Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 6, Juni 2021 P-ISSN:	2722-288X,	E-ISSN:	2722-7871	Website:	pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg	This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution	4.0	International	License. Aspek Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kota Makassar Nurul Azmii Alfarabi1,2, Hambali Thalib1 & Azwad Rachmat Hambali1 1Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 2Koresponden Penulis, E-mail: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pencurian listrik yang terjadi di kalangan rumah tangga maupun industri. Dan untuk mengetahui apakah upaya yang telah dilakukan oleh PT. PLN maupun kepolisian dalam menanggulangi maraknya kasus pencurian listrik serta apa saja hal yang dapat mendukung ataupun yang menjadi penghambat PT. PLN untuk meminimalisir tindak pidana pencurian listrik. Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara pegawai yang bersangkutan. Data diperoleh dan dianalisa secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian listrik antara lain yaitu faktor rendahnya kesadaran hukum, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, adanya oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran, besarnya denda atau tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan, penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO dan faktor kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan di Kota Makassar tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN. Kata Kunci: Pencurian; Listrik; Kriminologi ABSTRACT The research objective is to analyze cases of electricity theft that occur among households and industries. And to find out whether the efforts that have been made by PT. PLN and the police in tackling the rampant cases of electricity theft and what things can support or hinder PT. PLN to minimize the crime of electricity theft. This research was conducted at PT. PLN (Persero) Parent Unit for Sulawesi Region. The data obtained is primary data by using the interview technique of the employee concerned. Data obtained and analyzed qualitatively, then presented descriptively. The results of the research obtained are that there are several factors that influence the rise of electricity theft cases, including the low level of legal awareness, the presence of irresponsible persons, the presence of certain individuals who provide space for residents to commit violations, the amount of fines or bills that must be paid by customers. , installation deviations that are not in accordance with the SLO and the lack of socialization from the PT. PLN (Persero) to customers in Makassar City about the dangers of electricity theft and the existence of a P2TL Team from PLN. Keywords: Theft; Electricity; Criminology 1703
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1704 PENDAHULUAN Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif (Eleanora, 2013). Kejahatan pula sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia (Hermansyah, 2013). Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (the total concept of society) (Supratman, 2019). Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat (Fithri, 2018). Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan (Gunarto, 2012). Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan energi juga semakin meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Untuk memenuhi kebutuhan energi pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang energi diantaranya pembangunan sumber energi terbarukan (Siregar, 2019). Perkembangan teknologi yang semakin pesat adanya fasilitas listrik seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara ilegal untuk kepentingan beberapa momen tertentu. Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pahamnya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik (Saptari, 2019). Banyak kasus yang terjadi akibat pencurian listrik itu salah satunya pelaku malah tersengat aliran listrik dan beberapa yang sampai menghilangkan nyawa dari pelaku tersebut. Delik pencurian listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan pengusaha besar (Huda, 2018). Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang tentunya dapat merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan kepentingan lainnya, karena dapat mengurangi voltage yang masyarakat dan konsumen menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya. Kasus pencurian aliran listrik di kalangan rumah tangga adalah yang paling besar dibandingkan dengan pencurian listrik di tempat lain (Saleh & Haryanti, 2017). Hal ini disampaikan langsung oleh General Manager PLN Sulselrabar Bob Saril pada saat bertamu ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan "Pencurian tersebut berpotensi merugikan negara senilai Rp.67 miliar. Sebagian besar pencurian berasal dari kalangan rumah tangga, terutama di Kota Makassar."
