INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 93-107 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: ©Komisi Pemberantasan Korupsi Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan Dumilah Ayuningtyas Universitas Indonesia Abstract Based on data from Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2018, health sector corruption cases caused state losses of Rp 3.7 billion. This study aims to measure corruption knowledge and the urgency of anti-corruption education in Faculty of Public Health University of Indonesia (FKM UI). A quick survey was conducted on 198 students, in addition to interviews with experts. The results of the study showed that knowledge about corruption was still low at 64.64 %. There is full support of students (100%) of the importance of anti-corruption education and also from all experts. The support of integration of anti-corruption education with curriculum is delivered by 92, 4% respondent. The discussion, case studies and role-play became the most proposed on learning methods. The low knowledge of anti-corruption reinforces the urgency of anti- corruption education integrated with curriculum. Campus has the opportunity with the availability of expertise and support of infrastructure, in addition to the challenges of adjusting the curriculum. Keywords: Corruption, Anti-Corruption Education, Curriculum Integration, Health Sector Abstrak Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2018, kasus korupsi sektor kesehatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Penelitian ini bertujuan mengukur pengetahuan korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Penelitian dengan quick survei terhadap 198 mahasiswa (sarjana 75 orang atau 37,98%) dan S2 123 orang atau 62,12%), dan terhadap pakar. Hasil studi memperlihatkan rendahnya pengetahuan tentang korupsi pada 128 orang (64,64%) dan pengetahuan cukup 70 orang (35,35%). Terdapat dukungan penuh mahasiswa (198 orang, 100%) dan seluruh pakar terhadap pentingnya pendidikan integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal antikorupsi. Dukungan disampaikan oleh 183 mahasiswa (92,4%), demikian halnya pandangan para pakar. Pelaksanaan diskusi (66,7%) dan studi kasus (21,3%) menjadi usulan terbanyak tentang metode pembelajaran, selain bermain peran. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kampus memiliki peluang untuk menerapkannya dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal. Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Integrasi Kurikulum, Sektor Kesehatan 93
Dumilah Ayuningtyas Pendahuluan Kasus korupsi terjadi di berbagai sektor, salah satunya kesehatan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 didapatkan tren korupsi di sektor kesehatan selama tahun 2010-2018 sebanyak 220 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Kementerian Kesehatan menjadi lima lembaga/kementerian yang mendapatkan jatah Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) terbesar. Dana dalam jumlah besar yang digelontorkan oleh pemerintah membuka peluang besarnya kasus penyalahgunaan terhadap dana tersebut. Besarnya anggaran kesehatan mengakibatkan peluang untuk korupsi di sektor kesehatan terbuka lebar terutama melalui program-program kerja yang dilaksanakan seperti program pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, program penanggulangan dan pencegahan penyakit dan program-program kesehatan lainnya. Tindak pidana korupsi di sektor kesehatan melibatkan banyak oknum pejabat pemerintah baik pusat maupun juga daerah. Beberapa kasus korupsi menyangkut pejabat tinggi pemerintah antara lain seperti yang dialami mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari yang divonis empat tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Beliau divonis terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Departemen (PPMK) Kesehatan Kesehatan. (Kompas, 16/6/2017). Kasus lain terjadi di tingkat pejabat dinas kesehatan lokal, yaitu dr. Laode Budiono MPH, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes atas dugaan Kesehatan korupsi salah satu dari dana Jaminan 94 tahun Masyarakat 2009/2010 senilai Rp 150 juta. Dana Jamkesmas senilai Rp 150 juta tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Laode yang juga mantan Direktur RSUD Brebes ditahan di Lembaga Pemasyarakat (LP) Brebes (Kompasiana, 19/10/2011). Kedua kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dana