RPJMD PAPUA 2018-2023 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan amanat visi dan misi daerah serta dinamika isu strategis yang berkembang Dalam rangka mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tentram dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut VI.1
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2018-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan. Gambar 6.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2018-2023, terdapat 6 (enam) Prinsip dasar pembangunan daerah yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, adalah: 1. Perlindungan (Protection), sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua. VI.2
RPJMD PAPUA 2018-2023 2. Keberpihakan (Affirmative), Afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama. 3. Pemberdayaan (Empowerment), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan. 4. Keberlanjutan (sustainibility), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan. 5. Keterpaduan (Integrated), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2018-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. 6. Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah : 1. Kecukupan (Sustenance) : pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (basic need) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 2. Jati diri (Self Esteem) : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau need achivement, menghargai diri sendiri dan memiiki rasa percaya diri yg tinggi. 3. Kebebasan (Freedom) : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai- nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas VI.3 kelola
RPJMD PAPUA 2018-2023 dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi. 6.1.2 Orientasi Pembangunan Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu : 1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia. Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan difokuskan pada Pendidikan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, kemandirian perekonomian masyarakat, dan ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua akan menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan selama lima tahun ini. 2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sehingga dampak pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan tapi yang paling esensial adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, serta Tanam, Petik, Olah dan Jual. Perubahan pola pikir dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal yang ada disekitarnya sehingga menjadi dapat bernilai ekonomi sekaligus dapat memenuhi kebutuhannya. Pengwilayahan Komoditas diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. Tanam, Petik, Olah dan Jual VI.4 :
RPJMD PAPUA 2018-2023 dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Oleh karena itu Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan lima tahun ke depan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, merupakan suatu indikator antara bukan hasil akhir yang akan dicapai. 3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1)La Pago; 2)Mee Pago; 3)Anim Ha; 4)Saereri; dan 5)Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. 6.1.3. Pendekatan Pembangunan Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2018-2023 adalah; 1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum; VI.5
RPJMD PAPUA 2018-2023 2. Koloborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Pada akhirnya kolobaorasi akan memperkuat sense of belonging dari semua pihak dan memberi nlai bagi keberlanjutan pembangunan daerah; 3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua; 4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Gambar 6.2 Pendekatan Pembangunan Daerah 6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran- sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. VI.6
RPJMD PAPUA 2018-2023 Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun. 6.2. Arah Kebijakan Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2018-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan dan Arah Pembangunan Kewilayahan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembagunan kewilayahan berbasis 5(lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta. 6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar 6.3 sebagai berikut: Gambar 6.3. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 VI.7
RPJMD PAPUA 2018-2023 Fokus pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional. Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan tahunan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini: VI.8
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tabel 6.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2018-2023 Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020 2021 Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing S1 Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama). Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil. Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 √ √ 12 √ √ √ VI.9 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S2 S3 Sasaran Meningkatnya budaya baca pada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 13 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Strategi tunjangan guru Peningktan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning Peningkatan budaya baca masyarakat Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengarsipan Peningkatan layanan perpustakaan keliling Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak bencana dan kejadian luar biasa Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran. Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, VI.10 2019 √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S4 Sasaran Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 Strategi dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat. Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah Mendorong penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan pola BLUD Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah Pemantapan persiapan pelaksanaaan PON Papua XX Papua Penguatan seleksi dan pembinaan bibit bibit muda atlet olahraga berprestasi daerah Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi VI.11 2019 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S5 S6 Sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Strategi berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar. Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama. Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dalam pengembangannya. Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan VI.12 2019 √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Sasaran Strategi akurat dengan resiko yang dapat dijaga. S7 Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 6 1 2 3 4 5 Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Meningkatkan pembinaan mental dan spritual masyarakat Pembinaan kelembagaan umat beragama Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan melalui bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua S8 S9 Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat 1 2 3 1 2 3 4 Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah Menumbuhkembangkan ketentraman dan ketrtiban umum Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial Meningkatkan penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan umat beragama Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama VI.13 2019 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Sasaran S10 Meningkatnya penegakan HAM S11 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah S12 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Strategi Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus kasus pelanggaran HAM Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM Meningkatkan lingkungan kondusif bagi kehidupan demokrasi lokal Mempekuat lembaga-lembaga demokrsi daeah serta peningkatan pendidikan politik masyarakat Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan Memantapkan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan Otonomi khusus Papua Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum VI.14 2019 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S13 Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Strategi otonomi khusus Provinsi Papua Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten Meningkatkan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah VI.15 2019 √ √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ 2023 √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S14 Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 Strategi Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi Meningkatkan komunikasi dan transparasi informasi kebijakan pemerintah daerah Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRP dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan VI.16 2019 √ √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020 2021 daerah S15 Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah 4 5 6 1 2 3 4 5 Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan S16 Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 1 2 Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor tanaman pangan/perkebunan/peternakan dengan mutu serta kualitas prima Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan √ √ √ √ VI.17 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Sasaran 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strategi teknologi, serta fasilitasi pemasaran Peningkatan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Perbaikan sistem distribusi dan logistik komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG Provinsi) Pengembangan industri hilir tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui insentif pengembangan Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan Penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak untuk peningkatan produktifitas dan pemasaran dalam perekonomian masyarakat lokal. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan masing-masing Wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020) Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi dan VI.18 2019 √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S17 S18 Sasaran Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 1 Strategi distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan di tiap wilayah Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah. Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP. Pengembangan industri padat karya Pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan VI.19 2019 √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S19 S20 Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Strategi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Revitalisasi pembangunan rendah karbon Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup Konservasi sungai dan danau Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati Restorasi pembangunan lahan gambut yang berkelanjutan Meningkatkan akses tata niaga dan kualitas infrastruktur perdagangan Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung dalam berinovasi dan berproduksi serta mengelola ekonomi lokal yang kuat dan mandiri, Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah Meningkatkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi VI.20 2019 √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S21 S22 Sasaran Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan Meningkatnya daya saing tenaga kerja, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 Strategi Pengembangan destinasi pariwisata andalan Provinsi Papua Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efeitif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis wilayah adat Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komodit lokal unggulan Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI) Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi perikanan lokal unggulan Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perikanan Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja VI.21 2019 √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar S23 S24 S25 Sasaran kesempatan dan perluasan kesempatan kerja Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 Strategi Peningkatan fasilitasi Penyelesaian konflik industrial Perbaikan iklim Investasi dan usaha serta pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terintegrasi dengan kebijakan bidang urusan lainnya Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis ekonomi berbasis wilayah adat Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi Pengendalian pemanfaatan ruang Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan VI.22 2019 √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Sasaran Strategi pelaksanaan 3 4 5 Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang Penataan guna lahan permukiman di perkotaan S26 Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah 1 2 Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Penyediaan dan pengelolaan air baku 3 Pengendalian banjir dan abrasi pantai S27 S28 S29 Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah 1 2 1 2 1 2 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan) Peningkatan energi alternatif Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu Meningkatkan pemerataan pembangunan S30 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung 1 2 Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan VI.23 2019 √ √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S31 S32 Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 Strategi pelayanan kepada masyarakat Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan. Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara tetangga VI.24 2019 √ √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan S33 S34 S35 Sasaran perbatasan Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Strategi Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani kesejahteraan sosial Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan konprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi kebencanaan Pengembangan data dan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdaayan perempuan dan pelindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Meningkatkan pastisipasi perempuan dalam pembangunan daerah VI.25 2019 √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2023 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tujuan Keterangan: Strategi Prioritas Sasaran 3 4 Strategi Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak VI.26 2019 2020 √ √ Arah Kebijakan 2021 √ √ 2022 √ √ 2023 √ √
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan 6.2.2.1 Kerangka Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Gambar 6.4. Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (hinterland) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut. 2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang VI.27
RPJMD PAPUA 2018-2023 diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan. 3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas. 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal. 5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang. 6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan. Dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua tersebut, terdapat target keberhasilan per wilayah adat yang merupakan hasil berbagai program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut: VI.28
RPJMD PAPUA 2018-2023 Indikator ANIM HA IPM Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang) Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) Pendapatan per kapita (dengan tambang) Pendapatan per kapita (tanpa tambang) Tingkat pengangguran terbuka Persentase penduduk miskin LA PAGO IPM Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang) Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) Pendapatan per kapita (dengan tambang) Pendapatan per kapita (tanpa tambang) Tingkat pengangguran terbuka Persentase penduduk miskin MEE PAGO IPM Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang) Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) Pendapatan per kapita (dengan tambang) Pendapatan per kapita (tanpa tambang) Tingkat pengangguran terbuka Persentase penduduk miskin SAERERI Satuan Indeks % % Juta Rp Juta Rp % % Indeks % % Juta Rp Juta Rp % % Indeks % % Juta Rp Juta Rp % % 2017 58.59 6.61 6.60 29.85 29.51 3.76 20.91 44.88 5.65 5.65 10.50 10.40 1.14 36.30 57.21 3.32 5.90 69.47 20.13 2.90 32.32 Tabel 6.2. Target Kewilayahan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 59.44-64.44 60.47-65.47 60.95-65.95 62.46-67.46 63.67-68.67 64.21-69.21 6.98-9.98 7.08-9.98 7.18-9.98 7.28-9.98 7.38-9.98 7.48-9.98 6.73-8.00 6.83-8.00 6.93-8.00 7.03-8.00 7.13-8.00 7.23-8.00 31.08-34.08 32.49-35.49 34.15-37.15 35.73-38.73 37.85-40.85 42.57-45.57 30.73-35.73 32.13-37.13 33.76-38.76 37.33-42.33 42.43-47.43 45.11-50.11 3.69-3.49 2.70-2.50 2.26-2.06 2.06-1.86 1.84-1.64 1.45-1.25 20.52-18.52 20.19-18.19 19.69-17.69 19.42-17.42 18.97-16.97 18.70-16.70 48.77-53.77 49.28-54.28 50.85-55.85 51.21-56.21 52.37-57.37 53.28-58.28 5.96-8.51 6.21-8.51 6.46-8.51 6.71-8.51 6.96-8.51 7.21-8.51 5.84-7.00 6.09-7.00 6.34-7.00 6.59-7.00 6.84-7.00 7.09-7.00 10.73-14.23 11.33-14.83 11.87-15.37 12.38-15.88 13.06-16.56 16.94-20.44 11.76-18.76 13.22-20.22 13.75-20.75 15.26-22.26 17.94-24.94 23.80-30.80 1.24-1.04 1.07-0.87 1.14-0.94 0.99-0.79 0.63-0.43 0.55-0.35 35.81-25.81 35.37-25.37 34.82-24.82 34.34-24.34 33.83-23.83 33.28-23.28 60.41-65.41 61.15-66.15 62.27-67.27 63.33-68.33 64.01-69.01 65.03-70.03 4.17-6.67 4.42-6.67 6.46-6.67 6.71-6.67 6.96-6.67 5.42-6.67 6.09-7.00 6.34-7.00 6.59-7.00 6.84-7.00 7.09-7.00 7.34-7.00 72.37-74.87 75.50-78.00 79.15-81.65 82.60-85.10 87.19-89.69 94.01-96.51 21.38-26.38 22.81-27.81 23.98-28.98 26.75-31.75 30.11-35.11 37.03-42.03 2.99-2.79 2.25-2.05 2.00-1.80 1.83-1.63 1.55-1.35 1.30-1.10 31.81-21.81 31.28-21.28 30.90-20.90 30.49-20.49 30.10-20.10 29.49-19.49 VI.29 Target RPJMD 65.47 6.62 7.39 60.94 53.43 2.00 23.98 65.47 6.62 7.39 60.94 53.43 2.00 23.98 65.47 6.62 7.39 60.94 53.43 2.00 23.98 Target Wilayah 64.21-69.21 7.48-9.98 7.23-8.00 42.57-45.57 45.11-50.11 1.45-1.25 18.70-16.70 53.28-58.28 7.21-8.51 7.09-7.00 16.94-20.44 23.80-30.80 0.55-0.35 33.28-23.28 65.03-70.03 5.42-6.67 7.34-7.00 94.01-96.51 37.03-42.03 1.30-1.10 29.49-19.49
