1 - BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH A. JUDUL Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan. Contoh nama peraturan yang menggunakan 1 (satu) kata: kecamatan Contoh nama peraturan yang menggunakan frasa: penanggulangan bencana Contoh yang kurang tepat: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN PERENCANAAN/ KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI sebaiknya: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG USAHA JASA KONSTRUKSI Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR... TAHUN...
2 - TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG (LPMG) sebaiknya: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR... TAHUN... TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN QANUN (PROPEMQANUN) sebaiknya: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN QANUN Pada nama peraturan perubahan, ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan yang diubah. Contoh: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Contoh:
3 - QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya perubahan nama daerah, (misalnya Kabupaten Aceh Tamiang diubah menjadi Kabupaten Aceh Timur), setelah frasa PERUBAHAN ATAS QANUN disebutkan nama daerah yang lama selain nomor, tahun, dan nama peraturan yang diubah. Contoh: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDI DAYA BURUNG WALET. kemudian dalam Ketentuan Penutup diberi nama singkat Budi Daya Burung Walet, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut: contoh: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA BURUNG WALET
4 - Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata PENCABUTAN di depan nama peraturan yang dicabut. contoh : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN QANUN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH B. PEMBUKAAN Pembukaan Peraturan terdiri atas: 1. Frasa Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa; 2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan; 3. Konsiderans; 4. Dasar Hukum; dan 5. Diktum . B.1. Frasa Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa Atas RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin. B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah. 1. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). Contoh jabatan pembentuk Qanun Kabupaten: BUPATI ACEH TIMUR, B.3. Konsiderans 1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
5 - 2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. 3. Pokok pikiran pada konsiderans Qanun Kabupaten Aceh Timur memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Contoh: Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu; b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas
6 - peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Qanun perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Qanun tersebut. Contoh: Menimbang: bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu menetapkan Qanun tentang Ketertiban Umum; sebaiknya untuk konsiderans Qanun mengacu pada petunjuk Nomor 3 5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 6. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Contoh : Menimbang : a. bahwa...; b. bahwa... ; c. bahwa... ; 7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :
7 - Contoh: Menimbang : a. bahwa...; b. bahwa ...; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang ... ; 8. Konsiderans Qanun untuk melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya pembentukan Qanun tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Contoh: Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk (seharusnya menetapkan) Qanun tentang Hutan Kota. 9. Konsiderans Peraturan kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Qanun atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal (- pasal) dari Qanun atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya. Contoh: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Qanun Nomor... Tahun... tentang... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...; 10. Dalam hal Peraturan Kepala Daerah ditetapkan tidak atas delegasi Qanun tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, konsiderans menimbang
8 - dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan kepala Daerah tersebut. B.4. Dasar hukum 1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. 2. Dasar hukum memuat: Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah; Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Qanun tersebut. Dasar hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatan (hierarkinya) sama atau lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan.
9 - 4. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum. 5. Jika jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 6. Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal dan kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U". Contoh: Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan judul Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Penulisan undang- undang, kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U". Contoh : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
10 - Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung. Contoh : Mengingat : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,Staatsblad 1847: 43); 9. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam contoh Nomor 29 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-Undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Catatan : Petunjuk nomor 30 dan nomor 31 tidak digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. 10. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang- undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Contoh : Mengingat : 1......; 2 .... ; 3 .... ; B.5. Diktum 1. Diktum terdiri atas : a. Kata Memutuskan
11 - b. Kata Menetapkan c. Jenis dan Nama Peraturan Perundang- undangan 2. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah marjin. Contoh: MEMUTUSKAN: 3. Pada Qanun, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin. Contoh : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN: 4. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 5. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan tanpa menyebutkan nama Kabupaten Aceh Timur, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Contoh: MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.
12 - C. Batang Tubuh 1. Batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. 2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: Ketentuan Umum; Materi Pokok yang Diatur; Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Qanun); Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); Ketentuan Penutup. 3. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. 4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Contoh: Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ...; b. ... ; dan c. ... Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;
13 - b. penghentian pembangunan; atau c. pembongkaran bangunan. 5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 6. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. 7. Pengelompokkan materi peraturan dapat disusun secara sistematis dalam buku bab, bagian, dan paragraf. 8. Jika materi peraturan yang disusun tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis. 9. Pengelompokkan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. 10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf; bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal. 11. Buku (hanya berlaku untuk Undang-Undang yang sifatnya kodifikasi) diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh :
14 - BUKU KESATU TENTANG ORANG 12. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh : BAB I KETENTUAN UMUM 13. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. 14. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh : Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan 15. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. 16. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh : Paragraf 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 17. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. 18. Materi peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-
15 - masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 19. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Contoh: Pasal 5 20. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Contoh : Pasal 34 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 21. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. Contoh: Pasal 3 (1) ... (2) ... 22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. 23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh : Pasal 8 (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin penyelenggaraan pondokan.
16 - (2) Izin penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 24. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat, ditulis dengan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung ( ). Contoh: Pasal 4 Permohonan banding harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima. 25. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi. Contoh rumusan dalam bentuk rincian: Pasal 17 Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih. Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi : Pasal 17 Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah: (a) berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan (b) terdaftar pada daftar pemilih. 26. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);
17 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya menggunakan huruf kapital; d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam; f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain. 27. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata "dan" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 28. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata "atau" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 29. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata "dan/atau" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 30. Kata "dan, atau, dan/atau" tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. 31. Tiap rincian ditandai denga n huruf a, huruf b, dan seterusnya. Contoh: Pasal 9 (1) ......... (2) .........: tetap
18 - a............; b............; (dan, atau, dan/atau) c............; 32. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Contoh: Pasal 12 (1) ...........; (2) ...........: a. ................; b. ................; (dan, atau, dan/atau) c. ................: 1. .............; 2. .............; (dan, atau, dan/atau) 3. ............. 33. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya. Contoh: Pasal 20 (1) ...........; (2) ...........; (3) ...........: a. ................; b. ................; (dan, atau, dan/atau) c. ................: 1. .............; 2. .............; (dan, atau, dan/atau) 3. .............: a) ..........; b) ..........; (dan, atau, dan/atau) c) ..........
19 - 34. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya. Contoh: Pasal 22 (1) ...........; (2) ...........; (3) ...........: a. ................; b. ................; (dan, atau, dan/atau) c. ................: 1. .............; 2. .............; (dan, atau, dan/atau) 3. .............: a) ..........; b) ..........; (dan, atau, dan/atau) c) .......... 1) .........; 2) .........; (dan, atau, dan/atau) 3) ......... C.1. Ketentuan Umum 1. Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I (satu). Jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. 2. Ketentuan umum memuat dapat memuat lebih dari satu pasal 3. Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang
20 - mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Contoh batasan pengertian : Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Contoh definisi: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh singkatan: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Contoh akronim: Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah... 4. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Qanun berbunyi: Contoh : Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 5. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan di bawah Qanun disesuaikan dengan jenis peraturannya. Contoh : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 6. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
21 - 7. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 8. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi. 9. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definsi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. 10. Rumusan batasan pengertian dari suatu Qanun dapat berbeda dengan rumusan Qanun yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Contoh : a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur). 11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian. 12. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
22 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. C.2. Materi Pokok yang Diatur 1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal Ketentuan Umum. 2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh : 1. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus: contoh untuk retribusi dimulai dengan: 1. Retribusi daerah; 2. Retribusi jasa umum; 3. Retribusi jasa usaha; 4. Retribusi perizinan tertentu; 5. Penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi dan; 6. Penghitungan retribusi kadaluarsa. 2. pembagian berdasarkan urutan/kronologis Contoh untuk pencalonan Keuchik dimulai dengan: 1. Penjaringan calon; 2. Pendaftaran; 3. Pemilihan; 4. Pengangkatan; 5. Pelantikan dan; 6. Pemberhentian
23 - 3. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan Contoh untuk daerah Provinsi dimulai dengan: 1. Gubernur; 2. Wakil gubernur; 3. Sekretaris daerah dan; 4. Perangkat Daerah. Catatan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain jabatan Wakil Gubernur diatur juga Deputi Gubernur. C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. 2. Ketentuan Pidana dalam Qanun mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 3. Qanun yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari Undang- Undang yang diacu. Contoh: Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ,dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan.
