79 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tindakan media yaitu Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpananya yang diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar ketentuan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan tersebut, karena pertama Pers bukanlah pihak yang wajib menjaga rahasia bank dan Pers tidak termasuk kedalam pihak-pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian yang kedua informasi itu diperoleh bukan dari pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank melainkan diperoleh dari dan atas persetujuan nasabah bank yang data dan jumlah simpanannya diungkapkan oleh Pers. Tindakan Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan beserta jumlah simpanannya disebuah media, tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. B. Saran 1. Tindakan Pers tersebut walaupun tidak melanggar prisnip kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan akan tetapi Pers harus tetap memperhatikan asas-asas yang dimiliki oleh hukum media salah satunya adalah perlindungan terhadap hak pribadi seserorang untuk tidak dicampuri dan tetap memperhatikan hal tersebut dalam menggunkan kebebasannya yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didalamnya terdapat 6 pihak yang dikecualikan terhadap berlakunya kewajiban Rahasia Bank ditentukan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43,Pasal 44 dan Pasal 44A. Pasal yang berkaitan dengan pihak-pihak yang dikecualikan dari kewajiban kerahasiaan bank, harus diatur kembali ataupun ditambah ketentuannya, karena sesuai dengan asas hukum tidaklah berarti bahwa jumlah pengecualian itu tidak dapat di tambah, hanya saja penambahan tersebut harus ditentukan dengan Undang- 80
Undang pula, dengan menambahkan pihak-pihak dikecualikan dari kewajiban kerahasiaan bank seperti BPK, BAPPEPAM termasuk Pers ketiga ini memiliki Peraturan yang membolehkannya untuk dikecualikan dari kewajiban kerahasiaan bank. 3. Perlu adanya pembahasan mengenai rahasia bank karena adanya kecenderungan pemanfaatan ketentuan rahasia bank yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang digunakan pihak lain sehingga merugikan pihak lain khususnya nasabah bank. 4. Pers dalam hal ini agar melaksanakan fungsinya secara benar yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta tetap menjaga menjaga netralitasnya serta independensinya dalam mencari ataupun menyebarluakan informasi. 5. Pers juga harus ingat bahwa ada Peraturan perundang-Undangan selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang harus diperhatikan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur bahwa tidak semua kegiatan Pers tersebut dapat dilakukan karena atas dasar kemerdekan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut. Sudah seharusnya Pers juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 81 yang
Tahun 2008 dalam Pasal 17 yang berisi tentang informasi yang dikecualikan untuk dapat di publikasi oleh Pers 82
83 DAFTAR PUSTAKA Sumber buku : Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Penerbit PT Citra Aditnya Bakti, Bandung Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Chatamarrasjid, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, 2010. Hukum Perbankan,Sinar Grafika,Jakarta. Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, 2010, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. H.Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta. Hari Wiryawan, 2007, Dasar-Dasar Hukum Media, penerbit pustaka pelajar ,Yogyakarta. Kustadi Suhandang, 2010, pengantar jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik, Nuansa, Bandung Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan :teori dan aplikasi, BPE Yogyakrta,yogyakrta. Muhammmad Djumaha, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia,penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern.Citra Aditya Bakti, Bandung. Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Booklet Perbankan Indonesia 2014 Edisi 1 Maret 2014,Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. Samsul Wahidin,2011,Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sutan Renny, Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya,(jurnal hukum bisnis : 1999). Th. Anita Christiani, 2001. Hukum Perbankan. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Thomas Suyatno, dkk,1977, Kelembagaan Perbankan , Gramedia, Bandung.
Y.Sri Susilo, Sigit Trandaru A dan Totok Budi Santosa, 2000. Bank dan Lembaga Keuangan lain, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zulkarnain Sitompul, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta Jurnal Marnia Rani, 2014, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", Jurnal Selat. Sutan Remy Sjahdeini, 1999, "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya", Jurnal Hukum Bisnis. Internet .Anwar Nasution, Stabilitas Sistem Keuangan, Urgensi,Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Masalah- Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 2003. %20anwar%20nasution.pdf., Arie Sunaryo,kecewa uang tak dibayar nasabah century lempari bank dengan sandal, Mansur Faqih, Mengingat Kembali Awal Mula Kasus Bank Century, 30 november 2016 Rachmat hidayat, Robert Tantular akui Abu Ma'arik nasabah bank century, maarik-nasabah-bank-century, diakses 6 september 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 7 september 2016 Undang-Undang perbankan, Diakse 22 september 2016. Undang-Undang tentang pers, 201999%20tentang%20Pers.pdf. Diakses 22 september 2016 Yudisaputra Betaubun, Yunus Husein, Aad Rusyad Nurdin, Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia, 84
Kamus: Yudisaputra%20Betaubun, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang. 85