RPJMD PAPUA 2018-2023 Indikator IPM Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang) Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) Pendapatan per kapita (dengan tambang) Pendapatan per kapita (tanpa tambang) Tingkat pengangguran terbuka Persentase penduduk miskin MAMTA IPM Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang) Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) Pendapatan per kapita (dengan tambang) Pendapatan per kapita (tanpa tambang) Tingkat pengangguran terbuka Persentase penduduk miskin Satuan Indeks % % Juta Rp Juta Rp % % Indeks % % Juta Rp Juta Rp % % 2017 65.74 0.96 0.97 33.21 33.00 5.30 30.12 65.55 6.27 6.29 46.74 50.39 8.93 16.96 2018 66.34-71.34 5.07-7.35 1.72-5.00 34.43-37.93 35.22-40.22 4.80-3.30 29.73-22.73 66.52-71.52 6.61-9.37 6.49-8.00 48.75-51.75 52.70-56.70 7.86-5.86 16.58-14.58 Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 67.08-72.08 68.75-73.75 69.11-74.11 70.16-75.16 71.04-76.04 5.32-7.35 6.46-7.35 6.71-7.35 6.96-7.35 6.32-7,35 1.97-5.00 2.22-5.00 2.47-5.00 2.97-5.00 3.47-5.00 35.74-39.24 37.28-40.78 38.74-42.24 40.72-44.22 46.26-49.76 36.52-41.52 38.05-43.05 41.49-46.49 45.46-50.46 52.97-57.97 4.06-2.56 4.11-2.61 3.94-2.44 3.92-2.42 3.73-2.23 28.89-21.89 28.47-21.47 27.72-20.72 26.99-19.99 26.49-19.49 67.87-72.87 68.35-73.35 69.49-74.49 70.69-75.69 71.50-76.50 6.71-9.37 6.81-9.37 6.91-9.37 7.01-9.37 7.11-9.37 6.59-8.00 6.69-8.00 6.79-8.00 6.89-8.00 6.99-8.00 51.06-54.06 53.76-56.76 56.33-59.33 59.75-62.75 66.11-69.11 55.43-59.43 58.61-62.61 61.65-65.65 65.65-69.65 70.79-74.79 6.88-4.88 6.93-4.93 6.45-4.45 6.02-4.02 5.84-3.84 16.12-14.12 15.68-13.68 15.14-13.14 14.70-12.70 14.27-12.27 VI.30 Target RPJMD 65.47 6.62 7.39 60.94 53.43 2.00 23.98 65.47 6.62 7.39 60.94 53.43 2.00 23.98 Target Wilayah 71.04-76.04 6.32-7,35 3.47-5.00 46.26-49.76 52.97-57.97 3.73-2.23 26.49-19.49 71.50-76.50 7.11-9.37 6.99-8.00 66.11-69.11 70.79-74.79 5.84-3.84 14.27-12.27
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.2.2.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Gambar 6.5. Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua VI.31
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tabel 6.3. Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua PUSAT PERTUM- BUHAN Pusat Kegiatan Nasional (PKN) WILAYAH ADAT MEE PAGO LA PAGO KEDUDUKAN: pintu gerbang ke kawasan internasional berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional ANIM HA MAMTA SAERERI atau beberapa provinsi Timika di Kab. Mimika KSN simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan Kota Jayapura dan Kab. Jayapura simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKN Wamena di Kab. Jayawijaya mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua KEDUDUKAN: mendukung PKN pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten Merauke mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua Biak KSN kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata Muting di Kab. Merauke pusat pelayanan wilayah bagian selatan Nabire pusat pelayanan wilayah barat menunjang willayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara Sarmi pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKW Dekai di Kab. Yahukimo pusat simpul Waris di Kab. Keerom memiliki Enarotali di Kab. Paniai pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak Kepi di Kab. Mappi ibukota Kab. Mappi masuknya barang dan jasa fasilitas perkotaan memadai pusat pengembangan industri di wilayah selatan KEDUDUKAN: pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL) VI.32
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.2.2.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan "green growth berbasis wilayah adat" dan pengembangan klaster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui center of knowledge, politeknik agroindustri, technopark, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan klaster ekonomi setiap wilayah adat. Secara umum SDM di klaster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat klaster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar klaster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi green growth berbasis wilayah adat. Tabel 6.4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Politeknik Agroindustri terakreditasi B Technopark sebagai center of excellence sektor unggulan klaster ekonomi SMK pertanian, pariwisata, LA PAGO Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional) v Wamena di ANIM HA Kab. Merauke* (*opsional) v Kab. Merauke WILAYAH ADAT MEE PAGO v Timika di MAMTA v Kab. Jayapura VI.33 SAERERI v Kab. Biak
RPJMD PAPUA 2018-2023 dan/atau pertambangan Balai Latihan Kerja (BLK) LA PAGO Kab. Jayawijaya Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo ANIM HA Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi WILAYAH ADAT MEE PAGO Kab. Mimika Kab. Nabire Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire MAMTA Kab. Sarmi Kab. Jayapura SAERERI Numfor Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Lembaga standarisasi mutu Kab. Biak Numfor Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar. b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan enyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria. Tabel 6.5. Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua RSUD tipe A RSUD tipe B Rumah sakit pratama LA PAGO v Kab. Tolikara ANIM HA v Mindiptana di Kab. Boven Digoel WILAYAH ADAT MEE PAGO v Kab. Dogiyai MAMTA Kota Jayapura Kab. Sarmi SAERERI v Kab. Supiori Kab. Pegunungan Bintang Muting di Kab. Merauke VI.34
RPJMD PAPUA 2018-2023 Rumah sakit mata Rumah sakit jiwa Sarana kesehatan terapung Sarana kesehatan keliling LA PAGO ANIM HA Kab. Merauke v WILAYAH ADAT MEE PAGO Kab. Mimika MAMTA Kota Jayapura Kota Jayapura v v SAERERI v Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan skunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus. 6.2.2.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP. Dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua, setiap wilayah dan pelaku usaha saling terhubung dan membentuk jejaring dalam memanfaatkan potensi lokal, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi multisektor dan manfaat kolektif. Adapun manfaat kolektif yang diperoleh dari terbentuknya klaster adalah sebagai berikut (Porter, 1998): a. Efisiensi: kedekatan geografis akan berdampak terhadap pengurangan biaya operasional (transportasi dan komunikasi) dan biaya produksi, serta memungkinkan efisiensi lainnya berupa pembiayaan bersama (cost sharing) dan pembagian risiko (risk sharing); b. Produktivitas: sebagai dampak dari kemudahan yang diperoleh (specialized labor pool, specialized input supplier, and technological supplier) maka para pelaku usaha dapat fokus kompetensi untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha di dalam klaster akan lebih produktif dalam menggunakan input; mengakses informasi, teknologi dan institusi yang dibutuhkan; berkoordinasi dengan VI.35
RPJMD PAPUA 2018-2023 stakeholder terkait; dan memiliki motivasi di dalam melakukan perbaikan (improvement); c. Inovatif: merupakan output dari interaksi sinergis antar stakeholder di dalam klaster, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang akan meningkatkan kemampuan kolektif. Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. Gambar 6.6. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua VI.36
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tabel 6.6. Pengembangan Perekonomian Wilayah LA PAGO ANIM HA WILAYAH ADAT MEE PAGO MAMTA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL Sektor Primer padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan pariwisata, perdagangan dan jasa kopi, buah merah, ubi jalar, sagu kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan pariwisata, perdagangan dan jasa Sektor Sekunder industri pengolahan sagu, buah merah,ubi jalar, kopi Sektor Tersier pariwisata, perdagangan dan jasa kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan pariwisata, perdagangan dan jasa PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA Klaster Pertanian Wamena dan sekitarnya Tanah Merah dan sekitarnya Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya Nabire dan sekitarnya Mimika dan sekitarnya Sarmi dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya Klaster Perkebunan Klaster Peternakan Wamena dan sekitarnya Wamena dan sekitarnya Tanah Merah dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya Nabire dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya Klaster Perikanan Klaster Pariwisata KPPN Timika- Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya KPPN Wamena di Kab. Jayawijaya Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya KSPN Wasur- Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke Mimika dan sekitarnya KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai KSPN Agats- Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat KPPN Timika- Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya Sarmi dan sekitarnya Arso dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura VI.37 SAERERI hasil Laut, perIkanan industri kayu, pengolahan ikan pariwisata, perdagangan dan jasa Biak dan sekitarnya Waropen dan sekitarnya KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep.Yapen KPPN Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori
RPJMD PAPUA 2018-2023 Gambar 6.7. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua Dalam pengembangan klaster ekonomi terdapat interaksi di dalam klaster ekonomi, interaksi antar klaster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (green added value); (2) aliran informasi & pengetahuan (sharing of knowledge) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan klaster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara klaster pariwisata dengan klaster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi klaster ekonomi. Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah adat", maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan klaster ekonomi. VI.38
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.2.2.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan. a. Arah Pengembangan Konektvitas MAMTA Gambar 6.8. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta VI.39
RPJMD PAPUA 2018-2023 Jalan dan jembatan: 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten Perhubungan: A. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Kab. Jayapura B. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom C. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani D. Pembangunan Bandara Kustra di Kab.Mamberamo Raya E. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kab. Sarmi b. Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI Gambar 6.9. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri VI.40
RPJMD PAPUA 2018-2023 Jalan dan jembatan: 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten) Perhubungan: A. Pembangunan Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen B. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Kab. Supiori C. Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen D. Pembangunan dan peningkatan Bandara Kamanap di Kab. Kepulauan Yapen E. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kab. Kepulauan Yapen c. Arah Pengembangan Infrastruktur MEE PAGO Gambar 6.10.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago VI.41
RPJMD PAPUA 2018-2023 Jalan dan jembatan: 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten) Perhubungan: A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kab. Nabire B. Pembangunan Bandara Wanggar di Kab.Nabire C. Pembangunan Terminal type B di Anibe D. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kab. Mimika E. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kab. Nabire d. Arah Pengembangan Infrastruktur LA PAGO Jalan dan jembatan: 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten) Perhubungan: A. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara B. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya C. Pembangunan Bandara Wamena D. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo E. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo F. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya G. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah H. Pambangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya I. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah J. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah K. Pembangunan Bandara Nop Gollat di Yahukimo VI.42
RPJMD PAPUA 2018-2023 Gambar 6.11.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago e. Arah Pengembangan Infrastruktur Anim Ha Jalan dan jembatan: 1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016 2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten) Perhubungan: A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Boeven Digul B. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Boeven Digul C. Pembangunan Bandara Kepi di Mappi D. Pembangunan Bandara Ewer di Asmat E. Pembangunan Terminal Tipe B di Merauke F. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Merauke G. Pengembangan Pelabuhan Kepi H. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi VI.43
RPJMD PAPUA 2018-2023 Gambar 6.12. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha 6.2.2.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjami bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran. Salah satu Kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan Kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Pendekatan keamanan dilakukan melalui: Tranformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu costum, immigration, quarantine, security (CIQS) VI.44
RPJMD PAPUA 2018-2023 Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) dilakukan melalui: Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKSN, dan lokpri yg mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK Pembangunan konektivitas antara PKSN, lokpri, PKW, & PKN Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) , maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayaguanakan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya. Tabel 6.7. Pengembangan Wilayah Perbatasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) WILAYAH ADAT MEE PAGO LA PAGO KEDUDUKAN: menunjang sektor strategis nasional menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang ANIM HA MAMTA Arso di Kab. Keerom pusat Tanah Merah di Kab. Boven Digoel pusat pelayanan pertumbuhan SAERERI VI.45
RPJMD PAPUA 2018-2023 LA PAGO pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya ANIM HA kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; WILAYAH ADAT MEE PAGO MAMTA wilayah sekitarnya pengembangan sekolah bertaraf internasional SAERERI pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional PKSN Promosi KEDUDUKAN: Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara Merauke di Kab. Merauke pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan Jayapura pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan KEDUDUKAN: Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di perbatasan Kab,Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop Kab. Merauke (5 distrik) Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri Kab. Keerom (5 distrik) Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe Kab. Supiori (3 distrik) Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri Kab. Boven Digoel (4 distrik) Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko Kota Jayapura (2 distrik) Muara Tami, Jayapura Utara Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT) KEDUDUKAN: Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritim Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) KEDUDUKAN: Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan SKPT Merauke SKPT Timika SKPT Sarmi SKPT Biak Numfor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) PLBN Sota di Kab. Merauke PLBN Skouw di Kota Jayapura VI.46
RPJMD PAPUA 2018-2023 6.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (outcome/impact), program (outcome) atau kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini : Gambar 6.13. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah Sasaran Outcome (Impact) JANJI/ Program PROGRAM PRIORITAS Program Strategis Outcome Operasional dan Kegiatan KEPALA DAERAH Kegiatan Output Berdasarkan janji Gubernur Papua terpilih, prioritas pembangunan dan program Provinsi Papua terutama mencakup: 1) sumber daya manusia berdaya saing yang ditandai oleh sumber daya yang cerdas mandiri, sumber daya manusia yang sehat sejahtera, pemuda yang aktif dan berprestasi, dan berketahanan pangan; 2) menyukseskan penyelenggaraan PON XX 2020 di Provinsi Papua dengan prestasi yang baik, 3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, yang juga ditopang oleh 4) Kampung Papua berkembang dan mandiri dalam menjalankan kewenangannya; 5) permukiman masyarakat yang layak untuk mendukung kesejahteraan masyrakat; dan 6) percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menopang dan membangkitkan perkembangan wilayah, VI.47
RPJMD PAPUA 2018-2023 pelayanan dasar dan ekonomi. Aspek pembangunan di atas didukung oleh: 1) tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan kuat, 2) pengarusutamaan keadilan gender dan upaya perlindungan anakanak, 3) afirmasi melalui program perlindungan sosial, terutama bagi orang asli Papua, yang salah satunya telah diinisasi melalui Program BANGGA PAPUA dan 4) Kemitraan dengan berbagai sumber daya pembangunan yang ada di Provinsi Papua terutama dengan lembaga adat, lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra pembangunan internasional. Tabel 6.8. menampilkan rincian prioritas program pembangunan daerah Papua Tahun 2018-2023 yang telah dipetakan berdasarkan sasaran strategis, strategi, urusan, kewenangan, kebijakan belanja (belanja langsung / belanja tidak langsung), serta tingkat prioritas di setiap wilayah adat. Dalam hal ini, tingkat prioritas terbagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas VI.48 3.
