24-25 APRIL 2018, JAKARTA TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan TPSA menyelenggarakan lokakarya pengantar selama dua hari mengenai tindakan dan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO dan diskusi makan siang tentang peran sektor swasta dalam reformasi dan implementasi fasilitasi perdagangan. Latar Belakang Pada Desember 2013, World Trade Organization (WTO) mengadakan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 (KTM9 atau MC9) di Bali, Indonesia. KTM9 mengumpulkan perwakilan tingkat tinggi dari semua negara anggota untuk membuat kepu- tusan mengenai hal-hal terkait WTO. Meski perun- dingan multilateral secara keseluruhan di bawah Agenda Pembangunan Doha 2001 (DDA) ber- jalan lambat, KTM9 melihat keberhasilan dari perjanjian multilateral pertama sejak pemben- tukan WTO. Anggota mencapai konsensus dan mengadopsi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement, TFA), yang mulai berlaku pada 22 Februari 2017. TFA berisi keten- tuan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas untuk perge- rakan barang, meningkatkan kerja sama dalam negeri dan internasional di antara lembaga perba- tasan dan bea cukai, dan memberikan fleksibilitas dan bantuan untuk negara-negara berkembang dan terbelakang. Greg Elms membuka lokakarya. Selain keberhasilan ini di tingkat multilateral, Indonesia telah secara aktif merundingkan per- janjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan regional dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia lainnya. Beberapa kesepakatan perdagangan terbaru dengan Indonesia sebagai salah satu pihak termasuk komitmen fasilitasi perdagangan. Indonesia-Japan Economic Sebagai (Perjanjian Kemitraan Partnership Agreement Ekonomi Indonesia-Jepang), yang secara eksplisit contoh,
bertujuan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara dan membentuk subkomite untuk prosedur bea cukai. FTA lain melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi per- dagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 (Fasilitasi Perdagangan) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in Goods Agreement (atau Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA). Tujuan Untuk mendukung Indonesia memenuhi kewajib- annya dalam FTA dan TFA, proyek TPSA menye- lenggarakan lokakarya pendahuluan pada 24 dan 25 April 2018, membahas TFA dan langkah- langkahnya. Tujuan lokakarya adalah untuk memu- lai dialog tentang tantangan dan peluang Indonesia di masa depan dalam melaksanakan TFA. Yang menghadiri lokakarya terdiri dari 13 laki-laki dan 16 perempuan, termasuk staf Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan perwakilan sektor swasta. Sehari setelah pelatihan, TPSA dan Bahar Law Firm menyelenggarakan diskusi makan siang untuk sekelompok pemangku kepentingan sek- tor swasta yang membahas peran sektor swasta dalam implementasi TFA. Topik-topik Lokakarya TPSA senior trade and investment expert, Wenguo Cai dan Alexandre Larouche-Maltais, mempersi- apkan diskusi dengan menyediakan informasi latar belakang fasilitasi perdagangan di WTO dan per- janjian perdagangan lainnya. Mereka meninjau ber- bagai definisi fasilitasi perdagangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi regional dan internasional, termasuk WTO, World Customs Organization (WCO), dan ASEAN. Mereka menje- laskan alasan untuk memfasilitasi perdagangan barang dan mencakup struktur keseluruhan TFA serta inisiatif regional di kawasan Asia-Pasifik. Larouche-Maltais kemudian membawakan pre- sentasi interaktif mengenai praktik terbaik pem- bentukan komite fasilitasi perdagangan nasional (NTFC), termasuk bagaimana caranya dan meng- apa negara-negara lain telah membentuk badan fasilitasi perdagangan. Dengan menggunakan hasil survei global mengenai komite fasilitasi perdagangan yang diterbitkan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Diskusi kelompok. dia menjelaskan berbagai opsi untuk keanggotaan, mandat, kerangka kerja kelembagaan, strategi komunikasi, dan pendanaan NTFC. Larouche- Maltais juga memberikan saran mengenai kendala utama yang harus diatasi Indonesia, serta reko- mendasi dan pembelajaran utama atas keterli- batan sektor swasta dalam implementasi TFA. Selanjutnya, semua peserta lokakarya dibagi men- jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk membahas serangkaian pertanyaan tentang NTFC Indonesia di masa depan, termasuk apa mandat- nya, komposisi keanggotaan, dan tujuan jangka pendek dan seperti apa rencana kerja 2018-19. Latihan brainstorming ini berguna untuk mening- katkan kesadaran di kalangan pejabat