PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia, guna meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan rekening giro, perlu didukung dengan peraturan mekanisme penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia; pelaksanaan mengenai Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Rekening Giro adalah rekening simpanan nasabah di Bank Indonesia yang penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi Rekening Giro di Bank Indonesia. 3. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut telah mendapatkan Nasabah adalah pihak yang persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan. 4. Pemilik Rekening Giro adalah Nasabah yang mempunyai Rekening Giro. 5. Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon. 6. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 8. Rekening Giro dalam rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah. 9. Rekening Giro dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing. 10. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia. penutupan dan/atau 11. Rekening Giro Syariah adalah Rekening Giro yang digunakan untuk Nasabah yang melakukan kegiatan syariah. 12. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 13. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 14. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro. 2
15. Penarikan dari Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro. 16. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas pimpinan dan/atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan. 17. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dengan Rekening Giro atau rekening lainnya di Bank Indonesia. 18. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. 19. Peserta Sistem BI-RTGS adalah Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia- real time gross settlement. 20. Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Penyelenggara Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-real time gross settlement. 21. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro. 22. Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat. 23. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara on-line yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. 24. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan Rekening Giro yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. 25. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah SKNBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia. 26. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 27. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 28. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan 3
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. BAB II KEPEMILIKAN REKENING GIRO Bagian Kesatu Kriteria Pemilik Rekening Giro Pasal 2 (1) Nasabah yang dapat memiliki Rekening Giro harus memenuhi kriteria: a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Bank; b. Kementerian Keuangan; c. d. e. f. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan; lembaga keuangan internasional; bank sentral negara lain; dan pihak lain. (3) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat mengajukan permohonan layanan Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Pasal 3 Bank Indonesia melakukan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk Pemilik Rekening Giro. Bagian Kedua Rekening Giro yang Ditatausahakan Bank Indonesia Pasal 4 (1) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang ditatausahakan Bank Indonesia meliputi: a. Rekening Giro Rupiah; b. Rekening Giro Valas; dan c. Rekening Giro Khusus. (2) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kegiatan Nasabah yang menggunakan prinsip syariah ditatausahakan sebagai Rekening Giro Syariah. 4
(3) Dalam Penatausahaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku 2 (dua) jenis status layanan Rekening Giro yaitu: a. b. ditutup. aktif; atau (4) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. (5) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah. (6) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijaminkan oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun. Pasal 5 Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. giro wajib minimum; b. Setelmen Dana seketika; c. instrumen makroprudensial; d. penyelesaian transaksi; dan/atau e. tujuan lainnya. Pasal 6 Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. giro wajib minimum; b. penyelesaian transaksi; dan/atau c. tujuan lainnya. Pasal 7 (1) Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. b. c. Rekening Giro Khusus lainnya. rekening escrow account; rekening khusus; dan (2) Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing. (3) Nasabah berupa Kementerian Keuangan dapat memiliki Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Nasabah berupa Bank dan Peserta Sistem BI-RTGS selain Bank dapat memiliki rekening escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dari otoritas atau lembaga yang berwenang. Pasal 8 (1) Rekening Giro Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditatausahakan berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah khusus. (2) Kepemilikan Rekening Giro Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam 5
Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Bank harus memiliki Rekening Giro Rupiah. (2) Selain memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing harus memiliki Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. (3) Bagi BUK yang memiliki UUS, kepemilikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus terpisah dengan Rekening Giro yang digunakan untuk UUS. BAB III SARANA PENYETORAN DAN SARANA PENARIKAN REKENING GIRO Bagian Kesatu Jenis Sarana Penyetoran dan Sarana Penarikan Rekening Giro Pasal 10 (1) Sarana penyetoran Rekening Giro terdiri atas: a. b. BG BI; c. sarana penyetoran tunai; sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan sarana penyetoran lain. d. (2) Penyetoran ke Rekening Giro dengan menggunakan sarana penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan untuk Rekening Giro Rupiah. (3) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Sistem BI-RTGS; b. SKNBI; c. Aplikasi Layanan Bank Indonesia; d. BI-FAST; e. Bank Indonesia-sistem informasi layanan kas; dan f. sarana penyetoran elektronik lainnya. Pasal 11 (1) Sarana penarikan Rekening Giro terdiri atas: a. Cek BI; b. BG BI; c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan sarana penarikan lain. d. (2) Sarana penarikan Rekening Giro berupa Cek BI dan BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi paling kurang: a. nama dan nomor Cek BI dan BG BI; b. perintah pemindahan dana; c. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit; 6
7 d. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana serta nama Bank yang dikredit; e. nilai nominal dalam angka dan huruf; f. g. h. nama jelas dan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. tempat dan tanggal penarikan; tanggal efektif; dan (3) Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Sistem BI-RTGS; b. SKNBI; c. Aplikasi Layanan Bank Indonesia; d. BI-FAST; e. Bank Indonesia-sistem informasi layanan kas; dan f. sarana penyetoran elektronik lainnya. (4) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. b. warkat penarikan yang distandardisasi. sarana elektronik; dan (5) Warkat penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan b. warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro. (6) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. WPR untuk Pemilik Rekening Giro sebagaimana format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan b. warkat penarikan yang digunakan untuk kepentingan penyelesaian transaksi Layanan. (7) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (8) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat informasi paling kurang: a. perintah pemindahan dana; b. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit; c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana serta nama Bank yang dikredit; d. nilai nominal dalam angka dan huruf; e. f. tempat dan tanggal penarikan; nama jelas dan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
