REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA TERORISME Andi Kurniawan Adnan Zuhair Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Abstrak Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Dalam hal ini rehabilitasi wajib dilakukan dilakukan untuk pembinaan narapidana terorisme, sedangkan reintegrasi sosial juga dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan untuk narapidana terorisme di penjara belum dilaksanakan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari pembentukan jaringan teroris yang dilakukan di penjara. Mantan narapidana juga kembali ke terorisme setelah dibebaskan dari penjara. Faktor pendorong perkembangan napi teroris adalah karena terorisme adalah kejahatan yang harus ditanggulangi. Hal ini mengapa pembinaan ini perlu dilakukan karena narapidana terorisme memiliki ideologi yang salah tentang syariat islam. Bimbingan juga merupakan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan Narapidana dan visi dan misi lembaga. Upaya pembinaan merupakan salah satu gerakan perlindungan masyarakat. Pembinaan adalah faktor pembatas dalam hal struktur hukum dan budaya hukum. Staf penjara tidak memiliki kemampuan untuk Islam, kurangnya kesadaran petugas, tidak ada format pembinaan untuk narapidana terorisme, pandangan bahwa pembinaan untuk narapidana terorisme semakin ketat dan kurangnya staf khusus dalam membina narapidana terorisme. Budaya hukum 1
termasuk budaya narapidana terorisme hukum tidak menyesali tindakannya dan budaya hukum masyarakat menolak narapidana terorisme. Kata kunci: pembinaan, narapidana, terorisme, Rehabilitasi PENDAHULUAN Pembinaan narapidana teroris belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya residivis dan belum mempunyai pembina lembaga pemsyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah nudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukum.1 Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana terorisme juga menjadi tuntutan atas kepentingan internasional. Terorisme bukan hanya kejahatan dalam arti yuridis saja namun merupakan kejahatan dalam arti sosiologis yang mengancam keamanan dunia. Ancaman ini harus diredam dengan penghilangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, salah satu caranya adalah dengan pembinaan. Untuk jangka panjang, pembinaaan bertujuan untuk mencegah narapidana mengulangi kembali perbuatannya ketika sudah kembali ke masyarakat. 1 Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, hal. 1-2 2
Pemidanaan terhadap para pelaku tindak kejahatan terorisme merupakan kajian sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Maka hal ini menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap membimbing serta mendidik narapidana terorisme menjadi orang yang lebih baik. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan pembalasan kepenjaraan menuju ke pembinaan narapidana. Terorisme dapat dimaknai sebagai serangan- serangan terorganisasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Sebagian besar para terorisme biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk bertujuan tertentu yang telah mereka rencanakan. Dalam kerangka pembinaan terhadap terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi. Rehabilitasi adalah perbaikan, penempatan atau pengembalian hak. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Rehabilitasi wajib dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun mereka telah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 3
METODE Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.2 Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.3 Pengkajian dalam penelitian ini dipusatkan pada pembinaan melalui rehabilitasi dan reintegrasi kepada narapidana terorisme, dengan melalui kedua metode pembinaaan yang dilakukan agar mencegah tindakan terorisme itu terulang kembali. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. HASIL DAN DISKUSI Dari segi subtansi hukum, upaya pembinaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubaha Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembinaan merupakan bagian dari tugas dan wewenang lembaga pemasyarakatan, upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Pembinaan narapidana terorisme menjadi program sangat penting di suatu lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena karakteristik dari kejahatan 2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, hal. 295 3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, hal.13-14 4
