BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Alih Teknologi 1. Pengertian Alih Teknologi Teknologi adalah komposisi cara yang terdiri atas ketrampilan merancang dan melaksanakannya, terutama yang menggunakan panca indra dan ketrampilan yang terecana seperti pengetahuan dan informasi Teknologi merupakan technical know-how yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa termasuk alat-alat. Pengertian technical know-how di sini diartikan sebagai teknik untuk mengetahui rahasia di belakang peralatan yang memproduksi barang dan jasa tersebut, dan alih teknologi dengan cara seperti inilah yang sebenarnya harus diterapkan. Sedangkan Alih teknologi berasal dari kata transfeer of tecnology yang artinya proses mengalihkan teknologi dari suatu unit produksi ke unit lainnya dengan persyaratan pengetahuan. Pendapat lain menyatakan bahwa Alih teknologi adalah pengalihan kebutuhan teknologi dari pihak yang memiliki teknologi dan menawarkan teknologinya tersebut kepada pihak yang memerlukan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri1 Kata ahli atau pengalihan merupakan terjemahan dari kata "transfer" sedangkan kata "transfer" berasal dari bahasa latin "tranferre" yang berarti jarak lintas (lintas,across) dan "ferre" yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan istilah lain "pemindahan" yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan, pendapat inilah yang menekankan maka harafiahnya pendapat lain istilah pelimpahan sedangkan para ahli lain menghendaki segi makna 1Ok.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30
esensinya dengan unsur adaptasi, asimilasi, desimisasi atau difusinya obyek yang transfer (teknologi).2 United Nation Centre on Transnasional Corporation (UNCTC) mendefenisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu : 1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu. 2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut. 3. Pengembangan kemampuan indigeneous technologi untuk inovasi, yang dimaksud dengan indigenous technology capabilities3 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Alih teknologi adalah suatu cara pengalihan pengetahuan atau keterampilan teknologi, terutama masalah pemindahan materialnya dari suku cadang yang terkecil sampai ke pabrik yang paling lengkap4. Menurut B.N Bhattasali, sebagaimana dikutip oleh Sunaryati hartono menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi yang paling utama adalah teknologi yang tadinya asing haruslah diadaptasikan kedalam lingkungan yang baru. kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut5 2 Vide, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Segi-Segi Hokum Pelimpahan Teknologi Oleh Tim Proyek Pusat Perencanaan Hokum Dan Kodifikasinya BPHN, Jakarta, 1982, hlm.14 3 Peter Mahmud Msrzuki, Luasnya Perlindungan Paten, Jurnal Hukum UII, No.12 Vol.6.1999, hlm.29 4 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 30 5 Dikutip dari tesis Tunjung Herning Sitabuana, Technical Assistance Agreement Sabagai Sarana Alih Teknologi Di Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, semarang, 2001, hlm. 48
2. Dasar Hukum Alih Teknologi Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini sudah didasarkan kepada hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.6 Tujuan dari pada diundangkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 untuk membuka peluang masuknya para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia serta semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diatas segala kepentingan para penanam modal yang bersangkutan. Dengan diundangkannya penanaman modal adalah untuk mewujudkan alih teknologi dari investor asing. Sehingga alih teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya untuk mencapai tingkat kemampuan teknologi yang sejajar di setiap bangsa. hal ini dijelaskan atau terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur hak dan kewajiban perusahaan penanaman modal di bidang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 10 Ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan penanaman modal wajib mempergunakan tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia kecuali tenaga ahli bagi jabatan-jabatan dan keahlian tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dalam Ayat (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 Wiwi Dwi Astuti, Kontrak Alih Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Industri, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 62
Ketentuan Pasal 18, Undang ini disebutkan bahwa, penanam modal yang salah satunya melakukan alih teknologi akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam memperluas usahanya maupun dalam melakukan penanaman modal baru seperti pembebasan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal, mesin dan peralatan lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, serta pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku tertentu, bahkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa yang diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 dalam hal ini terkait dengan alih teknologi. Sebagai upaya untuk menarik investor asing datang ke indonesia, akan tetapi terkait dengan pelaksanaan alih teknologi belum ada ketegasan dalam pelaksanaannya sehingga alih teknologi tidak berjalan dengan efektif. B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing 1. Pengertian Penanaman Modal Perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno, dan pasca-kemerdekaan. Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan7. Pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan "Agrarische Wet" pada tahun 1870. Dengan adanya peraturana ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa 7 Jochen Roppke, Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 157
dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda. Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia-Belanda diantaranya Pada periode pasca kemerdekaan secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara guna melaksanakan pembangunan nasional, meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan karena penjajahan Belanda dan lebih parah lagi pada masa penjajahan Jepang Bahkan selama 17 tahun berikutnya Indonesia hanya menjadi negara pengimpor barang modal dan teknologi, tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal terutama asing yang masuk ke Indonesia masih tetap. Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pauw dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.8 Penanaman modal adalah kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud9. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, foreign investment. Pengertian penanaman modal asing tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing, yakni transfer of tangible or intangible assetsfrom one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. Velliana Tanaya memandang bahwa, Penanaman Modal Asing sebagai transfer modal, baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam defenisi ini, PMA dapat dikostruksikan sebagai pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Tentunya tujuan penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan.. Dalam Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia, disebutkan juga pengertian Modal Asing, yaitu modal dari suatu bangsa (negara)asing yang ditanamkan ke suatu negara dengan maksud 8 Suhud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 120 9 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 15
memperoleh keuntungan yang cukup. Dengan demikian penanaman modal asing dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum asing dengan menanamkan modal berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku di wilayah suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan host country sebagai penyedia lahan bagi para investor juga harus dapat merasakan keuntungan berupa pertumbuhan dan perkembangan dalam pembangunan di berbagai sektor yang merupakan hasil dari terciptanya iklim invetasi yang baik di negara tersebut10 2. Dasar Hukum Penanaman Modal Dasar hukum berlakunya investasi asing di Indonesia ada sejak diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini merupakan payung di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Sampai Kemudian pada tahun 2007 di berlakukan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang merupakan peraturan mengenai penanaman modal dalam pelayanan satu atap yang berlaku hingga saat ini. Selain Undang-undang tersebut terdapat pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia, antara lain :1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang 10 Velliana Tanaya, Pengaturan Alih Teknologi dalam rangka Penanaman Modal Asing di Indonesia (Jurnal Hukum), hlm.13
Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 5) Peraturan Kepala BKPM Nomor12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.