Pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 A. Kompetensi Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. B. Indikator Pencapaian Kompetensi Dalam rangka mencapai komptensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia 2. Menganalisis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia 3. Menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 4. Menganalisis UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar C. Uraian Materi 1. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaanya terpancar dalam empat pokok pikiran PPKn | 35
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia. Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang (Alhaj, 2000:3). Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Karena itulah melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 36 | PPKn
Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan dan herarkhis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah: 1) Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. 2) Undang-Undang/PERPU, 3) Peraturan pemerintah 4) Keputusan presiden 5) Peraturan daerah 6) Peraturan daerah lainnya. Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan: ".....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal- pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. PPKn | 37
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai. b. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah. Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat impératif (mengikat) bagi berikut ini: Penyelenggara negara. Lembaga kenegaraan. Lembaga kemasyarakatan. 38 | PPKn
Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi negara. Dalam pengertiannya ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai- nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran. Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila. Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini PPKn | 39
disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul di tanah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuen baru dari segi hukum di Indonesia. Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalah baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum. 2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamirkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya "...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 40 | PPKn
Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia a. Pengertian dan fungsi ideologi. 1) Pengertian Ideologi Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial, politik maupun ekonomi Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham (Kaelan, 2003), Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah sistem dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan- tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya.maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara (Heuken, 1991:122) Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita- cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajad yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Kaelan, 2003). Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakikat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan. PPKn | 41
2) Fungsi ideologi Fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak. b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka. Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideologi yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Fasisme (Ward, 1986). Diantara ideologi-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideologi itu. Hal ini berkenaan dengan kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri, 1978:14). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan antara penganut ideologi itu. Di satu pihak ada yang menyebut 42 | PPKn
dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya itulah yang dianggap benar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi komunisme antara Lenin dan Berenstein (1919), antara Stalin dan Trotzky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambruknya Uni Soviet (akhir 1991). Pengertian ideologi terbuka dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut ideologi terbuka. Ideologi tertutup mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic (Moerdiono, 1989:399-400). Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar (Soerjanto, 1989:12). Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki acuan dasar berupa Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, pada Romawi VI menyebutkan antara lain sebagai berikut: "... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-gais besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan PPKn | 43
aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut." (UUD dan Amandemennya, 2000:19).Penjelasan di atas perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini: "Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...". (UUD 45 dan Amandemennya, 2000:19) Jadi, yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang". (Panyarikan, dkk, 1993/1994:18). Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut. 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya; 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia; Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah semangat dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Di sini terlihat, bahwa faktor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Bab IV arahan kebijakan point 2 dinyatakan: "Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan 44 | PPKn
membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan". c. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka tampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:41). Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan historis, kultural dan politis (Panyarikan, dkk, 1993/1994:15). Tinjauan historis, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan Bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian (Soerjanto, 1989:5). Tinjauan cultural, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pegangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang. Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945. Dalam pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". (UUD 1945 hasil amandemen). PPKn | 45
Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing (Moerdiono, 1992:411). Berdasarkan tinjauan politis ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di samping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada "aturan-aturan pokok" saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi (Moerdiono, 1992:411-413). Wawasan di sini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subjektif. Doktrin di sini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku (Panyarikan, dkk, 1993/1994:16). Sedangkan kebijakan di sini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintahan/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau 46 | PPKn
kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila. Oleh karena itu, ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung di dalam ajaran ideologi itu disebut "nilai dasar" (basic value, weltanschauung; grundnorm) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut. 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia a. Pengertian Pandangan Hidup Pada hakikatnya Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran sekelompok orang seperti ideologi lainnya, namun pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain unsur- unsur yang terkandung dalam pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Setiap individu (manusia) memiliki pandangan hidup yang bersifat kodrat dengan tingkatan yang berbeda-beda untuk menentukan masa depan individu tersebut. Arti pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup memiliki fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungannya dan dengan Tuhan. pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan pandangan hidup bangsa. PPKn | 47
Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup didunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya ada beberapa macam, yaitu: 1) Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. 2) Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada. 3) Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya. b. Arti Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak ukur yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, antar manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk sosial manusia tak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Manusia hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat yang utama yang dapat mewujudkan pandangan hidupnya. dengan demikian dalam 48 | PPKn
kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya bersumber pada pandangan hidupnya. Dalam proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai Ideologi Negara. Dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Sebelum pancasila dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya sudah terdapat dalam bangsa Indonesia dalam adat istiadat, dalam budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religi. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dalam segala aspek seperti masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan hidup pancasila bagi bangsa Indonesia yang PPKn | 49
Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Sebagai suatu filsafat Negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, pada hakikatnya sila-sila pancasila merupakan suatu kesatuan. Setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, nilai persatuan Indonesia nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah: 1) Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan 2) Nilai dan jiwa kemanusiaan 3) Nilai dan jiwa Persatuan 4) Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi 5) Nilai dan jiwa Keadilan sosial Ini artinya, semua tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari harus sesuai dengan nilai Pancasila guna meraih cita-cita bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki kedudukan tertentu untuk Tanah Air. Salah satunya adalah kedudukan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah negara. Lebih lengkapnya, berikut kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu: 50 | PPKn
1) Petunjuk Menyelesaikan Masalah Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia. Baik konflik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. 2) Pembangunan Karakter Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. 3) Pemersatu Bangsa Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran Pancasila telah menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku, dan budaya. Tanpa kehadiran Pancasila, masyarakat tidak akan bisa bersatu sebagai nusa dan bangsa seperti sekarang. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. 4. UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar a. Proses Terbentuknya UUD Negara RI Tahun 1945 Persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung antara 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 Juli 1945 dilakukan perumusan akhir isi dasar negara. Pada persidangan tersebut juga dibahas Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaannya/mukadimah. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang PPKn | 51
Dasar dengan suara bulat menyetujui isi Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya kepada seluruh anggota BPUPKI. Dalam kesempatan tersebut, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan tiga hal yang dihasilkan oleh panitia, yaitu: 1) Pernyataan Indonesia Merdeka yang rumusannya diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang. 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar yang rumusannya diambil dari seluruh isi Piagam Jakarta. 3) Undang-Undang Dasar beserta batang tubuhnya. Seluruh anggota BPUPKI menerima dengan bulat hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka selesailah tugas dari BPUPKI. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan. Kemudian, Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunby Inkai. Untuk keperluan pembentukan panitia tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi. Dalam pertemuan tersebut Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua dan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota. PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 Orang. Setelah pertemuan di Saigon terjadi dua peristiwa yang sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. Kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dengan agenda utama mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan pembukaannya serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Mohammad Hatta terlebih dahulu 52 | PPKn
mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata "ketuhanan" yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Mohammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Mohammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan "Yang Maha Esa". Pada akhirnya semua anggota PPKI menyepakati rancangan Hukum Dasar beserta pembukaannya disahkan menjadi hukum dasar tertulis yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalam pembukaannya terdapat sila-sila Pancasila. UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (evolving) sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk ini, penting dikembangkan pemahaman bahwa UUD 1945 ada roh, 'the spirit', yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima nilai Pancasila itu, sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaliknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang secara berdiri sendiri tanpa penjabarannya dalam haluan-haluan PPKn | 53
negara (states policies) sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatra ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. b. Periode Berlakunya UUD Negara RI Tahun 1945 1) Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. 2) Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950) Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan. 3) Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih 54 | PPKn
berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. 4) Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966) Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang- undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya: a) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara b) MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup 5) Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998) Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan: a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya b) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983. PPKn | 55
6) Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999 Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. 7) Periode Perubahan UUD 1945 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: Tabel 5 Perubahan UUD 1945 Amandemen Sidang Penetapan Tahun Perubahan Pertama Sidang Umum MPR 1999 14 s.d 21 Oktober 1999 Perubahan Kedua Sidang Tahunan MPR 2000 7 s.d 18 Agustus 2000 Perubahan Ketiga Sidang Tahunan MPR 2001 1 s.d 9 November 2001 Perubahan Keempat Sidang Tahunan MPR 2002 1 s.d 11 Agustus 2002 56 | PPKn
D. Rangkuman 1. Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan termasuk proses reformasi, dijabarkan dalam nilai Pancasila. Dengan begitu, pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. pancasila tercantum ke dalam ketentuan tertinggi, yakni pembukaan UUD 1945. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamirkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. 3. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup didunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya ada beberapa macam, yaitu: a. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. b. Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada. c. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya. PPKn | 57
4. UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (evolving) sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk ini, penting dikembangkan pemahaman bahwa UUD 1945 ada roh, 'the spirit', yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima nilai Pancasila itu, sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaliknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang secara berdiri sendiri tanpa penjabarannya dalam haluan-haluan negara (states policies) sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. 58 | PPKn