Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN BERKEPRIBADIAN GANDA (DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Novi Novia Rotarigma1, Yovita Arie Mangesti2 1,2Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: yovitaam@untag-sby.ac.id ABSTRAK Tujuan dari kajian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berkepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) diatur. sumber sekunder lainnya.data yang dikumpulkan dari buku-buku literatur, penelitian yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian membawa kita pada kesimpulan bahwa karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, orang dengan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) dapat dihukum karena pembunuhan yang telah mereka lakukan. Penerapan gagasan akuntabilitas dalam strict liability adalah bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini memungkinkan pelaku dipidana penjara sesuai dengan ancaman Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Orang Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) ABSTRACT The purpose of this legal study is to ascertain how criminal liability for murderers with multiple personalities (Dissociative Identity Disorder) is regulated.This study employs a normative approach, which means that it looks at primary, secondary, and tertiary legal materials found in libraries or other secondary sources.data gathered from books of literature, existing research, and relevant legislation.The study's findings lead us to the conclusion that because they have fulfilled the element of criminal responsibility, people with multiple personalities (Dissociative Identity Disorder) can be punished for the murder they have committed.The application of the idea of accountability in strict liability is the form of criminal responsibility. This allows the offender to be sentenced to prison in accordance with the threat in Article 338 of the Criminal Code, which deals with murder. Keywords: Criminal Liability, Murder, Dissociative Identity Disorder PENDAHULUAN Karena mempengaruhi kehidupan manusia dalam masyarakat, masalah kejahatan dalam masyarakat saat ini sebagai fenomena akan selalu dibicarakan. Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan ini terjadi dalam kehidupan manusia dengan persaingan kepentingan. Menurut Bawengan (1974), istilah "kejahatan" diartikan sebagai "nama atau stempel yang diberikan kepada seseorang yang digunakan untuk menilai perbuatan tertentu sebagai kategori perbuatan jahat." Menurut Margaretha (2018), kejahatan ini terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. , atau sebagai akibat dari Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 534
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 kelalaian yang dapat mengakibatkan hukuman. Dikaitkan dengan berbagai kesalahan, kesalahan dapat diartikan sebagai demonstrasi dan kegiatan yang jahat yang biasanya diketahui dan diperhatikan oleh individu. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah apa saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Secara umum yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sakit terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku internal maupun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berteknologi maju. Pelaku internal dipecah menjadi tiga kategori: ekonomi, biologis, dan psikologis. Hal ini terlihat dari faktor ekonomi bahwa banyak orang tidak dapat memenuhi kebutuhan fundamental mereka.A status seseorang sebagai miskin menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti perumahan, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pencurian dan penjambretan adalah contoh kejahatan yang biasanya berasal dari faktor ekonomi. Berikutnya adalah faktor biologis. Menurut unsur-unsur alami, kejahatan dapat dikenali dari adanya unsur- unsur nyata seseorang, termasuk rahang miring ke depan, struktur wajah besar, tulang pipi tinggi, pelipis terbatas, hidung rata atau lebar, rahang besar, penampilan sangat mencolok, hidung berduri. atau bibir yang tebal, mata terlihat licik, rambut wajah diabaikan atau tidak tertutup dan tidak ada keengganan untuk menyiksa, sebuah d memiliki lengan yang umumnya panjang. Menurut Santoso dan Zulfa (2001), para ahli di bidang genetika juga berpendapat bahwa kecenderungan kekerasan dapat diturunkan melalui gen. Terakhir, aspek psikologis. Kegiatan kriminal dapat dihasilkan dari berbagai faktor psikologis, termasuk penyimpangan dalam kesadaran, emosi yang tidak stabil, sosialisasi masa kanak-kanak yang tidak memadai, perkembangan moral yang buruk, dan sebagainya. Gangguan identitas disosiatif (DID), juga dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, adalah salah satu gangguan yang dihasilkan dari berbagai gangguan psikologis ini. faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gea (2013), seseorang dengan kepribadian ganda cenderung menunjukkan dua atau lebih ciri kepribadian (alter), masing-masing dengan nama, sifat, dan kepribadian yang Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 535
