BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan.1 Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demokrasi telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam The Dictionary of Computers Information Processing and Telecommunications, diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi.2 Sedangkan, menurut ITTA (Information Technology Association of America) teknologi informasi merupakan sebuah studi mengenai perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis 1Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 hal 105 2Ardoni, Teknologi Informasi Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya, Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi, 2005 hal 33
komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman. Adanya pengaruh dari teknologi informasi melahirkan suatu bentuk perkembangan dari demokrasi itu sendiri yang dikenal dengan singkatan e- Demokrasi. E-Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu elektronik dan demokrasi. Lembaga kajian tentang Local e-democracy National Project mendefenisikan bahwa e-Demokrasi adalah "harnessing the power of the new technology to encourage citizen participation in local decision making between election times" (memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong keikutsertaan warganegara dalam pengambilan keputusan lokal di antara waktu pemilihan umum).3 Sedangkan, forum diskusi yang dilakukan di Oxford University, merumuskan bahwa pengertian dari e-Demokrasi ini adalah sarana untuk menyebarkan informasi politik yang lebih luas dan meningkatkan komunikasi serta partisipasi masyarakat. E- Demokrasi berkaitan dengan internet dan web yang terhubung hampir keseluruh aspek politik dan pemerintahan. Dengan demikian e-Demokrasi dinilai lebih demokratis dengan mengaktifkan pola yang komunikatif.4 Lahirnya E-Demokrasi merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dengan menggunakan cara digital 3Janet Caldow, E-Democracy Putting Down Global Roots, Institut For Electronic Government, January 2004, hal 1 4Stephen Coleman dan Donal F. Norris, A New Agenda For E-democracy, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2005 hal 6
atau elektronik. Demokrasi elektronik sebenarnya hanyalah penggunaan alat-alat teknologi untuk memfasilitasi kegiatan yang lebih demokratis. Internet dan demokrasi hadir sebagai salah satu cara positif untuk mendefenisikan proses demokrasi dengan menghidupkan kembali hubungan antar masyarakat dengan wakil-wakil mereka. Menurut Janet Caldow terdapat model e-Demokrasi yang terdiri dari empat kuadran. Kuadran pertama menggambarkan e-Demokrasi pada tahap pasif, satu arah dan tidak sinkron, seperti kampanye daring. Kuadran kedua yaitu pada tahap dua arah, tidak sinkron, bersifat taktis. Contohnya adalah ada penyampaian pandangan secara daring. Kuadran ketiga sudah pada tahap kerjasama dan interaktif, seperti merekrut sukarelawan secara daring. Terakhir, kuadran empat tahap interaktif dan strategis, misalnya E-voting dan E- diplomasi. Dewasa ini, e-Demokrasi telah diterapkan di negara-negara demokrasi salah satunya Indonesia. Penerapan pelaksanaan e-Demokrasi di Indonesia dilakukan oleh pelbagai lembaga pemerintahan termasuk diantaranya adalah partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya tentu untuk mencapai kekuasaan politik secara konstitusional dan untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan umum.5 Partai politik melakukan proses e-Demokrasi, dimana salah satu keuntungannya adalah dapat memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik. Menurut Miriam Budiarjo, terdapat empat fungsi partai di negara demokratis yakninya sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengatur konflik, dan sarana rekrutmen politik. Dengan pemanfaatan teknologi 5Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal 405
informasi dan internet tersebut, partai politik mampu memakasimalkan fungsi partainya terutama di media sosial seperti facebook dan portal partai. Sebagai contoh bisa kita temui dilapangan bahwa partai politik menggunakan facebook untuk menjalankan fungsi sosialisasi bahkan kampanye untuk memasarkan tokoh. Partai politik gencar memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam memasarkan tokoh karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya mengingat tingginya pengguna internet yang mencapai angka 82 juta populasi. Selain itu, kampanye daring (dalam jaringan) lebih efektif dalam mempengaruhi pemilih pemula atau kaum muda yaitu jumlah pemilih terbanyak di Indonesia untuk terlibat dalam politik. Hal ini dikarenakan