Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER Meilisa Nurrohmah1, Hufron2 1,2Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: hufron@untag-sby.ac.id2 Abstract Wherever the health industry is viewed as essential to human survival, it is the subject of heated debate. The term "health" refers to the dynamics of a healthy lifestyle, which can be viewed from various perspectives, including a fulfilling social life, a strong spiritual foundation, an understanding of the significance of health, the use of scientific disciplines to strike a work-life balance, and so on. Whenever the topic of health is brought up, it's hard to avoid referring to medicine. It is expressly stated in Health Law 36 of 2009 that persons involved in the distribution of drugs must be licensed. Of course, you know that there are many different categories of pharmaceuticals in the pharmaceutical industry; however, the distribution of hard drugs, also known as G-list drugs, requires special care. The current system for distributing hard narcotics is lax because in some locations, such medications can be acquired without the need for a prescription. Many people and organizations have been exposed as dealers and distributors of illicit substances. As a result, the author intends to elaborate on the nature of the laws governing the illegal distribution of hard drugs, the relative ease with which such substances can be purchased, the spectrum of abuse that can result from their use, and so on. Keywords: Potent Drugs, Trafficking of Potent Drugs, Crime, Health, Drug Abuse Abstrak. Di mana pun industri kesehatan dipandang penting untuk kelangsungan hidup manusia, itu menjadi bahan perdebatan sengit. Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah dinamika pola hidup sehat yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain pemenuhan kehidupan sosial, landasan spiritual yang kuat, pemahaman tentang pentingnya kesehatan, penggunaan disiplin ilmu untuk berkarya. - keseimbangan hidup, dan sebagainya. Setiap kali topik kesehatan diangkat, sulit untuk menghindari merujuk pada obat-obatan. Secara tegas disebutkan dalam UU Kesehatan 36 Tahun 2009 bahwa orang yang terlibat dalam peredaran narkoba harus memiliki izin. Tentu Anda tahu bahwa ada banyak kategori obat-obatan dalam industri farmasi; Namun, peredaran obat keras yang disebut juga obat G- list memerlukan perhatian khusus. Sistem pendistribusian narkotika keras saat ini lemah karena di beberapa lokasi, obat-obatan semacam itu dapat diperoleh tanpa perlu resep dokter. Banyak orang dan organisasi telah terungkap sebagai pengedar dan distributor zat terlarang. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menguraikan sifat undang-undang yang mengatur distribusi ilegal obat-obatan keras, relatif mudahnya zat-zat tersebut dapat dibeli, spektrum penyalahgunaan yang dapat diakibatkan oleh penggunaannya, dan seterusnya. Kata Kunci: Obat Keras, Peredaran Obat Keras, Tindak Pidana, Kesehatan, Penyalahgunaan Obat Keras PENDAHULUAN Merujuk pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1493
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 dicapai sesuai dengan cita-cita. dari bangsa Indonesia. Menurut WHO, kesehatan adalah "keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/cacat". Definisi ini mencakup berbagai faktor di luar tidak adanya penyakit atau ketidakmampuan. Berbeda dengan kepercayaan populer, kesehatan mengacu pada konsep yang lebih holistik yang mencakup aspek emosional, mental, dan sosial dari kehidupan seseorang. Sepanjang sejarah, perspektif tentang kesehatan telah berkembang. Munculnya alat penilaian diri dan pendidikan diri di dunia kesehatan digital telah membuka pintu bagi semua orang untuk terlibat dalam revolusi kesehatan dan kesejahteraan. Perilaku individu, situasi sosial, genetika dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik hanyalah sedikit dari sekian banyak elemen sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan. Bidang ilmu kesehatan saat ini merupakan salah satu yang paling cepat berkembang dalam komunitas ilmiah. Dengan nada yang sama, aktivitas kriminal dalam ilmu kedokteran telah meningkat akhir-akhir ini. Malpraktik, obat-obatan palsu, penjualan dan konsumsi obat ilegal, dan pengambilan organ hanyalah beberapa kejahatan yang terjadi dalam ilmu kesehatan. Karena kesehatan yang baik merupakan indikator sekaligus hak atas pembangunan, kesehatan merupakan masalah utama di setiap negara, maju atau tidak. Dalam hal melindungi kesehatan warga negara, negara harus memenuhi kewajiban kepada warganya dengan menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka dan memberlakukan standar legislatif yang sesuai. Setiap manusia pasti membutuhkan obat dan pangan yang cukup, sehat, dan bergizi untuk mempertahankan kehidupannya, maka negara memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan peredaran obat dan pangan di pasar karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sasaran dari perlindungan di atas termasuk mendorong pertumbuhan nasional dan memastikan akses ke personel yang berkualitas. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang produksi dan peredaran perbekalan farmasi yang kadang disebut obat (Arestiana 2020). Malpraktik medis, obat palsu, penyalahgunaan obat, distribusi obat tanpa resep, dan pencurian organ hanyalah beberapa aktivitas ilegal yang terjadi dalam ilmu kesehatan. Di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1494
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 masalah kesehatan merupakan tantangan utama. karena kesehatan suatu bangsa memiliki peran dalam menentukan pembangunannya Untuk mendiagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan, dan mengobati penyakit manusia secara kontrasepsi, kombinasi obat digunakan. Kombinasi ini dapat mencakup unsur biologis. Izin edar yang sah diperlukan untuk penjualan dan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan. Obat-obatan, bahan kimia medis, obat-obatan tradisional, dan kosmetik semuanya didistribusikan melalui jaringan operasi yang rumit yang melibatkan perpindahan tangan dan perpindahan bahan. Oleh karena itu, hanya individu yang telah memperoleh otorisasi yang tepat yang diperbolehkan untuk terlibat dalam distribusi atau perdagangan narkoba. Akibatnya, siapa pun yang mengedarkan obat-obatan atau alat kesehatan tanpa izin yang sesuai akan dianggap sebagai penjahat. Di negara berpenghasilan rendah dan sedang di Asia, apotek komunitas umumnya merupakan kontak utama dengan sistem perawatan kesehatan dan saluran distribusi utama untuk obat-obatan. Orang pergi ke apotek pilihan mereka karena waktu tunggu yang lebih singkat, harga lebih murah, dan jam buka toko yang lebih nyaman. Karena mekanisme pemantauan yang tidak memadai, masyarakat di negara berkembang dapat dengan mudah memperoleh obat-obatan terlarang tanpa surat keterangan dokter (M. Rifqi Rokhman, Mentari Widiastuti, Satibi, Ria Fasyah Fatmawati, Na'imatul Munawaroh 2018). Distribusi narkotika yang tidak sah seperti heroin dan kokain hanyalah salah satu contoh dari masalah yang berkembang di industri perawatan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia masih belum memadai untuk menjaga keamanan masyarakat, baik karena pelakunya sendiri yang tidak memahami hukum atau karena dimotivasi oleh faktor ekonomi untuk melakukan kejahatan dengan mengedarkan obat keras tanpa resep dokter meskipun mereka mengetahui beratnya ancaman tersebut. konsekuensi. Mereka sangat sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Tanggung jawab pemerintah meliputi pembuatan undang-undang dan penerapannya melalui berbagai operasi pengendalian barang (Hijawati 2020). Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1495
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Karena potensi konsekuensi kesehatan dan keuangan yang serius terkait dengan penyalahgunaannya, penggunaan obat yang tepat merupakan komponen penting dari pengalaman penggunaan obat. BPOM didirikan pertama kali oleh kelompok apoteker, dan sampai tahun 2000 menjadi bagian dari Departemen Kesehatan; namun mengalami beberapa perubahan berkat Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000, kemudian berkat Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003 menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan dan obat-obatan didistribusikan secara nasional (Miharso 2021). Adanya peraturan perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian berarti tentunya terdapat jalur dan proses penjualan resmi yang harus diikuti oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan atau mengedarkan berbagai jenis obat kepada masyarakat khususnya konsumen. Berbagai skema promosi, teknik penjualan, dan pelaksanaan perjanjian konvensional digunakan oleh bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan konsumen. "Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami masalah peredaran gelap narkoba yang marak terjadi di Indonesia. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang menelaah keterkaitan antara undang-undang dan peraturan yang relevan, serta teori hukum dan praktik aktual penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Isu, fakta, dan fenomena hukum lainnya yang terkait dengan strategi hukum akan dianalisis dalam penelitian ini. Kemudian, Anda akan memiliki gambaran lengkap tentang materi pelajaran. Analisis deskriptif penelitian ini dimaksudkan hanya untuk menjelaskan keadaan objek atau masalah yang dihadapi; ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diterima secara umum sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana untuk perdagangan narkoba. Metode Pendekatan a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1496
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Untuk memahami hirarki dan asas-asas dalam perundang-undangan, mata kuliah ini menggunakan metode statutoria, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada di buku dan melihat bagaimana penerapannya pada situasi yang dihadapi. b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) Metode yang digunakan disini adalah salah satu aliran pemikiran dalam keilmuan hukum yang menawarkan suatu pandangan analitis yang menguntungkan dalam penyelesaian masalah penelitian hukum dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normatisasi suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep - konsep tersebut digunakan di sini. Jenis Bahan Hukum a) Bahan Hukum Primer Semua peraturan perundang-undangan dan surat-surat resmi lainnya yang memuat ketentuan-ketentuan hukum, seperti undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran obat tanpa resep dokter, termasuk dalam kategori bahan hukum primer, yang merupakan muatan hukum utama yang bersifat otoritatif: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 5. Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; 6. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan b) Bahan Hukum Sekunder Buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada merupakan contoh sumber hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1497
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 a. Literatur yang sesuai dan berkaitan dengan topik penulisan; b. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan; c. Pendapat para ahli yang berkompeten; d. Artikel atau tulisan para ahli; c) Bahan Hukum Tersier Siaran menampilkan konten legal yang melengkapi sumber hukum primer dan sekunder seperti U.S. Code dan Black's Law Dictionary." HASIL DAN PEMBAHASAN Peredaran obat keras tanpa resep dokter merupakan tindak pidana Jika Anda ingin sembuh dari penyakit jiwa dan raga, tidak ada cara untuk mendapatkan perawatan terbaik. Namun, obat-obatan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik jika diberikan oleh individu atau organisasi yang telah diberi wewenang hukum untuk melakukannya melalui proses penyalahgunaan. Sedangkan dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban. Ada banyak jenis obat di luar "obat kelas G", atau obat keras, yang mungkin sudah Anda kenal dari pengalaman Anda di industri farmasi. Lingkaran merah dengan batas hitam dan huruf K di tengah digunakan untuk mengidentifikasi narkotika keras (Ayudhia and others 2017). Padahal, orang yang menggunakan narkotika keras tanpa resep berisiko karena tidak diawasi oleh dokter atau apoteker (Yuningsih 2021). Beberapa definisi yang mirip dari berbagai jenis obat dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 tentang Kriteria Tata Cara Registrasi Obat. 1. Untuk dianggap sebagai "Obat Copy", suatu obat harus memiliki bahan aktif yang identik dengan obat yang telah disetujui dalam hal komposisi kimia, potensi, bentuk sediaan, cara pemberian, indikasi, dan dosis. 2. Obat impor Merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan impor obat- obatan yang diproduksi di industri farmasi asing dalam bentuk produk jadi atau barang curah dalam kemasan primer untuk diedarkan di Indonesia. 3. Obat kontrak adalah pembuatan obat kontrak dialihdayakan ke apotek lain. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1498
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 4. Obat lisensi adalah Obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dalam negeri di bawah lisensi dikenal sebagai "obat berlisensi". 5. Obat produksi dalam negeri adalah obat sektor farmasi di Indonesia memproduksi dan/atau mengemas sebagian besar obat produksi dalam negeri. 6. Undang-undang paten Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi obat-obatan yang memenuhi kriteria tertentu. 7. Obat Paten Adalah Farmasi dengan Hak Distribusi Eksklusif Dalam industri farmasi, obat- obatan baru dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan, diproduksi dan dijual dengan nama merek, dan dipatenkan selama minimal 20 tahun. 8. Obat Generik adalah Ketika hak paten atas obat "inovator" habis masa berlakunya, perusahaan lain bebas membuat dan menjual versi "generik" dari obat tersebut. Nama bahan aktif digunakan dalam pemasaran obat generik. Di Indonesia, "Obat Generik Bermerek" mengacu pada versi generik dari obat bermerek. 9. Obat tradisional adalah Sesuai dengan standar sosial yang berlaku, pengobatan tradisional dapat berupa tumbuhan, hewani, mineral, galenik, atau campurannya sebagai bahan aktif pengobatan. Golongan obat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Farmasi Wajib, Obat Keras, Psikotropika, dan Narkotika. Berikut adalah contoh kategori obat yang ditetapkan oleh aturan ini: 1. Obat Bebas Obat bebas termasuk yang tidak memerlukan resep dan yang membutuhkan, secara kolektif dikenal sebagai obat OTC (Over The Counter). Pembelian dan penjualan obat OTC tidak dibatasi, dan dapat ditemukan di mana saja, termasuk gerai pasar, toko obat berlisensi, supermarket, dan apotek. Bahan aktif dalam kelompok obat ini umumnya dapat ditoleransi dengan baik, sehingga pasien dapat melakukan pengobatan sendiri sesuai kebutuhan tanpa pengawasan dokter atau perawat selama mengikuti petunjuk pada label. Akibatnya, sebaiknya kategori obat ini diperoleh dalam kemasan aslinya Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 jika 1499
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 memungkinkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang Merek Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas mengatur tentang Label Obat Bebas di Indonesia. Lingkaran hijau yang dilingkari garis hitam menandakan narkoba jenis ini ada di Indonesia. Pereda nyeri (seperti parasetamol), obat antiinflamasi (seperti ibuprofen), dan suplemen nutrisi (seperti vitamin dan multivitamin) semuanya disertakan di sini. Obat promag, bodrex, biogesic, panadol, bedak bintang toedjoe, diatabs, entrostop, dan sebagainya hanyalah beberapa contoh lagi. 2. Obat Bebas Terbatas Obat-obatan yang termasuk dalam kategori "obat keras" tetapi tetap dipasarkan atau diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dikenal sebagai obat "obat bebas yang dibatasi" dan selalu disertai dengan label peringatan. Terdapat lingkaran biru dengan batas hitam yang berfungsi sebagai tanda pembeda pada kemasan dan pelabelan obat bebas terkontrol. Karena pada kemasan obat bebas terbatas biasanya dicantumkan tanda peringatan berupa persegi panjang hitam berukuran panjang 5cm, lebar 2cm dengan tulisan berwarna putih. Pasien diharuskan mendapatkan informasi obat yang cukup, oleh karena itu meskipun dapat diperjualbelikan secara bebas, obat jenis ini hanya boleh ditawarkan secara bebas di toko obat berizin (ditangani oleh asisten apoteker) dan apotek (yang hanya dapat beroperasi jika ada apoteker, tidak ada layanan). ketika mencoba untuk menyimpan beberapa obat penting yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas tanpa resep. Obat-obatan seperti neuro rheumacyl neo, visine, rohto, dan antimo adalah contoh obat-obatan dalam kategori ini. 3. Obat Keras Dahulu dikenal sebagai obat daftar G (gevaarlijk = berbahaya), obat keras (ditunjukkan dengan lingkaran merah di dalam batas hitam dengan huruf K tertulis di dalamnya) adalah obat dengan efek parah yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dll.) Dan obat-obatan yang mengandung hormon dibahas di sini (obat diabetes, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obatan ini sangat manjur, dan penggunaan yang tidak tepat dapat meracuni tubuh, memperburuk kondisi, atau bahkan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1500
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 berakibat fatal. Jadi, Pemerintah secara ketat memantau seluruh proses, mulai dari pembuatan hingga penggunaan obat-obatan tersebut, dan hanya apotek dengan resep yang sah yang dapat mengeluarkannya. Pemerintah juga mewajibkan apoteker untuk melaporkan penggunaan dan pembelian mereka setiap bulan. Menurut pasal 2 penjelasan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, diamanatkan bahwa beberapa prinsip yang memberikan arah bagi pembangunan kesehatan harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Langkah-langkah terkait kesehatan ini adalah bagaimana prinsip ini dipraktikkan: a. Kemajuan pelayanan kesehatan, menurut asas kemanusiaan, tidak diskriminatif terhadap status sosial ekonomi, agama, atau asal-usul bangsa. b. Menurut asas keseimbangan, kemajuan di bidang kesehatan masyarakat harus dicapai dengan memperhatikan baik prioritas individu maupun masyarakat, serta kebutuhan jasmani dan rohani, serta dimensi kesehatan material dan spiritual. c. Pembangunan dalam pelayanan kesehatan, menurut asas manfaat, harus mengarah pada kebaikan yang sebesar-besarnya bagi semua orang dan menjamin agar semua orang dapat berumur panjang, hidup sehat. d. Konsep perlindungan (d) menyatakan bahwa masyarakat yang memberikan dan menerima pelayanan kesehatan harus diberikan jaminan dan kepastian hukum tertentu agar pertumbuhan kesehatan dapat diterima. e. Sesuai dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, maka hak dan tanggung jawab anggota masyarakat diberikan bobot yang sama dengan proyek pembangunan kesehatan itu sendiri. f. Manajemen pelayanan kesehatan, sesuai dengan prinsip keadilan, harus mampu menawarkan pelayanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang dari semua latar belakang sosial ekonomi. g. Kemajuan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki sesuai dengan asas gender dan nondiskriminasi Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1501
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 h. Dengan berpegang pada standar agama, pembangunan kesehatan akan memastikan bahwa semua agama diperlakukan sama. Padahal, seperti yang kita lihat, tidak tepat dan bertentangan dengan semangat Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyediakan narkotika keras tanpa resep dokter. Karena mengabaikan asas kemanusiaan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus berlandaskan kemanusiaan bukan asas lain seperti keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan antar jenis kelamin, dan nondiskriminasi. Salah satu larangan bagi pelaku usaha (tenaga kesehatan) dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah peredaran obat keras tanpa resep dokter. Pasalnya, yang terlibat memperdagangkan dan membeli obat secara bebas tanpa ada petunjuk penggunaan atau resep dokter atau menggunakan jasa apoteker untuk penggunaannya (Lumbantobing dkk 2020). Berikut isi UU Perlindungan Konsumen No. 8 yang disahkan tahun 1999: a) melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh hukum dan karenanya gagal untuk mematuhinya. b) Tidak sesuai dengan berat bersih berlabel, isi bersih atau bersih, atau jumlah yang diklaim. c) Diskordan dengan ukuran, ukuran, skala, dan jumlah yang sebenarnya. d) Bertentangan dengan apa yang dijanjikan pada label, protokol, atau deskripsi barang dan/atau jasa. b) Tidak sesuai dengan kualitas, kadar, komposisi, pemrosesan, gaya, metode, atau penggunaan yang dijelaskan pada etiket, label, atau deskripsi produk/jasa yang bersangkutan e. c) sebuah. Tidak sesuai dengan apa yang diwakili dalam kemasan, protokol, deskripsi, iklan, atau promosi produk. d) Tidak memperhitungkan lamanya waktu suatu produk dapat digunakan secara optimal sebelum rusak. Waktu penggunaan/pemanfaatan terbaiknya sesuai dengan tanggal "terbaik sebelum" yang ditemukan di sebagian besar kemasan makanan. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1502
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 e) Dicap sebagai "halal", namun tidak mengikuti pedoman pembuatan halal. f) Jangan membubuhkan label atau memberikan penjelasan untuk produk yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mencantumkan rincian seperti nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau bersih, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, dan sebagainya. g) Tidak memiliki petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dan/atau informasi yang diwajibkan oleh hukum. h) Menangani barang-barang yang rusak, rusak, bekas, atau tercemar tanpa mengungkapkan semua informasi yang relevan. i) Menangani sediaan farmasi dan makanan yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap. Untuk lebih menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa resep adalah melawan hukum, dapat kita lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan; sedangkan ketentuan pidana (dua miliar rupiah)." Penyalahgunaan Akibat dari adanya peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Efek obat, penyakit pasien, dosis, waktu pemberian, dan hasil yang diinginkan semuanya harus dipahami sebelum obat dapat digunakan secara efektif. Obat keras, atau obat kuat, efektif yang memerlukan resep dokter, dilambangkan dengan lingkaran merah dengan batas hitam dan huruf K tertulis di dalamnya. Obat-obatan di kelas ini memiliki kualitas yang kuat, yang jika disalahgunakan dapat meracuni tubuh, memperburuk penyakit, memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan seperti perkembangan penyakit baru, membahayakan organ vital, dan bahkan berakibat fatal (Thaha, Baharuddin 2016). Pasien di negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia umumnya mengandalkan apotek komunitas sebagai titik kontak pertama mereka dengan sistem perawatan kesehatan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1503
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 dan sebagai sarana utama mereka untuk mendapatkan akses ke obat-obatan. Karena waktu tunggu yang lebih singkat, harga yang lebih murah, dan jam yang lebih nyaman, apotek adalah pilihan yang lebih disukai. Pasien di negara miskin dapat dengan mudah memperoleh obat keras tanpa resep dokter karena tidak efektifnya tindakan pengendalian obat. Banyak negara masih mengizinkan pasien untuk membeli narkotika keras dari apotek tanpa resep dokter, meskipun zat tersebut hanya boleh tersedia untuk pasien dengan resep dokter. Beberapa zat yang biasa dikonsumsi dapat beredar bebas karena adanya variasi yang terjadi (Wulandari dan Mustarichie 2017). Obat keras di Indonesia hanya boleh disalurkan oleh apoteker dengan resep dokter. Jarang ada tulisan dengan topik apotik Indonesia menyediakan narkotika tanpa surat keterangan dokter. Antibiotik yang diperoleh tanpa resep dokter adalah obat keras, dan fakta ini telah disorot dalam beberapa makalah baru-baru ini. Narkotika keras dalam bentuk obat penyakit kronis tersedia di Indonesia tanpa resep, namun belum ada investigasi terhadap fenomena ini. Beberapa contoh penyalahgunaan obat medis disengaja, seperti ketika orang menggunakan obat resep untuk tujuan rekreasi atau menyalahgunakan narkotika ilegal yang tidak memerlukan resep. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda menjadi masalah serius, seperti yang ditegaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan konsekuensi bencana, termasuk ketergantungan fisik dan psikologis, dan bahkan kematian (Maria 2021). Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi medis yang serius, termasuk potensi kecanduan, overdosis, dan bahkan kematian. Penyalahgunaan obat-obatan yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter mencakup hal- hal seperti menggunakannya untuk efek sedatif atau halusinogen, atau bahkan untuk menginduksi aborsi. "Padahal, orang yang menggunakan narkotika keras tanpa resep berisiko karena tidak diawasi oleh dokter atau apoteker (Yuningsih 2021). Penyalahgunaan narkoba diatur antara lain oleh UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (Maria 2021). Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1504
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 a. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah). b. Pasal 197 mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, - bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (satu milyar lima ratus juta rupiah). Hukuman bagi pelaku pelecehan tidak hanya untuk memberi mereka pelajaran dan mencegah mereka dari pelanggaran berulang, tetapi juga untuk membawa masyarakat ke dalam kepatuhan terhadap hukum (Sukarya dan Priyanto 2020). Diperkirakan jumlah orang yang mencoba menyalahgunakan narkotika keras yang diperoleh tanpa resep akan berkurang mengingat adanya undang-undang yang membatasi penggunaannya. KESIMPULAN Dari apa yang telah dijelaskan dan disajikan, harus jelas bahwa distribusi obat-obatan dibatasi hanya untuk mereka yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Jelas, obat-obatan yang didistribusikan secara ilegal melalui penyalahgunaan tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik, terutama jika dianggap sebagai obat keras; fakta ini menyoroti perlunya kemajuan baru dalam undang-undang, khususnya hukum pidana (Rusmini 2016). Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G ("Kepmenkes 2396 /1986"), yang menyatakan bahwa penjualan obat tersebut harus memiliki resep dari ahli medis. Menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran obat keras tanpa resep adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1505
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (dua milyar rupiah)." DAFTAR PUSTAKA Ariestiana, Evita. 2020. 'Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online 65-76 Media', Indonesia Private Law Review, 1.2: Ayudhia, Relina, Tony Soebijono, and Oktaviani. 2017. 'Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Ita Farma', Jsika, 6.1: 1-8 Hijawati, Hijawati. 2020. 'Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen', Solusi, 18.3: 394-406 Lumbantobing, Adytya Kurniawan, Besty Habeahan, 2020. 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENJUAL OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan)', 09: 203-14 and Uton Utomo. M. Rifqi Rokhman, Mentari Widiastuti, Satibi, Ria Fasyah Fatmawati, Na'imatul Munawaroh, Yenda Ayu Pramesti. 2018. 'Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep Di Apotek', Volume 7 Nomor 3 - September 2017 p-ISSN:, 7.3: 115-24 Maria, Juliya. 2021. 'Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', Jurnal JURISTIC, 1.1: 1-5 Miharso, Stevanus. 2021. 'Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Indonesia, 6.10 Obat Keras Tanpa Resep Dokter', Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Rusmini, Andin. 2016. 'Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', Al ' Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940, VIII.36: 1-22 Sukarya, Febyanca, and I Made Dedy Priyanto. 2020. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Dumolid Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia', Kertha 1-15 Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9.2: Supardi, Sudibyo, Max Joseph Herman, Raharni Raharni, and Andi Leny Susyanty. 2012. 'Jurnal Kefarmasian Indonesia · June 2012': 19-27 Thaha, Baharuddin, Syafar M. 2016. 'Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan Di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar', Media Kesehatan Masyarakat, 12.2: 118-26 buruh-ban.pdf> Wulandari, Silvi, and Resmi Mustarichie. 2017. 'Upaya Pengawasan BPOM Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat', Jurnal Farmaka Unpad, 15.4: 1-8 Yuningsih, Rahmi. 2021. 'Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan 47-62 Makanan Daring', Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 12.1: Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1506
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 Doi : 10.53363/bureau.v3i2.261 1507