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tabel 6.8. Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 KEWENANGAN KEBIJAKAN BELANJA TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) PROGRAM PRIORITAS URUSAN I S N V O R P I N E T A P U B A K BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing S1 Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk program Pendidikan Menengah Kejuruan Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta rumah guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan VI.49 WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat STRATEGI (57) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyebaran tenaga pendidikan dan guru kunjung , terutama di daerah terpencil Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, profesionalisme dan tunjangan guru Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran PROGRAM PRIORITAS Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Upaya Kesehatan Perorangan URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan VI.50 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan Belanja Bantuan Khusus Pendidkan dan beasiswa Belanja Bantuan Khusus Pendidikan dan Beasiswa Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 30% Bidang Pendidikan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan PROGRAM PRIORITAS Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengembangan Data/Informasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan VI.51 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengembangan Data/Informasi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan PROGRAM PRIORITAS Program Sumber Daya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan VI.52 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. PROGRAM PRIORITAS Kesehatan Anak Balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan VI.53 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat. PROGRAM PRIORITAS Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Sumber Daya Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan VI.54 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota 15% Bidang Kesehatan Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S4 Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga STRATEGI (57) Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON PROGRAM PRIORITAS Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga VI.55 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing- masing wilayah PROGRAM PRIORITAS Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pelayanan Air Bersih Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Pariwisata VI.56 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis) Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pelayanan Air Bersih Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan dapat berasal dari otsus Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) PROGRAM PRIORITAS URUSAN S5 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah S6 Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI Memperkuat peran Meningkatkan lembaga adat dan keamanan, lembaga keagamaan ketentraman dan dalam kemitraan ketertiban yang pemerintahan dan berbasis pada pembangunan kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua S9 Meningkatnya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat S11 Meningkatnya Program Pendidikan Politik Masyarakat Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi VI.57 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah S12 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua STRATEGI (57) diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan PROGRAM PRIORITAS Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan VI.58 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Program perencanaan pembangunan daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS) Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur) WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S13 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik STRATEGI (57) Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi anggaran Kampung Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan URUSAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil VI.59 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S14 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah STRATEGI (57) Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi PROGRAM PRIORITAS Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan VI.60 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Kerjasama Pembangunan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Program Kerjasama Pembangunan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur) WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S15 Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah STRATEGI (57) unggulan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas PROGRAM PRIORITAS Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan URUSAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan VI.61 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 KEWENANGAN KEBIJAKAN BELANJA TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) PROGRAM PRIORITAS URUSAN I S N V O R P I N E T A P U B A K BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan S16 Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI) Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keamananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan Program Pengembangan Agribisnis Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal Urusan Pilihan Pertanian Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keamananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan Program Pengembangan Agribisnis Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi VI.62 WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S17 Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan STRATEGI (57) Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebu nan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal URUSAN Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu VI.63 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota untuk Pengembangan Ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S18 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim STRATEGI (57) Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan Revitalisasi pembangunan rendah karbon Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup Konservasi sungai dan danau PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup VI.64 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S20 Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan STRATEGI (57) Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI) PROGRAM PRIORITAS Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perdagangan VI.65 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S21 Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan STRATEGI (57) Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan PROGRAM PRIORITAS Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap URUSAN Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan VI.66 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S22 Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja S23 Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah S24 Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah STRATEGI (57) Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan VI.67 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S25 Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten S26 Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah S27 Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman STRATEGI (57) Penataan guna lahan permukiman di perkotaan Pengendalian pemanfaatan ruang Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengendalian banjir dan abrasi pantai Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat PROGRAM PRIORITAS Perhubungan Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalian dan pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalian dan pemanfaatan ruang Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Perumahan URUSAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman VI.68 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalian dan pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalian dan pemanfaatan ruang Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Program Pengendalian Banjir Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS STRATEGI (57) PROGRAM PRIORITAS Program Lingkungan Sehat Perumahan Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah Program Pelayanan Air Bersih S28 Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan Ketersediaan energi (listrik/penerangan) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan S29 Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika VI.69 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS Meningkatkan pemerataan pembangunan S30 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung STRATEGI (57) Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) PROGRAM PRIORITAS Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa VI.70 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kabupaten/kota tertenu sesuai dengan kondisi ketertinggalan di bidang infrastruktur Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kabupaten/kota tertenu sesuai dengan kondisi ketertinggalan di bidang infrastruktur Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S31 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP STRATEGI (57) Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan alokasi anggaran kampung Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar) Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel PROGRAM PRIORITAS Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial URUSAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial VI.71 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Perumahan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Peningkatan Ketahanan Pangan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S32 Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan S33 Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS STRATEGI (57) Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu. Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel PROGRAM PRIORITAS Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti URUSAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial VI.72 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Kabupaten/ Kota Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
RPJMD PAPUA 2018-2023 TUJUAN / PRIORITAS DAERAH SASARAN STRATEGIS S34 Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana S35 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak Keterangan: 1 = Prioritas 1 STRATEGI (57) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan. 2 = Prioritas 2 PROGRAM PRIORITAS Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 3 = Prioritas 3 URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak VI.73 KEWENANGAN I S N V O R P I N E T A P U B A K
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/ Kota WILAYAH ADAT A T M A M I R E R E A S O G A P E E M O G A P A L A H M N A I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RPJMD PAPUA 2018-2023 Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta M1 MISI PERTAMA, MEMANTAPKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM T1 Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Olah Raga Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan Indeks Pangan Ketahanan Nilai Indeks Nilai Indeks Tingkat an Status persen Nilai Indeks 59,09 48,83 n/a n/a n/a 60,11 50,54 n/a n/a 37,09 61,15 52,30 Renda h 40 39,53 62,20 54,13 Renda h 45 42,13 63,27 56,02 Sedang 50 44,90 64,36 57,97 Sedang 55 47,85 S1 Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraa n Pendidikan Rata-rata Sekolah (RLS) Harapan Sekolah yang Penduduk berusia >15 Tahun melek huruf Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3 Lama Lama Tahun Tahun Persen Persen 6,3 10,5 73,89 40,00 6,6 10,8 74,9 42,8 6,9 11,0 75,9 45,8 7,2 11,2 76,9 49,0 7,5 11,5 77,9 52,4 7,8 11,7 78,9 56,1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Kasar (APK) PAUD Partisipasi persen 88,63 90,43 92,27 1.500 94,14 1.650 96,06 1.815 98,01 1.997 Program Wajib Belajar Angka Murni Partisipasi (APM) persen 78,83 79,83 80,84 2.750 81,86 3.025 82,89 3.328 83,94 3.660 VI.74 2023 Target Rp.juta 65,47 60,00 Sedang 60 51,00 8,2 12,0 80,0 60,0 100,00 2.196 85,00 4.026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 65,47 60,00 Sedang 60 51,00 8,21 12,00 80,00 60,00 100,00 9.158 85,00 16.789 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD/MI/Paket A/sederajat Angka Murni SMP/MTs/Paket B/sederajat Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/sederajat Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/sederajat Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan dengan SD/MI kondisi bangunan baik Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan dengan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan Partisipasi (APM) sekolah sekolah persen persen persen persen persen murid per guru murid per guru murid per sekolah murid per sekolah Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 56,13 56,76 0,56 0,49 1,21 1,17 22,48 23,59 22,37 23,49 24,20 24,33 16,76 17,91 181,00 184,04 196,09 196,73 2019 Target Rp.juta 57,39 0,43 1,14 24,75 24,67 24,46 19,15 187,12 197,38 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 58,03 58,68 59,34 0,37 0,33 0,29 1,10 1,07 1,03 25,97 27,25 28,59 25,91 27,21 28,57 24,60 24,73 24,86 20,47 21,88 23,39 190,26 193,45 196,70 198,03 198,69 199,34 VI.75 2023 Target Rp.juta 60,00 0,25 1,00 30,00 30,00 25,00 25,00 200,00 200,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 60,00 0,25 1,00 30,00 30,00 25,00 25,00 200,00 200,00 Urusan Kewenangan Dasar Pendidikan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Program Pendidikan Non Formal menengah pertama Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas Angka Murni SMA/SMK/MA/Pake t C/sederajat Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Pake t C/sederajat Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan bangunan baik Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan menengah atas/kejuruan angka Persentase melek aksara penduduk umur ≥15 tahun angka Persentase melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15- 59 tahun Jumlah PKBM aktif Partisipasi (APM) kondisi sekolah persen persen persen persen murid per guru murid per sekolah persen persen unit Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 92,00 94,00 33,88 34,83 0,93 0,84 33,87 34,82 13,13 14,62 262,00 250,47 73,98 74,95 89,32 90,24 388,00 398,00 2019 Target Rp.juta 96,00 35,81 57.970 0,76 35,80 16,27 239,45 75,93 1.500 91,17 411,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 98,00 100,00 100,00 36,81 37,85 38,91 60.000 75.000 75.000 0,68 0,61 0,55 36,81 37,84 38,90 18,12 20,17 22,46 228,91 218,84 209,21 76,93 77,94 78,96 4.150 4.465 3.812 92,12 93,07 94,03 420,00 434,00 443,00 VI.76 2023 Target Rp.juta 100,00 40,00 75.000 0,50 39,99 25,00 200,00 80,00 4.193 95,00 448,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100,00 40,00 342.97 0 0,50 40,00 25,00 200,00 80,00 18.119 95,00 448,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase yang kualifikasi S1/D-IV Guru memenuhi persen Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik Persentase guru SD bersertifikat yang pendidik Persentase SMP bersertifikat pendidik Persentase SMA/SMK bersertifikat pendidik Persentase SMLB bersertifikat pendidik Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan proses dalam pembelajaran Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan kemitraan Jumlah yang pendidikan guru yang guru yang guru yang persen persen persen persen persen persen persen unit per tahun unit Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 70,73 71,42 60,00 62,95 80,00 80,81 75,00 76,28 75,00 76,43 60,00 61,56 45,00 46,67
2,50 10,00 10,00 15,00 18,68 2019 Target Rp.juta 72,13 27.225 66,04 81,63 77,58 77,89 63,16 48,40 5,00 99.934 2,00 23,27 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 72,83 73,55 74,27 30.000 35.000 35.000 69,28 72,68 76,25 82,46 83,30 84,15 78,90 80,24 81,61 79,37 80,89 82,43 64,81 66,49 68,22 50,20 52,06 54,00 7,00 10,00 15,00 110.00 0 120.00 0 123.00 0 2,00 4,00 4,00 28,98 36,10 44,96 VI.77 Target 75,00 80,00 85,00 83,00 84,00 70,00 56,00 20,00 5,00 56,00 2023 Rp.juta 38.022 130.00 0 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 75,00 165.24 7 80,00 85,00 83,00 84,00 70,00 56,00 20,00 582.93 4 17,00 56,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dikembangkan dengan sosial dan agama Cakupan Sekolah Supervisi Monitoring Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu Angka Kasar Perguruan (PT) Capaian program pendidikan difasilitasi Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi Capaian Program yang terbina Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa Rasio rombel lembaga PBM di di yang dan Partisipasi (APK) Tinggi peserta afirmasi yang Sekolah Khusus persen persen persen persen persen orang per tahun orang unit persen kecukupan terhadap rasio siswa Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 80,00 75,38 85,00 86,59 60,00 61,56 50,00 52,23 20,44 21,14
700,00 795,00
2,92 3,59 10,60 11,78 2019 Target Rp.juta 71,03 88,21 5.000 63,16 54,57 21,86 250,00 15.000 903,00 10,00 4,40 13,09 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 66,93 63,07 59,43 89,86 91,54 93,26 5.000 10.000 10.000 64,81 66,49 68,22 57,01 59,56 62,22 22,61 23,38 24,17 250,00 250,00 250,00 19.000 35.000 35.000 1025,0 0 1164,0 0 1322,0 0 10,00 10,00 10,00 5,40 6,64 8,15 14,56 16,18 17,99 VI.78 2023 Target Rp.juta 56,00 95,00 15.000 70,00 65,00 25,00 250,00 35.000 1500,0 0 10,00 10,00 20,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 56,00 95,00 45.000 70,00 65,00 25,00 1250,00 139.00 0 1500,00 50,00 10,00 20,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Menengah Kejuruan Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua siswa SLB APM khusus jenis Cakupan pelayanan SLB terhadap penduduk penyandang disabilitas Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki SLB yang terakreditasi Persentase SLB yang dalam pekerjaan Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat Cakupan siswa OAP yang mendapatkan beasiswa bantuan IPK lulus dengan memuaskan pendidikan lulusan terserap lapangan SLB per rombel persen jenis kabupa ten/kot a persen persen sekolah per tahun persen Jumlah SDM Papua mengikuti yang dan pelatihan magang orang Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2 1 50,00 30,00 32,67
2019 Target Rp.juta 10,00 2 1.424 1 52,00 35,57 105.71 6 2,00 70,00 10.000 100,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10,52 11,07 11,64 2 3 3 5.000 5.500 6.000 1 1 1 55,00 57,00 60,00 38,73 42,17 45,92 112.00 0 150.00 0 153.58 0 2,00 2,00 2,00 70,00 80,00 80,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 100,00 VI.79 2023 Target Rp.juta 12,25 3 7.000 1 65,00 50,00 150.00 0 2,00 85,00 10.000 100,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 12,25 3 24.924 5 65,00 50,00 671.29 6 10,00 85,00 50.000 500,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan S2 Meningkatnya budaya baca pada masyarakat Jumlah masyarakat perpustakaan daerah kunjungan ke orang per hari Program Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan Cakupan pelayanan perpustakaan keliling persen Persentase pemustaka puas layanan perpustakaan yang terhadap persen S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Hidup Harapan Tahun Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas persen Program Promosi Cakupan puskesmas terakreditasi Cakupan puskesmas pembantu Cakupan kabupaten/kota yang terpetakan Rasio Upaya UKBM kelompok Kesehatan persen per 100.00 0 pendud uk persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 n/a n/a
10,00
65,14 65,86 7,63 9,59 5,84 6,45 94,48 102,05
2019 Target Rp.juta 150 20,00 300 70,00 66,59 12,04 300 7,13 110,22 50,00 25,00 1.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 150 200 250 30,00 40,00 50,00 500 500 500 75,00 80,00 85,00 67,33 68,07 68,83 15,13 19,01 23,88 1.000 4.000 4.000 7,88 8,70 9,61 119,05 128,58 138,88 55,00 60,00 65,00 25,00 30,00 35,00 1.200 1.500 1.500 VI.80 2023 Target Rp.juta 300 60,00 500 90,00 69,59 30,00 4.000 10,62 150,00 70,00 40,00 1.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 300 60,00 2.300 90,00 69,59 30,00 13.300 10,62 150,00 70,00 40,00 6.700 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Berbasis Masyarakat (UKBM) Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang RENSTRA berkualitas Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Kabupaten/Kota yang kebijakan PHBS Persentase Puskesmas mempunyai ketersediaan dan vaksin Persentase PAK yang diawasi Tanaman tradisional berkembang masyarakat API Malaria memiliki yang memiliki yang obat obat yang di persen persen persen persen persen persen persen jumlah persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
27,59
60,00
35,21 36,68 3,45 6,90 80
59,00 51,35 2019 Target Rp.juta 34,92 3.070 60,00 70,00 70.998 38,21 91.000 13,79 82 10.476 58 320 10,00 500 44,69 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 2023 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 44,20 55,95 70,83 89,66 3.871 4.146 4.348 4.898 65,00 65,00 70,00 75,00 75,00 80,00 90,00 100,00 75.000 100.00 0 110.00 0 125.00 0 39,81 41,47 43,20 45,00 10.000 10.000 10.000 10.000 20,69 27,59 34,48 41,38 85 87 90 92 2.682 10.000 10.000 10.000 68 78 88 100 325 3.230 350 350 10,00 15,00 20,00 25,00 1.000 1.000 1.000 1.000 38,89 33,85 29,46 25,64 VI.81 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 89,66 20.333 75,00 100,00 480.99 8 45,00 131.00 0 41,38 436 43.158 392 25,00 4.500 25,64 Urusan Kewenangan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tingkat Tuberkulosis prevalensi Tingkat DBD Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR) prevalensi Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per 100.00 0 pendud uk persen per 100.00 0 pendud uk per 1.000 pendud uk per 1.000 pendud uk persen Program Kemitraan Peningkatan Persentase umur perempuan 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase penanganan kesehatan kejadian luar biasa Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah pada persen kabupa ten/kot a Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 62,78 56,30 92,67 86,37 42,00 39,83
11,70 48,00 45,36
6,00 2019 Target Rp.juta 2.000 50,48 80,50 37,78 11,10 42,86 10,00 65,00 7,00 5.534 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 3.000 8.000 8.000 45,27 40,59 36,40 75,03 69,93 65,17 35,83 33,98 32,23 10,53 10,00 9,48 40,50 38,28 36,17 15,00 20,00 25,00 75,00 85,00 95,00 9,00 12,00 14,00 9.810 10.791 11.870 VI.82 2023 Target Rp.juta 8.000 32,64 60,74 30,57 9,00 34,18 30,00 100,00 16,00 13.057 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 29.000 32,64 60,74 30,57 9,00 34,18 30,00 100,00 16,00 51.063 Urusan Kewenangan Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pelayanan Kesehatan adat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Prevalensi penyalahgunaan narkoba Unmet pelayanan kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) need persen persen per 1.000 klh Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Angka Kematian Ibu 100,000 per kelahiran hidup Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI) kasus persen persen persen Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita stunting Prevalensi (pendek dan sangat pendek) pada anak di lima bawah tahun/balita Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
2,63 2,93 7,00 6,38 289,00 259,08 40,90 43,60 35,80 37,19 61,59 62,15 11,30 10,02 32,80 31,35 1,60 1,38 2019 Target Rp.juta 25,00 3,26 5,81 500 232,25 46,47 38,64 62,71 150 8,89 29,96 1,18 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 20,00 15,00 10,00 3,63 4,04 4,49 5,29 4,82 4,39 500 500 500 208,21 186,65 167,32 49,54 52,81 56,29 40,14 41,70 43,32 63,27 63,84 64,42 500 750 750 7,88 6,99 6,20 28,64 27,37 26,16 1,02 0,88 0,76 VI.83 2023 Target Rp.juta 5,00 5,00 4,00 500 150,00 60,00 45,00 65,00 750 5,50 25,00 0,65 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 5,00 5,00 4,00 2.500 150,00 60,00 45,00 65,00 2.900 5,50 25,00 0,65 Urusan Kewenangan Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Angka Balita (AKBa) Kematian Rasio posyandu yang aktif Cakupan kunjungan bayi (KN1) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Proporsi penduduk asupan dengan bawah kalori konsumsi tingkat (standar minimum digunakan yang Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 keluarga bulan miskin Cakupan kabupaten/kota yang Rumah Sakit Cakupan pembangunan dan di jumlah memiliki persen per 1.000 klh persen persen persen persen persen jumlah per tahun unit Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 8,00 7,13 63,57 64,60 48,89 49,40 46,00 46,95 2115,0 9 2144,8 4 20,00 23,30 45,00 48,44
21,00 5,00 2019 Target Rp.juta 20,00 6,35 65,64 49,91 47,92 2175,0 1 3.000 27,14 52,14 21,00 7.867 5,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 20,00 25,00 25,00 5,66 5,04 4,49 66,71 67,79 68,88 50,42 50,94 51,47 48,91 49,92 50,95 2205,6 1 6.300 2236,6 3 8.000 2268,1 0 9.000 31,62 36,84 42,92 56,12 60,41 65,03 22,00 24,00 25,00 8.333 8.667 9.000 5,00 6,00 6,00 VI.84 Target 40,00 4,00 70,00 52,00 52,00 2300,0 0 50,00 70,00 27,00 8,00 2023 Rp.juta 10.000 9.667 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 40,00 4,00 70,00 52,00 52,00 2300,00 36.300 50,00 70,00 27,00 43.533 8,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio Dokter per satuan penduduk Rasio Tenaga medis per satuan penduduk per 30.000 pendud uk per 100.00 0 pendud uk per 100.00 0 pendud uk per 1.000 pendud uk persen Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel Cakupan penyakit tertangani pasien jiwa yang persen persen Cakupan kabupaten/kota Jumlah kabupa ten per Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 25,00 25,00 1,12 1,41 24,13 25,06 1,03 1,05 70,00 85,00 1,00 1,00 2019 Target Rp.juta 25,77 1,78 26,02 1,08 75,00 11.000 85,00 1.140 40,00 100 1,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 26,57 27,39 28,23 2,24 2,83 3,57 27,02 28,05 29,13 1,11 1,14 1,17 80,00 85,00 90,00 12.000 12.000 12.000 90,00 90,00 95,00 1.403 1.570 1.670 43,00 50,00 55,00 150 150 150
1,00
VI.85 Target 29,10 4,50 30,25 1,20 90,00 95,00 60,00 2,00 2023 Rp.juta 12.000 1.850 150 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 30,00 4,50 30,25 1,20 90,00 59.000 95,00 7.633 60,00 700 4,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (RSJ) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Jayapura) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Jayapura) yang puskesmas menyelenggarakan upaya jiwa Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi ODGJ Persentase dengan (orang jiwa) gangguan peserta konseling yang terpulihkan Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ memiliki yang kesehatan Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target Cakupan rumah sakit kelas C Cakupan pelayanan RSUD kesehatan yang sesuai standar nasional telah tahun persen persen persen persen persen persen Cakupan rumah sakit kelas C Persentase indikator Standar Pelayanan (SPM) Minimal Rumah Sakit yang mencapai target persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 56,25 56,86 10,00 12,60
44,83 60,00
44,83 60,00 2019 Target Rp.juta 57,47 60,00 13.314 15,87 61.090 60,00 19.118 48,28
65,00 5.915 48,28 60,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 58,09 58,72 59,36 65 70 75 15.000 15.000 15.000 20,00 25,20 31,75 65.000 75.937 80.853 65 70,00 75,00 20.000 20.000 20.000 48,28 51,72 55,17
70,00 75,00 80,00 5.500 7.000 7.500 48,28 51,72 55,17 65,00 70,00 75,00 VI.86 Target 60,00 80 40,00 80,00 58,62 85,00 58,62 80,00 2023 Rp.juta 15.000 85.856 20.000
7.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 60,00 80 73.314 40,00 368.73 7 80,00 99.118 58,62 90,00 33.415 58,62 80,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Sumber Daya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Jayapura) Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSUD Jayapura) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit Cakupan pelayanan kesehatan jiwa pada masyarakat advokasi Cakupan kelompok terapi ODGJ yang terlayani Tingkat sarana prasarana Jayapura dengan pelayanan minimal kecukupan dan RSUD sesuai standar Tingkat sarana prasarana Abepura dengan pelayanan minimal kecukupan dan RSUD sesuai standar persen persen kelomp ok persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 60,00 62,25
2019 Target Rp.juta 65,00 7.867 45,00 600 50 9.075 70 263.53 9 60,00 62.650 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 67,50 70,00 72,50 8.333 8.667 9.000 47,00 50,00 55,00 600 600 600 75 100 125 10.000 12.000 15.000 72 75 78 275.00 0 475.00 0 475.00 0 60,00 65,00 65,00 62.000 70.000 70.000 VI.87 Target 73,00 60,00 150 80 70,00 2023 Rp.juta 9.667 600 15.000 475.00 0 70.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 73,00 43.533 60,00 3.000 150 61.075 80 1.963.5 39 70,00 334.65 0 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan h Sakit Mata (RSUD Abepura) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSJ)) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSUD Jayapura) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata Tingkat sarana prasarana Abepura dengan pelayanan minimal kecukupan dan RSJ sesuai standar Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan rumah sakit di RSUD Abepura persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta 40,00 25.809 60 89.416 65 26.218 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 43,00 45,00 47,00 30.000 30.000 30.000 65 70 75 164.60 3 235.85 7 235.85 7 70 75 80 50.647 72.571 72.571 VI.88 Target 50,00 80 85 2023 Rp.juta 30.000 235.85 7 72.571 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50,00 145.80 9 80 961.59 1 85 294.58 0 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan (RSUD Abepura)) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Ruma h Sakit Mata (RSJ) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD Jayapura) Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan rumah sakit di RSJ Abepura Bed Ratio (BOR) Occupancy persen persen Program Pengembangan Lingkungan Lama hari pasien dirawat/ALOS (Averege Length of Stay) Angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed Turn Over) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/TOI (Turn Over Interval) Persentase kematian dari 48 (Net Death Rate) Cakupan masyarakat terakses yang sanitasi pelayanan angka kurang jam/NDR hari kali hari persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 41,84 42,35 6 60 2 33,06 34,12 2019 Target Rp.juta 50 539 42,87 46.000 6 60 2 5 35,22 505 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 55 60 65 1.899 9.071 9.071 43,39 43,92 44,46 50.000 50.000 50.000 6 6 5 60 55 55 2 2 1 5 2,5 2,5 36,36 37,54 38,75 2.530 2.783 3.062 VI.89 Target 70 45,00 5 50 1 2,5 40,00 2023 Rp.juta 9.071 50.000 3.368 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 70 29.652 45,00 246.00 0 5 50 1 2,5 40,00 12.248 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Sehat Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga baik Cakupan terakses air bersih Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga Cakupan Puskemas yang memiliki Pos (Usaha UKK Kerja) Kesehatan yang bagi pekerja informal keluarga yang aktif persen persen persen S4 Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga Perolehan medali emas dalam PON Jumlah atlet yang pada berprestasi raga event nasional Ketepatwaktuan pelaksanaan PON olah medali Atlet Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga organisasi Jumlah olahraga yang dibina organis asi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Cakupan monitoring atlet berprestasi Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun persen orang Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 38,47 39,52 17
30 30
40,00
2019 Target
Rp.juta 40,61 60
10.000 10
40 40,00 6.913 80,00 20,00 18.465 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 41,72 42,87 44,04 60 65 65 10.000 10.000
15 20
25 90
80 85 95 tepat waktu 40,00 50,00 50,00 7.000 8.000 10.000 85,00 90,00 95,00 20,00 30,00 30,00 19.000 1.000 1.000 VI.90 Target 45,25 65 25
100 50,00 95,00 40,00 2023 Rp.juta
10.000 1.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 45,25 65 30.000 25 90 100 50,00 41.913 95,00 40,00 40.465 Urusan Kewenangan Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga internasional Jumlah olahraga internasional terbangun gedung standar yang unit Pengembangan Prasarana PON Program Penyelenggaraa n Kompetisi/Peka n Olahraga/Kejuar aan OLahraga Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraa n PON XX/2020 Jumlah olahraga internasional terbangun Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua Cakupan berstandar internasional Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses lapangan standar yang venue Persentase koordinasi penyelenggaran PON ditindaklanjuti XX hasil yang unit persen persen persen kali persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
75,00 30,00 60,00 50,00 50,00 2019 Target Rp.juta 10,00 569.52 0
100,00 90,00 100,00 110.84 1 5 154.00 0 100,00 25.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10,00
600.00 0 6,00
100,00
100.00 0
100,00
30.000 VI.91 Target
2023 Rp.juta
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10,00 1.169.5 20 6,00 100,00 100 210.84 1 5 154.00 0 100,00 38.269 Urusan Kewenangan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional Persentase atlit muda Pelatda (Pusat Daerah) Pelatihan yang berprestasi nasional gedung persen Program Persiapan Penyelenggaraa n PON XX 2020 Persentase persiapan PON XX persen Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase pelanggaran administrasi tertangani kasus yang Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON unit Persentase peningkatan pengembangan persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
2019 Target Rp.juta 2 475.00 0 100 37.000 85 136.74 1 75,00 4.396 50 2.053 1,25 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10
200.00 0 100
37.000 30.000 30.000 100
250.00 0 80,00 85,00 90,00 4.500 4.500 4.500 50 2.333 3.000 3.000 1,50 1,75 2,00 VI.92 Target
95,00 2,25 2023
Rp.juta
35.000
4.500 3.333 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 12 675.00 0 100 169.00 0 100 386.74 1 95,00 22.396 50 13.719 2,25 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Sumber Daya Kesehatan UMKM keolahragaan Jumlah wisatawan yang terlayani kunjungan PON Jumlah kesehatan terlatih untuk PON tenaga yang ribu orang orang Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD Jayapura) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah dan Peralatan kesehatan memenuhi yang standar nasional untuk pelaksanaan PON Cakupan pemenuhan kebutuhan internet pelaksanaan PON Pos akses dalam unit mbps Program Pelayanan Air Bersih Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Cakupan pemenuhan bersih pelaksanaan PON Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON air dalam m3/ja m persen S5 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase pemuda yang Papua Asli persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
68,08 69,19 15,60 16,6 2019 Target Rp.juta
2.000 250
7.867 40
1.000
4.000
250 300 70,3 17,7 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 150
2.500 2.500 2.500 250
8.333 8.667 9.000 40
1.000 1.000 1.000 3200,0 0 13.733 17.100 18.833 432,00 250 250 250 100,00 500 500 500 71,5 72,6 73,8 18,8 20,1 21,4 VI.93 Target
75,0 22,8 2023 Rp.juta 2.500 9.667 1.000 20.500 250 500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 150 12.000 250 43.533 40 5.000 74.167 1.250 2.300 75,00 22,76 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan menjadi wirausahawan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan orang Jumlah kepemudaan Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah organisasi organis asi persen Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda Persentase pengarusutamaan pemuda perencanaan pembangunan dalam persen unit persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
47,00 49,00
20,00
20 7386,0 0 7769,0 0 2019 Target Rp.juta 250,00 2.037 51,00 25,00 25 425 8171,0 0 2.053 25,00 1.500 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 250,00 250,00 250,00 2.100 2.200 2.300 53,00 55,00 57,00 25,00 30,00 35,00 25 30 35 1.200 1.200 1.200 8594,0 0 2.333 9039,0 0 3.000 9507,0 0 3.000 30,00 35,00 40,00 1.500 2.000 2.500 VI.94 2023 Target Rp.juta 250,00 2.500 59,00 50,00 50 1.200 10000, 00 3.333 45,00 3.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 1250,00 11.137 60,00 50,00 50 5.225 10000,00 13.719 45,00 10.500 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan berbagai bidang pembangunan S6 Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan Cakupan rawan pangan daerah Persentase kenaikan cadangan pangan Persentase penduduk pangan tahan jumlah kabupa ten/kot a persen persen Program Peningkatan Ketahanan Pangan Cakupan penanganan daerah rawan pangan persen Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Skor PPH Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap provinsi ibu kota persen skor persen rata- rata kab/kot a S7 Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan Cakupan budaya Cagar yang jumlah jumlah Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 13 13 26,95 27,44 40,04 42,83
15,00 60,00 56,08 87,60 280,00 88,43 258,90 3 3 0 0 2019 Target Rp.juta 11 27,93 45,82 15,00 5.500 52,41 89,26 239,40 529 1 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10 9 7 28,43 28,95 29,47 49,01 52,43 56,09 15,00 20,00 20,00 6.667 7.333 8.333 48,99 45,79 42,80 90,10 221,36 90,95 204,68 91,81 189,26 2.500 5.000 5.000 1 1 1 0 1 0 VI.95 2023 Target Rp.juta 7 30,00 60,00 25,00 9.000 40,00 92,67 175,00 5.000 1 1 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 7 30 60 25,00 36.833 40,00 92,67 175,00 18.029 5 2 Urusan Kewenangan dan Olah Raga Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Urusan Pilihan Perdagangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat ditetapkan Cakupan kurikulum muatan lokal persen Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat Frekwensi Kebudayaan Malanesia berstandar internasional Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan Frekwensi pergelaran, festival, seni lomba karya budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional Cagar Cakupan budaya yang ditetapkan Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina kerjasama Jumlah pihak dengan potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua Festival yang Cakupan partisipasi kurikul um kali jumlah kali jumlah persen jumlah kali Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 n/a n/a
3,00 3,00 5,00 0,00 0,00 40,00
2019 Target Rp.juta 2 1,00 2.200 1,00 1.000 1,00 5,00 0,00 40,00 5,00 1.000 1,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Target 2 2,5 2,5 5 1,00 1,00 1,00 1,00 3.500 4.500 3.000 1,00 1,00 2,00 2,00 1.100 1.200 1.200 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,00 7,00 7,00 0,00 1,00 0,00 1,00 45,00 45,00 50,00 50,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1.000 1.500 2.000 1,00 1,00 1,00 1,00 VI.96 2023 Rp.juta 3.500 1.200 2.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 5 5,00 16.700 7,00 5.700 5,00 31,00 2,00 50,00 25,00 8.000 5,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Wajib
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Target 2023 Rp.juta Pengelolaan Keragaman Budaya Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional 3.000 3.500 4.000 3.500 4.000 M2 MISI KEDUA, MEMANTAPKAN RASA AMAN, TENTRAM DAN DAMAI SERTA KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMPERKUAT BINGKAI NKRI T2 Tujuan 2 Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua Angka Kriminalitas Indeks Demokrasi per 100.00 0 pendu duk Nilai Indeks 236,00 61,02 218,00 61,36 202,00 61,70 187,00 62,04 173,00 62,39 159,00 62,73 147,00 63,08 S8 Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum Rasio yang ditangani kriminalitas persen 63,62 64,64 65,68 66,73 67,81 68,89 70,00 Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah horisontal konflik kasus 10,00 10,00 1.000 6,00 1.100 6,00 1.200 2,00 1.200 2,00 1.200 VI.97 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 18.000 147,00 63,08 70,00 2,00 5.700 Urusan Kewenangan Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Cakupan penegakan Perda Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Angka kejahatan pembuhunan 100.000 penduduk Jumlah horisontal korban per konflik persen rasio kasus kasus Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Cakupan penegakan Perda Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Angka kejahatan pembuhunan 100.000 penduduk partisipasi Tingkat masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan korban per persen rasio kasus persen Rasio jumlah linmas 10.000 per rasio Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 80,00 8,70 9,99 3,02 2,59 10,00 80,00 8,70 9,99 3,02 2,59
40,00 63,45 65,67 2019 Target Rp.juta 80,00 11,48 2,22 10,00 700 80,00 11,48 2,22 45,00 709 67,97 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 90,00 100,00 100,00 13,19 15,15 17,41 1,90 1,63 1,40 6,00 6,00 2,00 700 700 700 90,00 100,00 100,00 13,19 15,15 17,41 1,90 1,63 1,40 50,00 55,00 60,00 800 900 900 70,35 72,81 75,36 VI.98 2023 Target Rp.juta 100,00 20,00 1,20 2,00 700 100,00 20,00 1,20 65,00 900 78,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100,00 20,00 1,20 2,00 3.500 100,00 20,00 1,20 65,00 4.209 78,00 Urusan Kewenangan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) penduduk Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat persen Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Rata-rata Waktu (Response Rate) kabupaten/kota dalam layanan Tingkat Tanggap Time daerah persen Cakupan pengendali kenyamanan lingkungan terampil tenaga dan yang persen S9 Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama indeks Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Pertemuan FKUB per tahun kali Cakupan peserta orang Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
65,00 28,00 40,00 75,97 76,42 2019 Target Rp.juta 70,00 1.000 32,00 1.500 45,00 76,86 2,00 1.000 250,00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 75,00 80,00 85,00 1.000 1.000 1.000 36,00 40,00 45,00 1.500 1.500 1.500 50,00 55,00 60,00 77,31 77,77 78,22 2,00 2,00 2,00 1.100 1.150 1.200 250,00 250,00 250,00 VI.99 2023 Target Rp.juta 85,00 1.000 50,00 1.500 65,00 78,68 2,00 1.250 250,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 85,00 5.000 50,00 7.500 65,00 78,68 10,00 5.700 1250,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan mengikuti yang kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan Cakupan Forkompimda fasilitasi kali S10 Meningkatnya penegakan HAM Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM Jumlah nilai Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM persen Persentase penanganan pelanggaran HAM kasus persen S11 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi Nilai kebebasan sipil Nilai skor aspek hak- hak politik Nilai skor lembaga demokrasi skor aspek aspek skor skor skor Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 3 3 0 0
20,00 92,15 92,62 41,13 42,49 53,45 54,49 2019 Target Rp.juta 5,00 3 50 2,00 1.000 20,00 93,09 43,90 55,55 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 5,00 5,00 5,00 3 3 3 60 65 70 2,00 2,25 2,50 1.000 1.000 1.000 30,00 30,00 40,00 93,56 94,04 94,52 45,35 46,85 48,40 56,63 57,73 58,86 VI.100 Target 5,00 3 75 3,00 50,00 95,00 50,00 60,00 2023 Rp.juta 1.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 25,00 15 75 3,00 5.000 50,00 95 50 60,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pendidikan Politik Masyarakat Cakupan pendidikan dan dalam menengah muatan politik demokrasi pendidikan persen Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah Persentase lembaga dan partai politik yang dibina Tingkat masyarakat Pemilu Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas partisipasi dalam persen persen persen Program Pemberdayaan Keagamaan Cakupan pertemuan lembaga dengan untuk adat harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan Cakupan kelompok yang keagamaan berfungsi dan aktif kali jumlah Rasio rumah ibadah yang mendapatkan dan bantuan persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
140 40 2019 Target Rp.juta 2,50 1.806 70,00 75,00 80,00 500 2,00 140 3.768 40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2,50 5,00 5,00 2.000 2.000 2.000 75,00 80,00 85,00
80,00 85,00 85,00 500
500 500
2,00 2,00 2,00 140
160 160
5.000 6.000 7.000 45
45 50
VI.101 Target
10,00 90,00
90,00 2,00 180 50 2023 Rp.juta 2.000 500 8.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10,00 9.806 90,00 75,00 90,00 2.500 10,00 180 29.768 50 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta Program Pembinaan Mental Spritual pemberdayaan Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah pertahun kali
5 500 Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk per 10.000 pendud uk 26,63 27,16 27,71 700 M3 MISI KETIGA, PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN T3 Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintaha n yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah Indeks Publik Indeks Birokrasi Indeks Masyarakat Pelayanan Reformasi Kepuasan Nilai indeks Nilai indeks Nilai indeks C- C C C- C C C- C C S12 Meningkatnya Tingkat capaian persen 85 88 90 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 5 5 5 500 500 500 28,26 28,83 29,41 750 750 750 C C B- CC CC B B B B 93 95 98 VI.102 Target 5 30,00 B B A 100 2023 Rp.juta 500 750 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 25 2.500 30,00 3.700 B B A 100 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan kinerja Penyelenggaraa n Otonomi Khusus Papua realisasi program- program Otsus yang direncanakan Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan hasil laporan pengelolaan dana Otsus jumlah kabupa ten/kot a Program perencanaan pembangunan daerah capaian Tingkat realisasi program- program Otsus yang direncanakan persen Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Persentase penerapan Informasi Pengelolaan Keuangan Otsus Sistem Data persen Jumlah Kabupaten/kota yang pengelolaan keuangan baik Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus melakukan secara dokum en persen S13 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraa Presentase OPD dengan nilai SAKIP B yang Predikat diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua predika t Indeks Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 0 0 85 88 1 85 B B 4,88 5,08 2019 Target Rp.juta 5 90 13.879 90 2.200 2 85 B 5,29 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 5 6 6 15.000 15.000 15.000 100 100 100 2.500 2.500 2.500
90 95 100 B BB BB 5,50 5,72 5,96 VI.103 Target 7 100
100 BB 6,20 2023 Rp.juta 15.000 2.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 29 100 73.879 100 12.200 2 100 BB 6,20 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan n pemerintahan dan pelayanan publik Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK) Capaian Implementasi government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program) inovasi Cakupan pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji) e- persen persen persen Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum Jumlah tentang pemerintahan yang ditetapkan Perdasi jumlah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Persentase penyelesaian konflik pertanahan persen Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Peningkatan Cakupan tanah adat yang terpetakan Jumlah aparatur kampung dan distrik persen orang Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 74,37 76,04 80 80 0 0
2019 Target
Rp.juta 77,76 85
1.000 60
1.000 20
1.500 250
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 79,51 81,30 83,13 85 90 90 1 1 1 5 5 5 1.000 1.000 1.000 65 70 75 1.000 1.000 1.000 30 40 50 1.500 1.500 1.500 250 250 250 1.000 10.000 10.000 VI.104 Target 85,00 95 1 5 80 60 250 2023 Rp.juta 1.000 1.000 1.500 5.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 85,00 95 5 25 5.000 80 5.000 60 7.500 1250 26.000 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan Urusan Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua Program Peningkatan Penyelenggaraa n Otonomi Daerah yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung Cakupan mandiri penyelenggaraan pemerintahannya Cakupan kabupaten/kota yang Sangat Tinggi kampung dalam LPPD berpredikat persen jumlah kab/kot a Program Peningkatan Penyelenggaraa n Otonomi Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Cakupan kabupaten/kota yang Sangat Tinggi LPPD berpredikat Cakupan peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah jumlah kab/kot a pesen Program Penataan Peraturan Perundangunda Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Jumlah Perdasi/Perdasus yang ditetapkan pesen dokum en Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
40 7
7 100
100 2019
Target Rp.juta 45
12 1.000 12
100 500.00 0 100 5 450 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 50 55 60 14 16 18 1.000 1.000 1.000 14 16 18 1.000 1.000 1.000 100 500.00 0 100 585.82 0 100 615.23 9 100 100 100 5 5 5 1.000 1.500 1.500 VI.105 Target 65 20 20 100 100 5 2023 Rp.juta 1.000 1.000 619.55 2 1.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 65 20 5.000 20 4.000 100 2.700.0 00 100 25 5.950 Urusan Kewenangan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan ngan Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi kasus jumlah Program Dokumentasi dan Informasi Hukum produk Cakupan hukum daerah yang didesiminasi persen Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan persen Persentase OPD yang memiliki SOP berkaitan yang kinerja dengan utama Cakupan OPD Provinsi Papua yang dilakukan sudah dan/atau analisis evaluasi jabatan Persentase persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta 10 450 100 270 70 30 100 750 50 80 25 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10 10 10 1.000 1.200 1.300 100 100 100 300 300 300 75 80 85 100 100 100 100 100 100 1.000 1.300 1.500 70 90 100 85 90 95 40 55 70 VI.106 Target 10 100 90 100 100 100 85 2023 Rp.juta 1.500 300 100 1.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 5.450 100 1.470 90 430 100 6.050 100 100 85 Urusan Kewenangan Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Kinerja BUMD Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti Cakupan BUMD kinerja baik jumlah dengan persen Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan Cakupan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan Pemprov Papua persen Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa Cakupan pengadaan barang jasa melalui ULP dan persen Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda jumlah Program fasilitasi penghubung daerah Pembahasan APBD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Cakupan aparatur Badan Penghubung yang meningkat kemampuannya di promosi potensi daerah tepat/ti dak persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 Tepat Tepat 2019 Target Rp.juta 50 1.000 100 300 80 15.600 5 340.70 1 Tepat 25 500 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 55 60 65 2.000 2.000 2.000 100 100 100 300 300 300 100 100 90 17.000 20.000 22.000 5 5 5 340.70 1 340.70 1 340.70 1 Tepat Tepat Tepat 30 35 40 2.000 2.500 2.500 VI.107 Target 70 100 100 5 Tepat 45 2023 Rp.juta 2.000 300 25.000 340.70 1 2.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 70 9.000 100 1.500 100 99.600 25 1.703.5 05 Tepat 45 10.000 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP Persentase peningkatan jumlah event pengunjung di seni Papua anjungan TMII Jumlah perdasi dan perdasus yang mendapatkan rekomendasi MRP budaya oleh persen peratur an Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan persen Program Pendidikan Kedinasan Jenis Diklat terakreditasi A yang jumlah ASN Persentase Diklat peserta Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan ASN Persentase Diklat peserta Kepemimpinan III yang Lulus dengan Sangat Kualifikasi Memuaskan Persentase persen persen ASN persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
3 2019 Target Rp.juta 2,5 10 166.50 0 20 15.600 3 16.178 80 70 65 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2,75 3 3,25 10 10 10 50.000 50.000 50.000 25 30 35 17.000 20.000 22.000 3 5 5 17.000 17.000 17.000 82 85 87 75 80 85 70 75 80 VI.108 Target 3,5 10 40 8 90 90 85 2023 Rp.juta 50.000 25.000 17.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 3,5 10 366.50 0 40 99.600 8 84.178 90 90 85 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Diklat peserta Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu Jumlah hukum yang bantuan Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya persen persen orang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan persen persen Program Penataan Administrasi Kependudukan Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ada/tid ak Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 80
85,00
Ada Ada 2019 Target Rp.juta 60 2.000 80 250 100,00 13.299 85,00 300 1,20 1.000 Ada 3.600 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 65 70 75 2.000 2.000 2.000 85 85 90 600 700 1.000 100,00 15.000 100,00 15.000 100,00 15.000 85,00 300 90,00 300 90,00 300 2,00 1.000 2,25 1.000 3,00 1.000 Ada 4.500 Ada 4.500 Ada 4.500 VI.109 2023 Target Rp.juta 80 2.000 95 1.000 100,00 15.000 95,00 300 4,00 1.000 Ada 4.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 80 10.000 95 3.550 500,00 73.299 95,00 1.500 4,00 5.000 Ada 21.600 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandir Program pelayanan kontrasepsi Cakupan penduduk ber KTP elektronik Persentase kepemilikan elektronik Persentasekepemilik an akta kelahiran Persentase pasangan nikah Cakupan Kelompok Masyarakat KB yang dibina KK berakte sasaran Peduli Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) persen persen persen persen kelomp ok per tahun persen Program penyiapan tenaga pendamping Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi Cakupan KB kampung persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 64,25 67,42 29,70 31,91 44,06 45,77 40,00 3,26 60 2019 Target Rp.juta 70,75 34,28 47,54 45,00 100 1.300 3 1.000 60 20 1.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 74,24 77,90 81,75 36,83 39,57 42,51 49,38 51,29 53,28 50,00 55,00 60,00 100 100 100 1.300 1.300 1.300 3 2,8 2,5 1.000 1.000 1.000 65 70 75 25 30 35 1.000 1.000 1.000 VI.110 Target 85,78 45,67 55,34 65,00 100 2,25 80 40 2023 Rp.juta 1.300 1.000 1.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 85,78 45,67 55,34 65,00 500 6.500 2,25 5.000 80 40 5.000 Urusan Kewenangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan kelompok bina keluarga Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa tenaga Cakupan penyuluh KB yang terlatih Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua orang per tahun per tahun Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Jumlah media mempublikasikan hasil pembangunan kerjasama dalam hasil kerjasa ma Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Jumlah media mempublikasikan hasil pembangunan kerjasama dalam hasil kerjasa ma Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase teknologi antar OPD terintegrasi jaringan informasi yang persen Program Mengintensifka Cakupan yang jaringan telekomunikasi Cakupan pengaduan gugatan dan wilayah terlayani persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta 30 5 4.000 2 3.000 2 800 10 10.000 20 15 1.208 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 30 30 30 5 8 8 13.733 17.100 18.833 2 2 2 5.000 5.000 5.000 2 2 2 800 800 800 10 20 20 26.000 29.000 35.000 25 30 35 20 25 30 1.300 1.400 1.500 VI.111 Target 30 10 2 2 40 40 35 2023 Rp.juta 20.500 5.000 800 40.000 1.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 150 10 74.167 10 23.000 10 4.000 40 140.00 0 40 35 6.908 Urusan Kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan n Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK masyarakat ditindaklanjuti yang Jumlah kelitbangan terpilih mendukung kebijakan pembangunan daerah Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Inovasi Daerah hasil yang untuk Sistem jenis per tahun jenis Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah persen S14 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah Tingkat konsistensi terhadap RKPD RPJMD Persentase indikator sasaran kinerja dalam daerah yang RPJMD mencapai target Rasio langsung komposisi APBD Cakupan ketersediaan statistik belanja dalam data bagi persen persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 46,39 80,00
75,38 48,24 36,70
50,00 2019 Target Rp.juta 5 3.600 1 1.000 40 600 80,00 30,00 39,04 53,48 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 5 8 8 3.700 4.000 4.000 1 1 1 1.000 1.000 1.000 45 50 55 866 750 750 85,00 90,00 95,00 40,00 50,00 70,00 41,53 44,18 47,00 57,20 61,19 65,44 VI.112 2023 Target Rp.juta 10 4.000 1 1.000 60 750 100,00 85,00 50,00 70,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10 19.300 5 5.000 60 3.716 100,00 85,00 50,00 70,00 Urusan Kewenangan Fungsi Penunjang Pengawasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD persen Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD fasilitasi Cakupan asistensi Musrenbang Kabupaten Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Papua (MUSRENBANGDA) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu Penyusunan tepat Waktu Provinsi persen persen persen tepat/ti dak tepat LKPJ Cakupan RPJMD Kabupaten/Kota se Papua Evaluasi tepat/ti dak tepat persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 46,39 80,00 70 75 100 100 86,21 89,66 Ya Ya Ya Ya 100 100 2019 Target Rp.juta 80,00 13879 85 100 93,10 Ya Ya 100 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 85,00 15000 90,00 15000 95,00 15000 90 90 95 100 100 100 96,55 100,00 100,00 Ya Ya Ya Ya Ya Ya 100 100 100 VI.113 2023 Target Rp.juta 100,00 15000 100,00 100 100,00 Ya Ya 100 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Urusan Kewenangan Target Rp.juta 100,00 73879 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 100,00 100 100 Ya Ya 100
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pengembangan data/informasi Program Pengembangan data/informasi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya dan Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup Cakupan RKPD Kabupaten/Kota se Papua Cakupan ketersediaan analisis informasi data capaian target kinerja program dan kegiatan Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra Evaluasi persen persen persen persen persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 85 80 80
2019 Target Rp.juta 90 80 3298 80 150 85 1650 25,00 25,00 1720 25,00 1250 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 95 100 100 85 5000 90 5000 95 5000 85 150 90 150 95 150 85 2000 90 2000 90 2000 35,36 50,00 70,71 35,36 1760 50,00 1760 70,71 1760 35,36 1300 50,00 1400 70,71 1500 VI.114 2023 Target Rp.juta 100 100 5000 100 150 90 2000 100,00 100,00 1760 100,00 1600 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Urusan Kewenangan Target Rp.juta 100 100 23298 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 100 750 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 90 9650 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 100,0 100,0 100,0 8760 7050 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Cakupan ketersediaan SIPD data persen Jumlah analisis pembangunan daerah berkualitas dokumen kinerja yang dokum en S15 Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Opini Laporan Pertanggungjawaba n Keuangan Daerah Provinsi Papua Ketepatan Penetapan APBD Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah BPK Atas waktu PAD Opini Katego ri persen Program Kerjasama Pembangunan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota kemitraan Jumlah yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah Cakupan kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas Cakupan laporan pertanggungjawaba jumlah evaluasi jumlah persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 70 5 WTP WTP tepat waktu 7,81 tepat waktu 8,61 80 2019 Target Rp.juta 75,00 430 5 WTP tepat waktu 9,49 4 250 85 2.200 100 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 80,00 440 85,00 440 90,00 440 5 5 5 WTP WTP WTP tepat waktu 10,46 tepat waktu 11,52 tepat waktu 12,70 4 4 4 300 300 300 85 95 100 2.500 2.500 2.500 100 100 100 VI.115 Target 95,00 5 WTP tepat waktu 14,00 4 100 100 2023 Rp.juta 440 300 2.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Urusan Kewenangan Target Rp.juta 95,0 2190 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Statistik 25 WTP tepat waktu 14,00 20 1.450 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 100 12.200 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 100
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) n kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas APBD ya/tida k Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan Daerah) Cakupan Implementasi Analisis Belanja Daerah Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi Opini Pemeriksaan BPK Penyampaian LKPD Tepat Waktu Tertib Administrasi BMD Pertumbuhan Pendapatan Daerah Standar Asli persen persen Opini ya/tida k ya/tida k persen Kontribusi terhadap PAD total persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 Ya Ya
20 WTP WTP Ya Ya Ya Ya 1,26 1,56 7,81 8,61 2019 Target Rp.juta Ya 23.679 100 20 WTP Ya Ya 1,94 5.190 9,49 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Ya Ya Ya 25.000 25.000 25.000 100 100 100 20 40 40 WTP WTP WTP Ya Ya Ya Ya Ya Ya 2,41 2,99 3,71 6.000 6.000 6.000 10,46 11,52 12,70 VI.116 Target Ya 100 50 WTP Ya Ya 4,60 14,00 2023 Rp.juta 25.000 6.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta Ya 123.67 9 100 50 WTP Ya Ya 4,60 29.190 14 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan pendapatan daerah Efektifitas pendapatan daerah asli Prosentase Peningkatan Kontribusi dalam Pendapatan Daerah Pertumbuhan Pendapatan Daerah Cakupan pemeriksa telah sertifikat kompetensi UPTB pungutan Asli Asli tenaga yang memilki jumlah Cakupan temuan hasil pemeriksaaan yang ditindaklanjuti Cakupan lanjut rekomendasi temuan pemerikasaan tindak atas hasil persen jenis Persen orang per tahun persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 1,96 2,10
14 16
80 40 2019 Target Rp.juta 2,26 1.336 2 4.958 18 1 1.896 85 4.396 40 4.934 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2,42 2,60 2,79 1.400 1.400 1.400 2 2 3 5.500 6.000 6.000 20 22 26 1 2 2 2.000 2.300 2.500 85 95 100 4.500 4.500 4.500 40 45 45 5.000 5.200 5.300 VI.117 Target 3,00 3 28 4 100 50 2023 Rp.juta 1.400 6.000 2.500 4.500 5.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 3,00 6.936 12 28.458 28 10 11.196 100 22.396 50 25.934 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Target 2023 Rp.juta dan Pembangunan Persentase OPD dengan nilai SAKIP B Cakupan SPIP Implementasi perangkat pada Daerah di Lingkungan Pemprov Papua persen persen 20 30 25 30 25 40 30 40 35 50 35 60 M4 MISI KEEMPAT, PENGUATAN DAN PERCEPATAN PEREKONOMIAN DAERAH SESUAI POTENSI UNGGULAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KULTURAL DAN BERKELANJUTAN T4 Tujuan 4: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi DT Laju Pertumbuhan Ekonomi TT Rasio Gini Tingkat Karbon Indeks Lingkungan Hidup Persentase penerapan economy Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB Perkapita DT Emisi Kualitas green persen persen nilai indeks Ton CO2 nilai indeks persen persen 4,64 5,18 0,4000 0,392 81,47 3,62 4,96 5,52 0,40 0,371 82,06 2,91 5,24 5,83 0,39 0,351 82,64 50 2,70 6,20 0,39 0,332 83,21 55 2,50 5,91 6,53 0,39 0,315 83,83 60 2,32 6,26 6,95 0,39 0,298 84,44 65 2,16 6,62 7,39 0,38 0,282 85,03 70 2,00 PDRB Perkapita TT Tingkat Inflasi juta rupiah juta rupiah persen 58,68 37,52 2,41 59,13 39,82 2,41 59,58 42,19 2,36 59,86 44,77 2,36 60,13 47,50 2,34 60,58 50,50 2,30 60,94 53,43 2,26 VI.118 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 35 60 6,62 7,39 0,3840 0,282 85,03 70 2,00 60,94 53,43 2,26 Urusan Kewenangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan S16 Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Pencapaian Pola Harapan (PPH) Cakupan penanganan daerah rawan pangan Kontribusi tanaman Terhadap PDRB Kontribusi Perkebunan Terhadap PDRB Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB skor Pangan Sektor pangan Sektor Sektor Skor persen persen persen persen Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Tanaman Pangan) Cakupan kelompok tani bina persen Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan) NTP peternakan NTP pangan Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya Cakupan kelompok tani tanaman bina persen persen unit persen NTP perkebunan NTP pangan tanaman persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 87,6 88,00
2,27 2,59 0,80 1,09 0,82 1,11
99,89 86,31 99,91 88,45
99,89 86,31 99,91 88,45 2019 Target Rp.juta 88,39 45 2,95 1,47 1,50 20 671 99,93 90,65 10 300 20 560 99,93 90,65 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 88,79 89,19 89,60 50 55 60 3,37 3,84 4,38 2,00 2,71 3,68 2,02 2,74 3,70 20 20 20 230 750 800 99,94 92,90 99,96 95,21 99,98 97,58 10 10 10 500 500 500 20 20 20 1.000 1.100 1.300 99,94 92,90 99,96 95,21 99,98 97,58 VI.119 2023 Target Rp.juta 90,00 65 5,00 5,00 5,00 20 800 100,00 100,00 10 500 20 1.500 100,00 100,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 90 70 5,0 5,0 5,00 100 3.251 100 100 50 2.300 100 5.460 100 100 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Lapangan Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama Cakupan pangan berkualitas Luas pertanian berkelanjutan Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura Tingkat swasembada pangan Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai komptenesi memadai Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat Cakupan pengembangan kawasan pangan hortikultura Cakupan pertanian/perkebun komoditi lokal kawasan pangan tanaman dan ton per hektar persen juta hektar persen persen persen persen persen kawasa n Program Peningkatan teknologi jenis Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 7,37 8
2,67 2,86
2019 Target
Rp.juta 8,16 5.500
3,06 15 25 65 10.000 30 10.000 2,0 10.000 2 500 10 500 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 8,58 9,03 9,50 6.667 7.333 8.333 60
3,27 3,50 3,74 20 25 30 30 35 40 70 75 80 10.500 11.000 12 35 40 45 10.000 11.000 11.000 2,0 2,5 2,5 11.000 12.000 13.000 2 2 2 11.000 12.000 13.000 10 12 12 500 500 500 VI.120 Target 10,00
4,00 35 45 85 50 3,0 2 15 2023 Rp.juta 9.000 12.000 12.000 14.000 15.000 500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10 36.833 4,00 35 45 85 43.512 50 54.000 3,0 60.000 10 51.500 15 2.500 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan an rakyat tepat guna yang diterapkan Program Peningkatan Produksi Pertanian/perke bunan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Tingkat produktifitas tanaman perkebunan Daerah provinsi berfungsi irigasi yang kg per hektar hektar Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perke Persentas luas lahan terlayanii yang irigasi Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi Cakupan layanan air bersih/air minum Terpeliharanya sempadan air jaringan Persentase irigasi provinsi dengan kualitas baik Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sumber persen ton per hektar persen sungai/ lokasi m persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 485,22 489,26 44,55 46,82 48 2019 Target Rp.juta 493,34 4.697 1000 4.600 75 49,20 50 20 40 25 4.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 497,46 501,60 505,78 5.000 6.000 6.100 2000 3000 4000 5.000 10.000 10.000 80 85 90 51,70 54,33 57,10 52 54 56 20 20 20 50 60 70 30 35 40 4.000 4.000 4.000 VI.121 2023 Target Rp.juta 510,00 6.200 5000 10.000 95 60,00 60 20 80 45 4.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 510 27.997 39600 39.600 95 60 60 100 80 45 20.000 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pilihan Pertanian
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan bunan Frekwensi promosi produk perkebunan kali Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Kemananan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan Cakupan pencegahan penanggulangan penyakit ternak Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas dan Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan persen Ton persen persen S17 Mengoptimalka n peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan Rp. juta Program pembinaan dan pengawasan Persentase pengendalian pengawasan hasil dan yang persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
30.146. 247 31.277. 043 30 10 13,21 14,69 2019 Target Rp.juta 2 50 1.000 32.450. 255 12.073 32
10 200 16,34 80 1.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2 2 2 55 60 65 2.400 2.500 2.500 33.667. 475 13.536 34.930. 354 13.200 36.240. 603 13.500 34 36 38 1.000 1.000 1.000 10 15 15 750 1.000 1.000 18,17 20,21 22,48 85 90 95 1.000 1.000 1.000 VI.122 Target 2 70 37.600. 000 40 25 25,00 100 2023 Rp.juta 2.500 13.700 1.000 1.000 1.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10 70 10.900 37.600.00 0 66.009 40 4.000 25 3.950 25,00 100 5.000 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan bidang pertambangan Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan Cakupan kelompok penambang mineral non dan logam batuan yang dibina Persentase penambangan illegal yang ditertibkan Persentase pengembangan Sistem sumber mineral Cakupan pemetaan potensi kawasan bencana berbasis geologi Cakupan Pengawasan Penertiban Penambang Tanpa Ijin (PETI) informasi daya dan Emas Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali persen persen persen persen persen persen rp per liter Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 10.000 2019 Target Rp.juta 40 80 25 30 65 900 40 839 10.000 750 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 45 50 55 85 90 95 50 75 100 40 50 60 80 90 100 950 950 950 50 60 70 600 500 500 9.800 9.800 9.500 750 750 750 VI.123 Target 60 100 100 70 100 80 9.500 2023 Rp.juta 950 500 750 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 60 100 100 70 100 4.700 80 2.939 9.500 3.750 Urusan Kewenangan Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan bakar gas (BBG) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap persen Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan Frekuensi promosi bursa tenaga kerja Persentase realisasi investasi Persentase produk pangan berkualitas terserap hasil tanaman lokal yang kali persen persen Cakupan kelompok binaan lokal tani pemasok kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang kelomp ok S18 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim Indeks Udara Indeks Kualitas Air Indeks Tutupan Lahan Intensitas penurunan emisi Kualitas Kualitas indeks indeks indeks Ton CO2/ru piah Program Cakupan titik Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
90,91 91,58 77,33 78,18 77,77 79,28
14 2019
Target Rp.juta 80
500 2
5 2.950 20 92,25 78,21 80,39 31.580, 25 20 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 85 90 95 550 2.000 2.000 2 2 2 85 90 95 500 500 500 5 10 10 3.100 3.100 3.100 20 20 20 92,93 93,62 94,31 78,65 81,52 79,10 82,66 79,55 83,82 39.475, 31 47.370, 37 55.265, 43 20 20 20 VI.124 Target 100 2 100 15 20 95,00 80,00 85,00 63.160, 49 20 2023 Rp.juta 2.000 500 3.100 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100 7.050 10 100 2.000 15 15.350 100 95 80 85 63.160,49 100 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Urusan Wajib
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pemantauan pengendalian kualitas air dan sungai Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasankawasa n Konservasi Laut dan Hutan Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Cakupan pemantauan pengendalian kualitas udara Proporsi degradasi lahan yang tercemar ketaatan Tingkat pemegang ijin lingkungan akses Cakupan informasi LH yang berkualitas lokasi dan Cakupan kawasan ekowisata dan jasa yang lingkungan dikembangkan Persentase kontribusi lahan penurunan emisi sektor terhadap lokasi per kab/kot a persen persen kali lokasi persen Persentase persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 15/5 6,84 5,57
2019 Target Rp.juta 2.500 20/5 4,54 60,00 12 305 1 1.000 60 500 20 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2.500 6.000 6.000 40/8 50/10 50/10 3,70 3,01 2,45 65,00 70,00 75,00 12 12 12 350 500 500 1 1 1 1.000 15.000 15.000 65 70 75 500 500 500 25 30 35 VI.125 Target 50/10 2,00 80,00 12 1 80 40 2023 Rp.juta 2.500 500 15.000 500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 19.500 50/10 2,00 80,00 60 2.155 5 47.000 80 2.500 40 Urusan Kewenangan Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH kontribusi energi penurunan emisi Persentase kontribusi limbah penurunan emisi Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi sektor terhadap sektor terhadap persen orang Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina orang S19 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan Rasio luas kawasan terhadap lindung total luas kawasan hutan Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan Laju Deforestasi rasio persen ribu hektar Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Nilai sumber kehutanan produksi daya Rp milyar Program Rehabilitasi Hutan dan Cakupan pengembangan industri masyarakat adat Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian kayu unit per tahun persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 12 2 23,93 24,85 1,29 1,48 48,6 43,50 2.051,7 5 2.120,4 5 26,41 2019 Target Rp.juta 30 12 1.500
25,80 1,71 38,94 2.191,4 4 1.800 10 27,09 21.955 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 35 40 45 12 12 16 2.000 2.000 2.000
1 2 26,79 27,82 28,89 1,97 2,26 2,61 34,86 31,20 27,93 2.264,8 1 2.000 2.340,6 4 2.200 2.419,0 1 2.400 10 10 10 27,79 28,51 29,24 23.000 25.000 27.000 VI.126 Target 50 20 2 30,00 3,00 25,00 2.500,0 0 10 30,00 2023 Rp.juta 2.000 2.500 30.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 20 9.500 5 30 3 25 2.500,00 10.900 50 30 126.95 5 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat Program Pencegahan Deforestasi keanekaragaman hayati total hutan Rehabilitasi dan lahan kritis Rasio restorasi gambut tutupan Luasan kawasan konservasi terhadap luas kawasan hutan pencapaian lahan luas Persentase usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem Cakupan hutan dikelola masyarakat adat legalitas yang oleh adat Persentase implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lestari Ha persen Ha persen persen persen S20 Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang Kontribusi perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi Industri PDRB Jumlah sektor sektor Terhadap kawasan persen persen Jumlah Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 4.641,8 1 5 7.755.2 84 7.755.2 84 8,00 8,30 1,94 2,19 0 0 2019 Target Rp.juta 4.761,7 7 10 7.755.2 84 9.500 30 45.127 10 1.000 40 3.500 8,62 2,47 1 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 4.884,8 3 15 5.011,0 7 20 5.140,5 7 25 7.755.2 84 10.000 7.755.2 84 11.000 7.755.2 84 12.500 35 40 45 50.000 52.000 56.000 15 20 25 1.300 1.600 1.900 45 50 55 400 4.000 5.000 8,94 9,28 9,63 2,79 3,14 3,55 1 2 2 VI.127 Target 5.273,4 2 30 7.755.2 84 50 30 60 10,00 4,00 4 2023 Rp.juta 12.500 59.000 2.000 5.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 3.000,00 30 7.755.284 55.500 50 262.12 7 30 7.800 60 17.900 10 4 10 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan optimal dan berkelanjutan industri rakyat yang dikembangkan Persentase koperasi aktif dan berkembang Jumlah UMKM yang berkembang Jumlah Wisatawan Lama Wisatawan Kunjungan Tinggal persen Jumlah ribu orang Hari Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha Tingkat dalam gelar KUMKM negeri Partisipasi pameran produk dalam unit kali Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan Persentase koperasi dan aktif berkembang kelomp ok Rp milyar persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 52 53,66 3428 3517 900,57 980,50 2 2,20 10.156 10.838 60 2019 Target Rp.juta 54,88 3609 1067,5 2 2,41 30 2.053 5 2.380 10 11.566 60 3.825 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 56,11 57,38 58,68 3703 3799 3898 1162,2 6 2,65 1265,4 2 2,90 1377,7 2 3,19 30 30 30 2.333 3.000 3.000 5 8 8 3.000 3.000 3.000 10 10 10 12.343 13.171 14.056 65 65 70 4.000 4.000 4.000 VI.128 2023 Target Rp.juta 60,00 4000 1500,0 0 3,50 30 3.333 10 3.000 10 15.000 75 4.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 60 4000 1500 3,5 150 13.719 36 14.380 50 15.000 75 19.825 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Cakupan penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen Cakupan pengawasan peredaran dan jasa Nilai ekspor Non Migas Papua barang Cakupan rakyat fungsional pasar yang persen persen Rp milyar unit Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina persen unit usaha Program Pengembangan Destinasi Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi Destinasi unggulan berkembang wisata yang kawasa n destina si Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2.008,1 0 2.147,0 5 10 2019 Target Rp.juta 80 1.410 100 2.295,6 1 2.100 20 529 2,50 50 6.447 1 10 9.476 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 80 85 85 1.500 1.500 1.500 100 100 100 2.454,4 4 2.205 2.624,2 7 2.315 2.805,8 6 2.431 20 20 20 2.500 5.000 5.000 3,00 3,25 3,50 50 50 50 9.092 9.092 10.000 1 1 1 12 12 15 16.000 25.000 25.000 VI.129 Target 90 100 3.000,0 0 20 4,00 50 1 15 2023 Rp.juta 1.500 2.553 5.000 10.000 31.258 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 90 7.410 100 3.000,00 11.604 100 18.029 4,00 250 44.631 5 15 106.73 4 Urusan Kewenangan Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perindustrian Urusan Pilihan Pariwisata
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program pengembangan kapasitas Kawasan yang internasional mitra Cakupan pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif partisipasi Tingkat Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina wisata berstandar kawasa n perusa haan orang pengus aha S21 Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB NTP tangkap NTP budidaya Tingkat ikan per kapita sub perikanan perikanan perikanan konsumsi persen Skor Skor kg/kapi ta/bula n Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Persentase meningkatknya kemampuan masyarakat pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan dalam dan persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2 4,53 5,33 103,75 103,96 83,27 85,85 0,22 0,33 2019 Target Rp.juta 1 10 1.579 50 1.235 10 6,27 104,17 88,51 0,49 1,25 5.350 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 1 1 1 10 10 10 1.700 1.700 1.700 50 50 50 1.500 1.500 1.500 10 10 10 7,37 8,67 10,20 104,37 104,58 104,79 91,25 94,08 96,99 0,74 1,10 1,65 1,50 1,75 1,80 6.000 6.200 6.500 VI.130 2023 Target Rp.juta 1 10 1.700 50 1.500 10 12,00 105,00 100,00 2,46 2,00 7.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 5 50 8.379 250 7.235 50 12 105 100 2,46 2,00 31.050 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran Cakupan kabupaten/kota yang POKMASWAS berfungsi Produksi perikanan budidaya memiliki Produksi perikanan tangkap Nilai ekspor produk perikanan kab/kot a ton ton Rp. juta Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan Cakupan pengembangan pelabuhan perikanan berfungsi unit yang Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan Rp. juta persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
113 118,46 7.403,0 0 7.499,3 1 37.811, 51 39.613, 97 6.787,6 8 6976,1 5 2019 Target Rp.juta 8 124,19 2.553 7.596,8 8 583 41.502, 35 979 7169,8 6 2 16.154 2,5 300 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 10 13 13 130,19 136,49 143,08 3.000 3.000 3.000 7.695,7 1 1.000 7.795,8 3 5.000 7.897,2 6 5.000 43.480, 75 1.100 45.553, 46 1.100 47.724, 97 1.100 7368,9 5 7573,5 7 7783,8 6 2 4 4 17.000 50.000 50.000 2,5 2,75 3,00 600 1.200 1.200 VI.131 2023 Target Rp.juta 13 150,00 3.000 8.000,0 0 5.000 50.000, 00 1.100 8000,0 0 8 50.000 3,00 1.200 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 13 150,00 14.553 8.000,00 16.583 50.000,00 5.379 8000 20 183.15 4 3,00 4.500 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan persen S22 Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Tingkat Angkatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja Partisipasi persen persen Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peserta tenaga pelatihan berbasis kerja yang kompetensi terserap dalam lapangan kerja Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase kenaikan UMP Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan Tingkat angkatan kerja persen persen persen persen Program Peningkatan Kesempatan Kerja partisipasi persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 76,94 77,44 96,01 97,09 76,94 77,44 2019 Target Rp.juta 1,20 11.715 77,95 97,34 80 500 25 1,5 30 77,95 300 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 1,50 2,00 2,25 12.000 12.000 12.000 78,46 78,97 79,48 97,59 97,84 98,09 80 85 85 550 2.000 2.000 25 30 40 1,5 2,3 3,5 35 40 50 78,46 78,97 79,48 500 500 500 VI.132 Target 2,50 80,00 98,34 90 50 4,0 60 80,00 2023 Rp.juta 12.000 2.000 500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 2,50 59.715 80,00 98,34 90 7.050 50 4,0 60 80,00 2.300 Urusan Kewenangan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pengawasan Ketenagakerjaa n Tingkat pengangguran terbuka Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial persen persen Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3 persen S23 Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan Lama pengurusan investasi hari ijin Rp. juta Rp.juta hari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan persen Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasion persen kali Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 3,62 2,91 52.510. 304 54.401. 000 70.038. 818 73.744. 000 90 90 6,5 2019 Target Rp.juta 2,70 40 750 60 56.360. 000 77.645. 000 80 6,5 310 15 5 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2,50 2,32 2,16 45 50 55 750 750 750 65 70 75 58.389. 000 60.491. 000 62.669. 000 81.753. 000 86.078. 000 90.632. 000 60 40 30 7,0 7,0 7,5 1.000 1.500 2.000 20 25 30 5 5 5 VI.133 Target 2,00 60 80 64.926. 000 95.427. 000 20 7,5 35 5 2023 Rp.juta 750 2.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 2,00 60 3.750 80 64.926.36 5 95.425.87 2 20 7,5 7.310 35 25 Urusan Kewenangan Kerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal al Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasion al Lama penerbitan investasi waktu izin persen hari Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan Proporsi biaya transaksi dalam total investasi indeks Skor persen Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Persentase pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti hasil persen T5 Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna Indeks Kemahalan Konstruksi Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi persen Katego ri Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 60 65 229,82 224,56 2019 Target Rp.juta 40 40 500 66,68 5,0 500 65 219,42 C Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 50 60 70 30 20 10 1.000 1.000 1.500 68,40 70,17 71,98 2,5 2,0 1,5 1.000 1.000 1.000 70 75 80 500 500 500 214,39 209,48 204,69 C C B VI.134 2023 Target Rp.juta 80 10 1.500 73,84 1,0 1.000 85 500 200,00 B Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 80 10 5.500 77,25 1,0 4.500 85 2.000 200,00 B Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar S24 Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah Persentase aksesibilitas wilayah kabupaten/kota yang sarana jalan Persentase provinsi kondisi mantap Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik antar tehubung transportasi jalan dalam persen persen persen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang provinsi fungsional jalan yang km Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan Panjang yang fungsional Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap jembatan m' persen Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 55,17 55,17 30 30 20 20 2019 Target Rp.juta 58,62 32 25 20 550.94 7 500 34 80.000 40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 65,52 72,41 79,31 40 45 50 30 35 40 20 570.55 0 20 907.50 0 20 967.24 8 500 500 500 38 40 45 80.000 85.000 90.000 45 50 55 VI.135 Target 93,10 55 45 20 500 50 60 2023 Rp.juta 1.074.9 28 95.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 93,10 55 45 100 4.022.6 76 2500 55 422.50 0 60 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Peningkatan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi mantap km Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Panjang dalam mantap Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan jembatan kondisi meq persen Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat Cakupan pelayanan moda angkutan wilayah adat persen Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer jiwa unit Jumlah penyeberangan Kelas II Jumlah strategis provinsi Jumlah terminal Tipe B yang fungsional dermaga pelabuhan unit unit unit Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 1 20 200 7 5 6 3 2019 Target Rp.juta 10 574.33 5 30 60 51.000 1 6.000 20 3.000 180 1 60.000 1
2 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 20 20 20 579.00 0 839.04 5 899.00 0 30 30 30 65 70 75 51.000 51.000 51.000 2 2 3 6.600 9.000 10.000 25 30 35 3.000 5.000 8.000 160 140 120 1 1 1 150.00 0 240.00 0 280.00 0 1 1 1
