TRANSKRIP SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Nomor Perkara 8/DKPP-PKE-VII/2018 Ketua Majelis : DR. Alfitra Salamm, APU Anggota TPD : 1. Dr. Ramly MPd 2. Hadi Machmud 3. La Ode Abdul Natsir Staf Persidangan : 1. Ade Candra 2. Paulus DD Malau Ketua Majelis: Pagi ini akan dilaksanakan Pemeriksaaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh PPS Desa Watumelewe, Kabupaten Kolaka. Nomor Pengaduan 241/VI-P/L-DKPP/2017, Nomor Perkara 8/DKPP-PKE-VII/2018. Atas nama Dewan Majelis, sidang saya buka. Ketua Majelis : Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memperkenalkan diri, saya ingin membacakan surat yang masuk ke DKPP, beberapa hari yang lalu, dari pihak Teradu. Saya mohon izin membacakan di depan Sidang semuanya. Surat Pernyataan, Yang bertandatangan di bawah ini, Nama : Samrin Tempat/Tanggal Lahir : Ladahai / 01-07-1972 Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Menenerangkan bahwa tentang Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada hari Senin 15 Januari 2018 Panwaslu Kendari. Saya tidak siap / bersedia mengikuti sidang tersebut dengan alasan bahwa saya sudah cukup memberikan konfirmasi atau keterangan yang sampai saya hadiri, baik dari PPK Kecamatan, Panwas Kabupaten, maupun KPU Kabupaten. Dari keterangan yang saya berikan, sudah cukup jelas dan saya pribadi tinggal menunggu keputusan dari Dewan Kehormatan, dan sesuai keputusan klarifikasi yang saya berikan tentang status saya sebagai anggota (PPS) adalah dilanjutkan atau diberhentikan.
Ibu Hadi Demikian keterangan ini dari saya, Salam dan terima kasih. Watumelewe, 15 Januari 2018, Tertandatangan Samrin bermaterai. Ini surat pernyataan pertama. Mohon izin lagi saya ingn membacakan surat pernyataan kedua yang saya bacakan. Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Kasman Saya mohon izin ini tulisannya fotokopiannya kurang bagus. Kasman, terlahir : Ladahai / 23 Agustus 1984 Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan, mohon maaf ini kurang jelas.. Memberikan ada yang... mohon izin ya, aduh saya kurang jelas. Mohon izin dibacakan. : Saya pakai kacamata soalnya. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahiim. Surat Pernyataan, Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Kasman, S.Pd. Tempat / Tanggal Lahir : Ladahai / 13 Agustus 1984 Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa. Berdasarkan, menerangkan bahwa, Waduh.. memang ini hilang, Pak! Menerangkan bahwa tentang surat panggilan Sidang Pemeriksaan Dewan Kehormatan pada hari ini, Senin 15 Januari 2018, dibawah seluruh Kendari, saya tidak atau siap mengikuti sidang tersebut dengan alasan bahwa saya sudah cukup memberikan keterangan yang sempat saya hadiri, baik dari PPK Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, maupun KPU Kabupaten. Dan keterangan yang saya berikan sudah cukup jelas. Jadi saya pribadi tinggal menunggu keputusan dari Dewan Kehormatan sesuai hasil yang saya berikan tentang status saya sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS). Apakah mau dilanjutkan atau diberhentikan. Demikian keterangan ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Tandatangan bermaterai, Kasman, S.Pd.
Ketua Majelis Pengadu Ibu Hadi Pengadu Ketua Majelis Pengadu Ketua Majelis Pengadu Pengadu Terima kasih, Prof! : Terima Kasih, anggota Majelis Ibu Hadi, yang sudah membacakan surat pernyataan dari Pengadu. Baik, mohon kepada Pengadu untuk cepat melihat, apakah sudah menerima Surat Pengunduran Diri? Bisa cepat, bisa lihat? Ini Surat Pengunduran Dirinya. : Oke.. .Agak gelap. : Yang ini sepertinya sama, konsiderannya sama. : Saya kira sama. : Jadi, sudah menerima ya? : Belum pernah kami, tidak tahu kalau di kantor, tapi untuk saya pribadi, belum pernah, Ketua Majelis. : Baik, jadi pihak Pengadu secara resmi sudah melihat langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam sidang ini pihak Teradu tidak dapat hadir, dan Pimpinan Majelis sudah menerima semua? Saya ingin membacakan beberapa pasal yang berkaitan atas ketidakhadiran Teradu. Pertama, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan Teradu. Terutama Pasal 22 ayat 4 (empat). Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan menetapkan keputusan. Jadi, Pimpinan Majelis, mohon izin kita teruskan Sidang ini meskipun pihak Teradu tidak hadir dengan Surat Pernyataan yang sudah kita bacakan bersama. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada pihak terkait untuk memperkenalkan, terutama Pengadu, kemudian terkait. Ya, silakan pihak Pengadu memperkenalkan dulu. : Terima kasih, kepada Majelis. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya atas nama Abdul Rauf, kebetulan saya anggota KPU Kabupaten Kolaka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. : Bismillahirrahmanirrahiim. Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati, Pimpinan Majelis. Dan rekan-rekan Panwas Kabupaten Kolaka. serta hadirin sekalian. Mohon izin, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aidil Adha. Assalamualaikum
Ketua Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Ibu Hadi Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pihak terkait Pihak terkait : Terima kasih pihak pengadu. Di dalam berkas yang diterima oleh DKPP, pihak pengadu itu ada 5 (lima) orang, Pertama nama Lukman, kedua Hasnawati, ketiga Nur Ali, sedangkan Abdul Rauf dan Ketua KPU sudah hadir. Saya mohon penjelasan atas ketidakhadiran pihak Pengadu. : Terima kasih, Pimpinan Majelis yang saya hormati atas kesempatan yang kedua kalinya. Yang pertama Saudari Hasnawati, dia lagi ada di Makassar. Sementara lagi dirawat inap, akibat daripada keguguran. Kebetulan ada surat sakitnya yang dikirimkan. Yang kedua Saudara Nur Ali, mungkin tadi sudah ada penyampaiannya. : Ya terima kasih, kepada pihak Pengadu, yang menjelaskan bahwa Saudara Hasnawati ini di Makassar, ada Surat Keterangan, dan keguguran. Kemudian Pak Nur Ali, terperosok, hampir terperosok, belum terperosok. Ya kita doakan Pak Nur Ali sehat. Begitu juga Ibu Hasnawati sehat juga. Nanti mohon Surat Penjelasannya dilampirkan. Baik kepada pihak terkait. : Masih ada Pak Lukman. : Oh, maaf. Pak Lukman, Pak Ketua. Sebagai Pengadu, silakan memperkenalkan. : Terima kasih, Selamat Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua. Yang kami hormati, Pimpinan Komisi Pemilihan Kabupaten. Yang kami hormati, Pimpinan Bawaslu. Yang kami hormati, Bapak tim TPD. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka, beserta hadirin dalam kegiatan acara ini. Terlebih dahulu, saya perkenalkan, saya Lukman, Ketua KPU Kabupaten Kolaka, yang sempat hadir pada hari ini. : Oke, cukup. Terima kasih pihak Pengadu, Pak Lukman. Kemudian, pihak terkait, mohon dijelaskan. : Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis. Yang Kami hormati Bapak Ibu yang hadir dan berbahagia. Perkenalkan nama saya Juhardi, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Kolaka, di Divisi Pencegahan. Demikian, Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh. : Baik, Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis DKPP, para Pengadu, serta para hadirin, nama saya Iswanto, SE. Saya Anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. serta Penyelesaian Sengketa. Terima
Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu : Terima kasih pihak terkait, yang sudah memperkenalkan atas nama Juhardi dan Pak Iswanto. Sebelum kita mendengarkan pihak Pengadu, yang hadir 3 (tiga) orang pada hari ini, saya mohon penjelasan pada pihak Pengadu ini kelima-limanya, pihak Pengadu ini sama isinya, laporannya. Jadi nanti cukup 1 (satu) orang yang mewakili dari pihak Pengadu. Oh, Pak Nur Ali, yang hamper terperosok. Saya mau minta waktu Majelis untuk memperkenalkan, karena tadi nama Bapak sudah disebut, hampir terperosok. : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Anggota. Nama saya Nur Ali, anggota KPU Kabupaten Kolaka. Terima kasih. : Terima kasih, Pak Nur Ali sebagai Pengadu. Dan tadi sudah saya tanyakan, dan sudah dijawab, bahwa kelima-limanya sudah menyatakan 1 (satu) suara. Saya ingin minta penjelasan juga. Ini kelima-limanya sama. Mungkin mau disampaikan, apa yang mau dilaporkan secara ringkas. Silakan. : Intinya bahwa, kami setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kolaka, kami mengklarifikasi terkait daripada regulasi tersebut dan mengundang para yang Terlapor itu untuk dimintai keterangannya. Setelah dilakukan cross check terhadap kebenaran atau ingin mengetahui kebenaran daripada yang dilakukan, kami terakhir meminta bukti kepada Panwaslu terkait rekaman video itu. : Bisa dijelaskan, apa sih pokoknya yang dilakukan. : Jadi kesimpulannya bahwa, setelah kami mengklarifikasi terkait rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kolaka, kami bersama kawan- kawan menyimpulkanuntuk menindaklanjuti daripada rekomendasi itu untuk memberhentikan sementara 2 (dua) anggota PPS. terkait : Mohon izin. Pokok persoalannya apa, bisa dijelaskan kronologi awalnya? : Jadi rekomendasi Panwaslu itu berisi bahwa ternyata kedua anggota PPS ini ikut dilantik pada saat ada pelantikan tim pemenangan dari salah satu pasangan calon, bakal calon. Itu saja intinya. : Mohon dijelaskan, calon apa? : Di Kabupaten Kolaka itu, ada 2 (dua) calon, bakal calon bupati. Salah satu bakal calon bupati tersebut, melakukan pelantikan terhadap tim pemenangan pasangan calon itu. Nah, dari salah satu, dari 2 (dua)
Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pengadu peserta yang ikut terlantik itu adalah anggota PPS. Seperti itu, Yang Mulia. : Silakan lanjutkan. : Di samping itu, kelanjutannya itu, sebetulnya bukan pelantikan calon, ada acara kegiatan Pemda, semacam kunjungan desa, pesta panen sekaligus yang dirangkaikan kegiatan tersebut. Setelah itu, langsung kami klarifikasi kepada Teradu Tetapi jauh sebelum itu, adalah, 2 (dua) Panwas Kecamatan saya minta menindaklanjuti. : Saya mohon pihak Pengadu menjelaskan secara detail kronologisnya. Jangan terpotong-potong, maksud saya. Dijelaskan secara utuh. Apa sih pokok persoalannya? Rekomendasinya apa isinya? Mohon dijelaskan. : Katanya kan dimulai dari awal, mengapa Panwas mengeluarkan rekomendasi itu. Dari awal kami ceritakan, sampai pada proses pemberhentian sementara. Jadi alurnya harus jelas. Terima kasih. : Baik, jadi saya ulangi. Pada tanggal 21, yang diceritakan dalam di situ, bahwa tanggal 21 November itu terjadi acara Pesta Panen di Desa Lesiroku. Dan intinya bahwa dihadiri oleh Bupati. Bupati Kolaka. Bupati incumbent Kolaka. Pada saat Pesta Panen itu selesai, mereka melakukan pemotongan padi, selanjutnya bergerak ke Pemda. Nah, sesuai klarifikasi kami, ternyata pada saat berada di Pemda itu, tiba-tiba MC mengumumkan bahwa akan dilakukan pengukuhan terhadap tim pemenangan pasangan calon. Dan kemudian pada saat peserta yang akan dilantik disebut satu per satu itu, ternyata ada 2 (dua) PPS yang ikut disebut namanya. Diikutkan dalam pelantikan itu. Kemudian, setelah mereka dilantik, ternyata mendapat tindakan dari Panwas Kecamatan, lalu Panwas Kecamatan merekomendasikan temuannya itu kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka. Setelah Panwaslu Kabupaten Kolaka melakukan klarifikasi terhadap aduan itu, maka merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kolaka untuk memberhentikan PPS tersebut. Kami mengklarifikasi terlebih dahulu itu, memanggil yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan memang mengakui, bahwa hadir pada pelantikan itu. Kemudian saya tanya, kenapa ikut dilantik? Mereka mengatakan bahwa, sebenarnya bukan saya yang dilantik, tapi Kepala Dusun. Tapi, pada saat yang bersamaan Kepala Dusun tidak hadir, ditunjuklah oleh Kepala Desa untuk mewakili Kepala Dusun itu. terhadap rekomendasi Panwas
Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Tapi mungkin ini sebelum dilantik sudah dikonfirmasi, sehingga namanya disebut. Maka, dia berdiri untuk dilantik, terjadilah pelantikan itu dan dia ikut pelantikan. Dan mereka pun pada saat kami klarifikasi, mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Seperti itu. : Selama pemeriksaan oleh KPU, berapa kali dipanggil, pihakTeradu? : 2 (dua) kali. : 2 (dua) kali, bisa disebutkan tanggal berapa saja? : Saya ingin menanggapi, bahwa beberapa hari setelah kami menerima rekomendasi dari Panwaslu. : Jadi pihak Pengadu, menerima klarifikasi dari Teradu 2 (dua) kali? : Iya. : Itu di mana dia dilakukan klarifikasi? : Klarifikasi dilakukan di KPU Kabupaten Kolaka, bersama-sama kami mengklarifikasinya. : Klarifikasi pertama, apa yang dipertanyakan kepada pihak Pengadu? : Ya kami ingin mengetahui jawaban dari yang Teradu itu, bahwa benarkah mereka itu ikut dalam pelantikan itu. Ya, mereka jawab, oh, benar ikut. Kemudian alasan-alasannya, bahkan kronologisnya kami tanyakan. : Itu klarifikasi pertama. Yang kedua? : Yang kedua kami mengklarifikasi dan menyimpulkan, terkait aduan itu. Seperti itu. : Baik, jadi pihak Teradu mengatakan bahwa seharusnya yang dilantik adalah Kepala Dusun? Tapi, karena Kepala Dusun tidak hadir, maka ini dianggap sebagai alibi ya, siapa, pihak Teradu ini, yang namanya disebutkan. Dia dilantik sebagai pengganti. Itu ada suratnya, surat- suratnya, nama dia ada di situ? Terlampir sebagai bukti yang dilantik? : Tidak punya. : Jadi buktinya apa Saudara, bahwa dia dilantik? : Dia mengakui itu, dan kami diberikan rekaman oleh Panwas, video dan gambar. Itu yang kami jadikan sebagai alasan, kemudian memperkuat bahwa yang bersangkutan mengakui itu.
Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Ibu Hadi Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Ibu Hadi : Waktu klarifikasi pertama, apakah Saudara menanyakan, mengapa dia mau dilantik? : Iya, yang jelas saya bersama teman-teman menanyakan, kenapa mau? Katanya, saya berat karena Kepala Desa yang suruh. Begitu. Saya disuruh Kepala Desa. Jadi saya maju saja. : Tapi waktu klarifikasi, dia tahu bahwa itu kesalahan? : Iya, dia mengakui bahwa salah, tetapi lebih berat kepada Kepala Desanya, sehingga dia maju saja. Dan saya katakan, apakah Saudara tersenyum saja, mengatakan tidak sebenarnya salah, Pak. tahu bahwa itu salah? Dia : Saya ingin mempertanyakan tentang ini. Berita Acara Nomor 281 Pak. PP 05 tahun 2017. Ini Pak Lukman sama Bu Hasnawati nggak tanda tangan ini? : Bu Hasna yang tidak. Kalau Pak Lukman tandatangannya sudah ada. : Ini memanjang begini. : Oh, saya kira centreng tidak tandatangan ini. Saya kira ceklist. Mohon maaf. Ini Bu Hasnawati, kenapa tidak tandatangan ini? ini. Mohon maaf, saya kira ini : Saya lupa, Pimpinan. Sepertinya dalam perjalanan dinas Pak. : Tapi dia setuju? : Iya. Sudah dikonfirmasi. : Jadi setelah dilakukan klarifikasi pertama, kedua, maka Teradu mengakui kesalahannya? : Mengakui. : Kepada pihak Pengadu mungkin, anggota Pimpinan Majelis silakan kalau ada yang mau ditanya. : Terima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua dan Anggota Majelis. Para Teradu dan terkait, serta saksi-saksi. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama, sebenarnya ini kan temuan, bisa menjadi temuan dari Pengawas. Karena ini kan memang dasarnya temuan. Tapi yang saya ingin ketahui, kenapa KPU menjadi Pengadu dalam kasus ini. Padahal ini kan kasus sebenarnya sudah ditangani oleh Panwas. Meskipun tidak diadukan oleh KPU ini sudah menjadi temuan dari Pengawas Pemilu karena kan awalnya kasih, Ketua Majelis.
Pengadu memang ini adalah temuan, sehingga kalaupun ini tidak diadukan, hanya menjadi, jadi kalau saya melihat 2 (dua) ini kasus. Ini sudah ditangani oleh Panwas sebagai temuan. Lalu ini kan keluar rekomendasi. Lalu kemudian ini proses lagi di sini. Lalu kemudian mengeluarkan lagi dia, membuat lagi aduan berdasarkan 2 (dua) kali panggilan tadi itu. Tapi sebenarnya kalo melihat itu, itu tidak cukup bagi mereka mengadukan seseorang, tidak ada bukti. Karena kan 1 (satu) aduan itu harus ada bukti minimal 2 (dua). Lalu kan mereka tidak punya bukti tentang itu. Karena mereka hanya berdasarkan rekaman yang diberikan oleh Panwas. Dan itu dia tidak meng-cross check di lapangan tentang validasi validnya data ini. Itu satu. Karena saya baru kali ini kok, mengadukan rekomendasi dari Panwas. Kemudian apakah pada saat pelantikan, itu memang pelantikan PPS ya, itu mereka tidak dibekali bahwa mereka itu, ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan, karena ada aturan yang mengikat kita. Apapun yang terjadi kita harus independen dan harus netral. Apakah itu, waktu itu tidak diberikan, sehingga lebih takut kepada Kepala Desanya daripada atasannya. Kan logikanya begitu. Itu 2 (dua). Mungkin ini, lalu kemudian yang saya ingin pertanyakan, pada saat 2 (dua) kali dikonfirmasi, apa saja yang Saudara tanyakan selain tadi itu bahwa, maksud saya, saya ingin mengetahui data yang sesungguhnya yang menjadi dasar Saudara untuk di lapangan, kondisi di lapangan. Saya kan hanya mendengar bahwa, kenapa kamu mau? Jadi dijawab, karena saya takut. Tapi kan kita ingin isi aduan, setahu saya itu kajian aduan itu mestinya kronologisnya, Saudara, diceritakan oleh, taruhlah oleh kedua Teradu ini. Lalu kemudian kita bisa menjustifikasi mereka, bahwa dia bersalah. Begitu ya. Lalu kemudian di KPU sebenarnya bagaimana sebenarnya prosedur pembinaan bawahan itu? Bagaimana bentuk, ini apakah tidak ada pembinaan awal, lalu kemudian tiba-tiba memberhentikan, ataukah dia meminta diberhentikan. Tapi kan kita sebagai penyelenggara, tidak berhak memberhentikan mereka. Yang boleh memberhentikan kan DKPP. Mungkin ini hanya dinonaktifkan saja. Tapi kan melihat aduan Saudara itu memberhentikan. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang, saya mengharapkan penjelasa dari Pengadu. Terima kasih Majelis, Ketua Dewan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. : Jadi begini, saya bersama dengan kawan-kawan sesungguhnya yang kami lakukan adalah klarifikasi terkait daripada rekomendasi Panwas.
