The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
PROSIDING Konferensi Internasional Hubungan Indonesia Malaysia Ke-8 The 8th International Conference On The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations Indonesia-Malaysia Relations BUKU-1 Pekanbaru, 2014 The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations
1. 2. Sanksi pelanggaran pasa 71: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 38 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
PROSIDING Konferensi Internasional Hubungan Indonesia Malaysia Ke-8 The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun" "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun" "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun" "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun" "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun" EDITOR: Dr. Taufiqul Hulam, S.Ag, M.Hum Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag, M.H. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak. Yalid, S.H., M.H. Nining Sudiar, S.Hum Sudaryanto, S.Sos, M.Si Elvira Asril, S.Kom, M.Kom Fiqru Mafar, M.IP. 23-25 September 2014 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 38
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD) © Taufiqul Hulam; Eddy Asnawi; Ardiansah; Jeni Wardi; Yalid; Nining Sudiar; Sudaryanto; Elvira Asril; Fiqru Mafar (e.d) 2014 PROSIDING Konferensi Internasional Hubungan Indonesia Malaysia Ke-8 The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 1. Agama 2. Budaya dan Agama 3. Ekonomi dan Pembangunan, 4. Hukum, Politik, dan Pembangunan 5. Sejarah dan hubungan Internasional PROSIDING Konferensi Internasional Hubungan Indonesia Malaysia Ke-8 The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations Editor: Dr. Taufiqul Hulam, S.Ag, M.Hum Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag, M.H. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak. Yalid, S.H., M.H. Nining Sudiar, S.Hum Sudaryanto, S.Sos, M.Si Elvira Asril, S.Kom, M.Kom Fiqru Mafar, M.IP. Penerbit: Unilak Press Jl. Yos Sudarso Km 08 Rumbai - Pekanbaru Dicetak Pada: CV. Anugrah Jaya Jl. Umbansari No. 69 Rumbai Pekanbaru ISBN : 978-979-3185-11-8 38 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
SEKAPUR SIRIH Prof. Dr. Syafrani, MSi Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak) Assalamu'alaikum wr. wb. Dengan mengucap syukur kepada Allah Swt, Kami Universitas Lancang Kuning telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Hubungan Indonesia-Malaysia ke-8 (Pahmi8), pada tanggal 23-25 September 2014 dengan tema "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun", Tema yang diangkat oleh Panitia kali ini sangat menarik karena tema tersebut terkait dengan persiapan Indonesia-Malaysia dalam memasuki kancah persaingan global, yang didahului dengan pelaksanaan AFTA (Asean Free Trade Area) pada tahun 2015. Dalam menyelenggarakan The 8th International Conference Indonesia-Malaysia Relations (Konferensi Internasional Hubungan Indonesia dan Malaysia ke-8) ini Universitas Lancang Kuning bekerja sama dengan Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya dan acara tersebut akan diadakan di komplek Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Momentum ini menjadi penting bagi kita karena sebagai perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat rujukan akademis yang juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab tantangan globlisasi tersebut. Dengan seminar-seminar seperti ini mudah-mudahan muncul suatu metode, cara, model, teori atau hasil penelitian yang inovatif dalam mencapai tujuan konferensi ini yaitu untuk menjalin kerja sama akademik dalam bidang budaya, sastra dan ilmu sosial antara Universiti Malaya dan perguruan tinggi di Indonesia, mempererat hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang sejak dulu memiliki hubungan sejarah, budaya, sosial, politik dan ekonomi, membangun pemahaman dalam aspek sosial dan budaya antara dua negara, bertukar pikiran dan pandangan dalam menangani berbagai isu yang terkait dengan hubungan Malaysia-Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan kepada Panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan penyelenggaraan acara ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Saya juga mohon dimaafkan apabila dalam penyelenggaraannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak /Ibu/ Saudara. Kepada para peserta yang datang dari berbagai negara dan dari perguruan tinggi dalam negeri, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga Bapak/Ibu/saudara di sini tidak merasa asing. Kita bersaudara dan harus bersama-sama bertekad membangun kehidupan yang diridhoi Allah Swt. "Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara dan orang muslim dengan muslim seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya." Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti seminar dan semoga amal usaha kita mendapat balasan pahala dari Allah swt. The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations v
