BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pencurian secara umum berarti mengambil properti atau barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum tanpa seizin sipemilik barang dengan maksud menguasai atau memiliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan norma hukum mengenai pencurian diatur pada Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dalam hukum pidana adat Mentawai pencurian memiliki penyebutan (masimuilek) artinya adalah tindakan merugikan orang lain dengan mengambil barang atau objek lainnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki, baik itu berupa ternak, hasil ladang, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Contohnya mencuri babi (masimuilek sainak), mencuri ayam (masimuilek manuk), mencuri kelapa (masimuilek toitet) dan lainnya. Tindak pidana pencurian terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan atau masyarakat adat, yang harus diselesaikan agar tidak menganggu, meresahkan dan merusak 1
keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Penyelesaian tindak pidana pencurian bagi masyarakat adat dapat berbeda- beda tergantung hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Selain diterapkannya hukum nasional dalam penyelesaiaan suatu tindak pidana, di Indonesia hukum pidana adat juga diakui dan diterapkan dalam penyelesaian suatu tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian. Dasarnya adalah Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana pencurian di daerah perkotaan pada prakteknya diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai kesatuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Norma hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku pencurian adalah hukum nasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Akan tetapi dalam penyelesaian suatu tindak pidana, hukum nasional tetap memberikan celah dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana melalui hukum pidana adat. Di pedesaan atau pada masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat serta menerapkan hukum pidana adat yang tidak tertulis terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dimana yang berwenang mengadili dan menyelesaikan suatu tindak pidana pencurian adalah tokoh adat atau pemuka adat daerah setempat, tergantung dengan hukum adat daerah masing- masing. Hal ini menyebabkan hukum pidana adat memiliki kelemahan karena sifatnya yang UNIVERSITAS BUNG HATTA
tidak tertulis atau tidak terkodifikasi membuat kaburnya kepastian hukum dalam proses peradilan, hal ini tentunya berdampak terhadap penegakan keadilan dan objektifitas dalam penjatuhan sanksi pidana adat. Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah lainnya dan ada pula yang berbeda seluruhnya.1 Seperti masyarakat-masyarakat adat di daerah lain di Indonesia, hukum pidana adat juga diterapkan di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dimana pelaku tindak pidana akan diadili oleh pemuka-pemuka adat dengan mekanisme dan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku. Sedangkan untuk sanksi pidana adat yang dijatuhkan berbentuk denda (tulou) yaitu membayar sejumlah uang, perampasan barang, lahan atau kebun. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemuka adat Mentawai Bajak Tolai Ebbeb Sakoinong, menyatakan bahwa tidak ada aturan dan ketentuan tertulis yang mengatur tentang tindak pidana, tapi yang berlaku adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang dipatuhi, dijalankan dan diakui keberadaanya. Hal ini juga berlaku dalam penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian, dalam prakteknya penjatuhan sanksi pidana adat hanya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi dan kepantasan. Salah satu contoh kasus pencurian adalah pencurian yang dilakukan oleh Bajak Cele Ogok Salago terhadap ternak babi (sainak) milik suku Sappoka, yang diadili secara adat, 1 Chairul Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11. UNIVERSITAS BUNG HATTA
kemudian diputuskan bersalah karena terbukti mencuri. Sanksi pidana adat yang dijatuhkan adalah sanksi denda (tulou) yaitu : (1) satu bidang ladang (sangamata mone), (1) satu bidang kebun kelapa (sangamata toitet), (1) satu bidang kebun sagu (sangamata sagu), (1) satu ekor babi (sangamuneng sainak), dan (1) satu sangkar ayam (sangaroigen manuk). Memperhatikan seluruh penjabaran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang penyelesaian tindak pidana pencurian di desa Simatalu, karena hukum pidana adat tidak tertulis, akan tetapi dalam prakteknya efektif mencegah terjadinya tindak pidana, karena beratnya sanksi pidana adat berupa denda (tulou) yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi "Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pidana Adat pada Pelaku Pencurian pada Masyarakat Adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai". B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pembuktian secara adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai ? 2. Apakah dasar-dasar pertimbangan pemuka adat dalam penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses pembuktian secara adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. UNIVERSITAS BUNG HATTA
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan pemuka adat dalam penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. D. Metode Penelitian Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan penelitian, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. 2. Sumber Data a. Data Primer Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu : pemuka adat yang mengadili perkara pencurian (Bajak Panei Ogok Selebbeheu), kepala dusun yang turut mengikuti penyelesaian perkara (Bajak Erlius Samangilailai), dan pelaku (Bajak Cele Ogok Salago). Wawancara juga dilakukan kepada informan yaitu dua orang pemuka adat (Bajak Tolai Ebbeb Sakoinong) dan (Bajak Uraulakeu Sabbedang) di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data diperoleh dari literatur atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. UNIVERSITAS BUNG HATTA
3. Teknik Pengumpulan Data Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut : a. Wawancara Wawancara adalah komunikasi langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden dan informan seperti pemuka adat, kepala desa, kepala dusun, serta pelaku tindak pidana. Sedangkan alat pengumpul data adalah daftar pertanyaan semi terstruktur yang akan diajukan kepada responden dan informan. b. Studi Dokumen Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan. 4. Analisis Data Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena hasil dari analisis data akan menjadi jawaban atas semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kulitatif adalah analisis yang dilakukan dengan, mengorganisasikan data menjadi satuan, yang dikelola secara sistematik sehingga dapat dipahami, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat. UNIVERSITAS BUNG HATTA