SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa peningkatan kompetisi di industri jasa keuangan, mendorong bank untuk melakukan transformasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat; b. bahwa untuk mendorong transformasi layanan bank, diperlukan dukungan otoritas atas pemanfaatan teknologi agar menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran; c. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, diperlukan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3 - 2. Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah. 3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 4. Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. 5. Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank. Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Produk Bank. (2) Produk Bank diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, Rencana Bisnis Bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pasal 3 Bank harus memastikan terciptanya konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank.
4 - BAB II PRODUK BANK Pasal 4 (1) Produk Bank dikelompokkan menjadi: a. Produk Bank dasar; dan b. Produk Bank lanjutan. (2) Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan: a. penghimpunan dana; b. penyaluran dana; dan/atau c. sederhana lain, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Produk Bank yang: a. berbasis teknologi informasi; b. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank; c. memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau d. bersifat kompleks. (4) Jenis Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar. Pasal 5 (1) Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB.
5 - (2) Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Produk Bank dasar; dan/atau b. Produk Bank lanjutan. (3) Dalam hal Produk Bank memenuhi kriteria: a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau b. merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank. (5) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (6) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau b. larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru. (7) Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6 - BAB III PENGELOLAAN RISIKO PENYELENGGARAAN PRODUK BANK Pasal 6 Bank memastikan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum. Pasal 7 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Bank. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan Produk Bank; b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk Bank; c. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk Bank; d. metode pencatatan akuntansi untuk Produk Bank; e. analisis aspek hukum Produk Bank; dan f. transparansi informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (3) Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara konsisten dan berkesinambungan. (4) Bank wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala. (5) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
7 - (6) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Produk Bank tertentu; b. larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan Bank. Pasal 8 Dalam penyelenggaraan Produk Bank, Bank harus memperhatikan paling sedikit terkait: a. kebutuhan nasabah; b. kecukupan modal; c. kesiapan infrastruktur pendukung; d. kesiapan sumber daya manusia; e. edukasi nasabah; dan f. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU Bagian Kesatu Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru Pasal 9 (1) Bank yang menyelenggarakan Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyampaikan laporan realisasi Produk Bank dasar baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8 - (2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelenggaraan Produk Bank dasar baru disertai dengan dokumen pendukung. (3) Alur proses penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Format laporan realisasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun: a. dinilai tidak lengkap; dan/atau b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (8) Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9 - Bagian Kedua Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru Pasal 10 (1) Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proyek uji coba terbatas. (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Produk Bank. Pasal 11 (1) Bank melakukan proyek uji coba terbatas sesuai dengan RPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Bank wajib melaporkan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas. (3) Rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. jenis Produk Bank lanjutan baru; b. ruang lingkup proyek uji coba terbatas; c. jangka waktu pelaksanaan; d. skenario pelaksanaan; dan e. pernyataan direksi mengenai tanggung jawab Bank atas risiko yang timbul selama pelaksanaan proyek uji coba terbatas yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank dan
10 - direktur yang bertanggung jawab atas Produk Bank lanjutan baru yang akan diselenggarakan. (4) Bank menetapkan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan paling sedikit: a. kesesuaian dengan tujuan penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru; dan b. prinsip perlindungan konsumen. (5) Selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank yang memanfaatkan teknologi informasi pada proyek uji coba terbatas perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi untuk menetapkan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas. (6) Muatan pernyataan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (7) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Produk Bank. Pasal 12 (1) Bank mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank menyelesaikan seluruh proses proyek uji coba terbatas. (2) Bank mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
11 - seluruh persyaratan dipenuhi oleh Bank dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Alur proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Format permohonan izin dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 13 (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Dalam hal permohonan izin diajukan tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Alur proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Format permohonan izin dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
12 - Pasal 14 (1) Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru berupa pengembangan Produk Bank lanjutan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. (2) Dalam hal Bank memenuhi kriteria: a. memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; b. memiliki peringkat faktor good corporate governance dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; dan c. memiliki infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan. (3) Bank wajib mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru yang diajukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif.
13 - (5) Dalam hal rencana penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru yang disampaikan memenuhi kriteria tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta Bank untuk tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12; b. meminta Bank untuk tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau c. melarang penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru. (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. belum pernah diselenggarakan oleh Bank sebelumnya; dan/atau c. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan berpotensi menimbulkan risiko yang cukup signifikan. (7) Alur proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (8) Format permohonan izin dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (9) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Produk Bank.
14 - Bagian Ketiga Dokumen Tambahan dan Batas Waktu Penyelenggaraan Produk Bank Setelah Memperoleh Izin Pasal 15 Dalam hal terdapat persyaratan dokumen tambahan atas penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, selain mengacu pada persyaratan dokumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank juga harus menyampaikan dokumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 16 (1) Bank harus menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila Bank tidak menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, izin Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. BAB V PENGHENTIAN PRODUK BANK Pasal 17 (1) Penghentian Produk Bank dilakukan atas dasar: a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau b. perintah Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perintah penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria: a. Produk Bank: 1) belum memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
15 - 2) tidak sesuai dengan permohonan izin atau pemberitahuan penyelenggaraan Produk Bank baru yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; 3) tidak sesuai dengan laporan realisasi Produk Bank; 4) tidak sesuai dengan Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau 5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan Produk Bank dinilai atau berpotensi: 1) menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank; 2) meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau 3) berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan; c. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Bank yang diselenggarakan; dan/atau d. terdapat pertimbangan lain. (3) Penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18 (1) Bank yang diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib: a. menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk Bank;
16 - b. menyampaikan informasi kepada nasabah atas penghentian Produk Bank; dan c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Bank paling lama 1 (satu) bulan sejak Bank diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan Produk Bank dan mengimplementasikan rencana tindak. (2) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan Bank. BAB VI PELAPORAN Pasal 19 (1) Bank wajib menyampaikan RPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (7) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank. (2) Bank dapat melakukan perubahan RPPB yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali, paling lambat pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap RPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
17 - (4) Format RPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 20 (1) Bank menyampaikan RPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur. (2) Tata cara penyampaian RPPB secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Penyampaian RPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur dengan tujuan: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten. Pasal 21 (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Produk Bank lanjutan baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Bank lanjutan baru diselenggarakan. (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai: a. jenis dan nama Produk Bank lanjutan baru; b. tanggal penerbitan Produk Bank lanjutan baru; dan
18 - c. kesesuaian antara implementasi dan izin atas Produk Bank lanjutan baru yang diselenggarakan. (3) Jangka waktu penyampaian laporan realisasi Produk Bank lanjutan baru berupa kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaran layanan perbankan digital oleh bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. (4) Muatan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaran layanan perbankan digital oleh bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Pasal 22 (1) Bank mencantumkan Produk Bank yang dihentikan selama tahun berjalan dalam laporan realisasi penghentian Produk Bank. (2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. (3) Format laporan realisasi penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 23 (1) Bank menyampaikan: a. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 13 ayat (2); atau
19 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank dan direktur yang bertanggung jawab atas Produk Bank yang akan diselenggarakan. (2) Penyampaian: a. permohonan izin atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. laporan realisasi Produk Bank dasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); c. laporan realisasi Produk Bank lanjutan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan d. laporan realisasi penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal sarana penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten. (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
20 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan izin atau pemberitahuan serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 24 (1) Dalam hal terdapat pengembangan teknologi informasi atas rencana penyelenggaraan Produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis teknologi informasi, Bank harus menyesuaikan laporan rencana pengembangan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan, Bank dapat melakukan perubahan atas laporan rencana pengembangan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali, paling lambat pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan. (3) Mekanisme dan tata cara penyampaian rencana pengembangan teknologi informasi beserta perubahannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Pasal 25 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 22 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
21 - Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 22 ayat (2). (3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 22 ayat (2), namun: a. dinilai tidak lengkap; dan/atau b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). BAB VII PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH Pasal 26 (1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (2) Bank wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari. (3) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
22 - Pasal 27 (1) Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menyelenggarakan Produk Bank. (2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: a. fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan Produk Bank atau surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan kepada Bank dalam hal fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum tersedia; dan b. opini dari dewan pengawas syariah Bank terhadap Produk Bank baru. (3) Opini dari dewan pengawas syariah Bank terkait Produk Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit: a. Produk Bank baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; b. kesesuaian Produk Bank baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, paling sedikit mencakup: 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur- unsur dalam akad yang digunakan; 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan; 3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/ margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah untuk produk penyaluran dana; 4) penetapan biaya administrasi; dan 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada; c. standar operasional prosedur Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
23 - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. (4) Format opini dari dewan pengawas syariah Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 28 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Produk Bank tertentu; b. larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank Baru; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan Bank. BAB VIII MEKANISME PENYELENGGARAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN BANK SENDIRI Pasal 29 (1) Bank dapat menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan Bank untuk kepentingan Bank sendiri, bukan untuk kepentingan nasabah. (2) Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Bank sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko;
24 - b. kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi penempatan dana; dan/atau c. kegiatan lainnya yang mendukung kelangsungan bisnis Bank. (3) Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Bank yang akan menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank, wajib mengajukan permohonan izin disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap. (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (6) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan Bank. Pasal 30 (1) Kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau Pasal 29 ayat (4) wajib dilaporkan pada saat Bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.
25 - (2) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun: a. dinilai tidak lengkap; dan/atau b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 31 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) atau laporan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal sarana penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten; atau
26 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten. (3) Format dan dokumen permohonan izin atau laporan kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin atau penyampaian laporan untuk kegiatan yang dilakukan Bank untuk kepentingan Bank sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Bank menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Produk Bank dalam Rencana Bisnis Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku: 1. Terhadap proses penyelenggaraan Produk Bank dasar baru atau Produk Bank lanjutan baru yang sedang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, proses penyelenggaraan Produk Bank dasar baru atau Produk Bank lanjutan baru tetap dilakukan
27 - sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan Produk Bank yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Prosedur penyelenggaraan Produk Bank baru mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 34 Bank menyampaikan RPPB pertama kali bersamaan dengan penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2022. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Produk Bank yang diatur secara khusus dan ketentuan pelaksanaannya; dan b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771); dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 36 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963) sepanjang berkaitan dengan perubahan laporan rencana pengembangan teknologi informasi atas rencana penyelenggaraan Produk Bank lanjutan berupa kegiatan
28 - berbasis teknologi informasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 37 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Pasal 16 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); b. Pasal 33 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040); c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861); d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) dan ketentuan pelaksanaan eksternal; dan
29 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 164 Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM I. UMUM Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu motor penggerak perubahan bagi bisnis pada hampir seluruh industri termasuk industri perbankan di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut, perilaku dan cara pandang masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan juga mengalami pergeseran. Masyarakat menuntut adanya layanan untuk memenuhi kebutuhannya secara mudah, cepat, dan aman. Perkembangan teknologi informasi pula yang kemudian mendorong kemunculan industri baru seperti teknologi finansial yang menawarkan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada bisnis yang sama dengan Bank, antara lain jasa pembayaran dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Keberadaan teknologi finansial tersebut membuat ruang kompetisi dalam industri jasa keuangan menjadi semakin ketat dan pada akhirnya agar Bank tidak ditinggalkan oleh nasabah, Bank harus segera berbenah sehingga dapat menyediakan layanan kepada masyarakat dengan cepat pada saat yang diperlukan. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, Bank harus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dengan melakukan transformasi layanan. Hal tersebut diperlukan mengingat tingginya variasi kebutuhan masyarakat sehingga Bank
2 - dituntut untuk dapat merespon kebutuhan dengan cepat, agar layanan Bank menjadi tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut transformasi Bank perlu diikuti dengan adanya perubahan model bisnis Bank dalam menghasilkan inovasi Produk Bank. Oleh karena itu, ketentuan terkait penyelenggaraan Produk Bank yang semula dikaitkan dengan modal inti Bank perlu disesuaikan menjadi pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko. Di sisi lain, upaya percepatan penyelenggaraan Produk Bank juga perlu didukung dengan proses perizinan yang lebih cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain penguatan dari sisi pengawasan, diperlukan pula penguatan dari sisi Bank dalam mengelola risiko atas keseluruhan proses dalam penyelenggaraan Produk Bank dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan nasabah. Dalam penyelenggaraan Produk Bank tersebut, Otoritas Jasa Keuangan kemudian membuka ruang yang lebih lebar bagi industri perbankan untuk dapat cepat berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perizinan yang lebih transparan dan cepat. Dengan dibukanya ruang inovasi tersebut Bank kemudian dapat melakukan uji coba sebelum Produk Bank diluncurkan dengan tanggung jawab tetap melekat pada Bank. Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, industri perbankan di Indonesia diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan daya saing tersebut juga diikuti dengan peningkatan tanggung jawab Bank atas penyelenggaraan Produk Bank, sehingga setiap inovasi atas Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan (responsible innovation). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
3 - penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan "konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank" adalah kondisi dimana setiap pihak, fungsi, atau proses dalam penyelenggaraan Produk Bank terkoordinasi dengan baik sehingga penyelenggaraan Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Produk Bank lanjutan merupakan Produk Bank selain Produk Bank dasar. Ayat (2) Huruf a Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana antara lain giro, tabungan, dan deposito. Huruf b Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana antara lain kredit atau pembiayaan, anjak piutang, pemberian garansi, dan pembiayaan perdagangan. Huruf c Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan sederhana antara lain transfer dana, uang elektronik, layanan keuangan digital, alat pembayaran menggunakan kartu, traveller's cheque, cash management, safe deposit
4 - box, jual beli uang kertas asing, transaksi derivatif yang bersifat sederhana atau standar (plain vanilla), agen penjualan surat berharga negara, bancassurance model bisnis referensi, dan layanan nasabah prima. Ayat (3) Huruf a Produk Bank yang berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Huruf b Produk Bank yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank antara lain bancassurance model bisnis distribusi, bancassurance model bisnis integrasi, kustodian, wali amanat, agen penjual efek reksa dana, agen perantara pedagang efek, dan perantara pedagang efek bersifat utang dan sukuk. Huruf c Produk Bank yang memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain antara lain penyelenggara kliring dan penyelenggara settlement. Huruf d Produk Bank yang bersifat kompleks merupakan Produk Bank lanjutan yang tidak termasuk dalam Produk Bank pada huruf a, huruf b, dan huruf c, antara lain transaksi derivatif kompleks, structured product, dan trust. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Kriteria penetapan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar antara lain tingkat risiko Produk Bank. Pasal 5 Ayat (1) RPPB merupakan dasar Bank dalam melakukan proses penyelenggaraan Produk Bank baru.
5 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya yaitu Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh Bank lain namun belum pernah diselenggarakan oleh Bank yang bersangkutan. Termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh unit usaha syariah yaitu Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah namun belum pernah diselenggarakan oleh unit usaha syariah. Huruf b Termasuk dalam pengembangan yaitu kombinasi maupun variasi dari Produk Bank. Perubahan yang material dapat berupa hal yang secara substansi mengubah kualitas atau karakteristik risiko yang mendasari Produk Bank yang ada. Ayat (4) Mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko digunakan oleh Bank dalam menentukan Produk Bank yang direncanakan termasuk dalam Produk Bank baru. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 6 Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal dilaksanakan antara lain sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
6 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/atau d. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 8 Hal yang perlu diperhatikan Bank dalam penyelenggaraan Produk Bank dimulai sejak perencanaan hingga implementasinya. Huruf a Penyelenggaraan Produk Bank didasari oleh kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi dan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah. Huruf b Kecukupan permodalan tidak dimaksudkan untuk membatasi penyelenggaraan Produk Bank dengan mengaitkan pada modal tertentu, namun hal ini diperlukan untuk menyerap risiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan Produk Bank.
7 - Huruf c Bank memastikan antara lain kecukupan dan keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Produk Bank. Huruf d Bank memastikan pegawai yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Produk Bank telah memahami kebijakan dan prosedur Bank, memiliki kompetensi yang sesuai, dan memiliki pemahaman yang baik atas Produk Bank termasuk risikonya. Huruf e Bank memastikan calon nasabah atau nasabah paling kurang memperoleh informasi mengenai Produk Bank, risiko Produk Bank, serta hak dan kewajiban calon nasabah atau nasabah. Huruf f Ketentuan peraturan perundang-undangan antara mengenai: 1) persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 2) produk, layanan, dan/atau jasa tertentu yang diatur secara khusus; 3) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; dan 4) penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Proyek uji coba terbatas (piloting review) merupakan sarana yang digunakan Bank untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. lain
8 - Dalam proyek uji coba terbatas ini, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas Bank (proof of concept). Peran aktif Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep Produk Bank lanjutan baru yang diujicobakan layak untuk diselenggarakan. Peran aktif tersebut dilakukan untuk memastikan proyek uji coba terbatas yang dijalankan telah sesuai dengan RPPB dan Produk Bank lanjutan baru siap untuk diimplementasikan. Evaluasi dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mencakup antara lain ruang lingkup uji coba, kesiapan infrastruktur dan sumber daya Bank, kendala yang dihadapi, temuan permasalahan, langkah mitigasi risiko yang dilakukan, dan penyelesaian permasalahan. Bank melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan pada saat evaluasi atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Dalam proyek uji coba terbatas, Bank perlu memastikan nasabah dan/atau calon nasabah mengetahui bahwa Produk Bank lanjutan baru yang digunakan merupakan Produk Bank lanjutan baru yang sedang diujicobakan dan belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ruang lingkup proyek uji coba terbatas antara lain target pengguna, lokasi atau wilayah uji, dan limit transaksi.
9 - Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas bertujuan agar Bank dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul terutama terkait dengan risiko operasional dan risiko reputasi Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Termasuk dalam proses proyek uji coba terbatas yaitu kegiatan proof of concept atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas. Ayat (2) Termasuk dokumen permohonan untuk permohonan izin dengan proyek uji coba terbatas yaitu dokumen tambahan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan proyek uji coba terbatas. Contoh: a. dokumen perjanjian antara nasabah dan Bank terkait pelaksanaan proyek uji coba terbatas; dan b. analisis serta identifikasi risiko siber dari satuan kerja manajemen risiko atas Produk Bank lanjutan baru yang dilakukan uji coba terbatas. Ayat (3) Dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.
10 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Pertimbangan tertentu meliputi: a. Produk Bank lanjutan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank dan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari otoritas terkait atas kegiatan dimaksud; b. Produk Bank lanjutan baru merupakan produk, layanan, dan/atau jasa untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau c. Bank dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru tidak memerlukan proses uji coba terbatas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penilaian peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
11 - mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf b Penilaian peringkat faktor good corporate governance yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf c Infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai yaitu infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Berlakunya perizinan secara efektif dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja (instant approval) merupakan bentuk insentif perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
12 - Pasal 15 Contoh persyaratan dokumen tambahan yang wajib disampaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum antara lain: a. uraian mengenai mekanisme kerja sama yang dilakukan dengan mitra Bank dalam rangka penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan b. hasil pemeriksaan pihak independen yang memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamanan sistem teknologi informasi terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank antara lain dapat disebabkan oleh risiko reputasi dan risiko pasar dari penyelenggaraan Produk Bank. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
13 - Huruf d Pertimbangan lain antara lain potensi timbulnya hambatan dalam proses pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Rencana tindak antara lain: 1. penyelesaian kewajiban kepada nasabah Bank; 2. penyempurnaan Produk Bank; dan 3. tindakan lain yang diperlukan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perubahan RPPB tetap perlu memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
14 - Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh: Pada tanggal 1 Desember 2021, Bank EMH menyelenggarakan layanan perbankan digital baru. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital bagi bank umum, penyampaian laporan realisasi layanan perbankan digital adalah 3 (tiga) bulan setelah implementasi. Dengan demikian, batas waktu penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital baru bagi Bank EMH bukan pada tanggal 8 Desember 2021, melainkan pada tanggal 1 Maret 2022. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan realisasi penghentian Produk Bank hanya disampaikan apabila Bank memiliki Produk Bank yang dihentikan pada periode dalam triwulan tertentu. Laporan realisasi penghentian Produk Bank merupakan laporan yang terpisah dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank namun penyampaiannya dilakukan pada waktu yang sama. Ayat (3) Cukup jelas.
15 - Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan sarana penyampaian belum tersedia termasuk dalam hal sistem elektronik telah tersedia namun belum dapat menerima permohonan izin, pemberitahuan, laporan realisasi Produk Bank dasar baru, laporan realisasi Produk Bank lanjutan baru, dan/atau laporan realisasi penghentian Produk Bank. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Fungsi dan mekanisme setiap pertanyaan dan/atau pengaduan nasabah dapat difasilitasi melalui media antara lain telepon, surat elektronik, mesin penjawab otomatis, dan dokumen surat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.
