BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Riau memiliki luas wilayah lebih kurang 107.932,71 km², dimana luas areal daratan 86.411,90 km² (80,09 %) dan luas areal perairan 21.478,81 km² (19,91 %) (Badan Pusat Statistik, 2021). Riau Terdiri Dari 12 Kota/ Kabupaten Yaitu Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Palalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Dumai, Dan Pekanbaru. Salah satu indikator pendapatan yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya PDRB sangat bervariasi setiap daerah karena selain dipengaruhi oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia daerah tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerah yang bersangkutan. Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan yang diterima oleh masyarakat di suatu daerah. Berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia masih dihadapi oleh kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga pencapaian peningkatan pendapatan di Provinsi Riau masih di bawah pendapatan nasional. Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Alam dibidang pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Produksi perikanan di Provinsi Riau mencapai 134.973/Ton/Tahun. Dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, banyak orang di Provinsi Riau yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di Provinsi Riau sangat tergantung pada pemilik modal. Hal ini disebabkan pendapatan mereka tak menentu, baik untuk memenuhi kebutuhan produksi pengolahan hasil tangkapan ikan yang diperoleh maupun pemenuhan kebutuhan sehari hari. Pada saat musim panen, pendapatan yang dihasilkan nelayan bisa dibilang cukup memadai, akan tetapi pada saat musim paceklik/ musim hujan dengan intensitas badai yang besar, tingkat pendapatan mereka bisa dikatakan sangat rendah bahkan kadang-kadang para nelayan memutuskan tidak melaut dengan alasan keselamatan sehingga menyebabkan nelayan tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Pendapatan dari melaut yang tak menentu tersebut
menyebabkan nelayan di Provinsi Riau harus mencari pekerjaan lain/sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pengelolaan sumberdaya perikanan dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan. SDM yang di maksud adalah nelayan yang bekerja di perairan umum dan laut atau yang disebut dengan rumah tangga nelayan. Rumah tangga nelayan berbeda dengan rumah tangga lainnya dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan. Sebuah rumah tangga nelayan akan tetap disebut sebagai rumah tangga nelayan meskipun mengkonsumsi dari hasil tangkapan. Seiring dengan pertumbuhan laju penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka besar kemungkinan tingkat konsumsi akan meningkat pula. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar jika jumlah penduduk sangat banyak. Dimana pangan merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus di penuhi manusia. Salah satunya yaitu terhadap tingkat konsumsi ikan sebagai salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Konsumsi ikan di Provinsi Riau termasuk kedalam urutan 20 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 48,59 Kg/Kapita/Tahun. Provinsi Riau memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup luas dengan angka konsumsi ikan yang termasuk standar dibanding dengan Provinsi lain yang memiliki wilayah perairan yang tidak begitu luas tetapi tingkat konsumsi ikan didaerah tersebut termasuk tinggi seperti di Provinsi Kalimantan Utara dengan wilayah perairan seluas 11.579 km² dengan tingkat konsumsi ikan mencapai angka 73,82 Kg/Kapita/Tahun. Begitu pula dengan provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas perairan 20.324 km² memiliki tingkat konsumsi sebesar 64 Kg/Kapita/Tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Tingkat konsumsi ikan di setiap rumah tangga memiliki hubungan yang sangat erat pada sumber pendapatan yang di miliki oleh masyarakat serta biaya pengeluaran rumah tangga. Jumlah ikan yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga nelayan, apabila rumah tangga nelayan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka tidak adanya tersedianya ikan untuk di konsumsi. Selain dari jumlah rumah tangga nelayan, jumlah konsumsi ikan juga dipengaruhi oleh tidak
jumlah penduduk karena semakin banyak jumlah penduduk maka akan mempengaruhi tingkat ikan yang konsumsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi menarik untuk dilaksanakan di Provinsi Riau terutama mengenai pengaruh pendatan terhadap konsumsi ikan, pengaruh jumlah rumah tangga nelayan terhadap konsumsi ikan, dan pengaruh jumlah penduduk terhadap konsumsi ikan di Provinsi Riau. 1.2. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah rumah tangga nelayan, dan jumlah penduduk terhadap konsumsi ikan di Provinsi Riau. 2. Untuk mengetahui respon perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan di provinsi Riau. 1.3. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain : 1. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang pengaruh pendapatan, jumlah rumah tangga nelayan, dan jumlah rumah tangga penduduk terhadap konsumsi ikan. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya agar dapat digunakan untuk perbandingan dan penelaah lebih lanjut. 3. Bagi Universitas Jambi Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa atau yang berkepentingan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan atau tambahan mengenai pengaruh pendapatan, jumlah rumah tangga nelayan, dan jumlah rumah tangga penduduk terhadap komsumsi ikan di kalangan masyarakat. 4. Bagi Pemerintah Penelitian ini berguna sabagai masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan yang ada di Provinsi Riau.