BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LatarxBelakang Pelayaran Internasional Dumai Malaka merupakan pelayaran strategis yang menghubungkan antara Negara Indonesia dan Malaysia. Dalam pengoperasian rute pelayaran ini melewati jalur Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perairan yang sempit, dangkal, bergelombang, dan padat pelayaran. Area tersempit dapat ditemukan di dekat Selat Singapura, di mana hanya 1,3 kilometer dari lebar 1,7 kilometer yang dapat digunakan oleh kapal, dan di Kanal Phillip, di mana hanya 800 meter dari lebar kanal yang dapat diakses oleh kapal untuk melintas. Arus laut dapat mencapai hingga tiga knot, di mana perubahan dapat terjadi kapan saja. (Octavian, 2022). Globalisasi menciptakan hubungan baru di antara negara-negara regional sebagai syarat untuk menangani masalah bersama dalam jaringan kesadaran maritim. (Marsetio, 2013). Kesadaran maritim tidak hanya terbatas pada cara melihat wilayah dari segi geopolitik dan geoekonomi, tetapi juga dapat dipahami sebagai sebuah jalur kehidupan yang berperan sebagai saranaxtransportasi, xpertahanan, xsumber xkehidupan, dan (Ras, 2018). Kecelakaan pelayaran yang sangat mungkin terjadi adalah kebakaran dan karam, selain kecelakaan kapal tabrakan dan kandas. Selain menimbulkan risiko kecelakaan navigasi, perompakan di Selat Malaka juga sering terjadi, istilah ini mengacu pada pencurian atau perampasan yang terjadi pada kapal yang berlayar melintasi Selat Malaka (ReCaap, 2023). Banyak kerawanan lain yang merugikan negara, seperti penyeludupan, imigran gelap, dan kejahatan lintas negara, selain itu kerawanan dapat merugikan pelaku bisnis pelayaran. Selat Malaka disebut 1 Universitas Pertahanan RI
sebagai The Most Dangerous Water in the World atau Perairan Paling Berbahaya di Bumi (Fargo, in Hutabarat 2021), dengan tingkat perompakan yang tinggi. Aspek keamanan (security) dalam operasional bisnis pelayaran menjadi perhatian khusus untuk dibahas karena setelah peristiwa 9/11, dunia memusatkan perhatian tentang ancaman keamanan. Keamanan merupakan isu global yang memengaruhi seluruh sektor transportasi maritim. Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan pada bidang kemaritiman adalah menerapkan kode ISPS (International Ship and Port Security). Kode ini bertujuan mencegah serangan teroris, perompakan, dan pembajakan laut. Dalam menerapkan kode ini, diperlukan investasi besar dalam bentuk pembelian, pemeliharaan, dan amortisasi peralatan modal di pelabuhan maupun di kapal. Pada bulan Desember 2002, IMO mengadopsi Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (The International Ship and Port Facility Security Code - ISPS Code) sebagai bagian dari The International Convention for the Safety of Life at Sea/Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS 1974- yang telah diamandemen) untuk meningkatkan keamanan maritim melalui pemenuhan regulasinya oleh Negara-negara anggota. Kode ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004 dan memberikan seperangkat regulasi untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. (Talaei, 2021). Aspek keselamatan (safety) juga hal yang tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan dalam menjaga keberlangsungan pelayaran internasional Dumai-Malaka. Pada akhir 1980-an, di tingkat internasional, kekhawatiran meningkat mengenai standar keamanan yang buruk dalam industri pengiriman. Kehilangan tragis pada MS Herald of Free Enterprise tahun 1987 menjadi pemicu pentingnya pentingnya International Safety Management (ISM) Code dalam pelayaran internasional. MS Herald of Free Enterprise merupakan sebuah Kapal Feri yang terbalik beberapa saat setelah meninggalkan pelabuhan Zeebrugge di Belgia pada malam tanggal Universitas Pertahanan RI 2
6 Maret 1987, menewaskan 193 penumpang dan awak. Diperkirakan sebagian besar kecelakaan maritim (80%-90%) disebabkan oleh kesalahan manusia. Investigasi terhadap kecelakaan-kecelakaan tersebut menyoroti kekurangan dalam manajemen kapal baik di laut maupun di darat. (Maritime and Coastguard Agency, 2023). Dalam hal transportasi laut yang melakukan pelayaran domestik dan internasional, mengabaikan keamanan dan keselamatan pelayaran untuk menghasilkan keuntungan ekonomi akan menimbulkan masalah baru yang tidak kalah pentingnya, yang pada gilirannya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul di pesisir timur pulau Sumatera, kota ini berada di kawasan lintas internasional Selat Malaka. Sebagai pintu masuk internasional ke Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Pekanbaru, serta berbatasan laut dengan Kota Malaka, Malaysia. Kota Dumai sangat terbuka untuk perdagangan dalam dan luar negeri karena pelabuhannya yang berfungsi sebagai rute utama untuk orang dan barang tidak terlepas dari berbagai ancaman keamanan maritim. Agar keberlangsungan pelayaran dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama. Misi pembangunan Kota Dumai juga identik dengan RPJMD 2021-2026. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing berbasis industri dan kepelabuhanan adalah salah satunya. Memanfaatkan prinsip cooperative (persaingan untuk mencapai tujuan bersama), perluasan lapangan kerja, dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional, diharapkan untuk mendorong Dumai menjadi kota pelabuhan dan industri yang produktif. Ini juga sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai, yaitu "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu" (Pemerintah Kota Dumai, 2023). Universitas Pertahanan RI 3
Sedangkan Malaka merupakan salah satu kota di Negara Malaysia yang memiliki kesamaan budaya dengan Kota Dumai, terutama pada Budaya Melayu, dan sejarah yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Melaka Strategic Plan 2035, Malaka sebagai Destinasi Wisata Utama dengan meningkatkan jumlah wisatawan ke Melaka sebesar 10 persen setiap tahunnya. Meskipun pandemi Covid-19, Melaka mencatatkan 5,6 juta wisatawan pada tahun 2020. Untuk tahun 2023, negara bagian ini menargetkan kedatangan sebanyak 7,45 juta wisatawan dengan masa menginap minimal tiga malam. Malaka memiliki Economic Development Zone "Malaka Waterfront Economic Zone (M-Wez)" yang merupakan pengembangan terintegrasi yang diusulkan untuk lahan reklamasi seluas 25.000 hektar sepanjang 33 km pantai Malaka. Blueprint ini memetakan komponen pengembangan daerah tersebut; diversifikasi ekonomi negara bagian melalui kegiatan terkait maritim di perairan Melaka; dan penguatan infrastruktur utama, dengan penekanan pada infrastruktur digital dan utilitas. (Melaka Strategic Plan, 2023). Sebagai salah satu kota di Provinsi Riau, Dumai memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut karena lokasinya berdekatan dengan Selat Melaka, yang dikelola oleh Pelindo, dan memiliki beberapa pelabuhan rakyat. Selama pandemi Covid-19, pelabuhan Dumai, pelabuhan ekspor minyak sawit terbesar di Indonesia, tetap berhasil mengirimkan Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dengan rata-rata lebih dari 400.000 ton per bulan. CPO diekspor ke India, China, dan Eropa dari pelabuhan ini. Sementara itu, komoditas curah kering seperti Palm Kernel Expeller (PKE) dan Palm Kernel Shell (PKS) sangat banyak diekspor ke Asia Timur dan Eropa. PT Pelindo Multi Terminal, subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero), didirikan pada 1 Oktober 2021. Fokus layanan kepelabuhanannya adalah mengelola terminal non- petikemas, seperti terminal curah cair, curah kering, multifungsi, penumpang, dan kendaraan. (Pelindo.co.id, 2023). Universitas Pertahanan RI 4
Pada Oktober 2022, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Kementerian Transportasi Malaysia telah mengunjungi Pelabuhan Sri Junjungan di Dumai dan Pelabuhan Tanjung Bruas di Malaka untuk melakukan penilaian. Kedua pelabuhan tersebut saat ini sedang dalam tahap pengembangan infrastruktur yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2023, dengan tujuan untuk mendukung operasional kapal Roll On-Roll Off berstandar internasional yang diharapkan dapat berjalan mulai tahun 2026. Dalam mencapai tujuan ini, selain pengembangan infrastruktur, maka diperlukan juga kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia mengenai standar pelaksanaan wilayah operasi kendaraan yang memasuki Indonesia dan Malaysia. Selain itu, perlu pengaturan mengenai spesifikasi kendaraan yang diizinkan, persyaratan untuk pengemudi, dan persyaratan teknis lainnya yang terkait dengan keselamatan kendaraan dan barang yang diangkut. Diperlukan komitmen dari kedua Negara yaitu Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencapai target pelaksanaan operasional Ro-Ro lintas Dumai-Malaka. (Portal Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut: 2019). Dalam pengimplementasiannya, operasional kapal Roll On-Roll Off saat ini belum tewujud, hal ini terjadi karena tidak ada kesinambungan antara dokumen panduan di tingkat subregional dengan dokumen panduan di tingkat nasional dan regional. Selain itu implementasi program juga dikarenakan berbagai hambatan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam implementasi pelayaran internasional Ro-Ro Dumai - Malaka seperti rumitnya birokrasi, SOP Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang belum jelas, serta belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai transportasi darat yang terharmonisasi dan berstandar. (Gunawan, 2022). Ro-Ro Dumai Malaka belum bisa dioperasikan karena belum memenuhi peraturan internasional. Bila rencana ini diaplikasikan, kekhawatiran ancaman keamanan maritim yang akan mengganggu stabilitas nasional, karena rute sebelumnya yaitu Bitung Davao dalam Universitas Pertahanan RI 5
