BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Secara umum Deelneming diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. 1 Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (Deelneming Delicten), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (Dader) maupun sebagai pembantu (Medeplichtige). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata "pesertaan" berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. 2 Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing- masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Deelneming dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan 1 Ak Moch Anwar, Beberapa Ketemtuam Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Alumni, 2001, hlm 3. 2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 117. 1
2 bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP). 3 Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing- masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri 4 , sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. 5 Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu : 1. Bersama-sama melakukan kejahatan; 2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; 3 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 174. 4 Ak Moch Anwar, Op.cit,hlm 3. 5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981.hlm 108.
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut; Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada "menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan". Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut : Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama- sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Melakukan kekerasan Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut soesilo, yaitu : "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dan sebagainya". 6 b. Bersama-sama Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar 6 Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, 1996, hlm 98. 3
turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini. c. Terhadap orang Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya- upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. d. Dimuka Umum Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya. Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu : 1. Unsur objektif Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F.Lamintang "unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan". 7 Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; b. Kualitas dari si pelaku; 7 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11. 4
c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 8 . 2. Unsur subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi : 9 a. Kesengajaan (dolus) b. Kealpaan (culpa) c. Niat (voortnemen) d. Maksud (oogmerk) e. Dengan rencana terlebih dahulu f. Perasaan takut (vrees) Menurut JE Sahetapy "untuk memasukan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing- masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing- masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas". 10 Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang 8 Ibid, hlm 13. 9 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm 13- 14. 10 Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, Percobaan dan Penyertaan, USU Press, Medan, 2009, hlm 39. 5
perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana bersangkutan. 11 Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Menurut doktrin para sarjana, deelneming menurut sifatnya dapat dibagi atas: 1. Zelfstandige vormen van deelneming. Dalam bentuk ini maka pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri; 2. Onzelfstandige vormen van deelneming. Dalam onzelfstandige atau accessoire deelneming, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain, artinya : apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum. 12 11Ibid, hlm 40. 12Ibid, hlm 41. 6 yang
B. Unsur-Unsur Penyertaan Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. 1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara : a. Memberikan sesuatu; b. Menjanjikan sesuatu; c. Menyalahgunakan kekuasaan; d. Menyalahgunakan martabat; e. Dengan kekerasan; f. Dengan ancaman; g. Dengan penyesatan; h. Dengan memberi kesempatan; i. Dengan memberi sarana; j. Dengan memberikan keterangan; 7
2. Unsur subjektif (Dengan sengaja) a. Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana; b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (Deelneming) yaitu : 1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana . 2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana. 3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana. 4. Ada yang menggerakan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana. 5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris- komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu. 6. Ada petindak (Dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 8
Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 55 KUHP. 13 1) Unsur-unsur para pembuat (mededader) dalam pasal 55 KUHP, antara lain: a. Pleger (orang yang melakukan) Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal. b. Doen plegen (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana. c. Medepleger (orang yang turut melakukan) 13 Tim Grahamedia Press, KUHP & KUHAP, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 20. 9
Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. d. Uitlokker (orang yang membujuk melakukan) Secara sederhana pengertian uitlokker setiap orang yang menggerakan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggungjawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggungjawab yang dibujuk sendiri. 2) Unsur-unsur para pembuat pembantu (medeplichtigkheid) dalam pasal 56 KUHP antara lain : a. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan b. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk 10
melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan) Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdir sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (uitlokker). C. Bentuk-Bentuk Penyertaan (Deelneming) Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader ( disebut para peserta atau para pembuat ) dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplechtige ( pembuat pembantu ). Pasal 55 KUHP (1) Dipidana sebagai Pembuat tindak pidana : 11
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur , hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya : 1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri- sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan. 2. Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. 14 Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader): 1. Pelaku atau pleger; 14 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,hlm 20. 12
Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Pelaku (Pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur- unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua 15 Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurispudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta 2009, Ed Ke-5, hlm 52. 13 15
unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifiksasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama denganya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka. 2. Menyuruh melakukan atau doenpleger; Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (manus manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis). Unsur-unsur pada doenpleger: a) Alat yang dipakai adalah manusia; b) Alat yang dipakai berbuat; c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah: a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44); b) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48); 14
15 c) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2); d) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik; e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelectualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atasa suruhan actor intelectualis. Kedua, secara yuridis, actor materiallis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. 3. Turut serta atau medepleger; Medepleger menurut MvT (Memorian Van Toelichting) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut
mengerjakan sesuatu yaitu: a) Mereka memenuhi semua rumusan delik; b) Salah satu memenuhi rumusan delik; c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain : a) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. b) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam medepleger terdapat 3 (tiga) cirri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terllibat, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. 4. Penganjur atau uitloker. Penganjur adalah orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruh melakukan (doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan 16
(Medeplichtiegheid) yaitu ada dua golongan: a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam uitlokker pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelectualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis) bentuk penganjurannya adalah actor intelectualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. 17