11 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Metode Grounded Research menyarankan peneliti untuk berangkat ke lapangan dalam keadaan "kosong" agar teori yang dihasilkan murni berangkat dari dalam data (Glasser, 2002). Hal ini sering menimbulkan salah interpretasi terhadap metode ini yang menganggap peneliti tidak perlu melakukan tinjauan pustaka agar tidak dipengaruhi oleh teori-teori yang sebelumnya dimiliki oleh peneliti. Berangkat dalam keadaan "kosong" mensyaratkan pikiran yang bebas dari segala macam teori atau hasil penelitian sebelumnya. Namun bukan berarti dalam penelitian Grounded Theory tidak ada kajian pustaka sama sekali. Karena pertanyaan penelitian dirumuskan dari konsep yang diambil dari fenomena, pengalaman, ataupun kajian pustaka sebelumnya. Kajian pustaka (technical literature) dalam bab ini akan berfungsi sebagai bekal kepekaan teoritis (theoritical sensitivity) dalam mengolah data menjadi sebuah teori. Kajian pustaka ini akan dijadikan sebuah fokus awal (beginning focus) pada titik mana peneliti akan memulai penelitiannya. 2.1 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia Fokus awal (beginning focus) yang akan digunakan dalam penelitian ini memiliki tema sentral dan ciri khusus dari ekonomi dan politik yang didalamnya terdapat bauran nasionalisme yang dapat disoroti lebih jauh. Selanjutnya masing-masing bagian dalam subbab akan menguraikan secara lebih rinci berbagai faktor dan dinamika ekonomi dan politik pada setiap masa. Pemilihan segmen bahasan dalam bab ini tidak ditujukan menggambarkan kinerja atau kecenderungan kebijakan yang telah diambil oleh periode pemerintahan pada saat itu tetapi lebih kepada keberadaan tarik menarik dalam ekonomi dan politik yang memiliki bauran nasionalisme di dalamnya. Pemilihan segmen bahasan tidak hanya berkaitan dengan waktu dan periode kepemimpinan atau sistem politik, namun lebih kepada Universitas Pertahanan
12 dinamika serta perubahan signifikan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. 2.1.1 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia 1945-1957 Selama perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan negara ini, para politisi nasionalis mengajukan pandangan tentang ekonomi nasional yang terintegrasi untuk menggantikan ekonomi kolonial. Muncullah harapan tentang pengembangan kekayaan materi, dan semakin banyaknya pengusaha pribumi diharapkan dapat mendistribusikan manfaat dari pertumbuhan ini (Yusgiantoro, 2010). Pada tahun-tahun awal kemerdekaan ini para pemimpin tidak mempertentangkan antara membangun perekonomian negara dan meningkatkan kesetaraan sosial. Kedua harapan ini digabungkan dalam pendangan pembangunan populis yang menginginkan keterlibatan negara dalam lingkup luas (Yusgiantoro, 2010). Selain perang mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia dan tekanan politik luar negeri Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kondisi politik dalam negeri pada saat itu juga tidak kalah kisruhnya, terhitung terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 1949-1956. Menurut Boediono (2016), sistem demokrasi parlementer ternyata tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil. Kabinet yang terlalu sering berganti, membuat kebijakan ekonomi yang konsisten, berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang tidak pernah terlaksana. Masing-masing kabinet mempunyai prioritas program yang berbeda dan tidak pernah dilaksanakan dengan tuntas. Tekanan desentralisasi karena perbedaan kepentingan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa juga menimbulkan friksi politik yang berkelanjutan. Di tengah ketidakstabilan politik tersebut, juga terjadi inflasi yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurut Boediono (2016) inflasi terjadi karena adanya kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan masyarakat dan penambahan uang beredar yang tidak terkendali. Universitas Pertahanan
13 Kelangkaan terjadi karena turunnya kapasitas produksi, dan terhentinya ekspor-impor karena blokade Belanda. Pertumbuhan uang beredar bersumber dari pencetakan uang oleh Republik untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan perjuangan yang terus meningkat - singkatnya, karena defisit anggaran terus-menerus yang hanya bisa ditutup dengan mencetak uang baru, karena institusi-institusi normal pengumpul pendapatan negara seperti pajak, bea masuk, cukai, dan lain-lain, tidak berfungsi - negara tidak punya pemasukan yang cukup. Selain itu menurut Boediono (2016), suasana moneter saat itu juga sangat kisruh, karena pada waktu itu tidak hanya beredar satu mata uang, tetapi secara bersamaan ada; mata uang yang dikeluarkan pemerintah Republik, Ada uang "republik" yang dikeluarkan penguasa daerah, ada sisa-sisa uang pendudukan jepang, dan ada uang yang dikeluarkan De Javashe Bank - masing-masing uang memiliki nilai sendiri terhadap barang. Kemudian langkah-langkah penertiban dilakukan, dan pada akhir masa ini hanya terdapat dua mata uang yang dominan - uang Republik Indonesia dan uang De Javasche Bank. Baru pada awal 1950-an, keduanya dilebur menjadi satu mata uang nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (hasil nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1953). Menurut Boediono (2016), di bidang ekonomi, Indonesia dihadapkan pada kenyataan; (1) Adanya kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi; (2) Birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan baik; (3) Beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB; (4) Konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antar kelompok sosisal yang tidak jauh berbeda dengan masa kolonial dulu. Sementara itu masyarakat kebanyakan mengharapkan segera ada perbaikan kehidupan. Para elite bangsa juga sudah tidak sabar lagi untuk mewujudkan orang Indonesia menjadi pelaku dan pemegang kendali utama ekonomi Indonesia. Dalam berbagai kendala tersebut, para pemimpin politik konsisten pada kebijakan untuk mendorong pembangunan secara bertahap dengan mempromosikan kewirausahaan sektor swasta. Upaya ini Universitas Pertahanan
14 tidak mudah, terutama karena masih terbatasnya kelompok wirausaha swasta dalam negeri dan juga kemampuan kapital mereka. Perlakuan khusus ini kemudian menjadi sumber penyalahgunaan dan mengakibatkan korupsi serta berbagai skandal antara tokoh politik dan pengusaha. Lemahnya sektor swasta lokal mengindikasikan kebutuhan akan investasi asing, namun dilain pihak kebutuhan akan investasi asing yang besar bersebrangan dengan kebutuhan politik untuk membangun kedaulatan nasional (Yusgiantoro, 2010) Menurut data statistik (Zanden, & Marks, 2012, dalam Boediono, 2016) PDB total Indonesia masih tumbuh sekitar 5,5 persen per tahun dan PDB non-migasnya 4,3 persen per tahun, yang berarti PDB total per kapita tumbuh antara 2,7-3,2 persen dan PDB non-migas antara 1,5-2,0 persen per tahun. Namun Boediono (2016) berpendapat demikian terhadap data ini; "Kinerja ini tidak terlalu buruk, tapi seyogjanya diletakkan dalam perspektif yang benar. Pertama, pada waktu itu sektor migas mempunyai kaitan minimal dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, PDB non-migas lebih relevan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Kedua, PDB Indonesia tumbuh dari basis awal yang sangat rendah, yaitu kondisi akhir dari "ekonomi perang" dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya. Ketiga, PDB per kapita dimasa ini juga masih jauh dibawah tingkatnya sebelum perang. Perbaikan taraf hidup yang berarti belum dirasakan oleh mayoritas rakyat" Kendati perusahaan-perusahaan negara sudah mulai didirikan sejak awal kemerdekaan, seperti Jawatan Listrik dan Gas (Bureau of Electricity and Gas) yang diresmikan Presiden Sukarno pada 27 Oktober 1945, ataupun perusahaan-perusahaan yang di nasionalisasi pada saat itu. Sampai dengan 1957 - setelah 12 tahun Indonesia merdeka - sebagian besar kepemilikan asing (terutama Belanda) atas perkebunan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang berkembang sejak 1870-an itu tidak berada di tangan Indonesia (Ali, & Lino, 2014). Bahkan perekonomian Indonesia pada masa itu masih sangat menguntungkan Belanda. Howard Dick (dalam Ali, & Lino, 2014) berpendapat; Universitas Pertahanan
15 "Kendati iklim investasi memburuk, pada umumnya usaha Belanda masih sangat menguntungkan sampai pertengahan 1950-an. Sebagian memang ada yang di rehabilitasi, tetapi lebih banyak lagi perusahaan yang dengan cepat mampu meningkatkan hasil hingga ke tingkat sebelum perang. Dengan pengecualian yang menonjol atas gula, sebagian industri ekspor mampu berkinerja hampir dengan kapasitas penuh dan membayar keuntungan yang bagus. Miejer (1994:529) menyebutkan pengiriman keuntungan ke Belanda mencapai 0.8 miliar gulden antara 1954-1957. Keuntungan setingkat itu mendorong Belanda terus menanamkan modal sekitar 1,5 miliar gulden antara 1950-1958." Menurut Boediono (2016); "Inilah biaya ekonomi untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar, yaitu mengakhiri konflik dan mendapatkan pengakuan dunia internasional. Meskipun beban langsungnya berupa pos pengeluaran tambahan dalam APBN setiap tahunnya, sedangkan beban tidak langsungnya berupa sejumlah kendala yang memasung kebijakan-kebijakan ekonomi yang di ambil di Indonesia." Pada 1955, Indonesia menjadi tuan rumah KAA (Konferensi Asia Afrika) di Bandung. Salah satu hasilnya adalah dukungan negara-negara anggota untuk "pengembalian" Irian Barat ke pangkuan Indonesia - dalam perjanjian KMB Irian Barat status quo. Momen ini kembali memperlihatkan bagaimana nasionalisme kembali menunjukkan kekuatannya, dimana PNI (Partai Nasional Indonesia) - yang "terbakar" oleh dukungan negara- negara peserta KAA - dengan anggapan sikap pemerintah terlalu lemah terhadap barat, dan terutama Belanda, menolak perundingan tersebut (KMB). Pernyataan ini memberi minyak kepada semangat nasionalisme yang masih membara. Sejak itu ketegangan kian memuncak yang mendorong Indonesia, secara sepihak, membatalkan hasil perjanjian KMB pada 1956. Puncaknya terjadi pada 29 November 1957, ketika PBB gagal meloloskan resolusi yang menuntut Belanda merundingkan penyelesaian Irian Barat. Ini menjadi pemicu kekuatan-kekuatan politik dalam negeri untuk membuat gerakan (Ali, & Lino, 2014). Pada 3 Desember 1957, sarikat-sarikat pekerja PKI (Partai Komunis Indonesia) dan PNI mulai mengambil alih kantor-kantor perusahaan dan bisnis Belanda (Ricklefs, 1981, dalam Ali, & Lino, 2014 ). Aksi "sepihak" yang terutama di motori oleh Universitas Pertahanan