1705 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 Selain itu Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, Indonesia tenaga listriknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) mencatat kerugian mecapai lebih dari 10 triliun per tahun atas kerugian kegiatan pencurian listrik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Sofyan PLN telah menerapkan sanksi pidana bagi pihak yang kedapatan mencuri listrik, selain itu juga dijatuhi denda dengan nominal yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini PT.PLN Persero telah melakukan proses penggantian ke KWh meter voucher yang sebelumnya KWh meter manual untuk semua kalangan rumah tangga yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (SUSELRABAR) yang di gadang-gadang dapat mengurangi tindak pidana pencurian listrik kedepannya. Pada tahap awal PT. PLN mengadakan KWh meter voucher ini untuk pemasangan KWh baru sudah mulai terealisasi. Selanjutnya PT. PLN mengadakan sosialisasi penggantian KWh meter manual ke voucher untuk kalangan rumah tangga. Sebaiknya PT. PLN lebih memperketat pengawasannya, karena selain banyaknya tindakan pencurian yang mengakibatkan kerugian negara, juga banyaknya korban yang telah berjatuhan akibat tersengat aliran listrik dan terjadinya kebakaran. Sejauh ini kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana bahaya penyambungan arus listrik jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman di bidangnya dan dilakukan tanpa menggunakan safety. Sebagai contoh kasus pencurian listrik dapat kita lihat pada putusan Pengadilan Negeri Selawi No: 24/Pid.sus/2015/PN.SLW. dalam kasus atau peristiwa ini terdakwa dalam hal ini menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Terdakwa tersebut menggunakan aliran listrik dengan cara menyambungkan kabel listrik langsung dari arus induk atau arus utama pada KWh meter prabayar yang telah rusak. Sehingga terdakwa tidak pernah lagi membayar atau membeli pulsa listrik. Karena perbuatan terdakwa, PLN dalam hal ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63.419.414,-. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 3 UU Ketenagalistrikan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menurut saya hingga saat ini memang belum terjadi suatu peristiwa yang mendorong orang-orang untuk menyesuaikan undang-undang pidana yang berlaku di negaranya masing-masing dengan hasil yang telah dicapai oleh teknologi modern. Pembentuk undang-undang kita di Indonesia pun telah bersikap kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi di negara-negara lain di dunia ini. Menurut hemat penulis, dengan sikap demikian menunjukkan bahwa para pembentuk Undang-Undang tidak mengusahakan yang terbaik agar nyawa dan harta milik bangsa Indonesia mendapat perlindungan yang cukup dari KUHP milik Indonesia. Pada penelitian ini dielaborasi lebih jauh tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian listrik yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Ini didasari dengan kekhawatiran penulis akan semakin banyaknya korban yang
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1706 berjatuhan karena tindak pidana pencurian listrik maupun semakin meningkatnya kerugian yang diterima oleh masyarakat maupun pln sebagai pemasok listrik, sehingga penulis meninjau dari segi kriminologis dalam melihat sinergitas pihak PLN dalam menangani kasus pencurian listrik khususnya di wilayah Makassar METODE PENELITIAN Tipe penelitian ini adalah Penelitian empiris yang mengacu pada kajian kriminologis. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berlandaskan pada hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum dan bertitik tolak dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pegawai PLN sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan tersebut dapat dilakukan baik melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), maupun penyebaran kuisioner kepada masyarakat umum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kriminologis. Penelitian dengan metode-metode ilmiah dalam kriminologi dilakukan dengan pendekatan atau ancangan (approach) yang berorientasi pada 2 (dua) kategori besar, yaitu yang satu bersandar pada segi-segi yang terletak pada kondisi individual atau yang melekat pada pelaku kejahatan, sedangkan yang lain lebih mendasarkan kepada faktor-faktor diluar kondisional pribadi-pribadi pelaku kejahatan, namun mendorong ke arah itu. Pendekatan ini juga merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan atas kejahatan tersebut. Digunakannya pendekatan penelitian ini guna mencari dan memperoleh data mengenai penyebab maraknya kasus pencurian listrik yang belakangan ini telah menjadi salah satu trend baru di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di PT.PLN (PERSERO) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. PEMBAHASAN A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian Listrik Secara lahiriah manusia memiliki nurani serta mengetahui baik ataupun buruknya perbuatan yang akan ia lakukan sekalipun niat yang mendasari untuk melakukan perbuatan itu apakah melanggar terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, cara melanggarnya baik perorangan maupun secara kelompok, sama halnya dengan kasus pencurian listrik atau yang biasa disebut penyalahgunaan aliran listrik di instansi pemasok aliran listrik di Indonesia. Sudah berbagai cara yang telah dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik. Adapun cara yang marak dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut: a. Menggunakan alat yang pada umumnya berbahan besi dengan tujuan untuk menghambat perputaran penghitung biaya PLN sehingga ada pemakaian yang tidak terbaca oleh sistem PLN. b. Menyambung secara langsung aliran listrik tanpa menggunakan kWh meter resmi yang dimiliki oleh PLN dan memanfaatkannya.
