p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN Mukmin Mukri, SHI.,M.Sy. Balai Diklat Keagamaan Palembang Email: Diterima: 27 Agustus | Disetujui: 23 Oktober | Dipublikasikan: 31 Desember Abstrak Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipermainkan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikat hubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semua keluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjadi tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minan nas), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.,(hablu minallah), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehingga dipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinya pembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harus ditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supaya dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan. Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, pencegahan. Abstrak Considering that a marriage should not be annulled since it is a religious matter and should not be played. Besides, it is because the marriage does not only binds the man's relationship to a woman but also binds all of the big families in the family nasab, and then the marriage that occurs is not only the relationship between man and woman (hablu minan nas) but also involves the relationship between human being and Allah SWT (hablu minallah), so marriage is not easily annulled. Annulment of marriage is an act to obtain a court decision stating that the marriage carried out is void. The KUA party's knowledge of the bride-to-be's validity is none other than because it will impact whether the marriage is valid or not. Thus, it is considered necessary that prevention is carried out in order not to cancel the marriage. Therefore, some steps must be taken, such as government agencies, The Office of Religious Affairs (KUA), in order to take action to anticipate the annulment of marriage. Keywords: Annulment of marriage, prevention. This work is licensed undera Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 101
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 PENDAHULUAN Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih legas lagi Kompilasi Hukum Islam (Inpers No.1 Tahun 1991), menyatakan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang kuat (mistaqan ghaliza) untuk menaati dan melaksanakannya perintah Allah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. bahagia dan kekal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak di temukan kosa kata pencegahan dalam islam. Berbeda dengan pembatalan, fikih istilah ini telah dikenal dalam fikih islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa arab, Fikih islam tidak mengenal Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al- jaziry ada menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah. tidak undang-undang perkawinan nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih sebelum perkawinan tepat di gunakan berlangsung pembatalan sedangkan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan. Dalam terminologi dapat diartikan dengan perbuatan menghalang- tidak halangi, Secara sederhana pencegahan merintangi, menahan, menurutkan tidak dilangsungkan. perkawinan dilakukan tidak perkawinan syarat-syarat terpenuhinya tersebut. Akibatnya bisa saja perkawinan tersebut akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali. sehingga perkawinan Pencegahan semata-mata karena Seiring dengan perkembangan global ini,maka seperti yang kita saksikan saat terjadinya pelanggaran larangan terhadap perkawinan sangat mungkin terjadi. Untuk itulah pasal-pasal pencegahan perkawinan merupakan strategi jitu untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan semuanya bermuara untuk terlarang. menghindarkan perkawinan yang Muara yang dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Terlepas dari persoalan Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Pencegahan Perkawinan? 2.Sebutkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan? 3. Apa pengertian Pembatalan Perkawinan? 4.Bagaimana Nikahul Fasid dalam Hukum Positif dan Hukum Islam? METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu tentang perbandingan dengan menganalisis hukum perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute Approach (pendekatan perundang undangan) dengan metode Conceptual Approach (pendekatan konseptual). tentang pembatalan Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 102
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 1. Bahan hukum primer: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan para ahli. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan wikipedia. Teknik penelusuran dalam penelitian ini kepustakaan menggunakan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan cyberspace (internet). Dalam penelusuran bahan hukum ini peneliti melakukan langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian pembatalan perkawinan. Untuk itu, dalam penelusuran bahan hukum ini penulis menyalin dalam catatan penelitian, memfotokopi, mengakses dari internet dan menyimpan dalam media harddisc atau flashdisc. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan yang sudah diperoleh sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. tentang Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dihubungkan sedemikian rupa, dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode preskriptif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum gramatikal yang berkaitan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. ketentuan dengan cara studi interpretasi gramatikal, teknik interpretasi yang digunakan juga menggunakan teknik interpretasi sistematis, cara interpretasi yaitu menghubungkannya peraturan perundang-undangan yang lain. Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisis dan menuangkan dalam naskah ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik berfikir induktif, deduktif, dan komparatif. dalam penelitian ini teknik dengan dengan TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1. Temuan Pembatalan perkawinan adalah pembatalan sesudah hubungan dilangsungkannya akad nikah (Ali, 2012: 37). Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat larangan yangadakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi (Ali, 2012: 42). suami istri sementara, yakni Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau terjadi maka hukum munakahat. Jika pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak- pihak yang berkepentingan. Adapun pihak pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang terhadap memiliki kepentingan perkawinan tersebut (Syarifuddin, 2006: 109). ini agama langsung Adapun teknik interpretasi gramatikal yang akan digunakan yaitu dengan cara penafsiran dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selain teknik Di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud adalah memfasadkan akad perkawinan Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 103
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. (Abidin, Aminuddin, 1993: 73). Fasakh karena syarat- syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. atau membatalkan Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fiqh Islam yang dikenal dengan sebutan nikah al - bathil. Di Indonesia masalah pembatalan perkawinan diatur dalam undang- undang No.1 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwasanya: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan". tentang Perkawinan sekalipun salah satu dari keempat istri tersebut dalam masa iddah talak raj'i; b. Mengawini bekas istri yang telah dili'annya; istrinya yang pernah c. Mengawini bekas dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila jtersebut pernah menikah bekas lain yang kemudian dengan bercerai lagi ba ' da d ukhu>l dari laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahnya. d. Perkawinan dilakukan antara dua orang darah, yang mempunyai semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu. istri laki-laki hubungan Sedangkan mengenai tempat pengajuan pembatalan perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 25, yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri. Didalam Pasal 26 Tentang Perkawinan, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan sumi atau istri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alas an dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pancatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 2. Pembahasan A. Pencegahan Perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan syarat larangan administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. a. Perspektif UU No. 1/1974 Pencegahan perkawinan perkawinan. Kedua, Pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal 13 yang berbunyi: "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan di muat di dalam pasal 28 ayat 1, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.35Sedangkan di dalam perspektif KHI menurut pasal 70 Kompilasi Hukum Islam hal-hal yang dapat penjadikan perkawinan itu batal ialah: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah memiliki empat orang istri, Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud didalam ayat diatas mengacu kepada dua hal yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administratif perkawinan pada bagian tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah bila salah seorang ataupun kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk bagi suami Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 104
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya, begitu juga dengan mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan. perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Selanjutnya pasal 15 menyatakan: Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan telah dimasukkan ke pencegahan yang pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. "Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini." Undang-undang perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam paraturan perundang-undangan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila terjadinya pelanggaran terhadap UU tersebut. Dalam pasal 20 UU No. 1/1974 dinyatakan dengan tegas: ia mengetahui undang-undang itu perkawinan pencegahan juga mengenal perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Disamping Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam pasal 14 UUP yang berbunyi: 1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai yang berkepentingan. dan pihak-pihak 2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang tidak ada pencegahan perkawinan. B. Pengertian pembatalan perkawinan Pegawai pencatat perkawinan ini meskipun Pembatalan perkawinan adalah usaha hubungan dilanjutkannya untuk perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus agama selalu memperhatikan mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu bisa sah maka membatalkan perkawinan. tidak ketentuan pengadilan tidak Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila terpenuhi berarti tidak rukunnya yang Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 105
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71. Dalam hukum islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid. C. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan- ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 22- 23. Surat An-Nisa: 22. وَلَا تَنكِحو ِا ِا َِوَ ن ََ ِالَِفو ُِِنِكو َِ وَ وَ ٱلكَِّوَو ِءِ ِِو ا َِو َِو لاَِّو َفَ َِِ وَانَاِِوِفَ ِِ ِاو َحاتَِ ِاوََِٓ َت ِكَّهو ِ َِو ِ ِن ََن َت لمولَ َما مِا 23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara- saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak- anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa diharamkan kamu mengawininya; kandungmu bagimu) isteri-isteri (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (dan anak [281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud isterimu yang dalam dengan anak-anak jumhur ulama pemeliharaanmu, menurut Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. kamu; saudara 22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Surat An-Nisa: 23 ِخلَ َٰو اَ نانِ َِو اََِّٰ َ واَ ن ح لََِ ِاو اَ ن ح ِم ت اوهو َّٰ ِكِا ِاو اَ ن ح ِ لَّهو َ ن ح وَخَح ِه ِا ِاِهَِٰ ِاو اَ نِكاكَِ ام وَِٰواَ نَنَ َِِكو َّٰ لَّهو َ ن اَنَ لَّهو َ نَنَ َِِ وخَح ِا ِم ِا وِخ ِك ِو ِاَِو ل َخَاوَ حا ِهِ و َلَا كا نِحو اَلَّو َبَِو ل َخَاوَ حا ِهِ ِ ِت ِاو اَ نانِ َِو َِٰ ِاو اَ نَا ِ اََِٰٰو ا ََو ِ نَ ولَّهو َ نَنَ ِكااَِٰو لَن لاهو ل َِّوَو ِءِ ِِوا َِو َِو لاَِّو َ انِح اه اوهو ِ انِاو َلَا كَِ اِِح وِ ِنوِ ِاِهَِٰ ِاو اَ ن ح ِكِا ِاو اَ ن ح اوهو َّٰ ِكِا ِاوَخِ َِ لمَّهو ِ َ ِخلَ َٰ ِاو ََّٰ اه ِخلَ َٰ ِاو ََِك ِكو َ َِوَ ن ح َِو َ ن َما ِ تو خََو خَح َ D. Faktor yang membatalkan perkawinan Pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum. Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sah atau tidak sah yang Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 106
