ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI Aris Maulana1, Fibria Indriati2 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia1,2 E-mail: aris.maulana02@ui.ac.id ABSTRAK Makalah ini membahas fenomena privatisasi pendidikan di tengah era globalisasi. Dengan studi literatur yang sistematis, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji suatu perdebatan kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik di lapangan. Penelitian ini melihat bahwa pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai barang publik (public goods) kini mulai bergeser sifatnya menjadi barang privat (privat goods) yang dimungkinkan oleh globalisasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi pada era ini dengan cepat. Privatisasi pendidikan juga membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan hal-hal terkait privatisasi pendidikan berdasarkan jenis-jenis kegiatannya menurut para ahli. Privatisasi pendidikan juga dibahas dari berbagai sudut pandang yang menjelaskan alasan mengapa privatisasi perlu dilakukan. Hal tersebut memunculkan pendapat bahwa privatisasi sengaja dirancang dan didesain, bukan karena kebetulan dan serampangan, dan bahwa implementasinya telah dilakukan dengan sengaja, serius dan penuh semangat di seluruh dunia untuk mencapai tujuan globalisasi modal (kapitalisme). Kata Kunci: Globalisasi, Kebijakan Publik, Privatisasi Pendidikan, Sekolah ABSTRACT This paper discusses the phenomenon of educational privatization in the era of globalization. With a systematic study of the literature, this research is conducted to examine a controversial policy debate and/or to support practice in the field. This study sees that education which can be categorized as a public good is now starting to shift its character into a private good made possible by globalization. Governments and educational institutions are required to be able to adapt in this era quickly. Privatization of education also helps overcome various challenges in the world of education in the era of globalization. Then, this research also explains matters related to the privatization of education based on the types of activities according to the experts. Privatization of education is also discussed from various points of view explaining the reasons why privatization is necessary. This gives rise to the opinion that privatization is deliberately designed and designed, not by chance and haphazard, and that its implementation has been carried out deliberately, seriously and enthusiastically around the world to achieve the goal of capitalism globalization. Halaman | 155
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) Keywords: Globalization, Public Policy, Privatization of Education, Schools PENDAHULUAN Kemajuan teknologi di bidang informasi membuat banyak perubahan yang signifikan bagi masyarakat di ini membuat seluruh dunia. Hal penduduk dunia masuk dalam era yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi mengubah struktur ekonomi dunia yang perusahaan oleh didominasi multinasional kekuatan dengan finansial, politik, organisasi yang sangat nasional, berpengaruh pemerintahan dan administrasi publik di seluruh dunia (Farazmand, 1994; 1999a; Mander dan Goldsmith, 1996, Farazmand, 2002). Globalisasi menyebabkan karakter dan peran negara menjadi berubah, baik secara militer maupun ekonomi, untuk memfasilitasi proses globalisasi modal (Graycar, 1983; Lipsky, 1984; Cerny, 1995; Strange, 1996; Farazmand, 1997). Begitu juga dunia dalam globalisasi memiliki pendidikan, pengaruh besar pada pendidikan di seluruh dunia. Salah satu manifestasi dari hal itu adalah apa yang disebut sebagai Global Education Reform Movement (GERM) (Pasi Sahlberg, Sahlberg 2006). 2011; Sears berpendapat, mempekerjakan model manajemen dari dunia bisnis, seperti akuntabilitas berbasis tes, gaji berbasis prestasi dan administrasi berbasis data (2011: 99; Sears 2006) untuk membawa dengan pendidikan kebutuhan kepentingan bisnis global, di tingkat demokratis, dan telah menyebar seperti virus ke negara-negara di seluruh dunia. Kapitalisme global membutuhkan negara untuk merestrukturisasi dan operasi kemudian memungkinkan menguntungkan dan ekspansi lintas batas. Inilah yang disebut oleh Jessop 'competition (2002) disebut sebagai sebagai state'. Negara 'commodifiying yang memberikan pendidikan ke dalam bentuk dan 'recalibrating institutions' dalam upaya menjadikannya sesuai dengan proses 'market form' sehingga menciptakan tambahan kebutuhan ekonomi dalam sektor publik di mana bisnis dapat beroperasi. Landasan ideologis inilah yang mendorong para optimists dan idealists konsep untuk membeli korporasi dari pasar sebagai kekuatan utama untuk menjalankan masyarakat dan mengatur lembaga-lembaga yang termasuk ada pendidikan. bertindak agent' komoditas, kontrak, (Fazmand, 2002), latar belakang berupaya tersebut, memberikan gambaran mengenai privatisasi pendidikan sebagai dampak dari globalisasi dari berbagai perspektif teori yang ada. Berangkat dari peneliti akan KAJIAN PUSTAKA Barang Publik (Public Goods) lebih sesuai seperti yang didefinisikan oleh teori ekonomi adalah barang yang setelah diproduksi dapat Barang publik, Halaman | 156