16 - Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Opini dari dewan pengawas syariah Bank yaitu opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Bank sendiri: a. sekuritisasi aset; b. transaksi derivatif untuk kepentingan Bank; c. pinjaman yang diterima; d. pembelian atau penjualan surat berharga; e. penempatan pada Bank Indonesia; f. penempatan pada bank lain; g. penerbitan surat utang; dan/atau h. penyertaan modal. Ayat (3) Contoh: 1. Bank IRM yang hendak melakukan sekuritisasi aset sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dapat dilakukan setelah
17 - Bank IRM memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bank AMT yang hendak melakukan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan setelah Bank AMT memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (4) Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank antara lain penerbitan surat utang. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Contoh kegiatan: a. pinjaman yang diterima; b. pembelian atau penjualan surat berharga; c. penempatan pada Bank Indonesia; atau d. penempatan pada bank lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
18 - Pasal 33 1. Contoh pengaturan penyelenggaraan Produk Bank antara lain: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah; d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust). 2. Contoh: a. Prosedur permohonan izin kegiatan trust sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust) dengan tahapan pemberian izin berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan kegiatan trust sebagai Produk Bank baru mengacu pada mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. b. Prosedur permohonan izin layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru mengacu pada
19 - mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 34 RPPB dan Rencana Bisnis Bank tahun 2022 disampaikan secara bersamaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bulan November 2021. Pasal 35 Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Produk Bank yang diatur secara khusus, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai: 1. penyelenggaraan layanan perbankan digital bagi bank umum; 2. penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima; dan 3. kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust). Huruf b Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6701
LAMPIRAN I PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM PRODUK BANK DASAR BANK UMUM KONVENSIONAL I. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana No. Produk Bank Definisi atau Karakteristik Umum 1. Giro Jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. 2. Tabungan Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara Bank dengan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. 3. Deposito Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito (Negotiable Certificate Deposit/NCD). II. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana No. Produk Bank Definisi atau Karakteristik Umum 1. Kredit Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
No. Produk Bank 2. Anjak piutang 3. Pemberian Garansi 4. Pembiayaan perdagangan 31 - Definisi atau Karakteristik Umum utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Pemberian garansi oleh Bank antara lain berupa bank garansi, standby letter of credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Bank garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. SBLC yaitu suatu janji tertulis Bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan nasabah atau pihak terjamin (applicant) untuk membayar kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) dalam mata uang Rupiah atau valas, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC. SBLC diterbitkan sebagai jaminan dan hanya dapat dicairkan apabila nasabah atau pihak terjamin (applicant) gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan beneficiary melakukan klaim. Penyediaan fasilitas pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit (L/C).
No. Produk Bank 32 - Definisi atau Karakteristik Umum SKBDN merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah atau pihak terjamin (applicant) yang mengikat bank penerbit (issuing bank) untuk: a. melakukan pembayaran kepada penerima (beneficiary), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (beneficiary), b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (beneficiary), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (beneficiary), atau c. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (beneficiary) atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi. Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor impor dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan L/C. Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor impor dengan menggunakan L/C merupakan janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan dokumen sesuai persyaratan L/C kepada bank penerbit. Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka (advance payment), pembayaran kemudian (open account), inkaso (collection), atau konsinyasi (consignment).
III. 33 - Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain No. Produk Bank Definisi dan Karakteristik Umum 1. Jual beli uang Kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing kertas asing. (Bank Notes) Uang kertas asing adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender). 2. Transaksi Transaksi derivatif yang bersifat plain Derivatif yang vanilla merupakan instrumen keuangan bersifat plain yang transaksinya dilakukan berdasarkan vanilla nilai aset keuangan yang mendasari (underlying assets) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai. Derivatif yang termasuk plain vanilla adalah forward contract, future contract, option, swap yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) underlying asset dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike-price, dan/atau pembayaran (pay-off) yang sederhana atau standar. 3. Agen Penjualan Bank sebagai agen penjualan SBN kepada Surat Berharga nasabahnya, antara lain penjualan Surat Negara (SBN) Utang Negara (SUN). 4. Transfer dana Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
34 - No. Produk Bank Definisi dan Karakteristik Umum 5. Alat Pembayaran Bank yang menyelenggarakan kegiatan Menggunakan APMK berupa kartu kredit, kartu Automated Kartu (APMK) Teller Machine (ATM), dan/atau kartu debet. Yang termasuk dalam penyelenggaraan APMK dasar adalah Bank sebagai penerbit dan/atau acquirer. 6. Uang elektronik Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; 3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan 4) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perbankan. 7. Layanan Layanan jasa sistem pembayaran dan Keuangan keuangan yang dilakukan oleh Bank yang Digital menerbitkan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif. 8. Safe deposit box Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. 9. Traveller's Penerbitan cek perjalanan dalam valuta cheque asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank yang dapat menerbitkan traveller's cheque yaitu Bank yang telah
No. Produk Bank 10. Cash Management 11. Layanan Nasabah Prima 12. Kerja sama pemasaran produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi 35 - Definisi dan Karakteristik Umum memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (paying agent) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (investment agent) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Contoh jasa atau layanan cash management yang diperkenankan adalah pendebetan atau pemindahbukuan rekening nasabah untuk pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (pooling) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll). Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Bancassurance model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.
No. Produk Bank Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja 36 - Definisi dan Karakteristik Umum Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO
LAMPIRAN II PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM I. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana No. Produk Bank Definisi atau Karakteristik Umum 1. Giro Definisi: Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau simpanan berdasarkan akad mudarabah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro dapat memiliki fitur virtual account, escrow account, Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU)/Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH)/Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih)/Kas Haji, Rekening Dana Lender (RDL) dan Rekening Dana Nasabah (RDN). Akad: a. Wadi'ah. b. Mudarabah mutlaqah. Persyaratan: a. Giro wadi'ah 1) Bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana simpanan.
38 - 2) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Namun, Bankberdasarkan kebijakan internal dan tanpa diperjanjikan dapat memberikan imbalan/bonus kepada nasabah. 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 5) Giro wadi'ah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). b. Giro mudarabah mutlaqah 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana 2) Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 3) Bank dan nasabah menyatakan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 4) Dalam hal pembukaan rekening dilakukan melalui mekanisme online maka syarat dan ketentuan kesepakatan nisbah, dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan media pembukaan rekening dimaksud. 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan
39 - nasabah tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk konfirmasi negatif atas rencana perubahan nisbah yang dilakukan oleh Bank. 6) Giro simpanan mudarabah yang risikonya ditanggung oleh Bank, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 7) Giro investasi mudarabah yang risikonya ditanggung oleh nasabah, tidak dijamin oleh LPS. Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening. b. Bank dapat memotong zakat, infak, wakaf, sedekah dan dana sosial lainnya atas imbalan atau bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro. c. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk giro perorangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. d. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. Tabungan 40 - 1) hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan). 2) hadiah promosi harus dalam bentuk barang, voucher, uang elektronik, emas dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) sesuai ketentuan dalam fatwa. 3) dalam hal hadiah dalam bentuk barang, hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi dan halal. 4) Dalam hal giro menggunakan akad wadi'ah, hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad wadi'ah. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang Giro. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN- MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah d. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN- MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Definisi Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau simpanan berdasarkan akad mudarabah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah yang penarikannya hanya
41 - dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat memiliki fitur virtual account, escrow account, LKS PWU, BPS BPIH/BPS Bipih/Kas Haji, payment point, RDL, dan RDN. Akad: a. Wadi'ah. b. Mudarabah mutlaqah. Pesyaratan: a. Wadi'ah 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. 2) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Namun, Bank berdasarkan kebijakan internal dan tanpa diperjanjikan dapat memberikan imbalan/bonus kepada nasabah 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 5) Tabungan wadi'ah dijamin oleh LPS. b. Mudarabah mutlaqah 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
42 - 2) Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 3) Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 4) Dalam hal pembukaan rekening dilakukan melalui mekanisme online maka syarat dan ketentuan akad termasuk kesepakatan nisbah, dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner) dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan media pembukaan rekening dimaksud. 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk konfirmasi negatif atas rencana perubahan nisbah yang dilakukan oleh Bank. 6) Tabungan simpanan mudarabah mutlaqah risikonya ditanggung oleh Bank sehingga dijamin oleh LPS. 7) Tabungan investasi mudarabah mutlaqah risikonya ditanggung oleh nasabah, sehingga tidak dijamin oleh LPS.
43 - Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, biaya penutupan rekening. b. Bank dapat memotong zakat, infak, wakaf, sedekah dan dana sosial lainnya atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan. c. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk tabungan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. d. Bank dapat memberikan hadiah promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan). 2) harus dalam bentuk barang, voucher, uang elektronik, emas dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) sesuai ketentuan dalam fatwa. 3) dalam hal hadiah dalam bentuk barang, hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi dan halal. 4) Dalam hal tabungan menggunakan akad wadi'ah, hadiah promosi
3. Deposito 44 - diberikan sebelum terjadinya akad wadi'ah. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN- MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN- MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah. Definisi: Simpanan berdasarkan akad mudarabah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank. Deposito dapat memiliki fitur virtual account, escrow account, LKS PWU, BPS BPIH/BPS Bipih/Kas Haji, payment point, Deposito Wakaf, Rekening Dana Lender (RDL) dan Rekening Dana Nasabah (RDN). Akad: Mudarabah mutlaqah. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
45 - b. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. c. Dalam hal pembukaan rekening dilakukan melalui mekanisme online maka syarat dan ketentuan akad termasuk kesepakatan nisbah, dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner) dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan media pembukaan rekening dimaksud. d. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk konfirmasi negatif atas rencana perubahan nisbah yang dilakukan oleh Bank. e. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito dalam bentuk perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Deposito simpanan mudarabah yang risikonya ditanggung oleh Bank, dijamin oleh LPS. g. Deposito investasi mudarabah yang risikonya ditanggung oleh nasabah, tidak dijamin oleh LPS.
46 - Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening. b. Bank dapat memotong zakat, infak, wakaf, sedekah dan dana sosial lainnya atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito. c. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (automatic roll over) sesuai dengan kesepakatan. d. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening lain seperti giro atau tabungan sesuai permintaan nasabah. e. Deposito dapat berupa deposito biasa atau deposit on call. f. Dalam hal berupa deposito biasa, Bank dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo. g. Dalam hal berupa deposit on call: 1) Nasabah harus menginformasikan sebelumnya kepada Bank apabila akan melakukan pencairan dana deposit on call. 2) Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. h. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk
4. Sertifikat Syariah (SDS) Deposito 47 - nasabah perorangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. i. Bank dapat memberikan hadiah promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan). 2) harus dalam bentuk barang, voucher, uang elektronik, emas dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) sesuai ketentuan dalam fatwa. 3) dalam hal hadiah dalam bentuk barang, hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi dan halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN- MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN- MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah. Definisi: Simpanan berdasarkan akad mudarabah mutlaqah atau investasi berdasarkan akad mudarabah mutlaqah atau muqayyadah
48 - dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Akad: a. Mudarabah mutlaqah. b. Mudarabah muqayyadah. Persyaratan: a. Dalam hal sertifikat deposito syariah menggunakan akad : 1) Mudarabah mutlaqah: Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2) Mudarabah muqayyadah: a) Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan b) Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian. Karakteristik: a. Bank dapat memotong zakat, infak, wakaf, sedekah dan dana sosial lainnya
5. Pembiayaan Diterima yang 49 - atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian sertifikat deposito syariah. b. Transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (bai') dengan harga yang disepakati. Dalam hal tertentu, pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan antara lain karena warisan dan hibah yang didukung dengan surat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. c. Simpanan dalam bentuk sertifikat deposito syariah berdasarkan akad mudarabah mutlaqah risikonya ditanggung oleh Bank, sehingga dijamin oleh LPS. d. Investasi dalam bentuk sertifikat deposito syariah berdasarkan akad mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah risikonya ditanggung oleh nasabah, sehingga tidak dijamin oleh LPS. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 97/DSN- MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN- MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah. Definisi: Pembiayaan yang diterima dari perorangan dan/atau nonperorangan sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana.
50 - Akad: a. Mudarabah mutlaqah. b. Mudarabah muqayyadah. Persyaratan: a. Dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan akad: 1) Mudarabah mutlaqah Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2) Mudarabah muqayyadah a) Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan b) Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian. b. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian. c. Bank dapat mengurangi nisbah keuntungan nasabah sepanjang mendapat persetujuan nasabah.
51 - d. Bank harus mengungkapkan rincian pembiayaan yang diterima mengenai: 1) jenis (sumber dana) pembiayaan yang diterima; 2) jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pembiayaan yang diterima; 3) jenis valuta (rupiah dan valuta asing); 4) perikatan yang menyertainya; 5) nilai aset Bank yang dibiayai/dijaminkan; dan 6) hubungan istimewa. e. Pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara nasabah dan Bank penerima pembiayaan. Karakteristik: a. Metode bagi hasil dapat menggunakan gross profit sharing atau profit sharing. b. Dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan: 1) mudarabah mutlaqah menggunakan metode bagi hasil gross profit sharing, maka Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah. 2) mudarabah mutlaqah menggunakan metode bagi hasil profit sharing, maka: a) dana investasi tidak dijamin oleh Bank; dan b) nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal Bank mengalami
52 - kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian Bank; atau 3) mudarabah muqayyadah menggunakan metode bagi hasil profit sharing atau gross profit sharing, dana investasi tidak dijamin oleh Bank. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh). b. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
II. No. 1. 53 - Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana Produk Bank Definisi atau Karakteristik Umum Pembiayaan Murabahah Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Akad: Murabahah. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk menjual barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. b. Barang yang menjadi aset murabahah harus secara jelas diketahui spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan harga perolehan. c. Barang yang menjadi aset murabahah dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud (contoh: hishah dan paten) dan sudah tersedia (ready stock) pada saat akad. d. Harga perolehan aset murabahah harus diberitahukan Bank kepada nasabah. e. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. f. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang
54 - terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). b. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi. c. Aset yang menjadi obyek murabahah dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. d. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. e. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank. Nasabah wajib membeli barang yang sudah disediakan oleh Bank dan Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah apabila menimbulkan kerugian. f. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen
55 - pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati dengan perlakuan sebagai berikut: 1) dalam hal akad murabahah disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah; atau 2) dalam hal akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah. g. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. h. Bank dalam melakukan pengakuan pendapatan murabahah dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. i. Bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (supplier) dengan perlakuan sebagai berikut: 1) dalam hal diberikan sebelum terjadi akad murabahah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual murabahah; atau 2) dalam hal diberikan setelah terjadi akad murabahah, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak Bank.
56 - j. Bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam hal Bank memberikan potongan tagihan murabahah yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Mekanisme pemberian potongan tagihan murabahah mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). k. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN- MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN- MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
2. Pembiayaan Istishna' 57 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN- MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). g. Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN- MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah). h. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN- MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. i. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN- MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. j. Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN- MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. k. Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN- MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al- Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. l. Fatwa DSN-MUI Nomor 90/DSN- MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS). m. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. n. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi
58 - jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Akad: Istishna'. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi istishna' dengan nasabah sebagai pihak pembeli. b. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istishna' disepakati oleh nasabah dan Bank di awal akad. c. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka Bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. d. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. e. Bank tidak dapat meminta tambahan harga dalam hal nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
59 - f. Bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) dalam hal nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. g. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. h. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Mekanisme pembayaran istishna' disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: 1) pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang; 2) pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin); 3) pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang; dan/atau 4) kombinasi dari cara pembayaran di atas. b. Metode pengakuan pendapatan istishna' dapat dilakukan dengan menggunakan
3. Pembiayaan Salam 60 - metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. c. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk: 1) membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada Bank; 2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau 3) meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula. d. Bank dapat mengakui pendapatan maksimal sebesar aset yang sudah diterima oleh nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN- MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat- syarat tertentu.
61 - Akad: Salam. Persyaratan: a. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi salam, dan dalam hal Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam salam paralel. b. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. c. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. d. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. e. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
4. 62 - f. Pendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok. g. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. b. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional : a. Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN- MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Pembiayaan Mudarabah Definisi: Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akad: Mudarabah.
63 - Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. b. Dalam hal pembiayaan menggunakan: 1) akad mudarabah mutlaqah, maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana. 2) akad mudarabah muqayyadah, maka Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi. c. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. d. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. f. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. g. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda sepanjang periode pembiayaan atau ditetapkan secara lainnya yang tidak merugikan dan disepakati para pihak. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan,
64 - kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. h. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha: 1) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan 2) nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan. i. Bank dan nasabah membuat kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Metode bagi hasil dapat menggunakan : 1) profit sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal) dan biaya-biaya; atau 2) gross profit sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al- mal). Karakteristik: a. Bank dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
65 - b. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. c. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk menjamin pengembalian modal. d. Nasabah dapat menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Bank. e. Bank dapat meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. f. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara Bank berbeda pendapat atas kerugian tersebut, nasabah wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth. g. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. h. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. i. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. j. Kerugian usaha yang menjadi tanggung jawab shahibul mal sesuai dengan metode perhitungan bagi hasil yang disepakati. k. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
5. 66 - l. Pencairan pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. m. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah; atau 2) sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh). b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). c. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN- MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Pembiayaan Musyarakah Definisi: Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
67 - Pembiayaan musyarakah dapat berbentuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan rekening koran syariah. Akad: Musyarakah. Persyaratan: a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. b. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. c. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. d. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda sepanjang periode pembiayaan atau ditetapkan secara lainnya yang tidak merugikan dan disepakati para pihak. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. e. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
68 - 1) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan 2) nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan. f. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan reviu dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. g. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad musyarakah dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Dalam hal terdapat keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan. Karakteristik: a. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi. b. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk menjamin pengembalian modal.
69 - c. Nasabah dapat menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Bank. d. Bank dapat meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. e. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara Bank berbeda pendapat atas kerugian tersebut, nasabah wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth. f. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. g. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau nonlitigasi. h. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. i. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. j. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. k. Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana. l. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada PAPSI.
6. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) 70 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). c. Fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN- MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN- MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad: Musyarakah dan Bai'. Persyaratan: a. Memenuhi pembiayaan musyarakah antara lain: 1) Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan; 2) keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati;
71 - 3) dalam hal usaha mengalami kerugian sementara Bank berbeda pendapat atas kerugian tersebut, nasabah wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth; 4) dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal; 5) dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi; 6) sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab nasabah; dan 7) kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. b. Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (hishshah). c. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (hishshah) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. d. Bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (hishshah) nya secara terjadwal/reguler maupun tidak terjadwal dan nasabah wajib membelinya. e. Porsi kepemilikan (hishshah) salah satu pihak beralih karena pembelian unit hishshah oleh pihak lain.
72 - f. Pada jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan kesepakatan para pihak, Bank mengalihkan seluruh hishshah- nya kepada nasabah dan nasabah wajib membayar harga hishshah yang dialihkan. g. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha antara lain; sewa aset MMQ dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (hishshah). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset MMQ yang menjadi obyek syirkah untuk mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank. h. Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad musyarakah mutanaqisah dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73 - Karakteristik: a. Bank dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan/atau modal kerja. b. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. c. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. d. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda sepanjang periode pembiayaan, ditetapkan mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal atau ditetapkan dengan cara lainnya yang tidak merugikan dan disepakati para pihak. e. Aset MMQ dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset MMQ disewakan kepada nasabah syirkah, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha. f. Pembayaran ujrah dari sewa aset MMQ dapat dilakukan sesuai kesepakatan secara tunai, tangguh, atau bertahap. g. Bank dapat melakukan reviu ujrah dari sewa MMQ apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) perubahan terjadi pada periode pembayaran sewa berikutnya; 2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan reviu akan
74 - timbul kerugian bagi salah satu pihak; dan 3) disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa). h. Ketentuan reviu ujrah dijelaskan dalam akad di antaranya mengenai periode reviu ujrah atau formula penentuan ujrah. i. Dalam hal di awal periode pembiayaan MMQ belum memberikan manfaat secara optimal, maka Bank diperkenankan memberi keringanan kepada nasabah untuk tidak membeli unit hishshah milik Bank. j. Metode bagi hasil mengacu pada PAPSI. k. Aset MMQ dapat berupa: 1) aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (ready stock); dan/atau 2) aset belum berwujud atau inden. Dalam hal aset MMQ merupakan barang inden atau dalam proses pembangunan/produksi, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menggunakan akad MMQ dan ijarah maushufah fi al-dzimmah. 2) dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: a) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rasio loan to value atau rasio financing to value untuk kredit atau pembiayaan
75 - properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain: i. pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama; ii. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah; iii. terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian; dan iv. pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap usesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai. b) dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:
76 - i. kuantitas dan kualitasnya; ii. kriteria dan spesifikasinya; dan iii. jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima. c) dalam perjanjian pembiayaan MMQ memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi. d) Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan Bank. e) Bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset MMQ yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain: i. tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan ii. pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f) Pengakuan pendapatan selama aset MMQ masih inden mengacu pada PAPSI. l. Para syarik bertanggung jawab atas proses pembangunan/produksi barang inden. m. Dalam hal barang inden (dalam proses pembangunan/produksi) hingga batas
77 - waktu pembangunan tidak dapat diserahterimakan, maka para syarik bertanggung jawab untuk mengembalikan ujroh yang telah dibayarkan oleh penyewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). d. Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN- MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN- MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. g. Keputusan DSN No.01/DSN- MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan. h. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN- MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar. i. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
7. Pembiayaan Ijarah 78 - j. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). k. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Penyediaan dana untuk pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Akad: Ijarah. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas barang sewa baik berupa benda berwujud (tangible asset), benda tidak berwujud (intangible asset) atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. b. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. c. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. d. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek
79 - sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. e. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad ijarah dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. b. Bank dapat melakukan reviu ujrah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) perubahan terjadi pada periode pembayaran sewa berikutnya; 2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan reviu akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; dan/atau 3) disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa). c. Ketentuan reviu ujrah dijelaskan dalam akad diantaranya mengenai periode reviu ujrah dan formula penentuan ujrah.
80 - d. Obyek sewa merupakan benda berwujud (tangible asset) atau tidak berwujud (intangible asset) yang dapat diambil manfaatnya. e. Dalam hal benda tidak berwujud, maka manfaat atas benda tidak berwujud tersebut dapat dialihkan sepanjang periode pembiayaan. f. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. g. Bank dapat menambahkan biaya asuransi atas obyek dalam harga perolehan atas barang. h. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). c. Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN- MUI/V/2007 ten-tang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.
8. Pembiayaan Muntahiyah (IMBT) Ijarah Bittamlik 81 - Definisi: Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Akad: Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Persyaratan: a. Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. b. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah. c. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. d. Barang yang disewakan harus berupa benda berwujud, sudah tersedia atau siap pakai (ready stock) dan dapat diserahterimakan. e. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad IMBT dilakukan secara lisan dan
82 - perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. b. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. c. Bank dapat menetapkan obyek IMBT berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. d. Bank dapat melakukan reviu ujrah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) perubahan terjadi pada periode pembayaran sewa berikutnya; 2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan reviu akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; dan/atau 3) disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).
83 - e. Ketentuan reviu ujrah dijelaskan dalam akad diantaranya mengenai periode reviu ujrah dan formula penentuan ujrah. f. Bank dapat menambahkan biaya asuransi atas obyek dalam harga perolehan atas barang. g. Bank dan nasabah dapat menyepakati cara pembayaran sewa dengan angsuran atau sekaligus. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN- MUI/III/2002, tentang Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). d. Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN- MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUI/VI/2008 tentang Sale and Leaseback. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN- MUI/X/2016 tentang Akad Al Ijarah Maushufah Fi Al Dzimmah (IMFD). g. Fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN- MUI/X/2016 tentang Akad Al Ijarah Maushufah Fi Al Dzimmah (IMFD) untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden.
9. Pembiayaan Multijasa Ijarah 84 - h. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Penyediaan dana untuk pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Akad: Ijarah atau kafalah. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. b. Dalam hal benda tidak berwujud, maka manfaat atas benda tidak berwujud tersebut telah dialihkan kepada nasabah di awal pembiayaan. c. Bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah/fee. Besarnya imbalan/ujrah/fee disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase). d. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga. e. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad ijarah multijasa dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip
85 - Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan invoice/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan. c. Bank dapat melakukan pemeriksaan setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan. d. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. e. Bank dapat meminta jaminan. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
10. Pembiayaan Qardh 86 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). e. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad: Qardh. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qardh kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. b. Pinjaman qardh yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. c. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman qardh dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. d. Jika pembiayaan qardh menjadi akad pelengkap dari akad lainnya, maka akad lainnya dapat mengenakan pendapatan. f. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan
11. Pembiayaan Pengurusan Haji 87 - perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: Bank dapat meminta jaminan atas pemberian qardh. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN- MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji. Akad: a. Ijarah; dan b. Qardh. Persyaratan: a. Bank telah ditetapkan sebagai BPS BPIH oleh otoritas yang berwenang. b. Bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian pembiayaan pendaftaran haji. c. Dalam hal Bank memberikan pembiayaan pendaftaran haji:
88 - 1) besar ujrah pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan pendaftaran haji yang diberikan Bank kepada nasabah. 2) Bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek keuangan. g. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. e. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. f. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan ujrah atas pengurusan haji. b. Untuk pengurusan haji, Bank dapat memberikan pembiayaan pendaftaran haji atau tidak memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dalam hal Bank
89 - memberikan pembiayaan pendaftaran haji, maka: 1) jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang; 2) nasabah wajib melunasi pembiayaan pendaftaran haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji; 3) pengembalian pembiayaan pendaftaran haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir; 4) Bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji; dan 5) Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji. Fatwa: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN- MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
12. Anjak Piutang Syariah 90 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah. Akad: Wakalah bil ujroh. Persyaratan: a. Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. b. Bank menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. h. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penjaminan Syariah (Garansi) 91 - Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan. b. Bank dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal Bank memberikan dana talangan (qardh) maka antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh tidak boleh ada keterkaitan. c. Bank dapat memperoleh ujrah/fee atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal bank memperoleh ujrah/fee: 1) besarnya ujrah/fee harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang; 2) pembayaran ujrah/fee dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN- MUI/III/ 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN- MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Definisi: Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam bentuk Bank Garansi,
92 - Standby L/C, Demand Guarantee dan Counter Guarantee. Akad: Kafalah bil ujroh. Persyaratan: a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. b. Objek penjaminan: 1) merupakan kewajiban nasabah yang meminta jaminan; 2) nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas termasuk jangka waktu penjaminan; dan 3) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan ujrah/fee yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu. b. Bank dapat meminta jaminan. c. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, Bank melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dengan memberikan dana talangan atau dengan mengeksekusi jaminan. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang Kafalah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
14. Pembiayaan Perdagangan a. Penerbitan, Konfirmasi, Dan Pembiayaan Dengan Letter Of Credit (L/C) / SKBDN 93 - Definisi: Penyediaan salah satu atau beberapa layanan yang meliputi penerbitan, konfirmasi, dan pembiayaan L/C atau SKBDN berdasarkan permintaan tertulis pemohon (applicant) yang mengikat Bank pembuka (issuing bank) untuk: a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; b. memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; c. memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi L/C atau SKBDN dipenuhi; d. meminta konfirmasi kepada Bank penjamin (confirming bank) atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan; dan/atau e. melakukan pembiayaan atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan. Akad: a. Wakalah bil Ujrah; b. Wakalah bil Ujrah dan Qardh; c. Kafalah bil Ujrah; d. Murabahah; e. Salam/Istishna' dan Murabahah; f. Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah; g. Musyarakah; h. MMQ; i. IMBT;
94 - j. Wakalah bil Ujrah dan Hawalah; dan/atau k. Akad syariah yang sesuai. Persyaratan: a. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai L/C atau SKBDN. b. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penerbitan L/C atau SKBDN dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/margin/bagi hasil yang disepakati di awal. b. Bank dapat meminta jaminan. c. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka: 1) Bank dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip wakalah dan qardh; 2) Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan murabahah/salam/istishna';
95 - 3) Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan mudarabah/ musyarakah. 4) Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip hawalah. 5) Dalam hal SKBDN menggunakan akad kafalah atau wakalah, Bank dapat melakukan pembiayaan ulang menggunakan akad MMQ atau IMBT atas barang yang telah dibeli oleh nasabah. 6) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah, dengan ketentuan: a) nasabah importir memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor; b) nasabah importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen- dokumen transaksi impor; dan c) besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. 7) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh, dengan ketentuan: a) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk
96 - pembayaran harga barang yang diimpor; b) nasabah importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen- dokumen transaksi impor; c) besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; dan d) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. 8) Bank dapat menggunakan akad murabahah, dengan ketentuan: a) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir; b) pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank saat dokumen diterima (at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance); c) Bank menjual barang secara murabahah kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan; dan d) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 9) Bank dapat menggunakan akad salam/istishna' dan murabahah, dengan ketentuan:
97 - a) Bank melakukan akad salam atau istishna' dengan mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi tersebut; b) pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank; c) Bank menjual barang secara murabahah kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan; dan d) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 10) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah dan mudarabah, dengan ketentuan: a) nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran; dan b) Bank dan nasabah importir melakukan akad mudarabah, dimana Bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor. 11) Bank dapat menggunakan akad musyarakah di mana Bank dan nasabah importir menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. 12) Bank dapat menggunakan akad kafalah bil ujrah, dengan ketentuan: a) ujrah/fee atas transaksi kafalah harus disepakati dan dituangkan dalam akad; dan
98 - b) pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C tersebut dapat dilakukan dengan: i. dana nasabah; atau ii. dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI. 13) Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah: a) alternatif 1 menggunakan wakalah bil ujrah dan qardh, dengan ketentuan: i. nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; ii. nasabah importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; iii. besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; dan iv. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor; atau
99 - b) alternatif 2 menggunakan wakalah bil ujrah dan hawalah, dengan ketentuan: i. nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; ii. nasabah importir dan Bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan dokumen- dokumen transaksi impor; iii. besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; dan iv. hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta Bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN- MUI/IX/2002 tentang Al Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 57/DSN- MUI/IV/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan akad Kafalah bil Ujrah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.
b. Penerimaan, Penagihan, Konfirmasi, Penjaminan dan Pembiayaan L/C dan SKBDN 100 - Definisi: Penyediaan salah satu atau beberapa layanan yang meliputi penerimaan, penagihan, konfirmasi, pengalihan, dan pembiayaan L/C atau SKBDN yang diterbitkan oleh Bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah yang meliputi: a. menerima dan meneruskan L/C atau SKBDN kepada penerima; b. melakukan penagihan kepada Bank penerbit sesuai instruksi dari penerima; c. menerima jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek yang dimiliki oleh nominated bank kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang (issuing bank) sesuai Prinsip Syariah; d. menambahkan konfirmasi atas L/C atau SKBDN yang diterima dari Bank penerbit; e. melakukan pengalihan L/C atau SKBDN atas permintaan penerima pertama kepada penerima kedua (transferable); f. memberikan jasa penjaminan yang diberikan oleh penanggung/kafiil (dhi. Bank) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung/makful lahu (nominated bank) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (issuing bank) atau yang ditanggung (makfuul'anhu/ashil) atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan oleh issuing bank; dan/atau g. memberikan pembiayaan atas L/C atau SKBDN yang diterima.
101 - Akad: a. Wakalah bil Ujrah; b. Wakalah bil Ujrah dan Qardh; c. Wakalah bil Ujrah dan Mudaharabah; d. Musyarakah; e. MMQ; f. Salam; g. Al Bai' dan Wakalah; h. Kafalah bil Ujrah; dan/atau i. Akad syariah lain yang sesuai. Persyaratan: Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penerbitan L/C atau SKBDN dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ ujrah/margin/bagi hasil yang disepakati di awal. b. Bank dapat meminta jaminan. c. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk mudarabah dan musyarakah. d. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka:
102 - 1) Bank dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk proses produksi barang yang dipesan oleh importir; 2) Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (shahibul mal) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan mudarabah atau musyarakah; 3) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah, dengan ketentuan: a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada Bank penerbit L/C (issuing bank) dan selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah; dan c) besar ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase; 4) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh, dengan ketentuan: a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada Bank penerbit L/C (issuing bank); c) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor; d) besarnya ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
103 - nominal, bukan dalam bentuk persentase; e) pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad; dan f) antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq); 5) Bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah dan mudarabah, dengan ketentuan: a) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; c) Bank melakukan penagihan (collection) kepada Bank penerbit L/C (issuing bank); d) pembayaran oleh Bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); e) pembayaran dari Bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengembalian dana mudarabah, pembayaran bagi hasil; dan f) besar ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
104 - 6) Bank dapat menggunakan akad musyarakah, dengan ketentuan: a) Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; c) Bank melakukan penagihan (collection) kepada Bank penerbit L/C (issuing bank).; Pembayaran oleh Bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); dan d) pembayaran dari Bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk pengembalian dana musyarakah dan/atau pembayaran bagi hasil; dan/atau 7) Bank dapat menggunakan akad al- bai' dan wakalah, dengan ketentuan: a) Bank membeli barang dari eksportir; b) Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir; c) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir; dan d) Pembayaran oleh Bank penerbit L/C (issuing bank) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance).
c. Layanan Dan Pembiayaan Perdagangan Tanpa Letter Of Credit (L/C) atau SKBDN 105 - e. Pengalihan SKBDN tanpa perpindahan hak tagih (transferable) dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah. f. Pembiayaan negosiasi tanpa hak regres (without recourse) dokumen SKBDN dapat dilakukan melalui mekanisme subrogasi sesuai Prinsip Syariah dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN- MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 60/DSN- MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN- MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Penyediaan layanan dan fasilitas pembiayaan perdagangan oleh Bank kepada nasabah tanpa L/C atau SKBDN. Akad: Akad syariah yang sesuai. Persyaratan: Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penerbitan L/C atau SKBDN dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu yang
15. Pembiayaan beragun Emas Qardh 106 - terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Bank dapat menggunakan 3 (tiga) macam skema layanan atau pembiayaan: 1) pembayaran di muka (advance payment); 2) pembayaran kemudian (open account) misalnya, invoice financing, account receivables/account payable financing; dan/atau 3) inkaso (collection basis) misalnya, document against acceptance/document against payment financing. Dalam hal menggunakan skema collection basis, Bank juga harus mengacu pada ketentuan internasional dan pemerintah. b. Bank dapat meminta jaminan. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional: Fatwa DSN-MUI terkait sesuai dengan akad yang digunakan. Definisi: Pembiayaan qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn.
107 - Akad: a. akad qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank; dan b. akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. Persyaratan: a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi emas. b. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. d. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. e. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk qardh beragun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan qardh beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. g. Jumlah portofolio qardh beragun emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
108 - 1) untuk bank umum syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; atau 2) untuk unit usaha syariah, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. h. Pembiayaan qardh beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan. i. Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapat diberikan pembiayaan qardh beragun emas paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan. Karakteristik: Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
16. Pembiayaan Executing 17. Pembiayaan Channeling (Pembiayaan Penerusan) 109 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN- MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN- MUI/20014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Nasabah akhir tidak tercatat sebagai nasabah Bank. Akad: Akad syariah yang sesuai. Persyaratan dan Karakteristik: Menyesuaikan dengan pembiayaan mudarabah. Definisi: Pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak yang memiliki dana.
110 - Akad: Perjanjian kerja sama antara Bank dan mitra lembaga keuangan menggunakan prinsip wakalah, sedangkan akad pemberi pembiayaan kepada end-user: a. ijarah multijasa; b. murabahah; c. MMQ; d. IMBT; atau e. akad syariah lain yang sesuai. Persyaratan: a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. b. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. c. Kontrak antara Bank dan end-user secara jelas menyatakan bahwa peran mitra lembaga keuangan hanya sebagai perantara. d. End-user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak Bank. e. End-user tercatat sebagai nasabah Bank. f. Bank memiliki mekanisme audit atas pelaksanaan pembiayaan, pengadministrasian jaminan, dan dokumentasi end-user. g. Lembaga keuangan memiliki sistem yang dapat terverifikasi oleh Bank. h. Kerjasama antara Bank dan lembaga keuangan diatur dalam perjanjian kerjasama yang mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. i. Wajib terdapat klausul dalam perjanjian kerjasama sebagai berikut:
111 - 1) sumber daya manusia lembaga keuangan memiliki kemampuan dalam menjual produk syariah; 2) penetapan risiko berdasarkan keputusan Bank; 3) mekanisme audit; 4) dalam hal terdapat ketentuan mengenai financing to value (FTV), maka nilai maksimum pembiayaan Bank berdasarkan FTV; 5) kriteria nasabah end-user; 6) standar dokumen persyaratan; dan 7) akad pembiayaan. Karakteristik: Bank menyediakan seluruh nilai pembiayaan kepada end-user dan lembaga keuangan mitra berperan sebagai wakil bagi Bank dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan kepada end-user. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUIIVII2008 tentang Sale and Lease Back. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
18. Pembiayaan Sindikasi 112 - g. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. h. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Pemberian pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi pembiayaan kepada satu nasabah, yang pada umumnya jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pemberi pembiayaan saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen, atau partisipan. Akad: a. Antara sesama peserta sindikasi: mudarabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan akad syariah lainnya yang sesuai. b. Antara entitas sindikasi dengan nasabah: akad jual beli, sewa menyewa (ijarah), musyarakah, dan akad syariah lainnya yang sesuai. Persyaratan: a. Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad: 1) dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen- dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; atau
113 - 2) dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus: a) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan b) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk bank syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri. b. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. c. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: Pemberi pembiayaan dapat terdiri dari: 1) bank syariah dan perbankan (termasuk bank konvensional); 2) bank syariah dan lembaga keuangan non bank; atau 3) bank syariah dan institusi lain yang memberikan pembiayaan.
18. Joint Financing (Pembiayaan Bersama) 114 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al- Mujamma'). b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). c. Fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan. Definisi: Pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari lembaga keuangan dan Bank sehingga risiko menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan. Akad: Perjanjian kerja sama antara Bank dan lembaga keuangan mitra menggunakan prinsip wakalah atau musyarakah/syirkah, sedangkan akad pemberi pembiayaan (Bank dan lembaga keuangan mitra) kepada end- user: a. ijarah multijasa; b. murabahah; c. MMQ; d. IMBT; atau e. akad Syariah lain yang sesuai. Persyaratan: a. Perjanjian antara Bank dan end-user secara jelas menyatakan bahwa Bank
115 - dan lembaga keuangan berperan sebagai pemberi pembiayaan. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. b. End-user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak lembaga keuangan dan Bank sesuai porsi masing-masing. Perjanjian kerja sama antara Bank dan mitra secara jelas menyatakan hak dan kewajiban masing- masing pihak. c. End-user tercatat sebagai nasabah Bank sesuai porsi Bank. End-user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak Bank sejumlah porsi yang dibiayai oleh Bank. d. Bank memiliki mekanisme audit atas pelaksanaan pembiayaan, pengadministrasian jaminan, dan dokumentasi end-user. End-user tercatat sebagai nasabah Bank sesuai dengan porsi Bank. e. Lembaga keuangan memiliki sistem yang dapat terverifikasi oleh Bank. f. Kerja sama antara Bank dan lembaga keuangan diatur dalam perjanjian kerja sama yang mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. g. Wajib terdapat klausul dalam perjanjian kerja sama sebagai berikut; 1) sumber daya manusia lembaga keuangan memiliki kemampuan dalam menjual produk syariah; 2) penetapan risiko berdasarkan keputusan Bank;
116 - 3) mekanisme audit; 4) dalam hal terdapat ketentuan mengenai FTV, maka nilai maksimum pembiayaan Bank berdasarkan FTV; 5) kriteria nasabah end-user; 6) standar dokumen persyaratan; dan 7) akad pembiayaan. h. Lembaga keuangan harus memiliki pencatatan dan pelaporan yang sama dengan Bank. Bank memiliki mekanisme audit atas pelaksanaan pembiayaan. Karakteristik: a. Bank dan mitra lembaga keuangan menyediakan porsi pembiayaan masing- masing pihak untuk disalurkan kepada end-user (misal Bank 90%: mitra 10%) b. Bank dan lembaga keuangan mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi pembiayaannya dalam joint financing. c. Penempatan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank dan lembaga keuangan yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). d. Total nilai pembiayaan yang diberikan kepada end user sesuai dengan ketentuan FTV. Berlaku untuk pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada end user melalui koperasi karyawan, multifinance, koperasi pensiun, dan usaha sejenis lainnya.
19. Pembiayaan (Refinancing) Ulang 117 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUIIVII2008 tentang Sale and Lease Back. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. g. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. h. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Akad: a. MMQ; b. Bai' wal isti'jar; atau c. Bai' dalam rangka MMQ. Persyaratan: a. Pembiayaan ulang hanya dapat dilakukan untuk:
118 - 1) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan/atau 2) pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. b. Pembiayaan ulang yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya sebagaimana butir a.1) diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang sedang dalam proses pengajuan pembiayaan kepada Bank. c. Dalam hal pembiayaan ulang diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya atau penambahan fasilitas pembiayaan nasabah di Bank. d. Dalam hal pembiayaan ulang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan tambahan (top up) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka: 1) pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru; dan 2) jumlah pembiayaan tambahan (top up) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debet pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.
119 - i. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Obyek pembiayaan ulang dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. b. Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar. c. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat digunakan: 1) mekanisme MMQ: a) Calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang; b) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan Bank; c) Bank menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah
120 - menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada; d) Bank memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad ijarah; e) nasabah dan Bank membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan f) nasabah melakukan pengalihan komersil atas hishah milik Bank secara berangsur sesuai perjanjian. 2) mekanisme al-bai' wa al-isti'jar (jual beli untuk disewakan): a) calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang; b) Bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai'. Pembelian barang ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang; c) nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada; d) Bank dan nasabah melakukan akad IMBT; dan
121 - e) pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad ijarah berakhir. Hibah ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan. 3) mekanisme al-bai' untuk MMQ: a) calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang; b) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam pembelian sebagiannya oleh Bank; c) Bank membeli (dengan akad al- bai') atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang untuk pembentukan modal usaha syirkah; d) nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada; dan e) Bank dan nasabah melakukan akad MMQ dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam hishah/unit hishah. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUIIVII2008 tentang Sale and Lease Back.
20. Pengalihan Utang/Pembiayaan 122 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN- MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank. Akad: Akad syariah yang sesuai. Persyaratan: a. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank maka: 1) nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada Bank; 2) kredit yang akan dialihkan memiliki underlying asset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 3) kredit yang akan dialihkan memiliki tujuan penggunaan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah
123 - ke Bank maka nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada Bank. c. Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan properti maka: 1) Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau 2) Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang. j. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik: a. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank: 1) alternatif 1
124 - a) Bank memberikan pinjaman qardh kepada nasabah untuk melunasi kredit nasabah di lembaga keuangan konvensional sehingga aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh; b) Nasabah menjual aset tersebut kepada Bank dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman qardh; c) Bank menjual aset yang telah menjadi milik Bank kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan; dan d) Memenuhi ketentuan pembiayaan qardh dan pembiayaan murabahah; 2) Alternatif 2 a) Bank dengan seizin lembaga keuangan konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan konvensional sehingga terjadi kepemilikan bersama antara Bank dan nasabah terhadap aset tersebut; b) Bagian aset yang dibeli Bank yaitu bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional; c) Bank menjual bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah secara murabahah
125 - dengan pembayaran secara cicilan; dan d) memenuhi ketentuan pembiayaan murabahah; 3) Alternatif 3 a) dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan Bank; b) dalam hal diperlukan, Bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman qardh; c) akad ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b); d) besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b); dan e) Memenuhi ketentuan pembiayaan ijarah dan/atau pembiayaan qardh; 4) alternatif 4 a) Bank memberikan qardh kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh;
126 - b) nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman qardh; c) bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi milik Bank kepada nasabah dengan akad IMBT; dan d) Memenuhi ketentuan pembiayaan IMBT dan pembiayaan qardh; 5) alternatif 5 a) nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad MMQ; b) Bank dan nasabah melakukan akad MMQ dengan ketentuan Bank dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara Bank dengan nasabah; c) nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional; d) nasabah menyewa barang yang menjadi obyek syirkah (musyarakah) dengan akad ijarah dan/atau nasabah dan Bank melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk: i. kegiatan usaha sewa menyewa; ii. kegiatan usaha jual beli; dan/atau iii. kegiatan usaha bagi hasil;
127 - e) Bank dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur dalam huruf d); dan f) Nasabah membeli porsi kepemilikan (hishshah) modal syirkah Bank secara bertahap sesuai dengan jadwal yang disepakati; 6) Alternatif 6 a) nasabah yang masih memiliki kredit lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank; b) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad hawalah bi al- ujrah dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang disepakati; c) nasabah membayar ujrah kepada Bank atas jasa hawalah; dan d) nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad hawalah kepada Bank, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan; atau 7) Alternatif 7 Dalam hal pengalihan hutang menggunakan metode pembiayaan ulang mengacu pada poin pengalihan hutang.
128 - Alternatif 6 dan 7 dapat digunakan untuk take over modal kerja yang tidak memiliki underlying asset sebagaimana dimaksud pada alternatif 1 sampai dengan alternatif 5. Nasabah menyediakan sebagian dana untuk pengalihan modal kerja dalam hal pengalihan menggunakan akad musyarakah, dana ini menjadi kontribusi modal musyarakah nasabah. b. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank: 1) Alternatif 1 menggunakan akad hawalah bil ujrah a) nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank; b) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad hawalah bi al- ujrah dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati; c) Nasabah membayar ujrah kepada Bank atas jasa hawalah; dan d) Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad hawalah kepada Bank, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan;
129 - 2) Alternatif 2 menggunakan akad IMBT a) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad IMBT; b) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah tersebut yang dibeli dengan akad murabahah dari lembaga keuangan syariah, dengan janji obyek tersebut akan disewa oleh nasabah dengan akad IMBT; c) Bank dan nasabah melakukan akad IMBT; dan d) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke Bank; 3) Alternatif 3 menggunakan akad MMQ a) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu Bank atau lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad MMQ; b) Bank dan nasabah melakukan akad MMQ dengan ketentuan Bank menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada Bank atau lembaga keuangan syariah, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama
130 - dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada Bank; dan c) nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya kepada Bank; d) nasabah menyewa barang yang menjadi obyek syirkah (musyarakah) dengan akad ijarah; dan e) Nasabah membeli hishshah modal syirkah Bank secara bertahap; atau 4) Alternatif 4 a) nasabah yang masih memiliki pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan modal kerjanya kepada Bank; b) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad mudarabah atau musyarakah dengan nasabah; c) nasabah menyediakan sebagian dana untuk pengalihan modal kerja dalam hal pengalihan menggunakan akad musyarakah, dana ini menjadi kontribusi modal musyarakah nasabah; dan d) Bank menyalurkan modal kerja kepada nasabah. Alternatif 4 hanya dapat digunakan untuk take over modal kerja yang tidak memiliki underlying asset sebagaimana dimaksud pada alternatif 1 sampai dengan alternatif 3.
131 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN- MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Al- Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 90/DSN- MUI/III/2002 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN- MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. III. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lainnya No. Produk Bank Definisi dan Karakteristik Umum 1. Jual Beli Uang Kertas Definisi: Asing (Banknotes) Kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing. Akad: Sharf. Persyaratan: a. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi. b. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). c. Nilai tukar (kurs) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan. d. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya
2. Agen Penjual Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan Pemerintah 132 - dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot. e. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Karakteristik: a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah. b. Jual beli uang kertas asing dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetan rekening. Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Definisi: Bank bertindak sebagai agen penjualan/mitra distribusi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Akad: Akad syariah yang sesuai. Persyaratan: Bank memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait.
3. Jual Beli Surat Berharga Syariah 133 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN- MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN- MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Definisi: jual beli surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, korporasi dan pihak asing sesuai ketentuan yang berlaku. Akad: Akad syariah yang sesuai. Persyaratan: a. Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah (bukan surat berharga yang bersifat utang berdasarkan bunga). b. Untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah harus memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara transaksi surat berharga syariah pemerintah dan penatausahaan surat berharga syariah pemerintah. c. Untuk pembelian surat berharga syariah korporasi, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten penerbit surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. d. Objek yang menjadi underlying asset dari surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
134 - Karakteristik: Jual beli surat berharga dilakukan di pasar keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN- MUI/IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN- MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN- MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. e. Fatwa DSN-MUI Nomor 59/DSN- MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudarabah Konversi. f. Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN- MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. g. Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN- MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. h. Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN- MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back. i. Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN- MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased.
4. Transfer Dana 135 - j. Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSN- MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. k. Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN- MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah. l. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. m. Fatwa DSN-MUI Nomor 124/DSN- MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. Definisi: Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Akad: Wakalah bil Ujroh. Persyaratan: a. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana. b. Bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana.
5. Kartu Syariah Pembiayaan 136 - Karakteristik: a. Transfer dana dapat dilakukan melalui: 1) sistem BI-Real Time Gross Settlement (RTGS); 2) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); atau 3) penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana. b. Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Definisi: APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh issuer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu yang berfungsi seperti kartu kredit, yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.
137 - Akad: a. Kafalah; b. Ijarah; dan c. Qardh. Persyaratan: a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai Prinsip Syariah. b. Tidak mendorong pengeluaran berlebihan dengan menetapkan limit pembelanjaan. Karakteristik: a. Bank sebagai penerbit kartu sebagai kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai selain Bank atau ATM penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, Bank dapat menerima fee (ujrah kafalah). b. Bank merupakan pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank. c. Bank dapat menerima ujroh atas penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu berupa membership fee. d. Bank dapat menerima merchant fee dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran dan penagihan. e. Bank boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.
6. Uang Elektronik 138 - f. Bank dapat mengenakan ta'widh (ganti rugi) terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank. g. Bank dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN- MUI/X/2006 tentang Syariah Card. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang Kafalah. c. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Definisi: Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan. Akad: a. Wadi'ah. b. Qardh. Persyaratan: a. Bank memiliki kemampuan mengelola dana float sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uang elektronik.
139 - b. Bank memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana float. c. Bank memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana float. d. Bank wajib memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu. e. Bank dapat mencatat dana float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit. f. Bank menempatkan dana float pada rekening yang terpisah dari rekening operasional dan Bank pengelola dana float dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan. g. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. h. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. i. Untuk pengguna uang elektronik register, Bank dan pengguna dapat menuangkan kesepakatan atas penggunaan uang elektronik dalam bentuk perjanjian tertulis/formulir/bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, sedangkan untuk uang elektronik tidak teregister tidak ada perjanjian tertulis antara Bank dan pengguna. j. Dana float tidak dijamin LPS. k. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
7. Safe Deposit Box (SDB) 140 - l. Dalam hal kartu hilang, maka Bank dapat melakukan proses penggantian kartu hilang apabila pengguna memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank pada saat penggantian kartu. Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang Uang elektronik Syariah. Definisi: Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. Akad: Ijarah. Persyaratan: a. Barang-barang yang disimpan dalam SDB merupakan barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. b. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan SDB dalam perjanjian tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan dan perbuatan/tindakan yang terdokumentasi serta dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Bank memiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan.
8. Traveller's Cheque (TC) 141 - Karakteristik: a. Bank dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan SDB sesuai kesepakatan. b. Bank dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian. Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN- MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box. Definisi: Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akad: Wakalah/wadi'ah. Persyaratan: a. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. b. Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC. c. Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan teller. Karakteristik: a. Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank. b. Bank dapat menerbitkan TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
9. Cash Management 10. Layanan Nasabah Prima 11. Transaksi Valuta Asing - Spot 142 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Definisi: Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (paying agent) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (investment agent) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan cash management dapat meliputi payroll dan cash pick up and delivery. Akad: Akad syariah yang sesuai. Definisi: Jasa atau layanan terkait produk dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Akad: Akad syariah yang sesuai. Definisi : Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
12. Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar 143 - Akad: Sharf. Persyaratan: a. Transaksi valuta asing - spot tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif. b. Transaksi valuta asing - spot karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). c. Nilai tukar (kurs) yang berlaku yaitu pada saat transaksi dilakukan. d. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot. e. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Karakteristik: a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah. b. Jual beli uang kertas asing dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetan rekening. Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Definisi: Transaksi lindung nilai yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam
144 - rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Transaksi lindung nilai dapat dilakukan melalui mekanisme lindung nilai sederhana ('aqd al tahawwuth al-basith) atau mekanisme lindung nilai kompleks ('aqd al tahawwuth al murakkab). Akad: a. 'Aqd al tahawwuth al-basith. b. 'Aqd al tahawwuth al murakkab. Persyaratan: a. Transaksi lindung nilai sederhana merupakan transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. b. Transaksi lindung nilai kompleks merupakan transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesainnya berupa serah terima mata uang. c. Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar tidak ditujukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan). d. Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar hanya dapat dilakukan karena adanya kebutuhan nyata pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan (li al-hajah) akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai
145 - dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan obyek transaksi yang halal. e. Hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan. f. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas: 1) paparan (eksposur) risiko yang dihadapi Bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang domestik dan mata uang asing yang tidak seimbang; 2) paparan (eksposur) risiko yang dihadapi Bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang; dan/atau 3) kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan berupa: a) perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan b) investasi berupa direct investment, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri. g. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (muwa'adah). h. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (full commitment). Penyelesaian transaksi dengan cara muqashshah
146 - (netting) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (roll-over), percepatan transaksi (roll-back), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai. i. Mekanisme lindung nilai yaitu sebagai berikut: 1) lindung nilai sederhana: a) para pihak saling berjanji (muwa 'adah), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: i. mata uang yang diperjualbelikan; ii. jumlah nominal; iii. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar; dan iv. waktu pelaksanaan; dan b) pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot (ijab-qabul) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. 2) Lindung nilai kompleks: a) para pihak melakukan transaksi spot; b) para pihak saling berjanji (muwa 'adah), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan
147 - datang yang meliputi kesepakatan atas: i. mata uang yang diperjualbelikan; ii. jumlah nominal; iii. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar; dan iv. waktu pelaksanaan; dan c) pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot (ijab-qabul) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Karakteristik: a. Pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan oleh: 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS); 2) Lembaga Keuangan Konvensional namun hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS, dimana LKS sebagai inisiator untuk tujuan squaring; 3) Bank Indonesia; 4) Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau 5) Pihak lainnya termasuk pihak asing yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Dalam hal forward agreement tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (ta'widh).
