KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN ISU IMPLEMENTASI PSAK 71 TAHUN 2018 - 2019 Forum Diskusi Isu Implementasi PSAK 71 Pernyataan Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional (13 bank) dengan perwakilan dari kantor akuntan publik (4 KAP) serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai fasilitator dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertindak sebagai pengamat.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2 DAFTAR ISI KLASIFIKASI DAN PENGUKURAN ASET KEUANGAN Pembahasan Tahun 2018 1.1 Level Pengujian Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) dalam rangka Mengklasifikasikan Aset Keuangan sesuai dengan PSAK 71 ... 4 1.2 Penjualan Aset Keuangan yang Bukan Dikarenakan Kenaikan Risiko Kredit ... 5 1.3 Denda/Penalti dari Pembayaran Kredit yang Dipercepat dari Kontraktual ... 7 1.4 Kredit Sindikasi ... 9 PENURUNAN NILAI Pembahasan Tahun 2018 2.1 Informasi Makroekonomi dan Keterbatasan Chief Economist ... 11 2.2 Jumlah Variabel Makroekonomi dan Skenario dari Forward Looking Adjustment ... 12 2.3 Cross Staging ... 15 2.4 Kaitan Staging Aset Restrukturisasi dengan Ketentuan Regulator ... 16 2.5 Durasi untuk Perhitungan CKPN Lifetime atas Kredit Revolving dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ... 18 2.6 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Instrumen/ Sekuritas yang Diterbitkan oleh Pemerintah... 20 2.7 Definisi Committed dan Uncommitted dari Kelonggaran Tarik ... 23 2.8 Penentuan Exposure at Default (EAD) atas Kelonggaran Tarik ... 25 2.9 Pengakuan Aset Purchase or Originiated Credit-Impaired (POCI) dan Definisi Modifikasi Aset Keuangan ... 27 2.10 CKPN atas Kartu Kredit ... 32 2.11 CKPN atas Kredit Infrastruktur ... 34 Pembahasan Tahun 2019 2.12 Penggunaan Cadangan Wajib dan Cadangan Lainnya untuk Menyerap Kenaikan CKPN PSAK 71 ... 36 2.13 Perhitungan CKPN Individu PSAK 55 Dibandingkan PSAK 71 ... 38 2.14 Proyeksi Arus Kas untuk CKPN Individu ... 39 Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 3 2.15 Penggunaan PD Stage 3 untuk CKPN Individu ... 41 2.16 Metode perhitungan CKPN untuk Aset yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya (FVOCI) ... 42 2.17 Kemungkinan Double Counting Biaya Eksposur Risiko untuk Aset yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya ... 43 2.18 Perhitungan CKPN pada Kantor Cabang atau Perusahaan Anak dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri ... 45 2.19 Accrued Interest dalam Perhitungan Exposure-at-Default ... 46 2.20 Penyajian CKPN untuk Outstanding Kredit dan Kelonggaran Tarik ... 48 2.21 Penyajian/Pengungkapan Mutasi CKPN ... 49 2.22 Validasi Model Perhitungan CKPN ... 51 2.23 Suku bunga untuk Discount Rate dari CKPN Kredit yang Tidak Memiliki Jadwal Pembayaran Tetap ... 53 Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 4 KLASIFIKASI DAN PENGUKURAN ASET KEUANGAN 1.1 Level Pengujian Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) dalam rangka Mengklasifikasikan Aset Keuangan sesuai dengan PSAK 71 a. Isu PSAK 71 tidak menetapkan ketentuan yang rule-based perihal tata cara pengujian SPPI. Oleh karena itu: 1) Apakah Bank dapat melakukan pengujian SPPI atas portofolio aset keuangan atau pada level laporan keuangan caption (akun di neraca)? 2) Apakah pengujian boleh dilakukan dengan menggunakan sampling? Apakah untuk tujuan efisiensi pengujian SPPI dapat dilakukan di level produk aset keuangan atau kelompok kontrak yang memiliki klausul yang standar? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf PP4.1.7 Paragraf 4.1.1 (b) mensyaratkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Meskipun PSAK 71 tidak menetapkan ketentuan yang rule-based perihal cara melakukan pengujian SPPI, sesuai PP 4.1.7, harus dilakukan reviu atas arus kas kontraktual. Dengan demikian, reviu seharusnya tidak dilakukan pada level akun di laporan keuangan (misal loan receivable langsung diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi), namun dengan memperhatikan karakteristik arus kas kontraktual. 2) Pengujian SPPI harus dilakukan untuk semua kontrak aset keuangan yang ada pada Bank. Namun untuk efisiensi, dapat dilakukan pengelompokkan produk berdasarkan tipe arus kas kontraktual, yang dapat dilihat dari klausul dalam kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dibedakan menjadi produk yang homogen dengan klausul kontrak standar (contoh kartu kredit), maupun produk yang klausul kontraknya dapat dinegosiasi sehingga berbeda antar debitur (contoh kredit sindikasi). Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 5 Kontra Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan. d. Kesimpulan 1) Pada prinsipnya pengujian SPPI dilakukan secara per kontrak, bukan per akun pada laporan keuangan. 2) Untuk efisiensi, pengujian dapat dilakukan per produk aset keuangan dengan syarat kontrak memiliki term and condition yang sama. 1.2 Penjualan Aset Keuangan yang Bukan Dikarenakan Kenaikan Risiko Kredit a. Isu Penjualan aset keuangan dapat disimpulkan masih konsisten dengan model bisnis yang tujuannya adalah untuk menyimpan aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual jika penjualan tersebut jarang terjadi (walaupun bernilai signifikan) atau tidak signifikan nilainya, baik secara individu maupun agregat. 1) Berapakah titik acuan untuk "tidak signifikan nilainya"? Apakah penentuan signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai penjualan dengan nilai portofolio dan penggunaan nilai total aset? 2) Bagaimana seharusnya istilah "agregat" atau "gabungan" ditafsirkan? Apakah ini hanya berhubungan dengan total portofolio pada periode pelaporan atau berdasarkan umur rata-rata portofolio? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf PP4.1.2C .... Dalam menentukan apakah arus kas akan direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset keuangan, maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai, dan waktu penjualan di periode sebelumnya, alasan bagi penjualan dan perkiraan tentang aktivitas penjualan di masa depan. ... PSAK 71 Paragraf PP4.1.3A Model bisnis mungkin untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika entitas menjual aset keuangan ketika ada peningkatan risiko kredit aset. ... PSAK 71 Paragraf PP4.1.3B ...Secara khusus, penjualan tersebut dapat konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak berulang (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika berulang). Jika lebih dari jumlah yang tidak berulang dari penjualan tersebut terbuat dari portofolio dan penjualan tersebut Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 6 lebih dari tidak signifikan dalam nilai (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. ... Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu konsisten dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan bagi penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis entitas. Sebagai tambahan, penjualan mungkin konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan dekat dengan jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil dari penjualan mendekati pengumpulan arus kas kontraktual yang tersisa. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Sesuai Paragraf PP4.1.3B, penjualan aset keuangan masih sejalan dengan model bisnis hold to collect jika penjualan aset yang terjadi tidak signifikan secara jumlah dan frekuensi. 2) Apakah penjualan bernilai 'tidak signifikan' memerlukan penilaian terhadap nilai penjualan tersebut, yaitu harga jual. Poin referensi yang dinilai tepat untuk perbandingan jumlah ini adalah nilai portofolio. Poin referensi berupa total aset entitas dinilai tidak tepat karena tidak berhubungan langsung dengan portofolio yang tunduk pada penilaian model bisnis. Sebagai contoh, nilai kredit amortised cost yang dijual agar dibandingkan dengan total nilai kredit amortised cost, bukan dengan total kredit atau total aset. 3) Sementara itu, penetapan signifikansi suatu penjualan secara agregat seharusnya bukan dibandingkan dengan total seluruh outstanding pada tahun terjadinya penjualan, melainkan dari total instrumen dengan tenor yang sama. Kontra 1) Terdapat pendapat bahwa seharusnya perbandingan signifikansi aset yang dijual tidak terbatas pada besaran portofolio, namun lebih granular berdasarkan sesuai business model assessment. Misalnya, business model X adalah held to collect, tidak dibandingkan dengan ukuran keseluruhan portofolio amortised cost, namun dengan ukuran portofolio dengan model bisnis X saja. Selain itu, Bank dapat mempertimbangkan gain/loss dari penjualan. 2) Terkait signifikansi secara agregat/gabungan, argumen yang bertentangan dalam pembahasan. tidak terdapat 3) Penjualan aset keuangan terkadang dilakukan dalam grup seperti perusahaan induk menjual aset keuangan ke perusahaan anak dalam rangka menerapkan kebijakan tertentu. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 7 d. Kesimpulan 1) Penetapan signifikansi penjualan instrumen keuangan yang masih to collect seharusnya konsisten dengan model bisnis hold berdasarkan perbandingan portofolio per model bisnis tertentu. 2) Penetapan signifikansi suatu penjualan secara agregat dibandingkan dengan total instrumen dengan tenor yang sama. 3) PSAK 71 tidak mengatur secara baku mengenai signifikansi penjualan. Sebagai bahan pertimbangan, Bank mungkin dapat menggunakan threshold 5%. Namun demikian, jika penjualan terjadi secara rutin tiap tahunnya, perlu menjadi bahan pertimbangan auditor. 4) Penjualan aset keuangan dari perusahaan induk ke perusahaan anak tidak diperhitungkan sebagai penjualan dalam assessment model bisnis dari perspektif konsolidasi. Tetapi apabila diliat dari laporan keuangan stand alone, tetap harus diliat dari model bisnis masing-masing. Oleh karena itu, klasifikasi aset keuangan mungkin dapat berbeda antara laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan stand alone. 1.3 Denda/Penalti dari Pembayaran Kredit yang Dipercepat dari Kontraktual a. Isu Berbagai ketentuan kontraktual untuk denda pembayaran dipercepat akan mempengaruhi pengujian SPPI dan klasifikasi aset keuangan. Beberapa aturan denda pembayaran dipercepat yang lazim di perbankan Indonesia adalah: 1) Persentase tertentu dari pokok terutang; 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal; 3) Multiplier dari jumlah angsuran tetap (pokok dan bunga); dan 4) Mandatory prepayment berdasarkan perubahan valuta asing ataupun harga komoditas. Aturan denda/penalti apa yang memenuhi kriteria SPPI, yaitu "kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat"? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 4.1.2 Meskipun paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2 (b) dan 4.1.2A (b) tetapi tidak melakukannya hanya sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar dimuka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo memenuhi syarat untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 8 penghasilan komprehensif lain (bergantung pada pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1. 2 (a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A (a)) jika: 1) entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto untuk jumlah par kontraktual; 2) jumlah yang dibayar dimuka secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan 3) ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur di bayar dimuka tidak signifikan. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Merujuk pada PSAK 71 PP.4.1.12, fitur pembayaran kembali dipercepat yang memenuhi SPPI adalah pembayaran kembali dipercepat dengan jumlah yang mewakili nilai pokok dan bunga yang belum dibayarkan, yang juga termasuk kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat tersebut. Atas skenario penentuan mandatory prepayment berupa: 1) Persentase tertentu dari pokok terutang sesuai dengan SPPI karena kompensasi proporsional dengan nilai pokok yang belum dibayar. 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal kemungkinan tidak lolos SPPI karena jika pelunasan dilakukan mendekati akhir periode kredit, kompensasi tetap besar meskipun pokok utang telah menurun signifikan dari fasilitas awal. tetap jumlah angsuran 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal kemungkinan tidak lolos SPPI karena jika pelunasan dilakukan mendekati akhir periode kredit, kompensasi tetap besar meskipun pokok utang telah menurun signifikan dari fasilitas awal. tetap jumlah angsuran 3) Multiplier dari (pokok dan bunga). lolos SPPI mengingat apabila mengikuti kemungkinan penurunan jumlah sisa pokok pinjaman, komponen utama dari cicilan debitur dalam periode awal pinjaman ialah komponen bunga. Seiring berjalan waktu, komponen bunga akan secara gradual menurun dan porsi komponen pembayaran pokok pinjaman akan meningkat. Sebagai efeknya, penalti pembayaran kembali dipercepat meningkat dari segi persentase terhadap sisa pokok pinjaman seiring dengan berjalannya periode pinjaman. Hal ini dapat menimbulkan hubungan terbalik terhadap nilai waktu dari uang (time value of money) dan risiko kredit, yang dapat melemahkan argumen bahwa klausul pembayaran kembali dipercepat ini dapat memenuhi sebagai "kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat". 