tingginya pengguna internet didominasi oleh kaum muda yang berusia 18 hingga 24 tahun.6 Selain sosialisasi dan kampanye daring, partai politik memaksimalkan kembali salah satu fungsi partainya yaitu rekrutmen politik yang dapat dilakukan dengan sistem daring. Sebelum merujuk kepada pengertian rekrutmen politik daring, dapat diketahui terlebih dahulu apa pengertian rekrutmen politik. Jack C. Plano berpendapat, bahwa rekrutmen merupakan sebuah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian rekrutmen politik mengacu kepada pengisian posisi formal dan legal, untuk melakukan hal tersebut adanya agen tertentu baik formal maupun informal.7 Selanjutnya, proses rekrutmen ini dilakukan dengan dua cara yang bersifat terbuka dan tertutup. Rekrutmen yang dilakukan dengan cara terbuka maksudnya 6Pengguna Internet di Indonesia, Lihat, (diakses10 Oktober 13.15) 7Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015 hal 11
semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan. Kemudian, rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis dan lainnya.8 Dari sifat rekrutmen politik tersebut diatas, dapat diketahui bahwasannya rekrutmen politik daring merupakan rekrutmen politik yang bersifat terbuka. Di dalam prosesnya, rekrutmen politik daring tentu menggunakan sistem daring yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi serta internet. Kemudahan yang didapat dengan rekrutmen politik daring ini adalah pendaftar tidak perlu datang ke lokasi untuk melaksanakan registrasi dan mengisi persyaratan administrasi. Rekrutmen daring dilakukan dengan membuka alamat portal partai yang di inginkan, pendaftar bisa langsung melakukan registrasi dan menjadi anggota partai. Rekrutmen politik daring dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah massa partai. Sebenarnya, rekrutmen politik daring merupakan sesuatu yang baru di dunia politik. Perkembangan internet yang pesat pada tahun 1990-an menyebabkan pemanfaatan yang merambah hingga ke dunia politik. Dapat dibuktikan bahwa sebelum Indonesia melaksanakan rekrutmen politik daring, Inggris juga telah menerapkan sistem rekrtumen politik daring ini. Menurut Rachel Gibson, Paul Nixon, dan Stephen terdapat wawancara dan kuesioner data yang diperoleh di Inggris telah 8Ibid, hal 19 jabatan
menyarankan bahwa, walau bagaimanapun partai melihat internet sebagai alat yang cukup menguntungkan.9 Pada praktiknya di Indonesia, kajian mengenai e-Demokrasi pada partai politik belum banyak. Di Indonesia, kajian e-Demokrasi lebih terfokus kepada e- voting dalam pemilihan. Sementara itu untuk penerapan e-Demokrasi masih jarang ditemukan, termasuk penerapan e-Demokrasi pada partai politik. Maka, peneliti ingin melihat bagaimana proses penerapan e-Demokrasi pada partai politik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan e- Demokrasi pada partai politik. B. Perumusan Masalah Penelitian Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan e-Demokrasi. Pelaksanaan e-Demokrasi dilakukan oleh lembaga pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta partai politik. Pada partai politik, penerapan e- Demokrasi dapat ditandai dengan adanya kampanye daring, komunikasi antara masyarakat dengan konstituen dan pengurus partai secara daring serta melakukan rekrutmen politik daring. Terdapat beberapa partai yang melakukan rekrutmen politik dengan sistem daring ini. Peneliti memilih partai yang akan dijadikan sebagai objek penelitian salah satunya dengan melihat proses rekrutmennya. Berikut tabel data mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh beberapa partai di Indonesia. 9Rachel Gibson, Paul Nixon, and Stephen Ward, Political Parties and The Internet, Net gain? , Routledge, London and New York, 2003 Hal 30
Tabel 1.1 Data Proses Rekruitmen Partai di Indonesia No Rekruitmen 1. Partai Nasdem Manual 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Manual 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Daring 4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Manual 5. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daring 6. Partai Golongan Karya(Golkar) Daring 7. Partai Gerindra Daring 8. Partai Demokrat Daring 9. Partai Amanat Nasional (PAN) Manual 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daring 11. Partai Hanura Daring 12. Partai Bulan Bintang (PBB) Manual 13. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Manual 14. Partai Perindo Daring Manual Nama Partai 15. Partai Nasional Aceh Sumber: Dari Berbagai Sumber Tabel di atas menunjukkan data proses rekrutmen partai politik di Indonesia. Dari lima belas partai tersebut, terdapat delapan partai yang melakukan rekrutmen daring, yaitu rekrutmen PDIP, PSI, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Perindo dan Hanura. Berdasarkan partai yang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Partai Solidaritas Indonesia yang dijadikan objek pada penelitian ini. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satu partai yang melakukan rekrutmen politik daring untuk menarik massa. Tahapan dari rekrutmen politik daring dilakukan sebagai berikut: 1. Kunjungi portal partai di psi.id 2. Kemudian muncul halaman seperti gambar dibawah dan klik halaman dukung. Pilih daftar anggota/menjadi relawan/rekrutmen
Sumber: PSI.id Gambar 1.1 Tampilan Portal PSI 3. Kemudian muncul tampilan berikut dan isikan data. Sumber: PSI.id Gambar 1.2 Tampilan Isian Data Rekrutmen Daring PSI
4. Kemudian klik save, dan anda telah terdaftar. PSI merupakan partai baru yang didirikan pasca pemilu tahun 2014. PSI diketuai oleh Grace Natalie yang merupakan presenter di salah satu televisi nasional Indonesia. Terdapat beberapa alasan kenapa peneliti memilih PSI sebagai objek penelitian. Pertama, Partai Solidaritas Indonesia cenderung memiliki target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Partai ini juga mengajak anak muda untuk berpastisipasi aktif dalam kegiatan politik seperti pada saat pemilu kepala daerah serentak Desember 2015 dengan menggunakan media twitter dan facebook, PSI aktif mengajak warga muda berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti mencipatakan hashtag pada jejaring sosial seperti #Kepoinpilkada saat pilkada serentak Desember 2015.Selain itu, di Sumatera Barat sendiritwitter PSI terlihat adanya tampilan yang update dan penyampaian informasi daring. Sumber: Gambar 1.3 Tampilan Twitter PSI DPW Sumatera Barat
Kedua yaitu pemanfataan portal partai dan media sosial yang dilakukan PSI. PSI memanfaatkan portal partai dan medial sosial seperti facebook untuk meyakinkan masyarakat bergabung dengan partai. Diketahui bahwa PSI merupakan partai baru dengan pengikut facebook sebanyak 1.126.236 pengikut. Di DPW Sumatera Barat sendiri pengikut PSI mencapai angka 1,008 pengikut. Ini angka yang cukup tinggi untuk menarik citizen bagi partai baru. PSI juga aktif memperbaharui portal serta halaman facebook dengan berbagai informasi dan berita baik sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, dihalaman facebook PSI Sumatera Barat terlihat adanya komunikasi daring antara masyarakat dengan pengurus partai (admin facebook PSI DPW Sumatera Barat). Sumber: Gambar 1.4 Tampilan Facebook PSI DPW Sumatera Barat Terakhir, alasan peneliti memilih PSI di Provinsi Sumatera Barat adalah berdasarkan data wawancara dengan sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Barat yaitu Medo Fernando mengatakan bahwa saat ini, jumlah calon anggota yang telah mendaftar melalui rekrutmen politik daring mencapai angka 5000
pendaftar.10 Peneliti tertarik untuk meneliti PSI di wilayah Sumatera Barat karena jumlah calon anggota yang cukup tinggi untuk mendaftar kepada partai ini mengingat PSI wilayah Padang baru diresmikan tanggal 16 Agustus 2016. Kita ketahui, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan internet memang mempengaruhi proses perekrutan daring. Ini sejalan dengan pendapat Harmel dan Tan yang dikutip di dalam buku Political Parties And The Internet, Net Gain yang menjelaskan bahwa internet dapat digunakan untuk perekrutan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keanggotaan.11 Dari perspektif pilihan rasional, dapat dikatakan bahwa internet menurunkan hambatan (biaya) untuk berpartisipasi bagi individu dari kelompok yang lebih marjinal dan dikecualikan. Kegiatan politik seperti pengumpulan informasi, bergabung dengan organisasi atau langsung menghubungi lembaga politik dan organisasi bisa menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Namun, C Smith berpendapat di dalam The Cyber Party yang ditulis oleh Helen Margetts bahwa di Inggris pada tahun 2000, rekrutmen keanggotaan sebagai lawan perekrutan pemilih adalah prioritas rendah untuk situs web.12 Secara umum, Penelitian menunjukkan bahwa Tekonologi Infomasi Komunikasi (TIK) tidak digunakan dalam partai untuk meremajakan organisasi partai massa. Penggunaan TIK 10Hasil wawancara dengan Medo Fernando pada hari Kamis, 10 November 2016 pukul 13.25 di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Barat 11Harmel Tan Dalam Political Parties and The Internet, Net gain, Routledge, London and New York, hal 28 12C Smith Dalam The Cyber Party, Paper Presented to the ECPR Joint Session Workshops, 6-11 April 2001, University of Grenoble hal 10
