BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Umum Kebijakan umum pada bab ini merupakan upaya untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang dilandasi kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku (regulasi) yang wajib dipedomani dan menjadi dasar penyusunan program penyusunan jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kewilayahan. Adapun perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan program pembangunan yaitu: a. Pelayanan umum, meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika; b. Ketertiban dan ketentraman meliputi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; c. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi; d. Lingkungan hidup meliputi penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanahan; e. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat; f. Kesehatan meliputi kesehatan dan keluarga berencana; g. Pariwisata dan budaya meliputi kebudayaan dan pariwisata; h. Pendidikan meliputi pendidikan dan pemuda dan olah raga; i. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial. Pelayanan umum
- Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung perstatistikan yang akurat untuk menghasilkan program pembangunan yang baik; Fasilitasi kewenangan/program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peningkatan dan penyelesaian tapal batas Provinsi, Kabupaten/Kota; Peningkatan kualitas administrasi kependudukan; Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur untuk mendukung fungsi pelayanan pada masyarakat; Penempatan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan bidang keahliannya; Peningkatan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur telematika; Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Peningkatan kesadaran dan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi informasi.
Ketertiban dan ketentraman
Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum; Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan; Penegakan dan pengakuan Hak-hak Asasi Manusia (HAM); Peningkatan Perlindungan Hak-hak asasi Manusia (HAM) khususnya integritas aparat penegak hukum; Penerapan prinsip persamaan hak dan anti diskriminasi dalam setiap pelayanan masyarakat; VII-1
- Peningkatan pemberantasan secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas; Pemberantasan korupsi sesuai ketentuan hukum secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari upaya utama uantuk mewujudkan tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas seiring dengan upaya menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang besih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; Pencegahan dan penanggulangan kriminalitas dan gangguan keamanan. Ekonomi
Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui penerapan hasil penelitian dan perkembangan teknologi terkait; Mengintegrasikan sistim pengangkutan KA dengan sistim transport laut untuk mengangkut komoditas tujuan ekspor dan impor melalui konsep Dry Port; Meningkatkan kredibilitas fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas seluruh sistim transportasi untuk menjaga kualitas konstruksi dan fungsinya; Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi; Melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan penyediaan / pengelolaan prasarana jalan; Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian dari institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana transportasi; Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dalam masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana transportasi; Menyediakan sistim transportasi melalui prasarana yang dapat mengakses seluruh wilayah dengan tarif terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kapasitas dan kualitas yang optimal; Menyediakan sarana bantu navigasi yang handal; Mereformasi birokrasi dan memperbaharui sistem penerimaan pegawai negeri dalam menciptakan pelayanan publik yang kondusif dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai masa depan; Menyiapkan infrastruktur yang mampu memperlancar pergerakan faktor produksi, SDM, dan produk dari satu daerah ke daerah lain sehingga mempermudah produksi dan pemasaran termasuk memperlancar ekspor; Mengatasi kelangkaan sumber energi termasuk kelangkaan tenaga listrik; Dalam meningkatkan kemakmuran, selain peningkatan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, perlu meningkatkan Angka Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh yang diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran; Peningkatan investasi yang mengarah kepada terciptanya iklim investasi yang kondusif dan dengan peraturan dan perundangan yang jelas, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing harus dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan tingkat preferensi yang mengarah kepada monetisasi kehidupan ekonomi masyarakat; Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kinerja sektor riel sebagai sumber pertumbuhan utama sehingga berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dan penurunan angka pengangguran; Dalam menanggulangi pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja perlu ditingkatkan keterkaitan antara kurikulum lembaga pendidikan dengan dunia usaha, sehingga lulusan lembaga pendidikan lebih memungkinkan ditampung oleh dunia usaha; Menghilangkan berbagai distorsi yang bersifat non ekonomi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti pungutan liar, birokrasi yang berbelit-belit, praktek premanisme dan sebagainya;
VII