1707 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 c. Menggunakan MCB (Miniatur Circuit Breaker) sebagai alat penyambung aliran listrik dari tiang induk ke rumah warga dengan tujuan agar daya yang masuk kerumah tidak terlalu besar d. Menggunakan power saving atau alat untuk menghemat aliran listrik yang lagi marak beredar di masyarakat pada saat ini tetapi di pasangnya alat tersebut tidak pada tempatnya. Dalam Keputusan direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 ada 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian listrik, yaitu: 1. Pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Contoh: Apabila pelanggan tersebut memiliki daya listrik 900 VA (Volt Amper) tetapi mengganti MCB diatas 900 VA tanpa melapor ke pihak PT.PLN maka memperbesar daya secara illegal. Adapun grafik penemuan tim P2TL terhadap pelanggaran pada pelanggan golongan pertama (P1) adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 P2TL 2020 35 30 25 20 15 10 5 0 P1 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES Sumber Data: PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Tahun 2020 2. Pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: Apabila pelanggan telah merusak atau mengotak-atik meteran KWh sehingga berakibat pemakaian listrik menjadi naik tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit. Adapun grafik penemuan tim P2TL terhadap pelanggaran pada pelanggan golongan kedua (P2) adalah sebagai berikut:
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1708 Tabel 1.2 P2TL 2020 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 P2 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES Sumber Data: PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Tahun 2020 3. Pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Contoh pada pelanggaran ini adalah gabungan antara contoh pelanggaran I dan II yang dilakukan secara bersamaan. Adapun grafik penemuan tim P2TL terhadap pelanggaran pada pelanggan golongan ketiga (P3) adalah sebagai berikut: Tabel 1.3 P2TL 2020 140 120 100 80 60 40 20 0 P3 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES Sumber Data: PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Tahun 2020
1709 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 4. Pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan/konsumen. Ada 2 pelanggaran yang dikenakan dalam golongan ini : a. Pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan yaitu pelanggan tidak secara resmi terdaftar sebagai pelanggan sah. b. Pelanggan yang memakai listrik dengan alas hak yang tidak sah. Tabel 1.4 P4 25 20 15 10 5 0 P4 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES Sumber Data: PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Tahun 2020 Sesuai dengan tabel yang telah di uraikan sesuai dengan kategori pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang paling banyak ditemukan pada jenis pelanggaran golongan III dengan jumlah pelanggaran sebanyak 847 pelanggan. Sedangkan pada jenis pelanggaran golongan IV yang merupakan pelanggaran dengan persentasi paling kecil dibandingkan dengan pelanggaran glongan yang lain yaitu hanya sebanyak 140 pelanggan pad tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan lebih banyak dibandingkan dengan non pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan fakta bahwa selama ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian listrik. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya Kesadaran Hukum Faktor ini merupakan faktor yang paling utama penyebab maraknya kasus pencurian listrik karena pelanggan menginginkan pembayaran listrik yang lebih murah tetapi dengan cara yang salah. Hal ini di akibatkan oleh tarif dasar listrik yang awalnya di bawah Rp. 1.000,00 per KWh naik menjadi Rp. 1.444,70 per KWh, selain itu semula daya 900 VA mendapatkan subsidi dari pemerintah tetapi sejak oktober 2016 daya 900 VA tersebut tidak lagi mendapatkan subsisdi dan mengikuti tarif dasar listrik yang
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1710 diberlakukan oleh PLN. Adapun kasus pencurian daya listrik terendah yaitu 450 VA yang digunakan oleh masyarakat menengah kebawah dan daya tertingginya hingga 197.000 KVA yang biasanya digunakan untuk bisnis maupun sosial. 2. Adanya Oknum Yang Tidak Bertanggung jawab Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mengetahui dan mahir tentang kelistrikan dan memanfaatkan situasi ketika ada salah satu pelanggan bertanya kepada oknum tersebut tentang bagaimana cara menghemat listrik, kemudian oknum tersebut memasangkan alat penahan aliran listrik (resistor). Faktor ini yang sering dilakukan oleh orang yang pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PLN ataupun yang mengetahui tentang kelistrikan dengan cara mendatangi rumah pelanggan, hal ini pun juga sangat merugikan pihak pelanggan yang pada akhirnya kedapatan pada saat dilakukan operasi penertiban oleh tim P2TL karena ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui hal tersebut sebenarnya melanggar prosedur yang telah di tetapkan oleh PLN tetapi mereka tetap harus membayar dendanya. 2. Adanya oknum-oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran. 3. Bersarnya denda ataupun tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. 4. Penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO (Standar Laik Operasi) 5. Kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan di Kota Makassar tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN. Menurut peneliti masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena tidak adanya keharusan dari pihak PLN tetapi hanya kesadaran dari masing- juga merupakan faktor masing unit untuk melakukan sosialisasi. Faktor ini pendukung yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian listrik. Contoh kasus: Pelanggan A yang ingin menghemat pembayaran listrik dan tidak mengetahui tentang kelistrikan di hampiri oleh seseorang oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan jasanya dengan dalil dapat menghemat listrik. Kemudian oknum tersebut membujuk si A agar mengizinkan dirinya untuk memasangakan alat yang katanya dapat menghemat listrik. Karena ketidaktahuan si A, akhirnya dia terbujuk atas wejangan oknum tersebut. Setelah pemasangan benda tersebut pada suatu waktu datanglah tim P2TL untuk melakukan operasi penertiban di daerah tempat tinggal si A dan pada saat itu pula si A kedapatan oleh tim melakukan tindak pidana pencurian listrik walaupun si A tidak bermaksud dan tidak mengetahui bahwa dirinya telah mencuri aliran listrik, maka dijelaskan oleh tim P2TL kepada si A tentang pelanggaran yang dia lakukan dan si A tetap mendapatkan sanksi dari pihak PLN. Dari penelitian yang dilakukan hal yang terjadi di masyarakat pada umumnya mereka melakukan tindak pidana pencurian listrik diakibatkan dua faktor yang berbeda berdasarkan dengan status sosial mereka. Adapun faktor utama dari masyarakat yang memiliki ekonomi rendah ataupun masyarakat yang berada di pemukiman kumuh adalah biaya hidup yang tinggi sedangkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Cara mereka dalam mencuri listrik kebanyakan dengan cara menyambungkan langsung tanpa melalui KWh meter.
1711 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 Masyarakat dengan ekonomi menengah memiliki faktor utama yaitu adanya bujukan dari pelaku sebelumnya yang mengatakan bahwa dia membayar tagihan listrik dengan jumlah yang kecil tetapi pemakaiannya tetap seperti biasanya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu sejauh ini memiliki mereka memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan walaupun masih berada dalam masa pembayaran tagihan denda. Ketika dilakukan operasi disekitar wilayah ini banyak temuan di beberapa rumah disekitarnya dengan modus yang sama. Hal ini membuktikan bahwa mereka saling memberitahu dan adanya faktor bujukan untuk melakukan hal yang serupa. Masyarakat dengan ekonomi yang tinggi atau yang berada di pemukiman elite, faktor utama dari pencurian listrik yang mereka lakukan adalah untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pembayaran listrik setiap bulannya. Adapun data pengelompokan kasus yang terjadi di 3 sampel kecamatan di Kota Makassar adalah sebagai berikut: Kec. Ujung Tanah Kec. Rappocini Kec. Panakkukang 29 73 4 Sumber Data: PT. BIG Tahun 2020 Menurut pendapat peneliti dari table rekap kasus diatas dapat dinyatakan bahwa pencurian listrik di daerah padat penduduk yang memiliki ekonomi rendah lebih banyak kasus yang terjadi di bandingkan dengan kecamatan yang elite tetapi dari segi kerugian yang ditaksirkan, PLN mengalami kerugian lebih besar di kecamatan elite dibandingkan dengan kecamatan yang mayoritas penduduknya memiliki ekonomi rendah. Urutan kecamatan tertinggi yang menjadi sampel dari penelitian kali ini adalah kecamatan yang penduduknya mayoritas memiliki ekonomi sedang. Hal ini didukung pula oleh salah satu warga yang bersedia melakukan wawancara, ia mengatakan bahwa ada beberapa tetangga rumahnya yang mengajak dia untuk melakukan penghematan biaya listrik dengan berbagai macam modus. B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh PLN Dalam Menanggulangi Kasus Pecurian Listrik Segala upaya telah dilakukan oleh pihak PLN agar kejahatan pencurian listrik ini dapat di minimalisir dan harapan terbesarnya yaitu tidak akan kembali terjadi kasus pencurian listrik. Melihat dampaknya yang sangat besar, maka mengakibatkan losses (kehilangan) daya listrik sehingga mengalami kerugian materi yang cukup banyak dan dapat berakibat fatal bagi PLN maupun pengguna itu sendiri. Pelaksanaan Petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dalam hal mengawasi pelanggan pemakaian tenaga listrik meliputi: 1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL (Jaringan Tenaga Listrik), SL (Sambungan Listrik), APP (Alat Pembebas dan Pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pihak kedua dalam rangka mentertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pihak kedua;
