sangat dibutuhkan agar keberadaan anak menjadi berkualitas. Hal yang miris adalah ketika seorang perempuan Rohingya melahirkan banyak anak namun tidak dengan perencanaan yang baik sehingga banyak anak yang akhirnya dibuang ke Bangladesh karena orangtua tidak sanggup membiayai maupun menjaga mereka dari ancaman pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, tekanan mental akibat konflik berkepanjangan berakibat pada orangtua yang tidak siap dalam mendidik anak sehingga emosi yang bergejolak di dalam individu orangtua harus dilampiaskan kepada anak, dan sekali lagi anak sudah pasti menjadi korban. 2. Burma Digest 2005 mengatur bahwa akte kelahiran tidak boleh diberikan kepada muslim. Hal ini sudah pasti membabat habis hak yang seharusnya dimiliki oleh Rohingya untuk dapat hidup selayaknya penduduk lain. Hak tersebut juga dibatasi dengan adanya pelarangan mengikuti pendidikan serta penangkapan terhadap orang-orang yang mengajarkan Al Qur'an. 3. NRC (National Registration Card) diberikan kepada yang hanya mengaku sebagai Buddhist. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit
muslim Rohingya yang akhirnya mengaku sebagai Buddhist atau memang secara sadar menggadaikan keislamannya demi kartu kependudukan ini. Perempuan dan anak di Arakan adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh negaranya sendiri. Kekerasan ini berdampak pada rasa tidak aman yang hadir di saat seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Namun, secara nyata justru negaralah yang mendukung serta melakukan ethnic cleansing terhadap etnis ini. Laki-laki dibunuh dengan keji, perempuan diperkosa dan ditangkapi serta anak-anak dibuang bahkan dibunuh tanpa adanya rasa perikemanusiaan. Ketakutan akan ancaman berselimutkan teror-teror penindasan membuat perempuan dan anak Rohingya pun tidak nyaman dengan kondisi tersebut sehingga tidak ada pilihan selain keluar dari negaranya dan menyelamatkan diri ke negara lain. Dalam perjalanan mengarungi lautan luas dengan berbekal perahu dan makanan seadanya mereka terkadang mengalami banyak halangan dan rintangan. Polisi internasional yang menjaga perbatasan tidak jarang mengambil persediaan makanan mereka, bahkan juga mengambil bahan bakar perahu mereka yang akhirnya terapung-apung di lautan dan terdampar di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand. Sesampainya di negara tempat mereka terdampar bukan berarti masalah selesai. Di Aceh, ada perempuan Rohingya yang terdampar yang sedang hamil. Artinya, dia harus memikirkan juga bagaimana kelangsungan hidup anak yang dikandungnya. Bagaimana dia harus menjaga agar bayi dalam kandungannya selamat. Menjaga makanan, kebersihan dan proses melahirkan nanti akan dimana. Dampak psikologis terjadi pada anak-anak dan perempuan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh tim PIARA (Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan) dari kunjungan ke daerah penampungan Rohingya sejumlah 603 pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia di
beberapa daerah. Berikut diperlihatkan perbandingan jumlah antara laki- laki, perempuan dan anak Rohingya di Indonesia: Tabel Perbandingan Jumlah Pengungsi Rohingya di Beberapa Daerah di Indonesia1 No Wilayah Laki Perempuan Anak Jumlah 1 Rudenim Belawan 31 5 5 45 (LK) 4 (PR) 2 Rudenim Tanjung 69
4 73 Pinang (LK) (Batam, Serang, Louksemawe) 3 Langsa 39 10 14 63 4 Louksemawe 99 6 14 121 5 Sabang (2009) 193 6 Idi Rauyek (2009) 173 7 Pulau Aceh 64 5 5 74 TOTAL 402 26 46 633 Dari data tersebut terlihat bahwa perbandingan anak dengan orang dewasa yang mengungsi adalah 46: 402 atau setara dengan 1: 10 (10%). Sedangkan perbandingan perempuan dan laki-laki sebanyak 26: 402 (0.5%). Meskipun jumlah mereka tidak sampai hampir setengah dari laki- laki, namun dilihat secara kematangan emosional dan kesiapan dalam 1 Heri Aryanto, Kondisi Faktual Rohingya dii Indonesia, diunduh dari rohingya-di-indonesia.pdf pada Rabu 8 Mei 2913 pukul 14.41 WIB.
menghadapi kehidupan, anak-anak belum sepatutnya menjadi korban serta perempuan juga butuh persiapan lebih untuk siap hidup di pengungsian atau penampungan yang terkadang tidak ramah terhadap perempuan. Anak-anak dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak sama seperti layaknya manusia secara umum. Di pengungsian atau penampungan, mereka tidak mendapatkan hak-hak tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkannya. Pengungsian atau penampungan adalah sebuah tempat yang mungkin tidak pernah diharapkan menjadi tempat tinggal selamanya bagi mereka terutama bagi anak-anak dan perempuan. Bagi anak-anak, yang dipikirkan adalah bagaimana hidup yang nyaman dengan aneka aktifitas yang dapat dijalankan dengan senang hati bersama teman-teman kecilnya. Berangkat sekolah di pagi hari dengan diantarkan oleh orangtua digantikan oleh bunyi tembakan atau kericuhan di luar rumah diiringi isak tangis yang terdengar sayup dari kejauhan. Kebahagiaan berkumpul bersama keluarga berganti menjadi ketakutan akan tewasnya salah seorang anggota keluarganya yang tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Hanya menunggu waktu. Kegiatan sekolah yang beraneka ragam harus digantikan oleh perjalanan panjang melewati lautan luas tanpa arah dan tujuan yang pasti. Kedewasaan berpikir tentu serta merta dituntut atas umur yang belum setampuk jagung. Padahal yang mereka butuhkan saat ini adalah kasih sayang, namun peluru kebencian yang didapatkan. Yang dibayangkan adalah kebersamaan dengan teman-teman, namun tentara-tentara berwajah bengis yang mengelilingi dan membayangi keseharian. Belum lagi bayangan makanan enak dan jajanan manis yang harusnya menjadi santapan dan alasan rengekan kecil ke orangtua tak akan pernah terdengar di etnis ini karena semua berganti lauk seadanya dengan jatah yang terbatas. Belum lagi trauma berkepanjangan yang tidak akan bisa terhapuskan sepanjang masa.
Lain halnya dengan perempuan. Keterbatasan tempat menyebabkan mereka harus bergabung dengan pengungsi lainnya, padahal sebagai seorang perempuan apalagi muslim, mereka mempunyai aurat yang dilarang dalam agamanya untuk diperlihatkan kepada selain muhrimnya. Selain itu, kebutuhan perempuan akan kebersihan dan tempat tinggal yang nyaman akan lebih mendesak jika mereka dalam keadaan hamil atau menyusui. Hal ini berdampak pada kondisi anak yang dilahirkan nanti. Selain itu, emosi berlapiskan kondisi yang tidak mendukung pada akhirnya menyebabkan perempuan terkadang tidak dapat mendidik anak dengan baik yang pada akhirnya menghasilkan generasi yang individualis dan tidak terdidik. Indonesia telah mengatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Pasal 1 angka 15 bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.2 Dari aturan ini, Negara mempunyai tanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang salah satunya adalah anak-anak yang merupakan etnis minoritas. Dalam hal ini, perlindungan dapat diberikan terhadap mereka yang secara etnis minoritas namun masih tinggal di lingkungan rumahnya sendiri serta mereka yang memang terancam keselamatanya terutama di pengungsian. Di pengungsian, anak-anak tidak berada di zona aman. Mereka harus tidur beralaskan kain tipis seadanya dan atap tenda yang sudah mulai menipis. Hari-harinya diselimuti dengan kekhawatiran akan status yang juga tidak jelas, apakah diakui di negara tempat mereka berteduh atau tidak. Di Indonesia memang sudah ada tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya yang disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Berdasarkan temuan lapangan Pusat Informasi dan Advokasi 2 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109, TLN Nomor 4235. Pasal 1 angka 15.
Rohingya-Arakan (PIARA), Rudenim di Medan jika dilihat secara fisik seperti Rumah Tahanan dengan ruang-ruang sempit dan dilengkapi jeruji besi. Kamar yang berukuran lebih kurang 2 x 4 meter itu sedianya ditempati 3 orang, namun karena terbatasnya ruangan, maka satu kamar ditempati 6 orang detainee. Bahkan jumlah detainee 266 orang sudah melebihi kapasitas Rudenim, hal ini menyebabkan rumah dinas kepala Rudenim yang berada disebelah kamar-kamar detainee akhirnya ditempati oleh keluarga Nazirudin dan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Children Right Convention (CRC) diatur bahwa Negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap seorang pengungsi sesuai dengan undang-undang dan prosedur internasional dan nasional yang berlaku apakah akan didampingi atau tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang ditetapkan dalam konvensi yang sekarang dan dalam piranti-piranti kemanusiaan atau hak-hak asasi internasional lainnya dimana negara-negara yang bersangkutan itu merupakan peserta.3 Untuk tujuan ini, negara-negara peserta bekerjasama dalam setiap usaha yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya untuk melindungi dan membantu anak dan untuk mencari orangtuanya atau anggota-anggota keluarga lainnya dari setiap anak pengungsi, guna mendapat informasi yang diperlukan bagi penyatuan dengan keluarganya. Jika tidak ada orangtua atau anggota- anggota keluarga yang dapat ditemukan, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti setiap anak lain yang sementara 3 Children Rights Convention, Art. 22 s (1), (2).
atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga karena alasan apapun, seperti yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang.4 Kasus lain adalah ada anak yang menyelamatkan dirinya sendiri tanpa orangtua dan tanpa merasa bersalah. Hal ini adalah akibat dari tidak siapnya perempuan dan laki-laki Rohingya dalam membina keluarga sehingga tidak terbentuk keluarga yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan keluarga dalam Islam. Keluarga seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi anak, tempat berlindung terbaik dari segala ancaman eksternal, dan sekolah pertama bagi anak-anak sehingga jikapun tidak ada hak pendidikan bagi keluarga Rohingya mereka tetap bisa bertahan dan menghasilkan generasi Rohingya berikutnya yang menjadi penerus dan membangkitkan kembali etnis yang dianggap paling tertindas sepanjang masa ini. Pada akhirnya kondisi lah tidak mendukung institusi keluagar etnis Rohingya. Perempuan dan anak tidak dapat dibiarkan hidup di pengungsian tanpa ada perlindungan dengan fasilitas yang memadai karena mereka mempunyai kebutuhan yang lebih dibandingkan laki-laki dewasa. Keterbatasan fisik seringkali menjadi penyebab berikutnya dari ketertindasan mereka yang pada akhirnya menimbulkan rasa pasrah terhadap keadaan. Trauma terhadap kematian orang yang dicintai misalkan anak atau suami terkadang datang saat mereka berada di pengungsian. Mereka pun tak jarang harus berhadapan pada konflik antar sesama Rohingya seperti yang terjadi di penampngan atau pengungsian. Kondisi prihatin perempuan dan anak Rohingya di pengungsian pada kenyataannya menjadi sebuah pelecut bagi negara-negara di dunia bahwa butuh usaha yang lebih untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Mereka adalah aset sebuah peradaban karena keberadaannya menjadi penentu baik tidaknya sebuah bangsa. Artinya, tanggungjawab terhadap mereka pun tidak hanya bagi negara tempat mereka berada sekarang, namun bagi semua negara yang mengaku menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama dari Dewan Keamanan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) 4 Ibid., Art. 22 s (3).
untuk menekan Pemerintah Myanmar dalam menyegerakan perdamaian dan mengakui keberadaan mereka. Permasalahan Rohingya adalah permasalahan perempuan dan anak, artinya selesainya masalah Rohingya menjadi sebuah harapan baru bagi mereka untuk kehidupan yang aman dan terlepas dari belenggu ketakutan serta berbagai ancaman yang meniadakan ketentraman. Maka, setelah konflik bertahun-tahun yang telah dialami oleh Rohingya, sebuah pelangi harapan akan datang sebagai hadiah atas kesabaran dan pengorbanan yang telah dipersembahkan selama ini.
BAGIAN II ROHINGYA :
PETA MASALAH
ETNIS ROHINGYA : KORBAN KEKERASAN STRUKTURAL YANG MENYEJARAH Oleh : Heru Susetyo Tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang etnis Rohingya. Jangankan memahami kasusnya, istilah 'Rohingya' pun terasa asing di telinga. Namun beberapa tahun terakhir ini kata 'Rohingya' tiba-tiba menyesaki media-media di Indonesia. Pemicunya adalah berita duka bertubi-tubi tentang kekerasan dan pembantaian yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Arakan/ Rakhine, Myanmar. Tepatnya pada awal bulan Juni 2012 ketika terjadi konflik antara warga Arakan non muslim dengan muslim Arakan (Rohingya). Konflik ini adalah buah dari informasi bahwa ada perkosaan terhadap wanita non muslim oleh pria muslim di Arakan. Berlanjut dengan tindakan pembalasan oleh warga non muslim. Sepuluh pria Rohingya dibantai ketika berada di dalam bus di Thandwe menuju Yangoon. Kemudian konflik antar dua kelompok tak terhindarkan. Terjadi saling bantai dan saling serang. Muslim Rohingya, karena berjumlah lebih sedikit dan beratus tahun terpinggirkan, lantas terdesak. Ratusan desa muslim dibakar dan dihancurkan dan sekitar 850- 1000-an warga tewas. Sekitar 90.000 Ribuan lainnya terusir atau tetap berdiam dalam penderitaan. Karena hijrah ke bagian lain dari negara Myanmar adalah tidak mungkin. Mengungsi ke Bangladesh, negeri yang berbatasan langsung, adalah juga tidak mungkin. Karena Bangladesh menolak masuknya pengungsi Rohingya. Karena negeri Bangladesh sendiri adalah negeri miskin dengan luas wilayah kecil namun berpenduduk nyaris 150 juta jiwa. Dan itu adalah salah satu seri kekerasan terhadap warga Rohingya. Sebelum dan sesudah merdekanya negara Myanmar (dulu bernama Burma) dari Inggris pada 4 Januari 1948 warga Rohingya kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan mereka tidak diakui
sebagai salah satu etnis yang eksis di Myanmar dari 136 etnis yang ada. Ada saat keberadaan mereka diakui oleh Parlemen Myanmar, berpuluh tahun lalu. Namun sejak UU Kewarganegaraan Myanmar dilahirkan tahun 1982, Rohingya sama sekali dikeluarkan sebagai salah satu etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Akibatnya, mereka-pun tidak diakui sebagai warganegara Myanmar (stateless). Nama 'Rohingya' sendiri sebenarnya bukanlah identitas etnis. Lebih tepat sebagai identitas politik dan label yang disematkan oleh Francis Buchanan-Hamilton, dokter Inggris yang mengunjungi daerah Chittakaung pada akhir abad 18 untuk menyebut entitas muslim Arakan. Tidak ada makna yang jelas tentang apa arti kata 'Rohingya' selain bahwa ia adalah label dan identitas untuk warga muslim Arakan tersebut. Pendapat berbeda disampaikan Lukman Hakim. Pemimpin Rohingya di pengungsian di Jepang. Menurutnya, "Rohingya" adalah juga identitas etnis. Warga muslim Arakan tak keberatan disebut sebagai 'Rohingya'. Istilah 'Rohingya' berasal dari 'Rohang", nama daerah di Arakan. Rohingya bukan satu-satunya etnis Muslim di Myanmar. Di samping etnis Rohingya, ada pula etnis Indian Muslim yang kebanyakan tinggal di Rangoon (berubah menjadi Yangoon pada tahun 1989). Kemudian, etnis Panthay, etnis Muslim keturunan Cina yang bermigrasi dari Cina barat laut (Muslim Hui). Lalu, ada etnis Muslim keturunan Melayu yang tinggal di Kawthaung dan sebagian kecil bermukim di pulau-pulau sekitar Laut Andaman dan kerap disebut sebagai moken (atau sea gypsy/orang laut). Namun,etnis muslim lain, selain Rohingya di Arakan, cenderung hidup lebih aman daripada warga Rohingya. Walaupun bukan berarti mereka hidup nyaman dan sejahtera juga. Warga Rohingya mendiami sisi utara negara bagian Rakhine (sebelumnya bernama Arakan) di Myanmar bagian barat laut. Konsentrasi mereka ada di kota-kota di sisi utara Rakhine, yang masing-masing adalah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab (Sittwe), Sandway, Tongo, Shokepro, Rashong Island, dan Kyauktaw. Komunitas terbesar etnis Rohingya tinggal di Maungdaw dan Buthidaung. Dari sisi geografis,
demografis, dan bahasa, mereka memiliki kedekatan dengan Bangladesh (Bengal) yang memang dikenal sebagai negeri Muslim. Sejarah mencatat, muslim Rohingya telah tinggal di daerah yang kini disebut Northern Rakhine (nama Arakan dirubah menjadi Rakhine ataupun Rakhaing pada tahun 1930-an) sejak abad ke 8 Masehi. Lebih dulu dari pemukim Rakhine Mogh non muslim. Bahkan pada tahun 1430 hingga 1784 berdiri kerajaan Islam Arakan. Tahun 1784 kerajaan Burma menganeksasi Arakan dan Arakan berada dalam kekuasaan Raja Burma Bodaw Paya hingga tahun 1824. Tahun 1824 Inggris menganeksasi Arakan dan Burma serta menempatkan daerah pendudukan tersebut dalam administrasi British India. Pada tahun 1937 British melepaskan Arakan dari British India dan tahun 1948 Arakan menjadi bagian dari Negara Burma merdeka. Nama "Rakhine" sendiri identik dengan warga Arakan non muslim yang tinggal di Rakhine State/ Rakhaing. Warga muslim Arakan tidak pernah menyebut diri mereka sebagai "Rakhine Muslim". Maka sebagai identitas pembeda dengan warga Rakhine Buddhist, sebutan sebagai 'Rohingya' tak terlalu mereka permasalahkan. Kendati Burma telah merdeka pada tahun 1948, namun warga Rohingya tak pernah merdeka. Mereka terus menerus mengalami kekerasan. Pembantaian dalam skala besar terhadap warga Rohingya terjadi berturut-turut pada tahun 1942, 1948, 1978, 1992 -1993 dan akhirnya pada Juni 2012. Ini semacam kekerasan yang menyerah. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung begitu panjang. Berskala vertical maupun horizontal, kekerasan yang bersifat struktural dan tak jelas kapan akan berakhir. Satu pertanyaan yang seringkali mencuat dari publik Indonesia adalah: Mengapa sih orang Rohingya dizhalimi oleh Negara dan warga Arakan lain? Dari jumlahnya sudah sedikit dan tak berdaya pula? Apakah karena mereka diidentifikasi sebagai ditunggangi teroris dan ingin membuat Negara sendiri?
Zaw Min Htut, pemimpin Rohingya di Jepang membantah dugaan tersebut. "Kami tak ingin dan tak punya kapasitas untuk mendirikan negara sendiri. Kami juga tak ditunggangi kelompok teroris manapun! Kenapa warga Rohingya terus dizhalimi? Ini karena intoleransi dari negara Myanmar dan warga Arakan non muslim. Mereka tak ingin ada orang Rohingya di Arakan/ Rakhine. Arakan is for Rakhine, not for Rohingya ! Indonesia-pun turut merasakan duka warga Rohingya. Pada akhir tahun 2008 banyak warga Rohingya terusir dari negerinya dan menjadi manusia perahu (boat people), mencari keselamatan ke negeri lain. Mereka tertatih-tatih menanti negeri yang mau menampung mereka. Sekitar 1200 warga Rohingya meninggalkan Myanmar pada bulan Desember 2008 menuju Thailand. Datang dengan cara yang tidak umum, otoritas Thailand segera menampik mereka. Sebagian mereka masih ditahan di Thailand dan sebagian kembali terusir ke laut. Menggunakan sembilan perahu, mereka kemudian terdampar di Laut Andaman, sebagian kecil diselamatkan oleh warga Indonesia dan ditampung sementara di Aceh. Sebagian kecil yang lain diselamatkan oleh Angkatan Laut India. Selebihnya, masih terkatung-katung. Daily Yomiuri (11/2-09) menyebutkan bahwa nelayan Aceh menyelamatkan 220 'manusia perahu' Rohingya pada 2 Februari 2009, namun 22 di antaranya telah tewas karena kehausan dan kelaparan. Bulan Juli 2012 ini Indonesia mendapati lagi 82 pengungsi Rohingya (13 diantaranya anak-anak) terdampar di Kepulauan Riau dan kini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjung Pinang. Disamping itu, pengungsi Rohingya terserak di 13 tempat berbeda di seluruh Indonesia. Pada saat bersamaan ada sekitar 300.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh dan jumlah yang cukup signifikan di Thailand, Malaysia, Pakistan, India, Timur Tengah dan beberapa yang memperoleh status pengungsi atau suaka politik di Inggris, AS, Jepang dan beberapa negara lainnya.
Secara umum, kondisi warga Rohingya di pengungsian sama mengenaskan-nya dengan saudaranya yang berada di Arakan. Dimana- mana mereka disebut pendatang haram maupun pendatang illegal. Sebagian negara penampung mereka mengirim mereka kembali ke negeri asal. Sebagian menelantarkannya di negara penampung dengan penanganan apa adanya. Masalahnya, apabila mereka tidak ditampung di negara lain, hendak kemana mereka pergi? Lukman Hakim, pemimpin Rohingya di Jepang, mengatakan : "Brother, perhaps it is easier for you to dream about the future, but for us, Rohingya People, we are not sure whether we still have tomorrow..." Kegalauan Lukman Hakim amat beralasan. Presiden Myanmar Thein Sein sudah mengatakan di forum internasional pada Juli 2012 supaya warga Rohingya mencari negara lain saja atau PBB mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak welcome dengan orang Rohingnya dan siap mendeportasi mereka. Suatu pernyataan yang ahistoris dan tidak pantas, dari seorang kepala negara yang berdaulat. Atas nama kemanusiaan, keadilan dan hak asasi manusia, sudah sepantasnya dunia memikirkan secara bersama-sama solusi permanen untuk Rohingya. Tanggung jawab utama dan pertama jelas terletak pada negara Myanmar yang sejak awal berdirinya telah menegasikan eksistensi bangsa Rohingya. Termasuk yang wajib memperjuangkan warga Rohingya adalah pemimpin perjuangan demokrasi Myanmar, anak kandung Bapak Bangsa Myanmar Bogyoke Aung San, yaitu Daw Aung San Suu Kyi. Karena, memperjuangkan Myanmar yang bebas dan berkeadilan takkan sempurna tanpa mengakui eksistensi warga Rohingya dan warga minoritas lain yang hidup di Myanmar jauh sebelum negera tersebut merdeka dari jajahan Inggris. Tanggungjawab kedua adalah pada badan-badan internasional seperti PBB dan ASEAN. Karena Myanmar adalah negara anggota PBB maupun ASEAN. Bahkan Sekjen PBB pernah berasal dari Myanmar (U Thant, 1961-1971) dan saat ini (tahun 2012-2013) Myanmar memegang tampuk keketuaan (chairmanship) ASEAN.
Tanggungjawab berikutnya adalah pada negara-negara tetangga yang berdekatan. Seperti Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, China hingga Indonesia. Tidak sedikit pelarian Rohingya yang mengungsi ke Negara-negara tersebut. Namun tidak semuanya mau menampung dan memperlakukan dengan baik. Tidak jarang para pengungsi Rohingya diusir pada kesempatan pertama. Padahal, Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa Negara penerima tidak boleh menolak dan mengembalikan pengungsi/ pencari suaka ke negerinya ketika kondisi di negerinya membahayakan untuk keselamatan para pengungsi tersebut (non refoulement). Khususnya negeri China (RRC). Kendati amat jarang pengungsi Rohingya yang mengungsi ke RRC, karena secara geografis berada jauh di utara negeri Arakan, namun China-lah sekutu paling dekat dan paling berkepentingan secara geopolitik dan ekonomi dengan rezim junta militer Myanmar. China amat sering membela Myanmar di forum-forum internasional, utamanya di PBB. Namun, China amat minim perannya dalam membantu penghentian kekerasan dan penegakan keadilan di Arakan. Tanggungjawab keempat adalah pada negara-negara berpenduduk muslim. Warga Rohingya adalah muslim yang sejarah keislamannya sudah berlangsung sejak abad ke-14 M. Dan sampai kini mereka masih muslim dan tetap bersemangat dalam ibadahnya. Kendati masjid dan mushola yang ada dihancurkan dan otoritas yang berkuasa melarang pembangunan masjid yang baru, juga terjadi 'Burmanisasi' terhadap Arakan yang secara perlahan menggerus dan mengakuisisi kultur muslim Rohingya (cultural genocide) namun mereka tetap istiqomah dalam keislamannya. Kami melihat sendiri dalam kamp pengungsian mereka di Pathum Thani Bangkok Thailand pada Oktober 2009, dimana kendati tinggal dalam shelter darurat namun mereka tetap mendirikan musholla, madrasah dan tempat belajar Al Qur'an darurat. Selalu ada ustadz dan guru mengaji bagi anak-anak Rohingya yang berasal dari warga Rohingya sendiri.
Negara-negara berpenduduk muslim dan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), harus mengambil peran yang lebih aktif dan positif terhadap muslim Rohingya. Banyak pengungsi di dunia saat ini yang berasal dari negeri-negeri muslim. Uniknya, hanya sedikit dari para pengungsi tersebut yang memilih mengungsi ke negeri-negeri muslim yang lain. Mereka memilih mengungsi dan mencari suaka ke negeri- negeri barat yang notabene sekular dan muslim adalah minoritas. Utamanya bagi Indonesia. Indonesia adalah negeri muslim terbesar sedunia dan paling bebas serta demokratis. Tidak terlalu kentara halangan secara politis maupun hukum bagi Indonesia untuk membela muslim Rohingya di ranah internasional. Sebaliknya, Indonesia akan mendapatkan credit point atas kepemimpinan proaktif terhadap penghentian kekerasan dan perwujudan kedamaian dan keadilan di tanah Arakan.