2 2 2 VI.136 Target 30 30 80 3 40 100 1 1 1 2 2023 Rp.juta 919.00 0 51.000 11.000 9.000 320.00 0 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100 3.810.3 80 150 80 255.00 0 3 42.600 40 28.000 100 5 1.050.0 00 5 2 10 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pertumbuhan penumpang angkutan udara Pertumbuhan penumpang angkutan laut Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan arus arus persen persen persen S25 Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang persen Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalaian dan pemanfaatan ruang Cakupan ketersediaan dokumen perecanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan ijin Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang persen persen S26 Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah Persentase pemanfaatan sumberdaya air Persentase pengendalian daya rusak air persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 5,0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2019 Target Rp.juta 5,0 2,5 60 2.500 30 60 750 80 1.000 60 40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 6,0 6,0 7,0 3,0 3,5 4,0 65 70 75 2.500 2.500 2.500 35 40 45 70 80 90 1.000 1.000 1.000 85 90 95 1.000 1.000 1.000 65 70 75 45 50 55 VI.137 Target 7,0 4,5 80 50 100 100 80 60 2023 Rp.juta 2.500 1.000 1.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 7,0 4,5 80 12.500 50 100 4.750 100 5.000 80 60 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Cakupan keterlayanan baku air persen Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Cakupan keterlayanan bersih air persen Program Pengendalian Banjir Persentase Rumah dengan Tangga Tempat Fasilitas Buang Air Besa Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani persen persen Program Pembangunan turap/talud/broj ong Program Pembangunan saluran drainase/gorong -gorong Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani Persentase turap/talud/bronjon yang berfungsi g baik dalam mencegah longsor di tebing jaln/sungai Persentase genangan permukaan dapat turunkan air yang persen persen persen S27 Meningkatnya Cakupan rumah persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 38,47 40,19 69,16 70,86 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33,06 34,12 2019 Target Rp.juta 30 1.000 41,98 45.800 72,60 30 100.00 0 50 90 21.000 85 50.300 35,22 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 35 40 45 2.000 5.000 7.000 43,86 45,82 47,86 50.000 55.000 60.000 74,38 76,21 78,08 35 40 45 100.00 0 100.00 0 100.00 0 55 60 65 95 100 100 22.000 40.000 40.000 90 85 50.000 90 73.000 50.000 36,36 37,54 38,75 VI.138 Target 50 50,00 80,00 50 70 100 90 40,00 2023 Rp.juta 9.000 60.000 100.00 0 25.000 50.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 24.000 50 270.80 0 80 50 500.00 0 70 100 115.00 0 90 273.30 0 40 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman tangga sanitasi baik Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak Backlog perumahan layak huni dengan persen ribu ruta Program Pengembangan Perumahan Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh persen Program Lingkungan Sehat Perumahan Cakupan layak terbangun Persentase lingkungan permukiman sehat huni rumah yang yang unit persen Program Pelayanan Air Bersih Cakupan rumahtangga menggunakan ledeng yang air per 1000 kk S28 Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan unit Program Tingkat elektrifikasi persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 38,47 39,52 147,88 138,55 40,57 41,28 53,20 54,28 2019 Target Rp.juta 40,61 129,80 60 100.00 0 3000 30 10.589 125 250 41,99 55,38 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 41,72 42,87 44,04 121,61 113,93 106,74 65 70 75 110.00 0 200.00 0 230.00 0 3000 3000 3000 35 40 45 12.500 12.500 14.000 180 230 300 2.000 3.000 4.000 42,73 43,47 44,23 56,50 57,64 58,81 VI.139 2023 Target Rp.juta 45,25 100,00 80 250.00 0 3000 50 17.000 380 4.000 45,00 60,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 45,25 100,00 80 890.00 0 15000 50 66.589 380 13.250 45 60 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Persentase kampung terakses listrik yang Jumlah terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) RT persen rumaht angga yang Jumlah terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan RT rumaht angga kampu ng S29 Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah Cakupan telekomunikasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet layanan persen persen Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase penduduk mengakses internet yang persen Program Cakupan SDM persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 43 45,46 16,51 17,05 2019 Target Rp.juta 10.000 48,05 500 100 40 5 17,60 4.000 60 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 20.000 75.000 90.000 50,79 53,69 56,76 250,00 250,00 250,00 1.000 5.000 5.000 500 500 500 100 100 100 45 50 55 7,25 7,5 8 18,17 18,76 19,37 13.733 17.100 18.833 65 70 75 VI.140 2023 Target Rp.juta 100.00 0 60,00 250,00 5.000 500 100 60 10 20,00 20.500 80 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Urusan Kewenangan Target Rp.juta 295.00 0 Energi dan Sumberdaya Mineral 60 1250,00 16.000 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 2500 500 60 10 20,00 80 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib 74.167
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi 1.000 1.000 1.000 1.000 M5 MISI KELIMA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTENTU T6 Meningkatkan pemerataan pembangunan Cakupan Kampung Kontekstual Papua termasuk yang dalam status kampung berkembang Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago Indeks Williamson Antarwilayah Adat IPM perbatasan Tingkat Kerentanan Sosial Indeks Ketimpangan Gender wilayah persen persen persen persen indeks indeks katego ri indeks 5,37 32,32 30,12 36,30 0,8316 63,25 Tinggi 0,517 6,94 31,78 29,80 35,89 0,7774 64,02 Tinggi 0,508 8,97 31,25 29,47 35,48 0,7544 64,79 Sedang 0,500 11,59 30,71 29,15 35,04 0,6907 65,58 Sedang 0,491 14,97 30,23 28,81 34,60 0,6255 66,38 Sedang 0,483 19,35 29,72 28,48 34,20 0,6067 67,18 Sedang 0,475 S30 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung Indeks membangun Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil kampung indeks persen 41,89 43,43 30 45,02 34,46 46,67 39,59 48,38 45,47 50,16 52,23 VI.141 2023 Target Rp.juta 1.000 25,00 29,23 28,16 33,80 0,5640 68,00 Renda h 0,467 52,00 60,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 5.000 25,00 29,23 28,16 33,80 0,5640 68,00 Rendah 0,467 52 60 Urusan Kewenangan Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG persen Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung BUMKAM Jumlah yang kelola Komoditas Unggulan Persentase kampung tertinggal Persentase kampung mandiri Cakupan kampung mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat jumlah yang kampu ng persen persen kampu ng Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang persen persen Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan Per 1000 nelaya n S31 Meningkatnya Persentase persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 87,12 10 127,36 173,00 60,00 2019 Target Rp.juta 25 10.000 10 84,55 2 10 2.700 10 60 4.856 234,99 62,40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 30 35 40 12.000 25.000 25.000 10 10 10 82,05 79,63 77,28 2 4 4 10 10 10 3.000 15.000 20.000 15 20 25 65 70 75 10.000 10.000 10.000 319,20 433,58 588,95 64,90 67,49 70,19 VI.142 2023 Target Rp.juta 45 25.000 10 75,00 5 10 20.000 30 80 10.000 800,00 73,00 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 45 97.000 50 75,00 17 50 39.700 30 80 44.856 800 73,00 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP pemenuhan kebutuhan OAP dasar Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD persen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil persen Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Program Pendidikan Non Formal Angka Putus Sekolah pada siswa OAP jenjang SD Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP siswa Persentase SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata- rata siswa Cakupan lulusan OAP yang diterima di PTN Angka Melek Huruf penduduk OAP persen persen persen per 1000 siswa OAP persen Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Persentase ibu hamil (OAP) rutin yang melakukan pemeriksaan K3 persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta 40 1.500 85 2.750 2,15 1,22 35 57.970 200 45 1.500 25 500 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 43,51 47,33 51,48 1.650 1.815 1.997 88,52 92,20 96,02 3.025 3.328 3.660 1,70 1,35 1,07 0,82 0,55 0,37 40,05 45,83 52,44 60.000 75.000 75.000 200 200 200 48,36 51,96 55,84 4.150 4.465 3.812 28,12 31,62 35,57 500 500 500 VI.143 2023 Target Rp.juta 56,00 2.196 100,00 4.026 0,85 0,25 60,00 75.000 200 60,00 4.193 40,00 500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 56 9.158 100 16.789 0,85 0,25 60 342.97 0 1000 60 18.119 40 2.500 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pengembangan Perumahan Persentase bayi OAP baru yang lahir memperoleh pelayanan kesehatan Cakupan balita OAP yang bergizi baik Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni persen persen persen Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang Cakupan OAP memperoleh perlindungan jaminan sosial Rata-rata perdagangan barang-barang kebutuhan pokok keluarga yang dan margin persen per 1000 keluarg a persen Persentase kenaikan per pengeluaran kapita perbulan rumahtangga persen S32 Meningkatnya Rata-rata Lama tahun Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 12,52 12,94 7,48 8,09 2019 Target Rp.juta 60 40 150 30 100.00 0 20 5.500 250 127.65 2 250 1.410 13,37 8,75 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 63,44 67,08 70,93 46,01 52,92 60,86 500 750 750 32,24 34,64 37,22 110.00 0 175.00 0 200.00 0 14,14 10,00 7,07 6.667 7.333 8.333 250 250 250 130.00 0 175.00 0 200.00 0 225 200 175 1.500 1.500 1.500 13,82 14,28 14,76 9,47 10,25 11,09 VI.144 Target 75,00 70,00 40,00 5,00 250 150 15,25 12,00 2023 Rp.juta 750 200.00 0 9.000 225.00 0 1.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 75 70 2.900 40 785.00 0 5 36.833 1250 857.65 2 150 7.410 15,25 12 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Pilihan Perdagangan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan percepatan pembangunan wilayah perbatasan Sekolah perbatasan Angka Hidup perbatasan Pengeluaran Kapita perbatasan wilayah Harapan wilayah Per wilayah tahun Rp juta per kapita Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional lokasi Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Cakupan Ketersediaan sekolah perbatasan Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan Cakupan Ketersediaan di perbatasan Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan di kelas persen murid per sekolah murid per guru murid per kelas puskes mas per 1000 pendud uk persen Cakupan Ketersediaan Sarana Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 65,08 65,56 9,49 10,12 2 97,87 100 14,90 15 13,88 14 0,34 0,34 2019 Target Rp.juta 66,04 10,80 1 7.000 45 150 15 20 0,40 30 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 66,53 67,01 67,50 11,52 12,30 13,12 1 1 1 7.000 20.000 20.000 50 55 60 175 200 225 20 20 25 25 30 35 0,50 0,60 0,70 35,68 42,43 50,45 VI.145 Target 68,00 14,00 1 65 250 25 40 0,80 60,00 2023 Rp.juta 20.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 68 14 5 52.000 65 250 25 40 0,80 60 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan persen persen Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh strategis strategis persen persen S33 Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan) Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial KAT per tahun ribu orang per tahun Program Pemberdayaan Persentase KAT yang memperoleh persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018
2019 Target
Rp.juta 40
80 500
30 305.02 9 30
50 10 40 4.200 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 42,29 44,72 47,29 85 90 95 1.000 1.000 1.000 50 70 100 250.00 0 345.62 0 320.00 0 50 70 100 1.000 1.000 1.000 50 50 50 20 30 40 45 50 55 5.000 7.000 7.500 VI.146 Target 50,00 100 100 100 50 50 60 2023 Rp.juta 1.000 320.00 0 1.000 7.500 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 100 4.500 100 1.540.6 49 100 4.000 250 150 60 31.200 Urusan Kewenangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Urusan Wajib Pelayanan
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bantuan sosial Persentase yang tertangani Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah miskin mendapatkan pelatihan bantuan keterampilan usaha panti Persentase sosial yang menerima pemberdayaan sosial kelompok bersama Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Cakupan ketersediaan basis PMKS keluarga yang melalui usaha persen persen KK persen persen persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 25,00 28,51 2019 Target Rp.juta 30 32,51 200 70 65 80 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 35 40 45 37,08 42,29 48,23 200 200 200 75 80 85 70 75 80 85 90 95 VI.147 Target 50 55,00 200 90 85 100 2023 Rp.juta Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 55,00 1000 90 85 100 Urusan Kewenangan Dasar Sosial
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti data terpadu PMKS dan kemiskinan Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan Persentase penyandang miskin disabilitas dan yang rentan menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Cakupan Kabupaten/Kota yang perlindungan jaminan sosial wanita Cakupan sosial rawan ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Cakupan penyandang netra mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial Cakupan terakses dan cacat yang persen persen kab/kot a orang orang persen dan Jumlah persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 9 2019 Target Rp.juta 30 500 15 12 127.65 2 50 5.650 250 30 60 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 35 40 45 1.000 1.100 1.500 20 25 30 15 18 21 130.00 0 175.00 0 200.00 0 50 50 50 6.000 6.000 6.000 250 250 250 35 40 45 65 70 75 VI.148 Target 50 35 24 50 250 50 80 2023 Rp.juta 1.600 225.00 0 6.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 50 5.700 35 24 857.65 2 250 29.650 1250 50 80 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial dokum en S34 Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Indeks Bencana (IRBI) Resiko Katego ri Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana persen Cakupan penguatan pengurangan bencana daerah Persentase lokasi risiko lokasi persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 Tinggi 2019 Target Rp.juta 2 500 Tinggi 60 500 2 80 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 2 2 2 500
Tinggi Sedang
Sedang 65
70 75
15.000 15.000 16.000 2
85 90
95 VI.149 2023
Target Rp.juta 2
Rendah 80 17.000 2 100 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 10 1.000 Rendah 80 63.500 10 100 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan kesiapsiagaan penanganan bencana Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan Persentase krisis penanganan kesehatan akibat dan atau potensi bencana persen persen persen S35 Meningkatnya Pengarusutama an Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender indeks indeks Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak Proporsi perempuan di Legislatif persen Cakupani per 100 Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 492 423 79,38 79,48 12,73 12,73 10 2019 Target Rp.juta 80 20 80 364 79,59 20 1.733 10 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 80 90 90 25 30 35 85 90 95 313 269 232 79,69 79,79 79,90 20 20 20 1.800 1.800 1.800 15 20 25 VI.150 Target 100 40 100 200 80,00 20 30 2023 Rp.juta 1.800 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100 40 100 200 80 20 8.933 30 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak perempuan berada di pimpinan Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Persentase Trafficking Eksploitasi anak kelahiran Angka pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) yang posisi kasus dan laki-laki kasus persen per 1000 perem puan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Implementasi kebijakan responsif gender Persentase Posyandu Aktif Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang yang persen persen persen orang Cakupan kelompok Pra Keluarga I binaan Sejahtera persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 98 80 7,73 4,90 51,00 46,68 85,71 87,19 2019 Target Rp.juta 66 3,10 42,73 2.500 60 88,70 70 150 2.700 40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 54 44 36 1,97 1,25 0,79 39,12 35,80 32,77 2.500 2.500 2.500 70 80 90 90,24 91,80 93,38 80 90 100 150 150 150 2.700 2.700 2.700 60 80 100 VI.151 Target 30 0,50 30,00 100 95,00 100 150 100 2023 Rp.juta 2.500 2.700 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 30 0,5 30,00 12.500 100 95,00 100 750 13.500 100 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD PAPUA 2018-2023 No Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran/Program Deskripsi Satuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I Persentase PKK aktif Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang persen orang Cakupan kelompok Pra Keluarga Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I persen Kondisi Kinerja Awal RJMD 2017 2018 2019 Target Rp.juta 80 150 1.306 40 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 Target Rp.juta Target Rp.juta Target Rp.juta 85 150 90 150 95 150 1.400 1.400 1.400 60 80 100 VI.152 Target 100 150 100 2023 Rp.juta 1.400 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Target Rp.juta 100 750 6.906 100 Urusan Kewenangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ... VI.1 6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH ... VI.2 6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan ... VI.2 6.1.2 Orientasi Pembangunan ... VI.4 6.1.3. Pendekatan Pembangunan ... VI.5 6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran ... VI.6 6.2. Arah Kebijakan ... VI.7 6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan ... VI.7 6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan ... VI.27 6.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas ... VI.47 DAFTAR ISI ... 153 DAFTAR TABEL... 154
DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL Tabel 6.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2018-2023 ... VI.9 Tabel 6.2. Target Kewilayahan ... VI.29 Tabel 6.3. Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua ... VI.32 Tabel 6.4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan ... VI.33 Tabel 6.5. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua ... VI.34 Tabel 6.6. Pengembangan Perekonomian Wilayah ... VI.37 Tabel 6.7. Pengembangan Wilayah Perbatasan ... VI.45 Tabel 6.8. Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018- 2023 ... VI.49 Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif ... VI.74
DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR Gambar 6.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018- 2023 ... VI.2 Gambar 6.2 Pendekatan Pembangunan Daerah... VI 6 Gambar 6.3. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023... VI 7 Gambar 6.4. Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua ... VI 27 Gambar 6.5. Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua ... VI 31 Gambar 6.6. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua ... VI 36 Gambar 6.7. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua ... VI 38 Gambar 6.8. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta ... VI 39 Gambar 6.9. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri ... VI 40 Gambar 6.10.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago ... VI 41 Gambar 6.11.Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago ... VI 43 Gambar 6.12. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha ... VI 44 Gambar 6.13. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah ... VI 47