Legalitas Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), Juni 2022, 172-176 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.325 Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara *Correspondence email: Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui pengaturan hukum mengenai suap di sector swasta, factor -faktor terjadinya suap dan mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Reseach) untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian dengan cara riset dan wawancara, untuk memperoleh data primer melalui bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan., berdasarkan indikator adalah sebagai berikut: Pertama, Dalam pembukaan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dinyatakan bahwa negara-negara pada Konvensi tersebut prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kedua, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelanggaraan negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menaylahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabat an dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Ketiga, Penanganan tindak pidana melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dikenal dengan upaya penal (represif) yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan sanksi terhadap tindak pidana suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Korupsi, Pencegahan Abstract. This study aims to determine the legal arrangements regarding bribery in the private sector, the factors that occur in bribery and to prevent and eradicate corruption. This study uses a normative legal method by using a normative juridical approach (Legal Research) to obtain secondary data, research is carried out by means of research and interviews, to obtain primary data through library materials and legislation, based on the following indicators: First, In the opening of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) it was stated that the countries in the Convention were concerned about the seriousness of the problems and threats posed by corruption to the stability and security of society that undermined democratic institutions and values, ethical values and justice. and refers to sustainable development and law enforcement. Second, the abuse of authority, opportunities and special facilities owned by state administration has a large enough contribution to the background of corruption. Abusing authority means abusing the obligations imposed or attached to a person's position and position as a l egal subject in the place where he is and works. Misusing an opportunity means abusing the time that should be used to carry out obligations in accordance with the position and position that has been assigned to him, and misuse of facilities is an abuse of tools and facilities attached to it that are used in carrying out positions and obligations in accordance with the main duties and functions of the institution. Third, the handling of criminal acts through a statutory approach is known as a penal (repressive) effort, namely by providing sanctions for anyone who commits a crime so that giving sanctions against the crime of bribery is a reaction to the bribery that has been committed. Keywords: Legal Regulation, Corruption, Prevention Pendahuluan Korupsi merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan di tengah- tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Khususnya di Indonesia bahwa kasus korupsi selalu meningkat dan tidak pernah habis bahkan sejak masa orde lama kasus pemberantasan korupsi tidak juga kunjung selesai. Kasus korupsi di Indonesia yang berkembang secara sistematik melahirkan anggapan bahwa korupsi merupakan suatu kebiasaan yang selalu terjadi di lingkungan pemerintahan bahkan masyarakat, tidak lagi perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum, padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) karena telah menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM disini diartikan; bahwa korupsi mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. 172
Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto. Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Hal ini mengakibatkan berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan untuk hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan korupsi harus diberantas dengan serius secara maksimal dan segera. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas dalam memberantas korupsi di Indonesia dianggap kurang optimal dalam memerangi dan memberantas para koruptor. Sejauh ini KPK hanya melakukan penemuan-penemuan kasus korupsi dan memproses secara hukum namun tidak dapat memberikan efek jera dan menghentikan pelaku korupsi di Indonesia. Sehingga diperlukan cara atau metode lain dalam memberantas korupsi. UNCAC merupakan upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi. Jika diberlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuat perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Tahun 2006 Indonesia meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, hal tersebut membawa implikasi kepada penyesuaian perangkat hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.1 Pada putaran pertama penilaian terhadap penerapan UNCAC di Indonesia, 32 (terdapat tiga puluh dua) rekomendasi yang telah diimplementasikan di Indonesia. Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Karena suap di sektor swasta di dalam UNCAC bersifat non-mandatory, hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemberantasan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara penandatangan The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset (asset recovery) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut.2 Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut United National Convention Against Corruption (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan faktor-faktor terjadinya suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta tersebut Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut United National Convention Against Corruption (UNCAC)? Metode Penelitian Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.3 Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. Hasil Dan Pembahasan Pengaturan Hukum Mengenai Suap Di Sektor Swasta Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Hukum merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang lain unruk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikut peraturan tentang kemerdekaan. 4 Hukum sebagai suatu peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oelh badan-badan resmi yang berwajib menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggan terhadap peraturan-peraturan tersebut yang berakibat diambilnya 1 Yenti Garnasih, 'Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003', Jurnal Hukum Prioritas, 2009. 2 Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020 3 Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250. 4 Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, p. 22. 173
Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto. Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia tindakan hukuman.5 Oleh sebab itu hukum sangat penting sebagai dasar ataupun landasan bagi setiap tindakan dan tingkah laku manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan dan perubuatan sehari-hari.6 Perilaku suap atau penyupan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh perngusaha/swasta. Salah satu bentuk suap yang kerap kali dilakukan adalah berupa pemberian barang, dan uang sogok. Tujuan suap merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut. Suap (Bribery) didefinisikan sebagai penawaran, pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.7 Penyuapaun merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) merupakan upaya bersama negara-negara untuk menghapauskan praktik-praktik korupsi, maka apabila UNCAC dapar berjalan dengan baik maka diharapkan dapat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup. UNCAC merangkum panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pembernatasan korupsi yang meliputi pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum ketentuan kerjasama internasional serta, mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatanya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintah yang dan menegakan rule of law. Faktor-Faktor Terjadinya Suap Sebagai Tindak Pidana Di Sektor Swasta Dalam prespektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan) bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, namun faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa korupsi dapat terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalm konteks jabatan. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelanggaraan negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menaylahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Faktor lain dari penyebab terjadinya indikasi terjadinya tindak pidana suap dan korupsi ialah adanya kesempatan, ruang dan waktu dalam konteks jabatan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Adapunn bentuk, ciri, wujud serta cara dalam melakukan korupsi mempunyai aspek yang luas dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka jabatan sentral dalam pemerintahaan merupakan aspek mendasar terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yang bertujuan untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan wewennag yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintah dan merupakan pintu masuk tejadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. 5 Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, p.21 6 Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133. 7 Bona P. Purba. 2015. Fraud Dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian Dan Pemberantasannya, Lestari Kiranatama, Jakarta, p. 21 174
Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto. Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Penyebab terjdinya suap dapat dipicu karena adanya kekuasan yang absolut cenderung koruptif, dan apabila tidak transparansi, akuntabilitas dan chek and balance.8 Korupsi sebagi suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara sistematik, terorganisir dan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan serta memiliki peranan penting dalam tatanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana korupsi dapat disebut sebagai kejahatan kerah putih. Secara umum sistem pemidanaan berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus, terkait tentang pidana pokok, meskipun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, namun sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususnya apabila dibandingkan dengan dengan hukum umum. Pidana pokok yang ada pada hukum pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut United National Convention Against Corruption (UNCAC) Penanganan tindak pidana melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dikenal dengan upaya penal (represif) yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan sanksi terhadap tindak pidana suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan. Upaya represif dilakukan melalui pendekatan yang disalurkan berdasarakan bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana. Penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secaa profesional dan proporsional. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksannnya dilakukan secara efektif demi tercapainya tujuan dari teori pemidanaan. Ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dapat ditindak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN ialah merupakan bagian dari pemerintah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan tersebut menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara. Aturan hukum sebagai suatu alat unutk melarang setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan tindak pidana. Landasan hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan- aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu hukum.9 Pembentukan aturan hukum dilakukan sebagai upaya menentukan perbuatan yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, meurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atas upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) Peningkatan integritas dan etika penyelenggaraan negara dilakukan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Melemahnya integritas dan etika penyelenggaraan aparatur negara dengan pihak swasata dalam hubungan kinerja kenjadi suatu penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas suap dan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan tata kelola pemrintahan yang baik, bersih dan bebas KKN baik bagi apartur negara maupun pihak swasta, maka salah satu syarat yang harus dimiliki ialah adanya integritas dan etika yang terbentuk dalam sumber daya manusianya. Di beberapa negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau stidak-tidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Kemudian adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya good governance. Dengan demikian penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan suap maupun korupsi dapat berjalan dengan baik. Untuk mencegah terjadinya suap secara besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi maka harus didaftarkan kekayaannya sebelum menjabat jabatannya. Sehingga lebih memudahkan untuk diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan. Dalam melakukan strategi pemberantasan korupsi maka harus dicari terlebih dahulu penyebabnya, selanjutnya penyebab tersebut dicegah dan dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah membentuk peraturan perundang- undangan, di antaranya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU 8 Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51). 9 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, p. 10. 175
Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto. Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Perpres No. 95 Tahun 2007; serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012- 2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah didasarkan pada fokus kegiatan prioritas untuk Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Pelaksanaan pencegahan korupsi oleh Pemerintah telah dilakukan sesuai dengan amanat UNCAC. Adapun beberapa sektor/bidang pencegahan korupsi yang dilakukan meliputi sektor publik terkait dengan pelayanan publik, pejabat publik dan keuangan publik; sektor swasta dan partisipasi masyarakat; kelembagaan penegakan hukum; tindakan pencucian uang; dan kerjasama internasional. Simpulan Isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yaitu; Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut. Setiap tindakan kriminal selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Suap sebagai bagian dari perbuatan Fraud merupakan kejahatan yang sering terjadi pada organisasi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam kegiatan tertentu. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan beberapa unsur antara lain; Tekanan (Pressure) Tekanan (pressure) merupakan dorongan untuk melakukan kecurangan (Fraud) pada karyawan (employee Fraud) dan oleh manajer (management Fraud) dan dorongan, Kesempatan (Opportunity; Kesempatan timbul dikarenakan lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Selain itu tercipta bebrapa kondisi lain yang kondusif untuk terjdinya tindak kriminal. Suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC adalah tindakan yang dilakukan antara pihak swasta dengan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, komersial atau keuangan dengan bentuk suap aktif mupun suap pasif. Suap aktif berupa janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. Suap pasif berupa permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. Sementara suap di sektor swasta berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah tindakan suap yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Suap. Daftar Pustaka Bona P. Purba. 2015. Fraud Dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian Dan Pemberantasannya, Lestari Kiranatama, Jakarta Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist- Diction Vol. 3 (1) 2020 Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51). Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001 Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250. Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung Yenti Garnasih, 'Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003', Jurnal Hukum Prioritas, 2009. 176