Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUAK LARANGAN MENURUT HUKUM ADAT DI NAGARI PULASAN KEC.TANJUNG GADANG KAB.SIJUNJUNG Nurlinda Yenti dan Devan Saddana Putra, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang Abstract The crime of fish theft in Lubuk Prohibition according to custom in Nagari Pulasan, Tanjung Gadang District, Sijunjung Regency. Customary law dispute resolution also has a mechanism that is seen as customary procedural law. There are stages in the customary dispute settlement mechanism, starting with reports or complaints from the parties or being caught red- handed/caught red-handed, either by members of the public or other authorities, up to the implementation of the decision. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: the settlement of the crime of fishing theft in Lubuk Larangan in Nagari Pulasan, Tanjung Gadang District, Sijunjung Regency, the settlement includes: Complaints, summons, place of settlement process, preparatory meetings, decisions of deliberation sessions, implementation of decision making, sanctions in adat. Obstacles encountered in solving the perpetrators of illegal fishing in Lubuak Larangan in Nagari Pulasan, Tanjung Gadang District, Sijunjung Regency include: First, low individual understanding of customs with a lack of individual understanding of customs. The two Nagari Pulasan communities prefer to resolve this through the police rather than through customary law. Because the process of solving fish theft in Lubuak is prohibited according to adat in Nagari Pulasan, the process is a bit slow. Keyword: Criminal act, Fish theft, Customary law. A. Pendahuluan Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dari keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikontruksi pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Istilah hukum adat sebetul sebetulnya 45
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 berasal dari Bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau tepat nya hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan "Adhatrecht". Istilah adat recht kemudian di kutip da dipakai oleh Van Vollehoven sebagai istilah teknis yuridis. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga, kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya seminimal mungkin. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup berlaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan nya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Berbagai motif tindak kejahatan dilatar belakangi berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Tindak kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diberi batasan sebagai berikut : 1. Dalam teori yang diajarkan ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana (Delik) dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut interminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme. 2. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling primitif. Dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 362 KUHP : "barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dan seterusnya". Terutama di dalam hukum adat mengenai tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut Adat di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung.mempunyai potensi alam yang masih menjaga kelestariannya sampai saat ini yaitu dinamakan lubuk larangan di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung. memiliki kearifan lokal yaitu disebut oleh masyarakat setempat sebagai lubuk larangan. 46
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 Pandangan hidup atau lebensaachuung, adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Dari sinilah timbul tafsiran dan penilaian tentang segala yang dihadapi sehari- hari.Pandangan tersebut menjadi dasar perumusan nilai atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pandangan hidup memberikan penilaian terhadap segala apa yang dijumpainya dalam kehidupan. Dalam kaitan dengan masyarakat hukum adat, pandangan hidup melahirkan nilai-nilai adat. Pelaksaan putusan penyelesaian hukum adat akan di selesaikan oleh ketua KAN. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatra Barat. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Setelah terbukti telah melakukan pencurian dalam Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab. Sijunjung, khususnya pada aliran sungai lubuak larangan. Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam Pasal 1 (1) PERNA Pulasan No.5 Tahun 2018 tentang lubuk laranganyang berbunyi: Yang dimaksud dengan sumpah adalah, dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah lubuak larangan yang telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak perbuatanya akan terkena "Sumpah ikek janji ikan lubuk larangan kateh indak bapucuak kabawah indak baurek di tangah-tangah digirik kumbang "; utang dalam adat 5 karung semen. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimanakah penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung.? 2. Apakah kendala yang ditemui dalam penyelesaian terhadap pelaku pencurian ikan di Lubuak Larangan di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung.? C. Hasil Pembahasan 1. Penyeleseian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuak Larangan Nagari Pulasan Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam 47