Bagian Kedua Cek BI dan BG BI Pasal 12 (1) Cek BI dan BG BI diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk buku Cek BI dan buku BG BI. (2) Buku Cek BI dan buku BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro. (3) Pemilik Rekening Giro harus mengaktifkan buku Cek BI dan/atau buku BG BI. (4) Pengaktifan buku Cek BI dan/atau buku BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengembalikan lembar tanda terima buku Cek BI dan/atau lembar tanda terima buku BG BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. (5) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak mengaktifkan buku Cek BI dan/atau buku BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), buku Cek BI dan/atau buku BG BI tidak dapat digunakan. (6) Buku Cek BI dan/atau buku BG BI mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengaktifan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Dalam hal buku Cek BI dan/atau buku BG BI telah diaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun, buku Cek BI dan/atau BG BI dinyatakan kedaluwarsa. (8) Tata cara memperoleh buku Cek BI dan buku BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. bagi Nasabah yang membuka Rekening Giro Rupiah, permintaan buku Cek BI dan/atau buku BG BI diajukan kepada Bank Indonesia menggunakan format surat permintaan sarana penyetoran dan penarikan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; sesuai contoh b. bagi Pemilik Rekening Giro yang telah memperoleh buku Cek BI dan/atau buku BG BI, permintaan buku Cek BI dan/atau buku BG BI dilakukan dengan cara mengisi formulir yang terdapat dalam buku Cek BI dan/atau buku BG BI; permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; c. d. dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b hilang atau rusak, permintaan buku Cek BI dan/atau buku BG BI diajukan secara tertulis kepada Bank ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai alasannya; dan Indonesia sesuai dengan 8
e. pengambilan buku Cek BI dan/atau buku BG BI dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili atau petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili, kuasa dengan menggunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. contoh surat Pasal 13 (1) Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah. (2) Cek BI hanya akan dibayarkan jika telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 14 (1) BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pemindahan dana dalam rupiah yang dilakukan: a. b. dari Rekening Giro ke antar-Rekening Giro; dan rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia. (2) Dalam penggunaan BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. BG BI telah diaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); b. BG BI hanya akan dilakukan pemindahbukuan jika telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai bilyet giro; Penarikan dari Rekening Giro dengan menggunakan BG BI hanya dapat ditujukan kepada 1 (satu) Rekening Giro penerima dana atau rekening penerima dana pada Bank; c. d. BG BI dapat digunakan selama masih berlaku; dan e. BG BI diserahkan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia sesuai jadwal layanan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 15 (1) Penulisan pada Cek BI dan/atau BG BI harus menggunakan alat tulis atau hasil cetak yang tidak dapat dihapus. (2) Bank Indonesia memproses Cek BI dan/atau BG BI yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. Pasal 16 (1) Bank Indonesia menolak Cek BI dan/atau BG BI jika terdapat: a. perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf; b. pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau dalam huruf; dan 9
c. pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening. (2) Bank Indonesia akan memproses Cek BI dan/atau BG BI yang dikoreksi oleh Pemilik Rekening Giro dalam hal terdapat: a. pencoretan dan/atau perubahan penulisan tempat dan/atau periode penarikan; b. pencoretan dan/atau perubahan penulisan nama c. Bank penerima; dan pencoretan dan/atau perubahan nama dan spesimen tanda tangan. (3) Koreksi Cek BI dan/atau BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. (4) Koreksi Cek BI dan/atau BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; dan b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. Pasal 17 (1) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang karena ketidaklengkapan dalam pengisian Cek BI dan/atau BG BI yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain. dialami Pemilik Rekening Giro (2) Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas penggunaan tiap lembar Cek BI dan/atau BG BI oleh pihak yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penggunaan tersebut. Pasal 18 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penggunaan sarana penarikan berupa Cek BI dan BG BI juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Penggunaan Cek BI dan/atau BG BI bagi Peserta Sistem BI- RTGS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank time gross settlement. Indonesia-real 10
11 Pasal 20 (1) Dalam hal Cek BI dan/atau BG BI hilang, Pemilik Rekening Giro memberitahukan kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan ditandatangani Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan informasi mengenai nomor seri Cek BI dan/atau BG BI. (3) Dalam hal Cek BI dan/atau BG BI sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Pemilik Rekening Giro memusnahkan Cek BI dan/atau BG BI tersebut dan memberitahukan kepada Bank Indonesia secara tertulis disertai dengan alasan dan informasi mengenai nomor seri Cek BI dan/atau BG BI. Bagian Ketiga Penggunaan Sarana Penyetoran Elektronik dan Sarana Penarikan Elektronik Pasal 21 (1) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c digunakan untuk pemindahan dana: a. b. dari Rekening Giro ke antar-Rekening Giro; atau rekening lain yang ditatausahakan Bank Indonesia. (2) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Pemilik Rekening Giro atau penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana. (3) Penggunaan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh: a. Peserta Sistem BI-RTGS; b. peserta SKNBI; c. Pemilik Rekening Giro pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia; d. peserta BI-FAST; e. peserta Bank Indonesia-sistem informasi layanan kas; dan peserta sarana penarikan elektronik lainnya. f. (4) Tata cara penggunaan sarana penarikan elektronik bagi: a. Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ayat ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank time gross settlement; Indonesia-real b. peserta SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
c. Pemilik Rekening Giro pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia; d. peserta BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia fast payment; dan peserta Bank Indonesia-sistem informasi layanan kas (3) huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank di Bank Indonesia. e. Bagian Keempat Sarana Penyetoran Lain dan Sarana Penarikan Lain Pasal 22 Penggunaan sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan pedoman international standard messaging. Pasal 23 Penggunaan sarana penarikan lain berupa sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman international standard messaging. Paragraf 1 Warkat Penarikan yang Distandardisasi dan Diterbitkan oleh Bank Indonesia Pasal 24 (1) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a paling sedikit memuat: a. perintah pemindahan dana; b. nomor Rekening Giro yang didebit; c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana serta nama Bank yang dikredit; d. nilai nominal dalam angka dan huruf; e. tempat dan tanggal penarikan; dan f. nama jelas dan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. (2) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana penarikan Rekening Giro Rupiah atau penarikan Rekening Giro Valas oleh Pemilik Rekening Giro. 12
