BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: humas@bkn.go.id Nomor Sifat Lampiran : Hal : 13417/B-BM.03.03/SD/C.IV/2023 : Biasa
: Penjelasan terkait Tunjangan bagi Anak Tiri Jakarta 13 Desember 2023 Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta di Tempat Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor:31283/KG.11.06 tanggal 10 November 2023 perihal dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dinyatakan antara lain: a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. b. Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa: a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung -jawabannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. 3. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-3/A1/163/0195 perihal pembuatan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP.4) Tahun Takwim 1995 menyatakan bahwa semua pegawai negeri termasuk calon pegawai baik yang telah berkeluarga maupun yang masih bujang UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
diharuskan membuat Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dengan mengisi formulir KP.4, di mana pada lampiran II.13 terdapat Keterangan Anak Tanggungan terdapat 3 (tiga) jenis anak, yakni Anak Kandung (AK), Anak Tiri (AT), dan Anak Angkat (AA). 4. Berdasarkan ketentuan SE Kepala BAKN Nomor:08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa: a. Pada Romawi I Nomor 4 huruf f dinyatakan anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak yang disahkan atau anak angkat. b. Pada Romawi I Nomor 4 huruf k, mutasi keluarga adalah suatu perubahan yang terjadi pada keluarga yaitu perkawinan, perceraian, kelahiran/penambahan anak, kematian dan kematian suami istri. c. Berdasarkan ketentuan Romawi X Nomor 2 huruf a dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan kepada pejabat melalui saluran hirarki setiap mutasi keluarganya. 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja antara lain disebutkan bahwa : a. Tunjangan PPPK terdiri atas: tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional; atau tunjangan lainnya. i. ii. iii. iv. v. b. Besaran Tunjangan PPPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 6. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa : Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PPPK dengan ketentuan: a. paling banyak untuk 2 (dua) orang anak; dan b. dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Sehubungan dengan pertanyaan yang Saudara sampaikan dalam Surat dimaksud, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas pada dasarnya menyebutkan bahwa tunjangan anak diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat. Mengingat penyebutan secara tegas status anak kandung, anak tiri, atau anak angkat adalah terkait pemberian tunjangan anak bagi PPPK yang diatur dalam 2 (dua) ketentuan teknis yaitu: ● Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 202 /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah. Maka terkait dengan penegasan dan penjelasan terkait dengan pemberian tunjangan anak tiri sebagaimana dimaksud, dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Dalam Negeri. Demikian penjelasan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara, ~ Tembusan disampaikan kepada Yth.: Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, sebagai Laporan. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE