ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol.2, No.1 Januari 2024 e-ISSN: 2962-8903; p-ISSN: 2962-889X, Hal 249-261 DOI: PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19 Sandy Sulistiono1, Widyawati Boediningsih2 Universitas Narotama Email: Abstrak: Kondisi merebaknya virus Korona di tahun 2021 lalu menyebabkan beberapa kemunduran pada masyarakat, termasuk aspek perekonomian. Demi meningkatkan kembali perekonomian nasional pasca dilandanya Indonesia dengan virus Korona, pemerintah dapat mengupayakan kemudahan berusaha dengan didukung eksistensi lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan nasional yang mengambil berbagai tindakan dinamis pasca gelombang Covid-19 merupakan sebuah tanda pemerintah serius dalam meningkat kemudahan berusaha nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji konsep kelembagaan keuangan nasional dan peran lembaga keuangan nasional dalam usahanya meningkatkan kemudahan berusaha pasca pandemi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep terkait konsep lembaga keuangan nasional yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan ketentuan yang sedang berlaku seperti mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Peraturan Bank Indonesia. Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Kemudahan Berusaha, Covid-19. Abstract: The outbreak of the Corona virus in 2021 caused several setbacks in society, including economic aspects. In order to revive the national economy after Indonesia was hit by the Corona virus, the government can make efforts to provide convenience supported by the existence of financial institutions, both Bank Financial Institutions (LKB) and Non-Bank Financial Institutions (LKBB). National financial institutions taking various dynamic actions after the Covid-19 wave is a sign that the government is serious about increasing convenience in national efforts. Therefore, this research will examine the concept of national financial institutions and national financial institutions in their efforts to increase convenience after the pandemic. Because this research is legal research, the approach used is a conceptual approach related to the concept of national financial institutions which is supported by a statutory and regulatory approach using applicable provisions such as referring to the Medium Term Development Plan (RPJMN) and Bank Indonesia Regulations. Keywords: Financial Institutions, Ease of Doing Business, Covid-19. PENDAHULUAN Kilas balik pada 3 tahun lalu, Pemerintah mengumumkan kasus pertama Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut sebagai Covid-19) yang memasuki Indonesia. Presiden mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 yang dialami oleh seorang ibu berumur 64 tahun beserta putrinya yang berumur 31 tahun pada 2 Maret 2020. Sejak saat tersebut, penyebaran Corona Virus Disease 2019 merebak ke seluruh bagian Indonesia yang menyebabkan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian meningkat. Dengan meluasnya dampak Covid-19, hal ini 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Received Desember, 2023; Revised Desember 8, 2023; Accepted Januari 18, 2024 *Sandy Sulistiono,
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada aspek lainnya seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearrtanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa corona virus disease 2019 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedarutan Kesehatan masyarakat sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Dampak signifikan yang dirasakan masyarakat saat Pandemi Covid-19 ialah turunnya perekonomian nasional, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02 Persen di tahun 2019 menjadi 2,97 Persen pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28 Persen pada tahun 2019 menjadi 7,07 Persen pada tahun 2020.3 Kemudian pada kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak tinggi hingga 7,07%. Kendati demikian, situasi di kuartal III- 2021 diproyeksi akan ada tekanan lagi karena kebijakan PPKM yang diperketat pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19.4 Bank Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BI) sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertitel bank sentral nasional mengambil peran cukup besar di tengah keterbatasan instrumen lainnya dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. BI berperan dalam membantu pemerintah melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana. Tidak hanya itu, BI juga bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan BI dalam skema burden sharing. BI membiayai public goods yang menyangkut hajat hidup.5 Hingga akhirnya di tahun 2023, kasus penderita dan tingkat keparahan Covid-19 secara nasional telah mengalami penurunan secara signilikan melalui penanganan yang tepat dan terpadu serta telah dapat meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Status pandemi Covid-19 pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut pada 21 Juni 2023 dan berubah menjadi penyakit endemi. Hal ini telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. 3 Weli Putri Melati, "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia", DJKN Kementerian Keuangan Indonesia, 2023, 4 Wahyu Daniel, "Ketua OJK Ungkap Kondisi Sektor Keuangan Terkini Saat Pandemi", CNBC Indonesia, 2021, keuangan-terkini-saat-pandemi. 5 Fenty Tirtasari Ekarina dan Gabriel Fedrichson, Peran Bank Sentral di Tengah Pandemi COVID-19, Artikel 1, h. 53. 249 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Tentunya kondisi perekonomian Indonesia pra pandemi dengan pasca pandemicmasih memiliki perbedaan yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk berupaya kembali meningkatkan perekonomian masyarakat, yang salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan berusaha atau telah dikenal sebagai Ease of Doing Business (selanjutnya disebut sebagai EoDB). EoDB adalah index atau peringkat kemudahan berbisnis suatu negara yang diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan oleh World Bank. EoDB menentukan seberapa mudah birokrasi yang harus dilalui investor terutama investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di suatu negara. 