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1712 2. Melakukan pemutusan sementara sambung listrik untuk pihak kedua yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara; 3. Melakukan pemutusan sambungan langsung; 4. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk sambung langsung; 5. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; 6. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; 7. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan tenaga listrik; 8. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian; 9. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak PLN dalam menanggulangi kasus pencurian listrik yang terjadi terbagi atas 2 cara yaitu: 1. Secara preventif. Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian yang tidak diinginkan terulang di masa yang akan dating. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh PLN adalah sebagai berikut: a. Semua alat ukur dilengkapi peralatan, yaitu berupa alat pendeteksi bagi pelanggan yang menggunakan aliran listrik, alat ini otomatis akan membaca berapa kisaran jumlah KWh aliran listrik yang digunakan dan dapat mendeteksi apabila terjadi pembesaran maupun penurunan daya. b. Adanya pengarahan yang diberikan kepada pelanggan pada saat sebelum menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik dan sosialisasi berupa stiker yang bertuliskan "Periksalah Instalansi Listrik Anda Setiap 5 Tahun" yang di pasang dibawah KWh meter Analog maupun Voucher yang terpasang dirumah pelanggan. c. Petugas P2TL melakukan penertiban serta sidak di lapangan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan dan laporan dari petugas pencatat meteran ketika trend pemakaian listrik pelanggan menurun drastis. 2. Secara represif. Represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat di hentikan. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak penegak hukum PLN hanya dengan cara sistem denda atau tagihan susulan yang dijelaskan pada sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak PT.PLN apabila ditemukan pelanggaran, yaitu: 1. Pihak PLN diberikan kewenangan oleh Petugas P2TL di dampingi pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di lapangan yang diduga melakukan pelanggaran apabila pelanggan diduga melakukan pencurian listrik maka maka
1713 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik di tempat. 2. Pelanggan yang telah melakukan pelanggaran baik pelanggan maupun bukan pelanggan di berikan surat pemberitahuan untuk menghadap ke kantor untuk membayar ganti rugi berupa denda yang diakibatkan pemakaian daya yang bukan haknya. 3. Apabila pelanggan atau bukan pelanggan tidak memenuhi panggilan dari pihak PT.PLN dan tidak membayar ganti rugi maka bagi pelanggan alat aliran listrik berupa KWh meter tidak akan dipasang kembali dan bagi bukan pelanggan akan diserahkan oleh pihak kepolisian untuk diproses. Pihak kepolisian hanya melakukan koordinasi antara pihak PLN, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahan setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehigga apabila terjadi pelanggaran pencurian listrik maka hukuman yang di terapkan sesuai dengan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebanyakan kasus pencurian listrik yang terjadi saat ini diselesaikan dengan asas-asas hukum perdata, tetapi ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan asas hukum pidana. Kasus pencurian listrik yang diselesaikan dengan asas hukum pidana seringkali pelaku pencurian listrik tersebut adalah bukan pelanggan dari PLN tetapi menikmati aliran listrik secara tidak sah. Terlepas dari upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian listrik ada beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat pihak PLN dalam meminimalisir terjadinya pencurian listrik. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut: 1. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal yang apabila segel KWh meter terbuka maka dapat melanggar aturan PLN. 2. Kenyamanan masyarakat menikmati aliran listrik yang illegal. 3. Masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT.PLN kepada masyarakat luas tentang ketenagalistrikan. 4. Adanya cara baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk mencuri aliran listrik yang didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang. 5. Ancaman-ancaman yang sering didapatkan oleh petugas ketika sedang melakukan operasi P2TL. 6. Masih minimnya petugas keamanan dari pihak kepolisian yang mendampingi operasi pelaksanaan P2TL. 7. Ketidakberadaan pelanggan dirumah dan pagar rumah pelanggan terkunci pada saat tim P2TL melakukan operasi penertiban. 1 Akar masalah penyebab belum optimalnya pelaksanaan P2TL secara teknis ini adalah belum adanya sistem deteksi awal melalui data teknis tentang adanya pelanggaran, karena sebenarnya hal ini juga dapat berguna dalam penentuan Target Operasi. Deteksi awal secara teknis ini masih belum ada, dikarenakan tidak adanya data pelanggan dalam satu trafo di Area Makassar dan tidak adanya meter pada trafo, 1 Harry, Asman P2TL, Wawancara, Tanggal 14 April 2021, di Kantor PLN UIW SULAWESI
Aspek	Kriminologis	Terhadap	...	(Alfarabi,	Thalib	&	Hambali)| 1714 sehingga susut energi tiap trafo dan kemungkinan adanya pelanggaran tidak dapat terlihat. Selain faktor yang menghambat pelaksanaan operasi tim P2TL di lapangan ada juga beberapa faktor yang dapat mendukung upaya PLN dalam meminimalisir maraknya kasus pencurian listrik. Adapun faktor-faktornya antara lain: 1. Adanya pelanggan yang koperatif dalam membantu pihak PLN. 2. Sidak yang dilakukan oleh tim P2TL. 3. Adanya dukungan dari RT dan RW atau pejabat di daerah tersebut ketika rumah pelanggan di sidak. 4. Mengadakan sosialisasi dampak dari pencurian listrik pada saat car free day. 5. Adanya liputan media yang dilakukan pada saat operasi penertiban P2TL agar pelaku pencurian listrik jera akan perbuatannya. KESIMPULAN 1. Faktor penyebab terjadinya pencurian listrik di kota Makassar yaitu: a. Faktor rendahnya kesadaran hukum. b. Faktor adanya oknum yang tidak bertanggung jawab c. Faktor adanya oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran. d. Faktor bsarnya denda atau tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. e. Penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO f. Faktor kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan di Kota Makassar tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN. 2. Upaya yang telah dilakukan oleh PLN dalam menanggulangi maraknya kasus pencurian listrik terbagi atas 2 cara yaitu: a. Secara preventif yaitu agar mengubah pola pikir masyarakat bahwa pencurian listrik merupakan hal yang melawan hukum. b. Secara represif yaitu dengan melakukan tindakan penegakan hukum secara administrasi berupa sanksi denda serta sanksi pemidanaan yang tegas diatur dalam Pasal 51 ayat 3 UU No.30 Tentang Ketenagalistrikan agar pelaku yang melakukan kejahatan pencurian listrik tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merugikan negara maupun dirinya sendiri 90 SARAN 1. PLN mengadakan sosialisasi secara rutin tentang bahaya dan sanksi dari tindak pidana pencurian listrik kepada masyarakat secara cultural. 2. Penambahan tim P2TL yang melaksanakan operasi penertiban. 3. Penambahan alokasi waktu dan anggaran untuk pelaksanaan operasi tim P2TL. 4. Sinergitas antara pihak PLN dan Kepolisian lebih ditingkatkan lagi. 5. Sidak yang dilakukan oleh tim P2TL di setiap wilayah minimal sebulan sekali DAFTAR PUSTAKA Eleanora, F. N. (2013). Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 4(2), 354-370.
1715 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.2,	No.	6,	Juni	2021 Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Doktrina: Journal of Law, 1(2), 69-89. Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 83-97. Hermansyah, A. (2013). Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 181-199. Huda, M. N. (2018). Urgensi Sinergi Antara Aparat Penegak Hukum dan PT PLN Persero dalam Meminimalisisr Pencurian Listrik. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 2(1), 36-46. Saleh, M., & Haryanti, M. (2017). Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Relay. Jurnal Teknologi Elektro, 8(2), 143398. Saptari, M. A. (2019). Pengembangan Model Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pelanggan Energi Listrik. TECHSI-Jurnal Teknik Informatika, 8(1), 10- 24. Siregar, W. V. (2019). Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam Sampai Tahun 2020 Menggunakan Metode Analisis Regresi. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro, 1(2), 57-61. Supratman, A. (2019). Menyoal Sikapkejahatan Di Indonesia Di Era Industri 4.0. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 4(I), 28-42. Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.