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) dikonsumsi oleh konsumen tambahan tanpa biaya tambahan (Holcombe, R. G., juga mendefinisikan barang publik sebagai barang yang memiliki salah satu atau kedua karakteristik Nonexcludability dan jointness. Nonexcludability berarti orang untuk sulit setelah mengkonsumsi diproduksi, dalam konsumsi berarti setelah diproduksi untuk satu orang, konsumen tambahan dapat mengkonsumsi tanpa biaya tambahan. Barang-barang konsumsi bersama disebut juga barang konsumsi kolektif atau barang konsumsi nonrival. Barang dengan karakteristik tersebut akan kurang diproduksi di sektor swasta, atau mungkin tidak diproduksi sama sekali, mengikuti kebijaksanaan konvensional, efisiensi ekonomi mengharuskan pemerintah memaksa orang untuk berkontribusi pada produksi barang publik, dan kemudian mengizinkan semua warga negara untuk mengkonsumsi barang (1997) tersebut. Holcombe publik mengamati dua masalah dalam penerapan teori barang publik sebagai produksi pembenaran pemerintah. Pertama, banyak barang publik yang berhasil diproduksi di sehingga produksi sektor pemerintah tidak diperlukan. Kedua, banyak sebenarnya diproduksi oleh pemerintah tidak sesuai dengan definisi ekonom tentang barang publik, sehingga teori tersebut tidak menjelaskan peran aktual pemerintah dalam perekonomian. Holcombe (1997) 1997). Para ekonom mencegah barang jointness dan sehingga untuk swasta, barang yang tidak ada juga menjelaskan bahwa alasan untuk percaya bahwa barang publik dapat diproduksi lebih efisien di sektor publik daripada di sektor swasta. teoritis, ada banyak alasan Secara mengapa produksi barang publik oleh sektor swasta memiliki keunggulan efisiensi dibandingkan produksi sektor publik, termasuk kemampuan untuk mengungkapkan preferensi konsumen terhadap barang tersebut, penghapusan kelebihan beban perpajakan, dan adanya motif keuntungan bagi produsen sektor swasta. Secara empiris, Holcombe mengamati banyak barang publik yang berhasil diproduksi di sektor swasta, mulai dari siaran televisi dan radio perangkat lunak mikrokomputer. Globalisasi Velho (1997) telah berbicara tentang globalisasi sebagai objek, perspektif, dan cakrawala. Pendekatan objek melibatkan pemikiran globalisasi sebagai proses tunggal, seolah-olah 'itu' sedang ditangani dari sudut pandang Archimedean. Ini tidak sepenuhnya mungkin, tetapi meskipun demikian dengan reflektifitas yang memadai, seseorang dapat terus membidik fokus pada objek tertentu 'secara objektif', yang berarti bahwa ada tingkat inter- subjektivitas yang luas. Sejauh posisi perspektif yang bersangkutan, Velho sendiri berpendapat bahwa, dari dalam 'komunitas' para ahli dan pengamat proses global, dunia mengambil corak yang berbeda jika dilihat dalam istilah global. Ini, memang merupakan salah bidang utama satu pendidikan global yang berkembang. tujuan dari Halaman | 157
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) Akhirnya, dalam paradigma Velho, globalisasi dapat dipahami sebagai arah di mana dunia dianggap secara keseluruhan bergerak. Sinopsis singkat dari diskusi Velho ini menunjukkan harus kisaran disadari kontributor perdebatan. Harus ditambahkan bahwa ada juga praanggapan yang berbeda yang dihasilkan dari sudut pandang (Robertson dan Khondker disiplin 1998). Memang, tentang studi globalisasi ditandai oleh percampuran besar orientasi disiplin, dan perdebatan yang dihasilkan telah dan masih dilakukan di situs mutasi disiplin utama, disebut mungkin sehingga perkembangan transdisipliner. pengandaian oleh yang setiap Globalisasi telah dibahas dalam sosiologi dan antropologi, serta dalam studi agama, sejak akhir 1970-an dan awal 1980an. Namun, seperti yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap globalisasi sebenarnya sejak berabad-abad yang lalu. Kita harus mengakui dengan jelas bahwa gagasan globalisasi tidak sepenuhnya memasuki wacana akademis, apalagi politik dan intelektual yang lebih luas, hingga akhir 1980-an atau awal 1990-an. Faktanya, menurut Robertson, R., & White, K. E. (2007) penggunaan istilah ini secara luas di seluruh dunia dimulai hanya setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan runtuhnya komunisme. Perpecahan, karena memang begitu adanya, antara mereka yang mengambil posisi ekonomi utama pada globalisasi, mengacu pada akhir kapitalisme, dan sudah dimulai telah mengadopsi mereka pandangan yang lebih luas, adalah karakteristik kuat dari konsep tersebut. Kebutuhan untuk mengenali terpisah keduanya, awalnya sangat tetapi sekarang menyatu, penggunaan istilah globalisasi dapat dikenali secara sederhana dalam contoh berikut. Selama akhir 1990-an muncul apa yang secara populer disebut gerakan antiglobalisasi, yang terutama terletak tetapi tentu saja tidak secara eksklusif di masyarakat Barat. Seiring berkembangnya gerakan ini, melalui demonstrasi yang seringkali besar-besaran, disertai kekerasan, pada pertemuan organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan majelis G7/8, sebagian besar Internet yang melalui penggunaan semakin dalam instrumental memfasilitasi gerakan global semacam itu, demikian pula perkembangan kesadaran global tentang apa yang dianggap sebagai ketidaksetaraan besar yang dihasilkan oleh globalisasi, terutama dalam pengertian ekonomi. terhadap globalisasi Ketika protes kapitalistik pesat, demikian pula perasaan bahwa gerakan itu sendiri adalah bagian dari proses globalisasi. Oleh karena itu, perbedaan yang muncul pada awal 2000-an antara pengertian globalisasi dari atas (the 'enemy') dan globalisasi dari bawah (the 'good guy). Sementara itu, sejak awal 1990-an memang telah dikembangkan sebuah kebijakan, yang dipromosikan terutama oleh negara-negara yang lebih makmur, yang mendukung keinginan yang terkadang berkembang Halaman | 158