Mengembangkan kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung pelayanan meliputi percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, percepatan pembangunan daerah tertinggal; Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang kompetitif; Memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah serta alokasi yang lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta meningkatkan aktivitas yang lebih produktif dan menyentuh para pelaku ekonomi rakyat; Mengembangkan jaringan informasi teknologi dan informasi peluang usaha, sistem meningkatkan nilai tambah teknologi dari berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumberdaya lokal dan struktural industri kecil menengah dan koperasi daerah; Peningkatan akses terhadap modal bagi pelaku ekonomi rakyat serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pembentukan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah yang disertakan dengan pendampingan; Pengembangan dan fasilitasi kemitraan antar pelaku ekonomi rakyat dan antara pelaku ekonomi rakyat dengan pengusaha besar dalam hal manajemen, penyediaan bahan baku dan sarana produksi, pemasaran, peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi; Revitalisasi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat dan dan pemberdayaan masyarakat miskin; Penanganan masyarakat miskin melalui pengkajian dan pemetaan terhadap masyarakat miskin untuk mengetahui secara akurat kantong-kantong kemiskinan selanjutnya mengkaji dampak kebijakan terhadap ketimpangan sosial dan melakukan upaya penanggulangannya; Revitalisasi, Replikasi dan Regenerasi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan pembangunan desa; Pengembangan agribisnis yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat petani dan nelayan khususnya di perdesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Mewujudkan kerukunan dan kesatuan masyarakat Sumatera Utara yang majemuk sehingga membantu terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi; Mengembangkan pemanfaatan sumber daya energi alternatif seperti hydro energi, panas bumi dan gas; Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja pengelola penyediaan sumber daya listrik; Menetapkan kebijaksanaan sistim pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik yang menyangkut swasta dalam pembangunan dan pengelolaannya.
kemungkinan keterlibatan pihak Lingkungan Hidup
Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup; Pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih), sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata), Menuju Indonesia Hijau (MIH), peringkat kinerja perusahaan (Proper), bumi lestari dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; Pengendalian kerusakan tanah, tata air, habitat serta perlindungan keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem; Penaatan dan penegakkan hukum lingkungan bagi dunia usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Perumahan dan fasilitas umum - Peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sehingga fungsi jalan dapat dipertahankan; Melakukan percepatan penanganan jalan dan jembatan prioritas dengan sistem multiyears (jalan Jurs. Tanah Abang - Bts. Simalungun di kab. Deli Serdang, jalan Jurs. Barus - Bts. Humbahas - Pakkat di Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Humbahas, jalan Jurs. Aek Godang - VII-3
- Sibuhuan di Kab. Padang Lawas, 9 (sembilan) unit Jembatan di Kabupaten Samosir dan Jembatan Lau Luhung di Kab. Deli Serdang) ; Mengutamakan penangananan yang strategis antara lain: mendukung akses pariwisata (Jalan Lingkar Danau Toba (ORR
-DT) dan Tanjung Morawa - Saribu Dolok - Tongging (Rawa Saring), sentra produksi, pelabuhan, kawasan industri, mendukung program agromarinepolitan (jalan Susur Pantai Timur Kabupaten Langkat - Labuhan Batu) dan agropolitan, jalan lingkar Kabupaten; Mendorong percepatan pembangunan jalan tol (Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi - Junction Kuala Namu dan Jalan Tol Medan
- Binjai) bencana alam di Pulau Nias Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan pasca bencana; Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana sumberdaya air pasca bencana; Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam kapasitas profesionalisme pada organisai terkait pengelolaan sistim irigasi/rawa; Perencanaan pembangunan dan perbaikan sistim irigasi/rawa yang rusak; Meningkatkan fungsi pengawasan dalam upaya pemeliharaan sistim irigasi/rawa; Meningkatkan fungsi pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunan sistim irigasi/rawa; Pembangunan, pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana air baku; Memperbaiki sarana dan prasarana sungai, banjir dan pantai; Meningkatkan kualitas air danau dan sumber air lainnya; Memperbaiki kondisi wilayah pantai yang rusak; Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana bagi kawasan rumah sederhana yang berkawasan sehat dan berkawasan perumahan berskala kecil; Pelestarian/revilitalisasi kawasan yang mempunyai nilai budaya; Mencari alternatif penggunaan teknologi bahan dan sistim konstruksi yang berkualitas namun terjangkau; Mengembangkan dan membina kemampuan masyarakat untuk dapat memproduksi bahan yang mendukung penyediaan perumahan; Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan perumahan; Menciptakan kesadaran kepada semua masyarakat terhadap pentingnya kebijakan dalam penggunaan air minum; Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja pengelola penyediaan air minum; Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah; Meningkatkan Kualitas Permukiman; Mengembangkan Kasiba dan Lisiba; Mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Meningkatkan Kualitas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya Rusunawa dan Rusunami, Perumahan KORPRI, dan RSH (Rumah Sangat Sederhana), Pengembalian Fungsi Kawasan Permukiman melalui Peremajaan di Metropolitan. Kesehatan
- Pengembangan sumber daya manusia kesehatan; Reformasi kesehatan; Melaksanakan desentralisasi pelayanan kesehatan secara bertahap sebagai salah satu strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan; Intensifikasi dalam upaya kesehatan yang berdampak terhadap penurunan angka kematian dan angka kesulitan dengan prioritas upaya