kesehatan terjadi pada pejabat tingkat pusat maupun daerah. (Jamkesmas) Keprihatinan akan situasi tersebut dapat meningkat adanya perubahan pada pembiayaan kesehatan Jaminan tahun 2017 dari daerah Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang pengelolaan pembiayaannya bersumber dari pusat namun dananya diserahkan kepada pemerintah daerah. Perubahan ini menuntut pembiayaan kesehatan jawab komitmen pemerintah terutama pemimpin daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di sektor kesehatan. Pada dasarnya masyarakat semua bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penyelesaian berbagai masalah yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi, sosok yang paling bertanggung jawab dan harus berperan aktif adalah pemimpin bangsa (Haikal, 2014). Kegagalan para pemimpin dalam memimpin bangsa yang disebabkan ketidakjujuran (integritas) seorang pemimpin dalam memimpin bangsanya merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan rakyat banyak. Oleh karenanya diperlukan pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi meliputi kejujuran, kredibilitas dan ketulusan. dengan tanggung dan komponen Pembentukan karakter pemimpin sangat yang memiliki dipengaruhi oleh lembaga pendidikan yang menjadi penghasil sumber daya manusia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sebagai integritas
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan lembaga pendidikan yang salah satu menghasilkan generasi penerus bangsa diharapkan dapat membentuk karakter yang kuat pada mahasiswanya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi FKM UI yaitu menjadi pusat pengembangan watak, moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia program dengan menyelenggarakan yang berorientasi pada pendidikan integritas, wawasan, pengembangan dan profesionalime, intelektualitas, kepekaan sosial lulusan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi lingkungan dan pengintegrasiannya di pendidikan menjadi sangat penting dan mendesak dan menanggulangi bahaya korupsi. Adanya akan pentingnya pro dan pendidikan antikorupsi menjadi salah satu mata kuliah institusi pendidikan menjadi salah satu alasan menganalisis apakah FKM UI perlu untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ini menjadi mata kuliah khusus atau cukup hanya menjadi bagian dari beberapa mata kuliah yang sudah diterapkan sebelumnya. Untuk itu penelitian dilakukan di FKM UI dengan tujuan mengukur sejauh mana pengetahuan korupsi pada mahasiswa UI, memperoleh informasi mendalam tentang dukungan dan penolakan dosen serta memperoleh usulan konten kurikulum antikorupsi di FKM UI. untuk mencegah kontra formal dalam tentang FKM dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang fenomena riil serta pendekatan permasalahan budaya solusi alternatif lebih menekankan pembelajaran akan pada pembangunan karakter antikorupsi (anti-corruption character building) setiap dari individu mahasiswa. matakuliah adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Peran aktif mahasiswa lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang dan seluk pemberantasannya. Tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain berangkat dari sebagai Tujuan antikorupsi change of bagi diharapkan beluk korupsi Tinjauan Teori Pengertian korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang korporasi, lain penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang karena atau suatu pendidikan kurikulum antikorupsi, integritas merupakan suatu bentuk kualitas yang meliputi kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terwujud dalam bagaimana seorang pemimpin berbicara, mengarahkan, dan bereaksi terhadap pengikutnya dan lingkungannya. Dalam mengasah kemampuan memimpin dengan integritas membutuhkan pengembangan kesadaran diri, kemampuan berpegang teguh pada kode etik atau moral dan melakukan praktik komunikasi secara sulit dan jujur, terlepas seberapa 95
