RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM 1. Latar Belakang Permasalahan a. belum terdapat pengaturan dan pengawasan atas praktik penerbitan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum; b. perlu memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum; dan c. terdapat kesepakatan negara-negara G20 pada tahun 2008 sebagaimana dituangkan dalam Declaration Summit on Financial Markets and The World Economy pada tanggal 15 November 2008 yang antara lain menyatakan: "... to strengthen our regulatory regime, prudential oversight and risk management, and ensure that all financial markets, products and participants are regulated or subject to oversight, as appropriate to their circumstances". 2. Tujuan Penerbitan RPOJK Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (RPOJK EBUS Tanpa Penawaran Umum) Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat, perlu dibuat pengaturan atas penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Tujuan penerbitan RPOJK ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat, serta menyediakan payung hukum untuk penerbitan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum. 3. Ketentuan Pokok RPOJK Kriteria EBUS Tanpa Penawaran Umum: EBUS Tanpa Penawaran Umum meliputi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memenuhi kriteria: a. memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau b. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak diawasi sedikit oleh otoritas atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). lain, yang nilai penerbitannya paling rupiah) (satu miliar
EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian; b. diperingkat atau dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum, jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik; c. hanya dapat dibeli kembali setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan d. satuan pemindahbukuan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak. Pihak yang dapat menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah: a. Emiten atau Perusahaan Publik; b. badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; lembaga supranasional; atau c. d. kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal. Pihak yang dapat membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah Pemodal Profesional. Kewajiban menggunakan Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menggunakan Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau, kecuali EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh: a. Emiten atau Perusahaan Publik; b. kontrak investasi kolektif; atau c. pihak lain yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Agen Pemantau wajib merupakan pihak yang telah terdaftar sebagai wali amanat di OJK. Penata Laksana Penerbitan wajib merupakan perusahaan Efek yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dari OJK. Prosedur dan tata cara penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum a. Pihak yang akan menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menyampaikan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan. b. Dalam hal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum membutuhkan persetujuan dari regulator yang berwenang mengatur industrinya, Penerbit wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari regulator
tersebut sebelum menyampaikan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum. c. Dalam hal penerbitan EBUS tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh Emiten, Perusahaan Publik, kontrak investasi kolektif, atau pihak yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan oleh Penerbit. d. Dalam hal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan oleh Penata Laksana Penerbitan yang bertindak untuk dan atas nama Penerbit. e. Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen Penerbitan Dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit meliputi: a. surat pengantar atas penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan b. memorandum informasi. Memorandum informasi paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; b. pernyataan dalam rangka penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; c. informasi mengenai Penerbit; d. informasi mengenai perusahaan sponsor dalam hal Penerbit merupakan badan hukum baru yang dibentuk perusahaan sponsor untuk menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum; e. informasi mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; f. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; g. ikhtisar data keuangan penting; h. analisis dan pembahasan oleh manajemen; i. j. pihak yang terlibat dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; faktor risiko; dan k. tata cara pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum. Penerbitan Bertahap Ketentuan Penerbitan Bertahap: a. penerbitan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penerbitan Bertahap terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak penyampaian dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap pertama kepada OJK; dan b. dalam hal dilakukan pemeringkatan, EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penerbitan Bertahap.
Dalam hal Penerbitan Bertahap, untuk penerbitan pada tahap kedua dan selanjutnya, informasi tambahan atas memorandum informasi Penerbitan Bertahap EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penawaran EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap kedua dan selanjutnya. Laporan Laporan Hasil Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum. Laporan Informasi Material a. Agen Pemantau wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Agen Pemantau mengetahui bahwa: 1. Penerbit selain Emiten, Perusahaan Publik, kontrak investasi kolektif, atau pihak yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas telah lalai atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian termasuk berlanjutnya suatu peristiwa kelalaian; dan/atau 2. terjadi keadaan yang dapat membahayakan kepentingan pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum dimana berdasarkan bukti yang diterima dan berlaku secara umum, Penerbit selain Emiten, Perusahaan Publik, atau kontrak investasi kolektif dianggap tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya kepada pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum, atau tidak mampu lagi mengurus atau menguasai sebagian besar atau seluruh harta kekayaaannya sehingga secara material memiliki pengaruh negatif terhadap jalannya kegiatan usaha Penerbit selain Emiten, Perusahaan Publik, atau kontrak investasi kolektif. b. Laporan perubahan atas syarat dan kondisi EBUS Tanpa Penawaran Umum (dalam hal Penerbit bermaksud melakukan perubahan atas syarat dan kondisi EBUS Tanpa Penawaran Umum setelah penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum. Laporan Transaksi EBUS Tanpa Penawaran Umum Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui penerima laporan transaksi Efek atas setiap transaksi Efek yang dilakukan oleh Pihak yang melakukan transaksi EBUS Tanpa Penawaran Umum di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan transaksi Efek. Pemberlakuan RPOJK Mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.