210 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 ISSN 2797-8508 (Print) ISSN 2807-8330 (Online) VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022) Riwayat Artikel History of Article Diajukan: 12 Maret 2022 Submitted Direvisi: 12 Juni 2022 Revised Diterima: 22 Juli 2022 Accepted Saran Perujukan How to cite: Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa 2(2). Indonesia Hukum Law Journal, © 2022 Authors. This work is licensed under a 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by Google Scholar Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia Febby Shafira Dhamayanti1 1 Universitas Negeri Semarang Email Korespondensi: febbyshfr@students.unnes.ac.id Abstract Indonesia is a country that adheres to and is guided by religious norms where deviant sexual behavior is not immediately taken for granted. On the one hand, Indonesia is also a country that respects human rights or human rights, which should respect every human being in Indonesia. However, in this case the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) people often feel they do not get their rights due to discrimination and human rights violations because of their
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 211 deviant sexual orientation. The LGBT phenomenon in Indonesia itself is still a pro and contra for various groups, as well as regulations regarding LGBT in Indonesia which are still unclear. Therefore, research is needed to assess how Indonesians react to the LGBT phenomenon, especially among the younger generation, and whether the LGBT phenomenon is not in accordance with the important ideals of Pancasila as an Indonesian state. Keywords Indonesia; Human Rights; LGBT Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Maka dari itu, diperlukan penelitian menilai bagaimana orang Indonesia bereaksi terhadap fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda, serta apakah fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia. Kata kunci Indonesia; Hak Asasi Manusia; LGBT A. Pendahuluan LGBT atau orientasi menyimpang seksual yang diperpanjang menjadi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menunjukkan kecenderungan yang kian meningkat jumlahnya di Indonesia menurut beberapa sumber.1 LGBT pertama kali digunakan pada tahun 1990-an yang digunakan untuk mengubah frasa "komunitas gay". Fenomena mengenai komunitas LGBT ini merupakan fenomena yang masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat internasional maupun masyarakat nasional. Jika diartikan secara garis besar, pengertian dari LGBT ini merupakan bentuk orientasi seksual di mana mereka menyukai pasangan sesama jenis.2 Pada sat ini, fenomena LGBT menjadi isu yang sering diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan beredarnya promosi, iklan, atau hanya sekadar sudut pandang perorangan mengenai LGBT di media sosial. Penyebaran 1 Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya," Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (2016): 63-74. 2 E R Onainor, "済無No Title No Title No Title" 1 (2019): 105-12.
212 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 atau maraknya fenomena LGBT di Indonesia ini terjadi karena tren dari negara- negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di lingkungan masyarakat.3 Banyak orang menganggap LGBT merupakan salah satu bagian dari gaya hidup atau life style masyarakat modern yang menganggap pandangan penyuka lawan jenis atau disebut heteroseksual sebagai konservatif dan tidak lagi berlaku bagi semua orang di dunia. Terdapat banyak pro dan kontra pada komunitas LGBT ini, banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berspektif dari HAM dan argumentasi yang berspektif Agama. B. Metode Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. C. Hasil dan Pembahasan 1. Pemahaman Definisi Yang Berkaitan Dengan Seksualitas Sebelum membahas lebih jauh mengenai LGBT dan penyimpangan perilaku seksual, pertama-tama saya akan membahas mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan seksualitas, yang nantinya akan sering muncul dalam tulisan ini. 1. Seks Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. Seseorang yang memiliki anatomi penis disebut laki-laki. Sedangkan orang yang memiliki anatomi vagina disebut perempuan. Oleh karena penggunaan maknanya seputar jenis kelamin makanya ditafsirkan sempit sebangai hubungan badan. Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. 3 Imron Muttaqin, "Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia," Raheema 3, no. 1 (2017): 78- 86,