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 unik. kondisi perilaku. Menurut Semium (2006), kepribadian ganda ini biasanya disebut sebagai kepribadian jahat dan kepribadian suci. Kepribadian dengan emosi tinggi yang memungkinkan penderitanya melakukan kejahatan dapat muncul dari kepribadian jahat tersebut. Menurut Ali (2007), kejahatan yang dikenal dengan pembunuhan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan kematian banyak orang. Kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa menurut Pidana Hukum (KUHP). Suatu bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain disebut sebagai kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) (Chazawi, 2007). adalah nama umum untuk jenis hukuman ini. Dengan melakukan sesuatu, Anda melakukan kejahatan pembunuhan. Tentu saja, ada banyak cara yang berbeda untuk melakukan pembunuhan, masing-masing dengan konsekuensi hukum yang unik. Konsekuensi hukum dalam bentuk pidananya akan jauh lebih besar jika tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan atau ada rencana sebelumnya, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan yang turut memperberat suatu kejahatan. Pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dipisahkan. "Tanggung jawab pidana diartikan sebagai melanjutkan suatu bentuk cela yang obyektif yang dapat dipidana atas perbuatannya", demikian pendapat Roeslan Shaleh. Asas legalitas menjadi landasan terjadinya pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar penuntutan pidana terhadap pelakunya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai penentu tindak pidana hanya akan dipidana apabila perbuatan atau kejahatan itu yang dilakukannya keliru" (Saleh, 1982). Tidak akan ada kesalahan yang tidak dapat dipidana, jika seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang sudah dewasa, berakal budi, dan dapat mengambil keputusan sendiri. Demikian pula, tanggung jawab pidana ada untuk kejahatan pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kehidupan, kategori kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 536
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 Sebelum tahun 1980-an, data menunjukkan bahwa hanya beberapa kasus gangguan kepribadian ganda yang didiagnosis di seluruh dunia; namun, pada tahun 1990-an, puluhan ribu lebih kasus gangguan kepribadian ganda telah didiagnosis. Sehingga beberapa profesional dan ahli percaya bahwa kepribadian ganda lebih mungkin terjadi daripada yang diperkirakan sebelumnya (Zabita, 2017). 14 juta orang di atas usia Menurut data statistik Kemenkes tahun 2018 terdapat 15 orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1,7% menjadi 7% (Kemenkes RI, 2018). Padahal kasus kepribadian ganda jarang terjadi. di Indonesia, mereka berpotensi mengakibatkan tindak kriminal karena orang dengan kepribadian ganda tidak memiliki kendali atas dirinya ketika berada di kepribadian lain. Sehubungan dengan penggambaran di atas, penulis esai memulainya dalam sebuah ulasan yang digunakan sebagai salinan cetak sebuah artikel dengan judul "Kewajiban Pidana Orang dengan Psikosis Kepribadian Konflik yang Melakukan Pelanggaran Pembunuhan". METODE PENELITIAN Metode penelitian normatif, yaitu metode untuk menentukan kaidah, asas, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang berkembang, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian doktrinal adalah nama lain dari jenis penelitian normatif ini. dalam penelitian hukum untuk memastikan kebenaran hubungan yang ada di antara bagian-bagian teks yang dibedakan dengan penggunaan unsur bahasa (kohesi), di mana aturan hukum itu sesuai dengan norma hukum dan ada norma dan aturan yang bersifat perintah. atau larangan berdasarkan asas hukum. Jenis penelitian ini memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori kesulitan hubungan dan membuat prediksi tentang bagaimana hal-hal akan berubah di masa depan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 537
