KEDUDUKAN SAHAM ATAS NAMA DALAM PERKAWINAN Aris Munandar Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id Sudiarto Universitas Mataram Email : sudiarto@unram.ac.id Lalu Wira Pria Suhartana Universitas Mataram Email : laluwps@unram.ac.id Abstrak Pada dasarnya saham merupakan bukti penyetoran modal kepada perseroan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam sebuah perusahaan (perseroan) terdapat beberapa jenis-jenis saham, yakni : (a). saham atas unjuk; (b) saham atas nama. Pengertian saham atas unjuk yang lazim dinamakan dengan bearer stocks, Pada saham atas unjuk, secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya, Sedangkan saham atas nama yang lazim dinamakan juga dengan registered stocks adalah Pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas/lembar saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan khusnya dalam Perseroan Terbatas adalah saham atas nama dan pemiliknya didaftarkan pada daftar pemegang saham. Menurut UUPT, harta kekayaan masing-masing suami atau istri akan menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing, dan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri yang namanya tertera pada sertifikat saham atas nama tersebut. Kata Kunci :Kedudukan, Saham Atas Nama, Perkawinan A. PENDAHULUAN Perkembangan perekonomian pada akhir-akhir ini demikian pesat, terutama kegiatan dalam bidang usaha (bisnis). Kemajuan dalam kegiatan usaha (bisnis) sejalan dengan semakin banyaknya masyarkat melakukan kegiatan-kegiatan usaha, baik dibidang produksi barang dan jasa maupun dalam bidang kegiatan-kegiatan jual-beli dan kegiatan usaaha lainnya. Perkembangan dan kemajuan dibidang usaha tersebut, ditandai pula dengan semakin banyak berdirinya badan-badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (P.T.) maupun badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti : Usaha Dagang, Firma, maupun dalam bentuk Comanditer Vinnotchap (C.V.). Jika kita memperhatikan perkembangan badan usaha di Indonesia pada dekade terakhir ini, badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat bisnis badan
usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (P.T.) Jumlah badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah badan usaha dalam bentuk lainnya. Hal ini disebabkan Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum serta adanya prinsip entitas terpisah (separate entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability) dari para pemegang sahamnya. Istilah Perseroan Terbatas (PT) dahulu dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni "perseroan" dan "terbatas". Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham- saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, menentukan bahwa: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".1 Saham dalan suatu perusahaan menjadi salah satu bentuk atau alternatif investasi yang sangat populer di kalangan para pelaku bisnis. Para pelaku ekonomi dan bisnis menggunakan saham sebagai alternatif investasi biasa disebut sebagai investor. Dewasa ini, saham dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian suatu negara. Saham kerap dipilih sebagai alternatif investasi karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi para investornya. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Oeh karena itu, dapat diartikan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap pemiliknya. Hak kepemilikan saham atas nama (registered stocks) kerap kali menjadi permasalahan hukum dalam keluarga, karena tidak jarang menjadi obyek sengketa ketika dalam suatu rumah tangga, terjadi perpisahan (perceraian). Pada suatu keluarga yang masih terikat dlam perkawinan, kepemilikan sahan suatu perusahaan (perseroan) khususnya kepenilikan saham atas nama, pada awalnya tidak menjadi permasalahan diantara keluarga. Misalkan, sahan suatu perusahaan (perseroan) diatas namakan suami atau diatas namakan istri atau bahkan anak sekalipun. Permasalahan hukum terhadap saham atas nama (registered stocks) dalam suatu perkawinan akan terjadi ketika terjadi 1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LNRI No. 106 Tahun 2007, TLNRI No. 4756, Pasal 1 Angka 1. 117
118~129 permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Tidaklah mustahil jika dalamsuatu keluarga dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian. Akibat dari perpisahan (perceraian) suami-istri, lalu timbul sengketa, termasuk sengketa mengenai harta perkawinan diantara mereka. Hak kepemilikan saham atas nama (registered stocks) kerap kali menjadi permasalahan hukum dalam keluarga, karena tidak jarang menjadi obyek sengketa ketika dalam suatu rumah tangga, terjadi perpisahan (perceraian). Pada suatu keluarga yang masih terikat dlam perkawinan, kepemilikan sahan suatu perusahaan (perseroan) khususnya kepenilikan saham atas nama, pada awalnya tidak menjadi permasalahan diantara keluarga. Misalkan, sahan suatu perusahaan (perseroan) diatas namakan suami atau diatas namakan istri atau bahkan anak sekalipun. Permasalahan hukum terhadap saham atas nama (registered stocks) dalam suatu perkawinan akan terjadi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Tidaklah mustahil jika dalamsuatu keluarga dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian. Akibat dari perpisahan (perceraian) suami-istri, lalu timbul sengketa, termasuk sengketa mengenai harta perkawinan diantara mereka. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan ? 2. Bagaimanakah kedudukan saham atas nama dalam PT dalam suatu perkawinan? C. PEMBAHASAN 1. Konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan khususnya Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV) adalah badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dan mencari keuntungan (profit). Pasal 1 Angka 1 UUPT, menegaskan bahwa: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah Badan hu- kum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang". 118
Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. a. Modal Perseroan Terbatas (PT) Secara umum, modal perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis modal, yaitu: (1) Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT yang terdiri atas akumulasi dari seluruh saham perseroan. (2). Modal Ditempatkan; adalah jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain, dan karenanya telah terjual, tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh. dan (3).Modal disetor; adalah modal yang telah diambil oleh pendiri maupun orang lain dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan. Demikian pula halnya dengan modal dalam Perseroan Trtbatas. Terkait dengan modal dalam Perseroan Terbatas telah diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 UUPT. Modal PT terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Modal Dasar Modal dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT yang terdiri atas akumulasi dari seluruh saham PT. o Modal dasar Perseoran terdiri atas seluruh nilai nominal saham o Modal dasar paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT), paling sedikit 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh. o Pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal harus disetor penuh. o Penyetoran atas modal saham dapat dalam bentuk uang atau bentuk lain (dapat berwujud atau tidak berwujud). 2. Modal Ditempatkan Modal ditempatkan adalah jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain, dan karenanya telah terjual, tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh. 3. Modal Disetor Modal disetor adalah modal yang telah diambil oleh pendiri maupun orang lain dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas PT. 119
120~129 Ketentuan yang berkaitan dengan penanbahan atau pengurangan jumlah modal dalam Perseroan Terbatas, harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Penambahan Modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Harus terlebih dahulu ditawarkan pada setiap pemegang saham. Demikian pula halnya dengan Pengurangan Modal dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan diumumkan dalam 1 atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar akibat pengurangan modal harus mendapatkan persetujuan Menteri. 2. Konsep Saham Menurut Irham Fahmi, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota pemegangnya dan merupakan persediaan yang siap untuk dijual.2 Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 1. Jenis-jenis Saham dalam Perseroan Saham berdasarkan cara peralihannya dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: a. Saham atas unjuk (bearer stocks) Pada saham atas unjuk, secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir karena secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). b. Saham atas nama (registered stocks) Pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Apabila sertifikat saham ini 2 Irham Fahmi, Loc.Cit., 120
hilang, maka pemilik dapat meminta pengganti sertifikat sahamnya karena namanya ada di dalam buku perusahaan. Saham berdasarkan cara peralihannya terbagi menjadi 2 (dua), yakni "saham atas unjuk" dan "saham atas nama". Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dalam saham jenis ini, pada sertifikat saham tidak dituliskan nama pemiliknya. Sedangkan saham atas nama (registered stock) adalah jenis saham di mana di atas sertifikat saham tersebut dituliskan nama dari pemilik sahamnya. Pemegang saham memiliki hak untuk mengalihkan sahamnya. Saham atas nama dapat dialihkan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemilik baru dari pemilik saham tersebut dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Pasal 48 UUPT ayat 1 telah menegaskan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Sehingga kepemilikan saham atas nama dapat menjadi bukti kepemilikan saham yang kuat dalam suatu PT. 2. Pemegang Saham dalam Perseroan Pemegang saham atau dalam bahasa Inggris disebut dengan shareholder menurut Black's Law Dictionary adalah "one who owns or holds a share or shares in a company"3 atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seseorang yang memiliki satu atau lebih saham dalam suatu Perseroan. Pemegang saham dalam perseroan adalah sebagai pemilik modal, di mana modal tersebut berbentuk saham- saham. Maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham dalam suatu PT merupakan pemilik dari perseroan atau Perseroan Terbatas tersebut.4 3. Saham Atas Nama dalam Suatu Perseroan (Perseroan Terbatas) Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Apabila sertifikat saham ini hilang, maka pemilik dapat meminta pengganti sertifikat sahamnya karena namanya ada di dalam buku perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, tidak diperbolehkan saham atas unjuk. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Para pemegang saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham yang disimpan oleh Direksi Sementara jika dilihat dari cara peralihannya, saham atas nama harus dialihkan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemilik baru dari pemilik saham tersebut dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang 3 4 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Ed. 8, West Publishing Co., St. Paul, 2004, hlm. 1408 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 258 121
122~129 saham. Lain halnya dengan saham atas unjuk, apabila saham atas nama tersebut hilang maka pemilik dapat meminta gantinya, karena nama dari pemilik saham tersebut sudah dicatatkan terlebih dahulu. Ciri-ciri saham atas nama, yaitu: Prosedur Panjang jika diperdagangkan, karena memerlukan pengalihan hak. 1) Harus ada pemegang saham. 2) Nama-nama pemegang saham diketahui sehingga mudah untuk diawasi. 3) Sulit dipalsukan. 4) Jika hilang mudah diganti. 5) Proses pembuatan relatif mudah. 6) Mudah diawasi. Adapun cara peralihan saham atas nama harus dilakukan dengan suatu perbuatan hukum yang dikenal dengan istilah "cessie" yakni dilakukan dengan cara dituangkan dalam sebuah akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, sesuai dengan ke- tentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,yang menegaskan : "penyera- han akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak- hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan ke- padanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya". Berdasarkan urain di atas maka dapatlah diketahui bahwa dalam suatu perseroan khusnya dalam Perseroan Terbatas, saham yang harus diterbitkan harus berupa saham atas nama dan tidak boleh saham atas unjuk. Sedangkan kedudukan saham atas nama dalam suatu Perseroan Terbatas kerena si pemegang saham atau pemilik saham harus tercantum namanya didalam saham dan didaftarkan pada daftar pemegang saham, maka siapa yang tertera namanya dalam selembar saham maka dialah sebagai pemilik sah atas saham yang bersangkutan. 2. Kedudukan saham atas nama dalam PT dalam suatu perkawinan Dengan adanya suatu ikatan perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri yakni berupa adanya harta dalam perkawinan. Terkait dengan harta dalam suatu perkawinan, terdapat adanya perbedaaan konsep tentang harta perkawinan dalam KUH Perdata jika dibandingkan dengan konsep dan pengertian harta perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pada pasal 119 KUH Perdata, ditentukan bahwa : "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri" sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 . ditentukan : "Harta benda yang diperoleh selama 122
perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari suami istri masing-masing, baik sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat 1 dan 2) Harta perkawinan tidak hanya diatur oleh KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan, melainkan juga diatur dalam hukum Islam. Mengenai harta perkawinan dan segala akibat hukumnya dari adanya kedudukan suami dan istri di dalam perkawinan, dalam pandangannya Wirjono Prodjodikoro, haruslah dipahami, dalam tiga sistem hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia, baik itu hukum perdata barat, hukum Islam dan hukum Adat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa persoalan tentang harta perkawinan tidak hanya diatur dalam Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdta, melainkan juga diatur dalam hukum Islam. Menurut Hukum Islam jika merujuk pada pendapat Wirjono Prodjodokoro, mengemukakan bahwa:5 "Menurut hukum Islam, suami dan istri masing-masing mempunyai kekayaan sendiri, baik barang yang mereka masing-masing bawa pada permulaan perkawinan, maupun barang-barang yang mereka masing-masing mendapat selama perkawinan berlangsung sebagai hasil pekerjaannya, sebagai penghibahan dari orang lain, sebagai pembelian oleh mereka dan lain-lain sebagainya. Hal ini memudahkan soal siapa yang harus men- gurus barang-barang dan siapa yang berkuasa menjual barang-barang itu. Dalam hal ini kekuasaan-kekuasaan terhadap barang-barang itu tetap berada di pihak siapa yang mempunyai barang itu. Hal ini dipermudah pula oleh ketentuan hukum Islam, bahwa seorang perempuan yang bersuami, leluasa untuk melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya, juga mengenai barang- barang kekayaan- nya." Lebih lanjut dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri" Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Suami dan isteri bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama maupun harta pribadinya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.6 5 6 Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit., Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 88. 123
124~129 Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur juga masalah yang terkait dengan harta perkawinan. Konsep dan pengertian harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan, yakni: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 menegaskan, bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 UU Perkawinan, menyebutkan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Harta perkawinan dapat terdiri dari berbagai wujud, salah satunya adalah dapat berwujud saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota pemegangnya dan merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Pemilik dari saham atau orang perorangan (badan hukum) yang merupakan pemilik sah dari suatu saham disebut pemegang saham. Menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri, terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam perseroan terbatas harus saling menyetujui dari seluruh atau sebagian harta bersama dalam perkawinannya, sedangkan bagi harta bawaannya, dilandasi pula kaidah Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri, dapat bertindak sendiri, dengan penuh kecakapan dan kewenangan. Sebenarnya saham yang dipegang oleh pasangan suami istri di dalam suatu perseroan terbatas, baik lepemilikan itu secara langsung di perseroan tersebut atau secara tidak langsung dengan kepemilikan saham di perseroan lain tetapi merupakan suatu group atau holding sangatlah riskan Hal ini disebabkan karena adanya suatu tanggung jawab dan resiko yuridis, yakni akan berpengaruh kepada harta pribadinya, baik dalam artian merupakan suatu persatuan harta maupun bukan suatu persatuan harta (sebagai harta pribadi masing-masing suami atau istri). Status dan kedudukan harta perkawinan sebagai harta bersama terikat, yakni saham yang dimiliki oleh pasangan suami istri akan menjadi dan sekaligus merupakan harta atau modal PT, sebenarnya akan memberikan suatu persoalan hukum tersendiri. Perbuatan hukum yang mengikatkan diri atas nama perseroan dengan pihak ketiga, berarti sama saja mengikatkan harta kekayaan perkawinan, disertai dengan konsekwensi hukumnya. Meskipun secara asasnya, 124
kekayaan suami dan istri yang disetorkan ke dalam badan hukum, berarti telah terpisah, dan sepenuhnya telah menjadi harta PT. Pada dasarnya, menurut hukum perusahaan yang secara khusus diatur dalam UUPT, suami istri sebenarnya tidak diperkenankan untuk mendirikan PT, kecuali ada perjanjian kawin yang mendasari harta kekayaan suami istri tersebut. Dengan adanya perjanjian kawin, harta kekayaan suami istri yang menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing dan tidak membawa resiko bagi PT jika terjadi perceraian antara suami istri yang mendirikan PT tersebut. Berdasarkan perjanjian kawin, maka terhadap saham, yang merupakan barang bergerak, tergolong jenis surat berharga (efek), dengan tidak ada percampuran harta sama sekali atau campur harta secara terbatas, harus diperhatikan kaidah Pasal 159 KUHPerdata bahwa: "Barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama siapa pun juga dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya." Selanjutnya Pasal 165 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian kawin sendiri, atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin, yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika gabungan keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, mau- pun jika dipersyaratkan gabungan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 ("Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan mi menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar") dan Pasal 164 ("Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian"); tanpa bukti ini barang-barang berger- ak itu dianggap sebagai keuntungan". Berarti kedudukannya akan masuk ke dalam paham penghasilan dan pendapatan sebagaimana diatur Pasal 158 jo Pasal 167 KUHPerdata, yaitu: "Apa saja yang diperoleh seorang suami atau isteri selama perkawinan dan warisan, wasiat atau hibah, entah berasal dari keluarga entah dari orang lain, tidak termasuk keuntungan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 167". "Yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah, penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya, seperti juga cagak hidup, dan dengan demikian tercakup kedua jenis golongan yang dibicarakan dalam 125