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 213 2. Seksualitas Seksualitas adalah konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Sederhananya seksualitas adalah hasrat atau dorongan untuk berperilaku seksual. Seksualitas ini sering disebut Orientasi Seksual yaitu kepada jenis kelamin atau gender mana seseorang memiliki ketertarikan. 3. Identitas Seksual Bagaimana seseorang mengidentifikasikan atau mengenal dirinya sehubungan dengan orientasi/perilaku seksual mereka. 4. Gender ekspresi Bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, dan menampakkan perilakunya sebagai maskulin atau feminin. 5. Perilaku seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Dalam berhubungan seksual mereka mengekspresikan dengan cara-cara yang mereka sukai. Misalkan oral seks, anal seks dan sebagainya. seksual Bagaimana 2. Pengertian LGBT Sebelum menjelaskan pengertian LGBT, sebelumnya akan diuraikan dahulu guna menyamakan persepsi mengenai LGBT. Selain istilah yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan isu gender ini. Istilah yang berkaitan lainnya dengan LGBT adalah Homoseksual4, yang memiliki arti yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, senada dengan arti tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan orientasi atai pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki- laki disebut dengan "gay" sedangkan homoseksual perempuan disebut "lesbian". istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, selain itu juga diartikan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, wanita homoseks. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Lesbian, adalah Gay merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang secara seksual tertarik kepada sesama pria dan menunjukkan pada komunitas yang berkembang diantara orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang sama. Istilah gay biasanya dikontraskan dengan straight.Biseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus, jadi tipe ini tertarik pada laki-laki juga tertarik pada perempuan. Transgender merupakan istilah untuk orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya cowok tetapi 4 Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," Law Reform 14, no. 1 (2018): 132,
214 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 tingkahlaku dan sikapnya seperti cewek, bahkan berpakaiannya pun seperti cewek atau sebaliknya. Sedangkan transeksual berbeda dan transgender, transeksual adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan orientasi seksualnya, orang ini merasa bahwa dirinya terjebak pada tubuh yang salah. LGBT dilihat dalam perspektif psikoanalitik dan budaya termasuk kategori BPD (Borderline Personality Disorder) yang menunjukkan bahwa masalah identitas gender dan budaya pada masyarakat transisi, hal ini diungkap oleh C. Silverstein, dan memang benar pada saat ini memang sedang menjadi isu besar kalangan pro LGBT yang mengarahkan isu sentral menjadi hak asasi dan berusaha mendapatkan posisi. Makna LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , didefinisikan sebagai berikut:5 1. Lesbian merupakan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. 2. Gay merupakan kata yang diadopsi dari bahasa inggris yang artinya homoseks, sedangkan makna homoseks diartikan sebagai hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria). 3. Biseksual diartikan mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) atau tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan). 4. Transgender pengertiannya tidak ditemukan dalam KBBI namun makna gender mengacu pada makna seksual yang diartikan sebagai jenis kelamin Di Indonesia, sejak tahun 1982 mulai dibentuk komunitas untuk mengakomodasi kepentingan kaum gay, dan pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an mulai bermunculan komunitas serupa bagi kaum lesbian, gay, dan transgender. Saat ini, terdapat beberapa asosiasi utama LGBT di Indonesia yang aktif melakukuan berbagai kegiatan, seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute. Tentunya aktivitas dari berbagai asosiasi maupun kelompok LBGT di masing-masing wilayah di Indonesia mendapatkan sorotan dari masyarakat, utamanya dari pihak yang kontra terhadap aktivitas tersebut, mulai dari akademisi, para ahli hingga para pemuka agama.6 Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks 5 Wawan Setiawan and Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "'Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt Di Indonesia," Jurnal Dinamika Sosial Budaya 19, no. 1 (2017): 126, 6 Saidah, "Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenmena LGBT Di Indonesia)."