ROHINGYA : PROBLEM AND SOLUTION Mahbubul Haque The Rohingya people of Burma, an ethnic group existing in a state of national limbo, are one of the severely affected communities living under the authoritarian regime in a country where human rights abuse and sufferings is very common. The Rohingyas have been denied Burmese nationality by the 1982 Citizenship Law. Therein they face discrimination from the authorities on account of their South Asian appearance and religious identity. As a result of statelessness in Burma, many of the Rohingya have fled into neighboring countries. While a small number have gone to Thailand, Malaysia and Indonesia the vast majority have sought refuge in Bangladesh, Pakistan and other Middle East countries. The Burmese military government recognizes 135 national races in Burma, through its 1982 Burma Citizenship Law. According to this law there are three classes of citizens, known as full citizens, associate citizens and naturalized citizens. The Rohingya are not considered to be one of the 135 national ethnic races and so are not entitled to be full citizens. To qualify for associate citizenship, an individual must be eligible under the preceding 1948 Citizenship Act, and must have applied for citizenship under that. Few Rohingya are in this position. For naturalized citizenship, one must be in possession of documentary evidence of residence in Burma prior to independence on 4 January 1948. Birth lists do not show place of birth, and consequently the Rohingya cannot usually produce sufficient evidence required (Wipperman & Haque, 2007). In legal terms, then, the Rohingya do not have Burmese nationality, and do not have ethnic nationality status. It should be stated that under the 1947 constitution and 1948 Burma citizenship act, Rohingya enjoyed full
citizenship rights, until 1973 census Rohingyas were recognized national in Burma. Many international actors believe that due to lack of legal entity, Rohingya became dejure stateless in their ancestors' land of Burma. A large number of Rohingya have been living in neighboring countries as non-citizens for many years. Their legal status is also questionable in those countries where they are residing for more than decades. Some label them as "economic migrants" but their flights are interlinked with persecution and have political roots. They are refugees ("person with a well-founded fear of persecution") according to the international definition of "refugee" and so are entitled to international protection. Hosting countries also treat them in various ways; refugee documented and undocumented, illegal immigrants and stateless. Rohingya people are still willing to return to their ancestral homeland. The oppression on the ethnic minorities in Burma is spread out and very common. So far there is no change of attitude of the government towards Rohingya, despite some reforms in the country. Unfortunately, Burmese civil society and the political opposition often mirror the government's perception of the Rohingya. "They are not Burmese," "they should leave the country," and "there is no place for them in the future of Burma," are repeated refrains that Refugees International has heard in conversations inside the country. Even Aung San Suu Ky, who is icon of democracy has been reluctant to speak out about the Rohingya repression in Burma. In 2010, United Nations envoy has expressed deep concern about the persecution of Myanmar's Muslims by the authorities. "There is no doubt that there is severe discrimination of Muslims," the UN special rapporteur for human rights in Myanmar, Tomas Ojea Quintana, said after visiting the west of the country where Muslims are concentrated . The same comments again expressed by the Mr. Quintana on 5th August, 2012 after visit from Arakan state. "I have, throughout my mandate, consistently highlighted concerns regarding systematic discrimination
against the Rohingya community. Government will review the 1982 Citizenship Law to ensure that it is in line with international human rights standards." The Treatment of Rohingya in Burma: The human rights violations and abuses perpetrated against Rohingya for decades -- particularly since 1962 military takeover -- include severe restrictions on their basic freedoms-- freedom of movement, marriage, education, cultural and religious activities -- denial of citizenship, summary execution, rape, murder, razing houses and destruction of villages, forced eviction, torture, disappearances, arbitrary detention, looting, extortion, forced labour, forced relocation, and food- insecurity. They are systematic, persistent and widespread that amount to crimes against humanity and genocide. Freedom of Movement: Denied the citizenship rights in their homeland freedom of movement for the Rohingya is severely restricted. Rohingyas must apply for permission to leave their village, even if the journey is only to a neighbouring village. This does not apply to other peoples living in Arakan such as Rakhine. This has a severe impact on their ability to find work and sustain livelihoods, especially as applying for a permit has a cost that most people cannot pay on a regular basis. Most Rohingya therefore become day labourers, unable to produce goods for markets that exist in some other part of the state; even as labourers, when employment opportunities such as seasonal harvests occur in other places than their own village, their ability to exploit these opportunities are very limited. They have no permission to go to the capital, Yangon. More so, to visit Sittwe, the permission is hard to obtain . The Rohingya are suspected by Amnesty International (2004) to be the most severely restricted group in Burma, where travel and other restrictions are part of the common experience. Restriction on movement
have not only limited their economic opportunities also disrupted their social relationship. Many of the Rohingya families have been divided and separated decade after decades. Unless they are allow to visit, the members of the family cannot join their relatives who are working and living in far distance or outside of the Arakan. After the violence erupted in June 2012, security personnel have reportedly been visiting Rohingya homes and striking off the family list the names of persons not present at the time. They may have gone to the shops, been in hiding or been 'disappeared' by those very security forces or fled to Bangladesh. Whatever the reason, their absence from home renders them 'illegal' .This restriction on movement gave the feelings of Rohingya community virtual a life of concentration camp. Arbitrary confiscation of land and property: The Rohingya have been subjected to expulsion and arbitrary confiscation of land and property. The SPDC had a policy of relocating non-Rakhine people to the region in new 'model villages' which are often populated by the NaSaKa and their families, former insurgents, plains people and non-Rohingyas from the state. Each village houses around 100 families, and there are currently 26 in the Rohingya townships. The land to build the villages and distribute the 4 acres each family received is usually confiscated from local Rohingya. Often, forced labour is used to build the villages, and with the loss of their land, livelihood opportunities become harder still for the. The rapid expansion of the Burmes Army has necessitated the building of new camps and facilities including the army food supplies as well as for commercial profit projects such as power generation hydroelectric plants, shrimp farms. Hundreds of acres of land were confiscated for these purposes. Compensation is not paid for land taken by the authorities. Moreover, confiscated lands were distributed to the Junta sponsored settlers.
Religious and cultural freedoms: Rohingyas who are predominantly Muslims do not have religious freedom in Arakan. They could not do their religious practice with dignity and honour after the military took over the power. Muslims are not allowed to worship freely. After sunset, they are prohibited from leaving their homes to go to the mosque and pray. Other forms of religious repression are widespread. Burma's treatment of its Muslim minority has generally been characterized by exclusion, neglect and scapegoating, and it affects the Rohingya as well. Even in recent years the Rohingyas are forced to pay "fees" to conduct Eid-ul-Azha and Eid-ul-Fitr. Traditions such as praying in open prayer grounds are restricted. Friday prayer are also sometime restricted. After June violence, in the name of security, Rohingya community in Mongdu could not take Tarrayeah prayer during the holy month of Ramanad . Muslims are not allowed to build parmanent structures of mosque or any other related to the Islam. They have restricted the renovation, repairing and mantaining of the existing Islamic structure including historical mosques, religious schools and Muslim relics. Times of pilgrimage coincide with further tightening of restrictions and the extraction of maximum bribes. The authorities have imposed restriction on even carrying out funeral rites to the graveyards . After last communal violence in 2012, many Rohingya religious institute, historical places were burned and destroyed by the Rakhine. Even government did not allow to repairing it . Limitations on access to education: The official literacy rate in Burma is given by the last military government at nearly 90%. While this is unlikely to be accurate, the fact that literacy rates in Rohingya refugee camps in Bangladesh has been measured at 12% indicates that Rohingya experience particular barriers to accessing basic education . As per a research conducted by Neeti
Gobeshona Kendro (Dhaka based human rights research organization) in October 2009, it has been found through a discussion with 100 Rohingya refugees who entered Bangladesh, 82% received no form of institutional education. 10% of the interviewees had education up to the 5th grade and the remaining had completed up to 8th grade. Most Rohingya children cannot speak Burman language because of they do not have access to the state run schools beyond the primary education. Rohingya political activist stated me in Yangon last mid-July 2012, "most of the primary teachers recruited from the Rakhine community. They hate our children and discourage to come in school". Additionally, extreme poverty means that many children need to work to support their families. Further schooling is more difficult to access outside of bigger towns. Rohingya are simply excluded from studying at university. Sittwe (state capital city) has the only university in the Arakan state, and a travel ban has been enforced on all Rohingya since February 2001. Due to legal entity, de jure stateless Rohingya cannot be employed as a teacher as well as cannot attain any position in the civil service . The right to marry and have a family: All households are obliged to report any changes to the family list to the authorities. For the registration of births and deaths in families Rohingyas are forced to pay fees to the NaSaKa . The amount people have to pay to register births and deaths are different from place to place, and vary from 1,000 to 8,000 kyat. On some occasions people had to partially pay in fuel, or had to work for the authorities to pay for the fee. Since the creation of NaSaKa in 1992, the authorities in Northern Arakan have reportedly introduced a regulation that the Rohingya population in Northern Arakan are required to ask for permission to get married. This restriction appears to be only enforced on the Muslim population in this area, and not on the Buddhist Rakhine population.
In general, Rohingya couples must pay a substantial amount of money to the NaSaKa, varying from 50,000 to 300,000 kyat. In order to marry, the girl should be 18 and the boy 25. Usually the bride and groom must each pay the same amount of money. After payment, permission is not always given . This restriction especially affects poor people, who are unable to obtain such large amounts of money for why reportedly so far considerable numbers of couples crossed to Bangladesh for the purpose of marriage. The Irish Centre for Human Rights field mission conducted report has revealed that the current marriage restrictions and the severe consequences for non-compliance are amongst the main reasons why Rohingyas flee North Arakan State. The restrictions prevent families from living together and result in unregistered children growing up as individuals with no social and legal status. Imposing restriction on marriage is just to stop increasing of Muslim population in Arakan. Other grave human rights violations: 1. Planned increase in new Buddhist settlements has caused serious demographic changes. It has systematically exterminated the Rohingya population. Buddhist pagodas and monasteries are being built in every nook and corner of North Arakan. Pagodas are also built on mosque land. It is an attempt to efface the Muslim entity in Arakan. 2. Now and again Buddhist-Muslim riots (After June and October-2012 communal violence) have been engineered often resulting in heavy loss of Muslims' lives and properties. Disinformation and propagandas against Islam/Muslims and non-Buddhists have been projected in media. Books and taped speeches insulting Islam and Muslims have been openly sold and distributed. 3. Frequently, the regime launches drive operations, creates communal riots, and makes forced relocation to sweep off the Muslim population. The regime is making statistical genocide against the
Rohingyas and Muslims in order to look them few and insignificant. Different measures are applied to reduce and control the birth rate of the Rohingyas. 4. In 1983 the military regime had declared certain townships in northern Arakan -- such as Gwa, Paung Nagunt and Taung-gut as 'Muslim free zone'. 5. Rape of Rohingya women becomes an official military strategy to depopulate Rohingyas from their ancestral home. Rape is an effective weapon to terrorize and compel the Rohingya community to flee or leave their homeland. It is the most horrendous and degrading way of 'ethnic cleansing'. 6. Large tracts of Muslims' farmlands, including Waqf properties, were confiscated and were distributed among Buddhist settlers invited from inside and outside Arakan, including Bangladesh. These have forced the Rohingyas to become increasingly landless, internally displaced and to eventually starve them out to cross the border into Bangladesh. 7. The Rohingyas have to build, without wages, military establishments, roads, bridges, embankments, pagodas, schools, dispensaries and ponds. They have not only to "contribute" farmland, agricultural tools, cattle, house-building materials and funds to the new settlers but also to pay for Buddhist festivals held every so often. The forced labour situation has become so excruciating that the Rohingyas have been rendered jobless and shelter less. 8. The exodus into Bangladesh is continuing due to continued human rights violations. They are merely branded as "economic migrants" without realizing their unbearable plights. The new arrivals are facing arrests and/or "pushback" of the security forces. Sometimes, tense situation has existed in the refugee camps between camp authorities and the refugees. Many refugees were detained and punished by the Bangladesh authorities. Embargo from Bangladesh
government, UNHCR and other INGOs could not provide necessary safeguard to the undocumented refugees. 9. The new arrivals that entered into Bangladesh after September 1992 are not recognized as UN refugees and are not accepted in refugee camps. An estimated 500,000 undocumented Rohingya refugees have entered into Cox's Bazar and Banderban districts of Bangladesh. The undocumented Rohingya refugees are living in Bangladesh without any institutional support more than decades. 10. At present there are more than 30,000 UN or "documented" Rohingya refugees sheltered in two camps in Bangladesh, out of the quarter million that had taken shelter in 1991-92 to escape persecution. The living condition in two refugee camps is simply appalling with inadequate supply of food and other essentials. Their children are deprived of basic education and healthcare. They are also facing harassment from the government authorities and local people. Massacres of Rohingya in Arakan Massacre before and during Burmese independence: The Rohingya have been living in a hostile environment in Burma. In 1942, when the British colonial forces retreated from Arakan to India, the extremist Buddhist Rakhines slaughtered about 100,000 unarmed innocent Rohingyas, forced some 50,000 them to take refuge in Bengal and devastated their large settlements in Akyab district. It was an attempt to annihilate the Rohingya population before Burmese independence. Since Burma's independence on 4 January 1948 series of campaigns have been launched in order to sweep off the Rohingya population. In 1948, a Burma Territorial Force (BTF) was formed with hostile Buddhist Rakhine youths. They took the law in their own hands, arrested, tortured
or gunned down many hundreds of Rohingyas and burned down their villages. Many escaped the carnage to the then East Pakistan. Massacre and deadly violence in 2012: In early June 2012, the Buddhist Rakhine in collaboration with army, police and security forces carried out deadly violence and massacre of Muslims under the pretext of rape and murder of a Buddhist girl named Ma Thida Twe by allegedly three Muslims. According to post-mortem report (not released in public) there was no trace of murder on her dead body. Also the principal accused, who was later announced by the authorities to have committed suicide in police custody (which is almost impossible in Burmese custodies and jails), was happened to be a Buddhist, not Muslim. It was just a pretext to carry out massacre on the Rohingya and other Muslims. It was followed by several waves of violence occurred and reoccurred until end of November 2012. Since June 2012 violence a curfew has been imposed in North Arakan and is still continuing. The curfew is for the Muslims only. Rakkhines are set free. The Mosques and Madrassa are still closed. There is no freedom of religion for the Muslims in Arakan. Sporadic killings and grave human rights violations, extortions, arrest and rape of women are still going on. Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) led by Dr. Aye Maung (a veterinary doctor), Arakan Liberation Party/ALP (a Buddhist Rakhine insurgent group) and local Arakan state government are behind the pogrom while Buddhist monks took the lead. The security forces are mostly Rakhine or pro-Rakhine Buddhist. The curfew and State of emergency order is being used to licence the Buddhist extremists and security forces to kill, rape or carry out mass arrest of the Muslims. They began a door to door violent crackdown arresting Rohingya Ulemas (religious leaders), educated and young people, including children as young as 10 years old. Many of the arrested persons have been disappeared without charges and trial.
Satellite images and the reports of rights groups evidenced the "gruesome casualties", by Rakhine with Burmese police, troops and security forces since June 2012. 1. Over 5,000 Muslims (de jure stateless Rohingya and Kaman-those are recognized as citizens of Burma) have been killed, drowned and missing; many Muslim villages with thousands of homes have been destroyed; hundreds of women have been raped. Independent observers estimate that around 200,000 people have been forced out of their homes and more than 97 percent of whom are Rohingya Muslims. 2. Displaced Rohingyas are at great risk in their villages, under open sky and in severe overcrowded squalid displacement camps, above emergency level of child malnutrition, totally inadequate water and sanitation, and almost no education available. 3. A number of mosques and madrassas (religious schools) were destroyed in the past. Since early June, almost all mosques in the Arakan capital Sittwe/Akyab were destroyed or burned down. Still the mosques and madrassas in Maungdaw and Sittwe (Akyab) and other places have been under lock and key. Those who attempted to pray inside the mosques were arrested or jailed. 4. In Akyab/Sittwe areas most of the Muslim villages and quarters were destroyed. They took shelter in the outskirt of the city. All their properties have been looted and they have nothing to live on. The Muslim shops have been confiscated. They are not allowed to get back to their original places. The government and Rakhine t community groups have blocked or placed extreme restrictions on humanitarian agencies working in Rohingya camps and Muslim areas. NGOs and individuals helping the Rohingyas are blocked, threatened and sometimes arrested. 5. Still the Rohingyas are not allowed to go out of their shelters or homes for work, to collect food or to buy essentials. People are dying of starvation, diseases and lack of medical treatment.
6. The displaced Rohingyas are forced to live in segregation in rural sites without access to their homestead and properties, while Rakhines live in urban sites with all facilities and the right to use their homes and places. This is a neo-apartheid policy of the government. 7. The Rohingya IDPs are living in fear with no jobs, no schools and with their movement restricted. They want a peaceful normal life. 8. The local media take a racist and populist editorial stance against oppressed Muslim Rohingya population. With the outbreak of violence Arakan has been sealed from the outside world. Only anti- Muslim and xenophobic local media groups are allowed to function and disseminate fabricated information. 9. Under extreme condition, the Rohingya become more desperate to undertake dangerous voyages by rackety boats across seas and oceans to various destinations in Southeast Asian countries like Thailand and Malaysia. A number of them had drowned over the years to become fish feed of the hungry sharks. Many were rescued or ended up in jails in countries within the region. During recent months more than 1700 Rohingya boat people were detained by security forces from Thai shores and Thai-Malaysian border areas. This time the boat people included children and women. 10.President Thein Sein declared that mass deportation of the Rohingya is the only solution. He has thus escalated the crisis. He rejected the existence of Rohingyas in Burma 'Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.' Thein Seine described that Rohingyas in Burma as a 'threat to national security'. 11. Burma opposition leader Daw Aung San Suu Kyi has adopted a conspiracy of silence on the mass destruction and racial extermination of Rohingya. She deceptively pointed her finger at Burma-Bangladesh border saying still there is illegal immigration from Bangladesh. She does not accept Rohingya as Burmese
nationals. In reply to a question during her Europe trip she said, "I don't know whether the Rohingya are Burmese citizens or not". 11.The Rakhine leader Dr. Aye Maung whose party (Rakhine Nationalities Development Party) dominates the Arakan sate government said "The Rakhine (Arakan) state should be established in the way Israel was initially established", without Muslims. They reject to live together with Muslims in villages and towns. Their plan is to depopulate whole Rohingya villages to be populated by Buddhist. Currently, Buddhist from Bangladesh are warmly invited in Arakanr and other parts of the Burma. According to their plan, the depopulated Rohingya will be pushed to the northern most part of Arakan bordering Bangladesh, which is to be named as Special Area for the stateless. 12. The Rohingya have no friends inside Burma. The popular slogan in the country is "Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country-- Bangladesh."Even the influential Buddhist monks, students, politicians and activists took to the streets demanding Rohingya's expulsion from the country. International community's reactions on this crisis 1. The US Ambassador to Burma Derek Mitchell said, "The Rohingyas are oppressed by everyone in Burma". 2. The international community has criticized President Thein Sein for his 'Rohingya ethnic cleansing policy'. 3. The international community has also censured the opposition leader Aung San Suu Kyi for her silence practically the same as siding with the Rakhine Buddhist extremists. The OIC Secretary- General Ekmeledin Ihsanoglu said, "She's only interested in the human rights of the Buddhists because they are human beings and the Muslims are not."
4. On 19 November 2012, US President Obama told the assembled dignitaries in Rangoon the Rohingya should have basic human rights saying "The Rohingya hold within themselves the same dignity as you do, and I do." 5. Prof. William Schabas, one of the foremost experts on international criminal law and the former President of the International Association of Genocide Scholars stated that the term genocide can be used in the case of Rohingya. 6. The UN General Assembly adopted a unanimous non-binding resolution on 24 December "expressing particular concern about the situation of Rohingya minority in Rakhine state, urges the government to take action to bring about an improvement in their situation and to protect all their human rights, including their right to a nationality." This resolution is identical to the one approved in November by the General Assembly's Third Committee. However, given the uncompromising attitude of the Thein Sein government, to help Rohingy a UN binding resolution is imperative.
KEKERASAN NEGARA SUMBU KONFLIK MYANMAR Oleh : Heru Susetyo Membaca tulisan Hamid Awaluddin di Kompas 21 Agustus 2012 dengan judul 'Sumbu Konflik Myanmar' saya tak bisa menahan diri saya untuk tidak menanggapi. Apa yang disampaikan mantan Menhukham dan Dubes RI di Russia ini bisa jadi benar ketika bicara tentang rehabilitasi pascakonflik, ketika bicara tentang perlunya program- program peace-building antara kedua kelompok yang bertikai dan seterusnya. Namun, ketika bicara masalah akar konflik, saya melihat Hamid Awaludin terlalu menyederhanakan masalah. Memang konflik di negeri Arakan/ Rakhine ini kurang tepat untuk disebut sebagai konflik agama. Lebih tepat disebut konflik etnis, dimana kedua etnis yang bertikai (Rohingya muslim dan Rakhine Buddhist mewakili dua kelompok etnis yang berbeda yang 'kebetulan' keduanya mewakili dua agama yang berbeda. Saya-pun sepakat bahwa agama bukanlah penyebab lahirnya konflik. Walaupun identitas kelompok tertentu sebagai penganut agama tertentu, tak dipungkiri adalah salah satu sebab kelompok lainnya memerangi kelompok tersebut. Alias, identitas agama adalah suatu dasar pembeda yang membuat suatu kelompok terus menerus dibenci (hatred) atau diperangi . Kemudian Hamid Awaludin menyebutkan kemiskinan sebagai akar masalah di Myanmar. Bahwasanya kemiskinan adalah berkontribusi terhadap lahirnya konflik memang betul. Namun kemiskinan saja tak dapat disalahkan sebagai penyebab tunggal apalagi penyebab utama lahirnya konflik. Kekerasan negara atau kekerasan yang disponsori, difasilitasi dan diamini negara adalah penyebab utama konflik di Arakan. Dan pemerintah Myanmar yang didominasi oleh etnis Burma bukan hanya melakukan kekerasan dan dan diskriminasi terhadap muslim Rohingya,
tapi juga kepada umat Kristiani dan etnis non mayoritas lain seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain. Namun perbedaannya, etnis-etnis minoritas lain yang menjadi korban kekerasan negara adalah tetap diakui eksistensi dan kewarganegaraan Myanmar-nya sementara etnis Rohingya tidak. Padahal pada tahun 1948 - 1962, saat pemerintahan U Nu berkuasa di Burma, etnis Rohingya diakui secara legal maupun politis sebagai etnis yang eksis di Myanmar. Bahkan, sebelum tahun 1962, Sultan Mahmud, seorang etnis Rohingya, pernah menjadi Menteri Kesehatan Burma dan M.A. Gaffar, juga Rohingya, pernah menjadi anggota dan sekretaris parlemen Myanmar (AFK Jilani, 2005). Lebih dari itu, bahasa Rohingya juga pernah menjadi salah satu bahasa pengantar di Burmese Broadcasting Service di era pemerintahan U Nu sebelum tahun 1962 (Benedict Rogers, 2012). Ketika pemerintahan U Ne Win berkuasa pada 1962, mulailah terjadi peminggiran dan pengingkaran terhadap eksistensi Rohingya di negara Burma. Berbagai macam operasi militer dan keamanan dilakukan yang berbuah pada penghilangan nyawa, penculikan, penghancuran rumah dan rumah ibadah, penyiksaaan fisik dan perkosaaan, perbudakan, penyitaan harta benda, hingga pembatasan bergerak, bahkan untuk ke desa tetangga sekalipun ! Puncaknya terjadi pada tahun 1982 ketika UU Kewarganegaraan Myanmar mengeluarkan Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan 135 kelompok etnis kecil lainnya. Status etnis Rohingya diturunkan (downgrade) menjadi hanya 'temporary residents' yang menyandang 'temporary registration cards,' (Benedict Rogers, 2012). Padahal, Etnis Rohingya sudah tinggal di Arakan sejak abad ke -7 Masehi, alias jauh sebelum negara Myanmar merdeka tahun 1948 dan negara Bangladesh merdeka pada 1971. Negeri Arakan bergabung bergabung dengan Union of Burma pada tahun 1948 bersama-sama dengan tujuh negeri lain yang mewakili kelompok etnis yang berbeda. Anehnya, kendati daerahnya dianggap sebagai bagian dari negara
Burma/ Myanmar tapi etnis yang berdiam di dalamnya, yaitu Rohingya, dianggap tidak ada. Rohingya sendiri adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke 7 Masehi berdampingan dengan etnis Rakhine/ Rakhaing yang beragama berbeda. Ada beberapa versi tentang asal kata "Rohingya". Rohingya berasal dari kata "Rohang", nama kuno dari "Arakan". Sehingga orang yang mendiaminya disebut "Rohingya". Versi lain menyebutkan bahwa istilah "Rohingya" disematkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad 18 kepada penduduk muslim yang tinggal di Arakan. Kemudian, Hamid Awaludin menyebutkan bahwa etnis Rohingya berasal dari etnis Bengali. Ini juga tidak tepat. Etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh ataupun etNis Bengali. 'Rohingya'adalah 'Rohingya'. Nenek moyang Rohingya adalah berasal dari campuran keturunan Arab, Turk, Persian, Afghan, Mughal, Bengali dan Indo-Mongoloid. Bahasa Rohingya sendir berbeda dengan bahasa Bengali dan tak mengenal bahasa tulisan hanya bahasa percakapan. Maka akar konflik di Myanmar adalah kekerasan negara atau kekerasan yang disponsori, difasilitasi dan diamini negara. Perbedaan etnis dan agama menjadi komoditas untuk memicu dan melestarikan kekerasan negara tersebut. Diskriminasi, intoleransi dan xenophobia adalah produk dari kekerasan negara yang target utamanya adalah peminggiran etnis Rohingya dari Union of Myanmar melalui serangkaian program Burmanisasi. Yang tidak hanya menghantam muslim Rohingya tapi juga warga Kristen dan etnis minoritas lain di Myanmar. President Myanmar Thein Sein sendiri telah memperburuk krisis Rohingya Arakan dengan mengatakan bahwa : "Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.' Ia menginginkan supaya etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR saja atau ditampung di negara ketiga yang mau menampungnya. Lebih jauh lagi, dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : a 'threat to national security'.
Etnis Rohingya tidak sekali-sekali ingin merdeka dan memisahkan diri dari Union of Myanmar. Mereka hanya ingin diakui sebagai bagian dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Bebas bergerak dan berpindah kemanapun serta bebas berekspresi, beribadah dan menjalankan keyakinan agamanya. Akibat kekerasan struktural yang berlangsung begitu panjang, maka warga Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi 'manusia perahu', mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu tenggelam ataupun mati karena kelaparan dan kehausan di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena di negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka. Maka, kemiskinan memang berperan terhadap terjadinya konflik di Arakan. Tapi kemiskinan saja tanpa kekerasan dan kebencian etnis yang disponsori negara tak akan melahirkan konflik latent seperti yang terjadi di Arakan. Solusi terbaik untuk konflik di Arakan adalah hentikan kekerasan negara dan kekerasan kelompok atas nama SARA, akui eksistensi dan kewarganegaraan etnis Rohingya, selenggarakan program- program peace-building, serta bangun kembali negeri Arakan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai dengan bekerjasama dengan negeri-negeri dan organisasi kemanusiaan internasional yang berjuang semata-mata untuk perdamaian dan kemanusiaan.
