Menimbang OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 /POJK.05/2020 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, : a. bahwa meningkatnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko; b. bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan nonbank membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur; c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Mengingat Menetapkan 2 - Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. 2. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
3 - 3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB. 4. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 5. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB. 6. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. 7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB. 8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. 9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB. 10. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. 11. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.
4 - 12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB. 13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 14. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LJKNB agar sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 2 LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: 1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 3. perusahaan asuransi syariah; 4. perusahaan reasuransi syariah; 5. perusahaan pialang asuransi;
5 - 6. perusahaan pialang reasuransi; dan 7. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan c. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: 1. perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan 2. perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah. BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 3 (1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
6 - Pasal 4 Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB. Pasal 5 (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, huruf b, dan huruf c wajib diterapkan untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Asuransi, bagi: 1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; 3. perusahaan asuransi syariah; dan 4. perusahaan reasuransi syariah; d. Risiko Kredit; e. Risiko Pasar; f. Risiko Likuiditas; g. Risiko Hukum; h. Risiko Kepatuhan; dan i. Risiko Reputasi. (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 sampai dengan angka 7 wajib diterapkan untuk: a. Risiko Strategis; b. Risiko Operasional; c. Risiko Hukum; d. Risiko Kepatuhan; dan e. Risiko Reputasi.
7 - BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6 LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Pasal 7 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit: a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LJKNB secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi; d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
8 - 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko. (2) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan. (3) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (4) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional LJKNB dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LJKNB. Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pasal 8 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
9 - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan. (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Pasal 9 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit: a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan. (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
10 - BAB IV KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 10 Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha LJKNB; b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko; d. penetapan penilaian peringkat Risiko; e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko. Bagian Kedua Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko Pasal 11 (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko LJKNB. (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
11 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai. (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko. BAB V KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) LJKNB wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh: a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko LJKNB; dan c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.
12 - Bagian Kedua Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko Pasal 13 (1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, LJKNB wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap: a. karakteristik Risiko yang melekat pada LJKNB; dan b. Risiko dari kegiatan usaha LJKNB. (2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit: a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko yang bersifat material. (3) LJKNB wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB. (4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit: a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan: 1. kegiatan usaha; 2. faktor Risiko; 3. teknologi informasi; dan 4. sistem informasi Manajemen Risiko LJKNB, yang bersifat material. Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasal 14 (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c wajib didukung
13 - oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko. (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. (3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi. BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Bagian Kesatu Umum Pasal 15 LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB. Pasal 16 (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
14 - a. kepatuhan level manajemen LJKNB terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LJKNB; b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi LJKNB secara menyeluruh. Bagian Kedua Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasal 17 (1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat: a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko; d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LJKNB;
15 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB; g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LJKNB; h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko; i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB berdasarkan hasil audit; dan j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan LJKNB yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal. BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum Pasal 18 Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LJKNB wajib membentuk: a. komite Manajemen Risiko; dan b. fungsi Manajemen Risiko.
16 - Bagian Kedua Komite Manajemen Risiko Pasal 19 (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. separuh dari anggota Direksi; dan b. pejabat eksekutif terkait. (2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. (3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Bagian Ketiga Fungsi Manajemen Risiko Pasal 20 (1) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta Risiko yang melekat pada LJKNB. (2) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
17 - (3) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. (4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi: a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB; b. menyusun metode pengukuran Risiko; c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi; d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis; e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal; h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi fungsi manajemen risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala. yang membawahkan
18 - Bagian Keempat Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko Pasal 21 Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala. BAB VIII PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA Pasal 22 (1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan LJKNB maupun konsumen; c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan f. transparansi informasi kepada konsumen. (3) Kegiatan usaha LJKNB merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha memenuhi kriteria: jika
19 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada LJKNB. Pasal 23 LJKNB dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai LJKNB untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Dalam hal LJKNB menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digabung dengan fungsi Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan. (2) Penerapan Manajemen Risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko pendiri. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi
20 - Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BAB X PENEGAKAN KEPATUHAN Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 26 (1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. Bagian Kedua Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama LJKNB Pasal 27 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, termasuk yang
21 - menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan/atau b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non- Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
22 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 200 Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 /POJK.05/2020 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK I. UMUM Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis LJKNB terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan Risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (business sustainability), LJKNB dituntut untuk dapat mengelola Risiko yang dapat menyebabkan terganggunya business sustainability dan tujuan usaha yang ingin dicapai. Melalui penerapan Manajemen Risiko, LJKNB diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan Manajemen Risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari LJKNB. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan. Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan
2 - Manajemen Risiko LJKNB, perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai: a. ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko; b. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; c. kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; d. proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; e. sistem pengendalian internal; f. organisasi dan fungsi Manajemen Risiko; dan g. pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Risiko Strategis timbul antara lain karena:
3 - a. LJKNB menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi LJKNB; b. LJKNB melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif; c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (strategic plan) antar level strategis; dan d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Huruf b Risiko Operasional pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuaria dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Contoh dari Risiko Kredit, antara lain risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha LJKNB. Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan
4 - pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Huruf e Risiko Pasar antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Huruf f Risiko Likuiditas pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan dana pensiun menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran. Huruf g Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai LJKNB yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi LJKNB yang kurang efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Yang dimaksud dengan "setiap jenjang jabatan" adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan semua jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
5 - Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat LJKNB satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku. Huruf d Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif. Huruf e Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko. Huruf f Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional. Huruf g Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Ayat (2) Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB dengan memperhatikan ukuran dan
6 - kompleksitas LJKNB, dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal terdapat faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan, LJKNB dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di luar evaluasi secara berkala. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Risiko yang melekat dikenal dengan istilah inherent risk. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris" adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa: a. LJKNB tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal LJKNB dan peraturan perundang- undangan serta ketentuan lain; dan
7 - b. LJKNB dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha LJKNB. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan LJKNB, organisasi LJKNB, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) memperhatikan pengalaman yang dimiliki LJKNB dalam mengelola Risiko serta kemampuan pemodalan LJKNB dalam menyerap Risiko. Toleransi Risiko (risk tolerance) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan LJKNB. Huruf d Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi LJKNB untuk mengategorikan peringkat Risiko LJKNB. Peringkat Risiko bagi LJKNB dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu: 1. peringkat 1; 2. peringkat 2; 3. peringkat 3; 4. peringkat 4; dan 5. peringkat 5. Huruf e Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah contingency plan. Kondisi terburuk dikenal dengan istilah worst case scenario. Huruf f Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
8 - Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan LJKNB. Huruf c Yang dimaksud dengan dokumentasi secara memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian internal LJKNB. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "faktor Risiko (risk factors)" adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko. Yang dimaksud dengan "faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material" adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan LJKNB. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "informatif" antara lain mudah dipahami. Huruf c Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko" antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang manajemen risiko. dan
9 - Pasal 13 Ayat (1) Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian LJKNB yang pernah terjadi. Ayat (2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha LJKNB. Huruf a Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha LJKNB dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi LJKNB. Huruf b Yang dimaksud dengan "perubahan yang bersifat material" adalah perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan LJKNB. Ayat (3) Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Ayat (4) Huruf a Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan/pendanaan LJKNB, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical trend. Huruf b Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko" antara lain memiliki sertifikat
10 - keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko. Ayat (2) Huruf a Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "secara rutin" adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
11 - Huruf d Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya LJKNB lainnya dari Risiko terkait. Huruf e Efektivitas budaya Risiko (risk culture) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada LJKNB secara berkesinambungan. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Komite Manajemen Risiko harus bersifat nonstruktural. Huruf b Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif terkait" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJKNB yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.
12 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis LJKNB dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan pemodalan LJKNB dalam menyerap Risiko. Pasal 20 Ayat (1) LJKNB menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi LJKNB, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Ayat (2) Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya: a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (risk-taking function) dan fungsi pengendalian internal; dan b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha LJKNB. Huruf a Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam LJKNB. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
13 - Huruf d Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah "composite risk" adalah Risiko yang dihadapi oleh LJKNB dengan memperhitungkan semua jenis Risiko pada LJKNB tersebut. Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah "stress testing" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi risiko pada LJKNB. Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah "back testing" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko. Huruf e Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional. Huruf f Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan LJKNB untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur. Huruf g Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah internal model. Huruf h Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh LJKNB. Huruf i Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur LJKNB. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
14 - Pasal 21 Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji. Huruf d Sistem informasi akuntansi paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat. Huruf e Analisis aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Huruf f Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi kepada konsumen memperhatikan paling sedikit: 1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen; 2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen; dan 3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.
15 - Ayat (3) Huruf a Termasuk dalam kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh LJKNB lain namun belum pernah dilakukan oleh LJKNB yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing LJKNB. Huruf b Cukup jelas. Pasal 23 Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Huruf a Yang dimaksud dengan "tingkat kesehatan LJKNB" adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Huruf b Yang dimaksud dengan "pihak utama LJKNB" adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
16 - Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6552