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) terbuka, perdagangan bebas, pasar privatisasi. deregulasi Mendampingi kebijakan semacam itu (yang biasanya diberi label neoliberalisme) telah tumbuh signifikan ekonomi dunia dalam kehidupan sebagai perusahaan transnasional (TNCs). Memang, yang terakhir inilah yang sering menjadi perwakilan paling ikonik dari apa yang dianggap banyak orang sebagai sisi 'jahat' globalisasi. Dalam dan advokasi keseluruhan pada globalisasi kapitalistik konsepsi sejumlah faktor ilmiah sosial yang penting Jenis pendekatan yang dikembangkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an terhadap fenomena tersebut telah dan lebih multidimensi masih (Robertson, R., & White, K. E., 2007). Sejak awal, mereka yang mengadopsi pendekatan yang lebih multidimensi, pendekatan sebagai unidimensional untuk diskusi dan studi tentang globalisasi menggunakan seperangkat sumber daya intelektual yang lebih luas dan di jelas hadapannya yang ideologisnya mengadopsi ekonomi. Pandangan globalisasi yang lebih umum ini berakar pada seperangkat premis yang belakang teori globalisasi adalah munculnya relatif sederhana pengamatan yang bahwa dunia semakin menjadi 'tempat tunggal'. Penekanan pada dunia sebagai menjadi tunggal (seperti yang dicirikan 1992) memiliki oleh Robertson, konsentrasi sangat diabaikan. jauh lawan dari (ekonomi), tidak begitu bagi mereka postur berbeda. Latar dalam konsekuensi pengembangan berbagai ilmu sosial. Dalam satu atau lain cara itu telah sangat lintasan mempengaruhi ilmu intelektual disiplin sosiologi, politik dan antropologi. Misalnya, gagasan tentang dunia sebagai satu tempat telah menimbulkan pertanyaan besar tentang kecenderungan sosiologis untuk memahami unit dasar dan terbesar sosiologi sebagai masyarakat (Mann 1986, 1993; Urry 2000; bandingkan Outhwaithe 2006). Dalam ilmu politik internasional, dan pertumbuhan pesat minat globalisasi telah menyebabkan meningkatnya pertanyaan tentang tema sentral seperti kedaulatan dan wilayah. Dan dalam antropologi, perhatian agak cepat studi masyarakat, dialihkan khususnya yang disebut masyarakat primitif, seolah-olah mereka kurang lebih sepenuhnya terisolasi, ke arah pandangan yang lebih inklusif tentang berbagai jenis masyarakat yang berbeda dan khususnya dari transendensi batas- batas masyarakat oleh berbagai proses globalisasi, dan hibridisasi. Privatisasi penting hubungan dari seperti migrasi terakhir, privatisasi usaha pemerintah telah melanda dunia. Ribuan perusahaan negara dari Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa Barat dan Timur telah menjadi perusahaan swasta (Kikeri et al. 1992). Faktor penting di balik langkah menuju privatisasi ini adalah kinerja yang buruk terdokumentasi dengan baik. Donahue Beberapa dekade perusahaan publik Halaman | 159
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) (1989) menyurvei beberapa studi yang menunjukkan biaya publik yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan layanan kotamadya swasta di Amerika (1993) Serikat. Lopez de Silanes mendokumentasikan rendahnya profitabilitas dibandingkan negara dengan perusahaan swasta di Meksiko pada 1980-an. Mueller (1989) dan Vining (1992) tentang mensurvei perusahaan publik dan swasta di seluruh dunia, besar menunjukkan bahwa perusahaan swasta lainnya lebih efisiensi menunjukkan privatisasi meningkat (Megginson et al., 1994). Privatisasi dan Boardman studi lusinan yang sebagian Studi efisien. bahwa setelah merupakan kombinasi dari dua perubahan yang dilakukan reformis (Boycko & Vishny, R. W., 1996). Yang pertama adalah pergantian kendali dari politisi pembelanja ke manajer, yang sering disebut sebagai korporatisasi. Pergantian dapat seperti itu pemerintahan oleh dilaksanakan reformasi yang kuat yang secara efektif menekan kementerian dan birokrasi. Atau, pergantian semacam itu bisa terjadi lebih spontan, karena kekuatan birokrasi hak kontrolnya berkurang. Perubahan kedua yang biasanya menjadi bagian dari sebagian besar privatisasi adalah pengurangan kepemilikan arus kas oleh Bagian Keuangan (pemerintah) dan peningkatan kepemilikan arus kas manajer dan pemegang saham luar. Pemerintah dapat menjual sahamnya oleh seorang untuk melindungi secara tunai, atau dapat memberikannya melalui voucher atau skema alokasi lainnya. Model dari Boycko & Vishny, R. W. (1996) menunjukkan bagaimana realokasi hak kontrol dan peningkatan hak arus kas swasta berkontribusi pada restrukturisasi. digunakan sebagai instrumen strategis globalisasi (Farazmand, A., 2002). Privatisasi berfungsi dalam banyak cara untuk mempromosikan globalisasi modal. Menurut Farazmand fungsi tersebut meliputi: 1. Privatisasi juga (2002) 2. Perluasan sektor bisnis-korporasi Privatisasi dapat menghilangkan dan pemerintahan bidang mengubahnya menjadi ranah eksklusif bagi kapitalis korporat yang mengglobal. Privatisasi dapat membuat suatu perusahaan kendali menjadi menjadi pemerintah komoditas untuk dipertukarkan di pasar global. Penciptaan 'tentara industri' Privatisasi berkontribusi pada penciptaan 'tentara industri' baru dengan di seluruh pekerja, memberhentikan karyawan, menghilangkan tunjangan mereka, dan membuat mereka tersedia untuk instansi dan perusahaan yang diprivatisasi sebagai pekerja dan karyawan sementara dan murah. di luar dan dunia 3. Degradasi manusia Privatisasi mengurangi pekerja dan karyawan menjadi penerima upah harian dan memotong upah Halaman | 160
