NASIONALISME LOKAL ELITE JAWA TIMUR DALAM KRISIS PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1948 1950 Ari Sapto ABSTRACT The Second Dutch Military Aggression led to several leaders of the Republic of Indonesia trapped in captivity. This incident created a crisis for the government of the Republic of Indonesia. In East Java, the political constellation before and during the government crisis was characterized by the struggle of few elites. In the struggle it seemed that the local cultural values are influential in the way of looking at problems facing the nation and made reference to the behavior of elites. In East Java, the crisis of governance that took place during the National Revolution shows the resurgence of local cultural values. Key words: elite, crisis of governance, national revolution, nationalism, East Java ABSTRAK Agresi Militer Belanda Kedua mengakibatkan beberapa pemimpin Republik Indonesia ditawan. Kejadian ini menciptakan krisis pemerintahan bagi Republik Indonesia. Di Jawa Timur, kontelasi politik sebelum dan selama krisis pemerintahan diwarnai oleh pergulatan beberapa kelompok elite. Dalam pergulatan itu, tampak nilai-nilai budaya lokal yang berpengaruh dalam cara memandang persoalan bangsa dan menjadi acuan perilaku elite. Di Jawa Timur, krisis pemerintahan yang berlangsung pada masa Revolusi Nasional memperlihatkan kebangkitan nilai-nilai budaya lokal. Kata Kunci: elite, krisis pemerintahan, revolusi nasional, nasionalisme, Jawa Timur PENGANTAR Pimpinan militer Belanda meyakini bahwa persoalan Indonesia ditimbulkan oleh para elitenya. Persoalan akan selesai bila beberapa elite Republik dapat ditundukkan (Groen, 1991). Untuk mewujudkan pandangan seperti ini, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Seperti harapan pihak militer Belanda, beberapa petinggi pemerintahan dari pihak Republik dapat ditawan. Krisis pemerintahan terjadi. Kepemimpinan politik seakan-akan mengalami kelumpuhan. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang berada di Sumatera, setelah mendengar dari radio bahwa pemimpin-pemimpin di Yogyakarta telah ditawan, bersama dengan beberapa tokoh lainnya berusaha membentuk pemerintahan, dikenal sebagai PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Kabinet lengkap Pemerintah Darurat berhasil ditetapkan pada tanggal 22 Desember 1948 (Zed, 1997:104; Chaniago, 1989:43; Rasjid, 1982:17-19; Salim, 1995:44). Secara berangsur-angsur Syafruddin Prawiranegara mencoba mengadakan hubungan dengan beberapa pusat gerilya di Jawa. Tidak seluruh menteri dapat ditawan Belanda. Beberapa orang menteri yang kebetulan sedang berada di luar kota Yogyakarta, seperti Susanto Tirtoprojo, Kasimo, Masykur, Sukiman, dan Supeno, masih bebas. Pada tanggal 29 Januari 1949 T.B. Simatupang melaporkan kepada ketua PDRI di Sumatera, bahwa KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa) telah terbentuk pada 2 Januari Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
1949 (Zed, 1997:199; Chaniago, 1989:144). Pada sisi yang lain, setelah mengetahui pemimpin negara dapat ditawan, militer Indonesia mengambil inisiatif untuk mengatasi kemungkinan kevakuman pemerintahan sipil. Melalui Maklumat No. 2/MBKD tanggal 22 Desember 1948, militer Indonesia mendirikan Pemerintahan Militer di Jawa (Nasution, 1984:135; Yayasan 19 Desember 1948, 1994:50). Di Jawa Timur, dinamika politik sebelum dan selama krisis pemerintahan banyak diwarnai oleh interaksi antarelite. Berdasarkan ideologi dan kepentingannya paling tidak terdapat enam kelompok elite, yaitu elite militer, elite sipil (KPPD), elite militer politik, elite komunis nasional, elite Negara Madura (NM), dan elite Negara Jawa Timur (NJT). Tanpa bermaksud mengecilkan arti elite lain, tulisan ini memfokuskan perhatian pada elite militer dan elite sipil (KPPD). Pertimbangannya, kedua elite ini yang mendominasi dalam pergulatan politik selama krisis berlangsung. Dengan kata lain, elite Jawa Timur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah elite militer dan elite sipil (KPPD). Wujud nasionalisme tidak tunggal (Anderson, 2002; Miert 2003). Secara konseptual terdapat nasionalisme etnik dan juga ada nasionalisme wilayah. Nasionalisme etnik dicirikan eksklusivitas etnik seperti ditunjukkan dalam kesamaan asal etnik, kekhasan atau kesatuan budaya, kesamaan suku, dan agama serta kesamaan masa lalu yang dimitoskan. Perkumpulan Budi Utomo adalah salah satu contoh nasionalisme etnik menemukan bentuknya. Nasionalisme wilayah menuntut kesatuan hukum dengan hak dan kewajiban yang sama untuk seluruh warga tanpa membedakan ras, umur, jenis kelamin dan agama (Miert, 2003:31-33). Bila dibawa dalam konteks dinamika politik di Jawa Timur pada masa revolusi, nasionalisme etnik lebih tepat diarahkan pada elite NM, sementara nasionalisme wilayah diarahkan pada elite NJT. Berbeda dengan keduanya, wujud nasionalisme yang diperlihatkan oleh elite Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri. Dapat dikatakan bukan nasionalisme etnik atau nasionalisme Jawa sebab meskipun berdasarkan nilai-nilai Jawa, tetapi ciri-ciri nasionalisme etnik tidak tampak di dalamnya. Nilai-nilai tradisional yang diadopsi elite tidak hanya berasal dari satu area budaya semata. Nilai-nilai itu berasal dari area budaya mataraman