Nah, setelah kami klarifikasi, kami jawab kepada Panwas. Jawaban inipun, sama, kami tembuskan ke DKPP. Seperti itu. Jadi, intinya kami tidak mengadukan yang bersangkutan. Tapi ini adalah penyampaian laporan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik. Dan tapi memberhentikan sementara. Dasarnya adalah itu tadi kami merujuk kepada Keputusan DKPP Nomor 3 tahun 2017 bahwa kami sebatas memberhentikan sementara. Nah, terkait daripada yang kami lakukan itu, kami melaporkan kepada Panwas kemudian menembuskan atau menyampaikan kepada DKPP terkait aksi atau apa yang sudah kami lakukan. Seperti itu. kami juga tidak mau memberhentikan mereka, Jadi kami hanya menyampaikan laporan bahwa kami sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Dan itu sudah kita tembuskan ke Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi dan Panwas Kabupaten. Kami hanya ingin menyempurnakan saja pekerjaan kami bahwa, segera diketahui oleh DKPP bahwa, kami sudah memberhentikan sementara. Karena tugas-tugas PPS ini banyak, sementara mereka langsung diberhentikan 2 (dua) orang, sehingga masih tersisa 1 (satu). Jadi kami memohon untuk pada saat itu, segera mengetahui seperti apa tindak lanjut daripada ini, apakah itu diberhentikan sementara atau seperti apa. Terkait dari pertanyaan ibu tadi berikutnya bahwa, seperti apa pada saat pelantikan? Pada saat pelantikan, disaksikan juga oleh Panwas Kabupaten, kami juga membacakan Pakta Integritas, dan sekaligus mereka menandatangani bahwa di sana tercantum, mereka tidak akan melakukan hal di luar tugas-tugas mereka, apalagi yang bersentuhan dengan Pemerintah atau melanggar kode etik yang sudah kita sebutkan di dalamnya. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, sehingga kami mempertanyakan kenapa melakukan itu, maka mereka pun merasa bersalah waktu itu, sehingga diakui bahwa memang kami tahu, itu salah. Jadi kami disuruh oleh Kepala Desa, dengan mau berdiri. Jadi teman-teman mengatakan, ketika, ikutilah rekomendasi Panwas. Lanjutkan karena mereka sudah mengakui hal itu. Pada saat kami ingin memutuskan mereka diberhentikan sementara pun, kami merasa tidak cukup sekadar rekomendasi Panwas itu, sehingga saya menghubungi Ketua Panwas di deadline terakhir bahwa tolong diberikan rekamannya.
Pengadu Pimpinan Majelis Pengadu Awalnya mereka tidak mau memberikan, sehingga, Apa dasar saya untuk merekomendasi kalau tidak ada rekaman? Pokoknya saya koordinasi ke bawah supervisi, mengatakan bahwa boleh diberikan. Dan diberikanlah. Dan itulah, saya dan kawan-kawan, kami putar berulang-ulang, sehingga mengatakan, bagaimana kawan-kawan? Akhirnya sepakat memberhentikan sementara. : Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kondisinya, kenapa kami lakukan pemberhentian sementara, itu terkait dengan adanya rekomendasi. Dan rekomendasi Panwas sangat jelas, Panwas Kabupaten Kolaka adanya sesuatu, tentunya didukung berbagai alat bukti, dari klarifikasi yang besangkutan, Teradu, tentunya kami yakin bahwa Teradu ini sangat kuat terindikasi berpihak salah satu tim sukses. Sebagai penyelenggara yang tidak sepantasnya harus dilakukan. Tidak sepantasnya mereka harus melaksanakan. Kenapa? Apa yang disampaikan tadi bahwa pada saat mereka dilantik, mereka sudah membacakan Pakta Integritas. Di situ validitas bahwa penyelenggara itu tidak boleh berpihak. Itu sudah jelas. Artinya, terkait dengan pembinaan, kalau saya melihat selama ini, pembinaan itu memang tidak ada bu. Yang jelas karena ada perbuatan dan juga karena ada rekomendasi Panwas. Memang sudah ada rekomendasi Panwas, regulasi kemungkinan ini berhenti. Pada prinsipnya, kami berlima, kami memohon Ketua Majelis yang terhormat untuk memutuskan dengan seadilnya. juga. Jadi apapun itu. Kalau : Ya, terima kasih pada pihak Pengadu. Bukti yang Pengadu terima adalah rekaman. Saya ingin tanya, itu rekaman apa, kapan diterima, seperti apa sih rekamannya? Kalau misalnya diperkenan, bisakah diperkenankan rekaman tersebut? Silakan. : Terima kasih, Pimpinan. Jadi di rekaman itu, durasi beberapa menit. Proses pemanggilan peserta yang akan dilantik, kemudian berdiri satu persatu, kemudian pelantikan oleh Bupati dalam hal ini juga, mengakui bahwa, bakal calon. Mohon maaf saya tidak sempat membawa videonya. Tapi itu semua ada sama Panwas Kabupaten. Jadi intinya kami menindaklajuti rekomendasi Panwas itu karena saya percaya bahwa Panwas sangat baik dalam melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Banyak klarifikasi yang sudah dilakukan, sehingga terakhir kami tidak dapat bukti-bukti itu, sehingga kami meminta video itu, terakhir untuk menyimpulkan. Andai Panwaslu tidak
memberikan video itu, kami pun mungkin tidak berani melakukan rekomendasi pemberhentian sementara. Begitu. Pimpinan Majelis : Jadi Saudara Pengadu sudah mendengar semuanya rekaman tersebut? Tidak dibawa? Pengadu : Tidak dibawa. Pimpinan Majelis : Lain kali dibawa ya dalam persidangan. Karena ini sangat prinsip, rekaman ini, kami kan harus berdasarkan bukti rekaman. Siapa yang punya rekaman di sini? Mungkin bisa diperdengarkan sebentar. Silakan. PEMUTARAN VIDEO REKAMAN* Pimpinan Majelis : Mohon bersabar Pak ya. Karena ini paling prinsip. Ini bukti. Apakah bukti bisa kami terima atau tidak. Pimpinan Majelis : Ini berapa menit ya? Tapi nama Kasman tadi sudah disebut ya? Ibu Hadi : Sudah tadi nomor 1, koordinator. Pimpinan Majelis : Sudah cukup, saya kira sudah cukup. Kami hanya ingin mendengar nama Kasman dan Samrin. Tadi sudah terdengar. Mohon izin, Teradu, sama ya, individunya sama? Ini yang merekam siapa? Pengadu : Panwascam. Pimpinan Majelis : Jadi, kami sudah melanjutkan Sidang. Ini fakta, bahwa kami dari Pimpinan Majelis sudah mendengar langsung rekamannya. Kami mohon izin pada pimpinan, apakah bisa diterima, bukti? Jadi sudah bisa kami terima buktinya. Ini bukti pertama. Ada bukti lain lagi, mungkin supaya berikut? Pengadu : Ada fotonya. Pimpinan Majelis : Nanti mohon disampaikan, ada fotonya. Maksudnya foto DVD atau foto apa itu? Ada foto yang langsung sudah di-print? Ibu Hadi : DIlampirkan di bukti ini, di aduannya. Di aduannya tidak ada. Pimpinan majelis : Oke, baik. Waktu klarifikasi pertama, apakah pihak Pengadu memanggil Kepala Desanya? Mengapa kok si Kasman sama Samrin ini diundang? Pengadu : Tidak.
Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis Anggota Majelis Pengadu : Tidak dipanggil, sebagai saksi? Saya nanti mohon pertimbangan pada Anggota Majelis, apakah saksi kalau misal masih belum kuat, apakah masih perlu diminta informasi. Dan kalau ini sudah dianggap kuat, mungkin ini sudah cukup. Jadi ini buktinya adalah rekaman dan foto. Sudah jelas ya. Jadi saya kira untuk Pengadu, pihak saksi, Pak Lurah juga tidak pernah diminta klarifikasi? : Kenapa kami cuma mengklarifikasi yang bersangkutan, kami berpendapat, bahwa hasil klarifikasi Panwas yang diserahkan kepada juga itu, kami sangat percaya ke Panwas. Panwas kami mengklarifikasi Ketua DPRD yang hadir juga di situ, kemudian juga beberapa saksi yang ada, itu menjadi sangat kuat bagi kami bahwa, sudah melakukan klarifikasi. Jadi kami cuma mengklarifikasi yang bersangkutan. Sedangkan yang dikatakan oleh Panwas bahwa mereka mengakui. Begitu. : Baik, mungkin Anggota Majelis ada yang mau ditambahkan, kami persilakan. : Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. langsung Pertama kepada Pengadu, apakah memang harus diberhentikan sementara, tanpa melalui proses pembinaan dulu, atau bagaimana, tolong dijelaskan. Yang kedua, kalau kita lihat video, menggunakan baju seragam, berarti sudah siap dari sebelumnya. Jangan-jangan pada waktu rekrutmen, PPS, memang sudah terpaksa, karena tim pemenangan itu tidak dibentuk tiba-tiba itu, jauh sebelumnya. Kenapa pihak KPU tidak melakukan penelusuran terhadap seluruh anggota PPS yang mendukungnya pada waktu itu. Itu dulu, silakan. : Jadi pada saat pendaftaran, mereka kan memasukkan formulir-formulir dan ada 1 (satu) formulir menjelaskan bahwa tidak terlibat anggota partai, kemudian tidak berada di dalam. Beberapa hal yang disampaikan, kami yakin bahwa mereka benar, di atas materai, mengakui bahwa tidak partisan dan non-anggota partai. Kalau langsung memberhentikan sementara, karena kami menilai bahwa sepertinya ini sudah tidak bisa ditoleransi, karena kostum seperti itu, kemudian dilantik terbuka, disaksikan oleh orang banyak, ada Ketua DPR. Ini terbuka, jadi tidak bisa menyembunyikan atau melakukan sepertinya kami pembinaan lagi. terkait dengan kenapa kami
Anggota Majelis Panwas Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis : Dasarnya kuat, sehingga kalau besok-besok ada klaim. Karena kalau dipecat oleh KPUD, bukan DKPP yang diklaim, tapi KPUnya. Tapi punya dasar, punya dokumen, punya bukti pembelaan. Kepada Panwas, setelah menerima bukti rekaman foto dan rekaman dari Panwascam, apa yang dilakukan Panwas Kabupaten terhadap persoalan ini? : Setelah kita menerima bukti dari teman-teman yang melakukan pengawasan di lapangan, kita kemudian melakukan pleno, kemudian kita teruskan bahwa ini kasus terindikasi ada dugaan pelanggaran kode etik sesuai dengan pokok masalah yang kita sebutkan. Kemudian, ada beberapa saksi yang kita panggil. Yang pertama, itu ada, Kepala Desa. Kepala Desa Watumelewe. Waktu itu ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, sebagai saksi di situ. Sebenarnya kita undang juga Bupati, karena dia yang melantik. Tapi dengan alasan di luar kota, pada waktu itu, sesuai dengan aturan kita bahwa dia tidak datang, kita bawakan Berita Acara Ketidakhadiran. Berdasarkan saksi-saksi itu, kemudian ada beberapa saksi juga, kita merekomendasikan, seperti yang tertuang di dalam laporan. : Boleh tahu, apa penjelasan dari Kepala Desa, waktu diminta klarifikasi? : Baik, sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang kita lakukan, jadi bahwa Kepala Desa mengakui ada acara pengukuhan tersebut. Kemudian, di situ juga dia tidak mengetahui ada anggota PPS yang ikut dikukuhkan menjadi tim pendukung salah satu bakal calon, pada tanggal 21 tersebut. Kemudian dia juga mengakui bahwa setelah acara Pesta Panen, acaranya Pemerintahan Daerah, itu memang ada acara, bergeser acara tersebut menjadi acara pengukuhan. : Kalau informasi dari Ketua DPR bagaimana? : Dari Ketua DPRD, atas nama Pak Fahmi, jadi beliau mengatakan bahwa dia tidak mengetahui ada acara pengukuhan. Yang dia tahu bahwa, dia diundang di acara Pesta Panen sebagai Ketua DPRD, kemudian ada acara yang dialihkan. Masih di lokasi tersebut juga. Itu acara pengukuhan. Tapi dalam gambar tersebut, memang beliau hadir. Demikian, Pak. : Baik, yang Saudara Kasman dan Saudara Samrin, pernah dimintai klarifikasi? Tolong disampaikan kalau pernah dimintai, bagaimana penjelasan mereka?
Pengadu Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis Pimpinan Majelis Anggota Majelis : Untuk Saudara Kasman, Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua), Pak Samrin, itu sudah dimintai keterangannya. Dan pada tanggal 29 November bahwa betul Kasman berada di Desa Lesiroku, pada juga mengikuti acara pengukuhan. tanggal sekian. Dan betul Begitupun juga yang disampaikan oleh Saudara Samrin, bahwa Saudara Samrin menerangkan juga berada di desa tersebut dan mengikuti acara pengukuhan tim pendukung. Demikian Pak. : Ditanya ngga, kenapa mau? : Untuk Saudara Samrin, dia datang kemudian dia sama dengan yang disampaikan bahwa dia disuruh untuk menggantikan orang, melalui Kepala Desa. Jadi karena orang yang dikukuhkan pada saat itu tidak hadir, maka mereka yang ditunjuk untuk menggantikan posisi orang tersebut. Demikian. : Ngga ditanya, kenapa langsung pakai baju seperti itu? Kan kalau misalnya hanya disuruh mengganti, atau waktu itu dia disuruh, Hei kau, ganti, karena ini tidak ada orang, ini kau ganti, apa begitu? : Di pengakuannya Samrin dengan Kasman, bahwa mereka memang langsung dikasih baju untuk menggantikan. Kalau Samrin itu dia menggantikan Saudara Nain, dia baru diberitahu pada tanggal, 1 (satu) hari sebelum pengukuhan, tanggal 28 November. : Jadi sebelum pengukuhan sudah dikasih baju? Sudah diberitahu bahwa nanti ada pengukuhan, besok, pakai bajunya? : Iya begitu. : Baik, cukup. Terima kasih. : Terima kasih. : Terima kasih, Pimpinan. Untuk Pengadu, berdasarkan Formulir. Apakah selain keterangan dari Teradu, PPS, adakah pihak lain untuk didengarkan selain dari rekomendasi Panwas. Tadi Kepala Desa, sudah. Ini kan hukuman jika terbukti, akan ada pemberhentian. Tentu harus ada juga pihak yang banyak didengarkan untuk melihat secara lebih dalam bagaimana sesungguhnya anggota PPS itu terlibat masuk dalam tim pemenangan. Itu satu. Kedua, tentu saja kalau salah anggota kita di bawah, dan hanya lapor saja, selesai kewajiban kita, tentu tidak bisa. Sebagai pimpinan, apalagi Anda semua yang merekrut, dengan kejadian ini, tentunya bisa jadi, ada saja yang dilantik, yang tidak diketahui sampai dengan