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) dan tunjangan mereka di sektor publik maupun swasta. 4. Kasta terendah Privatisasi lebih jauh mendorong mayoritas absolut populasi dunia ke dalam kasta terendah yang jauh lebih buruk daripada sistem perbudakan abad pertengahan dan perbudakan negara kuno serta modern atau buruh bayaran. Di masa lalu 'tuan' pemilik budak diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal/ perumahan dasar, makanan minimum pada tingkat subsisten perlindungan terhadap serangan eksternal untuk para petani, pelayan, dan budak. Dengan privatisasi yang meluas, baik negara kapitalis modern maupun perusahaan-perusahaan global tangan telah mencuci mereka dan sekarang menolak untuk menyediakan kebutuhan dasar ini kepada warga pekerja. dan 5. Kontrol sosial 6. Dengan privatisasi yang meluas, peran negara direduksi menjadi peran menjaga hukum dan ketertiban yang represif dan penyediaan kontrol sosial atas segmen populasi yang berpotensi meledak dan dirugikan secara ekonomi, sosial dan politik. Ideologi budaya individualistis Privatisasi "mempromosikan" budaya ideologis individualisme, konsumerisme, dan preferensi pasar yang mereduksi tubuh dan jiwa warga menjadi komoditas pasar untuk dijual dan direbut. 7. 8. 'Agensi' dan 'subsidiaritas' Subsidiaritas juga bisa berarti keagenan dari struktur otoritas horizontal, sebagai perwakilan dari organisasi lain dalam bentuk untuk kemitraan mencari keuntungan dan menguasai domain pasar. Elit politik globalisasi cenderung Privatisasi mempromosikan jaringan baru elit politik dan pemerintahan yang berasal dari elit bisnis dan didukung oleh mereka, dan mereka beroperasi sebagai agen dengan perusahaan modal mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mendukung proses privatisasi dan globalisasi. sebagai agen 9. Kehilangan aset publik Dengan privatisasi, warga negara berpotensi dan masyarakat kehilangan aset nasional mereka dan yang pemerintah negara menghadapi risiko manipulasi, penyalahgunaan, dan dikte oleh elit perusahaan global, sebuah fenomena yang kemungkinan akan membawa negara-negara ini ke potensi kebangkrutan dan perbudakan paling berharga dan 10. Tumbuhnya budaya meminta- minta Dengan meluasnya privatisasi dan hilangnya aset nasional, budaya mengemis dan ketergantungan berkembang untuk mendukung elit perusahaan global, karena Halaman | 161
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) orang dan organisasi dipaksa untuk meminta dari perusahaan bisnis monopoli yang memberikan uang dengan kondisi yang mempromosikan budaya globalisasi modal dan tujuannya untuk akumulasi surplus yang cepat. dana literatur abu-abu, yang melibatkan pencarian dari berbagai situs web/laman institusional terpilih yang menyediakan informasi yang relevan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan sebagai Barang Publik (Public Goods) 11. Menyusutkan 'ruang publik' Dengan menyusutnya 'ruang publik', ruang pribadi perusahaan besar dan pemimpin bisnis meluas, yang pada gilirannya pada globalisasi kapital lebih lanjut. berkontribusi METODE Studi ini merupakan studi literatur yang pendekatan sistematis karena dianggap sebagai pendekatan yang paling cocok untuk mengkaji perdebatan suatu kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik (Hagen-Zanker dan Mallet, 2013; Petticrew dan Roberts, 2006). Pendekatan ini dirancang untuk mengumpulkan, mensintesis, dan meringkas bukti yang diidentifikasi dengan fokus pada kebijakan privatisasi pendidikan di era globalisasi. Rankaian pencarian ditulis berdasarkan kata kunci dan istilah pencarian untuk studi yang relevan. Sumber-sumber yang relevan diidentifikasi melalui tiga jalur terpisah, yaitu pencarian literatur akademik, yang jurnal dikumpulkan dari database yang elektronik; melibatkan pencarian saran yang relevan dari pakar kunci baik dari pakar kebijakan maupun akademik melalui data sekunder di buku; dan menangkap menggunakan snowballing, Barang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat tanpa biaya karena semua bersumber dan disediakan oleh negara. Namun, dalam praktiknya arti barang publik tersebut bergeser dari arti yang seharusnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak. Barang publik sangat terkait dengan konsep eksternalitas, yang merujuk pada manfaat yang bersifat tambahan dan terhadap produk yang diproduksi dan dibeli di pasaran (Berg, 2011). Barang publik dapat melalui diidentifikasi karakteristiknya, tidak bersaing (non- (non- tidak eksklusif rival) dan excludable) Jika 1992). (Varian, merujuk pada Undang-undang dasar 1945, Pada Pasal 31 ayat 1 disebutkan "Setiap berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 disebutkan "Setiap warga negara wajib mengikuti dan pendidikan pemerintah wajib membiayainya", maka, pendidikan termasuk dalam kategori barang publik. Namun dalam praktinya, di Indonesia, pendidikan sudah tidak lagi murni menjadi barang publik sudah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga dapat masyarakat eksternal warga negara dasar karena sebagian tidak lagi Halaman | 162
