MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai impor sementara kapal Menimbang wisata asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing; b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 123 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan yang Indonesia, menetapkan penambahan jumlah pelabuhan yang memberikan kemudahan untuk kapal wisata (yacht) asing, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan tentang Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 Impor Sementara Kapal Wisata Asing; t I
2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang­ Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing; Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2059); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN Menetapkan ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing (Berita N egara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2059), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berikut: Pasal 2 berbunyi sebagai Pasal 2 ( 1) Kapal wisata asing dapat berupa Kapal Wisata (Yacht) Asing a tau Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing.
3 - (2) Kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara dengan ketentuan: a. terdaftar di negara asing; b. dimiliki atas nama warga negara asing; dan c. diimpor oleh warga negara asing atau kuasanya. (3) Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diberikan pembebasan bea masuk. (4) Pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4a) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tempat pemberian pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing. (5) Impor Sementara kapal wisata asing tidak diwajibkan memenuhi ketentuan larangan dan/ a tau pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (6) Impor Sementara kapal wisata as1ng sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean pengangkutan. t I
.:. 4 - (7) Terhadap suku cadang (spare parts) yang akan digunakan atau untuk dipasang pada kapal wisata asing, dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5). 2. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 Kapal tentang Impor Sementara Wisata Asing diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan .
5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta 20 17 pada tanggal 18 September DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1281 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ���, ..... u.b. Kernen terian O YUWON� 21997031001
6 - LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR TEMPAT PELAYANAN KEPABEANAN ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING 1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara 3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Provinsi Sumatera Barat 4. Nongsa Point Marina, Batam, Provinsi Kepulauan Riau 5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung 7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina An col, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8. Pelabuhan Bali Benoa, Badung, Provinsi 9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah 11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur 13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Provinsi Maluku 15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku 16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku 17. Pelabuhan Sarong, Sarong, Provinsi Papua Barat
7 - 18. Pelabuhan Biak, Biak, Provinsi Papua 19. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Provinsi Kepulauan Riau MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .b.