Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.3 Agustus 2024 e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 DOI: Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Fadyo Rezky Farel¹*, Fadiyah Faradillah², Susila Wardani³, Salsabila Fitria⁴, Nada Putri Frissylia⁵, Lysa Angrayni6 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Korespondensi penulis: 12220715222@students.uin-suska.ac.id Abstract: This article examines the rights and position of women victims of sexual harassment in criminal procedure law. The main objective of this research is to examine the utilization of legal protection in criminal procedure law to safeguard the rights of women who experience sexual harassment. In addition to being the target of harassment, women are often considered as the cause and driver of harassment crimes, so sometimes they do not receive appropriate legal protection. Women as victims of harassment are in a very vulnerable position and require special protection and the guarantee of appropriate and effective rights. This research uses a qualitative approach, using a combination of literature review: Reviewing relevant legal texts, court decisions and academic research on the topic. Based on the results of this study, the current legal system is less or ineffective in protecting the rights of women who experience sexual harassment. There is a lack of awareness and understanding of sexual harassment among legal professionals and the general public as well as the development of a patriarchal culture in society. The conclusion of this research is that the current legal system does not function properly in protecting the rights of women when they are victims of sexual harassment. So that there needs to be special protection where the rights of victims are fulfilled and also raise awareness about harassment in a society that tends to be still indoctrinated by patriarchal culture. Keywords: Rights and position, women, sexual harassment, Criminal Procedure Abstrak: Artikel ini mengkaji hak dan kedudukan perempuan korban pelecehan seksual dalam hukum acara pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji pemanfaatan perlindungan hukum dalam hukum acara pidana untuk menjaga hak-hak perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Selain menjadi sasaran pelecehan, perempuan sering kali dianggap sebagai penyebab dan penggerak kejahatan pelecehan, sehingga terkadang mereka tidak mendapat perlindungan hukum yang sesuai. Perempuan sebagai korban pelecehan berada diposisi yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dan terjaminnya hak-hak yang sesuai dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan kombinasi tinjauan literature: Meninjau teks hukum, keputusan pengadilan,dan penelitian akademis yang relevan mengenai topik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, sistem hukum saat ini kurang atau tidak efektif dalam melindungi hak- hak perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pelecehan seksual di kalangan profesional hukum dan masyarakat umum serta masih berkembangnya budaya patriarki didalam masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah sistem hukum saat ini tidak berfungsi secara baik dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual. Sehingga perlu adanya perlindungan khusus dimana terpenuhinya hak-hak korban dan juga meningkatkan kesadaran mengenai pelecehan dalam masyarakat yang cenderung masih terdoktrin oleh budaya patriarki. Kata kunci: Hak dan kedudukan, perempuan, pelecehan seksual, Acara Pidana
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana LATAR BELAKANG Pelecehan seksual bukanlah masalah hukum yang baru di Indonesia. Perempuan sering menjadi korban, meskipun laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual di masyarakat. Banyaknya kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa penanganan masalah ini di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Menurut IJRS, 57 persen kasus pelecehan seksual tidak terselesaikan. Sebanyak 39% kasus diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang kepada korban, 23% kasus diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, dan 26% kasus diakhiri dengan menikahkan korban dan pelaku. Hanya 19,2% kasus di mana pelaku dihukum penjara (Budiarti et al., 2022). Permasalahan ini menunjukkan bahwa tuntutan korban masih belum mendapat prioritas dalam kasus pelecehan di Indonesia, termasuk pemberian hak pemulihan dan penyelesaian yang memihak korban. Korban sering kali dihadapkan pada victim blaming, ketika tindakan ilegal yang mereka alami dianggap dapat dimaafkan atau dibenarkan. Korban juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, vulgar, dan menjebak. 