dalam organisasi partai dapat membuat keterlibatan keanggotaan lebih bermasalah dari pada lebih mudah. Dua teori di atas memang menjelaskan dua pendapat yang berbeda. Di satu sisi memang perekrutan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta internet dapat menurunkan biaya dan pengumpulan informasi atau bergabung dengan organisasi bisa jauh lebih mudah dan cepat karena bisa langsung menghubungi lembaga politik. Namun, disisi lain dikatakan bahwa Penggunaan teknologi informasi dan internet dalam organisasi partai dapat membuat keterlibatan keanggotaan lebih bermasalah daripada lebih mudah. Memang terdapat berbagai perspektif untuk menjelaskan bagaimana kelebihan serta kekurangan dari pemanfaatan teknologi informasi serta internet dibidang rekrutmen politik. Adanya teknologi informasi dan internet sebenarnya dapat memungkinkan orang-orang seperti orang tua, orang tua tunggal dan orang cacat, untuk berpartisipasi lebih mudah dari rumah mereka.13Hal ini juga dapat digunakan untuk merekrut anggota baru dari bagian masyarakat yang kurang menarik jika melalui media tradisional, dan cenderung bergabung dengan partai politik. Bahkan, jika kita menerima bahwa Internet bisa meningkatkan perekrutan, maka apakah hal tersebut akan memperkuat akar rumput partai masih bisa diperdebatkan. Pendapat bahwa setiap anggota baru yang direkrut melalui Internet akan memiliki lampiran lemah untuk partai mereka. Hal ini dikarenakan sifat impersonal dari internet akan 13Rachel Gibson, Paul Nixon, and Stephen Ward, Political Parties and The Internet, Net gain?, Routledge, London and New York, hal 29
mengurangi tatap muka kontak dengan aktivis partai/anggota lain, yang penting dalam mengembangkan pola sosialisasi dan tindakan kolektif dalam partai tersebut. Terdapat data wawancara dan kuesioner data menyarankan, bagaimanapun partai melihat internet sebagai alat yang cukup menguntungkan.14 Berdasarkan data yang diperoleh dari partai buruh di U.K, terdapat peningkatan jumlah anggota atau volunteer saat memulai untuk memanfaatkan internet. Pemanfaatan internet yang dimulai dari pertengahan 1990. Data yang diperoleh pada tahun 1988 berkisar 210,000 anggota. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 1996 hingga 2000 yaitu sebanyak 400,000 anggota. Jika kita lihat pada tahun sebelumnya dari 1980- 1988 jumlah anggota dengan rekrutmen manual menunjukkan angka tetap yaitu 210,000 anggota. Data tersebut memperlihatkan bahwa rekrutmen dengan pemanfaatan internet memang efektif dalam menarik massa. Penelitian ini berasumsi bahwa memang rekrutmen daring ini efektif digunakan untuk meningkatkan jumlah massa. Jika pemanfaatan teknologi informasi dengan basis internet ini mampu digunakan secara efektif, maka banyak orang di Indonesia akan menaruh perhatian pada partai politik. Faktanya dewasa ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya sebesar 52%.15 Dengan demikian, ketika rekrutmen daring ini mampu menggait massa, tentu menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap partai politik. Hal ini kemudian yang akan memberikan pengaruh terhadap e-Demokrasi yang sedang berjalan. 14 Ibid Hal 30 15Tingkat kepercayaan terhadap partai politik, lihat (diakses 29 Oktober 2016 pukul 16.07 WIB)
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana kualitas penerapan e-Demokrasi di Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat, khususnya pada rekrutmen daring partai? C. Tujuan Penelitian Dalam membuat suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Maka berdasarkan keterangan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1. untuk menjelaskan Kualitas proses penerapan e-Demokrasi di Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat, khususnya dalam rekrutmen daring partai. 2. Untuk menjelaskan kendala dalam proses penerapan e-Demokrasi di Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat, khususnya dalam rekrutmen daring partai. D. Signifikasi Penelitian Signifikasi Penelitian dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu: 1. Manfaat Akademis Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk menjelaskan E- Demokrasi serta proses penerapannya pada partai politik. Selain itu berguna untuk perkembangan Ilmu terkhusus dalam hal terkhusus mengenai E-Demokrasi serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya didalam meneliti mengenai E-Demokrasi dan penerapannya pada partai politik.
2. Dalam manfaat Teknis Penelitian ini dapat memberikan gambaran, kritik, dan pesan mengenai pemahaman tentang bagaimana proses penerapan e-Demokrasi pada partai politik.