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 215 menyimpang (gay dan lesbian), jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia.7 Berdasarkan estimasi Kemenkes RI pada tahun 2012 terdapat sekitar 1.095.970 gay baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 66.180 orang atau sekitar 5% dari jumlah gay tersebut mengidap HIV. Padahal pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan sebesar 37%. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011.8 Data Kementerian Kesehatan Triwulan I tahun 2012 menyebutkan dari Januari sampai dengan Maret 2012 jumlah kasus baru AIDS yang dilaporkan sebanyak 551 kasus. Rasio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Jumlah kasus AIDS tertinggi dilaporkan dari Provinsi Bali (154), Jawa Barat (104), Jawa Timur (65), dan Sulawesi Selatan (56). Berdasarkan cara penularan, kasus AIDS kumulatif tertinggi melalui hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (77%), pengguna napza suntik/ penasun (8,5%), dari ibu positif HIV ke anak (5,1%), dan hubungan homoseksual (2,7%). Sampai Maret 2012 jumlah kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta (5118), Jawa Timur (4669), Papua (4663), Jawa Barat(4043), Bali (2582), Jawa Tengah (1630), dan Kalimantan Barat (1269). Di negara-negara barat fenomena LGBT sudah tidak lagi menjadi suatu fenomena yang dianggap tabu lagi. Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual sedangkan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual terbentuk sejak masa kecil.9 Penelitian di Inggris menyebutkan bahwa wanita yang memiliki riwayat hubungan seksdengan wanita memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seksual, reproduksi dan umum lainya dibandingkan dengan wanita yang melaporkan hanya berhubungan seks dengan pria. 7 Hasil survai mengatakan sebanyak 356 orang homoseksual yang diwawancarai dan 40% diantaranya berprilaku berisiko terhadap penularan PMS (Fritzpatrick et.al,1989). Tahun 2009 dari laporan UNAIDS 2010 homoseksual dan transgender merupakan kelompok berisiko terkena HIV sekitar 7,3% , PSK sekitar 4,9% dan pengguna narkoba suntik sekitar 9,2%. 10 7 Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." 8 Yansyah and Rahayu. 9 Erna Febriani, "Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual Dalam Ruang Publik Virtual," Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 17 (2020): 30-38. 10 Senjaya Halim and Jamison Liang, "Hidup Sebagai LGBT Di Asia," Laporan LGBT Nasional Indonesia, 2013.
216 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 3. Pandangan masyrakat terhadap LGBT dan perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang perkawinan sesama jenis pada tahun 2015, tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi hak dan keberadaan kaum LGBT di negara-negara dunia untuk ikut mendesak pemerintah setempat memberlakukan hal serupa termasuk kaum LGBT di Indonesia. Kaum LGBT di Indonesia melalui perwakilan organisasinya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka termasuk diperbolehkan melakukan perkawinan sejenis. Tentunya hal tersebut menjadi perbincangan sekaligus perdebatan oleh berbagai pihak dalam menanggapi fenomena LGBT tersebut. Oleh sebagian masyarakat khususnya oleh Pemuka Agama, Akademisi maupun para Ahli dan Pakar berpendapat bahwa LGBT cenderung membawa dampak negatif khusunya bagi generasi muda. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa kaum LGBT juga berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai Warga Negara. ini menjadi perbincangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu dikaji apakah fenomena LGBT sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing silanya memiliki hakikat tersendiri, namun saling berkorelasi. Tiap sila tersebut memiliki nilai-nilai yang mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia,berikut ini Peneliti melakukan analisa fenomena tersebut dikaitkan dengan nilai Pancasila. 11 Fenomena LGBT di Indonesia yang saat Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. 12 Di Indonesia, instrumen hukum yang berlaku serta berperspektif HAM tidaklah sedikit. Sebut saja UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara eksplisit atau implisit tetap memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan 11 Setiawan and Sukmadewi, "'Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt Di Indonesia." 12 Adimas Ardhiyoko, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto, "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution," Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) 583, no. Iceep (2021): 234-37,
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 217 harus dihormati dan dilindungi. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Selain juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM itu, Indonesia internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana perlakuan dan sikap bangsa Indonesia, terhadap perilaku seksual menyimpang kaum LGBT yang melakukan perbuatan tersebut dilandasi dengan asas kebebasan HAM. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku "menyimpang" kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap "diskriminasi" yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa: "hampir di semua wilayah, terdapat orang yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena orientasi seksual atau identitas gender mereka... pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk - tetapi tidak terbatas pada - pembunuhan, perkosaan, dan serangan fisik, penyiksaan, penahanan sewenang- wenang, penolakan hak untuk berkumpul, ekspresi dan informasi , dan diskriminasi dalam pekerjaan, kesehatan dan Pendidikan".13 UDHR 1948 memang tidak menentukan bahwa orientasi seksual pria harus kepada wanita atau sebaliknya, akan tetapi hal itu tidak secara serta merta berarti bahwa perilaku kaum LGBT harus diperbolehkan dan didukung. UDHR 1948 juga mengatur pembatasan, dalam Pasal 29 (2) dinyatakan bahwa: In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society (UDHR 1948). 13 Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."
