UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 DOI: Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan Defi Adrian1*, Yusup Hidayat2, Anas Lutfi3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum,Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia Corresponding Author: Info Artikel Diterima, 20/07/2023 Direvisi, 10/08/2023 Dipublikasi, 02/10/2023 Kata Kunci: Systematic Literature Review; Trans Sumatera; Konflik Lahan; Perjanjian Keywords: Systematic Literature Review, Trans Sumatra, Land Conflict, Agreements. Abstrak Konflik pembangunan jalan tol Trans Sumatara seksi Padang-Sicincin telah berlarut larut serta menimbulkan permasalahan yang kompleks dan memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Penulis yang ditugaskan sebagai Project Manager dari pembangunan jalan tol ini lalu berdiskusi dan mencoba menemukan jalan tengah penyelesaian ini dengan melakukan metode systematic literature review untuk dapat membandingkan permasalahan sejenis pada negara lain. Hasil dari penelitian menunjukan penyelesaian masalah akusisi lahan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan aspek aspek seperti sosial, politik dan hukum secara holistik untuk dapat menemukan solusi yang mampu diterima semua pihak. Abstract The conflict surrounding the construction of the Padang-SiCincin section of the Trans Sumatra toll road has been prolonged and has given rise to complex issues. The author, the project manager of this toll road development, engaged in discussions and attempted to find a middle ground for resolving the conflict by conducting a systematic literature review. This review aimed to compare similar issues in other countries. The research findings indicate that resolving land acquisition problems should be approached systematically, considering holistic aspects such as social, political, and legal factors to arrive at solutions acceptable to all parties involved. PENDAHULUAN Pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol adalah salah satu proyek yang cukup kompleks dan sulit. Alasan yang pertama adalah karena negosiasi dengan pihak yang begitu banyak tidak mudah untuk dilakukan. Setiap warga memiliki pemikirannya masing masing dan mereka tidak ingin jika lahannya dikuasai tanpa pemberian imbal hasil yang sesuai. Oleh sebab itulah negosiasi ini biasanya melibatkan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak heran juga muncul beberapa konflik yang timbul dari permasalahan pembebasan lahan yang melibatkan berbagai kepentingan. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, pembebasan lahan bisa menjadi tuduhan pelanggaran HAM.1 Mengingat hal ini, maka diperlukan suatu pendekatan yang bijak terhadap berbagai pihak dalam perkara pembebasan lahan dan oleh karena itulah dimensi politik dan usaha memahami hukum adat khususnya di Sumatera Barat tidak dapat ditinggalkan karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara adat dan ulayatnya. Hal ini terutamanya ketika kita membahas tanah yang dimiliki secara turun temurun dan sudah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat adat meski belum mendapatkan keabsahan dari negara atau belum 1 Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2 (4). 96-113. Page 868
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 tersertifikasi. Hal ini bisa menciptakan masalah baru yang kompleks dalam penyelesaian permasalahan tidak bisa menyederhanakan penyelesaian permasalahan ini, namun juga harus memahami dasar-dasar atau inti dari permasalahan tersebut secara sistematis. tersebut. Oleh karenanya, Penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai Kompensasi Ijin Dalam Perubahan Bentuk Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang - Sicincin. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan di proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dibutuhkan setidaknya ada tiga pendekatan yang dilakukan yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Politis dan Pendekatan Hukum yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pendekatan sosiologis diperlukan diimplementasikan kepada masyarakat karena masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas memiliki standar nilai tersendiri dan juga cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jika kita tidak berbicara dengan bahasa mereka dalam memahami permasalahan, maka kita tidak akan bisa menemukan solusi terutama terkait dengan pembebasan lahan. Komunikasi massa yang dilakukan dengan tepat, dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.2 Namun harus kita perhatikan sekali lagi bahwa pendekatan permasalahan secara sosiologis sebagai tahap. Selanjutnya, tahap berikutnya yaitu bagaimana pengaruh sosiologis dapat dianalisa lebih mendalam dan kemudian dapat menemukan dimensi politis di dalamnya. 