Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 ISLAM DAN NEGARA (Kedudukan dan Hubungan Agama/Syari'ah dan Negara) Muhammad Mutawali Abstrak: Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia dan diharuskan untuk memberlakukan sistem tersebut dalam suatu Negara. Islam juga telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam Negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik, baik yang menyangkut interaksi yang bersifat umum. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagimanakah kedudukan dan hubungan antar agama/syari'at dan Negara? Pertanyaan ini menjadi isu hangat yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetapi belum terpecahkan secara tuntas dan bahkan belakangan ini makin hangat didiskusikan tatkala antusisme melanda hampir seluruh dunia Islam Kata Kunci: Islam, Negara, Kedudukan, Hubungan Agama Pendahuluan Allah SWT., sebagai sang khaliq telah menurukan risalah Islam yang berdiri di atas landasan tauhid dan bersifat universal yang mengatur telah memecahkan masalah interaksi antara manusia beserta kehidupannya dengan Allah yang disertai dengan keharusan untuk beribadah semata- mata kepada-Nya dengan meningkuti semua atauran yang disyar'atkan bagi seluruh hambanya agar beribaadah kepada-Nya dengan aturan tersebut. seluruh manusia dan kehidupannya. Islam Islam juga telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam Negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik, baik yang menyangkut interaksi yang bersifat umum, antara Negara dengan anggota masyarakatnya, atau antar Negara dengan Negara, maupun Negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain, atau yang menyangkut interaksi secara khusus Muhammad Mutawali adalah Dosen DPK IAIN Mataram, Ketua STIS Al- Ittihad Bima 110
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 antara anggota masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia dan diharuskan untuk memberlakukan sistem tersebut dalam suatu Negara. tulisan ini, penulis mencoba untuk membahas bagimanakah kedudukan dan hubungan antar agama/syari'at dan ini berangkali menarik dikemukan karena Negara? Pertanyaan merupakan salah satu isu hangat yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetapi belum terpecahkan secara tuntas dan bahkan belakangan ini makin hangat didiskusikan tatkala antusisme melanda hampir seluruh dunia Islam. Dalam Kedudukan Agama dan Negara Al-qur'an telah mengungkapkan bahwa Allah SWT., menyimpan agama pada lubuk jiwa manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: hadapkanlah wajahmu dengan luruh kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu, (QS. 30:30). Ayat di atas dikemukakan bukan untuk pembuktian atau argumentasi, melainkan untuk menegaskan bahwa Islam adalah yang pertama kali menemukan dan menandaskan bahwa agama kebutuhan fitrah manusia.146 Agama adalah satu-satunya cara atau sarana untuk memenuhi semua kebutuhan dan dambaan manusia, tak sesuatupun dapat menggantikan posisinya. Sejak beberapa waktu lalu, sebagian orang percaya bahwa dengan kemajuan dan modernisasi yang dicapai oleh manusia, kebutuhan akan agama ilmu pengetahuan akan dapat memenuhi semua kebutuhan dan dambaan manusia. Namun kini, setelah kemajuan besar dicapai oleh ilmu pengetahuan, manusia tetap merasakan adanya kebutuhan mendesak akan agama berkenaan dengan kebahagiaan individu maupun masyarakat.147 segera hilang, karena Robert N. Bellah dalam bukunya Beyond Belief mengatakan bahwa agama, sebagaimana yang dinyatakan banyak kalangan, dapat 146 Murtadha Muthahari, Persepktif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama, (Bandung: Mizan, 1994), cet. Ke-VII, 45 147 Ibid, 52-53 111
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 dipandang sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. 148 Kemudian Fazlurrahman dalam bukunya Islam, yang dikutip oleh Bahtiar Effendi mengatakan bahwa agama Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alas an utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.149 Jika kita kembali melihat ke belakang akan sejarah Nabi Muhammad ketika membawa agama baru yang dapat merubah Mekkah pada waktu itu menjadi sebuah peradaban baru, yang mana pada waktu itu tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah Islam untuk membentuk pribadi yang muslim, akan tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, bentuk misi yang dibawa beralih untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat. Di Madinah Nabi berhasil membentuk kesatuan umat yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin. Kerasulan Muhammad menjadi semakin siap dan diterima oleh ummat sehingga Islam semakin tersiar. Kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin umat tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politis. Apa yang dipimpin oleh Nabi Muhammad pada waktu itu sudah pantas disebut sebagai sebuah Negara.150 Di Negara yang baru ini Nabi Muhammad baru bisa secara efektif menerapkan dimensi sosial ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya dan dari masyrakat ini pula ia menciptakan suatu kekuatan sosial-politik dalam sebuah Negara Madinah. Hal yang pertama dilakukannya di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah Negara adalah membuat piagam Madinah pada tahun pertama Hijriah. Piagam yang berisi 47 pasal ini membuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang 148 Robert N. Bellah, Beyond Belief: Essays on Religion in A Posttradisionalist World, (Berkeley and Los Angeles: University of Californian Press, 1991), 146 149 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, (Jakarta: Paramadina, 1998), 7 150 Lihat, Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. Ke-I, 146 112
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 majemuk. Di Negara baru ini Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala Negara dan piagam Madinah sebagai konstitusinya.151 Negara Madinah dapat dikatakan sebagai Negara dalam pengertian yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu Negara, yaitu: wilayah, rakyat, pemerintah dan undang-undang dasar. Mac Iver dalam bukunya The Modern State mengatakan bahwa suatu Negara harus memenuhi beberapa unsur yang menjadi kriteria sebuah Negara, kriteria tersebut adalah pemerintahan, komunikasi atau rakyat dan wilayah tertentu.152 Lebih lanjut Ahmad Sukardja menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai definisi tentang Negara dan unsur pokok berdirinya suatu Negara, maka Madinah adalah merupakan suatu Negara.153 Menurut Munawir Sadzali, piagama Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Landasan tersebut adalah: pertama,semua umat Islam adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan: kedua, hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas muslim dan non- muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.154 ini menandakan dan menujukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang negarawan tetapi mampu yang mengakomodasi dan mampu mempersatukan suku-suku di kalangan kaum Anshar. Sebagai pemimpin agama yang sekaligus sebagai pemimpin Negara Madinah yang saling terkait erat, yang mana hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa kelangan yang malah menyatakan bahwa Islam juga dapat Dengan adanya piagam Madinah tidak hanya mementingkan Islam semata, lainnya keperntingan ummat 151 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. Ke-1, 33 152 R. M. Mac Iver, The Modern State, (London: Oxford University Press, 1947), 22 153 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), 88. Pada umumnya para penulis berpendapat Negara yang yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad adalah Negara Teokrasi dalam arti Negara yang didalamnya kedaulatan ada pada Tuhan. 154 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16 113
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 dipandangan sebagai masyarakat madani,155 peradaban yang lengkap, 156 atau bahkan agama dan Negara.157 Salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran politik Islam yaitu mengenai pencarian konsep tentang Negara. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan Negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pencarian tentang konsep Negara oleh ulama politik mengandung dua maksud: pertama, untuk menemukan identitas Islam tentang Negara. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang Negara: kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan Negara. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang Negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.158 Memang, Negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu- wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa Negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri.159 Hubungan Agama dan Negara Hubungan agama dan Negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad sendiri setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari mana yang dipilih Nabi bagi bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas politik, yaitu sebuah Negara Madinah. Negara Madinah pimpinan Nabi adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam Islam.160 155 Muhmmad Iqbal, The Reconstruction of Religion Thought ini Islam, (Lahore: M. Ashraf, 1962), dikutip dari Bahtiar Effebdi, Islam dan Negara, op.cit, 61 156 H.A.R. Gibb (Ed), Write Islam?: A Survey of Modern Movement in The Muslim World, (London: Victor Gollancs Ltd, 1932), 12 157 Thaha Abd. Baqi Surur, Dawlah al-Qur'an, (Cairo: Dar al-Nahdhah Mishriah, 1972), 80 158 Din Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Dalam Politik Demi Tuhan, Abu Zahra (Ed), (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), cet. Ke-1, 43-44 159 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 131 160 Nurcholis Madjid, Agama dan Negara Dalam Islam, Dalam Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, vii 114
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekolompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejehteraan bersama. Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejeahteraan bersama. Negara memerlukan pemberlakuan hukum (law inforcement). Oleh karena itu, doktrin dasar Negara adalah Negara berdasarkan hukum dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi.161 Permasalahan mengenai hubungan antara agama dan Negara telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Akar permasalahan ini antara lain klaim yang diperjuangkan oleh agama dan Negara terhadap kehidupan dan tingkah laku manusia yang saling tumpang tindih, baik agama maupun Negara, meskipun berasal dari sumber yang beragama, namun sama-sama berupaya mengantur hidup dan perbuatan manusia. Agama menurunkan panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak dengan sanksi dosa/pahala, syurga/neraka, ditambah hukum dunia. Sedangkan Negara menuntut agar manusia semua warganya patuh dan taat pada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara.162 Dalam pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigm tentang hubungan antara agama dan Negara. Nuansa di antara ketiga paradigm ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut. Paradigma pertama, memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan Negara, agama dan Negara dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga meliputi politik dan Negara. Karenanya, menurut paradigm ini, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah Negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan illahi (devine soveregnty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tengah tuhan.163 Paradigm ini dianut oleh kelompok Syi'ah. Paradigm pemikiran politik syi'ah memandang bahwa Negara adalah lembaga keagamaan 161 Din Syamsuddin, op.cit, 45. Lihat, juga dalam bukunya yang berjudul Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos, 2000), cet. Ke-1, 57- 58 162 Nur A. Fadhil, Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia, (Medan: Pustaka Widya Sarana, 1995), cet. Ke-1, 6 163 Din Syamsuddin, op.cit, 45-46 115
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 dan mempunyai fungsi keagamaan. Negara dalam perspektif syi'ah bersifat teokratis.164 Paradigm ini juga dianut oleh kelompok fundamental, yang cenderung berorientasi nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil yang menekankan totalitas Islam. Menurut al-Maududi, yang merupakan salah seorang tokoh dalam kelompok ini, mengatakan bahwa syari'ah tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan Negara.165 Paradigm kedua memandang agama dan Negara berhubungan saling secara memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan Negara, karena dengan Negara agama dapat berkembang. Sebaliknya Negara memerlukan agama, karena dengan agama dan Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.166 simbolik, yaitu berhubungan timbal balik dan Paradigm ini juga meniscayakan adanya lembaga Negara bagi umat Islam tapi dengan corak yang demokratis melalui pendirian lembaga-lembaga demokrasi parlemen dan dengan modus sukses kepemimpinan yang memberi kesempatan pada partai politik rakyat. Dalam kenyataan empiris, penisbatan Islam dengan Negara dapat bersifat formal maupun substansial, yaitu dengan memberi tempat bagi agama dalam konstitusi dan kehidupan bernegara.167 Paradigm ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Maududi, yang