PEMBERSIHAN ETNIS SEBAGAI KEJAHATAN GENOSIDA Oleh : Nasrulloh Nasution Pemberitaan mengenai Myanmar satu tahun belakangan ini semakin marak hal ini dikarnakan pemeberitaan media terkait dengan Kekerasan dan Pembantaian yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Arakan (Rakhine, Myanmar). Tidak banyak memang yang mengetahui asal muasal kekerasan yang terjadi pada awal bulan Juni 2012 ketika terjadi konflik antara warga Arakan non muslim dengan muslim Arakan (Rohingya). Konflik ini adalah buah dari informasi bahwa ada perkosaan terhadap wanita non muslim oleh pria muslim di Arakan. Berlanjut dengan tindakan pembalasan oleh warga non muslim. Sepuluh pria Muslim dibantai ketika berada di dalam bus di Thandwe menuju Yangoon. Konflik ini sesungguhnya sudah lama terjadi dan pembunuhan kerap terjadi, pencegahan kelahiran, pencegahan perkawinan bahkan berbagai macam cara dilakukan untuk mengusir etnis Rohingya dari wilayahnya; ini adalah salah bentuk kejahatan Internasional yang dialami oleh etnis Rohingya; dimana sebelum dan sesudah merdekanya negara Myanmar (dulu bernama Burma) dari Inggris pada 4 Januari 1948 Etnis Rohingya kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan mereka tidak diakui sebagai salah satu etnis yang eksis di Myanmar dari 136 etnis. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar dilahirkan tahun 1982, Etnis Rohingya sama sekali dikeluarkan sebagai salah satu etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Akibatnya, mereka-pun tidak diakui sebagai warganegara Myanmar (stateless).5 Kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya membuktikan tidak semudah yang diharapankan dunia Internasional terhadap penghapusan Kejahatan Internasional, dimana Konvensi yang mengatur mengani genosida sudah diberlakukan dan Peradilan Pidana 5
Internasional sudah didirikan; namun kejahatan internasional tetap saja terjadi bahkan dengan berbagai macam cara dan bentuk-bentuk barunya. Pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana Internasional6 dan kebutuhan pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang terjadi sejak era perkembangan masyarakat Internasional7 dari masyarakat internasional tradisional menjadi masyarakat Internasional modern.8 Perkembangan hukum pidana Internasional sangat pesat pada era-pasca Perang Dunia II. Dewasa ini individu sudah diakui sebagai salah satu subjek hukum Internasional9 di samping subjek Hukum Internasional lainya. Salah satu tindakan Individu yang menyangkut masalah masyarakat Internasional (International Community) adalah tindakan yang merupakan kejahatan Internasional (International Crime) dan terhadap kejahatan itu dapat dibebani tanggung jawab Internasional (International Responsibility).10 Apabila melihat dari arti kata genosida yang di kemukakan oleh Raphael Limkin, dalam bukunya Axis Rule In Occupied Europe tahun 1944 ia mengatakan kata genosida berasal dari penggabungan dua kata "genos" (bahsa Yunani artinya keluarga besar atau bangsa) dan "occidio" bahasa latin/Romawi Kuno (yang berarti pemusnahan toltal). 6 Menurut Roling, hukum pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata- nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsure-unsur internasional di dalamnya (Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Eresco, Bandung 1995, Hal 25). 7 Adanya sejumlah besar Negara di dunia ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat di bantah lagi, namun adanya sejumlah Negara belum berarti adanya masyarakat Internasional. Pertama-tama harus dapat pula ditunjukkan adanya hubungan yang tetap antara anggota masyrakat Internasional, apabila Negara itu masing-masing hidup terpencil satu dari yang lainya. (Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni Bandung 2003, Hal 12). 8 Dalam masyarakat Internasional tradisional dimulai dari peperangan antar suku dengan tujuan menguasai tanah dan harta kekayaan oleh suku yang menang perang, sedangkan awal lahirnya Hukum Internasional Modern adalah ditanda tanganinya perjanjian west pialia pada tahun 1948 (Romli Atmasasmita, Op Cit, Hal 2. 9 Subjek Hukum Internasional adalah segala pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. 10 Wayan Parthiana, Beberapa Masalah dalam hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia, Bina Cipta, Bandung 1987, Hal 167. Crime
Dalam dunia Internasional, masalah kejahatan genosida sudah ada aturan bakunya di mana pada tanggal 09 Desember 1948, satu hari sebelum The Universal Declaration df Human Righ (UDHR) diumumkan, sidang umum PBB secara mutlak, dengan perbandingan suara 55-0, menerima Konvensi tentang Pencegahan dan penghukuman Kejahatan Genosida, sebagai Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang pertama (Convention on the Prevention and Punisment of the Crime of Genocide 1948). Dalam prosesnya pembentukan Konvensi Genosida mendapatkan pertentangan dari dua pihak, yang mana pihak pertama sangat setuju apabila konvensi mengenai genosida dimasukkan dalam yurisdiksi universal dan satu pihak lagi dengan menentang Yuridiksi Universal. Dalam pasal 6 Konvensi Genosida : "Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated ini article III shall be tried by a competent tribunal of the state ini the territory of wich the act was commited, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties ehich shall have accepted its jurisdiction" Dalam pasal enam di atas menyebutkan bahwa orang yang melakukan genosida atau tindakan lain sebagaimana terdapat dalam pasal III akan di adili oleh Pengadilan yang berkompeten oleh Negara dimana dilakukan, atau pengadilan pidan internasional yang berwenang dan yang yurisdiksinya diterima oleh Negara pihak.11 Dalam Pasal II Konvensi Genosida menyatakan: The Following acts shal be punishable: (a). Genocide; (b). Conspiracy to commit genocide; (c). Direct and public incitement to commit genocide; (d). Attemp to commit genocide; (e). Complicity in genocide. 11 Jayadi Damanik, Kejahatan Genosida: Gejala Genuine & Ramifikasinya/Bentuk- Bentuk Baru, Solidaritas Nusa Bangsa, Jakarta 2003, Hal 71.
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab VII menganai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Ketentuan inilah yang mememungkinkan adanya Intervensi Internasional terhadap tindakan yang terjadi di suatu Negara. Dimana Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan: "Dewan keamanan akan menentukan ada-tidaknya suatu ancaman terhadap perdamiaan, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan mengajukan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 42 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional". Genosida tergolong sebagai Kejahatan Internasional (International Crimes), seperti halnya kejahatan perang (War Crimes), Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity); Kejahatan Agresi (Crime of Agression). Merupakan kewajiban seluruh masyarakat Internasional (seluruh Negara) untuk mengadili ataupun menghukum pelakunya. Dalam pergaulan masyrakat internasional, konvensi genosida sudah merupakan peremptory norma-norma hukum Internasional yang dianut oleh semua Negara, norma yang bersifat jus cogens (mengikat).12 Tujuan dan maksud Konvensi Genosida dirumuskan dengan kehendak untuk melawan Impunitas dan sekaligus sebagai upaya mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (gross violence of human rights), yang terjadi pada perang dunia II. Satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam permasalahan genosida adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), dimana pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah hak dasar atau hak pokok yang di bawa 12 Ibid, Hal 14.
manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.13 Raphael Lemkin, bapak dari konvensi genosida, mengungkapkan pandangannya bahwa Genosida tidak mesti berarti penghancuran segera suatu bangsa, kecuali diakukan dengan pembunuhan masal terhadap semua anggota suku bangsa.14 Genosida lebih mengarah pada suatu rencana terkoordinasi dari berbagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan lembaga-lembaga asasi kehidupan kelompok-kelompok nasional, dengan cara melakukan penyerangan terpadu dalam berbagai segi kehidupan bangsa-bsangsa yang dikuasai, di bidang politik, social, kebudayaan, ekonomi, keberadaan fisik, agama dan moral.15 Sedangkan menurut Fein (1993) yang mengambil pengertian genosida dari perspektif ilmu social, mengungkapkan: Genosida merupakan tindakan berkelanjutan dengan maksud tertentu oleh pelakunya untuk secara fisik menghancurkan suatu kolektivitas secara langsung maupun tidak langsung, melalui larangan reproduksi biologis dan reproduksi social (cetak miring- pen) anggota suatu kelompok, tanpa memperhatikan korban menyerah atau tanpa adanya ancaman dari korban.16 Menurut Center for World Indigenous Studies (CWIS, 1994) Genosida adalah: Genosida mencakup segala akasi yang tujuan atau dampaknya mencabut yang dipaksakan dengan merugikan budaya atau cara hidup pihak lain melalui media komunikasi, agama, lrmbaga pendidikan, legislasi (depriving) mereka dari integritasnya 13 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hal 166. 14 Sunaryati Hartono, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang HAM, BPHN, Jakarta 2000, Hal 70. 15 Ibid 16 Jayadi Damanik, Op.Cit, Hal 8
yang dilakukan pemerintah, administrasi atau dengan cara-cara lain.17 Dunia internasional menjadi saksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga mendorong terciptanya peradilan internasional yang bersifat ad hoc sebelum adanya International Criminal Court dimana pada tahun 1993 Dewan Keamanan PBB dengan resolusinya nomor 872 telah membentuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia yakni International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) bertempat di Den Haag dan pada tahun 1994 Dewan Keamanan PBB dengan resolusinya Nomor 955 telah membentuk Pengadilan kriminal Internasional untuk Rwanda yakni International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Pada tanggal 17 Juli 1998 masyarakat Internasional telah menyatakan komitmennya untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang diakui sebagai kejahatan sangat serius yang menjadi perhatian masyarakat Internasional (the most serious crime of concerns to the international community as a whole). Termasuk dalam kejahatan tersebut dan yang merupakan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) atau pengadilan tetap (permanen) Pidana Internasional adalah: Genosida (genocide), Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), Kejahatan Perang (war crimes), dan Agresi (aggression).18 Dalam statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang dibentuk berdasarkan statute Roma tahun 1998 memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat spesifik dan bersifat Universal. Ada 7 (tujuh) perinsip yang bersifat spesifik yakni: 1. Prinsip Komplementaris (complementarity principle); 2. Prinsip non-impunity (tanpa kekebalan) 3. Prinsip admissibility; 4. Prinsip ne bis in idem yang bersifat limitatif 17 Ibid, Hal 9 18 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004. Hal 36.
5. Prinsip kerjasama internasional (International cooperation principle) 6. Prinsip non-capital punishment; dan 7. Prinsip impunitas Hakim Majelis. Pemberlakuan suatu Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional harus memenuhi perinsip admissibility (penerimaan) yang memuat dua criteria yaitu: ketidak inginan (unwillingness) secara sungguh-sungguh untuk melakukan yurisdiksi nasional dan ketidakmampuan (inability) untuk melaksanakan yurisdiksi nasional secara benar.19 Prinsip ini menegaskan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah menunjukkan ketidak mampuan atau ketidak inginan untuk menuntut dan mengadili kejahatan serius yang terjadi. Dalam Pasal 2 Konvensi Genosida menyatakan: Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan- perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti: (a). Membunuh para anggota kelompok; (b). Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok; (c). Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi fisiknya dalam hidup yang menyebabkan kerusakan keseluruhan ataupun sebagian; (d). Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah didalam kelompok itu; (e). Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain. Sedangkan di dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur tentang definisi genosida sebagai berikut: Menurut statuta ini, genosida (Genocide) adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan maksud manghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, rasa tau agama, seperti : 19 Ibid hal 13
(a). Membunuh anggota kelompok (b). Menyebabkan penderitaan Fiski atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; (c). Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang fisik baik akan mengakibatkan kemusnahan secara seluruhnya atau sebagaian; (d). Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok; (e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainya20 Dalam konvensi genosida menegaskan siapa-siapa saja yang dapat dikatakan melakukan tindakan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi yang menyatakan orang-orang yang melakukan genosida atau setiap perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggung jawab secara Konstitusional, para pejabat Negara, atau individu-individu biasa. Maka, sudah saatnya dunia Internasional terlibat aktif dalam menangani pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang mengarah kepada kejahatan Genosida (genocide) di Myanmar yang semakin lama semakin meluas eskalasinya. Sudah meluas pusarannya kepada konflik etnis dan konflik agama, sebagaimana hasil temuan tim pencari fakta Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) dalam laporan investigasi yang dirilis oleh lembaga tersebut. Apabila dunia internasional tidak mensikapi kedukaan etnis Rohingya ini secara serius dan berkeadilan, bukan tidak mungkin suatu waktu etnis Rohingya tak akan dijumpai lagi di dalam peta etnografis dunia. Karena, mereka sudah stateless (tak diakui kewarganegarannya), forgotten (dilupakan), dibantai pula... 20 Statuta Roma tahun 1998
BAGIAN III SISI LAIN ROHINGYA DAN MYANMAR
DUKA ETNIS ROHINGYA : "JANGANKAN BERMIMPI TENTANG MASA DEPAN MEMIKIRKAN HARI ESOK SAJA KAMI TAK BERANI"21 Oleh : Heru Susetyo Siang hari di awal Agustus 2012 itu Tokyo begitu terik. Apalagi di lantai 4 bangunan bertingkat di dekat stasiun KA Shin Okubo, di barat Tokyo.. Ruangan yang dikenal sebagai Islamic Center Shin Okubo itu menempati area yang kecil saja. Tak ada AC, hanya kipas angin berkapasitas kecil. Di lantai dua-nya ada toko kelontong dan makanan yang menjual produk-produk halal. Banyak muslim berwajah Burma dan Asia Selatan lalu-lalang keluar masuk masjid dan toko tersebut. Di tempat yang lazim disebut sebagai 'Masjid Burma" itu kami berjumpa dengan Zaw Min Htut, pemimpin orang Rohingya di Jepang atau lazim disebut sebagai President of Burmese Rohingya Association in Japan (BRAJ). Kendati dikenal sebagai tokoh Rohingya, Zaw atau biasa dipanggil Lukman Hakim adalah pemuda 30-an yang berwajah klimis. Jauh dari citra garang pemimpin pergerakan ala Che Guevarra atau Fidel Castro, misalnya. Kendati demikian, gurat wajahnya dan kelam matanya menyiratkan bahwa Zaw sudah lama berkubang dalam penderitaan. "Saya sudah limabelas tahun meninggalkan Myanmar, dan saya tak bisa pulang sampai hari ini," ujarnya dalam bahasa Inggris yang amat fasih. "Dua bulan lalu ayah saya wafat, dan saya tetap tak bisa pulang, hanya mendoakannya dari kejauhan," tutur Zaw dengan tabah. "Saya meninggalkan Myanmar pada tahun 1998 ketika tengah studi di universitas di Yangoon (d/h Rangoon). Ketika itu ada aksi mahasiswa 21 Wawancara dengan Lukman Hakim, pemimpin Rohingya di Jepang. Dilakukan di Masjid Shin Okubo Tokyo, Jepang pada 5 Agustus 2012. Tulisan ini pernah dimuat di Majalah TARBAWI pada bulan Agustus 2012.
yang memprotes penguasa. Saya termasuk pimpinan mahasiswa yang diburu tentara. Sehingga saya melarikan diri dan akhirnya berlabuh di Jepang dengan menyandang status sebagai pengungsi," papar Zaw. "Bagaimana saya meninggalkan Myanmar? Terus terang saya tergolong sedikit dari orang Rohingya yang beruntung bisa sekolah di Yangoon. Orangtua saya tergolong mampu dan mempunyai beberapa properti. Dengan modal tersebut saya bisa sekolah di Yangoon dan menjadi aktifis mahasiswa. Untuk alasan keamanan dan supaya mudah mendapatkan passport, saya juga harus menukar nama muslim saya menjadi nama Burma (Zaw Min Htut) dan berpura-pura seolah-olah bukan orang Rohingya." "Lalu, dengan modal passport palsu tersebut saya keluar Myanmar dan akhirnya berlabuh ke Jepang. Teman-teman saya, aktifis Rohingya yang lain, kebanyakan melarikan diri melalui Malaysia untuk kemudian ke negara ketiga yang mau menampung kami. Sampai di Jepang bukan berarti masalah selesai. Saya sempat ditahan oleh imigrasi selama setahun. Itu saat-saat sulit bagi saya yang membuat saya akhirnya menjadi perokok," lanjut Lukman lagi. Lukman memang sedikit dari orang Rohingya yang beruntung. Bisa tinggal di negara maju seperti Jepang walaupun berstatus sebagai pengungsi. "Etnis Rohingya adalah kelompok masyarakat yang paling menderita di Myanmar. Paling miskin dan juga paling berpendidikan," papar Lukman. "Tapi kami di Jepang bisa hidup relatif lebih baik atas dukungan pemeriintah Jepang. Saya hidup di prefektur Saitama sekarang dengan seorang istri Rohingya dan dua anak." Masalah berikutnya, kaum muslimin maupun masyarakat internasional lainnya juga tidak banyak tahu dengan problem kekerasan di Arakan dan orang Rohingya. Etnis Rohingya adalah orang yang terlupakan (forgotten) dan termasuk yang paling teraniaya di dunia. "Bahkan Palestina yang dijajah Israel puluhan tahun saja masih punya negara dan kaum muslimin dunia mendukung mereka habis-habisan. Namun berbeda halnya dengan Rohingya," tukas Lukman sendu. tidak
Begitupun di Indonesia. Tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang etnis Rohingya. Jangankan memahami kasusnya, istilah `Rohingya` pun terasa asing di telinga. Sampai beberapa pekan terakhir ini kata `Rohingya` tiba-tiba menyesaki media-media di Indonesia. Pemicunya adalah berita duka bertubi-tubi tentang kekerasan dan pembantaian yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Arakan/ Rakhine, Myanmar. Tepatnya pada awal bulan Juni 2012 ketika terjadi konflik antara warga Arakan non muslim (Rakhine Buddhist) dengan muslim Arakan (Rohingya). Konflik ini adalah buah dari informasi bahwa ada perkosaan terhadap wanita non muslim oleh pria muslim di Arakan. Berlanjut dengan tindakan pembalasan oleh warga non muslim. Sepuluh pria muslim Myanmar (Non Rohingya) dibantai ketika berada di dalam bus di Thandwe menuju Yangoon oleh 300-an warga Rakhine. Kemudian konflik antar dua kelompok tak terhindarkan. Terjadi saling bantai dan saling serang. Muslim Rohingya, karena berjumlah lebih sedikit dan beratus tahun terpinggirkan, lantas terdesak. Ratusan desa muslim dibakar dan dihancurkan dan sekitar 850- 1000-an warga tewas. Sekitar 90.000 ribuan lainnya terusir atau tetap berdiam dalam penderitaan. Karena hijrah ke bagian lain dari negara Myanmar adalah tidak mungkin. Mengungsi ke Bangladesh, negeri yang berbatasan langsung, adalah juga tidak mungkin. Karena Bangladesh menolak masuknya pengungsi Rohingya. Bangladesh sendiri adalah negeri miskin dengan luas wilayah kecil namun berpenduduk nyaris 150 juta jiwa. "Pengungsi Rohingya adalah masalah Myanmar bukan masalah Bangladesh, Myanmar-lah yang harus mengurusi mereka dan bukan kami. Negeri kami kecil dan sudah overpopulated," ujar PM Bangladesh Hashina ketika diwawancara BBC Dan itu adalah salah satu seri kekerasan terhadap warga Rohingya. Sebelum dan sesudah merdekanya negara Myanmar (dulu bernama Burma) dari Inggris pada 4 Januari 1948 warga Rohingya kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan mereka tidak diakui sebagai salah satu etnis yang eksis di Myanmar dari 136 etnis yang ada.
Ada saat keberadaan mereka diakui oleh Parlemen Myanmar yaitu pada tahun 1948 - 1962. Lalu pada 1959 ada perwakilan Rohingya duduk di kabinet Myanmar. Namun, sejak diktator U Ne Win berkuasa pada 1962 berlakulah horror yang lestari sampai sekarang. Etnis Rohingya dikeluarkan dari daftar etnis yang eksis di Burma. Disusul UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Akibatnya, mereka-pun tidak diakui sebagai warganegara Myanmar (stateless). Sampai hari ini. Mengenai istilah 'Rohingya' sendiri ada perdebatan. Nama 'Rohingya' dianggap bukan sebagai identitas etnis. Lebih tepat sebagai identitas politik dan label yang disematkan oleh Francis Buchanan- Hamilton, dokter Inggris yang mengunjungi daerah Chittakaung pada akhir abad 18 untuk menyebut entitas muslim Arakan. Tidak ada makna yang jelas tentang apa arti kata 'Rohingya' selain bahwa ia adalah label dan identitas untuk warga muslim Arakan tersebut. Pendapat berbeda disampaikan Lukman Hakim. Menurutnya, "Rohingya" adalah juga identitas etnis. Warga muslim Arakan tak keberatan disebut sebagai 'Rohingya'. " Istilah 'Rohingya' berasal dari 'Rohang", nama daerah di Arakan. Maka orang yang tinggal di Rohang disebut sebagai 'Rohingya'. Sama seperti anda orang Indonesia, "Indonesia adalah nama wilayah dan nama orang yang berdiam di dalam- nya disebut sebagai Indonesian," ujar Lukman, mencoba membuat analogi. Lukman juga menolak tegas bahwa etnis Rohingya adalah imigran dari Bangladesh dan punya keturunan Bengali. "Kami adalah orang Rohingya, bukan orang Bengali atau Bangladesh. Bahasa kami berbeda. Sejarah kami juga berbeda. Kami adalah percampuran Arab, Persia dan etnis local. Sampai sekarang saya juga tak bisa berbahasa Bengali," jelas Lukman. Rohingya bukan satu-satunya etnis minoritas yang menderita di Myanmar. Ada etnis Kachin yang mayoritas kristiani, lalu perlawanan
etnis Chin, Kayah, Karen dan Shan. Perbedaannya, hanya etnis Rohingya muslim yang demikian tak berdaya. Orang Kachin melawan pemerintah Myanmar dengan senjata api dan 20.000 tentara aktif. Juga gerakan separatis Karen. "Orang Rohingya hanya berjuang dengan tangan kosong dan paling bagus dengan pisau," tambah Lukman. Perbedaan berikutnya, ujar Lukman. "Kami berjuang bukan dalam rangka memisahkan diri dari Union of Myanmar seperti halnya gerakan separatis etnis minoritas lain. Kami berjuang dalam rangka survival karena justru kami ingin diakui sebagai bagian dari warganegara Myanmar." Saat ini, papar Lukman. Muslim Rohingya terdesak hanya tinggal di 4 dari 17 kota kecamatan yang ada di Arakan/ Rakhine. Sebelumnya orang Rohingya mendiami sisi utara negara bagian Rakhine (sebelumnya bernama Arakan) di kota-kota Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab (Sittwe), Sandway, Tongo, Shokepro, Rashong Island, dan Kyauktaw. Namun kini orang Rohingya bertahan hanya di empat kota saja, antara lain di Maungdaw, Buthidaung dan Sittwe. Kendati Burma telah merdeka pada tahun 1948, namun warga Rohingya tak pernah merdeka. Mereka terus menerus mengalami kekerasan. Pembantaian dalam skala besar terhadap warga Rohingya terjadi berturut-turut pada tahun 1942, 1948, 1978, 1992 -1993 dan akhirnya pada Juni 2012. Pada saat bersamaan ada sekitar 300.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh dan jumlah yang cukup signifikan di Thailand, Malaysia, Pakistan, India, Timur Tengah dan beberapa yang memperoleh status pengungsi atau suaka politik di Inggris, AS, Jepang dan beberapa negara lainnya. "Kalau dijumlahkan secara total ada sekitar 1.5 juta jiwa orang Rohingya. Sekitar 800.000 hidup di Arakan dan selebihnya mengungsi dan hidup menderita sebagai pendatang tak diinginkan di banyak negara," kata Lukman. Masalahnya, apabila mereka tidak ditampung di negara lain, hendak kemana mereka pergi? Lukman mengatakan : "Brother, perhaps it is
easier for you to dream about the future, but for us, Rohingya People, never dream about the future since we are also not sure whether we still have tomorrow..." Kegalauan Lukman Hakim amat beralasan. Presiden Myanmar Thein Sein sudah mengatakan di forum internasional pada Juli 2012 supaya warga Rohingya mencari negara lain saja di luar Myanmar atau PBB mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak welcome dengan orang Rohinya dan siap mendeportasi mereka. Suatu pernyataan yang ahistoris dan tidak pantas, dari seorang kepala negara yang berdaulat. Atas nama kemanusiaan, keadilan dan hak asasi manusia, sudah sepantasnya dunia memikirkan secara bersama-sama solusi permanen untuk Rohingya. Tanggung jawab utama dan pertama jelas terletak pada negara Myanmar yang sejak awal berdirinya telah menegasikan eksistensi bangsa Rohingya. Termasuk yang wajib memperjuangkan warga Rohingya adalah icon perjuangan demokrasi Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. "Terus terang kami kecewa dengan Daw Aung San karena dia diam saja ketika berhadapan dengan masalah Rohingya," tukas Lukman. Sebelum menutup perjumpaan kami, Lukman berpesan supaya Indonesia dan pemerintah Indonesia memainkan peran lebih proaktif terhadap persoalan Rohingya. "Indonesia adalah negeri demokrasi yang bebas dan berpenduduk muslim terbesar sedunia. Indonesia juga adalah pendiri ASEAN dan bahkan sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Kami mohon kepada Presiden Indonesia untuk menekan pemerintah Myanmar supaya menghentikan kekerasan di Arakan dan menetapkan solusi permanen permasahan Rohingya di Arakan secara damai. Akui kami sebagai manusia yang sama seperti anda, yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan....
TIN YU DAN KEMISKINAN DI NEGERI PENUH ANOMALI22 Oleh : Heru Susetyo Namanya Tinyu atau Tin Yu. Nama asli. Ia lelaki berusia lima puluh tahun yang nampak lebih tua dari usianya. Profesinya adalah menarik becak Myanmar (alias threeshaw). Berbeda dengan becak Indonesia, becak Myanmar adalah sepeda onthel (jengki) yang dipasang bangku tambahannya di sampingnya. Bangku ini menghadap ke depan dan ke belakang. Maka, sang pengemudi berada persis di samping penumpang, tidak di depan apalagi di belakangnya. Tin Yu biasa ngetem di 25th street Mandalay city Myanmar. Tepatnya di satu ruas jalan antara 82nd dan 83rd street. Seperti halnya hampir semua lelaki Myanmar, ia selalu menggunakan sarung (longyi) kemanapun. Terbayangkan bagaimana menarik becak dengan menggunakan sarung? Di limapuluh tahun usianya hidup tampak masih amat sulit bagi Tin Yu. Saat pria-pria seusianya di negeri jiran Thailand, Malaysia dan Singapore sudah mentas dan menggapai puncak karir, Tin Yu masih asyik berkutat menekuri jalan-jalan rusak kota cultural Mandalay setiap hari. "Terimakasih mau menjadi penumpang saya hari ini. Anda adalah tamu pertama saya di hari ini dan mungkin juga hanya satu-satunya." Ujar Tin Yu riang dalam bahasa Inggris yang amat lancar. "Bagaimana bisa?" tanya saya penasaran. "Ini kan kota turis?" "Saya sering tidak dapat pelanggan dalam satu hari . Susah mencari pelanggan disini. Makanya saya bilang anda mungkin pelanggan saya satu-satunya hari ini. Terimakasih mau menjadi penumpang saya. Saya akan pulang bawa uang hari ini, istri saya akan senang," tambah Tin Yu. Saya terkesima. Saya hanya membayarnya 2000 Kyat (setara dengan US $ 1.7 alias Rp 15.000 saja untuk perjalanan dari motel saya ke sisi 22 Catatan perjalanan Heru Susetyo ke Myanmar tahun 2009.