2. Dalam dimensi politis perlu untuk memahami mengenai power atau kekuatan secara politis. Melalui pendekatan ini menyelesaikan masalah dengan pendekatan pada power atau pihak yang berkuasa. Jika kita melihat struktur masyarakat desa dan juga modernisasi yang ada di dalamnya. Kepala desa bukan selalu orang yang memiliki power. Ia menjalankan tugas administratifnya, bukan menjadi pemilik kekuatan yang mengatur masyarakat desa, termasuk dalam negosiasi yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Kekuatan politik di masyarakat desa ini juga tidak dalam konteks wilayah administratif. Seringkali yang kita temukan, geopolitik di desa melebihi arti dari wilayah administrasi itu sendiri. Yang penulis maksudkan adalah bahwa ada kelompok-kelompok yang hidup dalam satu wilayah yang memiliki garis batas tidak terlihat, namun kelompok ini sangat kuat hubungannya. Untuk bisa merangkul kelompok ini, maka kita harus bisa tahu siapa yang dituakan dan siapa yang kemudian orang yang diberikan kewenagan dan memiliki kekuatan untuk mengatur permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah geopolitik itu. Inilah yang disebut sebagai pendekatan politis pada masyarakat di daerah rural. Hal inilah yang seringkali tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan konflik. 3. Melalui Pendekatan Hukum yang dilakukan terhadap pembebasan lahan ini memiliki dasar hukum di Indonesia yaitu : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini mengatur tentang proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek strategis dan kepentingan umum lainnya. Dalam undang-undang ini, diatur pula mekanisme ganti rugi bagi pemilik lahan yang akan dibebaskan. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang ini diatur tentang proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum. c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah dan pengaturan tentang alih fungsi tanah untuk kepentingan pembangunan. 2 Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022). Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers. Page 869
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan atas aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan merinci lebih lanjut mengenai proses pembebasan lahan, penilaian nilai tanah, dan mekanisme ganti rugi. e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara atau daerah, termasuk tanah yang telah dibebaskan dan menjadi milik pemerintah setelah proses pembebasan. Berdasarkan aturan hukum menjadi dasar hukum bagi pemerintah atau pihak yang diberikan mandat untuk melakukan pembebasan lahan itu sudah cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah pembebasan lahan ini tidak diikuti dengan dampak yang positif karena masih melibatkan konflik agraria. Untuk diketahui, konflik agraria adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan atau perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan atau sumber daya alam yang berhubungan dengan pertanian atau agraria. Beberapa penyebab umum dari konflik agraria meliputi:3 a. Sengketa atas Hak Atas Tanah: Salah satu penyebab utama konflik agraria adalah sengketa atas hak atas tanah. Hal ini bisa melibatkan klaim hak kepemilikan tanah yang berbenturan antara masyarakat adat, petani, atau kelompok masyarakat dengan pihak swasta atau pemerintah. b. Konversi Lahan: Konversi lahan non-pertanian, seperti lahan pertanian menjadi perumahan, industri, atau infrastruktur, seringkali menyebabkan konflik agraria. Hal ini bisa mengakibatkan pemaksaan keluar petani dari lahan mereka tanpa ganti rugi yang memadai atau merugikan keberlanjutan pertanian. c. Ketidakadilan dalam Distribusi Sumber Daya: Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya agraria, seperti air irigasi, hutan, atau lahan pertanian yang subur, dapat menyebabkan konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda yang bersaing untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut. d. Korupsi dan Ketidaktransparanan: Korupsi atau kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin, perijinan, atau alokasi lahan juga dapat memicu konflik agraria. Ketidakjelasan kepemilikan tanah atau perubahan peraturan tanpa pemberitahuan yang memadai dapat menciptakan ketidakpuasan dan perselisihan. e. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah terkait agraria, seperti kebijakan reforma agraria, bisa menyebabkan konflik jika tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak. f. Ketegangan Sosial dan Budaya: Perbedaan budaya, adat istiadat, atau pandangan masyarakat terhadap sumber daya agraria juga dapat menyebabkan konflik agraria. Ketegangan antar kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam mengatasi masalah konflik agraria ini, pandangan dari segi hukum saja atau hukum positif saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan tersebut. Hal ini terjadi karena cara-cara yang berbeda dalam menerjemahkan hukum akan sangat mempengaruhi tindakan penyelesaian masalah tersebut. Oleh sebab itulah, perlu melakukan studi yang mendalam dan pendekatan multi dimensi seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya yaitu dengan pendekatan sosiologis, politis dan hukum. 3 Lucas, A. E., Warren, C., & Lucas, A. E.. (2013). Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia. Ohio University Press. Page 870
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Untuk bisa memahami permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan metode systematic literature review untuk memahami sebenarnya bagaimana penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan akusisi lahan dan kemudian melakukan komparasi atau perbandingan terhadap penyelesaian konflik lahan di seksi Padang dan Sicincin. Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal karena penelitian penelitian sebelumnya belum menggunakan systematic literature review dan biasa dilakukan dengan pendekatan pada warga setempat dengan metode kuantitatif. Sementara itu, penelitian ini sendiri memiliki pendekatan yang berbasis refrensial dan studi kasus yang sekiranya bisa membantu pemahaman yang baik atau khazanah penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Penulis dalam hal ini melakukan beberapa penelitian lain sebagai pembanding. Yang pertama adalah penelitian berjudul Model Interaksi Stakeholder Pada Pembebasan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang dan Sicincin. Ringkasan penelitian ini menjelaskan bahwa masalah dari pembangunan jalan tol ruas Padang dan sicincin ini dapat dijelaskan jika kita dapat menjelaskan penjabaran interaksi sosial yang terjadi di sana. Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang. Penelitian ini lebih banyak menyoroti perihal isu hukum yang ada di masalah pengadaan irigasi Batang Bayang. Dari penelitian yang ada, sebenarnya pengadaan proyek pembangunan irigasi Batang Bayang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa usaha yang telah dilakukan dalam usaha pembebasan jalan tol Ruas Padang dan Sicincin dan juga hasil literature review yang dilakukan pada beberapa penelitian di kasus yang serupa. Penelitian ini akan menggunakan kata kunci pembebasan lahan (land acquisition), konflik agraria, penyelesaian masalah hukum, dan perjanjian. Ada sekitar 100 artikel yang diseleksi dengan tiga kata kunci tersebut. Namun kemudian penulis menjaring menjadi tiga Research Question yaitu sebagai berikut : 1. RQ 1 lahan? 2. RQ 2 : Apakah artikel membahas mengenai konflik agrarian terutama pembebasan : Bagaimanakah pendekatan penyelesaian masalah yang digunakan, apakah ada pendekatan hukum di dalamnya? 3. RQ 3 : Bagaimanakah penyelesaian akhir di dalam masalah agraria tersebut? HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Berikut ini adalah hasil dari literature review yang penulis lakukan dengan sumber sumber sebagai berikut: Tabel 1. Literature Review No. Nama Penulis Judul Kesimpulan RQ1 RQ2 RQ3 1 2 Z. Zainuddin4 S.S. Kuma5 The of land public review legal due diligence acquisition for the interest: a critical Examining the effectiveness and of challenges compulsory land agraria Pencegahan masalah dilakukan dengan pendekatan legal due diligence sehingga dapat meminimalisir masalah di masa depan. Ketika proses survey tidak terjadi permasalahan dan banyak warga memberikan dukungan, namun V V V V V V 4 Zainuddin, Z. (2022). The legal due diligence of land acquisition for the public interest: a critical review. (SIGn Jurnal Hukum, 4 (1). 46-57. 5 Kuma, S. S., Fabunmi, F. O., & Kemiki, O. A. (2019). Examining the effectiveness and challenges of compulsory land acquisition process in Abuja, Nigeria. FUTY Journal of the Environment, 13 (2). 1-13. Page 871
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 3 4 5 7 8 9 10 L Li & C Xu6 RS Tekka7 V. Thakur8 KF Davis9 Wahyu Ziaulhaq Ardela V.A.V10 Susilo E. dan Triputro RW11 acquisition process in Abuja, Nigeria compensation Review policies for land acquisition and demolition in China Unfair Acquisition and for Compensation Process Infrastructure and Urbanization Development: The Source of Poverty of Compulsory Land Land records on blockchain for implementation of land titling in India Tropical forest loss enhanced by large-scale land acquisitions Model Sosialisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Dalam Melakukan Negosiasi Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Underpass Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Perubahan Kondisi Ada Sosial Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kecamatan Kasus Pagelaran Kabupaten Pringsewu Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen Ekonomi Di masalah menjadi kompleks ketika pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku Aturan kompensasi yang tidak banyak menimbulkan jelas di ketegangan Tiongkok Penyelesaian akusisi lahan yang tidak memiliki dasar hukum yang menimbulkan kuat permasalahan sosial ke depannya yang berlawanan dengan tujuan dari filosofi pembangunan itu sendiri Untuk menyelesaikan masalah hukum pertanahan terutama yang terkait dengan pendataan secara elektronik, dengan memanfaatkan block chain mulai dimanfaatkan di India tujuan dari Permasalahan dan akusisi lahan dapat dikatakan berhasil bukan hanya karena legal secara tidak menimbulkan dampak negatif berkepanjangan Pendekatan persuasif dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan dengan cara yang lebih konstruktif dan konflik dapat sistem hukum, tapi dengan Pembangunan bendungan harus dilakukan dengan memperhatikan dampak pada masyarakat sekitar terutama terkait sektor sektor yang mempengaruhi penghidupan mereka sehari hari Korupsi dan sistem pembebasan bisa lahan tidak yang dapat dipertanggungjawabkan pada berdampak hubungan dan masyarakat pemerintah dalam ke depannya beberapa waktu V V V X V V V V V V V V X V V V V V X V V 6 Li, L., & Xu, C. (2019). Review of compensation policies for land acquisition and demolition in China. International Conference on Construction and Real Estate Management. 