mengatakan bahwa kepemimpinan Negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna melihat agama dan mengatur dunia.168 Dengan demikian terlihat adanya hubungan timbal balik antara 164 Negara teokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi Negara berdasarkan wahyu Tuhan (syari'ah). Sifat teokratis Negara dalam pandangan syi'ah dapat ditemukan dalam pemikian ulama politik syi'ah seperti Khomeini yang mengatakan bahwa dalam Negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada tangan tuhan. Din Syamsuddin, Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, op.cit, 58-59 165 Al-Maududi, sendiri menolak istilah Teokratis dan lebih memilih istilah Te0- demokratis. Abul A'la al-Maududi, Political Teory of Islam dalam khursid Ahmad (Ed), Islamc Law dan Contitution, (Lahore: 1967), 243. 166 Din Syamsuddin, op.cit, 60 167 Ibid, 42 168 Pemeliharaan Negara dan pengaturan Negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dimensi dari misi kenabian. Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: t.t), 5 116
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 agama/Islam dan Negara. Agama dalam Islam menjadi sesuatu yang esensial bagi Negara dan Negara esensial bagi agama.169 Paradigm ketiga bersifat sekularistik. Paradigm ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan Negara. Sebagai gantinya paradigm sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan Negara.170 Salah seorang pemrakarsai paradigm ini adalah Ali Abd. Al- Raziq, seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Pada tahun 1925, ia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul al-Islam wa Ushul al-Hukm, yang menimbulkan kontroversi dan menyebabkan ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim agama oleh semacam Majelis Ulama Mesir. Isu sentral dari risalahnya adalah bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Argument utamanya adalah bahwa kekhalifahan tidak mempunyia dasar baik dalam al- Qur'an maupun al-Hadits, kedua seumber ini tidak memyebut istilah kahlifah dalam pengertian kekhalifahan yang pernah adan dalam sejarah. Ia menolak denga keras pendapat bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan suatu Negara Islam di Madinah. Lanjutnya lagi bahwa Nabi Muhammad adlah semata-mata utusan tuhan, bukan seorang kepada Negara.171 Dalam kaitan di atas, ia bermaksud membedakan antara agama dan politik, tepatnya antara misi kenabian dan aktivitas politik. Baginya suatu entitas keagamaan yang bertujuan untuk Islam adalah mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal, berdasarkan kesamaan keyakinan. Ia sebenarnya tidak bermaksud mengatakan bahwa suatu Negara. tidak mengajurkan pembentukan Sebaliknya, Islam, menurut pandanganya, memandang penting kekuasaan politik. Tapi hal ini tidak berarti bahwa pembentukan Negara atau pemerintahan itu merupakan salah satu ajaran dasar Islam.172 Islam 169 Abdul Qadir Audah, al-Mal Wa al-Hukum Fi al-Islam, (Cairo: al-Mukhtar al- Islam, 1997), cet. Ke-5, 13 170 Din Syamsuddin, op.cit, 62 171 Ibid, 63-64 172 Ibid, 65 117
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 Contoh praktis yang paling menonjol adalah Negara sekuler yang didirikan oleh Kemal Attaturk di Turki.173 Meskipun Turki memutuskan untuk mengikuti jalan sekularisasi sepenuhnya, sebagian besar Negara muslim tetp mengakui syari'at sebagai sumber hukum mereka, setidak-tidaknya dalam hukum kekeluargaan.174 Jika kita melihat Negara kita Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang menempatkan kedaulatan berada di tengah rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan berasaskan pada Pancasila sebagai landasan Idiil Negara dan UUD 1945 sebagai dasr struktural Negara. Sila pertama pancasila: ketuhanan yang maha esa, yang diperkuat lagi oleh pasal 29 UUD 45 tentang agama, yang menyatakan: Negara berdasari ketuhanan yang maha esa tiap-tiap penduduk untuk dan Negara menjamin kemerdekaan tersebut memeluk bertentangan dengan sekularisme dan tidak menganut sekularisme.175 agamanya. Ketentuan-ketentuan UUD 45 Walaupun Negara Indonesia bukan Negara agama (dalam pengertian teokratis) tapi bukan pula Negara sekuler (dalam pengertian adanya pemisahan antara agama dan Negara), namun dapat dipertanggung jawabkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokratis yang bersifat keagamaan. Dalam Negara Indonesia, agama mempunyai tempat yang terhormat.176 Jika kita memasukan Negara Indonesia dalam tiga paradigm di atas, menurut penulis, Indonesia masuk ke dalam paradigm yang kedua, dimana paradigma yang kedua ini memandang agama dan Negara saling berhubungan secara simbiotik yang saling berhubungan timbal balik, saling membutuhkan dan Negara sangat menhormati agama dengan bukti membentuk Depertemen Agama yang secara jelas adanya urusan-urusan agama yang diatur secara struktural oleh Negara, dari argument ini dapat dipahami bahwa Indonesia tidak memisahkan antara agama dan Negara dan urusan- urusan agama menjadi bagian resmi dari urusan Negara. Catatan Akhir 173 Yusuf Qardhawy, fiqh Negara, (terj.), (Jakarta: Robbani Press, 1997), cet. Ke- 1, 5. Kekuasaan hukum syari'at dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan hukum Swiss. 174 Azyumardi Azra, Islam dan Negara: Eksperimen Dalam Masa Modern (Tijauan Sosio-historis) dalam Abu Zahra (Ed) Politik Demi Tuhan, op.cit, 64 175 Ahmad Sukardja, op.cit, 94-95 176 Din Syamsuddin, op.cit, 43-44 118
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa kedudukan agama dengan Negara memiliki hubungan erat dalam ajaran Islam. Sebagaimana terlihat pada sejarah Nabi Muhammad, ketika membawa agama baru yang dapat merubah Mekkah pada waktu itu menjadi sebuah peradaban baru, yang mana pada waktu itu tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah Islam untuk membentuk pribadi yang muslim, akan tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, bentuk misi yang dibawa beralih untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat. Di Madinah Nabi berhasil membentuk kesatuan umat yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin. Hubungan antara agama dengan Negara ini mengacu pada pemetaan sebuah peraturan tentang kehidupan dan tingkah laku manusia yang saling tumpang tindih, baik agama maupun Negara, meskipun berasal dari sumber yang beragama, namun sama-sama berupaya mengantur hidup dan perbuatan manusia. Agama menurunkan panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak dengan sanksi dosa/pahala, syurga/neraka, ditambah hukum dunia. Sedangkan Negara menuntut agar manusia semua warganya patuh dan taat pada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara. Daftar Pustaka A. Fadhil, Nur, 1995, Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia, Medan: Pustaka Widya Sarana, cet. Ke-1 Al-Maududi, Abul A'la al-Maududi, 1967, Political Teory of Islam dalam khursid Ahmad (Ed), Islamc Law dan Contitution, Lahore al-Mawardi, Abu al-Hasan, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut: t.t Audah, Abdul Qadir, 1997, al-Mal Wa al-Hukum Fi al-Islam, Cairo: al- Mukhtar al-Islam, cet. Ke-5 Azra, Azyumardi, Islam dan Negara: Eksperimen Dalam Masa Modern (Tijauan Sosio-historis) dalam Abu Zahra (Ed) Politik Demi Tuhan Baqi, Thaha Abd. Surur, 1972, Dawlah al-Qur'an, Cairo: Dar al- Nahdhah Mishriah Bellah. Robert N., 1991, Beyond Belief: Essays on Religion in A Posttradisionalist World, Berkeley and Los Angeles: University of Californian Press 119
Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam VolumeI 2 No. 2 (Jul-Des 2015) Copyright © 2015 Al-Ittihad ISSN 2442-6938 Effendi, Bahtiar, 1998, Islam dan Negara, Jakarta: Paramadina Gibb, H.A.R. (Ed) , 1932, Write Islam?: A Survey of Modern Movement in The Muslim World, London: Victor Gollancs Ltd Iqbal, Muhmmad, 1962, The Reconstruction of Religion Thought ini Islam, Lahore: M. Ashraf ____________, 2001, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-1 Iver, R. M. Mac, 1947, The Modern State, London: Oxford University Press Madjid, Nurcholis, Agama dan Negara Dalam Islam, Dalam Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, vii Muthahari, Murtadha, 1994, Persepktif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama, Bandung: Mizan, cet. Ke-VII Qardhawy, Yusuf, 1997, fiqh Negara, (terj.), Jakarta: Robbani Press, cet. Ke-1 Sadzali, Munawir, 1990, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press Sukardja, Ahmad, 1995, Piagam Madinah dan UUD 1945, Jakarta: UI Press Syarifuddin, Amir, 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Press, cet. Ke-I Din Syamsuddin, 1999, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Dalam Politik Demi Tuhan, Abu Zahra (Ed), Bandung: Pustaka Hidayah, cet. Ke-1 ____________, 2000, Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, Jakarta: Logos, cet. Ke-1 Syarifudidin, Amir, 2002, Menetes Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Press,cet. I. 120