ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG TERUSAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah Oleh: Fikri Hidayat NIM. 101190029 Pembimbing: Dr. Samin Batubara, M.H.I Sulhani, S.Sy., M.H PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 1444 H / 2023 M
MOTTO َبُرَوۡ َثَٰ ۡ نِإَفۡ َۖ َعَٰ َٰۡىَمَٰ ْۡاوُحِكنٱ ۡ َنِّمۡمُكَلۡ َباَطۡاَم َۡۡف ۡ َٰىَن دَأۡ َكِل َٰ َم يَأۡ تَكَلَمۡاَمۡ وَأًۡةَدِح َٰ َذۡ ۡۚ مُكُن َٰ َلُث َوۡ َٰىَن ثَم ِۡءٓاَسِّنلٱ ۡ ْۡاوُلوُعَتۡ الََّأۡ ٓ ٣ۡۡ َتَي لٱ ۡيِفْۡاوُط ِس قُتۡ الََّأۡ مُت فِخ َوَفْۡاوُلِد عَتۡ الََّأۡ مُت ف ِخ Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An- Nisa : 3) iv ۡ نِإ َوۡ
Nama : FIKRI HIDAYAT NIM : 101190029. Judul skripsi : Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari." ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adil dalam poligami perspektif hukum Islam di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka di peroleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut bahwa poligami di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dilakukan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, dan dilakukan secara bawah tangan sehingga perkawinannya tidak diakui negara dan tidak memiliki legalitas formal di dalam hukum positif yang terkait di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kini diperbarui menjadi undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Dimana poligami itu terjadi karena beberapa faktor yakni : kurangnya ilmu pengetahuan, tidak terpenuhinya kewajiban dan tingkat syahwat seorang laki-laki itu . Kata Kunci: Adil, Poligami, Desa Simpang Terusan, Hukum Islam v
KATA PENGANTAR Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan sholwat beserta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini diberi judul "Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari ". Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan,rintangan,dan kesusahan yang penulis temui dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunan-Nya, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan yang diberikan dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu,penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terutama sekali kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. H. Suadi Asy'ari, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi 2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi 3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr .Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi. vi
4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.H.I dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi. 5. Bapak Dr.Samin Batubara, M.H.I dan Ibu Sulhani S.Sy sebagai dosen pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini 6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi. 7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran guna perbaikan pada skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunanNya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT. Jambi, Februari 2023 Penulis Fikri Hidayat NIM.101190029 vii
PERSEMBAHAN Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai : Ayahanda Jarmuhayat dan Ibunda Eti yang telah mendidik dan mengasuh dan menyayangi anakanda dari kecil hingga dewasa dengan harapan agar kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita- cita yang diimpikan. Kakak Reni anggraini dan Serli Puspita Sari, semoga kita bisa mencapai semua mimpi dan harapan sehingga bisa memberikan limpahan kebahagian untuk ayah dan ibu kita. Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Samin Batubara, M.H.I dan Sulhani, S.Sy., MH atas segala bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segalanya. viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN BIMBINGAN ... iii PENGESAHAN PANITIA UJIAN... iv MOTTO ... v ABSTRAK ... vi KATA PENGANTAR... vii PERSEMBAHAN ... viii DAFTAR ISI... ix DAFTAR SINGKATAN ... x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Rumusan Masalah ... 3 C. Batasan Masalah ... 4 D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 4 E. Kerangka Teori... 5 F. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literatur Reviw) ... 7 G. Metode Penelitian... 8 H. Sistematika Penelitian... 13 BAB II ADIL DALAM POLIGAMI PERSFEKTIF HUKUM ISLAM A. Pengertian Adil ... `15 B. Pengertian Poligami... 16 A. Sejarah Timbulnya Poligami... 17 B. Dasar Hukum Poligami... 20 C. Hikmah Poligami ... 22 D. Syarat-Syarat Poligami ... 22 E. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami ... 24 ix ii
F. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam ... 28 G. Tujuan Dibolehkannya Poligami ... 29 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Profil Desa Simpang Terusan... 31 B. Aspek Geografis Desa... 33 C. Aspek Demografis Desa ... 33 D. Aspek Ekonomi ... 36 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN A. Praktek Penerapan Adil Dalam Poligami Desa SimpangTerusan Kecamatan Muara Bulian ... 37 B. Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam ... 42 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan... 54 B. Saran... 55 C. Kata Penutup ... 55 DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 61 CURICULUM VITAE ... 65 x 57
DAFTAR SINGKATAN UIN STS : Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin SWT : Subhanahuwataalla SAW : Salallahualaihi Wassalam No : Nomor QS : Qur'an Surah HLM : Halaman HR : Hadist Riwayat KHI : Kompilasi Hukum Islam SMA : Sekolah Menengah Atas SD : Sekolah Dasar Mts : Madrasah Tsanawiyah UUD : Undang - Undang Dasar Vol : Volume KM : Kilo Meter RT : Rukun Tetangga xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Poligami bukanlah masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala. Masyarakat arab sudah poligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Menurut Terminologi, Poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata poly, adalah banyak , gamien berarti kawin. Kawin berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.1 Satu asas dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan poligami yaitu perkawinanseseorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih. Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai saat ini masih menjadi perbincangan dalam Hukum Islam adalah Poligami. Ada yang menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil. Poligami, sejak awal sejarah adanya manusia, sejalan dengan perjalanan kehidupan manusia, dari periode keperiode bahkan hingga kini masih menjadi suatu tindakan yang tidak jarang dilakukan oleh kebanyakan penduduk dunia. 1 Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cetakan ke 5 (Jakarta; Prenada Media) hlm. 178 1
Firman Allah Swt pada surah An-Nisa (129) yang berbunyi: ِةَقالَعُم لٱ ۡۡۚ ِۡل يَم لٱ ۡ الُكْۡاوُليِمَتۡ َلََفۡ َۖ ۡ َن يَبْۡاوُلِد عَتۡنَأْۡا ٓوُعي ِطَت سَت ِۡءٓاَسِّنلٱ اللّٱ ۡا ٗمي ِحارۡا ٗروُفَغۡ َناَك ۡ َۡ مُت صَر َحۡ وَلَو ١٢٩ۡۡ َۡكۡاَهوُرَذَتَف ۡ نَل َوۡ ۡ انِإَفْۡاوُقاتَتَوْۡاوُحِل صُت Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.2 ۡنِإَو ۡ ۡ Ulama memberikan Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul diantara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan qasm, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana qasm itu berarti giliran kesempatan bermalam.3 Adapun cara penggiliran ditetapkan ulama sedemikian rupa, yakni bila suami menyediakan rumah untuk istrinya suami dapat mengunjunginya untuk bermalam secara bergantian, tetapi bila ia sendiri mempunyai rumah dia dapat memanggil masing-masing istri itu bermain untuk bermalam dirumahnya secara bergantian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan4. Poligami yaitu salah satu persoalan dalam pernikahan yang paling banyak dibicarakan. Disatu posisi poligami tidak diperbolehkan dengan berbagai macam argumen baik yang bersifat normatif dan psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender. Di sisi lain, Poligami dikampanyekan karena 2An-Nisa'(4) 129 3 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Mnunakahat, cet II (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.364 4 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Mnunakahat ..., hlm.365 2
dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas sehingga menimbulkan alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan perzinahan.5 Desa Simpang Terusan adalah desa yang berada di Kecamatan Muara bulian, di Desa Simpang Terusan sebagian masyarakatnya berpoligami. Hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Annisa ayat 3 yang mana berpoligami harus berlaku adil. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang permasalahan tersebut, masyarakat yang melakukan tindakan poligami tersebut disebabkan oleh penerapan terutama mengenai masalah adil. Adil yang dijabarkan ialah dalam bagi nafkah, pembagian berkunjung diantara para istri. Masalah poligami yang ada di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari ada suami yang cenderung kepada seorang istri dan tidak adil dalam bagi nafkah ataupun pembagian waktu berkunjung.6 Dari uraian tersebut peneliti akan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul "Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari)" B. Rumusan Masalah. 1. Bagaimana penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 2. Bagaimana konsep adil dalam poligami perspektif hukum Islam? 5 Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Isalm diIndonesia (Jakarta: Kencana), hlm. 156. 6 Wawancara dengan Ibu Lasni selaku masyarakat di Desa SimpangTerusan pada tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 Wib 3
