P-ISSN 2354-5704 | E-ISSN 2622-190X KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) AS AN EFFORT FOR RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN AIRPORT DEVELOPMENT Dian Sera Fauzela1, Bambang Utoyo Sutiyoso2, Sasana Putra3 Analis Pemanpaatan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung1 Dosen Fakultas ISIP Universitas Lampung2 Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung3 E-mail: Dikirim 7 Februari 2019 Direvisi 19 Maret 2019 Disetujui 22 Maret 2019 Abstrak: Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan di Indonesia masih terhalang oleh keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan dana. Salah satu upaya pelibatan pihak lain (swasta) dikenal dengan istilah Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS). Pada penelitian ini lokus yang dipilih adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Lokus ini dipilih karena posisi bandara yang strategis dan potensi penumpang yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan upaya pembangunan infrastruktur. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah mengetahui urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan faktor yang paling berpengaruh dalam bentuk KPS tersebut. Metode pada penelitian ini adalah studi deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling menguntungkan untukpengembangan sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah Built Transfer (BT) dibandingkan Built-Operate-Transfer (BOT) dan Built-Transfer-Operate (BTO). Bentuk Built Transfer (BT) terpilih berdasarkan kriteria ekonomi (sukriteria : modal), kriteria risiko (subkriteria : aturan hukum), dan kriteria pasar (subkriteria : demand). Dari beberapa kriteria yang dipilih, kriteria ekonomi berupa modal merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan bentuk KPS. Kata kunci: Infrastruktur dan Kerja sama Pemerintah Swasta. Abstract: Infrastructure availability is one of development priority in developed countries as well as developing countries, including Indonesia. As one of national development priority, budget limitations become a major problem faced by government. Therefore, to resolve budget limitations, government could involve private sector in case of budget funding for infrastructure facilities development. An effort on third party involvement (private) is known as Public-Private Partnership (PPP). This research chose Radin Inten II Lampung Selatan as the locus. It was chosen because of strategic position and potential passengers on that airport did not directly proportional with infrastructure development efforts. This research has a purpose to understanding priority sequence of Public-Private Partnership form in Radin Inten II Lampung Selatan airport development efforts (air side) and also the most influencing factor on that PPP form. This research was done through descriptive study by using data analysis technique in AHP (Analytical Hierarchy Process) form. The research results show that the most profitable form for air side of Radin Inten II Lampung Selatan airport development is Built Transfer (BT) better than Built-Operate-Transfer (BOT) and Built-Transfer-Operate (BTO). Built Transfer (BT) form selected based on economy criteria (sub criteria: capital), risk criteria (sub criteria: rule of law), and market criteria (sub criteria: demand). From several selected criteria, economy criteria in capital sub criteria was the most influencing factor on PPP form selection. Keywords: Infrastructure and Public-Private Partnership. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah saat ini tidak lagi menjadi aktor pengambilan dalam kebijakan, pemerintah harus bersinergi tunggal dengan pihak lain seperti swasta dan masyarakat. Konsep sinergitas ini dikenal dengan prinsip Good Governance. Prinsip untuk mencapai ini kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan bertujuan INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 7 NO. 1 87
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra dilakukan melalui masyarakat penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang memiliki peranan dalam mempercepat proses pembangunan adalah transportasi. Transportasi infrastruktur secara umum memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu sebagai penunjang, penggerak dan pendorong serta berperan dalam urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Salah satu bagian transportasi yang dapat pembangunan ekonomi adalah transportasi udara. Fungsi transportasi udara dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah untuk distribusi bahan baku dan produk, pengangkutan hasil pertanian dan sumber daya alam dan mempercepat