Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : Volume 1 No. 1, Juli 2017 Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Anggun Lestari Suryamizon Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat Email: anggunmizon@yahoo.co.id Abstract The development of science and technology can make people more creative and innovative. It covers all areas of creativity, with this ability, many appreciation emerge for its achievement. The form of protection and recognition known as the Intellectual Property Rights. The law of Intellectual Property Rights becomes very important to excite the rate of world economy that ultimately bring prosperity of the mankind. Indonesia is known to have high biodiversity, but unwittingly many local asset and intellectual property have been registered outside the country as foreign-owned. Infringement of intellectual property rights both in the form of piracy, counterfeiting, in the context of copyright, especially the owner of the intellectual property rights. As well as the consumer and a healthy market mechanism will also be disrupted by the presence of infringement of the intellectual property rights. Keywords : Influence; Technology; Intellectual Property Rights Abstrak Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas ini mencakup segala bidang, sehingga dengan kemampuan ini, banyak muncul penghargaan terhadap prestasi tersebut. Betuk dari perlindungan dan penghargaan seperti ini dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hukum hak kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, namun tanpa disadari banyak asset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik asing. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual baik berupa pembajakan, pemalsuan, dalam konteks hak cipta, merek dagang dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama si pemilik sah dari hak kekayaan intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut. Kata Kunci : Pengaruh; Teknologi; Hak Kekayaan Intelektual 58
Volume 1 No. 1, Juli 2017 A. PENDAHULUAN Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya.1 Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia. Meskipun terdapat teori universalitas tentang Hak Kekayaan Intelektual, hingga saat ini belum ada definisi tunggal yang disepakati diseluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit didefinisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang 1 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2. 59
Volume 1 No. 1, Juli 2017 pengertian hak kekayaan intelektual secara menyeluruh. Masing-masing negara memiliki definisi tentang kekyaan intelektual. Definisi hak kekayaan intelektual diberbagai negara sangat diengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan dimasing-masing negara.2 Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang. Maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/ lebaralisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya kasus illegal terhadap hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikkan pribadi, kekayaaan dalam pengertian ril seperti tanah dan bangunan dan kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain sebagainya. Mungkin justifikasi yang paling mendasar untuk hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama dengan seseorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut tanpa izin. Beberapa kritik, khususnya dinegara-negara berkembang, berpendapat bahwa paling tidak dinegara mereka, hak alami ini tidak relevan karena hak milik memiliki fungsi sosial dan menjadi milik bersama. Ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki hak maupun melalui kerjasama kelompok.3 2 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 16. 3 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: alumni, 2011), hlm 13. 60
Volume 1 No. 1, Juli 2017 Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. juga telah memacu perkembangan teknologi Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. informasi mendorong permintaan atas produk-produk Pertama, teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Hal ini dapat disalahgunakan oleh orang yang melakukan kejahatan terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi maupun bersosialisasi secara elektronik. teknologi informasi Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.4 Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya seperti pembajakan, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan 4 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 61
Volume 1 No. 1, Juli 2017 melalui jaringan internet telah diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Indonesia hampir selalu masuk dalam primary wacht list negara yang rawan pembajakkan. Itu artinya lebih dari 200 negara di dunia ini, Indonesia termasuk negara yang paling banyak membajak perdagangan aneka produk palsu alias bajakan masih mudah ditemukan disetiap pusat perbelanjaan (mal), pasar-pasar hingga di kaki lima. Ketentuan hukum yang sudah lengkap sejauh ini memang belum dibarengi dengan kesungguhan penegakkan hukum di lapangan. Berbagai pelanggaran HaKI di wilayah domestic maupun yang berdampak internasional memang tiak akan hilang begitu saja dengan diberlakukannya undang-undang tentang hak kekayaan intelektual ini. Banyak hal yang harus masih dilakukan, agar hak kekayaan intelektual benar-benar dapat ditegakkan. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah penting membangun kesadaran warga masyarakat pada umumnya akan perlunya hak kekayaan intelektual, bukan hanya bagi pihak produsen, namun juga bagi konsumen. Tanpa adanya dukungan masyarakat yang menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, segala langkah untuk menguayakannya akan menuai hasil terbatas, atau bahkan sia-sia. Selama ini cukup sulit untuk mengajak masyarakat awam memberikan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, imajinasi, kreativitas, emosi, suasana batin, dan keahlian dalam menghasilkan suatu karya belum dapat sepenuhnya dipahami masyarakat sebagai hal yang harus dihargai secara materil. dengan dalih bahwa daya beli masyarakat demikian terbatas, barang bajakan yang jauh lebih murah jelas lebih diminati.5 Kita semua perlu menyadari bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten atau hak cipta, tidak dimanfaatkan lagi oleh orang lain tanpa izin. Menghargai kreasi orang lain merupakan sikap yang positif dan mulia. Jika karya seseorang diakui dan dapat diminati orang banyak, orang yang membuat kreasi tersebut akan termotivasi untuk menghasilkan karya orang yang lebih baik dimasa yang selanjutnya. ini akan menganalisis pengaruh tulisan Beranjak dari pijakan tersebut, 5 Haris Munandar, dkk, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 13. 62
Volume 1 No. 1, Juli 2017 perkembangan teknologi dan perlindungan hukum terhadap hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. B. PEMBAHASAN 1. Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikkan pribadi dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan in tangble things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.6 Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia.7 Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif,inventif dan produktif. semangat Memasuki milenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional Dimasukkannya TRIPS dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HaKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HaKI tidak dapat dilepaskan dari dunia 6 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30. 7 Huda, M. (2017). Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesian Court. Hasanuddin Law Review, 3(1), 49-58. doi: 63
Volume 1 No. 1, Juli 2017 perdagangan dan investasi. Pentingnya HaKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang- undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 , maka ketentuan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-undang merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-undang hak cipta pada tahun 1982 dan Undang-undang Paten pada tahun 1989. Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya UU Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961, yang dikenal juga dengan nomenklatur UU Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 1961, maka Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913- 214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada lagi penyempurnaan terhadap UU Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1997 . Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 19 Tahun 1992 jo UU Nomor 14 Tahun 1997 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan yaitu dengan lahirnya UU Nomor 15Tahun 2001. tahun 1997, terjadi UU Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1982, Kemudian pada tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997, UU Nomor 12 Tahun 1997 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 tersebut diperbahurui dan disempurnakan dengan UU Nomor 12 64
Volume 1 No. 1, Juli 2017 Tahun 1997. Terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 1997 jo UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti denganUU Nomor 19 Tahun 2002. Hingga saat ini Undang-undang Hak Cipta sudah diperbaharui menjadi undang-undang no. 28 Tahun 2014. Undang-undang paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbaharui dengan UU Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 13 Tahun 1997 jo. UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 2001. Dengan demikian sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu merek, hak cipta dan paten. Sedangkan 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya variertas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia baru pada tahun 2000, dengan diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman , UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang , UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Negara-negara maju mengatakan bahwasanya perlindungan Hak Kekayaan Inteletual akan membawa tiga manfaat yaitu, Meningkatkan jumlah investasi langsung, meningkatkan alih atau transfer teknologi, dan meningkatkan kegiatan penelitian serta pengembangan inovasi di tingkat global. Akan tetapi pada kenyataannya sangat berbeda bahwa pemberlakuan Hak kekayaan intelektual banyak membawa masalah ekonomi dan sosial. Terutama bagi kebanyakan seniman, dan pekerja seni keuntungan yang didapat dari hak cipta tidak intensif untuk menciptakan dan memberikan mempertunjukan seni. hasil yang mereka terima tidak sebanding dengan jerih payah yang sudah dihasilkan dan dinikmati oleh khalayak ramai. Royaliti yang didapatkan tidak sesuai dengan keadaan atau hasil dari penjualan yang seharusnya menjadi keuntungan bagi si seniman yang sudah menghasilkan karya ciptaannya. Selain itu dengan bermunculannya seniman-seniman baru sehingga persaingan pasar terhadap hasil ciptaan mereka juga berpengaruh terhadap royaliti tersebut. jumlah yang berarti bagi 65
Volume 1 No. 1, Juli 2017 Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai keanegaragaman dalam seni dan budaya. Keanekaragaman seni dan budaya ini merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang harus dilindungi oleh Undang-undang. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kekreativitasan dan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Agar dapat mewujudkan hal tersebut perlu aturan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, dan kekayaan intelektual lainnya termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya masyarakat Indonesia. informasi di negara-negara teknologi dan berkembang, terutama di Indonesia, memberikan dampak negatif terhadap masyarakatnya. salah satu dampak negative itu terlihat dibidang hak kekayaan Intelektual. hal ini dapat terjadi dikarenakan masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan hasil karya dari seniman maupun pekerja seni lainnya, dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang beragam, sekarang berbanding terbalik dengan mudahnya mengakses hasil karya dari seniman, pekerja seni, maupun pencipta lainnya baik itu berbentuk lagu, tulisan, buku dan lain sebagainya. hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi dimana mudahnya mengakses lagu, video, buku, dan lainnya yang didapatkan secara gratis. Dengan Berkembangnya Pengaruh Teknologi terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual diantaranya meliputi : (1) Pembajakan, yakni dapat memperbanyak ciptaan orang lain dengan tanpa izin si pencipta itu sendiri dan mereka akan meraup keuntungan yang banyak, sehingga akan merugikan si pencipta aslinya. selain itu keugian yang dialami juga berupa mengurangi uang riset untuk pengembangan, dapat mengurangi penyediaan produk penunjang teknis local, dan yang paling signifikan yaitu dapat merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya akan mengurangi penghasilan dan kesempatan kerja. Suatu lingkungan digital memang bekerja atas sistem penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain, namun yang dikatakan sebagai tindakan pembajakan adalah ketika penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain 66
Volume 1 No. 1, Juli 2017 itu bersifat permanent sehingga menambah jumlah ciptaan. Penyalinan dan atau pemuatan tersebut yang merupakan tindakan pembajakan sering terjadi terhadap produk digital terutama software computer. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Saat ini menurut daftar yang dikeluarkan oleh USTR (United State Trade Representative), Indonesia juga masih masuk dalam kategori "priority watch list" karena dinilai masih banyaknya kasus pembajakan Hak Cipta khususnya VCD dan software. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software- software bajakan dengan harga terjangkau di took-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang terjadinya pembajakan teknologi dirasakan software. Meskipun Indonesia telah mempunyai perangkat hukum di bidang Hak Cipta, akan tetapi rasanya penegakan hukum atas pembajakan software ini masih dirasakan sulit dicapai, dan sepertinya pembajakan software di Indonesia akan tetap terjadi, dan permasalahan ini tidak akan pernah dapat dituntaskan. turut mempermudah (2) cybercrime, yakni kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana computer atau yang dilakukan didunia maya seperti menggunakan internet dan computer, dimana pelaku memahami dengan baik computer dan program-programnya, salah satu contohnya yakni kejahatan offense against intellectual property yang biasanya disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan ha katas kekayaan intelektual pihak lain di internet. Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undagn No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa program komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat dilihat di Australian Copyright Act, dimana dijelaskan bahwa software ini sesungguhnya meliputi source code dan object code yang merupakan 67
Volume 1 No. 1, Juli 2017 suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi yang disusun atau ditulis sedrmikian rupa sehinga membuat suatu alat yang mempunyai kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu. Pemuatan ke dalam hard disk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya meng-instal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi penggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi tapi kemudian meng-install-nya di sejumlah komouter melebihi jumlah lisensi untuk meng-install yang diberikan. Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software, Ilegal downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara illegal Menurut pasal 2 ayat 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengna tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan "mengumumkan" adalah penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah tindakan menambah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Dari ketentuan di atas dapat terlihat bahwa tindakan-tindakan pembajakan software tersebut termasuk dalam kategori melanggar Hak Cipta. 2. Kebijakan dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang dan dihormati oleh pemerintah untuk 68
Volume 1 No. 1, Juli 2017 melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang sistem hukum meletakkan kekyaan kedalam tiga kategori, yakni pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan istilah in tangible things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalm bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang.8 Secara Substantif, pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai ha katas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak kekayaan atas mengingat hak kekayaan intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: Pengetahuan, Seni, Sastra, Teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Perlindungan dalam hal hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu Intelektual dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekyaan mendasarkan diri pada Prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip keadilan, yakni pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut yang disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelelktualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. 8 Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm 31. 69
Volume 1 No. 1, Juli 2017 2. Prinsip ekonomi, Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian Hak Milik Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran atau royalty. 3. Prinsip kebudayaan, dimana kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan itu akan memberikan peradaban dan martabat manusia. Selain kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibukukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan ciptaan baru. 4. Prinsip Sosial, yakni hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau keasatuan itu saja, itu diberikan dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikannyahak tersebut kepada perorangan, persekutuan atau keasatuan hukum itu, maka kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. 70
Volume 1 No. 1, Juli 2017 Bagi Indonesia sendiri, hak kekayaan intelektual dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hak kekayaan intelektual yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan hak kekayaan intelktual pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan TRIP`s. Hal ini dilakukan dengan mengingat Indonesia merupakan negara yang telah ikut serta menjadi anggota GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994 Tentang persetujuan pendirin organisasi perdagangan dunia. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara-negara yang dinilai sebagai surge pembajakan dan kemudian juga memperoleh predikat sebagai negara diprioritaskan pengawasaanya, menimbulkan keprihatinan mendalam, karena vonnis ini jatuh hanya enam hari menjelang ulang tahun pertama reformasi Hak Kekayaan Intelektual besar-besaran di Indonesia. walaupun Indonesia telah mengikatkan dirinya pada perangkat hukum Hak Kekayaan Intelektual paling Mutakhir diatur dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property dan Convention Establishing the Wolrd Intellectual Property Organization dengan Keppres No.15 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Keppres No.24 Tahun 1979; Patent Cooperation Treaty (PTC) and Regulations under the PCT dengan Keppres No.16 Tahun 1997; Trade Mark Law Treaty dengan Keppres No. 17 Tahun 1997; Bern Convention for the Protection Of Literary and Artistic Works, dengan Keppres No. 18 Tahun 1997; WIPO Copyright Trearty dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.9 Untuk itu, khususnya di Indonesia terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Perlu mengkonsolidasikan beberapa langkah kebijakan yang perlu dilaksanakan, yakni : (1) Sosialisasi pengertian tentang pentingnya penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan masyarakat luas terutama para generasi mudanya pada tahap yang sedini mungkin; (2) perlunya dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perundang-undangan, yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. (3) meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan terpadu terutama para pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, bea cukai dan 9 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni. 2014), hlm. 170. 71
Volume 1 No. 1, Juli 2017 lain-lainya supaya mereka dapat menegakkan keadilan dalam mencari kebenaran dalam menagani kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual. (4) Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual perlu pengawasan sebagai Social control oleh para pencipta dan pemegang hak cipta, dan oleh Publik terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dari godaan kolusi dan korupsi yang akhir-akhir ini makin merajalela.10 Penanggulangan masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pemerintah Indonesia dengan langkah-langkah kebijakan diatas harus diakui memang tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan masalah yang timbul telah demikian mengglobalnya dan telah menjadi suatu kejahatan terorganisir yang sangat kronis. substansi ketentuan perundangan-undangan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, secara garis besar mengandung prinsip-prinsip tersebut dibawah ini: Secara a) Prinsip kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang berifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa ijin. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk hak paten, hak cipta, hak merek, hak disain industri, hak atas sirkit terpadu, hak varitas tanaman dan hak rahasia dagang. b) Prinsip perlindungan terhadap karya intelektual diberikan oleh negara berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan hukum terhadap karya intlektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intlektualnya (kewajiban mendaftarkan tidak berlaku pemeang hak cipta dan pemegang hak rahasia dagang) c) Prinsip pendaftaran bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya diberikan di wilayah teritorial dimana karya intelektual di daftarkan. 10 Ibid., 72
Volume 1 No. 1, Juli 2017 d) Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan karya intelektual yang terkandung di dalam benda tersebut, artinya dalam sistem hukum kekayaan intelektual pengusaan benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut karena kepemilikan karya intelektual yang melekat pada benda tersebut masih milik penciptanya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip hukum atas benda berwujud (tangible) penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktkan yang sah atas benda tersebut. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditingkat nasional suatu negara dapat dilakukan dengan empat jenis instrument hukum melalui kerjasama antar instansi dalam suatu negara berdasarkan bebrbagai perjanjian internasional Hak Kekakayaan Intelektual yang berlaku. Beberapa jenis instrument hukum untuk penegakkan hukum tersebut antara lain adalah, penegakkan hukum secara administratif Hak Kekayaan Intelektual, misalnya penahanan barang-barang bajakan dan tiruan oleh instansi Bea Cukai di pelabuhan-pelabuhan negara yang merupakan pintu masuk negara atau tempat pelintasan masuknya barang-barang impor bajakan dan tiruan. selain itu dibidang hukum pidana, yang biasa dilakukan instansi kepolisian negara, yang akan menuntut seseorang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Selain dari bidang hukum Pidana, Penegakkan hukum secara keperdataan juga dapat dilakukan oleh seseorang pemegang sah Hak Kekayaan Intelektual seperti pencipta atau pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan mengajukan gugatan dimuka pengadilan (Pengadilan Niaga di Indonesia) atas pelanggaran hak cipta yang dimilikinya. Mungkin juga mengajukan permohonan dilakukannya penetapan sementara (Injuction/Provisional measure), sebelum perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diproses dimuka pengadilan seperti yang banyak dipraktikkan di negara-negara dengan sistem Anglo Saxon. Penegakkan hukum berikutnya yang paling penting adalah penegakkan hukum dibidang teknologi, yang memungkinkan produsen suatu produk Hak Kekayaan Intelektual, untuk dapat membedakan apakah suatu produk yang beredar dipasaran merupakan produk bajakan atau tiruan, misalnya dengan teknologi informasi manajemen hak pencipta dan sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan pencipta. Namun tidak keseluruhan instrument tersebut di atas didapati dalam penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual disetiap negara. Misalnya di 73
Volume 1 No. 1, Juli 2017 banyak negara, penegakkan hukum secara pidana terhadap pelanggaran paten tidak dimungkinkan. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual secara administratif dalam praktik negara-negara sering dikaitkan dengan penegakkan hukum secara keperdataan. Namun, yang pasti dapat dikatakan adalah bahwa instrument-instrumen tersebut diatas dalam penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah menjadi kewajiban setiap negara peserta TRIPs untuk melaksanakannnya dalam rangka memberantas pembajakkan dan peniruan untuk memajukan perdagangan dan persaingan jujur di pasar yang berorientasi ekonomi. C. PENUTUP Pengaruh Teknologi terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual diantaranya meliputi Pembajakan, yakni dapat memperbanyak ciptaan orang lain dengan tanpa izin si pencipta itu sendiri dan mereka akan meraup keuntungan yang banyak, sehingga akan merugikan si pencipta aslinya. selain itu keugian yang dialami juga berupa mengurangi uang riset untuk pengembangan, dapat mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal, dan yang paling signifikan yaitu dapat merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya akan mengurangi penghasilan dan kesempatan kerja. Suatu lingkungan digital memang bekerja atas sistem penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain. Namun yang dikatakan sebagai tindakan pembajakan adalah ketika penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain itu bersifat permanent sehingga menambah jumlah ciptaan. cybercrime, yakni kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana computer atau yang dilakukan didunia maya seperti menggunakan internet dan computer, dimana pelaku memahami dengan baik computer dan program-programnya, salah satu contohnya yakni kejahatan offense against intellectual property yang biasanya disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan ha katas kekayaan intelektual pihak lain di internet. Langkah-langkah yang diperlukan adalah Sosialisasi pengertian tentang pentingnya penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan masyarakat luas terutama para generasi mudanya pada tahap yang sedini mungkin. perlunya dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perundang-undangan, yang dapat dipahami oleh seluruh 74
Volume 1 No. 1, Juli 2017 lapisan masyarakat.meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan terpadu terutama para pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, bea cukai dan lain-lainya supaya mereka dapat menegakkan keadilan dalam mencari kebenaran dalam menagani kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual perlu pengawasan sebagai Social control oleh para pencipta dan pemegang hak cipta, dan oleh Publik terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dari godaan kolusi dan korupsi yang akhir-akhir ini makin merajalela. Sebagai rekomendasi penelitian, pemerintah hendaknya melaksanakan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan menegakkannya hingga terjadi ke pelanggaran-pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sosialisasi yang dilaksanakan tidak hanya pada kalangan tertentu, tapi juga diharapkan kepda masyarakat-masyarakat yang gemar membeli suatu barang dengan harga murah meskipun mereka mengetahui barang tersebut adalah hasil dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. dan memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. lapisan bawah seperti ke daerah-daerah yang banyak sekali DAFTAR PUSTAKA Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni. 2014. Djaja, Ermansyah. Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Fitri, Dian Nur, dkk. Pengantar Hukum Paten Di Indonesia. Bandung: Alumni. 2013. Huda, M. Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesian Court. Hasanuddin Law Review, 3(1), 49-58. doi: Jened, Rahmi..Hukum Hak Cipta (copyright`s law). Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. Munandar, Haris, dkk. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Esensi. 2012. Riswandi, Budi Agus, dkk. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi. Jakarta: Raja Grafindo. 2013. 75