925-930. 7 Tekka, R. S. (n.d.). Unfair Compulsory Land Acquisition and Compensation Process for Infrastructure and Urbanization Development: The Source of Poverty. 8 Thakur, V., Doja, M. N., Dwivedi, Y. K., Ahmad, T., & Khadanga, G. (2020). Land records on blockchain for implementation of land titling in India. International Journal of Information Management, 52, 101940. 9 Davis, K. F., Koo, H. I., Dell'Angelo, J., D'Odorico, P., Estes, L., Kehoe, L. J., Kharratzadeh, M., Kuemmerle, T., Machava, D., & Pais, A. de J. R.. (2020) Tropical forest loss enhanced by large-scale land acquisitions. Nature Geoscience, 13 (7). 482-488. 10 Ardela, V. A. V. (2023). Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kasus Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (Manekin), 1 (03), 65-71. 11 Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2 (8). 3586-3600. Page 872
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 11 Andriany V.12 12 Wijaya A.A.M 13 14 Jennisa, Thiska Anuar Ika, Rasyid, and Suyanto Suyanto13 Novinayah, Fadilah Salsa, and Martinus Legowo. NR Adam Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum' (Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Pln). Negosiasi Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jembatan Boton-Muna di Kelurahan Palabusa Perencanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Komunikasi Konstruksi Masyarakat Desa Tentang Penatarsewu Pembebasan Lahan Penilaian ganti rugi tidak hanya memperhatikan masalah hukum namun juga dimensi sosial dan ekonomi Negosiasi lahan harus memperhatikan bagaimana sosial, pendekatan suasana ekonomi dan hukum di daerah tersebut Komunikasi namun pendekatan manusiawi pembangunan dilakukan dengan lebih mudah Program pembebasan lahan yang baik perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik pembebasan perlu diperlukan dibangun, juga agar tol dapat jalan V V V V V V V V V V V V 15 16 Asdar, Asdar, Subehan and Khalik14 Alternative Despute Resolution sebagai Primum dalam Remedium Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Menangani Sengketa Pembebasan Rel Kereta Api Lahan persuasif Pendekatan merupakan yang lebih realistis dalam pembebasan lahan rel kereta api di Pangkep dengan pendekatan Komunikasi pemerintahan yang lebih mudah baik menyelesaikan permasalahan dari berbagai dimensi dapat V V V V V V 17 18 19 20 T. Ogwang15 Social of land impacts acquisition for oil and gas development in Uganda H Nautiyal, V Goel16 Sustainability assessment of hydropower projects J. Gao, Y. Liu17 China's initiatives towards rural land system reform A Guilfoos, C Lang Boslett, T Valuation of the external costs of unconventional oil and gas development: The critical importance of mineral rights ownership Pemerataan yang berkeadilan jauh lebih penting daripada penyelesaian masalah hukum semata Pembangunan bendungan dengan harus dampak diperhatikan dalam masalah pembebasan lahan agraria diperlukan Reformasi karena banyaknya masalah dalam akusisi lahan dan unsur unsur non hukum diharapkan menjadi pertimbangan Akusisi lahan harus diatur agar tidak sampai menimbulkan perasaan oleh warga lokal bahwa mereka tidak mendapat perlakuan yang adil ekonomi holistik termasuk V V V V V V V V V V V V 12 Andriany, V. (2019). Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum'(Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Pln). Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness, 2 (2). 13 Jennisa, T. I., Rasyid, A., & Suyanto, S. (n.d.). Perencanaan Komunikasi Pembebasan Lahan Jalan Tol. Jurnal Kebijakan Publik, 14 (2). 213-219. 14 Asdar, A., & Khalik, S. (2020). Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 1(2). 297-307. 15 Ogwang, T., & Vanclay, F. (2019). Social impacts of land acquisition for oil and gas development in Uganda. Land, 8 (7). 109. 16 Nautiyal, H., & Goel, V. (2020). Sustainability assessment of hydropower projects. (Journal of Cleaner Production, 265, 121661. 17 Liu, M., & Lo, K.. (2022).The territorial politics of urban expansion: Administrative annexation and land acquisition. Cities, 126, 103704. Page 873
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 21 J. Sandig Contesting acquisitions in South large-scale land the Global Akusisi luas membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan terukur secara V V V 22 23 A. Ahmed18 M Liu, K Lo Land Acquisition in Pakistan: the Legal in Loopholes Framework and the Way Forward The urban Administrative and land acquisition territorial politics of expansion: annexation Akusisi Pakistan memiliki permasalahan hukum mampu sehingga tidak menyelesaikan permasalahan secara riil Masalah urban dan juga lahan merupakan masalah hukum yang pelik lahan di V V V V V V 24 25 26 27 28 29 R Jayewardene Why national law is essential for protecting public interest safeguards and in land acquisition and forced displacement Optimal mechanism for land acquisition providing S. Sarkar19 J. Subhan AM Soliman20 Cai, I M Murtazashvili, J Murtazashvili Land acquisition vis-à-vis Compensation Mechanism: An Analytical Study With Special Reference to Power Sector in India The right to land: to whom belongs a reconciliation law in Egypt The politics of land property rights after Dr. Rusel and Berger Navigating the belt and road initiative Penyusunan hukum publik sangat untuk melindungi diperlukan secara kepentingan keseluruhan publik Perlu ada optimalisasi hukum agar tidak terjadi konflik agraria berkepanjangan Mekanisme kompensasi yang adil untuk perlu dikembangkan menyelesaikan berbagai permasalahan di India Permasalahan hukum tanah di Mesir mencapai kulminasinya dan celah hukum perlu diatasi Permasalahan hak tanah selalu menjadi yang menyebabkan permasalahan yang berkelanjutan Inisiatif sebesar the belt and Road telah menyebabkan Initiative kerumitan yang tidak sederhana permasalahan V V V V V V V V V V V V V V V V V V Pembahasan Dari hasil penelitian yang kita lakukan, permasalahan hukum bukanlah satu satunya masalah dalam pembebasan lahan yang dilakukan di berbagai studi pembebasan lahan di seluruh dunia. Permasalahan dalam pembangunan baik itu jalan tol maupun fasilitas lainnya terkendala adanya kepentingan masyarakat yang juga tidak sederhana. Hal tersebut menimbulkan permasalahan multi kompleksitas yang menyebabkan pembangunan terhambat. Beberapa hal yang berdampak di dalam pembangunan di antaranya adalah dimensi sosial, politik dan juga hukum. Dimensi sosial, politik dan hukum ini seringkali berkaitan erat. Hal ini tidak bisa kita hindarkan karena faktanya hukum yang tidak kuat dan hanya berat di sisi penguasa menimbulkan perasaan perlakuan tidak adil. Berkembangnya perasaan adanya perlakuan yang tidak adil ini kemudian menyebabkan permasalahan permasalahan berkelanjutan ke depannya oleh karena perasaan tidak diperlakukan secara adil ini dapat berdampak pada banyak hal ke depannya. Rasa keadilan dan juga perasaan bahwa ada kerjasama yang adil dari berbagai pihak yang terlibat menjadi penting untuk dikelola agar tidak menimbulkan permasalahan ke depannya. Pengelolaan yang bisa dilakukan dari literature review yang 18 Ahmed, A. (2022). Land Acquisition in Pakistan: Loopholes in the Legal Framework and the Way Forward. International Journal of Urban and Regional Planning, 1 (1). 19 Sarkar, S. (2022). Optimal mechanism for land acquisition. (Review of Economic Design, 26 (1). 87-116. 20 Soliman, A. M. (2022) The right to land: to whom belongs after a reconciliation law in Egypt. Journal of Contemporary Urban Affairs, 6 (2). 96-111. Page 874
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 dilakukan adalah dengan penerapan pemikiran yang fleksibel dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan. Perlu ada suatu pemahaman bahwa dalam resolusi konflik perlu pendekatan multi dimensi yang berkesesuaian dengan kebutuhan masing masing pihak.21 Dalam penelitian banyak konflik terjadi karena pihak pengembang atau yang menjalankan proyek hanya mencoba menyelesaikan masalah dari dimensi hukum dan ekonomi saja. Terkadang permasalahan ekonomi tidak bisa dinilai hanya dengan menaikkan tawaran demi tawaran yang bernilai ekonomis. Sebaliknya, kita harus mencoba memahami dimensi-dimensi yang ada dalam pemikiran masyarakat adat tersebut, ketakutan mereka dan usaha usaha apa yang sekiranya bisa membuat mereka nyaman bekerja sama dengan kita. Penulis pun mengalami masalah yang sama ketika menjadi Project Manager di lokasi tersebut. Hasil dari pengamatan penulis, berbagai project manager mengalami kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Masalah ini muncul karena di antaranya adalah problem pada komunikasi yang tidak baik hingga kemudian terjadi konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Akibatnya, Terjadi keterlambatan pekerjaan yang berlarut larut hingga kemudian penulis memutuskan untuk bekerja sama dengan Universitas Andalas untuk memahami keinginan dari masyarakat setempat lewat penelitian sosiologi dan antropologi. Dari hasil penelusuran ternyata banyak jalur yang dilewati merupakan tanah ulayat dan memiliki arti penting bagi masyarakat setempat. Dari kondisi ini, penulis mempelajari beberapa hal penting : 1. Tanah Ulayat Memiliki Makna Mendalam Tanah ulayat memiliki makna mendalam karena keberadaan tanah ini bukan hanya tentang eksistensi kepemilikan semata namun juga ada dinamika sosial, historis dan juga politik di dalamnya. Penulis membandingkan dengan hasil di beberapa daerah lainnya.22 Ketika tanah ulayat dialihfungsikan sebagai jalan tol maka secara psiko-sosial masyarakat merasa bahwa telah kehilangan tanahnya dan akses ke dalamnya. Hal ini menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi masyarakat karena dimensi-dimensi persepektif yang masyarakat miliki adalah secara murni dan alami. Yang pertama secara sosiologis mereka kehilangan apa yang sudah menjadi tradisi mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan tidak dapat lagi mereka rasakan. Hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapat mendorong adanya konflik pada diri mereka. Pendekatan sosiologis ini tidak melulu soal hukum karena ada sisi perasaan psikososial yang mereka hadapi dan pelajari.23 Oleh karena itulah, proses menuju kesana tidak dapat dipaksakan dengan pertimbangan logis dan ekonomis saja. Bagaimanapun sisi emosional mereka akan saling berhadapan dengan kenyataan dan proses tersebut menyebabkan kompleksitas yang harus ditangani dengan bijak dan terstruktur. Dengan demikian diskusi dan suasana dialogis diperlukan supaya terbentuk pemahaman yang konstruktif di antara pihak pihak yang ada. Yang kedua secara politis, penguasaan lahan ini menandakan juga berakhirnya kekuasaan mereka pada suatu tempat. Perasaan telah kehilangan kuasa atas suatu tempat juga berkaitan dengan keseimbangan kekuatan yang ada di daerah tersebut. Jika mereka merasa kekuatan mereka berkurang, maka di satu sisi akan timbul juga perasaan tidak nyaman sebab mereka telah bertahun tahun menjadi orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh di tempat tersebut. Oleh karena itulah, solusi yang bisa digunakan adalah 21 Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. Gunung Djati Conference Series, 4. 