10 indikator penilaian dalam menentukan index kemudahan berusaha atau EoDB suatu negara tersebut ialah:6 1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha 2. (starting business); Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha (dealing with construction permit); 3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain (regulating property); 4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku (paying taxes); 5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit (getting credit); 6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum (enforcing contract); 7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik (getting electricity); 8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang (trading across borders); 9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan (resolving insolvency); 10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara (protecting minority investors). Tepat pada awal mula pandemi Covid-19 merebak, World Bank tetap menjalankan penilaian kemudahan berusaha pada negara-negara yang berpartisipasi, dan sebagai hasilnya peringkat EoDB Indonesia di tahun 2020 berada di nomor 73. Yang kemudian pada 16 September 2021, World Bank menyampaikan pernyataan resmi bahwa akan menghentikan sementara laporan indeks kemudahan berusahanya. Meskipun demikian, adanya indeks kemudahan berusaha telah sangat mempengaruhi upaya peningkatan roda perekonomian di Indonesia yang dapat ditunjukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mencatut aspek "kemudahan berusaha" sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil suatu tindakan terkhusus mengenai keuangan dan perekonomian bangsa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah 6 World Bank Group, Doing Business 2019, A World Bank Group Flagship Report, 2019, h. 2. 250 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 konsep kelembagaan keuangan nasional? Serta bagaimanakah peran lembaga keuangan nasional dalam usahanya meningkatkan kemudahan berusaha pasca pandemi? KONSEP KELEMBAGAAN KEUANGAN NASIONAL Sistem keuangan memiliki berbagai pengertian yang bergantung pada ruang mana yang hendak menjadi fokus. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter.7 Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).8 Abdulkadir Muhammad juga turut memberikan definisi mengenai lembaga keuangan (financial institution), yakni badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.9 Pada lembaga keuangan, kekayaannya sebagian besar dalam bentuk tagihan (claims) artinya lembaga ini mempunyai bentuk aset riil (seperti peralatan gedung dan sebagainya) lebih sedikit daripada tagihan atau aset finansial (saham, instrumen uang dan surat berharga lainnya) yang bersifat sebagai perantara bagi mereka yang mempunyai dana bagi mereka yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Intinya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua- duanya. Sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari: 10 a. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi; b. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.11 Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:12 7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 21. 8 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refiki DItama, Bandung, 2010, h.2. 9 Ibid, h.3. 10 Rachmadi Usman, Op.Cit., h. 21. 11 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 41. 12Burhanuddin, Hukum Bisnis, Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 109. 251 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan. b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:13 a. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (transmission role). b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (intermediation role). c. Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung. Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.14 a. Lembaga Keuangan Bank. Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (dual banking system). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem "bunga", juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.15 Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 1) Menilik istilah bank secara terminologi, kata "bank" berasal dari bahasa Italia "banca", yang berarti bence, yaitu bangku tempat duduk. Pada zaman pertengahan, para banker Italia, yang memberikan pinjaman-pinjaman, melakukan usaha mereka dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.16 Bank adalah lembaga keuangan, pencip ta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi.17 Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media 13 Ibid. 14 Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8 15 Eka Rizky Permana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 33. 16 Th. Anita Christiani, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, h. 18. 17 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h. 12. 252 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur dana.18 Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian "bank" itu sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat diketahui unsur-unsur yang membentuk bank yaitu:19 Lembaga keuangan. Lembaga ini harus merupakan lembaga khusus yang berusaha di bidang keuangan. Oleh karena itu, ada berbagai ketentuan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sebuah bank. Izin dari penguasa moneter. Pada umumnya, yang disebut sebagai penguasa moneter tersebut adalah bank sentral suatu negara. sebelum ada UU No. 10 Tahun 1998 maka yang dapat memberikan izin adalah menteri keuangan, sedangkan pada saat ini wewenang tersebut diberikan kepada Bank Indonesia.
Mengumpulkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bank ini mengumpulkan dana menjadi simpanan yang masih menjadi milik si tertarik dalam berbagai bentuk. Lembaga perantara. Lembaga ini menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan menyimpan kelebihan dana tersebut pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan sebagainya, sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat mengajukan permohonan kredit pada lembaga perbankan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank membawa beberapa fungsi utama, antara lain:20 Agent of Trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Agent of Services, yaitu lembaga yang memobilisasi jasa untuk pembangunanekonomi. Jasa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank, dan penyelesaian tagihan. lain dapat berupa ini antara 2) Bank Perkreditan Rakyat dikhususkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dengan cara menghimpun dana tabungan berupa deposito berjangka. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 18 Ruddy Tri Santoso, Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, h. 7. 19 Th. Anita Christiani, Op. Cit., h. 19. 20 Sri Susilo Y, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 9. 253 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.21 perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.22 b. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non depository financial institutions.23 Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain:24 1) Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. 2) Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja 3) Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum; 4) Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi; 5) Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah; 6) Perusahaan Modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan- perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi; 7) Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu; 8) Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada pembiayaan barang barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya; 9) Perusahaan Kartu Kredit; 10) Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. 11) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 21 Rachmadi Usman, Op. Cit., h. 63. 22 Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., h. 29. 23 Burhanuddin S, Op. Cit., h. 39. 24 Sri Susilo Y, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, Op. Cit., h. 127. 254 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 PERAN LEMBAGA KEUANGAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA PASCA PANDEMI Laporan berjudul "Is a Global Recession Imminent?" yang dikeluarkan oleh Bank Dunia mengidentifikasi adanya potensi resesi ekonomi global yang terjadi pada sepanjang tahun 2023, setelah masa darurat Covid-19 berakhir. Potensi ini tercium dari beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang ada, seperti dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Tidak ada percepatan pertumbuhan yang diproyeksikan pada 2023. Hal ini terjadi disebabkan karena banyak hambatan, khususnya harga-harga komoditas yang tinggi dan pengetatan moneter yang berkelanjutan, diperkirakan akan bertahan. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Pengertian resesi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal sebagai OJK, adalah suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.25 Terdapat beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang diprediksi oleh para ekonom, yaitu: dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu:26 1. Pandemi Covid-19, walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada saat meluasnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. 2. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia- Ukraina merupakan factor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. lalu, 3. Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Menyikapi hal ini, 25 26 Alinda Mahdiyan, "Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?", KPBU Kementerian Keuangan Indonesia, 255 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat. 4. Kenaikan suku bunga acuan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi, mulai dari membangkitkan keuangan saat masih pandemic Covid-19 sampai dugaan resesi di awal tahun 2023, ialah lembaga keuangan yang memiliki eksistensi khusus dalam dunia keuangan yang bertindak selaku lembaga penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yaitu:27 a. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan untuk tabungan mereka. b. Pesatnya perkembangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung. industri dan teknologi: Lembaga keuangan c. Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut. tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil d. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan. e. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (penalty cost). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito. 27 Jamal Wiwoho, Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan, UNS Press, Surakarta, h. 59. 256 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Pemulihan ekonomi nasional sejak pandemi COVID-19 yang ditambah dengan adanya kemungkinan peningkatan inflasi di Indonesia yang belum terlihar jelas sebab meski pergerakan harga-harga komoditas internasional untuk saat ini sebagian dampaknya tertahan oleh subsidi, tentu memperlukan reformasi kebijakan pada sektor lembaga keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Reformasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia berdasarkan 3 pilar yang disarankan oleh World Bank, antara lain:28 1. Meningkatkan permintaan dan penawaran pembiayaan a. Meningkatkan akses dan penggunaan jasa keuangan: Membangun platform data pemerintah dan membuat ID digital. - Membangun sistem pembayaran yang berfungsi dengan baik (yang sepenuhnya dan mengembangkan infrastruktur kredit yang dapat menggunakan data alternatif. berinteraksi lainnya) aplikasi dengan bisa Mendorong layanan dan kebijakan perbankan terbuka yang menciptakan permintaan terhadap layanan keuangan digital (seperti digitalisasi pembayaran G2P dan P2G). b. Memperluas dan meningkatkan kualitas produk-produk pasar keuangan Terus memperkenalkan produk-produk pasar keuangan baru (misalnya obligasi berwawasan lingkungan; obligasi berbasis hipotik rumah; obligasi proyek infrastruktur; obligasi daerah). Mengembangkan pasar terkait perlindungan risiko untuk menarik investor internasional, termasuk dengan mendirikan lembaga central counterparty untuk kliring (clearing) dan close-out netting. c. Memobilisasi tabungan jangka panjang Mengumpulkan tabungan melalui investor institusi, dengan memperluas cakupan, meningkatkan kontribusi dan mengurangi penarikan. Mendorong pengelolaan yang profesional dan investasi jangka panjang yang tepat atas aset dana pensiun dan tabungan hari tua. 2. Meningkatkan alokasi sumber daya melalui sektor keuangan a. Mendorong persaingan di sektor perbankan Memperkuat kapasitas pemberi pinjaman untuk mengadopsi penetapan harga berbasis risiko. Membuka layanan bisnis pemerintah bagi para penyedia layanan yang paling mampu, terlepas dari jenis kepemilikannya. Memperluas penjaminan kredit parsial bagi UMKM dan mendukung kebijakan kelulusan yang efektif dari program KUR. b. Memperkuat kerangka kepailitan Memberikan insentif terhadap restrukturisasi informal, seperti langkah- langkah di luar pengadilan, yang tidak menggunakan sistem pengadilan untuk mengatasi kesulitan keuangan. 28 The World Bank, Financial Deepening for Stronger Growth And Sustainable Recovery, Indonesia Economic Prospects, 2022, h. 8-9. 257 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Memastikan perlindungan yang memadai atas kepentingan kreditur melalui perubahan-perubahan utama Undang-Undang Kepailitan. c. Melindungi konsumen Menerapkan perundang-undangan dan peraturan perlindungan konsumen keuangan yang dipantau dan ditegakkan melalui pengawasan perilaku pasar Memfinalisasikan undang-undang perlindungan data pribadi, yang saat ini tertunda sejak tahun 2019. 3. Meningkatkan kapasitas untuk menahan guncangan finansial dan non-finansial a. Peningkatan efektivitas pengawasan sektor keuangan sistem penyelesaian/resolusi permasalahan bank dan koordinasi antarlembaga yang efektif - Memberikan Meningkatkan hukum kerangka untuk menetapkan pendanaan yang penyelesaian/resolusi, termasuk ketentuan untuk pendanaan diluar yang biasa bila diperlukan. pengaturan jelas untuk b. Memperkuat kerangka kesiapan krisis dan penyelesaian/ resolusi Mengatasi kesenjangan dan keterbatasan dalam pengawasan konglomerasi keuangan. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas keuangan. c. Mendorong pengelolaan risiko terkait iklim dan bencana alam (termasuk Mengembangkan penilaian, pengungkapan dan pelaporan) untuk mengelola risiko-risiko terkait iklim untuk sektor keuangan. kebijakan-kebijakan Memperdalam pasar asuransi bencana untuk memberikan jasa pengelolaan risiko keuangan kepada pemerintah, bisnis, dan rumah tangga. Yang kemudian, Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan pusat nasional menetapkan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar ditengah tingginya ketidakpastian pasar global. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp15.227 per USD, melemah 6,16 persen (YoY). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tekanan yang terutama dipengaruhi oleh penutupan tiga bank di Amerika Serikat dan tertahan oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang baik. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih melampaui batas sasaran inflasi nasional.29 Tindakan Bank Indonesia dalam mengoptimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia sebagai salah satu cara pengendalian tingkar inflasi perekonomian dalam mencapai nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Tidak hanya teruntuk Bank Indonesia saja, merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman pada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui investasi pada 29 Kementerian PPN/Bappenas, Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Triwulan I Tahun 2023, Vol. 7 No. 1, 2023, h. ii. 258 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 peningkatan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, terdapat percepatan kemudahan berusaha yang masuk sebagai proyek prioritas. Hal ini menunjukan bahwa adanya aspek EoDB atau kemudahan berusaha, meskipun tidak lagi memberikan penilaian terhadap negara-negara peserta, namun telah menjadi salah satu motor penggerak yang masuk dalam rencana pembangunan nasional. Terlepas dari tidak adanya lagi indeks yang mengukur perkembangan kemudahan berusaha di Indonesia di tiap tahunnya, pemerintah tetap mengikutsertakan poin kemudahan berusaha untuk menjadi acuan dalam pengambilan langkah dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, lembaga keuangan nasional yang diwakilkan oleh Bank Indonesia telah memberlakukan suku bunga acuan dalam menjaga kesehatan perekonomian negara. Hal ini telah sejalan dengan Pasal 7 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengatur tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dapat dijalankan dengan: inklusi keuangan, perluasan a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi Bank. PENUTUP Kesimpulan Kelembagaan keuangan negara Indonesia merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Yang kemudian baik lembaga keuangan bank ataupun bukan bank ini memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Eksistensi lembaga keuangan nasional yang dinamis dapat dipahami sebagai sebuah perwujudan konkrit pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan perkonomian nasional pasca gempuran virus Covid-19. Pasca penurunan status pandemi menjadi endemi, perekonomian Indonesia masih harus memulihkan perekonomiannya sembari menghadapi adanya potensi resesi ekonomi global. ialah dengan Salah satu cara pemerintah dalam menjawab mengikutsertakan adanya poin kemudahan berusaha yang diharapkan dapat memikat investasi dengan didukung oleh tindakan-tindakan penstabilan rupiah yang diambil oleh kelembagaan keuangan nasional, yang terpusat pada Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional. tantangan tersebut Saran Adanya keberagaman lembaga keuangan yang dimiliki perekonomian nasional penting untuk mendapatkan sejumlah harmonisasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. 259 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Januari 2024
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Hal ini menjadi poin agar adanya keberagama kelembagaan tersebut tidak menjadi penghalang sebab munculnya kemungkinan peraturan dan ruang lingkup yang tumpeng tindih, namun dapat memberikan angin segar dalam meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dengan telah tidak dikeluarkannya lagi penilaian EoDB atau kemudahan berusaha oleh World Bank, seharusnya Indonesia dapat lebih awas untuk menggunakan indikator lain yang dapat dijadikan sebagai acuan arah kebijakan ekonomi selepas tahun 2020. Sebab tujuan kemudahan berusaha yang digadang oleh pemerintah masih terlihat parsial dan belum memberikan dampak yang signifikan setelah selesainya masa darurat Covid-19 diluar kebijakan bagi keberlangsungan lembaga keuangan yang ada. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Buku Burhanuddin, Hukum Bisnis, Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2011. Christiani, Th. Anita, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hasibuan, Malayu, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011. Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refiki DItama, Bandung, 2010. Muhammad, Abdulkadir, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004. Santoso, Ruddy Tri, Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1997. The World Bank, Financial Deepening for Stronger Growth And Sustainable Recovery, Indonesia Economic Prospects, 2022. Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Wiwoho, Jamal, Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan, UNS Press, Surakarta. World Bank Group, Doing Business 2019, A World Bank Group Flagship Report, 2019. Y, Sri Susilo, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Karya Tulis Ekarina, Fenty Tirtasari dan Gabriel Fedrichson, Peran Bank Sentral di Tengah Pandemi COVID-19, Artikel 1, h. 53. Kementerian PPN/Bappenas, Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Triwulan I Tahun 2023, Vol. 7 No. 1, 2023. 260 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Juli 2023
Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Permana, Eka Rizky, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016. Lain-Lain Daniel, Wahyu, "Ketua OJK Ungkap Kondisi Sektor Keuangan Terkini Saat Pandemi", CNBC Indonesia, 2021, Mahdiyan, Alinda, "Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?", KPBU Kementerian Keuangan Indonesia, Melati, Weli Putri, "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia", DJKN 2023, Kementerian Keuangan Indonesia, 261 | ALADALAH - VOLUME 2, No.1 Juli 2023