MENGAPA DPR DAN PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL VOL. I 1. RUU PKS Selaras dengan Pancasila 2. Dasar Pengaturan RUU PKS 3. RUU PKS dalam Perspektif Islam 4. 7 Agenda Prioritas RUU PKS Disusun oleh : JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)
Disusun oleh : JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) Tim Desain : Neka Rusyda Supriatna Kharisanty Soufi Aulia Layout & Icon : Maret 2019
Daftar Isi 1-6 RUU PKS Selaras dengan Pancasila 7-10 Dasar Pengaturan RUU PKS 11-22 Tanya Jawab tentang RUU PKS dalam Perspektif Hukum Islam 23-27 Tujuh Agenda Prioritas Dalam RUU PKS
1. RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SELARAS DENGAN PANCASILA
1. RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SELARAS DENGAN PANCASILA Apa Landasan Filosofis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? 1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sila 1 dan 2 Pancasila. Kehadiran Negara dan Agama sejatinya memberikan perlindungan bagi orang yang lemah; korban kekerasan seksual selama ini sulit mengakses keadilan; mereka adalah golongan penduduk yang masuk dalam kategori mustadh'afin (yang lemah dan dilemahkan). 2. Pembukaan UUD 1945 Paragraf IV yaitu untuk memajukan kesejahteraan bangsa, selaras dengan sila kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Melalui RUU ini, Negara wajib melakukan pemulihan korban kekerasan seksual, agar memperoleh kesempatan untuk memajukan diri dan berkontribusi dalam pembangunan, yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa. 1
Apa Landasan Sosiologis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? 1. Berdasarkan dokumentasi kasus kekerasan seksual, perempuan masih menjadi kelompok yang banyak menjadi korban. Namun tidak dipungkiri laki-laki juga bisa menjadi korban, khususnya anak laki-laki. Pemulihan bagi setiap korban kekerasan seksual yang disediakan oleh Negara masih perlu dioptimalkan melalui pengaturan yang komprehensif dalam RUU PKS. Selama ini, korban kekerasan seksual lebih banyak menggantungkan upaya pemulihan kepada lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, karena keterbatasan Negara menyediakan layanan pemulihan. Kehadiran lembaga pengada layanan penting dalam memberikan pendampingan untuk pemulihan dan selama proses hukum. Tidak jarang ada korban yang berjuang sendiri dalam memulihkan diri ketika ia tidak terjangkau oleh pihak manapun, misalnya karena berada di pelosok atau kasusnya ditutupi oleh keluarga. Hadirnya lembaga masyarakat sipil yang selama ini bekerja secara swadaya dan sukarela memberikan pertolongan bagi korban kekerasan seksual harus menjadi perhatian Negara melalui RUU ini agar semakin banyak korban yang tertolong. 2
2. Dampak kekerasan seksual dapat menghancurkan hidup korban dan keluarganya. Korban tidak jarang mengalami tekanan psikologis, depresi berkepanjangan, penderitaan psikis berat, tidak melanjutkan sekolah sehingga rentan menambah jumlah kemiskinan, kematian karena stres berat, maupun bunuh diri. Stigma terhadap perempuan sebagai korban begitu kuat, namun tidak demikian halnya terhadap pelaku, terutama mengganggap kekerasan seksual yang dialami korban sebagai aib. Negara melalui institusi pemerintah dan pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, terutama bagi korban di pelosok. Melalui RUU ini, Negara diwajibkan membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk meminimalisasi dampak kekerasan seksual yang dialami korban. 3
Apa Landasan Yuridis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? 1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif menjadi pedoman dalam penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban, masih ditemukan stereotip kepada korban, proses hukum yang lebih berpihak kepada pelaku, penjatuhan pidana rendah bahkan pelaku yang dibebaskan karena penegak hukum menggunakan penilaian terhadap riwayat seksual atau menghakimi moralitas korban adalah beberapa fenomena yang bertentangan dengan prinsip penanganan korban yang berperspektif korban. Untuk membangun sistem hukum yang menggunakan perspektif korban, diperlukan pengaturan khusus dalam RUU ini. 2. Negara berkewajiban untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Negara perlu membentuk peraturan yang menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 4
3. Penanganan kasus kekerasan seksual perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aparatur penegak hukum dan lembaga pengada layanan termasuk pendamping, tenaga kesehatan, penyedia rumah aman, dan pihak lainnya. Regulasi yang ada belum mengatur kebutuhan tersebut, sehingga sistem penanganan yang tersedia masih berpotensi menimbulkan reviktimisasi kepada korban. Permasalahan itulah yang akan diatasi oleh RUU ini. 4. Institusi penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi diskriminasi dan penanganan yang bias gender dalam perkara kekerasan terhadap perempuan. Terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan, dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Masing-masing kebijakan tersebut hanya berlaku dan mengikat masing - masing lembaga, sehingga diperlukan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan mengikat seluruh institusi penegak hukum untuk melakukan penanganan yang berperspektif korban. Untuk kebutuhan itulah, RUU ini dihadirkan. 5
Mengapa Harus Dibentuk RUU Baru? Mengapa Tidak Menyempurnakan UU atau Kebijakan yang Sudah Ada? 1. Mengintegrasikan perspektif korban dengan UU yang sudah ada bukanlah menyempurnakan, melainkan membongkar norma yang sudah diatur dalam UU yang sudah tersedia. Daripada tambal sulam di mana prosesnya dapat mengubah substansi hukum yang telah terbangun, lebih baik diatur dengan UU tersendiri yaitu melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 2. Membangun RUU baru untuk penghapusan kekerasan seksual bukan berarti dapat digantikan oleh usulan RUU lainnya, karena persoalan kekerasan seksual bukan hanya membutuhkan perhatian keluarga atau terjadi di lingkungan keluarga, sehingga tetap diperlukan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 6
2. DASAR PENGATURAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
2. DASAR PENGATURAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 1. Pertimbangan perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Karena setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan seksual akibat diskriminasi yang diakibatkan dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki, sehingga perempuan dan anak menjadi obyek kekerasan seksual. Bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual kian meningkat dan berkembang, tetapi sistem hukum yang ada belum mampu secara sistematis dan menyeluruh dalam mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan KS. 2. Prinsip Dasar dalam RUU PKS : a. Penghargaan atas harkat martabat manusia b. Non diskriminasi c. Kepentingan terbaik bagi korban d. Keadilan dan partisipasi korban e. Kemanfaatan f. Kepastian hukum 7
3. Kewajiban Negara dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Menghormati hak asasi korban: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memastikan adanya aturan tentang hak korban selama dan setelah menjalani proses hukum. Melakukan pencegahan: Negara wajib melakukan upaya pencegahan KS melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang penghapusan KS, penyediaan informasi, pendidikan dan upaya lain dalam penyadaran dan pemahaman tentang KS serta pandangan-pandangan stereotip ataupun stigma negatif terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Melakukan penindakan terhadap pelaku: Sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi korban, negara melakukan pemidanaan berupa kurungan dan denda, serta restitusi bagi korban dan sanksi rehabilitasi untuk mengubah perilaku dan cara pandang Pelaku tentang kekerasan seksual. Menyediakan aparatur penegak hukum yang memiliki perspektif korban dan paham tentang penanganan KS, menyediakan fasilitas dan layanan medis, hukum, psikososial, dan kebutuhan khusus lain terkait kondisi geografis, sosial dan/atau kedisabilitasan, yang mudah diakses korban selama proses hukum dan proses pemulihan. 8
4. Kekerasan Seksual Adalah Bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan pengalaman pendampingan berbagai lembaga pengada layanan, lembaga bantuan hukum dan institusi penegak hukum, perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban KS. KS terjadi karena adanya pihak yang berada di posisi yang tidak berkuasa untuk melawan karena adanya ketimpangan sosial, relasi kerja, relasi keluarga, perbedaan usia, dan kondisi lainnya yang menyebabkan korban memiliki ketergantungan secara ekonomi, psikologis, dan emosi kepada pelaku. Berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 (2017), kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diarahkan kepada seorang perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau memengaruhi perempuan secara tidak proporsional, dan hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi mereka. 9
Kekerasan berbasis gender terjadi dalam beragam bentuk, termasuk tindakan atau kelalaian yang memungkinkan terjadinya kematian atau kerugian fisik atau seksual yang diderita perempuan, serta mengandung ancaman tindakan, pelecehan, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Kekerasan berbasis gender juga dapat dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, ideologis, teknologi, agama, krisis politik, keresahan sipil, darurat kemanusiaan, bencana alam, dan perusakan atau degradasi sumber daya alam. Oleh karenanya, kekerasan seksual memang termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender. Untuk itu, kekerasan seksual adalah permasalahan sosial bersama yang membutuhkan respon yang komprehensif dari semua pihak. Karena kekerasan seksual memengaruhi korban sepanjang siklus mereka, khususnya korban perempuan dan anak. 10
3. TANYA JAWAB TENTANG RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS) DALAM PERSPEKTIF ISLAM
3. TANYA JAWAB TENTANG RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS) DALAM PERSPEKTIF ISLAM Mengapa kekerasan seksual terjadi? 1. Lemahnya iman: Kekerasan seksual menunjukkan rusaknya tauhid seseorang karena Pelaku telah menuhankan nafsu seksnya sehingga menempuh cara yang melanggar larangan Allah. Hal ini menunjukkan lemahnya iman karena seseorang tidak akan melakukan zina, apalagi memaksa orang lain berzina dengannya, dalam keadaan beriman, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: ِم ْﺆ ُﻣ Tidaklah seseorang berzina ketika berzina, sedangkan ia beriman (HR. Abu Daud). ﻰِﻧْﺰَﻳ ﻰِﻧاﱠﺰﻟا َﻦﻴ ِﺣ ﻰِﻧْﺰَﻳ ن َﻮُﻫَو َﻻ 2. Rendahnya akhlak: Kekerasan seksual menunjukkan rendahnya akhlak karena pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan empati. Padahal, hal ini sangat penting bagi orang yang beriman karena bisa mencegahnya dari perbuatan yang ia sendiri tidak ingin orang lain melakukannya pada diri dan keluarganya sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Ada seseorang yang minta izin pada Rasulullah Saw. untuk melakukan perkosaan. Kemudian, Rasulullah menanyakan apakah ia rela jika ibu, anak perempuan, dan saudara perempuannya menjadi korban perkosaan. Orang tersebut menegaskan tidak rela dan bersumpah akan mencegahnya. Lalu, Rasulullah pun mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan mereka menjadi korban perkosaan. Akhirnya orang tersebut pun mengurungkan niatnya. (HR Ahmad). 11
3. Penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan: Pelaku meyakini dirinya lebih kuat atau berkuasa sehingga dapat bertindak sewenang-wenang pada korban. Pelaku dapat merasa lebih kuat secara fisik misalnya orang non difabel pada difabel, orang dewasa pada anak-anak, lebih kuat secara kedudukan sosial, misalnya orangtua pada anak, pimpinan pada karyawan, dosen pada mahasiswa, dll. Penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan ini bertentangan dengan ajaran Islam sebagai berikut: 1) Siapapun yang memiliki kekuatan atau kekuasaan atas pihak lainnya hanya boleh menggunakannya untuk kemaslahatan, terutama kemaslahatan pihak yang lebih lemah. Penguasa misalnya, harus menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai acuan kebijakannya: (Kebijakan pemimpin atas rakyat mesti terkait dengan kemalahatan, Kaidah Fiqh). ِﺔَﺤَﻠ ْﺼ َﻤْﻟﺎِﺑ ُفﱡﺮ َﺼَﺗ ِﺔﱠﻴ ِﻋﱠﺮﻟا َﲆ َﻋ ْﻮُﻨ َﻣ مِﺎ َﻤ ط ِﻟا ْ ْ 2) Siapapun yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dilarang berdiam diri melihat kesewenang-wenangan (apalagi malah berbuat sewenang-wenang): Surat an-Nisa/4:75 yang berisi kritik Allah atas orang-orang yang tidak tergerak untuk membela orang-orang yang dilemahkan (mustadl'afin), baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. 4. Cara pandang pada manusia hanya sebagai objek seksual: Hal ini berakibat pada cara berinteraksi sebatas layaknya pejantan dan betina yang hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bahkan dengan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dalam an-Nur/24:30-31 yang memerintahkan setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengontrol cara pandang (ghadldlul bashar) dengan memandang sesama manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati sehingga bertindak sesuai dengan pertimbangan akal budi yang selalu menghendaki kebajikan bagi diri sendiri dan pihak lain. 12
RUU PKS adalah ikhtiar untuk mencegah kekerasan seksual terjadi dengan membangun pergaulan berlandaskan tauhid dan akhlak mulia yang ditandai dengan penggunaan akal budi untuk melahirkan kebajikan pada semua pihak dan mencegah pihak yang lebih kuat dan berkuasa dari menyalahgunakan kemampuannya untuk menjadikan pihak lemah sebagai objek seksual semata. 13
Mengapa RUU P-KS penting didukung? 1. Pengesahan RUU P-KS menjadi cara Negara memuliakan warganya sebagai manusia sebagaimana dimuliakan oleh Allah sebagai penciptanya: Tindakan kekerasan seksual mencederai kemuliaan manusia, baik kemanusiaan pelaku karena hanya bersikap seperti pejantan atau betina, maupun kemanusiaan korban karena diperlakukan sebatas sebagai pejantan atau betina. َﲆ َﻋ ًﻞﻴ ِﻀ ْﻔَﺗ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan keturunan Adam (manusia). Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al-Isra/17:70) ْﻢُﻫﺎَﻨْﻠ ﱠﻀَﻓ َو ﺎَﻨ ْﻘَﻠَﺧ َﺐْﻟا ْﻢُﻫﺎَﻨ ْﻗَزَر َوِﺮْﺤَﺒْﻟا َور ْﺪ َﻘَﻟ َو ْﻢُﻫﺎَﻨْﻠ َﻤَﺣ َو ﺎَﻨ ْﻣﱠﺮَﻛ ﻲ ﱠﻄﻟا ﻲِﻓ َﻦ ِﻣ ِتﺎَﺑ ْﻦ ﱠﻤ ِﻣٍﺮﻴِﺜَﻛ َمَدآ ﻲِﻨَﺑ 2. Kekerasan seksual adalah bentuk kezaliman: Melalui UU P-KS kita menjalankan pesan Rasulullah Saw untuk mencegah setiap orang dari menjadi pelaku maupun korban kezaliman: ْوَأ هُﺮ ُﺼْﻧَأ هُﺮ ْﺼَﻧ َكﺎَﺧَأْﺮ ُﺼْﻧا ﺎ ًﻤِﻟﺎ َﻇ ﱠنِﺈَﻓ َﻢﱠﻠ َﺳ َو َنﺎَﻛاَذِإ ْﻦ ِﻣ ﺎ ًﻤِﻟﺎ َﻇ َﻒ ْﻴَﻛ َﻚِﻟَذ ِﻢْﻠ ﱡﻈﻟا ِﻪ ْﻴَﻠ َﻋ ّﻞﻟا َﺖْﻳَأَﺮَﻓَأ ﻪ ُﻌَﻨ ْﻤَﺗ ْوَأ ﱠﲆ َﺻ ﺎ ًﻣﻮُﻠ ْﻈ َﻣ هُﺰُﺠْﺤَﺗ ﱠ ﱠ ّﻞﻟا َنﺎَﻛ َلﺎَﻗ َلﺎَﻗ هُﺮ ُﺼْﻧَأ ُلﻮ ُﺳَر اَذِإ : ٍﺲَﻧَأ ﱠ َلﺎَﻗ ّﻞﻟا ْﻦ َﻋ ﺎ ًﻣﻮُﻠ ْﻈ َﻣ ّﻞﻟا َﻲ ِﺿَر ﻪْﻨ َﻋ َلﻮ ُﺳَرﺎَﻳ َلﺎ َﻘَﻓ ﱠ ﻞُﺟَر Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Kemudian seorang sahabat bertanya: "Wahai Rasulallah, saya akan menolongnya jika ia dizalimi. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?. Beliau menjawab: "Kamu tahan dia atau cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. (HR. Bukhari-Muslim). 14
3. Pengesahan RUU P-KS adalah cara pemerintah dan anggota DPR RI sebagai pemimpin untuk melakukan kewajibannya melindungi rakyat dari kezaliman sebagaimana pesan Rasulullah Saw: ﲆﻋ ﺮﺒﺼﻟا ﻲﻨﻌﻳ نﺎﻛو ﺮﺟﻻا ﻪﻟ رزﻮﻟا نﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ لﺪﻋ نﺎﻛ نﺎﻓ ﻢﻠﻇ هﺪﺒﻋ وأ ﻦﻣ مﻮﻠﻈﻣ ناو ﻪﻴﻟا ﻞﻛ ﺮﻜﺸﻟا ضرﻻا يوﺄﻳ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﷲ ﻞﻇ نﺎﻄﻠﺴﻟا 3. Pengesahan RUU P-KS adalah cara pemerintah dan anggota DPR RI sebagai pemimpin untuk melakukan kewajibannya melindungi rakyat dari kezaliman sebagaimana pesan Rasulullah Saw: ﲆﻋ ﺮﺒﺼﻟا ﻲﻨﻌﻳ نﺎﻛو ﺮﺟﻻا ﻪﻟ رزﻮﻟا نﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ لﺪﻋ نﺎﻛ نﺎﻓ ﻢﻠﻇ هﺪﺒﻋ وأ ﻦﻣ مﻮﻠﻈﻣ ناو ﻪﻴﻟا ﻞﻛ ﺮﻜﺸﻟا ضرﻻا يوﺄﻳ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﷲ ﻞﻇ نﺎﻄﻠﺴﻟا 3. Pengesahan RUU P-KS adalah cara pemerintah dan anggota DPR RI sebagai pemimpin untuk melakukan kewajibannya melindungi rakyat dari kezaliman sebagaimana pesan Rasulullah Saw: ﲆﻋ ﺮﺒﺼﻟا ﻲﻨﻌﻳ نﺎﻛو ﺮﺟﻻا ﻪﻟ رزﻮﻟا نﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ لﺪﻋ نﺎﻛ نﺎﻓ ﻢﻠﻇ هﺪﺒﻋ وأ ﻦﻣ مﻮﻠﻈﻣ ناو ﻪﻴﻟا ﻞﻛ ﺮﻜﺸﻟا ضرﻻا يوﺄﻳ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﷲ ﻞﻇ نﺎﻄﻠﺴﻟا 3. Pengesahan RUU P-KS adalah cara pemerintah dan anggota DPR RI sebagai pemimpin untuk melakukan kewajibannya melindungi rakyat dari kezaliman sebagaimana pesan Rasulullah Saw: ﲆﻋ ﺮﺒﺼﻟا ﻲﻨﻌﻳ نﺎﻛو ﺮﺟﻻا ﻪﻟ رزﻮﻟا نﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ لﺪﻋ نﺎﻛ نﺎﻓ ﻢﻠﻇ هﺪﺒﻋ وأ ﻦﻣ مﻮﻠﻈﻣ ناو ﻪﻴﻟا ﻞﻛ ﺮﻜﺸﻟا ضرﻻا يوﺄﻳ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﷲ ﻞﻇ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺔﻴﻋﺮﻟا Pemimpin adalah bayangan Allah Swt di muka bumi. Kepadanya berlindung orang- orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah. Jika ia berlaku adil, maka baginya ganjaran dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dzalim), maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar). Pengesahan RUU P-KS adalah sebuah ikhtiar para pemimpin Negara Indonesia untuk bersikap adil dengan melindungi bangsanya dari menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual yang merupakan tindakan zalim dan mencederai kemuliaan bangsa Indonesia sebagai manusia. 15
Mengapa tindakan yang dilarang agama hanya diatur oleh RUU ini jika mengandung kekerasan? Apakah hal ini berarti membolehkan tindakan haram yang dilakukan suka sama suka? RUU ini hanya mengatur semua tindakan seksual yang mengandung unsur kekerasan Namun, bukan berarti bahwa tindakan yang tidak diatur dalam RUU ini dan diharamkan oleh agama dianggap boleh. Tindakan yang haram tetap haram walau tidak ada kekerasan, hanya saja pengaturannya tidak di dalam RUU ini. RUU P-KS adalah Lex Specialis dalam arti mengatur tindakan yang punya kekhususan yang dalam hal ini adalah kekerasan seksual Setiap RUU jenis ini selalu mengatur perilaku dalam konteks tertentu sehingga tidak mencakup segala hal. Karenanya, RUU ini hanya mengatur tindakan yang mengandung unsur kekerasan seksual. Pengkhususan pengaturan tindakan yang mengandung kekerasan seksual dalam RUU ini juga dimaksudkan agar tidak tumpang- tindih dengan aturan perundangan lainnya. Demikian pula, RUU ini tidak bermaksud membolehkan tindakan yang dilarang agama. Karenanya, ketika sebuah larangan agama tidak diatur dalam RUU ini tidak berarti pembolehan atas apa yang dilarang agama. Tindakan tersebut tetap dilarang, namun tidak termasuk domain RUU P-KS karena tidak mengandung unsur kekerasan seksual. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan seutuhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya: ﻪﻠﻛ كﺮﺘﻳ ﻻ ﻪﻠﻛ كرﺪﻳ ﻻ ﺎﻣ 16
Mengapa RUU ini hanya melarang aborsi yang dipaksakan? Apakah berarti aborsi yang tidak dipaksakan diperbolehkan? Karena RUU ini adalah tentang kekerasan seksual, maka ia hanya mengatur aborsi yang dipaksakan karena aborsi inilah yang mengandung unsur kekerasan seksual pada pihak perempuan pada usia kehamilan berapapun. Adapun aborsi tanpa paksaan sudah diatur secara jelas termasuk sanksi pidananya dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan di PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. RUU yang melindungi setiap orang dari pemaksaan aborsi tetap diperlukan karena pengaturan soal pemaksaan aborsi yang ada ini masih belum memadai. Penekanan utama aturan hukum yang ada, baik KUHP maupun UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, adalah pada pengaturan aborsi yang tidak dipaksakan, yakni melarang aborsi dan memberi sanksi hukum berat bagi setiap orang yang melakukan aborsi. Pengaturan aborsi yang dipaksakan secara khusus ini sangat penting agar perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi tidak justru dinilai sebagai pelaku aborsi. Pengkhususan pengaturan pemaksaan aborsi dalam RUU ini juga dimaksudkan agar tidak tumpang-tindih dengan aturan perundangan lainnya tentang aborsi. 17
Mengapa RUU ini hanya mengatur pelacuran yang dipaksakan? Apakah pelacuran yang suka sama suka tidak diatur? Karena RUU ini adalah tentang kekerasan seksual, maka hanya mengatur pelacuran yang dipaksakan karena jenis inilah yang mengandung kekerasan seksual. Namun demikian, pelacuran tidak dipaksakan juga tetap diatur, yaitu di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pelacuran atas dasar suka sama suka atau tidak mengandung unsur kekerasan dapat dijerat dengan KUHP khususnya pasal 295 jo 296 jika mengandung tindakan memudahkan pencabulan dan menjadikannya sebagai kebiasaan atau pekerjaan, serta pasal 506 jika mengandung tujuan melacurkan perempuan. Pengkhususan pengaturan tindakan pelacuran yang mengandung kekerasan seksual dalam RUU ini juga dimaksudkan agar tidak tumpang-tindih dengan aturan perundangan lainnya tentang pelacuran. 18
Mengapa RUU P-KS tidak mengatur zina? Siapa bilang? RUU ini adalah tentang kekerasan seksual, maka zina dalam arti hubungan seksual tanpa ikatan nikah tentu saja diatur apabila mengandung unsur kekerasan seksual. Jika tidak mengandung unsur kekerasan, zina tetap diatur yakni dalam KUHP. Karena itu, segala hal yang berkaitan dengan zina tanpa kekerasan, termasuk pengaturan perubahannya jika diperlukan, maka tempatnya bukanlah di RUU P-KS melainkan di KUHP. Pengkhususan pengaturan tindakan yang mengandung kekerasan seksual dalam RUU ini juga dimaksudkan agar tidak tumpang-tindih dengan aturan perundangan lainnya tentang perzinahan. Semua ulama sepakat bahwa hukum hubungan seks tanpa ikatan nikah adalah haram. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang definisi zina. Sebagian ulama mendefinisikan zina sebagai hubungan seks tanpa ikatan nikah, baik dipaksa maupun tidak, sehingga korban perkosaan tetap dihukumi sebagai pelaku zina. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan zina sebagai hubungan seks tanpa ikatan nikah secara suka sama suka atau tanpa paksaan sehingga korban perkosaan tidak dihukumi telah melakukan zina. Para ulama juga berbeda pendapat tentang batasan zina yang bisa dikenai Had/Hudud (bentuk hukuman dalam Pidana Islam yang jenis dan ukurannya ditentukan langsung oleh Allah atau melalui Rasulullah Saw). Mayoritas ulama berpendapat bahwa zina yang bisa dikenai Had/Hudud adalah jika mengandung penetrasi (dukhul) dan disaksikan oleh 4 orang saksi berintegritas dengan mata kepala mereka sendiri, atau melalui pengakuan pelaku. Hal ini berarti bahwa Had/Hudud zina tidak dikenakan pada pelaku zina yang tidak melakukan penetrasi, atau melakukan penetrasi namun saksi yang berintegritas kurang dari 4 orang, atau saksi mencapai 4 orang namun yang menyaksikan penetrasi dengan mata kepala mereka sendiri kurang dari 4 orang, dan tidak ada pengakuan dari pelaku. Had/Hudud bagi pelaku zina dalam kasus ini diganti dengan Ta'zir (salah satu bentuk hukuman dalam Pidana Islam yang jenis dan ukurannya diserahkan pada kebijakan penguasa). 19
Dalam kasus zina yang tidak memenuhi syarat untuk dikenai Had/Hudud tersebut, pihak penuduh justru memenuhi syarat untuk dikenai Had Qadzaf (tindakan pencemaran nama baik). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa Islam pada dasarnya mencegah orang dengan mudah menuduh orang lain melakukan hubungan seks tanpa ikatan nikah sebab mendatangkan 4 orang saksi yang melihat penetrasi dengan mata kepala sendiri tidaklah mudah. Hukum Islam sebetulnya juga mengatur bentuk zina yang disebut Ikrah biz Zina (pemaksaan zina) atau melakukan pemaksaan pada orang lain untuk hubungan seks tanpa ikatan nikah (perkosaan). Dalam hal ini, pemerkosa dikenai hukuman Had Zina dan membayar ganti rugi kepada korban. Sebaliknya korban perkosaan tidak dikenai hukuman apapun dan dia berhak atas ganti rugi. Pemaksaan atas zina adalah klasifikasi hukum Islam untuk berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan hingga perkosaan. Sayangnya, bentuk zina satu ini sering luput dari perhatian masyarakat, padahal hukum Islam sudah lama mengaturnya. Karena karakteristik kejahatan zina yang dilakukan suka sama suka atau tanpa paksaan itu berbeda dengan pelecehan atau perkosaan yang sudah pasti mengandung kekerasan seksual, maka sesuai dengan namanya RUU ini hanya mengatur zina yang disertai kekerasan seksual atau dalam Islam disebut Ikrah biz Zina (pemaksaan atas zina). Sekali lagi, hal ini tidak berarti bahwa RUU ini memperbolehkan apalagi mendorong terjadinya zina suka sama suka atau tanpa paksaan. Bahkan sebaliknya, RUU ini semestinya membuat orang lebih takut berbuat zina, khususnya memaksa orang lain berbuat zina dengannya, karena RUU tidak hanya menjerat kekerasan seksual yang terdapat dalam zina, melainkan juga kekerasan seksual dalam tindakan yang baru mendekati zina, yaitu pelecehan seksual. 20
Mengapa hubungan seksual suami dan istri yang mengandung kekerasan bisa dijerat dalam RUU P-KS? RUU ini adalah bertujuan melindungi setiap warga negara agar tidak menjadi pelaku apalagi korban kekerasan seksual atas nama apapun, termasuk pernikahan. QS Ar- Rum/30:21 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah agar memperoleh ketenangan jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui hubungan atas dasar cinta kasih (mawaddah wa rahmah). Perkawinan memang menghalalkan hubungan seksual suami-istri, namun tetap melarang cara-cara yang buruk apalagi membahayakan kesehatan bahkan nyawa salah satu pihak. Karenanya, Islam tetap melarang hubungan seksual suami-isteri saat istri haidh, nifas, dan hubungan secara anal seks (liwath). Apalagi jika dilakukan dengan cara sadisme (menyakiti pasangannya) maupun masochisme (menyakiti diri sendiri), dll. Dalam Qs an-Nisa/4:19 Islam memerintahkan suami-istri untuk bergaul secara bermartabat (muasyarah bil ma'ruf) termasuk dalam pergaulan seksual. Dalam Qs. ar- Rum/30:21, Islam bahkan menyebutkan bahwa suami-istri adalah pasangan (azwaj), bukan atasan dan bawahan. Secara spesifik dalam Qs. al-Baqarah/2:187 Islam juga menegaskan bahwa suami-istri dalam berhubungan seksual sama-sama bagaikan libas (pakaian) bagi suami/ istrinya di mana salah satu fungsinya adalah menjaga pemakainya agar terhindar dari segala hal yang membahayakan. Kekerasan seksual tentu saja membahayakan sehingga tetap dilarang dalam perkawinan. RUU ini justru hadir untuk menjaga agar hubungan seksual suami isteri dilakukan sesuai syariat, beradab, dan bermartabat. Setiap bentuk kekerasan seksual sudah pasti diharamkan dan Negara perlu hadir memberikan sanksi hukuman (Ta'zir) bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam perkawinan. 21
Mengapa ada anggapan RUU P-KS ini pro LGBT? Anggapan ini jelas tidak benar sebab tidak ada satu pasal atau ayat pun dalam RUU ini yang menyatakan atau bisa ditafsirkan menyetujui LGBT. Bahkan sebaliknya, RUU ini bisa memidanakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LGBT. Anggapan ini muncul karena adanya kecurigaan. Karenanya, perlu dilakukan dialog secara terbuka dan merujuk pada RUU yang resmi. Wallahu a'lam bishawab - 22
4. TUJUH AGENDA PRIORITAS DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
4. TUJUH AGENDA PRIORITAS DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL Apa Saja Tujuh Agenda Prioritas Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? 1. Memuat 9 Jenis Kekerasan Seksual Karena KUHP belum memadai dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual, berdasarkan berbagai pengalaman korban, teridentifikasi 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini, yaitu: a. Pelecehan seksual; b. Eksploitasi seksual; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Pemaksaan aborsi; e. Perkosaan; f. Pemaksaan perkawinan; g. Pemaksaan pelacuran; h. Perbudakan seksual; dan i. Penyiksaan seksual. 23
2. Pengakuan Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi Hak korban yang perlu diatur dalam RUU ini meliputi: a. Hak-hak prosedural sebagai saksi/korban dan akses terhadap keadilan, seperti pendampingan dan bantuan hukum, kerahasiaan identitas, bantuan penerjemah, mendapat informasi perkembangan kasus, dst; b. Bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial; c. Perlindungan keamanan serta bebas dari ancaman dan intimidasi maupun kekerasan berulang dari pelaku maupun dari stigma masyarakat; dan d. Mendapatkan restitusi dan kompensasi. 3. Prinsip Kewajiban Negara Untuk mewujudkan kewajiban - kewajiban negara sesuai amanat UUD 1945, RUU PKS merinci kewajiban negara seperti pemenuhan hak-hak korban, penegakan hukum dan mempromosikan pencegahan kekerasan seksual, menyediakan anggaran dari pusat hingga daerah untuk pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, dan menyediakan peraturan atau kebijakan, struktur, dan meningkatkan kapasitas aparatur negara agar memiliki pemahaman perspektif korban kekerasan seksual yang baik melalui kurikulum dan kewajiban sertifikasi pelatihan. 24