218 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 Sementara itu, UDHR juga menjamin hak setiap orang untuk percaya pada ajaran agamanya, dan mempraktekkan ajaran agama itu dengan baik dari UDHR 1948 menyatakan bahwa: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Sama halnya di dalam UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pembatasan bahwasanya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah (Pasal 28B UUD NRI 1945), pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita (UU Perkawinan No. 1/1974). Seandainyapun kaum LGBT melakukan perilaku seksual menyimpang bukan untuk berkeluarga/menikah, dalil penolakan justru semakin menguat. Secara moral, etika, nilai agama, dan ketertiban masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara lelaki dan perempuan tidak dibenarkan oleh masyarakat, apalagi jika ditambah dengan perilaku seksual tersebut menyimpang dari fitrahnya. Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi komunitas LGBT walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang biseksual dan transeksual/ transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT. Pasal 292 KUHP menyebutkan "hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. 14 Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 14 Karlina Sofyarto, "Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia," Selisik 4, no. 6 (2018): 84-94.
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 219 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum LGBT yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Walaupun hanya pada bagian penjelasannya, hal tersebut juga mendeskreditkan homoseksual. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Pornografi pada intinya berbunyi tentang pelarangan atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Hal ini menjelaskan bahwa LGBT di indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas. 15 Beberapa Peraturaturan Daerah di Indonesia melarang LGBT sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral, misalnya . Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal 1 Perda tersebut memasukkan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. 16 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasa Pelacuran, pada Pasal 1 dan 2 juga ditegaskan bahwa homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan pelacuran. Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial. Di Indonesia keberadaan LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. 17 jaminan perlindungan kebebasan setiap warga negara secara tidak langsung berdampak pada sudut pandang masyarakat didalam melihat LGBT. Hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Semakin besarnya Kebijakan pemerintah yang tidak memberikan 15 Sofyarto. 16 Amin Songgirin et al., "Lesbian , Gay , Bisexual and Transgender ( LGBT ) in Indonesia in the Perspective of Traditional Law and National Resilience" 584, no. Icorsh 2020 (2021): 664-70. 17 Khanis Suvianita, "Human Rights and the Lgbh Movement in Indonesia," Asian Journal of Women's Studies 19, no. 1 (2013): 127-38,
220 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara seringkali mengancam hak- hak warga negara. HAM mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak dasar individu terdiri dari : hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki kebahagiaan. Atas dasar deklarasi ini, setiap individu berhak mendapatkan tiga hak tersebut. Hak-hak ini yang terus dipermasalahkan oleh komunitas LGBT di Indonesia. 18 HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. 19 Pasal 29 ayat (2) DUHAM disebutkan bahwa ada pembatasan HAM yang tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 J UUDRI Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 I ayat (1) UUDRI 1945 dijelaskan bahwa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) oleh negara terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 28 E ayat (3) UUDRI 1945 dinyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Selain itu UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa : "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Pada kenyataannya selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik Indonesia pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan, khususnya kaum LGBT. Kurang efektifnya norma hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap kaum LGBT disebabkan karena mengkristalnya pemahaman tentang seks dan gender didalam pemikiran masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial dan keagamaan masih tertanam kuat dalam pengertian masyarakat Indonesia. 18 Suvianita. 19 MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Share : Social Work Journal 6, no. 2 (2016): 220,
