Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank Lintar Bagas Putra Efrianto, Diana Wiyanti* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. A R T I C L E I N F O A B S T R A K Article history : Received : 21/8/2022 Revised : 7/12/2022 Published : 21/12/2022 Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Volume No. Halaman Terbitan : 2 : 2 : 107-112 : Desember 2022 Nasabah adalah faktor penting dalam perbankan, oleh karena itu untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, bank harus mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah yang dengan sengaja digunakan oleh karyawan bank dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim MA atas kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis tanggungjawab bank dan Putusan MA dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab untuk menjawab pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak bank tidak bertanggungjawab mengembalikan dana nasabah yang terbukti digunakan oleh karyawan bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PBI Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pihak bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kelalaian pengurus dan pegawainya. Atas peristiwa tersebut nasabah menggugat bank ke pengadilan untuk mendapatkan kembali dananya. Kata Kunci : Tanggung Jawab Karyawan Bank; Bank; Nasabah. A B S T R A C T Customers are an important factor in banking, therefore to gain customer trust, banks must be accountable for their business activities to customers. This study aims to identify and analyze the bank's responsibility for the loss of customer funds that were intentionally used by bank employees and to determine the legal considerations of the Supreme Court judges in this case. The research method used is normative juridical research, namely research that analyzes bank responsibilities and Supreme Court decisions by examining secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The theory used is the theory of legal protection and the theory of responsibility to answer the main problem. Based on the results of the study, it is known that the bank is not responsible for returning customer funds that are proven to be used by bank employees. Based on the provisions of Article 10 of PBI Number 16/1/2014 concerning Consumer Protection and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the bank must be responsible for consumer losses arising from the negligence of its management and employees. For this incident, the customer sued the bank to court to get the funds back. Keywords : Responsibility of Bank Employees; Bank; Customer. @ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved. Corresponding Author : *diana@unisba.ac.id Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar DOI : 107/112
Lintar Bagas Putra Efrianto et al. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan,... A. Pendahuluan Di era modern kebutuhan manusia dalam pemenuhan kehidupannya kian berkembang dan cenderung beragam. Berbagai kemudahan pun muncul dan menawarkan peluang bagi setiap orang untuk lebih berfokus pada peningkatan peluang. Konsep seperti ini berlaku dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal keuangan (wealth/treasury). Terlebih ketika beragamnya jenis lembaga jasa keuangan yang hadir dan memiliki nilai utilitas tinggi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Agustina, 2017). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhara, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2012). Sistem perbankan dari suatu negara memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Eksistensinya mampu meningkatkatkan tabungan masyarakat, keterampilan, teknologi, nilai kompetitif dan efisiensi (Udiana, 2011). Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah (Gazali & Usman, 2012). Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2018). Perkembangan bank sebagai pemberi jasa keuangan tidak luput dari sejarahnya dan berlangsung hingga sekarang. Adapun hukum yang mengatur segala sesuatu yang mencakup keseluruhan tentang bank, baik mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha bank adalah hukum perbankan (banking law). Perbankan khususnya di Indonesia memiliki asas, fungsi serta tujuan. Asas tersebut adalah asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking (prinsip kehati- hatian). Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati (Perwirasari & Ikrardini, 2020). Fungsi utama bank adalah financial intermediar, yang berfokus untuk tujuan peningkatan yang merata, peningkatan ekonomi dan juga stabilitas nasional dalam pandangan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang kekurangan dana. Fungsi bank sesuai yang tertuang di dalam Undang-undang Perbankan Pasal 1 butir 2 adalah Financial Intermediary, yaitu sebagai lembaga atau badan usaha berorientasi bisnis yang melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Peran penting bank adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap suatu bank, faktor tersebut yakni: Integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan Pengurus baik secara pengetahuan kemampuan manajerial ataupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank. Nasabah juga merupakan unsur yang sangat berperan penting, berjalan dan terhentinya dunia perbankan bertaruh kepada kepercayaan dari pihak nasabah. Adanya masalah stabilitas moneter antara lain dapat diakibatkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu lemahnya peraturan bank yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan. Salah satu contoh kasus yang terjadi antara bank dengan nasabahnya adalah adanya penarikan dan penggunaan dana simpanan nasabah bank oleh karyawan bank yang bersangkutan sehingga merugikan nasabah sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pdt/2020. Dimana dalam putusan MA, terdapat ketidak sesuaian antara ketentuan yang berlaku dalam perundang-undang dengan penyelesaian masalah yang terjadi, serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank. Akibat dari permasalahan di atas, kemudian nasabah menggugat pihak bank ke pengadilan. Kedudukan nasabah dengan demikian adalah sebagai penggugat dan bank adalah sebagai pihak tergugat. Nasabah sebagai 108/112 Volume 2, No. 2, Desember 2022
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap bank ke pengadilan dalam hal meminta pertanggung jawaban pihak bank terhadap hilangnya dana milik nasabah di bank tersebut. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pembahasan dalam identifikasi masalah adalah (1) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang kehilangan dananya atas Tindakan yang disengaja oleh karyawan bank?; (2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya dana nasabah yang terbukti telah diambil oleh karyawan bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/PDT/2020? B. Metode Penelitian Soerjono Soekanto menerangkan mengenai penelitian hukum adalah bentuk kegiatan ilmiah, yang memuat pemikiran tertentu serta memiliki dasar yang sistematik pada sebuah metode penelitian dan bertujuan mempelajari peristiwa hukum yang ada (Soekanto, 1985). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan mengenai tanggung jawab bank atas dana nasabah yang digunakan oleh karyawan bank dalam Undang-undang Perbankan di Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode analisis data yaitu metode analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang- undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Amiruddin (2012) dalam (Hana Nurhalimah & Arif Firmansyah, 2022) menjelaskan bahwa yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. C. Hasil dan Pembahasan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Kehilangan Dananya atas Tindakan yang Disengaja oleh Karyawan Bank Berdasarkan PBI dan POJK Kasus ini berawal dari perjanjian penyimpanan dana antara nasabah yaitu Elias Lanok dengan bank. Yang bersangkutan adalah salah seorang nasabah bank yang mempergunakan jasa bank yang disediakan oleh Bank XYZ. Namun kemudian, dana dalam rekening tabungan yang disimpan oleh nasabah hilang karena ditarik oleh karyawan bank yang bersangkutan. Inilah awal dari terjadinya permasalahan. Pada awalnya, nasabah selaku Penggugat telah mempercayai untuk menggunakan jasa perbankan dari bank tersebut, karena bank tersebut adalah salah satu bank terkemuka dan dianggap memiliki reputasi yang baik di Indonesia dalam melakukan penyimpanan dan pengelolaan setiap dana nasabah secara handal dan terpercaya, sesuai dengan hak-hak dan kewajiban hukumnya selaku lembaga penyedia jasa perbankan dengan melakukan pencatatan secara benar dan akurat baik secara elektronik maupun secara manual tanpa melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan di luar itu yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Kenyataan di dalam kasus ini bank tersebut bertindak sebaliknya yaitu dengan melakukan serangkaian tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban hukumnya, sebagaimana yang diuraikan nasabah sebagai berikut: (1) Bank telah menghilangkan uang nasabah sebesar Rp. 15. 160.102.787.000 (Lima Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari pencatatan yang terjadi Per Tanggal 02 Maret 2018; (2) Bank tidak melakukan pencatatan atau melakukan pencatatan yang keliru dan tidak benar atas kejadian penarikan uang nasabah tersebut. Melainkan hanya memberikan keterangan seputar prosedur yang telah diterapkan oleh bank tersebut saja dan tidak menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana proses penarikan uang tersebut yang jelas sudah terbukti dilakukan oleh karyawan di tempat bank tersebut melakukan serangkaian kegiatannya. e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156 109/112
Lintar Bagas Putra Efrianto et al. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan,... Berdasarkan kasus ini PT Bank XYZ telah melanggar Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang menyatakan bahwa "Penyelenggara wajib bertanggungjawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara." Bank XYZ ini juga sangat tidak serius dalam menerima keluhan atau pengaduan akibat kerugian yang diderita oleh nasabah yaitu Elias Lanok, selaku Chief Executive Officer (CEO), Simonsius, S.E., selaku Chief Of Operational (COO) dan Antonius, selaku Manager di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo. Sedangkan sudah jelas bahwa kewajibannya yaitu untuk mengamankan dana nasabah adalah kewajiban dari PT Bank XYZ. PT Bank XYZ juga melanggar Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang telah ditentukan bahwa Nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang mana pelaku usaha disini yaitu PT Bank XYZ. Dan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah diatur juga dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan: (a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; (b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan (c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di atas, apabila bank telah terbukti mengakibatkan kerugian kepada nasabah, nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank terkait. Namun, apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank terkait tidak menemukan suatu titik temu kesepakatan, bahwa nasabah yang dirugikan hak nya dapat untuk melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan. Tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bank disini juga telah melanggar ketentuan yang ada pada prinsip-prinsip perbankan. Yaitu pada prinsip kehati-hatian yang tercantum pada ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi mengacu pada prinsip kehati-hatian namun tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Disini bank juga telah melanggar ketentuan yang ada pada prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle) yaitu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya (Roeroe, 2017). Keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle) ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998, yaitu untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Tidak hanya itu tanggung jawab di dalam perspektif perdata juga ikut menyertakan bahwa bank berdasarkan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan. Dari kasus ini, pengurus bank tidak memberikan instruksi kepada pegawai diluar wewenang dan tanggung jawabnya, maka dari itu tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab bank secara perusahaan sesuai ketentuan yang tercermin pada Pasal 1365 KUHPerdata. 110/112 Volume 2, No. 2, Desember 2022
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Jika proses penyelesaian permasalahan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak menemukan titik temu yang diinginkan, maka nasabah berhak untuk melakukan penyelesaian diluar pengadilan. Yang mana dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen atau nasabah yang dirugikan oleh Pelaku Usaha atau Bank yang bersangkutan ini. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 797/K/PDT/2020 Dalam Perkara Hilangnya Dana Nasabah Yang Terbukti Diambil Oleh Karyawan Bank Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/PDT/2020 dalam Perkara hilangnya dana Nasabah yang terbukti diambil oleh karyawan Bank telah dimenangkan oleh pihak bank sebagai tergugat. Hal ini telah merugikan pihak nasabah sebagai pengugat sebesar Rp.15.160.137.787,-. Dalam kasus ini, bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melayani konsumennya (nasabah) yang mana diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang mana bahwa pelaku usaha (bank) harus ikut serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi mengenai kerugian yang dialami oleh nasabah. Bank telah melakukan pelanggaran yang seharusnya untuk menjamin keamanan dana nasabah penyimpan milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat dilakukan print out terakhir bahwa dana Penggugat telah berkurang sebesar Rp.15.160.137.787,00 (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Bahwa dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, yaitu antara lain dalam ayat (3) dijelaskan bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"; Menimbang, bahwa pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPerdata, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan- karyawannya; Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan, yaitu "Pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan. Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum; (b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (c) Adanya kerugian bagi korban. Putusan mahkamah agung tersebut memutuskan bahwa bank dinyatakan tidak bersalah dan memenangkan bank atas gugatan yang diberikan oleh nasabah. Disini hakim menilai bahwasannya nasabah yang telah lalai dalam melakukan prosedur sesuai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang telah dijelaskan bank dan bank juga telah menjelaskan perihal SOP (Standard Operasional Prosedur) yang membenarkannya. hakim hanya mendengarkan keterangan saksi yang mana saksi mengatakan setelah saksi menelusuri transaksi yang terjadi dengan cara melihat bukti-bukti transfer transaksi di buku tabungan nasabah, ternyata data transaksi nasabah yang tercetak pada buku tabungan nasabah berasal dari data base aktif. Ketentuan Pasal 1367 angka (3) yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk mengadili perkara yang pada pokoknya terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pihak Bank yang mengajukan Kasasi dan menjadi Pemohon Kasasi. Akibat Pemohon e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156 111/112
Lintar Bagas Putra Efrianto et al. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan,... Kasasi menggunakan pegawai atau karyawan yang tidak handal (quod non), adalah jelas sangat tidak relevan dan bahkan merupakan sebuah kesalahan yang fatal dimana aturan hukum mengenai kewajiban ikut serta dalam Lembaga Penjamin Simpanan, diterapkan bahkan digunakan sebagai dasar untuk mengadili perkara mengenai SOP (Standar Oprasional Prosedur) dalam kegiatan operasional Pemohon Kasasi ini. Tercantum juga pada ketentuan Pasal 178 angka (1) HIR mewajibkan Hakim karena jabatannya untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan bahwasannya bank telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka hakim memutuskan bahwa nasabah lah yang seharusnya menang dan menolak kasasi dari permohon kasasi sendiri yaitu PT. Bank XYZ. D. Kesimpulan Bank tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kepercayaan dan melindungi kepentingan nasabah dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan, yaitu dengan terjadinya penarikan dana nasabah oleh karyawan bank secara sengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Selain itu bank tidak bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh nasabahnya. Dengan demikian bank telah melanggar ketentuan Pasal 10 PBI Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 POJK Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Putusan MA Nomor 797K/PDT/2020 yang mengalahkan penggugat dan memenangkan tergugat dalam perkara hilangnya dana nasabah yang terbukti telah diambil oleh karyawan bank secara sengaja telah merugikan pihak penggugat yaitu nasabah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1367 Angka (3) yang menyebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Daftar Pustaka Agustina, R. S. (2017). Rahasia Bank. CV Keni Media. Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat 6-11. Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Kasmir. (2012). Dasar-dasar Perbankan. Rajawali Pers. Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang). Jurnal Dialektika Hukum, 2(2). Roeroe, S. D. L. (2017). Pencucian Uang dalam Kegiatan Perbankan. Soekanto, S. (1985). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Udiana, I. M. (2011). Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. Udayana University Press. Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jurnal Soumatera Law Review, 1(1), 1-21. 112/112 Volume 2, No. 2, Desember 2022