Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor1*, M Najeri Al Syahrin2* 1 Administrasi Publik; Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia 2Ilmu Pemerintahan; Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia *email: najeri.syahrin@ulm.ac.id Abstract The constellation and rivalry resulting in the emergence of a "dual hierarchy" between the United States and China in the Asia-Pacific region triggers questions about strategy and its influence on the midde-state. This study aims to explain threats and changes in Philippines security policy that are adaptive to the conditions of the United States' rivalry with China in the Asia-Pacific region. The research method uses a qualitative method approach through desk research from various books, journals, and mass media reports.The results show that the Philippines' adaptive strategy is a policy to respond to the impact of the United States-China hegemonic competition in the Asia-Pacific region. Compared to former president Duterte's policy of drawing closer to China by "sacrificing" security ties with the United States. Marcos Jr.'s adaptive security policy prioritizes flexible relationships. Marcos did not ally with the United States by shunning China but instead recognized China as the Philippines' strongest economic partner. Keywords: adaptive security policy, rivalry, security challenges, US-China hegemony Abstrak Konstelasi dan rivalitas mengakibatkan munculnya "hierarki ganda" antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik memicu pertanyaan bagaimana strategi serta pengaruhnya terhadap midde-state. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ancaman dan perubahan kebijakan keamanan Filipina yang adaptif terhadap kondisi rivalitas Amerika Serikat dengan Cina di Kawasan Asia- Pasifik tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui desk research dari berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptif Filipina merupakan kebijakan untuk merespon dampak persaingan hegemonik Amerika Serikat-Cina di kawasan Asia-Pasifik. Dibandingkan dengan kebijakan mantan presiden Duterte yang mendekat kepada Cina dengan "mengorbankan" hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Kebijakan keamanan adaptif Marcos Jr. memprioritaskan hubungan yang fleksibel. Marcos tidak bersekutu dengan Amerika Serikat dengan menjauhi Cina namun justru tetap mengakui Cina sebagai mitra ekonomi terkuat Filipina. Kata Kunci: hegemoni AS-Cina, kebijakan keamanan adaptif, rivalitas, tantangan keamanan 474
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 Pendahuluan Selama Perang Dunia Kedua, Asia-Pasifik merupakan salah satu kawasan dengan intensitas keamanan yang sangat fluktuatif. Instabilitas keamanan dan pola relasi antarnegara di kawasan sangat kompleks sehingga memungkinkan adanya benturan kepentingan. Pada Perang Dunia Kedua juga, kawasan ini menjadi tempat bagi sengitnya pertempuran antara Amerika Serikat dengan Jepang. Ketika Perang Dingin, kondisi keamanan Asia-Pasifik juga masih tidak menentu dengan adanya dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara- negara berkembang di awasan Asia-Pasifik (Anam, 2014). Ketika kebijakan war on terror diterapkan oleh Amerika Serikat pasca kejadian 11 September 2001, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik khususnya Filipina, Australia, Malaysia dan Indonesia juga terlibat aktif dalam upaya pemberantasan terorisme. Kejadian-kejadian tersebut menegaskan bahwa peranan kawasan Asia-Pasifik dalam interaksi keamanan internasional sangat penting. Bahkan, stabilitas indikator keamanan internasional diukur melalui keamanan kawasan Asia-Pasifik. Kawasan ini menjadi barometer keamanan internasional secara umum. Kondisi kawasan yang strategis tersebut tentu menjadikan Asia-Pasifik menjadi "magnet" bagi arena pertarungan dua kekuatan besar di dunia. Kini pertarungan dan rivalitas hegemoni di kawasan Asia-Pasifik masih terus terjadi. Kebangkitan Cina baik secara ekonomi, politik maupun militer telah menandakan adanya era baru perseteruan dua kekuatan adidaya antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan. Kekuatan ekonomi dan militer Cina mulai memengaruhi konstelasi negara- negara di Asia-Pasifik. Cina memperkuat pengaruhnya di kawasan dengan beradaptasi terhadap tatanan ekonomi global dan ide-ide kapitalis (Ku, 2006). Kebangkitan kekuatan ekonomi Cina cenderung melemahkan posisi Amerika Serikat di sisi lainnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Cina untuk mengambil peran kepemimpinan regional yang lebih aktif dari sebelumnya. (Beeson, 2009). Implikasi atas pengaruh konstelasi dan rivalitas hegemoni tersebut juga terlihat kepada negara-negara sekunder/menengah (middle-state). Munculnya "hierarki ganda" antara Amerika Serikat dengan Cina menimbulkan dua pertanyaan penting. Bagaimana pengaruh rivalitas antara dua kekuatan adidaya tersebut terhadap midde-state serta bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh middle-state dalam menghadapi kondisi ini. | 475 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin Negara-negara yang terlibat dalam pusaran rivalitas ini mengalami tantangan dan dilema untuk memilih berada sebagai "partner" Amerika Serikat dengan kepentingan keamanan atau menjadi 'mitra" Cina dengan kepentingan ekonominya. Dilema tersebut akhirnya mengakibatkan adanya penyesuaian strategi agar negara middle state bisa terus mendapatkan mendapatkan manfaat keamanan dari Amerika Serikat serta disisi lain juga tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari Cina. Salah satu negara middle state di Asia-Pasifik yang merasakan dampak rivalitas tersebut adalah Filipina. Filipina menjadi salah satu negara yang melakukan penyesuaian atas kondisi yang terjadi di kawasan. Penyesuaian tersebut menyebabkan Filipina melakukan perubahan doktrin dan panduan kebijakan militer nasionalnya. Hal ini terlihat dengan serangkaian kebijakan penyesuaian dan adaptif yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terkhusus mulai dari Presiden Duterte dan Marcos Jr. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan ancaman dan perubahan kebijakan keamanan Filipina yang adaptif terhadap kondisi rivalitas Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik. Tantangan keamanan tersebut menyebabkan perubahan doktrin nasional militer Filipina dan perspektif kebijakan luar negerinya. Penyesuaian ini juga dilakukan karena kompleksitas keamanan kawasan akibat dari perseteruan negara adidaya yang menjadi menarik untuk diteliti karena persepsi ancaman yang diterima Filipina sudah berubah. Disinilah letak rivalitas tersebut menghadirkan kondisi yang dilematis bagi Filipina. Sebagai sebuah negara ia juga tidak bisa serta merta langsung konfrontatif terhadap salah satu kubu. Kompromi kebijakan yang adaptif harus dilakukan agar Filipina bisa mengamankan kepentingan keamanan sekaligus kepentingan ekonominya. Metode Penelitian Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menjelaskan ancaman dan perubahan kebijakan keamanan Filipina yang adaptif terhadap kondisi rivalitas Amerika Serikat-Cina di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan ini digunakan untuk memberi gambaran yang menyeluruh dan kompleks terhadap kondisi yang terjadi akibat rivalitas negara adidaya bagi negara berkembang karena sifatnya yang multidisiplin, paradoks, dan dilematis (Litchman, 2023). Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis untuk membangun deskripsi dan analisis mengenai strategi adaptif Filipina untuk 476 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 merespons dampak persaingan hegemonik Amerika Serikat-Cina di kawasan Asia- Pasifik. Data yang digunakan untuk mendukung argumen utama pada penelitian ini diperoleh melalui desk research dari berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan media massa mengenai kebijakan keamanan Filipina serta rivalitas Amerika Serikat-Cina di kawasan Asia-Pasifik. Tahapan desk research tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi topik penelitian dengan sumber referensi yang relevan. Kemudian sumber referensi tersebut dipersempit serta diperiksa apakah ada data yang terkait erat serta dibutuhkan dengan topik penelitian. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, digabungkan dan kemudian dibandingkan sehingga informasi dan data yang disajikan bersifat otentik. Tahapan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi apakah semua pertanyaan penelitian telah dijawab. Jika tidak, maka akan diulangi proses reduksi dan trianggulasi data sesuai dengan fokus penelitian. Rivalitas Keamanan Bennett (1996) mendefinisikan konsep rivalitas keamanan sebagai kondisi antarnegara yang saling tidak bersepakat mengenai penyelesaian masalah dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan negara-negara menggunakan sumber daya yang besar (militer, ekonomi, atau diplomatik) untuk saling bertentangan. Tantangan diplomatik atau militer yang relatif sering terjadi dalam rivalitas keamanan. Permasalahan dalam persaingan/ rivalitas tersebut dapat mencakup penguasaan wilayah, ekonomi, kebijakan politik eksternal (agama atau ideologi), atau kebijakan politik internal yang mempunyai dampak internasional (seperti perlakuan terhadap etnis minoritas). Meskipun penggunaan istilah khusus "rivalitas" baru saja menjadi hal yang umum dibahas dalam kajian HI, utamanya studi keamanan (security studies), penting juga mengkaji sinonim istilah ini, seperti yang digunakan dalam konflik yang sudah berlangsung lama misalnya dengan istilah "konflik berkepanjangan". Brecher & James (1988) mengistilahkan konflik berkepanjangan sebagai interaksi permusuhan yang berlangsung dalam jangka waktu lama dengan kemungkinan pecahnya peperangan terbuka secara sporadis dan intensitas konfliknya berfluktuasi. Dalam istilah rivalitas, persaingan yang terjadi hanya pada strategi, taktik dan kebijakan. Karena dalam persaingan rivalitas, antarnegara kadang-kadang menggunakan kekuatan militer atau ancaman untuk mengubah penyelesaian masalah demi keuntungan | 477 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin masing-masing. Karena ketidaksepakatan yang terus berlanjut dan kemungkinan penggunaan kekuatan, negara-negara terlibat dalam persaingan. Mereka cenderung menganggap satu sama lain sebagai ancaman utama terhadap kepentingan keamanannya (Bennett, 1996). Persaingan dan rivalitas dapat dianggap berakhir jika kedua negara saling berhenti menggunakan dan mengancam untuk menggunakan kekuatan (power) dalam upaya mengubah status-quo, dan menyetujui resolusi kompromi atas isu-isu yang sebelumnya disengketakan, atau melepaskan klaim atas isu-isu tersebut. Akhir dari sebuah persaingan menandai titik balik yang nyata dan hubungan yang lebih erat, setelah itu negara-negara berhenti memperlakukan satu sama lain sebagai ancaman keamanan dan terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan (Pedrason et al., 2021). Implikasi atas pengaruh konstelasi dan rivalitas tersebut akan berpengaruh kepada negara-negara sekunder/menengah (middle-state) atau negara di sekitarnya (secara geografis). Negara- negara yang terlibat dalam pusaran rivalitas ini mengalami tantangan dan dilema untuk memilih berada sebagai "partner" atau 'musuh" antarnegara yang berkonflik (Utami, 2017). Pembahasan Rivalitas AS dan Cina di Kawasan Asia-Pasifik Secara tradisional menggunakan analisa state-centric hegemony kekuatan militer merupakan sebuah ukuran penting dan menjadi penentu dominasi (Beeson, 2009). Awal abad ke-21, Cina bangkit sebagai kompetitor terbesar bagi Amerika Serikat dalam dominasi geostrategi di regional Asia-Pasifik. Sejak tahun 2005, laporan tahunan AS menyatakan bahwa militer Cina baik secara anggaran maupun kualitas persenjataan terus meningkat dan berimplikasi terhadap kekuasaan regional (De Castro, 2016). Pertahanan Cina telah tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonominya, akan tetapi yang lebih penting adalah pendekatan militernya yang justru berbeda arah dengan Amerika Serikat lakukan. Cina mengembangkan konsep keamanan baru (new security concept) yang memiliki dimensi pendekatan yang soft dibandingkan dengan pendekatan hard. Cina memiliki pendekatan hegemoni yang disebut dengan soft balancing. Pendekatan ini selanjutnya disebut dengan Cina Style. Mereka masih berupaya selalu 478 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 mengamankan kepentingan nasionalnya namun justru tetap bisa menghasilkan perilaku dan kebijakan luar negeri yang semakin kooperatif (Beeson, 2009). Sejumlah poin patut untuk ditekankan seperti misalnya hegemoni Cina memiliki hubungan yang kuat juga dengan ekspansi ekonomi Cina ke negara-negara lain. Selain itu juga Cina mengambil alih peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional, melakukan kegiatan impor, membangun area ekonomi terintegrasi, memiliki jaringan