KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP98TAHUN2019 ,TENTANG SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA WIRIADINATA DI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggunaan Bersama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Wiriadinata sebagai Bandar Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata sebelum ditetapkan menjadi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018, mengamanatkan penetapan Satuan Pelayanan Bandar Udara baru yang belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan dimaksud oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
Mengingat Memperhatikan : 7. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Kesepahaman Bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor; KB/28/VI/2017, Nomor: HK.201/1/17/DRJU. KUM-2017, Nomor: 553.2/MoU.08-Banhuk.KD/2017 tanggal 10 Juni 2017 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Wiriadinata sebagai Bandar Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya;
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA WIRIADINATA DI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT. Menetapkan organisasi pengoperasian Bandar Udara Wiriadinata sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuana. Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara. Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahi. Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional pada Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata dilakukan oleh kepala unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara membawahinya. yang
KEENAM : Unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Satuan Pelayanan Bandar Udara Wiriadinata sesuai dengan tugas dan fungsinya. KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 16 APRIL 2019 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd POLANA B PRAMESTI SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia; 2. Gubernur Provinsi Jawa Barat; 3. Walikota Tasikmalaya; 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; 8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; 9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Soekarno Hatta; 10. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuana; dan 11. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait. Salinan sesuai aslinya flAN HUKUM 7 OlRt^ perhubun DAH PU A SARI I/(IV/b) N P. 199503 2 001