(3) Permohonan penggunaan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan: a. disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia; dan b. permohonan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. Pasal 25 (1) Warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a diatur dengan ketentuan: a. merupakan sarana penarikan dari Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas oleh Pemilik Rekening Giro; b. hanya dapat digunakan jika: 1. BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c; dan 1. BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c; dan c. 3. warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan disetujui Bank Indonesia, tidak dapat digunakan untuk transaksi tertentu; dan digunakan untuk: 1. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Valas dan mengkredit 1 (satu) Rekening Giro Rupiah atau 1 (satu) Rekening Giro Valas; 2. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Valas dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah atau beberapa Rekening Giro Valas penerima dana yang lampiran WPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang terpisahkan dari merupakan bagian Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; atau 3. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Rupiah dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah atau beberapa Rekening Giro Valas penerima dana yang lampiran WPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. disebutkan dalam tidak (1) 2. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Valas dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah atau beberapa Rekening Giro Valas penerima dana yang lampiran WPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang terpisahkan dari merupakan bagian Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; atau 3. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Rupiah dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah atau beberapa Rekening Giro Valas penerima dana yang lampiran WPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. disebutkan dalam tidak (1) disebutkan dalam (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 26 (1) Lampiran WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c angka 2 dan angka 3 memuat: a. nomor WPR; b. nomor Rekening Giro dan nama Rekening Giro yang didebit di Bank Indonesia; 13
c. nomor Rekening Giro dan nama Rekening Giro yang dikredit di Bank Indonesia atau nomor dan nama rekening penerima dana pada Bank; d. nama Bank penerima; e. nominal Penarikan dari Rekening Giro dalam angka f. g. untuk setiap penerima dana; jumlah subtotal maupun total nominal Penarikan dari Rekening Giro; dan tempat, tanggal, dan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia pada setiap halaman lampiran WPR. (2) Total nilai nominal yang tercantum dalam lampiran WPR harus sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam WPR. Pasal 27 (1) Permohonan permintaan WPR diatur dengan ketentuan: a. bagi Pemilik Rekening Giro yang baru pertama kali mengajukan permohonan, permintaan WPR dilakukan dengan cara mengajukan surat permintaan WPR sebagaimana contoh dalam Lampiran II; b. bagi Pemilik Rekening Giro yang telah memiliki WPR, permintaan WPR berikutnya dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan lembar permintaan yang terdapat di dalam WPR kepada Bank Indonesia; dalam hal lembar permintaan yang terdapat di dalam WPR hilang atau rusak, permintaan WPR diajukan secara tertulis, dengan format surat sebagaimana contoh dalam Lampiran II; dan surat permintaan WPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. c. d. (2) Pengambilan WPR dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia atau petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili. (3) Pemilik Rekening Giro harus menyerahkan kepada Bank Indonesia lembar tanda terima sebagaimana yang terdapat di dalam WPR yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. (4) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak menyerahkan lembar tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPR belum dapat digunakan sebagai sarana penarikan Rekening Giro di Bank Indonesia. Pasal 28 Permohonan permintaan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengambilan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dan penyerahan lembar tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia. 14
Pasal 29 (1) Dalam hal WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro karena rusak atau hilang diatur dengan ketentuan: a. Pemilik Rekening Giro memberitahukan kepada satuan kerja yang melaksanakan jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia; fungsi b. pemberitahuan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai alasan dan informasi nomor WPR. c. (2) Dalam hal WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WPR harus dimusnahkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal WPR hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Pasal 30 (1) Bank Indonesia memproses warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menolak warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terdapat: a. perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf; b. pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal c. dalam angka dan/atau huruf; dan pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening. (3) Bank Indonesia akan memproses warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dikoreksi oleh Pemilik Rekening Giro jika terdapat: a. pencoretan dan/atau perubahan penulisan tempat dan/atau periode penarikan; b. pencoretan dan/atau perubahan penulisan nama c. Bank penerima; dan pencoretan dan/atau perubahan nama dan spesimen tanda tangan. (4) Koreksi warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan 15
c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia pada tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. (5) Koreksi warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; dan b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. Paragraf 2 Warkat Penarikan yang Distandardisasi dan Diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro Pasal 31 (1) Permohonan penggunaan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b diatur dengan ketentuan: a. disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia; b. ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan disertai dengan contoh warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8). c. (2) Permohonan penggunaan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) tidak berlaku untuk penggunaan sarana penarikan lain berupa sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a. Pasal 32 (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap contoh warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika contoh warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8). (3) Persetujuan atau penolakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemilik Rekening Giro paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak contoh warkat diterima oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal contoh warkat penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia menjadi sarana penarikan yang distandardisasi dan 16
diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan kepada yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia. satuan kerja Pasal 33 (1) Bank Indonesia memproses warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b yang disetujui oleh Bank Indonesia, yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menolak warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terdapat: a. perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf; b. pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal c. dalam angka dan/atau huruf; dan pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening. (3) Bank Indonesia akan memproses warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro yang dikoreksi oleh Pemilik Rekening Giro jika terdapat: a. pencoretan dan/atau perubahan penulisan tempat dan/atau periode penarikan; b. pencoretan dan/atau perubahan penulisan nama c. Bank penerima; dan pencoretan dan/atau perubahan nama dan spesimen tanda tangan. (4) Koreksi warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia pada tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. (5) Koreksi warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan; dan b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret. 17
Pasal 34 Dalam hal terdapat perubahan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32. BAB IV PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN REKENING GIRO Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Giro Pasal 35 Pihak yang dapat membuka Rekening Giro adalah Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal 36 (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia. (2) Permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi mengenai tujuan pembukaan Rekening Giro. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan. (4) Pengajuan permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan permintaan penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro berupa penandatanganan oleh lebih dari 1 (satu) Pejabat yang Mewakili. (5) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan layanan Rekening Giro. (6) Bank Indonesia menetapkan pemberian nomor Rekening Giro. (7) Bank Indonesia menatausahakan data layanan Rekening Giro milik Nasabah yang telah disetujui meliputi: a. nama Pemilik Rekening Giro; b. nama Rekening Giro; c. nomor Rekening Giro; d. e. f. g. jenis valuta Rekening Giro; alamat Rekening Giro; data Pejabat yang Mewakili; dan data layanan Rekening Giro lainnya. Pasal 37 (1) Untuk permohonan pembukaan Rekening Giro Khusus selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 juga memuat: a. informasi mengenai tujuan pembukaan Rekening Giro Khusus; dan 18
b. jika diperlukan, penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro Khusus berupa persetujuan dari instansi tertentu. (2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penandatanganan oleh pejabat yang berwenang dari instansi tertentu pada sarana penarikan Rekening Giro Khusus. Pasal 38 Tata cara dan dokumen persyaratan pembukaan layanan Rekening Giro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan. Bagian Kedua Perubahan Data Rekening Giro Pasal 39 (1) Dalam hal terdapat perubahan data layanan Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro membuat surat perubahan data Rekening Giro dan mengajukan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia. (2) Perubahan data layanan Rekening Giro sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas perubahan data: a. nama Pemilik Rekening Giro; b. nama Rekening Giro; c. d. Pejabat yang Mewakili. alamat Rekening Giro; dan/atau (3) Perubahan data layanan Rekening Giro berupa nomor Rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) huruf c hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. (4) Tata cara perubahan data layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur layanan mengenai kebanksentralan. peraturan pelaksanaan Pasal 40 Tata cara perubahan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan: a. Pemilik Rekening Giro menyampaikan permohonan perubahan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia; b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a c. dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan khusus bagi Pemilik Rekening Giro berupa Bank, permohonan perubahan disertai dengan: 1. penetapan otoritas yang berwenang mengenai perubahan nama Pemilik Rekening Giro; dan 2. anggaran dasar Pemilik Rekening Giro yang baru yang telah disetujui oleh Kementerian yang berwenang, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan. 19
Bagian Ketiga Penutupan Rekening Giro Pasal 41 (1) Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro dengan mengubah status layanan Rekening Giro dari aktif menjadi ditutup. (2) Perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup (1) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan: a. permintaan Pemilik Rekening Giro; atau b. keputusan Bank Indonesia atas: 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau 2. hasil evaluasi Bank Indonesia. (3) Perubahan status layanan Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan oleh: a. penggabungan, peleburan, atau pemisahan; b. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang; c. likuidasi atas permintaan pemegang saham (self- liquidation) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang; atau alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. d. Pasal 42 (1) Dalam hal perubahan status layanan Rekening Giro dari aktif menjadi ditutup berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, Pemilik Rekening Giro mengajukan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia. (2) Bagi Pemilik Rekening Giro berupa Bank dan Peserta Sistem BI-RTGS selain Bank, perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui oleh Bank Indonesia setelah Pemilik Rekening Giro: a. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia; b. menihilkan saldo Rekening Giro; dan c. menetapkan tanggal penutupan Rekening Giro. (3) Bagi Pemilik Rekening Giro selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui oleh Bank Indonesia setelah Pemilik Rekening Giro: a. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia; dan b. menihilkan saldo Rekening Giro. (4) Penihilan saldo Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya terkait perubahan status layanan Rekening Giro. 20
(5) Bank Indonesia dapat melakukan penihilan saldo Rekening Giro Pemilik Rekening Giro berdasarkan: a. b. warkat penarikan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. surat kuasa dari Pemilik Rekening Giro; atau (6) Bukti bahwa seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan bersamaan dengan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro. (7) Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan perubahan status layanan Rekening Giro kepada Pemilik Rekening Giro melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (8) Tata cara perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai layanan kebanksentralan. peraturan pelaksanaan Pasal 43 layanan Rekening Giro karena penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan: a. Bank hasil penggabungan: 1. menyampaikan (1) Perubahan status informasi mengenai nomor Rekening Giro yang akan menjadi nomor Rekening Giro Bank hasil penggabungan; 2. dalam hal Rekening Giro tidak digunakan, mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup; sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 2: a) menyelesaikan kewajiban atas Rekening 3. Giro; b) menihilkan saldo Rekening Giro tersebut; dan c) menetapkan tanggal penutupan Rekening Giro. 4. menyampaikan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan; dan 5. dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan b. Bank yang menggabungkan diri: 1. mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro yang tidak digunakan; dan sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1: a) menyelesaikan kewajiban atas Rekening 1. mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro yang tidak digunakan; dan sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1: a) menyelesaikan kewajiban atas Rekening Giro; 21
b) menihilkan saldo Rekening Giro tersebut dan memindahkan ke Rekening Giro Bank hasil penggabungan; dan c) menetapkan tanggal penutupan Rekening Giro. (2) Bank Indonesia memberitahukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank hasil penggabungan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 44 (1) Perubahan status layanan Rekening Giro karena peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan: a. Bank hasil peleburan: 1. mengajukan pembukaan layanan Rekening Giro; 2. menyampaikan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan; dan 3. dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan b. Bank peserta peleburan: 1. mengajukan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup; dan sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1: a) menyelesaikan kewajiban atas Rekening Giro; b) menihilkan saldo Rekening Giro tersebut dan memindahkan ke Rekening Giro Bank hasil peleburan; dan 2. c) menetapkan tanggal penutupan Rekening Giro. (2) Bank Indonesia memberitahukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank hasil peleburan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 45 (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a berupa pemisahan UUS dari BUK dilakukan dengan: a. mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil pemisahan; atau b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima pemisahan. (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perubahan Rekening Giro diatur dengan ketentuan: a. UUS mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro UUS menjadi ditutup; dan 22
b. sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, UUS: 1. menyelesaikan kewajiban atas Rekening Giro; dan 2. menihilkan saldo Rekening Giro tersebut. (3) Bank Indonesia memberitahukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUK yang melakukan pemisahan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan dan mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 46 (1) Perubahan status layanan Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro karena hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi: a. perubahan kegiatan usaha BUK yang memiliki UUS menjadi BUS; atau b. perubahan kegiatan usaha yang berasal dari BUK menjadi BUS. (2) Perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. BUK dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro BUK dan Rekening Giro UUS menjadi ditutup; b. BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c. mengajukan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro BUK dan Rekening Giro UUS menjadi ditutup; sebelum mengajukan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, BUK dan UUS: 1. menyelesaikan kewajiban atas Rekening Giro; 2. menihilkan saldo Rekening Giro tersebut; dan 3. menetapkan tanggal penutupan Rekening Giro; dan d. BUS (1) mengajukan Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan dan mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37. sebagaimana dimaksud pada ayat permohonan menjadi Pasal 47 Perubahan status layanan Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro untuk hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b selain perubahan kegiatan usaha BUK 23
menjadi BUS dapat dilakukan sesuai ketentuan perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45. Pasal 48 Perubahan status layanan Rekening Giro atas dasar permintaan otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 1 dapat disetujui oleh Bank Indonesia setelah Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia. Pasal 49 (1) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bank Indonesia melakukan penihilan saldo Rekening Giro setelah terdapat permintaan dari otoritas yang berwenang. (2) Penihilan saldo Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya terkait perubahan status layanan Rekening Giro. Pasal 50 Perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup dilakukan atas hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 2 dengan ketentuan: a. jika pada satu kantor Bank Indonesia Pemilik Rekening Giro memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada; b. Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama c. periode waktu tertentu (dormant); dan/atau Pemilik Rekening Giro dianggap tidak perlu lagi memiliki Rekening Giro. Pasal 51 (1) Perubahan status layanan Rekening Giro menjadi ditutup dengan alasan Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, berlaku ketentuan: a. dalam hal tidak terdapat mutasi Rekening Giro dalam (delapan belas) bulan, Bank jangka waktu 18 Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening Giro dan meminta Pemilik Rekening Giro untuk menutup Rekening Giro dimaksud; b. Pemilik Rekening Giro dapat meminta Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk ditutup atau tidak ditutup disertai dengan alasannya; permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus diterima oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 6 tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. (enam) bulan sejak 24
d. Bank dapat mempertimbangkan permintaan untuk tidak menutup Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf b; apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemilik Rekening Giro tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengklasifikasikan Rekening Giro tersebut ke dalam kategori Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu (dormant); dalam hal Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e bersaldo nihil, Bank Indonesia menutup Rekening Giro dimaksud; Indonesia e. f. g. dalam hal Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e masih memiliki saldo, Bank Indonesia mengenakan biaya administrasi; saldo yang terdapat pada Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf g tetap merupakan hak Pemilik Rekening Giro sampai dengan saldo nihil atau telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. i. Bank Indonesia dapat memindahkan saldo Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke rekening lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening Giro berdasarkan permintaan pemindahan saldo dan penutupan Rekening Giro dari Pemilik Rekening Giro yang disertai dengan dokumen pendukung; permintaan pemindahan saldo dan penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh Pejabat yang Mewakili dan tanpa harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan/atau j. k. mekanisme penutupan Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai layanan kebanksentralan. peraturan pelaksanaan (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Nasabah tertentu berdasarkan surat permohonan atau dokumen lain dari Pemilik Rekening Giro sesuai kewenangan Bank Indonesia. BAB V PENYELESAIAN TRANSAKSI Bagian Kesatu Penyetoran ke Rekening Giro Pasal 52 (1) Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. (2) Khusus penyetoran ke Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan dengan cara nontunai. 25
(3) Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh: a. Pemilik Rekening Giro; b. Pemilik Rekening Giro lain; dan c. bukan Pemilik Rekening Giro. (4) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro Rupiah dengan cara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. untuk Bank, penyetoran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank di Bank Indonesia; dan b. untuk non-Bank: 1. penyetoran disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor perwakilan Bank Indonesia; dan 2. penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (5) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro Rupiah dengan cara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d; b. khusus sarana penyetoran dengan menggunakan BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, tata cara dilakukan sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2); dan penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. (6) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro Valas secara nontunai melalui sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan: a. Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan international standard messaging; dan b. penyelesaian penyetoran dilakukan pada hari kerja yang sama dalam hal international standard messaging sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima paling lambat pukul 16.00 WIB dan dokumen dinyatakan lengkap. (7) Untuk Pemilik Rekening Giro tertentu, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan penyelesaian penyetoran di hari luar ketentuan batas waktu kerja yang sama di penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b. Pasal 53 Indonesia melakukan kesalahan pembukuan terhadap Penyetoran ke Rekening Giro, Bank Indonesia melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan dan dapat memberikan bukti koreksi tersebut kepada Pemilik Rekening Giro. (1) Dalam hal Bank 26
(2) Khusus untuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, koreksi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Bagian Kedua Penarikan dari Rekening Giro Pasal 54 (1) Penarikan dari Rekening Giro Rupiah dan penarikan dari Rekening Giro Khusus dalam mata uang rupiah dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. (2) Penarikan dari Rekening Giro Valas dan penarikan dari Rekening Giro Khusus dalam valuta asing hanya dapat dilakukan dengan cara nontunai. Pasal 55 (1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan oleh: a. Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau b. Bank Indonesia. (2) Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memastikan ketersediaan saldo dari Rekening Giro sebelum melakukan Penarikan dari Rekening Giro. (3) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan dengan jumlah jumlah saldo efektif setelah paling banyak sebesar dikurangi biaya transaksi. (4) Penarikan dari Rekening Giro yang menggunakan Cek BI, BG BI, WPR, dan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro harus ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berdasarkan kewenangan yang terdapat pada surat kuasa. (5) Penarikan dari Rekening Giro yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan untuk: a. pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan Bank Indonesia; b. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia atas pelanggaran kepatuhan Indonesia di bidang terhadap ketentuan Bank moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; pelaksanaan Setelmen Dana transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; c. atas d. pembebanan atas selisih kurang penyetoran uang rupiah oleh Bank di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah; dan 27
e. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada: 1. otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati- hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya; dan/atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia. 2. (6) Bank Indonesia dapat melakukan Penarikan dari Rekening Giro milik Nasabah tertentu berdasarkan surat kuasa dari Pemilik Rekening Giro dengan menggunakan format contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. Pasal 56 Indonesia melakukan kesalahan pembukuan terhadap Penarikan dari Rekening Giro, Bank Indonesia melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan dan memberikan bukti koreksi kepada Pemilik Rekening Giro. (1) Dalam hal Bank (2) Khusus untuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, koreksi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Paragraf 1 Penarikan dari Rekening Giro Rupiah Pasal 57 (1) Tata cara penarikan dari Rekening Giro Rupiah secara tunai diatur dengan ketentuan: a. untuk Bank, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank di Bank Indonesia; dan b. untuk non-Bank: 1. disampaikan kepada yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor perwakilan Bank Indonesia; dan satuan kerja 2. dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Tata cara penarikan Rekening Giro Rupiah secara nontunai diatur dengan ketentuan: a. dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d; b. menggunakan BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan warkat penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan disampaikan kepada satuan kerja yang 28
c. melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di kantor pusat Bank Indonesia; dan dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Tata cara penarikan dari Rekening Giro Rupiah secara tunai melalui sarana penarikan elektronik berupa Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-real time gross settlement. Paragraf 2 Penarikan dari Rekening Giro Valas Pasal 58 Tata cara penarikan dari Rekening Giro Valas secara nontunai melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a diatur dengan ketentuan: a. dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Valas dan mengkredit: 1. rekening lain di luar Bank Indonesia, paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta penarikan; dan Indonesia untuk 2. Rekening Giro lain di Bank pemindahbukuan, pada tanggal valuta; b. untuk Nasabah tertentu, dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta penarikan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan c. menggunakan warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, Aplikasi Layanan Bank Indonesia, atau international standard messaging. Paragraf 3 Penarikan dari Rekening Giro Khusus Pasal 59 (1) Dalam hal pada saat pembukaan Rekening Giro Khusus berupa escrow account terdapat persyaratan tertentu yang berlaku untuk penarikan dari Rekening Giro Khusus dimaksud, sarana penarikan dari Rekening Giro Khusus harus ditandatangani sesuai dengan yang diatur dalam persyaratan tertentu tersebut. (2) Bank Indonesia dibebaskan dari segala risiko yang timbul akibat dari pelaksanaan penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Terkait Rekening Giro Pasal 60 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro berdasarkan pertimbangan: a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau 29
b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro. (2) Pembatasan sebagian kegiatan terkait Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembatasan terhadap kegiatan sementara penarikan dana. (3) Pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembatasan terhadap seluruh kegiatan penarikan maupun penyetoran dana. (4) Khusus untuk Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-real time gross settlement. (5) Pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakhiri oleh Bank Indonesia jika: a. Pemilik Rekening Giro telah memenuhi ketentuan b. yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau terdapat permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro. Bagian Keempat Rekening Koran Pasal 61 (1) Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro. (2) Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicetak secara komputerisasi dan tidak memerlukan tanda tangan. (3) Bagi Pemilik Rekening Giro yang terhubung dengan Aplikasi Layanan Bank Indonesia, Pemilik Rekening Giro dapat mengunduh Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Aplikasi Layanan Bank Indonesia. (4) Bagi Pemilik Rekening Giro yang tidak terhubung dengan Aplikasi Layanan Bank Indonesia, Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dalam bentuk salinan keras atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pasal 62 Tata cara perolehan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) diatur dengan ketentuan: a. Pemilik Rekening Giro menyampaikan permohonan perolehan Rekening Koran kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional dengan di Bank menyampaikan: 1. tresuri Indonesia surat untuk permohonan Rekening Koran berupa salinan keras yang ditandatangani oleh Pejabat yang 30
2. Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; atau surat elektronik untuk permohonan Rekening Koran elektronik; b. dalam hal Rekening Koran berupa salinan keras, pengambilan Rekening Koran dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili atau oleh petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili; dalam hal permohonan Rekening Koran dilakukan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, Bank Indonesia menyampaikan Rekening Koran kepada Pemilik Rekening Giro melalui surat elektronik; d. khusus untuk Rekening Koran milik lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain, pengambilan dapat dilakukan oleh: 1. Pemilik Rekening Giro; 2. c. 3. satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyusunan internasional di Bank strategi dan kebijakan Indonesia; atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia; e. pengambilan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d dilakukan di: 1. satuan kerja yang melaksanakan jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di kantor pusat Bank Indonesia; atau 2. kantor perwakilan Bank Indonesia, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di kantor perwakilan Bank Indonesia; fungsi f. g. pengambilan Rekening Koran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Rekening Koran; dan pengambilan Rekening Koran dilakukan pada setiap hari kerja sesuai jam layanan operasional Bank Indonesia setempat. Pasal 63 Bank Indonesia dapat menyediakan dan menyampaikan Rekening Koran kepada pihak yang berwenang selain Pemilik Rekening Giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 64 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dan data pada Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Rekening Koran. (3) Mekanisme penyelesaian perbedaan data pada Rekening Koran dan data pada Pemilik Rekening Giro dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 31
(4) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data yang benar merupakan data yang terdapat dalam Rekening Koran. Bagian Kelima Biaya Pasal 65 (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro. (2) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nasabah tertentu. Pasal 66 Jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi: a. biaya transaksi; b. biaya administrasi; dan c. biaya meterai. Pasal 67 (1) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas: a. biaya penyelesaian transaksi Rekening Giro Rupiah; dan b. biaya penyelesaian transaksi Rekening Giro Valas. (2) Biaya penyelesaian transaksi Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya transaksi pada: a. Sistem BI-RTGS; b. BI-FAST; dan c. SKNBI. (3) Bank Indonesia mengenakan biaya penyelesaian transaksi pemindahan dana dari Rekening Giro Rupiah yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS. (4) Besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening Giro yang bukan merupakan Peserta Sistem BI-RTGS ditetapkan sebesar biaya Setelmen Dana tertinggi untuk Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-real time gross settlement. (5) Bank transaksi pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui SKNBI dan BI-FAST. Indonesia tidak mengenakan biaya (6) Besar Biaya penyelesaian transaksi Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan: a. ditetapkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per transaksi; b. biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dibebankan pada penarikan Rekening Giro Valas; 32
c. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a; dan d. bagi Bank yang melakukan pembatalan penyetoran ke Rekening Giro Valas dan Bank Indonesia sudah mengkredit Rekening Giro Valas Bank yang bersangkutan, pembatalan penyetoran ke Rekening Giro Valas dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (7) Dalam hal terdapat perubahan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), pemberlakuan pengenaan perubahan biaya tersebut dilakukan sesuai kewenangan Bank Indonesia. (8) Pembebanan biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas yang bersangkutan. Pasal 68 (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi: a. biaya perolehan buku Cek BI; b. biaya perolehan buku BG BI; dan c. biaya administrasi Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu (dormant). (2) Besar biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. untuk biaya perolehan buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan biaya perolehan buku BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah); dan b masing-masing ditetapkan b. untuk Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu (dormant) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan. (3) Biaya administrasi Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu (dormant) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sampai dengan saldo nihil atau telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembebanan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. untuk perolehan buku Cek BI dan perolehan buku BG BI dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan; dan b. untuk Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu (dormant) dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas yang bersangkutan. 33
Pasal 69 (1) Biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat dikenakan untuk permintaan Rekening Koran yang penyediaannya dilakukan dalam bentuk salinan keras. (2) Pengenaan dan besaran biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 70 Bank Indonesia mengenakan pajak pertambahan nilai atas biaya transaksi penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan biaya perolehan buku Cek BI dan perolehan buku BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b. Pasal 71 Penarikan dari Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b tidak dikenai biaya transaksi dan biaya administrasi. BAB VI KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR Pasal 72 (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemilik langkah penanganan untuk Rekening Giro berikut mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar. (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau langkah meminta persetujuan untuk melakukan penyelesaian transaksi Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro kepada Bank Indonesia. lokasi Bank Indonesia, Bank (3) Prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar khusus untuk: a. Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS, peserta BI-FAST, peserta SKNBI, dan/atau pengguna Aplikasi Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai: 1. penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat Layanan Bank berharga, dan setelmen dana seketika; 2. penyelenggaraan transfer dana dan kliring 3. berjadwal oleh Bank Indonesia; dan/atau layanan kebanksentralan; dan b. Bank Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar sesuai protokol keberlangsungan tugas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 34
BAB VII KORESPONDENSI Pasal 73 (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro, perubahan data layanan Rekening Giro, dan penetapan status layanan Rekening Giro melalui FO Perizinan ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id (2) Kegiatan korespondensi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman Bank Indonesia dan/atau surat. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 74 (1) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, penyampaian data dan/atau informasi terkait dengan penyelesaian transaksi keuangan diatur dengan ketentuan: a. permintaan informasi seperti pada Rekening Koran dan sarana penarikan dan penyetoran, dilakukan melalui surat kepada Bank Indonesia; dan penyelesaian b. permintaan keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran dan sarana penarikan Rekening Giro. transaksi (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan b. disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia. 35
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku: a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DASP tanggal 29 Desember 2000 tentang Biaya Perolehan Buku Blanko Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/25/DASP tanggal 9 November 2007 tentang Sarana Penarikan Rekening Giro Pihak Ekstern Yang Distandardisasi oleh Bank Indonesia; dan Peraturan Nomor Dewan 23/22/PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c. Anggota Gubernur Pasal 76 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, DONI PRIMANTO JOEWONO 36
PENJELASAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA I. UMUM Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, rupiah, dan fungsi sebagai pemegang kas makroprudensial, dan pelaksanaan Pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia lainnya, Bank Indonesia melakukan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia Nomor Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Bank 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan, Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia telah dilakukan secara tersentralisasi dan terpadu melalui front office perizinan Bank Indonesia dengan dukungan layanan secara elektronik. sistem pembayaran pengelolaan uang Indonesia Nomor 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia sehingga perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia. Selanjutnya, penerbitan Peraturan Bank II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Nasabah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain pihak yang
memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Instansi Pemerintah di termasuk lembaga negara. luar Kementerian Keuangan lembaga pemerintah non kementerian dan Huruf d Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan internasional" adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain organisasi yang terkait dengan Bank Indonesia seperti dana pensiun pegawai Bank Indonesia (DAPENBI). Ayat (3) Persetujuan Bank Indonesia antara lain berupa rekomendasi dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Contoh Rekening Giro Rupiah digunakan untuk instrumen makroprudensial antara lain untuk pemenuhan giro terkait rasio intermediasi makroprudensial dan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. 2
Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "rekening escrow account" adalah rekening yang dibuka untuk tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. tujuan Huruf b Yang dimaksud dengan "rekening khusus" adalah Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah. Huruf c Yang dimaksud dengan "Rekening Giro Khusus lainnya" adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Contoh lembaga yang berwenang antara lain satuan tugas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Pasal 8 Ayat (1) Rekening Giro Syariah ditatausahakan berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah khusus, yaitu titipan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan. Ayat (2) Persetujuan Bank Indonesia antara lain berupa rekomendasi dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Contoh sarana penyetoran tunai antara lain formulir setoran tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Contoh sarana penyetoran lain antara lain international standard messaging yang dikeluarkan oleh society for worldwide interbank financial telecommunication. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. 3
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Termasuk dalam sarana penyetoran elektronik lainnya antara lain penggunaan host to host antara sistem internal Pemilik Rekening Giro dengan sistem di Bank Indonesia. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Contoh sarana elektronik antara lain international standard messaging yang dikeluarkan oleh society for worlwide interbank financial telecommunication. Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Contoh warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain WPR. Huruf b Contoh warkat yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro antara lain sarana penarikan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berupa surat perintah pencairan dana. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Warkat penarikan untuk kepentingan penyelesaian transaksi Layanan digunakan oleh satuan kerja terkait di Bank Indonesia. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 4
Ayat (4) Yang dimaksud dengan "lembar tanda terima buku Cek BI dan/atau lembar tanda terima buku BG BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili" adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemilik Rekening Giro telah menerima dari Bank Indonesia 1 (satu) buku Cek BI atau buku BG BI dengan jumlah lembar dan nomor seri warkat sesuai dengan yang tercantum pada buku Cek BI atau buku BG BI tersebut. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia" adalah pemindahan dana antara lain dari Pemilik Rekening Giro ke rekening satuan kerja di Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Periode penarikan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. 5
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Contoh pedoman international standard messaging misalnya pedoman pengguna (user manual) society for worldwide interbank financial telecommunication. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Periode penarikan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. 6
Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Periode penarikan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Contoh penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro antara lain jika Pemilik Rekening Giro memiliki aturan internal yang mensyaratkan adanya countersign dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening Giro. Ayat (5) Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif, serta kebenaran substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. 7
Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan "permintaan otoritas yang berwenang" adalah otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur, mengawasi, dan yang mengenakan melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya. sanksi terhadap perbankan Angka 2 Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh hal lainnya antara lain perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peserta BI-RTGS selain Bank antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan penyelenggara switching. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tanggal penutupan Rekening Giro" adalah tanggal berakhirnya operasional kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Biaya terkait perubahan status layanan Rekening Giro meliputi biaya transaksi. Ayat (5) Cukup jelas. 8
Ayat (6) Contoh bukti penyelesaian seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro berupa surat pernyataan Pemilik Rekening Giro bahwa telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Bank Indonesia antara lain berupa pemenuhan kewajiban giro wajib minimum dan sanksi kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia. Ayat (7) Sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain surat elektronik. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Huruf a Perubahan status Rekening Giro menjadi ditutup dengan alasan karakteristik atau peruntukan mutasi transaksi sama. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh alasan Rekening Giro tidak ditutup antara lain Rekening Giro masih digunakan untuk menampung transaksi retur. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. 9
Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh: Penyetoran dari Pemilik Rekening Giro lain yaitu penyetoran dari Bank B yang telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia kepada Bank A yang juga telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. Huruf c Contoh: Penyetoran dari pihak yang tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia seperti satuan kerja di Bank Indonesia kepada Bank A yang telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pada hari kerja yang sama" adalah tanggal efektif transaksi penyetoran yang disampaikan melalui sarana komunikasi antara lain society for worldwide interbank financial telecommunication, telepon, faksimili, dan email. Penyelesaian penyetoran pada hari kerja yang sama, termasuk penyetoran untuk pemenuhan giro wajib minimum valuta asing. Yang dimaksud dengan "dokumen dinyatakan lengkap" adalah dokumen hasil olahan komputer pada saat Bank Indonesia telah menerima perintah pembayaran dari Bank pengirim dana dan konfirmasi kredit atas perintah pembayaran dari bank koresponden Bank Indonesia. 10
Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bukti koreksi" antara lain berupa Rekening Koran dan tembusan warkat pembukuan koreksi yang dibuat oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan antara lain berupa surat, surat kuasa, surat elektronik, dan risalah rapat. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Contoh pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro antara lain penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "saldo efektif" adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia" antara lain biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya meterai, serta biaya transaksi Rekening Giro Valas melalui international standard messaging yang dikeluarkan oleh society for worldwide interbank financial telecommunication. Huruf b Yang dimaksud dengan "ketentuan Peraturan Bank Indonesia" antara lain ketentuan Peraturan Bank lndonesia mengenai giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (6) Penarikan dari Rekening Giro milik Nasabah tertentu antara lain untuk penyelesaian transaksi akhir hari. 11
Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan antara lain berupa surat, surat kuasa, surat elektronik, dan risalah rapat. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kegiatan terkait Rekening Giro" adalah kegiatan yang berkaitan dengan penarikan dan/atau penyetoran dana pada Rekening Giro. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengecualian pengenaan biaya dilakukan dengan pertimbangan adanya amanat Undang-Undang dan/atau kesepakatan bersama. Contoh Nasabah tertentu antara lain Kementerian Keuangan. Pasal 66 Cukup jelas. 12
Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Bank Indonesia" adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia yang merupakan Peserta Sistem BI- RTGS. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Bank Indonesia" adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia yang merupakan peserta SKNBI dan BI- FAST. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Dalam hal pemilik Rekening Giro Valas juga memiliki Rekening Giro Rupiah, biaya transaksi untuk Rekening Giro Valas dapat dibebankan pada Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keadaan tidak normal" adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. 13
Sarana penyetoran dan sarana penarikan yang digunakan pada saat keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar tetap mengacu pada persyaratan warkat yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. 14