13. 14. Layanan Keuangan Digital Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) 148 - Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). b. Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN- MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah). c. Fatwa DSN-MUI No 96/DSN- MUI/IV/2015/tentang Al - Tahawwuth Al Islami Hedging. d. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Definisi: Layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Bank yang menerbitkan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif. Akad: Akad syariah yang sesuai. Definisi: Bancassurance model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada
Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja 149 - perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Akad: Akad syariah yang sesuai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO
LAMPIRAN III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM
Bagan 1a. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank 151 -
Bagan 1b. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank (lanjutan) 152 -
Bagan 2. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru ) T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank. 153 -
154 - Bagan 3. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru dengan Proyek Uji Coba Terbatas (Piloting Review) ) **) Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan surat penegasan kepada Bank atas laporan yang disampaikan. ***) Contoh: Bank BMD memperoleh izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank harus menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru yang telah memperoleh izin dimaksud paling lambat tanggal 28 Februari 2022 T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank.
155 - Bagan 4. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru tanpa Proyek Uji Coba Terbatas ) **) Contoh: Bank NST memperoleh izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank harus menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru yang telah memperoleh izin dimaksud paling lambat tanggal 28 Februari 2022. T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank.
156 - Bagan 5. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru Instant Approval ) **) Dalam hal tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari pengawas, Bank dapat menyelenggarakan Produk Bank. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk tetap melakukan proses perizinan sebagaimana Bagan 3 atau Bagan 4 berdasarkan pertimbangan tertentu. ***) Contoh: Bank LGP memperoleh izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank harus menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru yang telah memperoleh izin dimaksud paling lambat tanggal 28 Februari 2022. T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank.
Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja 157 - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO
LAMPIRAN IV PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM
159 - I. Format Rencana Penyelenggaraan Produk Bank RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BANK ________________________ No. Jenis Produk Bank baru 1) Rencana Waktu Penyelenggaraan 2) Tujuan/Manfaat Bagi Bagi Bank Nasabah Keterkaitan Produk Bank baru dengan strategi Bank Deskripsi Umum 3) Risiko yang Mungkin Timbul Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk Bank baru Rencana Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank baru yang akan dilalui 4) Keterangan: 1) Jenis Produk Bank diisi dengan tipe produk yang akan diselenggarakan. Contoh: tabungan, kredit dan/atau pembiayaan, mobile banking, bancassurance, dan lain sebagainya. 2) Diisi dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan. 3) Deskripsi umum paling sedikit menggambarkan antara lain nama produk, fitur, dan model bisnis atas Produk Bank.
160 - 4) Diisi dengan: a) "0" untuk Produk Bank dasar baru, atau b) "izin dengan uji coba terbatas"/"izin tanpa uji coba terbatas"/ "izin dengan pemberitahuan" untuk Produk Bank lanjutan baru. Untuk mekanisme penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru tanpa uji coba terbatas atau izin dengan pemberitahuan wajib disertai dengan alasan yang mendasari. Dalam hal diperlukan, penjelasan/uraian yang lebih rinci dapat dilampirkan pada lembaran terpisah.
161 - II. Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru / Permohonan Izin dalam Bentuk Pemberitahuan Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru / Pendukung Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru 1)2) PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PRODUK BANK LANJUTAN /PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU LANJUTAN BARU/REALISASI PENYELENGGARAAN PRODUK BANK DASAR BARU BANK TAHUN : : 1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai Produk Bank baru, paling sedikit memuat: a. nama Produk Bank baru; b. jenis Produk Bank baru; c. waktu penyelenggaraan Produk Bank baru; d. target pasar; e. rencana/target nilai transaksi pada 1 (satu) tahun pertama; dan f. informasi mengenai skim, fitur, model bisnis, atau karakteristik Produk Bank baru. 2. Dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko Produk Bank baru, paling sedikit memuat: a. manfaat dan biaya bagi Bank; dan b. manfaat dan risiko bagi nasabah. 3. Dokumen yang memuat prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures) organisasi dan kewenangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru. 4. Dokumen yang memuat rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). 5. Dokumen yang memuat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada Produk Bank baru. 6. Dokumen yang memuat hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk Bank baru, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek perlindungan konsumen. 7. Dokumen yang memuat penjelasan atas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan.
162 - 8. Dokumen yang menjelaskan aspek kesiapan operasional termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi serta hasil uji coba Bank (apabila ada) atas Produk Bank baru.3) 9. Opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait Produk Bank baru bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 10. Dokumen pendukung (terlampir)4): a. ..... b. ..... dst. Keterangan: 1) Jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik Produk Bank baru. 2) Untuk persyaratan dokumen atas Produk Bank baru yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian dokumen mengacu pada ketentuan dimaksud. 3) Kesiapan dan hasil uji coba terbatas harus dilampirkan dalam hal Produk Bank baru diselenggarakan dengan proses permohonan izin dengan melalui proyek uji coba terbatas. 4) Dokumen pendukung antara lain dokumen transparansi kepada nasabah, perjanjian, persetujuan dari otoritas terkait atau salinan bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembuktian proyek uji coba (proof of concept). Untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
163 - III. Format Surat Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru PERNYATAAN BANK Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Kepatuhan dan Direktur ... dari: Nama Bank : ... Alamat : ... Telepon : ... dalam rangka penyelenggaraan Produk Bank baru: Nama Produk Bank : ... menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. permohonan izin/ pemberitahuan beserta seluruh dokumen permohonan izin/ pemberitahuan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. permohonan izin/pemberitahuan yang disampaikan tidak memuat pernyataan, informasi, atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan; 3. seluruh proses penyelenggaraan Produk Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kami telah memahami segala risiko terkait Produk Bank yang kami selenggarakan; 5. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Bank yang kami ajukan; 6. kami sebagai anggota Direksi bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan proyek uji coba terbatas Produk Bank*); dan 7. Dalam hal di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
164 - ... ..... .. (tempat) , ... . (tanggal, bulan, tahun) Direktur Kepatuhan Direktur ... ... (nama jelas dan tanda tangan) (nama jelas dan tanda tangan) ) hanya dimuat dalam hal Bank mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru dengan proyek uji coba terbatas.
165 - IV. Format Surat Pernyataan Bank atas Laporan Rencana Penyelenggaraan Proyek Uji Coba Terbatas PERNYATAAN BANK Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Kepatuhan dan Direktur ... dari: Nama Bank : ... Alamat : ... Telepon : ... dalam rangka penyelenggaraan proyek uji coba terbatas Produk Bank baru: Nama Produk Bank : ... menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. laporan rencana penyelenggaraan proyek uji coba terbatas yang disampaikan adalah benar dan akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan proyek uji coba terbatas; 2. seluruh proses penyelenggaraan proyek uji coba terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan konsumen dalam pelaksanaan proyek uji coba terbatas atas Produk Bank yang kami laporkan, termasuk aspek transparansi kepada target uji mengenai proyek uji coba terbatas; 4. kami sebagai anggota Direksi bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan proyek uji coba terbatas Produk Bank; 5. Dalam hal di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
166 - ... ..... .. (tempat) , ... . (tanggal, bulan, tahun) a.n. Direksi Bank... Direktur Kepatuhan ... (nama jelas dan tanda tangan)
167 - V. Format Laporan Realisasi Penghentian Produk Bank LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK BANK BANK ________________________ Waktu Tindak Lanjut atas No. Nama Produk Bank Alasan Penghentian Produk Bank Penghentian 1) Penghentian Produk Bank 2) Keterangan: 1) Diisi dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan. 2) Diisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Dalam hal diperlukan, penjelasan/uraian yang lebih rinci dapat dilampirkan pada lembaran terpisah.
168 - VI. Format Permohonan Izin/Laporan Kegiatan untuk Kepentingan Bank Sendiri PERMOHONAN IZIN / LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK KEPENTINGAN BANK SENDIRI BANK ________________________ No. Jenis Kegiatan Bank Waktu Penyelenggaraan 1) Tujuan/Manfaat Bagi Bank Risiko yang Mungkin Timbul Mitigasi Risiko atas Kegiatan untuk Kepentingan Bank Keterangan: 1) Diisi dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan. Dalam hal diperlukan, penjelasan/uraian yang lebih rinci dapat dilampirkan pada lembaran terpisah.
169 - VII. Dokumen Permohonan Izin / Laporan Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri 1)2) KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN BANK SENDIRI BANK : TAHUN : 1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai Kegiatan Bank, paling sedikit memuat: a. nama kegiatan Bank; b. jenis kegiatan Bank; c. waktu pelaksanaan kegiatan Bank; d. target pasar; e. rencana/target nilai transaksi pada 1 (satu) tahun pertama; dan f. informasi mengenai skim atau fitur atau model bisnis atas kegiatan Bank. 2. Dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko bagi Bank. 3. Dokumen yang memuat prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures) organisasi dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Bank. 4. Dokumen yang memuat rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). 5. Dokumen yang memuat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada kegiatan Bank, termasuk hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan Bank. 6. Dokumen yang memuat penjelasan atas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan. 7. Dokumen yang menjelaskan aspek kesiapan operasional atas kegiatan Bank seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi. 8. Opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait kegiatan Bank bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 9. Dokumen pendukung (terlampir)3) a. ..... b. ..... dst.
170 - Keterangan: 1) Jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai kebutuhan dan karakteristik kegiatan Bank. 2) Khusus untuk persyaratan dokumen atas kegiatan Bank yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian dokumen mengacu pada ketentuan dimaksud. 3) Dokumen pendukung antara lain perjanjian dan persetujuan dari otoritas terkait atau salinan bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait.
171 - VIII. Form Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Nama Produk Bank Baru: ... No Keterangan 1. Produk Bank baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI 2. Kesesuaian Produk Bank baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana); d. penetapan biaya administrasi; dan e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada. 3. Standar operasional prosedur Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 4. Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Kesimpulan: ... ... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun) (Dewan Pengawas Syariah) (Dewan Pengawas Syariah) Opini
Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja 172 - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO