STATUS HARTA BERSAMA DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM POSITIF M. Akbar Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Pidie Email: ABSTRACT Results of the study on the topic of discussion in this paper, would like to see on the legal provisions of the property acquired and owned by a family, whether such property during the status of husband and wife within the bonds of marriage and the status of their property after divorce. From the research status in the family property, known as joint property, in addition to joint property there is also an innate property respectively, of such property acquired before their marriage ceremony. The legal status of the property together before they divorced can only be defined as confiscation only for the sake of the family, and the property can still be bought and sold with the permission of the Religious Court. In the case of the occurrence of divorce between spouses, the status of joint property under the provisions of the law should be separated between the private property of each and belong together. After separation of the property, then belonging to the joint property, distributed to the parties, which each earn half of the joint property, the division either consensus or division by the local religious court. ABSTRAK Hasil kajian terhadap topik bahasan dalam karya tulis ini, ingin melihat tentang ketentuan hukum terhadap harta benda yang peroleh dan dimiliki oleh suatu keluarga, baik status harta tersebut semasa suami-istri dalam ikatan perkawinan maupun satus harta mereka setelah terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian status harta benda dalam keluarga, yang dikenal dengan istilah harta bersama, disamping harta bersama ada juga harta bawaan masing-masing, harta tersebut diperoleh sebelum mereka akad nikah. Status hukum terhadap harta bersama sebelum mereka bercerai hanya dapat ditetapkan sebagai sita jaminan saja untuk kepentingan keluarga, dan harta tersebut masih dapat diperjual belikan dengan izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal telah terjadinya perceraian antara suami-istri, satus harta bersama berdasarkan ketentuan hukum harus dipisahkan antara milik pribadi masing-masing dan milik bersama. Setelah dilakukan pemisahan harta benda tersebut, maka yang termasuk ke dalam harta bersama, dibagikan kepada para pihak, yaitu masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut, baik pembagian secara musyawarah maupun pembagian oleh Pengadilan Agama setempat. Kata Kunci: Status Hukum, Harta Bersama, Suami Istri 26 M. Akbar: Status Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Hukum Positif
A. Pendahuluan Fungsi hukum adalah merupakan sarana untuk membawa masyarakat kepada suatu pola prilaku sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat tersebut, bahkan dapat mengubah dan menghapus prilaku atau kebiasaan kehidupan yang lama, dimana tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Perubahan inilah yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal memperoleh harta benda untuk biaya hidup suatu keluarga yang ada dalam suatu masyarakat. Harta benda adalah salah satu sumber nafkah untuk membentuk sebuah keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtra dan abadi. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa membentuk suatu keluarga/rumah tangga harus melalui suatu perkawainan yang dilaksanakan menurut ketentuan agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial, dimana aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil. Menurut pasal 4 KHI disebutkan bahwa: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Namun dalam perjalanan hidup di dunia seseorang tidak selalu mampu atau tidak mau mewujudkan tujuan perkawainan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 KHI: "Perkawainan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Perkawinan juga diharapkan mampu mendatangkan kebahagiaan dan berlangsung sekali untuk selamanya. Tetapi adakalanya hal ini tidak terwujud dalam kenyataan. Rumah tangga yang dibentuk tidak mampu membahagiakan pasangan suami-isteri dan keturunannya, bahkan menimbulkan penderitaan yang berakibat kepada perceraian, dalam hal ini pasangan suami-isteri tersebut dapat meminta nasehat dari pihak ketiga, baik itu orang tua, saudara atau melalui Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). Jika hal itu tidak juga bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka satu-satunya cara yang ditempuh adalah perceraian. Kemudian dalam Pasal 115 KHI dikatakan bahwa :"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 maupun hukum Islam, perceraian ini hanya dapat diperkenankan jika tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk mempertahankan suatu perkawinan. Islam menganggap sebagai tindakan yang tidak terpuji. Nabi Muhammad SAW TAHQIQA, Vol. 9, No. 1, Januari 2015 27
Bersabda yang maksudnya: "Suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah ialah talak".1 Berdasarkan Pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidaka ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat dari perceraian tersebut, maka timbullah suatu permasalahan yang berkenaan dengan harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri. Oleh karena itu timbullah suatu pertanyaan: Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap harta benda suami-isteri sebelum dan setelah terjadinya perceraian? B. Pengertian Dan Dasar Hukum Kepemilikan Harta Benda Dalam Keluarga Harta benda dalam keluarga adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mareka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.2 Harta benda dalam keluarga dapat juga dikatakan harta bersama dalam perkawinan. Hilman Hadikusumo menyebutkan bahwa, harta bersama ialah: "harta itu diperoleh karena usaha suami atau isteri atau suami-isteri"3. Harta-harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum akad nikah akan tetap menjadi harta masing-masing pihak baik pihak isteri maupun pihak suami. Pengertian harta bersama dalam hukum Islam adalah syirkah, pembahasannya dibawah bab jual beli bukan dibawah bab nikah, namun beberapa prinsip dasar seperti hak dan kewajiban yang ada dalam transaksi kerja sama tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip harta bersama dalam perkawinan yang dirumuskan oleh hukum adat.4 Dalam Pasal 35 ayat (1) dinyakakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan _____________ 1 Taufik Rahman, Hadits Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 384. 2 Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 200. 3 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 45. 4 Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadia Foundation, Nanggror Aceh Darussalam, 2004, hal. 276 28 M. Akbar: Status Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Hukum Positif
bahwa: "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Mengenai dasar hukum tentang harta bersama ini, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Pasal 85 KHI, disebutkan bahwa: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. 2. Pasal 91 KHI disebutkan bahwa: (1) Harta bersama sebagaimna tersebut dalam Paal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan paihaklainnya. 3. Pasal 86 ayat (2) KHI, disebutkan bahwa, Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasaipenuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 4. Pasal 87 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan: (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menent5ukan lain daloam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, yaitu: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadian atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketentuan hukum tentang harta benda yang yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, dapat dikaji ketentuan hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Macam-Macam Cara Memperoleh Harta Benda Dalam Perkawinan Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Ini berarti terbentuknya harta bersama di dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai TAHQIQA, Vol. 9, No. 1, Januari 2015 29
ikatan perkawinan putus. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan untuk menentukan sesuatu barang termasuk atau tidak termasuk ke dalam harta benda suami-isteri yang dinamakan dengan harta bersama, dapat ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami-isteri berlangsung, sehingga harta benda itu menjadi harta bersama, kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atua hibah oleh salah satu pihak, harta itu tidak termasuk harta bersama tetapi menjadi harta pribadi si penerima. Semua harta benda yang dibeli selama dalam perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri tanpa mempersoalkan suami atau isteri yang membeli, baik terdaftar atas nama suami, maupun terdaftar atas nama isteri, dan siapun yang memegangnya. Masalah atas nama siapa harta tersebut bukan faktor yang mengugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama dalam perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta benda tersebut termasuk objek harta bersama. Harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempt tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pemebelian dilakukan selama perkawinan.5 Namun harta benda yang dibeli dengan harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk objek harta bersama, harta itu tetap menjadi milik pribadi suami isteri, meskipun pembeliannya terjadi selama perkawinan.6 Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang pemebelian, baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Umpamanya suami atau isteri memiliki rumah sewa dari warisan orang tuanya. Uang hasil sewaan rumah tersebut dibeli lagi satu unit rumah lain. Ini tidak dapat dikatan harta bersama, karena hasilnya dari jenis warisan orang tuanya, maka rumah yang dbeli dengan hasil sewaan rumah tersebut tidak termasuk harta bersama, kecuali kedua belah pihak sepakat hasil sewaan itu dimasukkan ke dalam harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Berdasarkan Pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam, dalam suatu ikatan perkawinan terdapat dua jenis harta benda dalam keluarga: 1. Harta kekayaan bersama antara suami-isteri yang diistilahkan dengan harta bersama; 2. Harta pribadi sisuami dan siisteri yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan, baik dari hasil usahanya sendiri maupun dari hasil hibah atau warisan dari orang tuanya masing-masing. Harta ini dapat dikuasai oleh masing-masing para pihak. _____________ 5 Kholid Bin Ali Bin Muhammad al Anbari, Perkawinan dan Masalahnya,Pustaka, Al Kautsar, Jakarta Timur, 2000, hal. 10 6 Abdurrachman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, hal 30 30 M. Akbar: Status Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Hukum Positif
KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP HARTA BENDA DALAM KELUARGA Pembagian harta benda dalam keluarga dapat dilakukan apabila telah terjadinya perceraian antara suami-isteri. Perceraian tersebut harus pula memenuhi ketentuan hukum, tidak serta merta harta benda tersebut dapat dibagi antara suami isteri, kecuali kedua belah pihak sepakat pembagian harta benda dalam keluarga tersebut, dengan adanya kesepakatan antara suami isteri. Apabila suami isteri telah sah terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan, maka pada saat itu pula pembagian harta benda suami isteri dapat dibagi dengan istilah harta barsama dalam keluarga. Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara musyawarah keluarga yang disaksikan oleh pemuka masyarakat, dalam hal ini kepala gampong beserta tuha peut gampong, agar tidak terjadinya persengketaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, baru para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yaitu Mahkamah Syari'yah setempat. Akan tetapi antara suami-istri dapat juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tanpa ada gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap harta bersama, seperti mabok, judi, pemboros dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabok, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Dalam hal kasus pembagian harta bersama ini yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah, berpedoman kepada Qanun No. 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), dimana Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat, dalam point g disebutkan: "Perselisihan harta seuhareukat". Di Aceh dikenal dengan harta seuhareukat, secara nasional dikenal dengan istilah harta bersama. Akan tetapi jika secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, masih terjadi persengketaan maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 KHI, yaitu: "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelsaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai suatu perkawinan, dimana apabila suatu perkawinan putus kerana perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing pihak yang bercerai. Pasal tersebut tidak menjelaskan suatu peraturan mengenai pengajuan permohonan pembagian harta bersama, jika dikaitkan dengan pengajuan gigatan perceraian. Pengaturan mengenai pengajuan pembagain harta bersama diatur menurut hukum masing-masing para pihak. Jika para pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sudah pasti para pihak tersebut adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam hukum yang berlaku untuk TAHQIQA, Vol. 9, No. 1, Januari 2015 31
menyelesaikan masalah harta bersama ini bagi orang Islam adalah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan mengenai pengajuan penyelesaian harta bersama berpedman pada Pasal 88 KHI, dimana penyelesaian perkara di ajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Penagdilan Agama berwenang meyelesaikan perkara harta bersama, sebagaimna di tentukan dalam Pasal 136 KHI ayat (2) point b, yaitu: "menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri". Berarti Hakim pengadilan Agama bukan hanya berwenang menyelesaikan gugatan perceraian saja, akan tetapi menyangkut perselisihan harta bermapun dapat diselesaikan oleh Hakim Agama dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Status hukum terhadap harta bersama, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama tetap berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimna disebutkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37, mengatur tentang pembagian harta bersama, baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 96 KHI disebutkan bahwa: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepatian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam 97 KHI, dinyatakan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian prkawinan". Pengajuan gugatan terhadap harta bersama ke Pengadilan Agama dapat diajukan sekaligus atau secara terpisah, yaitu masing-masing gugatan. Pertama gugatan terhadap perceraian dan setelah adanya putusan, baru yang kedua diajukan lagi gugatan terhadap pembagian harta bersama, baik diajukan sendiri,maupun melalui jasa pengacara. KESIMPULAN Berdasarkan ketentuan hukum bahwa status harta benda dalam keluarga, yang kenal dengan istilah harta bersama, sebelum terjadinya perceraian antara suami istri dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan atas kepemilikan harta bersama walaupun belum dapat dibagi kepada masing-masing pihak. Harta bersama tersebut dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan salah satu pihak, baik suami atau istri. Kepentingan tersebut adalah untuk menjamin keselamatan harta, karena perbuatan salah satu pihak mengunakan atau memanfaatkan harta bersama diluar ketentan hukum syari'at, seperti salah satu pihak pemabuk, penjudi, ataupun pemboros dan sebagainya. Namun dalam hal harta bersama sudah ada sita jaminan dari Pengadilan Agama, kedua belah pihak berkeinginan untuk menjual harta bersama tersebut untuk kepentingan keluarga, harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal telah terjadinya perceraian antara suami-istri, satus harta bersama berdasarkan ketentuan hukum harus ditetapkan secara jelas, karena tidak semua harta benda yang ada dalam suatu keluarga dapat dikatakan harta bersama, 32 M. Akbar: Status Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Hukum Positif
tetapi harta yang ada ditangan suami atau istri itu sebagian mereka peroleh sebelum perkawinan dan sebagian lagi mereka peroleh dalam masa ikatan perkawinan. Kemudian dari itu tentang kepemilikan terhadap harta bersama harus dipisahkan perolehannya, baik yang mereka peroleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan, maupun yang mereka peroleh setelah adanya ikatan perkawinan diantara mereka. Setelah adanya kejelasan pemisahan harta benda tersebut, maka yang termasuk ke dalam harta bersama, berdasarkan ketentuan hukum dapat dibagi kepada para pihak, yaitu masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut, baik pembagian secara musyawarah maupun pembagian oleh Pengadilan Agama setempat. TAHQIQA, Vol. 9, No. 1, Januari 2015 33
DAFTAR PUSTAKA Alqur'an Al Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang Abdurrachman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998 Kholid Bin Ali Bin Muhammad al Anbari, Perkawinan dan Masalahnya, Pustaka, Al Kautsar, Jakarta Timur, 2000 Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadia Foundation, Nanggror Aceh Darussalam, 2004 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Taufik Rahman, Hadits Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2001 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 34 M. Akbar: Status Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Hukum Positif