80,7% masyarakat Indonesia, menurut IJRS (Indonesia Judicial Review Society) berpendapat bahwa pelaku pelecehan seksual harus menjalani hukuman minimal 10-15 tahun penjara sebagai hukuman berat. Menurut (Budiarti et al., 2022) terdapat kenyataan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus pelecehan seksual sering kali memberikan hukuman yang tidak seberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pelecehan seksual, tindakan tercela yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kesempatan, nafsu, ketidaktahuan, keingintahuan korban, dan penampilannya, semakin marak. Sayangnya, belum ada regulasi khusus yang komprehensif untuk menangani pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan cepat. Melindungi korban dengan menjamin hak mereka atas keselamatan dan perawatan yang sesuai demi keadilan adalah alasan RUU ini sangat penting. Korban diyakini akan mendapat perlindungan dan pengobatan yang layak guna memperoleh keadilan dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang RUU ini juga diharapkan dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan adil, tanpa menyudutkan korban, dan tanpa kecenderungan untuk menghakimi korban yang tidak membela diri. Pelecehan intim terhadap wanita tidak cuma berasal dari factor internal, dimana factor tersebut merujuk pada kejahatan yang berasal dari dalam diri sang pelakon, berbentuk; factor psikologis kejiwaan sang pelakon. Pelakon pula kerap kali melaksanakan Reserve Victim And Offender dimana pelakon berbuat playing victim seolah- olah ia pula ialah korban dengan menggiring opini massa supaya kasihan kepada pelakon. Contohnya, untuk 315 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 membenarkan klaimnya sebagai korban hack, pelakon tersebut mengungkapkan bahwa ia menderita penyakit mental, trauma, dan kondisi lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan dirinya dalam peran tersebut. pelakon tersebut juga mengaku dilecehkan karena diduga melakukan kekerasan terhadap pasangan intimnya. Kerapkali factor psikologis jadi alibi buat mebenarkan perbuatan yang dicoba oleh pelakon sehingga korban enggan buat memberi tahu kekerasan yang dialaminya. Tidak hanya factor internal terbentuknya pelecehan intim terhadap wanita pula bisa berasal dari factor eksternal, factor yang ada dari luar diri pelakon berbentuk; aspek sosiokultural, kemajuan IPTEK secara pesat. Warga bernggapan kalau tempat universal ialah posisi sangat rentan terbentuknya pelecehan intim terhadap wanita. Merasa bahwa perempuan menjadi sasaran pelecehan karena pakaian mereka terlalu mencolok, padahal kenyataannya 18% perempuan memakai rok atau celana panjang, 17% memakai jilbab, 16% memakai kemeja lengan panjang, 14% memakai seragam sekolah, 14% menggunakan pakaian longgar, 87, 9% Pelakon kekerasan intim dalam vonis majelis hukum ialah orang kenalan oleh korban. Pelaku kekerasan terhadap pasangan intim merupakan seseorang yang dikenal oleh korban, seperti pacar, mantan pacar, ayah tiri, paman, saudara/saudari, suami, guru, kenalan, serta tetangga (Budiarti et al., 2022). Kenyataan tersebut meyakinkan kalau kekerasan intim terhadap wanita tidak cuma dicoba ditempat universal serta dicoba oleh orang asing, namun pelecehan intim tersebut pula bisa terjalin dimana saja apalagi dalam lingkup keluarga serta orang terdekat. Berdasarkan informasi tersebut bisa dinilai sangat dibutuhkannya proteksi hukum secara spesial serta rinci terhadap wanita selaku korban pelecehan intim, dan dipenuhinya hak- hak serta peran korban semacam hak memperoleh dorongan Hukum, kerahasiaan bukti diri korban, mendapatkan proteksi dan keamanan individu terhadap korban, keluarga korban, beserta harta bendanya, dan tidak terpengaruh oleh ancaman mengenai kesaksian apa pun yang telah atau akan diberikan oleh korban, dan memperoleh hak buat membagikan uraian tanpa terdapatnya tekanan serta diskriminatif dari pihak mana juga serta terbebas dari pertanyaan- pertanyaan yang menjerat. Sebab pada kenyataanya proteksi terhadap bukti diri serta privacy korban masih cenderung sedikit serta belum ditentukan kerahasiaannya dalam dokumen vonis majelis hukum, tidak hanya itu masih banyak ada permasalahan dimana korban dilaporkan kembali serta hadapi diskriminatif dalam warga, sehingga dibutuhkan pula hak pemulihan terhadap korban. Pemulihan merupakan seluruh upaya buat mengembalikan keadaan raga, mental, spiritual serta sosial korban dimasyarakat. Melalui berbagai kebijakan dan peraturan, negara menjamin pemulihan para korban. Restitusi atau ubah rugi adalah dua kemungkinan bentuk pemulihan. Restitusi adalah 316 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana sejumlah uang yang diberikan pelaku/pihak lain kepada korban/keluarganya untuk mengganti kerugian. PERMA Nomor. 