kerjasama BIMP-EAGA telah ditutup diakibatkan perompakan dan ancaman lainnya pada pelayaran. Dalam memenuhi ketersediaan angkutan pelayaran Dumai-Malaka, hingga saat ini tersedia kapal High Speed Craft Indomal yang telah dibuka kembali pada Bulan Mei tahun 2022 semenjak pelayaran di non-aktifkan selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19. Pelayaran ini dioperasionalkan di Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Pelindo Dumai. Dikarenakan pelabuhan Sri Bandar Junjugan milik pemerintah dalam proses perbaikan, penumpang nasional dialihkan ke Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Pelindo. Komponen pengamanan di pelabuhan harus bekerja lebih ekstra dalam mengidentifikasi penumpang dan potensi ancaman yang terjadi di pelabuhan, kemudian penting bagi instansi keamanan maritim di Indonesia untuk bekerjasama dalam menghindari potensi ancaman yang masuk pada perairan internasional ke Kota Dumai. Pentingnya pembiayaan sektor keamanan untuk menjamin keselamatan seluruh warga sambil mencapai tujuan nasional lainnya secara proporsional. Button dan Thibault (2005) berargumen bahwa terdapat hubungan antara biaya keamanan dan tingkat keamanan yang diperoleh, serta manfaat yang diperoleh. (Hutabarat, dkk: 2021). Disarankan bahwa kepentingan pelaku ekonomi dalam mencapai efisiensi akan memengaruhi keamanan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan, terutama pemerintah, memiliki peran dalam memastikan bahwa pealayaran dapat terlaksana dengan meningkatnya keuntungan dengan keamanan yang terjamin. Hal ini dapat dicapai dengan seimbang antara kebutuhan keamanan dan pertimbangan ekonomi. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia bertujuan mewujudkan pertahanan dan keamanan kelautan yang kuat, serta penegakan hukum, kedaulatan, dan keselamatan laut. Sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, penyelenggaraan pelayaran harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, Universitas Pertahanan RI 6
7 melibatkan sektor swasta, mendukung otonomi daerah, dan menjamin keselamatan pelayaran untuk kepentingan nasional. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 mengatur penggunaan perairan Dumai sebagai rute angkutan lintas batas Dumai-Malaka. Pasal 29 dalam peraturan tersebut bertujuan memperlancar operasi kapal dan mempertahankan hubungan perdagangan dengan negara tetangga, memberikan peran kunci dalam menjaga kelancaran transportasi laut dan meningkatkan kerjasama perdagangan antarnegara. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keselamatan pelayaran pada pelayaran internasional Dumai-Malaka. Peneliti berusaha merumuskan rekomendasi evaluasi kebijakan studi kebijakan keamanan maritim agar tercapai keseimbangan antara efisiensi bagi pelaku bisnis dan efektivitas bagi instansi pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran. Dumai-Malaka dipilih sebagai fokus penelitian karena menjadi daerah yang strategis dalam keamanan maritim dan Maritime Economic Power (MEP), dengan kebutuhan aturan yang sejalan antara Indonesia dan Malaysia untuk menjaga konektivitas dan stabilitas keamanan nasional. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan rute pelayaran Dumai-Malaka sebagai sumber pendapatan daerah dalam sektor pariwisata berkelanjutan, sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Dumai dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul "Kebijakan Keselamatan Pelayaran Internasional Dumai-Malaka dalam Mendukung Keamanan Maritim." Universitas Pertahanan RI
8 1.2 Fokus dan Subfokus Dari latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki fokus dan subfokus sebagai pembatas. 1.2.1 Fokus Penelitian Penelitian ini berfokus kepada kebijakan keselamatan pada pelayaran internasional Dumai-Malaka dalam mendukung keamanan maritim. Tantangan yang kompleks dihadapi dalam memastikan keamanan di wilayah laut dan melibatkan berbagai lembaga tinggi, baik di tingkat nasional maupun antarlembaga. Semakin banyak pemahaman dimiliki tentang keamanan maritim, semakin meluas juga peran aktor yang terlibat dalam menjaga keamanan tersebut. Untuk mencapai koordinasi nasional yang efektif, diperlukan kebijakan serta pertukaran informasi yang baik antar lembaga. Dumai sebagai kawasan strategis Indonesia yang merupakan pintu masuk ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dalam hal ini diperlukan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dalam maupun luar negeri sebagai tata kelola sumber daya ekonomi maritim melalui kebijakan dan strategi dalam Keamanan Maritim. Koordinasi internasional berupa kerjasama yang dilakukan Indonesia kepada negara Malaysia, sedangkan koordinasi nasional yaitu koordinasi antara regulator yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai serta Distrik Navigasi Type A Dumai. Operator pelabuhan dan kapal yaitu Pelindo I Cabang Dumai dan PT Pelayaran Nasional Malindo Bahari, serta instansi pundukung keamanan maritim yaitu Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Pangkalan TNI Angkatan Laut Universitas Pertahanan RI
9 (Lanal) Dumai, Satuan Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Kota Dumai, Kantor Bea Cukai serta Imigrasi Kelas II TPI Dumai. 1.2.2 Sub Fokus Penelitian Penelitian ini memiliki sub fokus yaitu: 1. Ancaman keamanan maritim pada Pelayaran Dumai-Malaka; 2. Implementasi kebijakan keselamatan pada Pelayaran Dumai-Malaka. Indonesia sebagai Negara anggota International Maritime Organization (IMO), menerapkan implementasi peraturan internasional atau konvesi yang dikeluarkan oleh (IMO) dalam pengoperasian pelayaran internasional. IMO merupakan sebuah lembaga khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi aspek keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran, serta upaya pencegahan polusi di perairan laut yang disebabkan oleh kapal-kapal. Tugas utama IMO adalah melakukan pembaruan legislasi atau merancang serta mengadopsi peraturan-peraturan baru melalui pertemuan yang melibatkan para ahli maritim dari negara-negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah. Konvensi IMO pertama kali diberlakukan pada tahun 1958 dan organisasi ini mengadakan pertemuan perdananya pada tahun 1959. (Kemlu.go.id: 2022). Sejak tahun 1961, Indonesia telah menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Partisipasi aktif Indonesia dalam organisasi ini mencerminkan peran serta dedikasinya untuk memajukan kerjasama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk perlindungan lingkungan laut. Keanggotaan Indonesia di IMO juga menjadi bagian penting dari kebijakan politik luar negeri sebagai negara maritim, dengan tujuan mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik dan memperjuangkan Universitas Pertahanan RI
10 kepentingan nasional. Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan reformasi dengan transparansi, inklusivitas, dan inovasi. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi IMO dalam melindungi kepentingan negara anggota. Sebagai negara yang terletak di jalur utama pelayaran internasional, Indonesia juga menaruh perhatian khusus dalam melindungi kepentingan para pelaut Indonesia dan memahami peran penting pelayaran dalam perekonomian global. 1.3 Rumusan Masalah Kebijakan keselamatan pada pelayaran internasional Dumai-Malaka memainkan peran krusial dalam mendukung keamanan maritim di wilayah Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia dan seringkali menjadi target potensial bagi kejahatan maritim seperti perampokan, pencurian, atau bahaya lainnya. Maka daripada itu, penerapan kebijakan keselamatan yang efektif menjadi penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas pelayaran di wilayah tersebut. Keselamatan pelayaran merupakan kondisi di mana pelaksanaan kegiatan pelayaran berjalan dengan lancar, mengikuti prosedur operasional dan persyaratan teknis yang sesuai untuk sarana dan prasarana pelayaran beserta pendukungnya. Sedangkan, keamanan pelayaran merupakan keadaan di mana kegiatan pelayaran berjalan tanpa gangguan dan/atau tindakan yang melanggar hukum. Sistem keselamatan pelayaran penting dan harus diprioritaskan sebagai landasan untuk mengambil tindakan dan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan dan kompetensi para pelaku pelayaran. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti sarana seperti kapal dan prasarana, termasuk sistem navigasi, peralatan keselamatan, dan juga sumber daya manusia yang terlibat dalam seluruh tahapan, mulai dari perancangan hingga operasional, dengan mematuhi peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Pertahanan RI