-upaya preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif; Penggalangan kemitraan dengan sektor
-sektor terkait; Peningkatan pemberdayaan masyarkat dan swasta; Pemeliharaan kesehatan masyarakat; Usaha penanganan/pemberantasan penyakit menular; Peningkatan kesehatan lingkungan; Pencegahan masyarakat dari narkotika dan penanganan kesehatan masyarakat korban narkotika. VII
-4
Pariwisata dan Budaya
Reaktualisasi nilai-nilai kemitraan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas; Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan efektivitas promosi pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama wisata bahari yang potensinya sangat besar dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan; Optimalisasi dan sinkronisasi dan pengelolaan jasa pariwisata terutama yang melibatkan lebih dari satu moda trans potensi; Pengembangan daerah-daerah Tujuan Wisata unggulan dan potensial di Kabupaten/ Kota. Pendidikan - - - - Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Peningkatan mutu, relevansi daya saing; dan Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga; Pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Perlindungan Sosial -
Meningkatkan Aksebilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap layanan sosial; Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, harkat, dan martabat kemanusiaan; Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; Meningkatkan kualitas dan kuantitas siaran elektronik kepada masyarakat. 7.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah pada bab ini merupakan upaya untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan yang dapat diukur yang akan dicapai 7.2.1. Pendidikan 1. Program pendidikan anak usia dini; 2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 3. Program pendidikan menengah; 4. Program pendidikan non formal; 5. Program pendidikan luar biasa; 6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Program manajemen pelayanan pendidikan; 8. Program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi; 9. Program pendidikan menengah kejuruan; 10. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun 7.2.2. Kesehatan 1. Program upaya kesehatan masyarakat (UKM); 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 3. Program perbaikan gizi masyarakat; 4. Program pengembangan lingkungan sehat; 5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 6. Program upaya kesehatan perorangan; 7. Program sumber daya kesehatan; 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9. Program penelitian dan pengembangan kesehatan; VII-5
7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.2.6. 7.2.7. 7.2.8. 10. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan; 11. Program obat dan perbekalan kesehatan; 12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Pekerjaan Umum 1. Program pembangunan jalan dan jembatan; 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 5. Program penyediaan dan pengelolaan air baku; 6. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya; 7. Program pengendalian banjir; 8. Program pembinaan, pengaturan dan perencanaan pengembangan sumber daya air. Perumahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Program pengembangan perumahan; Program lingkungan sehat perumahan; Program pemberdayaan komunitas perumahan; Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; Program pengelolaan areal pemakaman. Penataan Ruang 1. Program perencanaan tata ruang; 2. Program terkait peningkatan infrastruktur pedesaan; 3. Program pembangunan perkotaan; 4. Program peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. Perencanaan Pembangunan 1. Program perencanaan pembangunan daerah; 2. Program Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan, Pulau - pulau kecil serta Pulau - pulau terluar 3. Program Pengembangan data/informasi 4. Program pengembangan kawasan ekonomi khusus; Perhubungan 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 5. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; 6. Program peningkatan pelayanan angkutan. Lingkungan Hidup 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 2. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam; VII-6
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 4. Program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. 7.2.9. Pertanahan 1. 2. 3. 4. Program pembangunan system pendaftaran tanah; Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan; Program pengembangan system informasi pertanahan. 7.2.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Program penataan administrasi kependudukan. 7.2.11. Pemberdayaan Perempuan 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4. Program penguatan pemberdayaan keluarga sejahtera dan berencana. 7.2.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. 2. 3. 4. 5. Program keluarga berencana; Program kesehatan reproduksi remaja; Program pelayanan kontrasepsi; Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; Program pengembangan pusat pelayan informasi dan konseling KRR; Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS; Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 9. Program penyispan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 10. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 6. 7. 8. 7.2.13. Sosial 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 2. Program pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial; 3. Program penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; 4. Program peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial. 7.2.14. Tenaga Kerja 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2. Program peningkatan kesempatan kerja; 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. 7.2.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Program pengembangan kewirausaha dan keunggulan kompetitif UKM; VII-7
2. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro koperasi menegah (UMKM) ; 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 4. Program penciptaan iklim usaha UMKM; 5. Program pemberdayaan usaha skala mikro. 7.2.16. Penanaman Modal Daerah 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 3. Program peningkatan iklim dan daya tarik investasi; 4. Program peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana aparatur; 5. Program pengkajian dan pengembangan investasi. 7.2.17. Kebudayaan 1. Program pengembangan nilai budaya; 2. Program pengelolaan kekayaan budaya; 3. Program pengelolaan keragaman budaya; 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 7.2.18. Pemuda dan Olah Raga 1. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; 2. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; 3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 4. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan; 6. Program peningkatan sistim manajemen pelaporan; 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan; 8. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda; 9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 10. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. 7.2.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 2. Program peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional; 3. Program penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi; 4. Program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 5. Program perlindungan masyarakat/penanggulangan bencana; 6. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan politik; 7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 7.2.20. Pemerintahan Umum 1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 4. Program peningkatan peran BUMD; 5. Program penyediaan prasarana dan sarana penunjang pembangunan ekonomi; 6. Program perencanaan hukum; 7. Program pembinaan peraturan daerah; 8. Program peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia; 9. Program pelayanan dan bantuan hukum; 10. Program peningkatan kualitas profesi hukum; VII-8
11. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik; 12. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 7.2.21. Kepegawaian 1. 2. 3. 4. 5. 6. Program pendidikan kedinasan; Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; Program pembinaan dan pengembangan aparatur; Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; Program pengelolaan sumberdaya manusia aparatur. 7.2.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 4. Program pengembangan kecamatan; 5. Program pengembangan ekonomi lokal; 6. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pola PPK melalui kerjasama antar desa; 7. Program pengembangan desa tertinggal. 7.2.23. Statistik 1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.2.24. Perpustakaan dan Kearsipan 1. Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 7.2.25. Komunikasi dan Informatika 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 2. Program penguatan kelembagaan kominfo dan hubungan antar lembaga; 3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik; 4. Program peningkatan kualitas pelayanan pos dan telekomunikasi. 7.2.26. Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 7.2.27. Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan 1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7.2.28 Pertanian 1. Program peningkatan kesejahteraan petani; 2. Program peningkatan produksi pertanian; 3. Program pengembangan agribisnis; 4. Program peningkatan produksi perkebunan; 5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi; 6. Program peningkatan penerapan teknologi; 7. Program pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan. VII-9
7.2.29 Kehutanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; Program rehabilitasi hutan dan lahan; Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; Program pemanfaatan kawasan hutan produksi; Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; Program perencanaan dan pengembangan hutan. 7.2.30 Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Program peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi; 2. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 3. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 4. Program peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi; 5. Program mitigasi bencana alam (bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, gerakan tanah longsor). 7.2.31 Pariwisata 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3. Program Pengembangan Kemitraan 7.2.32 Kelautan dan Perikanan 1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat; 3. Program pengembangan budidaya perikanan; 4. Program pengembangan perikanan tangkap; 5. Program pengembangan perikanan, kelautan dan masyarakat pesisir ; 6. Program pengembangan kawasan agromarinepolitan dan pulau-pulau terluar; 7. Program pengembangan agribisnis. 1.2.33 Perdagangan 1. 2. 3. Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen; Program peningkatan efisensi perdangangan dalam negeri; Program pembinaan kerjasama perdagangan internasional dan ekspor-impor. 1.2.34 Perindustrian 1. Program Penataan Struktur Industri; 2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah; 3. Program Persaingan Usaha. 1.2.35 Transmigrasi 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi; 7.2.36. Penelitian dan Pengembangan 1. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); 2. Program Diseminasi Informasi Teknologi. VII-10
7.2.37. Satuan Polisi Pamong Praja 1. Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 3. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah. VII-11