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 221 Kelompok LGBT di bawah payung "Hak Asasi Manusia" meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini; bila kita melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut: 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Setelah melihat LGBT dari perspektif HAM, mari membahas LGBT melalui perspektif agama. Hukum menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntunan agamanya. Ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkaran. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam, maka sesuatu yang wajar jika mereka menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang LGBT. Berdasarkan pandangan agama, LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kehendak Tuhan, bahwa seharusnya lelaki berpasangan dengan wanita dan begitu juga sebaliknya. 20 Dua ormas (organisasi kemasyarakatan) terbesar di Indonesia ini sama-sama menolak LGBT, Menurut NU LGBT merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah kemanusiaan. Dalam pernyataan sikap resminya, NU yang diwakili oleh Kyai Miftah PBNU menolak tegas paham atau kelompok yang membolehkan atau mendukungnya termasuk aliran dana dan yang mengakui eksistensi LGBT, NU menyerukan agar masyarakat bekerjasama menyediakan layanan rehabilitasi bagi kalangan LGBT, begitu juga badan otonomi NU, seperti IPNU Jombang, IPNU Cirebon, Ansor/Banser, Muslimat Brebes. Senada dengan itu, Muhammadiyah menganggap LGBT merupakan pelanggaran terhadap HAM. 21 Prinsip hak asasi manusia menurut kedua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ini adalah "menjaga keturunan" (hifd an-nasl) dengan begitu LGBT sangat bertentangan dengan prinsip tersebut sehingga harus ditolak. Respon organisasi kemasyarakatan di Indonesia seperti NU dan Muhamadiyah menolak dengan tegas LGBT dan semua hal yang mendukungnya, begitu pula para tokoh pendidi kan di 20 Ardhiyoko, Wiwoho, and Muryanto, "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution." 21 Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan 223, Pendekatan Maṣlaḥah," Al-Ahkam 26, no. 2 (2016):
222 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 Indonesia, menganggap LGBT sebagai bentuk penyimpangan, oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam mengatur eksistensi LGBT di Indonesia, para pelakunya perlu direhabilitasi agar kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang heteroseksual, LGBT itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena bertentangan dengan hak dasar manusia. 22 Steven D. Johnson, mendukung kedua ormas Islam ini dan menyarankan bahwa para praktisi sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi LGBT agar mempunyai kemampuan terapi afirmasi (affirmative theraphy) sebagai kompetensi kulturalnya. Kemampuan ini sangat penting untuk menyadarkan kaum LGBT dan mengembalikannya ke manusia yang heteroseksual. 23 Dalam ilmu psikologi, homoseksual dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe sistonik dan ego distonik. Tipe sistonik merupakan homoseksual yang sudah dari bawaan, sedangkan tipe ego distonik merupakan pengarung lingkungan, teman, dan variabel lain yang mendukung terbentuknya identitas. Ada dua macam LGBT, alami dan jadi-jadian. LGBT yang alami jumlahnya tidak banyak, inilah yang dulu ada pada zaman Rosulullah SAW, namun yang banyak muncul saat ini adalah LGBT jadi-jadian, pria tetapi berlagak wanita, dan wanita berlagak pria, Biseksual dan Transgender. Alasan ekonomi dan kecenderungan adalah lebih banyak tetapi dibingkai dalam retorika kata seperti jiwa wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki begitu pula sebaliknya. LGBT bertentangan dengan HAM yang ingin hidup damai dan normal seperti fitrahnya. Adu paradigma dan argumen mengenai nash Al-Quran tentang aktifitas LGBT banyak digugat menggunakan interpretasi yang tidak rasional dan jauh dari makna sesungguhnya serta jauh dari kearifan lokal sebagai bangsa Indoensia. Penggiat LGBT dengan sedikit malu-malu dan canggung menggugat mulai dari histori (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud) dengan pemakaian diksi dan paradigma pemikiran kekinian meskipun argumentasinya masih mentah dandipaksakan untuk melawan kemapaman Al-Qur`an. Individu merupakan pusat dari identitas seseorang, apakah dia lesbian, gay, biseksual, atau transgender. 