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 Meskipun merupakan konsep yang berbeda, namun pembahasan pertanggungjawaban hukum pidana tentu akan melibatkan pembahasan perbuatan atau tindakan pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam pengertian perbuatan atau kejahatan. Demonstrasi kriminal hanya mengatur pembatasan kegiatan tersebut dengan bahaya disiplin pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana mengatur tentang kesanggupan seseorang untuk dihukum atas suatu kejahatan yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana juga mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kejahatan itu. Sehingga seseorang harus terlebih dahulu melakukan kejahatan agar dinyatakan bersalah. pelaku harus mampu bertanggung jawab sendiri agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu dengan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Menurut Chairul Huda, hal lain yang mengakui demonstrasi atau kegiatan kriminal dan kewajiban pidana adalah bahwa standar tindakan pelanggar hukum adalah pedoman legitimasi. Ungkapan "mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli" dapat ditemukan dalam asas legalitas , yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan perbuatan tersebut. Sedangkan konsep bersalah adalah gagasan bahwa seseorang dapat dihukum. kesalahan saat melakukan kejahatan. Doktrin ini diungkapkan dalam bahasa Inggris sebagai "suatu perbuatan tidak membuat seseorang mendua, kecuali jika pikiran itu secara hukum tercela," yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali mereka memiliki pikiran jahat. Oleh karena itu , disebutkan bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana: sebuah. harus ada perbuatan yang dilarang (actus reus); b. Harus ada sikap mental jahat (mens rea) sehubungan dengan perbuatan atau tindak pidana pembunuhan dimana pelakunya berkepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif); kedua syarat ini harus dipenuhi sebelum pelaku dapat dipidana. Asas legalitas yang dibahas pada alinea sebelumnya erat kaitannya dengan syarat adanya suatu perbuatan yang dilarang. sehingga siapa saja yang melanggar peraturan tersebut dapat dipidana jika diatur sebagai perbuatan Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 538
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 pidana. Dalam KUHP, khusus pada pasal 338, perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka akan menghadapi hukuman yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu penjara paling lama lima belas tahun. Karena dalam pembahasan ini disebutkan bahwa orang yang berkepribadian ganda (identitas disosiatif) gangguan) dapat dihukum, yang berarti bahwa jika mereka membunuh seseorang, mereka dapat dihukum sesuai dengan hukuman KUHP. Mens rea, atau sikap mental negatif, adalah syarat selanjutnya. Seseorang yang berniat membunuh harus memiliki rencana sebelumnya. Niat ini bisa berupa niat membunuh atau niat melakukan kejahatan lain yang berujung pada pembunuhan. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut terdapat perasaan dalam diri mereka meskipun pada kenyataannya mereka memiliki karakter yang sedikit. Pada akhirnya, mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum pertanggungjawaban pidananya. Dimana dalam konteks hukum pidana, pemidanaan diartikan sebagai tahapan untuk menentukan pemidanaan dan penjatuhan sanksi. Seseorang harus memenuhi beberapa unsur pertanggungjawaban pidana agar untuk dipidana. Menurut Ilyas (2012), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: sebuah. Memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban hukum b. Ada kesalahan. c. Tidak ada pembenaran. Mampu bertanggung jawab adalah aspek pertama. Syarat lahiriah suatu kesalahan adalah telah dilakukannya suatu perbuatan atau kejahatan. Sementara itu, terkait dengan kondisi batin berupa keadaan normal atau kondisi dalam alam pikiran pencipta. Moeldjatno mengungkapkan hal tersebut. keyakinan bahwa hanya orang dengan kesehatan mental yang normal yang dapat diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat sehingga kriteria untuk menentukan apakah kejahatan tertentu dapat dikaitkan dengannya hanya dapat dipenuhi oleh orang yang berada dalam kondisi mental yang normal keadaan.Keadaan atau keadaan mental adalah normal karena pencipta menggunakan akal untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk.Karena pelaku dapat dianggap bersalah jika mereka dapat membedakan antara dua hal tersebut.Orang yang Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 karena 539