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 dimaksud di sini adalah, terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. 3. Saksi minimal terdiri dari dua orang laki- laki. fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Sedangkan tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi/melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad. Menurut istilah ushul rukunnya. Demikian pula Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka dapat perkawinan dilaksanakan, hal jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. itu tidak mungkin ini berarti Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal, bilamana salah satu dari beberapa hal di bawah ini terdapat pada suatu pernikahan, akad nikah itu dianggap batal. a. Nikah syigar. b. Nikah mut'ah. Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. c. Nikah mukhrim. Yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan umrah. d. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat. e. Nikah wanita yang sedang beriddah. f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam. g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. telah ditentukan menurut hukum syara' di mana seorang mukallaf tidak boleh menggantungkan suatu akad perkawinan kepada rukun dan syarat yang dia kehendaki. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut kebanyakan para ulama' diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar lelaki yang melamarnya, atau dengan antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Rukun dan syarat perkawinan Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi suatu Hukum perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa Islam menjelaskan bahwa seijin Pengadilan Agama. b. Perempuan ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang mafqud. yang dikawini c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU. No. 2 tahun 1974. 2. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan nikah adalah baligh dan berakal, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya, harus pasti dan tentu orangnya. e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. E. Yang Berhak Membatalkan Perkawinan. Mengenai orang-orang atau pihak-pihak pembatalan mengajukan yang dapat Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 107
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 perkawinan diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri. itu. Dasar dari difasakhkan perkawinan putusnya dalam bentuk fasakh berdasar firman Allah SWT Surat An-Nisa': 35 dan Surat Al-Baqarah: 231. perkawinan b. Suami atau isteri. c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang- undang. d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Pada Pasal 74 ayat 1 kompilasi hukum Islam menentukan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan daerah yang tempat berlangsungnya hukumnya meliputi perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. peraturan bahwa PENUTUP 1. Simpulan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan syarat larangan administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Pencegahan perkawinan perkawinan. Kedua, perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu. Permohonan pembatalan perceraian, fasakh juga halnya perkawinan. Secara hubungan putusnya sebuah batalnya harfiyah fasakh berarti perjanjian suatu penawaran. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas salah satu pihak oleh hakim Pengadilan agama. Seperti atau menarik kembali perkawinan disebabkan karena salah satu pihak memenuhi cela pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsung perkawinan. Tuntutan pemutusan sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak Perkawinan yang Pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal 13 yang berbunyi: "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai di langsungkan, dan di ketahui adanya syarat- syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang perkawinan. Para ahli hukum Pembatalan perkawinan dikaji mengenai islam dikalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikahul fasid ada dua bentuk yaitu (1) yang disepakati oleh ahli hukum dan (2) yang tidak disepakati oleh para ahli hukum islam. Dan Menurut ahli hukum Islam dikalangan Mazhab Syafi'I, nikahul fasid dapat terjadi dalam bentuk: oleh yang Pernikahan dilaksanakan seorang seorang laki-laki perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki yang lain. dengan Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 108
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa istibro' karena wathi syubhat kehidupan memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. rumah tangga yang tidak oleh Pernikahan seorang seorang perempuan tersebut diragukan iddahnya karena ada tanda- tanda kehamilan. yang laki-laki dilaksanakan dengan tetapi perempuan dan perempuan yang murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara lembaga nikahul tegas dinyatakan fasid dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu pasal 27 samapai dengan 38 peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (no legal force), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan. Menikahi perempuan watsani adanya Dengan adanya perbandingan hukum pemerintah membuat diatas, sinkronisasi peraturan hukum mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan khususnya masalah akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan pendapat serta opini yang tumpang tindih yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dan nantinya peraturan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. harusnya 2. Rekomendasi Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian di mana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pambatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. Maka fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah dapat berlangsung. disebabkan oleh dua macam yaitu: Pertama, Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat perkawinan. Kedua, adanya dalam Disebabkan ialah merusakkan Sedangkan fasakh halangan terjadinya sesuatu Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 109
p-ISSN 1979-9624 e-ISSN 2776-3900 Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020 DAFTAR PUSTAKA A. Rahman I Doi, Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Grafindo Persada, 1996. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000. Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006. Dirjen Bimas Islam Depag. RI, Pedoman Penghulu, Jakarta: Dirjen Bimas RI, 2008. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2004. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1). Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2006. Mukmin Mukri (Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.) 110