24 Penelitian Dean menunjukkan bahwa orientasi seksual dan idetintitas gender merupakan pusat definisi diri, sedangkan level afiliasinya dengan anggota LGBT lain apakah menolak atau menerima sangat bervariasi antar individu. Jadi berpusat pada individu, yang berarti bahwa ucapan dan tindakan seseorang baik yang pro maupun kontra terhadap LGBT merupakan indikator terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Penelitian Delaet menunjukkan bahwa pernikahan gay merupakan "hak 22 Christiany Juditha, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Majalah," 22-30, Jurnal No.3 Komunikasi Universitas Tarumanegara 6 (2014): 23 Tri Ermayani, "Lgbt Dalam Perspektif Islam," Humanika 17, no. 2 (2017): 147-68, 24 Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 223 religius" seseorang yang perlu dilindungi di Amerika, karena mempunyai equal rights dengan pernikahan lainnya.1 Hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam yang menjaga garis keturunan (hidzun nasl). Permasalahan berada pada dilema antara perlindungan HAM kaum LGBT dan penghormatan ajaran agama, di mana keduanya ditetapkan dan dijamin eksistensinya oleh hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia. Mereka kaum LGBT juga adalah manusia yang berhak mendapatkan apa yang orang lain juga dapatkan sebagai manusia, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa perlindungan HAM atas mereka juga memiliki batasan sebagaimana yang sudah ditentukan. Sebenarnya di Indonesia, perlakuan terhadap kaum LGBT masih dapat dikatakan "lebih soft" dibandingkan dengan negara lain yang juga menolak LGBT. Indonesia belum secara tegas menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah tindak kriminal yang dapat dihukum pidana, lain halnya dengan Iran misalnya, di sana pelaku LGBT dapat dikenai hukuman pidana mati. Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dalam hal jika mereka mengalami diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM pada 2015, bahwa Komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Media Indonesia umumnya melihat isu LGBT terbatas pada unsur sensasional dan bombastisnya semata. Hal ini menyebabkan stigma negative melekat pada kelompok LGBT, dan mengaburkan hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender pada pemberitaannya. Isu pemberitaan LGBT di tahun 2016 bermula pada kemunculan LGBT di ruang publik, terutama kampus. Kehadiran LGBT diruang publik menimbulkan pro kontra pada pemberitaan LGBT di Indonesia. Dalam pemberitaan terlihat LGBT sebagai WNI yang memiliki hak untuk dilindungi negara, karena kerap mendapat perlakukan diskriminatif. melihat LGBT bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan masyarakat dibingkai sebagai pihak yang melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Namun tindakan diskriminatif tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat, akibat minimnya informasi terkait LGBT dari pendekatan kesehatan dan sains di Indonesia.25 Berdasarkan laporan di atas secara objektif dapat dilihat bahwa kelompok LGBT memang mengalami pelanggaran HAM dalam hal hak mengakses fasilitas kesehatan, mendapatkan pekerjaan, dan hukum yang adil. Baik berdasarkan hukum, agama, dan HAM, setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk hal-hal tersebut 25 Gisela Dea Nirwanto, "Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan 1-12, Kompas.Com," Jurnal E-Komunikasi 4, no. 1 (2016):
224 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 dan diperlakukan secara adil, tanpa harus dipastikan terlebih dahulu subjek merupakan LGBT atau tidak. Akan tetapi, mengenai kebebasan berekspresi, kita harus jeli kebebasan seperti apa yang diinginkan, seperti apa bentuk ekspresi yang dilakukan, dan apakah hak bebas berekspresi tersebut melanggar hak orang lain, norma agama, budaya, dan ketertiban umum setempat. Perlindungan HAM kaum LGBT bukan berarti menuruti segala kemauan dan tuntutan mereka, pemerintah harus jeli memilah bahwa tidak semua tuntutan mereka murni berasaskan pada HAM, dari beberapa faktor ada tuntutan yang menginginkan terwujudnya kehendak tanpa memikirkan HAM masyarakat di sekitar mereka. Secara hukum, HAM memang diakui, dihormati, dan dilindungi di Indonesia. Akan tetapi bukan berarti bahwa setiap kemauan dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan UU, ajaran moral, etika masyarakat, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dipenuhi hak asasinya, mereka juga memiliki kewajiban asasi manusia untuk menghormati hak asasi orang lain dan masyarakat sekitar di mana mereka berada. Pendekatan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilakukan dengan berpegang pada sifat universal atau khusus saja, tetapi harus memasukkan aspek- aspek penting dari kedua sudut pandang. Standar yang sifatnya umum harus dimunculkan, agar memiliki visi dan misi yang seragam dalam penegakan HAM, dan pada saat yang sama diiringi nilai agama dan budaya yang hidup dan telah lama dianut oleh setempat. Contohnya, tradisi ketimuran memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu yang menjadi milik masyarakat, bukan sebagai hak absolut dari individu. Tradisi ini yang kemudian mendorong seseorang selain memenuhi hak pribadinya, dia juga akan memikirkan hak orang lain. Pemikiran ini kemudian memunculkan sikap toleransi terhadap kepentingan