BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu negara dapat diakui keberadaannya, apabila negara tersebut mempunyai wilayah sebagai daerah kekuasaan, rakyat sebagai penghuni negara, dan pemerintah sebagai pengelola atas kepentingan suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk dapat tetap mempertahankan suatu negara, pemerintah bersikeras dalam mensejahterakan rakyatnya. Pensejahteraan tersebut berupa diberikannya fasilitas yang berisikan kebutuhan dalam berkehidupan sosial, salah satunya melalui organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan metode manajemen negara, dengan sumber pendanaan dari memungut dana masyarakat, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Bentuk nyata dari dibentuknya organisasi sektor publik adalah berupa partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, pendidikan, kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tempat peribadatan, dan masih banyak lagi lainnya sesuai dengan kebutuhan rakyat (Indra Bastian: 2006:1). Seiring berkembangnya akal manusia yang dijadikan posisi tertinggi untuk segala kebenaran, definisi sektor publik mulai ditinjau dari berbagai sudut pandang; seperti politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi. Peninjauan tersebut telah mengakibatkan adanya pengembangan ilmu manajemen sektor 1
publik dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat berupa barang serta layanan umum. Pada umumnya, permasalahan yang sering terjadi pada organisasi sektor publik adalah ketidakefektifannya sebuah produk hasil, maupun penentangan dari masyarakat terhadap legitimasi suatu hal. Permasalahan tersebut pada umumnya merupakan dampak dari lemahnya finansial sebagai modal awal untuk sebuah proses pembangunan infrastruktur daerah yang tertinggal, rantai produksi yang tidak baik, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Maka, dari sudut pandang akuntansi yang memberikan informasi keuangan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh sektor publik, mendapati sebuah permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan diwujudkannya kemitraan terhadap sektor swasta. Wujud diadakannya kemitraan antara sektor publik dengan sektor swasta, yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) merupakan langkah awal dalam melancarkan program pemerintah yang berlandaskan demokrasi. Salah satu bagian dari sistem demokrasi ialah "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat", yang dicetus oleh Jean Jacques Rousseau sebagai isi dari teori kedaulatan rakyat. Yang mana kedaulatan tersebut berasal dari kontrak sosial negara dengan rakyat. Dari situlah berkembangnya sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis dalam pelaksanaan fungsi pemerintah, maupun pelaksanaan hak dan kewajiban rakyatnya. Rakyat yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak untuk fasilitas, 2
dengan begitu layak mendapatkan jaminan akan keamanan pangan. Yang mana sekarang ini sudah maraknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan rencana Pasar Bebas Asia Pasifik, maka tidak heran jika keamanan pangan menjadi pengaturan yang penting untuk konsumen.Sebagai aktor utama yang diperhatikan dalam hal penjualan, konsumen layak menerima produk dari strategi produsen dalam menghasilkan makanan sehat. Maka, kemitraan sektor publik dengan sektor swasta hadir dengan berbagai macam bentuk untuk mencapai harapan para produsen yang mempunyai kendala dalam beradaptasi terhadap kebutuhan biaya yang tinggi karena adanya keharusan kualitas yang aman dan sehat. Seperti kemitraan dari wacana internasional yang menjadi objek penelitian kali ini, dimana mereka dapat menstabilkan permasalahan keamanan pangan, seperti sistem ketertelusuran ternak, pemantauan produk segar impor, menciptakan database produk bermerek, dan mengkondusifkan dominasi perusahaan kapitalis terhadap ketidak mampuan petani dalam memenuhi standar keamanan pangan pada rantai makanan. Selain itu, kekeringan dianggap sebagai permasalahan pokok petani yang dapat menimbulkan kerugian krusial, sehingga rakyat pun juga merasakan dampak dari krisis hasil panen petani lokal. Dengan kefungsian pemerintah, maka terwujudlah kemitraan dengan sektor swasta yang dijabarkan oleh beberapa wacana internasional, seperti pembuatan stasiun pemompaan, memberikan kredit pada petani dengan tunai, memberikan asuransi pada siklus cuaca tertentu, maupun menyarankan untuk 3