16 kaum pergerakan "kiri" ini, menimbulkan kecurigaan kekuatan-kekuatan dalam negeri lainnya yang beraliran "kanan". Maka atas anjuran seorang tokoh muda dalam gerakan buruh beraliran "kanan", Agus Sudono, perusahaan-perusahaan asing yang telah diambil alih tersebut kembali "diambil alih" oleh kaum milter di bawah kepemimpinan Jenderal A. H. Nasution (Ricklefs, 1981, dalam Ali, & Lino, 2014 ). Momen inilah yang mulai menunjukkan adanya bauran persoalan- persoalan politik dalam nasionalisme ekonomi. Menyikapi fenomena ini, Boediono (2016) berpendapat demikian; "...sasaran politik pada suatu masa tidak selalu sejalan atau sinergis dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama. Kita selalu dihadapkan pada pilihan atau trade off antara kedua sasaran tersebut." 2.1.2 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia 1957-1966 Keadaan ekonomi semakin merosot, terlihat dari infrastruktur yang semakin buruk, inflasi dari masa perang dan revolusi berlanjut, serta defisit anggaran belanja semakin besar. Penduduk meningkat, dan makanan tidak mencukupi meskipun produksi pertanian tumbuh. Komoditas ekspor utama adalah karet dan minyak mentah, namun ekspor yang terganggu akibat perang amat lambat pulihnya. Rupiah dipertahankan pada nilai tukar itnggi untuk mensubsidi kebutuhan impor daerah jawa, namun ini membebani daerah lain khususnya yang mengekspor bahan makanan dan berbagai keperluan jawa lainnya. Penyelundupan, pasar gelap, dan korupsi marak. Secara umum kemakmuran yang diharapkan dari kemerdekaan belum terwujud (Yusgiantoro, 2010). Minimnya kemampuan wirausaha lokal, keterbatasan anggaran negara dan ketidakstabilan politik menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga upaya untuk re-organisasi sosial. Pada dasarnya kegagalan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial pada dekade awal kemerdekaan ini disebabkan masalah internal. Rasa frustasi akibat kegagalan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran sikap politik ke arah Universitas Pertahanan
17 populisme dan lebih menekankan isu kedaulatan nasional. Perubahan kebijakan ekonomi menjadi lebih menonjolkan aspek komunitarian dan kepentingan nasional. Muncul penolakan terhadap kapitalisme dan liberalisme ekonomi, serta kecurigaan terhadap modal asing. Meskipun masih berpihak pada mekanisme pasar melalui peran pengusaha lokal, diinginkan adanya peningkatan peran pemerintah untuk merealisasikan aspirasi pembangunan. Upaya mengatasi persoalan ini bertumpu pada peran pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN), meskipun pada waktu itu kondisi pemerintah tidak stabil dan anggaran terbatas (Yusgiantoro, 2010). Diantara berbagai macam krisis tersebut, pada Februari 1957, Presiden Sukarno mencetuskan konsepsi Presiden yang intinya mengusulkan sistem Kabinet Presidensial yang bertanggung jawab kepada suatu Dewan Nasional. Konsepsi demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya dibidang ekonomi, yaitu Ekonomi Terpimpin. Menurut Boediono (2014) konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesan ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi sering terkesan terinspirasi oleh "kesuksesan" sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis, berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbangunnya industri- industri dasar sebagai landasan pembangunan industri mereka. Terdapat aksioma yang menganggap konsep ekonomi terpimpin terinspirasi oleh kecenderungan Presiden Sukarno yang sosialis dan terlalu anti asing - akan tetapi apa yang diungkapkan Sukarno dalam Sukarno An Autobiography As Told To Cindy Adams setidaknya akan membantah anggapan tersebut karena apa yang diharapkan Sukarno adalah metode yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, Cindy Adams (1965) menulis demikian; "...dan kukatakan padanya, "Sebagai sahabat yang bijaksana dan lebih tua, Amerika bisa memberi kami nasihat. Tetapi jangan telah melihat pelaksanaan mencampuri urusan kami. Kami Universitas Pertahanan
18 kapitalisme dan demokrasi barat melalui bangsa Belanda. Kami tidak ingin menerapkan sistem itu. Biarkan kami berkembang dengan satu metode baru yang sesuai dengan kepribadian kami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa di ekspor, tetapi sebaliknya kami juga tidak akan mengimpor doktrin-doktrin yang tidak sesuai untuk kami." Dalam perjalanannya, sistem ekonomi terpimpin yang mewarisi beban-beban ekonomi pada masa sebelumnya (demokrasi parlementer) menurut Boediono (2016), tidak memiliki peluang untuk sukses dari awal: (1) Karena eksperimen itu dilaksanakan dalam kondisi makro-moneter yang semakin buruk; (2) karena perangkat pelaksana sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik; (3) Karena politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negara-negara barat sehingga akses Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit; (4) Karena dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin tidak kondusif bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang rasional. Pada 25 Agustus 1959 diambil langkah mendevaluasi rupiah sebesar 75% menurunkan nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, serta membekukan simpanan uang di bank yang bernilai lebih besar dari Rp.25.000. Hal ini menyebabkan krisis likuiditas yang luar biasa sehingga pemerintah menerbitkan utang baru dan pasokan uang kembali seperti semula dalam waktu enam bulan. Akibatnya terjadi hiper-inflasi yang mencapai 100% per tahun dalam kurun waktu 1961-1964 (Yusgiantoro, 2010). Puncaknya adalah defisit APBN dan "defisit" pembiayaan BUMN- BUMN yang makin besar dan dibiayai dengan pencetakan uang menyebabkan uang beredar, dan inflasi lepas kendali. Pada akhirnya menurut Boediono (2016) selama 1957-1966 sektor-sektor utama ekonomi Indonesia mengalami stagnasi atau kemunduran yang disebabkan oleh kombinasi sejumlah faktor yang terjadi bersamaan yaitu: (1) Investasi (terutama dari luar negeri) terhenti karena suasana politik dalam negeri dan luar negeri yang tegang; (2) Penurunan efisiensi dan produktivitas pada perusahaan-perusahaan yang di nasionalisasi dan perusahaan- perusahaan negara, pada umumnya karena sistem ekonomi komando dan Universitas Pertahanan
19 mismanagement - banyak literasi sejarah yang menilai bahwa rendahnya efisiensi dan produktivitas tersebut terjadi lebih karena korupsi besar- besaran para pemimpin perusahaan yang di nasionalisasi, ketimbang sistem ekonomi komando itu sendiri, lihat Legge (1972), Wibisono (1974), Ongkokham (2009), Carey (2016); (3) Infrastruktur (transportasi, listrik, irigasi, dan sebagainya) yang tidak terpelihara; (4) Kelangkaan devisa; dan (5) "Kelangkaan" likuiditas Rupiah dan pergeseran kegiatan produktif ke kegiatan spekulatif sebagai akibat dari hiperinflasi. Tabel 2.1 Penerimaan Dan Pengeluaran APBN Riil (Rp Konstan 1954) Tahun 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Penerimaan Riil 11,1 16,4 9,7 4,5 4,3 2,8 1,6 Pengeluaran Riil 16,1 18,3 13,7 7,4 8,7 7,7 4,1 Sumber: Tim Penulis LP3ES (1945), h. 145, dalam Boediono (2016). Tabel 2.2 Pengeluaran Pemerintah yang Merupakan Prioritas Politik, 1958-1965 (Rp Miliar) Tahun Operasi 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Keamanan 5,0 8,2 11,3 11,2 12,3 11,4 4,2 5,6 Irian Barat & Malaysia - - - 10,4 23,6 21,0 90,5 567,1 Subsidi BUMN & Swasta 0,9 3,1 5,2 7,4 9,3 13,9 15,6 15,8 Lain- Lain - - - 14,6 2,6 7,5 6,1 388,0 Total 5,9 11,4 16,5 33,2 47,8 53,8 116,4 985,5 Sumber: Tim Penulis LP3ES (1945), h. 138, dalam Boediono (2016). Universitas Pertahanan
20 Tabel 2.3 Pengeluaran Prioritas Politik Dibanding dengan Pengeluaran Total APBN, 1958-1965 (Rp Miliar) Tahun 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Total (T) 35,3 44,4 60,5 88,5 122,1 329,8 681,3 2.526,3 Pengeluaran Prioritas Politik (P) 5,9 11,4 16,5 33,2 47,8 53,8 116,4 985,5 P/T (%) 16,7 25,7 27,3 37,5 39,1 16,3 17,1 39,0 Sumber: Tim Penulis LP3ES (1945), h. 138 dalam Boediono (2016). Tabel 2.4 APBN dan Uang Beredar, 1959-1966 (Rp Miliar) Tahun Penerimaan Pengeluaran Defisit Uang Beredar 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 34,9 47,8 67,7 135,9 263,4 725,0 2.572,0 22,2 Sumber: Tim Penulis LP3ES (1945), h. 145 dalam Boediono (2016). 30,6 53,6 62,2 74,0 162,1 283,4 960,8 13,1 44,4 60,5 88,5 122,1 329,8 681,3 2.526,3 29,4 13,8 -6,9 -26,3 -48,1 -167,7 -397,9 -1.565,6 -16,3 Kondisi yang dialami perekonomian Indonesia pada masa ini menurut Boediono (2016) terjadi karena kesenjangan atau gap antara sasaran politik dan sasaran ekonomi terlalu lebar. Defisit, hiperinflasi, dan stagnasi yang terjadi bersamaan pada masa itu menimbulkan masalah- masalah ekonomi yang harus segera di selesaikan. Periode ini ditutup dengan lahirnya sasaran politik baru yang kita kenal dengan orde baru, menggantikan orde sebelumnya yang disebut sebagai orde lama. Menurut Boediono (2016); "...secara umum sasaran ekonomi tunduk pada sasaran politik. Tetapi pada masa-masa tertentu (misalnya, krisis ekonomi), sasaran Universitas Pertahanan
21 ekonomi menempati urgensi tinggi dan mensubordinasi sasaran politik, paling tidak dalam jangka pendek sampai krisis diatasi." Pensubordinasian ini membawa interpretasi nasionalisme ekonomi, memasuki dialektika baru. Yaitu antitesa interpretasi nasionalisme ekonomi sebelumnya yang cenderung tertutup, yang melahirkan sintesa interpretasi nasionalisme ekonomi yang lebih terbuka. Boediono (2016) menulis bahan renungan untuk masa ini sebagai berikut; "Masa yang diliput bab ini sekali lagi menggambarkan betapa erat interaksi antara ekonomi dan politik dalam praktik. Seperti yang disebut sebelumnya, secara umum kebijakan ekonomi selalu disubordinasi oleh tujuan politik. Mari kita teliti. Kesepakatan KMB dimaksud untuk untuk mencapi sasaran politik untuk menghentikan konflik dengan belanda dan memperoleh pengakuan internasional. Sasaran itu dicapai dengan sejumlah biaya ekonomi yang harus ditanggung Republik. Sasaran politik indonesianisasi sebagian di capai, sekali lagi dengan biaya ekonomi. Upaya untuk mempertahankan kesatuan negara dicapai dengan memadamkan pemberontakan di daerah yang membebani anggaran negara dan menimbulkan gangguan produksi di daerah untuk beberapa tahun kemudian. Irian Barat berhasil kita kembalikan ke pangkuan Republik, tetapi juga dengan biaya anggaran dan biaya-biaya ekonomi lain yang sangat besar." "...Pertanyaannya sekarang adalah apakah sasaran-sasaran itu harus dicapai at all cost? Ataukan masih ada ruang untuk menghitung-hitung dan menimbang-nimbang biaya ekonominya? Kenyataannya, semua, atau hampir semua, sasaran politik itu diputuskan untuk dicapai tanpa ada perhitungan matang mengenai biaya ekonominya. Sebabnya barangkali karena sasaran-sasaran politik itu hampir selalu mempunyai bobot emosional besar di benak orang sehingga cenderung menumpulkan semangat untuk melakukan perhitungan cost-benefit yang objektif. Lagi pula, kenyataannya memang tidak mudah untuk menghitung dengan tepat biaya ekonomi dari suatu sasaran politik - yang sering kompleks dan multi dimensi. Biaya ekonominya baru akan menarik perhatian ketika sudah berakumulasi dan berakibat pada situasi kehidupan ekonomi yang parah dan menimbulkan reaksi balik yang keras dari masyarakat, seperti yang terjadi di akhir masa hiperinflasi." "...Masalah memperkirakan biaya ekonomi dari sebuah tujuan politik perlu terus kita renungkan dengan jernih karena akan terus berulang terjadi dalam perjalanan bangsa." Universitas Pertahanan
22 Meskipun pengembangan material dan perbaikan sosial tidak cemerlang, periode pemerintahan Presiden Soekarno berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan politik. Chalmers (1997) mencatat bahwa kebijakan pada masa ini juga menggariskan ideologi kuat yang kelak mempengaruhi orientasi pembangunan di masa sesudahnya. Beberapa hal diantaranya adalah: (1) komitmen terhadap pembangunan yang populis, (2) peran serta negara yang kuat dalam berbagai bidang, dan (3) ironi yang terlihat secara siginifikan adalah ketidakmampuan negara untuk merealisasikan aspirasi populis yang di canangkan di ranah politik. 2.1.3 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia 1966-1998 Menurut Boediono (2016), problema yang dihadapi pengelola perekonomian pada masa ini adalah sebagai berikut; Negeri ini baru saja mengalami guncangan sosial-politik dahsyat yang di ikuti oleh pergantian rezim dan proses transisinya yang belum tuntas. Hiperinflasi tak terkendali yang sudah berjalan selama beberapa tahun. APBN mengalami ketekoran yang makin besar, padahal "daya beli"- nya makin menciut karena digerogoti inflasi. Pengeluaran negara didominasi oleh pengeluaran yang secara politis sulit untuk dikurangi, seperti subsidi bahan makanan, BBM, dan dukungan untuk BUMN. Kondisi prasarana sangat buruk karena bertahun-tahun tidak ada anggaran bahkan sekedar untuk pemeliharaan minimal. Cadangan devisa nol dan masih ada kewajiban-kewajiban dengan luar negeri yang jatuh waktu, tetapi belum dapat dibayar. Banyak ekspor-impor yang tidak tercatat, sementara aliran modal masuk terhenti sama sekali. Universitas Pertahanan
23 Terjadi kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan suku cadang yang melumpuhkan industri dalam negeri dan menimbulkan kelangkaan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi dalam negeri (PDB) stagnan dan bahkan merosot. Sementara masyarakat menuntut perbaikan keadaan ekonomi segera. Pada Oktober 1966, pemerintah dengan bantuan teknis IMF (International Monetary Fund), mengeluarkan program stabilisasi ekonomi untuk mengatasi permasalahan yang ada, terdapat 4 pilar yang melandasi strategi ini yaitu; a) Kebijakan "Dekontrol": Melepas Pasung Kebijakan ini bertujuan melepaskan perekonomian dari belenggu pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan, prosedur birokrasi yang memasung kegiatan ekonomi, mengandalkan lebih banyak pada mekanisme pasar, mengurangi peran langsung negara dalam kehidupan ekonomi, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi swasta (termasuk luar negeri). Dari segi sasaran utama, yaitu pengendalian inflasi, kebijakan ini diarahkan untuk mengatasinya dari sisi suplai berupa arus barang yang makin lancar. Perlu dicatat bahwa kebijakan ini bukan sekedar kebijakan "deregulasi" seperti yang sekarang kita kenal, melainkan mencakup perombakan mendasar pada sistem ekonomi, yaitu mengubah dari sistem komando yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin menjadi sistem yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dan peran tidak langsung negara. Kebijakan ini membuka jalur baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia dalam periode selanjutnya. Langkah-langkah pembenahan yang diambil menyangkut pilar-pilar lain, seperti penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri dan sistem kurs ganda, pengahapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, pengurangan subsidi-subsidi, pembakuan peran modal asing dan dalam negeri melalui undang-undang PMA (1967) dan PMDN (1968), dan sebagainya, Universitas Pertahanan
24 b) Kebijakan Fiskal: Menegakkan Disiplin Anggaran. Kebijakan fiskal bertujuan utama mengembalikan displin anggaran dan menyeimbangkan APBN sehingga ia tidak lagi menjadi sumber utama kenaikan uang beredar (M) yang merupakan penyebab utama inflasi. Disiplin anggaran dikukuhkan dengan menetapkan "anggaran belanja berimbang" sebagai prinsip dasar pengelolaan APBN mulai 1967. c) Kebijakan Moneter: Mengendalikan Uang Beredar. Fungsi kebijakan moneter dikembalikan sebagai alat untuk mengendalikan kredit perbankan dan uang beredar. Dengan diterapkannya prinsip anggaran belanja berimbang, kebijakan moneter tidak lagi sekedar sebagai pendukung kebijakan fiskal. Dalam paket stabilisasi ekonomi Oktober 1966, kebijakan moneter diberi peran yang sangat penting dalam pengendalian hiperinflasi dengan ditetapkannya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank-bank pemerintah menjadi 6-9 persen per bulan dan suku bunga simpanan sampai 5 persen per bulan. Kebijakan suku bunga ini diperkuat dengan pembatasan langsung volume kredit dan pemberian insentif lain bagi simpanan (termasuk pembebasan pajak, tidak dipertanyakan asal-usulnya, dan sebagainya). d) Kebijakan Neraca Pembayaran: Melonggarkan Ketersediaan Devisa Kebijakan ini bertujuan melonggarkan kelangkaan devisa agar tidak memasung upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan ini mempunyai 2 sasaran operasional, yaitu; (1) membangkitkan dan memperlancar kegiatan ekspor-impor (istilah teknisnya: revitalisasi "rekening berjalan" atau current account) sebagai penggerak ekonomi; (2) meningkatkan arus dana masuk (melalui "rekening modal" atau capital account) untuk membiayai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Langkah untuk sasaran (1) menyatu dengan upaya penyederhanaan sistem kurs ganda dan pembenahan prosedur dagang luar negeri yang dicakup dalam kebijakan dekontrol. Sedangakan sasaran (2) terkait langsung Universitas Pertahanan
25 dengan langkah-langkah diplomasi ekonomi untuk merunding ulang utang Dengan bantuan IMF para ekonom Indonesia pada masa itu yang beranggotakan para ekonom muda (dibawah 40 tahun) lulusan Universitas California, Berkeley, di Amerika, berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 persen pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 1969. Mereka dipandang telah berhasil dengan gemilang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari bahaya kehancuran (Baswir, 2002). Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran (Baswir, 2002). Alhasil terhitung sejak 1969, perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat pesat, rata-rata diatas 6 persen per tahun (Baswir, 2002). Dalam kondisi politik dan ekonomi yang membaik, pemerintah kemudian menyusun perencanaan pembangunan dalam segmen lima tahunan (Repelita). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan yang mencakup rangkaian dari lima Repelita berurutan. RPJP pertama berlangsung dari tahun 1969 sampai dengan 1994/1995. Pencapaian gemilang ini membuat cukup sulit bagi siapapun untuk tidak menyetujui kebijakan yang diambil pemerintahan pada saat itu meskipun dapat dikatakan semakin menyimpang dari amanat konstitusi, Bazwir (2002) menulis demikian; "Bung Hatta, yang ketika itu terus-menerus menasihati Emil Salim agar tidak terlalu jauh menyimpang dari amanat konstitusi, merasa kesulitan untuk bersuara terlalu keras. Hasil yang dicapai oleh mafia berkeley memang cukup mencengangkan - (Peneliti; mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh David Ransom dalam majalah Ramparts edisi 4 tahun 1970)" Menurut Baswir (2002) pencapaian ekonomi yang dicapai pada masa orde baru setidaknya ditunjang oleh beberapa hal; (1) Adanya manipulasi besar-besaran suasana batin masyarakat untuk memusuhi segala hal yang dapat diasosiakan sebagai bagian dari orde lama. Universitas Pertahanan
26 Akibatnya warga masyarakat, termasuk para mahasiswa tidak hanya mendukung seluruh kebijakan ekonomi politik orde baru, tetapi cenderung mengasosiasikan diri mereka sebagai bagian dari rezim tersebut; (2) adanya pemerintahan tangan besi yang siap memberangus segala tindakan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah - faktor ini juga sering disebut oleh Bodiono (2016) dalam banyak tulisannya dengan bahasa yang diperhalus yaitu kestabilan politik dalam negeri - hal ini memang merupakan skenario inti dari naiknya militer sebagai penguasa orde baru. Akibatnya, gerakan perlawanan yang dimotori oleh perwira militer sekalipun, seperti peristiwa Malari, dapat dihentikan dengan cepat; (3) Adanya dukungan besar-besaran kapitalisme internasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut Baswir (2002) berpendapat demikian; "Hal ini, saya kira, tidak hanya merupakan prasyarat keberhasilan para ekonom Mafia Berkeley. Sesuai dengan suasana perang dingin yang sedang berlangsung ketika itu, kelahiran orde baru memang tidak dapat dipisahkan dari rencana besar kapitalisme internasional untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia - (peneliti; dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka)". Perekonomian Indonesia yang terkesan memiliki ketergantungan pada pihak asing ini mengangkat kembali pertarungan wacana nasionalisme ekonomi di Indonesia, Soe Hok Gie (1969) menggambarkan demikian; "Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman berkata kepada saya: saya kira benar, menjadi menteri luar negeri indonesia sekarang tidak menarik. kerjanya cuma berusaha menunda pembayaran utang-utang lama. atau cari utang-utang baru" "...Seolah-olah seluruh usaha diplomasi kita adalah diplomasi cari utang untuk kelangsungan hidup Republik ini yang sudah 24 tahun usianya. Pastilah penilaian orang-orang seperti teman-teman saya itu tidak tepat. Ada soal-soal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tetapi kesan umum dari "masyarakat luas" adalah seperti teman saya itu" Problema yang dihadapi pengelola perekonomian pada masa ini pernah juga dialami Kuba pasca revolusinya, akan tetapi kondisi tersebut Universitas Pertahanan
27 tidak membuat Kuba membuka perekonomiannya, krisis justru menghasilkan sistem perekonomian yang sangat revolusioner melalui debat akbar yaitu SFP (Sistema de Financiamiento Presupuestario) yang ternyata terus berkembang menjadi kritik atas manual ekonomi-politik Soviet yang di pelopori oleh Ernesto Guevara mulai tahun 1962, proses ini digambarkan oleh Helen Yaffe (2009) dalam bukunya yang berjudul 'Che' Guevara: The Economics of Revolution - pada tahun 1978 Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi Cina dari rezim Mao Zedong, terlihat jelas bahwa terdapat filsafat dasar SFP yang digunakan Deng Xiaoping dalam mereformasi perekonomian Cina. Keduanya mentransformasi teknik-teknik ekonomi yang sudah ada dengan adjustement yang sesuai dengan keadaan masing-masing tanpa lagi mempersoalkan ideologi negara. Pada Maret 1973 MPR memilih kembali Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan ke-2, didampingi Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Wakil Presiden. Pemerintah menyusun Repelita II (1974/1975-1978/1979) yang mengubah prioritas pencapaian tiga sasaran pembangunan. Sasaran pertumbuhan menempati prioritas pertama, kemudian dilanjutkan dengan sasaran pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tingkat inflasi cukup tinggi, yaitu sebesar 21 persen tahun 1972/1973 dan 47 persen tahun 1973/1974. Masalah pengendalian pinjaman luar negeri mulai mencuat. Pada 1973 pemerintah memperketat syarat peminjaman dana Pertamina ke luar negeri, namun pada 1975 Pertamina ternyata tetap tidak mampu membayar pinjaman kepada beberapa bank Amerika dan Kanada. Pemerintah kemudian mengambil alih pertamina dan berusaha membayar utang- utangnya. Kenaikan harga dan masalah korupsi menjadi isu sisual yang sering disuarakan dalam demonstrasi mahasiswa. Mulai Muncul kritik publik terhadap rezim yang semakin sentralistis; kebijakan suku bunga tinggi yang menguntungkan pengusaha besar karena memiliki akses terhadap dana asing yang lebih murah; kedekatan penguasa dengan segelintir pengusaha kaya; serta keluarga Presiden karena memanfaatkan posisi mereka untuk mendapat keuntungan finansial (Yusgiantoro, 2010). Universitas Pertahanan
28 Secara garis besar kinerja perekonomian selama dua Pelita pertama sangat memuaskan. PDB tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. Pertumbuhan investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen. Keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga minyak dunia pada tahun 1973 (perang Arab-Israel) dan 1979 (perang Iran-Irak). Harga minyak tetap tinggi hingga 1982 memberikan kontribusi penerimaan devisa yang signifikan. Inflasi yang pada tahun 1974 mencapai 41% dapat diturunkan menjadi dalam kisaran 10-20%. Dalam masa ini sekitar 72% pengeluaran negara dibiayai dari pendapatan dalam negeri (Yusgiantoro, 2010). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi diiringi pula dengan semakin luasnya pemberitaan tentang korupsi para pejabat publik dan juga lingkungan terdekat Presiden. Muncul berbagai laporan tentang pelanggaran HAM di wilayah Timor Timur dalam pemberitaan internasional. Pada 1977 Amnesti Internasional menyebutkan masih ada 55.000-100.000 tahanan politik terkait 1965 yang ditahan tanpa jalur pengadilan. Demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto yang terus berlanjut sepanjang 1978 dihadapi dengan penangkapan aktivis mahasiswa dan dosen, serta penerapan kebijakan pembatasan kegiatan di kampus. Pada 1978 pemerintah mulai menerapkan kursus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi semua orang, yang mendorong keseragaman ideologis. Pemerintah juga berupaya menerapkan keseragaman administratif dan pengendalian hierarkis-sentralistik melalui Undang-Undang Desa 1979 (Yusgiantoro, 2010). Pada Repelita III (1979/1980-1983/1984) urutan prioritas pembangunan adalah pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Pemerintah menekankan perlindungan terhadap pengusaha skala kecil, mendorong pembangunan industri yang broad based, dan mempromosikan ekspor yang padat karya. Namun realisasinya, Pelita III ditandai dengan pertumbuhan PDB yang merosot hingga mencapai rata-rata 4,5 persen per tahun. Sejak 1982 harga minyak internasional menurun akibat kelebihan pasokan dan resesi di berbagai negara maju sehingga penerimaan devisa Universitas Pertahanan
29 juga berkurang. Di lain pihak, utang luar negeri meningkat dan bebannya semakin berat akibat menguatnya dolar Amerika. Pada masa itu suku bunga riil di Amerika Serikat meningkat dan kemudian menarik banyak dana mengalir masuk kesana sehingga likuiditasnya meningkat. Pemerintah Indonesia terpaksa mendevaluasi kurs rupiah terhadap US$ sebesar 27,4 persen pada maret 1983. Meskipun demikian, salah satu prestasi indonesia pada masa ini adalah peningkatan produksi beras sehingga swasembada beras dapat tercapai pada tahun 19184 (Yusgiantoro, 2010). Pada Repelita IV (1984/1985-1988/1989) prioritas pembangunan masih seperti pada Pelita III. Tujuan jangka panjang yang ditetapkan adalah mengembangkan sektor industri agar setara dengan kemajuan di sektor pertanian. Tujuan pokok jangka menengah adalah menciptakan lapangan kerja, promosi ekspor, subtitusi impor, pembangunan daerah, dan pengolahan sumber daya alam domestik. Pemerintah mendorong pemakaian produksi dalam negeri. Pada tahun 1984-1986 dilakukan reformasi perpajakan serta deregulasi sektor perbankan dan keuangan, yang mengurangi keterlibatan pemerintah di sektor bisnis, meningkatkan efisiensi serta mengurangi ekonomi biaya tinggi, dan meningkatkan peran serta sektor swasta (Yusgiantoro, 2010). Meskipun terjadi berbagai gejolak di bidang politik dan keamanan pada awal Pelita III, seperti kerusuhan Tanjung Priok pada September 1984 dan pembakaran gedung-gedung di Jakarta pada pertengahan 1985, secara keseluruhan stabilitas ekonomi dapat dipertahankan. Indonesia juga tampil dalam arena diplomasi internasional, baik sebagai pemimpin ASEAN maupun dalam dialog Utara-Selatan. MPR kembali memilih Soeharto sebagai Presiden untuk kelima kalinya pada Maret 1988 (Yusgiantoro, 2010). Pada Repelita V (1989/1990-1993/1994) Pemerintah Indonesia merencanakan untuk memnatapkan landasan pembangunan, menguatkan swasembada padangan dan meningkatkan produksi hasil panen lainnya. Pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai rata-rata diatas 6 persen per Universitas Pertahanan
30 tahun, lebih tinggi dari target 5 persen per tahun yang direncanakan. Reformasi pasar saham pada bulan Agustus 1989 mempermudah perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh sampai 49 persen saham-saham perusahaan terdaftar. Pemberontakan di Aceh kembali muncul sejak Mei 1988 dan pemerintah menghadapinya dengan pendekatan militer. Persoalan Timor Timur juga kembali muncul akibat kerusahan pada oktober 1989 dan november 1991, kekerasan yang dilakukan untuk megatasi persoala ini mengakibatkan masalah HAM muncul di tingkat internasional. Keluhan masyarakat Indoensia terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pengusaha dan keluarga Presiden meluas. Di awal 1990-an mulai bermunculan pula konflik sosial berupa pertikaian antaragama dan protes kaum buruh yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan gaji (Yusgiantoro, 2010). Pada maret 1993 MPR kembali memilih Soeharto sebagai pPresiden Republik Indonesia untuk masa jabatan keenam. Pemerintah menyusun Repelita VI yang merupakan periode pertama dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJP II), yang disebutkan sebagai tahapan lepas landas (take off). Repelita VI (1994/1995-1998/1999) di fokuskan untuk pada penataan sektor industri; peningkatan diversifikasi, produktivitas, ekstensifikasi, dan intensifikasi sektor pertanian; penguatan kelembagaan dan peran koperasi; peningkatan peran pasar dalam negeri dan perluasan pasar luar negeri; serta pemerataan melalui kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan usaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diatas 5% per tahun hingga 1997. Namun, inflasi juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menurun terus sejak awal 1990-an. Pinjaman meningkat, dan beban semakin berat karena nilai tukar rupiah menurun. Pada 1996 skandal keluarga Presiden terkuak, yang melibatkan rencana pembuatan mobil nasional dan kebijakan pembebasan pajak untuk program Universitas Pertahanan
31 ini. Namun, pada praktiknya yang terjadi adalah impor mobil jadi dari korea dan keuntungan bagi para pengusaha yang terlibat (Yusgiantoro, 2010). Pada periode Pelita VI ini di Indonesia juga menghadapi banyak kesulitan politik, baik dengan pihak luar maupun dalam negeri. Amerika serikat menyertakan persyaratan perbaikan kinerja HAM dalam hubungan jual-beli senjata. Sorotan internasional terhadap represi militer terhadap berbagai protes masyarakat dan dalam persoalan Timor Timur juga menguat. Di dalam negeri, pemerintah semakin represif dalam mengahadapi kritik masyarakat yang terlihat dari penutupan beberapa majalah karena pemberitaan mereka. Terjadi penyerangan terhadap kantor pusat parta PDI Perjuangan dan banyak jatuh korban. Kerusuhan antaretnis dan antaragama terjadi di berbagai daerah. Masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 1997 menampilkan ketidakpuasan masyarakat dalam bidang sosial dan politik (Yusgiantoro, 2010). Di sisi lain dalam kurun waktu 30 tahun, prestasi ekonomi Indonesia menonjol dan berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan kemajuan nyata. Indonesia menjadi salah satu kandidat "macan asia". Sinergi antara politik dan ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya (Bodediono, 2016). Menurut Boediono (2016) pemerintahan orde baru telah berhasil menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara sasaran politik dan sasaran ekonomi di Indonesia; "...Penyesuaian antara keduanya harus terjadi, dan itu bisa menyakitkan. Tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain." Adanya perkembangan negatif dari kestabilan politik yang dibutuhkan oleh pemerintahan orde baru dalam rangka kebijakan ekonomi dan pembangunan, sering kali disebut oleh para budayawan sebagai pembungkaman, Wiji Thukul seorang aktivis pergerakan yang hilang sampai saat ini menggambarkan dengan sajak berikut; "apa gunanya ilmu, kalau hanya untuk mengibuli, apa guna baca buku, kalau mulut kau bungkam melulu, di mana-mana, moncong senjata, berdiri gagah, kongkalikong, dengan kaum cukong, di desa- Universitas Pertahanan
32 desa, rakyat dipaksa, menjual tanah, tapi, tapi, tapi, tapi, dengan harga murah, apa guna baca buku, kalau mulut kau bungkam melulu" Selain itu keyakinan saat ini terhadap teori Trickle Down Effect - pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran atau pemerataan - memiliki dampak sampingan yaitu terjadinya kroniisme. Menurut Ali, & Lino, (2014) kroniisme ini juga memiliki alasan politik; "...kontrol atas sumber daya ekonomi membuat negara mampu merekayasa kemunculan kelompok-kelompok kelas menengah dan pengusaha yang spesifik. Yakni mereka yang berasal dari kalangan tak mempunyai akar sosial-politik ditengah-tengah masyarakat. Dan karena itu, kelebihan-kelebihan kekayaan ekonomi yang berhasil tersalurkan untuk mereka kumpulkan bukan saja membiayai bisa hanya legitimasi penguasa. Maka, dimanfaatkan untuk menambah sepanjang kekayaan terakumulasi di kalangan ini, sepanjang itu pula rezim pemerintah merasa aman." tak akan politik. Melainkan proyek-proyek Seiring berjalannya waktu perkembangan negatif tersebut saling memperkuat dan makin menyatu, tetapi tidak cukup kuat untuk memicu perubahan, sampai datangnya krisis 1997/98 (Boediono, 2016). Menurut Ali, & Lino, (2014) perubahan ini sulit terjadi karena hanya bersifat intelectual exercise; "Bersamaan dengan itu, sejalan dengan paradigma modernisasi dan dengan menggunakan jargon the end of ideology, peran partai-partai politik selebihnya juga di marginalisasi. Sebagai akibatnya, gerakan- gerakan penentangan terhadap rezim hanya dianggotai kalangan terpelajar kota. Akan tetapi karena bentuk perlawanan itu lebih banyak bersifat intelectual exercise, daya ancamnya terhadap stabilitas politik yang dikenakan rezim tidak sebesar yang dibayangkan. Dibawah kebijakan keamaan (security approach), kaum militer dengan tak terlalu bersusah payah mampu meredam gerakan perlawanan berbasis intelectual exercise ini." Pada tahun 1997 Krisis moneter Asia terjadi - sementara itu indikator fundamental ekonomi makro Indonesia tidak menunjukkan pertanda bahwa krisis yang serius akan menghampiri (Prasetyantoko, 2008) - pada Juli 1997 Thailand mengambangkan Bath, sejak saat itu, modal keluar secara berjamaah dari Asia, yang mengakibatkan kurs mata uang-mata uang dikawasan ini, termasuk Rupiah, guncang (Boediono, Universitas Pertahanan
33 2016). Anjloknya kurs Rupiah menjadi pintu masuk Krisis di Indonesia. Sebagian besar perusahaan besar bangkrut dan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Pada tahun 1998 perekonomian mengalami kontraksi sebesar -11,4% (Yusgiantoro, 2010). Fenomena ekonomi yang berdampak sangat menyakitkan bagi nasionalisme ekonomi Indonesia ini digambarkan dengan sangat dramatis oleh Stiglitz (2002) seorang ekonom peraih penghargaan nobel di bidang ekonomi dan pernah menjabat sebagai wakil kepala bank dunia dalam karyanya Globalization and its discontent: "...Sebuah foto bisa bernilai lebih dari seribu kata, dan sebuah foto yang diambil pada tahun 1998 dan disebarkan ke seluruh dunia, telah terpatri dalam benak jutaan orang, khususnya mereka yang berada di negara bekas jajahan. Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus (Kepala IMF lazim disebut sebagai Direktur Pelaksana atau "Managing Director"), seorang mantan birokrat keuangan Perancis yang berpakaian rapi dan berperawakan pendek, yang pernah menyatakan dirinya adalah seorang sosialis, berdiri disamping Presiden Indonesia yang duduk dan terhina. Presiden yang malang itu sebenarnya dipaksa untuk menyerahkan kedaulatan ekonomi negaranya kepada IMF, sebagai imbalan atas bantuan yang dibutuhkan oleh negaranya. Ironisnya pada akhirnya sebagian besar uang pinjaman tersebut digunakan bukan untuk menolong Indonesia tetapi untuk menalangi para kreditor sektor swasta milik "kekuatan penjajah". (Secara resmi, "acara yang sebenarnya didikte oleh IMF namun dibuat seolah-olah isi surat tersebut dibuat oleh pemerintah negara tersebut!)" Menurut Stiglitz (2002) Indonesia merupakan negara terdampak krisis ekonomi Asia yang paling dalam jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Stiglitz (2002) berpendapat demikian; "Meskipun dalam mengevaluasi pemulihan ekonomi, kebanyakan para analis dunia Indonesia, karena tidak memasukkan perekonomiannya didominasi oleh peristiwa-peristiwa politik dan kerusuhan sosial. Namun, kerusuhan politik dan sosial juga memiliki andil yang IMF, sebagaimana telah kita lihat. Tidak ada yang tahu apakah akan terjadi suksesi yang damai terhadap Suharto, tetapi ternyata terjadi kerusuhan." tidak sedikit terhadap kebijakan-kebijakan Universitas Pertahanan
34 Kebijakan IMF (international monetary fund) adalah kebijakan "mencekik perekonomian dengan suku bunga yang tinggi" dan kebijakan yang "mendorong penyerbuan untuk menarik dana bank". Berbeda dengan Indonesia dan Thailand yang memilih menuruti semua saran IMF, Korea Selatan memilih untuk tidak mengikuti saran- saran IMF khususnya dalam menaikkan suku bunga dan melikuidasi perbankan, bahkan Malaysia memilih untuk tidak melibatkan IMF sama sekali karena kepentingan ekonomi nasionalnya (nasionalisme ekonomi). Stiglitz (2002) menulis demikian; "...Mereka menolak karena mereka meragukan kemampuan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk dapat membayar kembali. Kebangkrutan, kegagalan membayar, menjadi bahan diskusi utama. Tetapi dalam model IMF - sebagaimana dalam model-model dari kebanyakan buku teks ekonomi makro yang ditulis dua dekade lalu -kebangkrutan tidak berpengaruh" "...Ini merupakan bencana terhadap sistem perbankan dan perekonomian Indonesia, ditambahkan lagi dengan kesalahan- kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter yang sebelumnya sudah dijelaskan, dan hampir membuat negara tersebut putus harapan: depresi tidak bisa dihindari. Sebaliknya, Korea selatan mengabaikan saran dari luar dan merekapitulasi dua bank terbesarnya ketimbang menutupnya. Inilah alasan kenapa korea dapat pulih relatif lebih cepat." "...akan tampak jelas dampak negatif kebijakan IMF. Malaysia dikecam sangat keras selama krisis oleh masyarakat keuangan internasional. Meski pidato dan kebijakan hak asasi manusia yang dilontarkan PM Mahathir seringkali cuma sebatas keinginan, kebijakan-kebijakan ekonominya banyak yang berhasil. Malaysia enggan untuk mengikuti program IMF, bukan hanya karena para pejabatnya tidak ingin didikte oleh orang luar, tetapi juga karena mereka kurang percaya terhadap IMF." Berbanding terbalik Indonesia yang memilih untuk menuruti semua saran IMF justru mengalami bencana sistem keuangan, dan harus membayar dengan harga yang sangat mahal untuk menghentikan bencana tersebut yaitu sebesar Rp.147,7 T melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kwik Kian Gie (2004) menggambarkan kejadian ini dengan nada sarkastis - yang mengamini apa yang di tulis Stiglitz (2002) "ironisnya pada akhirnya sebagian besar uang pinjaman tersebut digunakan bukan Universitas Pertahanan
35 untuk menolong Indonesia tetapi untuk menalangi para kreditor sektor swasta milik "kekuatan penjajah" - dalam karangan fiksinya yang berjudul Aku Bermimpi Jadi Koruptor (2); "Ketika 16 bank di likuidasi, semua orang yang menyimpan uangnya di bank-bank yang tidak ditutup rame-rame mengambil uangnya untuk dipindahkan ke bank yang aman. Terjadilah serbuan besar- besaran. Pemerintah panik. Untuk menghentikan serbuan itu BI mengucurkan dana berapa saja. Ketika bank ku juga kena serbu, ini bukan hal yang menyedihkan. Aku melihat kesempatan jadi lebih kaya. Seluruh deposito pihak ketiga bank ku berjumalah Rp. 1T. Aku telepon BI bahwa aku terkena serbu Rp. 1,5T. Pejabat BI mengatakan, dia segera dapat melihat di komputer bahwa seluruh depositoku hanya Rp. 1T. Bagaimana bisa kena diserbu sampai Rp. 1,5T? Lantas aku katakan kepadanya bahwa nanti kelebihannya kita bagi. Dia mau. Setelah menerima Rp. 1,5T, aku mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 400M. Yang Rp. 100M untuk para pejabat BI seperti yang ku janjikan. Aku tahu bahwa cepat atau lambat akan ketahuan. Maka segera saja data kurusak. Semua komputer kurusak sehingga tidak ada data sama sekali. Inilah yang mengakibatkan 90 persen BLBI menurut audit BPK, tidak dapat dipertanggung jawabkan. Buatku itu tidak penting. Yang penting bankku yang sudah jadi bangkai kuserahkan kepada pemerintah. Pemerintah membenahinya dengan uang rakyat pembayar pajak. Aku malahan untung besar, karena menggelembungkan droping uang yang dibutuhkan untuk menghentikan serbuan, dan mengantongi hasil penggelumbungan ini dalam bentuk tunai. Pejabat BI yang baru sangat lambat mengetahui ada satu kopi yang kuberikan kepada BI. Maka dengan dokumen-dokumen itu semua manipulasi dapat direkonstruksi. Kamar-kamar yang menyimpan dokumen-dokumen itu dibakar. Sebenarnya atas saranku juga." Berbagai aksi demonstrasi semakin marak, dan korban berjatuhan. Terjadi penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, disusul kerusuhan masal pada 13-15 Mei 1998. Presiden Soeharto berusaha membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Mei 1998, namun upaya ini tidak berhasil. Para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, dan kemudian pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Waki Presiden BJ Habibie dikukuhkan menjadi presiden RI yang ketiga. Sejarah terulang kembali, sasaran ekonomi mengsubordinasi sasaran politik, yang melahirkan sistem politik baru yang kita kenal dengan reformasi, menggantikan orde sebelumnya yang disebut sebagai orde baru. Universitas Pertahanan
36 2.1.4 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia 1998-2004 Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi di Masa Krisis Keuangan di Beberpa Negara Asia 1996-2004 (%) Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Indonesia Thailand Malaysia Korea Selatan 7,8 4,7 -13,1 0,8 5,0 3,6 4,5 4,8 5,0 10,0 7,3 -7,4 6,1 8,9 0,5 5,4 5,8 6,8 Sumber: ADB Database 5,6 -2,8 -7,6 4,6 4,5 3,4 6,1 7,2 6,3 7,6 5,9 -5,5 11,3 8,9 4,5 7,4 2,9 4,9 Alexander C. Chandra (2011) dalam karyanya "A Dirty Word? Neo- liberalism in Indonesia's foreign economic policies" membuka bagian pendahuluannya sebagai berikut; "Despite this, the character of Indonesian FEP has undergone significant changes since the country achieved its independence in 1945. Indeed, successive Indonesian administrations have pursued various economic policies, ranging from protectionism to liberal, open economic strategies (Chandra & Hanim, 2010). While the Sukarno or Old Order administration (1945-1966) embedded nationalistic ideology with a leftist orientation in the country's overall FEP, the Suharto or New Order administration (1967- 1998) adopted a laissez-faire approach to promote economic growth and attract foreign investment. Among some of the major economic reforms that were relevant to the FEP of the New Order regime was the country's joining of the Asia-Pacific Economic Cooperation, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Free Trade Area, and the World Trade Organization (WTO) in 1989, 1992 and 1994, respectively. Indonesia became even more integrated into the global economy during the post- reform (reformasi) era (1998-present). Partly as a result of the prescription from international financial institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in response to the 1997/98 economic crisis, and partly because of the demand for and/or competition facing the country's exports in the world market, Indonesian policy-makers and intellectual elites saw economic liberalization as an opportunity to improve the country's economic performance. Throughout the post-reform era, Indonesia has not only agreed to the acceleration of ASEAN's economic integration initiative under the auspices of the ASEAN Economic Universitas Pertahanan
37 Community, but has also concluded several bilateral free trade agreements and/or economic partnership agreements." Menurut Chandra (2011), setelah krisis 1997/98 indonesia semakin membuka diri terhadap pasar karena tuntutan-tuntutan perekonomian, dan para pembuat kebijakan melihat neo-liberalisme ekonomi sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Lebih lanjut Chandra (2011) menulis demikian; "The question therefore arises: is neo-liberalism really embedded in current Indonesian FEP? If so, how and why did such an ideology emerge from the previously nationalistic, inward-looking and (at one point in Indonesia's history) leftist-oriented economic system? Are any opposing forces capable of promoting alternative views about the country's FEP, and how do they fare in comparison to those in the neo-liberal camp? What about the public's reaction to such changes in the country's FEP? Is neo- liberalism really good for the country? These are some important questions that need to be addressed in relation to the presumed emergence of neo-liberal ideology in Indonesian FEP. In light of these questions, it will be argued that, although Indonesia has in general adopted a rather pragmatic FEP, the ideology of neo-liberalism has indeed crept in. At least two key factors have encouraged neo-liberal ideology to gain support among FEP policy-makers and interest groups in the country. The first is the changing global and regional economic environment, which requires Indonesia to shift its foreign economic strategy from an inward-looking to a more outward-oriented economic approach. Critical to this is the failure of the protectionist system to expand the opportunities available to the country's economic actors and enhance the overall economic welfare of the Indonesian people. The second factor is the emergence of new intellectual groups and individuals who have promoted alternative views to the prevailing protectionist policies that provided space for corruption, collusion and nepotism (korupsi, kolusi dan nepotisme) during the New Order era. While strongly contested by some sections of society, there appears to be an increasing inclination among policy-makers and key economic interest groups to favour economic openness as a way to accelerate domestic economic reform." Sejalan dengan pertanyaan Chandra (2011), Baswir (2002) menulis demikian; "Nah, bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang dialami Indonesia lain bersumber pada sejak pertengahan 1997, yang antara Universitas Pertahanan
38 kesalahan para ekonom Mafia Berkeley itu sendiri, masih dapatkah kita menaruh harapan kepada rasionalitas ekonomi pasar neoliberal yang mereka puja tersebut? Artinya, mungkinkah perekonomian Indonesia dipulihkan oleh sebuah garis pemikiran yang menghancurkannya? itu masih diperberat oleh merajalelanya korupsi, ...Masalah menguatnya tuntutan daerah untuk diperlakukan dengan secara adil, dan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas di seluruh dunia." Pada tahun 1998, pemerintah saat itu (Presiden Soeharto) mendirikan kementrian BUMN. Dengan nada datar, Tanri Abeng, tokoh utama dalam pendirian kementrian BUMN, melukiskan sendiri alasan dibelakang usaha itu (Dalam, Ali, & Lino, 2014); "...penciptaan kementrian baru diperlukan untuk memfasilitasi proses privatisasi. Awal 1998 pemerintah Indonesia menghadapi situasi kesulitan perbelanjaan negara paling serius. Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia dalam penilaiannya atas kinerja ekonomi selama 1997-98, "pembelanjaan pemerintah berada dalam tekanan berat, tersandung sebagai dampak lemahnya aktivitas ekonomi, turunnya harga minyak dan naiknya subsidi sebagai akibat depresiasi rupiah dan tingkat inflasi yang semakin tinggi". Disamping itu, pembelanjaan negara itu juga dalam tekanan karena depresiasi rupiah telah kian menambah biaya pembayaran utang luar negeri negara. Keuangan negara telah mencatat untung sebesar 1% dari GDP pada 1996-97 dan 1997-98. Tetapi pada pertengahan 1998 APBN itu dihadapkan dengan defisit besar setidak-tidaknya 8,5% dari GDP. Lebih jauh, jelas bahwa defisit tersebut akan kian meledak jika pemerintah tidak mampu memperoleh selama 1998-99 sekurang-kurangnya sebesar US$1,5 Miliar (setaraf dengan 1,6% dari GDP) melalui usaha privatisasi." Ali, & Lino, (2014) menanggapi dengan demikian; "...Akan tetapi, penjelasan Tanri Abeng atas pendirian Kementrian BUMN diatas, sangat bersifat teknis. Dibelakang itu, ada hal yang tentang mengapa negara pada akhirnya lebih mendirikan Kementrian BUMN. Ini, sebagaimana telah menjadi tesis kami, berkaitan dengan melemahkan posisi negara dalam berhadapan dengan sistem ekonomi pasar ketika krisis ekonomi 1997-98 melanda Asia dan, pada akhirnya Indonesia" fundamental Universitas Pertahanan
39 Tabel 2.5 Privatisasi BUMN Strategis 1997-2004 Tahun BUMN 1997 PT. Aneka Tambang Tbk 1998 PT. Semen Gresik Tbk 2001 PT. Socfindo PT. Telkom Tbk 2002 PT. Indosat Tbk PT. Telkom Tbk 2003 PT. Bank Mandiri Tbk PT. BRI Tbk PT. PGN Tbk 2004 PT. Adhi Karya PT. Bank Mandiri Tbk % Dijual 35 14 30 11,9 Placement 8,06 Placement 41,94 3,1 20 30 15 20 19 24,5 24,5 10 Metode IPO SS SS SS Placement IPO IPO IPO IPO IPO EMBO IPO Placement Sisa Saham RI 65 51 10 54 15 51 80 59,5 61 51 69,5 Sumber: Nugrono, Wrihatnolo, (2008) Chandra (2011) memberi kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi dan FEP (Foreign Economic Policies) pada masa ini sangatlah terpasung oleh ketergantungan terhadap institusi-institusi keuangan internasional pada saat pemulihan krisis 1997/98; "The fall of the New Order regime following the economic crisis of 1997/98 brought about changes to Indonesian FEP. At the beginning of the post-reform era, Indonesian FEP was characterized by an increasing dependence on various international financial institutions and other foreign donors. At the time, the primary objective of the various post-reform governments, particularly those during the B. J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) and Megawati Sukarnoputri (2001-2004) administrations, was the smooth disbursement of foreign loans to get Indonesia's economy back on its feet. Apart from this, the regime change that took place in the country also brought about the advent of democracy, which significantly affected the way in which the government currently pursues its FEP (Chandra & Hanim, 2010). While regarded by most Indonesians as a positive development in the country's history, democracy also brought Indonesian FEP under greater public scrutiny. Although this represents a sign of a healthily functioning democratic society, it also makes it more challenging for the government to pursue a consistent and effective FEP." Universitas Pertahanan
40 Tabel 2.8 Indikator Perdagangan Indonesia 1995-2004 Sumber: World Bank (2010) Namun, menurut Chandra (2011) dibalik pemasungan ini terdapat dampak-dampak positif; "Apart from this, the regime change that took place in the country also brought about the advent of democracy, which significantly affected the way in which the government currently pursues its FEP (Chandra & Hanim, 2010). While regarded by most Indonesians as a positive development in the country's history, democracy also brought Indonesian FEP under greater public scrutiny. Although this represents a sign of a healthily functioning democratic society, it also makes it more challenging for the government to pursue a consistent and effective FEP. For example, the enhancement of economic liberalization initiatives pursued by the post-reform governments has always been challenged by influential pressures groups (e.g. from the private sector and civil society organizations) that called for Universitas Pertahanan
41 economic protectionism. Such resistance to market reform from protectionists, who hold key positions in both the government and the business sector, was reflected in rising protectionism from 2001 to 2004 in the agricultural sector (Basri & Patunru, 2009)." Lebih lanjut Chandra (2011) menilai bahwa keberhasilan dari tiga pemerintahan pada masa ini sangatlah tergantung dengan bagaimana pemerintah merespon setiap upaya liberalisasi oleh IMF; "The first three administrations during the post-1997/98 economic crisis period had little choice other than to pursue a neo-liberal economic strategy. these the administrations was determined by their effectiveness in responding to the IMF's supposedly liberal structural adjustment packages. Despite this, all Indonesian post-reform leaders made strong public remarks against neo- liberalism, either directly or indirectly. To start with, although hardly ever recorded to have made a public statement about neo-liberal ideology during his tenure, former president Habibie, in his speech during the annual celebration of Pancasila Day on 1 June 2011, described the emerging global economic integration as a new form of neo-colonialism.11 Furthermore, shortly before his death in late 2009, former president Abdurrahman Wahid stated that the Indonesian economy was increasingly in the hands of foreign "investors which are an extension of neo-liberal ideology" (NU Online, 2009). Moreover, despite being responsible for having signed one of the most controversial free trade agreements that Indonesia has ever pursued, the ASEAN-China Free Trade Agreement, former president Megawati stated recently that "in [our] economy, there appears a condition that runs counter ideologically with the aspiration of social justice for the people of Indonesia" (Rimanews, 2011)." In fact, level of success of Tabel 2.6 LOI IMF, Fokus Kebijakan, Suasana Politik. (1998-2004: 39 Bulan) Masa Pemerintahan Presiden Habibie (Mei 1998-Oktober 1999: 17 Bulan) IMF LOI diperbarui 8 kali • Tema utama penangan krisis adalah: (1) mempertegas kebijakan uang ketat untuk mematahkan spekulasi kurs dan hiperinflasi; (2) menanggulangi dampak sosial akibat krisis melalui program Jaring Pengaman Sosial (social safety net), subsidi dan pengamanan suplai kebutuhan pokok; (3) melanjutkan sektor simpanan, (penjaminan perbankan rekapitalisasi, merger, penutupan bank); (4) Universitas Pertahanan
Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001: 22 Bulan) Presiden Megawati (Agustus 2001- Oktober 2004: 39 Bulan) 42 memantapkan kebijakan asset recovery bagi pemerintah; (5) menangani utang swasta. Suasana politik labil, tetapi dibidang ekonomi sejumlah hasil dicapai: ekonomi makro stabil, program inti pembenahan perbankan praktis selesai, tumbuh. tetapi ekonomi belum Menjelang akhir masa ini, kasus bank Bali mencuat, mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan program ekonomi pemerintah. LOI diperbarui 4 kali • Tema utama kebijakan masa ini adalah: (1) melanjutkan program pembenahan perbankan dan asset recovery; (2) melanjutkan penangan utang swasta; (3) desentralisasi fiskal. Suasana politik awalnya lebih tenang dari pada masa sebelumnya, tetapi kemudian memburuk karena antara pertentangan meningkat pemerintah dan DPR. Program ekonomi yang dapat direncanakan dilaksanakan Terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah dan IMF, (tidak pelaksanaan LOI dilaksanakan) selama hampir 1 tahun (7 Sepetermber 2000-27 Agustus 2001). Juga muncul friksi antara pemerintah dan otoritas moneter (BI). Persepsi pasar terhadap program ekonomi pemeirntah buruk. Kurs mulai bergejolak lagi. Stabilitas ekonomi mulai goyah lagi. "menggangtung" dalam LOI tidak sepenuhnya. LOI diperbarui 3 kali • Fokus kebijakan: (1) mengembalikan stabilitas ekonomi melalui pemantapan kondisi fiskal (fiscal sustainbility) dan koordinasi antar otoritas fiskal dan otoritas moneter yang sebelumnya terganggu dipulihkan; (2) membangkitkan (3) menuntaskan pertumbuhan ekonomi; program pembenahan perbankan dan asset recovery; (4) privatisasi. Program dengan IMF persiapan selesai. Dilakukan dianggap pengamanan program tersebut pada akhir 2003. untuk mengakhiri Suasana hubungan pemerintah-DPR) lebih mendukung. Sejumlah besar kebijakan yang diprogramkan selesai. Stabilitas kembali, tetapi pertumbuhan ekonomi belum. Selama tahun terakhir (2004), program ekonomi agak terpinggirkan karena maraknya (pemilu). Oktober 2004: kegiatan politik politik (termasuk Universitas Pertahanan
43 pemerintahan yang baru mengambil alih kendali. Sumber: Boediono, (2016) 2.1.5 Nasionalisme, Ekonomi dan Politik, Dalam Pembangunan Di Indonesia 2004-2014 Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 memilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Pada awal pemerintahannya Presiden SBY mengemukakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu tingginya angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya utang pemerintah. Disamping tiga permasalahan tersebut, pemerintah juga dihadapkan pada tiga permasalahan serius lainnya, yaitu: praktik korupsi yang kronis dan penegakan hukum yang lemah, perekonomian yang masih rapuh dan rentan akibat krisis moneter, serta keadaan politik dan keamanan yang masih rentan. Arah pembangunan hendak diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai "Triple Track Strategy" yaitu: pro-job, pro-poor, dan pro- growth. Kebijakan ini dilakukan dengan menggiatkan investasi dan ekspor, menggerakkan sektor riil, dan merevitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Tiga hal tersebut ditempatkan sebagai unsur fundamental untuk membangkitkan kembali sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, yang menyebutkan pengakuan pemerintah atas hak-hak dasar rakyat yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan rasa aman dari tindak kekerasan. Pada masa-masa awal pemerintahan SBY-JK juga mengalami beberapa persoalan, Terjadi bencana nasional seperti tsunami dan gempa bumi. Permasalahan yang muncul akibat ketidaksiapan aparat dalam melaksanakan desentralisasi juga terus menghambat kemajuan yang direncanakan. Upaya penanggulangan korupsi mengalami pasang surut, yang menyebabkan keraguan masyarakat akan keseriusan pemerintah Universitas Pertahanan
44 dalam hal ini. Pada kurun waktu ini jumlah penduduk yang besar juga menyebabkan PDB per kapita Indonesia masih pada kelompok yang terendah di Asia Tenggara (Yusgiantoro, 2010). Pada pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2009 SBY kembali terpilih sebagai Presiden dan Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009-2014. Masalah defisit APBN juga menjadi permasalahan dalam masa ini, APBN menjadi sandera gejolak harga minyak dunia yang terjadi. Meskipun diiringi beragam penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada akhirnya pemerintah menempuh kebijakan pengurangan subsidi secara bertahap, yang dimulai dengan menaikkan harga pertamax dan pertamax plus serta gas elpiji (Radhi, 2008). Tabel 2.9 Realisasi Subsidi 2004-2014 (Rp. Triliun) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BBM 69,0 95,6 64,2 83,8 139,1 94,5 139,9 255,6 306,4 210,0 239,9 Non BBM 136,1 43,4 52,7 39,7 39,9 145,0 151,9 2015 2016 60,7 44,6 125,2 129,6 Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Pada tahun 2005 pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 2009 persen. Untuk mengupayakan subsidi rakyat miskin (pro- poor), pemerintah mengalokasikan dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp. 17,8T atau sekitar 25,4 persen dari total anggaran subsidi BBM tahun berjalan. Anggaran itu diperuntukkan bagi rakyat miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan (Radhi, 2008). Selain itu untuk meringankan beban hidup yang dialami oleh keluarga miskin, Universitas Pertahanan
45 pemerintah juga memberikan subsidi sebagai kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk dana tunai langsung (cash) sebesar Rp.100.000 per bulan kepada setiap kepala rumah tangga kaum miskin yang akan dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan (Radhi, 2008). Ditengah harga minyak dunia yang sangat fluktuatif, pemerintah juga menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi menggunakan kartu pintar (smart card) serta konversi penggunaan kompor gas untuk membatasi penggunaan minyak tanah. Pada masa ini mulai menjamur jaringan pasar moderen yang bergerak di bidang ritel seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket. Kehadiran pasar moderen, dengan sistem waralaba (franchise) mulai merambah hingga ke perkampungan masyarakat dan menimbulkan penolakan karena dianggap berpotensi meminggirkan pasar tradisional, bahkan seringkali menjadi sebuh diskursus pelik yang dinilai tidak mustahil kehadiran pasar moderen ini akan memusnahkan eksistensi pasar tradisional (Radhi, 2008). Pasar moderen menawarkan berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional. Selain menawarkan konsep one stop shopping dan kenyamanan dalam berbelanja, yang didukung kungguan teknologi dan manajemen, pasar moderen juga menggunakan instrumen harga dalam bersaing (competing on price). Harga berbagai produk yang dijual di pasar moderen justru lebih murah dibanding harga jual produk yang sama di pasar tradisional. Bagi pedagang pasar tradisional persaingan ini sangat dirasa tidak seimbang. Untuk menjawab permasalahan ini pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden (PerPres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pada dasarnya Perpres ini mencoba mengakomodasi serta mengantisipasi adanya benturan kepentingan antara pasar moderen dan pasar tradisional. Meskipun dalam praktiknya dirasa regulasi ini tidak efektif, karena melibatkan komitmen Pemerintah Daerah (dalam hal penerbitan izin) (Ngadiran, 2012). Selain itu pemerintah juga mengeluarkan regulasi lainnya, yaitu Peraturan Presiden No. 111 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan Universitas Pertahanan
46 terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menegaskan perihal penanaman modal asing di sektor ritel. Misalnya, definisi supermarket, minimarket, dan departement store skala kecil dicantumkan dalam kelompok usaha ritel dengan syarat 100% modal dalam negeri. Investor asing ditentukan hanya boleh masuk dalam bisnis supermarket ukuran besar dengan luasan lantai penjualan lebih dari 1.200 meter persegi dan departemen store besar yang berukuran lebih dari 2.000 meter persegi. Selain itu pemerintah melalui Kementrian Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) Perdagangan Republik Indonesia, No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen. PerMen ini merupakan pelaksana teknis di lapangan dalam pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional (Ngadiran, 2012). Periode pemerintahan 2004-2011 merupakan periode dimana perekonomian dan perdagangan Indonesia mulai bangkit, berbagai proses reformasi berjalan secara internal termasuk proses konsolidasi demokrasi, dan dalam keadaan eksternal yang menantang seperti kenaikan harga BBM di tahun 2005 saat harga minyak dunia meningkat tinggi, kenaikan harga pangan dunia di tahun 2008, krisis finansial dan ekonomi 2008/2009 dan 2011, dan mulai berlakunya penuh berbagai perjanjian perdagangan bebas sebagai ujung suatu proses yang dimulai tahun 1900-an dan awal 2000 (Basri, 2012). Pada masa ini Indonesia mulai menunjukkan ketahanan ekonomi nasionalnya terhadap hantaman krisis keuangan global yang melanda belahan Amerika dan Eropa. Perekonomian Indonesia terus tumbuh meskipun kinerja ekspor relatif menurun seperti yang terjadi di negara Asia lainnya. Meskipun kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB lebih rendah dibandingkan dengan tetangganya di Asia, namun buruknya perdagangan dunia berdampak pada melambatnya pertumbuhan PDB 1,5% pada kuartal tiga tahun 2008 menjadi 0,2% pada kuartal empat tahun 2008. Meski demikian, permintaan domestik yaitu konsumsi swasta dan pemerintah meningkat sebesar 4,9% pada tahun 2009 dan memberikan kontribusi yang Universitas Pertahanan
47 signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode awal krisis global. Hal ini juga mendukung pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat daripada ekonomi di negara lain. Banyak yang meyakini bahwa ekonomi yang relatif terisolasi adalah alasan mengapa kinerja ekonomi Indonesia relatif lebih baik dari negara lain selama krisis keuangan global (Basri dan Rahardja, 2010) Lebih lanjut menurut Prasetyantoko (2012), harus diakui, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, pemulihan kinerja ekspor Indonesia pasca krisis ekonomi Asia 1997/1998 cenderung lebih lambat. Namun ketika dunia mengalami perlambatan ekonomi akibat kirisis global 2008 lalu, penurunan kinerja ekspor Indonesia tidak terlalu mempengaruhi kinerja perekonomian. Hal positinya, perekonomian kita cukup resisten terhadap dinamika global, namun hal negatifnya, perekonomian Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk mendorong kinerja ekspor sehingga memiliki kontribusi yang siginifikan bagi perekonomian. Hal ini kemudian menimbulkan diskursus apakah strategi pertumbuhan yang didorong ekspor masih relevan, mengingat bahwa terhindarnya Indonesia dari efek krisis keuangan global lebih pada kinerja ekonomi domestiknya (Basri, 2012). Selain itu strategi inward looking atau outward looking sangat erat kaitannya dengan perjanjian dagang bilateral maupun multilateral yang di lakukandalam upaya memproteksi kepentingan ekonomi Indonesia. Tabel 2.10 Indikator Proteksi FPE Indonesia 1995-2009 Sumber: World Bank (2010) Universitas Pertahanan
48 Terhadap data ini Chandra (2011), berpendapat demikian; "Another way of estimating Indonesia's level of trade liberalization is through an assessment of the country's trade restrictiveness indices, which are indicators that aggregate trade restrictions that apply in a number of individual markets (Anderson & Neary, 2004). Generally, the lower the value of the index, the less restricted the economy of the country. To start with, Indonesia's MFN tariff trade restrictiveness index (TTRI), which is an indicator that "calculates the equivalent uniform tariff of a country's tariff schedule that would keep domestic import levels constant" (World Bank, 2009/10, p. 5), has seen some improvements since the turn of the new millennium. While in the 2000-2004 period Indonesia's TTRI score was 5.23 per cent, this was improved in the subsequent 2006-2009 period to 4.63 per cent, which is similar to the TTRI of the East Asia-Pacific and ASEAN regions, with 4.89 per cent and 4.60 per cent, respectively. If, as illustrated in the overall trade restrictiveness index (OTRI), non-tariff measures are included in the indicator, the score for Indonesia's trade restrictiveness for the 2006-2009 was higher than that shown by its TTRI score, but it remained lower than the OTRI level of the East Asia-Pacific and ASEAN regions, with an OTRI of 12.91 per cent and 15.19 per cent, respectively. Overall, in terms of the country's trade policy, Indonesia ranked 56th out of 125 countries measured in terms of the world's least-restrictive economies. Furthermore, other indices under the umbrella of market access trade restrictiveness indices measure the ability of a country to access the markets of its trading partners, and these include the market access trade tariff restrictiveness index (MA-TTRI) and the market access overall trade restrictiveness index (MA-OTRI). While the MA-TTRI measures "the equivalent uniform tariff of trading partners facing the exporter country, that would maintain the imports of the trading partners constant, including preferential tariffs" (World Bank Institute, 2010, p. 16), the MA-OTRI assesses "the uniform tariff that, if imposed by all of the country's trading partners, would keep that country's exports constant" (Krishna, 2009, p. 18). Like the trade restrictiveness indices above, the lower the value of the market access trade restrictiveness indices indicates that the economy concerned has high levels of market access to the rest of the world (and corresponds to a high rank). In regard to the MA-TTRI, Indonesia's value was 4.62 per cent in the period 2005-2008, but this was further reduced to 4.23 per cent in the subsequent 2006-2009 period. The latest value of Indonesia's MA-TTRI, however, was higher in comparison with the overall MA-TTRI values of the East Asia-Pacific and ASEAN regions, with 3.76 per cent and 3.87 per cent, respectively. The figure is even higher when compared to the MA-TTRI value of lower-middle- income countries, all of which scored 2.35 per cent in the 2006-2009 period. On the other hand, the score of Indonesia's MA-OTRI, which also includes the calculation of the country's preferences and non- Universitas Pertahanan
49 tariff measures, was 12.71 per cent, which was lower than the MA- OTRI values of the East Asia-Pacific (14.8 per cent) and ASEAN (14.29 per cent) regions. Although the score of Indonesia's MA-OTRI is lower than the average of the East Asia-Pacific and ASEAN regions, it is the highest among the newly emerging economies of Brazil, the Russian Federation, India, Indonesia, China and South Africa." Lebih lanjut ditengah perdebatan kepemilikan modal asing melalui privatisasi aset negara, Menteri Negara BUMN pada masa itu Sugiharto memiliki pendekatan yang berbeda ketimbang privatisasi, yang disebutnya dual track strategy (Dalam, Ali, & Lino, 2014); "Ketiga, saya hendak mengklarifikasi bahwa seolah-olah saya ada disparitas dengan menko perekonomian yang didorong oleh Wapres berkenaan dengan privatisasi; bahwa seolah saya tidak mendukung privatisasi. Saya hanya menekankan bahwa kita punya dual tracks strategy, yaitu profitisasi dan privatisasi. Strategi yang saya gariskan dan sudah menjadi roadmap kita adalah restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Protifisasi juga di imbangi fleksibilitas pay out ratio kepada masing-masing BUMN, sehingga setoran dividen kepada APBN jangan seperti dipaksakan. Privatisasi adlah resultan dari profitisasi yang optimal. Kalau go pulic, maka yang harus dicapai adalah pricing earning multiple (PEM)-nya. Makin tinggi profitnya, makin tinggi harganya, makin rendah dillusion effect terhadap share pemerintah di BUMN tersebut. Jadi, bukan saya tidak suka privatisasi. Melainkan, kalau privatisasi dijadikan satu-satunya target akan merusak sentimen pasar ketika perusahaan tersebut go public. Jika privatisasi dijadikan target setoran APBN, maka strategi kita dengan mudah dibaca pasar, sehingga harga BUMN yang akan di privatisasi akan ditekan, karena pasar tahu bahwa untuk mengejar setoran, maka harga berapapun dilepas." Ali, & Lino, (2014) berpendapat terhadap strategi ini demikian; "Pernyataan Sugiharto ini sendiri menarik, bukan dalam konteks teknikal wacana bisnis, melainkan pada pergulatan kekuasaan (power game) pada tingkat dunia. Karena itu, kami berpendapat bahwa baik kelahiran kementrian BUMN maupun pengesahan secara legal aksi privatisasi merupakan the deepening of market system (pendalaman sistem pasar) dalam kinerja BUMN Indonesia. Pada tahun 2012 di menjelang akhir pemerintahan periode ini, Kevin O'Rourke dalam Wall Street Journal merilis artikel yang berjudul "The Politics of Indonesia's Protectionism" (Jakarta's new policies aim to keep the ruling party in power, but might do just the opposite); Universitas Pertahanan
50 "Indonesia has enjoyed a recent spell as a darling of global investors looking for promising alternatives to China and India. With a large pool of consumers boasting increasing incomes, rich natural resource endowments and a growth rate above 6%, it's easy to see why. Yet lately a threat to this streak has emerged. Locals call it "Hatta-nomics." With only 30 months remaining in his second and final term, President Susilo Bambang Yudhoyono has empowered his Coordinating Economics Minister Hatta Rajasa, who also chairs the Islamic-oriented National Mandate Party, to start heading in the wrong direction. Mr. Yudhoyono has enjoyed great success by trying to make Indonesia more open to investment - especially by cracking down on the endemic corruption that still discourages many foreigners. But Hatta-nomics involves a heavy dose of protectionism and government interference in the economy. Mr. Rajasa espouses a "master plan" to develop infrastructure through "economic corridors," but it overlooks the need to build institutions through civil service reform, which can allow the plan to be implemented properly. Meanwhile, the plan requires massive private-sector financing, but other aspects of Hatta-nomics serve to deter such investment. Mr. Rajasa has in mind foreign ownership limits, export restrictions and import quotas. In mining, the government earlier this year mandated that foreign investors have to sell their majority stakes in 10 years. It has put in place a ban on raw ore exports and is also contemplating one on exports of certain types of coal. Jakarta is also looking to renegotiate old mining contracts. Then there are quotas for beef imports and plans for similar rules for fruit and vegetables. The government has reimposed restrictions on finished-goods imports, requiring manufacturers to use specially licensed importers. A ban on raw rattan exports artificially depresses domestic rattan prices, the expense of benefiting owners of smallholders. the government has canceled all but one of the privatizations planned for 2012. On labor issues, the government has approved Jakarta-area minimum-wage hikes of 15% for 2011 and 19% for 2012, vastly exceeding inflation. Plans are underway to make outsourcing illegal, but without a concomitant moderation of the regulatory rigidities that make it hard to keep manufacturing onshore. Hatta-nomics is being sold as a way to strengthen national businesses, achieve food self- sufficiency and add value to raw materials. But plentiful experience elsewhere shows that protectionism and interventionism tend to benefit special interests at the expense of consumers. Political considerations may be driving Hatta-nomics more than economic ones. The ruling party is worried about a future government run by the current opposition, which could investigate allegations of corruption against the government's way to weaken opposition parties and simultaneously groom Mr. Rajasa - an in-law of Mr. Yudhoyono - for higher office in 2014. In the last two years, the independent Anti-Corruption factories at the management of state enterprises, furniture In top officials. Hatta-nomics could be Universitas Pertahanan
51 Commission has exposed extensive kickback scandals that implicate senior members of the ruling Democrat Party. The scandals have devastated the top ranks of the party, which now lacks viable nominees. Thus the need for Mr. Rajasa to be seen as a rising star who can be counted on to defend the Yudhoyono legacy, perhaps as vice president in a future administration. Mr. Rajasa's economic policies appear slanted against rival forces. For example, there is reason to suspect that recent policies toward the minerals mining industry intend to recentralize authority and stifle regional exporters. Typically, these producers only confer benefits on regional political leaders, many of whom align with the Golkar or PDI-Perjuangan parties - parties that are likely to nominate their own chairs for president in 2014. Banning ore exports might constrict flows of financing to these rivals. Hatta-nomics may also be aiming to curry favor with domestic conglomerates that can finance campaigns. This strategy, though, would likely backfire. A common expression during election-time goes: "If someone offers money for your vote, take the money and vote for the other one." Voters have done just that in three successive elections, as better financed contestants have lost to those with cleaner images, better records and more compelling messages. Voters are likewise unlikely to be impressed with Hatta- is savvy and nomics' antiforeign posturing. The electorate independent-minded. Public opinion correlates closely with real conditions, such as prices, job-creation and clean governance. A February 2012 poll by the Survey Institute noted that perceptions of political and law enforcement conditions are at low points for the Yudhoyono era. In a telephone poll conducted this month by the Kompas newspaper, 11% of respondents said that basic needs are affordable and 12% said that the supremacy of law is enforced, while 70% cited the need for a reform movement. Since Hatta-nomics isn't going to deliver on any of those things, it will be counterproductive for the Democrat Party economically and politically. Voters are less and less supportive of the president's entrenched inner circle and its vested interests. They are sick of the patronage-style principles of largesse-for-loyalty that prop up much of the political elite. The outgoing Mr. Yudhoyono has an opportunity to secure lasting renown as a transformational champion of democracy and development. But with Hatta-nomics he is opting instead to eschew reform and sacrifice efficiency. Once voters see this, the president's rivals stand to gain." Pada tahun 2014, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis Proyeksi Ekonomi Tahun 2015, didalamnya terdapat beberapa catatan ekonomi untuk periode pemerintahan 2004- 2014; Angka pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi berkisar pada 5-6 persen per tahun. Universitas Pertahanan
Investasi meningkat dari 23 persen di tahun 2004, menjadi 31 persen pada 2013. Perkembangan aset sektor perbankan rata-rata tumbuh 16,44 persen, DPK (Dana Pihak Ketiga) tumbuh 15,88 persen serta penyaluran kredit sebesar 21,62 persen. Persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014. Tingkat pengangguran terbuka menurun dan tingkat pekerja formal naik dari 29,38 persen menjadi 39,90 pada tahun 2013. Namun, keberhasilan indikator-indikator ekonomi diatas, juga diikuti oleh penurunan indikator-indikator ekonomi seperti; Tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen. Pada tahun 2004 sebesar 0,32 persen. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Pada tahun 2004 sumbangan kontribusi industri terhadap PDB nasional 28 persen, namun pada 2013 menjadi hanya 23,5 persen. Terjadi defisit neraca perdagangan dari surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. Sehingga, elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu, atau turun 272 ribu. Efisiensi ekonomi semakin memburuk, hal ini dibuktikan dengan naiknya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dari 4,17 menjadi 4,5. Menurunnya tax ratio dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013. Kesejahteraan petani menurun 0,92 persen; NTP (Nilai Tukar Petani) pada 2004 sebesar 102 pada 2013 menurun menjadi 101,96. Penurunan rasio utang terhadap PDB, namun utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.0002,69 per penduduk. Pembayaran bunga utang menyedot rata-rata 13,6 Universitas Pertahanan
53 persen anggaran pusat, dengan realisasi pembayaran rata-rata 92,7 persen per tahun sepanjang 2005-2013. APBN naik namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004 keseimbangan primer surplus 1,83 persen dari PDB; pada 2013 defisit 1,19 persen. Postur APBN semakin tidak proposional. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013, kemudian subsidi energi naik dari 16,2 ersen menjadi 20,89 persen, serta belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen. 2.2 Skema Fokus Awal Penelitian (Beginning Focus) NASIONALISME Pragmatis Sasaran Politik UUD NRI 1945 Adaptif ILMU EKONOMI Resitatif Utopia EQUILIBRIUM Sasaran Ekonomi NASIONALISME EKONOMI EKONOMI PERTAHANAN Sumber: Peneliti Gambar 2.1 Skema Fokus Awal Penelitian Universitas Pertahanan
54 2.3 Penelitian Terdahulu Tabel 2.11 Kajian Ekonomi Yang Melibatkan Nilai Nasionalisme Peneliti Eric Helleiner (2002) Christine M Harlen (1999) Jo Jakobsen dan Tor G. Jakobsen (2011) You il Lee dan Kyung Tae Lee (2015) Elena Mihaela (2016) Objek Kajian Nasionalisme ekonomi sebagai tantangan liberalisme ekonomi Penaksiran kembali nasionalisme ekonomi dan ekonomi liberal dalam menginterprertasikan ide ekonomi Adam Smith oleh para ilmuwan Nasionalisme ekonomi dan investasi asing Nasionalisme ekonomi Korea Selatan dan globalisasi Nasionalisme ekonomi dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal dalam globalisasi. Hasil Kajian Nasionalisme ekonomi masih merupakan ideologi yang sangat powerfull, akan tetapi bagaimana idelogi ini masih tetap memiliki dampak yang baik terhadap kebijakan ekonomi internasional masih menimbulkan pertanyaan besar seperti yang terjadi pada permulaan abad ke-19. nasionalisme ekonomi perlu digali kembali dengan kembali ke nilai identitas nasional suatu bangsa Hasil dari penaksiran kembali terhadap ide Adam Smith yang muncul beragam lebih cocok dikatakan sebagai antitesa dan sintesa dari merkantilisme ketimbang liberalisme karena proteksionisme sebagai bagian dari nasionalisme ekonomi tidak menjadi esensi utama yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut Opini publik memiliki pengaruh yang kuat terhadap investasi asing di negara-negara berkembang pada kurun 1990-2005 Korea Selatan cenderung memilih kebijakan yang bersifat liberal dan memihak asing pada globalisasi, yang terkesan mengingkari tradisi nasionalisme ekonomi korea. pengingkaran itu ternyata justru adalah cara Korea Selatan untuk terus mempertahankan nasionalisme ekonominya sebagaimana tradisi yang telah sebelumnya. Dari perspektif ekonomi, terjadi sebuah tarik menarik antara nasionalisme ekonomi dan globalisasi dimana keduanya saling memicu kontradiksi yang didasari tujuan untuk meningkatkan kesempatan dan resiko dalam globalisasi saat ini Universitas Pertahanan
55 Syed H Akther (2007) Globalisasi, nasionalisme ekonomi, dan perilaku konsumen. semakin besarnya globalisasi akan semakin memperbesar nasionalisme ekonomi. Adapun yang menjadi perbedaan signifikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah digunakannya pendekatan Grounded Theory dan fokus penelitian ini yaitu bagaimana nasionalisme ekonomi sebagai keseimbangan sasaran politik dan sasaran ekonomi di Indonesia. Universitas Pertahanan