akses ke suatu daerah. Mudah dan cepatnya akses merupakan salah satu alasan investor akan menanamkan modalnya disuatu daerah, hal ini tentu saja berimbas pada peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Nurmadinah, 2012:12). mempercepat signifikan dengan upaya perpindahan penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna Bandara Radin Inten II Lampung Selatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat jumlah penumpang total yang melalui Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sebanyak 1.414.128 orang yang terdiri atas penumpang dewasa, anak dan bayi. Jumlah tersebut menunjukkan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan termasuk bandara dengan rute yang sangat padat sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008. Keadaan ini memberikan sinyal tentang perlunya upaya pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Upaya pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dapat dimulai dengan pembangunan karena keberadaan infrastruktur di suatu wilayah mempunyai dengan perekonomian. Sehingga dapat dinyatakan bahwa infrastruktur memberikan dampak yang perkembangan terhadap perekonomian suatu wilayah. infrastruktur, korelasi positif baik Salah satu provinsi yang memiliki posisi peningkatan kapasitas dan kapabilitas moda transportasi udara adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki kedekatan terhadap Jakarta, menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera serta memiliki jumlah populasi penduduk yang besar. Populasi jumlah penduduk Lampung adalahpopulasi penduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Populasi jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan penduduk. perpindahan Upaya perpindahan penduduk ini harus didukung dengan keberadaan sarana dan transportasi.Salah satu moda prasarana dapat mendukung transportasi adalah moda perpindahan penduduk transportasi udara. strategis untuk di Provinsi yang Salah satu moda transportasi udara di Provinsi Lampung adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Kehadiran bandara ini menunjukkan hubungan yang secara mendasar merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di negara- negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, pemerintah telah menetapkan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Di sisi lain kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat besar, lebih dari Rp. 1.400 triliun rupiah. Pada periode 2010-2014, secara kumulatif dibutuhkan paling tidak Rp. 1.429 triliun, sementara APBN hanya mampu menganggarkan sebesar Rp. 511 triliun, maka masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 918 triliun rupiah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal pembiayaan, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan dana untuk membiayai pembangunan fasilitas infrastruktur. Konsep pelibatan tersebut Penyediaan infrastruktur kekurangan dalam 88 VOLUME 7 NO. 1 | INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra dikenal dengan sebutan Public Private Partnership sama Pemerintah Swasta (KPS). (PPP) atau Kerja B. Tujuan ini bertujuan mengetahui urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan khususnya pada sisi udara (runway, taxiway dan apron ) dan faktor yang paling berpengaruh dalam bentuk KPS tersebut. Penelitian which citizens and groups articulate their interest, and obligations and mediate their differences. ini, governance diartikan Dalam hal sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi untuk administratif mengatasi urusan-urusan bangsa. exercise their rights dan Pada upaya penyelenggaraan good tiga unsur yang governance, terlibat yaitu : terdapat a. Pemerintah di sektor publik TINJAUAN PUSTAKA A. Good Governance governance pertama kali dipergunakan pada abad ke-14 di Perancis. Pada waktu governance diartikan sebagai seat of government (kursi pemerintahan). Governance menjadi populer Bank mempublikasikan World Bank Report pada tahun 1989 (Alamsyah, 2010:2). Pada tahun 1999, United Nations for Public Administration (UNPAN), sebagai salah satu lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi dunia untuk kali pertama tentang governance. Konferensi ini menghasilkan istilah baru yaitu good governance. Konferensi dunia ini menghasilkan Deklarasi Manila yang mendefinisikan good governance sebagai : a system that is transparent, accountable, just fair, domocratic, partisipatory and responsive to people needs. Sementara itu, Uni Eropa memaknai konsep good governance dengan karakter openness, participation, accountability, participation dan coherence. Istilah itu, istilah tatkala World Network Menurut United Nations Development 