1 Tahun 2022 dikeluarkan MA pada Maret 2022 mengenai Restitusi dan Kompensasi. Cara hakim membuktikan tuntutannya atas kompensasi dan restitusi yang layak sesuai dengan kebutuhan korban diatur dalam PERMA ini. METODE PENELITIAN Metode dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang melihat keterkaitan gagasan dan konsep dari bahan hukum dengan menggunakan referensi dan dokumen hukum. Penelitian yang menjadi pokok penelitian ini juga mencakup asas-asas hukum dan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Undang-undang dan peraturan pelecehan seksual, serta penelitian sebelumnya. Subjek dari penelitian ini adalah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, dimana mereka telah mengalami nya secara langsung dan telah merasakan dampak dari perbuatan yang dilakukan kepada mereka baik secara fisik dan psikologis para korban. selain dampak kepada diri mereka sendiri, perbuatan pelecehan tersebut juga sangat berdampak pada keluarga para korban dan kepada lingkungan sosial sekitar korban bagaimana rasanya didiskriminasi dan direndahkan karena pernah dilecehkan. Objek dari penelitian ini adalah berupa kebijakan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban dan bagaimana bentuk hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku. Baik bentuk hukuman penjara dan sanksi sosial yang seharusnya dilemparkan kepada tersangka dan bukan malah kepada korban. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan penelitian ini melalui teori, asas serta konsep-konsep dari bahan hukum yang sudah tersedia seperti undang-undang. Serta menelaah bagaimana RUU PKS mengenai hak-hak perempuan yang sebaiknya diatur secara khusus dan lebih spesifik karena dilihat semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan diIndonesia (Hardianti et al., 2021). Ringkaslah metode penelitian yang digunakan. Berikan penjelasan menyeluruh tentang metode apa pun yang jarang digunakan. Gambar, diagram alir, dan diagram pendukung lainnya dapat digunakan untuk menggambarkan metode dalam penelitian. 317 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 1, mencakup semua perbuatan yang memenuhi kriteria kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini, di samping tindakan kekerasan seksual lebih lanjut sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini sepanjang diperlukan (UU Nomor 12, 2022). Merujuk pada tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 4 Ayat 2 UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 mencantumkan bentuk tindak pidana, diataranya: a. Pemerkosaan; b. Perbuatan cabul; c. Berhubungan seks dengan anak-anak, bertindak tidak senonoh terhadap mereka, atau memanfaatkan mereka untuk seks: d. Pelanggaran kesusilaan yang bertolakbelakang dengan keinginan korban: e. Pornografi yang berhubungan dengan anak-anak atau secara eksplisit mengandung kekerasan atau eksploitatif secara seksual: f. Prostitusi paksa; g. Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual; h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; i. Pencucian uang yang kejahatan utamanya adalah kekerasan seksual; dan j. Tindak pidana lain yang khusus ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12, 2022). 2. Hak perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Perempuan sudah menjadi pelecehan seksual di Indonesia tak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga anak-anak dan laki- laki. Perempuan lebih sering menjadi korban akibat relasi gender timpang, di mana mereka dianggap lemah dan objek seksual. Hal ini perlu diatasi dengan edukasi kesetaraan gender, penegakan hukum tegas, dan dukungan bagi korban. Serta tingkat patriarki yang tinggi dimasyarakat juga dapat menjadi alasan mengapa pelecehan seksual masih terus terjadi. Hal tersebut dengan tidak sadar memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk cenderung melakukan kekerasan seksual, laki-laki dianggap wajar dan dinormalisasikan ketika melakukan kekerasan dan melakukan tindakan abusive kepada Perempuan bahkan ditempat umum. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat umum dan dilakukan oleh orang tidak dikenal, tetapi pelecehan seksual juga dapat terjadi dilingkungan keluarga terdekat dan 318 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung terdepan untuk para perempuan dan bukan malah menjadi pelaku terhadap pelecehan tersebut. Didalam lingkungan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan itu adalah pure kesalah dari korban yang sering dianggap genit dan menggoda pelaku dengan perilaku atau pun dengan pakaian yang korban kenakan sehingga pelecehan tersebut terjadi. Lebih tepatnya, saat pelecehan terjadi, sebagian besar korban tidak mengenakan pakaian minim. 14% korban mengenakan pakaian longgar, 14% masih mengenakan seragam sekolah, 17% berhijab, dan 18% korban mengenakan celana panjang atau rok (Budiarti et al., 2022). Fakta tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pelecehan seksual tidaK timbul dan terjadi karena kesalahan korban dalam bertingkah laku dan dalam berpakaian, tetapi pelecehan seksual itu terjadi karena pure kesalahan dari pelaku yang tidak dapat mengendalikan hasrat dan imajinasinya yang dirasa sudah rusak. Informasi yang diberikan menunjukkan bahwa pemerintah harus berkonsentrasi pada penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan spesifiknya. KUHAP pada mulanya telah mempunyai pengaturan mengenai perlindungan korban, khususnya di pasal 98 - pasal 101. Namun demikian, KUHAP hanya sebatas penggabungan perkara. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian disahkan. Namun kini telah diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak yang diberikan negara kepada korban juga diatur oleh UU ini, dimana sebelumnya hak-hak ini tidak termasuk dalam KUHAP. Hak-hak korban dituangkan di Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan korban kekerasan seksual sering kali diabaikan karena dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perlindungan lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana (Offender Oriented). Pendekatan ini memberikan fokus pada perlindungan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, bukan kepada korban. Diskriminasi terhadap perempuan sebagai korban telah menghilangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Korban yang mengungkapkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya berhak mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini, Negara memberikan perlindungan kepada korban melalui sejumlah kebijakan dan peraturan. Perlindungan tersebut berupa: 1. Pemberian bantuan hukum; 2. Perlindungan/kerahasiaan terhadap identitas korban, hak kerahasiaan identitas terhadap korban ini sangat penting agar korban terhindar dari stigma negative dalam masyarakat yang akan berpengaruh terhadap keadaan psikologis dan sosial 319 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 korban. Hak kerahasiaan identitas korban menjadi salah satu hak yang dilindungi oleh hukum. Hak ini termasuk kedalam UU PSK diindonesia. 3. Pemberian bantuan layanan Kesehatan, yang berfokus kepada pemulihan kondisi korban (fisik atau psikologis); 4. Diperoleh perlindungan untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan harta benda; juga, bebas dari risiko sehubungan dengan memberi, memberi, atau memberikan kesaksian. 5. Hak memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan, di mana korban berhak memberikan kesaksian tanpa rasa takut dan intimidasi dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut. 6. Memiliki akses terhadap penerjemah. 7. Hindari pertanyaan yang mungkin membuat korban marah. 8. Bagikan rincian perkembangan kasus. 9. Memberikan rincian tentang keputusan yang dibuat oleh pengadilan. 10. Memperoleh tempat tinggal sementara. 11. Mendapatkan pendampingan. 12. Berhak atas restitusi atau ganti rugi. Korban berhak menerima kompensasi atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun fisik dan psikologis. Namun, disayangkan, pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban masih jarang dilaksanakan. 3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Upaya proteksi hukum terhadap Wanita semestinya mempunyai derajat ataupun tingkatan yang sama dengan proteksi terhadap pria. Sebab, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat (Equality Before The Law). UU Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) merupakan peraturan yang digunakan Indonesia sebagai negara hukum untuk meratifikasi perjanjian tersebut, yang menyatakan fakta bahwa semua individu diciptakan sama di depan hukum, diskriminasi dilarang oleh hukum, dan setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi atas dasar hak asasi manusia, terlepas dari gender atau orientasi seksual mereka. Indonesia mengakui tanggung jawabnya untuk memberikan akses perempuan terhadap keadilan dan kebebasan dari diskriminasi dalam sistem hukum sebagai negara penandatangan Perjanjian Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (Mursidah, 2018 ). 320 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Walaupun Indonesia sudah mengesahkan sebagian Undang- Undang buat menjauhi aksi diskriminasi terhadap Wanita. Tetapi pada praktiknya aksi diskriminasi serta tekanan terhadap korban masih gempar terjalin spesialnya Kala proses pengecekan di majelis hukum. Permasalahan tersebut berujung pada keputusan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Masalah Wanita Berhadapan Dengan Hukum. Dalam kasus dimana pengadilan menilai seorang perempuan sebagai korban namun tidak diperbolehkan untuk menanyakan tentang riwayat seksual korban, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, korban akan dinyatakan tidak bersalah dan pelakon akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Hakim wajib mendasarkan vonis pada fakta- fakta yang terdapat dipersidangan serta menjunjung nilai keadilan dimasyarakat. Berikutnya, hakim pula tidak diperbolehkan buat meberikan persoalan ataupun komentar ataupun pemikiran yang memiliki stereotip gender, dimana hakim membagikan pemikiran universal tentang atribut ataupun baju dan ciri yang sepatutnya dipunyai serta diperankan korban selaku wanita. Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan hakim yang mengadili perempuan adalah melawan hukum (Etik Prawahyanti, 2007) : a) Pertimbangkan bagaimana perundang- undangan dan tidak tertulis berhubungan dengan kesetaraan gender dan stereotip gender: b) Melaksanakan maksud perundang- undangan dan/atau tidak tertulis untuk menjamin kesetaraan gender c) Mengkaji prinsip-prinsip hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan komunal untuk memastikan kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan non-diskriminasi; d) Merenungkan pelaksanaan perjanjian internasional dan nasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan kesetaraan gender. Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberikan informasi bagi korban pelanggaran hukum. Pasal 8 memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban, dimana hakim menyarankan agar perempuan korban mengajukan permohonan Restitusi (Etik Prawahyanti, 2007). Selaku korban wanita memiliki hak buat memperoleh restitusi ataupun kompensasi serta pemulihan kondisi baik secara psikis ataupun raga akibat tindak pidana tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Intim, restitusi adalah suatu cara pembayaran untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik materil maupun immateriil, yang dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga, sebaliknya bila korban tidak sanggup hingga restitusi ataupun ubah kerugian hendak dibebankan kepada negeri yang diucap kompensasi (Madyana & Faozi, 2023). 321 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 4. Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan korban memainkan peran penting dalam menjamin keadilan bagi pelaku dan orang-orang yang menderita akibat tindakan mereka. Korban sering berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perhatian khusus agar hak-hak mereka tetap terpenuhi selama proses hukum. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik hingga hak untuk memperoleh informasi dan keadilan (Herlyanty., 2021). Salah satu perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah pertukaran informasi yang jelas dan ringkas tentang perkembangan kasus mereka. Korban berhak memahami tahapan proses radiasi, mulai dari diagnosis pertama hingga pemulangan akhir (Sudarti et al., 2024). Selain itu, korban mempunyai hak untuk ikut campur dalam proses pemerintahan, baik melalui persetujuan diam-diam atau pengawasan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perilaku kriminal tidak terselesaikan dan dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sabrina, 2016). Selain hak untuk memperoleh informasi dan mendapat informasi, warga negara juga berhak atas perlindungan fisik dan psikis. Hal ini untuk menangkal ancaman intimidasi atau ancaman yang bisa datang dari pemain atau pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Banyak negara telah mengadopsi berbagai langkah untuk menjamin perlindungan ini, seperti menyediakan tempat menginap yang aman, layanan konseling, dan dukungan selama proses pengobatan. Semua itu dilakukan untuk meminimalisir potensi dampak buruk dari proses hukum (Ariyanti., 2019). 5. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam sistem pidana, hak-hak korban seringkali menjadi fokus perhatian untuk memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan dan bimbingan yang memadai. Hak-hak tersebut mencakup berbagai kepentingan, mulai dari hak untuk memperoleh informasi, hak untuk ikut serta dalam proses hukum, dan hak untuk menerima kompensasi atau penggantian. Langkah pertama dan terpenting dalam proses hukum adalah akses terhadap informasi, yang memungkinkan mereka memahami perkembangan kasus, status penyelidikan, dan hasil persidangan. Selain itu, korban juga mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh informasi tentang hak-haknya serta layanan dan sumber daya yang tersedia (Nugroho & Amsori., 2022). Hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum sangatlah esensial. Korban memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik secara tertulis maupun lisan, selama persidangan. Ini termasuk hak untuk memberikan kesaksian dan menjelaskan dampak dari 322 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana tindak kejahatan yang mereka alami. Di beberapa wilayah hukum, korban juga berhak didampingi oleh penasihat hukum atau perwakilan selama proses peradilan. Partisipasi aktif ini bertujuan agar suara korban didengar dan dipertimbangkan di setiap tahap proses hukumn (Ritonga & Soponyono, 2023). Selain itu, korban berhak menerima kompensasi atau restitusi sebagai pengganti kerugian yang mereka alami akibat tindak kejahatan. Kompensasi ini dapat berupa finansial, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan properti. Beberapa sistem peradilan juga menyediakan program bantuan bagi korban untuk membantu mereka pulih dari trauma fisik dan emosional. Semua hak ini dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan yang setara dalam sistem peradilan pidana (Triwati, 2019). Hak-hak korban dalam peradilan pidana Indonesia dilindungi oleh berbagai regulasi, di antaranya : a) Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban: Ini adalah aturan kontrak yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap kontrak dan kontrak agar tidak mudah dilanggar. Perjanjian ini menguraikan seluruh hak dan kewajiban secara komprehensif, mulai dari hak atas informasi, hak berpartisipasi, hak atas perlindungan, hak atas penggantian biaya, dan terakhir hak rehabilitasi. b) KUHP menguraikan hak pengembalian dan rehabilitasi bagi mereka yang melakukan pencurian. Pasal 106 KUHP menguraikan tentang hak ingkar, atau hak hakim untuk memberikan keringanan terhadap utang-utang yang timbul akibat penipuan. Pasal 107 KUHP menguraikan tentang proses rehabilitasi, yaitu hak hukum untuk memperoleh pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial akibat cedera fisik. c) Peraturan perudang-udang lain: Pasal Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Undang-undang ini menguraikan sejumlah hak khusus bagi pekerja yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hak atas tempat berlindung yang aman, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk mencari bantuan hukum dan memperoleh rehabilitasi. 323 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 314-325 KESIMPULAN Kekerasan seksual yang seringkali dikaitkan dengan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan merupakan penyerangan dan bahaya terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan. Perempuan yang menjadi korban dalam sistem peradilan seringkali mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Masyarakat Indonesia belum mendapatkan perlindungan yang eksplisit dan tepat sasaran dalam penanganan pengaduan pelecehan seksual. Yang pasti, korban pelecehan seksual masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum dan penegak hukum. Penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung utama korban, kenyataannya, sering kali melakukan diskriminasi atau bahkan menjadi pelaku pelecehan itu sendiri. Cara penyelesaian yang digunakan dalam kasus pelecehan seksual juga tidak berdampak baik nagi pemulihan korban, masih banyak kasus- kasus dimana dalam bentuk menyelesaikan kasusnya korban malah dipaksa untuk menikahi pelaku atau ada korban yang malah dilaporkan kembali melalui UU UTE dalam pasal pencemaran nama baik. Tentunya hal tersebut mebuktikan bahwa lemahnya perlindungan atas hak dan kedudukan korban. Sehingga dirasa perlu adanya aturan yang lebih spesifik dan bersifat khusus dalam melindungi hak-hak dan kedudukan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. DAFTAR REFERENSI Ariyanti., V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54. Budiarti, A. I., Arianto, G. N., & Maharani, M. (2022). Data dan fakta kekerasan seksual di indonesia 2021. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 52. Etik Prawahyanti, M. G. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. Law Reform, 3(1), 22. Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jurnal Suara Hukum, 3(1), 26. Herlyanty. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Et Societatis, 3(3), 9. Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG). UNES Law Review, 6(1), 426-439. Nugroho, A. S., & Amsori. (2022). Analisa Feminisme Dalam Perspektif Hukum Studi Kasus: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana 324 KAMI YANG SESUAIKAN +62 895-3957-33773 - VOLUME 5, NO. 2, JANUARI 2022
Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemerkosaan Di Lingkup Hukum Polda Metro Jaya. The Juris, 6(2), 363-371. Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 136-153. Sabrina, N. (2016). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem 229-237. Peradilan Pidana. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), Sudarti, E., Usman, U., & Arfa, N. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan 430. Peradilan Inses dalam Sistem Pidana. Wajah Hukum, 8(1), Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Hukum Dan Masyarakat Madani, 9(1), 72. UU Nomor 12. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 325 EKSEKUSI - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024