KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA Mochamad Reza Fahmianto NIP. 199312222017121005 Latar Belakang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.1 Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2 Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945. Dan salah satu yang menjadi pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim.3 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili.4 Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di tuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang- Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal. Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.5 Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (within the exercise of the judicial function).6 Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang- Undang kedalam peristiwa 1 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 2 Ery Setyanegara, Jurnal "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila". 3 Pasal 19 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4 Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 5 Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6 Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Jakarta: Erlangga. 1980.
yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian- penilaian dan penafsiran hukum. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam menangani Perkara yang mengatur berkaitan dengan Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan/ bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, dan hal ini tidaklah mengurangi kebebasan hakim. Dengan adanya SEMA tersebut, timbul suatu permasalahan: 1. Apakah kebebasan dari Hakim yang akan memutus suatu perkara dapat diintervensi? Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" dan "akta tertutup" pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.7 Ketika Hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati- hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/ sifat "kepuasan" moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa "kepuasan nurani" tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai "dikuatkan" dan "tidak dibatalkan" oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding 7 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.
ataupun kasasi.8 Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., suatu putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa: 1. Benarkah putusanku ini? 2. Jujurlah aku dalam mengambil putusan? 3. Adilkah bagi pihak- pihak yang bersangkutan? 4. Bermanfaatkah putusanku ini? Namun, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/ sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/ bertindak, dan memlalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/ kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati- hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek- aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.9 Menurut Bagir Manan,10 bahwa Majelis Hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain: 1. Pengaruh kekuasaan dimana Majelis Hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misal dari gubernur, bupati, menteri dan lain- lain); 2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan; 3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan bimbingan dan petunjuk pimpinan pengadilan terhadap hakim/ majelis hakim dalam menangani perkara. Aturan tersebut dikeluarkan karena banyak putusan, penetapan dan tindakan hakim/ majelis hakim yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan 8 Ibid, hal. 146. 9 Ibid. Hal 148 10 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: FH- UI Press, 2004.
kontrol tersebut terjadi karena adanya kerancuan dalam memahami prinsip kebebasan hakim yaitu mengidentikkan kebebasan hakim dengan kebebasan lembaga peradilan. Secara filosofis bahwa putusan hakim atau majelis hakim pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan tersebut telah diputus dan dibaca pada sidang yang terbuka untuk umum, maka pada saat itu putusan hakim tersebut menjadi putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno,11 mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/ keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.12 Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak- pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal- hal yang diatur dalam UUD NRI 1945. Menurut Oemar Seno Adji,13 suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang- wenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal- soal pengadilan. Dahulu memang kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan Pengadilan, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 11 Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta 12 Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997. 13 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1987, hal. 46.
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia,14 bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata. Pemberian arahan/ bimbingan dari Ketua Pengadilan kepada Para Hakim yang bersifat nasihat/ petunjuk bukanlah suatu pengekangan terhadap kebebasan dari Hakim dalam memutus suatu perkara, karena pemberian arahan/ bimbingan tersebut bukan merupakan suatu paksaan yang harus diikuti oleh Hakim, karena berdasarkan pendapat dari Kabiro Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, menyatakan bahwa di bidang perkara, secara administrasi memang Ketua yang menunjuk Hakim/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara. Setelah penunjukkan majelis untuk menyidangkan perkara, maka kewenangan Ketua Pengadilan sudah berakhir, dan sudah tidak boleh mencampuri urusan perkara lagi. Oleh sebab itu apapun dan bagaimanapun putusan Hakim/ Majelis Hakim menjadi tanggung jawab mutlak Hakim/ Majelis Hakim yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Ketua Pengadilan hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika dan Mahkamah Agung tidak bisa mengintervensi berkaitan dengan perkaranya, karena setiap Hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh Mahkamah Agung, namun jika memang terindikasi ada pelanggaran etika, maka Hakim yang bersangkutan akan diperiksa terkait dengan indikasi pelanggarannya. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.15 Atasan langsung dari Hakim adalah Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan diwajibkan untuk mengawasi 14 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, ed 1, UII Press, 2005. 15 Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2016
dan melakukan pembinaan secara langsung terhadap Hakim atas pelaksanaan tugas dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasannya secara terus menerus. Ketua Pengadilan yang tidak melakukan pembinaan dan pengawasan dianggap melakukan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Sema Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur berkaitan dengan Ketua Pengadilan dapat memberikan bimbingan/ pentunjuk kepada Hakim/ Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan hal yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan kebebasan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan bertanggung jawab. Hakim tidak boleh diperintah atau diberi tekanan apapun dan oleh siapapun. Ketika menangani perkara yang menarik perhatian, atas permintaan Hakim atau inisiatif dari Ketua Pengadilan atau pimpinan atasannya, dapat meminta/ diberi bimbingan yang bersifat nasihat- nasihat atau petunjuk- petunjuk umum dalam menjalankan tugasnya. Petunjuk dari Ketua Pengadilan dinilai sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya. Berkaitan dengan peringatan atau teguran kepada Hakim/ Majelis Hakim hanya dapat diberikan setelah perkara selesai diputus, bukan pada saat perkara sedang berjalan. Kesimpulan Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara, dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945 Pasal 24 Ayat (1) sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikan dengan apapun dan/ atau tertekan oleh siapapun. Implementasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bebas untuk menentukan sendiri cara- cara memeriksa dan mengadili tersebut. Kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Karena bermakna kebebasan lembaga peradilan, maka baik secara umum ataupun perkara- perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.
Saran Dengan adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2005, Hakim ketika membuat putusan bukan diintervensi oleh Ketua Pengadilan melainkan akan diberi nasihat/ petunjuk ketika memutus suatu perkara. Ketika ada perkara yang menarik perhatian masyarakat atau pembuktiannya sulit, Hakim dapat meminta saran ke Ketua Pengadilan atau berdiskusi dengan sesama rekan Hakim untuk mengambil keputusan, karena nantinya Putusan yang dibuat dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum menjadi putusan dari Pengadilan walaupun yang bertanggung jawab atas putusan tersebut adalah Hakim/ Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut. Daftar Pustaka Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: FH- UI Press, 2004. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, ed 1, UII Press, 2005. Ery Setyanegara, Jurnal "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila". Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta. Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015. Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1987. Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997. Peraturan Perundang- Undangan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005.