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) memperolehnya secara gratis. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah swasta bukan hanya yang berasal dari lokal, namun internasional banyak didirikan di Indonesia, dan juga terjadi di berbagai negara. Dalam ini, peneliti membatasi bahasannya hanya pada pengaruh globalisasi terhadap kebijakan privatisasi pendidikan. Globalisasi Pendidikan tulisan Sebelum era globalisasi, sekolah menyiapkan untuk peserta berbagai peluang dan tantangan masa depan yang relatif dapat diprediksi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sekolah menghadapi tantangan sosial baru yang diarahkan dalam pembangunan yang tidak terduga dan sifat berubah. ini menuntut Tantangan-tantangan perolehan baru, keterampilan, dan pola pikir baru oleh orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan saat ini, baik di tingkat sekolah maupun di lembaga pendidikan tinggi (Moloi, 2009). Pengembangan kurikulum telah menjadi proses yang berkelanjutan, yang harus ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa pengembangan penekanan keterampilan dan pengetahuan dalam kurikulum akan memungkinkan lulusan sekolah untuk berpartisipasi dalam konteks global yang terus berubah. Tenaga kerja komunitas global di masa depan akan membutuhkan serangkaian kompetensi yang berbeda yang akan meningkatkan peserta didik untuk mengakses, mengadopsi dan menerapkan pengetahuan dan didik yang pekerjaan pengetahuan pada kemampuan keterampilan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Orang-orang muda yang ingin memasuki dunia kerja akan diminta untuk berpikir secara mandiri, untuk melakukan penilaian yang tepat dan untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk memahami kebutuhan dan tuntutan global yang baru (Global Information Infrastructure Commission, 2005; Moloi, 2009). Lebih jauh lagi, akumulasi pengetahuan dan akumulasi keterampilan yang diperlukan dan relevan juga akan semakin terjadi di luar dan lembaga pembelajaran di tempat kerja akan untuk menjadi yang memberikan kompetitif. Penerapan konsep dan prinsip-prinsip 'learning organizations' - terkadang melalui kolaborasi secara global maupun secara lokal - akan menjadi hal biasa bagi lembaga pendidikan manapun yang benar-benar ingin memberikan keuntungan yang substansial dan berbeda bagi siswa (Subramaniam dan Venkatraman, 1999: 1; Moloi, 2009). pendidikan formal semakin penting keunggulan Dalam era Globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi menyediakan infrastruktur untuk baru untuk model ekonomi dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, teknologi informasi telah menghilangkan jarak dan waktu juga menghasilkan sumber kekayaan baru dalam yang diterapkan untuk menciptakan nilai. Untuk institusi pendidikan di semua tingkatan, ini kesuksesan didasarkan pada pengembangan dan penerapan ide-ide dan informasi baru bentuk pengetahuan saat Halaman | 163
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) yang relevan untuk membuat dunia kerja lebih efisien (Petrash, 2002; Moloi, 2009). Pengetahuan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini adalah kunci untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dalam pelayanan publik. Menurut Moloi (2009), untuk dalam era tindakan di mengatasi globalisasi, dibutuhkan berbagai tingkatan yaitu 1. tantangan Institusi pendidikan harus bekerja dengan berbeda secara membangun sistem, infrastruktur, dan mekanisme akan memungkinkan peserta didik menjadi lebih akrab dan nyaman dengan konsep-konsep dan situasi yang tidak pasti. yang globalisasi mengharuskan mata pelajaran / yang pembelajaran bidang diajarkan di lembaga-lembaga ini harus diseimbangkan sedemikian rupa sehingga secara akademis mengakomodasi mampu keterampilan kewirausahaan yang diperlukan agar peserta didik dapat berperan dalam ekonomi global. Peserta didik harus didorong untuk bekerja dalam tim sejak usia dini, karena dalam lingkungan global yang kompetitif, kemitraan dan kolaborasi untuk strategis teams dan keberhasilan. Physical globally networked teams menjadi kunci untuk sukses. 2. Kompleksitas sangat penting juga perlu mempelajari dan menguasai tentang literasi global (Bigelow dan Peterson, 2002) yaitu kemampuan untuk dapat mengenali dan menilai secara kritis dampak globalisasi pada manusia dan budaya di seluruh dunia. Selain itu, lembaga pendidikan perlu memenuhi fungsi-fungsi penting antara lain 1. Pelajar/pembelajar 2. 3. 4. 5. untuk menyadari dan menerapkan mengatasi dalam strategi kekurangan yang dibawa anak- anak miskin ke lingkungan sekolah; untuk memberikan perhatian khusus yang diperlukan kepada anak perempuan, anak jalanan, dan anak-anak yang terkena dampak HIV dan AIDS dalam rangka memastikan keberhasilan mereka; untuk mengintegrasikan kegiatan kegiatan dengan sekolah ekonomi; untuk terlibat dalam semacam program literasi yang harus dimiliki oleh orang dewasa; dan untuk memasukkan semua hal di atas dalam kebijakan dan prosedur resmi mereka secara tertulis, dan diwujudkan dalam visi dan misi mereka dan dengan demikian, menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan sosial untuk terlibat dalam pemberantasan terkait dengan masalah yang seperti sosial ketidakadilan kemiskinan, dan eksploitasi, ketidaksetaraan. virtual Halaman | 164