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum Assalamu'alaikum Wr.Wb Kami mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan di Pekanbaru Provinsi Riau di Kampus Universitas Lancang Kuning. Semoga Allah Swt memberikan curahan dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Suatu kebanggaan bagi kami semenjak diselenggarakan pertama kalinya di Universiti Malaya tahun 2007, Universitas Lancang Kuning diberi kepercayaan sebagai tuan rumah menyelenggarakan "The 8th International Conference Malaysia-Indonesia Relations" sebagai perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan ini di tahun 2014 dengan tema "Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun". Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Universiti Malaya atas kerja samanya yang baik untuk menyukseskan kegiatan konferensi ini di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 23-25 September 2014. Konferensi Internasional ke 8 Malaysia-Indonesia, diikuti kurang lebih 200 pemakalah (presenter) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari 28 perguruan tinggi dari Indonesia dan 7 perguruan tinggi yang berasal dari Malaysia ditambah dari institusi lainnya sebanyak 5, dengan mendedah subtema dari berbagai disiplin ilmu, yakni; (1) Agama; (2) Budaya dan Media; (3) Ekonomi dan Pembangunan; (4) Hukum, Politik dan Pemerintahan; (5) Sejarah dan Hubungan Internasional; (6) Pendidikan, Bahasa dan Sastera; (7) Lingkungan; (8) Isu-isu Sosial dan Kemasyarakatan; dan (9) Sain dan Teknologi. Pembentangan dari Pemakalah ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dan penelitian di perguruan tinggi sekaligus menjadi ajang tukar menukar informasi bagi para dosen/pensyarah di kedua negara dengan melakukan interaksi baik secara individu maupun institusi untuk melakukan hubungan kerja sama dengan mendiskusikan peluang-peluang apa saja yang dapat membuka jalan mewujudkan kemitraan strategis di negara serumpun. Permohonan maaf kami sampaikan, apabila dalam pelaksanaan konferensi hubungan Malaysia- Indonesia yang ke 8 di Universitas Lancang Kuning, tuan-tuan dan puan-puan merasa kurang nyaman atas pelayanan kami selama 3 hari berlangsungnya konferensi ini. Mudah-mudahan konferensi di Universitas Lancang Kuning di Tahun 2014 ini membawa kesan yang baik bagi tuan dan puan untuk di bawa pulang ke daerahnya masing-masing. vi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
Usaha Sama Penerbangan Komersial Indonesia-Malaysia: Pengangkutan Tambang Murah (Low Cost Carrier) dan Perlindungan Penumpang Annalisa Yahanan ... Kepastian Hukum Bagi Investasi Bisnis di Indonesia: Kajian Inkonsistensi Peraturan Perundang- undangan Tentang Perijinan Kegiatan Bisnis di provinsi Riau Iriansyah ... Harmonisasi Hukum Negara-Negara di Asia Tenggara Sebagai Langkah Awal Menyiapkan Asean Economic Community 2015 Otong Rosadi ... Desain Penegakan Hukum Antara Indonesia - Malaysia Ardiansyah ... Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Informasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi Elva Rahmah ... Pelaksanaan Kebijakan e Government dalam Pengembangan Public e-Service: Perbandingan Indonesia dan Malaysia Asrinaldi ... Implementasi Inovasi pada Supply Chain Management Pelayanan Publik di Indonesia Falih Suaedi ... Perlindungan Hukum Terhadap Folklore dalam Pelaksanaan Prinsip Peaceful Co-Existance Antara Indonesia dan Malaysia Fithriatus Shalihah ... Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Angkutan Taksi di Pekanbaru Yetti ... Performance of Agriculture Extension Agents in Implementing Local Regulation No 7 Year 2009 About License of Rice Fields Conversion to Non Agricultural Fields in East Ogan Komering Ulu District Munajat ... Desentralisasi dan Potret Korupsi di Level Lokal di Indonesia Moh. Fadli ... Analisis Implementasi Polisi Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Kajian Kes: Perancangan Kanun oleh DPRA di Wilayah Provinsi Aceh Nellis Mardhiah, Mursyidin Zakaria dan Arfriani Maifizar... Tuntutan Filipina ke Atas Sabah : Tinjauan Terhadap Pengaruh Waris Sultan Sulu dan Respons British, 1962 -1964 Norizan Binti Kadir ... Malaysia Menjana Status Negara Berpendapatan Tinggi : Satu Analisis Terhadap Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Siti Awanis Othman ... Peran Fasilitator dalam Pengembangan Masyarakat (Studi pada Program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru) Sudaryanto ... Afta Merupakan Rezim Internasional dan Dasar Perdagangan Negara-negara Asean Taufiq Abdul Rahim dan M. Yusuf Umar ... x Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004 354 363 371 379 385 393 401 407 414 421 427 436 444 452 457 462
DESENTRALISASI DAN POTRET KORUPSI DI LEVEL LOKAL DI INDONESIA Moh. Fadli Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email HP 081333161111 Fax +62341 566505 Abstrak Tujuan penulisan makalah ini adalah: pertama, membahas masalah korupsi secara umum, dan secara spesifik akan dilengkapi sorotan singkat pada korupsi di level lokal di tiga daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh perempuan. Kedua, membahas langkah strategis pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan: Secara umum korupsi terjadi dengan motivasi tertentu, bentuk beragam, dan tipenya bervariasi. Sementara itu, korupsi di level lokal pada tiga daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh perempuan hampir sama, yaitu terjadi dengan motivasi tertentu, bentuk beragam, dan tipenya bervariasi. Langkah strategis pemberantasan korupsi yang ditawarkan adalah pelaku korupsi dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Selainitu, harus mempertahankan bahkan memperkuat substansi aturan maupun struktur penegak hukum yang sudah ada, dan membangun kultur hukum masyarakat anti korupsi agar terwujud kesejahteraan sosial. Rekomendasi: Sudah waktunya menetapkan Indonesia sebagai darurat korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi diharapkan lebih menemukan momentumnya. Kata Kunci: Korupsi, Desentralisasi, Level Lokal DECENTRALIZATION PORTRAIT AND CORRUPTION IN THE LOCAL LEVEL IN INDONESIA Abstract This paper is aimed to discuss corruption issues in general and specifically, accompanied by a brief highlight on corruption at local level in three regencies/cities led by a female leader. Secondly, this paper is also aimed to discuss strategic steps taken for abolishing corruption. The results of the study reveal: In general, corruption is triggered by certain motives with different manifestation and different types. The corruption at local level in three regencies/cities led by a female leader is also triggered by certain motives, with different manifestation and different types. The strategic step offered to abolish corruption by giving a heavy penalty to the one who commits such a crime raises a deterring effect, while the substance of regulation and existing structure of law enforcement should be maintained and strengthened, in addition to building legal culture of anti­corruption societies, in order to reach social welfare. Recommendation: Setting Indonesia as corruption emergency is now required, so that corruption abolishment is expected to be executed in time. Keywords: Corruption, Decentralization, Local Level Pendahuluan Desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi di level bawah, yang dijalankan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan menyejahterakan rakyat dengan pelayanan optimal di level akar rumput bisa dicapai. Namun korupsi yang parah telah mempersulit tercapainya tujuan penting bernegara ini. Sejalan dengan hal ini, keterkaitan desentralisasi dengan korupsi menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji. Perubahan mendasar otonomi daerah pasca reformasi yakni dengan diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta desentralisasi fiskal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dengan The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 427
perubahan terakhir UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.1 Otonomi yang besar di tingkat kabupaten/kota idealnya ditujukan bagi terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2011, sebanyak 17 Gubernur dan 158 Bupati dan Walikota terjerat oleh permasalahan korupsi selama menduduki jabatannya. Menurut Abdullah Hehamanua, penasihat KPK, kerugian negara akibat dari tindakan korupsi oleh Gubernur, Bupati dan Walikota mencapai 35% dari total dana yang dikelola oleh daerah.2Tahun 2012, Bappenas bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada 1­31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (responserates : 89 %). Survei ini menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46).3 Lembaga Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia berada pada peringkat 114, dengan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32. Secara global, Indonesia masuk dalam 70% negara­negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63% negara­negara yang memiliki skor IPK di bawah 50.4 Ironisnya kian lama korupsi tidak kian menurun. Tahun 2013 KPK menerima 6.801 laporan tindak pidana korupsi (TPK) dari masyarakat. Aduan tersebut merata dari tiap provinsi di Indonesia.5 Di sisi lain, berdasarkan riset yang didanai Word Bank, David Dollar (1999)6 menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dari perempuan dalam pemerintahan, memberikan kontribusi terhadap rendahnya level korupsi. Karena itu sisi ini menarik menjadi bagian tersendiri untuk disinggung dalam pembahasan. Makalah ini, pertama akan membahas masalah korupsi secara umum, dan secara spesifik akan dilengkapi sorotan singkat pada korupsi di level lokal di tiga daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh perempuan. Demi menjaga rahasia dan nama baik pemerintah daerah (yang diteliti), penulis menggunakan inisial daerah A, daerah B, dan daerah C. Kedua, membahas langkah strategis pemberantasan korupsi. Desentralisasi di Indonesia Istilah desentralisasi dikemukakan oleh Dennis A. Rondinelli dan Cheema G Shabbir (dalam Syarif Hidayat 2010) yang dimaknai sebagai: "pengalihan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi­organisasi lapangan, unit administrasi lokal, organisasi semi­otonom dan organisasi bentukan negara, pemerintah lokal, atau lembaga swadaya masyarakat". Definisi ini cenderung melihat desentralisasi dalam konteks desentralisasi administratif dimana pelaksanaan desentralisasi lebih pada pencapaian tujuan­tujuan manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif dengan memberikan kewenangan administratif kepada struktur pemerintahan di tingkat lokal untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Bagi Mawhood dan Smith (1985) (dalam Syarif Hidayat 2010), desentralisasi merupakan sebuah devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan politik yang dimilikinya, maka daerah memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengatur tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Otonomi yang besar di tingkat kabupaten/kota idealnya ditujukan bagi terciptanya kesejahteraan secara keseluruhan di wilayah tersebut. Sutoro Eko mengetengahkan sebuah konsep desentralisasi yang diarahkan bagi terbangunnya kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi yang diarahkan untuk 1Udin Rinaldi, (2012) Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 2, hal 107. 2Media Indonesia, 2011 3Tanggapan Terhadap Global Corruption Barometer, (9 Juli 2013), Jakarta. 4KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, (4 Desember 2013), 428 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
mencapai kesejahteraan memungkinkan untuk dibangun di Indonesia jika prasyarat­prasyarat untuk itu (komitmen elit lokal, reformasi birokrasi dan anggaran daerah, partisipasi masyarakat) membarengi penggunaan model "pembangunan seimbang" (balanceddevelopment) di ranah lokal (Sutoro Eko: 2006).7 Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan,"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­undang". Dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari undang­undang yang mengaturnya, seperti pada UU No. 32 Tahun 2004 yang memuat pengertian otonomi daerah. Dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang­undangan". Pengertian otonomi daerah di atas mencerminkan adanya desentralisasi politik, sebagaimana isi dari Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pelaksanaan UU Otonomi Daerah pasca reformasi telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Kajian menunjukkan ketidaksuksesan proses pembangunan. Kecenderungan pada pencapaian sisi ekonomi telah membuka peluang dalam proses pembajakan arah dan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang otoritas lokal menjadi sesuatu yang sering terjadi selama Orde Baru. VediHadiz (2003) menyimpulkan bahwa otonomi daerah tetap menghasilkan predator­predator lokal yang membajak arah otonomi daerah menjadi arena pelanggengan kekuasaan dan akumulasi keuntungan. Ditambah lagi dengan overlapping antar regulasi dan kecenderungan memunculkan pajak baru/ganda telah membuat ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan investasi dan bisnis di tingkat lokal (Leo Agustino, 2007). Temuan KPPOD menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang tidak memberi kepastian keamanan dan kenyamanan berusaha telah menurunkan nilai investasi luar negeri masuk ke Indonesia (KPPOD, 2003). Korupsi di Indonesia Dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi secara umum mencakup:8 (1). perbuatan melawan hukum, (2). penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, (3). memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan (4). merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. World Bank mendefinisikan korupsi sebagai "theabuse of publicoffice for privategain (WB, 2002). Definisi dalam konteks ini lebih menempatkan faktor internal individu sebagai penyebab utama terjadinya korupsi. Mark JorgensenFarrales (2005, p.40) mengemukakan bahwa definisi korupsi dapat dicermati dari konteks dimana tidak pidana tersebut terjadi.9 Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". 5Komisi Pemberantasan Korupsi, (2013),Persembahan Untuk Negeri, Laporan Tahunan KPK 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 6David Dollar, Raymond Fisman dan RobertaGatti, (1999), AreWomanReallythe 'Fairrer" Sex? CorruptionandWomaninGovernment, Word Bank. 7Sutoro Eko, 2006. Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi, publikasi Online, Prakarsa, dikutip dari 8BusroMuqodas, (9 Maret 2011)Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, InstitutTeknologi BandungBandung, (powerpoint). 9Mark JorgensenFarrales. (8 Juni2005). WhatisCorruption?. University of Callifornia, diaksesdari The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 429