9) governance Programme (1997: didefinisikan sebagai the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affairs. It is process, the through relationships and complex mechanisms, institutions Keberadaan adalah mewujudkan pembangunan manusia dengan development) human mengurangi peran pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur dan memperkuat finansial administratif serta pemerintah dan kota lokal, metropolitan. Sektor pemerintah dalam hal ini termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. pemerintah kapasitas b. Sektor swasta Sektor swasta telah memainkan peran penting dalam pembangunan dengan pasar menggunakan pendekatan (market approach). Pendekatan pasar untuk ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta. Sektor swasta meliputi perusahaan- perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sumber informal lainnya. Terjadi pemisahan antara sektor swasta dengan masyarakat, karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan- perusahaan itu sendiri. pembangunan INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 7 NO. 1 89
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra c. Masyarakat Tanggerang Merak melalui sistem Built Operate Transfer (Adji, 2010 : 25-26). dapat mewujudkan Untuk berkelanjutan, pembangunan penting. peran masyarakat Masyarakat sipil mampu melakukan terhadap "check kekuasaan pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat sipil juga mampu memonitor lingkungan, sumber daya dan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Komponen masyarakat ini terdiri atas individual maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta) infrastruktur. Kerja dalam penyediaan sama pekerjaan membangun, konstruksi meningkatkan kemampuan pengelolaan, infrastruktur dalam dan pemeliharaan dan kuantitas rangka meningkatkan (Bappenas, kualitas pelayanan publik Utama 2009). Secara sama (2010:146) adalah Pemerintah keterkaitan/sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerja sama jangka panjang) dalam pembangunan proyek untuk meningkatkan (pelayanan publik), pelayanan umum antara :Pemerintah atau pemerintah daerah regulator;Perbankan/konsorsium selaku danPihak dana; penyandang selaku selaku Special Swasta/BUMN/BUMD Purpose yang (SPC) Company bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. yang juga and balances" tersebut meliputi untuk teori menurut inti dari Kerja Swasta Dalam penerapan good governance, ini sinergitas antara beberapa pihak menjadi untuk yang menghasilkan output melalui mekanisme pasar (Sedarmayanti, 2009:280). penting hal yang ekonomis pemerintah masyarakat swasta Gambar 1. Hubungan Tiga Domain dalam Governance. (Sedarmayanti, 2009:280) B. Kerja Sama Pemerintah Swasta Konsep kerja sama pemerintah swasta mulai masuk di Indonesia secara faktual sejak tahun 1974, melalui pembangunan Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi). Namun, model kerja sama pemerintah- swasta belum menjadi primadona ketika itu, karena sumber pembiayaan utamanya luar negeri. berasal dari pinjaman baru swasta Selanjutnya, dilibatkan saat pembangunan Jalan Tol investor Pada Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) yang merupakan perwujudan dari kemitraan antara pemerintah dan swasta. Terdapat beberapa bentuk yang menjadi role model. Menurut Siregar (2004: 276) Kerja sama Pihak Swasta (KPS) memiliki bentuk antara lain : 1. Built-Operate-Transfer (BOT) adalah tanah/bangunan milik pemanfaatan pemerintah oleh pihak ketiga dengan pihak ketiga membangun cara pakai/menyediakan, bangunan menambah dan lain selama dalam mendayagunakannya kemudian waktu dan menyerahkan bangunan/sarana kepada pemerintah. kembali tertentu sarana untuk tanah lain siap 2. Built-Transfer-Operate (BTO) adalah tanah/bangunan milik pemanfaatan pemerintah yang oleh pihak ketiga pakai/ dibangun bangunan siap 90 VOLUME 7 NO. 1 | INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah/bangunan tersebut selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah, kemudian untuk menyerahkan kembali pemerintah kepada untuk ketiga didayagunakan selama jangka waktu tertentu. dan setelah pihak 3. Built-Transfer (BT) adalah perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga tanah milik dengan pemerintah, pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah membayar pembangunannya. ketentuan 4. Kerja Sama Operasi (KSO) adalah adalah perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, pemerintah daerah menyediakan barang daerah dan pihak yang ketiga menanamkan modal dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama/bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing. Sedangkan Utama (2010:147) menyatakan bentuk kerja sama dalam KPS dapat berupa: BOT (Built, Operate, Transfer), BTO (Built, Transfer, Operate), ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer), BOO (Build, Own, Operate) dan O & M (Operation and Maintenance). C. Penelitian Terdahulu Guna memperkaya penelitian ini, dan penelitian- untuk penting mengkomparasi penelitian serupa sebelumnya. Penelitian yang pertama adalah tesis yang berjudul "Analisis Proyek Pemilihan Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS" oleh Fitri Nurmadinah tahun 2012. Tujuan ini adalah mengetahui urutan prioritas bandara UPT mengetahui dengan penelitian yang dapat dikerjasamakan dengan swasta dan bandara UPT yang dinyatakan layak dalam secara finansial. Pendekatan kualitatif penelitian menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga bandara UPT yang dapat dikerjasamakan dengan swasta dan layak secara finansial yaitu, Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Bandara Haluoleo Kendari. ini adalah ini dengan peneliti terdahulu adalah pendekatan yang yaitu digunakan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan skema KPS (Kerja sama Pemerintah Swasta). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah, penelitian ini membahas tentang semua bandara UPT di Indonesia, sedangkan peneliti hanya membatasi pada bandara UPT Raden Inten II Lampung Selatan saja. Selain itu penelitian juga secara lengkap membahas kelayakan finansial masing-masing bandara UPT untuk dapat melaksanakan skema KPS, sedangkan peneliti fokus pada bentuk KPS ideal untuk dilaksanakan pada yang bandara UPT Raden Inten II Lampung Selatan. Persamaan penelitian dalam penelitian Penelitian yang kedua adalah jurnal penelitian Dwinanta Utama tahun 2010 yang berjudul "Prinsip dan Strategi Penerapan Public Private Partnership Infrastruktur dalam ini bertujuan Transportasi". Penelitian private peranan mengetahui partnership pembangunan dalam infrastruktur transportasi dan melakukan kendala-kendala dalam identifikasi private proyek public pelaksanaan transportasi. infrastruktur partnership Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. ini menunjukkan bahwa konsep public private partnership memiliki peranan penting dalam infrastruktur transportasi Penyediaan public Hasil penelitian penyediaan INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 7 NO. 1 91
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra ini dengan peneliti terdahulu adalah pembahasan mengenai penerapan skema KPS atau public private partnership di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah, penelitian ini membahas mengenai private partnership pada infrastruktur transportasi secara umum baik di darat, laut ataupun udara. hanya private membahas partnership pada transportasi udara saja khususnya pada bandar udara. Persamaan penelitian skema public Sedangkan skema peneliti public penelitian bahwa terdahulu, kebaruan penelitian ini adalah penelitian fokus membahas pada satu bandar udara saja di Indonesia, yaitu Bandar Udara Radin Inten II dengan fokus pembahasan pada bentuk-bentuk KPS yang dapat dilaksanakan pada sisi udara bandara. Ini merupakan hal baru di dunia transportasi udara di Indonesia. Berdasarkan beberapa dapat dikatakan demand, daya saing dan aksesibilitas, dan pada faktor terakhir adalah subkriteria modal, teknologi dan manajemen. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Untuk pengumpulan data, dilakukan tahapan wawancara, dan tahapan pengumpulan dokumen. Pada analisis data, teknik analisis data yang dipilih adalah metode AHP. Metode AHP (Analytic Hierarchy Process) adalah metode pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Dengan hierarki suatu masalah kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan menjadi terstruktur dan sistematis (Saaty, 1991:17). Metode AHP dipilih karena metode ini mampu mendekomposisikan masalah menjadi unsur-unsur dan dibentuk dalam susunan hierarki, sehingga diperoleh beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Hal ini mempermudah dalam hal pemecahan masalah. kuisioner METODOLOGI Lokus penelitian ini adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Nama Bandara Radin Inten II Lampung Selatan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1327 Tahun 2013 pada tanggal 30 Desember 2013. Bandara ini merupakan bandara umum terbesar yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan untuk memilih bentuk Skema Kerja sama Pemerintah Swasta sesuai dengan keberadaan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan. Dalam hal ini bentuk KPS yang dipilih adalah bentuk BOT, BTO dan BT dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk KPS berupa faktor risiko, faktor pasar dan faktor risiko terdapat subkriteria politik, subkriteria politik, peluang proyek dan aturan hukum. terdapat subkriteria Pada faktor pasar (KPS) yang ekonomi. Pada faktor Gambar 2.Struktur hierarki dalam AHP. 92 VOLUME 7 NO. 1 | INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra HASIL DAN PEMBAHASAN Gambar 3. Kriteria-kriteria yang berpengaruh pada pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Bappenas (2017), alasan pemilihan KPS dalam penyediaan infrastruktur adalah dampak dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintahan dan pemilihan KPS menjadi salah satu upaya pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah. Pada data proyeksi yang dimiliki Bappenas, untuk membiayai infrastruktur pada pembangunan tahun 2015-2019, Indonesia membutuhkan investasi strategis senilai Rp. 4.796,2 T. tersebut, Dari APBN/APBD hanya mampu memenuhi sekitar 41, 3 %, sementara BUMN 22,2% dan sisanya 36,5 % diharapkan berasal dari partisipasi swasta. jumlah keseluruhan Gambar 4. Persentase masing-masing alternatif KPS pada upaya pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan. paling penting mengingat modal merupakan alasan utama KPS dapat terjadi. Menurut Gitman (1997:482), modal dinyatakan sebagai dana jangka panjang dari suatu perusahaan. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa modal adalah faktor yang mengingat penting, keterbatasan kemampuan yang dimiliki finansial. oleh pemerintah dalam hal Pemerintah melalui keberadaan renstra Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa KPS merupakan salah satu strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan biaya, hal ini mengingat pembangunan bahwa infrastruktur merupakan hal yang sangat penting aktifitas untuk menunjang masyarakat. Modal menjadi subkriteria sangat Pada penelitian ini, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Faktor ekonomi yang paling berpengaruh adalah modal, disusul faktor risiko berupa aturan hukum dan faktor demand.Faktor berupa ekonomi dianggap paling berpengaruh karena masalah ekonomi dalam hal ini berupa modal dianggap sebagai faktor krusial yang keberadaannya mampu mengeliminasi faktor yang lain seperti risiko dan pasar. Keberadaan modal yang cukup, dianggap mampu meminimalisir lain. Menurut risiko dan faktor yang pasar dianggap berpengaruh setelah ekonomi adalah risiko. Faktor risiko menjadi salah satu faktor yang dibahas pada pembangunan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Masalah risiko menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan KPS (Susantono & Berawi, 2012:95). Risiko didefinisikan oleh KBBI sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Kelompok pendukung faktor ini menganggap bahwa hal utama yang harus sebelum dilakukan Faktor kedua yang (merugikan terlebih dahulu INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 7 NO. 1 93
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra pembangunan atau pengembangan suatu sarana infrastruktur adalah meminimalisir risiko Upaya meminimalisir risiko adalah hal wajib yang harus dilakukan. Pada faktor risiko, subkriteria hukum menjadi subkriteria yang paling berpengaruh. subkriteria Kelompok yang memilih hukum, besetiap pendapat bahwa setiap kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan landasan suatu kegiatan membutuhkan yang kuat sebagai pedoman dasar. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara hukum yang setiap arah dan langkah yang harus telah diatur secara seksama dilakukan dalam aturan hukum yang jelas. yang ditimbulkan. aturan yang mempengaruhi pemilihan bentuk KPS yaitu faktor pasar, subkriteria demand menjadi paling berpengaruh. Demand yangdidefinisikan sebagai permintaan yang menggambarkan hubungan penawaran dan permintaan yang terjadi di fasilitas transportasi subkriteriademand menjadi transportasi rujukan bahwa tersebut banyak dibutuhkan. Saat fasilitas transportasi tersebut banyak dibutuhkan, hal ini menjadi salah satu petunjuk bahwa fasilitas untuk layak dikembangkan atau dapat dilakukan pembangunan lebih lanjut. Pada terakhir faktor subkriteria yang suatu pasar.Pada fasilitas tersebut Berdasarkan ketiga faktor yang telah dipilih yaitu ekonomi, risiko dan pasar, diperoleh hasil bahwa bentuk peluang untuk paling menguntungkan yang pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah Built Transfer (BT). Pada pemilihan bentuk BT atau yang lebih dikenal dengan Built Transfer (BT), proses infrastruktur langsung dilakukan oleh pihak swasta sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan. Pembangunan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan pihak antara ini pemerintah pemerintah.Dalam hal swasta