4) Penentuan mandatory prepayment berdasarkan perubahan valuta asing ataupun harga komoditas tidak konsisten dengan SPPI karena tidak mencerminkan risiko kredit. Kontra Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 9 d. Kesimpulan 1) Persentase tertentu dari pokok terutang: kemungkinan akan lolos SPPI. 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal: kemungkinan tidak lolos SPPI. 3) Multiplier dari jumlah angsuran tetap (pokok dan bunga) kemungkinan tidak lolos SPPI. 4) Berdasarkan perubahan valuta asing: kemungkinan tidak lolos SPPI. 1.4 Kredit Sindikasi a. Isu 1) Bagaimana menentukan model bisnis untuk kredit sindikasi dan hal- hal apa yang perlu diperhatikan untuk menentukan model bisnis? 2) Apakah dalam kredit sindikasi, untuk porsi yang tidak ditentukan sejak awal, maka bagian dari kredit yang melebihi limit kredit sesuai dengan risk appetite harus dicatat pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 4.1.2 ... Serupa dengan hal tersebut, dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset keuangan ke subportofolio untuk mencerminkan level di mana entitas mengelola aset keuangan tersebut. Sebagai contoh, hal ini bisa terjadi jika suatu entitas menerbitkan atau membeli portofolio pinjaman hipotek dan mengelola beberapa pinjaman dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan mengelola pinjaman lain dengan tujuan menjual pinjaman tersebut. PSAK 71 Paragraf 4.1.2A Model bisnis entitas mengacu pada bagaimana entitas mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. ... PSAK 71 Paragraf 4.1.2B .... Sebaliknya, entitas harus mempertimbangkan semua bukti yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (a) bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci entitas; (b) risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan, khususnya, cara bagaimana risiko tersebut dikelola; dan (c) bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh). Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) PSAK 71 memungkinkan penentuan model bisnis untuk dapat diterapkan pada komponen untuk masing-masing komponen yang berbeda dari suatu portofolio ataupun fasilitas. Dalam kasus kredit sindikasi, Bank dapat menentukan limit kredit sesuai dengan risk appetite, tersebut dipertimbangkan untuk dijual. sehingga porsi kelebihan dari limit 2) Secara garis besar, dengan mempertimbangkan bahwa strategi entitas adalah memperoleh arus kas kontraktual - sehingga kontrak ini akan diukur pada biaya yang diamortisasi (dengan syarat memenuhi kriteria SPPI). Kelebihan atau porsi diluar limit kredit sebagaimana disebutkan diatas dilihat sebagai bagian dari model bisnis yang tujuannya adalah untuk memperoleh arus kas melalui penjualan aset, sehingga harus diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVTOCI). Hal ini harus ditunjukkan dengan jelas secara internal bahwa ada dua model bisnis yang berbeda untuk pinjaman tersebut. Namun, tujuan entitas mungkin tidak selalu menahan seluruh porsi pinjaman dalam batas risiko yang ditentukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. 3) Dalam hal terdapat porsi sell down yang pada saat pengakuan awal tidak memenuhi tes SPPI dan business model (sehingga diukur pada FVTPL atau FVTOCI) namun pada faktanya tidak terjual, dapat dipertimbangkan sebagai perubahan business model sehingga dilakukan reklasifikasi yang berlaku prospective. Kontra Mayoritas kredit sindikasi bagi bank sebagai leader menggunakan kriteria best effort. Bank tidak menentukan porsi "must sell down". Porsi kredit sindikasi best effort dicatat sebagai Biaya Perolehan Diamortisasi. d. Kesimpulan 1) Porsi "must sell down" (bagian yang akan dijual) harus diketahui sejak awal sehingga porsi hold to collect (bagian yang akan ditahan) dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 2) Cara bank mengelola porsi kredit sindikasi best effort akan mencerminkan model bisnis. Sebagai contoh, pinjaman sindikasi dengan best effort namun manajemen secara aktif menawarkan aset keuangan tersebut kepada pihak lain, maka porsi best effort FVTOCI atau FVTPL. Namun demikian, jika terdapat pinjaman sindikasi best effort namun tidak ada usaha untuk menjual porsi tersebut, maka pinjaman tersebut dapat mencerminkan model bisnis hold-to-collect. Sebagai catatan, hal ini harus dipertimbangkan dengan teliti. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 10
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 11 PENURUNAN NILAI 2.1 Informasi Makroekonomi dan Keterbatasan Chief Economist a. Isu Sesuai PSAK 71, Bank harus menghitung 12-month dan lifetime ECL dengan memperhitungkan pengaruh dari forecast macroeconomic kedepan (forward-looking adjustment). Selain menghitung ECL untuk setiap kondisi makroekonomi kedepan, Bank juga harus menentukan probability weighted untuk kemungkinan terjadinya sebuah scenario macro tersebut. Kebutuhan ini menjadi sebuah tantangan yang cukup signifikan untuk Bank yang tidak mempunyai Office of Chief Economist (OCE), untuk mendapatkan dan memilih scenario macro yang tepat yang dapat digunakan untuk perhitungan ECL. 1) Apakah Bank yang memiliki keterbatasan, yaitu tidak memiliki chief informasi makroekonomi yang economist, dapat menggunakan diterbitkan oleh (seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik)? regulator/instansi pemerintah 2) Bagaimana jika sumber data makroekonomi yang digunakan oleh Bank, berbeda dengan data OJK? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.17 Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan: 1) ... 2) ... 3) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. PSAK 71 Paragraf 5.5.18 Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Bank yang memiliki keterbatasan chief economist biasanya Bank BUKU I dan BUKU II. Oleh karena itu, akan tidak efisien apabila Bank merekrut chief economist. Pertimbangan lain adalah produk Bank BUKU I dan BUKU II cenderung plain-vanilla. 2) Bank dapat diberikan guidelines berupa rujukan prakiraan makroekonomi untuk menghitung CKPN sesuai PSAK 71. 3) Beberapa informasi makroekonomi yang diidentifkasi dibutuhkan dalam perhitungan impairment adalah Produk Domestik Bruto (GDP), unemployment ratevaluta asing, inflasi, BI rate, 7 days repo rate, nilai tukar, pertumbuhan kredit, indeks harga properti komersil, dan indeks harga komoditas (batubara) dengan durasi proyeksi jangka pendek (< 1tahun), menengah (2- 5 tahun), dan panjang (> 5 tahun) sesuai portofolio kredit yang dimiliki Bank. Kontra Setiap Bank memiliki produk dan perilaku nasabah yang berbeda-beda sehingga faktor makroenomi diantara Bank tidak dapat diseragamkan dan memerlukan penyesuaian. d. Kesimpulan 1) Informasi makroekonomi yang dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah (seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik) dapat dipergunakan sebagai rujukan Bank dalam menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71. 2) Proyeksi yang dihasilkan oleh chief-economist dapat berbeda dengan proyeksi dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah. Bank harus memiliki argumen yang memadai apabila terjadi perbedaan proyeksi yang signifikan. 3) Faktor makroekonomi yang dapat dipertimbangkan, antara lain Produk Domestik Bruto (GDP), unemployment rate, valuta asing, inflasi, BI rate, 7 days repo rate, nilai tukar, pertumbuhan kredit, indeks harga komoditas indeks harga properti komersil, dan (batubara). 2.2 Jumlah Variabel Makroekonomi dan Skenario dari Forward Looking Adjustment a. Isu Bank menghitung CKPN dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan. Sesuai dengan paragraf 5.5.18 PSAK 71, Bank menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71 dengan mempertimbangkan risiko atau probabilitas bahwa kerugian terjadi dengan mencerminkan terjadi walaupun kemungkinan terjadi kerugian sangat rendah. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 12
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Terdapat pertanyaan dari Bank: 1) Apakah Variabel yang digunakan dalam perhitungan CKPN dimungkinkan hanya 1 (satu) variabel? 2) Berapa banyak skenario yang harus dipertimbangkan dalam forward looking adjustment, apakah minimal harus 2 (dua) skenario yang harus dipertimbangkan? 3) Seberapa sering reviu relevansi forward looking adjustment dalam skenario dimaksud? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.17 Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan: a) ... b) ... c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. PSAK 71 Paragraf 5.5.18 Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah. c. Diskusi dalam Forum Diskusi PSAK 71 Pro Jumlah Variabel yang digunakan dalam menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71 1) Bank A menjelaskan bahwa Bank menguji setiap keterkaitan faktor makroekonomi dengan produk yang dimiliki. Hasil pengujian menunjukan bahwa keterkaitan antara faktor makroekonomi antara satu produk dengan yang lain berbeda- beda. 2) Bank menentukan variabel independen yang relevan dan analisis hubungan yang masuk akal antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan cara: a) Untuk mencegah fluktuasi pada perhitungan probability of default (PD), informasi variabel makroekonomi yang didukung data dan informasi pendukung. b) Menentukan variabel independen yang relevan - disarankan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) dependen variabel untuk Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 13
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ mengurangi fluktuasi ECL yang disebabkan oleh pergerakan macroeconomic variable tunggal. c) Analisis lebih lanjut mengenai adanya hubungan yang masuk akal (plausible) termasuk relasi positif dan negatif antara variabel variabel independen. dependen dengan masing-masing Jumlah Skenario dalam Perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 1) Terkait dengan skenario, Bank menentukan lebih dari 1 (satu) skenario keterjadian mengingat kemungkinan keterjadiaan tidak mungkin absolut. Sebagai contoh, loss given default (LGD) yang dapat berbeda saat eksekusi agunan, melalui penyitaan, penjualan agunan normal, restrukturisasi, dan skenario dimana tidak ada pemulihan. 2) Bank menentukan bobot dengan upaya seoptimal mungkin untuk meminimalisir bias-nya perhitungan CKPN. Terdapat Bank yang menyusun bobot probabilitas dari setiap skenario LGD berdasarkan pengalaman historis. Sedangkan, bobot untuk skenario proyeksi makroekonomi, Bank merujuk kepada level probabilitas dari setiap proyeksi variabel. Sebagai contoh: probabilitas dan proyeksi variabel makroekonomi adalah sebagai berikut: Kondisi Kondisi ekonomi baik Moderate Kondisi ekonomi memburuk Probabilitas 20% 60% 20% Proyeksi Inflasi 3.5% 4.5% 5.5% Pada saat Bank menggunakan proyeksi inflasi 4.5%, maka Bank juga mempertimbangkan probabilitas dari skenario ini 60%, demikian seterusnya. Proses reviu berkala terhadap variabel makroekonomi dan skenario dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan relevansinya. Kontra 1) Terdapat produk yang sulit dikaitkan dengan faktor makroekonomi, antara lain pada kredit multiguna kepada pegawai yang dijamin oleh instansi pemerintah dan kredit kepada pensiunan yang dipotong langsung kepada dana pensiun. 2) Bank B berpendapat jika aset keuangan, berdasarkan pengujian, tidak memiliki korelasi sama sekali dengan faktor makroekonomi, maka Bank tidak menggunakan variabel independen karena CKPN tidak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 14
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ d. Kesimpulan 1) Bank minimal menggunakan 2 (dua) skenario dalam menghitung CKPN, misalnya untuk PD kondisi ekonomi membaik (upside) dan kondisi ekonomi memburuk (downside), sedangkan untuk LGD asumsi penyerahan agunan secara paksa dan penjualan agunan secara normal. 2) Penggunaan variabel disesuaikan dengan relevansi produk. Bank dapat menggunakan hanya 1 (satu) variabel makroekonomi jika memang produk Bank hanya faktor makroekonomi. relevan dengan satu 3) Bank melakukan pengujian secara berkala terhadap variabel dan skenario minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan relevansinya. 2.3 Cross Staging a. Isu Apa saja pertimbangan dalam melakukan cross staging antara aset keuangan? 1) Apakah Bank setuju jika staging antar fasilitas debitur di internal Bank harus sama? 2) Apakah Bank setuju jika informasi kualitas kredit debitur di Bank lain (one obligor concept) harus disesuaikan dalam staging Bank? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.3 Berdasarkan paragraf 5.5.13-5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 Paragraf 5.5.5 tanggal Bergantung pada paragraf 5.5.13-5.5.16, pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. jika pada c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Cross staging atau penyamaan stage risiko kredit dari fasilitas- fasilitas yang diperoleh debitur yang sama harusnya memiliki stage yang sama karena mencerminkan risiko kredit debitur. 2) Dalam analisis individual, satu akun/pinjaman tidak dapat memiliki dua probabilitas terkait staging. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 15