terorisme itu sendiri. Kelompok teroris ini adalah bukanlah kelompok orang-orang yang memiliki kemampuan rata-rata melainkan kelompok dengan kemampuan intelektual yang cukup tinggi, terlebih bagi pelaku yang berperan sebagai konseptor. Dalam perkembangannya, mereka tidak lagi melakukan aksi secara langsung melainkan menggunakan pihak-pihak lain untuk melancarkan aksi terorisme. Pembinaan narapidana terorisme adalah pengetatan atas hak-hak mereka sebagai warga binaan, pengetatan yang dilakukan dengan cara pelarangan narapidana terorisme untuk memimpin dakwah di lembaga pemasyarakatan, pembatasan tempat-tempat di lembaga pemasyarakatan yang boleh disinggahi dan pembatasan atas kegiatan-kegiatan pembinaan. Narapidana terorisme sangat dilarang untuk melakukan pembinaan berupa pembinaan keterampilan. Pembinaan Narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan perhatian khusus dan serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Narapidana terorisme harus mendapatkan perhatian khusus dan perlakuan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa perlakuan narapidana kasus terorisme tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya. Perlakuan terhadap mereka harus sedapat mungkin menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik didalam maupun di luar lapas. Bahkan, pada tataran ideal, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin mengubah paham radikal yang mereka anut. Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kiri dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan pemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. 5
Hal ini merupakan penerapan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Paradigma pemikiran mengenai narapidana sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan memerlukan berbagai fasilitas.4 Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pembinaan fisik dan pembinaan non fisik atau mental, fasilitas pembinaan fisik berupa penyediaan fasilitas olahraga, kesenian, keterampilan, perpustakaan dengan buku-buku yang memadai, rumah ibadan dan sarana ibadah dan sebagainya, pembinaan narapidana juga didukung dengan penyediaan fasilitas non fisik seperti fasilitas kesehatan, bimbingan rohani dan psikolog. Pada umumnya dilembaga pemasyarakatan terdapat hanya dokter umum atau perawat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakkan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan integrasi.5 Rehabilitasi dilakukan melalui pembinaan narapidana terorisme meliputi fasilitas olahraga, fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali seminggu. Pembinaan non fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Aktivitas teroris di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan seperti narapidana yang lain hanya saja mendapatkan pengawasan langsung secara cermat oleh petugas. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana terorisme bertujuan untuk mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat mantan narapidana 4 S. Allagan Petrus Irwan Pnjaitandan Chairijah, 2009, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, hal. 4 5 Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaaan Pidana Penjara di Indonesia, hal.103 6
terorisme tidak lagi bergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Pembinaan terhahadap narapidana terorisme bisa diupayakan atau dilakukan dengan metode pendekatan dengan mantan narapidana terorisme yang telah berikras dengan NKRI dan juga telah membantu banyak atas tindakan kasus terorisme ini, maka dengan itu pembinaan-pembinaan mungkin akan berjalan dengan baik dengan melalui pembinaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mendatangkan pihak-pihak terkait seperti mantan narapidana terorisme yang sudah berikrar dengan NKRI. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan, pada dasarnya tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Memperbaiki pribadi dari penjahatanya itu sendiri. b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.6 Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran-ajaran yang dianut oleh teroris, ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina dibeberapa tempat, mereka juga ikut berjuang dalam perang. Pembinaan narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai standar PBB. Bentuk dan jenis pembinaan narapidana terorisme yaitu: a. Pembinaan Kesehatan b. Pembinaan Kerohanian c. Pembinaan Olahraga d. Pembinaan Kesenian e. Pembinaan Kewarganegaraan dan Persatuan f. Kebersihan dan Estetika 6 Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, hal. 31 7
g. Pembinaan sadar hukum Dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, terdapat perlakuan khusus bagi narapidana terorisme. Perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme meliputi: a. Mendapatkan pengawasan langsung dari petugas. b. Tidak diperkenankan menjadi imam dalam shalat berjamaah di masjid yang tersedia. c. Tidak diperkenankan menjadi pengurus masjid lapas yang tersedia. d. Ditempatkan dalam sel/kamar khusus yang terpisah dari narapidana lain. e. Untuk melaksanakan ibadah shalat disediakan tempat tersendiri f. Hanya boleh dikujungi oleh keluarga inti (istri, anak, orang tua, saudara kandung) Program pembinaan yang sudah berjalan dengan baik secara umum akan dipertahankan dan diupayakan agar mereka memiliki kemandirian yang tinggi sehingga kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang produktif. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan tersebut memang tidak dilanggar oleh narapidana terorisme, namun pelaksanaan program pembinaan hanya dipandang sebagai persyaratan untuk mengajukan remisi, tanpa mampu merubah paham mereka. Pembinaan ini belum mampu sepenuhnya menghilangkan sifat-sifat jahat dari perbuatan teroris itu sendiri. Hal ini disebabkan karena belum ada format yang jelas untuk membina narapidana terorisme. Pembinaan dilakukan sesuai dengan pembinaan terhadap narapidana lain. Hanya saja pembinaan bagi narapidana terorisme diikuti dengan pengetatan dan pembatasan hak sebagai narapidana. Kemudian dari reintegrasi sosial dapat dilakukan didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah dengan tujuan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana terorisme agar masyarakat mengerti dan memahami proses apa saja yang telah diberikan lembaga pemasyarakatan dalam upaya melakukan pembinaan terorisme, sehingga juga tidak ada kata penolakan lagi dari masyarakat terhadap keberadaan 8
narapidana terorisme yang dipandang bahwa narapidana terorisme tidak patut lagi untuk tinggal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan masyarakat tidak menstigma negatif pada narapidana terorisme maka narapidana terorisme juga tidak kembali melakukan hal-hal tindakan yang akan kembali diulanginya. Hal ini berfungsi agar narapidana terorisme tidak merasa dibedakan atau rendah diri dan mantan narapidana terorisme bisa melakukan pekerjaan selayaknya warga masyarakat pada biasanya, karena pada dasarnya narapidana terorisme juga mempunyai peluang utnuk melakukan suatu profesi yang dimilikinya terhadap pembangunan nasional, baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial. Maka secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam pembinaan terorisme bersama-sama turut serta bergabung dan membantu pemerintah dalam menanggulangi kejahatan terorisme dengan tujuan mengembalikan narapidana terorisme untuk bisa diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kemudian akan menjadi masyarakat yang lebih baik dan berguna. Akan hal ini maka diharapkan dapat menjadi keberhasilan dalam tujuan program pembinaan terhadap narapidana terorisme ini. Upaya dalam penanganan narapidana terorisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, setidaknya dengan hal tersebut dengan ketidaktahuan akan sadarnya narapidana terorisme terhadap pandangannya tetapi dengan upaya pembinaaan tersebut maka diharapkan akan menyadarkan narapidana terorisme ini bisa membaur tanpa doktrin-doktrin yang telah mereka yakini dan menyadari bahwa persatuan dalam masyarakat juga bisa membangun berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam proses pembinaan narapidana teroris melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini walaupun belum sepenuhnya menghilangkan dari pandangan narapidana terorisme dengan pandangan radikalnya akan tetapi akan mengurangi sedikit pandangan tersebut, setidaknya walaupun belum terlaksana secara optimal pembinaan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini juga harus dengan pengawasan dan pengetatan secara terus dan berkala terhadap narapidana terorisme. Tidak semua narapidana yang melakukan tindak pidana teroris akan 9
menyadari hukum dan NKRI serta menghilangkan pandangan dan keyakinan yang dianutnya dan menjadi warga negara yang semestinya akan sadar tentang NKRI. KESIMPULAN Rehabilitasi wajib dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun mereka telah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka pembinaan terhadap terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi. Rehabilitasi adalah perbaikan, penempatan atau pengembalian hak. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Kemudian dari reintegrasi sosial dapat dilakukan didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan adalah dengan tujuan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana terorisme agar masyarakat mengerti dan memahami proses apa saja yang telah diberikan lembaga pemasyarakatan dalam upaya melakukan pembinaan terorisme, Sehingga juga tidak ada kata penolakan lagi dari masyarakat terhadap keberadaan narapidana terorisme yang dipandang bahwa narapidana terorisme tidak patut lagi untuk tinggal ditengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan masyarakat tidak menstigma negatif pada narapidana terorisme maka narapidan terorisme juga tidak kembali melakukan hal-hal tindakan yang akan kembali diulanginya. 10
Tentunya dalam proses pembinaan narapidana teroris melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini walaupun belum sepenuhnya menghilangkan dari pandangan narapidana terorisme dengan pandangan radikalnya akan tetapi akan mengurangi sedikit pandangan tersebut, setidaknya walaupun belum terlaksana secara optimal pembinaan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini juga harus dengan pengawasan dan pengetatan secara terus dan berkala terhadap narapidana terorisme. Tidak semua narapidana yang melakukan tindak pidana teroris akan menyadari hukum dan NKRI serta menghilangkan pandangan dan keyakinan yang dianutnya dan menjadi warga negara yang semestinya akan sadar tentang NKRI. DAFTAR PUSTAKA Marpaung Leden, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti, Ghalia Indonesia, Jakarta Panjaitan S. Allagan Dalam Petrus, 2009, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana, IND Hill Co, Jakarta Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 11