Dumilah Ayuningtyas kompleksnya masalah yang dihadapi ataupun konsekuensi negatif yang harus ditanggungnya. pendidikan karakter dalam perkuliahan memerlukan model untuk pembelajaran mengkonstruksi penanaman nilai atau Fogarty yang diharapkan. karakter (Winarni,2013) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh model pembelajaran terpadu, namun dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu sebagai berikut. Pengintegrasian 1. Interdisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini adalah model tergambarkan (the fragmentedmodel), model terhubung (theconnected model), dan model tersarang (the nested model). 2. Antardisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini adalah model terurut (sequenced model), model terkombinasi (shared laba-laba model), model (webbed), model terantai (threaded), dan model keterpaduan (integrated). 3. Inter dan antardisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini model terbenam (immersed) dan model jaringan kerja (networked). Pelaksanaan pendidikan karakter terintegrasi dalam proses pembelajaran meliputi proses penyusunan silabus, penyusunan RPP, penyiapan bahan ajar dan media, implementasi di kelas, penilaian, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut. Oleh karena itu penelitian ini keterpaduan menggunakan model (integrated) pada Permenristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015, pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan dengan beberapa lain diskusi kelompok, model antara studi kasus, pembelajaran simulasi, kooperatif, kolaboratif, pembelajaran pembelajaran proyek, berbasis pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat terjaring karena mengacu 96 secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode Penelitian Lingkup studi ini merupakan studi deskriptif dengan dan diperdalam pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Studi ini bermaksud mengukur pengetahuan tentang korupsi, gerakan antikorupsi, mendapatkan pandangan urgensi formal tentang pendidikan antikorupsi dan menyusun metode rekomendasi untuk kurikulum dan di pengayaan Kesehatan Fakultas Instrumen yang dipakai Masyarakat. dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam, kuesioner survei checklist cepat syarat-syarat dokumen. Berdasarkan kesesuaian kecukupan (adequacy), (appropriateness) dan lagi informasi baru, peneliti memilih informan dengan mempertimbangkan subjek yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Given, 2008). secara online serta tidak ada Populasi dalam quick survey yang dilakukan adalah mahasiswa FKM UI dengan kriteria inklusi mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang masih aktif pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan rumus Lemeshow, maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 mahasiswa. Menurut Ariawan (1998) menyatakan jumlah sampel yang didapat ditambahkan untuk 10% mengantisipasi adanya kemungkinan data yang kurang sehingga jumlah sampel secara keseluruhan adalah 105 mahasiswa Masyarakat Fakultas Universitas Indonesia. dari jumlah sampel Kesehatan Pelaksanaan studi diawali dengan desk study untuk penyiapan kuesioner dan pedoman mendalam, wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data Quick survey, dan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Studi ini dilakukan dengan
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan etika dalam aspek memperhatikan penelitian dan penulisan ilmiah sejak awal penyusunan dengan pencantuman berbagai referensi yang digunakan sebagai rujukan, penyiapan perizinan dalam pengambilan data dan wawancara serta survei, persetujuan setelah penjelasan penelitian dengan informed consent, dan telah lolos kaji etik dengan nomor 74/UN2.F10/PPM.00.02/ 2017. Prinsip-prinsip etik ilmiah yang berangkat dari penghormatan terhadap proposal HAM seperti Beneficens Maleficent Justice dan Equity diterapkan pada studi ini. Pembahasan Gambaran Karakteristik Responden karakteristik responden yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagaimana Tabel 1 berikut. Gambaran Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden Identitas Responden Laki-laki Perempuan Total S1 S2 Total Aceh Bali Banten Bekasi Bengkulu DKI Jakarta Jakarta Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Lampung NTB NTT Papua Riau Sulawesi Barat Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Total Jenis Kelamin Jenjang Pendidikan Asal Daerah N 48 150 198 75 123 198 1 24 11 2 2 29 1 20 35 8 5 8 6 5 2 2 16 1 3 5 % 24,24 75.76 100 37,98 62,12 100 0.5 12.1 5.6 1.0 1.0 14.6 0.5 10.1 17.7 4.0 2.5 4.0 3.0 2.5 1.0 1.0 8.1 0.5 1.5 2.5 12 198 6.1 100.0 kelamin didapatkan laki-laki sebanyak 48 orang (24,24%) dan perempuan sebanyak 150 orang (75,76%). Berdasarkan jenjang pendidikan diperoleh pendidikan S1 Berdasarkan jenis sebanyak 75 orang (37,98%) dan S2 sebanyak (62,12%). asal daerah Berdasarkan gambaran mahasiswa didapatkan Jakarta menempati urutan pertama sebanyak 30 orang, 123 orang 97