650-661. 22 Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (3). 586-602. 23 Ergashev, I., & Farxodjonova, N. (2020). Integration of national culture in the process of globalization. Journal of Critical Reviews, 7 (2). 477. Page 875
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 membangun kembali suatu realitas yang dialogis dan konstruktif dengan harapan menemukan ekspetasi bersama yang di kemudian waktu bisa menyelesaikan persoalan persoalan komunal untuk solusi yang bagus untuk kebaikan bersama sama. Tanpa adanya pembangunan dialogis yang konstruktif maka penyelesaian masalah tidak akan pernah menemukan solusinya. Oleh karena kedua pertimbangan itulah penulis memutuskan bahwa memaksakan kepemilikan lahan itu tidak akan membantu penyelesaian masalah dan karenanya diperlukan pendekatan lain yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Lalu pada dimensi berikutnya, bahwa sebenarnya secara ekonomis masyarakat membutuhkan jalan tol. 2. Warga Rasional dan Memiliki Kebutuhan Ekonomi Warga merupakan kelompok yang rasional. Sebagai kelompok yang rasional, warga menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan ekonomi yang cukup besar. Sebenarnya eksistensi jalan tol dapat membantu perekonomian warga. Oleh karena itulah jalan tol sebenarnya tidak ditolak melainkan warga berkeinginan untuk menemukan titik tengah agar terjadi keadilan untuk kedua belah pihak yaitu pihak pelaksana pembebasan lahan dengan masyarakat adat. Jalan tol sendiri memiliki banyak manfaat ekonomi di dalamnya. Manfaat ekonomis dari jalan tol adalah sebagai pembuka akses transportasi dan juga logistik. Keberadaan jalan tol bisa membantu agar warga dapat bepergian dan atau mengirim barang dengan lebih mudah. Pengiriman barang yang lebih mudah berarti membuka berbagai kemungkinan bisnis yang sebelumnya tidak pernah mereka ekspetasi.24 Selain masalah logistik, keberadaan jalan tol juga menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini penting untuk menggerakan ekonomi di sekitar. Tidak hanya menyerap tenaga kerja saja, melainkan juga membuat warga bisa menggunakan lahan jalan tol untuk usaha usaha yang realistis dilakukan di sekitar area jalan tol seperti misalnya rest area dan juga pusat oleh-oleh. Jika dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan profit yang tidak sedikit. Oleh karena itulah, sebenarnya ada irisan kepentingan yang dapat dimanfaatkan. Dari sudut pandang itu, penulis lalu mengusulkan adanya model perjanjian kompensasi izin perubahan bentuk lahan. Dengan sistem ini maka warga tidak merasa kehilangan areal yang mereka miliki dan pembangunan jalan tol dapat diteruskan paralel dengan pembebasan lahan yang dilakukan, untuk mengejar keterlambatan pekerjaan selama dua tahun akibat proses pembebasan yang berlarut serta mengurangi dampak kerugian yang jauh lebih besar pada kontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut. Ada beberapa dasar hukum untuk memungkinkan hal tersebut yaitu: a. Pasal 1320 KUHPerdata Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa semua bentuk izin perjanjian diperbolehkan selama itu halal dan tidak melanggar hukum lainnya. Perjanjian izin kompensasi inipun merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sekiranya bisa diterima untuk kepentingan yang lebih luas. Yang terpenting dalam perjanjian ini adalah niat baik dari kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, perjanjian izin kompensasi sewa menyewa ini secara umum dapat diterima oleh semua pihak dan diharapkan berdampak positif ke depannya. b. Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN no. 8 tahun 2012 Pengadaan tanah dengan sistem sewa menyewa tidak dipermasalahkan dan merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan keadilan dan menyesuaikan dengan aspirasi dan kepentingan warga yang berbeda. Untuk peraturan yang disiapkan dalam 24 Andani, I. G. A., Geurs, K., & La Paix Puello, L. (2019). Effects of toll road construction on local road projects in Indonesia. Journal of Transport and Land Use, 12 (1). 179-199. Page 876
