Rasa Frustrasi yang Membebaskan Oleh A.P. Edi Atmaja HUKUM yang dipahami banyak orang adalah hukum dalam rupa peraturan, undang-undang, dan tulisan. Hukum yang tercatat dan terbakukan. Hukum yang hanya mengejar - menyitir tiga nilai hukum menurut Gustav Radbruch (1961) - kepastian, bukan kegunaan apalagi keadilan. Padahal, di samping hukum yang tertulis, ada juga hukum tidak tertulis: hukum yang hidup di masyarakat dalam rupa adat-istiadat, ritual, atau konsensus yang tak tercatat tapi memiliki daya ikat luar biasa untuk dipatuhi. Dengan mengatakan ada rupa lain selain hukum yang tertulis, kita jadi mafhum bahwa tentu ada pula penyelesaian perkara yang tidak memerhatikan aspek formalitas dari hukum (modern). Ternyata ada juga penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement), yang rupanya bukan barang baru nan aneh dalam praktik hukum kita. Satjipto Rahardjo (2010: 3-6) menulis tamsil yang bernas ihwal penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pertama, praktik hukum di Mahkamah Agung di Suva, Fiji. Kedua, kasus kriminalisasi petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang beken dengan sebutan Cicak versus Buaya beberapa warsa lalu, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitahkan agar persoalan itu diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Tepat di titik itulah saya hendak memulai dialog yang dibuka dengan bagus oleh Manosor Panjaitan lewat tulisannya, "Asas Persamaan di Depan Hukum, Koq Digugat?" (Analisa, 12/10/2012). Tulisan Manosor itu dimaksudkan buat menanggapi tulisan saya, "Menggugat Asas Persamaan di Depan Hukum" (Analisa, 25/9/2012). Tidak gampang Di awal tulisan, Manosor mempersoalkan istilah yang saya pakai: "menggugat". Jika kita bicara soal menggugat atau gugatan, maka yang segera terpikir di benak kita adalah sikap menolak dan menyangkal sesuatu, yang lalu diikuti dengan keinginan untuk membatalkan sesuatu itu, demikian Manosor. Padahal, kalau Manosor sedikit jeli dan mau bercapai-capai menggeledah Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ akan ditemukan lema "menggugat" yang dimaknai dalam tiga arti. Arti pertama, mendakwa; mengadukan (perkara). Kedua, menuntut (janji dan sebagainya); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah. Ketiga, mencela dengan keras; menyanggah (KBBI Offline 1.3, Setiawan, 2011). Dengan menulis "menggugat asas persamaan di depan hukum", tentu saya tidak berpikir agar asas itu dibatalkan saja, lalu diganti dengan - yang disebut Manosor sebagai - pembedaan (diskriminasi). "Menggugat" dalam tulisan saya lebih tepat dimaknai sebagai padanan dari "menuntut janji". Janji apa? Tentu saja janji akan keberadaan asas itu selama ini, yaitu keadilan. Di paragraf keempat tulisan saya, dapat dibaca bahwa kemunculan asas persamaan di depan hukum berkelindan dengan terbitnya demokrasi. Demi mewujudkan demokrasi, negara - dengan sarana 1
hukum - mesti menjamin terlaksananya kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Tujuan dari semua itu, kita tahu dan bersepakat: keadilan buat semua orang. Namun, sayangnya, mencari dan mewujudkan keadilan tidak segampang menuliskannya dalam kata- kata. Ketika saban regulasi dan undang-undang (baca: hukum tertulis) menegaskan dalam rumusan pasalnya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, di tataran praksis, hal itu acap kali tinggal isapan jempol belaka. Secara faktual, ada hal lain yang dibutuhkan orang, alih-alih berharap sepenuhnya pada asas persamaan di depan hukum. Hal lain itu di antaranya koneksi yang baik (backing), uang, kesadaran hukum, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian dan pengadilan, dan