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Kontra 1) Dalam kasus tertentu memungkinkan misalnya jika arus kas debitur/project berbeda (tidak memiliki memiliki korelasi dengan risiko kredit). 2) Terdapat beberapa kasus debitur yang memiliki fasilitas kredit modal kerja dengan stage performing (stage 1), namun memiliki fasilitas kartu kredit dengan stage underperforming (stage 2). Oleh karena itu, tidak fair jika risiko kartu kredit dipergunakan untuk melakukan cross staging ke fasilitas modal kerja. d. Kesimpulan 1) Bank harus melakukan cross staging (penyamaan stage) antar fasilitas yang diterima oleh debitur yang sama, kecuali: a) dapat dibuktikan terdapat perbedaan arus kas dari setiap fasilitas; atau b) salah satu fasilitas yang mengalami peningkatan risiko kredit merupakan fasilitas dengan jumlah yang tidak signifikan. 2) Staging sesuai PSAK 71 dapat lebih buruk dibandingkan kolektibilitas sesuai dengan peraturan OJK terkait kualias aset dalam kondisi tertentu, seperti adanya Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. 2.4 Kaitan Staging Aset Restrukturisasi dengan Ketentuan Regulator a. Isu Dalam rangka memperbaiki performance debitur, Bank melakukan restrukturisasi terhadap kredit yang diberikan. Restrukturisasi yang dibahas dalam isu ini adalah restrukturisasi biasa. Sesuai dengan pasal 60 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK Kualitas Aset), penetapan kualitas kredit kredit yang direstrukturisasi selama grace period mengikuti kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi dan kemudian meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Namun demikian, dalam PSAK 71 Paragraf 5.5.7, Bank dapat memulihkan staging apabila terdapat perbaikan risiko kredit. Oleh karena itu, apakah penentuan staging aset keuangan yang direstrukturisasi, harus sejalan dengan POJK Kualitas Aset. b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.9 Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 16
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK Paragraf 5.5.14 Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Pasal 60-61 POJK Kualitas Aset mengatur tata cara penentuan kualitas kredit untuk debitur, baik yang direstrukturisasi secara umum dan dengan nominal tertentu. Sesuai POJK tersebut, kredit yang direstrukturisasi harus berada di kualitas tertentu selama periode tertentu sebelum dapat dinaikkan ke kualitas aset yang lebih baik. Sesuai dengan peraturan diatas, Aset yang berada di stage 3 lalu direstrukturisasi, harus tetap di stage 3 lalu direstrukturisasi, harus tetap di stage 3 sebelum dapat dibuktikan membayar 3 (tiga) kali periode angsuran sesuai perjanjian restrukturisasi tanpa tunggakan atau minimal 3 (tiga) bulan. 2) Penetapan perbaikan staging untuk kredit yang direstrukturisasi harus melewati masa probation untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran. Bank yang memiliki proses risk assessment yang komprehensif dapat menentukan waktu probation period yang berbeda dengan POJK Kualitas Aset. Namun, untuk Bank yang belum memiliki proses tersebut, maka Bank dapat mengikuti kriteria restrukturisasi dalam POJK Kualitas Aset yaitu probation period ketepatan membayar untuk 3 (tiga) kali periode berturut-turut. 3) Kredit yang di restrukturisasi mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. Oleh karena itu, kredit yang direstrukturisasi dapat masuk di stage 2 atau 3. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 17
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Kontra Dalam hal terjadi bencana alam, OJK sering memberikan relaksasi atas ketentuan existing atas ketentuan OJK sehingga produk kredit yang di restrukturisasi dapat ditetapkan sebagai kualitas lancar. Namun, mengingat kredit telah impaired, Bank tidak dapat mengklasifikasikan kredit tersebut dalam stage 1. Dengan demikian, dimungkinkan terdapat perbedaan perlakukan antara akuntansi dengan ketentuan prudensial (sebagai contoh stimulus atau relaksasi ketentuan sehubungan dengan adanya bencana). d. Kesimpulan 1) Perlakuan perbaikan staging untuk kredit yang direstrukturisasi sebaiknya mengikuti POJK Kualitas Aset, yaitu perbaikan staging dilakukan setelah melewati masa probation tertentu untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran. 2) Bank yang memiliki proses risk assessment yang komprehensif dapat menentukan waktu probation period yang berbeda (lebih konservatif) dengan POJK Kualitas Aset. 2.5 Durasi untuk Perhitungan CKPN Lifetime atas Kredit Revolving dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) a. Isu 1) Bank C memiliki kredit yang telah diperpanjang 5 (lima) kali, periode manakah yang dipertimbangkan menjadi periode lifetime dalam menghitung CKPN sesuai PSAK 71? 2) Bank D menerbitkan produk KPR dengan durasi 15 (lima belas) tahun, namun nasabah Bank cenderung melakukan pelunasan lebih awal atau di ambil alih oleh Bank lain (take over). Durasi manakah yang harus dipergunakan oleh Bank untuk menghitung CKPN lifetime ? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.40 Ketika menentukan periode dimana entitas diharapkan untuk terekspos terhadap risiko kredit, tetapi untuk kerugian kerugian kredit ekspektasian tidak akan memitigasi tindakan manajemen risiko kredit normal entitas, maka entitas mempertimbangkan faktor- faktor seperti informasi kredit dalam pengalaman historis tentang: 1) Periode selama entitas telah terekspos terhadap risiko kredit pada instrumen keuangan serupa; Lama waktu yang terkait dengan gagal yang terjadi pada instrumen keuangan serupa, mengikuti peningkatan risiko kredit yang signifikan; dan Tindakan terhadap manajemen risiko yang diekspektasi oleh instrumen entitas untuk dilakukan ketika risiko kredit 2) 3) Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 18
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ keuangan meningkat, seperti penurunan atau penghapusan limit yang belum ditarik.
IFRS 9 Paragraf B5.5.31 An entity's estimate of expected credit losses on loan commitments shall be consistent with its expectations of drawndown on that loan commitment, i.e it shall considered the expected portion of the loan commitment that will be drawn down within 12 months of the report date when estimating 12-month expected credit losses, and the expected portion of the loan commitment that will be drawn down over the expected life of the loan commitment when estimating lifetime expected credit losses. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Kredit Revolver 1) Jika mengacu paragraf penjelas, periode yang dipertimbangkan adalah periode dimana Bank masih terekspos risiko kredit dan belum ada upaya untuk mengurangi eksposur kredit tersebut. Oleh karena itu, periode 1 (satu) tahun dianggap belum memenuhi kriteria tersebut. 2) Periode lifetime untuk kredit revolving dapat ditetapkan sesuai dengan kontraktual dalam hal terdapat proses robust dalam mengevaluasi risiko kredit ketika perpanjangan fasilitas dan Bank berhak untuk tidak memperpanjang fasilitas (yaitu, reviu dilakukan bukan secara administratif saja). Kredit KPR 1) Bank A melihat pola historical behavior dari nasabah dengan membagi periode 1 - 5 tahun dan 5 - 10 tahun. 2) Bank B memasukan faktor early termination/prepayment dalam unsur perhitungan Probabiliity of Default dan faktor eksekusi agunan dalam LGD. Kontra Kredit Revolver Bank memiliki proses reviu dari setiap model bisnis, oleh karena itu dipakai jangka waktu kontraktual. Kredit KPR Meskipun Bank mempelajari pola behavior debitur, Bank tetap terekspos risiko kredit hingga jatuh tempo. d. Kesimpulan 1) Bank menghitung CKPN lifetime dengan menggunakan jangka waktu kontraktual kredit revolving hanya apabila proses perpanjangan Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 19
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ kredit revolving dilakukan dengan evaluasi yang robust, yaitu melalui evaluasi yang substantif dibandingkan administratif. 2) Bank dapat mempertimbangkan customer behaviour untuk menghitung CKPN lifetime dari produk KPR jangka panjang. 2.6 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Instrumen/Sekuritas yang Diterbitkan oleh Pemerintah a. Isu Berdasarkan data LBU posisi 30 Juni 2018, komposisi aset keuangan Bank berupa instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp502T yang terdiri dari SBI, SPN, Obligasi Negara, dan ORI. Instrumen Rp. (Dalam Miliar) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 14,082.19 Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 54,506.60 Obligasi Negara 382,512.15 Obligasi Republik Indonesia (ORI) 50,844.46 Total 501,945.39 Berbeda dengan konsep incurred loss di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep expected loss Bank harus menghitung CKPN 12 bulan untuk aset keuangan yang berkualitas baik yang ada di stage 1 (performing). Dalam praktik perhitungan CKPN, untuk instrumen yang memiliki rating maka CKPN merefleksikan probability of default dari external rating. Dalam hal ini, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia memiliki rating BBB-. Jika Bank menggunakan rating negara (BBB-) sebagai proxy probability default (PD), maka potensi CKPN yang harus dibentuk Bank cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan: 1) Bank tidak perlu membentuk CKPN atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah. 2) Bank akan melakukan pembentukan CKPN yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke luar negeri untuk Bank yang memiliki head office atau Kantor Cabang di Luar Negeri. Hal ini mengingat regulator di luar negeri memandang perlunya pembentukan CKPN karena negara Indonesia memiliki country rating. 3) Bank memiliki aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara, sebagai contoh reverse repo atas SUN dan kredit dengan agunan ORI. Bank tidak perlu membentuk CKPN atas aset keuangan dimaksud. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 20
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 21 b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.13 Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. PSAK 71 Paragraf 5.5.18 Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 c. 1. CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Pro 1) Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dijamin secara penuh oleh Pemerintah. Hal ini tercermin dari Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang menyatakan bahwa Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. 2) Bukti empiris bahwa selama 10 yang diterbitkan instrumen/sekuritas Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar. tahun terakhir, oleh Pemerintah 3) Ketentuan OJK tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar mengatur bahwa bobot risiko kredit untuk tagihan kepada Pemerintah Indonesia adalah sebesar 0%. Hal ini dapat instrumen yang diterbitkan oleh menjadi rujukan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki risiko kredit. 4) Penetapan CKPN atas SUN dan SBI dengan menggunakan rating sebagai proxy probability of default Indonesia, berpotensi menimbulkan risiko instabilitas pada sektor perbankan dan ekonomi secara lebih luas. Bagi banyak negara berkembang yang mayoritas memiliki rating sovereign kurang dari AA-, kenaikan CKPN berdampak menurunkan profitabilitas, dan pada gilirannya menurunkan permodalan yang berakibat turunnya kemampuan atau kapasitas Bank untuk pembiayaan ekonomi. Selain itu, peningkatan CKPN berpotensi menurunkan demand atas eksposur sovereign akibat meningkatnya liquidity- cost perbankan. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Kontra 1) Meskipun terdapat jaminan dari pemerintah, kemungkinan gagal bayar atas instrumen tersebut tetap ada karena Indonesia telah di-rating oleh lembaga internasional. Oleh karena itu, PD tidak dapat ditetapkan sebesar 0%. Komponen yang dapat dipertimbangkan ditetapkan sebesar 0% adalah LGD karena aset keuangan tersebut dijamin oleh Pemerintah Indonesia sehingga recovery rate dari aset keuangan tersebut sebesar 100%. 2) Terdapat Bank yang mengungkapkan bahwa untuk men- judgement CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah nol, dibutuhkan surat penegasan dari regulator. 3) Bank harus membentuk CKPN untuk Instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang valas karena mata uang tidak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. tersebut c. 2. Pembentukan CKPN yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke head office dan Bank yang memiliki Kantor Cabang di Luar Negeri Pro 1) Kebijakan dari head office ataupun regulator diluar negeri melihat dari country risk dan Indonesia memiliki rating BBB- dengan proxy probability of default sebesar 0.39% (durasi 1 tahun), 4.94% (durasi 5 tahun), dan 8.97% (durasi 10 tahun). 2) Kebijakan baik kantor pusat maupun regulator setempat tidak dapat di intervensi. Kontra Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan. c. 3. CKPN untuk aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara Pro 1) Bank setuju apabila Pasal 1 UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sebagai dasar pembentukan CKPN atas instrumen yang memiliki agunan Surat Utang Negara sebesar nol karena instrumen tersebut memiliki agunan yang dijamin oleh pemerintah baik pokok dan bunga-nya. 2) Zero LGD sebagai hasil gambaran past track record historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 22