11 Kemampuan dalam keseriusan implementasi kebijakan keselamatan pelayaran pada pelayaran internasional Dumai Malaka ini dinilai sangat penting terkait kepercayaan dari negara luar mengenai keamanan yang ada pada kapal maupun fasilitas pelabuhan. Pelaksanaan pengoperasian pelayaran internasional Dumai-Malaka ini masih perlu ada peningkatan secara konsisten, efektif dan efisien dari pelaksanaan implementasi peraturan internasional mengenai keselamatan pelayaran. Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: a. Apa saja ancaman keamanan maritim pada pelayaran Dumai- Malaka? b. Bagaimana implementasi kebijakan keselamatan pada pelayaran Internasional Dumai-Malaka? c. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia terkait keselamatan pelayaran Internasional Dumai-Malaka dalam mendukung keamanan maritim? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adakah menjawab rumusan masalah. Peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut: a. Menganalisis ancaman keamanan maritim pada pelayaran di Indonesia dan Selat Malaka. b. Menganalisis implementasi kebijakan keselamatan pada pelayaran Internasional Dumai-Malaka. c. Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait keselamatan pelayaran Internasional Dumai-Malaka dalam mendukung keamanan maritim. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian dengan judul "Kebijakan Keselamatan Pelayaran Internasional Dumai-Malaka dalam Mendukung Keamanan Maritim" Universitas Pertahanan RI
12 diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat adalah sebagai berikut: 1.5.1 Manfaat Teoritis Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai landasan penelitian selanjutnya, memperkaya ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pertahanan maupun keamanan melalui teori keamanan maritim, teori kebijakan, teori keselamatan pelayaran, konsep konektivitas, dan maritime economic power. Terkhusus untuk mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim, penelitian ini sebagai informasi untuk mengetahui peraturan/konvensi internasional mengenai keselamatan pelayaran yang digunakan dalam pelayaran internasional di Indonesia sebagai salah satu koridor ekonomi nasional serta potensi wilayah strategis Indonesia sebagai pintu masuk jalur perdagangan internasional. 1.5.2 Manfaat Praktis Manfaat penelitian ini secara praktis diantaranya sebagai berikut: a. Manfaat bagi Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) selaku regulator, dalam hal ini dikhususkan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla). b. Manfaat bagi Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, dan Kantor Distrik Navigasi Type A Dumai sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Perhubungan yang ditempatkan di daerah dapat memastikan kepatuhan dengan peraturan pelayaran dan persyaratan hukum lainnya pada pelayaran yang ada di Kota Dumai. c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Universitas Pertahanan RI
d. e. f. g. 13 Dumai, sebagai gambaran prospek di masa yang akan datang untuk mengetahui keamanan maritim terhadap posisi strategis Dumai yang berada di Kawasan Lintas Perdagangan Internasional Selat Malaka dalam menjadikan wilayah Dumai tumbuh pesat dan mempunyai daya saing dalam pemajuan ekonomi maritim daerah dan nasional. Manfaat bagi operator pelabuhan dan kapal yaitu Pelindo I Cabang Dumai dan PT Pelayaran Nasional Malindo Bahari, sebagai wujud dorongan dalam pelaksanaan perwujudan zero to accident sesuai dengan peraturan/konvensi internasional. Manfaat bagi instansi keamanan maritim yaitu Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai, Satuan Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Kota Dumai, Kantor Bea Cukai Dumai, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, sebagai koordinasi keamanan maritim pada Pelayaran di Kota Dumai. Manfaat bagi masyarakat untuk memberikan rasa nyaman pada pelayaran Dumai-Malaka serta dapat meningkatkan konektivitas, memudahkan aksesibilitas orang dan barang, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Manfaat bagi mahasiswa program studi Keamanan Maritim sebagai gambaran mengenai manfaat konektivitas pelayaran internasional dalam mendukung keamanan ekonomi maritim sebagai penelitian di masa mendatang. Universitas Pertahanan RI