Definisi korupsi di dunia politik susah ditemukan kesamaan. Meski demikian, pendapat Heidenheimer (1970) menjadi rujukan umum akademisi yang melakukan penelitian tentang korupsi politik. Ia mengonsepsikan korupsi politik dalam tiga ranah, yakni publicoffice­centered, publicinterest­centered, dan marketdefinitions. Heidenheimer menyatakan bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan diluar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya (publicofficeinterest) yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik (publicinterest­centered) dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi (marketdefinitions). Berpijak pada definisi Heidenheimer sesuatu dikatakan sebagai korupsi politik ketika tiga aspek telah terpenuhi: (1) tindakan penyalahgunaan kekuasaan, (2) keuntungan pribadi dari pelaku, (3) dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. Jack Bologna (dalam Haling, 2008) menyebut empat faktor yang menyebabkan orang berperilaku korup (sering disebut teori GONE): (1). Greed : yaitu faktor keserakahan, merupakan faktor utama penyebab tindak pidana. Setiap orang menurut teori ini berpeluang untuk berprilaku korup jika tidak memiliki kontrol moralitas yang cukup kuat. (2). Oppurtunities : faktor kesempatan atau peluang, ini berkaitan dengan organisasi atau instansi atau masyarakat yang karena keadaan tertentu membuka peluang pada perbuatan korup. (3). Needs: faktor kebutuhan, berkaitan dengan kebutuhan untuk menunjang hidup secara wajar, dan (4). Eksposes: faktor terungkap, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi akan tindakan korupsi yang dilakukannya. Mengacu pada teori GONE, korupsi juga menyangkut situasi interaksi antara pelaku korupsi dengan sistem di lingkungannya. Hal ini memberi gambaran akan pentingnya penciptaan sistem yang tidak permisif terhadap korupsi. Tanpa hal tersebut, aturan tentang pemberantasan korupsi tidak akan efektif. Sementara Susan Rose­Ackerman (H.M. Arsyad Sanusi, 2009)10 mengidentifikasi motivasi dan dorongan tersebut karena ditentukan oleh: pertama, besarnya keuntungan yang tersedia; kedua, tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif, dan ketiga, kekuatan tawar menawar relatif antara penyuap dan yang disuap. YvesMeny (dalam H.M. Arsyad Sanusi, 2009) mengemukakan bahwa korupsi dapat dipahami menurut ragamnya, yaitu (1). Korupsi jalan pintas, yaitu banyak dipraktekkan pada kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor politik membayar untuk keuntungan politik; (2). Korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Melalui jabatan tersebut seseorang mendapat prosentase dalam berbagai kegiatan baik bidang ekonomi, politik, dan budaya; (3). Korupsi kontrak, yaitu upaya untuk mendapatkan proyek atau pasar, masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah; (4). Korupsi pemerasan. Korupsi ini berkaitan dengan jaminan keamanan dan urusan gejolak interim maupun urusan perekrutan perwira TNI atau polisi menjadi manajer human researchdepartment, atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Secara spesifik, Amien Rais (1998, 11) membagi jenis korupsi yang harus diwaspadai ke dalam empat tipe: (1). ExtortiveCorruption: situasi ini terjadi ketika seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. (2). ManipulativeCorruption: usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi­tingginya. (3). NepotisticCorruption: korupsi ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak­anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat. (4). Korupsi subversif, korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara.11 Sementara tipe korupsi menurut deAsis meliputi korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat­pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara­cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.12 10Lihat juga Moh. Fadli, (14 Maret 2008),Bisnis Korupsi?,Seputar Indonesia, Edisi Sore. 11M. Amien Rais, (1 Februari 1994),Suksesi 1998: Suatu Keharusan, Makalah Seminar Hak Asasi manusia, Demokratisasi dan Suksesi, FH UB Malang. 12Isa Wahyudi dan Sopanah (2004)Analisis Faktor­Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya,Malang Corruption Watch (MCW), hlm. 2. 430 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
Lord Acton menyatakan, "Power tendstocorrupt, Adagium tersebut seiring dengan postulat yang mengatakan korupsi mengikuti watak kekuasaan. Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak sentralistis. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Sehingga pola korupsi berpindah mengikuti pusat kekuasaannya.14 Robert Klitgaard mengemukakan relasi antara kekuasaan dan korupsi dengan memfokusikan perhatian pada faktor kekuasaan dan dalam kondisi apakah kekuasaan tersebut cenderung untuk diselewengkan. Menurut Klitgaard 3 (tiga) faktor penyebab korupsi, yaitu:15pertama, kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan; kedua, diskresi pada pembuat keputusan; ketiga, kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut. Apabila disusun dalam bentuk rumus, maka formula Klitgaarddiatas akan menjadi sebagai berikut: Korupsi = Monopoli + Diskresi ­ Akuntabilitas Apabila diterapkan pada hakim dan pengadilan, rumus Klitgaard akan menjadi jauh lebih cenderung untuk korupsi apabila mereka: pertama, memonopoli upaya penyelesaian sengketa hukum; kedua, memiliki diskresi yang luas; dan ketiga, kurang memiliki akuntabilitas. (H.M. Arsyad Sanusi, 2009: 93). Pembahasan 1. Potret Korupsi di Indonesia Banyak sekali kasus korupsi di Indonesia, baik yang telah diputus oleh pengadilan, maupun dalam proses. Hal tersebut telah menguras keuangan negara dalam jumlah sangat besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)16, kasus Hambalang, untuk menyebut dua kasus sebagai contoh. Modusnyapun kian variatif dan makin canggih. Di awal tahun 1990­an, Sumitro Djojohadikusunoberulangkali menyatakan telah terjadi kebocoran anggaran negara sebesar 30% setiap tahun (H.M. Arsyad Sanusi, 2009: 91). Deputi Direktur Pengawas Kepatuhan PPATK Cahyadi Prastono17 mengungkapkan temuan modus korupsi yang patut dicermati. Tipologi pertama adalah dengan menerima suap di luar, dalam bentuk uang seperti pemberian saham kepemilikan di dalam perusahaan. Kedua, pemberian cek perjalanan di mana travel cheque biasa diberikan dalam mata uang asing sehingga dapat dibelanjakan di luar negeri. Ketiga, lewat gratifikasi dalam bentuk barang yang dilakukan dengan sistem kredit. Kepemilikan barang seperti mobil atas nama pejabat penerima, tetapi yang membayar kredit adalah pihak penyuap sebagai balas jasa. Keempat, dengan memberi kartu kredit unlimited alias tidak terbatas yang bisa digunakan di mana pun dengan nilai berapa pun, yang pembayarannya dilakukan oleh pemberi suap. ICW telah pula merilis modus­modus korupsi yang sering kali terjadi di daerah. Modus tersebut seperti tampak dalam Grafik 1 berikut: 13Miriam Budiardjo, (1995), Dasar­Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. 14H.M. Arsyad Sanusi, (Juli 2009), Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, hlm 83. 15JMT Simatupang, (2009), "Penegakan Kode Perilaku Hakim: Perspektif Filosofis & Religius", Konstitusi Press, Jakarta, dalam H.M. Arsyad Sanusi, (Juli 2009), Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan, Ibid, hlm 93. 16Lihat lebih lanjut, Moh. Fadli, (31 Mei 2008)Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Kebijakan Manipulatif Mempermegah Kerajaan Tikus, Makalah Seminar HMJ Syariah Fakultas Agama Islam UMM. 17BasiliusTriharyanto (Ed), (12 Desember 2013), Inilah 4 Modus Korupsi, Kabar 24.com, diakses The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 431
Grafik 1. Modus Korupsi Semester 2 Tahun 2013 Sumber: Indonesia Corruption Watch, Trend Pemberantasan Korupsi 2013, hlm. 16. Lembaga Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2012. Berdasarkan hasil survei terhadap 176 negara, Indonesia berada pada peringkat 118, dengan skor IPK, yaitu 32. Secara global, Indonesia masuk dalam 70% negara­ negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 68% negara­negara yang memiliki skor IPK di bawah 50.18 Temuan Malang Corruption Watch (MCW, 2004) menunjukkan sekitar 30,2% korupsi terjadi karena aspek individu demi kepentingan pribadinya. Pola­pola penyimpangan yang terjadi biasanya tidak bekerja pada saat jam kantor (14,2%), pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (10%), dan (6)% adalah biaya pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi.19Menurut Djohermansyah Djohan, sepanjang 2004­2012, Kemendagri mencatat ada 277 gubernur, wali kota, atau bupati yang terlibat kasus korupsi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat korupsi. Di tingkat provinsi, dari total 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia, setidaknya ada 431 yang terlibat korupsi. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, dari total 16.267 kepala daerah, ada 2.553 yang terlibat kasus.20 Bagaimana gambaran singkat (dugaan) korupsi di level lokal pada daerah yang dipimpin perempuan? Secara umum di banyak daerah, peluang dan modus operandi korupsi di eksekutif di level lokal meliputi: (1). Penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur, (2). Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah, (3). Manipulasi sisa APBD, dan (4). Manipulasi dalam proses pengadaan. Sedangkan peluang dan modus operandi korupsi di DPRD meliputi: (1). Memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pemimpin dan anggota dewan, (2). Menyalurkan dana APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif, (3). Manipulasi bukti perjalanan dinas (Rinaldi, Purnomo, Damayanti, 2007: 18­21)21. 18Transparency International CorruptionPerceptionsIndex 2012, hlm.5­7. 19Malang Corruption Watch, 2004, LaporanInvestigasikasus APBD Malang Raya, tidakditerbitkan. 20Ananda Badudu, (29 Agustus 2012), RibuanPejabat Daerah TerlibatKasusKorupsi, 21Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, (Mei 2007),Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Justice for thePoor Project, Bank Dunia. 432 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
Data penelitian lapang yang telah dilakukan mengungkap di daerah A dari tahun 2006­2013, terdapat sembilan dugaan kasus korupsi yang terjadi.22 Di daerah B, tahun 2013 tercatat terdapat 17 kasus. Sedangkan di daerah C pada tahun 2013 terdapat 19 perkara korupsi yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat.23 Pola hubungan antara penegak hukum di daerah dalam penanganan korupsi di tiga daerah ada yang menunjukkan hubungan yang positif, ada pula yang negatif. Di daerah A, menunjukkan hubungan yang positif yang ditandai dengan (1) Capaian penanganan kasus dugaan korupsi di Polres, kejaksaan dan pengadilan (mencapai 8 kasus); (2) Jumlah tersangka yang berhasil ditetapkan oleh Polres; (3) Jumlah terpidana korupsi yang berhasil disidang dan ditahan; (4) Komitmen Kepala Polres dan Kejaksaan daerah A yang terus menyuarakan anti korupsi; (5) Tingkat keterbukaan informasi publik yang cukup tinggi di instansi daerah; (6) Kontrol publik (masyarakat dan LSM daerah) dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah yang telah cukup baik.24 Namun pada daerah B dan C menunjukkan hubungan yang negatif. Pada daerah B, selama periode 2014, hanya 2 tersangka yang telah ditahan.25 Sedangkan daerah C, dari 19 perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, terdapat beberapa kasus korupsi besar yang belum terungkap yang melibatkan tokoh besar di daerah tersebut, mantan kepala daerah, dan mantan ketua DPRD, korupsi di berbagai sektor lainnya.26 Disinyalir hubungan negatif ini disebabkan karena adanya oknum­oknum mafia penegak hukum yang memanfaatkan dan menyalahgunakan wewenangnya. Keseluruhan kinerja aparat pemerintahan daerah dalam menanggulangi kasus­kasus korupsi ditunjang oleh berbagai peraturan perundang­undangan. Instrumen yang dibuat ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mereformasi birokrasi serta mencegah terjadinya korupsi di tubuhnya. Peraturan perundang­undangan yang dibuat, antara lain meliputi Peraturan Daerah tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berbagai Peraturan Bupati maupun Walikota, dan Instruksi Bupati atau Walikota. Potret korupsi yang diidentifikasi dari tiga daerah tidak hanya bersifat personal (individual), namun sudah bersifat struktural, dan sistemik. Walaupun berbeda intensitas, mahalnya biaya pemilu yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah terpilih menjadi penyebab terjadi korupsi. Setelah calon tersebut menjabat, orang tertentu akan menduduki pos tertentu, sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi makin besar. Indikasi manipulasi dana APBD, dan manipulasi dalam proses pengadaan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, memang menjadi modus yang lebih mudah diamati. Jika korupsi di tiga level lokal dipotret dari teori Bologna maka korupsi di ketiga daerah itu terjadi karena greed, oppurtunities, dan needs. Sementara dalam perspektif YvesMeny, bahwa ragamnya mencakup korupsi jalan pintas, korupsi upeti, dan korupsi kontrak. Dalam perspektif Amien Rais, jenis korupsi yang terjadi mencakup korupsi ekstortif, korupsi manipulatif, dan korupsi subversif. Sejauh ini kehadiran pemimpin perempuan masih sebatas berpartisipasi atau emansipasi, belum mampu menekan korupsi di level lokal. Dapat disimpulkan bahwa korupsi di level lokal dilatarbelakangi motivasi tertentu, bentuk beragam, dan tipenya bervariasi. Sebagaimana yang lazim terjadi, semua korupsi politik menyentuh ranah APBD. Muara dari berbagai korupsi di level daerah di Indonesia, sama dengan di negara lain. Korupsi di negara lain menurunkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor kesehatan dan pendidikan (Gupta, Davoodi, Tiongson, 2000: 24­26).27 22Moh. Fadli, dkk, (2013), Membongkar Korupsi Politik di Daerah di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi), Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013, hlm. 74­76. 23Disarikan dari sejumlah artikel diBeritaKorupsi se­Indonesia, diakses 16 Agustus 2014. 24Moh. Fadli, dkk, op.cit., hlm. 81­82. 25Disarikan dari sejumlah artikel di BeritaKorupsi se­Indonesia, ,diakses 16Agustus 2014. 26Editor, (13 Desember 2013), 8 Kasus Korupsi Besar Belum Terungkap, disarikan dari id/, diakses 16 Agustus 2014. The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 433
2. Langkah Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korupsi di Indonesia sudah sedemikian meluas dan canggih. Kebocoran uang negara di awal tahun 1990­an sudah sekitar 30%, apalagi kini. Hal ini tentu sangat merugikan keuangan negara, membahayakan moral penyelenggara negara dan calon penyelenggara negara di masa depan. Demikian juga, bisa merusak moral generasi penerus. Selain itu, para pelaku korupsi ternyata adalah pemegang kekuasaan yang mencari keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang. Mereka insan terdidik dan berada. Karena itu, perlu dicarikan solusi agar dalam jangka pendek, korupsi bisa diminimalisasi bahkan dihentikan. Perlu diyakinkan bahwa koruptor tidak diuntungkan dengan berbuat korupsi dan tingkat risiko melakukannya akan semakin tinggi. Langkah paling rasional adalah pelaku korupsi dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Dalam hal demikian, segala yang dikorupsi dari kekayaan negara dan keuntungannya harus dikembalikan untuk negara. Selain itu, harus mempertahankan bahkan memperkuat substansi aturan maupun struktur penegak hukum yang sudah ada, dan membangun kultur hukum masyarakat anti korupsi agar terwujud kesejahteraan sosial. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi adalahserangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan­ penyidikan­penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat, maka memberantas tindak pidana korupsi harus sistemik. Di tingkat departemen, kinerja lembaga­lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan, melanjutkan reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik, dan memperbaiki dan mengawasi kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu.28Sementara di ranah masyarakat perlu perbaikan sistem sebaik mungkin, termasuk membuka akses terhadap informasi (accesstoinformation) masyarakat luas berpartisipasi memberantas korupsi publicawareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi yang berakses positif untuk korupsi, dan menggunakan perangkat electronicsurveillance. Electronicsurveillance adalah sebuah perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat­tempat tertentu. Kesimpulan 1. Secara umum korupsi terjadi dengan motivasi tertentu, bentuk beragam, dan tipenya bervariasi. Sementara itu korupsi di level lokal pada tiga daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh perempuan hampir sama yaitu terjadi dengan motivasi tertentu, bentuk beragam, dan tipenya bervariasi. 2. Langkah strategis pemberantasan korupsi yang ditawarkan adalah pelaku korupsi dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Selain itu harus mempertahankan bahkan memperkuat substansi aturan maupun struktur penegak hukum yang sudah ada, dan membangun kultur hukum masyarakat anti korupsi agar terwujud kesejahteraan sosial. Saran Sudah waktunya menetapkan Indonesia sebagai darurat korupsi. Dengan demikian pemberantasan korupsi diharapkan lebih menemukan momentumnya. Daftar Pustaka Ananda Badudu, (29 Agustus 2012), RibuanPejabat Daerah TerlibatKasusKorupsi, Daerah­Terlibat­Kasus­Korupsi. 27Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, Erwin Tiongson, CorruptionandtheProvision oh Health Care and Education Services, 2000, IMF Working Paper WP/00/116. 28Tim Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Kemendikbud RI, (2011),Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, hlm. 94­97. 434 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 23-25 September 2004
Busro Muqodas, (9 Maret 2011) Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Institut Teknologi Bandung, (powerpoint). Berita Korupsi se­Indonesia, diakses 16 Agustus 2014. David Dollar, Raymond Fisman dan RobertaGatti, (1999), AreWomanReallythe 'Fairrer" Sex? CorruptionandWomaninGovernment, Word Bank. H.M. Arsyad Sanusi, (Juli 2009), Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2. JMT Simatupang, (2009), "Penegakan Kode Perilaku Hakim: Perspektif Filosofis & Religius", Konstitusi Press, Jakarta, dalam H.M. Arsyad Sanusi, (Juli 2009), Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi, (2013),Persembahan Untuk Negeri, Laporan Tahunan KPK 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, (4 Desember 2013), Isa Wahyudi dan Sopanah (2004)Analisis Faktor­Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya,Malang Corruption Watch (MCW). M. Amien Rais, (1 Februari 1994),Suksesi 1998: Suatu Keharusan, Makalah Seminar Hak Asasi manusia, Demokratisasi dan Suksesi, FH UB Malang. Mark JorgensenFarrales. (8 Juni2005). WhatisCorruption?. University of Callifornia, diaksesdari Media Indonesia, 2011. Miriam Budiardjo, (1995), Dasar­Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Basilius Triharyanto (Ed), (12 Desember 2013), Inilah 4 Modus Korupsi, Kabar 24.com, diakses Malang Corruption Watch, 2004, Laporan Investigasi Kasus APBD Malang Raya, tidakditerbitkan. Moh. Fadli, (14 Maret 2008),Bisnis Korupsi?,Seputar Indonesia, Edisi Sore. - - - - - - , (31 Mei 2008)Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Kebijakan Manipulatif Mempermegah Kerajaan Tikus, Makalah Seminar HMJ Syariah Fakultas Agama Islam UMM. - - - - - - , dkk, (2013), Membongkar Korupsi Politik di Daerah di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi), Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, Erwin Tiongson, Corruption and the Provision oh Health Care and Education Services, 2000, IMF Working Paper WP/00/116. Sutoro Eko, 2006. Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi, publikasi Online, Prakarsa, dikutip dari Tanggapan Terhadap Global Corruption Barometer, (9 Juli 2013), Jakarta. Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, (Mei 2007),Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Justice for thePoor Project, Bank Dunia. Transparency International CorruptionPerceptionsIndex 2012. Tim Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Kemendikbud RI, (2011),Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian. Udin Rinaldi, (2012) Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 2. The 8th International Conference On Indonesia-Malaysia Relations 455