Dumilah Ayuningtyas kemudian Jambi sebanyak 19 orang dan Bali sebesar 17 orang. Pengukuran Pengetahuan tentang Korupsi, Gerakan Antikorupsi atau Upaya Pencegahan di Sektor Kesehatan gambaran pengetahuan secara keseluruhan pada Tabel 2 didapatkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 70 orang (35,35%). Berdasarkan studi ini baik kuesioner pengisian manual maupun kuesioner online secara keseluruhan gambaran pengetahuan didapatkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 70 orang (35,35%). Hal Berdasarkan ini sesuai dengan (ITB news, 2010) pada penyebab masyarakat rendahnya adalah pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Selain itu, berdasarkan Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi tahun 2012 menyatakan bahwa sebesar 38 persen menunjukkan bahwa sedikitnya sepertiga responden tidak/belum tahu perilaku korupsi. Menurut (PGRI Jateng, 2016) Pendidikan antikorupsi mengintegrasikan domain pengetahuan (kognitif), sikap serta perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Nilai-nilai pendidikan antikorupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak dini bila perlu long life education, artinya nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup. terjadinya korupsi Tabel 2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Kategori Pengetahuan Pengetahuan kurang Pengetahuan cukup Total N 128 70 198 % 64,64 35,35 100 Tabel 3. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI Pentingnya Pendidikan antikorupsi pendidikan Pentingnya Kurang antikorupsi Pentingnya pendidikan antikorupsi Total N 0 198 198 % 0 100 100 Dukungan dan Penolakan Dosen, Mahasiswa, dan Pimpinan FKM UI tentang Pendidikan Pentingnya Antikorupsi Di FKM UI 1. Dukungan dan Penolakan Mahasiswa Pendidikan Pentingnya tentang Antikorupsi di FKM UI. Tabel 3 di atas secara keseluruhan menjelaskan bahwa sebanyak 198 orang (100%) menyatakan bahwa penting pendidikan antikorupsi di FKM UI dan meyakini bahwa sangat pendidikan penting karena tindakan korupsi dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang terhambatnya luar biasa seperti pembangunan dan hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat (PGRI, Jateng 2016). antikorupsi nasional 98
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan adalah Efek memperparah kemiskinan, pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta jalan, dan rusaknya infrastruktur yang adalah meningkatnya angka pengangguran hingga angka mengakibatkan kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional. Pentingnya pendidikan antikorupsi juga sesuai dengan penelitian (Nafi, 2009) yang menyatakan bahwa salah satu cara dalam melakukan upaya pemberantasan adalah preventif melalui konkretnya paling berbahaya (pencegahan) dengan penyemaian bibit-bibit antikorupsi melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi akan melahirkan generasi antikorupsi di masa yang akan datang. 2. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan Tentang FKM Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI. Berdasarkan hasil wawancara para semua pakar pakar didapatkan menyetujui pendidikan bahwa antikorupsi penting dilakukan karena menanamkan nilai-nilai (value) yang dapat mencegah seseorang untuk masuk ke dalam korupsi. Hal ini bisa terlihat dari matriks sebagai berikut. UI korupsi langkah Tabel 4. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI No 1 2 3 4 5 6 Nama Pakar Pakar A Pakar B Pakar C Pakar D Pakar E Pakar F Dukungan Mendukung Menolak Netral √ √ √ √ √ √ Alasan Penting pendidikan antikorupsi terutama bila faktor yang menjadi perhatian adalah kesehatan karena memberikan dampak langsung kepada manusia Sangat penting pendidikan antikorupsi sebaiknya sejak S1 agar menghasilkan kekhususan dari segi integritas Penting pendidikan antikorupsi. Untuk adanya pendidikan antikorupsi dimulai dari value keluarga Penting pendidikan antikorupsi namun Dosen belum melihat pendidikan antikorupsi yang mengajarkan value. Penting pendidikan antikorupsi ditambahkan dengan untuk takut pada Tuhan menumbuhkan bergeser kepada jadi lebih takut pada sistem informasi Pendidikan antikorupsi penting karena pendidikan antikorupsi untuk pemahaman mana yang korupsi mana yang bukan korupsi pendidikan agama rasa juga UI pentingnya bahwa menyatakan pendidikan ini Hal antikorupsi. menguatkan pandangan para pakar yang pendidikan pentingnya menyetujui antikorupsi. Hal ini sesuai pula dengan tentang penelitian (Manurung, 2012) Pimpinan FKM antikorupsi pendidikan pentingnya karena sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik. Selain menjadi pendidikan antikorupsi bahkan dapat juga menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak. Mahasiswa didik, pendidikan antikorupsi dan humanistik 99
Dumilah Ayuningtyas fondasi diharapkan mampu menjadi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. terhadap Pandangan/Persetujuan Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran 1. Pandangan/Persetujuan Mahasiswa Pendidikan Integrasi Kurikulum pada terhadap Antikorupsi Pembelajaran. Berdasarkan pandangan/persetujuan terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran secara keseluruhan didapatkan mahasiswa yang tidak setuju sebanyak 15 orang (7,6%) dan mahasiswa yang setuju sebanyak 183 Mahasiswa yang orang (92,40%). menyatakan integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran orang (92,40%) dan mahasiswa yang tidak setuju adanya sebanyak 183 integrasi pendidikan setuju antikorupsi pada kurikulum pembelajaran sebanyak 15 orang (7,6%). Integrasi pendidikan adanya antikorupsi dengan kurikulum formal ini bertujuan untuk yang menjunjung tinggi etika dan berperan aktif dalam menyebarkan "virus" antikorupsi di seluruh Indonesia. Integrasi pendidikan antikorupsi kurikulum dengan juga dinyatakan oleh pembelajaran pimpinan KPK pada berita online (Republika, 2012) yang menyatakan bahwa dunia pendidikan, mulai jenjang paling bawah hingga perguruan tinggi, menjadi salah satu fokus KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. mencetak generasi Tabel 6 menggambarkan pandangan terhadap perlunya menanamkan sikap antikorupsi sejak dini guna mencegah terjadinya korupsi. Hal ini sesuai dengan (Cakrawala, 2015) pendidikan antikorupsi berguna untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Tabel 5. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI Kurikulum Pembelajaran TTidak Setuju Setuju Total N 15 183 198 % 7,60 92,40 100 Tabel 6. Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Kurikulum Pembelajaran Pengisian Manual Anti korupsi mencakup multi disiplin ilmu Banyaknya kebutuhan/kepentingan masyarakat yang harus dibenahi Data kesehatan bila di politisasi dapat menutup kesejahteraan sebagian kecil tertutup Korupsi memiskinkan masyarakat dan menghambat pembangunan Lulusan FKM akan terjun ke masyarakat dan diharapkan menjadi role of model dari kejujuran Menanamkan sikap anti korupsi sejak dini Menciptakan generasi penerus yang memiliki paradigma anti korupsi dari berbagai aspek N 5 1 1 1 1 58 1 % 4.0 0.8 0.8 0.8 0.8 46.4 0.8 100
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan Menciptakan Indonesia bebas korupsi Pembentuk moral dan pengingat agar tidak korupsi Pendidikan anti korupsi di semua tingkat atau level sangat diperlukan Sektor kesehatan juga banyak korupsi Tambahan ilmu pengetahuan agar saat bekerja tidak terjerumus korupsi Tidak hanya di FKM saja tetapi semua fakultas dibekali pendidikan anti korupsi Tindak korupsi menurut saya merupakan kejahatan moral dan etika untuk memperbaiki sistem dimana korupsi seperti sistem yang sudah mengakar untuk menanamkan rasa malu dan meningkatkan moral terkait korupsi Untuk mencegah makin banyaknya praktik korupsi di indonesia Total 1 1 1 2 32 3 1 2 1 1 113 0.8 0.8 0.8 1.6 25.6 2.4 0.8 1.6 0.8 0.8 100.0 Pengisian Online Belum banyak sosialisasi formal yg dilakukan ke instansi baik swasta maupun pemerintah Karena menurut saya saat ini indonesia sudah darurat korupsi Memberikan pengetahuan tentang korupsi & menanamkan budaya sadar antikorupsi Menurunkan angka korupsi kedepannya Pendidikan antikorupsi penting agar terhindar dari korupsi Untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan budaya kerja Untuk meningkatkan pemahaman dan ikut mencegah terjadinya korupsi Total 7 10 16 8 21 7 1 70 10.0 14.3 22.9 11.4 30.0 10.0 1.4 100.0 Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Kuesioner Pengisian Manual bisa dengan mengikuti komunitas anti korupsi bisa dijelaskan dengan mata kuliah lainnya fakultas yang mestinya lebih terjun kepada masyarakat menambah beban sks yang sudah berlebih moral ditanamkan dari kecil sejak dari usia dini seharusnya pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral sksnya sudah banyak sudah mendapat mata kuliah di D3 Total Kuesioner Online karena korupsi timbul dari hati dan niat seseorang Tidak dimasukkan kedalam kurikulum baru namun masuk kedalam matakuliah yang sudah ada Total 1 1 1 3 1 2 1 2 12 1 2 8.3 8.3 8.3 25.0 8.3 16.7 8.3 16.7 100.0 33,3 66,7 3 100 Adapun alasan mengapa sebagian responden tidak menyetujui kurikulum adalah pendidikan kekhawatiran akan menambah beban SKS yang sudah berlebih (sebanyak 25%). Mereka memilih untuk dimasukkan saja nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam mata kuliah yang sudah ada. Hal ini antikorupsi dikarenakan merupakan nilai-nilai ditanamkan dari sehingga bila mahasiswa sudah tidak efektif. pendidikan antikorupsi yang harus lingkungan keluarga untuk ditanamkan 2. Pandangan/Persetujuan terhadap Integrasi Dosen Pendidikan 101
Dumilah Ayuningtyas Antikorupsi Pembelajaran. pada Kurikulum dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran. Pada studi ini, dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran dapat terlihat dalam matriks pada Tabel 7. Pandangan/persetujuan pandangan/persetujuan integrasi tidak menyetujui pendidikan dengan anti kurikulum pembelajaran di FKM UI. Hal ini dikarenakan untuk mahasiswa S1 sudah ada MPKT sedangkan untuk mahasiswa S2 sudah melakukan pembelajaran tersebut karena pendidikan antikorupsi merupakan penanaman nilai integritas yang pembentukannya tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. adanya korupsi tidak efektif hasil wawancara mendalam didapatkan dari enam pakar yang diwawancarai, satu diantaranya Berdasarkan Tabel 7. Pandangan/Persetujuan Dosen terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Kurikulum Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 Nama Pakar Pakar A Pakar B Pakar C Pakar D Pakar E Pakar F Pandangan/ Persetujuan Mendukung Menolak Netral √ √ √ √ √ √ Alasan Untuk mata kuliah antikorupsi dalam SNPT sebetulnya sudah ada melalui MPKT. Untuk mahasiswa S1 dalam MPKT, mahasiswa S2 dan S3 tidak ada mata design kuliah wajib kurikulum mengarah kompetensi dan teknis sangat perlu sebaiknya sejak S1 agar menghasilkan kekhususan dari segi integritas Pendidikan antikorupsi (value) dari keluarga untuk S1 ditambah dengan adanya mata kuliah MPKT sedangkan untuk S2 sudah tidak efektif karena untuk adanya antikorupsi pendidikan diperlukan pembentukan integritas. Pada mahasiswa S1 sudah ada MPKT A namun pada S2 dan S3 tidak ada Untuk mahasiswa S1 sudah ada MPKT namun S2 dan S3 belum ada Penerapan untuk mahasiswa S1 untuk menghasilkan role model, sedangkan S2 belum ada. universitas, kurikulum bisa Tabel 8. Pandangan Metode Pembelajaran di FKM UI Kuesioner Pengisian Manual Metode Pembelajaran N % Kuesioner Online Metode Pembelajaran N % Masuk dalam P4 mahasiswa baru Digabungkan dengan hal kelola/kebijakan masyarakat Diskusi FGD Kuliah umum Kunjungan lapangan tata publik 1 1 25 1 19 5 0.9 0.9 22.1 0.9 16.8 4.4 Diskusi FGD Kuliah umum 23 2 11 32.8 2.9 15.7 102
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan Masuk kurikulum wajib memasukan konten agama yang berkaitan dengan korupsi Metode CBL Metode pembelajaran yang aktif PBL Roleplay SLC student active learning Studi kasus tatap muka langsung team learning tidak ada usulan Total 4 3 1 1 2 18 1 1 24 1 1 4 113 3.5 2.7 0.9 0.9 1.8 15.9 0.9 0.9 21.3 0.9 0.9 3.5 Role model Observasi lapangan Role play Studi kasus 6 9 3 16 8.6 12.9 4.3 22.9 100.0 Total 70 100.0 Usulan Konten Kurikulum Antikorupsi di FKM UI Tabel 7 menggambarkan hasil pandangan tentang usulan metode belajar, dengan usulan terbanyak adalah diskusi, studi kasus dan kuliah umum serta bermain peran (role-play). Hal ini juga sama seperti yang dilakukan pada salah satu universitas swasta X yang membuat metode kurikulum pendidikan antikorupsi cara pengajaran di kelas, dengan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi dengan para tokoh KPK, Stadium General dengan mengundang para tokoh dan melakukan penulisan report, guna mengumpulkan laporan investigasi atas kasus korupsi yang mereka amati secara langsung di lapangan. investigative 1. Rekomendasi Usulan Konten Tabel 9 menjelaskan hasil wawancara mendalam terhadap 6 pakar yang 4 diantaranya menyatakan bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan kedalam mata kuliah yang sudah ada di FKM UI seperti ekonomi kesehatan dan kebijakan kesehatan untuk mahasiswa untuk mahasiswa S1 terdapat mata kuliah MPKT dan adanya ekstrakurikuler yang ada