membutuhkan karena pihak saja.Jadi alasan masalah pembiayaan pembangunan swasta utama pembangunan diserahkan kepada pihak swasta adalah karena keterbatasan pembiayaan. Setelah proses pembangunan selesai dilakukan maka hasil pembangunan infrastruktur diserahkan kembali kepada pemerintah dan akan dioperasionalkan oleh pemerintah. Pemerintah menganggap kemampuan yang mereka miliki cukup baik untuk menjalankan fasilitas infrastruktur yang dimiliki. Skema dapat terpilih karena hal utama yang menjadi penghalang utama dilakukannya pembangunan infrastruktur Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah masalah pembiayaan dan adanya skala prioritas pembangunan yang dimiliki pemerintah. Masalah pembiayaan dan skala prioritas strategi menyebabkan alternatif pembangunan infrastruktur salah satunya melalui KPS yaitu skema Built Transfer (BT). Built Transfer (BT) dibutuhkannya hal dalam KESIMPULAN 1. Berdasarkan hasil penelitian yang terpilih dilakukan pada metode menggunakan dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP), diperoleh hasil berupa urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan. Urutan prioritas itu adalah Built Transfer (BT), Built Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO). Bentuk KPS berupa Built Transfer (BT). responden 2. Faktor yang paling berpengaruh pada pemilihan bentuk KPS adalah faktor ekonomi, diikuti faktor risiko dan yang terakhir adalah faktor pasar. Pada faktor ekonomi subkriteria yang paling berpengaruh adalah subkriteria modal, sedangkan risiko subkriteria yang paling berpengaruh adalah subkriteria aturan hukum dan pada faktor pasar subkriteria yang faktor pada 94 VOLUME 7 NO. 1 | INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra paling berpengaruh adalah subkriteria demand. 3. Berdasarkan hasil penelitian yang pemerintah merupakan dilakukan, aktor yang paling dipercaya dalam pengambilan keputusan untuk dapat menentukan alternatif strategi dalam termasuk membangun sebagai salah satu memilih KPS formulasi membangun infrastruktur. infrastruktur, dalam REKOMENDASI Alamsyah, 2010.Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Jurnal Era Otonomi Daerah. Dinamika. Volume 3.ISSN : 1979- 0899X. p. 2-3 Bappenas. 2009. PPP Book : Public Partnership, Private Infrastructure in Indonesia. Republic of Indonesia. State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Projects Pada penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada level penerapan KPS, masih terdapat kendala berupa regulasi yang tidak diatur secara tegas dan jelas pada setiap bentuk KPS dan kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan KPS. rekomendasi yang diberikan Sehingga adalah: Gitman, Lawrence J. 1997.Principles of Finance.8th Wesley Managerial Addition.Addison Longman, Inc. p.482 Nurmadinah, F. 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS.Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia.p 12-43 1. Pada upaya pembangunan infrastruktur bandar udara menggunakan skema KPS, dibutuhkan regulasi yang lebih terinci pada setiap bentuk KPS yang digunakan. Regulasi ini dibutuhkan untuk jelas pelaksanaan setiap bentuk KPS yang digunakan. mengatur secara infrastruktur 2. Dalam penggunaan skema KPS untuk pembangunan bandar udara, dibutuhkan lembaga pengawas yang independen untuk mendukung skema KPS dapat pelaksanaan berjalan maksimal. DAFTAR PUSTAKA Adji, Gunawan. Smart Handbook of Publik Private Partnership :Konsep dan Praktik Meningkatkan Investasi di Sektor Infrastruktur. Réné Publisher. p. 19-39 2010. The Jakarta. Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Refomasi Birokrasi, dan Kepemimpinan (Mewuudkan Masa dan Pelayanan Kepemerintahan Baik). Bandung. Refika Aditama.p. 280 2009. Depan Prima yang UNDP, 1997.Reconceptualising Governance : Discussion Paper. No.2. The Principle of Good Governance.p.10 Utama, Dwinanta.2010. Prinsip dan "Public Strategi dalam Private Infrastruktur Penyediaan Transportasi.Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 12 No.3 Desember 2010.p.146-147. Penerapan Partnership" Saaty, Thomas L. 1991. Pengambilan Keputusan : Bagi Para Pemimpin. Jakarta. PT. Pustakan Binaman Pressindo. p. 17 INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 7 NO. 1 95
[KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN] - Dian Sera Fauzela, Bambang Utoyo Sutiyoso, Sasana Putra Siregar, Doli. 2004. Manajemen Aset. Jakarta. PT. Gramedia Utama. P.276 Pemerintah Swasta di Indonesia. Jurnal Transportasi Vol.12 No.2 Agustus 2012.p. 95 Susantono, A & M.A. Berawi. 2012. Kebijakan Perkembangan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama 96 VOLUME 7 NO. 1 | INOVASI PEMBANGUNAN - JURNAL KELITBANGAN