BAB r PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia diciptakan oleh Allah Swt berjalan sesuai dengun kehidupan pribadi yang beragam, dan kesemua ini dikendalikan oleh pengamh instink atau naluri yang berbeda-beda. Fitrah telah menetapkan bahwa manusia tidak berkembang dengan sendirinya, ia adalah mahiuk sosial dan memerlukan pertolongan orang lain dengan memenuhi kebutuhannya dalam menyampaikan sebab-sebab yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya.1 Dengan demikian di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia harus berinteraksi dengan masyarakat di sekitamya. Ini juga terkadang berbenturan dengan hak-hak milik orang lain, sehingga mengakibatkan ketidaktentraman bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pelanggaran baik norma, hukum, ataupun adat istiadat. Apalagi pada saat ini perekonomian di negara kita sangat kacau, sehingga timbul berbagai tindak kejahatan, baik kejahatan dalam bentuk pencurian, pembunulian, perampokan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di negara kita. Dengan adanya peraturam hukum, Ini syarat mutlak dan sarana bagi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Negara Indonesia adalah negara yang bedasarkan alas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka seperti yang disebutkai dalam penjelasaan 1 Syekh Muhamad Aii As-Sayis, Sejarah Pembentukan Jan Perkembangan llukurti Islam, (Jakarta: Akademia Presind, 1996), him. 4 1
Undang-undang Dasar 1945. Maksud negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa negara dalam tata kehidupan masyarakat berlandaskan kepada peraturan perundang- undangan yang dibuat dan ditetapkan untuk menyelesaikan sert.i melindungi masyarakat. Karena sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud. Maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan, dan paksaan seperti iiu merupakan ciri khas hukum. Selain itu juga hukum pun menentukan macam-macam petunjuk tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain didalam pergaulan hidup. Misalnya: larangan mencuri, larangan membunuh, dan perintah membayar pajak dan lain-lain.2 Soerajo Wignjodi Poero, mengemukakan hukum adalah himpunan peraturan- peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan rnaksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.3 Begitupun pelaku tindak pidana pencurian yang sudah menyandang predikat residivis ini sangat meresahkan sekali sehingga ketentraman, kesejahteraan, masyarakat akan hilang karena disebabkan adanya tindak pidana pencurian didaerahnya. Ini tidak jarang sekali masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan untuk * 1 2 Pipin Syarifin, Pengantar ilmu Hukum, (Bandung Cv Puslaka Setia, 1999), him. 20 11bid, him. 24 2
memantau daerahnya supaya tidak teijadi pencurian. Oleh sebab itu pencurian ini sangat meresahkan sekali masyarakat, sehingga mereka dalam kesehariannya ketakutan apabila harta kekayaan mereka diambil orang lain yang tidak bertanggung jawab. Seorang residivis dalam melakukan pencurian terhadap kekayaan orang lain dapat dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Sehingga seseorang yang melakukan pencurian sulit sekali ditangkapnya, apalagi mereka terbiasa dalam melakukan pencurian tersebut. Dengan demikian pencurian sudah bena~-benar meresahkan masyarakat, sehingga pelaku pencurian yang tertangkap basah dan dapat ditangkap maka pelaku pencurian tersebut patut sekali mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Di sini hukum yang harus ditegakan demi terciptanya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud. Di dalam Fiqh Jinayah, tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang dilarang kecuali jika dalam tindakan tersebut terkandung suatu alasan yang dapat dibenarkan. Firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut: jijp ^llj Aiil qa Ol£j louiS Uaj \\1 j*2a3 li ASjlLdl j [jjCuJl j 3
v "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanva (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi maha Bijaksana,4 Dan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut: IjilaS li Jjjij* *(jl jJi j I jiJbS li '(J li cjl ^ [jj*" bl "Bila seorang pencuri itu mencuri untuk pertama kalinya, maka potonglah tangannya. kemudian, bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya. maka potonglah kakinya. Kemudian, jika ia mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya. maka potonglah tangannya, kemudian, bila mencuri untuk yang keempat kalinya. maka potonglah kakinya ''(Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah).5 Menurut Abu Syuja Pencurian yang sudah residivis tidak hanya dikenai hukuman had (potong tangan) melainkan dapat dijatuhi dengan hukuman ta'zir. (jj - t fj 4Jaj dj*iaa CylS b£4 u* *4 Sxu t IajIj 4 "Tangan kanan pencuri di potong di batas pergelangan. Kalau ia mencuri yang kedua kalinya, kaki kirinya di potong. Kalau ia mencuri yang ketiga kalinya. tangan kirinya di potong. Kalau ia mencuri yang keempat kalinya. kaki kanannya di 4 Jaih Mubarok, Kaidah Piqh Jinayah, (Bandung: Pustaka bani Qurais, 2004). him. 149 5 A. Djazuli, Fiqhjinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo pcrsada, 2000), him KJ potong. Kalau ia mencuri lagi setelah itu, maka ia dita zir (diberi hukuman yang tidak sampai menyamai had).6 Dalam pemberian hukuman ta'zir terhadap pencuri yang sudah residivis, dapat dikenakan sanksi berupa denda, penjara dan mati. Dijatuhkannya hukuman ta'zir kepada residivis dikarenakan ketidakjeraan atas hukuman yang telali diberikan kepadanya, yaitu hukuman had (potong tangan). Sehingga yang sebelumnya berlaku hukuman had berubah menjadi hukuman ta'zir. tt------- -------------- - - j"i. - c:~u ...-------- i:.----------- i_____t____i<_______ 4 liJli 5
Untuk itu perulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam yang diformulasikan kedalam sebuah judul: Tindak Pidana Residivis Pencurian Perspektif Fiqh Jinayah B. Perumusan masalab Dari latar belakang diatas, terdapat masalah-masalah yang selanjutnya memformulasikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan residivis? 2. Apa yang menyebabkan terjadinya residivis pencurian? 3. Bagaimana hukuman bagi pelaku residivis pencurian menurut Fiqh Jinayah? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan residivis. 2. Untuk mengetahui penyebab teijadinya residivis pencurian. 3. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku residivis pencurian menurut Fiqh Jinayah. D. Kerangka Pemikiran Residivis merupakan suatu perbuatan yang mengulang-ngulang terjadinya suatu kejahatan yang sama. Menurut Cavan, terjadinya residivis diakibatkan adanya tekanan psikologis dalam diri seseorang untuk selalu melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan aspek psikologis, menamakan sasarannya sebagai habitual criminal 6
yang difokuskan pada kebiasaan yang diperbuatnya. Dalam hal mi seorang kleptomaniak melakukan pencurian disebabkan sikap kejiwaannya menghendaki untuk selalu mencuri. Dalam jiwa seseorang kleptomaniak mengalami peperangan yang sangat besar untuk berusaha tidak melakukan pencurian, akan tetapi ada sejenis dorongan kejiwaan yang mengarahkan perbuatannya untuk melakukan pencurian. Dalam aspek yuridis, menamakan sasarannya sebagai residivis, yang difokuskan pada penghukuman yang diberikan karena perbuatan yang diulang-ulang.x Dalam hal ini terjadinya tindak pidana pencurian disebabkan dengan berbagai macam alasan yang menyeret mereka untuk melakukan suatu tindak pidana kcjahatan yang dapat merugikan rnasyarakat. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana kcjahatan terutama tindak pidana residivis pencurian dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: Golongan pertama yang menunjuk pada lingkungan sosial sebagai unsur yang mendorong terwujudnya kejahatan. Golongan kedua yang menitik beratkan pada unsur-unsur intern seseorang sebagai pewujud kejahatan.8 9 Menurut Bonger lingkungan merupakan suatu unsur terjadinya tindak pidana kejahatan. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Dalam hal ini meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang. sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya 8 G. W. Bawengan, Pengantar Psikologi Criminal, (Jakarta: PT Praunya Paramilra, 1971) him.23 9 Ibid, him: 46 7
kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensil dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan.10 Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kepribadian seseorang apakah mereka akan berbuat baik atau tidak di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya lingkungan yang efektif maka pembentukan karakter seseorang individu akan efektif pula. Dalam hal ini lingkungan yang efektif yaitu lingkungan yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak moral. Sehingga dapat menjadikan seseorang berprilaku baik, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, ataupun agama. Akan tetapi dengan adanya lingkungan yang tidak efektif maka pembentukan karakter seorang individu tidak akan efektif pula. Sehingga lingkungan akan sangat mudah mempengaruhi individu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Selain unsur lingkungan yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana residivis pencurian, yaitu unsur intern yang terdapat dalam diri seseorang. Dimana unsur intern ini dapat mempengaruhi jiwa sesorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, terutama tindak pidana pencurian yang diakibatkan dari bcrbagai kebutuhan yang mendorong mereka harus melakukan pencurian tersebut. Dalam hal ini faktor bakat dan gen merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan. Istilah lain dari faktor pembawaan atau keturunan adalah geno. 10 W.M.E. Noach, KriminologiSuatu PengarUar, (Bandung: PT, Citra Adl\a Bakti, 1992), him 106- 107 8