Mandalay Ancient Royal Palace (istana tua kerajaan). Perjalanan sekitar lima kilometer dengan menggenjot becak berisi saya tentunya tidak mudah. Layaknya tourist guide, Tin Yu kerap mengajak saya bercakap- cakap. Tak bosan-bosan ia menerangkan ini itu tentang Mandalay. Lelaki berputra lima dan bercucu dua ini ternyata rekan perjalanan yang mengasyikkan. "Iya istri saya pasti senang saya membawa 2000 Kyat, saya bisa pulang dengan tenang," tambahnya lagi. Saya jadi malu. Sering tanpa merasa berdosa saya menghambur-hamburkan uang senilai 2000 kyat untuk keperluan yang tidak jelas. Tapi, bagi seorang Tin Yu, 2000 Kyat adalah kehidupan. Maka, untuk 'mengurangi dosa' saya, seusai fun trip dengan Tin Yu, saya menambah lagi 1300 Kyat sebagai bonus untuknya (belakangan saya menyesal lagi, mengapa saya hanya menambah 1300 Kyat yang hanya setara US $ 1, padahal saya bisa memberi lebih). Dan Tin Yu bukan satu-satunya orang yang mewakili wajah kemiskinan Myanmar. Masih banyak Tin Yu - Tin Yu lain dari beragam profesi yang tetap survive di tengah keterpurukan negeri ini. Rekan Myanmar saya, sebut saja Ko, mengatakan bahwa starting salary untuk lulusan S-1 di Myanmar hanya berkisar 40.000 kyat per bulan (alias US $ 34 sahaja karena US $ 1 = 1200 kyat). Tak heran negeri ini menempati urutan ke 135 dalam daftar Human Development Index UNDP tahun 2008. Bukan yang paling bawah di dunia, tapi termasuk yang paling jeblok di Asia Tenggara (Indonesia pada saat bersamaan menempati urutan ke 109, Vietnam 114, dan Lao PDR urutan ke 133. Hanya Brunei, Singapore dan Malaysia yang masuk kategori high HDI di papan atas). Kembali, didorong rasa penasaran, saya mengajukan pertanyaan bodoh : "Kok bisa kalian survive dengan uang segitu?" "Buktinya bisa kok. Saya survive," ujar Ma, rekan saya yang lain. Disamping miskin, negeri ini juga sarat dengan anomali. Mulanya saya tak percaya informasi tentang sejumlah anomali di buku biru Lonely Planet berjudul "Myanmar" yang saya miliki. Namun setelah terjun ke
dalamnya, ternyata sebagian besar benar adanya. Ini dia beberapa anomali Myanmar yang saya jumpai : 1. Amat jarang menjumpai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Myanmar. Juga, negeri ini kurang menyukai pembayaran dengan credit card. Pembayaran model tunai paling disukai. 2. Mata uang US Dollar lebih disukai daripada mata uang mereka sendiri, Kyat. 1 USD sama dengan 1200 Kyat. Kondisi ini hampir sama dengan Lao PDR, Cambodia, dan Vietnam. Anehnya lagi, mereka hanya menerima US Dollar seri yang lebih baru, tak boleh ada noda sedikitpun, tak boleh terlipat atau lecek dan tak terpotong. Hampir mirip money changer di Indonesia. 3. Money changer adalah barang langka di negeri ini. Hanya sedikit dijumpai dan rata-rata diemohi oleh pelanggan karena rate-nya yang abnormal. Pelanggan lebih suka ke 'black market' karena rate- nya yang biasanya lebih tinggi ataupun menukar di hotel yang sedikit lebih terpercaya. 4. Myanmar memiliki traffic yang aneh. Mobil dan semua moda transportasi berjalan di sebelah kanan jalan (seperti di US dan Eropa) dan mirip dnegan jirannya Lao PDR, Vietnam dan Cambodia. Namun, sebagian mobilnya justru ber-stir kanan juga (persis di Indonesia dan Thailand). Padahal, semestinya apabila jalan di kanan harus menggunakan stir kiri supaya lebih safe dan tidak disoriented. 5. Saya seperti melihat Indonesia di tahun 1970 - 1980-an ketika melihat moda transportasi Myanmar. Mobil-mobil jadoel berstir kanan seperti Corolla DX, Corolla GL, Corona 76, Nissan jadul, hingga Mazda kotak sabun produksi tahun 1960-an masih bertebaran di jalanan Yangon dan Mandalay. Sulit sekali menemukan mobil produksi 90-an apalagi 2000-an. 6. Hampir semua taxi-nya, maaf, buruk rupa. Ber-cat putih, bertahun jadoel, sering tanpa jendela, tanpa karpet di bawahnya, persneling
nyaris lepas dari dudukannya, dan, ini yang menarik, sama sekali tak perlu menggunakan seat belt. 7. Listrik adalah persoalan besar di Myanmar. Di kota besarnya seperti Yangon dan Mandalay saja sering mati lampu. Maka, hampir semua bangunan publik memiliki generator. Jalanan di Mandalay pada malam hari diliputi kegelapan. Karena lampu jalan tak tersedia. Cahaya-cahaya yang tersedia kebanyakan berasal dari lampu-lampu rumah yang menyala via generator. 8. Air Conditioner alias AC juga tak otomatis mudah dinikmati. Kamar ber-AC di hostel murahan, seperti yang saya tinggali di Mandalay, bisa diperoleh tapi dengan embel-embel : "listrik akan mati sewaktu-waktu, Air Conditioner akan nyala selama listrik disuplai oleh pemerintah" 9. Sirih menyirih adalah budaya Myanmar yang menarik. Hampir semua kalangan gemar mengunyah sirih. Sebungkah daun yang konon tumbuh di sekitar Inle Lake, diisi dengan satu dua jenis tumbuhan lalu dipoles dengan cairan tertentu dan akhirnya dilipat. Ketika dikunyah akan meninggalkan rona merah pada gusi dan gigi lalu siap disemprotkan. Kendati tradisi ini menarik, sayangnya orang terkadang tidak pilih-pilih tempat untuk menyemprot dan meludah. Seorang rohaniawan yang duduk di kursi samping saya di pesawat ATR 72 Air Bagan , dengan tenangnya meludah beberapa menit sekali ke dalam plastic yang dibawanya. Kumpulan ludah berwarna merah itu ditinggalkan begitu saja dalam plastic di bawah kursi pesawat ketika ia beranjak keluar pesawat. Meninggalkan pe- er besar bagi cleaning service. 10. Bandara alias airport adalah anomali berikutnya di Myanmar. Di tiga bandara yang saya singgahi, Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay, terkandung nilai-nilai kemewahan sekaligus kemiskinan. International terminal di Yangon Airport begitu mewah, sementara domestic terminalnya begitu kumuh. Domestic terminal Yangon airport tak ubahnya, maaf, seperti bis terminal. Tak ada ban
berjalan dalam bentuk yang modern maupun yang sederhana sekalipun untuk menghantarkan bagasi ke penumpang. Maka, begitu barang dihantarkan petugas ke pintu terminal, silakan geret sendiri bagasi anda mulai dari pintu terminal hingga ke taxi. 11. Petugas porter banyak tersedia, yang uniknya, menunggu langsung di tangga pesawat atau di tempat bis airport menurunkan penumpang. Security terminal juga santai saja. Saya kebetulan masuk terminal pertama kali di pagi hari. Ketika saya check in, metal detector belum lagi dinyalakan dan counter check in baru buka. Barang saya dengan enteng digeret saja oleh petugas menuju mobil pengangkut. Karena ban berjalan tak tersedia. Sayapun melenggang masuk terminal keberangkatan dengan leluasa, karena saya datang lebih cepat dari petugas dan metal detector belum nyala. Serunya, sebelum pintu terminal dibuka, para calon penumpang duduk lesehan berjongkok di tangga terminal dan di parkiran sambil membawa berbagai macam perabot. Persis, maaf lagi, menanti bus antar kota tiba. 12. Kemubaziran adalah bahasa yang pantas untuk fasilitas bandara di Yangon dan Mandalay. International terminal-nya memiliki garbarata cukup banyak namun tak satupun digunakan. Penumpang turun dari pesawat dengan menumpang bus aiport lalu masuk ke arrival terminal melalui tangga biasa. Lalu untuk apa garbarata yang masih baru dan tampak lux tersebut? 13. Myanmar memiliki lima maskapai penerbangan, Myanma Airways- Myanmar Airways International, Yangon Airways, Air Bagan dan Air Mandalay. Tiga yang terakhir adalah dimiliki. . Mayoritas pesawat kelima maskapai ini adalah pesawat tua berbaling baling, apakah Fokker 27 dan ATR 42/ ATR 72. Air Bagan memiliki Fokker 100 dan Airbus A310 (namun sedang tidak terbang), dan MAI punya pesawat Boeing 737 800. Namun tetap yang terlihat lalu lalang beredar adalah pesawat propeller ATR. Maka, pemandangan di
bandara cukup unik. Apron di bandara internasional-nya sepi pesawat, kalaupun ada hanyalah pesawat berbaling-baling. 14. Informasi dari buku Lonely Planet, imigrasi di Myanmar tidak hanya untuk international tapi juga untuk domestic departures. Dan saya menemukannya di Mandalay, ketika penumpang berkewargenegaraan Burma mesti dicek ID card-nya di bandara Mandalay hanya untuk terbang ke kota lain di negara yang sama. Kondisi ini mengingatkan pada Muslim Rohingya di provinsi Rakhaing/ Rakhine/ Arakan, dimana untuk bepergian ke desa lain saja mereka mesti memiliki traveling permit. 15. Jaringan selular di Myanmar termasuk mengerikan. Harga satu sim card amat mahal, sekitar US $ 20, itupun pulsanya mahal dan berlaku hanya satu bulan. 16. Internet? Ini problem besar. Di dua warnet yang saya kunjungi di Yangon dan Mandalay, aksesnya lumayan lambat dan situs umum seperti serta diblokir. Dan jangan lama-lama di warnet, karena listrik bisa mati sewaktu-waktu ketika kita tengah asyik fesbukan dan ber-email ria. 17. Jangan banyak bicara politik di Myanmar. Dalam bahasa apapun. Dua teman Myanmar saya amat hati-hati (bahkan cenderung takut) menjawab pertanyaan saya yang sering 'kelepasan'. Ketika saya terlalu banyak bertanya tentang berbagai macam anomali politik sosial dan ekonomi Myanmar, mereka dengan gampang menjawab, " Ok, saya akan jawab pertanyaan kamu di Bangkok, tidak disini." 18. Resep untuk survive di Myanmar di tengah iklim ketidakbebasan ini, menurut kedua teman Myanmar saya adalah : "Jadilah low profile dan bekerja keras, jangan terlalu hiraukan segala macam keanehan di sekeliling kamu." 19. Namun, bagaimanapun parah kondisinya, Myanmar tetap worth visiting. Tetap banyak local wisdoms yang bisa kita pelajari dan orang-orang hebat tempat kita berguru, di tengah segala kesederhanaan dan keterbatasan yang mereka miliki.
MUSLIM NON ROHINGYA DI MYANMAR Oleh : Heru Susetyo Apa persamaan antara Bajaj dengan Myanmar? Perbedaannya jelas, yang satu alat transportasi umum di Jakarta dan yang lainnya Negara di bilangan Asia Tenggara. Persamaannya? Sama-sama misterius. Bajaj ataupun supir Bajaj tak diketahui kapan akan mengerem, memacu, memutar, dan berbelok. Myanmar juga sama, lebih dari 60 tahun merdeka dari jajahan Inggris, tapi pengetahuan orang tentang Myanmar (dulu Burma atau Birma) tak jauh dari U Nu (PM Pertama), U Thant (Sekjen PBB dari Myanmar), Rangoon (kini bernama Yangoon, mantan Ibukota Myanmar sebelum pindah ke Naypidaw), dan Aung San Suu Kyi (tokoh perlawanan legendaris Myanmar, putra Bogyoke Aung San, pendiri Myanmar). Belakangan, memori orang tentang Myanmar tertuju melulu kepada dua peristiwa tragis, masing-masing topan alias Cyclone Nargis yang menghantam Irawady Division dan Yangoon dan menelan ribuan jiwa, serta terusirnya etnis minoritas Rohingya dari Northern Rakhine State karena rezim militer Jenderal Than Shwee tak kunjung mengakui mereka sebagai warga Negara Myanmar (stateless persons). Maka, Bajaj di Jakarta jauh lebih beruntung. Kendati pendapatan supir bajaj jauh dari cukup, namun sebagian publik Jakarta, tetap merindukan kendaraan jingga boros asap ini untuk menempuh perjalanan jarak dekat. Benci tapi rindu. Dua tahun terakhir eksistensi etnis Rohingya mulai menyita perhatian ASEAN dan juga masyarakat Indonesia. Utamanya ketika sebagian dari mereka terdampar di Laut Andaman, Samudera Hindia hingga Selat Melaka dalam rangka mencari suaka karena terusir dari tanah air mereka, Myanmar.
Selain etnis minoritas Rohingya, satu sisi gelap Myanmar yang jarang diketahui publik adalah eksistensi masyarakat muslim non Rohingya yang ternyata berjumlah cukup banyak. Begitu menjejakkan kaki di Yangoon setelah menempuh perjalanan udara dari Bangkok dengan Air Asia, dengan mudah mata saya menemukan sejumlah masjid di Yangoon. Tak hanya masjid, ada juga restoran halal India lengkap dengan nasi Biryani-nya, samosa, dan lain- lain. Terus terang, pemandangan seperti itu sukar ditemukan di Ibukota Mekong River States lainnya seperti Vientiene (Lao PDR), Hanoi (Vietnam), dan Phnom Penh (Cambodia). Hanya Bangkok ibukota Thailand yang mengalahkan Yangoon dalam banyaknya jumlah masjid. Dan ternyata tak hanya di Yangoon, kota terbesar dan mantan Ibukota Myanmar, muslim dan masjid juga terserak di Mandalay Division, provinsi indah yang terletak di Myanmar bagian tengah. Perjalanan menuju Myanmar bisa ditempuh dengan tiga cara. Via sungai melalui Irrawaddy atau Ayyeyarwady river, jalan darat, ataupun udara. Bagi penyuka backpacking dan traveling, dua cara di depan bolehlah ditempuh. Apalagi bumi Myanmar amatlah indah. Bagi yang tak suka dengan perjalananan panjang dan lama (jalanan di Myanmar tidak lebih baik dari Indonesia dan bis -pun berjalan lambat, perjalanan udara dari Yangoon ke Mandalay boleh jadi pilihan. Menggunakan jasa transportasi udara di Myanmar seperti kembali ke Indonesia di tahun 1970-an. Maskapai penerbangan dan jumlah pesawat amat sedikit. Pesawat lebih banyak yang berbaling-baling seperti ATR 72 ketimbang bermesin jet seperti Airbus atau Boeing 737. Beberapa airlines yang terkenal antara lain Air Bagan, Myanmar Airways, Myanmar Airways International, Yangoon Airways, dan Air Mandalay. Dan jangan samakan jumlah armada pesawat mereka seperti yang dimiliki Garuda, Singapore Airlines ataupun Thai Airways. Paling banyak jumlah pesawat mereka adalah lima buah, termasuk yang berbaling-baling tentunya.
Sama halnya dengan bandara, bandara international Yangoon tak lebih baik dari Bandara Kelas II di Indonesia. Apalagi terminal domestiknya. Amat memprihatinkan. WC-nya penuh kotoran, tak ada fasilitas pengiriman bagasi dari check in counter ke pesawat (dan sebaliknya) selain tenaga manusia (bagasi kita didorong dan diseret). Tak ada pula kursi tersedia di terminal bagian luar. Walhasil, sebelum calon penumpang masuk ke terminal, mereka menunggu di emperan jalan sambil jongkok, karena pintu belum lagi terbuka di subuh hari tersebut dan tak ada kursi tersedia di pelataran bandara. Terminal Internasional Yangoon Airport sedikit lebih baik, namun counter imigrasinya cukup aneh. Ada dua orang yang melayani di setiap counter. Satu mengecek dan memverifikasi dan yang lainnya memberikan stamp. Petugas imigrasinya menggunakan baju hijau, persis tentara. Lucunya, airport tax yang dibayarkan bagi outgoing passengers, lebih disukai apabila dalam bentuk US $ Dollar dan tidak lecek. Dengan menumpang ATR 72 Air Bagan, di pagi hari tersebut saya menuju Mandalay. Di tengah jalan pesawat sempat transit di Naypidhaw, ibukota baru Myanmar, untuk menurunkan sejumlah pejabat dan tentara, tanpa memberitahukan dulu kepada penumpang. Maka, dengan entengnya saya keluar pesawat dan berjalan meninggalkan pesawat. Belakangan saya sadar, kok airport ini sepi sekali, tak ada pesawat dan bangunan apapun selain terminal. Airport-nya pun seperti masih baru. Karena penasaran saya tanya seorang opsir, dan dia bilang ini memang belum Mandalay ! gubrakk ! sekali-sekalinya seumur hidup saya turun dari pesawat di bandara bukan tujuan. Ajaibnya, Airport Mandalay jauh lebih cantik dan modern dari Airport Yangoon. Ada garbarata yang menyambungkan terminal ke pesawat (walaupun tak terpakai karena pesawat jarang mendarat dan biaya mengoperasikannya mahal). Kecantikan dan kemegahan yang mubazir. Ruangan-pun agak gelap karena lampu-lampu tak dinyalakan semua. Pengiritan listrik barangkali. Toiletnya ditunggui oleh cleaning
service yang berbaju tak seperti CS. Tissue tak tersedia di wastafel atau tergantung di dinding, melainkan diberikan langsung oleh sang cleaning service. Disamping itu, banyak dijumpai porter ngganggur. Karena jarang pesawat mendarat dan tak ramai penumpang yang memerlukan jasa pengangkat barang. Agak mirip dengan bandara Soekarno Hatta. Bedanya di bandara Soeta frekuensi penerbangannya jauh lebih banyak Bumi Mandalay sendiri mirip dengan Sulawesi atau Kalimantan. Tanah pertanian, hutan, pegunungan, danau dan sungai bergeletakkan dimana-mana. Jalan dari bandara Mandalay ke Mandalay city jauh dari mulus, malah dipenuhi oleh sapi, gerobak, sepeda, mobil-mobil era 70- an. Mobil seperta Toyota DX, Corolla GL, Nissan Sunny, era 70 - 80-an masih amat mudah ditemui di Mandalay. Belum lagi Mazda kotak sabun RX 600 produksi tahun 1960-an. Di Indonesia mobil 'culun' ini nyaris masuk museum. Di Mandalay malah jadi angkutan umum, semacam angkot di Indonesia dengan ukuran seluas bemo sahaja. Betul, sepertinya sepeda adalah moda transportasi utama di Mandalay. Dimana-mana orang bersepeda, tua muda, laki perempuan. Untuk keperluan bersekolah, pergi dan pulang kerja, dan urusan apapun. Bukan semata-mata karena mereka hobi bersepeda, namun karena penduduknya relatif miskin dan tak mampu membeli motor apalagi mobil. Sepedanya-pun tidak bermerk Federal atau Wim Cycle, tapi mirip sepeda jengki yang digunakan di Jawa pada zaman penjajahan doeloe. Bagaimana dengan kehidupan warga muslimnya? Inilah ajaibnya Mandalay. Di antara Negara-negara Mekong River States (kecuali Thailand Selatan tentunya), terdapat 52 masjid di Mandalay City dan 6 masjid di kota indah di sisi timurnya Pyin Oo Lwin (sampai saat ini saya masih gagal melafazkan nama kota tersebut dengan benar, anda bisa?). Keterangan ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf, seorang imam masjid keturunan Tionghoa yang kami jumpai di Masjid Pyin Oo Lwin. "There are eight lakh (80.000) muslim in Mandalay city and another two lakh (sama
dengan 20.000) in Pyin Oo Lwin," tambah Imam Muhammad Yusuf dengan ramah. Kota Mandalay indah di waktu siang, namun gelap di waktu malam. Kendati ia kota nomor dua terbesar di Myanmar (seperti halnya Surabaya di Indonesia atau Chiang Mai di Thailand) dengan keramaian dan kepadatan penduduk yang lumayan, namun di malam hari seperti kota mati. Penerangan jalan umum amat minim. Pasokan listrik amat terbatas. Listrik nyala sebentar untuk kemudian mati. Tak heran, hampir di seluruh fasilitas publik (hotel, toko, masjid) sampai rumah pribadi, selalu tersedia genset di muka rumahnya. Suara genset bersahut-sahutan menjadi menu lain dari malam hari di Mandalay. Masjid di Mandalay city amat banyak. Dari hotel tempat kami menginap, dalam radius satu kilometer tak kurang kami menemukan enam buah masjid. Ukurannya -pun benar-benar berukuran masjid (bukan seperti mushalla yang tak dipakai untuk shalat Jum'at). Beberapa bahkan sangat megah dan berusia lumayan lanjut. Penamaan dan penomoran jalan di Mandalay sepertinya mengadopsi sistem di Amrik. Pemukiman dipetak-petak dan diblok-blok ala persegi panjang dan jalan dinomori secara sederhana seperti 1st street, 2nd street, 3rd street dan seterusnya. Nah, masjid-masjid tersebut terletak hampir di setiap jalan atau berselang seling dua atau tiga jalan. Jama'ah masjid rata-rata berwajah seperti orang Bengali (Bangladesh dan sekitarnya), kulit agak hitam tapi tidak legam. walaupun tidak berarti mereka etnis Rohingya (yang memang keturunan Bengali). Ada juga yang keturunan Tionghoa, seperti Imam Muhammad Yusuf di Pyin Oo Lwin, juga yang berwajah Melayu. Jangan salah, orang Burma banyak yang berwajah layaknya orang Melayu. Dua teman Burma saya dan para petugas hotel tempat saya menginap di Yangoon mengatakan wajah saya mirip orang Burma. Dan mereka percaya ketika saya bilang : "I am Burmese but can not speak Burmese."
Penasaran ingin tahu model shalat di Mandalay? saya mencoba ikut shalat di empat masjid berbeda di radius satu kilometer dari penginapan saya. Dua kali shalat jama'ah di waktu Isya dan Subuh, dan dua kali shalat sendiri karena sudah di luar waktu shalat jama'ah. Rata-rata jama'ah masjid mengenakan busana yang serius untuk pergi ke masjid. Bergamis putih, atau baju model Pakistan - India yang panjangnya selutut plus celana panjang dengan warna senada, ada juga yang mengenakan sarung. Jarak antara waktu adzan dengan shalat jama'ah cukup lama, sekitar tiga puluh menit. Menunggu jama'ah berkumpul dahulu, barangkali. Jama'ah pun tak bersuara keras menyuarakan 'amin' ketika imam usai membaca Al Fatihah. Berbeda sekali dengan shalat jama'ah model Indonesia dimana para jama'ah mengumandangkan 'amin' dengan lantang, apalagi anak-anak. Mencari makanan halal juga tidak terlalu sulit di Mandalay. Mau versi mahal atau murah tersedia semua. Saya sendiri pilih versi murah, yaitu kedai halal di pinggir jalan yang cukup mudah dikenali dari stiker Allah, Muhammad, Bismillah, ataupun kaligrafi yang bertempelan di dinding. Menu apa yang tersedia? Karena tak tersedia menu dalam bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa Myanmar, maka melulu saya makan nasi goreng. Rasanya dahsyat. Terkesan dibuat sembarangan namun mak nyus. Untuk minum saya pilih Teh. Terus terang teh Mandalay amat nikmat. Berkali-kali saya meminumnya tanpa gula. Apalagi gelasnya memang ukuran mini, maka segelas saja tak cukup untuk membasahi tenggorokan. Sayangnya, orang Myanmar punya kebiasaan mengunyah sirih hingga mulutnya merah, dan membuang muntahan sirih merah tersebut dengan sembarangan saja. Termasuk di kedai saya. Kenikmatan memangsa nasi goreng Mandalay sedikit terganggu dengan pemandangan orang meludah sirih dan sisa sirih merah di sekitar kedai. Tapi sebutan kedai halal hanya namanya saja, karena sajian hiburannya ternyata 'kurang halal'. Beberapa kali saya disuguhi tayangan teve dengan program utama lagu dan tarian Bollywood dalam bahasa
India. Semua tamu, termasuk banyak anak kecil, tampak memelototi layar. Apalagi para pelantun dan penari-penarinya memang berwajah cantik dan berbusana pas-pasan pula. Tampaknya tayangan Bollywood tersebut memang jadi jualan dan salah satu daya tarik utama kedai disana. Bagaimana tidak, teve-nya berlayar lebar dan pengeras suara yang digunakan bisa terdengar hingga puluhan meter jauhnya. Padahal, tak jelas betul apakah mereka memahami bahasa India (Hindi) atau tidak. Tapi lagi, tak semua muslim Mandalay ala Muslim Bollywood. Di Pyin Oo Lwin, kota cantik di dataran tinggi timur Mandalay yang dulu merupakan ibukota musim panas British Burma, dan dapat ditempuh dalam 2 - 3 jam dari Mandalay City, tersedia enam masjid dan satu pondok penghafal qur'an (tahfidzul qur'an). Ada juga satu kedai halal persis di samping masjid jami yang terletak di jalan utama (downtown) Pyin Oo Lwin. Uniknya, kedai ini dikelola oleh muslim keturunan Tionghoa. Berbeda dengan di Mandalay city yang kebanyakan dikelola oleh muslim berparas Bengali. Di Pyin Oo Lwin juga saya bertemu dengan seorang muslim berhati malaikat. Namanya Kamrun. Dia bilang dalam bahasa Arab nama dia sepadan dengan Kamaruddin. Kamrun adalah penjual barang antik bernilai tinggi di pasar Pyin Oo Lwin. Semua barang dijual Kamrun. You name it. Uang dan koin kuno, senjata tajam, buku dan foto-foto masa silam, peta jaman dahulu, dan ribuan barang-barang antik lainnya. Customer-nya bukan orang setempat, tapi banyak dari Thailand bahkan Inggris. Maklum, kota sejuk di puncak gunung ini adalah mantan summer capital British Burma era kolonial silam. Tapi bukan itu saja keistimewaan Kamrun, ia amat lancar berbahasa Inggris dan amat ramah. Bertemu sekali di masjid jami Pyin Oo Lwin, langsung ia mengantar saya mencari kendaraan pulang ke airport. Bercerita banyak tentang pekerjaan dan kotanya. Termasuk mengoleh-olehi saya mata uang kuno Myanmar. Tak mengecewakannya, sayapun tertarik untuk membeli setrika besi kuno ingin
ukuran mini yang ditawarkan ke saya dengan harga amat murah. "I got it from villager around here Brother, you will not easily find it in other areas," tukasnya. Kepada Kamrun, Sayapun bercerita tentang kehidupan muslim di Indonesia. Bahwasanya muslimah di Indonesia pergi shalat ke masjid juga, tidak hanya yang laki-laki. Apa komentarnya? "Muslim's belief in Indonesia is so strange,". Karena di Mandalay, tak umum perempuan shalat di masjid. Akhirnya, di penghujung perjumpaan kami, saat saya mesti mengejar sedan yang akan mengantar saya balik ke Mandalay Airport, Kamrun mendekap erat saya disaksikan Omar, salah seorang pekerjanya. Dengan lirih ia mengatakan : "Allah hafidz Brother..."
BAGIAN IV MENGURAI AKAR MASALAH
ROHINGYA : BAGIAN DARI SIAPA DAN TANGGUNGJAWAB SIAPA? Oleh : Ulfah Yanuar Santrie Rohingya. Beberapa tahun belakangan ini kata tersebut seringkali muncul baik dalam media cetak atau media elektronik. Rohingya adalah salah satu etnis Muslim minoritas yang berasal dari Myanmar yang kita ketahui mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar. Jumlah etnis Rohingya ini diperkirakan lebih dari satu juta jiwa dari sekitar total sembilan puluh juta penduduk Myanmar. Sejarah menyatakan bahwa diskriminasi yang didapatkan etnis ini semenjak dimulainya pemerintahan militer oleh Junta Militer yaitu sekitar tahun '60an. Puncak dari diskriminasi yang didapatkan etnis ini adalah ketika dihapuskannya etnis ini dari Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Undang-Undang Kewarganegaraan ini mencatat 135 etnis yang diakui dan secara otomatis menjadi warga negara Myanmar dan etnis Rohingya tidak termasuk kedalam 135 etnis tersebut. Akibat dari penghapusan ini, etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara Myanmar. Yang lebih menyedihkan adalah perlakuan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh warga negara Myanmar yang pro pemerintah, yang mempunyai keyakinan bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar. Permasalahan yang mendasar dari diskriminasi yang terjadi pada etnis ini masih menjadi pertanyaan. Apakah ini hanya sebatas perbedaan etnis, politik atau bahkan unsur agama pun menjadi pertanyaan yang besar didalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa etnis Rohingya ini berbeda dengan etnis lainnya yang berada di Myanmar. Perbedaan terlihat jelas dari segi fisik dimana etnis Rohingya ini berkulit hitam lebih
mirip dengan orang India atau Bangladesh. Perdebatan panjang antara pemerintah Myanmar, etnis Rohingya dan juga pemerintah Bangladesh masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah Myanmar berkeyakinan bahwa etnis Rohingya itu sebenarnya berdarah Bengali karena memnag tempat tingal mereka berbatasan langsung dengan Bangladesh, sehingga jika sekarang mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar maka mereka masih menjadi tanggung jawab pemerintah Bangladesh. Sedangkan penolakan terjadi dari pihak pemerintah Bangladesh dan juga etnis Rohingya itu sendiri. Kedua pihak ini berkeyakinan bahwa walaupun secara fisik etnis Rohingya memang berbeda dengan etnis Myanmar lainnya ,yang berkulit kuning dan bermata sipit, tetapi warga Rohingya ini sudah menjadi bagian dari Myanmar sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1947. Hal inilah yang hingga saat ini terjadi 'saling lempar tanggung jawab' antara pemerintah Myanmar dan juga pemerintah Bangladesh. Kedua negara ini tidak mengakui keberadaan etnis ini. Berpindah ke alasan lain yaitu politik, jika memang alasan dari perlakuan diskriminasi ini hanya alasan politik, sebenarnya apa yang menjadi tujuan akhirnya? Apakah pemerintah Myanmar hanya ingin mendapatkan perhatian dari etnis lain bahwa mereka sudah melakukan tindakan yang benar yaitu menghapus etnis Rohingya yang minoritas ini dari Undang-Undang Kewarganegaraannya? Atau alasan terakhir yang muncul bahwa perlakuan ini dilakukan karena mereka adalah Muslim yang terbesar di Myanmar. Sedangkan mayoritas agama yang dianut oleh warga Myanmar adalah Buddha. Pertanyaan seputar apa yang menjadi penyebab diskriminasi yang masih terjadi saat ini dan sesignifikan apakah keberadaan etnis Rohingya di Myanmar yang tidak mencapai angka 1% dari penduduk Myanmar ini sehingga mereka dihapuskan sebagai warga negara saat ini belum mendapatkan jawaban yang pasti. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia internasional telah disepakati bahwa kewarganegaraan adalah hak setiap individu yang ada di muka bumi ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia. Amanat ini seharusnya diterapkan oleh setiap negara, walaupun tidak ada sanksi yang tegas jika suatu negara tidak menerapkannya. Diterapkannya atau tidak amanat ini diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara. Diakuinya kewarganegaraan merupakan identitas yang diberikan oleh negara pada warganya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adanya identitas ini merupakan pintu masuk utama bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Seperti halnya pendidikan formal, pekerjaan, tempat tinggal, pengamanan baik didalam dan luar negeri, bepergian didalam dan luar negeri, dan masih banyak lainnya. Hal tersebutlah yang tidak didapatkan etnis Rohingya ketika mereka tidak diakui sebagai warga negara atau lebih dikenal dengan istilah stateless persons. Alasan inilah yang membuat mereka pergi mencari perlindungan ke luar Myanmar secara sembunyi-sembunyi dengan peralatan yang seadanya. Pelarian yang mereka lakukan ini tertuju pada negara sekitar Myanmar seperti Thailand, Malaysia, Bangladesh dan Indonesia. Berbagai perlakuan mereka dapatkan dari negara-negara ini ada yang menerima dan bahkan ada juga yang mengusir. Seperti halnya pada tahun 2009 lalu, saat mereka datang ke Thailand untuk mencari perlindungan. Tetapi, sesaat mereka sampai di Thailand, pemerintah Thailand tidak menerima sama sekali etnis ini. Mereka lebiih memilih untuk mengusir kembali etnis ini ke lautan lepas dengan perahu yang memang masih bersifat konvensional, tidak ada mesin sama sekali. Pemerintah Thailand pada saat itu berdalih bahwa negara mereka pun sedang dalam gejolak politik, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menampung etnis ini. Penolakan ini menjadi perhatian masyarakat internasional pada saat itu yang merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand pada saat itu sangatlah tidak terpuji dan tidak memiliki toleransi, terlebih lagi Thailand adalah negara yang satu rumpun dengan Myanmar. Inilah salah satu alasan berita tentang Rohingya kembali muncul ke
permukaan. Pada kasus yang lebih baru lagi, terdapat isu pemerkosaan yang dilakukan oleh etnis Rohingya pada wanita beragama Buddha pada tahun 2012. Isu ini menyulut emosi dari warga negara Myanmar lainnya untuk melakukan pemberontakan besar-besaran pada etnis Rohingya pemberontakan ini mengakibatkan terbunuhnya kurang lebih 10 orang etnis Rohingya. Atas terjadinya pemberontakan ini, apa yang pemerintah Myanmar lakukan? Tidak ada. Mereka membiarkan kasus ini tanpa mengusut siapa yang menyebabkan pembunuhan tersebut. Itulah perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Myanmar pada etnis Rohingya. Tidak ada satu pihak pun di dalam negeri Myanmar yang mendukung etnis ini. Bahkan, Aung San Suu Kyi, tokoh penerima nobel dalam hal hak asasi manusia dari Myanmar pun tidak mencoba untuk mengeluarkan suaranya untuk memperjuangkan hak asasi yang selayaknya didapatkan oleh etnis ini. Kedua hal tersebut adalah kasus yang sampai terdengar oleh masyarakat internasional. Tetapi sebenarnya jika akses terbuka dari pemerintah Myanmar, banyak sekali perlakuan yang lebih kejam dari itu yang membuat mereka meninggalkan Myanmar dan mencari suaka ke tempat yang lebih aman. Tetapi masih banyak pula yang masih tetap tinggal di Myanmar karena mereka tidak dapat melarikan diri. Sebenarnya, PBB dalam hal ini telah mengutus UNHCR untuk datang ke Myanmar dalam mengatasi etnis Rohingya yang masih berada di kawasan Myanmar sebagai bentuk perhatian masyarakat internasional atas kasus Rohingya. Banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh UNHCR pada etnis ini seperti mengadakan pendidikan informal, membangun camp pengungsian, kesehatan dan masih banyak lainnya. Tetapi, peran UNHCR disini hanyalah sebagai pembantu saja dan bersifat sementara, mereka tidak dapat menembus kebijakan yang diambil pemerintah Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan Rohingya sampai saat ini masih tetap ada sejalan dengan masih eksisnya bantuan dari UNHCR di Myanmar.
Tetapi keberadaan UNHCR di Myanmar sejak tahun membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh PBB dimulai dari dalam negeri Myanmar itu sendiri. Mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar etnis ini yang masih berada dalam wilayah kedaulatan Myanmar. Tetapi kembali lagi, usaha yang dilakukan oleh PBB ini tidak dapat mencegah perlakuan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar sehingga etnis Rohingya tetap melarikan diri ke luar wilayah Myanmar. Berbeda halnya dengan pemerintah Thailand, Indonesia dan Malaysia yang menerima kedatangan etnis ini. Dibuktikan dengan ditampungnya etnis ini di rumah detensi yang disiapkan oleh masing- masing negara. Tetapi yang harus kita ingat adalah sampai kapan mereka harus berada di rumah detensi ini karena memang masing-masing negara mempunyai pembatasan waktu bagi warga asing yang ditampung. Seperti Indonesia hanya memberikan batas selama sepuluh tahun, setelah lebih dari itu pihak pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlindungan lagi untuk warga negara asing. Sedangkan kita ketahui, rumah detensi biasanya digunakan tempat berlindung peara pencari suaka untuk menunggu status yang resmi dari UNHCR. Disisi lain, proses untuk mendapatkan status yang legal dari UNHCR membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses yang ditempuh oleh UNHCR pula melalui berbagai tahapan. Apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk menampung etnis Rohingya adalah berdasarkan asas non-refoulement dimana suatu negara tidak boleh mengusir pencari suaka yang datang ke negaranya. Asas ini jelas diatur dalam Convention Relating to the Status of Refugees tahun 1951. Walaupun sebenarnya kasus Rohingya ini lebih berkaitan dengan Convention Relating to the Status of Stateless Persons tahun 1954, haruslah kita perhatikan bahwa dalam preambul konvensi 1954 ini dijelaskan bahwa adanya konvensi 1954 ini adalah untuk menlindungi pengungsi yang disisi lain tidak memiliki kewarganegaraan. Sehingga asas yang ada dalam konvensi 1951 dapat juga digunakan. Selain itu, asas non-refoulement ini sudah menjadi jus cogens dalam '90an
hukum internasional dimana jika terdapat negara yang melanggar jus cogens maka telah melanggar kesepakatan secara internasional. Sebenarnya, permasalahan kasus stateless persons sudah diatur dalam Convention Relating to the Status of Stateless Persons tahun 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness tahun 1961. Banyak sekali hak-hak dasar yang diatur dalam konvensi 1954. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa perlakuan yang didapatkan stateless persons tidak boleh membedakan mereka dengan warga negara lainnya. Seperti mendapatkan pendidikan, pekerjan, perlindungan hukum, dan masih banyak lainnya. Tetapi, ketentuan dari konvensi hanya berlaku bagi negara peserta yang telah meratifikasi. Sehingga kewajiban untuk memberikan hak yang telah tertera dalam konvensi ini hanya berlaku bagi negara peserta saja. Selain itu juga konvensi ini hanya berlaku pada saat stateless persons sudah berada di negara peserta, sehingga hak-hak stateless persons pada saat sebelum berada di negara peserta belumlah menjadi tanggung jawab negara peserta. Inilah yang terjadi pada etnis Rohingya pada saat ini, jika memang mereka sudah berada di negara peserta maka secara otomatis mereka akan 'diurusi' oleh negara peserta, tetapi permasalahannya adalah kini kebanyakan dari mereka yang berhasil melarikan diri dari Myanmar hanya sanggup sampai di negara sekitar Myanmar. Usaha yang ditunjukkan oleh masyarakat internasional dalam hal stateless persons tidak hanya dirumuskannya konvensi 1954 saja tetapi dengan dirumuskannya Convention on the Reduction of Statelessness tahun 1961. Konvensi ini sebagai tambahan atas konvensi 1954 dimana pengurangan jumlah stateless persons baik berada dalam wilayah ataupun diluar wilayah negara peserta. Konvensi ini lebih luas sifatnya dibandingkan dengan konvensi tahun 1954. Tetapi kembali lagi, ketentuan konvensi ini hanyalah mengikat bagi negara peserta saja. Terlebih lagi kedua konvensi ini menyediakan reservasi atau persyaratan yang dapat diajukan oleh negara peserta
terhadap ketentuan yang ada didalam sesuai dengan ketentuan yang diatur masing-masing konvensi pasal mana sajakah yang dapat dilakukan reservasi. Konsekuensi dari adanya reservasi tersebut adalah pemenuhan hak-hak yang dirumuskan dalam konvensi tidak semua dapat diberikan oleh negara peserta. Pemenuhan hak-hak apa saja yang akan diberikan pada stateless persons dikembalikan kembali pada negara peserta yang masing-masing negara peserta memiliki parameternya sendiri. Dari tahun ke tahun jumlah etnis ini akan terus meningkat karena mereka pun seperti sifat lahiriah seperti individu lainnya yang ingin membentuk keluarga dan mempunyai keturunan. Etnis Rohingya tetap melakukan pernikahan yang sah hanya secara agama saja, tidak dinaungi oleh hukum Myanmar yang sah. Hal yang sering kita lupakan adalah bagaimana nasib keberlangsungan keluarga ini selanjutnya. Jika dalam keadaan yang normal, suatu pernikahan yang diakui hukum yang sah akan mengakibatkan hukum bagi pihak yang ada di dalamnya. Seperti adanya sertifikat kelahiran, pembagian harta warisan jika orang tua meninggal atau masih banyak lainnya. Walaupun etnis Rohingya ini adalah penganut Islam dan dalam Islam sudah mengatur dalam hal pembagian warisan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan harta disuatu negara, terlebih lagi Myanmar bukanlah negara Islam, haruslah dibuktikan dengan adanya surat-surat yang diakui secara sah oleh satu negara. Atau bagaimana kepala keluarga tersebut mencari nafkah untuk keluarganya sedangkan akses untuk mendapatkan pekerjaan pun tertutup sama sekali untuk mereka. Banyak sekali akibat- akibat hukum yang terputus dari penghapusan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini. Tidak banyak yang dapat dilakukan masyarakat internasional dalam menangani masalah Rohingya. Kedaulatan suatu negara sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional. Sehingga masyarakat internasional tidak dapat melakukan intervensi terhadap Myanmar karena mereka memiliki kedaulatan mereka sendiri. Terlebih lagi pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Junta Militer sangatlah tertutup mengenai
permasalahan seperti ini. Tidak adanya intervensi ditunjukkan oleh ASEAN, organisasi yang berhubungan paling dekat dengan Myanmar. Prinsip non-intervention yang dianut ASEAN membatasi negara-negara lain yang menjadi anggota ASEAN untuk mencampuri permasalahan Rohingya. Selain ASEAN, disisi lain juga terdapat OKI (Organisasi Konferensi Islam) organisasi yang anggotanya adalah negara-negara Islam yang salah satu tujuannya untuk membela kaum minoritas Muslim di seluruh dunia seharusnya memberikan toleransi yang lebih pada etnis ini. Tetapi, kembali lagi, jumlah etnis Rohingya yang tidaklah sedikit juga terbentur oleh konsep kedaulatan dalam hukum internasional itu sendiri yang membuat organisasi ini tidak dapat berbuat banyak.
Pencari Suaka dan Pengungsi Oleh : Fitria Pendahuluan Pada hakekatnya, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) , seperti halnya dua sisi mata uang: berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum sejatinya mensyaratkan penghargaan terhadap nilai- nilai HAM, sedangkan penghormatan dan perlindungan HAM tanpa hukum adalah perlidungan yang tidak memiliki daya ikat dan daya paksa karena berarti menyerahkan kepada setiap orang untuk memiliki kesadaran mematuhi nilai dan norma HAM. Keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi yang marak belakangan ini memunculkan pertanyaan bagaimana pengaturan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Hukum Internasional. I. Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Hukum Internasional A. Pengertian Pengungsi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951: " As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. Jadi, pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang benar-benar beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau
memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadp persekusi.23 Mereka yang memiliki kriteria sebagai pengungsi, namun dikecualikan untuk mendapatkan status pengungsi, yaitu: a. he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; b. he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; c. he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kriteria orang yang sebenarnya masuk dalam kategori Pengungsi, namun dikecualikan untuk mendapatkan status Pengungsi, yaitu: 1. Mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional 2. Telah melakukan kejahatan serius yang bersifat non politik di luar negara pengungsi sebelum mengajukan permohonan ke negara lain sebagai pengungsi 3. Mereka telah dianggap bersalah karena bertindak bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diakui PBB Termasuk juga mereka yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau lembaga-lembaga lain Perserikatan 23 Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-BAngsa Urusan Pengungsi, Perlindungan Pengungsi, (Uni Antar Parlemen:, 2004)
bangsa-Bangsa selain dari UNHCR dan orang-orang yang telah menikmati hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara di negara di mana dia tinggal.24 Selain itu, seseorang yang telah melakukan kegiatan militer melawan negara asalnya bukan seorang pengungsi. Perjuangan bersenjata tidak sesuai dengan ciri sipil dan kemanusiaan dari status pengungsi.25 Beberapa istilah yang memiliki hubungan dengan istilah pengungsi: 1. Migran ekonomi (economic migrant) , diidefinisikan sebagai " persons who, in pursuit of employment or a better over all standar of living ( that is, motivated by economic considerations) leave their country to take up residence elsewhere. Migran ekonomi meninggalkan negara mereka karena motovasi ekonomi, yaitu harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dari negara asal mereka. 2. Pengungsi Sur Place (Refuges Sur Place): A person who was not a refugee when she left the country but who become a refugeeat a later date. A person becames a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence Pengungsi Sur Place merupakan pengungsi yang ketika mereka meninggalkan negara mereka belum disebut pengungsi, namun kemudian menjadi pengungsi. 3. Pengungsi Statuta (Statutory refugees) Person who meet the definitions of international instruments concerning refugees prior to the 1951 Convention are usually referred to as statutory refugees. 24 Achmad Romsan, et all Pengantar Hukum Pengngsi Internasional,(UNHCR Jakarta: 2003), hal. 41-42 25 Opcit 3, hal.56
Pengungsi Statuta adalah pengungsi yang telah ada sebelum berlakunya Konvensi tahun 1951 Tentang Pengungsi. 4. Pengungsi Perang Person compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered under the 1951 Conventions of 1967 Protocol. Thet do, however, have the protection provided for in other international instrumens, ie. The Geneva Convention of 1949, et al in the case of forces invasion and subsequent occupation, occupaying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention definition. Adapun Pengungsi sebagai akibat konflik bersenjata, baik nasional maupun internasional umumnya tidaK dianggap sebagai pengungsi yang dimaksud Konvensi Pengungsi, namun mendapatkan perlindungan di bawah ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1949. 5. Pemgungsi Dalam Negeri (internally Displaced Persons/IDPS) UNHCR mendefinisikan IDPs sebagai orang yang karena konflik bersenjata internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang lebih aman tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri. 6. Orang-orang tanpa warga negara (stateless persons) Mereka adalah.." persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship." Hak-Hak Pengungsi Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 memberikan ketentuan tentang Hak-hak fundamental pengungsi, diantaranya: 1. Hak hidup, Kemerdekaan dan keamanan pribadi 2. hak mencari dan menikmati suaka
3. Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan 4. Kebebasan dari perbudakan atau perhambaan 5. pengakuan secara pribadi di depan hukum 6. Kebebasan pikiran, keyakinan dan agama 7. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 8. Kebebasan dari intervensi sewenang-wenang dalam privasi rumah dan keluarga 9. Kebebasan pendapat dan menyatakan pendapat 10. Hak memperoleh pendidikan dan hak ikut serta dalam kehidupan komuitas Pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan (suaka) yang aman, yang bukan hanya sebatas pada perlindungan fisik. Setidak- tidaknya pengungsi harus mendapatkan hak-hak sipil yang mendasar sebagaimana pemukim yang sah yang tinggal di negara tersebut, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan bergerak. Adapun kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial, pengungsi berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, memperoleh pekerjaan dan bersekolah bagi khususnya Pengungsi anak. Dalam kondisi dimana negara peratifikasi konvensi tidak mampu memenuhi standar tersebut karena pengungsi yang datang dalam skala sangat besar26 maka masyarakat internasional berkewajiban untuk membantu negara tersebut. Namun apabila bantuan juga sulit untuk didapatkan maka menjadi kewajiban UNHCR untuk dapat membantu dalam bentuk hibah finansial ataupun dalam bentuk bantuan yang lain seperti pendirian klinik,sanitasi, mendirikan sekolah, dan sebagainya. Kewajiban Pengungsi Adapun kewajiban Pengungsi adalah mematuhi hukum dan peraturan dari negara pemberi suaka. Sehingga apabila Pengungsi
melanggar hukum negara tersebut maka suatu hal yang wajar apabila yang bersangkutan menjalani proses hukum sebagaimana warga asing lainnya. B. Prosedur Penentuan Status Pengungsi Seseorang mendapatkan status pengungsi melalui suatu prosedur. Prosedur ini tidak diatur oleh Konvensi Pengungsi, namun diatur oleh UNHCR. Setiap negara yang belum meratifikasi konvensi Pengungsi dapat berkonsultasi dengan UNHCR. Ada beberapa tahap prosedur yang telah dipraktekkan UNHCR: 1. Registrasi dan identifikasi pencari suaka; Dokumen pribadi merupakan alat yang penting yang memberikan bukti identitas yang merupakan bukti bahwa mereka tidak boleh dikembalikan ke keadaan berbahaya, dokumen tersebut dapat dianggap sebagai ijin tinggal dan dianggap sah hingga dikeluarkan keputusan akhir mengenai permintaannya. Untuk itu, ada otoritas yang ditunjuk yang mengetahui jelas hak dan kewajibannya, yang ditempatkan di wilayah perbatasan, bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut. Personil yang ditunjuk harus mendapatkan kewenangan untuk menerima permintaan pencari suaka yang menjadi penunpang gelap di atas perairan teritorial negara. 2. Wawancara pribadi dengan pejabat yang memenuhi syarat; Kelayakan apakah status sebagai Pengungsi dapat diberikan, dilakukan melalui proses wawancara dengan pejabat yag berkompeten yang dapat membuat keputusan tidak memihak dan objektif. Pencari suaka menyampaikan fakta dan kondisi yang diketahuinya dan memberikan akses terhadap bukti yang dimilikinya. Namun, tidak jarang bahwa Pengungsi hanya memiliki kesaksian pribadi untuk mendapatkan dukungan mereka. Pengakuan status tidak tergantung kepada bukti resmi dan dapat didasarkan pada kesakisian yang kredibel dari pencari suaka.
Untuk dapat mengetahui apakah kesaksian yang bersangkutan dianggap kredibel atau tidak, pejabat tersebut dapat melakukan pemeriksaan pribadi yang memberikan kesempatan kepada pejabat tersebut menilai gerak gerik dan kelakukan pencari suaka dan bertanya secara lebih rinci dan detail. Apabila diperlukan, penerjemah harus disiapkan. Adapun terhadap pencari suaka perempuan, perlu dipersiapkan pewawancara dan penerjemah yang juga perempuan aagar yang bersangkutan dapat mengungkap tanpa ada rasa malu. Hal ini penting, terutama bagi mereka korban kekerasan seksual. 3. Keputusan; Aparat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat memberikan keputusan atas permintaan suaka, aparat penentu harus memiliki arsip pencari suaka selain semua catatan wawancara dan rekomendasi berbagai otoritas yang terlibat dalam proses. Semua hal tersebut sebagai dasar apakah pemohon layak mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi. 4. Peninjauan Kembali; Pencari suaka yang ditolak permintaan perlindungannya perlu diberikan waktu yang cukup untuk membuat permohonannnya agar kasusnya ditinjau ulang secara resmi dan harus diberitahu prosedur permohonannya. Badan pengajuan kembali yang independen dan todal memihak dapat diberdayakan untuk meninjau kembali faktanya selain hukumnya pada kasus manapun. Otoritas pengajuan kembali haruslah otoritas yang berbeda dari yang menolak permintaannya atau setidaknya melibatkan individu yang berbeda dari otoritas semula. Pemohon diberikan kesempatan untuk tinggal sementara di negara tersebut dambil menunggu keputusannya.
5. Pemberhentian status; Klausul pemberhentian pada Konvensi Tahun 1951 tidak boleh dikurangi atau ditambahkan oleh perundang-undangan nasional. Jika seseorang tidak termasuk di dalam klausul pemberhentian karena keadaan yang berubah di negara asal, harus ada kesempatan untuk meneliti situasi secara individu guna melihat apakah perlu dicari status alternatif untuk memberi kesempatan tinggal selanjutnya di negara pemberi suaka. 6. Pembatalan status; Pembatalan hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa, yang terdefinisi dalam dua situasi: Saat diketahui bahwa seseorang dengan sengaja salah mengemukakan atau telah menyembunyikan fakta materiil agar mendapatkan status pengungsi Dengan munculnya bukti baru yang mengungkapkan bahwa orang itu seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, misalnya karena yang bersangkutan mendapatkan pengecualian. Prosedur diatas adalah prosedur yang dapat dijalankan sebuah negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dalam konteks ini, UNHCR mengawasi penerapan konvensi tersebut tergantung kepada kondisi setempat, sumber daya yang tersedia dan struktur hukum negara yang bersangkutan. Setidak-tidaknya UNHCR harus mendapatkan akses penuh pada informasi pencari suaka dan pada prosesnya. Adapun bagi negara yang belum meratifikasi konvensi dan terdapat repersentasi UNHCR di negara tersebut, maka prosedur yang dijalankan pada prinsipnya sama, hanya saja pada tahap wawancara dan pengambilan keputusan, maka UNHCR yang melakukannya.