dan budaya arek. Elite itu juga bukan dihinggapi nasionalisme wilayah karena tidak pernah menuntut Jawa Timur sebagai satu kesatuan lepas dari pemerintah pusat RI. Apa yang diperlihatkan elite Jawa Timur juga bukan primodialisme sebab yang diperjuangkan bukan kepentingan daerah dan elite memiliki wawasan mengenai wujud Indonesia di kemudian hari. Penulis condong menyebut sebagai nasionalisme lokal, yaitu suatu perjuangan mewujudkan kepentingan nasional yang berlandaskan nilai-nilai tradisi lokal. Nasionalisme macam ini diwarnai otonomi dalam memandang persoalan bangsa dan negaranya (Anderson, 2002). Tulisan ini berusaha mencari jawab atas masalah bagaimana wujud nasionalisme lokal yang dikembangkan elite Jawa Timur dan bagaimana aplikasinya dalam interaksi antarelite sepanjang krisis pemerintahan RI. Jawaban terhadap permasalahan ini relevan untuk mengetahui respons daerah terhadap krisis pemerintah pusat. Lebih dari itu, seperti dikatakan Wirawan (2008:52), jawaban ini dapat menjelaskan proses awal pembentukan identitas kebangsaan. PANDANGAN ELITE JAWA TIMUR TENTANG PERJUANGAN KEMERDEKAAN Menurut pandangan elite Jawa Timur, pemerintahan yang kuat ditopang oleh saka guru yang terdiri atas sama (bersama-sama), dana (memberikan sesuatu kepada rakyat), denda (memberikan hukuman bila melakukan kesalahan), dan wasesa (adanya kekuatan militer) (Konferensi Kementerian Penerangan Jawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no.inv. 409; wawancara Karsono, 10 Maret 2009; wawancara Moh. Rifai, 6 April 2009). Keempatnya satu
kesatuan, harus ada, dan saling berkait. Bila tidak lengkap, tata pemerintahan akan mengalami kegoncangan, tercipta instabilitas, dan kehidupan rakyat akan terganggu. Sama berarti di antara elemen-elemen yang ada di masyarakat tidak berjalan sendiri- sendiri. Perasaan sebagai bagian dari sebuah cita-cita yang ingin direngkuh diharapkan dapat meminimalkan perbedaan-perbedaan. Dibutuhkan komitmen yang kuat meskipun acapkali dijumpai hambatan-hambatan (Wejangan Panglima TCDT, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167). Dana, seorang pemimpin hendaknya memberi, berusaha mencukupi kebutuhan rakyat dan anak buahnya. Dalam konteks ini dapat dimengerti jika elite Jawa Timur terlibat dalam perdagangan gelap dan aktif dalam bisnis ekspor-impor. Demikian pula objek-objek ekonomis yang dibutuhkan rakyat seharusnya tidak diganggu, agar tetap produktif. Dengan cara itu rakyat dapat memanfaatkannya untuk mendukung perjuangan (Laporan Rapat Kilat Gubernur Jawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 408). Hukuman diberikan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan, tidak pandang bulu, inilah prinsip denda. Di balik prinsip ini terkandung nilai keadilan. Siapa saja yang telah bekerja sama dengan musuh, mengkhianati pemerintah, berarti telah melakukan kesalahan dan karena itu perlu dihukum. Wasesa, untuk memberi rasa aman rakyat dari ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, pemerintah memerlukan alat-alat keamanan. Realita dan pengalaman yang dirasakan pada awal-awal revolusi menciptakan konsepsi tersendiri tentang wasesa. Berdasarkan pengalaman pada peristiwa Pertempuran Surabaya, kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan bahu-membahu menghadapi gencarnya seranggan militer Sekutu, tumbuh dalam diri elite pandangan bahwa kekuatan terbesar wasesa terletak di tangan rakyat. Perlawanan terhadap Sekutu dan juga Belanda, bukan monopoli tentara dan pegawai. Oleh karena itu, di Jawa Timur rakyat bersenjata bersatu dengan tentara berlangsung sejak awal-awal Proklamasi. Dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan, siapa pun boleh terlibat dan perlu dihargai. Ideologi, etnik, dan latar sosial tidak lagi menciptakan sekat dan membatasi keterlibatan seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan kedaulatan. Di kemudian hari, ada perasaan senasib yang demikian dalam pada orang-orang yang pernah terlibat dalam pertempuran di Surabaya. Rasa kesetiakawanan dan persaudaraan dipertebal karena pernah bersama-sama berjuang di garis depan. Di Jawa Timur, kesatuan tentara dikuasai oleh bekas orang-orang Peta yang cenderung menyetujui ideologi kerakyatan (Anderson, 1988:297). Bekas anggota Peta, pada awal revolusi merasakan ikatan batin dengan laskar-laskar. Keduanya tumbuh dari pengalaman yang sama: sama-sama mengalami bahaya-bahaya dan penderitaan-penderitaan di garis depan. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan seperti ini yang diperlukan elite di Jawa Timur adalah formulasi pertahanan rakyat yang kuat dan teratur (Sepucuk surat dari seorang pembela tanah air, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409). Namun, kebutuhan ini tidak mendapat tanggapan memuaskan dari petinggi militer di pusat, bahkan sebaliknya, pemerintah ingin memisahkan tentara dengan laskar melalui program ReRa (Reorganisasi dan Rasionalisasi). Bagi elite di Jawa Timur, ketentaraan bukanlah soal kepintaran, melainkan soal keberanian. Oleh karena itu, atribut yang melekat pada seorang tentara, lebih menggambarkan sosok pemberontak, seperti rambut panjang dan peluru melingkar di pinggang. Beberapa foto dari masa revolusi memperlihatkan hal itu (Sutomo, 2008:64; Padmodiwiryo, 1995:711). Pada awal-awal revolusi, pangkat tidak diingini benar karena berjuang tidak untuk pangkat, tetapi sebagai tugas. Tanda jasa tidak perlu karena tidak ada yang berjasa, semua hanya melakukan