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 pengadaan tanah ini, titik berat peraturan adalah tidak boleh ada "jangka waktu" dalam perjanjian sewa menyewa ini dan menurut UU perjanjian sewa menyewa yang saat ini kita miliki, tidak ada keharusan bahwa perjanjian sewa menyewa harus menggunakan batasan waktu tertentu. Yang terpenting adalah kompensasi yang diberikan sepadan. c. Pasal 44 ayat 1 UU PA Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak selalu harus dilakukan dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan. Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan berupa pembayaran sebelum penggunaan sewa lahan atau sesudah penggunaan lahan. Perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa seringkali muncul kekhawatiran bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini maka akan timbul hubungan ekonomis yang tidak berkelanjutan karena pemilik lahan akan terus meminta ganti sewa. Namun sebenarnya, hal ini bisa dihindari ketika perjanjian dibuat untuk kontrak jangka panjang dan pembayaran dilakukan di depan. Dengan menggunakan sistem pembayaran di depan, maka hal ini akan mengurangi resiko kepentingan pemerintah tersandera dan kita dapat memaksimalkan pembangunan yang diinginkan. Melalui perjanjian izin kompensasi perubahan bentuk lahan ini, permasalahan dapat diselesaikan dan pembangunan yang terhambat selama 2 tahun akibat proses pembebasan lahan dapat dilanjutkan. Selain itu penulis juga berdialog mengenai kebutuhan dari penduduk di desa yang dilewati oleh jalan tol. Ternyata ada juga permasalahan dimana saluran irigasi tertutup serta kondisi tidak ideal lainnya dimana jalan tol melewati areal perkuburan. Oleh karena itulah, perlu juga mempertimbangkan untuk pengubahan patok dan desain jalan tol agar tidak merugikan warga desa. Hal hal inilah yang lagi lagi memberi kita pelajaran berharga untuk mempertimbangkan aspek multidimensi dalam problem tanah desa. KESIMPULAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah jalan tol harus menggunakan pendekatan multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut tidak bisa diutamakan secara konsisten dari aspek legalitas dan pertimbangan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin utama dari kesimpulan penelitian ini: a. Pendekatan Multi-Dimensi: Penyelesaian masalah jalan tol harus mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik. Selain aspek legalitas dan ekonomi, hal-hal seperti dampak lingkungan, keselamatan, sosial, dan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Dengan mengadopsi pendekatan multi-dimensi, kita dapat mencari solusi yang lebih berimbang dan berkelanjutan serta sama sama menguntungkan pihak yang berkonflik. b. Legalitas bukan satu-satunya pertimbangan: Meskipun penting untuk mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku, penyelesaian masalah jalan tol tidak bisa hanya berfokus pada aspek legalitas semata. Terkadang, aturan yang ada mungkin tidak mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi sosial atau lingkungan dari proyek jalan tol. Oleh karena itu, diperlukan pandangan yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak terlibat. c. Pertimbangan ekonomi bukanlah pertimbangan yang dapat berdiri sendiri: Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi dapat menjadi tantangan. Sementara aspek ekonomi penting untuk menilai keuntungan dan biaya proyek, tidak selalu mudah untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dengan angka-angka ekonomi. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam keputusan dan mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang. Meski kita sudah merasa memberikan kompensasi ekonomi yang adil, namun faktanya manusia tidak hanya membutuhkan kompensasi ekonomi namun memiliki pemikiran sosiologis, politis, hukum dan berbagai pertimbangan lainnya. Page 877
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 d. Rekomendasi: Penelitian ini merekomendasikan agar penyelesaian masalah jalan tol dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, keputusan dapat dipertimbangkan secara lebih komprehensif, dan solusi yang lebih baik dapat ditemukan. Menjadi aspek vital dan penting bagi para pemangku kepentingan untuk memiliki kesadaran penuh tentang dampaknya. Evaluasi dampak yang cermat harus dilakukan untuk memahami implikasi dari proyek ini secara holistik. Hanya dengan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah ini, penyelesaian yang tepat dan berkelanjutan dapat dicapai. Dalam kesimpulannya, penyelesaian masalah jalan tol membutuhkan pendekatan multi- dimensi yang mencakup berbagai aspek. Aspek legalitas penting, tetapi tidak boleh diutamakan secara konsisten di atas pertimbangan ekonomi atau dampak sosial dan lingkungan. Hanya dan mempertimbangkan berbagai faktor, dapatlah kita mencapai solusi yang adil, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan infrastruktur yang bertanggung jawab. dengan melibatkan semua pemangku kepentingan DAFTAR PUSTAKA Ahmed, A. (2022). Land Acquisition in Pakistan: Loopholes in the Legal Framework and the Way Forward. International Journal of Urban and Regional Planning, vol. 1 (1). Andani, I. G. A., Geurs, K., & La Paix Puello, L. (2019). Effects of toll road construction on local road projects in Indonesia. Journal of Transport and Land Use, vol. 12 (1), 179- 199. Andriany, V. (2019). Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum'(Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Pln). Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness, vol. 2 (2). Ardela, V. A. V. (2023a). Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kasus Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (Manekin), 1(03: Maret), 65-71. Ardela, V. A. V. (2023b). Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kasus Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Jurnal Manajemen, Informatika Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan (Manekin), 1(03: Maret), 65-71. Asdar, A., & Khalik, S. (2020). Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH, vol. 1 (2), 297-307. Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, vol. 2 (4), 96-113. Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 50 (3), 586-602. Davis, K. F., Koo, H. I., Dell'Angelo, J., D'Odorico, P., Estes, L., Kehoe, L. J., Kharratzadeh, M., Kuemmerle, T., Machava, D., & Pais, A. de J. R. (2020). Tropical forest loss enhanced by large-scale land acquisitions. Nature Geoscience, vol. 13 (7), 482-488. Dermody, C. M., Dusenbury, L., Greenberg, M., Godek, D., Connor, P., Cross, R., Martinez- Black, T., Solberg, S., Kroyer-Kubicek, R., & Atwell, M. (2022). A Developmental Framework for the Integration of Social and Emotional Learning and Career and Page 878
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Workforce Development. Collaborative Learning. for Academic, Social, and Emotional Dewi, S. F., & Sos, S. (2017). Sosiologi Politik. Gre Publishing. Ergashev, I., & Farxodjonova, N. (2020). Integration of national culture in the process of globalization. Journal of Critical Reviews, vol. 7 (2), 477. Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, vol. 11 (2), 213-232. Jennisa, T. I., Rasyid, A., & Suyanto, S. (n.d.). PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 213-219. Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. Gunung Djati Conference Series, 4, 650-661. Kuma, S. S., Fabunmi, F. O., & Kemiki, O. A. (2019). Examining the effectiveness and challenges of compulsory land acquisition process in Abuja, Nigeria. FUTY Journal of the Environment, vol. 13 (2), 1-13. Lalan, H. (2022). MODEL INTERAKSI STAKEHOLDER PADA PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG-SICINCIN. Ensiklopedia of Journal, vol. 4 (2), 159-168. Li, L., & Xu, C. (2019). Review of compensation policies for land acquisition and demolition in China. International Conference on Construction and Real Estate Management 2019, 925-930. Liu, M., & Lo, K. (2022). The territorial politics of urban expansion: Administrative annexation and land acquisition. Cities, 126, 103704. Lucas, A. E., Warren, C., & Lucas, A. E. (2013). Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia. Ohio University Press. Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, vol. 17 (1), 77-92. Mulyadi, L. (2017). Eksistensi, dinamika, dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia. Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung .... Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran .... Nautiyal, H., & Goel, V. (2020). Sustainability assessment of hydropower projects. Journal of Cleaner Production, 265, 121661. Ogwang, T., & Vanclay, F. (2019). Social impacts of land acquisition for oil and gas development in Uganda. Land, vol. 8 (7), 109. Osinowo, O. H., Ogunnaike, M. G., & Mufutau, R. A. (2021). GOVERNMENT FARMING LAND ACQUISITION AND IN SOUTH WEST NIGERIA. Journal of AGRICULTURAL HOUSEHOLDS'LIVELIHOOD Agripreneurship and Sustainable Development, 4(4), 251-262. RURAL Ramadhani, R. (2020). Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, vol. 1 (1), 1-6. Riardo, R. (2019). Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok. Soumatera Law Review, vol. 2 (2), 193-206. Russel, D. R., & Berger, B. (2019). Navigating the belt and road initiative. Asia Society Policy Institute, 20. Sändig, J. (2021). Contesting large-scale land acquisitions in the Global South. World Development, vol. 146, 105581. Page 879
Volume 7, Issue 3, Oktober 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022). Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Sarkar, S. (2022). Optimal mechanism for land acquisition. Review of Economic Design, vol. 26 (1), 87-116. Soliman, A. M. (2022). The right to land: to whom belongs after a reconciliation law in Egypt. Journal of Contemporary Urban Affairs, vol. 6 (2), 96-111. Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol. 2 (8), 3586-3600. Tekka, R. S. (n.d.). Unfair Compulsory Land Acquisition and Compensation Process for Infrastructure and Urbanization Development: The Source of Poverty. Thakur, V., Doja, M. N., Dwivedi, Y. K., Ahmad, T., & Khadanga, G. (2020). Land records on blockchain for implementation of land titling in India. International Journal of Information Management, 52, 101940. Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 33-43. Wijaya, A. A. M., Nastia, N., & Lawelai, H. (2022). NEGOSIASI PEMBEBASAN LAHAN JEMBATAN BOTON-MUNA DI KELURAHAN PADA PEMBAGUNAN PALABUSA. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, vol. 10 (3), 168-176. Zainuddin, Z. (2022). The legal due diligence of land acquisition for the public interest: a critical review. SIGn Jurnal Hukum, vol. 4 (1), 46-57. Ziaulhaq, W. (2023). Model Sosialisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ii Medan Dalam Melakukan Negosiasi Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Underpass. Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol. 1(1), 24-29. Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, vol. 8 (1), 147- 158. Page 880