24 - 4. Qanun yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari undang- undang yang diacu. Contoh: Dalam Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh yang disebut Qanun, dalam hal mengatur Ketentuan Pidana khusus mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan Pasal 241 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 5. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. 6. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika BAB KETENTUAN PERALIHAN tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP. 7. Jika dalam Qanun tidak diadakan pengelompokan bab per bab, Ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi Ketentuan Peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup. Contoh: Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan atau untuk denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
25 - 8. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, Ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam Qanun. 9. Rumusan Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Contoh: Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 10. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frase setiap orang. Contoh : Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 11. Pengertian "setiap orang" mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis setiap orang yang ... tidak perlu secara eksplisit menyebutkan "setiap orang atau badan hukum". 12. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian "setiap orang" diperluas yang dirumuskan sebagai berikut: orang perseorangan dan korporasi; atau
26 - orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 13. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek hukum tertentu, subyek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi. Contoh : Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 14. Sehubungan dengan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Qanun memuat Ketentuan Pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas. Contoh 1: (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Contoh 2: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan
27 - pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. 15. Rumusan Ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Qanun hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran. Contoh : Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 16. Hindari rumusan dalam Ketentuan Pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana berlaku secara kumulatif atau alternatif. Contoh: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semuanya terpenuhi. 17. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Qanun dan Qanun tersebut memuat Ketentuan Pidana, maka Ketentuan Pidana tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-
28 - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut. Contoh: Qanun ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018, kecuali untuk Ketentuan Pidana berlaku sejak tanggal diundangkan. 18. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan hukum antara lain perseroan,perkumpulan, yayasan atau koprasi; dan/atau b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana. 19. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan hukum) hanya pidana denda. C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Contoh Pasal 18 Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
29 - 2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam peraturan tidak diadakan pengelompokan dalam bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup. 3. Pada saat suatu peraturan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan lama. Contoh: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Qanun yang lama. 4. Dalam peraturan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Contoh 1: (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru. (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Qanun ini diundangkan. Contoh 2:
30 - Pasal 44 (1) .... . (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya. 5. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan urut. 6. Jika suatu peraturan diberlakukan surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. (Qanun dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut). Contoh: Pasal ... Selisih tunjangan perbaikan yang timbul sebagai akibat ketentuan baru dalam Qanun ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Qanun ini diundangkan. Pasal ... Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006. 7. Penentuan daya laku surut tidak boleh diatur dalam Qanun yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan pajak daerah atau penarikan retribusi daerah. 8. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
31 - Contoh: (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Qanun ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Qanun ini. 9. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan. Contoh: Pasal 37 Gampong yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Qanun ini dinyatakan sebagai Gampong menurut Pasal 1 huruf a. C.5. Ketentuan Penutup 1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. 2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan; b. nama singkat peraturan; c. status peraturan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku peraturan. 3. Ketentuan Penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai: a. penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
32 - b. pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan. 4. Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. nomor dan tahun pengundangan atau penetapan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan; b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Contoh: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT BERAKHLAK KARIMAH 5. Nama singkat peraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Pasal ... Qanun ini dapat disebut Qanun tentang Gerbang Marhamah. Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan. Contoh yang kurang tepat: Qanun tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif lainnya. sebaiknya: Qanun tentang Narkotika dan Psikotropika 6. Hindari memberikan nama singkat bagi peraturan yang sudah singkat. Contoh yang kurang tepat: dan
33 - Qanun tentang Pencatatan Penduduk. sebaiknya diberi nama singkat sebagai berikut: Qanun ini dapat disebut Qanun tentang Kependudukan. 7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat. Contoh yang kurang tepat: Qanun tentang Minuman Beralkohol sebaiknya Qanun ini dapat disebut Qanun tentang Minuman keras. D. Penutup 1. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat: a. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Qanun dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur; b. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati Aceh Timur dalam Berita Kabupaten Aceh Timur; c. penandatanganan penetapan; d. pengundangan; dan e. akhir bagian penutup. 2. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Qanun dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur 3. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati Aceh Timur dalam Berita Kabupaten Aceh Timur yang berbunyi sebagai berikut: Contoh : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur 4. Penandatanganan penetapan peraturan memuat:
34 - c. tempat dan tanggal penetapan; d. nama jabatan; e. tanda tangan pejabat; dan f. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. 5. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan. 6. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,). Contoh untuk penetapan: Ditetapkan di Idi pada tanggal ... BUPATI ACEH TIMUR, tanda tangan (NAMA) 7. Pengundangan peraturan memuat: a. tempat dan tanggal Pengundangan; nama jabatan yang berwenang mengundangkan; c. tanda tangan; dan d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. 8. Tempat tanggal Pengundangan peraturan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan). 9. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,). Contoh: Diundangkan di Idi pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
E. 35 - tanda tangan (NAMA) 10. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati Aceh Timur tidak menandatangani rancangan Qanun yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan Bupati Aceh Timur, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi : Qanun ini dinyatakan sah pada tanggal... 11. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Kabupaten Aceh Timur atau Berita Kabupaten Aceh Timur beserta tahun dan nomor dari Lembaran Kabupaten Aceh Timur, Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. 12. Penulisan frasa Lembaran Daerah, dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN...NOMOR.. Contoh: BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN...NOMOR ... Penjelasan 1. Setiap Qanun perlu diberi penjelasan. 2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Qanun atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
36 - 3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan yang bersangkutan. 5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan yang bersangkutan. 6. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang diawali dengan frasa PENJELASAN ATAS yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh: PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR... TAHUN... TENTANG ... 7. Penjelasan Qanun memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh: I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL 9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Qanun yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asasasas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Qanun.
37 - 10. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan. contoh: I. UMUM 1. Dasar Pemikiran 2. Pembagian Wilayah 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan 4. Daerah Otonom 5. Wilayah Administratif 6. Pengawasan 11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya. 12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam Ketentuan Umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian. 13. Ketentuan Umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan. 14. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frasa penjelasan pasal demi pasal digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan. itu tidak
38 - Contoh yang tidak tepat: Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas. seharusnya: Pasal 7 cukup jelas. Pasal 8 cukup jelas. Pasal 9 cukup jelas. 15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir. 16. a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai. Contoh: Pasal 7 ayat (1) cukup jelas. ayat (2) ayat ini dimaksudkan untuk member kepastian hukum kepada wajib retribusi. ayat (3) cukup jelas. ayat (4) cukup jelas.
39 - b. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("....") pada istilah/kata/frasa tersebut. Contoh: Pasal 25 ayat (1) Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga). ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. F. Lampiran (jika diperlukan) 1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. 2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.. 3. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. Contoh : LAMPIRAN I LAMPIRAN II 4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
40 - Contoh: LAMPIRAN II QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ........... 5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Contoh: DAFTAR PINJAMAN DAERAH 6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan.
41 - BAB II HAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN 1. Qanun dapat mendelegasikan kewenangan untuk : a. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Qanun yang lain; b. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Kepala Daerah; atau c. menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Kepala Daerah. Contoh a: Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun. Contoh b: Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Contoh c: Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi yang diatur; dan b. jenis instrumen hukum yang digunakan (Qanun Kabupaten Aceh Timur, Peraturan Bupati Aceh Timur atau Keputusan Bupati Aceh Timur). 3. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok- pokoknya di dalam Peraturan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.
42 - Contoh : Pasal... (1) ... (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau lain yang dipersamakan dokumen diatur dengan Peraturan Bupati. Jika pengaturan materi muatan tersebut boleh didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati. Contoh: Pasal... (1) ... (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengaduan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati. 4. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan yang mendelegasikan dan materi muatan tersebut harus diatur di dalam peraturan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan rumusan ketentuan mengenai ...... diatur dengan Peraturan Bupati. Contoh: Pasal... (1) ... (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pencabutan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan rumusan ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati. Contoh:
43 - Pasal... (1) .... (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan perizinan terpadu diatur dengan Peraturan Bupati. 5. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan, gunakan rumusan ketentuan mengenai ... diatur dalam Peraturan Bupati. Contoh: Pasal... (1) ... (2) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan tata cara untuk mendapatkan KIPAS diatur dengan Peraturan Bupati. 6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut. Contoh: Pasal 11 (1) ... (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur. 7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. Contoh: Pasal 14 (1) . . . . (2) . . . . (3) . . . .
44 - (4) ketentuan lebih lanjut mengenai.... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 8. Jika pendelegasian kewenangan terdiri atas beberapa ayat dalam 1 (satu) pasal atau beberapa pasal yang diatur lebih lanjut dalam jenis peraturan yang sama (misal Peraturan Bupati) rumusan pendelegasian tidak perlu menyebut secara rinci masing-masing isi dari ayat atau pasal yang didelegasikan, tetapi cukup dengan menyebut ayat atau pasal yang didelegasikan. Contoh untuk beberapa ayat dalam 1 pasal Pasa l... (1) ... (2) ... (3) ... (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Contoh untuk beberapa pasal Pasal... Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal... Pasal... dan Pasal... diatur dengan Peraturan Bupati. Pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh dirumuskan secara blangko. Contoh: Pasal... Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun, sepanjang pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
45 - 9. Kewenangan yang didelegasikan kepada kepala Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Qanun. 10. Qanun tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan. 11. Peraturan Kepala Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Qanun yang mendelegasikan. Peraturan kepala Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi Qanun.. 12. Dalam hal diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat peraturan pelaksana, dapat dilakukan pengulangan rumusan materi. B. PENYIDIKAN 1. Qanun dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan. 2. Qanun dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil pada Perangkat Daerah tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Qanun. 3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. Contoh: Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama Perangkat Daerah) dapat diberikan kewenangan untuk melak ukan penyidika n terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini. 4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum Ketentuan Pidana atau jika dalam Qanun tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum Ketentuan Pidana.
46 - C. PENCABUTAN 1. Jika materi dalam peraturan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan yang lama. a. Untuk penggantian sebagian materi dalam Qanun digunakan rumusan sebagai berikut: Contoh: Pasal.... Pada saat Qanun ini mulai berlaku, ketentuan Pasal .... Qanun Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun..... Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Untuk penggantian seluruh materi suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut: Contoh: Pasal... Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor... Tahun...tentang...(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal ... Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Berita Kabupaten Aceh Timur Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Rumusan pencabutan diawali dengan frasa Pada saat Peraturan Bupati Aceh Timur ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri yang setingkat atau lebih tinggi.
47 - 3. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut. Contoh yang kurang tepat: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sebaiknya: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor... Tahun...tentang...(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 ( satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh : Pasal ... Pada saat Qanun ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun.. tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur...Nomor...Tahun..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor...); dan b. Qanun Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur
48 - Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ... ); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut. Contoh: Pasal 67 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor... Tahun... tentang.... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ... ...., Tambahan Lembaran Kabupaten ... Nomor ...), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini. 7. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan,tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor ... Tahun ... tentang ... . (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ... ), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. 8. Jika pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, sebagai berikut: a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan yang dicabut. b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Qanun pencabutan yang bersangkutan.
49 - Contoh: Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun....tentang... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. 9. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan. 10. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan: a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; contoh: Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019. b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah. contoh: saat mulai berlakunya Qanun ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) sejak ... contoh :
50 - Qanun ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan. 11. Jangan menggunakan frasa... mulai berlaku efektif pada tanggal...atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif. 12. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan. Contoh: Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan: a. menetapkan materi-materi mana dalam peraturan tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya; Contoh: Pasal ... Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal ... b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu. Contoh: Pasal ... Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur pada tanggal... 14. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
51 - 15. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak diberlakusurutkan; b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam Ketentuan Peralihan; c. awal dari saat mulai berlaku Qanun sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Qanun tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Qanun disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 16. Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaaan Qanun tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat ditetapkannya Qanun yang mendasarinya. 17. Qanun hanya dapat dicabut dengan Qanun atau dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. 18. Pencabutan Peraturan Bupati dengan Qanun dilakukan, jika Qanun dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan kepala Daerah yang dicabut. Pembatalan Qanun dengan Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Qanun bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 19. Jika ada peraturan yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan yang baru, Qanun yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan lagi. 20. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu ikut itu
52 - pasal dalam Ketentuan Penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 21. Qanun hanya dapat dicabut dengan Qanun. 22. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Qanun tidak boleh mencabut Peraturan Menteri. 23. Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu. 24. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. 25. Pencabutan seluruh materi dalam Qanun yang dicabut dengan Qanun (tersendiri) tidak digunakan frase Pada saat Qanun ini mulai berlaku, tetapi pernyataan pencabutan langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Qanun yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) pasal, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
53 - Pasal 2 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. 26. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam peraturan yang mencabut. Contoh: Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 Undang-Undang tentang KUHP. 27. Qanun atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Qanun yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Perubahan peraturan dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi Qanun; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Qanun. c. menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau d. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada). 2. Perubahan peraturan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, angka, dan/atau tanda baca. 3. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, judul Qanun perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut. 4. Pada dasarnya batang tubuh Qanun perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
54 - a. Pasal I memuat judul Qanun yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ... dan Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Contoh: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor... Tahun...tentang...(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor....), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ... 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. dan seterus nya... b. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti panduan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Qanun perubahan yang ada serta Lembaran Kabupaten Aceh Timur dan Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf- huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya). Contoh: Pasal I Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun...tentang (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ... ..,Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) yang telah beberapa kali diubah dengan Qanun:
55 - a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ...); b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ...); c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor ...), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ... 2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:... 3. dan seterusnya ... c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat Ketentuan Peralihan dari Qanun perubahan, yang maksudnya berbeda dengan Ketentuan Peralihan dari Qanun yang diubah. 5. Jika dalam peraturan ditambahkan ata u disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. a. Contoh penyisipan bab: Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA RETRIBUSI Bagian kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
56 - b. Contoh penyisipan pasal: Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 128 A Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Contoh: Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (1 b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 ( 1 )... (1a)... (1b)... ( 2 )... 7. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. Contoh: Pasal 16 dihapus. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 a. ... b. Dihapus.
57 - c. ... 8. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan : a. sistematika peraturan berubah; b. materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah. peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut. 9. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada : a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama. 10. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 198 dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut : Contoh: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH QANUN ... TAHUN... TENTANG ... BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) sebagaimana telah diubah terakhir
58 - dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun...tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) perlu menyusun kembali naskah Qanun Kabupaten Aceh Timur tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU : Naskah Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun...tentang... (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) yang telah diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan- penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Aceh Timur ini. KEDUA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
59 - BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan 1. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang- undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum. Contoh yang kurang tepat: Pasal 34 (1) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. sebaiknya: (2) suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin. Dalam merumuskan ketentuan peraturan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Contoh yang kurang tepat: Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Qanun ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : sebaiknya: (2) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 2. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas. Contoh :
60 - Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. 3. Dalam merumuskan ketentuan peraturan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku: (1) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut. (2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya. sebaiknya: (1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak. 4. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. contoh: Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara meliputi bambu, triplek dan kayu atau bahan bekas/ bongkaran. 5. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. Contoh: Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh yang kurang tepat: Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. sebaiknya: Pertanian meliputi perkebunan. jelas
61 - 7. Di dalam Qanun yang sama hindari penggunaan: a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian. contoh: istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan. b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. contoh : istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. 8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frasa tanpa mengurangi, dengan mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. Contoh yang kurang tepat: Pasal 5 Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja. Pasal 6 Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam. sebaiknya: Pasal 5 Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil. 9. Jika kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Qanun, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim. tidak
62 - contoh yang menggunakan pembagian Bab: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah ... b. Pemerintah Kabupaten... c. Pengawas Bangunan adalah ... . contoh yang tidak menggunakan pembagian Bab: Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah... b. Pemerintah Kabupaten... c. Pengawas Bangunan adalah ... . 10. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Qanun yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Qanun yang lebih tinggi tersebut. 11. Untuk menghindari perubahan nama suatu Perangkat Daerah, penyebutan Kepala Perangkat Daerah sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan. Contoh: Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan. 12. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut: a. mempunyai konotasi yang cocok;
63 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia; c. mempunyai corak internasional; d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh: a. devaluasi (penurunan nilai uang) b. devisa (alat pembayaran luar negeri) 13. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Qanun. kata atau frasa bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam bahasa indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ). Contoh: a. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) b. penggabungan (merger) 14. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Qanun. kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ). Contoh: a. Desa (Distrik) yang berlaku Provinsi Papua; b. Desa (Nagari) yang berlaku Provinsi sumatera Barat; c. Desa (Gampong) yang berlaku Provinsi NAD; d. kepala desa (keuchik) yang berlaku di Provinsi NAD); B. Pilihan kata atau istilah 1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling. Contoh:
64 - ....dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan: a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama; b. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; dan c. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah atau paling tinggi 3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh: Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan. 4. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh: Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang. 5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. Contoh: Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. a. kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka). Contoh: Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. b. kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.