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) Dinamika yang terjadi dalam era globalisasi membuat pemerintah di suatu negara harus lebih cepat dan dinamis menyesuaikan seperti yang tersebut. Dengan telah dijelaskan membangun komunitas belajar yang berisikan pendidik dengan motivasi tinggi (Senge 1996, 2; Gravett, 2009), diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, komunitas kerja pendidikan gencar dibangun. Semangat gotong-royong membangun pendidikan, merupakan misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi menjadikan sumber daya manusia yang unggul. Kemudaian melalui manajemen pengetahuan yang efektif, sekolah akan dapat membangun kemampuan jangka panjang (Fahy et al., 2004; Gravett, 2009). Pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran berkelanjutan akan diterapkan untuk menciptakan nilai di sekolah (Wheatley, 2002; Ohmae, 2005). Privatisasi dalam Pendidikan sama dengan layanan pendidikan telah menjadi konsep yang mudah berubah secara politis, membangkitkan reaksi keras dari sayap kiri dan kanan (Bulkley, 2011). Perdebatan muncul ketika privatisasi dianggap menjadi reformasi strategi pendidikan dan reformasi negara, tetapi itu tidak selalu merupakan dari sendiri, melainkan 'judicious mix' dari strategi politik dan Privatisasi kunci dalam tujuan bagian perubahan keseimbangan hubungan di antara berbagai jenis institusi, aparatur, dan lembaga (Jessop 2002, 50). Di sisi yang Inggris menunjukan institusional outsourcing market di bidang pendidikannya hampir mati suri saat ini (Ball, 2009). Bisnis pendidikan terlihat pesimis dengan di Inggris kemauan dalam mengembangkan bidang ini. Artinya, dalam tidak privatisasi berhasil atau berkelanjutan. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan semakin beragamnya 'peluang bisnis', termasuk bentuk- bentuk baru outsourcing, yang dimana semakin meningkatnya pendidikan di suatu negara yang didivestasi dan 'diprivatisasi'. Kecenderungan dalam setiap bentuk privatisasi berbeda dan perlu dipertimbangkan secara terpisah dan bersama-sama. Ball menjelaskan setidaknya ada tiga bentuk keterlibatan swasta dalam sektor pendidikan yaitu (1) Organisational recalibration, 'selling' improvement and mediating policy (2) infrastructures of policy (3) The global reach of education business Organisational recalibration, 'selling' improvement and mediating policy lain, politik semua percobaan The colonisation of ini hanya mendapat sedikit perhatian, terlepas dari kenyataan bahwa bisnis pendidikan yang semakin meningkat merupakan bagian integral dari proses kebijakan kebijakan ketika pendidikan diberlakukan di dalam dunia sekolah, Bentuk privatisasi Halaman | 165 the
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) kampus, dan universitas yang biasa, adalah menjual solusi kebijakan dan 'peningkatan' kepada sekolah. Jenis kegiatan penjualan ini profesional pengembangan berkelanjutan, konsultasi, pelatihan, dukungan, program langsung ke sekolah (juga perguruan tinggi dan universitas) yaitu, penjualan kebijakan sebagai komoditas (Ball, harus 2007). memperhatikan dampak privatisasi pendidikan tersebut pada tata kelola perlu sekolah mengungkap bagaimana privatisasi pendidikan dapat membuka pintu bagi luar untuk menggunakan vendor pengaruh politik atas desain dan administrasi dari reformasi akuntabilitas lokal. (Burch 2006) The colonisation of the infrastructures of policy termasuk layanan dan peneliti Para lokal. Peneliti ini disebut sebagai 'privatisasi kebijakan', dan apa yang dimaksud di sini adalah produksi serta konsultasi mengenai gagasan kebijakan oleh perusahaan bidang pendidikan di dalam suatu negara; ekspor 'statework' ke penyedia swasta dan 'lembaga'; dan pembentukan dan penyebaran wacana kebijakan baru yang timbul dari partisipasi perusahaan-perusahaan ini laporan, evaluasi, dalam penulisan saran, konsultasi dan rekomendasi (Mahony, Menter, dan Hextall 2004). Dengan kata lain, perwakilan dari sektor swasta dalam pemerintahan dan merupakan bagian 'komunitas pembuat kebijakan' dari (Mahony, Menter, dan Hextall 2004). Privatisasi beroperasi di Ini terjadi di semua tingkatan dan bentuk kebijakan. Bisnis pendidikan dan konsultasi tertanam kuat dalam jaringan kompleks, yang irisan/pembagian antara pembuatan dan penyampaian kebijakan dan berbagai jenis transaksi (broker dan penulisan kontrak) - sebagian besar tersembunyi dari pandangan. 'Statework' dilakukan melalui dan tanggung jawab di dalam, dan dalam kaitannya dengan tata kelola pendidikan - bisnis yang bertindak sebagai penasihat, evaluator, pemberi layanan, dermawan, peneliti, pengulas, broker, 'mitra', anggota komite, dan sebagai konsultan dan auditor. The global reach of education business bisnis yang berusaha untuk pendidikan melakukan dan internasionalisasi untuk terus mencari peluang pasar baru. Caves (1974) mengatakan bahwa perusahaan tidak menjadi perusahaan multinasional kecuali mereka pandai melakukan sesuatu. Pasar layanan pendidikan di contoh Inggris merupakan ajang pembuktian pengembangan untuk layanan keahlian dan kredibilitas pendidikan, yang awalnya bekerja sama dengan terikat kontrak pemerintah, yang kemudian dapat diekspor. Hal tersebut lembaga pendidikan memungkinkan untuk sistem menerapkan pendidikannya ke banyak negara. Contoh, reputasi dan keahlian lembaga pendidikan Nord Anglia dengan Inggris memberikannya pendidikan untuk memanfaatkan kesempatan berbagai hubungan Semakin banyak diversifikasi Halaman | 166
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) permintaan di pasar luar negeri untuk peningkatan kualitas dalam penyediaan pendidikan Tahunan (Laporan Perusahaan 2006, 8; ball 2006). Dari contoh tersebut terlihat privatisasi tidak hanya di tingkat daerah atau nasional, melainkan sampai ke mancanegara karena dampak globalisasi. globalisasi mewajibkan untuk melakukan banyak penyesuaian sitem pendidikan di berbagai negara. Menurut Andrew (2015), reformasi sektor publik adalah hal biasa di negara-negara berkembang. Kebijakan Privatisasi merupakan salah satu upaya atau langkah pemerintah untuk menjawab tantangan globalisasi. Di Indonesia privatisasi pendidikan di lakukan untuk pemerintah mengatasi membantu kekurangan lembaga pendidikan di suatu daerah. Namun demikian, dengan adanya pengaruh dari globalisasi, sekolah bertaraf internasional makin 'mewabah'. Contohnya adalah British International School dan Cambridge School yang melebarkan sayapnya sampai Indonesia. Tentunya privatisasi jenis ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat yang mampu membayar fasilitas pendidikan yang jauh di atas rata-rata dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia. Dampak dari pemerintah ke layanan dan Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari: (1). Akademi; (2) Politeknik; (3) Sekolah lanjutan; (4) Institut; dan (5). hanya Universitas. menyediakan satu disiplin ilmu tertentu, baik sains, teknik, atau seni. Politeknik fokus pada pendidikan terapan atau pengetahuan khusus. Sementara itu, sekolah dengan lanjutan, mirip akademi, lebih menekankan pada satu pengetahuan khusus. Institut memberi perhatian khusus pada satu disiplin universitas ilmu. berkonsentrasi pada pelatihan dan pendidikan tinggi di berbagai disiplin ilmu. Tabel 1 menunjukkan bahwa institusi swasta mendominasi sebagian besar pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, hanya 3,5 persen yang dikelola oleh pemerintah. Menurut Nizam dalam Digdowiseiso (2020), ada peningkatan tingkat signifikan yang pendaftaran pendidikan tinggi di Indonesia dari sekitar 3 persen pada 2005 menjadi lebih dari 13 persen pada yang dua 2014. Ada berkontribusi terhadap fenomena ini, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Indonesia; dan (2). Permintaan pasar kerja saat ini. Tabel 1 Jenis Pendidikan di Indonesia No 1 2 Akademi Sementara dalam faktor (1). Kondisi Privatisasi di Indonesia cenderung sektor Indonesia lihat tinggi. tentang membuat pendidikan di wilayah 2020). Kita (Digdowiseiso, pendidikan di contohnya Menurut UU No. 20/2003 kesenjangan di 3 4 5 Bentuk Akademi Politeknik Sekolah Lanjutan Institut Universitas Total Negeri - 25 - 10 46 81 Swasta 715 89 1043 43 345 2235 Halaman | 167
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) Sumber: DGHE, 2018; Digdowiseiso 2020 privatisasi pendidikan tentunya juga didorong oleh ingin keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih dari standar. Pendidikan merupakan dalam investasi menghadapi masa depan (Widiyono, 2020). Investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dengan tujuan memiliki peluang untuk mendapatkan selama Investasi dalam proses sumber daya manusia di bidang tujuan pendidikan dan menghasilkan kebahagiaan setelah proses investasi selesai 2020). Sudut pandang ini juga membuat sektor privat dalam bidang pendidikan tetap eksis. Namun tidak dipungkiri bahwa sekolah negeri juga masih menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena biayanya yang jauh lebih murah. Eksistensi pasar yang bagi manusia penghasilan investasi. memiliki pendapatan (Widiyono, lembaga di luar pemerintahan dalam hal bisnis dan komunikasi kebijakan. Kedua, profesi administrator publik, secara umum, dan analis kebijakan publik, khususnya, diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah. Hal tersebut menuntut mereka untuk memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka berfungsi lebih efisien dan lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, dalam proses manajerial dan dalam kinerja. Ketiga, terbentuknya pola pikir global dengan mengaitkan dengan permasalahan lokal atau sebaliknya. Membangun kesadaran global semacam itu penting dan membantu dalam mencerahkan bidang administrasi publik yang berpikiran sempit di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Ini adalah poin positif yang patut mendapat dalam perhatian Ilmu Administrasi dan pendidikan Kebijakan Publik. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat belajar dan berbagi praktik terbaik terbaru untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas. pemikir KESIMPULAN sektor pendidikan yang merupakan barang publik mengarah ke barang privat. Dampak positif dan negatif dapat dilihat dalam penerapannya. Contoh dampak positif privatisasi pendidikan bagi kebijakan publik antara lain: pertama, dapat memberikan peluang ekonomi pada masyarakat selaku penyelenggara pendidikan Dengan menyerahkan masalah ini ke pihak terhubung swasta, langsung kepada masyarakat dan Globalisasi membuat swasta. negara dapat Kemudian ada juga efek negatif yang perlu menjadi perhatian seperti ancaman kedaulatan negara dengan munculnya kapitalisasi global; ancaman monopoli dan oligopolistik yang meluas; sektor privat lebih superior dari sektor publik; peluang konflik kepentingan, korupsi, akses ke informasi sensitif dan menguntungkan nepotisme, pemerintahan, di pelanggaran dan penyuapan, akuntabilitas akan meningkat secara terlihat Halaman | 168