C. Pesuaka dalam Hukum Internasional Suaka berasal dari bahasa Yunani (latin) "asylao", 'a' (menyangkal, menolak, meniadakan) dan 'sylao" (yang berarti menangkap, melanggar, merusak atau menghancurkan. Jadi asylo: berarti "tanpa penangkapan, "tanpa pelanggaran" "tanpa perusakan' atau tanpa penghancuran". Adapun menurut Kamus besar bahasa Indonesia "suaka" adalah tempat mengungsi (berlindung), menumpang, menumpang hidup Menurut Enny Suprapto27, suaka mengandung beberapa elemen pokok yaitu, pertama, adanya suatu "tempat", kedua, tempat tersebut tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan, ketiga, adanya orang di tempat yang tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan itu dan keempat, orang tersebut tidak boleh ditangkap. Hingga saat ini belum ada perjanjian internasional yang telah berhasil mendefiniskan suaka (asylum) atau pesuaka (asylee). Institut Hukum Internasional pada tahun 1950 mendefinisikan istilah suaka, dengan : " suaka adalah tempat perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara di wilayah atau di tempat lain yang berada dibawah pengawasan organnya, kepada seseorang yang datang memintanya". Definisi tersebut masih sangat umum yang lebih merupakan definisi leksikal, bukan yuridis28 Lembaga suaka memiliki karakteristik29: 1. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak; 2. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan kalau memperolehnya, menikmatinya; 3. Pemberian asal pencari atau penolakan suaka adalah hak Negara- negara berdasarkan kedaulatannya; 27 Enny Suprapto, Pokok-pokok Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 14 MAret 2001. 28 Ibid 29 Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional¸ (PT Raja Grafindo Persada:2002), Jakarta, hal89-90
4. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter, oleh karenanya pemberian suaka oleh suatu Negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka; 5. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik; 6. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut: (i) Larangan pengusiran (non expulsion) (ii) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non refoulment). Termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontiers) (iii) Non ekstradisi pesuaka (non extradition) 7. Bilamana suatu Negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen, atau untuk jangka waktu panjang, Negara tersebut setidak-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di Negara lain; 8. Suaka tidak bisa diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non- politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi: (i) Tindak pidana biasa; (ii) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (war crimes) dan tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan 9. Pemberian suaka yang mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang- undangan negara pemberi suaka; 10. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang Negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan
ketegangan-ketegangan antara Negara pemberi suaka dan Negara asal pesuaka. Perbedaan dan Persamaan Pencari Suaka dan Pengungsi Tabel 1 Kedudukan Alasan Pemberian Pengungsi Merupakan status yang diakui oleh instrument internasional dan regional, seperti Konvensi Pengungsi 1951 Seseorang yang mengalami persekusi karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara asalnya atau kembali ke negara tersebut Pencari (Pesuaka) Bukan merupakan status, karena ketiadaan instrument internasional (global) yang mengatur Secara umum sama seperti alasan seseorang yang diberikan status sebagai Pengungsi Suaka Pengecualian mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional 2. telah melakukan kejahatan serius yang bersifat non politik diluar negara pengungsi sebelum mengajukan permohonan ke negara lain sebagai pengungsi 3. mereka telah dianggap bersalah karena bertindak bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diakui PBB Tidak bisa diberikan dalam kasus tindak pidana non politis dan tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan PBB, yang meliputi: tindak pidana biasa (ordinary crimes) dan tindak pidana terhadap perdamaian (crimes against peace), tindak pidana perang (war crimes) dan tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) Hak kewajiban Tempat Pengajuan Prosedur Pengajuan dan Pengungsi memiliki hak-hak dasar: hak hidup, hak bekerja, hak menyatakan pendapat, hak memiliki sesuatu, dan sebagainya -kewajiban Pengungsi adalah mematuhi hukum dan perundang- undangan dalam negeri Negara yang memberikan status Pengungsi Wilayah yuridiksi Negara peratifikasi prosedur pengajuan sebagai Pengungsi diatur dalam Peraturan UNHCR, seperti wawancara, dll Tidak ada kewajiban negara untuk menjamin hak-hak Pesuaka. Adanya kewajiban karena inisiatif Negara yang mengaturnya dalam instrumen hukum nasional/regionalnya -Kewajibannya sama seperti Pengungsi. -wilayah yuridiksi Negara pemberi suaka (suaka territorial) dan wilayah ekstrateritorial (suaka diplomatik) -Tidak ada prosedur pengajuan sebagai Pencari Suaka yang diatur dalam instrument hukum
Proses Bentuk Perlindungan Dikenal banding (apabila status Pengungsi ditolak) Status sebagai Pengungsi. Status Pengungsi ini dapat meningkat menjadi memperoleh kewarganegaraan. Praktek setiap Negara berbeda-beda, berapa lama seseorang dari mendapatkan status pengungsi untuk mendapatkan kewarganegaraan internasional Tidak dikenal adanya banding, semata-mata menjadi kewenangan Negara untuk memberikan atau tidak memberikan Pesuaka Mereka yang meminta suaka, biasanya mendapatkan kewarganegaraan dari Negara pemberi suaka
PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA : DILEMA PERATURAN SETENGAH HATI Oleh : Fitria Sebelum berbicara tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui ihwal pengaturan tentang 'pencari suaka' dan 'pengungsi' dalam perundang-undangan Indonesia; yaitu sebagai berikut : No UUD dan Peraturan Rumusan Perundang-Undangan 1. 2. 3. UUD 1945 Pasal 28 G Tap MPR XVII/MPR/1998 No. 12 Undang-Undang No Tahun Tentang 2005 pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (selanjunya disebut UU Hak Sipol) Setiap Orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian, salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 24 mengatur bahwa: "setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain" Pasal 12 ayat 2 "setiap orang bebas untuk meninggakan negara manapun termasuk negaranya". Pasal 7 " Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi". merendahkan 4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun1998 Tentang Pasal 3 "Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan
5. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut UU CAT) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut UU Hublu) 6. UU No 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) atau mengekstradisi seseorang ke terdapat negara yang mana keyakinan/alasan kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan" yang Pasal 25 ayat (1) "Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden memperhatikan dengan pertimbangan Menteri" Pasal 26 " Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan peraturan sesuai perundang-undangan nasiona dengan memperhatikan serta hukum, kebiasaan, dan praktek internasional" Pasal 27 ayat (1) " Presiden menetapkan kebijakan masalah luar negeri pengungsi dari dengan memperhatikan pertimbangan Menteri" dengan Pasal 86 Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang Penyelundupan Manusia. dan Pasal 87 (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang Indonesia berada di Wilayah ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat perlakuan (1) mendapatkan khusus yang berbeda dengan Detainee pada umumnya.
Pasal 88 Imigrasi Menteri atau Pejabat yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal surat mereka dan diberikan perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. 7. Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal Pada bagian menimbang secara jelas disebutkan bahwa latar belakang diterbitkan peraturan Dirjen Imigrasi adalah "..bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi.." Isi peraturan Dirjen menyangkut penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi. Berdasarkan pada rumusan UUD dan Perundang-Undangan di atas, tergambar bahwa Indonesia sebenarnya memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan bagi orang asing dalam kategori mereka yang butuh mendapatkan perlindungan dan mereka yang mengungsi ke wilayah Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat dianalisis dari UUD dan peraturan perundang-undangan: 1) Definisi "pencari suaka" dan "pengungsi" Peraturan perundang-undangan kita tidak menggunakan sebuah kata yang sama dalam mendefinisikan pencari suaka dan pengungsi sebagaimana yang telah disepakati masayarakat internasional yang termaktub dalam Konvensi Jenewa. Kata pengungsi tidak muncul dalam
UUD, namun UUD mengakui adanya suaka politik, sebagai akibat penyiksaan yang dialami seseorang di negaranya. Kata pengungsi, muncul dalam UU Hublu yang menegaskan "pengungsi dari luar negeri" yang membedakan dengan pengungsi dalam negeri (internally displaced persons-IDP). Namun sayangnya, definisi tentang apa itu Pengungsi, tidak dijabarkan dalam UU Hublu ini. Undang-undang ini sebenarnya mengamanatkan dibentuknya Keputusan Presiden (Keppres, sekarang Peraturan Presiden), namun setelah lebih dari sepuluh tahun berselang, tidak ada inisiatif dari Presiden untuk merumuskan peraturan tersebut agar menjadi jelas ketentuan ini. Undang-Undang Hublu ini walaupun dirumuskan semasa Orde baru namun disahkan pada masa Pemerintahan BJ Habibie, Pemerintahan yang hanya berlangsung kurang dari dua tahun. Sayangnya, hal ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh Presiden-Presiden sesudahnya. Undang-Undang Keimigrasian tidak sama sekali menyinggung Pengungsi dalam ketentuannya. Padahal, dalam diskusi-diskusi pada rapat Panja RUU Imigrasi maupun Komisi III ketika merumuskan UU Keimigrasian ini, terdapat dinamika dalam menentukan apakah definisi pengungsi perlu dirumuskan atau tidak dalam UU ini. Namun, pada akhirnya kata 'pengungsi' tetap tidak disinggung. Istilah lain yang malah mengemuka adalah korban penyelundupan orang dan perdagangan manusia karena sebagian besar Pencari Suaka dan Pengungsi adalah sekaligus sebagai korban penyelundupan dan perdagangan manusia. 2). Ketentuan Non Refoulment dan pelarangan pengusiran; Rumusan Pasal 28 J UUD bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa : Setiap oOrang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Berdasarkan rumusan Pasal 28 J tersebut, Konstitusi kita mengakui bahwa adalah hak orang asing untuk meminta perlindungan di negara
kita apabila mendapatkan penyiksaan di negaranya dan perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Hal yang sama juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk meminta perlidungan dari negara lain. Konsekuensinya,bahwa orang asing yang telah mendapatkan perlindungan dari negara lain tidak lantas dianggap perbuatan negara tersebut sebagai perbuatan yang tidak bersahabat. Namun begitu, praktek pemberian suaka Pemerintah Australia kepada 42 orang Papua pada tahun 2006 lalu sempat mendapat penolakan dari Pemerintah Indonesia karena menunjukan dukungan Australia terhadap kaum separatis di Indonesia30 Senada dengan hal tersebut, praktek yang terjadi saat ini, saat Kedutaan Besar Equador memberikan suaka kepada pendiri Wikileaks, Julian Assange di Kedutaan Equador di Inggris yang dikecam pemerintah Inggris. Alasan pengecaman ini adalah Julian Assange dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang di Swedia, sehingga Inggris merasa harus mengekstradisi Assange ke Swedia, sebagaimana yang disampaikan Menteri Luar negeri-nya William Hague31 :" menyembunyikan penjahat, atau mempersulit proses hukum di suatu negara, tidak diizinkan." Oleh karena itu, Pemberian Suaka dalam praktek sesuatu yang sangat mungkin memunculkan polemik kedua Negara, terutama apabila dasar Pemberian suaka bermotifkan politik atau keamanan yang dapat mengancam Negara asal Penerima suaka atau mengancam keamanan internasional secara umumnya. Ketentuan Pasal 28J UUD diatas dikuatkan oleh Pasal 3 UU CAT Pasal 3 "Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat 30 Lihat: Ketua MPR: Australia Tidak Jujur" , 31 Inggris Berang Ekuador Beri Suaka pada Assange,
keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan". Hal ini merupakan penekanan terhadap ketentuan tentang prinsip non refoulment (larangan mengusir atau mengembalikan), sebagaimana Pasal 33 Konvensi Pengungsi, yang berbunyi " Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya". Pembatasan terhadap ketentuan tersebut hanya ditujukan kepada mereka yang telah dijatuhi oleh putusan hakim yang bersifat final terhadap kejahatan yang sangat berat. Ketentuan tersebut telah dikuatkan oleh masyarakat internasional bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi yang hanya mengikat bagi negara yang meratifikasinya, Namur juga telah menjadi kebiasaan internasional, artinya telah dianggap sebagai sesuatu yang mengikat negara-negara di dunia termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Namun begitu, ketentuan yang dikuatkan oleh UU CAT tersebut tidak otomatis diadopsi oleh ketentuan Pasal 88 UU Keimigrasian: "Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya". Seharusnya ketentuan tersebut menegaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kategori didalam UU CAT, misalnya, tidak dibolehkan untuk dikembalikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Enny Suprapto menggarisbawahi bahwa: "sudah tentu Pasal 88 seharusnya hanya dapat diberlakukan terhadap "korban perdagangan orang" yang "murni" artinya yang bukan sekaligus juga "pencari suaka" atau "pengungsi", Pendapat Enny Suprapto tersebut merupakan jalan keluar terhadap kemungkinan
terjadinya pengusiran atau pengembalian paksa "korban perdagangan orang" yang sekaligus juga "pencari suaka atau "pengungsi" . dapat dilaksanakan. Namur begitu, pelaksanaan ketentuan Pasal 88 tentunya membutuhkan koordinasi dan pemahaman bagi para petugas di lapangan. A. Dilema Peraturan Setengah Hati Kedatangan Pencari Suaka dan Pengungsi ke Indonesia ditangani oleh berbagai pihak. Yaitu TNI, Kepolisian RI, Petugas Bea Cukai dan Petugas Kementrian Perhubungan. Beberapa waktu lalu misalnya, TNI AL dan Bea Cukai melarang kapal berbendera Australia bersandar di Pelabuhan Pulau32 Pangkil, Bintan, Kepulauan Riau. Kapal tersebut ditengarai akan menurunkan 78 imigran gelap (Pencari Suaka) asal Srilanka. Pada sisi yang lain kepolisian RI juga menjadi pihak pertama yang mengamankan keberadaan mereka, sebagai contoh, Polda Riau mengamankan 12 imigran gelap (Pencari Suaka) asal Afghanistan dan seorang warga negara Malaysia33. Mereka menyeberang dengan kapal dari Johor, Malaysia dengan tujuan akhir kantor UNHCR di Jakarta. Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) tentang mereka yang dalam kategori Pencari Suaka dan Pengungsi (UU Keimigrasian menyebut sebagai korban penyelundupan orang dan perdagangan manusia) belum dibuat. Peraturan yang ada adalah Peraturan yang hanya ditingkat Dirjen Keimigrasian, yaitu: Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: 1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Penggunaan kata Imigran illegal menunjukan bahwa Pencari Suaka dan Pengungsi masih dianggap sebagai bagian dari migran secara umum, bukan dalam kategori yang lain, yaitu Pengungsi. Selain itu, penolakan Dirjen Imigrasi untuk mengkualifikasikan Pencari Suaka dan Pengungsi 32 Bawa 78 Imigran Gelap, Kapal Australia Dilarang Berlabuh di 33 Polda Riau Amankan 12 Imigran Gelap Afghanistan, lihat : imigran-gelap-afghanistan IMI-
dalam kategori khusus bukan sebagai imigran illegal karena Indonesia belum juga meratifikasi konvensi pengungsi. Peraturan Dirjen Imigrasi tersebut pada hakekatnya ditujukan untuk menangani keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa dalam hal illegal imigran menyatakan keinginannya untuk mencari suaka dan karena alasan tertentu tidak dapat dikenai pendeportasian, maka penanganan terhadap mereka dikoordinasikan dengan UNHCR (Pasal 2), mereka tidak dipermasalahkan status ijin tinggalnya sejauh telah mendapatkan surat keterangan sebagai Pencari Suaka dan berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR (Pasal 3). Adapun terhadap mereka yang ditolak permohonannya dan ditutup kasusnya oleh UNHCR selanjutnya dikenai tindakan keimigrasian, berupa penempatan di rumah detensi. Tindakan Keimigrasian tersebut juga ditujukan bagi mereka yang mendapatkan Surat Keterangan sebagai Pencari Suaka atau mendapatkan status Pengungsi dari Negara lain (Pasal 4). Diatur dalam peraturan tersebut bahwa segala biaya yang berkaitan dengan biaya hidup imigran illegal selama dalam proses atau dalam perlindungan UNHCR tidak menjadi beban/tanggungan kantor Imigrasi (Pasal 6). Pengaturan yang hanya di tingkat Dirjen menunjukan bahwa Pemerintah belum melihat masalah Pengungsi sebagai masalah yang patut ditangani secara serius. Masalah Pengungsi sebenarnya tidak hanya melibatkan Dirjen Keimigrasian, tetapi lebih dari itu, masalah ini bersifat lintas sektoral, yang juga melibatkan Kementerian lain seperti Kementerian Luar Negeri, POLRI dan TNI Angkatan Laut. Keberadaan Peraturan Dirjen menunjukan wajah Indonesia yang memiliki dua sisi, yang pertama, mencoba untuk beradaptasi dengan praktek yang dijalankan oleh Negara-negara pada umumnya di dunia, yaitu "menampung" Pencari Suaka dan Pengungsi dan tidak mendeportasi
mereka ke Negara asal mereka karena pengakuan terhadap asas non refoulment. Namun di sisi lain, tidak dibuat mekanisme yang jelas tentang bagaimana menangani Pencari Suaka dan Pengungsi. Awal mulanya, pemerintah kita (melalui Dirjen Keimigrasian) menerapkan ketentuan selective policy. Kebijakan ini mengatur bahwa mereka yang mengaku sebagai pencari suaka dan Pengungsi akan dikarantina terlebih dahulu hingga identitasnya diketahui, kemudian memulangkan orang tersebut dengan atau tanpa bantuan dari Perwakilannya. Namun begitu keterbatasan dana menyebabkan Pemerintah tidak dapat merealisasikan Program ini. Sehingga akan diserahkan kepada yang Perwakilan dari yang mengaku sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi untuk memulangkan mereka. Apabila Perwakilan tersebut keberatan atau tidak memiliki dana, maka orang tersebut akan dikarantina untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana mereka yang identitasnya tidak diketahui. Keterbatasan dana dan ketidakmampuan Pemerintah mencari jalan keluar yang lebih komprehensif terhadap permasalahan Pencari Suaka dan Pengungsi dijawab dengan melibatkan organisasi internasional, yaitu UNHCR dan IOM (International Organisation of Migration). UNHCR, karena pada dasarnya lembaga ini yang diberikan mandat untuk mengurus masalah Pengungsi, terutama terhadap negara yang tidak atau belum meratifikasi Konvensi Pengungsi. UNHCR memberikan bantuan dalam hal "menyeleksi" mereka yang dapat dikategorikan sebagai Pengungsi atau bukan. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai Pengungsi, UNHCR memiliki komitmen untuk menanggung biaya hidup mereka hingga mereka mendapatkan penempatan di negara ketiga. Adapun IOM, terhadap mereka yang tidak berhak menyandang atribut Pengungsi atau sebagai illegal immigrant biasa, memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia berupa dukungan untuk memberikan akomodasi mereka selama dikarantina dalam Rumah Detensi.
Pemberian peran kepada UNHCR dan IOM dipandang sebagai upaya Pemerintah mengalihkan urusan Pencari Suaka dan Pengungsi ini dari Dirjen Keimigrasian kepada UNHCR dan IOM, termasuk penegasan biaya yang ditimbulkan terhadap penanganan mereka. Hal ini tentunya masih menimbulkan ketidakjelasan dalam praktek. Selain itu, Surat Edaran Dirjen tersebut pada hakekatnya tidak dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan tentang bagaimana penanganan Pengungsi, karena sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, penanganan pencari suaka dan pengungsi melibatkan banyak pihak, seperti Polri, TNi dan bahkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, inisiatif membuat aturan pelaksana pada wilayah provinsi maupun kota/kabupaten menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim telah menyusun rancangan peraturan bersama antara Gubernur Jawa Timur, Kakanwil Kemenkumham Jatim dan Kapolda Jatim tentang Koordinasi Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang memuat antara lain SOP, tempat penampungan, mekanisme koordinasi, anggaran, SDM mapun sarana dan prasarana34. B. Detensi Pencari Suaka dan Pengungsi: Jalan Pintas Tanpa Ujung Berdasarkan praktek yang ada, terdapat dua kategori Detainee (orang yang sedang didetensi): mereka yang telah diakui status pengungsinya dan sedang menunggu proses penerimaan negara ketiga serta mereka yang telah ditolak status pengungsinya yang murni merupakan illegal immigrant biasa. Mengenai penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam rumah ditensi dikuatkan pula oleh Mitra Salima Suryono:
"Sebagian dari mereka berada di bawah pengasuhan rumah detensi imigrasi, namun ada juga yang dibawah asuhan implementing partner kita CWS dan operational partner IOM, di rumah - rumah yang disewakan.." Detensi sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah merupakan cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional, mengenai hal ini, UNHCR berpendapat : "UNHCR continues to pursue its advocacy for the release of POCs from detention (refugees/asylum-seekers) held in detention centres. UNHCR continues to pursue its advocacy for the release of POCs from detention. While, the Directorate General of Immigration responded to this request by releasing some refugees and families to IOM community housing schemes, there is no uniform approach throughout the country leaving POCS in a difficult situation as they face long periods of detention while waiting for a durable solution, of particular concern is the detention of minors and persons with specifics needs." Upaya yang telah dilakukan UNHCR untuk melakukan advokasi melepaskan Pencari Suaka dan Pengungsi dari detensi telah membuahkan hasil, dengan dilepaskannya sebagian dari mereka dan penempatan mereka pada tempat tinggal dibawa pengasuhan IOM (Organisasi Migrasi Internasional). Namun begitu ketiadaan kebijakan yang seragam pada semua rumah Detensi di Indonesia menyebabkan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam kondisi yang sulit, karena menunggu penyelesaian yang tepat. Keadaan ini akan semakin mengkhawatirkan, terutama bagi anak- anak dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Keberadaan mereka di Rumah Detensi memang tidak bisa dipastikan hingga ada negara ketiga (negara peratifikasi konvensi) yang bersedia menerima keberadaan mereka. Adapun kesempatan mereka untuk dikembalikan ke negara asalnya apabila keadaan negara asalnya sudah membaik juga sulit dilakukan, mengingat ketiadaan dokumen resmi menyebabkan mereka tertolak untuk kembali ke negara asal mereka.
Undang-Undang Keimigrasian sebenarnya telah membuat batasan mereka tinggal pada jangka waktu tertentu, yaitu sepuluh Tahun. Masa yang lama untuk seseorang yang berada dalam Detensi, namun begitu, sepuluh tahun masih dinilai lama apabila mengacu kepada standar internasional. Selain itu, Rumah Detensi35 dimaksudnya sebagai penampungan sementara mereka yang dikenai tindakan keimigrasian, artinya bukan tempat yang layak dihuni hingga puluhan tahun lamanya. Lazimnya, Rumah Detensi Keimigrasian tidaklah identik dengan penjara atau Lembaga Pemasyaratakatn (LP). Berbeda dengan penghuni LP yang merupakan pelaku kejahatan mereka yang menempati Rumah Detensi adalah mereka yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan mereka yang dalam kategori pencari suaka dan pengungsi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 87 ayat (2) Mereka yang dalam kategori Pencari Suaka dan Pengungsi sendiri berhak memperoleh perlakuan khusus yang berbeda dengan detainee pada umumnya. Namun demikian, yang dimaksud perlakuan khusus ini tidak secara jelas tergambarkan dalam penjelasan ayat tersebut.36 Walaupun Rumah Detensi bukanlah Penjara, namun dalam prakteknya, Rumah Detensi mirip dengan Penjara37. Detainee menempati sel/tempat tinggal yang lebih manusiawi dibandingkan Penjara, namun, minimnya sarana dan prasarana menyebabkan mereka hidup seperti pesakitan. Sejauh pengamatan penulis, terdapat ruang bagi sesama 35 Lihat definisi Rumah Detensi sebagaimana Pasal 1 angka 33 UU Keimigrasian: Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. 36 Yang dimaksud dengan "perlakuan khusus" adalah peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para korban karena para korban bukan terdetensi. 37 Sebagaimana yang penulis lihat langsung pada saat kunjungan ke Rumah Detensi Imigrasi di Kali Deres Jakarta Barat pada Tanggal 4 April 2012
detainee untuk bersosialisasi, namun begitu, tidak terdapat fasilitas yang dapat mengaktualisasikan bakat mereka, seperti olahraga. Selain itu, tidak disediakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tetap dapat mengasah kemampuan mereka. Senada dengan penulis, penelusuran beberapa wartawan38 yang meliput Rumah Detensi mengambarkan kondisi Rumah Detensi yang sangat mengkhawatirkan. Hanya dilengkapi dengan ruangan Tahanan tinggal di aula atau di ruang-ruang berterali besi berukuran 3 meter x 4 meter yang dihuni 3 orang hingga 4 orang dewasa, dengan tanpa ventilasi. Selain itu, air dan listrik yang sering mati total dan sering terlambat makanan mereka menambah deret masalah rumah detensi tersebut. Masalah lain adalah terkait dengan kapasitas Rumah Detensi39 yang melebihi dari yang semestinya. Pada Maret 2010 tercatat, 170 detainee menghuni Rumah Detensi, dari yang semestinya sejumlahnya 120 detainee. 120 detainee tersebut sebagian besar adalah yang Pengungsi yang menunggu penempatan negara ketiga. Minimnya sarana dan prasarana di Rumah Detensi dapat ditelusuri dari sejauh mana negara memberikan dukungan terhadap keberadaan Rumah Detensi tersebut. Dukungan yang lemah dari negara, merupakan salah satu faktor utama kekurangnyamanan kondisi Rumah Detensi tersebut karena dana yang tersedia masih minim, dana untuk membayar listrik dan air seminggu hanya sebesar lima juta rupiah, sehingga pemakaian air dan listrik juga harus diatur. 38 Jumlah Penghuni Rumah Detensi Kalideres Melebihi Kapasitas, lihat: alideres.melebihi.kapasitas 39 Sebagai perbandingan, masalah kelebihan kapasitas juga dialami Rumah Detensi Kupang. Dari ruang yang hanya menampung 60 orang, tertampung sebanyak 116 orang penghuni. Rumah Detensi Kupang Penuh Sesak, lihat:
C. Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Detensi: Kekosongan Pengaturan Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mereka yang telah ter-detainee selama 10 tahun, namun tidak juga mendapatkan penempatan negara ketiga atau dikembalikan ke negara asalnya, maka Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85, mengeluarkan detainee dalam detensi dan memberikan kewajiban kepada mereka untuk melaporkam secara periodik. Dalam penjelasan Pasal 85 disebutkan bahwa mereka dapat dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana hak dasar manusia pada umumnya di luar Rumah Detensi dalam status tertentu dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama menjalani pendetensian, tetapi tetap dalam pengawasan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui kewajiban pelaporan secara periodik. Ketentuan Pasal 85 ini memunculkan potensi masalah di kemudian hari. Pertama, Kewenangan yang dimiliki Dirjen Imigrasi dalam memberikan "status khusus" kepada orang yang berkewarganegaraan pada prinsipnya menyalahi ketentuan UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ranah pengaturannya di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini pada hakekatnya hanya membagi dua kategori penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berkediaman tetap di Indonesia. Artinya, tidak ada kategorisasi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person) sebagai penduduk. Ketentuan ini sebenernya diperjelas di UU Keimigrasian. Untuk mendapatkan status Penduduk Indonesia, WNA harus mendapatkan ijin tinggal tetap yang mana kategorisasi dari WNA tersebut sudah secara definitif ditetapkan/ Pasal 54 UU Keimigrasian menentukan bahwa, ijin tinggal tetap dapat diberikan kepada: Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga tidak
karena perkawinan campuran, suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Bahkan pada ketentuan penempatan di ayat (2) disebutkan bahwa ijin tinggal tetap tidak diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan, artinya orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Status khusus sebagai atribut dari Pengungsi yang belum mendapatkan penempatan di negara ketiga sehingga harus tinggal di Indonesia akan menimbulkan masalah di kemudian hari. "Status khusus" ini sendiri tidak dikenal dalam rezim UU Administrasi Kependudukan. Adapun dalam ketentuan di UU Keimigrasian tidak diatur lebih lanjut secara tegas hak dan kewajiban yang mereka miliki selama berada di Indonesia. Hal ini berimplikasi tentunya pada ketidakjelasan hak dan kewajiban yang mereka miliki selama berada di Indonesia. Walaupun berdasarkan praktek yang dijalankan secara internasional diakui bahwa mereka sejatinya mendapatkan hak-hak mendasar, sebagaimana WNA yang tinggal di Negara tersebut, namun kenyataannya hak-hak tesebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh adalah hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Apabila perkawinan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia, maka pertanyaannya, bagaimana implementasinya terhadap para pengungsi yang memperoleh status khusus tersebut. Ketiadaan pengaturan menyebabkan mereka tidak dapat menikah secara resmi, sehingga menimbulkan resiko terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dilakukan mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah apabila terdapat anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan di bawah tangan tersebut, sudah tentu anak tersebut tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan kecuali atas dasar pertalian dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Namun, apabila perkawinan terjadi status
antara Pengungsi hal ini akan menimbulkan persoalan baru, karena berarti anak tersebut dinilai sebagai anak yang tidak berkewarganegaraan sebagaimana kedua orangtuanya. Masalah lain yang mungkin misalnya terkait dengan hak mereka untuk bekerja. Karena tidak memiliki dokumen yang sah, menyebabkan mereka tidak dapat bekerja pada sektor formal, sehingga menutup kemungkinan mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Adapun bekerja pada sektor informal, tidak serta mereka mudah didapatkan atau dijalankan. Hal inilah ke depan yang harus diperhatikan, sehingga bisa jadi kehadiran mereka di tengah masyarakat dapat bermasalah ke depan. D. Penutup Pada hakekatnya Suaka adalah tempat perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap orang asing yang membutuhkan (Pesuaka). Pengaturan tentang Pencari Suaka ini ada dalam berbagai peraturan, bahkan termasuk Pasal 28 G UUD 1945 yang menyatakan hak seseorang untuk mencari suaka di negara lain dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang mengakui keberadaan DUHAM, termasuk Pasal 24 tentang hak seseorang untuk mencari suaka di negara lain. Selain itu pengaturan tentang suaka ini juga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang, yaitu, UU pengesahan Convention Agaisnt Torture (CAT) dan UU Hubungan Luar Negeri (Hublu). Adapun dalam UU Keimigrasian, walaupun secara substansi U ini mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, namun UU keimigrasian ini tidak mengatur sama sekali ketentuan mengenai Pencari Suaka. Salah satu alasan yang dapat ditelusuri pada saat pembahasan RUU karena Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi Pengungsi. Padahal, sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan tentang Pencari Suaka sudah muncul dalam UUD 1945 dan UU yang lain. Sehingga alasan bahwa ketiadaan pengaturan karena Indonesia belum
meratifikasi Konvensi Pengungsi menurut penulis kurang tepat. Ditambah lagi, ketentuan Konvensi Pengungsi ternyata tidak sama sekali mengatur Pencari Suaka, namun mengatur Pengungsi secara khusus. Dalam konteks lingkup internasional, hingga saat ini belum ada pengaturan tentang Pencari Suaka, definisi Pencari Suaka, hak dan kewajiban, lembaga Pencari Suaka, mekanisme Pemberian Suaka, dan sebagainya. Hingga saat ini Pengaturan tentang pencari Suaka ini masih bersifat regional, pada kawasan-kawasan tertentu, seperti di Amerika Latin. Oleh karena itu, bagaimana proses pemberian suaka, hak dan kewajiban apa yang mereka dapatkan akan sangat bergantung kepada kebijakan internal masing-masing negara. Karena menerima suaka pada haekekatnya adalah hak setiap orang, namun pada saat yang bersamaan bukan menjadi kewajiban negara untuk memberikan suaka atau perlindungan. Adapun Pengungsi seseorang yang mempunyai rasa takut yang benar-benar beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi (persecution). Ketentuan tersebut merupakan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Pengungsi yang hingga saat ini belum diratifikasi Indonesia. Konvensi bukan hanya mendefinisikan Pengungsi, namun juga memberikan ketentuan penting lainnya tentang Pengungsi, seperti hak dasar yang mereka semestinya dapatkan ketika telah diakui statusnya sebagai Pengungsi. Selain itu, Konvensi juga memberikan kemungkinan pencabutan status Pengungsi ini apabila di kemudian hari yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Adapun mekanisme yang lebih rinci tentang Pemberian Status sebagai Pengungsi diatur oleh ketentuan UNHCR yang prakteknya banyak diikuti oleh Negara-Negara, karena Konvensi hanya memberikan ketentuan umum seperti wawancara yang harus dilakukan oleh mereka.
Adapun ketentuan mengenai Pengungsi hanya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Hublu, yang mengatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri (dalam hal ini Kementerian Luar Negeri). Namun begitu, sepuluh tahun lebih berjalan, ketentuan pelaksana yang berupa Peraturan Presiden belum juga dibuat. Ketentuan Pengungsi, sebagaimana ketentuan Pesuaka tidak sama sekali diatur dalam UU Keimigrasian. Dengan alasan yang sama, bahwa Pemerintah Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi Pengungsi. Indonesia oleh karenanya tidak mengakui konsepsi Pengungsi. Mereka yang secara faktual merupakan Pengungsi, dikualifikasikan oleh UU Keimigrasian sebagai orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dan sebagai korban penyelundupan manusia (people smuggling). Sebagai korban perdagangan orang karena cara mereka masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, massal dan terdapat tujuan yang tak dibenarkan hukum. Ketentuan teknis tentang Pesuaka dan Pengungsi hanya diatur di dalam Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Ketentuan yang hanya berupa peraturan setingkat Dirjen ini tentu saja tidak mampu menjawab tantangan kesulitan yang dihadapi oleh para petugas di lapangan yang pada kenyataannya datang dari berbagai lini, seperti Kepolisian, Kemenhukham (Keimigrasian), TNI dan Kementerian Perhubungan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, walaupun dalam UU Keimigrasian tidak mendefinisikan apa itu Pesuaka dan Pengungsi, tetapi memasukkan mereka dalam kategori korban penyelundupan manusia ataupun kategori illegal migrant. Hal ini membawa konsekuensi berbeda dengan konsepsi yang dianut oleh instrumen internasional (Konvensi Pengungsi) tentang keberadaan mereka. Kaitan dengan hak mereka, UU Keimigrasian hanya menyebutkan dua hal, yaitu perlakuan khusus dan
status khusus bagi mereka yang telah terdetensi selama sepuluh tahun namun tidak mendapatkan tempat penempatan negara ketiga. Undang-Undang Keimigrasian tidak menjelaskan lebih tentang perlakuan khusus apa yang diberikan kepada mereka, hanya disebutkan perlakuan khusus yang berbeda dengan detainee (mereka yang didetensi) lainnya. Sebagaimana penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU Keimigrasian, Mereka korban penyelundupan manusia adalah bukan terdetensi. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun mereka masuk ke Indonesia secara ilegal, misalnya, mereka tidak dikategorikan sebagai illegal migrant sebagaimana yang lain. Mereka dianggap sebagai korban. Adapun penempatan Korban Penyelundupan manusia (yang sebagian besar mereka hakekatnya Pencari Suaka dan Pengungsi), sebagaimana UU Keimigrasian mengatur, adalah pada rumah detensi dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM. tempat lain tersebut adalah penginapan, perumahan, atau asrama. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia, bukan hanya menempatkan mereka ke dalam rumah detensi sebagai solusi sementaranya, namun juga integrasi terhadap penduduk Indonesia dengan penempatan mereka pada penginapan, perumahan atau asrama. Hal ini tentunya untuk menjawab tantangan kapasitas rumah detensi yang semakin lama semakin tidak memadai bagi mereka. Walaupun integrasi atau asimilasi merupakan sesuatu hal yang positif karena lebih memanusiakan mereka, namun tetap saja masalah masih sangat mungkin timbul terhadap keberadaan mereka di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan UU Keimigrasian maupun UU dan peraturan perundangan lainnya tidak mengatur ketentuan tentang hak dasar apa yang mereka dapatkan ketika berada di tengah masyarakat, seperti misalnya hak untuk bekerja dan menikah. Undang-Undang Keimigrasian hanya memberikan kewajiban kepada mereka untuk melapor secara periodik kepada kantor Keimigrasian terdekat. lanjut
Sudah semestinya keberadaan mereka di tengah masyarakat dapat membawa kemanfaatan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat. Sehingga hak untuk bekerja, misalnya adalah hak fundamental yang harus difasilitasi. Semisal, Pemerintah dapat memberikan payung hukum untuk mereka dapat bekerja. Ini tentunya akan mengurangi potensi pelanggaran yang mungkin mereka lakukan dan juga mengurangi beban UNHCR yang membiayai kehidupan mereka selama belum mendapatkan negara ketiga. Hal lain yang diatur dalam UU Keimigrasian dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif namun memiliki potensi timbulnya masalah ke depan adalah Pesuaka dan Pengungsi yang telah menjalani detensi selama sepuluh tahun dan belum memperoleh penempatan negara ketiga, memiliki hak untuk berasimilasi dengan masyarakat Indonesia dengan memperoleh status khusus dan kewajiban melapor secara periodik kepada Kantor Keimigrasian terdekat. Lamanya seseorang harus berada dalam rumah detensi hingga sepuluh tahun merupakan sesuatu yang dapat dinilai melanggar HAM karena mereka pada dasarnya bukan pesakitan, namun walaupun begitu masih relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hingga seumur hidup. Undang-Undang Keimigrasian walaupun memberikan jalan bagi mereka berasimilasi namun tidak mengatur secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan status tertentu dan apa hak dan kewajiban yang akan didapatkan dengan status tertentu ini. Status khusus ini pada hakekatnya tidak sejalan dengan pengaturan UU Keimigrasian sendiri yang hanya mengatur mereka yang berkeinginan memiliki hak tinggal di Indonesia untuk memperoleh visa ijin tinggal. Nampaknya Pemerintah dan DPR mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah over capacity di Rumah Detensi namun pada saat yang bersamaan belum memiliki konsep yang jelas tentang penanganan Pesuaka dan Pengungsi di tengah-tengah masyarakat.
E. Rekomendasi Peraturan perundang-Undangan Indonesia telah memberikan ruang bagi keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi. Namun begitu pengaturan yang ada masih belum memadai karena belum mengatur hal-hal pokok, seperti mendefinisikan kedua kategori orang asing tersebut, mengatur hak dan kewajiban dan mengatur mekanisme penanganannya. Untuk itu hal tersebut penting untuk diatur dalam peraturan pelaksana. UU Hublu sebenarnya mengamanatkan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden tentang Pengungsi sehingga sudah menjadi kewajiban Presiden untuk mengaturnya. Namun begitu karena rezim UU ini berada dibawah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), maka menjadi tanggung jawab Kementerian Luar negeri untuk menginisiatifkan pembentukan Peraturan Presiden ini. Sudah semestinya pula dalam merumuskan peraturan ini, Kemenlu harus melibatkan berbagai instansi yang berwenang menangani Pencari Suaka dan Pengungsi, seperti Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Keimigrasian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Kemungkinan lain adalah perumusan melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan dalam UU Keimigrasian. Namun begitu, PP ini mengatur banyak hal, sebagaimana diamanatkan Pasal 90, seperti Intelijen Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian. Sehingga pengaturan tentang Pencari Suaka dan Pengungsi masuk dalam kategori penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Namun harus dipastikan, walaupun istilah yang digunakan berbeda, namun karena faktual yang dimaksud korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia adalah sebagian besar adalah Pencari Suaka dan Pengungsi, untuk itu, PP ini harus mengatur lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya yang hanya sekelas Peraturan Dirjen, sudah semestinya penyusunan PP ini harus melibatkan instansi-instansi yang terkait sebagaimana disebutkan diatas.
Walaupun tidak ada pengaturan yang eksplisit tentang Pencari Suaka dan Pengungsi pada UU keimigrasian, namun terdapat pengaturan tentang waktu maksimal mereka didetensi, yaitu 10 tahun masa detensi. Walaupun lamanya detensi ini dinilai melanggar HAM karena pada hakekatnya mereka bukan pelaku kriminalitas, namun tetap lebih maju dari UU Keimigrasian sebelumnya yang tidak sama sekali menempatkan batas minimal sehingga mungkin saja mereka didetensi seumur hidup. Agar supaya dapat dibedakan dengan penjara, Pemerintah harus memikirkan agar sepuluh tahun yang mungkin dijalani di Rumah Detensi tersebut tetap memperhatikan hak-hak dasar mereka, seperti hak bekerja dan hak berkeluarga. Hak bekerja dapat diimplementasikan dengan menjalin kerjasama yang harus diupayakan dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Karena tidak sedikit dari Pencari Suaka dan Pengungsi yang memiliki pendidikan yang sangat memadai. Apabila masa sepuluh tahun itu terlewati dan Pengungsi juga belum ditempatkan di negara ketiga peratifikasi konvensi, maka pengungsi diberikan kesempatan berintegrasi dengan mendapatkan status khusus dan kewajiban untuk lapor diri secara berkala ke Dirjen Keimigrasian. Integrasi dengan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah bagi Pengungsi maupun masyarakat, sehingga upaya Pemerintah untuk membuat proses integrasi ini berhasil sangat diperlukan, diantaranya adalah Pemerintah semestinya memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa itu status khusus, hak dan kewajiban Pengungsi yang mendapatkan status khusus ini. Status khusus yang diberikan nantinya bukan sekedar memberikan payung hukum bagi keberadaan mereka di Indonesia, namun juga memberikan peluang bagi mereka menikmati hak-hak dasar yang dapat mereka miliki sebagaimana orang asing yang tinggal di Indonesia secara sah. Sehingga status khusus ini dapat menjadi "gerbang" bagi Pengungsi untuk berintegrasi secara lebih jauh lagi dengan masyarakat.
Namun begitu, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan benturan antar instansi sudah selayaknya pemberian ini juga berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Oleh : Fitria Kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung lama. Berbagai macam pelanggaran HAM telah terjadi terhadap etnis ini. Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (Office of the High Commisioner for Human Rights Watch) dalam laporan Pelapor Khusus terhadap Myanmar diantaranya40:... highlighted concerns regarding the systematic and endemic discrimination faced by ethnic and religious minority groups, in particular in northern Rakhine and Chin States. Such concerns included policies preventing the teaching of minority languages in schools, the denial of citizenship to and restriction of movement of the Rohingya, restrictions on the freedom of religion or belief and economic deprivation. Perhatian Pelapor Khusus tersebut menegaskan bahwa diskriminasi yang endemik dan sistematik yang dihadapi oleh etnis Rohingya masih saja berlangsung, dalam berbagai bentuk, diantaranya pelarangan pengajaran bahasa minoritas di sekolah, penyangkalan terhadap kewarganegaraan mereka, pembatasan pergerakan orang-orang Rohingya, pembatasan kebebasaan beragama dan pengambilpaksaan kepemilikan ekonomi. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya juga dalam bentuk kekerasan fisik lainnya, seperti pemerkosaan dan penghilangan nyawa41. Serangkaian kejahatan Negara terhadap etnis Rohingya memunculkan pertanyaan bagaimana Komunitas Internasional harus bersikap terhadap realita ini. 40 41 myanmar-burma
Myanmar adalah Negara anggota PBB sejak tanggal 4 April 194842. Myanmar belum meratifikasi Kovenan-kovenan penting tentang Hak Asasi MAnusia (HAM), seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Namun begitu, sebagai bagian dari anggota PBB, Myanmar berkewajiban menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB. UDHR merupakan cikal bakal dari dua instrumen penting tentang HAM tersebut dan kaidah- kaidah di dalamnya dinilai sebagai prinsip-prinsip umum yang diakui negara yang berdaulat43. Banyak ketentuan dalam UDHR yang telah dilanggar oleh Pemerintah Myanmar, diantaranya, Hak hidup (Pasal 3) untuk tidak disiksa (Pasal 5), atas setiap orang atas kewarganegaraan (Pasal 15) dan hak atas setiap orang untuk memiliki sesuatu (Pasal 17). Selain pelanggaran terhadap ketentuan UDHR tersebut, Myanmar memiliki kewajiban sebagai anggota PBB untuk komunitas internasional sebagai Sebagai anggota PBB Myanmar memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Piagam PBB. Sudah menjadi kewajiban bersama komunitas internasional untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk melindungi etnis Rohingya dan ernis lain yang menjadi korban pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam hukum internasional dikenal adanya doktrin Responsibility To Protect (RTP)44, yaitu kewajiban Komunitas Internasional untuk melindungi penduduk suatu Negara yang mengalami ancaman serius oleh 42 43 The Universal Declaration of Human Rights, Antônio Augusto Cançado Trindade. Lihat: 44 Menurut Antonio Cessese penerapan Doktrin RTP juga ada batas-batasnya, diantaranya tidak melakukan intervensi politik dalam negeri Negara tersebut. Lihat: Antonio Cassese, Internasional Law Second Edition (University Press UK, 2005:), hal.
Pemerintah. Oleh karena itu, sudah semestinya PBB baik melalui organ yang memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi seperti Dewan Keamanan maupun melalui Sekjennya atau Majelis Umum PBB untuk secara serius melihat bahwa yang terjadi di Myanmar merupakan ancaman terhadap kemanusiaan secara umum. Indonesia: "Negara Penampung" Etnis Rohingya Sebagaimana disebutkan dalam ulasan sebelumnya, bahwa menghadapi kekerasan Pemerintahnya, sebagian etnis Rohingya memilih untuk hijrah ke Negara lain. Dengan kondisi yang tidak memadai, mereka akhirnya dapat sampai ke Negara lain, diantaranya Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Heri Aryanto 45: jumlah Rohingya yang selamat dan ditemukan oleh Nelayan Indonesia di perairan Selat Malaka dekat Louksemawe berjumlah 121 orang yang terdiri dari 99 laki-laki, 6 perempuan, 14 anak-anak, dari total 131 orang, yang kesemuanya saat ini ditampung di Keimigrasian Louksemawe. Sedangkan yang diselamatkan Nelayan di perairan Selat Malaka dekat Idi Rayeuk - Aceh Timur berjumlah 63 orang yang terdiri dari 1 balita dan 13 anak-anak, 10 perempuan, dan 39 laki-laki, yang kesemuanya saat ini ditampung di SKB Matang Seulimeng - Kota Langsa. Walaupun bukan sebagai Negara peratifikasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk tidak memulangkan mereka ke Negara asalnya (non refoulment) sebagai hukum kebiasaan internasional. Dengan begitu, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerima mereka ke dalam wilayah Negara Indonesia. Etnis Rohingya yang datang sebagian telah mendapatkan status Pengungsi dan sebagian besar lain masih dianggap sebagai Pencari Suaka. Terhadap mereka, Indonesia tidak memiliki kebijakan yang sama, karena sebagian dimasukkan ke dalam rumah 45 Sebagaimana disampaikan dalam press release PIARA Rohingya Terdampar Lagi di Indonesia: PBB "Mandul" Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia""PRESS RELEASE Maret 2013.
detensi dan sebagian lain diberikan kebebasan berintegrasi dengan masyarakat atau tinggal di tempat penyewaan. Detensi sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah merupakan cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional, mengenai hal ini, UNHCR berpendapat : "UNHCR continues to pursue its advocacy for the release of POCs from detention (refugees/asylum-seekers) held in detention centres. UNHCR continues to pursue its advocacy for the release of POCs from detention. While, the Directorate General of Immigration responded to this request by releasing some refugees and families to IOM community housing schemes, there is no uniform approach throughout the country leaving POCS in a difficult situation as they face long periods of detention while waiting for a durable solution, Of particular concern is the detention of minors and persons with specifics needs." Upaya yang telah dilakukan UNHCR untuk melakukan advokasi melepaskan Pesuaka dan Pengungsi dari detensi telah membuahkan hasil, dengan dilepaskannya sebagian dari mereka dan penempatan mereka pada tempat tinggal di bawah pengasuhan OIM (Organisasi Migrasi Internasional). Namun begitu ketiadaan kebijakan yang seragam pada semua rumah Detensi di Indonesia menyebabkan Pesuaka dan Pengungsi dalam kondisi yang sulit, karena menunggu penyelesaian yang tepat. Keadaan ini akan semakin mengkhawatirkan, terutama bagi anak-anak dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Keberadaan mereka di Rumah Detensi memang tidak bisa dipastikan hingga ada negara ketiga (negara peratifikasi konvensi) yang bersedia menerima keberadaan mereka. Adapun kesempatan mereka untuk dikembalikan ke negara asalnya apabila keadaan negara asalnya sudah membaik juga sulit dilakukan, mengingat ketiadaan dokumen resmi menyebabkan mereka tertolak untuk kembali ke negara asal mereka. Selain mengenai Rumah Detensi, kewajiban lain dari Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya dapat direalisasikan adalah memberikan hak-hak dasar bagi Pengungsi dan Pencari Suaka, sebagaimana Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengatur diantaranya:
1. Hak hidup, Kemerdekaan dan keamanan pribadi 2. hak mencari dan menikmati suaka 3. kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat kemanusiaan 4. Kebebasan dari perbudakan atau perhambaan 5. pengakuan secara pribadi di depan hukum 6. Kebebasan pikiran, keyakinan dan agama 7. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 8. Kebebasan dari intervensi sewenang-wenang dalam privasi rumah dan keluarga 9. Kebebasan pendapat dan menyatakan pendapat 10. Hak memperoleh pendidikan dan hak ikut serta dalam kehidupan komuitas Apabila Indonesia negara yang ingin dianggap sebagai negara yang menghormati ketentuan yang secara universal telah diakui tersebut, maka sudah semestinya Indonesia mengatur dalam aturan nasionalnya yang dapat melindungi keberadaan mereka (Pengungsi dan Pencari Suaka) yang ada di wilayah Indonesia.
BAGIAN V SOLUSI DAN REKOMENDASI
SOLUSI, TUNTUTAN DAN REKOMENDASI UNTUK KRISIS ROHINGYA Oleh : PIARA 1. Krisis Rohingya adalah karena konflik etnis dan penyiksaan atas dasar SARA.Mereka adalah korban dari kejahatan dan pembantaian yang disponsori oleh negara (state-sponsored massacre) dengan memprovokasi rakyatnya, dengan target utama adalah pembersihan etnis Rohingya. 2. Etnis Rohingya tidak memiliki 'teman' dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar. Walaupun secara normatif, sejatinya, hukum internasional dan instrumen HAM internasional telah mengatur perlindungan terhadap kelompok minoritas. Juga telah memiliki pengaturan terhadap kejahatan semacam genocide dan crime against humanity. Namun, dalam kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya ini hukum HAM internasional seperti tidak berfungsi dan tidak berdaya. 3. Dari sisi hukum manapun tak dapat dipungkiri bahwa Rohingya adalah bagian integral dari masyarakat Arakan, maka perlu ada desakan internasional untuk memaksa rezim Presiden Thein Sein untuk menghentikan segala bentuk penyiksaan Rohingya dan membatalkan UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis yang diakui di Myanmar. 4. Pemerintah Myanmar harus melahirkan hukum yang berdasarkan norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia. Rasialisme sistematis, intoleransi dan Islamophobia harus dihentikan. Tidak ada satupun kelompok etnik yang dapat diberi label "ancaman terhadap keamanan nasional" oleh pemerintah dan rakyat Myanmar. Diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis dan intoleransi agama sama sekali tak dapat diterima.
TUNTUTAN ROHINGYA 1. Mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Arakan. 2. Pemerintah Myanmar harus mengakui hak etnis Rohingya atas kewarganegaraan Myanmar. 3. Proses politik dan demokrasi Myanmar harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis termasuk bagi etnis Rohingya. 4. Etnis Rohingya harus diperlakukan secara sama dan setara di Arakan dan Myanmar. Hak-hak dan kebebasan mereka harus dihargai dan dijamin oleh negara dan oleh etnis-etnis lain yang hidup di Myanmar. 5. Mendesak PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan. 6. Meminta kepada komunitas internasional dan NGO untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kekerasan di Arakan dan di lokasi-lokasi pengungsian. 7. Meminta kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelenggarakan misi investigasi independen yang imparsial dan obyektif terhadap pembantaian massal terhadap etnis Rohingya di Arakan. 8. Mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk menerima pelarian etnis Rohingya yang terancam keselamatan dan keamanannya di Arakan. 9. Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sekaligus sebagai pendiri dan tuan rumah dari Sekretariat ASEAN, untuk penyelesaian krisis Rohingya secara permanen. 10. Mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan,
kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan. REKOMENDASI 1. Bahwa advokasi penting dilakukan oleh segenap elemen masyarakat ASEAN untuk mendorong terciptanya perdamaian di Myanmar. Peran Indonesia dan para NGO dapat dilakukan tidak hanya berupa bantuan fisik tetapi juga bantuan non fisik antara lain Advokasi. Advokasi dilakukan dengan mendorong peran maksimal pemerintah Indonesia sebagai saudara tua Myanmar dan juga peran masyarakat Indonesia dalam membantu penyelesaian akar konflik di Myanmar. 2. Bahwa sepanjang yang kami lihat dan amati bahwa shelter-shelter yang dibangun di kamp pengungsian Rohingya dibangun oleh NGO humanitarian internasional, termasuk Indonesia, dengan bekerja sama dengan NGO humanitarian Myanmar. 3. Sedangkan bantuan yang diberikan dari government kepada government (G to G), digunakan dan diprioritaskan untuk pembangunan permanent houses untuk Rakhine. Oleh karenanya bantuan dari masyarakat untuk Rohingya di Arakan sebaiknya disalurkan melalui lembaga kemanusiaan yang concern membangun shelter dan sarana pendukung lainnya serta memberi bantuan bahan makanan kepada Rohingya; 4. Bahwa bantuan yang selama ini diberikan masih dalam bentuk tempat tinggal dan kebutuhan pangan dan sandang. Namun, perlu juga diberikan bantuan pendidikan dan kesehatan kepada Rohingya, khususnya anak-anak agar mereka tidak terlantar dan bisa menikmati pendidikan seperti warga negara myanmar lainnya, karena kami mengamati begitu banyak anak-anak di dalam kamp tersebut yang terlantar pendidikan dan kesehatannya. Disamping itu juga perlu dipikirkan mengenai pentingnya pemulihan psikologis Rohingya akibat konflik dan kekejaman yang dilakukan oleh
5. 6. 7. kelompok ekstrimis terhadap mereka. Pengalaman tersebut merupakan trauma mendalam yang perlu disembuhkan melalui sebuah terapi atau training. Bahwa sejauh ini bantuan yang banyak diberikan adalah melalui NGO, oleh karena perlu dilaksanakan ke depan adalah bantuan dari pemerintah Indonesia yang lebih konkret yang diserahkan langsung kepada Rohingya di shelter dan bukan kepada pemerintah Myanmar. Hal ini mencegah dana bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bukan digunakan untuk keperluan selain Rohingya atau bahkan untuk kepentingan pribadi. Permasalahan penanganan pengungsi muslim Rohingya belum dilaksanakan secara terpadu. Perbedaan penanganan tersebut dapat dilihat dari dua penampungan di Langsa dan di Lhokseumawe serta dari dua Rudenim di Medan dan Tanjung Pinang. Di Lhokseumawe penanganan Rohingya dikoordinasi oleh pihak imigrasi, sedangkan di Langsa dikoordinasi oleh pemerintah daerah sehingga melibatkan kanwil kemensos, pemda, dan juga imigrasi, oleh karenanya pelayanannya lebih manusiawi dan ada pos-pos yang dibentuk seperti pos kesehatan dan dapur umum. Di Medan, Rohingya yang sudah memiliki status pengungsi dapat tinggal di community house di beberapa hotel melati di Medan, sedangkan di Tanjung Pinang semua pengungsi, baik yang sudah mendapatkan status maupun yang dalam proses, tidak boleh keluar dari Rudenim. Segala kegiatan dilaksanakan di dalam Rudenim Pusat Tanjung Pinang tersebut. Kondisi pengungsi Rohingya memang sangat memprihatinkan dan masih terjadi beberapa masalah dalam penanganannya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyelesaian permasalahan Rohingya dapat ditempuh dengan mengubah kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia dan juga membantu mengkampanyekan perdamaian di Arakan. Selama akar masalah di
Arakan tidak terselesaikan, maka Indonesia akan tetap kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah yang lebih besar. 8. Pemerintah harus membuat undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional. Hal ini dimaksudkan agar memberi kepastian hukum terhadap para pengungsi yang didetensi di Indonesia dan memberi keseragaman penanganan pencari suaka, khususnya Rohingya yang terdampar di Indonesia; 9. Pembuatan tempat penampungan yang terintegerasi dalam satu wilayah atau satu tempat untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dan pengawasan dengan mengedepankan konsep alternative detention yang lebih manusiawi; 10. Pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967 tentang Status Pengungsi; 11. Pemerintah berperan secara aktif dalam penyelesaian akar masalah di Arakan melalui mekanisme bilateral maupun multilateral (ASEAN, OKI, PBB); 12. Semua pihak berperan aktif mengkampanyekan perdamaian di Arakan melalui media massa, tulisan, demonstrasi, dan hal lainnya yang dianggap perlu dan tetap dalam koridor hukum dan demokrasi.
SOLUTION TO THE ROHINGYA PROBLEM Mahbubul Haque The long standing Rohingya problem is an issue of 'ethnic, religious and political persecution' to get rid Arakan of the Muslim population. It is an 'ethnic cleansing'. Their problem is a man-made tragedy, deeply entrenched in 'systematic racism' and Islamophobia, having political and humanitarian dimensions of regional and international concern. Besides, "Rohingyas are listed as one of the ten world's populations in most danger of extinction." Given the destructive attitude of the government and non- state actors towards Rohingya people it may be considered a case of genocide. By all legal standards the Rohingya are indigenous to Arakan and, therefore, to Burma. Arbitrary deprivation of Rohingya's citizenship is an international crime. Nonetheless, the Rohingya problem is first and foremost to be resolved within Burma, and the most pertinent right in this connection is their right to stay and live without disturbance in their country which, today, constitutes customary international law, reflecting the traditional position that the "natural" place for an individual is the territory of the State of nationality or his homeland. Burma became a member of ASEAN in 1997. Under the ASEAN Charter, Burma has committed itself to value of peace, democracy and respect for human rights. As a part of ASEAN, Rohingyas of Burma must be seen as ASEAN people and ASEAN members have obligation to protect their democratic rights in Burma. The impact of Rohingya problem has been felt throughout ASEAN region, particularly with the Rohingya refugee and their boat people crisis. The problem cannot be termed as an internal affair of Burma and it warrants a regional solution. In the absence of national protection the 'Responsibility to Protect' the Rohingya weighs on the international community. For a genuine long-
term solution, the root cause of their problem, the issue of their statelessness and refugee problem, their displacement marginalization must be effectively dealt with. Food security, economic and social development, respect for the religion and culture, freedom of movement, political participation, property ownership, access to schools and livelihood opportunities, and the right to marry are some of the key issues to be dealt with. For the purpose of a permanent solution to the Rohingya problem: 1. The Burmese government must recognize the citizenships of the Rohingyas and amend the 1982 Citizenship Law. They should be able to peacefully co-exist in Arakan with their 'collective rights' within the Union of Burma. 2. The political and democratic process in Burma must be all-inclusive, and the Rohingya should be a part of it. 3. Honourable repatriation, rehabilitation and reintegration of Rohingya refugees in their original places in the homeland of Arakan. 4. There should be a dialogue between the Muslim Rohingya and Buddhist Rakhine for promoting reconciliation and restoring genuine peace. Meanwhile, the following immediate measures are of importance: 1. Concerted international pressure needs to be mounted on the Burmese government to end the ongoing cold-blooded murder, silence-extermination, destruction, rape, arbitrary arrest, torture and other inhuman act against the Rohingya people; and to release forthwith all those who have been arrested under false and imaginary charges. 2. A UN Commission of Inquiry should be sent to Arakan immediately in order to publicly announce the true findings and to bring those responsible to justice. and
3. It is vital that UN intervenes in the matter, on grounds of humanitarianism, for the specific purpose of preventing or alleviating widespread suffering or death. UN peacekeeping forces or UN observers should be sent to Arakan. 4. Thein Sein government must repeal or amend the 1982 Citizenship Law to conform to international law standards and bring about all other desired changes. 5. Under its Charter the ASEAN should make regional efforts for a permanent solution of the Rohingya problem, with the cooperation of UN and OIC. Being a neighbouring country affected by influx of Rohingya and their boat people Thailand may make a concerted afford with other ASEAN countries for a solution. 5. The international community should extend unhindered humanitarian assistance to all victims of the violence in Arakan. 6. Rehabilitation of the internally displaced (IDP) Rohingya victims of violence in their original properties and places, with full security, and evict those Rakhine vigilantes who intruded on the Rohingya's land, properties and houses. Last but not the least, solution to the Rohingya problem largely depends on the will of the ruling Burmese government. It is equally important that good sense prevails in the mind of the Buddhist Rakhine and that the Muslim Rohingya should be able to peacefully co-exist in Arakan as equals.
BAGIAN VI PRESS RELEASE
ARAKAN ROHINGYA NATIONAL ORGANISATION ARAKAN, BURMA Press Release (28 April 2013) STOP ROHINGYA ETHNOCIDE We condemn the police shooting, on 26 April 2013, of a group of Rohingya children for their peaceful protest chanting "Rohingya, Rohingya" when hostile operational team consisting of immigration, military, NaSaKa, police and village administrators came to Thet Kay Byin village near Ba Du Pha Rohingya displacement camp in Arakan's capital Sittwe (Akyab), to perform the current operation forcing the Rohingya to register as "Bengali" for the census. A 15 year old boy namely Mohammad Ali S/o Kabir Ahmed of Thet Kay Bin was injured in the shooting and is now taking treatment in a private clinic. From 26 April the police have arrested six innocent Rohingya people under concocted charges. They are U Ba Tha (47), U Kyaw Myint (46), Mohammad Hussain (45) Saw Lay Ma (35), San Lin (45) and Kyaw Khin (40). The police are also hunting down more Rohingya elders in an attempt to terrorise the Rohingya community. All these have been done under the direction of Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) which dominates the Arakan Sate government and pursues a policy of Rohingya extermination with the blessing of the central government. An atmosphere of terror has been created while the whole Rohingya community is being affected by the humanitarian disaster. The so-called census operation was first conducted immediately after June and October 2012 deadly violence against Muslims in Arakan at irregular intervals but was stopped when the Rohingyas rejected to be
registered as "Bengali". But from 10 April 2013 the authorities resumed it selectively in Maungdaw and Buthidaung township torturing and forcing the Rohingyas into agreeing to register as "Bengali" The Rohingya people 'have the collective right to live in freedom, peace and security as distinct people' and additionally they have the right to life. Burma is a state party to the UN Convention on Rights of Child and it has basic obligation to 'respect and ensure' the rights in the convention to Rohingya children without discrimination of any kind. To force the Rohingya people into accepting 'Bengali' against their will is an ethnocide or an international crime, and to this fact we invite the attention of the United Nations and the international community. We, therefore, demand the Burmese government: 1. To register the Rohingya people as "Rohingya" in the census in accordance with their genuine and legitimate aspiration; 2. To stop all plan to deprive the Rohingya people of their integrity as distinct people, or of their cultural values or ethnic identity; 3. To stop any action which has the aim or effect of dispossessing the Rohingya people of their lands, properties or resources; and stop forcible transfer of their population and creating domineering situation aims at expelling them from their ancestral homeland; 4. To fulfil its obligation as a state party, and to ensue the rights of the Rohingya children in accordance with the provisions of the UN Convention on the Rights of Child (CRC) ; 5. To release all those Rohingyas who have been arrested under false charges, and to investigate the police shooting of Rohingya children for their peaceful protest and bring the perpetrators to justice. For more information, please contact: Nurul Islam: + 44-7947854652 Aman Ullah: + 8801558486910 Email : info@Rohingya.org
PRESS RELEASE PIARA : ROHINGYA TERDAMPAR LAGI DI INDONESIA : PBB "MANDUL" DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA Konflik horizontal di Arakan-Myanmar terus berlangsung dan sepertinya terus dipelihara. Berbagai kekejaman dan penindasan yang dilakukan terhadap Rohingya tak kunjung berakhir. Ribuan orang Rohingya telah menjadi korban dan ratusan ribu lainnya terpaksa meninggalkan tanah air tercintanya menuju Negara-negara terdekat. Rumah-rumah dibakar, masjid dirusak, dan para wanita Rohingya diperkosa. Kondisi ini tentunya semakin menegaskan apa yang dinyatakan oleh PBB (United Nations) beberapa waktu lalu yaitu Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di muka bumi. Indonesia secara geografis merupakan salah satu Negara terdekat dengan Myanmar. Dan secara religi Indonesia mempunyai kesamaan dengan orang-orang Rohingya, sehingga banyak orang Rohingya yang menyelamatkan diri dan kemudian terdampar ataupun ditangkap oleh pihak keimigrasian Indonesia. Namun demikian, Indonesia bukanlah Negara tujuan utama orang-orang Rohingya karena tujuan utama kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah Pulau Christmas di Australia. Dalam siaran persnya, Ketua Pusat Advokasi dan Informasi Rohingya-Arakan (PIARA), Heri Aryanto, SH, yang melakukan investigasi langsung ke penampungan sementara di Kota Louksemawe dan Kota Langsa mengatakan bahwa jumlah Rohingya yang selamat dan ditemukan oleh Nelayan Indonesia di perairan Selat Malaka dekat Lhokseumawe berjumlah 121 orang yang terdiri dari 99 laki-laki, 6 perempuan, 14 anak- anak, dari total 131 orang, yang kesemuanya saat ini ditampung di Keimigrasian Louksemawe. Sedangkan yang diselamatkan Nelayan di perairan Selat Malaka dekat Idi Rayeuk - Aceh Timur berjumlah 63 orang yang terdiri dari 1 balita dan 13 anak-anak, 10 perempuan, dan 39 laki-
laki, yang kesemuanya saat ini ditampung di SKB Matang Seulimeng - Kota Langsa. Lebih lanjut Heri menyatakan bahwa terdamparnya kembali perahu- perahu yang membawa orang Rohingya di perairan Indonesia merupakan bukti bahwa United Nations (PBB) "mandul" dalam menjalankan tugasnya menciptakan perdamaian dunia di Arakan-Myanmar. Menurutnya : "seharusnya Keamanan menggunakan kewenangannya untuk menekan pemerintah Myamar dan meminta Myanmar menyelesaikan konflik di Arakan, menghentikan segala bentuk ethnic cleansing yang sistematis terhadap Rohingya, mengembalikan status kewarganegaraan Rohingya yang selama ini tidak diakui (stateless) dan menjamin orang Rohingya untuk hidup secara aman di Arakan dengan segala hak yang melekat padanya sebagai warga negara Myanmar". PBB melalui Dewan Sebagaimana informasi, Myanmar melalui UU Imigrasi Darurat pada tahun 1974 telah menghapus kewarganegaraan Rohingya dan melalui Peraturan Kewarganeraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982) telah menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Status etnis Rohingya diturunkan (downgrade) menjadi hanya 'temporary residents' yang menyandang 'temporary registration cards,'. "Permasalahan terdamparnya Rohingya di Indonesia akan terus terjadi selama kondisi keamanan di Arakan terus mencekam dan tidak adanya jaminan pengakuan yang sama dan adil terhadap orang-orang Rohingya yang sejatinya adalah bangsa Myanmar yang telah menetap di Arakan selama berabab-abab lamanya", pungkasnya.
Tolak Kuasa Hukum Pengungsi Rohingya, Polres Belawan dilaporkan (05/05/13) Kerusuhan yang terjadi di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Medan pada tanggal 05 April 2013 merupakan tindakan provokatif dari para korban yang melakukan tindakan pelecehan seksual dan penusukan yang dilakukan oleh Salah satu korban sehingga memicu konflik diantara penghuni Rumah Detensi yang berasal dari Myanmar. Sudah di Tetapkan sebanyak 17 orang (14 dewasa 3 anak-anak) sebagai Tersangka dari Etnis Rohingya, Myanmar; mereka di Tahan di POLRES Belawan sejak pecahnya kerusuhan. Saat ini yang mendampingi Para Tersangka ini adalah PAHAM Sumatra Utara dan TPM berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Pengungsi Rohingya di hadapan Wakapolres. "Para kuasa hukum mendapatkan penolakan oleh pihak POLRES BELAWAN tanpa ada penjelasan sampai saat ini" jelas Khairul Anwar Hasibuan, SH salah satu Kuasa Hukum Pengungsi Rohingya. Dimana beliau saat ini sedang berada di Jakarta dalam rangka mengadukan sikap POLRES BELAWAN menolak kuasa hukum untuk mendampingi Para Pengungsi Rohingya. Besok Senin, 06 Mei 2013, Khairul akan melaporkan sikap POLRES BELAWAN ke MABES POLRI, KOMPOLNAS dan KOMNAS HAM. Yang mana pelaporan ini disertai dengan beberapa bukti yang akan disampaikan kepada instansi tersebut, Jelas Khairul yang juga adalah Sekretaris Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatra Utara. CP: Khairul Anwar Hasibuan, SH (081361277875)
PRESS RELEASE PIARA : KERUSUHAN MASSAL DI RUDENIM MEDAN : SUDAH WAKTUNYA INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI DAN PROTOKOL INTERNASIONAL TENTANG STATUS PENGUNGSI Kerusuhan yang terjadi di Rumah Detensi Imigrasi ("RUDENIM") Medan di Belawan - Medan, Sumatera Utara, pada jumat dini hari (05/04/2013) antara Rohingya dengan Myanmar Non-Rohingya merupakan imbas dari konflik rasial berkepanjangan di Arakan, Myanmar. Bahkan saat ini konflik tersebut semakin memanas dan telah berimplikasi luas ke Yanggon, Myanmar dan bahkan meluas ke luar wilayah Myanmar, seperti yang terjadi di Rudenim Medan-Indonesia. Akibat dari kerusuhan massal di Rudenim Medan telah menimbulkan korban jiwa 8 (delapan) imigran Myanmar Non-Rohingya yaitu Aye Win (28), Myo Oo (20), Min Min (24), Sain Lwin (45), Nawe (23), Aung Tan (44), Aung Tan Win (24), dan Win Tun (32). Seperti dilansir oleh Heri Aryanto, Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) bahwa kerusuhan massal di Rudenim Medan merupakan buah dari konflik akut antara Rohingya dengan penduduk mayoritas Myanmar di Arakan yang tidak kunjung terselesaikan. Dan hal ini akan terus menyebabkan gelombang- gelombang baru manusia perahu dari Myanmar yang akan transit atau terdampar di Wilayah Indonesia. "Selama akar konflik di Arakan masih terpelihara, maka Indonesia akan terus kebanjiran Imigran dari Myanmar", jelasnya. Menurutnya, posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah Indonesia sangat strategis, tidak hanya untuk kepentingan akses perdagangan transnegara tetapi juga jalur maritim internasional, khususnya dalam konteks negara yang berkonflik, Indonesia menjadi negara transit bagi para imigran Rohingya yang hendak mencari suaka ke negara-negara yang telah meratifikasi
Konvensi dan Protokol Internasional tahun 1951 dan 1967 tentang Status Pengungsi, di antaranya adalah Australia. Berdasarkan pantauan PIARA di Rudenim Medan pada akhir Februari 2013, terdapat sebanyak 84 detainee ("sebutan untuk imigran yang ditampung di Rudenim") asal Myanmar dari total 269 detainee yang terdiri dari 45 orang Rohingya dan 39 orang Myanmar Non-Rohingya. Dari 45 detainee Rohingya, 31 orang laki-laki dewasa dan 5 anak laki-laki, 5 perempuan dewasa dan 4 perempuan anak-anak. Kondisi ruangan penampungan di Rudenim Medan secara fisik seperti Rutan dengan ruang-ruang sempit dan dilengkapi jeruji besi. Kamar-kamar yang berukuran lebih kurang 2 x 4 meter itu sedianya ditempati 3 detainee, namun karena terbatasnya ruangan, maka satu kamar ditempati 6 orang detainee. Kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini belum mau meratifikasi Konvensi dan Protokol Internasional terkait dengan Status Pengungsi, oleh Heri dinilai telah berkontribusi dan menjadi salah satu sebab timbulnya konflik di dalam Rudenim tersebut, selain faktor over capacity. Ia menambahkan : "Dengan tidak diratifikasinya konvensi dan protokol tersebut maka Indonesia tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan tindakan-tindakan assestment, penentuan status pengungsi, dan penempatan pengungsi ke negara tujuan sehingga banyak detainee, termasuk Rohingya yang menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan apakah ditingkatkan statusnya menjadi pengungsi atau tidak, atau juga menunggu negara ketiga yang mau menerima Rohingya sebagai pengungsi internasional". Kondisi ini tentunya dapat memicu gangguan psykologis detainee dan potensi konflik di dalam rudenim semakin besar. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM), selama ini mempunyai kewenangan yang sangat besar terkait dengan penanganan imigran yang terdampar dan ditampung di Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri sebagai tuan rumah yang berdaulat hanya sebagai tempat penampungan
saja. Oleh karenanya "Indonesia seharusnya memiliki regulasi yang jelas dan pasti mengenai penanganan imigran atau pengungsi termasuk memiliki kewenangan sendiri dalam melakukan penilaian, penentuan status, pemulangan, dan penempatan ke negara ketiga. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi dan protokol internasional tentang status pengungsi", pungkasnya. March 05, 2013, Jakarta - Indonesia.
AKTIFITAS PIARA
Kampanye Kemanusiaan untuk Rohingya sejak tahun 2012 Mengunjungi Myanmar dan Arakan pada April 2013
Kunjungan ke Penampungan Sementara di Langsa Aceh Kunjungan ke Rudenim Medan (Belawan)
Kampanye dan Sharing masalah Rohingya di JIC Agustus 2012 Audiensi dengan Komisi I DPR RI untuk Kasus Rohingya
Menyampaikan Pernyataan Sikap ke Sekretariat ASEAN Juli 2012 Kunjungan ke Penampungan Sementara di Lhokseumawe Aceh
Kunjungan ke Rudenim di Medan-Belawan Dialog dengan Imigrasi di Penampungan Sementara Lhokseumawe
Talkshow kasus Rohingya di TVOne Agustus 2013 Bersama pengungsi anak Rohingya di Penampungan Sementara Langsa
Talkshow dengan tamu-tamu Rohingya di TVOne Agustus 2013 Audiensi dengan Komnas HAM untuk Kasus Rohingya
Bersama Pengungsi Anak Rohingya di Rudenim Medan (Belawan) Bersama Pengungsi Anak Rohingya di Rudenim Medan (Belawan)
Audiensi Utusan Rohingya dan PIARA ke Fraksi PDIP DPR RI Menyerahkan bantuan di Penampungan Ladong Aceh Besar
Bersama pengungsi anak di Ladong Aceh Besar Mendampingi utusan Rohingya ke Kemenlu RI Pejambon
Utusan Rohingya & PIARA menemui Mantan Wapres Jusuf Kalla Kunjungan ke Rudenim Tanjung Pinang Kepulauan Riau
TENTANG PENULIS Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Dilahirkan di Bandung, 13 Januari 1972 dan kini tinggal di Jakarta Selatan. Adalah Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1996 dan Pengacara Publik/ Advokat melalui lembaga Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia yang turut didirikannya sejak tahun 1999. Bidang keahliannya adalah Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Anak, Hak Perempuan dan Gender, Viktimologi, Metode Penelitian Hukum, Perundang-Undangan Sosial , Kesejahteraan Sosial dan Advokasi Sosial. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia (1996) Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP UI (2003) dan Master of International Human Rights Law dari Northwestern Law School Chicago- USA. Saat ini tengah menyelesaikan studi PhD bidang Human Rights and Peace Studies di Mahidol University, Bangkok Thailand dan menjadi PhD researcher bidang Victimology di Tilburg University, The Netherlands. Sampai Oktober 2012 telah melakukan penelitian dalam skala internasional (Fulbright Fellowship 2002 dan API-Nippon Foundation Fellowship 2006) dan puluhan yang berskala nasional, disamping menjadi konsultan institusi negara maupun pemerintah daerah. Juga telah menghasilkan ratusan tulisan baik akademis/ ilmiah maupun fiksi di banyak media nasional. Buku yang telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) buah dan jurnal internasional di International Perspective on Victimology, International Victimology Institute, Mito - Japan. legislative drafting di banyak Tokiwa Heru Susetyo adalah juga perwakilan Indonesia dan Asia Tenggara untuk Executive Committee World Society of Victimology (sejak 2009) dan Kontak personal di pendiri Masyarakat Viktimologi twitter : @herususetyo dan blog pribadi di Indonesia. FITRIA, SH. MR. Adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Pernah menjadi Peneliti bidang hukum The Habibie Center (2008-2010) dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian PAHAM Indonesia (2007-2008). Menamatkan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan mendapatkan gelar master bidang Hukum HAM Internasional di Institut HAM, Fakultas Hukum Universitas Katolik Lyon, Perancis.
Tertarik mendalami bidang hukum internasional publik: HAM, Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Pengungsi. Berpartisipasi dalam penelitian Pemenuhan Hak atas Kebebasan berserikat (Komnas HAM, 2008), Restorative Justice dalam Lembaga Pemasyarakatan (BPHN,2012) Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi dalam UU No 6/2011 tentang Keimigrasian (FSH UIN Syarif Hidayatullah,2012). Diantara publikasinya adalah Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya (Penerbit Ombak dan The Habibie Center, 2010). e-mail : Nasrulloh Nasution, SH. Pria kelahiran Jakarta, 01 Juli 1982 ini adalah penggiat Hak Asasi Manusia; ketertarikannya pada permasalahan HAM mendorong dirinya untuk mengetahui dan langsung dalam diskusi maupun penanganan permasalahan-permasalahan HAM; terlibat Menyelesaikan S.1 (SH) tahun 2005 di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayan dengan judul skripsi "Aspek-Aspek Hukum Tentang Penanggulangan Kejahatan Genosida (Studi Kasus: Tindakan Genosida di Rwanda)". Sejak tahun 2007 diangkat menjadi Advokat di usianya yang relatif muda dan saat ini sedang menempuh program S.2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kenotariatan. Sejak tahun 2004 telah bergabung dengan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), dengan memulai aktifitasnya di PAHAM Jakarta dan pada tahun 2011 di Angkat menjadi Direktur Eksekutif PAHAM INDONESIA sampai dengan saat ini; PAHAM adalah salah satu lembaga yang memuliki konsentrasi terhadap advokasi hukum dan hak asasi manusia; yang mana lembaga ini memiliki 22 (duapuluh dua) cabang yang tersebuar diseluruh wilayah Indonesia. Selain sebagai seorang Advokat, Nasrulloh pernah menjadi pengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta pada tahun 2009-2011; Menjadi Nara Sumber di berbagai pelatihan, seminar dan Talk Show dengan berbagai macam isu seputar Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Ia juga telah malang melintang dalam penanganan perkara yang melibatkan masyarakat termarginalkan dan masyarakat tidak mampu. Aktif dalam membina dan memberikan materi dalam pelatihan-pelatihan kemahasiswaan dan pelajar. e-mail :
Heri Aryanto, SH. Pria yang biasa dipanggil "Heri" ini merupakan anak 3 dari 4 bersaudara, yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1984. Heri menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Saat ia sedang menyelesaikan studi magister hukum-nya di Universitas Indonesia peminatan hukum hak atas kekayaan intelektual. ini Heri aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi advokasi di antaranya karang taruna, Pusat Advokasi dan Studi Hukum Indonesia (PASHI), Pusat Advokasi Perempuan dan Anak Indonesia (PAPAI), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang DKI Jakarta, Lumbung Advokasi Perempuan dan Anak Nusantara (LAPAN), dan saat ini ia aktif sebagai direktur HAM dan Perburuhan PAHAM INDONESIA serta sebagai direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) INDONESIA. Di samping itu, ia juga aktif menjadi fasilitator di berbagai acara seminar dan diskusi tentang advokasi Rohingya. Ia juga aktif sebagai koordinator dan kontributor konsultasi hukum di Klinik Hukumonline. e-mail : Ryan Muthiara Wasti, SH. Lahir di Gasan Kecil, Sumatera Barat pada 11 Maret 1990. Adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2013. Saat ini aktif sebagai relawan PAHAM Indonesia dan sebagai Sekreataris Umum PIARA. Aktif menulis di media online seperti dan kompasiana. e-mail : Mahbubul Haque, MA. Adalah warganegara Bangladesh yang sekaligus contact person PIARA di Bangladesh dan Thailand. Saat ini berdomisili di Bangkok, Thailand. Aktif meneliti dan mengadvokasi warga Rohingya di Bangladesh. Mendapatkan Master bidang Human Rights dari Mahidol University, Thailand dan saat ini tengah menyelesaikan disertasi doktor tentang Rohingya di program yang sama. E-mail :
Ulfah Yanuar Santrie, SH. Dilahirkan di Bandung pada 2 Januari 1992. Adalah mojang Sunda yang tinggal di Bandung dan besar di Jawa Barat. Tamat dari SMAN 5 Bandung kemudian meneruskan pendidikan lanjutan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwekerto. Lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 2013 pada usia 21 tahun. Menulis skripsi tentang Pengungsi Rohingya dari Perspektif Hukum Internasional. Semasa sekolah aktif di komunitas Jepang Mania dan ketika kuliah aktif dalam kegiatan English Debate Society dan beberapa kali menjuarai kompetisi English Debate. E-mail :
TENTANG PIARA Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) adalah lembaga semi otonom di dalam organisasi Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM). Berdiri di Jakarta pada bulan Juni 2012 sebagai respon terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya di Arakan dan di seluruh dunia akibat kekerasan sistematis yang dilakukan negara Myanmar. Visi : Tegaknya keadilan dan kebenaran bagi semua orang, semua suku, bangsa, agama dan semua kelompok manusia atas dasar penghambaan kepada Allah SWT, kemanusiaan dan perdamaian. Misi : 1. Melakukan advokasi terhadap kasus Rohingya di bumi Indonesia. 2. Melakukan investigasi, kunjungan dan pencarian fakta terkait kasus Rohingya 3. Melakukan pendampingan dan pembelaan terkait kasus Rohingya di Indonesia 4. Melakukan kampanye dan diseminasi informasi terkati dengan kasus Rohingya 5. Memantapkan jejaring antar individu, kelompok dan lembaga yang peduli atas kasus Rohingya. 6. Memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Rohingya Pembina : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Nasrulloh Nasution, SH. Sylviani Abdul Hamid, SHI. MH. Evi Risna Yanti, SH. Pengurus : Direktur : Sekretaris : Heri Aryanto, SH. Ryan Muthiara Wasti, SH. Direktur PIARA Cabang Aceh : Yenny Sri Wahyuni SH. MH. PIARA Sumatera Utara : Khairul Anwar Hasibuan, SH. Relawan : Seluruh aktifis dan relawan PAHAM se- Indonesia
Program-Program yang telah Berlangsung 1. Humanitarian campaign Rohingya dengan mendatangkan tiga aktifis Rohingya dari Bangladesh, London dan Jepang ke Indonesia pada Juli-Agustus 2012. 2. Kampanye, Seminar dan Diskusi Publik terkait kasus Rohingya di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera (2012-2013) 3. Kampanye kasus Rohingya di KBRI Tokyo 5 Agustus 2012. 4. Fundraising untuk bantuan kemanusiaan kasus Rohingya di Indonesia 5. Investigasi dan kunjungan ke lokasi tempat manusia perahu Rohingya berlabuh, ditempatkan dan ditahan sementara di Aceh, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau (Dinas Sosial - Rumah Detensi Imigrasi). 6. Kunjungan lapangan ke Myanmar tahun 2013 7. Membangun Rohingya. jejaring dengan sesama lembaga peduli 8. Penerbitan buku terkait kasus Rohingya 9. Talk show dan siaran radio di beberapa lembaga penyiaran di Indonesia terkait kasus Rohingya. 10. Pendampingan dan pembelaan terhadap orang Rohingnya yang menjadi tersangka kekerasan di Rudenim Belawan tahun 2013. Alamat : d/h PAHAM Indonesia Komplek Departemen Sosial No. 19 Pasar Rebo JL. T.B. Simatupang Pasar Rebo, JAKARTA TIMUR 13761 Telp./ Fax. +62 (0) 21 - 8408232 Laman : e-mail : twitter : @indo4rohingya Rekening Donasi untuk Rohingya Arakan PIARA PAHAM Indonesia : Bank BCA KCP Pasar Minggu No. Rek. 1283004850 a.n. Yayasan PAHAM Indonesia