kapasitas untuk memobilisasi orang (Berenschot dan Bedner, 2011: 5). Kendati diakui bahwa menegakkan hukum itu adalah soal menjamin persamaan setiap orang di depan hukum, faktanya tidaklah demikian. Kaum lemah, rakyat miskin, dan orang biasa yang tidak memiliki koneksi, uang, kesadaran hukum, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian dan pengadilan, atau kapasitas untuk memobilisasi orang pada akhirnya akan (di)kalah(kan) di mata hukum tatkala berhadapan dengan pihak yang memiliki, paling tidak, kelima hal itu. Tanpa koneksi "orang dalam" di kepolisian, uang, dan pengetahuan tentang prosedur di kepolisian dan pengadilan, orang seperti Lanjar Sriyanto diperlakukan sewenang-wenang tanpa bantuan hukum yang memadai. Demikian pula yang terjadi pada Minah dan Prita Mulyasari. Mereka, kaum lemah itu, rentan mendapat perlakuan yang timpang dari hukum. Di titik itulah saya lantas melontarkan proposisi bahwa mengharapkan asas persamaan di depan hukum berlaku dengan sendirinya tanpa diperjuangkan itu nonsens (omong kosong) belaka. Kuasi-keadilan Mengapa gagasan mulia yang terejawantah dalam asas persamaan di depan hukum pada akhirnya terpelintir di tataran faktual? Itu karena hukum hanya kita maknai sebatas undang-undang, peraturan, dan kaidah formal. Kita begitu berambisi menjadikan hukum benar-benar otonom, steril dari anasir di luar hukum. Kita hanya mengerti bahwa yang namanya berhukum adalah berhukum melalui mekanisme formal-legalistik, yakni melalui undang-undang dan pengadilan. Padahal, sebagaimana telah saya singgung di awal tulisan ini, di samping hukum tertulis, dalam masyarakat kita hidup hukum yang tidak tertulis dalam wujud adat-istiadat, ritual, konsensus, dan lain-lain. Hukum yang hidup di masyarakat (living law) itu bisa jadi berusia lebih tua ketimbang hukum modern, yang dicangkokkan di Tanah Air baru belakangan oleh kolonialis Belanda. Tragisnya, hukum yang datang belakangan itu justru kian masif meminggirkan hukum yang hidup di masyarakat. Penyelesaian perkara secara adat atau berbasis komunitas tidak lagi menarik buat orang modern: perkara sepele sudah mampu membikin seseorang menggugat saudaranya ke meja hijau. Di mana prinsip musyawarah yang dibanggakan bangsa yang - katanya - Pancasilais ini? Lunturkah semangat kekeluargaan itu, di mana setiap orang memosisikan diri sebagai makhluk sosial yang saling tergantung satu sama lain dalam sistem yang dinamakan "masyarakat"? Saya tidak alergi terhadap sistem Barat sejauh ia memiliki kegunaan bagi masyarakat. Namun, buat saya, keadilan paling banter yang bisa kita capai dari menegakkan hukum Barat yang formal-legalistik itu hanyalah keadilan semu, kuasi-keadilan, belum sampai pada keadilan substansial. Sebab, seorang 2
formalis memandang keadilan itu tidak ada bentuknya: keadilan tidak dapat dikodifikasikan sebagai sistem peraturan (Unger, 2011: 270). Saya memang frustrasi dengan praktik hukum kita dewasa ini. Hukum kita kian sering menganalogikan diri laiknya pisau: runcing ke bawah, tumpul ke atas. Tapi, ingatkah Manosor Panjaitan pada adagium Rene Descartes nan masyhur ini: cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada? Dalam konteks dialog kita, bersikap optimistis tidak akan pernah cukup. Kita perlu mempertanyakan segala yang telah mapan guna membebaskannya dari kejumudan. Sebab itu, saya rasa, frustrasi memang diperlukan. Bahasa gaulnya, mari kita menggalau. Ini dulu jawaban saya. Selebihnya, kita sambung di kesempatan berikut, jika ada. Saya mau menyimak kidung "Separuh Aku" dari Noah. [12102012, 20.50] ) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Analisa pada 22 Oktober 2012. 3