pada kegiatan mahasiswa bisa dimasukkan sebagai bahan pembelajaran yang tidak harus tetapi mendapatkan nilai-nilai dari pendidikan antikorupsi Berdasarkan Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2016, Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. S2 sedangkan formatif kelas di itu sendiri. Kurikulum Berdasarkan Para Pakar Tabel 9. Rekomendasi Usulan Konten Kurikulum Berdasarkan Para Pakar No 1 2 Nama Pakar Pakar A Pakar B Mendukung √ √ Benchmark Menolak Netral Alasan Menerapkan sistem pendidikan Silat atau model pesantren yang hormat kepada guru, Perguruan tinggi di Jepang: karakter mengikuti guru. untuk Benchmark upaya negara lain bisa ke singapore dan jepang namun bisa juga hongkong karena hongkong membuat institusi seperti KPK juga di negaranya pendidikan 103
Dumilah Ayuningtyas 3 4 5 6 Pakar C Pakar D Pakar E Pakar F √ √ √ √ Harus ada role model seperti italia dan china Benchmark bisa di jepang, italia dan Cina Contohnya bisa lihat di jepang Benchmark komitmen dalam pemerintah: Cina, Korea, Jepang. Sumber: Data Primer Tahun 2018 Bila kita melakukan benchmarking dengan negara lain seperti Korea, dukungan dari pemerintah untuk kegiatan antikorupsi organisasi masyarakat sipil bahkan dapat mencakup dukungan keuangan. Kamboja telah melaporkan kerja sama dalam bentuk pendidikan antikorupsi di sekolah negeri, setelah sebuah survei menemukan tingkat kesadaran yang rendah tentang dampak korupsi di kalangan generasi muda. Berikut pendapat para pakar pendidikan benchmarking mengenai antikorupsi pada Tabel 10. Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan dari 6 para pakar, 4 pakar menyatakan bisa melakukan benchmarking ke Jepang dan 2 para pakar lainnya menyatakan bisa melakukan pembelajaran terpetik dari Hongkong, Cina, Korea dan Italia. 2. Benchmarking Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Cina di Indonesia baru dicanangkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan tahun 2019. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan KPK adalah adanya festival anak jujur yang sasarannya pelajar Sekolah Dasar (SD) seputar dengan melakukan diskusi Pendidikan antikorupsi pendidikan antikorupsi serta menyajikan sosio drama sekolah (Tempo, 2017). Sedangkan di kalangan perguruan tinggi Kementerian telah training untuk ribuan melaksanakan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam ToT (Training Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (Ristekdikti, 2008). Kita bisa belajar dari China yang memiliki Central Commission for Discipline and Inspection. China tentunya lebih unggul karena berhasil (law menerapkan penegakan hukum bulu enforcement) pandang para termasuk menghukum mati koruptor. Salah satu cara yang paling praktis dalam pendidikan antikorupsi adalah nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran untuk memperlihatkan kepada publik wajah dan integritas mereka. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyebaran berita dan informasi berbau pendidikan antikorupsi melalui media sosial. (Lidya, 2010. Ristekdikti Trainer) of tanpa Tabel 10. Kesiapan Pengintegrasian Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI No 1 2 3 4 5 Peluang Ketersediaan tenaga pendidik para pakar yang juga mnjadi pengembang kebijakan dan kontributor dalam berbagai kebijkan kesehatan di Indonesia Keinginan tinggi para mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah tersebut Posisi UI sebagai universitas terbesar tertua dan otoritas untuk memutuskan konten kurikulum serta dukungan finansial, dan sarana prasarana Tingginya harapan dan kebutuhan masyarakat luas dan pembuat kebijakan, terhadap lulusan UI Besarnya peluang bagi lulusan FKM UI untuk menempati posisi dan jabatan kepemimpinan di sektor kesehatan 104
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan No 1 Tantangan Beban sks yang sudah tinggi, teruttama bagi mahasiswa pasacasarjana yang mayoritas sudah bekerja, waktu perkuliahan berlangsung singkat, umumnya hanya di akhir pekan. 