Pengendalian Gratifikasi S E K R E T A R I A T J E N D E R A L D P R R I I N S P E K T O R A T U T A M A S E T J E N D P R R I
01 Apa itu gratifikasi? 02 Apa perbedaan Suap, Gratifikasi dan Pemerasan? 03 Apakah diperbolehkan menerima Gratifikasi? 04 Apakah saya telah menerima Gratifikasi 05 Apa saja bentuk Gratifikasi yang boleh diterima? 06 Apa saja bentuk Gratifikasi yang tidak boleh diterima? 07 Siapa yang berperan dalam pengendalian Gratifikasi di Setjen DPR RI? 08 Bagaimana proses pelaporan Gratifikasi di Setjen DPR RI? 09 Bagaimana format laporan penerimaan Gratifikasi? 10 Bagaimana agar semua pihak berpartisipasi dalam mengendalikan Gratifikasi? DAFTAR ISI
Apa itu Gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian sebagai berikut: uang Barang Diskon Komisi Pinjaman tanpa Bunga tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan cuma-cuma fasilitas lainnya Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 01
SUAP Transaksional Dilakukan secara tertutup Apa perbedaan Gratifikasi, Suap dan Pemerasan? GRATIFIKASI Berhubungan dengan jabatan Bersifat inventif Tidak membutuhkan kesepakatan PEMERASAN Adanya permintaan sepihak dari penerima Bersifat memaksa Penyalahgunaan kekuasaan 02
Apakah diperbolehkan menerima Gratifikasi? Jika pemberian tersebut berhubungan dengan ketentuan yang melarang, maka pemberian tersebut harus DITOLAK. jabatan atau ada Dengan kondisi pengecualian sebagai berikut: Gratifikasi tidak diterima secara langsung Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain. Maka pemberian tersebut wajib DILAPORKAN. 03
APAKAH SAYA TELAH MENERIMA GRATIFIKASI? Berikut beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Metode ini disebut dengan istilah PROVE IT. P Purpose : Apakah tujuan dari pemberian ini? R Rules : Bagaimana aturan perundangan yang mengatur tentang gratifikasi? O Openness : Bagaimana substansi keterbukaan pemberian? V Value : Berapa nilai gratifikasi tersebut? E Ethics : Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan pemberian tersebut? I Identity : Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan dan benturan kepentingan? T Timing : Apakah berhubungan dengan pengambilan keputusan dan pelayanan? 04
APA SAJA BENTUK GRATIFIKASI YANG BOLEH DITERIMA? T i d a k W a j i b D i l a p o r k a n ! T e r k a i t d e n g a n D i n a s 1. 2. 3. Seminar kit; Penerimaan hadiah atau tunjangan yang dengan peningkatan prestasi kerja; Kompensasi atas profesi di luar kedinasan. ada kaitannya T i d a k t e r k a i t d e n g a n D i n a s 1. 2. 3. 4. 5. Pemberian keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; Hidangan atau sajian yang berlaku umum; Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti atau kejuaraan, kompetisi tidak terkait kedinasan; Keuntungan atau bunga dari penempatan investasi atau kepemilikan saham dana, pribadi yang berlaku umum; seluruh peserta koperasi Manfaat bagi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai yang berlaku umum. karena hubungan perlombaan 05
APA SAJA BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK BOLEH DITERIMA? W a j i b D i l a p o r k a n ! 1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat; 2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran; 3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi; 4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas; 5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan denga pihak lain; 8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaanbarang dan jasa; 9. Dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan; 10. Dalam pelaksanaan pekejaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya; 11. Karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan; 12. Oleh Pegawai dalam suatu keadaan seperti pesta pernikahan, bencana dll yang melebihi Rp 1.000.000,00 per pemberian per orang; 13. Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, ulang tahun dll yang melebihi Rp.300.000,- per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,- dalam 1 tahun dari pemberi yang sama; 14. Pemberian sesama rekan kerja yang melebihi Rp.200.000,- per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,- dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. 06
SIAPA YANG BERPERAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI SETJEN DPR RI? Untuk menunjang efektifitas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal da Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG yang terdiri dari: a. UPG Koordinator (berkedudukan di Inspektorat Utama) b. UPG pada Unit Kerja Eselon I UPG KOORDINATOR UPG PADA UNIT KERJA Mengkoordinasikan pelaksanaan Gratifikasi. pengendalian Menerima Gratifikasi pencatatan kelengkapan Gratifikasi. laporan dan adanya melakukan laporan Berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja melakukan terkait, sosialisasi ketentuan atas Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi. untuk Melakukan reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi. Meminta Pelapor dalam hal diperlukan. keterangan kepada Menyampaikan rekapitulasi laporan pengendalian semesteran Gratifikasi masing-masing unit secara berjenjang kepada UPG Koordinator. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dalam dengan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi. KPK Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Koordinator atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi. 07
1 Menyiapkan Laporan Nama, alamat lengkap, alamat email, dan nomor telepon Pelapor; Jabatan Pelapor Gratifikasi; tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; Hubungan Pelapor dengan pemberi Gratifikasi; Alasan pemberian; Uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto, nilai atau taksiran yang diterima; Kronologis penerimaan Gratifikasi. nilai Gratifikasi 2 Menyampaikan Laporan Kepada UPG laporan menyampaikan Pelapor penerimaan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan Bila penerimaan penyampaian Gratifikasi telah melebihi waktu 7 hari kerja, Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK, disertai pemberitahuan kepada UPG unit kerja Pelapor . Gratifikasi. laporan 08 BAGAIMANA PROSES PELAPORAN GRATIFIKASI DI SETJEN DPR? 3 Reviu oleh UPG Koordinator kelengkapan Reviu dilakukan atas data/berkas laporan penerimaan Gratifikasi dan reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi. Dalam hal diperlukan, UPG Koordinator dapat meminta keterangan/konfirmasi Pelapor Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Pelapor. terkait terkait dengan 4 UPG Koordinator Menyampaikan kepada KPK Bila dinyatakan bahwa Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor termasuk dalam wajib kategori dilaporkan, Koordinator penerimaan menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan Gratifikasi diterima, dengan laporan kepada UPG pada unit kerja Pelapor. Gratifikasi UPG laporan yang tembusan
BAGAIMANA FORMAT LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI? Template laporan tersebut dapat diperoleh dari UPG Unit Kerja Anda 09
BAGAIMANA AGAR SEMUA PIHAK BERPARTISIPASI DALAM MENGENDALIKAN GRATIFIKASI? Pegawai Negeri Memahami dan patuh terhadap aturan Gratifikasi Lembaga Pemerintahan Membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari Gratifikasi, melalui pelembagaan Pengendalian Gratifikasi Masyarakat Tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara Swasta Melakukan praktik bisnis yang bersih dari Gratifikasi, Suap dan Uang Pelicin 10
GRATIFIKASI ADALAH AKAR KORUPSI . I Unit Pengendalian Gratifikasi Koordinator Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI upg@dpr.go.id