W Gen merupakan modal keturunan yang dapat dimiliki oleh setiap individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun temurun). Dan selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti >uas) unsur- unsur keturunan yang manakah yang menjadi nyata dalam hidup individu itu dikemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi akan senantiasa sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maximal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan dalam istilah lain disebut tipe geno..] Dalam Visi Islam, Esensi dari pcmberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalali pertama, pencegahan serta balasan (ar-rud'u waz-zajru) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (al-islah wal-tuhdzib) dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Dan disamping itu, juga merupakan tindakan prevent!/ bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.12 Pemberian hukuman merupakan suatu cara pencegahan dalam mengurangi terjadinya suatu tindak pidana baik tindak pidana dalam bentuk pembunuhan, perampokan atau pencurian dan sebagainya. Dan pemberian hukuman juga merupakan suatu balasan dari perbuatan yang telah dilakukun. Selain itu juga " Ibid, him, 106 12 Rahmat hakim, Op.cit. him. 63 9
pemberian hukuman diharapkan dapat memperbaiki seseorang yang telah terjerumus kedalam perbuatan maksiat, sehingga tabiatnya lebih baik lagi dimasyarakat. Menurut A.Djazuli bahwa tujuan hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. Oleh karena itu, hukum yang baik harus mencakup kepada empat macam segi, yaitu: 1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (preventif) uan menjerakan setelah terjadinya maksiat (represif). 2. Batas tertinggi dan terendahnya hukuman, tergantung kepada kemaslahatan apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Dan jika kemaslahatan menghendaki hukuman diperingan, maka hukuman dikurangi. 3. Memberikan hukuman kepada pelaku jarimah, bukan untuk membalas dendam melainkan demi tercapainya kemaslahatan. 4. Hukuman dijatuhkan merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak teijatuh kepada perbuatan maksiat.13 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian hukuman kepada pelaku jarimah dalam Islam adalah sebagai suatu perhatian kepada pelaku dengan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan sehingga pelaku mempunyai kesadaran bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain. Artinya dengan memberikannya hukuman diharapkan dapat membentuk masyarakat yang 13 A.Djazuli. Op.ri/.hlm. 26 10
baik, saling menghormati, mencintai dan saling mengetahui batas hak-hak serta kewajib;mnya. Sedangkan tujuan dari diberikannya hukuman kepada pelaku suatu jarimah, menurut A. Hanafi adalah untuk pencegahan (ar-rad'u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan al-islah wat-tahdzib). Pengertian ar-rad'u waz-zajru adalah untuk menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau tidak terus-mencrus melakukan jarimah. Pencegahan ini juga ditujukan kepada orang yang tidak melakukan jarimah, karena dengan mengetahui adanya penjatuhan hukuman tersebut, dapat menjadikan orang lain menjauhi dari berbuat jarimah. Dengan demikin, kegiinuan pencegahan adalah rangkap, yailu tinluk menahan pelaku dalam mengulangi perbuatan jarimah dan untuk menahan orang lain agar tidak melakukan jarimah.14 Penjatuhan hukuman hams sesuai dengan yang disyari'atkan dan tidak boleh mengurangi hukuman yang telah ditentukan adalah hanya diterapkan pada suatu jarimah yang telah memenuhi unsur-unsur umum dan khusus suatu jarimah. Unsur umum jarimah terdapat tiga macam yaitu: 1. Adanya Nash yang melarang perbuatan si pelaku serta disertai ancaman hukuman atas pelanggarannya. Unsur ini disebut dengan unsur formil atau Al-rukn Al-Syar 7; 14 A. Hanafi. Op.cil. him. 255 11
2. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah, baik melakukan hal yang dilarang maupun meninggalkan hal yang diperintahkan, yang istilah lain disebut unsur materil atau Al-rukn Al-madv, 3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima dan memahami taklif sehingga pekalu dapat dituntut atas kejahatannya. Unsur ini disebut unsur moral atau Al-rukn Al-adabi. Dari unsur umum diatas kita dapat melihat bahwa tindak pidana pencurian yang sudah residivis (habitual criminal), didalam memberikan hukuman pun harus sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Jangan sampai berlebih-lebihan dalain memberikan hukuman terhadap pelaku Habitual Criminal tersebut. Dan didalam memberikan hukuman pun harus sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an dan Al- hadist. Sedangkan unsur khusus merupakan unsur-unsur yang hanya berlaku pada satu jarimah yang dilakukan oleh pelaku, seperti matinya korban dalam jarimah pembunuhan. Selain kedua unsur diatas, untuk dapat dijatuhi hukuman kepada pelaku maka pelaku harus mempunyai itikad jahat, yakni pelaku mempunyai niat secara sengaja untuk melakukan hal tersebut. Salah satu bentuk ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang sudah residivis ( habitual criminal ) dapat ditemukan dalam surat Al-maidah ayat 38 dan dari Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Baihaki dari Ibnu Abas. 12
13 Allah Swt berfimian dalarn surat Al-maidah ayat 38 sebagai berikut: jjyp- j QA Ol£j louS Uaj p.|1 ^Lka li j JjdJlj "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." 15 Ijakfl li £)\ ^ .j li Jjj-ui pj &"u1 IjalaS li ii b! r uBila seorang pencuri itu mencuri untuk pertama kalinya, maka potonglah tangannya. kemudian, bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya. maka potonglah kakinya. Kemudian, jika ia mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, maka potonglah tangannya, kemudian, bila mencuri untuk yang keempat kalinya, maka potonglah kakinya"{Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah).16 Dan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Baihaki dari Ibnu Abas sebagai berikut: J 111 A"J| jiiSU "Tidak ada hukuman potong tangan, keculi pada pencurian sebesar I dinar atau 10 dirham". 15 Jaih Mubarok, Loc.cit, him.149 16 A. Djazuli, Loc.cit, 2000,him.83 r.
E. Langkah-Langkah Penelitian Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 1. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah analis isi (content analisis), yaitu dengan meneliti data-data tentang residivis pencurian, selain itu juga penulis menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tcrjadi.17 2. Jenis data Penentuan jenis data dari sumber-sumber tersebut diatas tidak semuanya di tcliti dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Menginventalisir data tentang residivis pencurian dalam hukuman pidana dan fiqh jinayah. Menganalisa data-data tersebut yang kemudian diformulasikan kedalam rumusan penelitian. Memberikan kesimpulan data-data tersebut. 3. Somber data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat primer dan sekunder yaitu sumber yang langsung dari buku mengenai residivis pencurian diantaranya adalah : 17 Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: Raja (irafindo Persada, 2003), him. 60 14
Data yang bersifat Primer : 1. Abdul Qadir Audah, 1996, Tasry Al-Jina'i Al-Islam, Muasasatul Risalah, Mesir 2. A. Djazuli, 2000, Fiqh Jinayah, Rajawali Pers, Jakarta 3. Al-imam Taqiyuddin Abubakar Al-husain, 1996, Kifayatul Akhyar Jilid 3 " Kitab Hukum Islam ", PT. Bina Ilmu, Surabaya. 4. Diperoleh dari Al-qur 'an dan Al-hadist 5. G.W. Bawengan, 1971, Pengantar Psikologi Criminal, PT, Pradnya Paramita, Jakarta. 6. . Masrap Indarwan WS, 1999, Kamus Ilmiah Populer, Lintas Media, Jombang. 7. Makhrus Munajat, 2004, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta. 8. W.M.E. Noach, 1992, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung. Data yang bersifat Sekunder 1. Abdur Rahman, 1991, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Rineka Cipta, Jakarta. 2. A. Djazuli, 1987, Ilmu Fiqh, Dunia ilmu, Bandung. 3. A. Hanafi, 1968, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang,Yogyakarta. 4. H. Ahmad Wardi Muslich, 2004, Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika, Serang 5. H. Rahmat Hakim, 2000. Hukum Pidana Islam, Pustaka Sctia, Bandung. 15
6. Jaih Mubarok, 2004, Kaidah Fiqh Jinayah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung. 7. Syekh Muhamad Ali As-sayis, 1996, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Akademika Presindo, Jakarta. 8. Sudarsono, 1994, Sspuluh Aspek Agama Islam, Rineka Cipta, Jakarta. 9. Pipin Syarifm, 2000, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. 10. Pipin Syarifin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung. 4. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode book survey atau study kepustakaan dengan mengumpulkan semua data tentang tindak pidana residivis pencurian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti 5. Aualisa data Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yang mcneliti dari data tentang pelaku residivis pencurian yaitu penyebab terjadinya residivis pencurian dan hukuman bagi pelaku residivis pencurian kemudian diklafikasikan sesuai dengan perumusan masalah tersebut. 16