4 C. Batasan Masalah Agar penelitian lebih akurat dan terarah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru, serta pelebaran secara meluas maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada adil dalam poligami persfektif hukum islam di Desa Pal. 9 Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari D. Tujuan Penelitian 1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui penerapan konsep adil dalam poligami di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari b. Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami perspektif hukum Islam 2. Kegunaan Penelitian. a. Kegunaan akademis. Kegunaan penelitian ini secara akademis di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang adil dalam berpoligami di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. b. Kegunaan Praktis. 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain, terutama dalam bidang kekeluargaan yang terdapat banyak masalah di masyarakat. Sekaligus sebagai informasi dalam
mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik. 2) Sebagai syarat untuk menuntaskan sarjana satu (S1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi E. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dan metode penggunaan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terencana dan sesuai dengan sasaran sehingga menurut penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir agar diperoleh konsep yang benar dan tepat dalam penataan skripsi ini. Sebagai berikut : 1. Konsep Keadilan Dalam Islam Keadilan adalah ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal ini terlihat dari keberadaan manusia dimanapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi spiritual yang membisikkan rasa keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus dijunjung tinggi. Penyimpangan dari keadilan menodai esensi kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam yang mengemban misi utama rahmatan li al-alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang mendasar. Dari segi bahasa, keadilan berarti berdiri lurus (istiqam), menyamakan (taswiyah), netral (hiyad), insyaf, tebusan (fida), pertenagahan dan seimbang atau 5
sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan dalam bahasa arab dibedakan antara al-adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al- idlu yang berarti keseimbangan konkrit berupa benda. Misalnya, al-idlu mengacu pada keseimbangan beban antara depan dan belakang, sedangkan al-adlu mengacu pada keseimbangan abstrak, non-konkret yang muncul karena kesetaraan manusia.7 Menurut Kamus Bahasa Arab - Indoensia, fair sama dengan justice yang artinya keadilan. Dalam hal ini adil bukan berarti sama tetapi memberikan hak seseorang sesuai dengan fungsi dan perannya. Selanjutnya disebutkan dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa keadilan adalah suatu sendi hukum. Perbedaan derajat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan jangan dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum buatan manusia. Istilah poligami berasal dari bahasa Latin polygamia (poly dan gamia) atau gabungan kata bahasa Yunani Poly dan gamy dari akar kata polus (banyak) dan gamos (kawin). Jadi secara harfiah poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu isteri, yang dilakukan oleh suami pada satu waktu (bersamaan). Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy 7 Amir Nurudin, Azhari, Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta Kencana), hlm. 29. 6
berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, dibolehkan hanya sampai empat wanita saja, tetapi Islam membolehkan pologami dengan syarat terjaminnya keadilan F. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literatur Review) Setelah peneliti mencari skripsi atau referensi lain yang relevan dengan judul skripsi yang akan di teliti oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai judul yang hampir sama. Diantaranya adalah : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Harun Fadli dengan judul "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)". Adapun hasil penelitiannya, skripsi ini fokus kepada konsep adil, poligami menurut pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung.8 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erni Winda Sari Dengan Judul Konsep Keadilan Poligami ("Studi Yuridis Di Pengadilan Agama Baru"). Adapun hasil penelitiannya fokus ke konsep poligami menurut hukum islam di Pengadilan Agama Baru.9 8 Harun Fadli (2017): Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 9 Erni Windasari (2020): Konsep Keadilan Poligami (Studi Yuridis Dipengadilan Agama Baru) Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. 7
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pamor Aji Pangestu dengan judul konsep keadilan dalam berpoligami menurut Muhammad Quraish Shihab persefektif Qiriah Mubadallah. Hasil penelitiannya lebih terfokus ke konsep poligami menurut Muhammad Quraish Shihab persfektif Qiroah Mubadallah.10 Berdasarkan penelusuran tinjauan penelitian terdahulu yang telah peneliti lakukan dari beberapa karya penelitian lain seperti skripsi dan jurnal di atas belum ada penelitian mengenai adil dalam poligami perspektif hukum islam di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana praktek poligami di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan bagaimana praktek poligami di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batangahari dalam perspektif hukum islam. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam". 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kualitatif tipe pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam 10 Pamor Aji Pangestu (2022). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Persefektif Qiroah Mubadallah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 8
praktik legislasi di Indonesia. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai konsep adil dalam poligami analisi perspektif hukum Islam 3. Tempat dan waktu Penelitian Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk Menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini dan sekaligus menghemat biaya peneliti. 4. Jenis dan sumber Data a. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari proses objek riset totalitas informasi ataupun hasil riset yang di peroleh di lapangan. b. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer data lapangan yang peneliti dapat dari responden. Sedangkan, data sekunder adalah data yang peneliti dapat dari sumber perantara atau di peroleh dengan mengutip sumber lain Adapun sumber Data penelitian terdiri dari: i. Ulama atau ustadz, Ketua RT, Tokoh Masyarakat di Desa Simpang Terusan ii. Istri yang dipoligami. 9
iii. Hukum Islam 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).11 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observas, wawancara dan dokumentasi. b. Observasi Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.17 Jenis observasi yang digunakan dalam hal ini adalah non participant observer, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian mengenai adil dalam poligami persfektif hukum Islam di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Selain itu juga keterangan tersebut melalui informan atau pihak yang berkenaan dalam memberikan keterangan terhadap penelitian ini. Saat proses penelitian terjadi, peneliti akan mencatat data-data yang diperlukan untuk analisis dan pengecekan ulang. Oleh sebab itu, data yang diperoleh dalam observasi bersifat primer. Melalui observasi peneliti akan 11 Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 37-38 10
11 mengadakan suatu pengamatan langsung di desa simpang terusan kecamatan muara bulian kabupaten batang hari. c. Wawancara Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang di lakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistem matis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.12 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang di ajukan sangat bergantung pada spontanisasinya dala mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi objek yang diwawancarai. Pewawancara dengan orang yang diwawancarai dalam susunan biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan dengan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. d. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian Dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting. Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto, 12 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 131-132.
129. 12 laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.13 6. Teknik Analisis Data Analisis data yaitu proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara memilih data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan guna mudah memahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, pembahasan penelitian dan hasilnya diuraikan melalui kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. 7. Pengumpulan Data Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan 13 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), hlm.