produksi regional, dan umumnya wilayah-wilayah produksi Cina tersebut kurang bergantung pada AS. Legitimasi kekuatan dan kepemimpinan politik Cina sangat bergantung pada pembangunan ekonomi dan investasinya (Beeson, 2009). Disisi lain, kekuatan AS cenderung melemah dan ini berakibat signifikan terhadap kekuatan ekonomi Cina yang sedang tumbuh. Cina berusaha memanfaatkan situasi ini (melemahnya kekuatan militer AS) dan memainkan peran kepemimpinan regional yang lebih aktif, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Selama ini, hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik bersifat multidimensi, artinya kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan berbagai kepentingan kolektif tidak hanya terbatas pada kepentingan Amerika Serikat secara sepihak saja. Pada masa era Perang Dingin, Amerika Serikat memberikan dukungan ekonomi demi membendung pengaruh dan perkembangan komunisme di kawasan Asia- Pasifik. Hegemoni Amerika yang kedua dilakukan secara institusional, ditandai dengan kehadiran rezim Bretton Woods. Kontrol secara terpusat dari institusi keuangan internasional tersebut menjadi jalan bagi dominasi Washington di kawasan Asia-Pasifik. Secara bersamaan disisi lain, secara khusus di kawasan perdebatan terus berlanjut mengenai strategi negara-negara Asia-Pasifik terhadap Amerika Serikat. Dalam bayangan kekuatan militer dan ekonomi Cina yang semakin meningkat, beberapa negara Asia Tenggara berusaha tetap menjaga hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar di wilayah ini. Misalnya, sementara Vietnam menjadi yang dahulu menjadi "teman dekat" Cina, kini telah meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir (Liou & Hsu, 2019). Terdapat tiga proposisi utama mengenai tanggapan strategis bagi negara-negara Asia-Pasifik terhadap tatanan baru yang muncul tersebut. Proposisi pertama adalah sudut pandang penyeimbang (balancing), yang terutama didasarkan pada keseimbangan teori kekuasaan (power). Bahwa kebanyakan negara-negara Asia-Pasifik menyeimbangkan | 479 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin kekuatan dengan Cina dengan mengambil keuntungan dari kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, karena kurangnya kepercayaan terhadap Cina dan pengaruh geopolitiknya. Sudut pandang kedua dengan memutuskan bergabung dengan Cina (bandwagoning). Berbeda dengan proposisi balancing, perspektif bandwagoning menyatakan bahwa negara-negara Asia-Pasifik akan bergabung dengan Cina dan meyakini bahwa Cina akan memainkan peran utama sebagai negara adidaya di kawasan Asia-Pasifik. Selain kedua proposisi tersebut bisa juga diterapkan strategi hedging. Strategi hedging adalah strategi yang paling rasional diterapkan di tengah kondisi rivalitas ini. Strategi hedging telah dianggap sebagai sebuah strategi untuk memungkinkan suatu negara memaksimalkan manfaatnya dengan menghindari komitmen yang jelas terhadap kekuatan besar dan memilih pihak di antara kekuatan-kekuatan ini (Liou & Hsu, 2019). Hubungan yang kompleks tersebut antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan menyebabkan Filipina melakukan penyesuaian kebijakan, khususnya dalam bidang keamanan (Tolentino & Ham, 2015). Filipina, menerapkan strategi hedging ini dalam hubungannya dengan Cina dan Amerika Serikat khususnya di era Duterte dan Marcos Jr. Filipina karena telah memperoleh manfaat ekonomi dari Cina dan keuntungan keamanan dari Amerika Serikat (Liou & Hsu, 2019). Bukan hanya perkembangan Asia Tenggara yang menstimulasi perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Urusan domestik dan perkembangan kawasan mendorong perubahan yang jelas menekankan perlunya fleksibilitas dalam kebijakan Filipina. Kombinasi kekecewaan dan harapan untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik menekan Filipina untuk merevisi kebijakan luar negerinya. Di dalam negeri, beberapa nasionalis Marxis menganjurkan pemberhentian aliansi dengan AS serta mendorong para pemimpin Filipina untuk mencari solusi alternatif dan kebijakan yang lebih pragmatis. Kasus-kasus seperti penarikan komitmen militer Inggris dari Asia, pemberhentian aliansi AS di Asia di bawah administrasi Nixon dan penghentian bertahap SEATO. Peristiwa-peristiwa ini mempercepat transformasi dalam perspektif Filipina yang telah bergeser dari Barat (AS) ke Timur (Cina). Konsekuensinya, perilaku hubungan luar negeri Filipina juga harus dipengaruhi oleh pemahaman tentang situasi Asia saat ini dan antisipasi masa depannya. Deklarasi Marcos tahun 1968 memandang kelangsungan negara bukan dalam hal ketergantungan pada AS tetapi sebagai hasil dari pelaksanaan 480 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 tindakan independen Filipina dalam hubungan dengan setiap negara. Pada tahun yang sama, kebijakan luar negeri Filipina juga bergeser menuju realisasi kebutuhan dan kepentingan Filipina. Perspektif ini memandu perumusan hubungan dengan Cina dan dengan negara-negara sosialis lainnya seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja (Solidum, 1982). Mengantisipasi kebutuhan dan mendiversifikasi mitra dagang, Filipina terus berusaha mengembangkan hubungan dengan lebih banyak negara atas dasar keinginan saling menguntungkan. Maka dari itu sangat logis jika kemudian di tengah rivalitas dan dilematis negara adidaya, Filipina mengembangkan strategi adaptif untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan luar negerinya. Aliansi Amerika Serikat-Filipina: Cina sebagai Tantangan Baru Keamanan Filipina di Asia-Pasifik Filipina sering dianggap sebagai 'etalase' Amerika Serikat di negara Asia. Amerika Serikat tidak hanya memberikan andil bagi perkembangan kekuatan militer tetapi juga mendukung berjalannya demokrasi di Filipina. Dengan bantuan Amerika Serikat, meskipun Filipina merupakan negara yang relatif kecil secara luas geografis, tetapi ia termasuk negara yang paling kuat militernya secara khusus di kawasan Asia Tenggara (Jacobini, 1961). Meski demikian, kebijakan luar negeri Filipina telah berubah sebagai bentuk interpretasi atas perkembangan lingkungan Asia Tenggara. Sebelum tahun 1960-an, kebijakan luar negeri Filipina telah diidentifikasi sangat kuat terhubung dengan Amerika Serikat. Filipina memandang politik internasional dalam perspektif yang berkaitan erat dengan kebijakan AS. Amerika Serikat tampaknya juga memiliki teknik propaganda yang baik melalui budaya, pendidikan, bisnis, dan politik di Filipina. Momentum relasi dan aliansi antara Amerika Serikat dengan Filipina telah terjalin setidaknya dalam kurun waktu 50 tahun. Dari tahun 1946 hingga 1950-an, kebijakan Filipina sangat bergantung pada Amerika Serikat sebagaimana dibuktikan oleh hubungan ekonomi dan politik serta perjanjian pertahanan antara kedua negara (Jacobini, 1961). Hubungan Washington dan Manila selanjutnya dilakukan melalui peta aliansi AS- Filipina yang memiliki nilai dan tujuan yang sama sejak masa Perang Dingin. Sejak tahun 2011, Washington juga telah memberikan bantuan militer dan teknis ke Manila dengan | 481 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin tujuan memperkuat kekuatan tentara Armed Forces of the Philippines (AFP) dalam meningkatkan kemampuan dalam pemberantasan terorisme serta melawan pemberontakan domestik. Armed Forces of the Philippines telah mendapatkan peralatan dan pelatihan militer serta bantuan teknis dari Amerika Serikat sebagai bentuk penghargaan terhadap Filipina yang ikut mendukung gerakan war on terror (De Castro, 2016). Pembangunan hubungan keamanan yang ada sekarang antara Filipina dan US direfleksikan dengan hubungan negara kuat (strong state) memberikan bantuan keamanan kepada negara lemah (weak state) sehingga dapat mencampuri (influence) kebijakan keamanan dan luar negerinya. Sejak tahun 2011, Washington telah memberikan bantuan militer dan teknis ke Manila dengan tujuan memperkuat kekuatan tentara Filipina (AFP) dalam meningkatkan kemampuan dalam counter-terrorism serta melawan pemberontakan yang berasal dari dalam negeri. AFP Filipina juga telah mendapat peralatan militer, pelatihan dan bantuan teknis sebagai bentuk penghargaan terhadap Filipina yang ikut mendukung gerakan war on terror. Saat ini, dengan penguatan hubungan keamanan yang dilakukan terus menerus dengan Manila, Washington sebenarnya juga memiliki tujuan untuk melawan (counter) kemunculan inisiasi kerja sama Cina di Filipina melalui program yang telah dirancang secara perlahan sebagai upaya untuk rebalancing melawan kebangkitan Cina (De Castro, 2016). Terdapat sebuah trend baru yang secara bertahap mengubah peta aliansi AS- Filipina sejak Perang Dingin menjadi relasi keamanan yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Terdapat pembentukan strategi keamanan yang dihasilkan oleh kemunculan kekuatan ekonomi politik Cina di Asia-Pasifik. Manila maupun Washington menganggap bahwa Beijing sebagai ancaman keamanan yang sangat dekat dan nyata. AS-Filipina berusaha menyesuaikan perspektif keamanan masing-masing dalam kaitannya dengan Cina (De Castro, 2016). Geostrategi yang diterapkan untuk merespons kemunculan kekuatan ekonomi politik Cina di Asia-Pasifik mulai meningkat. Baik Manila maupun Washington menganggap bahwa Beijing sebagai ancaman keamanan yang nyata. Sejak tahun 2005, laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa modernisasi militer Cina berimplikasi pada perubahan tatanan kekuatan regional. Hal ini menjadi salah satu 482 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 alasan bagi Washington untuk melibatkan diri di kawasan Asia-Pasifik dengan kebijakan penyeimbangan kekuatan (balancing). Hal ini ditandai dengan peningkatan partisipasi Amerika Serikat dalam perjanjian multilateral, pelaksanaan latihan militer bersama dengan Filipina dan Vietnam, serta peningkatan kunjungan diplomatik. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut merupakan strategi pembendungan Amerika Serikat terhadap Cina. Strategi ini tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan. Disisi lain, Filipina juga memanfaatkan Washington sebagai negara aliansi dalam konfrontasi dengan Cina. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) menjadikan Filipina bergantung kepada Amerika Serikat (Tolentino & Ham, 2015). Sementara itu, disisi lain hubungan antara Filipina dengan Cina juga bersifat fluktuatif dan tidak selalu berjalan harmonis. Intensitas hubungan yang naik turun antar keduanya kerap terjadi dan diakibatkan oleh ketegangan konflik wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, kepentingan ekonomi juga menjadi salah satu efek yang paling berpengaruh dalam hubungan antarnegara. Kebijakan Beijing menyita pisang yang diekspor dari Manila karena dugaan masalah hama dan penyakit dinilai sebagai bentuk tekanan politik akibat konflik dari ketegangan Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga mengeluarkan travel warning dalam bidang pariwisata, sehingga semakin menyulitkan Filipina (Ortuoste, 2013). Padahal, kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi andalan ekonomi Filipina. Konstelasi hubungan Beijing-Manila juga terkait erat dengan sengketa Laut Cina Selatan. Filipina meyakini bahwa Laut Cina Selatan adalah alat ekspansi Tiongkok untuk menundukkan negara-negara Asia Tenggara (Ortuoste, 2013). Meskipun, Cina menyatakan sejak akhir 1990-an hingga saat ini, pendekatan Cina ke negara-negara Asia bersifat "good neighbour policy" serta mengedepankan negosiasi bilateral. Namun kini faktanya berbeda, Cina secara agresif mengklaim kedaulatan di LCS. Secara langsung, ini mengindikasikan bahwa negara-negara Asia yang bersengketa dalam konflik LCS akan memosisikan Cina sebagai sebuah ancaman regional terhadap kedaulatan teritorial. Anggapan ini semakin diperkuat ketika Cina terus melakukan peningkatan dan modernisasi kekuatan militer yang secara langsung dilihat sebagai upaya memperkuat diri dalam klaim maritim di wilayah yang bersengketa (Ortuoste, 2013). | 483 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin Hubungan asimetris yang khas antara Cina dan Filipina tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tekanan militer, kapasitas ekonomi, teritorial, serta kebijakan luar negeri agresif sehingga mengakibatkan dua negara ini menjadi berada dalam keadaan head-to-head. Perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh Cina lebih besar dikarenakan kekuatan ekonomi dan militernya, sedangkan Filipina memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang lebih kecil. Akhirnya, kondisi ini menghasilkan hubungan un- asymmetric dan memungkinkan negara yang lebih kuat akan mendominasi dan melakukan kontrol atas negara lainnya. Hubungan bilateral simetris antara Cina dan Filipina di kawasan berkembang menjadi segitiga simetri karena Amerika Serikat merasa terlibat dalam pengaturan keamanan Filipina. Signifikansi persoalan ini semakin terlihat pada kasus LCS, di mana disisi lain Cina juga merasa terancam dengan adanya aliansi antara Amerika Serikat dan Filipina (Malig, 2012). Melihat kondisi tersebut, Manila semakin yakin untuk membawa kasus sengketa LCS ke tingkat internasional dengan dukungan Amerika Serikat. Filipina percaya bahwa Amerika Serikat akan mendukung dan memprioritaskan bantuan keamanan terhadap negara aliansinya di Kawasan (The Guardian, 2015). Menariknya, meskipun Filipina merasa terancam dengan klaim territorial maritime dari Cina, Filipina tetap menjaga hubungan baik dengan Cina untuk mempertahankan kondisi yang kondusif pada konstelasi ekonomi domestiknya. Harapan Filipina adalah dengan kegiatan ekonomi yang terjalin baik dengan Cina akan secara langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi Filipina (Ortuoste, 2013). Filipina melihat Cina sebagai aktor internasional baru yang memiliki pengaruh di level global. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Filipina, dengan menempatkan Cina sebagai mitra dagang terbesar ketiga di tahun 2011. Pada tahun 2023, Presiden Marcos Jr. (Filipina) serta Presiden Xi Jinping (Cina) juga kemudian saling bersepakat untuk menandatangani 14 perjanjian kerja sama antar kedua negara. 14 kesepakatan tersebut meliputi pertanian, keamanan, serta pariwisata. Selain itu juga terdapat pembentukan komunikasi maritim yang lebih intens antara kementerian luar negeri masing-masing negara (Wardhana, 2023; Faqih, 2023) Kondisi dilematis bagi Filipina ini tentu sangat menarik. Di satu sisi, ia tidak mau kehilangan perlindungan keamanan dari AS dan merasa terancam oleh Cina karena provokasi agresifnya di LCS. Namun juga disisi lain mengharapkan hubungan ekonomi 484 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 yang saling menguntungkan dari Cina bagi kepentingan domestik sambil terus menjalin hubungan harmonis dengan AS. Rivalitas AS dan Cina di kawasan Asia-Pasifik mengakibatkan munculnya dua hirarki bagi Filipina. Hirarki keamanan yang didominasi oleh Amerika Serikat dan hierarki ekonomi yang didominasi oleh Cina. Negara lain di kawasan sering mengandalkan Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan. Disisi lain beberapa negara di kawasan itu semakin terikat dengan Cina dalam hubungan perdagangan dan investasi. Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara yang sebelumnya menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang prioritas seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina, kini juga mulai menjadikan Cina sebagai mitra dagang utama. Meskipun Amerika Serikat masih merupakan pasar penting bagi perekonomian global, tetapi kini Cina adalah pusat ekonomi baru di Asia yang akan terus berkembang pengaruhnya di masa-masa mendatang (Ikenberry, 2016). Kekuatan Cina muncul di saat keadaan ekonominya mulai mempengaruhi konstelasi keadaan intern maupun ekstern negara-negara di Asia-Pasifik. Dari kondisi ini, sehingga menjadi hal masuk akal dan lumrah untuk mengajukan asumsi bahwa pengaruh dan kekuasaan Amerika di Asia-Pasifik secara tak terelakan memudar (Beeson, 2009). Di satu sisi, Cina dalam memperkuat posisinya berusaha melakukan adaptasi terhadap kondisi tata ekonomi global. Cina merangkul perkembangan kapitalis yang cepat dalam pembangunan dan ekonomi, Manifestasi kekuatan jangka panjang dari hegemoni AS dan pengaruh yang tertanam secara struktural selama ini, jika tidak dimanfaatkan dianggap dapat mendestabilisasi kekuatan hegemoni AS di Asia-Pasifik (Ku, 2006). Strategi Adaptif Filipina dalam Rivalitas Adidaya di Kawasan Asia-Pasifik Sementara AS berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan Filipina melalui hubungan militer. Cina berusaha untuk menantang pengaruh AS dengan menggunakan perdagangan, investasi, dan bantuan ekonomi sebagai jalan untuk memperluas hubungan keamanan. Beijing mengedepankan kebijakan ekonomi yang lebih koheren dan ambisius daripada apa yang diajukan oleh Washington. Pada tahun 2017, Cina menyediakan sekitar US$ 300 juta untuk bantuan militer dan bantuan kebencanaan kepada Filipina. Pada bulan Desember 2017, Beijing dan Manila juga menyelesaikan pembicaraan untuk memperluas kerja sama di bidang-bidang militer dan kebencanaan. Pada Februari 2018, Duterte | 485 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin Kembali mengusulkan mengirim pasukannya untuk pelatihan kontra terorisme di Cina sebagai sarana menciptakan keseimbangan (Lischin, 2018). Mantan presiden Filipina, Benigno Aquino III juga sebelumnya mengadopsi kebijakan penyeimbang (balancing) untuk menanggapi tekanan Tiongkok atas sengketa teritorial kedua negara di Laut Cina Selatan. Kebijakan keseimbangan ini memuncak pada penandatanganan Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) pada bulan April 2014, yang memberi kesempatan Amerika Serikat untuk merotasi pasukan yang dikerahkan dan untuk akses luas ke fasilitas militer Filipina. Enhanced Defence Cooperation Agreement juga dilakukan guna membatasi Cina secara strategis dalam meningkatkan kegiatan ekspansionisnya di Laut Cina Selatan. Tetapi kemudian presiden setelahnya, Duterte memiliki tujuan yang sangat bertentangan dengan Aquino. Duterte berusaha untuk mendorong relasi diplomatik yang lebih intens dengan Cina, sementara secara strategis "menjauhkan" Filipina dari sekutu perjanjian AS secara resmi. Setelah kurang dari tiga bulan setelah putusan Pengadilan Arbitrase yang mendukung klaim Manila terhadap Beijing di Laut Cina Selatan, Duterte meluncurkan inisiatif diplomatik untuk mendapatkan itikad baik Cina. Pada pertemuan puncak ASEAN September 2016 di Laos, ia juga segera mengumumkan bahwa Angkatan Laut Filipina tidak akan lagi bergabung dengan patroli Angkatan Laut AS di perairan yang disengketakan. Dia juga menyerukan penarikan pasukan AS yang mendukung misi kontra-terorisme tentara Filipina di Mindanao. Pada saat yang sama, Duterte juga mencari pinjaman dana untuk pengembangan infrastruktur kereta api di Mindanao dari Beijing (De Castro, 2018). Perkembangan ini menunjukkan bahwa Administrasi Duterte secara taktis mendekat kepada Cina untuk kepentingan strategisnya. Duterte bertekad untuk mengambil keuntungan dari kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia- Pasifik. Dalam prosesnya, menggantikan hubungan keamanan Filipina-AS dengan hubungan ekonomi Filipina-Cina sebagai hubungan bilateral paling penting. Seperti beberapa negara Asia lainnya -Kamboja, Laos dan Myanmar- Duterte juga yakin bahwa