mengganti tanaman yang ditanam jika terjadi cuaca yang tidak diinginkan. Dengan begitu keadaan masyarakat lokal dalam berbagai permasalahan akan dapat teratasi, tanpa adanya penyelesaian produk impor. B. Rumusan Masalah 1. Apa alasan beberapa negara melakukan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta? 2. Bagaimana hasil identifikasi bentuk kemitraan di beberapa negara? 3. Bagaimana kemungkinan penerapan bentuk kemitraan di negara Indonesia? C. Batasan Masalah Pada penelitian yang berjudul "Kemitraan Sektor Publik dengan Sektor Swasta" mempunyai pemfokusan terhadap bahasan yang dimuat, berikut adalah batasan permasalahan pada isi penelitian: 1. Alasan pokok negara Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, dan Afrika Selatan, memilih kemitraan sektor publik dengan sektor swasta. 2. Membahas tentang realitas kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dari jurnal internasional, terkait isu keamanan pangan dan kekeringan. 3. Mengidentifikasi delapan bentuk kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dari jurnal internasional, antara lain: 4
a. Public Sistem Ketertelusuran pada Industri Ternak di Kanada b. Program Residu Pestisida pada Industri Impor Produk Segar di Prancis c. Database Produk Makanan Bermerek USDA d. Pelatihan Kelompok Tani dalam Produksi Kacang Hijau yang HVAPs di Kenya e. Meminimalisir Reputasi Buruk Ekspor Hortikultura dari India f. Pembangunan Stasiun Pemompaan pada Kekeringan yang Melanda Desa Mangdan g. Waralaba dari Investor di Desa Wulai untuk Mengurangi Tingkat Kesenjangan antara Permintaan Hasil Panen dengan Pasokan Irigasi h. Perbaikan Kredit yang Layak untuk Kebertahanan Petani di Desa Malawi terhadap Kekeringan D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah membahas rumusan masalah yang penulis tuju, yaitu: 1. Mengetahui beberapa alasan negara memilih kemitraan sektor publik dengan sektor swasta sebagai tindakan alternatif. 2. Menguak hasil identifikasi bentuk kemitraan di beberapa negara dari jurnal internasional, yang telah diteliti orang. 5
3. Mengetahui kemungkinan penerapan kemitraan yang menjadi objek penelitian, terhadap negara Indonesia. E. Manfaat Penelitian Diharapkan dengan adanya penelitian yang berjudul "Kemitraan Sektor Publik Dan Sektor Swasta" mampu membawa beberapa manfaat, sebagai berikut: 1. Bagi Perkembangan Ilmu Ekonomi Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap aspek pengembangan kajian bentuk kemitraan sektor publik dengan sektor swasta, yang mana dapat berguna bagisuatu pengambilan keputusan pemangku kepentingan dalam sudut pandang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi kalangan mahasiswa akuntansi yang akan menyelesaikan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. 2. Bagi Peneliti Bagi peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran dalam mengembangkan daya teorisasi yang terbuka. Peneliti juga berharap dapat menyumbang pengetahuan dan pemahaman yang baru dalam perkembangan ilmu ekonomi yang telah mengalami kondisi MEA. 6
3. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pemerintah dalam mengambil suatu keputusan untuk kemitraan antar sektor publik dengan sektor swasta. Yang kemudian dikembangkan dan ditindak lanjuti pada masa-masa yang akan datang tentang evaluasi kemitraan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggugah sektor publik agar lebih kreatif dalam melihat segi kebutuhan masyarakat. Bukan penciptaan kebutuhan baru yang sebenarnya merupakan kebutuhan palsu ciptaan kaum kapitalisme lanjut. 4. Bagi Masyarakat Indonesia Isi dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi konsumsi positif yang terpecaya dengan adanya daftar pustaka yang jelas. Serta memberikan informasi dan pemahaman baru tentang bentuk nyata perkembangan sarana prasarana pelayanan masyarakat, yaitu kemitraan sektor publik dengan sektor swasta. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya juga membayar pajak demi pembangunan infrastruktur daerah secara lancar. 7
F. Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut: BAB I Memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang hendak dijawab, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Memuat tentang tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori dan keaslian penelitian. Dimana isi pada landasan teori, ialah tentang perbedaan sektor publik dengan sektor swasta, sejarah munculnya kemitraan sektor publik dengan sektor swasta, kemitraan sektor publik dengan sektor swasta, bentuk-bentuk kemitraan, dan kendala kemitraan. Untuk keaslian penelitian, berisikan penelitian terdahulu, mengenai kemitraan sektor publik dengan sektor swasta BAB III Jenis penelitian ini ialah kualitatif-interpretivis. Sedang metode yang digunakan untuk analisis data adalah historis faktual. BAB IV Akan dimuat pembahasan yang berasal dari rumusan masalah. Yaitu tentang alasan beberapa negara yang telah memilih kemitraan dan pembedahan beberapa jurnal internasional. Dimana pembedahan tersebut akan meringkas jurnal dan mengidentifikasi bentuk kemitraan. Yang mana bentuk kemitraan negara asing tersebut diimplementasikan terhadap kemungkinan penerapannya di Indonesia. BAB V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 8