kewajiban suci (Anderson, 1988:105). Proses menjadi pejuang sangat sederhana. Dalam tahap rekruitmen para calon pejuang dikumpulkan dan ditanya: siapa yang mau berjuang?. Bagi yang sanggup lalu diberi tugas masing-masing. Pemberian tugas kadangkala melihat pengalaman bekerja sebelum meletus revolusi, tetapi seringkali penempatan justru tergantung kebutuhan (rekaman wawancara: Suroso, 2003). Hal seperti ini dimungkinkan karena ditunjang situasi revolusioner, yakni penjajah Jepang yang pergi, semangat kemerdekaan, pemerintahan baru belum mapan dan adanya ancaman kekuatan asing. Masih ada prinsip lain yang menjadi acuan elite dalam berperilaku, yakni manunggal dan yak apa enake. Manunggal dan yak apa enake dapat dikatakan sebagai manifestasi lain dari sama. Sebagai sebuah nilai, keberadaan manunggal dapat ditelusur dalam budaya mataraman. Sumber nilai manunggal dapat dikembalikan pada mistiisme Jawa, manunggaling kawula-gusti atau jumbuhing kawula-gusti (bersatunya Tuhan dan hamba) (Moertono, 1985:18). Dalam konteks sosial menggambarkan hubungan yang ideal antara penguasa dan yang dikuasai. Hal ini tidak saja menunjukkan hubungan yang tinggi dengan yang rendah, tetapi perwujudan hubungan yang saling bergantung. Tidak ada penguasa tanpa yang dikuasai, tidak ada rakyat tanpa penguasa. Manunggal adalah sebuah kekuatan, sementara pertikaian dianggap suatu kelemahan yang dapat menghasilkan kehancuran. Prinsip manunggal, bagi Anderson (1972:22-23), membantu untuk menjelaskan bagaimana nasionalisme mengekpresikan dorongan mendasar untuk solidaritas dan kesatuan. Jika prinsip manunggal bersumber pada budaya mataraman, lain halnya dengan yak apa enake. Istilah yang khas, yak apa, jelas menunjuk bahasa surabayaan, suatu istilah yang mencirikan budaya Arek. Budaya arek memiliki karakter terbuka, lebih agamis, egaliter, mau menerima perbedaan dan masukan, dan solidaritas tinggi (Kompas, 21 Juli 2008). Identitas Jawa Timur seringkali dikaitkan dengan budaya Arek ini. Bagi orang, termasuk elite, yang lahir dan pernah tinggal di kawasan ini dalam jangka waktu tertentu, nilai-nilai budaya Arek sedikit banyak akan berpengaruh pada sikap dan perilaku hidupnya. Di kawasan budaya ini berkembang prinsip yak apa enake (bagaimana sebaiknya), suatu gabungan nilai kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan kekeluargaan. Prinsip yak apa enake pada dasarnya adalah bentuk cara penyelesaian masalah yang memperhatikan nilai-nilai tersebut (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009). Dalam diri elite juga perlu dilengkapi dengan acuan perilaku seorang ksatria, Sebuah perilaku yang tidak bisa dipisahkan dengan etika priyayi. Dengan tegaknya kolonialisme Belanda, citra satria pun berkurang dalam kehidupan priyayi. Oleh karena itu, para abdi raja kini menjadi abdi negara kolonial Belanda. Kesiapan tempur dan keberaniaan sebagai citra priyayi terdesak oleh rasa kewajiban, ketaatan dan kesediaan berkorban kepada penguasa kolonial (Miert, 2003:11). Namun, hal demikian tidak berlangsung seterusnya. Kondisi penjajahan Jepang mendorong bangkitnya kembali dasar-dasar kemiliteran Jawa. Dalam pendidikan Peta, peserta tidak hanya diberi pelajaran mengenai pengetahuan militer. Semangat keprajuritan ditanamkan melalui latihan-latihan yang berat dan semangat rela berkorban yang patriotik diindoktrinasikan sebagai suatu tugas suci (Brinton, 1996:39). Dalam pendidikan Peta, khasanah pewayangan dihidupkan lagi. Nilai-nilai yang terdapat pada lakon-lakon wayang dipakai sebagai landasan mental bagi anggota Peta (Notosusanto, 1977:17). Hal ini sangat sesuai dengan suasana keprajuritan. Ketika kemerdekaan benar-benar tercapai, gambaran diri sebagai ksatria semakin berkembang, terutama karena negara merdeka yang baru terbentuk mendapat ancaman oleh kekuatan-kekuatan yang hendak menghancurkannya. Tata norma Jawa didominasi pengertian tentang kesetiaan, kepatuhan, pengabdian dan
pengorbanan diri (Miert, 2003:8). Nilai-nilai seperti ini dengan mudah ditemukan dan dipancarkan dalam cerita wayang. Tema peperangan dalam wayang berkait erat dengan jiwa ksatria. Keberhasilan seorang ksatria menjalankan perannya tergantung kepada kesanggupannya menguasai batinnya, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan nafsu, dan hasrat yang tidak pada tempatnya (Brinton, 1996:23). Bagi elite, seorang pemimpin harus seperti ksatria dalam lakon wayang: kuat dan siap tempur, berani, tetapi tidak sombong, jujur dan sungguh-sungguh, siap berkorban dan tidak serakah, selalu setia pada pemimpin (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009; Brinton, 1996:17; Zoetmulder, 1983:325). Di samping memiliki pandangan terhadap diri sendiri, elite juga memiliki pandangan tersendiri tentang perkembangan yang terjadi di pusat. Berdasarkan analisis elite di Jawa Timur, hingga bulan Nopember 1948, dengan melemahnya tenaga revolusi karena merosotnya aliran kiri setelah Peristiwa Madiun, terdapat dua jalan mencapai kemerdekaan. Jalan yang ditempuh memang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni kemerdekaan Indonesia. Kedua jalan yang sulit