Pengadu Anggota Majelis Panwas menemukan di sana. Apa yang Saudara Pengadu akan lakukan, misalnya belajar dari hal-hal seperti ini? Ketiga, bagaimana mekanisme di internal KPU Kolaka, jika ada informasi, ya katakan Panwas ini sebagai salah satu pihak saja. Misalnya dari masyarakat. Bagaimana mekanisme Anda untuk merespon tersebut, dan kemudian mendapatka atau menggali sampai dengan kesimpulan yang nanti akan Pengadu lahirkan. Apakah misalnya, ini kan urusan yang sana, bukan urusan saya. Atau seperti apa mekanisme kerja di sana, sebab Pilkada masalahnya, bisa saja akan muncul laporan-laporan seperti itu. Kita harus memberi kepastian hukum atas status-status laporan. Kira-kira seperti itu yang saya minta Saudara Pengadu untuk merespon. Silakan. informasi : Jadi tentunya merujuk kepada regulasi yang ada. Kami KPU Kolaka, baik dari pihak lain selain Panwas, merespon itu tentu dengan mengklarifikasikan dulu dengan yang bersangkutan dan saksi-saksi yang terkait. Persoalannya yang kami adukan ini, setelah kami mendapat rekomendasi itu, kami berusaha berkoordinasi dengan Panwas, memastikan terkait dengan seluruh rangkaian klarifikasi yang dilakukan. Kami menganggap bahwa itu sudah cukup buat kami dan sekaligus meminta bukti. terkait daripada mekanisme internal pengukuhan, Kemudian hal-hal yang kami persiapkan untuk ke depan melihat kejadian seperti ini, tentunya kami di awal bahwa pada saat rekrutmen saja kami memberikan arahan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa kerja ini sangat berat. Tidak partisan dan tidak boleh terkait dengan partai politik. Dan itu pun ada dicantumkan dalam formulir pendaftaran. Mereka pun menandatangani dan bermaterai. Jadi kami sangat yakin terhadap pernyataan yang mereka buat. Adapun terjadi hal seperti itu, mau tidak mau kami harus klarifikasi dan menindaklanjuti. Kita berproses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi persiapan ke depan, mungkin kami KPU Kolaka bersama-sama lebih ketat lagi dalam hal ini, kami kemarin juga berusaha karena berentetan antara SIPOL dan contoh daftar pemilih kami selalu berkoordinasi dengan SIPOL. Karena di SIPOL itu terkait dengan alat bukti. Kami juga berencana ke depan, ketika rekrutmen legislatiif ini, kami meng-crosscheck dulu nama-nama yang masuk dengan SIPOL. Sehingga kalau terindikasi ada dalam SIPOL, kami tidak panjang lebar untuk merekomendasi mereka. Artinya ada referensi kami untuk melihat bahwa calon-calon ini betul-betul bersih dari partai politik. : Yang lain ada yang ingin ditambahkan?
Pengadu Anggota Majelis Pengadu Anggota Majelis Pengadu : Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Jadi ketika melakukan tahapan demi tahapan, segala bentuk kegiatan KPU Kabupaten Kolaka beserta jajaran ke bawah, maupun secara formal maupun non-formal, menyampaikan kepada teman-teman, kami KPU Kabupaten Kolaka, memohon, paragraf yang pertama itu adalah mari kita bekerja sesuai dengan mekanisme, aturan perundang-undangannya, juga mengacu kepada PKPU. Contoh seperti yang kemarin. Selalu kita ingatkan, ingatkan, ingatkan. Karena teman-teman ini, Anda adalah ujung tombak kami. Bagaimana supaya kita terlaksana secara demokratis. Saya kira itu saja. ini : Misalnya begini, Saudara-saudara ini kan tidak hanya di kantor ya. Pembinaan di acara tidak melakukan pembinaan kewilayahan. Sehingga ketika ada masalah mereka begitu sulit menghubungi komisionernya. Atau ketika ada yang dibutuhkan itu seolah-olah asal laporan asal bapak senang saja. forum seperti ini. Tapi : Yang kami lakukan selama ini dengan teman-teman penyelenggara di bawah adalah selain kita turun ke lapangan sesuai dengan wilayah masing-masing, selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, jadi setiap kita ambil data ke kecamatan, apakah kita terutama dengan teman-teman, wilayah yang seperti saya, wilayah selatan, selalu bertukaran dengan teman-teman yang ada di kota dan di utara. jadi selain kita selalu mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa ini adalah penyelenggara yang pada dasarnya tidak ada independensi atas kerjanya. Terkait itu juga, selain ke lapangan, kami juga ada kontak dengan terhubung di grup, di WA, selalu teman-teman seperti kita mengingatkan kepada kawan-kawan lain, sampai dengan regulasi terkait dengan regulasi SN kemarin bahwa yang ada seperti ingatkan kepada kawan-kawan memasang status, kami selalu luar penyelenggara penyelenggara, membuat status saja pasti akan terkait, apalagi dia seorang SN, apalagi kalau dia seorang penyelenggara. Membuat status di media sosial pasti akan terlihat. Itu yang selalu kita ingatkan bahkan regulasi-regulasi yang ada, kami upload di WA grup. bahwa, jangankan penyelenggara, di : Pak Rauf, masih mau ditambahkan? : Jadi pada prinsipnya, Majelis Yang Terhormat bahwa kami turun ke lapangan menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan, baik di PPK, PPS, bahwa kita adalah bagian dari penyelenggara. Dan teman- teman harus tahu, penyelenggara itu adalah organisasi independen, tidak boleh partisan, tidak boleh ada ucapan-ucapan seolah-olah akan
Anggota Majelis Panwas Anggota Majelis Panwas Anggota Majelis mengarah dan mendukung salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Untuk itu bahwa, kami dan teman-teman KPU Kabupaten Kolaka, tentunya kami semua yang, persoalan-persoalan yang masuk menggali, berkoordinasi, tentunya kami selalu mennyampaikan bahwa jangan sampai perbuatan-perbuatan kita sebagai penyelenggara sehingga terjadi kegaduhan. Marilah kita gali informasi yang lain, tentunya di situ ada SOP. Jadi itulah yang mungkin selalu kami sampaikan sampai di tingkat bawah, bahwa ini ada suatu proses politik, perebutan kekuasaan tapi bukan yang dilakukan seperti kudeta, tetapi secara konstitusional. Kita tahu bahwa perebutan kekuasaan, proses konstitusi itu, kadangkala pihaknya itu dengan menghalalkan segala cara. : Jadi, para Pengadu, Pak Ketua dan teman-teman, sebenarnya kenapa kami harus menanyakan itu? Ini kalau tidak sering-sering dikompromi bahwa ada masalah, malah teman-teman Panwas yang kerepotan untuk menyuplai informasi ke kita, nanti jangan-jangan yang akan membina bawahan kita, adalah rekan Panwas, bukan kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman harus ada bolos waktunya. Mudah- mudahan ini untuk pertama Anda mengadukan dan untuk yang terakhir lah. Binalah sendiri teman-teman itu, kumpul sering ke lapangan, motivasi, berikan mereka mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu penting sekali. Karena rasa-rasanya kalau kita mengadukan bawahan itu, kita juga ada sedikit bagian dari "kelalaian" atau kita kurang mendidik mereka. Untuk Panwas sebagai pihak terkait, ini masuk apa, temuan atau apa? : Temuan. : Kalau ada temuan seperti ini dari Panwascam langsung ke Panwas Kabupaten atau bisa antar PPK juga? Atau seperti apa prosedur di sana? : Jadi temuan yang ditemukan oleh teman-teman Panwas Kecamatan, dilimpahkan ke Panwas Kabupaten, jadi tidak ditangani secara langsung oleh Panwas Kecamatan. Dilimpahkan itu karena mereka mungkin mempunyai keterbatasan dan sebagainya. Jadi langsung diambilalih oleh Panwas Kabupaten. : Satu lagi, pada tingkat penyelenggara, kan teman-teman berbicara semua. Harapan kita sih Panwas dan KPU itu semangatnya jangan lagi kaya model masa lampau. Adu panggung, seolah-olah ya. KPU
Pimpinan Majelis Ibu Hadi mau bikin apa, Panwas juga mau bikin. Ngga penting, kita di penyelenggara dua-dua. Jadi harapan kita, antara Pengadu dengan Teradu ini kalau masih kurang-kurang minum kopi membicarakan banyak hal. Mohon maaf Pimpinan, saya harus, karena ini kondisinya pengadunya adalah pimpinannya yang disuplay informasi dari sana, jadi barangkali antar Pihak Terkait dengan Pengadu, ini penting untuk sering-sering kita ketemu. Kalau pada agenda KPU, jangan lupa, sebelum memutuskan, kalau perlu, ajak teman-teman dulu untuk ada kondisi seperti ini dan seperti ini. Supaya kita tidak lucu-lucuan dilihat oleh publik Kolaka. Itu yang penting saya kira, untuk dua-dua. Untuk KPU, untuk Panwas, kita berharap, mari kita sama-sama. Kalau keliru KPUnya, ingatkan. Tetapi kalau juga Panwas yang misalnya berlebihan, KPU juga ngga apa-apa ingatlkan. Itu harusnya dilaporkan saja DKPP, masih bisa kita bina barangkali, coba serahkan dulu ke kami misalnya. Toh hari ini yang mereka laporkan juga itu bukti bahwa KPU mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman Panwas. Saya kira itu harapan kita untuk Kabupaten Kolaka ini, Pimpinan Majelis, mudah- mudahan pilkada di sana di bawah beliau-beliau, itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu pesan saya ke teman-teman. Terima kasih saya kembalikan kepada Pimpinan Majelis. : Ibu Hadi, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? : Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ojo. Memang begini, ada bentuk-bentuk pembinaan yang kita lakukan, kami di bawah seluruh jajaran juga mungkin KPU dan jajaran, hanya memang ada hal yang itu kalau sudah bekaitan dengan independensi dan netralitas, serta integritas itu tidak bisa ditoleransi lagi. Tetapi, ini kan ada pencegahan. Kalau kami ada pencegahan lebih awal yang dilakukan, dan kemudian teman-teman yang ini, bisa, ini kan pembelajaran ke depan. Jangan sampai, karena tadi sudah dikatakan ini pembelajaran, jangan sampai ada lagi yang seperti itu karena ini juga menyangkut kredibilitas kita sebagai penyelenggara. Bahwa penyelenggara itu rupanya tidak terlalu ketat soal aturan seperti ini. Karena buktinya banyak yang kecolongan, begitu ya. Artinya kita akan dinilai public bahwa mulai dari proses perekrutan, itu kita tidak profesional, misalnya. Sehingga ada saja anggota kita yang ikut terlibat seperti itu. Apakah karena pengalaman mereka yang tidak ada, pengetahuan mereka, ataukah karena memang kita yang tidak
Pimpinan Majelis Pihak Terkait maksimal melakukan pembinaan itu. Kemudian mungkin memang sharing itu, apa itu namanya tadi itu ya, bangun komunikasi yang baik antara Panwas, bukan saling memata-matai. Kalau kami di KPU, membuat grup, ada grup kami, di KPU dan Baawaslu, sehingga informasi itu lebih mudah, kalau masih bisa tadi itu, kita selesaikan, dalam bentuk pembinaan, tidak terlalu parah, itu dibicarakan di grup. Apakah, terserah, kami ada WA ya, KPU dan Bawaslu, mungkin juga teman-teman di bawah ini, karena ini kan mereka pilkada. Di pilkada, pilgub, dan pemilu, pilcaleg dan pilpres, sehingga akan lebih berat tugas, tanggung jawabnya sehingga komunikasi secara intens itu. Karena ini kan marwah lembaga penyelenggara di Kolaka. Pengalaman Kolaka masalahnya, ini mereka PAW, artinya karena Kolaka ini masuk juga urutan kelima di Indeks Kerawanan soal penyelenggaranya. Penyelenggara karena kasus yang 5 (lima) orang itu, yang diberhentikan pada Pemilu yang lalu. Ini maksud saya yang mau dibangun lagi itu, saya hanya memperjelas, bahwa dibangun lagi supaya kita menjaga marwah kelembagaan dan kredibilitas itu di mata masyarakat. ini adalah Itu yang menjadi saran saya supaya pembelajaran pertama. Baik, kalau saya, saya terima ini, karena itu tidak bisa dibantah tadi, kalau kami Pengawas Pemilu, itu adalah valid adanya karena adanya video dan foto itu sudah menjadi fakta yang sangat valid sebagai bukti bahwa pelanggaran telah terjadi, di PPS. Terima kasih. : Saya mohon izin kepada anggota untuk menanyakan sekali lagi, karena ini menarik bagi saya. Khusus pihak terkait, itu yang bikin syuting, yang bikin video itu siapa? : Terima kasih. Jadi sesuai dengan porsi kami, Pimpinan Majelis Yang Terhormat, di semua kegiatan yang, baik kegiatan Pemerintahan maupun kegiatan melibatkan calon, Panwas itu memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang kemudian itu menjadi sorotan kita. Termasuk juga halnya, kegiatan pemerintahan pun hakikatnya tidak boleh ditarik pada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke dukungan bakal calon. Maka semangat itu yang kemudian kami selalu lakukan, setiap kegiatan-kegiatan Pemerintahan maupun kegiatan yang substansinya adalah deklarasi, mesti Panwas harus hadir dan memastikan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran di dalamnya. Maka dari situ kemudian rekam secara kegiatan-kegiatan yang dilakukan, keseluruhuan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang mengarah dukungan. Saya kira demikian. teman-teman
Pimpinan Majelis Pihak Terkait Pimpinan Majelis Pihak Terkait Pimpinan Majelis Pihak Terkait Pimpinan Majelis Pihak Terkait Pimpinan Majelis Pengadu Pimpinan Majelis : Selanjutnya, waktu merekam itu, saya mau informasi saja. Yang merekam itu sudah tahu belum, bahwa itu ada Kasman dan Samrin di panggil. Hei jangan, ada ngga begitu? Mencegah maksudnya? : Jadi cerita teman-teman Panwas kemarin, bahwa sebelum acara pengukuhan, mereka sudah memakai baju. Sudah diingatkan, jangan ikut pengukuhan. Tapi karena sudah bareng-bareng semua kumpul, terpaksa teman-teman ambil. : Sepengetahuan Anda, dia kan begitu ngotot mau dilantik. Itu apa imbalannya, Anda tahu ngga? : Yang kita klarifikasi, dia tidak menyebut hal tersebut. Tidak ada iming- iming atau apa. : Tapi dia sadar, bahwa dia dilantik dan akan dipecat? : Di poin terakhir itu sebelum klarifikasi, bahwa mereka sadar dan sadar secara penuh bahwa penyelenggara tidak boleh ikut di pengukuhan. Mereka sepenuhnya sadar pak. : Jadi sudah tahu bahwa walaupun sudah disyuting dan dipanggil, kamu salah? : Ya sebelum dipanggil memang sudah heboh di desa tersebut, bahwa akan ada pemanggilan Panwas Kabupaten. : Jadi saya ingin minta kepastian dari Pihak Terkait, bahwa ini bukan mendadak? Kalau tadi kan ada kesan mendadak, namanya diganti. Padahal, bajunya sudah ada. Jadi dia sudah tahu ini salah, dan dia tetap melakukan kesalahan ini. Baik, pada pihak Pengadu ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin? : Yang perlu saya tambahkan, klarifikasi kami justru tenyata terlengkapi informasi dari Panwas Kabupaten. Karena kepada kami seperti itu, mereka itu. Padahal mereka sadar sesadar- sadarnya. teraniaya seperti Makanya kemarin itu kami tetap mempertahankan mereka utnuk tidak diadukan, terakhir kami desak Panwas, kami minta fotonya. Deadline terakhir, hampir kami tidak dikasih. Alhamdulillah Ketua Panwas, boleh pak, dikasih. Akhirnya dikasih, kami nonton, ya sudah kami melakukan Bismillah saja kami koordinasi dengan KPU Provinsi dan beliau juga mungkin tahu, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kami. Terima kasih. : Ada lagi pihak Pengadu yang ingin disampaikan? Pihak terkait ada yang mau disampaikan lagi?
Pihak Terkait Pihak Terkait Pimpinan Majelis : Terima kasih Majelis Yang Terhormat. Sedikit saja menambahkan, memang benar di awal-awal kami belum terjalin komunikasi intens. Kemudian kita belum saling mengenal. Tetapi seiring perjalanan yang kemudian kita harus bersama, maka kemudian ini komunikasi kita sudah lebih cair, dan terakhir kami buat, sudah ada grup di internal kami penyelenggara. Komunikasi apa yang kami sampaikan terkait dengan teman-teman ke bawah, itu sudah kami lakukan. Termasuk sampai ke jajaran Panwascam dan PPK, kita juga imbau untuk sering melakukan komunikasi terkait dengan suksesnya penyelenggaraan kita di Kabupaten Kolaka. Itu yang 3 (tiga) tahapan yang beririsan, Pilkada Kabupaten, Gubernur dan Pileg dan Pilpres. Saya kira ini yang memang kita sangat berharap kelalaian-kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak diketahui ini tidak akan terjadi lagi, walaupun memang di awal-awal rekrutmen PPK sampai PPS itu memang semangat bertarung itu muncul, sehingga memastikan, rekrutmen penyelenggara itu dipastikan tidak ada aturan-aturan yang dilanggar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. : Saya sedikit saja untuk mengklarifikasi kenapa kita tidak kasih bukt, karena kami tetap harus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, apakah bukti ini kita kasih. Jangan sampai kita kasih, kemudian jadi kesalahan kita sendiri. Kenapa kejadian ini disebarkan? : Pihak Pengadu ada lagi yang ingin disampaika? Anggota Majelis ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Sidang ini Kami tutup, kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa, pemeriksaan ini tanpa dihadiri Teradu, dan sudah disepakati kita akan tetap menjalankannya. Kami Pimpinan Majelis sudah menerima fakta- fakta persidangan yang disampaikan oleh Pengadu dan juga Teradu dan kami juga sudah menerima bukti valid berupa video dan foto. Ini merupakan alat ke depan kami untuk melakukan Sidang Pleno di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelum ditutup, saya mohon izin Majelis untuk memberikan Tausiyah sedikit kepada penyelenggara Pemilu di Sultra. Pertama saya ingin mengingatkan bahwa di dalam catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pelanggaran kode etik di Sultra ini cukup tinggi, 5 (lima) besar. Saya berharap semua penyelenggara pemilu di Sultra ini bertekad untuk mengurangi, kalau bisa hilang sama sekali pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sudah berjalan. Jadi atas nama DKPP juga berterima kasih kepada Panwas yang sudah proaktif untuk melakukan pengawasan yang sangat positif sekali.
Yang kedua, sebentar lagi kita akan pilkada, Pemilihan Gubernur dan juga Kabupaten/Kota, tentunya tugas ini beberapa Kabupaten juga akan cukup berat, karena sejumlah Kabupaten akan melakukan kepada Pilkada Gubernur. Kami penyelenggara Pemilu untuk tetap konsisten menjaga kode etik yang berkait dengan integritas, profesionalitas, jangan sampai ada indikasi- indikasi ketidaktahuan di dalam proses penyelenggaraan pemilu. dari DKPP mengimbau kesengajaan atau Saya mengingatkan tadi, ada proses pembinaan bagi anggota KPU terus dijalankan dan diingatkan apa yang tidak boleh apa yang tidak benar, baik itu berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu, DKPP. Saya sangat berharap untuk selalu diingatkan. Sehingga proses penyelenggaraan Pemilu nanti khususnya Pilkada berikutnya nanti dapat berjalan dengan bagus tanpa ada catatan pelanggaran kode etik.Ini kami harapkan sekali. Jadi sekali lagi kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat bekerja dengan baik, ikuti aturan sesuai dengan hati nurani dan kami tidak ingin oleh penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan PPS. Di mana ini sangat fatal. Saya lihat sudah ada unsur kesengajaan dan unsur kecuekan terhadap kode etik yang sudah kita arahkan sebagai penyangga proses kualitas pemilu di daerah kita. lagi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Saya kira itu tausiyah saya, mungkin kalau ada yang mau kasih tausiyah lagi? Cukup. Baik, jadi tausiyah tadi adalah akhir daripada Sidang ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada anggota Majelis yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga pihak Pengadu, Pihak Terkait, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Sidang ini sebagai pembelajaran, dan tolong disebarkan bahwa proses Sidang ini adalah betul-betul berkhibbah pada semuanya. Oleh karena itu saya atas nama Pimpinan Majelis, terima kasih dan Alhamdulillah semua berjalan lancer, maka dengan ini saya ucapkan Alhamdulillah. Maka Sidang ini saya tutup secara resmi.