126~129 bagian ini". Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, dalam Pasal 140 ayat (2) dan atau ayat (3) juncto Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 36 UU Perkawinan, perjanjian kawin menempatkan kedudukan suami dan istri secara seimbang dalam perseroan terbatas. Pada dasarnya, menurut UUPT, suami istri sebenarnya tidak diperkenankan untuk mendirikan PT, kecuali ada perjanjian kawin yang mendasari harta kekayaan suami istri tersebut. Apabila ada perjanjian kawin, maka harta kekayaan suami istri yang menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing dan tidak membawa resiko bagi PT jika terjadi perceraian antara suami istri yang memiliki saham pada PT tersebut. Kedudukan saham PT dalam suatu perkawinan, ditinjau dari Putusan No. 431K/ AG/2007, maka kedudukan saham PT dalam suatu perkawinan bukanlah sebagai harta bersama, melainkan sebagai harta pribadi orang yang namanya tertera pada sertifikat saham atas nama tersebut. D. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dalah sebagai berilut : 1. Konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan khusnya dalam Perseroan Terbatas, saham yang diterbitkan harus berupa saham atas nama dan tidak boleh saham atas unjuk. Sedangkan kedudukan saham atas nama dalam suatu Perseroan Terbatas kerena si pemegang saham atau pemilik saham harus tercantum namanya didalam saham dan didaftarkan pada daftar pemegang saham, maka siapa yang tertera namanya dalam selembar saham maka dialah sebagai pemilik sah atas saham yang bersangkutan. 2. Pada dasarnya, menurut UUPT, suami istri sebenarnya tidak diperkenankan untuk mendirikan PT, kecuali ada perjanjian kawin yang mendasari harta kekayaan suami istri tersebut. Apabila ada perjanjian kawin, maka harta kekayaan masing-masing suami atau istri akan menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing.Kedudukan saham PT dalam suatu perkawinan bukanlah sebagai harta bersama, melainkan sebagai harta pribadi masing-masing suami atau istri yang namanya tertera pada sertifikat saham atas nama tersebut. Bagi suami istri yang mempunyai keinginan untuk mendirikan atau memiliki saham dalam suatu Perseroan khususnya dalam Perseroan Terbatas, hendaknya untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (PT) terutama mengenai status kepemilikan saham dan cara-cara kepemilikan saham. Serta bagi pasangan Suami-Istri yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas agar lebih teliti dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan saham. Dalam hal ini sangat disarankan untuk mengadakan perjanjian kawin sebelumnya, sehingga lebih aman dan lebih jelas pertanggungjawaban hukumnya. 126
DAFTAR PUSTAKA A. Buku, Makalah dan Artikel Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam, Akademia Pressindo, Jakarta. Adib Bahari, 2012, Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, 2013, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta. Djuhaendah Hasan, 1988, Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung. Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, Forum Sahabat, Jakarta. H. M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hazairin, 1982, Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pitamas, Jakarta. Henry Campbell Black, 2004, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul. Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Irham Fahmi, 2011, Analisis Laporan Keuangan, Alfabeta, Bandung. Ismuha, 1978, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta. Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Righ, Opsi, Reksadana, & Produk Modal Asing Syariah, Visimedia, Jakarta. J. Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan, CitraAditya Bhakti, Bandung. Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Julinar Theodore Helena, 2008, Analisis Yuridis Atas Status dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri yang Menjadi Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas, (Tesis Hukum Universitas Indonesia), Depok. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, 2004, Hak-Hak atas Tanah, Tatanusa, Jakarta. Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. M. Irsan Nasarudin, et al, 2008, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta. M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Nonot Roesito Agay, 2011, Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri dengan Harta Bersama dan Akibat Hukumnya, (Skripsi Hukum Universitas Narotama 127
128~129 Surabaya), Surabaya. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soedjono Dirjosisworo, 1997, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suad Husnan, 2008, Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1, BPFE, Yogyakarta. Subekti, 1990, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta. Sunariyah, 2000, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga. Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung. Yeni Tan, 2017, Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham atas Suami dan Istri dalam Satu Perseroan Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam. Zaeni Asyhadie, 2005, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zainal Asikin dan L. Wira Pria, 2018, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Depok. B. Peraturan-Peraturan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata C. Website Cermati, Jenis-Jenis Saham yang Wajib Diketahui Investor Pemula, Gita Utami, Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris dalam Perseroan Terbatas, 128
Hukum Perseroan Terbatas, Klasifikasi Saham dalam Perseroan Terbatas, klasifikasi-saham-perseroan- terbatas. Litigasi Hukum Perusahaan, Cara Peralihan Saham Perseroan Terbatas, 129