dikompromikan itu adalah melalui pemerintahan federal dan melalui jalan konfrontasi fisik terus menerus hingga kekuasaan Belanda lenyap. Jalan pertama dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu perjuangan parlementer, pemerintah Republik harus menunjukkan kerjasama militer dengan militer Belanda, dan Angkatan Perang Republik harus tunduk pada peraturan yang bersifat mengikat. Usaha melalui pemerintahan federal mengharuskan Republik mengadakan perundingan-perundingan yang lama dengan Belanda. Dalam hal ini, dimungkinkan pihak Republik memberikan konsensus-konsensus kepada pihak Belanda. Bila hal ini terjadi, dikhawatirkan kekuatan-kekuatan revolusioner menjadi merosot dan juga hilangnya inisiatif orang-orang untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan memperkuat pertahanan rakyat. Hilangnya semangat berbangsa di kalangan rakyat yang sangat diperlukan dalam situasi krisis menyebabkan Republik akan menemui kelemahan (Keadaan/Situasi Politik Nopember 1948, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 441). Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya menyelesaikan perselisihan antara Indonesia-Belanda disambut setengah hati oleh elite Jawa Timur. Ada perasaan keberatan untuk percaya sepenuhnya. Dalam pandangan elite, sebagai lembaga dunia PBB tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, badan ini dipandang tidak begitu cepat menyelesaikan masalah. Keuntungan yang diperoleh pihak Republik juga tidak begitu banyak (Reaksi Rakyat, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409). Dalam suatu rapat TCDT (Territoriaal Commando Djawa Timur) yang dihadiri elite militer dan sipil pada tanggal 12 Pebruari 1948 atas pertanyaan seorang peserta tentang Persetujuan Renville, Panglima TCDT menjawab bahwa perundingan bukan urusan tentara, tentara hanya menjalankan perang dengan tetap menghendaki tetap merdeka 100% (Wejangan Panglima TCDT, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167). Kasus pelarangan berpidato bagi Bung Tomo dapat dijadikan contoh ketidaksetujuan elite terhadap strategi berunding. Isi pidato Bung Tomo yang menolak setiap upaya perundingan dan senantiasa mengobarkan semangat rakyat dipandang merugikan serta menyukarkan diplomasi Indonesia (Kawat dari Perdana Menteri kepada Wakil Perdana Menteri tanggal 17 Desember 1947, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 933). Dalam kasus ini, Bung Tomo diharuskan memilih: tetap menjadi jenderal namun tidak boleh berpidato, atau berhenti jadi jenderal, tetapi bisa berpidato. Persetan, ora dadi jenderal ya ora patheken (Persetan, tidak jadi jenderal tidak sakit pathek, kusta), demikian tanggapan Bung Tomo atas alternatif yang diberikan pemerintah (Sutomo, 2008:63). Ide NIS (Negara Indonesia Serikat) ditolak karena bertentangan dengan prinsip
manunggal. Bagi elite di Jawa Timur, Indonesia dan Belanda tidak akan pernah dapat merupakan kesatuan masyarakat, suatu kesatuan yang berbentuk Negeri Belanda Raya (Groot-Nederland). Tidak diragukan lagi bahwa NIS hanyalah alat kolonial yang memberikan pada Belanda pengaruh yang besar dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti yang telah dinikmatinya di masa lalu. Penentangan terhadap NIS nantinya akan diwujudkan dalam rongrongan, propaganda, dan intimidasi, terhadap NJT dan NM. NJT dan NM pada akhirnya bubar meskipun keberadaannya sebenarnya dijamin dengan telah berdirinya RIS (Republik Indonesia Serikat). Sejalan dengan pemikiran kelompok pembaharu dalam tubuh Angkatan Perang, Hatta berkeinginan untuk membentuk sebuah ketentaraan yang kecil dan berdisiplin tinggi. Tentara yang kecil, berdisiplin, baik persenjataannya, terlatih, dapat dikendalikan dan dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju terbentuknya suatu ketentaraan federal NIS dan sebagai modal utama dalam setiap persetujuan diplomatik dengan Belanda (Anderson, 1976:38). Pandangan demikian bertentangan dengan jajaran elite di Jawa Timur yang senantiasa menekankan sifat populis tentara revolusi, suatu tentara yang terikat kuat dengan masyarakat; tentara yang mengandalkan kekuatan semangat perjuangan dan dukungan masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh dari kolonialisme (Anderson, 1976). Pandangan ini lahir di samping karena pengalaman kebersamaan di medan pertempuran, juga sebagian besar elite militer di Jawa Timur berlatar belakang Peta. Pengetahuan kemiliteran dalam Peta lebih menitikberatkan kekuatan semangat daripada pemahaman teknis militer. Seakan menutup mata terhadap perkembangan politik di tingkat nasional, elite Jawa Timur terus melakukan konsolidasi. Ketidakpercayaan terhadap diplomasi mendorong untuk memikirkan suatu strategi pertempuran jangka panjang. Setelah melalui beberapa pertemuan yang dihadiri komandan brigade, komandan batalyon, staf dan elite sipil, pada bulan Juni 1949 Divisi I berhasil melahirkan TPTL (Taktik Perang Tahan Lama). TPTL dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi militer dan sipil dalam menyingkapi konflik yang tak menentu ujungnya. Pedoman ini terdiri atas dua bagian, yaitu (1) perintah harian GM/Panglima Divisi I dan (2) lima pasal program nasional. TPTL adalah buah pikiran elite, merupakan manifestasi keinginan. Butir-butir yang terekam di dalamnya memantulkan cita-cita sekaligus tujuan untuk apa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Secara luas semua itu diarahkan untuk kepentingan rakyat. Belum seluruh cita-cita dan harapan itu terdokumentasikan sebab TPTL baru sebagian, yaitu lima pasal dari 11 pasal yang direncanakan. Sisanya yang enam pasal tidak pernah terwujud karena situasi politik tidak menungkinkan lagi para elite duduk bersama merumuskannya. Bila dicermati isi dari Lima Fatsal Program Nasional tampak bahwa elite menempatkan dirinya sebagai tokoh-tokoh yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara RI. Dari identifikasi nama Program Nasional jelas diperuntukkan sebagai pedoman bagi pemerintahan pusat sekaligus untuk diketahui aparat di bawah. Lima Fatsal Program Nasional adalah wujud kontribusi dan kepedulian elite Jawa Timur dalam tugas berbangsa (Soewito, 1994:581-582). ELITE JAWA TIMUR DAN TAN MALAKA Dengan adanya serangan militer Belanda, Tan Malaka sebagai representasi dari elite Komunis Nasional, bergerilya di kompleks G. Wilis. Markasnya di Desa Blimbing, Kecamatan Gringging, Kabupaten Kediri. Melalui radio gerilyanya, Tan Malaka giat melakukan propaganda menentang Belanda. Tan Malaka juga mengecam kepemimpinan Sukarno-Hatta. Sukarno-Hatta dianggap sudah tidak mampu lagi memimpin negara. Dari isi pidatonya, sebagian orang meyakini bahwa Tan Malaka telah mengambil alih pimpinan Republik. Hal ini diperkuat dengan
munculnya pamflet yang secara tegas menyebutkan bahwa Tan Malaka sebagai Presiden Indonesia. Pamflet yang beredar ditandatangani oleh Mayor Sabaruddin (Poeze, 2007:1447). Rudolf Mrazek mencoba memahami pemikiran, sikap, dan perilaku Tan Malaka dengan menggunakan pendekatan struktur pengalaman. Menurutnya, Tan Malaka termasuk salah seorang cendekiawan Minangkabau yang menerima visi atau idealisasi adat dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Melalui struktur pengalaman sebagai orang yang lahir dan hidup dalam lingkungan budaya Minangkabau, Tan Malaka melihat konflik sebagai sesuatu yang esensial untuk mencapai dan mempertahankan integrasi masyarakat. Alam Minangkabau dilihat melalui kacamata dialektis yang selalu mampu menemukan keserasian dalam suasana kontradiksi. Tan Malaka selalu melihat dirinya dalam situasi konflik. Selalu berhadapan dengan tesis-antitesis yang menuntut munculnya sintesis. Demikianlah, kemampuan adat bertahan melawan perubahan zaman terletak pada keluwesannya mengembangkan diri dalam menerima proses pembaharuan. Alam Minangkabau membuka diri terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tetapi pada waktu yang sama mampu pula mempertahankan karakter dan bentuknya yang asli. Dengan menekankan cara berpikir dialektis, seperti dalam budaya Minangkabau, kontradiksi atau konflik dianggap wajar. Suasana kontradiksi atau konflik akan selalu dapat diintegrasikan atau diselesaikan secara memuaskan atau harmonis melalui proses pemilihan mana yang baik dan mana yang buruk (Mrasek, 1972). Keberhasilan dari pemilihan itu tergantung pada akal, yaitu kemampuan berpikir rasional dan menolak dogmatisme. Dengan demikian, pandangan ini mendorong orang untuk berpikir kritis, dinamis atau dialektis. Dapat dipahami bila Tan Malaka menganjurkan cara berpikir dinamis atau anti-dogmatis. Tan Malaka mengecam habis cara berpikir dogmatis karena menjerumuskan masyarakat ke dalam penipuan diri sendiri, kepasifan, dan mentalitas budak. Pendapat demikian tergambar secara jernih dalam karyanya, Madilog (Malaka, 2008). Di sisi lain, di Jawa terdapat pandangan yang menggambarkan pemimpin yang ideal. Dalam konsepsi Jawa hubungan pemimpin dan rakyat yang ideal digambarkan dalam ungkapan manunggaling kawula-gusti atau jumbuhing kawula-gusti (Moertono, 1985:25; Supomo, 1988:181) yang dalam bahasa Supomo adalah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat (Supomo, 1988:182). Hubungan pemimpin dengan rakyat saling bergantung, saling membutuhkan; dua unsur yang berlainan, namun sesungguhnya satu. Dalam konsep ini para penjabat negara diharapkan senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Hubungan pemimpin dan rakyat di Jawa dapat digambarkan sebagai suatu keluarga (Moertono 1985:31-32). Negara dipandang sebagai suatu keluarga. Gambaran yang berakar dalam keluarga diperluas ke tingkat negara. Penguasa sama dengan ayah yang ideal, seorang pelindung yang dapat dipercaya, dihormati, dan diteladani. Ayah melindungi dan membimbing, anak tunduk dan mengikuti (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009). Konseptualisasi semacam ini memberikan kunci bagi praktik dan teori kepemimpinan oleh orang Jawa hingga sekarang (Ali, 1996; Mulder, 2001). Persaingan bebas ditolak dalam budaya Jawa, sebab tidak menggambarkan persamaan dan persaudaraan. Negara yang diperintah dengan baik mampu meminimalisasi persaingan tidak sehat. Pihak yang lemah harus dilindungi, sementara yang kuat tidak boleh selalu diuntungkan. Siapa pun yang membiarkan penindasan pihak yang kuat terhadap yang lemah berarti tidak bijaksana dan tidak adil. Persamaan yang dimaksud bukan berarti bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam semua aspek. Karena dalam pandangan Jawa negara ibarat sebuah keluarga, persamaan dan persaudaraan adalah seperti yang berlaku dalam keluarga.
Dalam keluarga setiap anggotanya tidak memiliki hak yang sama. Anak lelaki tertua menanggung tugas dan kewajiban yang lebih besar, tetapi juga memiliki hak yang lebih besar dibanding adiknya yang mungkin masih dalam tahap bermain (Soeriokoesoemo, 1988:173-177). Seiring dengan perkembangan usia, si adik pada akhirnya akan mendapatkan juga hak dan kewajibannya. Dengan demikian, persamaan berjalan dalam bingkai persaudaraan. Setiap anggota keluarga mempunyai kesempatan yang sama, namun untuk mewujudkannya harus diperhatikan kedudukan dan perannya. Tan Malaka kurang begitu memahami realita sebenarnya dari masyarakat Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya. Cara berpikir dialektis yang rasional tidak sesuai dengan cara berpikir elite Jawa Timur pada waktu itu. Konflik bagi elite Jawa Timur sesuatu yang harus dihindari. Meskipun perbedaan sebuah keniscayaan, penyelesaian atas berbagai perbedaan seharusnya tidak menimbulkan konflik. Seperti dalam keluarga, bagi elite di Jawa Timur prinsip manunggal dan yak apa enake seharusnya menjadi dasar bagi setiap upaya penyelesaian masalah (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009). Sementara itu, gerakan politik Tan Malaka secara langsung dirasakan tidak sesuai dengan bayangan elite Jawa Timur. Bagi elite Jawa Timur tindakan tegas bagi Tan Malaka bukan karena faktor ideologi karena elite Jawa Timur sejak awal-awal revolusi dan seterusnya dapat menerima ideologi apa pun. Tan Malaka disingkirkan bukan karena seorang komunis, tetapi karena aktivitasnya berbahaya bagi persatuan dan kemerdekaan. Manuver politiknya potensial menimbulkan disintegrasi. Perilaku Tan Malaka tak selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di kalangan elite Jawa Timur. Bagi elite Jawa Timur krisis pemerintahan Ædalah masalah nasional, seharusnya dipecahkan berlandaskan sikap ksatria. Seorang ksatria tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ksatria selalu setia kepada kepemimpinan nasional (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009). Tan Malaka tidak mampu mengalahkan nafsu untuk berkuasa, suatu sikap yang harus dihindari oleh seorang ksatria. Seperti Bima yang membebaskan Raja Maswapati yang berada dalam cengkeraman musuh, ketika Kerajaan Wirata diserang Raja Susarman dari Kerajaan Trigalba, Bima tidak justru mengambil alih tahta kerajaan yang kosong, meskipun dirinya dan saudaranya mampu melakukannya. Tan Malaka juga kurang memahami Sukarno-Hatta. Sukarno-Hatta dilihat sebagai orang- orang oportunis. Kebijakan Sukarno-Hatta berunding dengan penjajah dilihat sebagai masih adanya sisa-sisa mentalitas budak. Jelas berbeda dengan gagasan revolusi Tan Malaka. Bagi Tan Malaka, revolusi Indonesia mempunyai dua ujung tombak, yaitu mengusir imperialisme barat dan mengikis sisa-sisa feodalisme. Mentalitas budak adalah salah satu bentuk dari sisa-sisa feodalisme itu. Namun, Sukarno-Hatta telah lama mempunyai kharisma politik yang tertanam kuat dalam masyarakat. Hal ini kurang dipahami Tan Malaka. Dwi Tunggal telah berhasil menjadikan dirinya sebagai simbol dari persatuan dan perjuangan nasional. Seperti dikatakan Alfian (1977:75), dalam suasana revolusi yang amat emosional, kharisma pemimpin memainkan peranan yang amat penting dan sering menentukan. Hubungan emosional antara Sukarno dengan elite Jawa Timur kurang dipahami oleh Tan Malaka. Tidak saja Sukarno dilahirkan di wilayah ini, tetapi juga sekolah dan bergaul dengan orang-orang pergerakan di Surabaya. Semua itu melahirkan ikatan batin yang cukup berarti. Momen-momen yang berlangsung sepanjang revolusi membuktikan hal ini. Sebagai contoh, elite bersedia menghentikan pertempuran dengan pihak Inggris saat Sukarno memerintahkan berhenti. Demikian pula sambutan yang luar biasa diberikan kepada Presiden saat berkunjung ke Jawa Timur. Sukarno, kelahiran Blitar, wilayah Karesidenan Kediri, mempunyai pengaruh dan
kharisma yang kuat di daerah ini sebab kekuatan golongan nasionalis dan sikap paternalistik masyarakat sangat menonjol. Masyarakat sekitar Kediri setia kepada Sukarno (Kompas, 21, 25 Juli 2008; Kompas 18 Maret 2009). Sangat riskan Tan Malaka menantang dan menganggap Sukarno sebagai pemimpin yang lemah justru di wilayah yang menjadi basis pendukungnya. PEMBUBARAN NEGARA BAGIAN Keberadaan NM dan NJT bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh elite Jawa Timur untuk menegakkan pemerintahan karena tidak mencerminkan manunggal dan sama serta tidak menggambarkan negara sebagai suatu keluarga. Oleh karena itu, NM dan NJT perlu dikenai denda. Perlu dicatat ketika Belanda melakukan agresi bulan Desember 1948 Walinegara NJT, Kusumonegoro dan Walinegara Madura, Cakraningrat, menyetujui dan mendukung aksi militer tersebut (Laporan Rahasia, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. inv. 82; Sangat Rahasia Persoonlijk, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. inv. 82). Sikap kedua elite ini tidak pernah dilupakan elite Jawa Timur. Oleh karena itu, Wingate Action dan pembentukan Wehrkreise yang dilakukan sejak Belanda melakukan agresi, diarahkan untuk menggoyang keberadaan NJT dan NM (wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009; wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009). Keinginan elite Jawa Timur agar NJT dan NM dibubarkan serta dikembalikan kepada RI sangat besar. Tanpa mengindahkan bahwa dalam RIS semua negara bagian eksistensinya diakui, operasi intelejen dalam upaya merobohkan negara bagian di Jawa Timur segera dilakukan. Beberapa anggota militer mendapat tugas khusus ke daerah-daerah yang menjadi wilayah negara bagian. Tugas rahasia juga diberikan pada dua batalion teritorial (Sutrisno, 1983; Kertodjojo, 1996:122). Berbagai desakan yang muncul kemudian pada dasarnya hasil nyata operasi intelejen yang dirancang staf Divisi I. Desakan yang dimotori tentara diwujudkan dalam bentuk munculnya resolusi dan mosi agar negara bagian itu segera dibubarkan. Untuk tuntutan pembubaran NJT, dari tanggal 1 Desember 1949 hingga 23 Januari 1950 terdapat 22 mosi dan