pemerintah Indonesia tentang kebutuhan mendesak untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dan memperje- las peran masing-masing pemangku kepentingan. lokakarya, Larouche-Maltais Pada hari kedua menyampaikan presentasi tentang aspek-aspek hukum fasilitasi perdagangan, yang berfokus pada perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas di bawah TFA untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dia mengklarifikasi jargon hukum dalam TFA serta berbagai tingkat kewajiban untuk masing-masing tindakan. Cai kemudian memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari fasilitasi per- dagangan, termasuk transparansi, penyederha- naan, harmonisasi, standardisasi, dan modernisasi prosedur lintas batas, formulir dan dokumentasi, serta peraturan. Dia juga menawarkan saran tentang bagaimana melakukan penelitian tentang fasilitasi 2 •
Sesi khusus diselenggarakan oleh Bahar Law Firm. perdagangan, termasuk menggunakan alat yang tepat dan melakukan penilaian kebutuhan. Peran Sektor Swasta di TFA Pada 26 April 2018, Bahar Law Firm mengundang para pakar TPSA untuk menyampaikan presen- tasi kepada sebuah kelompok yang terdiri dari 22 pemangku kepentingan sektor swasta (10 laki-laki dan 12 perempuan) mengenai peran yang harus implementasi dijalankan sektor swasta dalam langkah-langkah TFA. Larouche-Maltais mengi- dentifikasi empat peran yang harus diisi oleh sektor swasta. Pertama, harus berperan sebagai petugas pemadam kebakaran dengan membantu peme- rintah secara cepat dalam menyelesaikan proses pengkategorian TFA. Kedua, dunia usaha harus secara aktif terlibat dalam NTFC dan menjadi advokat kepentingan sektor swasta. Ketiga, sektor swasta harus menjalankan peran insinyur dengan membantu merancang dan menerapkan langkah- langkah fasilitasi perdagangan. Pada akhirnya, mereka harus bertindak sebagai bankir dengan berkontribusi dalam pembiayaan NTFC dan mem- bantu pemerintah mendapatkan pendanaan asing. Umpan Balik Peserta Semua peserta melaporkan bahwa keterampilan dan pengetahuan mereka meningkat sebagai hasil dari lokakarya ini. Lima puluh empat persen mengatakan bahwa tingkat kepercayaan mereka yang baru dalam menerapkan pengetahuan seba- gai "baik," 31 persen lainnya mengatakan "sangat baik," dan 15 persen mengatakan "istimewa." Lima puluh sembilan persen mengatakan mereka akan "sangat sering" atau "sering" menggunakan penge- tahuan yang diperoleh di tempat pelatihan ke dalam pekerjaan mereka, sementara 41 persen mengatakan "kadang-kadang." "Pelatihan ini membantu pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih memahami perjanjian TFA dan dampaknya bagi Indonesia. Para peserta lokakarya diharapkan menjadi agen perubahan untuk membantu merancang kebijakan untuk memfasilitasi perdagangan." - LEO MUALDY CHRISTOFFEL Kepala Sub-Sektor Akses Pasar Barang, Kementerian Perdagangan Para peserta melaporkan kepuasan yang tinggi secara keseluruhan dalam pelatihan ini. Tiga puluh persen menyatakan tingkat kepuasan "istimewa"; 48 persen, "sangat baik"; dan 22 persen, "baik." Pembelajaran Utama TFA menyediakan kesempatan unik untuk menyederhanakan prosedur lintas batas dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Fasilitasi perdagangan memberi keuntungan eko- nomi pada negara-negara berkembang, karena prosedur perbatasan yang tidak efisien berdam- pak negatif terhadap daya tarik ekonomi suatu negara. Untuk usaha, terutama UKM, beban pro- sedur lintas batas menjadi biaya langsung dan tidak langsung, termasuk waktu dan sumber daya keuangan serta sumber daya manusia yang diin- vestasikan dalam mengelola kegiatan adminis- trasi ekspor. Peringkat Indonesia mengecewakan dalam laporan Bank Dunia Doing Business 2018 tentang perdagangan lintas batas, peringkat 112 dari 190 negara di seluruh dunia. Beberapa negara Asia lainnya lebih unggul dibandingkan Indonesia, termasuk Thailand (57), Malaysia (61), Vietnam (94), RRT (97), dan Filipina (99). Dari perspektif ekonomi, penelitian menunjuk- kan bahwa implementasi TFA dapat membantu mengurangi biaya transaksi perdagangan interna- sional hingga 15 persen dan mempercepat proses perdagangan lintas batas. Selain itu, TFA memberi solusi memadai untuk masalah yang diidentifikasi oleh dunia usaha yang sejalan dengan kebutuhan mereka: sistem regulasi yang lebih transparan, 3 •
formulir terstandarisasi, jalur akses tunggal untuk layanan publik, serta formalitas yang seluruh sederhana, efisien, dan seragam. TFA juga memberi kesempatan unik bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen fasilitasi perdagangannya sesuai FTA bilateral dan regional. Dengan mengadopsi rencana aksi yang ambisius, Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasi- kan baik kewajiban TFA maupun komitmen sebe- lumnya yang dirancang berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN) 2009 dan ASEAN Trade Facilitation Framework (Kerangka Fasilitasi Perdagangan ASEAN, ATFF). Indonesia harus segera mematuhi dua persyaratan jangka pendek TFA: Membentuk NTFC dan memfinalisasi proses kategorisasi tindakan-tindakan TFA. Pertama-tama, Indonesia harus membentuk NTFC untuk memfasilitasi baik koordinasi dan imple- mentasi dalam negeri ketentuan-ketentuan TFA. (NTFC) Komite fasilitasi perdagangan nasional adalah platform permanen multi-lembaga di mana para pemangku kepentingan pemerintah dan swasta mendiskusikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah fasilitasi perdagangan di tingkat nasional. Menurut TFA Pasal 23,3, komite ini seha- rusnya sudah dibentuk karena TFA mulai berlaku pada Februari 2017. Kedua, Indonesia harus menyelesaikan kategori- sasi tindakan-tindakan TFA. Pada 2014, pemerin- tah melaporkan tindakan-tindakan WTO Kategori A, yang mengacu pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang sudah ada atau diharapkan akan dilaksanakan sebelum pemberlakuan TFA. Langkah selanjutnya adalah pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sektor swasta dan, jika mungkin, dengan NTFC yang baru dibentuk, meng- identifikasi tindakan-tindakan Kategori B dan C. Yang pertama mengacu pada tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan mem- butuhkan periode transisi ketika Indonesia akan menerapkannya, sementara yang terakhir meru- pakan tindakan-tindakan yang belum dilaksana- kan dan yang akan membutuhkan periode transisi serta pendanaan eksternal dan/ atau bantuan tek- nis untuk Indonesia. Presentasi kelompok. Bantuan keuangan dan teknis internasional yang signifikan akan tersedia demi membantu Indonesia merancang dan melaksanakan reformasi fasilitasi perdagangan. Indonesia harus bersiap diri untuk memastikan kapasitas penyerapan dalam negeri yang mema- dai untuk memanfaatkan bantuan keuangan dan teknis internasional sebaik mungkin. Dengan menetapkan tindakan TFA sebagai Kategori C, Indonesia akan menunjukkan bahwa periode transisi dan bantuan teknis dan/atau keu- angan diperlukan untuk menerapkannya. Hal ini akan mengirimkan sinyal kepada negara-negara WTO dan organisasi internasional lainnya bahwa Indonesia siap sedia menerima bantuan keuangan dan teknis. Untuk memetik manfaat dari dukungan interna- Indonesia pertama-tama harus mengi- sional, dentifikasi semua kesenjangan dan kebutuhan fasilitasi perdagangan dalam negeri dalam hal pelatihan, pembangunan kapasitas, infrastruktur lunak, dan kerangka hukum. Kedua, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang akan diba- gikan kepada mitra pembangunan internasional. Ketiga, Indonesia harus membentuk mekanisme koordinasi, yang ke depannya dapat menjadi NTFC, untuk mengelola berbagai proyek fasilitasi perdagangan, berkomunikasi dengan donor inter- nasional, memantau perkembangan, dan men- jaga agar terus menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan. Ketiga langkah ini harus internasional, meningkatkan efisiensi bantuan mengurangi kompetisi antar- lembaga dan donor 4 •
serta duplikasi proyek, serta dalam jangka pan- jang, memastikan Indonesia dapat sebaik-baiknya memanfaatkan bantuan keuangan dan teknis inter- nasional di masa mendatang. Indonesia harus membentuk NTFC dengan menggunakan praktik terbaik dan pembelajaran dari negara lain. Mengingat praktik-praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk NTFC, peserta lokakarya mencapai konsensus tentang kebutuhan Indonesia untuk mendirikan NTFC dengan karakteristik seba- gai berikut: • Keanggotaan pemerintah-swasta: Para peserta menyarankan bahwa NTFC melibatkan anggota sektor pemerintah dan swasta, dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai kementerian serta direktorat lainnya, termasuk Direktorat Bea dan Cukai, PT Pelabuhan Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP atau INSW), dan perwakilan dari sektor swasta seperti APINDO, KADIN, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia, dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. • Yang dipimpin pemerintah: Mayoritas peserta lokakarya mengatakan NTFC di masa depan harus dipimpin dan diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi, sekretariat permanen dan staf NTFC harus berlokasi di dalam Kementerian Perdagangan. • Mandat yang luas: Menurut peserta lokakarya, NTFC harus memiliki sasaran berikut ini: -Memberikan saran dan rekomendasi teknis kepada pemerintah tentang implementasi TFA dan fasilitasi perdagangan lainnya dan komitmen terkait kepabeanan di bawah FTA bilateral dan regional. -Memantau perubahan peraturan dan perundang-undangan yang terkait perdagangan lintas batas yang mempengaruhi kemudahan impor dan prosedur ekspor. -Mensosialisasikan informasi tentang perkembangan implementasi TFA dan komitmen fasilitasi perdagangan lainnya di bawah FTA. -Mengatur konsultasi pemerintah-swasta dan kegiatan pengembangan kapasitas pada prosedur perdagangan lintas batas. Para peserta berkumpul untuk merayakan akhir dari lokakarya yang berhasil. -Mengkoordinasi bantuan teknis internasional mengenai fasilitasi perdagangan dengan mitra asing. -Berkontribusi pada pencarian sumber pembiayaan mandiri serta pendanaan untuk reformasi fasilitasi perdagangan di Indonesia. • Rencana kerja yang ambisius: Setelah formalitas selesai pada 2018, NTFC harus: -mengawasi dan mengevaluasi implementasi tindakan-tindakan Kategori A; -berkontribusi untuk melakukan pembedakan antara tindakan Kategori B dan C untuk dilaporkan ke WTO; -mengidentifikasi prosedur lintas batas yang tidak efisien untuk UKM; -menyiapkan peta jalan dan white paper yang menjabarkan isu, hambatan, dan tujuan untuk NTFC; -memetakan peraturan dan hukum tentang prosedur perdagangan lintas batas yang mungkin memerlukan reformasi untuk mematuhi TFA atau komitmen TF lainnya yang sesuai FTA; -pada akhirnya membuat situs web untuk NTFC. Pada 2019, NTFC harus merampungkan peker- jaan yang belum selesai dan semakin mengawasi implementasi TFA yang mendapat bantuan asing dari negara-negara donor, memantau implemen- tasi semua tindakan fasilitasi perdagangan, terus imple- memantau berbagai hambatan untuk mentasi tindakan-tindakan Kategori B dan C, dan 5 •
merencanakan strategi pendanaan mandiri untuk implementasi TFA. • Sensitif gender dan disabilitas: NTFC Indonesia harus sensitif gender dan disabilitas dengan tidak mentoleransi diskriminasi berbasis gender dalam NTFC dan dengan mengeksplorasi adanya diskriminasi berbasis gender terhadap pengusaha dan pedagang perempuan atau terhadap pengusaha dengan disabilitas di Indonesia. Mengadopsi rencana komunikasi yang dinamis: Menurut para peserta lokakarya, NTFC Indonesia harus mengembangkan strategi komunikasi yang komprehensif yang akan mencakup pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan (setidaknya empat kali setahun), berbagai sarana komunikasi (termasuk surat elektronik dan surat resmi), serta kegiatan penjangkauan. "Lokakarya TPSA memberikan update tentang perkembangan implementasi fasilitasi perdagangan dan membagikan praktik terbaik terkait NTFC yang telah diadopsi oleh beberapa anggota WTO." - LORENTA SIAHAAN Kepala Fasilitasi Perdagangan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Mengenai Proyek TPSA tahun senilai TPSA merupakan proyek juta yang didanai oleh Pemerintah C$12 Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada, dengan mitra implementasi utama yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan. lima TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme- rintah Indonesia, sektor swasta - khususnya usaha (UKM) - akademisi, dan kecil dan menengah informasi organisasi masyarakat madani untuk terkait perdagangan, analisis kebijakan perda- gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta. Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan investasi penunjang perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng- gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi antara Indonesia dan Kanada. Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya TPSA adalah: • Arus informasi perdagangan dan investasi yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, terutama untuk sektor swasta, UKM, dan para pengusaha perempuan, termasuk risiko dan peluang lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan; Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama untuk UKM; Keterampilan dan pengetahuan analisis yang lebih mantap dikalangan pemangku kepentingan Indonesia mengenai cara meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada; Pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perundang undangan dan praktik praktik terbaik dalam perdagangan dan investasi Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia: Mr. Gregory A. Elms, Direktur Proyek TPSA (Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance) Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389 Fax: +62-21-5296-0385 E-mail: 6 •