bersama. Universalitas ide-ide LGBT global bukan tanpa kritik, karena pada tingkat teoritis kita diharuskan untuk mengecek ide-ide atau fenomena universal berulang kali. Hal ini bukan untuk menunjukkan bahwa universalitas selalu salah, tetapi akan lebih baik jika berasumsi bahwa universalitas selalu dibangun untuk kepentingan dan/atau tujuan tertentu. Sebaliknya, kebenaran itu bersifat lokal, mereka kontekstual, dan terikat oleh budaya, historis, serta waktu. Oleh karena itu, dalam menilai apakah LGBT dapat dianggap sebagai konsep yang dapat diterima di suatu tempat, maka harus dilakukan pemeriksaan mendalam apakah budaya masyarakat di tempat tersebut bersedia menerima perilaku tersebut. Langkah selanjutnya, keadaan tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada upaya "penyembuhan dan pemulihan" agar para kaum LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat merasa dihormati keyakinannya. Jika memang faktor penyebab permasalahan adalah perilaku seksual yang menyimpang maka jalan keluarnya bukanlah melegalkan perilaku tersebut akan tetapi diarahkan
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 225 pada perilaku yang "normal". Sebagai kelompok minoritas dengan perilaku yang berada di luar kebiasaan yang dianggap "normal" oleh kelompok mayoritas, sudah sepantasnya kaum minoritas tersebutlah yang harus menyesuaikan diri, bukan memaksakan kehendak kepada kaum mayoritas. Perilaku "abnormal"-lah yang harus diperbaiki bukan perilaku "normal" yang diserang dengan dalil "intoleran dan tidak berperspektif HAM". Perlindungan terhadap mereka yang sudah menjadi kaum LGBT terus ditegakkan disertai dengan treatment penyembuhan dan pemulihan, sehingga hak-hak kaum LGBT sebagai manusia dapat terpenuhi, bersamaan dengan penghormatan terhadap keyakinan agama yang juga tercapai. Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya. Cara berpikir kita bukan seperti dalam mukadimah Piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diingini setiap orang. Hal semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi, karena kebanyakan keinginan hanya berisi hal yang menghancurkan. Kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain, artinya setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Setiap manusia mempunyai kebebasannya masing - masing, namun jika ditelaah lebih dalam sudah jelas dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan - batasan yang harus dipenuhi pula seperti; apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa. Desas-desus yang memperbincangkan mengenai status LGBT mengarahkan bahwa masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Alasan- alasan inilah yang menjadi dasar mengapa keluarga, tokoh masyarakat dan agama serta pembuat kebijakan negara tidak mau melihat LGBT sebagai manusia yang memiliki hak dan setara dengan kelompok-kelompok lainnya. Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan bahwa: 1. Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin. 2. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. 3. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu
226 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani. 4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa. 5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa. Dari Pasal 292 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana. Memang Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Semoga wacana ini dapat terealisasi dalam RUU KUHPIndonesia sehingga bukan hanya perbuatan homoseksual terhadap anak-anak dibawah umur saja tetapi terhadap orang dewasa juga dapat dikenai pidana. Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, menurut Sugandhi termasuk pula onani. Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 227 Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun. Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur Objektif: 1. Perbuatannya perbuatan cabul. 2. Si pembuatnya oleh orang dewasa. 3. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. 4. Unsur-unsur Subjektif: 5. Yang diketahuinya belum dewasa. 6. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa. 4. Faktor-Faktor Fenomena LGBT Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah: 26 1. Keluarga: Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya, dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak- anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapa, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecelaruan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. 27 2. Pergaulan dan lingkungan Kebiasaan: pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang Keluarga yang 26 Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia," Jurnal LEGALITAS 2, no. 2 (2017): 57-65, 27 Juditha, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Majalah."
228 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian. 3. Biologis Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testeron. Jika hormon testeron seseorang itu rendah, ia bias mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. 4. Moral dan Akhlak: Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. 5. Pengetahuan Agama yang Lemah: Selain itu, di negara yang mayoritas memeluk agama ini, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan factor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain. American Psychological Association (2008) juga menyatakan bahwa orientasi seksual merujuk pada suatu perasaan dan konsep diri dari individu. Artinya, apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya mungkin akan diekpresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksualnya, karena hal tersebut berhubungan juga dengan bagaimana konsep diri yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, bagaimana seseorang melihat dan memikirkan tentang dirinya juga akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya akan ditampakkan atau tidak ditampakkan dalam bentuk perilakunya. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku reproduksiremaja di antaranya adalah faktor keluarga. Remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah banyak di antaranya berasal dari keluarga yang bercerai atau pernah cerai, keluarga dengan banyak konflik dan perpecahan. Hubungan orang tua remaja, mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dengan perilaku seksual pranikah remaja. Hasil penelitian yang dilakukan Soetjiningsih menunjukkan, makin
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 229 baik hubungan orang tua dengan anak remajanya, makin rendah perilaku seksual pranikah remaja. 28 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja paling tinggi adalah hubungan antara orang tua dengan remaja, tekanan teman sebaya, pemahaman tingkat agama (religiusitas), dan eksposur media pornografi. Pengalaman pertama dari aktivitas seksual dari setiap gay berbeda-beda. 29 Komunitas gay mulai berani memiliki pasangan saat SMA atau umur 17 tahun. Pengalaman melakukan aktivitas seksual pertama terjadi pada rentang umur 17-20 tahun. Banyak pengalaman yang muncul dari aktivitas seksual pertama mereka. Ada yang terlibat trafficking, ada yang karena ingin tahu, pengaruh lingkungan, pelecehan seksual, ada pula yang disebabkan karena beban psikologi dengan pasangan heteroseksual. D. Simpulan Hukum Indonesia mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Kelompok LGBT wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga, sehingga diperlukan upaya "penyembuhan dan pemulihan" perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak mulai dari pelaku LGBT, pendukung, penolak, pemerintah, dan akademisi. Kesemua aksi yang dilakukan focus bertujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya. E. Referensi Ardhiyoko, Adimas, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto. "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution." Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) 583, no. Iceep (2021): 234- 37. Asyari, Fatimah. "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia." Jurnal LEGALITAS 2, no. 2 28 Sri Dwi Harti, "Pentingnya Pelayanan Pastoral Terhadap Korban Lgbt," Jurnal Luxnos 6, no. 2 (2020): 193-202, 29 Hasnah Hasnah and Sattu Alang, "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus 63-72, Kesehata: Studi Etnografi," Jurnal Kesehatan 12, no. 1 (2019):
230 IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 (2017): 57-65. Dwi Harti, Sri. "Pentingnya Pelayanan Pastoral Terhadap Korban Lgbt." Jurnal Luxnos 6, no. 2 (2020): 193-202. Ermayani, Tri. "Lgbt Dalam Perspektif Islam." Humanika 17, no. 2 (2017): 147-68. Febriani, Erna. "Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual Dalam Ruang Publik Virtual." Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 17 (2020): 30-38. Halim, Senjaya, and Jamison Liang. "Hidup Sebagai LGBT Di Asia." Laporan LGBT Nasional Indonesia, 2013. Harahap, Rustam DKA. "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah." Al-Ahkam 26, no. 2 (2016): 223. Hasnah, Hasnah, and Sattu Alang. "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehata: Studi Etnografi." Jurnal Kesehatan 12, no. 1 (2019): 63-72. Juditha, Christiany. "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Majalah." Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara 6 No.3 (2014): 22- 30. Muttaqin, Imron. "Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia." Raheema 3, no. 1 (2017): 78-86. Nirwanto, Gisela Dea. "Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Jurnal E-Komunikasi 4, no. 1 (2016): 1-12. Pilihan Kompas.Com." komunikasi/article/view/4870/4479. Onainor, E R. "済無No Title No Title No Title" 1 (2019): 105-12. Saidah, Elbina Mamla. "Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenmena LGBT Di Indonesia)." Pendidikan, Jurnal 1, no. 1 (2016): 318-36. SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI. "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." 220. Journal Share : Social Work 6, no. 2 (2016): Setiawan, Wawan, and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. "'Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Lgbt Di Indonesia." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 19, no. 1 (2017): 126. Terhadap Pancasila Dan Fenomena Sofyarto, Karlina. "Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia." Selisik 4, no. 6 (2018): 84- 94. Songgirin, Amin, Rizky Dwi Pradana, H Muhammad Rezky Pahlawan, and Henlia Peristiwi Rejeki. "Lesbian , Gay , Bisexual and Transgender ( LGBT ) in Indonesia in the Perspective of Traditional Law and National Resilience" 584, no. Icorsh 2020 (2021): 664-70. Suvianita, Khanis. "Human Rights and the Lgbh Movement in Indonesia." Asian 127-38. Journal 1 of Women's Studies 19, no. (2013): Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di
IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022 231 Indonesia." Law Reform 14, no. 1 (2018): Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya." Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (2016): 63-74. F. 132.