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) signifikan; dan lain sebagainya yang menarik untuk dijadikan bahasan dalam penelitian selanjutnya. DAFTAR PUSTAKA Andrews, M. (2015). Explaining positive deviance in public sector reforms in development. World Development, 197-208. doi:10.1016/j.worlddev.2015.04.0 17 74, Ball, S. J. (2009). Privatising education, privatising policy, privatising educational research: Network governance and the 'competition state'. Journal of Education Policy, 24(1), 83-99. doi:10.1080/02680930802419474 Bigelow, B. and Peterson, B. (eds) (2002) Rethinking Globalization. Teaching for Justice in an Unjust World. Wisconsin: Rethinking Schools. education Boycko, M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. of privatisation. The Economic Journal, 106(435), 309-319. Bulkley, K. E., & Burch, P. (2011). The changing private nature of engagement in public education: For-profit nonprofit and organizations and educational Journal of reform. Peabody Education, 86(3), 236-251. doi: 10.1080/0161956X.2011.578963 The development of higher education International in and Journal Technology Research, 9(2), 1381- (1996). A theory Digdowiseiso, K. (2020). indonesia. of Scientific 1385. John D. Retrieved from Donahue, (1989). The Privatization Process. New York: Basic Books. Farazmand, A. (1999). Globalization and public administrarion. Public Administration Review, 59(6), 509-522. doi:10.2307/3110299 Farazmand, A. (2002). Privatization and globalization: A critical analysis with for public management education and training. International Review of Administrative Sciences, 68(3), 355-371. doi: 10.1177/0020852302683004 Hagen-Zanker, J. and Mallett, R. (2013). How to do a rigorous, evidencefocused literature review in international development: A Guidance Note. London: ODI Holcombe, R. G. (1997). A theory of the theory of public goods. The Review of Austrian Economics, 10(1), 1-22. implications Kikeri, Sunita, Nellis, John and Shirley, Mary (1992). Privatization: The Lessons Experience. Washington, DC: The World Bank. of Lopez de Silanes, Florencio (1994). Determinants of privatization prices. Harvard (mimeo). Mann, M. (1986). The Sources of Social 1. Cambridge: Power, Cambridge University Press. Mann, M. (1993). The Sources of Social 2. Cambridge: vol. Power, Cambridge University Press. vol. Halaman | 169
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170) Megginson, William L, Nash, Robert C. and van Randenborgh, Mathias (1994). and operating performance of newly Journal of firms. privatized Finance, vol. 49, pp. 403-5. Moloi, K. C., Gravett, S. J., & Petersen, N. F. (2009). Globalization and its impact on education with specific reference to education in South Africa. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 278-297. The financial globalization Citizenship Learning, doi:10.1386/ctl.11.2.117_2. Urry, J. (2000). Sociology beyond Societies. London: Routledge. Van den Berg, R. D. (2011). Evaluation in the context of global public goods. Evaluation, 17(4), 405- 415. doi: 10.1177/1356389011420210 Varian, H. R. (1992). Microeconomic analysis (3rd ed.). New York: W.W Norton & Company, Inc. in Teaching education. and 117-120. 11(2), Mueller, Dennis C. (1989). Public Choice. Cambridge: Cambridge University Press. Ohmae, K. (2005). The Next Global and Stage: Opportunities Borderless World. Bergen County, NJ: Wharton School Publishing. Outhwaithe, W. (2006). The Future of Society. Oxford: Blackwell. Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage. Challenges in Velho, O. (1997). Globalization: Object, perspective, horizon. In (ed.), Cultural L.E. Soares Pluralism, and Identity, Globalization, 98-125. Rio de Janiero: UNESCO and Candido Mendes University. Vining, Aiden and Boardman, Anthony vs. (1992). competition: efficiency in public enterprise. Public Choice, vol. 73, pp. 205-39. Ownership Robertson, R. and Khondker, H.H. of Preliminary International (1998). globalization: considerations, Sociology, 13 (1), 25-40. Discourses Robertson, R., & White, K. E. (2007). globalization. The to is What Blackwell globalization, 54-66. companion Widiyono, D., Mujiyanto, Kardoyo, Surono, & Kuswati, E. (2020). Analysis of the implementation of in private the education cost buddhist higher education in indonesia. International Journal of Technology and Scientific Research, 142-148. 9(1), Retrieved from Sears, A. (2016). Learning from each face of other: The positive Halaman | 170