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa, baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi atau negosiasi. Kedua model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama- sama. Mengetahui bahwa di dalam nagari harus ada 4 buah suku yaitu : 1. Suku Piliang 2. Suku Caniago 3. Suku Melayu 4. Suku Patopang, Dengan demikian juga dapat kita pahami Nagari adalah gabungan dari 4 buah suku, sehingga rapat nagari yaitu rapat dari segala penghulu suku.Di dalam rapat itu mereka bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan mengenai suatu persoalan, disini mereka mengeluarkan pendapat serta buah pikiran masing - masing mengenai persoalan itu, sehingga berakhir pada suatu keputusan serta keputusan baru boleh di jalankan apabila telah diperoleh kata :saiyo, sepakat. Dalam Nagari Pulasan perpanduan adat yang asli dengan syarak itu dilukiskan sebagai berikut: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kalau salah kato adat, berdosa kato syarak. Penyelesaian secara hukum adat merupakan sistem penyelesaian turun temurun dari nenek moyang terdahulu, penyelesaian secara hukum adat, yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu diterapkan oleh pemerintah daerah atau niniak mamak Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung, Hal itu diterapkan terhadap proses penyelesaian kasus pencurian ikan di Lubuk Larangan Nagari Pulasan. Adat istiadat itu tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan pamerintah, 48
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 karena antara niniak mamak selaku pemangku adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pamerintah.Karena itulah dikenal seluko adat yang berbunyi; "dimana adat ditangan niniak mamak dan undang - undang ditangan pamerintah. Di Nagari Pulasan telah terjadi 2 kaus pencurian ikan di Lubuk Larangan,, pada tahun 2018 yang telah dilakukan oleh PN dan tahun 2020 oleh HD, Pada tahun 2020 kasus pencurian ikan di lubuk laranga di Nagari Pulasan Kec Tanjung Gadang Kab Sijunjung yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 laki-laki bernama HD berusia 38 tahun yang tertangkap tangan oleh warga. Dimana pada waktu tersebut pelaku sedang memancing di tepi aliran sungai kawasan lubuk larangan, dengan menggunakan dua alat pancing. Yang telah mendapatkan kurang lebih 5 kg ikan bertempat di hulu sungai sekitar jam 4 sampai jam 5 sore dan warga langsung melaporkan ke perangkat Nagari dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pulasan bahwa telah terjadi pencurian ikan di kawasan lubuak larangan. Selanjutnya, bentuk proses penyelesaian hukum adat Nagari Pulasan Kec.Tanjug Gadang, Kab.Sijujung dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh pemerintah atau niniak mamak setempat, bentuk penyelesainya tersebut, antara lain: a. Pengaduan /laporan secara adat Di dalam Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, aduan terbagi dua, aduan Absolute klachdelict dan aduan Relatifklach delict (delik biasa). Disamping itu dalam hukum adat semua aduan itu sifatnya Relatif klacdelict, artinya semua perkara pidana adat yang ada di kampong pelaporan ini tidak ditentukan yang terpenting laporan itu bisa dipercaya dan akurat, walaupun yang melaporkan anak umur 10 tahun. Pengaduan/pelaporan : 1) Perangkat KAN , dan pemuda pemudi melakukan pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan kepada pelaku, dengan jalan melindungi si pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan, tidak mengenal tahanan/penjara. 2) Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau rumah ketua KAN, Mengkondusifkan suasana, terutama pihak masyarakat yang dirugikan. b. Pemanggilan Dalam proses penyelesaian secara adat, pamerintah setempat melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak, sekaligus pemanggilan terhadap pihak yang 49
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 berperkarakan, antra lain: Pemanggilan terhadap perangkat Nagari dan pelaku seperti: 1. Awardi ( Wali Nagari ) 2. Ali Suar ( Sekretaris Nagari ) 3. A.Dt.Mankudun Sati ( Ketua KAN ) 4. Jasman ( Kepala Jorong ) 5. Tasbir ( Pemuda Nagari ) 6. Subin ( Tokoh Masyarakat ) 7. HD ( Pelaku ) c. Tempat proses penyelesaian Proses pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap tersebut,dilaksanakan dilingkup arena perkantoran Wali NagariPulasan, sesuatu permasalahan di Nagari Pulasan yang berkaitan dengan hukum adatdilakukan di kantor/balai - balai adat. d. Rapat persiapan Perangkat KAN, langsung melakukan penyelidikan/Pembuktian secara adat bisa dilakukan bersamaan dengan sidang pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi, dalam persidangan keterangan saksilah yang paling utama untuk didengar, karena saksilah yang mengetahui kejadian sebenarnya yang menampuk menangkai,artinya menangkap tangan dalam kejadian pencurian itu. Didalam persidangan, sidang dipimpin dan dibuka oleh Awardi Selaku pemimpin Nagari,setelah dibuka maka dimintalah keterangan dari saksi dan terakhir keterangan/pengakuan dari pelaku. Saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang adalah Herman, Miral mereka yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa pidana adat yang terjadi, tujuan dari pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah laporan yang dibuat oleh sipelapor bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi yang ada e. Keputusan Sidang Bermusyawarah Keputusan sidang bermusyawarah yaitu Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran KAN, arahan niniak mamak, saran-saran masyarakat dan pemuda-pemudi Nagari Pulasan. Bila hasil penyeildikan keterangan dipandang cukup, maka dilakukan sidang awal,.yang putusannya,bahwa pelaku terbukti melakukan pencurian ikan. 50 kasus
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 f. Eksekusi / pelaksanaan penetapan keputusan. Eksekusi/menjalankan keputusan oleh ketua KAN dalam suatu acara yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama. Apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka untuk mengkros cek terhadap peristiwa yang terjadi, maka keterangan tersangka wajib didengar.Karena keterangan tersangka merupakan bukti pengakuan terhadap kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaan keputusan melalui prosesi sebagai berikut : 1) Pembukaan rapat, penjelasan duduk perkara, dan prosesi penyelesaian secara adat oleh ketua KAN. 2) Acara bersalaman damai dari pelaku kepada masyrakat. 3) Penyerahan denda atau ganti rugi, bila dalam keputusan ada persetujuan dimaksud berupa 5 karung semen, sesuai dengan persetujuan. 4) Sambutan/kata-kata nasihat dari tokoh masyarakat orang yang dipandang layak/patut, di antara para peserta yang hadir. 5) Pembacaan doa penutup. g. Sanksi-sanksi dalam adat. Setelah terbukti telah melakukan kejahatan, yaitu maling/mencuri di dalam Nagari yang dipaga adat.Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam menjatuhkansanksi ada dua versi yang penulis temukan dilapangan.Pertama versi masyarakatumum setempat dan sekitarnya yang telah diatur dalam Pasal 1 (1) PERNA Pulasan NO.5 tentang LubukLarangan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan sumpah adalah, dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah siring batas yang telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidakperbuatanya akan terkena "Sumpah ikek janji ikan lubuk larangan kateh indak bapucuak kabawah indak baurek di tangah-tangah digirik kumbang "; utang dalam adat 5 karung semen. Dari uraian diatas telah dijelaskan bagi siapa saja pelaku pencurian dikawasan Lubuk Larangan maka ia akan dikenakan sanksi adat membayar 5 karung semen. Tidak ada perbedaan antarapejabat desa dengan masyarakat biasa. Kedua versi masyarakat yang mempunyai jabatan didalam Desa yaitu: diberhentikan dari jabatannya dan membayar utangdalam adat 5 karung semen. Setelah persidangan selesai dan pelaku telah dikenakan sanksi/ hutang adat maka sipelaku diberikan nasehat dan membuat perjanjian dengan lembagaadat berupa: 51
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 1. Membayar hutang adat paling lama dalam jangka waktu 3 minggu. 2. Tidak mengulangi kembali perbuatannya 3. Apa bila ia melakukan kembali maka ia akan dilaporkan kepihak yang berwajib/kepolisian 2. Kendala dalam penyelesaian secara hukum adat Dalam menyelesaikan sebuah masalah sudah pasti ada kendala dan bahkan beberapa kendala, baik itu kendala yang didalam internal penegak hukum adat maupun kendala yang menyangkut tentang penyelesaian adat. Hukum adat yang memuat nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Karenanya dengan diterapkannya Hukum Adat berarti aktualisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya masyarakat di Nagari, sebagai budaya asli leluhur Bangsa Indonesia.Aturan hukum yang yang mengakomodir dan melegalkan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Di Nagari Pulasan Kec.Tanung Gadang Kab.Sijunjung terdapat berbagai macam sumber. Rendah nya pendidikan dapat mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Oleh karena itu, akan terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah D. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah : 1. Upaya untuk mengatasi kendala pada kasus pencurian ikan di lubuak larangan diselesaikan secara adat Nagari Pulasan untuk menanggulanginya atau mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara sosialisasi memberi pemahaman tentang apa itu hukum adat beserta bagaimana proses pelaksaan hukum adat dan juga sanksi hukum adat nya, pemahaman tersebut di lakukan ketika ada acara-acara adat sepeti acara 52
Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 bakaur adat ,baralek balay karena pada saat acara adat tersebut masyrakatnya berkumpul secara merata mudah untuk melakukan sosialisasi hukum adat 2. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian ikan lubuak larangan meurut hukum adat di masyarakat Nagari Pulasan, yaitu agak lambat untuk mengatasi kendala tersebut pemerintahan nagari pulasan serta kerapatan adat nagari harus cepat menanggapi kasus tersebut atau memproses secepat munggkin tanpa di tunda-tunda sehingga masyrakat merasa di utamakan dan tidak merasa di abaikan dalam penyeleseian kasus pencurian ikan lubuk laranggan tersbut.. E. DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983, Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum.Indonesia . Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Jakarta:PT. Rineka Cipta, Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonsia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 Moeljatmo, S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Tahun 1978 Pipin Syarifin, S.H,Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : Pustaka Setia, 2000 Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020 Soerjono Soekanto di buku H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2006 .Soejono Soekanto, S.H., Dr., 1981 Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia Soepomo, Hukum Adat, Jakarta : PT Prandnya Paramita, 1989 Sudikno Mertakusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencan, 2011 Tim Penyusun ,Buku Pedoman Adat. Lembaga Adat Kabupaten Sijunjung,2002. Yulia,Adat dan hukum adat, Lhokseumawe : UNMAL Press, 2016 53