13 lalu data tersebut dicatat. Data diperoleh dari wawancara informan dan penelitian kepustakaan a. Reduksi Data (Data Reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada Hal- Hal yang penting dan membuang Hal yang tidak perlu. Reduksi data adalah suatu analisis yang menggolongkan, mengurutkan, dan membuang yang di anggap tidak perlu. b. Penyajian Data Penyajian data yaitu pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan melalui aspek yang teliti yaitu adil dalam poligami analisis perspektif hukum islam. c. Penarikan Kesimpulan Setelah data dikumpulkan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan oleh peneliti. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. H. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi mejadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, akan tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir. Untuk mempermudah maka gambaran dari sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahasa mengenai latar belakang, rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. BAB II tentang landasan teoritik yang membahas mengenai pengertian adil, pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, hikmah poligami, syarat poligami, pandangan para ulama tentang poligami, dan dibolehkannya poligami. BAB III berisi tentang metode gambaran umum lokasi penelitian, yakni aspek historis, aspek geografis, demografis dan aspek pemerintahan. Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang akan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana penerapan adil dalam poligami persfektif hukum Islam studi kasus di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dan bagaimana konsep adil dalam poligami persfektif hukum islam. Bab V berisi tentang kesimpulan dan juga saran. Pada bagian akhir skripsi ini akan menguraikan tentang Daftar Pustaka, Lampiran dan Riwayat Hidup. 14 tujuan
BAB II ADIL DALAM POLIGAMI PERSFEKTIF HUKUM ISLAM A. Pengertian Adil Secara terminologi, adil yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik itu dari segi ukuran,atau dari segi apapun ,sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan yang lainnya. Dalam berpoligami di syaratkan bagi seorang suami untuk dapat adil ,Menurut Husein Al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya satu persamaan dalam pemberian nafkah dan pembagian hari terhadap istri dalam kurun waktu yang mampu dilewati oleh manusia.14 Secara umum ada empat konsep Keadilan yaitu:Pertama,adil dalam arti "sama".Maksud persamaan yaitu persamaan dalam hak. Dan prinsip adil itu adalah persmaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak istrinya,sebagai hak dalam status sebagai istrinya ,dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengannya . Karena hubungan suami dengan istri - istrinya itu ialah hubungan suami istri .15 Konsep Keadilan yang Kedua ialah adil dalam pengertian "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragan bagian yang dtuju pada satu tujuan tertentu selama syarat tersebut telah terpenuhi di setiap bagian-bagiannya . 14 Hazairin,Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1.Tahun 1974 (Jakarta:Tintamas ,1975), Hlm 14 15 Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama ,Sosial ,dan Perundang-Undangan ,(Jakarat:Bulan Bintang), Hlm 207 15
16 Konsep keadilan yang Ketiga ialah adil yang berarti memberi kepedulian bagi hak perorangan dengan memberikan hak itu kepada pemiliknya. Konsep keadilan yang Keempat ialah adil yang dinisbathkan kepada Ilahi. Konsep keadilan ini berati memelihara sewajarnya ,tidak mencegah kelanjutannya dan perolehan rahmat untuk itu semua wujud tidak memiliki hak kepada allah. Dilihat dari definisi tersebut ,maka dapat disimpulkan bahwa para ulama di atas memberikan pengertian adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka yang menjadi bagian di setiap masing-masing istri yang bersifat kuantitatif. B. Pengertian Poligami Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.16 Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.17 Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. 16 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm. 11 17 Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693
Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.18 Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataan nya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat- syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat. C. Sejarah Timbulnya Poligami Praktik poligami sudah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad saw melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., 18 Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16 17
18 dan begitu juga umatnya. Syari"at yang dibawa Nabi Isa juga tidak melarang poligami, umat Nasrani Kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. Pada abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang menyatakan kebolehan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Bangsa Romawi juga mengenal sistem poligami, raja-raja mereka melakukan poligami. Begitu pula bangsa Yunani, Raja Sillia memiliki lima orang istri, Caesar dan Pompius masing-masing memiliki empat istri. Di Athena poligami bahkan diperbolehkan tanpa adanya batasan jumlah istri. Pada masa itu Athena menjadi pusat peradaban Yunani Kuno dan dikenal sebagai kiblat ilmu pengetahuan. Disana perempuan bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Wanita dianggap hanya untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan keturunan.19 Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga melakukan praktik poligami, sehingga Rasulullah saw membatasi poligami sampai empat orang istri. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami Qais bin al-Harits. Ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi saw, dan menyampaikan hal itu kepada beliau, lalu beliau berkata: "Pilih dari mereka empat orang.".20 Sedangkan dalam konteks Indonesia, terlebih di daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya, misalnya Aceh, keberadaan poligami diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik poligami merupakan sesuatu yang umum dilakukan kalangan guru agama, bangsawan, atau orang terpandang karena kesholehan atau pendidikannya. Orang 19 Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur"an, Jurnal Maghza, Vol. 01 No. 02, Juli- Desember 2016, hlm. 40 20 Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, Jurnal Civics, Vol. 2 No. 2, 2005, hlm. 35
Aceh dengan senang hati menikahkan putri mereka, meskipun dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.21 Menanggapi persoalan poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) beranggapan bahwa poligami akan menyebabkan pertentangan dan perpecahan antara suami dan istri serta anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya.22 Itulah sebagian propaganda Barat terkait mengenai poligami, yang akhirnya menyalahkan sistem poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, karena hanya memperikan kesempatan kepada laki-laki sementara perempuan tidak diperbolehkan. Pandangan seperti ini disebarluaskan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memandang poligami sebagi ketentuan yang salah dan harus dilarang dalam Islam. Islam sebagai agama wahyu yang berdasarkan firman-firman Allah (al- Qur"an) dan sabda-sabda Nabi Muhammad saw (hadits) tidak melarang praktik poligami, dan Islam juga tidak mewajibkan poligami. Melalui al-Qur"an dan hadits para ulama" membolehkan poligami dengan persyaratan-persyaratan yang ujian 21 Makrum. Poligami dalam Perspektif Al-Quir'an. Hlm. 40 22 Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami, Jurnal Ihy. Ulum Al-Din, Vol. 18 No.1, 2016, hlm. 31 19
tidak mudah. Jika persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. D. Dasar Hukum Poligami Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.23 pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3. 23 Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), hlm. 357 20
21 َبُرَوۡ َثَٰ ۡ نِإَفۡ َۖ َعَٰ َلُث َوۡ َٰىَن ثَم ۡ َٰۡىَمَٰ ْۡاوُحِكنٱ ۡ َنِّمۡ مُكَلۡ َباَطۡ اَم َۡۡف ۡ َٰىَن دَأۡ َكِل َٰ َم يَأۡ تَكَلَمۡاَمۡ وَأًۡةَدِح َٰ َذۡ ۡۚ ْۡاوُلوُعَتۡ الََّأۡ ٓ مُكُن َٰ َتَي لٱ ۡ يِفۡ ْاوُطِس قُتۡ الََّأۡ مُت فِخ وۡ نِإ ََۡ َوَفْۡاوُلِد عَتۡ الََّأۡ مُت ف ِخ ِۡءٓاَسِّنلٱ ٣ۡۡ Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya24 Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan- perempuan lain yang 24 Q,S An Nisa (4) : 3
disenangi.25 E. Hikmah Poligami Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah : 1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran ,kemaslahatan. 2) Memperbanyak jumlah ummat 3) Mengurangi jumlah janda dan menyantuni mereka 4) Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria.26 Adapun hikmah lainnya adalah : 1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami membatasinya sampai dengan empat. 2) Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami. F. Syarat-Syarat Poligami Sayuti Thalib menjelaskan mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi 25 Tihami dan Sohari Sahrani,Hukum keluarga Islam di Indonesia. hlm. 359 26 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 166 22