4. Prosedur Hukum yang Memperhitungkan Pengalaman Perempuan Korban, termasuk Korban dengan Disabilitas Berdasarkan fakta selama ini, perempuan korban cenderung mengalami reviktimisasi dan hak-haknya sebagai korban seringkali diabaikan. Laporan Keterangan korban seringkali tidak dipercaya, dan menuntut saksi di luar korban yang faktanya tidak mudah di peroleh. Selain itu penggunaan visum et psikiatrikum/psikologikum/ atau keterangan psikolog serta pelibatan saksi ahli dalam pemeriksaan laporan kasus kekerasan seksual masih terbatas. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hadirnya regulasi ini adalah suatu kemajuan, namun demikian masih diperlukan payung hukum yang mengikat tidak hanya hakim dan institusi peradilan melainkan juga aparatur penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. 25
5. Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi bagi Korban RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu mengatur pembentukan pusat layanan terpadu dan terintegrasi satu atap bagi korban sehingga pemenuhan kebutuhan korban seperti pemulihan dapat diberikan sesegera mungkin sejak kasus ketahui. Pusat pelayanan terpadu satu atap (one stop crisis center), tidak hanya berfungsi sebagai sistem koordinasi antar pihak yang melakukan penanganan perkara kekerasan seksual termasuk pemulihan korban, tetapi didukung dengan keberadaan fasilitas layanan yang juga terintegrasi sehingga korban tidak perlu dirujuk ke banyak tempat/lembaga yang berbeda untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. 6. Pemidanaan dengan Ancaman Pidana Minimal, Pidana Tambahan, dan Tindakan, termasuk Rehabilitasi Pelaku RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan jenis-jenis pemidanaan mencakup pidana pokok dan pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP, namun selaras dengan RUU Hukum Pidana. Ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, yaitu berupa pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim, serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam RUU ini juga diatur adanya pidana minimum dan rehabilitasi sebagai tindakan bagi pelaku kekerasan seksual agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang. 26
7. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Mengatur Pencegahan, Perubahan Mindset Masyarakat yang Menstigma Negatif pada Korban, serta Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penghapusan Kekerasan Seksual Kekerasan seksual rentan terjadi di mana saja, kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Namun korban seringkali tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, yang terjadi justru sebaliknya korban mendapat stigma, dipersalahkan atas peristiwa kekerasan seksual, bahkan korban dianggap pembawa aib di masyarakat sehingga diusir dari kampungnya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mengatur upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun korporasi serta organisasi masyarakat dan individu pencegahan dan perlindungan korban, serta langkah penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. 27
Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan dibentuk tahun 2005, terdiri dari 41 organisasi dan individu yang bekerja dengan komitmen dalam gerakan, berjejaring untuk mempromosikan sensitifitas gender dalam proses penyusunan kebijakan di Parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Alamat: Jl.Raya Tengah No.31 RT01/09 Kp.Tengah Kramat Jati Jakarta 13540 telp.021-87797289 Email: @Jkp3MasySipil @JKP3Indonesia