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 menderita gangguan kepribadian ganda (identitas disosiatif gangguan) masih dapat membedakan antara tindakan baik dan buruk, memungkinkan mereka untuk mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka ketika mereka melakukannya. Merakit komponen ini telah dijelaskan dalam kasus di mana orang dengan DID dianggap memiliki persyaratan pertanggungjawaban pidana yang diajukan Sudarto juga telah dipenuhi oleh individu dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif) (Sudarto, 1997). Orang dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif) dianggap memiliki beberapa tanggung jawab pidana jika mereka memenuhi persyaratan ini. Kesalahan merupakan komponen kedua. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, suatu perbuatan atau perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan terjadi apabila suatu keadaan atau akibat yang melanggar hukum pidana disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun telah mengetahui akibatnya, maka ia telah melakukan kelalaian. Karena ada akibat yang tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai kelalaian (Amrani dan Ali 2015), sedangkan kesengajaan dalam bentuk kehendak atau niat untuk bertindak dalam melakukan kejahatan, mengetahui terlebih dahulu akibat dari pelaku tindak pidana merupakan syarat mutlak. untuk melakukan suatu tindakan dan kehendak untuk dihasilkan dari tindakan itu disediakan oleh teori kehendak. Oleh karena itu, intensionalitas terjadi ketika suatu tindakan menghasilkan hasil tertentu. Oleh karena itu, inte pengertian ada ketika hasil yang diinginkan dari suatu tindakan menjadi niat dari tindakan yang dilakukan. Ketika datang ke kejahatan pembunuhan, salah satu unsur kejahatan adalah unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari bahwa tujuan perbuatannya adalah untuk mengakhiri hidup orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sukarela. Aspek ketiga, tidak ada pembenaran untuk memaafkan. Hakim memutuskan bahwa kondisi mental pelaku yang memiliki gangguan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif) tidak dapat dijadikan alasan karena tidak termasuk dalam perumusan Pasal 44 KUHP. Putusan ini didasarkan pada putusan hakim ketika pelaku mengalami gangguan kepribadian ganda. ) masih menghadapi hukuman atas tindakan mereka. Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 540
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 Konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana saat ini sangat erat hubungannya. Artinya, selain membuktikan unsur-unsur kejahatan, kesalahan pelaku juga harus dibuktikan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun, dua gagasan pertanggungjawaban pidana - pertanggungjawaban ketat dan pertanggungjawaban pengganti - telah muncul sebagai hasil dari kemajuan di bidang hukum. Tanggung jawab ketat adalah gagasan tanggung jawab yang dilakukan dalam lingkup kejahatan tanpa membuat kesalahan. Apabila pelaku telah melakukan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dan diatur oleh undang-undang, bagaimanapun perasaan batinnya, ia sudah dapat dituntut. Jadi dalam pengertian tanggung jawab ini yang dikendalikan adalah kegiatannya (actus reus). tanpa kesalahan" digunakan untuk menggambarkan ide ini. Tidak masalah jika tindakan itu dilakukan dengan niat jahat; yang penting melanggar hukum, sehingga pelakunya sudah dapat dihukum. Oleh karena itu, ciri-ciri berikut berlaku untuk konsep strict liability: sebuah. Tidak ada mens rea; b. Unsur utama berupa tindakan (actus reus); c. Buktinya hanya pada actus reus, bukan mens rea. Pertanggungjawaban perwakilan adalah pengganti konsep pertanggungjawaban di mana tanggung jawab hukum diadakan terhadap satu orang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ruang lingkup pekerjaan harus tercermin dalam persyaratan dua individu. Ada tidaknya actus reus dan mens rea adalah pembedaan antara strict liability dan vicarious liability. Jika mens rea tidak diwajibkan untuk pertanggungjawaban pidana di bawah strict liability, rea pekerja diharuskan di bawah tanggung jawab pengganti untuk meminta pertanggungjawaban pemberi kerja atas tindakan karyawan mereka. Konsep strict liability dapat diterapkan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan identitas disosiatif. Karena sulit untuk mempertanyakan adanya mens rea dalam perbuatan atau tindak pidana pembunuhan dengan pelaku gangguan identitas disosiatif, maka Konsep pertanggungjawaban pidana dalam strict liability tidak. Apalagi jika telah terjadi pertukaran karakter dari tokoh yang melakukan kesalahan serius kepada tokoh lain. Pelaku dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif) tidak akan menyadari bahwa kepribadian lain yang ada dalam dirinya telah melakukan kejahatan Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 541
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 atau pembunuhan. Kepribadian yang aktif tidak akan mengetahui hal ini. Untuk dapat mengembalikan kepribadian yang telah melakukan kejahatan tersebut, diperlukan seorang psikiater. Namun, meskipun seorang psikiater telah memberikan bantuan, hal tersebut tidak menjamin bahwa psikiater tersebut dapat memulihkan orang yang telah melakukan perbuatan pembunuhan. Mens rea tetap dianggap harus ada, meskipun tidak perlu pembuktian, meskipun konsep strict liability tentang pertanggungjawaban tidak meragukan keberadaannya. Roeslan Saleh mengusulkan gagasan strict liability dalam hukum pidana (Amrani dan Ali, 2015): Pada kenyataannya, respon kriminal kemungkinan hilang ketika satu keadaan memaafkan. Selain itu, praktik ini menghasilkan berbagai kondisi mental yang diperlukan untuk penghapusan hukuman pidana. Akibatnya, muncul kelas kejahatan yang hukumannya cukup di bawah teori tanggung jawab yang ketat. Dalam benak terdakwa, ketidaktahuan dan sama sekali tidak ada niat melakukan kejahatan merupakan definisi kejahatan. Padahal, terlepas dari faktanya bahwa mereka tidak berniat melakukan kejahatan, diyakini bahwa mereka masih memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi. Ini biasanya berlaku untuk pelanggaran ringan, juga dikenal sebagai pelanggaran. Beberapa penulis percaya bahwa tindakannya adalah kriminal, tetapi tidak dianggap sebagai benar-benar perbuatan pidana. Tanpa memeriksa keadaan jiwanya sebagai suatu keadaan yang dapat meniadakan penggunaan pidana, ia harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum hanya karena perbuatannya memenuhi unsur delik. Menurut Roeslan Salwh, ada kelompok pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dalam keadaan tidak sadar dan masih dapat dihukum dengan tanggung jawab yang tegas. Terdakwa tidak berniat melakukan kejahatan dan tidak mengetahui keadaan sekitar perbuatannya. Kesamaan antara kondisi ini dan pelaku kejahatan dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif).di mana identitas asli orang tersebut tidak menyadari bahwa ia melakukan kejahatan.di mana kepribadian asli seseorang tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kejahatan karena kejahatan tersebut merupakan akibat dari tindakan kepribadian lain meskipun itu telah dinyatakan bahwa tindak pidana ringan atau Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 542
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 pelanggaran termasuk dalam lingkup strict liability, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana lain termasuk dalam lingkup strict liability juga. Karena terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. didakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan putusan yang telah terjadi atau cr perbuatan kriminal yang dilakukan terhadap seseorang dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif). Ketika satu keadaan memaafkan, peluang hilang. Selain itu, praktik ini menghasilkan berbagai kondisi mental yang diperlukan untuk penghapusan hukuman pidana. Teori tanggung jawab yang ketat mengarah pada pengembangan subset kejahatan yang hukumannya cukup. Terdakwa berpendapat bahwa definisi kejahatan adalah ketidaktahuan dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Bahkan, diyakini bahwa mereka masih memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi meskipun faktanya mereka tidak berniat melakukan kejahatan. kejahatan di tempat pertama. Dalam banyak kasus, ini juga berlaku untuk pelanggaran ringan. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai tindakan kriminal yang sebenarnya, beberapa penulis percaya bahwa tindakannya adalah kriminal. Dia harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum hanya karena tindakannya memenuhi unsur-unsur kejahatan. suatu delik, tanpa mempertimbangkan keadaan jiwanya sebagai syarat yang dapat menghalangi penerapan hukuman. Roeslan Salwh mengatakan bahwa ada kelompok pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan masih dapat dihukum berat. Terdakwa tidak mengetahui keadaan sekitar perbuatannya dan tidak berniat melakukan tindak pidana. Kemiripan antara kondisi tersebut dengan orang yang melakukan kejahatan yang memiliki kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif).di mana orang yang sebenarnya tidak menyadari bahwa mereka melakukan pelanggaran.Terlepas dari fakta bahwa telah dinyatakan bahwa tindakan kejahatan kecil atau pelanggaran diingat untuk tingkat tanggung jawab yang berat, hal ini tidak 't mengecualikan kemungkinan bahwa kesalahan yang berbeda juga diingat karena tingkat risiko yang parah.karena diyakini bahwa terdakwa melakukan unsur-unsur kejahatan yang relevan.Keputusan yang dibuat atau kejahatan yang Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 543
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 dilakukan terhadap seseorang dengan gangguan identitas disosiatif (DID) dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada saat didakwa. KESIMPULAN Jenis pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan berbagai watak (Conflicting Personality Psychosis) yang melakukan demonstrasi pembunuhan terhadap pelanggar hukum adalah dengan memaksakan hukuman sesuai dengan bahaya pidana Pasal 338 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun. .Namun, seseorang dengan gangguan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) harus menunjukkan pertanggungjawaban pidana sebelum menerima hukuman. Selain itu, perlu ditentukan definisi tanggung jawab pidana yang akan digunakan. Akibatnya, strict liability dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan ketika mereka memiliki kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder). Meskipun mens rea dianggap ada, tidak diragukan lagi bahwa mens rea ada dalam kerangka pertanggungjawaban yang ketat. Seseorang dapat dihukum selama mereka melakukan perbuatan atau melakukan kejahatan dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Penjelasan bahwa Konsep risiko berat cocok untuk pembunuhan yang pelakunya memiliki karakter yang berbeda (Conflicting personality psychosis) karena ketika terjadi pertukaran karakter dalam diri pelakunya, sulit untuk menunjukkan keberadaan mens rea berdasarkan faktanya. bahwa individu dengan karakter yang berbeda (Conflicting personality psychosis) mengalami amnesia tidak permanen ketika karakternya berubah. Karena telah mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat, tetapi pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, tindak pidana ini memenuhi syarat strict liability karena strict liability tidak menimbulkan keraguan terhadap adanya mens rea. DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainudin. 2007. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika) Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 544
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022 Dan Penerapan, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers) Bawengan, Gerson W. 1974. Psychology Kriminal (Jakarta: Pradnya Paramita) Chazawi, Adam. 2007. Kejahatan Terhadap Nyawa (Jakarta: Sinar Grafika) Gea, Antonius Atosökhi. 2013. 'Psychological Disorder Perilaku Abnormal: Mitos Dan Kenyataan', Humaniora, 4.1: 692-704 Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rengkang Education) Kementrian Kesehatan RI. 2018. 'Potret Sehat Indonesia dari Rikesdas 2018', Depkes.Go.Id riskesdas-2018.html> Margaretha. 2018. 'Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?"', Psikologi.Unair.Ac.Id Saleh, Roeslan. 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia) Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminolog I (Jakarta: Rajawali Pers) Semium, Yustinus. 2006. Kesehatan Mental 2 (Yogyakarta: Kanisius) Sudarto. 1997. Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni) Zabita, Amalda Alif. 2017. 'Kajian Gangguan Identitas Disosiatif Pada Tokoh Utama Dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari' (University of Muhammadiyah Malang) Doi : 10.53363/bureau.v2i1.149 545