65 - Contoh: Apabila anggota komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. c. frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Contoh: Dalam hal ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil ketua. 7. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Contoh : Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Qanun Daerah Provinsi/ Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan. contoh: Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ditentukan sebagai berikut: a. bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur; b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (s1) bidang perbankan; dan c. berpengalaman di bidang perbankan paling singkat 5 (lima) tahun. 9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau. Contoh: Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaaan sendiri secara tertulis; atau
66 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. 10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau. Contoh: Keuchik diberhentikan karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau f. melanggar larangan bagi kepala desa. 11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Contoh: Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum. 12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang. Contoh: Bupati berwenang menolak atau mengabul kan permohonan izin mendirikan bangunan. 15. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat. Contoh: Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin penyelenggaraan undian. 16. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. Contoh: Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
67 - 17. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya yang bersangkutan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Contoh: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 18. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. Contoh: Selain kendaraan roda empat atau lebih dilarang lewat di jalan tol. C. Teknik Pengacuan 1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan. 2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat... Contoh: a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ...; b. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula... 3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan. contoh: a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. frase
68 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4). 4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. contoh: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 kecuali Pasal 7 ayat (1), berlaku juga bagi anggota BPD. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat kecuali ayat (4) huruf a, berlaku juga bagi tahanan. 5. Frasa Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contoh yang kurang tepat: Pasal 8 (1) ...; (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari sebaiknya Pasal 8 (1) ...; (2) izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari 6. Frasa Qanun ini tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Qanun yang bersangkutan. Contoh yang kurang tepat: Pasal 23 Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Qanun ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. sebaiknya:
69 - Pasal 23 Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contoh: Pasal 15 (1) ... ; (2) ... ; (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (3) diajukan kepada Bupati. 8. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. contoh: Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Bupati. 9. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi. Contoh tingkatan yang sama: Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Qanun Nomor...Tahun... tentang... Contoh tingkatannya lebih tinggi: Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Contoh:
70 - Pasal 5 Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima). 10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak boleh menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. 11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Qanun masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini. 13. Jika Peraturan pelaksanaan Qanun yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Qanun tersebut, gunakan frasa tetap berlaku, kecuali ... contoh : Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor...Tahun... tentang...(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun... Nomor...,Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.
71 - LAMPIRAN I. BENTUK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR BUPATI ACEH TIMUR PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN ... .. TENTANG (nama qanun) BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa ... ..... ..; b. bahwa ... ..... ..; c. dan seterusnya... ..... ..; Mengingat : 1. ... ..; 2. ... ..; 3. ... ..... ..; dan seterusnya Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN:
72 - Menetapkan (nama qanun) : QANUN TENTANG... ... ... . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II ... ... Pasal ... BAB ... (dan seterusnya) Pasal ... Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. setiap Ditetapkan di Idi pada tanggal BUPATI ACEH TIMUR, tanda tangan nama tanpa gelar dan pangkat Diundangkan di Idi pada tanggal 20... . M 14... . H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, tanda tangan 20... . M 14... . H
73 - nama tanpa gelar dan pangkat LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ..... NOMOR ...... NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (....., .../.....)