resolusi (Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Timur, 1953:118-119). Bagi elite Jawa Timur, isi kedaulatan RIS tidak ada bedanya atau merupakan kelanjutan Hindia Belanda dahulu. Perubahannya dipandang tidak berarti. Bentuk negara RIS tidak menyelesaikan pertentangan di Jawa Timur. Republik Indonesia yang telah berdiri dan merdeka didukung rakyat dan diakui dunia internasional menjadi runtuh dan tidak berharga setelah digabungkan dengan RIS. Bentuk negara RIS merupakan intervensi asing untuk kepentingan kapitalnya. RIS adalah bentuk terbaru untuk menyelimuti masuk dan bekerjanya modal asing di Indonesia. Lebih tegas lagi KMB adalah kemenangan modal asing (Laporan Rahasia Kepolisian Surabaya, Kabinet Perdana Menteri Yogya, ANRI, no. Inv. 80). Menurut Bung Tomo demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan selama masih belum merdeka 100%. Untuk menuju kemerdekaan 100%, siapa pun harus berani melepaskan segala ikatan yang membelenggu, seperti KMB (Pedoman, 26 Desember 1950). Akibat ketidaksabaran rakyat menanti bubarnya negara bagian, muncul suasana panas di beberapa tempat, seperti di Probolinggo dan Pasuruan. Di dua daerah ini rakyat, instansi pemerintah, dan juga partai-partai politik secara sepihak memutuskan hubungan dengan NJT serta menyatakan daerahnya sebagai bagian dari wilayah RI (Jawatan Penerangan RI, 1953:119). Di Pasuruan intervensi tentara yang paling terasa. Pemerintahan NJT di Pasuruan tidak dapat berjalan sama sekali. Oleh TNI, senjata yang dimiliki pamong praja dan polisi NJT disita. Untuk selanjutnya, pamong praja dari pihak RI terlihat aktif berhubungan dengan rakyat. Di sini pejabat pemerintah NJT juga mendapat perlakuan yang kurang menggembirakan. Suatu contoh,
kendaraan Bupati NJT dipinjam TNI, tetapi pemakaian dan pemeliharaannya tidak proporsional, akibatnya kondisi kendaraan cepat sekali menurun. Demikian pula kendaraan yang dimiliki pamong praja NJT yang lain, telah habis karena dipakai oleh TNI dengan alasan dipinjam, tetapi kenyataannya tidak pernah ada yang dikembalikan (Keadaan Jawa, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, no. inv. 80). Praktis, sejak bulan Desember 1949 parlemen dan pemerintahan NJT sudah tidak berfungsi lagi. Sidang Parlemen NJT tanggal 25 Pebruari 1950 yang memutuskan menyerahkan kekuasaan NJT kepada RI, hanyalah formalitas semata. Selanjutnya, Pemerintah NJT menyerahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan kepada Pemerintah RIS. Setelah terjalin komunikasi dan pendekatan yang intensif antara elite Jawa Timur dan elite NJT serta konsultasi- konsultasi dengan Pemerintah Pusat RI dan RIS, akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 109 tahun 1950 NJT dibubarkan (Perubahan Status NJT dan Madura, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. inv. 181). Pemerintah RIS menyetujui pembubaran NJT tidak sepenuh hati. Kebijakan elite Jawa Timur untuk menggoyang dan merubuhkan NJT tidak sepenuhnya dibenarkan oleh pemerintah pusat. Dalam pemikiran elite pusat, tindakan ini mengganggu hasil diplomasi yang baru saja disepakati. RIS harus dapat menunjukkan komitmen yang kuat pada dunia internasional untuk menciptakan perdamaian. Kolonel Sungkono dan Letkol Dr. Suwondo dipanggil ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya. Keduanya dinyatakan bersalah, namun tidak diberi sangsi. Batalion Manshur Solikhi dan Batalion Darmosugondo yang terlibat pembubaran NJT dipindah ke Palembang (Rahardjo, 1996:5). Proses pembubaran NM tidak secepat NJT. Ada tiga penyebab yang menghambatnya. Pertama, teguran keras pemerintah pusat atas kasus NJT mengakibatkan gerak operasi intelejen pembubaran NM berjalan melambat. Kedua, NM sudah cukup lama berdiri, lebih dulu dari NJT, sehingga pengaruhnya cukup kuat di kalangan birokrasi. Ketiga, nepotisme di lingkungan NM, yaitu R.A.A. Cakraningrat cukup pintar menempatkan keluarga dan teman-teman dekat sebagai benteng posisi politiknya (Soeharto, dkk. 2002:63-64). Meski menghadapi hambatan, operasi intelejen untuk menggerakkan masyarakat terus berjalan. Sebagai bukti, dari tanggal 5 Januari 1950 hingga 22 Januari 1950 muncul 16 mosi dan resolusi pembubaran NM (Jawatan Penerangan Provinsi Djawa Timur, 1953:103-104). Menghadapi begitu banyak tuntutan Parlemen NM membentuk Panitia Pelaksanaan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Madura. Selanjutnya, panitia ini yang bekerja, mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Wali Negara Madura, pemerintah Provinsi Jawa Timur RI dan juga dengan pemerintah RIS. Proses berjalan lambat menyebabkan rakyat menjadi tidak sabar. Di beberapa daerah, demonstrasi dibarengi dengan aksi sepihak berupa pengangkatan Bupati dan pejabat-pejabat RI. Melihat perkembangan yang tidak menggembirakan, Gubenur Jawa Timur Samadikun, menyatakan Karesidenan Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur RI (Jawatan Penerangan Provinsi Djawa Timur, 1953:104-109). Sikap tegas dan berani Samadikun menjadikan elite NM dan orang-orang federalis tidak dapat berkutik. Tidak ada pilihan, pemerintah RIS akhirnya melalui Keputusan Presiden No. 110 Tahun 1950 membubarkan NM dan menggabungkannya dalam Provinsi Jawa Timur (Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemulihan negara, Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. inv. 75). SIMPULAN Bagi elite Jawa Timur, pemaknaan nasionalisme bercampur dengan bangkitnya kembali nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai itu jelas telah bersemi pada masa sebelumnya. Revolusi telah