23 jika seseorang hendak berpoligami diantaranya : 1. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil; 2. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya; 3. Boleh berpoligami hanya kepada empat istri; 4. Ada kemampuan secara materi; 5. Bila istrinya tidak bisa memberikan keturunan.27 Al-Qur"an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing- masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan yaitu adil. Keadilan dalam poligami yang berkaitan dengan hati atau perasaan, tidak akan terlaksanakan, karena kecenderungan manusia selalu kepada istri yang lebih muda, sedangkan kepada istri yang lebih tua dan sudah lama akan merasakan kebosanan. Akan tetapi, keadilan dalam hal materi dapat dilakukan sebagaimana membagi uang nafkah dan menentukan waktu gilir yang proporsioanal. Di dalam hal pemberian nafkah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, keadilan yang ditekankan tidak mesti sama porsinya, hal ini menurut pendapat jumhur ulama disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan istri- istrinya. M. Quraish Shibab juga berpendapat sama, keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal, yang tidak dapat 27 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 28
diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurang- kurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya. G. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami Pandangan para ulama Fiqh Klasik tentang poligami Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi"I dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi "fankihuu" surat An-Nisaa" ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada qorina sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan "mastnaa watsulaasa wa arruba" Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. 28 Fuqaha dan ahli bahasa sepakat penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan pernjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.29 Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang peempuan, sebab empat 28 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta : Lentera Basritama, 201), hlm. 332 29 Ibn Rusyd, Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid, jilid II, (Semarang : As- Syifa, 1990), hlm. 146 24
itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berati mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-isteri.30 Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaa" (4):3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan- perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun "jika khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap kaum hawa. Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebuatkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "Pembebasan Wanita" sebagai berikut : 1) Tidak lebih dari 4 (empat) isteri. 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggunganya. 30 Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6,Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung : Al-Ma"arif, 1980), hlm. 146 25
3) Mampu memelihara istri-istri dan nanak- anaknya dengan baik 4) Dapat berbuat adil.31 Sedangkan menurut Ar-Razi, beliau menambahkan bahwa firman Allah: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil" sebagai syarat, dan "Maka nikahilah erempuan-perempuan yang kamu senangi" sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai dengan syarat tersebut.32 Menurut Ar-Razi, untuk menjawab pernyataan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan : 1) Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut : "Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firmah Allah "Wa in khiftum alla tuqsituu fil yatamaa" Aisyah menjawab : "Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu, maka beraksudlah ia untuk menikahinya dengan member mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik". Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikai mereka, maka nikahilah 31 bdul Halim Absu Syuqqah, Pembebasan Wanita Jilid II, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm. 389. 32Imam Fahruddin Ar-Razi, Mafaatih Al-Ghoib, (Beriut: Darul Kutub, jilid IX, 2000), hlm. 139 26
perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan bicaranya : "Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan- perempuan itu sesudah ayat ini turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunlah ayat 127 dari surah An-Nisaa". Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah : Allah akan member keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak- anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahinya. Kata Aisya selajutnya : "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu jika kamu ttakut tidak akan mampu berlaku adil bila menikaihi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamusenangi."33 2) Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka. 3) Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahinya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan- perempuan yang dihalalkan baginya.34 4) Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada isteri-isteri mereka. 33 Imam Fahruddin Ar - Razi, Mafaatih Al- Ghoib...,. Hlm. 139 34 Imam Fahruddin Ar - Razi, Mafaatih Al- Ghoib..., Hlm. 140 27
28 H. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan- batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki- laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.35 Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.36 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah terobosan dalam bidang hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian dalam aspek hukum Islam bagi umatnya. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni buku satu tentang perkawinan, buku dua tentang waris dan buku tiga tentang wakaf. Aturan mengenai poligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain mulai 35Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 13 36Liga Binangkit, Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 3
29 dari Pasal 55 hingga Pasal 59 yang tergolong pada Bab Ke- IX. Lahirnya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) Talak yang sewenang-wenang37 I. Tujuan Dibolehkannya Poligami Dalam perang uhud banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda- janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut aitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.38 Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan 37Zuhriah Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 128 38 Labib Mz, Rahasia Poligami Rasulullah (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), hlm. 51
memenuhi hasrat biologis semata, melaikan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.39 39 Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009), hlm. 184 30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Profil Desa Simpang Terusan Desa Simpang Terusan terletak di sentul pada zaman dahulu ,pada lintasan tersebut terletaklah dusun Terusan ilir yang jaraknya lebih dari 1 KM dari Dusun Terusan. Adapun Dusun tua Desa Terusan, menurut sejarah yaitu Mesan Kuping yang sekarang bernama Teluk, bersebrangan dengan Desa Tenam yang dipisahkan oleh sungai BatangHari. Setelah Datuk Jagopati meninggal dunia dan oleh pemuka masyarakat pada saat itu diberi gelar dan dikukuhkan bernama Jago Rekaso yang berarti Rajan yang bijaksana, Datuk Sigopati di makamkan di Terusan Ulu. Untuk selanjutnya tampuk pemerintahan digantikan oleh Datuk Aju yang bergelar Singopati Mahmud. Pada pemerintahan Datuk Resat semua orang yang berada di peratauan dipanggil untuk membicarakan pembagian wilayah dan siapa yang bakal memimpin dusun-dusun tersebut, kemudian di sepakati Terusan dibagi menjadi 4 Dusun yaitu: Dusun Teluk, Dusun Muara Pelu, Dusun Sentul dan Dusun Raman Gading. Menurut sejarah setelah Datuk Dengah Resat meninggal dunia, maka pemerintahan di gantikan oleh Datuk Tumenggung keempat dusun terebut disatukan menjadi satu desa yaitu Desa Terusan maka terjadilah 31
peritiwa"Sumbang Menyumpah Adat". Datuk Aji melanggar adat istiadat dan berkatalah Datuk Singopati dengan kata yang pedas, lalu Datuk Tumenggung marah dan naik pitam seraya berkata itu tidak adi, pada saat perang mulut tersebut berkata pula Datuk Aji yang melanggar adat berkata kalau mau berkelahi boleh, dan kemudian Datuk Senopati menjawab pula jika seandainya kamu yang kalah maka akan aku kuburkan di Hulu Desa Terusan, sebaliknya jika aku yang kalah tolong di kubur di tengah dusun,dan jika Datuk Rengat yang kalah dikuburkan di Hilir Desa Terusan. Datuk Aji yang melanggar adat tadi berpihak kepada Datuk Tumenggung yang pada akhirnya perkelahian tersebut di menangkan oleh Datuk Aji. Dengan adanya perkelahian itu Desa dikenal dengan 5 Debalang atau panglima, yaitu: Datuk Aji, Datuk Singopati, Datuk Tumenggung, Datuk Mamad Rasat dan Datuk Dongong. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman Desa Terusan menjadi suatu Margo yaitu: Margo Sebo Ilir yang dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawa 8 Desa atau Dusun yaitu: Desa Rambahan, Desa Pelayangan, Desa Dusun Bukit, Desa Malapari, Desa Sridadi, Desa Simpang Terusan, Dusun KM6 Muara Tembesi dan Desa Danau Embat. Sekitar tahun 1980 sistem Marga dihapuskan, maka ke delapan Desa tersebut berdiri sendiri dengan sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa Simpang Terusan kini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian.40 40 Profil Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten BatangHari, hlm 02 32