2 Mencari model pembelajaran yang relevan dengan keberagaam mahasiswa dan 3 menangkap dinamisnya perubahan situasi gerakan antkorupsi di Indonesia. Upaya membuktikan efektivitas integrasi pendidikan antikorupsi ke kurikulum formal di Universitas, mengingat kuatnya pandangan bahwa nilai pendidikan antikorupsi adalah harus dibangun sejak dini dalam keluarga. Analisis Situasi yang Menggambarkan Kesiapan Pengintegrasian Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI Kesiapan pengintegrasian kurikulum pendidikan antikorupsi digali dengan analisis tentang berbagai hal positif dari faktor internal dan eksternal yang berperan positif dan mendukung integrasi, selain hal yang masih menjadi hambatan untuk mewujudkannya. Analisis peluang dan tantangan diperoleh pada Tabel 10. atau tantangan Penutup Kesimpulan a. Pengetahuan mahasiswa tentang pendidikan integritas dan kepemimpinan antikorupsi mayoritas masih rendah (128 orang/64,64%), sedangkan sisanya sebanyak 70 orang (35,35%) memiliki pengetahuan cukup; b. Keseluruhan mahasiswa yang menjadi responden menyetujui pentingnya pendidikan (198 orang/100%) , demikian pula secara umum pandangan pakar meski ada yang pula yang menyampaikan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum mahasiswa S2 sudah tidak efektif; antikorupsi c. Usulan metode kurikulum terbanyak adalah diskusi sebanyak 25 orang (66,7%), studi kasus sebanyak 24 orang (21,3%), kuliah umum sebanyak 19 orang (16,8%), roleplay sebanyak 18 orang (15,9%); d. Masih rendahnya pengetahuan antikorupsi menguatkan tentang usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. FKM UI memiliki peluang dengan menerapkan untuk ketersediaan dan dukungan sarana prasarana, selain penyesuaian adanya kurikulum formal. kepakaran tantangan Saran a. Penyelenggaraan pendididkan antikorupsi ke kurikulum formal perlu disegerakan dengan pelaksanaannya mempertimbangkan aspek kekuatan internal sebagai dam kelemahan Proses bagian penyelenggaraannya dapat dilakukan bertahap dengan memasukkan nilai- nilai pendidikan antikorupsi ke dalam perkuliahan yang telah ada, misalnya kebijakan ekonomi kesehatan, kesehatan ataupun kepemimpinan strategis dan perilaku organisasi serta manajemen SDM. dan integrasi dari kesiapan. b. Pendidikan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan posisi ketokohan kepakaran dan daya pengaruh yang dimiliki. antikorupsi strategis UI, 105
Dumilah Ayuningtyas Referensi Ariawan. (1998). Besar dan Metode Sampel Penelitian Kesehatan. Jurusan Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta. Bappenas. (2012). Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi Tahun 2012. oran-ringkas-survey-perilaku- antikorupsi-2012-)- NewsLetter_SPAK_2012_- kas.pdf. Diakses 23 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Direktorat Kemahasiswaan Tim Penjaminan Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Standar Nasional (SN Dikti). Pendidikan Tinggi content/uploads/2017/08/3.- Standar-Nasional-Pendidikan- Tinggi-SN-Dikti.pdf. Diakses 29 Maret 2019. Mutu Given, Lisa M. Sage Encylopedia of Qualitative Research Method Vol 1 &2. Sage Publications. United States of Amerika. (2008). The Haikal, Husain. 2014. Kepemimpinan Lokal sebagai Pilar Kepemimpinan Nasional. /410. Diakses 25 Oktober 2017. 10/peran-strategis-perguruan- tinggi-dalam-pemberantasan- korupsi_551b278f813311551a9de 354. Diakses 21 Oktober 2017. ITB News. (2010). Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi bersama Rianto. Samad Bibit 2732/home/kuliah-umum- 106 pendidikan-antikorupsi-bersama- bibit-samad-rianto. Diakses 23 Maret 2018. Kementerian Kesehatan. (2014). Buku Ajar Budaya Pendidikan Antikorupsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Jakarta. dan (PBAK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi. Kemendikbud. Jakarta. Kompasiana. (2012). Peran Strategis dalam Perguruan Pemberantasan Korupsi. Tinggi Lidya Christin Sinaga. (2010). Wajah Korupsi China. .php/in/kolom/110. Diakses 8 Maret 2019. di Liputan 6. (2017). Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Dituntut 6 Tahun Penjara. 73178/mantan-menteri- tahun-penjara. Diakses 21 Oktober 2017. PGRI Jateng. (2016). Penanaman nilai-nilai antikorupsi. sekolah. Diakses 23 Maret 2018. Ristekdikti. (2018). Pendidikan Anti Korupsi akan diterapkan di semua pendidikan. jenjang ndidikan-antikorupsi-akan- diterapkan-di-semua-jenjang- pendidikan-2/. Diakses pada 8 Maret 2019. Tempo. 2017. Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum Tahun 2019.
Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan 54366/pendidikan-antikorupsi- wajib-masuk-kurikulum-mulai- 2019/full&view=ok. Diakses 8 Maret 2019. Winarni, Sri. (2010). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan. Jurnal Pendidikan Karakter FIK Universitas Negeri Yogyakarta. p/jpka/article/view/1291. Diakses pada 29 Maret 2019. 107