mengguncangkan tatanan yang ada. Elite membutuhkan sumber orientasi agar dapat berperan sebagai penerang dalam situasi yang sedang berubah. Suasana krisis politik dengan segala ketegangannya yang melibatkan massa membutuhkan warisan-warisan nilai yang tidak hanya berfungsi sebagai acuan perilaku tetapi juga memberi identitas dan loyalitas. Demikianlah, mencuatnya nilai-nilai: sama, dana, wasesa, denda, ksatria, manunggal dan yak apa enake, memberikan karakteristik tersendiri bagi proses jalannya revolusi di Jawa Timur. Salah satu episode dalam revolusi di Jawa Timur terbukti tidak membongkar dan membuang warisan nilai- nilai tradisional. Menguatnya kembali nilai-nilai tradisional mau tidak mau berhadapan dengan aliran pemikiran lain, yaitu marxisme dan federalisme. Dalam kondisi demikian persaingan menjadi bagian dari proses interaksi antarelite (Poerwanto, 1997:46). Dengan kata lain, persaingan terjadi jika elite yang beraliran nasionalisme lokal bertemu dengan elite pengikut marxisme dan federalisme. Di sisi lain, tidak ada bukti elite pengikut marxisme terlibat kerja sama maupun persaingan dengan elite federalis. DAFTAR RUJUKAN Alfian. 1977. Tan Malaka, Pejuang Revolusioner yang Kesepian. Prisma. No. 8 Tahun VI. Jakarta: LP3ES. hlm. 57-76. Ali, Fachry. 1996. Refleksi kekuasaan Jawa Dalam Indonesia Modern. Jakarta: Gramedia. Anderson, B.R.OGoran. 1972. The idea of Power in Javanese Culture, dalam Claire Holt (Ed), Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 1-69. _____ 1988. Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Anderson, D. Charles. 1976. The Military Aspects of the Madiun Affair. Indonesia. No.21 (April). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, hlm. 1-63. ANRI. Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, 1949-1950. Jakarta: ANRI. ANRI. Kementerian Penerangan, 1945-1949. Jakarta: ANRI. ANRI. Sekretariat Negara, 1945-1949. Jakarta: ANRI. ANRI. Yogya Dokumenten, 1946-1948. Jakarta: ANRI. Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. 2003. Rekaman Wawancara: Suroso. Surabaya: Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. Brinton, Peter. 1996. Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat. Jakarta: LP3ES. Chaniago, J.R., dkk. 1989. PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Khasanah Kearsipan. Jakarta: ANRI. Djamhari, S. Asad. 1990. Pemerintah Darurat RI di Jawa, dalam Abdurrachman Surjomihardjo & J.R. Chaniago (Ed.), Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia. hlm. 67-74. Feith, Hebert & Lance Castles. 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES. Groen, P.M.H. 1991. Marsroutes en Dwaalsporen, Het Nederlands Militair-Strategisch Beleid in Indosnesie 1945-1950. The Hague: Historical Section of the Royal Netherlands Army. Hadi, Nur & Sutopo. 1997. Perjuangan Total Brigade IV Pada Perang Kemerdekaan di Karesidenan Malang. Malang: Penerbit IKIP MALANG Bekerjasama dengan Yayasan Ex Brigade IV/Brawijaya Malang. Jawatan Penerangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. 1953. Provinsi Jawa Timur.
Surabaya: Jawatan Penerangan Republik Indonesia Jawa Timur. Kertodjojo, S. 1996. Dongeng Dari Bapak, Sebuah Otobiografi. Surabaya: . Kompas, 21 Juli 2008. Kompas, 25 Juli 2009. Kompas, 18 Maret 2009. Malaka, Tan. 2008. Madilog (Materialisme Dialektika Logika). Jakarta: LPPM Tan Malaka. Miert, H.van. 2003. Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Uatan katu, KITLV. Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa lampau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mrasek, Rudolf. 1972. Tan Malaka: A Political Personalitys Structure of Experience. Indonesia. No. 14 (October). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project. hlm. 1-48 Mulder, Niels. 2001. Ideologi Kepemimpinan Jawa, dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: yayasan Obor Indonesia. hlm. 79-99. Nasution, A. Haris. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10, Perang Gerilya Semesta II. Bandung: DISJARAH-AD & Angkasa _____ 1984. Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang. Bandung: Angkasa. Notosusanto, Nugroho. 1977. Soedirman Panglima Yang Menepati Janjinya, Prisma, No. 8 Agustus Tahun VI. Jakarta: LP3ES. hlm. 15-23. Padmodiwiryo, Suhario. 1995. Memoar Hario Kecik. Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Pedoman, 26 Desember 1950. Poerwanto, Hari. 1997. Teori Konflik dan Dinamika Hubungan Antarsuku-Bangsa. Humaniora. No. VI Oktober-Nopember. Yogyakarta: PPPF & PSI Fakultas Sastra UGM. hlm. 40-47. Poeze, Harry. A. 2007. Verguisd en Vergeten: Tan Malaka, de Linkse Beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, Deel III. Leiden: KITLV Uitgeverij. Rahardjo, Pamoe. 1996. Gerilya dan Diplomasi, Operasi Hayam Wuruk Sebuah Epik Dalam Revolusi. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Rasjid, S. Mohammad. 1982. Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Jakarta: Bulan Bintang. Salim, Islam. 1995. Terobosan PDRI dan Peranan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Soeharto, dkk. 2002. Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik. Surabaya: Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. Soeriokoesoemo, R.M.S. 1988. Hak Orang Bijaksana, dalam Herbert Feith & Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES. hlm. 173-177. Soetrisno, Imam. 1983. Mengemban Tugas Politik Membubarkan Negara Jawa Timur Dari Besuki, dalam Markas Besar Legiun Veteran RI, Bunga Rampai Perjuangan & Pengorbanan. Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran RI. hlm. 141-164. Soewito, I.H.N. Hadi. 1994. Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Jilid 3. Jakarta: Grasindo. Supomo, 1988. Negara Integralis, dalam Herbert Feith & Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES. hlm. 179-183. Sutomo, Sulistina. 2008. Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat Yang Menilai Kepahlawananmu.
Jakarta: Visimedia. Wirawan, A.A. Bagus. 2008. Respons Lokal Terhadap Revolusi Indonesia di Sunda Kecil, 1945-1950. Humaniora. Volume 20. No. 1. Pebruari. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM. hlm. 51-62. Yayasan 19 Desember 1948, Dokumen RIPRESS Dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Zed, Mestika. 1997. Somewhere in the Jungle. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Zoetmulder, P.J. 1993. Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta : Djambatan. NARA SUMBER Wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009 Wawancara dengan Moh. Rifai, 6 April 2009 Wawancara dengan Suroso, 2003.