33 B. Aspek Geografis Desa Simpang Terusan Secara geografis Desa Simpang Terusan berada pada ketinggan 5-10 DPL yang terletak pada bagian Timur Kabupaten Batanghari dengan luas wilayah 3.055 Ha. Desa Simpang Terusan merupakan suatu wilayah yang sangat strategis, karena sebagai penyangga kota jambi.41 C. Aspek Demografis Desa a. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk Desa Simpang Terusan 2.527 jiwa dengan rincian laki-laki 1.283 jiwa dan perempuan 1.095 jiwa. Penduduk Desa Simpang Terusan merupakan penduduk yang majemuk dikarenakan Desa penyangga kota. Adapun jumlah penduduk Desa Simpang Terusan adalah sebagai berikut : Tabel 3.142 Desa Laki-laki Perempuan Jumlah Simpang Terusan 1.283 1.095 2.527 b. Mata Pencaharian Penduduk Mata pencaharian penduduk Desa Simpang Terusan sangat bervariasi dan dapat digolongkan sebagai berikut : petani, buruh, pegawai negeri sipil, pedagang, montir, pegawai swasta, guru swasta dan wiraswasta. 41 Profil Desa Simpang Terusan ... , hlm04 42 Kantor Desa Simpang Terusan..., hlm 05
Tabel 3.243 Mata pencaharian Penduduk No Mata Pencaharian Jumlah % 1. Petani 40,9 % 2. Buruh 10 7% 3. Pegawai Negeri Sipil 25 % 4. Pedagang 35 % 5. Montir 10 % 6. Pegawai Swasta 11 % 7. Guru Swasta 11 % 8. Wiraswasta 25 % c. Pendidikan Di bidang pendidikan terlihat berbeda program pemerintah sudah berkembang. Di bidang keagamaan sudah cukup maju. Hal tersebut terlihat adanya hampir setiap RT, adapun sarana pendidikan sebagai berikut : Tabel 3.344 Sarana dan Prasarana Masyarakat No Jenis Prasarana Jumlah Lokasi 1 Paud 1 RT. 04 2 TK 1 RT. 04 3 SD 1 RT. 04 4 Mts 1 RT. 03 5 Madrasah 1 RT. 04 6 Masjid 1 RT. 03 43 Profil Desa Simpang Terusan..., hlm 06 44 Profil Desa Simpang Terusan..., hlm 07 34
7 Musholla 1 RT. 04 8 Posyandu 1 RT. 04 9 Puskesdes 1 RT. 03 d. Sarana Kesehatan Dalam saranan kesehatan sudah ada Puskesmas dan Posyandu yang sangat berdampak positif terhadap kesadaran pola hidup sehat, adapaun sarana kesehatan sebagai berikut : Tabel 3.445 Prasarana Kesehatan Desa Simpang Terusan No Sarana Kesehatan Jumlah 1. Posyandu 1 2. Balai Pengobatan Masyarakat 1 3. Puskesmas 1 4. Rumah Bersalin 3 e. Agama Penduduk Desa Simpang Terusan mayoritas beragama Islam, dan tidak ada yang beragama Kristen Katholik, kristen Protestan, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 45 Profil Desa Simpang Terusan..., hlm 10 35
Tabel 3.546 Agama yang dianut di Desa Simpang Terusan No. Agama Jumlah 1. Islam 2.527 2. Kristen Katholik
3. Kristen Protestan
4. Hindu
Budha
D. Aspek Ekonomi. Dari bidang perkebunan Desa Simpang Terusan sangat potensial untuk dikembangkan dan produknya bisa menjadi icon dimasa yang akan datang, hal ini dibuktikan dengan bisa tumbuh sawit dan karet yang membuktikan bahwa tanah di Desa Simpang Terusan cocok sebagai lahan perkebunan. Dan juga di Desa Simpang Terusan terdapat industri kecil dan menengah, seperti industri makanan, dan rumah makan.47 46 Profil Desa Simpang Terusan..., hlm 15 47 Profil Desa Simpang Terusan..., hlm 12 36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN A. Penerapan Adil Dalam Poligami di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Penerapan poligami yang dilakukan di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari banyak suami yang tidak adil ketika poligami tersebut telah dilakukan. Seorang suami tersebut melakuan poligami namun tidak adil dalam pembagian waktu berkunjung, pembagian nafkah. Poligami dalam Islam diperbolehkan akan tetapi ada beberapa syarat yang sangatlah perlu diterapkan jika ingin berpoligami salah satunya harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Suami yang melakukan poligami tersebut lebih cenderung kepada istri-istrinya dan tidak bisa menerapkan konsep adil dalam poligami sehingga mayoritas suami yang melakukan poligami tersebut tidak bisa menerapkan konsep adil secara keseluruhan. Menurut Bapak Mubar selaku Tokoh Masyarakat di Desa Simpang Terusan mengatakan bahwa: "Pelaksanaan poligami di desa Simpang Terusan Pal. 9 ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, artinya secara siri, menikah secara siripun dalam agama islam tetap sah akan tetapi memang harus ada kesiapan baik itu suami yang akan berpoligami ataupun isteri yang akan dipoligami harus siap menerima jika ia dipoligami"48 Wawancara dengan Ustadz H. Isban selaku Ustadz di Desa Simpang Terusan Pal. 9, beliau mengatakan bahwa: 48 Wawancara dengan Mubar selaku Tokoh masyarakat di Desa Simpang Terusan Pal. 9 tanggal 25 Januari 2023 pukul 14.00 Wib. 37
"Poligami di dalam Al-qur'an diperbolehkan, jadi itu hak individu yang berpoligami. Ia sanggup tidak berlaku adil dalam menafkahi isteri-isterinya, jika mau berpoligami itu isteri yang mencarikan artinya, isteri pertama ini setuju kalau nantinya dia di madu."49 Fauzan selaku ketua RT di Desa Pal. 9 Desa Simpang Terusan mengatakan bahwa: "Poligami di Desa ini telah memunculkan permusuhan, pertengkaran. Seharusnya harus ada jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri- isterinya."50 Boleh menikahi seorang perempuan lebih dari satu orang merupakan konsekuensi dalam agama islam. Yang seharusnya digunakan secara cerdas dan untuk kemaslahatan si pria atau suami dan si wanita atau istri dan bukan hanya untuk dorongan hawa nafsu. Adapun dasar daripada hukum poligami yang berasal dari hadis -hadis ,sebagaimana hadis Imam Asy - Syafi'i yang berbunyi: "Aku masuk islam sedangkan aku mempunyai lima orang istri ,maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda kepadaku,'plihlah empat, dimana di antara mereka yang engkau sukai,dan ceraikanlah yang lainnya.' Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendampingku,yang sudah tua lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan ,lalu aku menceraikannya.51 Berdasarkan hadis tersebut sangatlah jelas bahwa aturan jika ingin 49 Wawancara dengan Ustadz H. Isban selaku Ustadz di Desa Simpang Terusan Pal. 9 tanggal 26 Januari 2023 pukul 16.00 Wib. 50 Wawancara dengan Fauzan selaku Ketua RT di Desa Simpang Terusan Pal. 9 tanggal 26 Januari 2023 pukul 10.00 Wib. 51 Dodi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011)Hlm .128 38
melakukan tindakan poligami batasnya adalah 4 orang wanita, oleh sebab itu sunah menerangkan kepada kita untuk melakukan poligami dengan empat orang. Akan tetapi apabila takut akan melakukan perbuatan durhaka, maka cukup dengan menikahi satu orang istri saja. Melakukan tindakan poligami ini bukanlah hal yang mudah ,karena ada banyak syarat- syarat yang harus dilakukan seorang pria atau seorang suami sebelum akan melakukan atau memutuskan untukmelakukan poligami. Islam mengeluarkan syarat-syarat yang sangat harus ditaati untuk melakukan poligami yaitu:haru dapat berbuat adil . Rasa adil yang dapat dilihat atau di rasa oleh manusia yaitu adil yang dapat dilihat seperti masalah pakaian,rumah,uang,giliran dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan poligami yang terjadi di Desa Simpang Terusan poligaminya tidaklah dirasa adil oleh ibu Dewi istri pertama bapak Faisal, ia mengatakan: Dari mulai suami saya poligami,dia (pak faisal)dalam beberapa minggu belakangan berada dirumah hanya 1, 2 hari saja, selebihnya dirumah madunya, karena saya takut menyinggung apalagi sampai menanyakan persoalan tersebut, sampai sampai terkadang timbul emosi yang timbul dari dalam diri saya.52 Dan juga rasa adil yang tidak dapat dilihat atau dirasa oleh Ibu Lasni, isteri pertama bapak Wahyu. Ia mengatakan: suami saya melakukan poligami, namun ia tidak berlaku adil dalam hal pemberian nafkah, ia hanya membagi separuh hasil gajinya kepada saya dan lebih banyak ia memberi uang nafkah kepada 52 Wawancara dengan Dewi Istri Pertama bapak Faisal di Desa Simpang Terusan 8 Januari 2023 39
madunya. 53 Rasa adil yang tidak dapat dilihat oleh Ibu Aisyah istri pertama Bapak Putra, ia mengatakan: suami saya poligami namun ia tidak adil hal pembagian hari berkunjung. Ia hanya 2 hari saja berada di rumah saya dan lebih banyak berada di rumah istri ke duanya.54 Rasa adil yang tidak dapat dirasa oleh Ibu Nur selaku istri pertama Bapak Bujang, mengatakan: suami saya berpoligami namun tidak dapat adil dalam pemberian nafkah. Ia hanya memberikan beberapa hasil kerjanya saja kepada saya. Akan tetapi jika ia mendapatkan bonus dari hasil kerjanya bonus tersebut diberikan kepada madunya. Berarti madunya mendapatkan nafkah bulanan ia dan bonus juga ia. Saya takut menanyakan persoalan tersebut sampai-sampai terkadang timbul emosi dalam diri saya.55 Rasa adil juga tidak dapat dirasa oleh Ibu Riska selaku istri pertama Bapak Jefri, ia mengatakan: bahwa suami saya poligami namun tidak adil dalam hal pemberian nafkah dan waktu berkunjung.56 Berdasarkan wawancara tersebut sangat terlihat betapa kecewanya dan tidak adil ketika poligami sudah dilakukan, yang membuat wanita merasa tidak diperhatikan sehingga muncul rasa emosi dalam diri wanita itu, dan juga rasa kecewa dan tidak adil dalam hal pemberian nafkah. 53 Wawancara dengan Lasni Isteri Pertama bapak Wahyu di Desa Simpang Terusan, 19 Januari 2023 54 Wawancara dengan Ibu Aisyah istri pertama Bapak Putra di Desa Simpang Terusan, 19 April 2023 55 Wawancara dengan Ibu Nur istri pertama Bapak Bujang di Desa Simpang Terusan, 27 April 2023 56 Wawancara dengan Ibu Riska istri pertama Bapak Jefri di Desa Simpang Terusan, 27 April 2023 40
