STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pembuatan MoU/MoA Dalam Negeri Perencanaan dan Kerjasama POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019
A. Tujuan 1. Digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Nota Kesepahaman/MoU dalam Negeri 2. Petunjuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam Negeri B. Ruang Lingkup 1. Ketentuan pengelolaan Kerjasama dalam Negeri 2. Prosedur pelaksanaan kerjasama Dalam Negeri 3. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan C. Referensi 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 (Revisi DIPA 2017) 9. Peraruran Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2027 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi ataulembaga lain diluar Negeri. 11. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe 1
D. Istilah dan Definisi 1. Kepanjangan MoU adalah yang dalam bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan. Pada umumnya MoU dibuat sebagai langkah awal dalam membuat kontrak kerjasama atau perjanjian yang lebih mengikat antara dua belah pihak. 2. MoU (Memorandum of Understanding 3. MoA (Memorandung of Agreement). 4. Memorandum, yaitu suatu ringkasan pernyataan secara tertulis yang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah perjanjian atau transaksi. 5. Understanding, yaitu suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya yang sifatnya informal. 6. Agreement , yaitu persetujuan merupakan perjanjian yang secara khusus dipergunakan untuk menyebut kontrak antarpemerintah/ negara mengenai hal-hal yang bersifat teknis atau administratif dan tidak permanen. E. DokumenTerkait Naskah MoU/MoA dalam Negeri F. Catatan Mutu/Record Terwujudnya MoU/MoA dalam Negeri sesuai dengan aturan yang berlaku G. Indikator Keberhasilan Terlaksanana MoU/MoU dalam Negeri dan tersedinya dokumen MoU dan MoA H. Urutan Prosedur 1. Stakeholder/Mitra mengirim surat Surat permintaan Kerjasama/MoU ke Direktur 2. Direktur menerima surat permintaan Kerjasama/MoU dari Mitra 3. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama memproses pembuatan draf MoU/MoA 4. Draf MoU/MoA diserahkan ke Wakil direktur Bidang Prencanaan, KSI untuk diperiksa dan ditelaah 5. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama memproses MoU/MoA Final 6. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama menyerahkan Naskah MoU ke Direktur 7. Persetujuan dan penandatangan naskah MoU/MoA dilakukan oleh kedua pihak 2
I. Bagan Alir No Uraian Kegiatan 1. Surat permintaan MoU/MoA dari Mitra 2. Menerima surat Permintaan MoU Proses pembuatan draf MoU/MoA 3. 4. Memeriksa draf MoU/MoA 5. MoU/MoA Final 6. Naskah MoU/MoA 7. Persetujuan dan tandatangan naskah MoU/MoA oleh kedua pihak Stakeholder Pelaksana Perenca naan Wadir III Direktur 3 Keleng kapan Mutu Baku Waktu Output 1 hari Surat 1 hari Surat Draf MoU/MoA Draf MoU/MoA 1 hari MoU /MoA 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Final Naskah MoU/MoA Tanda Tangan Naskah MoU/MoA
J. Lampiran Draf MoU/MoA Dalam Negeri Format MoU KESEPAKATAN BERSAMA/MoU Antara ... Dengan ... Tentang ... No. : No. : No. : /HK840/D07-A1040000/2019 Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini : 1... selaku ... , dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama berkedudukan dan berkantor pusat di serta mewakili ... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ... , 2... selaku ... , dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ... , berkedudukan dan berkantor pusat di Makassar, beralamat di Jl. Cendrawasih Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 3. Idrus Patturusi selaku Rektor, dan oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Hasanuddin Makassar, berkedudukan dan berkantor pusat di Makassar, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, disebut PIHAK KETIGA. Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Pihak", Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknologi untuk Sekolah-Sekolah Daerah Tertinggal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : PASAL 1 TUJUAN Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk 4 :
1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha mengembangkan penguasaan teknologi informasi bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal di Indonesia khususnya 2. Program ini akan dilaksanakan di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang tempat dan waktunya akan ditentukan kemudian. PASAL 2 RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam hal Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknologi Di Sekolah-Sekolah Daerah Tertinggal, meliputi : a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan Open Source Software yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK; b. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya; c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Open Source Software sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK. (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK. PASAL 3 BENTUK KERJASAMA Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk : 1. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, 2. Pelatihan/training dan pendidikan, 3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK. PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan ini. (2) PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangai oleh PARA PIHAK. PASAL 5 JANGKA WAKTU Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2009 s/d 2012) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK. (1) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada tidak ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini. PASAL 6 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK. (1) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masing-masing pihak (resources sharing) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 7 LAIN-LAIN (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik- baiknya secara musyawarah dan mufakat. (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PASAL 8 PENUTUP Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pihak Pertama Kedua ...