Filipina tidak memiliki kemampuan untuk menantang Tiongkok dalam perselisihan Laut Cina Selatan. Dia juga berbicara lebih kritis tentang Amerika Serikat, meragukan kesediaan Washington untuk mendukung Filipina secara militer dalam konfrontasi di masa depan dengan Cina. 486 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 Baginya, satu-satunya pilihan adalah untuk mendorong interdependensi ekonomi dengan Cina untuk mengurangi kemungkinan konfrontasi bersenjata. Duterte juga meyakinkan negara Asia Tenggara lainnya untuk bernegosiasi langsung dengan Cina untuk menyelesaikan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Semua ini tentu menghasilkan tekanan besar dalam hubungan keamanan Filipina-AS (De Castro, 2018). Selama beberapa dekade terakhir, Filipina, dengan dukungan diplomatik dan politik dari Amerika Serikat, telah menjadi penantang utama klaim historis dan teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun dalam kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, Presiden Rodrigo Duterte telah mengubah taktik dan strategi keamanan klasik Filipina, yakni menantang aliansi lama dengan AS dan secara terbuka mengakomodasi Tiongkok sebagai mitra strategis yang baru. Kondisi ini tentu logis menyebabkan banyak pengamat menyimpulkan bahwa Manila melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya dan mendekat dengan Beijing walaupun disaat bersamaan juga harus mengorbankan hubungan bilateralnya dengan Washington. Jika ditelusuri, penyelarasan strategis Filipina tersebut karena berakar dari ketidaksetujuan AS terhadap perang anti-narkoba Duterte yang telah menyebabkan ribuan orang tewas. Kritik AS terhadap pelanggaran hak asasi manusia di bawah kampanye kontra narkotika terus dilakukan dengan ancaman untuk menangguhkan bantuan pembangunan bagi Filipina. Bagi Duterte, apa yang dilakukan AS adalah bentuk intervensi eksternal dalam kebijakan domestiknya dan penghinaan terhadap kedaulatan Filipina. Kondisi ini kemudian memperbesar tuntutan untuk kebijakan luar negeri yang lebih independen dan secara perlahan keluar dari hubungan patron-klien antara Manila dengan Amerika Serikat (Rabena, 2016). Kebijakan luar negeri yang independen ini terbentuk dalam dua cara. Pertama adalah keputusan untuk "memisahkan diri" (leash-slip) dari Amerika Serikat. Duterte telah mempromosikan serangkaian narasi anti-AS dengan menghidupkan kembali histori kekejaman sejarah tentara AS di Filipina. Dia juga berniat menurunkan hubungan pertahanan bilateral dengan membatalkan kegiatan patroli maritim bersama, seperti Latihan Pendaratan Amfibi Filipina (PHIBLEX). Dia juga mengumumkan bahwa semua pasukan AS akan dipulangkan dari Filipina dalam waktu dekat. Tindakan-tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya kalibrasi ulang interaksi diplomatik dan aliansi Filipina- AS. Kedua, adalah keinginan untuk memperluas mitra strategis dan ekonomi Filipina | 487 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin untuk meminimalkan ketergantungan berlebihan terhadap Amerika Serikat. Terkait dengan ini adalah keinginan untuk soft landing dalam mengelola sengketa dan memajukan hubungan dengan Cina (Rabena, 2016). Strategi Duterte untuk tidak meninggalkan tetapi tidak menekankan isu-isu teritorial dan maritim adalah langkah bijak yang dapat membuahkan hasil jika dilakukan dengan cerdas. Dengan menghilangkan hubungan ekonomi dari manajemen sengketa, Manila dapat memperoleh manfaat dari Beijing pada saat pertumbuhan tinggi dan kepercayaan investor di Filipina bertepatan dengan dorongan investasi besar-besaran oleh Cina sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) (Rahman et al., 2023). Tantangannya adalah untuk memastikan bahwa Cina sendiri juga memisahkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan. Mengingat bahwa sebelumnya telah menggunakan pengaruh ekonomi terhadap Filipina untuk tujuan politik. Pergeseran kebijakan terhadap Cina juga Duterte lakukan dengan ketidaksetujuan di dalam ASEAN atas penanganan sengketa tersebut. Kerja sama militer dan pembicaraan tentang penjagaan di sepanjang garis Pantai dengan Cina juga terus dilanjutkan (Baviera, 2017). Meski demikian, dengan bergabung menjadi tuan rumah KTT ASEAN-AS, AS juga mengirimkan sinyal kuat bahwa Washington masih menjaga hubungan strategis dan keamanan dengan Manila. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik dan keamanan regional telah bergeser sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang berkembang tentang arah baru politik AS. Indikasi bahwa Amerika Serikat kurang memperhatikan Filipina akan sangat merusak kredibilitasnya sebagai negara "penjamin keamanan" negara aliansinya. Jika Presiden Duterte berulang kali menyatakan bahwa dia ingin Filipina menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan mengatakan bahwa ia bahkan dapat membatalkan kesepakatan tentang kerja sama keamanan di bawah pemerintahan Aquino (Chongkittavorn, 2016). Hal yang berbeda justru dilakukan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Strategi keamanan yang adaptif dilakukan dengan cara yang sedikit lebih fleksibel dan menyimpang dari kebijakan Duterte. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. justru mengadopsi pendekatan kemitraan dalam kebijakan luar negerinya dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat (AS) dan Filipina sepakat untuk saling menguatkan kegiatan kemitraan yang dilakukan dengan patroli bersama, dan pemberian akses bagi AS untuk menghidupkan kembali industri pertahanannya dengan mendirikan 18 perusahaan di Teluk Subic (Indonesia Defense, 488 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 2023). Pendekatan ini disinyalir karena hubungan dengan Cina mulai memanas akibat beberapa insiden di Laut Cina Selatan. Ferdinand Marcos Jr juga menginstruksikan angkatan bersenjata untuk focus di LCS akibat perselisihan yang terus meningkat. Kegiatan ini dilakukan untuk protes karena penggunaan laser militer di Kepulauan Spratly oleh penjaga pantai Cina (Nugrahani & Wulan, 2023). Lokasi tersebut merupakan lokasi militer Filipina ditempatkan untuk berjaga. Disisi lain, Cina menuduh Filipina menyusup ke wilayah teritorialnya dan mengkonfirmasi bahwa penjaga pantainya menggunakan laser yang tidak berbahaya untuk melacak kapal. Padahal sebelumnya ada kunjungan Presiden Ferdinand R Marcos Jr ke Beijing namun hal tersebut ternyata tidak mengendurkan agresivitas Cina di LCS. Tantangan radio