Adapun poligami yang dibolehkan dalam Islam dengan syarat yang sangat sangatlah berat yaitu suami harus bisa dan harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimksud yaitu adil dalam materi ataupun biologis. Dalam Hukum Islam ada beberapa hikmah tindakan poligami yakni: 1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan itri yang mandul. 2. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri,sekalippun si istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri ,atau ia menderita cacat badan atau penyakit yang tida bisa disembuhkan. 3. Untuk menyelamatkan suami yang haus akan sex dan perbuatan zina. 4. Untuk menyelamatkan wanita-wanita dari tercelanya akhlak yang jumlh kaum wanita lebih dari kaum laki-laki. 5. Untuk melatih suami agar bisa menjadi pemimpin yang adil di dalam kehidupan baik di dalam keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Untuk wanita masa haid lebih cepat datang sebaliknya untuk laki-laki walaupun sudah berumur kodisi fisik sehat dan masih membutuhkan hasrat untuk melakukan seksual. 7. Seorang suami mendapatkan pelayanan seksual yang ia inginkan. Sebab, istrinya sering menolak untuk melakukannya, dalam kondisi ini si istri memberikan kesempatan untuk berpoligami.57 Semua ulama menetapkan bahwa adil yaitu salah satu syarat yang harus dilakukan di dalam berpoligami. Adil bisa di artikan sama rata (sama berat)adil 57 Baharudin Ahmad ,Hukum Di Indonesia ( Jakarta : Kencana, 2010 ), Hlm. 170-172 41
42 bisa juga "tidak zalim", tidak pilih kasih "58. Keadilan yang wajib terpenuhi oleh seorang suami yang melakukan poligami yakni bukan hanya dilihat dari segi kuantitatif, akan tetapi juga di lihat dari kualitatif, yang bukan hanya di ukur dari angka, namun juga dari giliran malam dan juga kasih sayang. Seumpama jumlah nafkahnya yang harus di dapat oleh istri pertama atau hal yang bersifat kebutuhan materi istri-istri itu. Dan juga perhatian yang hangat terhadap keluarga dan giliran jatah malam kepada istri juga harus adil.59 B. Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam 1. Konsep Adil Secara terminologi, adil yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik itu dari segi ukuran,atau dari segi apapun ,sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan yang lainnya. Dalam berpoligami di syaratkan bagi seorang suami untuk dapat adil ,Menurut Husein Al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya satu persamaan dalam pemberian nafkah dan pembagian hari terhadap istri dalam kurun waktu yang mampu dilewati oleh manusia.60 Secara umum ada empat konsep Keadilan yaitu:Pertama, adil dalam arti "sama". Maksud persamaan yaitu persamaan dalam hak. Dan prinsip adil itu adalah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak istrinya,sebagai hak dalam status sebagai istrinya, dan 58 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jawa Barat :Nusa Litera Inspirasi),2019 Hlm .166 59 Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hlm 166 60 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1.Tahun 1974 (Jakarta:Tintamas ,1975), Hlm 14
43 memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengannya . Karena hubungan suami dengan istri-istrinya itu ialah hubungan suami istri.61 Konsep Keadilan yang Kedua ialah adil dalam penegertian "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang dituju pada satu tujuan tertentu selama syarat tersebut telah terpenuhi di setiap bagian-bagiannya . Konsep keadilan yang Ketiga ialah adil yang berarti memberi kepedulian bagi hak perorangan dengan memberikan hak itu kepada pemiliknya. Konsep keadilan yang Keempat ialah adil yang dinisbathkan kepada Ilahi. Konsep keadilan ini berarti memelihara sewajarnya, tidak mencegah kelanjutannya dan perolehan rahmat untuk itu semua wujud tidak memiliki hak kepada allah. Dilihat dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama di atas memberikan pengertian adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka yang menjadi bagian di setiap masing-masing istri yang bersifat kuantitatif. 2. Adil Dalam Poligami Adil dalam perspektif fiqih munakahat diartikan sebagai "adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia."62 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengertian adil adalah adanya persamaan nafkah yang diberikan suami kepada istri- 61 Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama ,Sosial ,dan Perundang-Undangan ,(Jakarat:Bulan Bintang), Hlm 207 62 Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 171
44 istrinya dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh suami tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai perlakuan yang sama yang diberikan oleh suami kepada para istrinya dalam hal yang bersifat materi, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal dan pembagian hari. Pengertian adil menurut definisi di atas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non materi (batin), seperti kasih sayang, dan cinta kepada para istri. Pandangan di atas sejalan dengan pandangan Beni Ahmad Saebani bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-sitriya dan mengatur waktu gilir secara adil.63 Adil merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara` kepada suami yang hendak melakukan poligami. Ketetapan tersebut bertujuan untuk memberi ketentuan yang tegas dan terukur dalam memperlakukan para istri dengan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-hak yang semestinya diterima. Berkaitan dengan adil sebagai syarat poligami, Sayyid Sabiq mengatakan sebagai berikut: Allah Ta`ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari 63 Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat 2, Edisi Revisi, Cet. Ke-VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 155
keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak istri maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dengan dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.64 Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa adil merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara` bagi suami yang hendak berpoligami. Sebagagi suatu syarat, maka apabila seorang suami merasa dirinya tidak mampu berlaku adil terhadap lebih dari satu istri, maka haram baginya untuk menikahi lebih dari satu istri Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. ika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami). Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kemampuan berlaku adil merupakan syarat yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami. Jika tidak dapat berlaku adil, maka suami tidak boleh melakukan poligami. Dapat pula dipahami bahwa menikah dengan satu istri (monogami) merupakan hukum asal dalam perkawinan menurut syariat Islam. Dengan monogami kehidupan rumah tangga suami istri lebih terhindar dari dari konflik 64 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Alih bahasa Mohammad Thalib, Cet. Ke-20, (Bandung: Al-Ma`arif, 2011), hlm.171 45
46 yang disebabkan oleh perasaan cemburu dan iri hati. Oleh karena itu, poligami merupakan bentuk pernikahan yang keluar dari hukum asal perkawinan yang dianjurkan syariat Islam, sehingga harus memenuhi persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap semua istrinya. 3. Kriteria Adil Kriteria Adil dalam Poligami menurut Ulama Mazhab Pemberian nafkah yang sama kepada para istri bagi suami yang berpoligami merupakan acuan utama makna adil menurut ulama mazhab. Namun demikian ulama mazhab berbeda pendapat tentang tata cara pemberian nafkah kepada istri-istri tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: a) Adil dalam Pemberian nafkah menurut Imam Syafi`i Menurut Imam Syafi`i suami harus memberikan nafkah dengan kadar yang yang telah ditentukan kepada para istrinya. Imam Syafi`i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusydberpendapat "bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang miskin satu mud."65 Memahami pendapat Imam Syafi`i di atas dapat dikemukakan bahwa suami yang kaya apabila melakukan poligami, maka wajib memberi nafkah sebanyak dua mud setiap hari kepada masing-masing istrinya, bagi suami yang miskin satu mud, dan bagi suami yang sedang satu mud setengah. Al-Quran tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, 65 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 519
oleh karena itu penetapan kadarnya dilakukan melalui ijtihad. Sebagai ukuran nafkah yang paling dekat dengan nash adalah memberi nafkah dengan ukuran pembayaran makanan dalam masalah kafarat, yaitu sama dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar sumpah. b) Adil dalam pemberian nafkah menurut Jumhur Ulama (ImamMalik dan Abu Hanifah) Menurut Jumhur Ulama (Imam Malik dan Abu Hanifah) sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara`, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. "66 Pendapat jumhur ulama di atas berbeda dengan pendapat Imam Syafi`i yang menentukan kadar nafkah bagi istri sebesar duamud bagi suami yang kaya, satu setengah mud bagi suami yang sedang, dan satu mudbagi suami yang miskin, dengan mengacu kepada mud dalam pembayaran kafarat. c) Adil dalam pembagian Hari menurut Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus sama, baik gadis atau anda. Memahami pendapat di atas, dapat dikemuakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara istri yang janda atau masih gadis dalam hal pembagian hari. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa apabila suami menikah lagi dengan istri yang masih gadis, maka istri tersebut 66 Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakaht (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 519 47
tidak mendapat perlakuan istimewa dengan tambahan hari yang lebih lama dari istri-istri sebelumnya. Suami menurut Imam Abu Hanifah tetap berkewajiban menginap di tempat istri yang lama. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara istri yang baru dinikahi dengan istri yang lama, baik istri yang baru dinikahi tersebut gadis atau janda. Berdasarkan hadis di atas, Abu Hanifah berpandangan tidak boleh ada perbedaan dalah hal pembagian hari, antara istri yang baru dinikahi dengan istri yang lama. d) Adil dalam Pembagian Hari menurut Imam Malik dan Syafi`i Imam Malik dan Syafi`i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa suami tinggal di rumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan di umah istri yang sudah janda selama tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang lama.67 Pendapat Imam Malik dan Syafi`i di atas, berbeda dengan pepndapat Imam Abu Hanifah sebelumnya. Menurut Imam Malik dan Syafi`i, apabila suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka istri baru tersebut mendapat giliran hari yang lebih lama dibandingkan dengan istri sebelumnya. Apabila istri yang baru dinikahi tersebut gadis, maka suami tinggal di rumah istri baru tersebut selama tujuh hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum selesainya jatah tujuh hari bagi istri yang masih gadis tersebut. Jika istri yang baru dinikahi sudah janda, maka suami tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum lewat dari tiga hari. 67 Ibnu Rusyd, Kifayatu Al-Akhyar, ( Surabaya, Bina Iman, 2007), Hlm. 523 48
49 Imam Syafi`i dan Imam Malik berpendapat bahwa suami yang menikah lagi dengan istri baru yang masih gadis, maka suami tinggal selama tujuh malam di rumah istri baru tersebut, dan apabila istri baru tersebut janda, maka suami tinggal selama tiga hari di rumah istri tersebut. Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan oleh Abu Bakar Al- Husaini dari kalangan Syafi`iyyah yang mengatakan sebagai berikut: Jika seseorang menikah lagi dengan seorang perempuan sedangkan ia sudah mempunyai dua orang istri misalnya, si suami harus memotong giliran kedua istri lamanya dan diberikan kepada istri baru. Jika istri baru tersebut gadis, maka suami tinggal bersama istri baru tersebut selama tujuh malam, dan kalau janda tiga malam, dan ia tidak mengqodo` (mengganti) giliran istri lama.68 Memahami pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa menurt Imam Malik dan Syafi`i dan ulama yang mengikuti kedua mazhab tersebut, suami yang menikah lagi dengan istri, terutama apabila istri baru tersebut masih gadis, maka hendaknya suami memperhatikan kondisi psikologis istri baru tersebut, dengan kasih sayang dan perhatian yang dapat membesarkan hatinya dari pandangan subyektif istri-istri lain yang menjadi madunya. Dalam hal ini Abu Abdillah al-Alusi mengatakan sebagai berikut: Tujuan ketetapan ini adalah memperlihatkan bukti kasih sayang seorang suami kepada isterinya yang baru, kerana seorang wanita yang masih gadis lebih tinggi ketergantungannya kepada suami dan sentiasa berharap tetap berada di sisi suaminya. Ini berbeda dengan seorang 68 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar,Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya, Bina Iman, 2007), hlm. 160
wanita yang sudah janda dan oleh karena itu, bagian perempuan yang masih gadis dilebihkan selama empat hari.69 Berdasarkan pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa tambahan waktu giliran selama tujuh hai bagi gadis yang baru dinikahi didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi psikologis istri yang masih gadis membutuhkan kasih sayang dan perhatian dibandingkan istri-istri sebelumnya. Pengaturan syariat tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan fisik dan seksual, namun lebih melihat kebutuhan psikologis istri baru yang masih gadis tersebut 4. Konsep Adil Menurut Al-Qur'an Konsep Adil Menurut Al-Qur'an Al-Qur"an yang secara harfiyah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur"an al-Karim, bacaan yang sempurna dan mulia itu. Khusus mengenai pembahasan tentang keadilan, banyak teks al- Qur"an yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk keadilan sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Keadilan diungkapkan oleh al-Qur"an antara lain dengan kata-kata al-"adl, al-Qist, al-Mizan atau menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim dari kezaliman. Kata al-adl yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, Karena jika ada hanya satu pihak tidak terjadi "persamaan". Al-Qist arti asalnya adalah "bagian". Dan bagian biasanya dapat diperoleh oleh satu pihak saja, karena itu 69 Abu Abdillah al-Alusi, Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al- Maram, alih bahasa Aminudin Basir dkk, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 469 50 lebih
51 kata al-Qist lebih umum dari pada kata al- "adl, dan karena itu pula ketika al- Qur"an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata al- Qist itulah yang digunakan. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 135: َنيِب َر قَ ۡۡۚ ۡ اللّٱ ۡ َۡ َو لٱ ِۡن يَدِل َٰ َۡۡو ۡ انِإَفْۡاوُضِر عُتۡ وَأ لۡٱ ِۡوَأۡ مُكِسُفنَأۡ ٓ ِللّۡ َءٓاَدَهُش َٰىَلَعۡ وَل َوِۡ ُۡو لَتۡنِإ َو َٰىَوَه لٱ ۡٓ ْۡا ٓۥۡ ْاوۡ ُۡلِد عَتۡنَأ ۡ ۡ ا ۡۚ ۡٓ َي۞ۡاَهُّيَأ َۡفۡا ٗريِقَفۡ وَأۡاً يِنَغۡ نُكَيۡنِإ ۡا ٗريِبَخۡ َنوُلَم عَتۡاَمِبۡ َناَك ِۡبۡ َنيِم َٰ ِۡط سِق لٱ اوَقْۡاوُنوُكْۡاوُنَماَء ۡ ْۡاوُعِباتَتۡ َلََفَۡۖاَمِهِبۡ َٰىَل وَأ اللّٱ ۡ ُۡ َٰ َۡنيِذالٱ ۡ ١٣٥ۡۡ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.70 Sedangkan kata al-Mizan merupakan derivasi dari kata "wazn" yang berarti "timbangan". Oleh karena itu kata al-Mizan sering digunakan sebagai kata menunjukan alat untuk menimbang. Namun dapat ula diartikan "keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna hasil penggunaan alat itu. Jadi pembicaraan tentang keadilan dalam al-Qur"an tidak hanya dalam proses penetepan hukum atau terhadap pihak berselisih, melainkan al-Qur"an juga menuntut keadilan terhadap dirinya sendiri, baik ketika berucap, menulis atau bersikap batin. 5. Konsep Poligami Poligami memiliki lintas sejarah ,sepanjang sejarah itu sendiri . Sebelum agama Islam datang ke Jazirah Arab ,masalah poligami ini sudah menjadi tradisi 70 QS. An-Nisa (4): 135
bagi bangsa arab . Poligami masa itu disebut poligami tak terbatas. Selain itu juga tidak ada gagasan adil bagi para istri. Sang suamilah yang mentukan siapa yang paling dia suka dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki.71 Kedatangan Islam dengan ayat- ayat suci tentang poligami,Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai dengan empat orang istri saja dengan syarat yang berata seperti harus dapat berlaku adil bagi para istri-istrinya. Ada banyak surah yang menjelaskan tentang poligami,seperti Surah An-Nisa yang turun setelah perang uhud ,di mana banyak pejuang muslim yang gugur,yang menyebabkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim piatu. Dari permasalahan itu maka pernikahan adalah satu-satunya cara untuk persoalan tersebut. Sebagai akibatnya banyak pernikahan poligami dengan maksud tujuan untuk melindungi janda dan anak -anak yang terlantar tersebut. Dalam penafsiran Asghar,sebenarnya bukan hanya Surah An-Nisa saja myang menejlaskan betapa pentingnya Al-qur'an ,sangat berat untuk menerima perihal poligami ,akan tetapi hal itu tidak dapat langsung diterima namun dalam situasi yang ada maka Al-qur'an memperbolehkan laki-laki menikah hingga empat kali,dengan syarat harus dapat berlaku dengan adil.72 Syariat Islam meperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang istri saja,dan di wajibkan berlaku adil kepada mereka ,baik dalam urusan materi,tempat tinggal.serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa mebeda- bedakan istri kaya dengan istri yang miskin ,baik yang berasal dari keturunan 71 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 111 72 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa aulia 2009), cet. Ke-2, Hlm 113-114 52
tinggi dengan yang rendah . Bila sang suami khawatir akan bebrbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut maka ia di haramkan menikahi empat orang tersebut. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang saja maka haram baginya menikahi tiga orang istri . Begitu pun jika ia khawatir berbuat dzalim dengan menikahi dua orang perempuan, maka haram baginya untuk melakukan poligami.73 73 Tihami, Fiqh Munakaht:Kajian Fih Lengkap (Jakarta:Rajawali Pers ,2013). Hlm 363 53
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Adil Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam di Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari : 1. Penerapan poligami yang dilakukan di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari banyak suami yang tidak adil ketika poligami tersebut telah dilakukan. Seorang suami tersebut melakuan poligami namun tidak adil dalam pembagian waktu berkunjung, pembagian nafkah. Poligami dalam Islam diperbolehkan akan tetapi ada beberapa syarat yang sangatlah perlu diterapkan jika ingin berpoligami salah satunya harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Suami yang melakukan poligami tersebut lebih cenderung kepada istri-istrinya dan tidak bisa menerapkan konsep adil dalam poligami sehingga mayoritas suami yang melakukan poligami tersebut tidak bisa menerapkan konsep adil secara keseluruhan. 2. Konsep adil dalam poligami itu yakni perlakuan yang sama yang diberikan oleh suami kepada para isterinya dalam hal yang bersifat materi seperti pembeian nafkah, tempat tinggal dan pembagian hari. Allah membolehkan berpoligami dengan batas sampai 4 orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, 54
atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Itulah konsep adil dalam berpoligami. Adapun syariat Islam juga memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang isteri saja, dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan materi, tempat tinggal atau urusan apapun itu wajib berlaku adil. Bila sang suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka diharamkan untuk menikahi empat orang isteri tersebut. B. Saran-Saran Berdasarkan hasl penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti sebagai berikut: a. Hendaknya ada peran dari pemerintah dan lembaga adat Desa Simpang Terusan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai poligami. Dengan adanya peran pemerintah dan lembaga adat masyarakat dharapkan tidak salah faham mengenai konsep poligami. b. Harus ada tindakan dar lembaga atau pun instansi pemerintah untuk menangani kasus poligami di Desa Simpang Terusan. Sehingga bisa meminimalisir kasus poligami di Desa Simpang Terusan. C. Kata Penutup Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia- 55
Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis. Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi amal ibadah bagi penuli, serta menjadi bahan tambahan rujukan khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun. Aamiin 56
DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: CV.Toha putra an-nisa, 1989 Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama ,Sosial ,dan Perundang-Undangan , Jakarat:Bulan Bintang Abdul Halim Absu Syuqqah, Pembebasan Wanita Jilid II, Jakarta : Gema Insani, 1997 Abu Abdillah al-Alusi, Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al- Maram, alih bahasa Aminudin Basir dkk, Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010 Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995 Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Isalm diIndonesia Jakarta: Kencana Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet ke-5 Jakarta: Prenada media Group Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama ,Sosial ,dan Perundang-Undangan , Jakarat:Bulan Bintang Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhori, Al-Jami` As-Shahih, Juz 3, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H Baharudin Ahmad ,Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jawa Barat :Nusa Litera Inspirasi, 2019 Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat 2, Edisi Revisi, Cet. Ke-VI, Bandung: Pustaka Setia, 2010 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group. 2007 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami. Yogyakarta : Al Kautsar, 1990 Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka, 1998 57
Dodi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, Bandung:CV Pustaka Setia,2011 Erni Windasari (2020): Konsep Keadilan Poligami. Studi Yuridis Dipengadilan Agama Baru. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Hazairin,Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1.Tahun 1974 Jakarta:Tintamas ,1975 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, Jakarta: Rajawali Pers,2015 Harun Fadli.: Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017 Hazairin,Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1.Tahun 1974 Jakarta:Tintamas ,1975 Humaidi Tatapangarsa, Hakikat Poligami Dalam Islam, tt., Ibn Rusyd, Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid, jilid II, (Semarang : As-Syifa, 1990 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007 Imam Fahruddin Ar-Razi, Mafaatih Al-Ghoib, Beriut: Darul Kutub, jilid IX, 2000 Liga Binangkit, Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012 Labib Mz, Rahasia Poligami Rasulullah Gresik : Bintang Pelajar, 1986 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2016 Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, Jurnal Civics, Vol. 2 No. 2, 2005, Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press 2002 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta : Lentera Basritama, 2011 Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke- 2, Jakarta: Prenada Media, 2004 58
59 Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim Juz 5, Kairo: Dar al-Hadis, 1991 Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, Yogyakarta : LKiS, 2003 Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi, Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014 Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6,Alih Bahasa Muhammad Thalib, Bandung : Al-Ma"arif, 1980 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Alih bahasa Mohammad Thalib, Cet. Ke-20, Bandung: Al-Ma`arif, 2011 Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah. Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cet II. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010 Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013 Tihami, Fiqh Munakaht:Kajian Fih Lengkap. Jakarta:Rajawali Pers ,2013 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar,Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya, Bina Iman, 2007 Tihami, Fiqh Munakaht:Kajian Fih Lengkap. Jakarta:Rajawali Pers ,2013. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), Cet. Ke-2 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, cet ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 Zuhriah Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut . Malang: UIN-Malang Press, 2008
B. Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 C. Lainnya Erni Windasari (2020): Konsep Keadilan Poligami (Studi Yuridis Dipengadilan Agama Baru) Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Harun Fadli (2017): Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur"an, Jurnal Maghza, Vol. 01 No. 02, Juli-Desember 2016 Pamor Aji Pangestu (2022). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Persefektif Qiroah Mubadallah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami, Jurnal Ihy. Ulum Al-Din, Vol. 18 No.1, 2016 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN Wawancara dengan Bapak Parsudi selaku Kepala Dusun Desa Simpang Terusan Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Isban selaku Ustadz di Desa Simpang Terusan 61
Wawancara dengan Bapak Fauzan selaku RT di Desa Simpang Terusan Wawancara Ibu Lasmi selaku Masyarakat di Desa Simpang Terusan 62
Wawancara Ibu Dewi selaku Masyarakat di Desa Simpang Terusan 63
A. DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KEPALA DUSUN, KETUA RT DAN USTADZ DI PAL 9 DESA SIMPANG TERUSAN 1. Berapa orang yang melakukan tindakan poligami di Pal 9 Desa Simpang Terusan? 2. Permasalahan seperti apa yang masyrakat lakukan terkait adanya tindakan poligami di Desa Simpang Terusan? 3. Bagaimana pelaksanaan (praktek) poligami yang dilakukan masyrakat Desa Simpang Terusan? 4. Bagaimana tanggapan Ustadz, selaku Ustadz di Pal 9 Desa Simpang Terusan terhadap adanya poligami? 5. Bagaimana poligami di Pal 9 Desa Simpang Terusan, apakah poligami tersebut tidak memunculkan pertengkaran, ataupun permusuhan? B. DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ISTERI YANG DIPOLIGAMI DI PAL 9 DESA SIMPANG TERUSAN 1. Menurut Ibu, apakah poligami yang dilakukan ini sudah memenuhi unsur keadalian dalam poligami? 2. Apakah suami Ibu beroligami itu adil dalam pembagian giliran dalam berkunjung? 3. Apakah suami Ibu berpoligami itu adil dalam hal pemberian nafkah? 4. Apakah suami ibu berpoligami itu adil dalam pembagian nafkah? 5. Tidak adil seperti apa yang dilakukan suami ibu itu dalam berpoligami? 6. Apakajh suami ibu berpoligami adil dalam pembagian waktu berkunjung? 64
CIRUCULUM VITAE A. Identitas Diri Nama : Fikri Hidayat NIM : 101190029 Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 23 Februari 2001 Alamat : Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Pripinsi Jambi NO. HP : 0831 7218 0986 Email : Nama Ayah : JarMuhayat Nama Ibu : Eti B. Latar Belakang Pendidikan 1. 2007 - 2013 SD Negeri 70/I Simpang Terusan 2. 2013-2016 MTSn Sridadi 3. 2016-2019 SMA Negeri 6 Batanghari 4. 2019 - Sekarang UIN STS Jambi 65