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 3) Sejalan dengan POJK Kualitas Aset, cadangan umum tidak dibentuk untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai (antara lain SUN, dan penempatan dana lain pada Pemerintah). Dengan demikian, CKPN atas aset keuangan dengan underlying surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah (Sovereign) adalah nihil. Kontra 1) Eksekusi (likuidasi) terhadap agunan berupa Surat Utang Negara membutuhkan waktu sehingga terdapat time value of money yang signifikan. 2) BPD mengusulkan agar CKPN atas pinjaman daerah jangka pendek yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan infrastruktur maupun anggaran belanja untuk proyek juga sebesar nihil. Pemerintah Daerah untuk ditetapkan Namun, mengingat pinjaman tersebut tidak dijamin oleh kementerian Keuangan, maka BPD tetap membentuk CKPN sesuai dengan data historis dan data forward looking. d. Kesimpulan 1) Bank membentuk CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan jaminan Pemerintah atas pokok dan bunga instrumen sesuai dengan Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan berdasarkan hasil gambaran past track record historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah (zero LGD). Jaminan yang diterbitkan oleh instansi/ lembaga pemerintah lain selain kementerian keuangan atau jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat dipertimbangkan pembentukan CKPN sebesar nol (zero LGD). 2) Pembentukan CKPN dapat berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke head office di luar negeri. Bagi Bank yang memiliki Kantor Cabang di Luar Negeri maka pembentukan CKPN atas instrumen Pemerintah Indonesia hanya ditujukan untuk kepentingan pelaporan kepada regulator setempat. 3) CKPN atas aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara dapat time value of money dari proses dihitung sebesar nol jika eksekusi/likuidasi agunan tersebut tidak signifikan. 2.7 Definisi Committed dan Uncommitted dari Kelonggaran Tarik a. Isu Berbeda dengan konsep incurred loss di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep expected loss Bank harus menghitung CKPN 12 bulan Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 23
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ untuk komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (committed). Dalam PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan "fasilitas yang bersifat uncommitted" adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu. Namun demikian, kriteria fasilitas yang bersifat uncommitted sesuai PBI tersebut tidak dapat menjadi dasar bagi Bank untuk tidak membentuk CKPN atas kelonggaran tarik. Adapun dalam POJK Kualitas Aset yang telah mencabut PBI tersebut per 1 Januari 2020, definisi committed dan uncommitted ditetapkan mengacu pada standar akuntansi keuangan. b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.20 Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal. entitas terhadap kerugian kredit tidak akan dimitigasi dengan
IFRS 9 BC5.260 The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions. Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Ketentuan prudensial memiliki tujuan yang berbeda dengan PSAK sehingga Bank tidak dapat menggunakan kriteria yang diatur dalam ketentuan prudensial. 2) Kriteria committed atau uncommitted merujuk pada proses pencairan dari kelonggaran tarik di Bank. Sebagai contoh: Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 24
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ a) Kelonggaran tarik menjadi committed bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif). b) Kelonggaran tarik menjadi uncommited bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif. 3) Seluruh fasilitas pada dasarnya merupakan committed (walaupun secara legal tertulis Bank dapat menghentikan fasilitas sewaktu- waktu apabila telah terjadi kondisi/alasan tertentu), karena sebelum ada kejadian gagal bayar (event of default), Bank tidak dapat fasilitas karena tidak mengetahui telah mencegah penarikan terjadinya "kondisi/alasan tertentu". Kontra 1) Dalam standar baku perjanjian Bank telah diatur bahwa Bank dapat fasilitas kredit apabila terdapat menghentikan sewaktu-waktu penurunan kolektibilitas atau masalah likuiditas. 2) Tidak sejalan dengan pengaturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar, yaitu bahwa kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted sesuai ketentuan mengenai kualitas aset diberikan faktor konversi kredit (FKK) sebesar 0%. d. Kesimpulan Bank tidak dapat serta merta mengkategorikan fasilitas komitmen pinjaman sebagai uncommitted hanya apabila dalam perjanjian kredit memuat klausul bahwa fasilitas dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kriteria committed atau uncommitted dilihat dari prosedur pencairan kelonggaran tarik yang dilakukan Bank, yaitu: 1) Kelonggaran tarik menjadi committed bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif). 2) Kelonggaran tarik menjadi uncommited bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif. 2.8 Penentuan Exposure at Default (EAD) atas Kelonggaran Tarik a. Isu Berbeda dengan konsep incurred loss di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep expected loss Bank harus menghitung CKPN untuk kelonggaran tarik. Perilaku debitur dalam memanfaatkan kelonggaran tarik berbeda-beda. Jika merujuk pada peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 25
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ besaran faktor konversi kredit untuk keperluan perhitungan EAD atas instrumen kelonggaran tarik dibagi sebagai berikut: 1) Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun sebesar 20%; dan 2) Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun sebesar 50%. Untuk kepraktisan, Bank akan menghitung CKPN dengan asumsi EAD atas kelonggaran tarik menggunakan untuk keperluan perhitungan CKPN sesuai PSAK 71 dengan menggunakan FKK sebagaimana diatur dalam peraturan OJK terkait ATMR Risiko Kredit. b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.20 Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal. entitas terhadap kerugian kredit tidak akan dimitigasi dengan
IFRS 9 BC5.260 The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions. Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana diatur dalam Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar tidak dapat digunakan langsung dalam menghitung EAD, kecuali terdapat bukti bahwa penggunaan fasilitas kredit dari debitur Bank sama dengan FKK sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 26
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2) Ketentuan PSAK 71 memiliki goals yang berbeda dengan ketentuan prudensial, sehingga Bank tidak dapat menggunakan angka dalam ketentuan prudensial dalam ketentuan akuntansi tanpa adanya justifikasi yang jelas. 3) EAD mencerminkan ekspektasi utilisasi fasilitas pinjaman oleh debitur. Sedangkan Faktor Konversi Kredit memiliki prinsip yang berbeda dengan utilitas, sehingga angka utilitas belum dapat memprediksi kelonggaran tarik di masa depan. 4) Setiap debitur atau produk Kredit memiliki perilaku yang debitur yang berbeda, oleh karena itu proyeksi EAD - utilisasi fasilitas pinjaman diantara Bank berbeda-beda. Kontra Bank yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan model proyeksi EAD membutuhkan rujukan. Salah satu rujukan yang tersedia untuk menghitung EAD adalah faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar d. Kesimpulan 1) Bank harus menghitung EAD atas kelonggaran Tarik berdasarkan perilaku dari debiturnya masing-masing dalam menggunakan fasilitas pinjaman. Bank dapat mengembangkan model internal untuk mendapatkan suatu faktor konversi kredit atas kelonggaran Tarik. Sedangkan, penggunaan faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar untuk menghitung CKPN PSAK 71 untuk kelonggaran Tarik kemungkinan tidak tepat bagi Bank. 2) Bagi Bank yang memiliki keterbatasan memproyeksikan EAD, maka Bank dapat menggunakan faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, sebagai rujukan awal yang bersifat sementara sampai dengan data internal yang dikumpulkan telah memadai untuk menghitung EAD. 2.9 Pengakuan Aset Purchase or Originiated Credit-Impaired (POCI) dan Definisi Modifikasi Aset Keuangan a. Isu POCI merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal. Atribut POCI akan melekat pada aset keuangan hingga jatuh tempo. Aset POCI akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam IFRS 7 Paragraf 35H. 1) Jika aset POCI merupakan aset yang dihitung CKPN secara lifetime, maka pada stage berapakah aset POCI harus ditempatkan? Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 27
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2) PSAK 71 mendefinisikan modifikasi instrumen keuangan dengan persyaratan berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan disebutkan persyaratan berbeda secara substansial jika arus kas yang diskontokan berdasarkan persyaratan baru berbeda sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari nilai kini sisa arus kas dari liabiltas keuangan orisinil. Apakah kriteria modifikasi liabilitas keuangan ini dapat diterapkan untuk mendefiniskan aset keuangan POCI? Jika tidak, maka apa kriteria untuk mendefinisikan atribut POCI? Sebagai pertimbangan dalam menentukan kriteria kuantitatif, berikut disajikan data rekapitulasi restrukturisasi tahun 2016 -2018 yang diolah dari Form 07 LBBU: Rata-rataFrekuensi KomposisiFrekuensi KomposisiFrekuensi KomposisiKomposisiPenurunan plafond42.789,00 100,00%21.777,00 100,00%13.665,00 100,00%100,00%1% - 10%29.073,00 93,22%15.178,00 70,94%9.528,00 62,00%75,39%10% - 20%8.079,00 4,85%2.355,00 19,89%1.363,00 13,05%12,60%20% - 30%1.528,00 1,15%977,00 5,11%516,00 15,80%7,35%30% - 50%1.425,00 0,74%1.040,00 3,45%580,00 6,99%3,73%>50%2.684,00 0,04%2.227,00 0,61%1.678,00 2,17%0,94%Deskripsi201620172018 b. Dasar Pengaturan PSAK 71 3.3.2 Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman exsisting atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan PSAK 71 PP 3.3.6 Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratan berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan (imbalan) yang persyaratan yang baru, dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda sedikitnya 10 persen dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan awal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau fee (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau fee (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut. termasuk setiap fee Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 28
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ PSAK 71 Paragraf 5.4.3 Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut. renegosiasi atau modifikasi tersebut PSAK 71 paragraf 5. 5. 13 Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. PSAK 71 Paragraf PP5.4.7 Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap memburuk pada pengakuan awal karena memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang sangat besar. Entitas disyaratkan untuk memasukan kerugian kredit ekspektasian awal pada arus kas yang diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dianggap sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dapat semata mata diterapkan karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada pengakuan awal. PSAK 71 Paragraf PP5.5.25-5.5.26 Dalam beberapa keadaan, negosiasi ulang atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi aset keuangan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan saat ini dan pengakuan selanjutnya atas aset keuangan modifikasian, aset modifikasian dipertimbangkan sebagai aset keuangan "baru" untuk tujuan Pernyataan ini. Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan tersebut ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian. Hal ini umumnya berarti pengukuran penyisihan kerugian pada Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 29
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sampai persyaratan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya di paragraf 5.5.3 terpenuhi. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan modifikasian memburuk pada pengakuan awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Hal ini mungkin terjadi, sebagai contoh, dalam situasi dimana terdapat modifikasi substansial terhadap aset bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal. Dalam kasus tesebut, terdapat kemungkinan untuk modifikasi untuk menghasilkan aset keuangan baru yaitu aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Staging 1) Bank A memiliki kebijakan untuk aset-aset yang direstrukturisasi secara otomatis akan dimasukan dalam CKPN lifetime. Hal ini merujuk kepada dokumen basel dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit pendekatan internal rating. 2) Aset POCI didefinisikan sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Oleh karena itu, definisi aset POCI sejalan dengan definisi stage 3, yaitu aset keuangan yang mengalami risiko kredit memburuk. Kriteria Aset POCI 1) Belum terdapat praktik negara yang mendefinisikan kriteria kuantitatif aset POCI. Adapun Bank of Thailand mengeluarkan rujukan bagi Bank untuk menentukan kriteria aset POCI berupa selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%. 2) Bank disarankan untuk mempertimbangkan kriteria modifikasi liabilitas keuangan dengan selisih NPV arus kas sebesar 10% sebagai indikator awal bagi Bank untuk melakukan assessment selanjutnya pada aset keuangan yang memburuk tersebut. 3) Bank seharusnya melakukan tes kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kriteria POCI sesuai dengan karakteristik portofolio Bank, yaitu: a) Tes Kuantitatif - Misalnya: Haircut 80% dari bunga. - selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%. Kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara. b) Tes Kualitatif - misalnya: Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 30
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ debitur restrukturisasi yang telah ada di stage 3 dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan. - Restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang. - Terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi term loan jangka panjang. Bank harus memiliki kebijakan kriteria kualitatif yang mendefinisikan aset POCI. Kontra 1) Dalam praktiknya, Bank melakukan restrukturisasi terhadap debitur dengan pertimbangan risiko kredit debitur akan membaik. Oleh karena itu, semangat POCI dalam PSAK 71 yang "menghukum" aset keuangan POCI akan selamanya dihitung CKPN lifetime dianggap tidak sesuai dengan semangat restrukturisasi. 2) Pada praktiknya, frekuensi restrukturisasi sering terjadi untuk beberapa pembiayaan yang mendukung program pemerintah. Pemberian batasan kualitatif dapat mengakibatkan Bank menghindari dan tidak mendukung program dari pemerintah karena aset POCI akan menurunkan performance karena aset POCI diungkapkan secara terpisah dan akan berada di stage 3 hingga jatuh tempo. d. Kesimpulan 1) Aset keuangan POCI memiliki bunga net, CKPN lifetime, dan disajikan terpisah dari stage 3 sebagai kelompok tersendiri. 2) Aset keuangan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi tidak secara otomatis langsung membuktikan bahwa aset tersebut dikategorikan sebagai POCI. 3) Dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin dapat terbukti bahwa aset keuangan tersebut diakui sebagai POCI. 4) Bank harus memiliki kebijakan yang mendefinisikan kriteria aset POCI, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai rujukan: a) Tes Kuantitatif - Misalnya: Haircut 80% dari bunga selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%. Kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara. b) Tes Kualitatif - misalnya: debitur restrukturisasi yang telah ada di stage 3 dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan Restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang. Terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi term loan jangka panjang. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 31
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 5) Perlu diperhatikan bahwa penempatan POCI pada kategori tersendiri jatuh tempo dapat menyebabkan restrukturisasi tidak hingga menarik. 6) Bank melakukan tes secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan apakah aset tersebut masuk dalam klasifikasi POCI. 2.10 CKPN atas Kartu Kredit a. Isu Tingginya jumlah kelonggaran tarik kartu kredit yang disebabkan praktik pemberian plafon kartu kredit dalam jumlah yang besar, karena besarnya limit menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih kartu utama.Hal ini berpotensi meningkatkan beban CKPN Bank sesuai PSAK 71 dan mengurangi ekspansi produk kartu kredit. Ilustrasi perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut: Limit Kartu Kredit Sebesar Rp 100 Juta Outstanding Pemakaian Kartu Kredit Sebesar Rp 10 Juta PD = 7% (tujuh persen) LGD= 80% (delapan puluh persen) Faktor Konversi Kredit untuk EAD sebesar 20% SEOJK ATMR Risiko Kredit ECL sesuai PSAK 55 = PD x LGD x EAD = 7% x 80% x 10 Juta = Rp 0.56 Juta ECL sesuai PSAK 71 = PD x LGD x EAD = 7% x 80% x (10 Juta + (20%x90juta) = Rp 1.56 Juta Perhitungan CKPN dengan ilustrasi diatas akan mengakibatkan tingginya CKPN yang harus dibentuk untuk kartu kredit yang berada di stage 1. Hal ini akan berdampak pada ekspansi bisnis produk kartu kredit dan program cashless society. b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.20 Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 32
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Perbandingan antara baki debet dengan plafon fasilitas kartu kredit berdasarkan data LBU periode bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2018 adalah di kisaran antara 19.28% - 25.69% untuk kredit kualitas lancar dan kisaran 41.47% - 53.20% untuk kredit kualitas dalam perhatian khusus. IndustriJuni 2018Desember 2017Juni 2017Desember 2016Juni 2016Desember 2015Juni 2015Desember 241.47%43.40%45.67%52.04%53.20%47.75%48.76%45.56%Kol. 358.39%272.73%57.33%59.65%63.40%60.30%62.08%60.01%Kol. 465.36%588.71%60.53%72.15%66.19%66.06%67.13%64.77%Kol. 2) Debitur kartu kredit dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Dorman Contoh pemegang kartu kredit yang tidak memiliki billing statement selama 6 bulan atau tanpa penggunaan sama sekali. b) Transactor Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki billing statement selama 6 bulan, namun tidak ada tren interest terhadap transaksi yang dilakukan atau debitur dengan payment ratio ≥100%. c) Revolver Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki billing statement selama 6 bulan dan menunjukan interest setidaknya pada satu retail atau debitur dengan payment ratio <100%. Oleh karena itu, perhitungan EAD dalam CKPN untuk tipe pemakai kartu kredit dorman, transactor, dan revolver seharusnya berbeda- beda sesuai dengan behavior debitur. 3) Perhitungan CKPN PSAK 71 memproyeksikan eksposur nasabah pada saat default. Berikut adalah data perbandingan baki debet dengan plafon dari debitur kartu kredit yang telah default: Baki debet / plafon Bank A Komposisi Debitur Bank B Bank C Bank D <20% 50.9% 3.1% 20.2% 35% 20%-40% 9.1% 8% 4.95% 6% 40%-60% 10.7% 10.9% 6.3% 6% 60%-80% 11.7% 13.4% 8.59% 8% 80%-100% 17.6% 17.5% 13.62% 45% > 100% 47.1% 46.34% disclaimer: dalam penyusunan data, mungkin terdapat Bank yang membandingkan antara baki debet dengan plafon yang telah Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 33
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ disesuaikan (bukan plafon awal). Hal ini mempertimbangkan Bank menurunkan plafon pada beberapa debitur yang mengalami peningkatan risiko kredit. 4) Masing-masing Bank memiliki mekanisme freeze unused facilities kartu kredit yang berbeda, seperti tidak bayar selama 2 (dua) periode langsung di block. Mekanisme ini sangat bervariasi sehingga penyeragaman cara perhitungan EAD dianggap kurang tepat. Kontra 1) Semakin tinggi jumlah plafon yang diberikan kepada debitur, maka debitur akan semakin aktif menggunakan kartu kredit tersebut untuk bertransaksi. 2) Timbul dalam diskusi apakah Bank dapat mengurangi plafond kartu kredit dan sebagai subsitusinya bank memberikan plafond flexi yang bisa diperoleh melalui permintaan penambahan plafond misalnya pada saat debitur akan melakukan rawat inap atau kunjungan ke luar negeri. Namun demikian, penurunan plafon berpotensi menurunkan minat nasabah dalam melakukan cashless transaction. d. Kesimpulan Meskipun, terdapat fakta bahwa tingkat utilisasi kredit sangat kecil dibandingkan total plafon, namun Bank tetap memiliki risiko kredit atas plafon yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, Bank mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menghitung CKPN atas kelonggaran tarik kartu kredit: 1) perilaku nasabah (debitur dorman, transactor, dan revolver); dan 2) Mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Bank (Misalnya freeze fasilitas kredit yang belum ditarik). 2.11 CKPN atas Kredit Infrastruktur a. Isu Dalam mendukung program pemerintah, Bank memberikan pendanaan kepada proyek infrastruktur strategis yang bersifat mandatory untuk bank tertentu. Pendanaan dimaksud memiliki jangka waktu panjang (rata-rata umur kredit infrastruktur di Bank X antara 10 - 15 tahun) dan dalam perjalananya sering terdapat penundaan pembayaran cicilan jaminan dari pokok dan bunga. Kredit pemerintah. Sesuai dengan PSAK 71, CKPN lifetime harus dibentuk sepanjang masa Bank terekspos risiko kredit. tersebut mendapatkan Ilustrasi perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut: Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 34
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Penerapan metode lifetime Expected Credit Loss (ECL) untuk kredit dalam stage 2 dan stage 3 akan berdampak pada peningkatan beban CKPN yang tinggi karena jangka waktu fasilitas yang panjang dan jumlah fasilitas yang besar. Hal ini menyebabkan cost of project besar dan kontraproduktif dengan program pemerintah. b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.3 Berdasarkan paragraf 5.5.13-5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 Paragraf 5.5.5 Bergantung pada paragraf 5.5.13-5.5.16, tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. jika pada c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Pemerintah menjamin pembiayaan atas proyek infrastruktur, yaitu apabila terdapat gagal bayar, Bank dapat mengajukan claim kepada Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. 2) Jaminan pemerintah dituangkan dalam bentuk surat guarantee yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan CKPN sebesar nol (nihil) dengan menganalogikan hasil diskusi isu nomor 2.6. 3) Secara historis, Bank tidak pernah mengalami gagal claim guarantee yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sepanjang tidak ada masalah administratif dan legal. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 35
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Kontra 1) Bank melakukan setiap penarikan/pencairan infrastruktur karena pencairan fasilitas pada umumnya sejalan dengan posisi progress penyelesaian proyek. reviu fasilitas pembiayaan proyek terhadap analisa dan 2) Terdapat time value of money dari tanggal pengajuan claim kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan. 3) Meski jaminan dari pemerintah, kontraktor proyek terkadang term and condition dari proyek pembiayaan infrastruktur tersebut, sehingga permintaan pembayaran tidak disetujui oleh Pemerintah. terdapat tidak mematuhi d. Kesimpulan CKPN atas aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan dapat dihitung sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan hasil gambaran past track record historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah (zero LGD). Aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Perikatan memenuhi aspek legal dan administratif, sebagai contoh debitur memenuhi terms and condition dalam kontrak yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Keuangan; 2) Penjaminan diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, sebagai contoh Kementerian Keuangan; dan 3) time value of money dari tanggal pengajuan claim kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan adalah tidak signifikan. 2.12 Penggunaan Cadangan Wajib dan Cadangan Lainnya untuk Menyerap Kenaikan CKPN PSAK 71 a. Isu Penerapan konsep expected loss dalam PSAK 71 diperkirakan akan berdampak pada kenaikan CKPN. Sesuai ketentuan transisi dalam PSAK 71, dampak perbedaan CKPN di PSAK 55 dengan PSAK 71 di awal penerapan akan dicatatkan pada akun Laba Ditahan. Apakah CKPN pemenuhan PSAK 71 untuk penerapan awal dapat dibebankan ke akun Cadangan Wajib/Lainnya sesuai UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)? b. Dasar Pengaturan 1) UU PT mengatur mengenai pembentukan cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan wajib secara tegas diatur untuk dibentuk minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 36
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ dengan tujuan pembentukannya untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian perseroan di masa mendatang. Sedangkan cadangan lainnya adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misalnya perluasan usaha, pembagian dividen, tujuan sosial dan sebagainya. 2) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. 3) Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 70 UU PT, cadangan lainnya merupakan cadangan selain cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan. Oleh karena itu, cadangan lainnya dapat pula digunakan untuk menyerap dampak kenaikan CKPN dalam penerapan PSAK 71 pada ekuitas bank. 4) Cadangan Wajib dan Cadangan Lainnya dari perspektif akuntansi merupakan bagian dari Laba Ditahan yang telah ditentukan penggunaannya sehingga dicatatkan pada akun terpisah. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Cadangan Wajib dan Cadangan Lainnya merupakan bagian dari Laba Ditahan. 2) CKPN yang dihitung dalam PSAK 71 dengan konsep expected loss merupakan CKPN atas kredit yang telah diberikan sebelum PSAK 71 berlaku. Kontra 1) Cadangan Lainnya merupakan cadangan yang telah ditentukan terlebih dahulu penggunaannya. 2) Dalam penggunaan Laba Ditahan untuk menyerap CKPN perlu mempertimbangkan urutan penggunaan cadangan, mulai dari Cadangan Lainnya dan setelah itu dapat menggunakan Cadangan Wajib. d. Kesimpulan Cadangan Wajib dan Cadangan Lainnya merupakan bagian dari Laba Ditahan. Dalam penggunaan cadangan untuk menyerap tambahan CKPN dampak penerapan awal PSAK 71 yaitu selisih CKPN PSAK 55 dibandingkan dengan CKPN PSAK 71 di tanggal 1 Januari 2020, bank mengkonsultasikan prosedur yang harus dipenuhi dan urutan dalam menggunakan cadangan kepada bagian legal pada masing - masing bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 37
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2.13 Perhitungan CKPN Individu PSAK 55 Dibandingkan PSAK 71 a. Isu Dalam menghitung CKPN Individual sesuai PSAK 71, apakah bank dapat meneruskan cara perhitungan yang sama sesuai dengan PSAK 55? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.17 Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan: 1) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; 2) Nilai waktu atas uang; dan 3) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. PSAK 57 Paragraf 39 Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Konsep multiple scenario telah diterapkan dalam PSAK 55 yaitu melalui estimasi terbaik di PSAK 55 Pedoman Penerapan 86 dan pertimbangan berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas di PSAK 57 Paragraf 39. Meskipun dalam penerapan PSAK 55, Bank hanya menyusun 1 (satu) proyeksi arus kas namun proyeksi tersebut telah mempertimbangkan multiple scenario seperti kemampuan membayar debitur, prospek usaha, kinerja debitur, dan kesepakatan penyelesaian kredit bermasalah dengan debitur, maka cara perhitungan yang sama dapat diterapkan di PSAK 71. Kontra 1) Bank melakukan perhitungan CKPN individu dengan metode berbeda dengan PSAK 55. Dalam perhitungan PSAK 71 bank menggunakan antara lain: a) Bank A, Bank B, Bank C membuat 3 skenario untuk individual yang kemudian disusun rata-rata tertimbang untuk menghasilkan angka akhir Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 38
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 39 b) Bank B membuat 3 skenario untuk nilai kredit diatas Rp200 milyar dan 2 skenario untuk yang dibawahnya. 2) Secara teori PSAK 71 dan PSAK 55 tidak sama, tetapi secara hitungan menyerupai. PSAK 55 telah memperkenalkan range of value tetapi dalam praktiknya bank menggunakan 1 (satu) skenario. d. Kesimpulan 1) CKPN Individual sesuai PSAK 71 mempertimbangkan serangkaian hasil kemungkinan (skenario) yang dapat terjadi. Jika dalam menghitung CKPN individual PSAK 55, bank telah memproyeksikan arus kas masuk dengan mempertimbangkan serangkaian faktor yang mungkin terjadi, seperti kemampuan membayar debitur, prospek usaha, kinerja debitur, dan kesepakatan penyelesaian kredit bermasalah dengan debitur, menjadi 1 (satu) proyeksi arus kas, maka perhitungan yang sama dapat dipergunakan di PSAK 71. 2) Bank dapat menentukan kebijakan penggunaan 1 (satu) proyeksi arus kas ataupun multiple proyeksi arus kas dalam menghitung CKPN Individual, antara lain mempertimbangkan nilai nominal kredit, skema penyelesaian kredit, dll . 2.14 Proyeksi Arus Kas untuk CKPN Individu a. Isu Jika dalam PSAK 71 mempertimbangkan skenario, apakah bank dalam menyusun proyeksi arus kas dapat melakukan kombinasi arus kas yang berasal dari pembayaran (operasional nasabah) dengan arus kas yang berasal dari likuidasi agunan? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.17 Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan: instrumen 1) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; 2) Nilai waktu atas uang; dan 3) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Arus kas dari pembayaran (operasional nasabah) atau arus kas yang berasal dari likuidasi agunan dapat merupakan bagian dari skenario yang dilakukan probabilitas. Sebagai contoh, Bank menggunakan Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ informasi arus kas dari pembayaran (operasional nasabah) untuk kondisi upturn dan informasi arus kas dari agunan untuk kondisi downturn. Kedua skenario ini kemudian disusun probabilitasnya. 2) Bank tidak menggabungkan sumber arus kas dari dana pembayaran sekaligus dari likuidasi agunan, kecuali untuk kasus homologasi kepailitan atau dinyatakan jelas dalam perjanjian restrukturisasi dengan debitur. Sebagai contoh: secara a) Debitur "A" berpindah ke stage 3 sehingga bank menghitung CKPN secara individual, maka untuk prediksi arus kas masuk, Bank memilih arus kas masuk yang paling mungkin terjadi antara pembayaran operasional debitur dengan likuidasi agunan. Bank tidak boleh menyusun 1 (satu) arus kas masuk tahun pertama diperoleh dari pembayaran operasional debitur dan arus kas masuk tahun kedua diperoleh dari likuidasi agunan. b) Debitur "B" berpindah ke stage 3 sehingga bank menghitung CKPN secara individual. Dalam perjanjian restrukturisasi, debitur "B" menyatakan akan menyerahkan 1 (satu) agunan untuk mengurangi pokok pinjaman dan sisa pinjaman akan dicicil. Dengan demikian, Bank memproyeksikan arus kas masuk dari agunan dan pembayaran operasional sesuai kesepakatan. Kontra 1) Jika default event telah terjadi, bukan probability lagi karena dengan individual akan sangat spesifik dan disusun sesuai kondisi debitur. Hal ini terutama terjadi pada default event dari debitur korporasi besar dimana setiap debitur memiliki karakteristik yang berbeda. 2) Tergantung pada strategi penyehatan debitur pada saat default, jika bank lebih ke restrukturisasi debitur atau likuidasi agunan. Oleh karena itu, proyeksi arus kas CKPN mencerminkan arah yang akan diambil oleh bank. 3) Bagi debitur yang mengarah ke likuidasi agunan, bank dapat menggunakan skenario dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai likuidasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atau durasi waktu terjual dari pengalaman tim remedial (lelang atau penyerahan sukarela). d. Kesimpulan Proyeksi arus kas untuk CKPN Individu dari pembayaran operasional debitur atau dari likuidasi agunan debitur merupakan bagian dari skenario dalam perhitungan proyeksi arus kas untuk CKPN Individu. Bobot probabilitas dari masing-masing skenario tercermin dari arah penyelesaian kredit bermasalah. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 40
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2.15 Penggunaan PD Stage 3 untuk CKPN Individu a. Isu Apakah bank dapat menggunakan PD Stage 3 untuk menghitung CKPN Individu? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.3 pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 PP5.5.42 .... Dalam beberapa kasus, permodelan yang relatif sederhana mungkin memadai, tanpa perlu simulasi detail skenario dalam jumlah banyak. Sebagai contoh, kerugian kredit rata-rata dari sekelompok besar instrumen keuangan dengan kesamaan karakteristik risiko mungkin merupakan estimasi yang wajar dari jumlah probabilitas tertimbang. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Perhitungan CKPN secara individu dan kolektif menggunakan konsep yang sama di PSAK 71 sebagaimana diatur dalam paragraf 5.5.17 PSAK 71. Pemilihan ke kolektif lebih kepada pertimbangan undue cost and effort. 2) Perlu adanya proses yang sinkronisasi antara CKPN individual dengan CKPN kolektif seperti pada asumsi forward looking - kurs menguat dalam perumusan CKPN kolektif harus sejalan dengan asumsi yang dipergunakan dalam CKPN individual. 3) Perhitungan CKPN secara kolektif merupakan bentuk simplifikasi penerapan PSAK karena kondisi tidak praktis, oleh karena itu seharusnya perhitungan CKPN secara individu akan menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda dengan CKPN secara kolektif. 4) Terdapat Bank yang menetapkan PD Stage 3 adalah 100% karena sudah impaired, sehingga assessment kesamaan karakteristik risiko menjadi tidak relevan. Kontra Debitur yang default dapat memiliki PD yang sama, namun untuk LGD akan berbeda karena bergantung kepada kondisi debitur. d. Kesimpulan Perhitungan CKPN secara individu dan kolektif menggunakan konsep yang sama di PSAK 71 sebagaimana diatur dalam paragraf 5.5.17 PSAK lebih kepada 71, dimana perhitungan CKPN secara kolektif Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 41
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ pertimbangan praktis. Bank dapat menggunakan PD stage 3 kolektif untuk perhitungan individual sepanjang debitur memiliki kesamaan karakteristik risiko dengan kelompok debitur sesuai persyaratan dalam PP5.5.42, sedangkan untuk LGD harus sesuai dengan kondisi debitur. 2.16 Metode perhitungan CKPN untuk Aset yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya (FVOCI) a. Isu Apakah cara perhitungan CKPN untuk aset yang diklasifikasikan sebagai FVOCI sama dengan Aset Biaya Perolehan diamortisasi (amortized cost)? Bagaimana penetapan durasi waktu CKPN sepanjang umur untuk aset FVOCI? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.1 Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi dan Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. PSAK 71 Paragraf 5.5.2. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. PSAK 71 paragraf 5.5.19 Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimum selama entias terekspos terhadap risiko kredit. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Tidak terdapat perbedaan metode perhitungan CKPN antara aset FVOCI dengan amortized cost, termasuk untuk penetapan durasi lifetime untuk CKPN pada stage 2. 2) Namun demikian, terdapat perbedaan penyajian di laporan keuangan antara FVOCI dengan amortized cost. Pada FVOCI, meskipun bank menghitung CKPN, namun nilai aset di neraca disajikan sejumlah nilai wajarnya (mark to market). Kerugian penurunan nilai akan mempengaruhi laba/rugi dengan OCI sebagai contra account-nya. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 42
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 43 Ilustrasi jurnal adalah sebagai berikut: Penurunan Nilai Wajar Kerugian Penurunan Nilai OCI - mark to market xxx Rugi penurunan nilai - PL yyy Aset Keuangan xxx OCI - mark to market yyy Kontra Untuk aset yang telah masuk pada stage 3, nilai wajar sudah tidak relevan sehingga bank tidak lagi melakukan mark to market. Dalam hal ini, bank mengakui CKPN sebagai pengurang carrying value. d. Kesimpulan 1) Perhitungan CKPN atas FVOCI menggunakan metode yang sama dengan amortized cost, namun terdapat perbedaan dalam penyajian. 2) Pada FVOCI, meskipun bank menghitung CKPN, namun nilai aset di neraca disajikan sejumlah nilai wajarnya (mark to market). Kerugian penurunan nilai akan mempengaruhi laba/rugi dengan OCI sebagai contra account-nya. Ilustrasi jurnal adalah sebagai berikut: Penurunan Nilai Wajar Kerugian Penurunan Nilai OCI - mark to market xxx Rugi penurunan nilai - PL yyy Aset Keuangan xxx OCI - mark to market yyy 3) Untuk aset pada stage 3 dimana nilai fair value kemungkinan sudah 0, untuk penjurnalan, sesuai paragraf 5.5.2 PSAK 71, CKPN tetap menjadi beban di laba rugi dengan mengurangi OCI - mark to market dengan jumlah yang mendekati 100%. 2.17 Kemungkinan Double Counting Biaya Eksposur Risiko untuk Aset yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya a. Isu Apakah terdapat kemungkinan terjadi double counting biaya yang timbul dari risiko kredit (CKPN) dengan risiko pasar (perubahan nilai wajar) untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 4.1.2A. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya jika kedua kondisi berikut terpenuhi: 1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019.
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. PSAK 71 Paragraf 5.7.10. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai (lihat Bagian 5.5) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs (lihat paragraf PP5.7.2-PP5.7.2A), sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian telah diakui sebelumnya dalam penghasilan kumulatif yang komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1). PSAK 71 Paragraf 5.5.2. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Tidak terdapat double counting, karena nilai wajar mencerminkan perubahan risiko pasar (declining), yang mencakup suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, CKPN (impairment) merupakan ekspektasi adanya kerugian dari risiko kredit. 2) Bank dapat melakukan assessment antara lain dengan melihat apakah ada kemungkinan perbaikan dari nilai wajar. Jika diperkirakan perbaikan kondisi pasar akan meningkatkan kembali nilai wajar (rebound), maka dampak pada nilai wajar, sedangkan jika terdapat perubahan risiko kredit pada issuer dari aset keuangan maka merupakan impairment. Sebagai contoh, penurunan rating surat berharga sebesar 1 notch mungkin lebih terkait dengan kondisi pasar, sedangkan secara risiko kredit belum terdapat kenaikan yang signifikan sehingga tidak berdampak pada impairment. Kontra 1) Double counting mungkin terjadi saat CKPN dihitung secara kolektif, sedangkan mark to market dihitung secara individu. Sementara itu, untuk perhitungan CKPN secara individu, penurunan nilai juga telah tercermin pada nilai wajarnya. 2) Untuk menghindari double counting, salah satu bank menetapkan bahwa EAD dalam untuk FVOCI hanya mencakup notional amount itu, nilai MTM merupakan +/- premium/discount. Sementara Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 44
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ unrealized income/loss yang digunakan untuk mengantisipasi risiko pasar, sehingga tidak menjadi komponen EAD. d. Kesimpulan Untuk instrumen FVOCI, mark to market di OCI mencerminkan perubahan risiko pasar yang mencakup suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, CKPN dihitung berdasarkan ekspektasi kerugian dari kenaikan risiko kredit sehingga tidak terdapat double counting. 2.18 Perhitungan CKPN pada Kantor Cabang atau Perusahaan Anak dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri a. Isu Dari hasil observasi, diamati sejumlah kantor cabang lokal dan anak yang berencana untuk perusahaan dari bank multinasional menggunakan model PSAK 71 yang sama yang dikembangkan di kantor pusat. Model yang dikembangkan juga menggunakan data yang dikumpulkan pada level kantor pusat, yang mungkin mencakup sebagian data yang berasal dari kantor cabang. Apakah hal ini telah sesuai dengan tujuan pelaporan pada ketentuan lokal? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 Paragraf 5.5.17. Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan: a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; b) Nilai waktu atas uang; dan c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. PSAK 71 Paragraf 5.5.4. Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individu atau kolektif - dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking). Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 45
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Perlu diperhatikan governance dalam penerapan model PSAK 71 kantor pusat pada kantor cabang lokal, walaupun telah menggunakan data global. Selain itu, pembentukan model juga perlu mempertimbangkan faktor makroekonomi yang relevan pada kantor cabang lokal. Kontra 1) Terdapat kendala keterbatasan jumlah data makroekonomi yang tersedia sehingga mempengaruhi hasil uji korelasi atas portofolio cabang tersebut. Hal ini dialami oleh Kantor Cabang Bank dari Bank di Luar Negeri dan bank berbadan hukum Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri. 2) Salah satu alternatif yang digunakan bank untuk mengatasi kendala di angka 1 di atas adalah dengan menguji korelasi berdasarkan data perbankan secara keseluruhan di negara tersebut. Sebagai contoh, dari data kantor cabang bank yang terbatas, Consumer Price Index (CPI) tidak berdampak pada NPL portofolio bank. Namun, jika berdasarkan uji korelasi terdapat korelasi yang signifikan antara CPI dan NPL dari seluruh bank di negara tersebut, maka CPI tetap digunakan sebagai faktor makroekonomi dalam model ECL kantor cabang bank dimaksud. d. Kesimpulan 1) Berdasarkan prinsip kerugian kredit ekspektasian di atas, kantor cabang lokal atau anak perusahaan dari bank multinasional yang menerapkan model PSAK 71 yang dikembangkan pada level kantor pusat harus memastikan bahwa prinsip PSAK 71 dinilai tepat untuk diterapkan pada termasuk dalam mempertimbangkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan, berikut dengan beberapa skenario yang digunakan dalam menghitung saat menghitung kerugian kredit ekspektasian. entitas pelaporan level 2) Penerapan PSAK 71 bagi kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN) atau bank yang memiliki parent company di luar negeri, harus memperhatikan kekhususan penerapan PSAK 71 di Indonesia. Dalam hal ini, governance dalam penerapan PSAK 71 untuk kondisi dimaksud dimungkinkan sama, sedangkan untuk pembentukan model PSAK 71 bisa jadi berbeda. 2.19 Accrued Interest dalam Perhitungan Exposure-at-Default a. Isu Exposure at Default (EAD) adalah perkiraan eksposur pada saat terjadi default di masa depan, dengan memperhitungkan perubahan yang diharapkan dalam eksposur setelah tanggal pelaporan, termasuk pembayaran pokok dan bunga, apakah dijadwalkan dengan kontrak atau Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 46
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ sebaliknya, penarikan yang diharapkan pada fasilitas komitmen, dan accrued interest yang telah diakui di balance sheet. Dalam perhitungan EAD, apakah cukup mempertimbangkan pokok pinjaman yang belum dibayar atau juga menyertakan accrued interest? Bagaimana penyajiannya? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 PP5.5.28. Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang dari entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual. PSAK 71 PP5.5.29. Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara: a) arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada entitas di bawah kontrak; dan b) arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh entitas. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Accrued interest diperhitungkan sebagai bagian dari EAD dalam CKPN kredit (tidak dipisahkan) karena merupakan satu kesatuan arus kas yang diekspektasikan akan diterima bank. Selain itu, jika jumlah accrued interest tidak material maka tidak praktis jika dilakukan pemisahan EAD dalam perhitungan CKPN. 2) Jika dalam pelaporan kepada otoritas (misalnya dalam laporan bank terintegrasi) dibutuhkan pemisahan penyajian CKPN umum outstanding kredit dan CKPN accrued interest, diusulkan pemisahan penyajian dilakukan secara pro rate. Kontra CKPN untuk outstanding kredit dan accrued interest perlu dipisahkan. Hal ini mempertimbangkan kondisi dimana kredit akan dibentuk CKPN lifetime pada saat terjadi tunggakan pada accrued interest. d. Kesimpulan EAD pada suatu eksposur harus mempertimbangkan accrued interest yang telah diakui di balance sheet. Perhitungan CKPN atas accrued interest dapat dipisahkan atau digabungkan dengan outstanding kredit, Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 47
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ antara lain dengan mempertimbangkan materialitas. Adapun dalam pelaporan kepada otoritas, harus dilakukan penyajian secara terpisah. 2.20 Penyajian CKPN untuk Outstanding Kredit dan Kelonggaran Tarik a. Isu PSAK 71 memperhitungkan CKPN atas komponen off balance sheet, seperti untuk L/C, Bank Garansi dan komitmen pinjaman/ kelonggaran tarik. Apakah CKPN untuk kelonggaran tarik disajikan terpisah dari outstanding kredit? Hal ini akan menjadi dasar penyajian pada laporan posisi keuangan yang dilaporkan bank kepada otoritas (metadata pelaporan terintegrasi). b. Dasar Pengaturan PP.08.E PSAK 71 (Amandemen terhadap PSAK 60) entitas mengungkapkan tentang perubahan penyisihan kerugian untuk aset keuangan secara terpisah dari komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tersebut. Akan tetapi, jika instrumen keuangan adalah termasuk komponen pinjaman (yaitu aset keuangan) dan komponen komitmen belum ditarik (yaitu komitmen pinjaman) dan entitas tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah komponen kerugian kredit ekspektasian dari komponen aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian pada komitmen pinjaman diakui bersama dengan penyisihan kerugian untuk aset keuangan. informasi c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro Sesuai PSAK 60, penyajian CKPN kelonggaran tarik dapat digabungkan dengan outstanding kredit jika bank sulit mengidentifikasi komponen CKPN masing-masing. Kontra 1) Penyajian secara terpisah antara CKPN on-balance sheet dan off- balance sheet bertujuan agar laporan keuangan lebih informatif. Sebagai contoh Bank memberikan fasilitas kredit yang bersifat commited kepada debitur ABC dengan plafond sebesar Rp10 M dan ECL untuk stage 1 adalah 2%. Jika penyajian CKPN kelonggaran tarik digabungkan dengan CKPN kredit yang telah dicairkan sebagai saldo minus di sisi Aset, maka pada saat debitur ABC belum menarik pinjaman, Bank harus mencatat CKPN atas kelonggaran tarik sebagai angka minus, sementara saldo kredit yang diberikan kepada debitur ABC masih nol. 2) Bank yang memiliki sistem perhitungan CKPN dengan single exposure at default dapat menggunakan proxy atau asumsi untuk memisahkan angka CKPN yang telah dibentuk untuk outstanding dan kelonggaran tarik. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 48
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 3) Bank XYZ memiliki single exposure at default. Bank XYZ membuat proxy pemisahan penyajian CKPN dengan melakukan alokasi CKPN secara dan kelonggaran tarik. berdasarkan proporsional outstanding jumlah d. Kesimpulan 1) Untuk kepentingan pelaporan kepada otoritas pada metadata integrasi pelaporan, CKPN kelonggaran tarik disajikan terpisah dari outstanding kredit pada liabilitas lain. Dalam hal Bank memiliki sistem perhitungan CKPN dengan single exposure at default, maka Bank menggunakan proxy atau asumsi untuk memisahkan angka CKPN yang telah dibentuk untuk outstanding dan kelonggaran tarik. Contoh asumsi yang dipergunakan yaitu alokasi secara proporsional berdasarkan jumlah outstanding dan kelonggaran tarik. 2) Untuk penyajian dalam laporan keuangan, Bank mengacu pada PP.08.E PSAK 71 mempertimbangkan kemampuan Bank dalam mengidentifikasi terpisah komponen kerugian kredit secara ekspektasian dari komponen aset keuangan. 2.21 Penyajian/Pengungkapan Mutasi CKPN a. Isu PSAK 71 mengharuskan pengungkapan rekonsiliasi saldo awal hingga (impairment movement). Apakah pengungkapan saldo akhir CKPN tersebut mencakup perubahan staging aset selama periode laporan, atau hanya membandingkan 2 posisi yaitu staging awal periode dan akhir periode? b. Dasar Pengaturan PSAK 60 Paragraf 35H untuk menjelaskan perubahan dalam penyisihan kerugian dan alasan atas perubahan tersebut, entitas menyediakan, berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir terpisah penyisihan kerugian, dalam perubahan selama periode untuk: tabel, menunjukan secara penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan; penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya:
instrumen keuangan yang risiko kreditnya mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan yang memburuk; aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan (tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk); Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 49
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.15; aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk. Sebagai tambahan rekonsiliasi, entitas mengungkapkan jumlah total kerugian kredit ekspektasian yang tidak terdiskonto pada pengakuan awal aset keuangan yang telah diakui sejak awal selama periode pelaporan. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Pengungkapan pada laporan keuangan tahunan sebaiknya dilakukan secara detail perpindahan per bulan. Hal ini untuk meng-capture adanya kredit yang pernah mengalami beberapa kali perpindahan staging dalam 1 tahun, misal dari stage 1 ke stage 3 kemudian ke stage 2. Jika bank hanya mengungkapkan posisi awal dan akhir tahun, maka tidak terdapat laporan keuangan bahwa kredit tersebut pernah berada di stage 3, meskipun pada akhir posisi laporan kembali ke stage 1. informasi bagi pembaca 2) Bank yang merupakan emiten/perusahaan publik juga menyusun pengungkapan secara triwulanan, jika pada laporan keuangan tahunan bank hanya mengungkapkan posisi awal (Januari) dan akhir (Desember) informasi disclosure CKPN stage yang berbeda signifikan (jomplang) antara posisi triwulan dengan posisi tahunan. terdapat kemungkinan adanya tahun, 3) Mutasi antar staging di dalam periode laporan keuangan akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Kontra 1) Bank umumnya telah memiliki tools untuk memantau pergerakan staging kredit secara bulanan, namun jika pengungkapan juga dilakukan atas posisi bulanan, akan menjadi beban bagi sistem bank dalam melakukan tracking, selain itu angka akan menjadi sangat besar (bubling) jika ada mutasi antar staging yang sering. 2) Debitur di bank cenderung memiliki staging yang stabil atau tidak fluktuatif, sehingga tidak ada pergerakan di tengah periode yang diusulkan agar perpindahan staging dapat diungkapkan berdasarkan posisi triwulanan. d. Kesimpulan PSAK 71 mewajibkan pengungkapan CKPN berupa perubahan yang direkonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir penyisihan kerugian. Pengungkapan informasi CKPN memberikan manfaat bagi pembaca laporan keuangan dalam menilai kinerja bank. Untuk memastikan tidak terjadi misleading informasi dan tidak menjadi beban bagi bank, pengungkapan CKPN di laporan keuangan tahunan agar mencakup paling sedikit rekonsiliasi antar titik perpindahan per triwulan apabila Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 50
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ informasi perpindahan triwulan relevan dan membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami kondisi portofolio loan secara keseluruhan. Jika terdapat perpindahan staging yang cukup signifikan di posisi bulanan, maka bank agar mempertimbangkan pengungkapan yang lebih detail seperti tracking per bulan. 2.22 Validasi Model Perhitungan CKPN a. Isu Mengingat perhitungan CKPN PSAK 71 didasarkan pada model yang menggunakan asumsi dan proyeksi, bank perlu memiliki proses validasi yang memadai. Apakah validasi dilakukan pada level model CKPN atau per komponen PD, LGD, dan EAD? Dalam hal berdasarkan hasil back testing terdapat perbedaan dengan kondisi riil, berapa batasan yang dapat ditolerir oleh auditor? b. Dasar Pengaturan Prinsip 5 dalam BCBS Guidance on Credit Risk and Accounting for Expected Credit Losses "A bank should have policies and procedures in place to appropriately validate models used to assess and measure expected credit losses." c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Proses validasi merupakan bagian dari siklus dan tata kelola risk (governance) dalam pengelolaan management). Hal yang dilakukan dalam proses validasi antara lain: risiko model (model melakukan pengecekan data yang digunakan pengembangan model; melakukan pengecekan atas teori dan asumsi yang digunakan dalam pengembangan model, sesuai dengan kaidah statistik yang lazim digunakan; melakukan pengecekan atas hasil perhitungan model; melakukan pengecekan atas akurasi model. Apabila terdapat deviasi yang signifikan atas hasil back testing, dapat didiskusikan rencana tindak lanjutnya. 2) Validasi atas model PSAK 71 sebaiknya dilakukan pada level komponen ECL yaitu PD, LGD, dan EAD, sehingga bank dapat mendeteksi komponen yang tidak akurat dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. 3) Jenis validasi yang dapat dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan validasi: First Time Validation yang biasanya dilakukan setelah model selesai dikembangkan. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 51 dalam
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ On-Going Validation yang biasanya dilakukan setelah model diimplementasi atau digunakan. Periodic Review merupakan proses validasi periodik misalnya dengan frekuensi satu kali dalam satu tahun. 4) Metode validasi yang dapat dilakukan antara lain replikasi model, bootstrapping, backtesting. 5) Untuk kelancaran proses validasi ataupun proses audit, Bank wajib melakukan dokumentasi yang memadai terkait proses pengembangan dan validasi model. 6) Secara organisasi hal yang harus diperhatikan adalah pemisahan fungsi antara unit yang melakukan pengembangan model dengan unit yang melakukan validasi. 7) Dalam proses audit, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan model PSAK 71 adalah proses backtesting yang dilakukan oleh bank, meliputi kesesuaian antara prediksi model dengan hasil actual dari komponen model. 8) Sesuai standar PSAK 71, CKPN merupakan hasil dari proses estimasi dan judgement, oleh karena itu tidak akan 100% akurat. Auditor tidak memiliki standar baku untuk deviasi yang dapat ditolerir, namun auditor akan melakukan review atas kewajaran dari model yang dimiliki bank, termasuk asumsi dan kebijakan yang digunakan manajemen pada saat penyusunan model. 9) Praktik penyusunan model CKPN di Bank A menggunakan sebagian data yang tersedia untuk proses back testing. Sebagai contoh data tersedia untuk 90 bulan, maka 75 bulan digunakan untuk membentuk model dan 15 bulan digunakan untuk back testing. 10) Praktik back testing di bank B diawali dengan menguji realisasi kredit NPL yang seharusnya mendekati angka probability of default dikali dengan exposure of default. Jika terdapat deviasi yang material, maka akan ditelusuri komponen mana yang menyebabkan deviasi. Kontra Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan. d. Kesimpulan 1) Validasi model merupakan bagian dari siklus dan tata kelola dari pengelolaan risiko model (model risk management) dan diperlukan untuk memastikan akurasi model yang digunakan untuk perhitungan CKPN. 2) Proses validasi sebaiknya dilakukan pada level komponen ECL yaitu PD, LGD, EAD dan mencakup data yang digunakan, teori dan asumsi model (contoh: asumsi forward looking), hasil perhitungan model dan akurasi model. Seluruh proses didokumentasikan dengan baik untuk mendukung proses pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal (seperti Akuntan Publik), terutama setelah proses implementasi di 2020. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 52
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ 3) Validasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang relevan misalnya replikasi model dan backtesting. 4) Mempertimbangkan bahwa perhitungan CKPN merupakan hasil dari proses estimasi dan judgement, oleh karena itu realisasi kerugian kredit tidak akan 100% akurat dengan CKPN yang diproyeksikan. Deviasi yang timbul harus dapat dijelaskan oleh bank. Deviasi yang material perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap model yang telah disusun oleh bank. 2.23 Suku bunga untuk Discount Rate dari CKPN Kredit yang Tidak Memiliki Jadwal Pembayaran Tetap a. Isu Perhitungan CKPN mempertimbangkan faktor discount rate atas perkiraan arus kas di masa depan. Untuk fasilitas kredit kredit yang memiliki jadwal angsuran tetap, digunakan suku bunga efektif (EIR- effective interest rate). Bagaimana cara menentukan tingkat suku bunga discount rate dalam perhitungan present value untuk CKPN kredit revolving atau kredit yang tidak memiliki jadwal pembayaran tetap seperti fasilitas demand loan - pinjaman rekening koran? b. Dasar Pengaturan PSAK 71 PP5.5.29. Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara: 1) arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada entitas di bawah kontrak; dan 2) arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh entitas. c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71 Pro 1) Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian pada fasilitas loan dan kartu kredit, perlu revolving, seperti demands memperkirakan beberapa komponen dalam membentuk EAD: a) faktor konversi kredit, untuk menentukan porsi fasilitas yang ditarik suatu periode (terbatas, untuk fasilitas pada stage 1 hingga dua belas bulan ke depan); b) kecepatan di mana fasilitas ditarik terbayar; dan c) untuk tujuan perhitungan present value, tingkat bunga yang diharapkan akan dibebankan di masa depan pada fasilitas yang ditarik. 2) Salah satu bank menggunakan suku bunga sesuai kontrak dalam menghitung present value atas EAD kredit revolving karena mencerminkan tingkat bunga atas kredit tersebut. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 53
Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018 - 2019 │ Kontra Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan. d. Kesimpulan Tingkat suku bunga discount rate dalam perhitungan present value untuk CKPN kredit revolving atau kredit yang tidak memiliki jadwal pembayaran tetap digunakan tingkat bunga yang diharapkan akan dibebankan di masa depan untuk fasilitas kredit revolving atau suku bunga kontraktual. Kesimpulan dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional dengan perwakilan dari kantor akuntan publik serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018 dan 2019. 54