dan manuver yang dilakukan oleh Kapal Tiongkok juga selalu memberi ancaman kedaulatan bagi Filipina. Pada Juni 2022 penjaga kapal di wilayah Filipina juga mengalami kebutaan sementara akibat terkena sorot cahaya dari kapal Patroli militer Cina (Koran Jakarta, 2023). Mengalami serangkaian ancaman membuat Filipina menyesuaikan kebijakan keamanan. Hal ini dikarenakan juga dalam aspek lain, misal intensifikasi persaingan antara negara adidaya di kawasan Asia-Pasifik juga berpotensi menyeret Filipina,. Hal yang perlu dicermati secara khusus adalah kemungkinan pecahnya konflik di Selat Taiwan. Provinsi Ilocos Norte di Filipina utara memiliki jarak yang sangat dekat sekitar 40 menit jarak penerbangan di Taiwan bagian Selatan. Pendekatan diplomatis selalu diupayakan oleh Presiden Marcos Jr. Oleh karena itu, cenderung kebijakannya sangat berbeda dengan kebijakan Rodrigo Duterte sebelumnya yang sangat dekat dengan Cina dengan perlahan menjauh dari AS (Republika, 2023). Berbanding terbalik, dengan apa yang dilakukan Duterte, Filipina di bawah kepemimpinan Marcos Jr melakukan sejumlah adaptasi kebijakan. Restrukturisasi juga dilakukan secara khusus kepada Washington. Filipina dan AS saling bersepakat mengamankan empat pangkalan militer di Filipina. Pengamanan pangkalan militer ini disinyalir untuk memantau pergerakan Cina di Laut Cina Selatan dan sekitar selat Taiwan (Sumadinata, 2023). AS memiliki akses ke lima (5) pangkalan militer Filipina yang diatur dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Meski secara formal, AS tidak mengumumkan secara persis lokasinya. Salah satu dugaan kuat berada di utara Filiphina | 489 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin (Luzon) (Khairisa, 2023) (Ferida, 2023). Dalam skema yang lain, Presiden Ferdinand Marcos Jr juga menjalin kesepakatan dengan Jepang yakni Visiting Forces Agreement (VFA). Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan maritim dan memastikan perlindungan bagi nelayan Filipina. Kondisi ini juga dipicu oleh kekhawatiran tentang tindakan agresif Cina di wilayah tersebut, meskipun langkah ini menurut Cina justru mengganggu stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan (Reuters, 2023). Marcos Jr awalnya digembar-gemborkan sebagai calon penerus Duterte, tetapi setengah tahun setelah masa kepresidenannya menunjukkan bahwa dia tampaknya lebih cenderung mengutamakan kepentingan keamanan domestik sekaligus kepentingan ekonomi dengan mitra mitra strategis. Dalam Pidato Kenegaraan pertamanya pada Juni 2022, dia menyatakan tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina kepada asing. Dalam KTT ASEAN dia menegaskan kembali tentang pentingnya keamanan maritim, terutama yang menyentuh kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut. Pada KTT ASEAN Plus Three, ia juga menekankan keselamatan dan kebebasan navigasi sesuai dengan UNCLOS (Misalucha-Willoughby, 2023). Jika Marcos Jr konsisten selalu menyimpang dari arah kebijakan Duterte, maka pemerintahannya harus memastikan dua hal. Pertama adalah menjalankan kebijakan luar negeri yang independen berarti juga mendiversifikasi hubungan internasional yang sudah dilakukan, termasuk dengan AS dan Cina. Kedua, memperhatikan kepentingan ekonomi domestik secara serius. Filipina tetap terlilit utang karena pinjaman selama pandemi (Thai Bao & Thi Phuong Thao, 2009). Pemerintahan Duterte meninggalkan utang sekitar US$223 miliar. Pada saat kepresidenan Marcos dimulai, utang Filipina mencapai rekor baru sebesar US$224 miliar. Maka masuk akal mengapa agenda ekonomi diutamakan selama perjalanan Beijing. Tetapi jika masalah keamanan terus diabaikan, negara akan merasa sangat sulit untuk mengatur kepentingan domestik pasca-pandemi (Misalucha-Willoughby, 2023). Meskipun mempertahankan kebijakan luar negeri yang fleksibel dan adaptif akan menjadi tantangan di tengah rivalitas geostrategis tersebut. Marcos Jr. harus terus juga memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat melalui penerapan sikap yang lebih kritis terhadap Cina. Kontras dengan pendahulunya langsung terlihat sangat mencolok dalam kondisi ini. Duterte meminta bantuan ekonomi dan militer dari Cina dan juga 490 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 Rusia, dua pelindung strategisnya, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS terkait masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk mengesankan Cina, presiden Duterte bahkan berulang kali bersikap "lembut" pada sengketa Laut Cina Selatan. Sementara Marcos Jr. mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dengan Cina namun sambil tetap pragmatis menyambut peluang kerja sama di bidang ekonomi (Heyderian, 2022). Dibandingkan dengan kebijakan luar negeri mantan presiden Duterte, yang mendekat dengan Cina tapi mengorbankan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Kebijakan keamanan adaptif Marcos Jr justru mempromosikan hubungan persahabatan dengan dua kekuatan tersebut. Duterte mengancam akan menangguhkan Perjanjian Kunjungan Pasukan Filipina-Amerika Serikat. Sebaliknya, Marcos Jr berusaha memperkuat hubungan Filipina dengan AS untuk meningkatkan pengaruhnya dalam mengelola hubungan dengan Cina (Ma & Kang, 2023). Kebijakan luar negeri adaptif Marcos Jr tersebut memiliki dua manfaat berbeda bagi Filipina. Pertama, menegaskan kembali aliansi Filipina-Amerika Serikat untuk menjamin kepentingan keamanan Manila. Kedua, meningkatkan hubungan Filipina dengan Cina yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan membantu memungkinkan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Filipina (Rommei, 2023). Simpulan Perubahan dinamika keamanan akibat rivalitas AS dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik mengakibatkan tegangnya hubungan Filipina-Cina secara khusus pada sengketa di Laut Cina Selatan. Kondisi ini akan menjadi tantangan keamanan yang serius bagi Filipina. Filipina masih menghadapi tantangan keamanan yang dilematis atas klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Peningkatan kekuatan militer Cina juga memperburuk ketegangan dan menyebabkan Filipina mengubah kebijakan keamanan yang adaptif sebagai akibat persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina. Merumuskan kebijakan strategis merupakan faktor krusial dalam keamanan negara salah satunya berkaitan dengan strategi adaptif terhadap kondisi eksternal. Apa yang dilakukan Filipina di bawah kepemimpinan Marcos Jr adalah upaya untuk mengamankan kepentingan nasional baik kepentingan keamanan maupun kepentingan ekonomi dengan cara yang paling realistis akibat dari rivalitas tersebut. | 491 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin Kebijakan luar negeri yang fleksibel tersebut memungkinkan Filipina beradaptasi dengan perubahan realitas geopolitik Asia-Pasifik antara rivalitas AS dan Cina. Kebijakan luar negeri yang fleksibel dan adaptif juga menuntut sikap yang pragmatis. Marcos Jr menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Cina dengan cara ini. Namun Marcos Jr juga tidak selalu menginduk ke Amerika Serikat karena Cina masih membayangi agenda kebijakan luar negeri Filipina. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa Filipina di bawah kepemimpinan Marcos Jr tidak beraliansi bersama Amerika Serikat dengan mengorbankan Cina. Marcos masih mengakui Cina sebagai mitra ekonomi terkuat Filipina. Pergeseran doktrinal dari kepentingan ekonomi domestik akan berubah menjadi doktrin pertahanan teritorial. Pada tingkat ini, Filipina kemungkinan akan berperan sebagai 'rezim hibrida', di mana Marcos Jr. kemungkinan akan mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih terkalibrasi, menggabungkan unsur pragmatisme dan ketegasan terhadap negara-negara besar seperti Cina sambil berusaha memanfaatkan hubungan Filipina dengan Amerika Serikat secara maksimal. Daftar Pustaka Anam, S. (2014). Great Power Rivalry in a New Asia Pacific Order: Examining the Great Power Concert Model for Asia Pacific. Jurnal Hubungan Internasional, 3(2), 125- 130. Solidum, E. D. (1982). Philippine Perceptions of Crucial Issues Affecting Southeast. Source: Asian Survey, 22(6), 536-547. Baviera, A. (2017). Duterte's Cina policy shift: strategy or serendipity? or-Serendipity/. Beeson, M. (2009). Hegemonic transition in East Asia? the dynamics of Chinese and International Studies, 35(1), 95-112. American power. Review of Brecher, M., & James, P. (1988). Achieving strength through numbers First Nations, Inuit, and Métis health information. The Journal of Conflict Resolution, 32(3), 426- 456. Castro, R. C. De. in Manila. Manila/. (2018). Beijing gone from foe to friend Chongkittavorn, K. (2016). Trump's response to Duterte's game-changer in Asia. Changer-in-Asia/ . De Castro, C. (2016). Balancing Agenda on an Emergent Cina. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35, 139-159. 492 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 8, No. 2, Mei 2024 (474-494) doi:10.24198/intermestic.v8n2.5 Esnoe Faqih, W. (2023). Marcos Jr Kunjungi Beijing, Filipina dan Cina Akan Tingkatkan Bilateral. Hubungan Ferida, K. (2023). Amerika Serikat Amankan Akses Tambahan ke 4 Pangkalan Militer di Cina. Filipina, Cina. Makin Mudah Pantau Galang, A. M. (2017). The New Philippine National Security Policy and the Asia-Pacific. and-the-Asia-Pacific/. Heyderian, R. (2022). Marcos Jr. is putting on a deceptive new front. Deceptive-New-Front-6236/. Ikenberry, G. J. (2016). Between the Eagle and the Dragon: America, Cina, and Middle State Strategies in East Asia. Political Science Quarterly, 131(1), 9-43. Indonesia Defense. (2023). Filipina Pererat Hubungan Bilateral dengan AS, Tingkatkan Industri Pertahanan di Teluk Subik. Teluk-Subik/. Jacobini, H. B. (1961). Main Patterns of Philippine Foreign Policy. Source: The Review of Politics, 23(4), 507-530. Koran Jakarta. (2023). Marcos Jr Panggil Dubes Tiongkok. . Ku, S. C. Y. (2006). Rising Cina's Foreign Relations. Source: Asian Perspective, 30(4), 113-140. Liou, R. Y.-L., & Hsu, P. S.-C. (2019). The Effectiveness of Minor Powers' Hedging Strategy: Comparing Singapore and the Philippines. International Studies Association, 131. Lischin, L. (2018). US Foreign Policy is Failing in the Philippines. Philippines/. Litchman, M. (2023). Qualitative research in education: A user's guide. Routledge. Malig. (2012). Cina blasts Philippines' weapons purchase. Ma, X., & Kang, D. C. (2023). Toward Measuring Free-Riding: Counterfactuals, Alliances, and US-Philippine Relations. Journal of Global Security Studies , 1, 22- 32. Misalucha-Willoughby, C. (2023). Between economy and security: Does the Philippines' Marcos Jr have a choice? Nugrahani, & Wulan, A. (2023). Cina-Filipina Memanas, Presiden Marcos Jr Desak Selatan. Militer Fokus di Laut Cina | 493 e-ISSN. 2503-0892
TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK Tomi Oktavianor, M Najeri Al Syahrin Ortuoste, M. (2013). The Philippines in the South Cina Sea: Out of Time, Out of Options? Southeast Asian Affairs, 240-253. Pedrason, R., Montratama, I., & Herstanti, B. (2021). Troika-Kerja Sama Pertahanan India, Indonesia, dan Australia: Peluang dan Tantangannya Bagi Indonesia. Jakad Media Publishing. A. Rabena, Rebalancing Policy/. J. (2016). Philippine foreign policy. Rahman, Abd, M. A., & Jusoh, S. (2023). Cina's New Maritime Silk Road Cooperation: Why Malaysia, Indonesia, and the Philippines Are Clings in Disagreement? In The Palgrave Handbook of Globalization with Chinese Characteristics: The Case of the Belt and Road Initiative (pp. 591-608). Springer Nature Singapore. Republika. (2023). Ferdinand Marcos: Filipina Bisa Terseret ke Konflik di Selat Taiwan. Reuters. (2023). Philippines' Marcos Open to a Troop Pact with Japan. Pact-with-Japan-2023-02-13/. Rommei, B. (2023). Marcos Jr. Fashions a Flexible Foreign Policy fot the Philippines. Scott Bennett, D. (1996). Security, Bargaining, and the End of Interstate Rivalry. International Studies Quarterly, 40(2), 157-183. Sumadinata, W. S. (2023). Analysis of United States Foreign Policy in Asia Pacific and Its Impact on Regional Security Stability. Best Journal of Administration and Management (BEJAM), 1(3). Thai Bao, T., & Thi Phuong Thao, N. (2009). The Policy of the Philippines towards the US and Cina in a changing World Order (2001-2021) forcing the Philippines to re- warm its. Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 50-64. The Guardian. (2015). Obama tells Asia US 'here to stay'; as a Pacific power. Address-Australia-Parliament . Tolentino, E., & Ham, M. (2015). The entrapment of asymmetry: the Philippines between the US and Cina. Bandung: Journal of the Global South, 2(1), 1-15. Utami, E. P. (2017). Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk Dalam Konflik Rusia-Ukraina. Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa. 494 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD