Lisan Al-Hal doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Volume 18, Issue 1, June 2024 e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230 WAKAF UANG DI INDONESIA: TANTANGAN, PELUANG DAN LANGKAH- LANGKAH MENUJU PEMANFAATAN OPTIMAL Nawawi Nawawi1*, Mirwan Mirwan2, Zainul Anwar3, Wawan Juandi4 1*,4Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia 2Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia 3Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia Abstract: Cash endowment has become one of the pivotal instruments in Indonesia's economic and social development. However, after the enactment of Wakaf (Islamic endowment) regulations in 2004, there are still several challenges in the country's optimal utilization of cash endowments. This study aims to conduct an in-depth analysis of the challenges, opportunities, and necessary steps to optimize the utilization of cash endowment in Indonesia after enacting the 2004 Wakaf regulations. The Systematic Literature Review (SLR) method is employed to gather, evaluate, and synthesize various Indonesian cash endowment studies. The analysis reveals that despite challenges such as regulatory ambiguity, lack of public understanding, and administrative hurdles, there are significant opportunities for cash endowment development, including the growth of the Islamic finance sector and increasing government support. Strategic steps such as enhancing public education, regulatory improvements, and collaboration among stakeholders are required to capitalize on these opportunities optimally. This study contributes to a deeper understanding of cash endowment dynamics in Indonesia and guides policymakers, practitioners, and academics in promoting sustainable and inclusive cash endowment development in the future. Keywords: Cash Endowment; Challenges; Opportunities; Optimization. Corresponding author : Email Address : (Universitas Ibrahimy, Situbondo) Received : March 25, 2024; Revised : June 10, 2024; Accepted : June 25, 2024; Published : June 30, 2024 PENDAHULUAN Wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sejak pertama kali pengumpulan wakaf uang dilaksanakan, tumbuh kembangnya mengalami signifikansi peningkatan yang cukup besar. Berdasarkan laporan dari sistem informasi Wakaf Kementrian Agama, jumlah rupiah yang berhasil terkumpul mencapai jumlah 180 triliun setiap tahunnya.1 Selain karena Indonesia merupakan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai Negara dengan tingkat kedermawanan yang relatif tinggi. Demikian ini tercermin dalam laporan World Giving Index 2023, dimana Indonesia menempati urutan 1 Indonesia Badan Dakwah, 'Indeks Wakaf Nasional 2022', 2023 This is an open access article under CC-BY-SA license. Copyright (c) 2024 Nawawi Nawawi, et al. | 126
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 teratas sebagai Negara dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi (sangat dermawan).2 Artinya, potensi kedermawanan masyarakat muslim Indonesia untuk menenunaikan wakaf uang terlihat sangat tinggi. Menurut Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 berkenaan dengan Wakaf Uang, disebutkan bahwa wakaf uang (waqf al-Nuqūd) merujuk atas wakaf yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.3 Pengertian uang ini juga mencakup surat-surat berharga. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan (jawāz) senyampang alokasinya untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, fatwa ini juga menegaskan bahwa nilai pokok wakaf uang tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya dengan tidak menjual, menghibahkan atau diwariskan.4 Adapun perkembangannya, Wakaf Uang diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berikut tata kelolanya, seperti penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf.5 Pengaturan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran dana wakaf.6 Peraturan tersebut dianggap penting ditetapkan karena melibatkan sumbangan uang atau aset likiud lainnya terhadap kelembagaan wakaf yang menerima tanggungjawab untuk mengelola dan menginvestasikannya agar menghasilkan pendapatan bagi kepentingan umum.7 Meskipun potensi Wakaf Uang di Indonesia sangat besar, terlebih mendapat dukungan dari pemerintah melalui mekanisme perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa peluang dan tantangan yang semestinya menjadi perhatian lebih lanjut. Seperti upaya peningkatan kesadaran Wakaf Uang, peningkatan dukungan kebijakan, percepatan sertifikasi wakaf, pelatihan sistem manajemen pengelola wakaf (Nadhir), sampai optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital dan integrasi data wakaf yang masih memerlukan perhatian agar kinerja perkawafan menjadi optimal dan tepat sasaran.8 Pada dasarnya kajian berkenaan dengan Wakaf Uang telah banyak dilaksanakan. M. Mohsin dalam jurnalnya "Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs" menyebutkan, bahwa skema Wakaf uang dapat membantu pembiayaan berbagai barang dan jasa di Negara mayoritas Muslim dan minoritas Muslim tanpa 2 Foundation Charities Aid, 'World Giving Index 2023 | CAF - Charities Aid Foundation', 2023 3 Junaidi Abdullah, 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4.1 (2018), 87-104 (p. 96) 4 Majelis Ulama Indonesia (MUI), 'Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang', 2002, pp. 404- 10. 5 Diah Sulistyani and others, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', Jurnal Usm Law Review, 3.2 (2020), 328-43 (p. 333) 6 Nashihul Hakim, 'Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013). 7 H E Syibli Syarjaya, 'Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia', Al 56) Qisthas: 8 Siti Nurjanah and Uswatun Hasanah, 'Cash Waqf As Source Of Funding For Financial Technology Startups', International Journal of Islamic Economics, 3.1 (2021), 47-70 (p. 59) Jurnal Hukum Dan Politik, 11.1 (2020), 49-92 (p. 127 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 adanya pembebanan terhadap anggaran pemerintah.9 Ismatul Maula mengakui peranan penting Wakaf Uang dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi di tengah validitas normatifnya yang masih menjadi perdebatan para juris Islam.10 Yusep Rafiqi dalam studi literaturnya menyoroti prihal perlunya menerapkan str nilai emas untuk mengatasi tingginya fluktuasi nilai uang dalam konteks Wakaf Uang.11 Laporan Rozak Yasin menyebutkan bahwa tantangan dan arah masa depan Sukuk Wakaf Tunai Linked (CWLS) di Indonesia, dengan fokus pada seri SWR001. Laporan ini menyoroti permasalahan seperti rendahnya penjualan, tantangan distribusi, dan pentingnya peningkatan strategi komunikasi. Potensi CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi dan investasi sosial di Indonesia semakin ditekankan, seiring dengan perlunya peningkatan mobilisasi pemangku kepentingan dan profesionalisme dalam pengelolaan CWLS.12 Penelitian sejenis juga menyatakan bahwa pengetahuan tentang wakaf uang memiliki pengaruh signifikan bagi waqif untuk memahami tujuan dan kontribusinya sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Konsistensi dan loyalitas waqif dapat meningkat seiring pengalamannya dalam menunaikan wakaf tunai.13 Meskipun kajian-kajian tentang wakaf uang telah banyak dilaksanakan, namun beberapa kajian yang telah penyaji paparkan sebelumnya belum terdapat kajian elaboratif yang mengungkap secara komprehensif mengenai peluang dan tantangan wakaf uang pasca berlakunya regulasi pemerintah mengenai Wakaf Uang. Beberapa kajian yang telah disinggung sebelumnya, secara parsial telah menyajikan urgensi, potensi serta upaya yang perlu dilakukan agar wakaf uang bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk melengkapi kajian yang ada, penyaji merasa penting untuk mengekslor secara komprehensif peluang dan tantangan wakaf uang di Indonesia berikut langkah- langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk optimalisasi. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode teknik tinjauan literatur sistem (Systematic Literature Review-SLR) dengan fokus analisis literatur sebagai sumber utama (data primer) untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan wakaf uang pasca regulasi wakaf 2004. Sebagai langkah awal dari penelitian, dilakaukan pencarian literatur yang relevan dengan topik kajian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) sebagai alat bantu pertama, dengan kata kunci pencarian seperti "wakaf uang", "pengembangan wakaf di Indonesia", "regulasi wakaf 2004". Basis utama data yang direkam adalah Google Scholar, JSTOR, Scopus serta database lain yang 9 Magda Ismail Abdel Mohsin, "Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, no. 6 (2013): 304-321, 10 Ismatul Maula, 'Cash Waqf in Normative and Economic Linkages', International Journal of Science and Society, 4.4 (2022), 710-21 11 Yusep Rafiqi, 'The Problem of Perpetuity in Cash Waqf', International Journal of Nusantara Islam, 6.1 (2019), 10-19 12 Rozaq Muhammad Yasin, 'Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 7.1 (2021), 100-111 13 Intan Fatimah Anwar and others, 'The Antecedents of Waqif's Loyalty in Cash Waqf from the Individual Perspective', International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9.11 (2019), 1228- 36 Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 128
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 dapat membantu untuk melengkapi data. Pencarian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kumpulan artikel, jurnal, dan informasi-informasi yang terekam dan telah diterbitkan kisaran waktu 2004-2023yang akan menjadi sumber utama dari penelitian ini. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyaring dan menilai relavansi setiap dokumen yang terkit dengan topik bahasan. Dari hasil pencarian, dokumen-dokumen str yang memenuhi kriteria inklusi diringkas dan dikategorikan menggunakan perangkat lunak seperti Humata ia dan Microsoft Excel. Kategorisasi mencakup identifikasi peluang pengembangan wakaf, hambatan atau tantangan yang dihadapi, serta respon dari stakeholders terhadap regulasi yang telah disahkan. Dengan langkah ini, kemungkinan peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis dan memudahkan langkah analisis data berikutnya. Tahapan terakhir dari proses SLR ini ialah dilakukan analisis kategoris yang mendalam terhadap data yang berhasil disimpan dan disusun. Proses ini melibatkan interpretasi data untuk menentukan tema-tema besar yang ditemukan, seperti dinamika peluang wakaf uang yang lahir pasca regulasi 2004, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksananaanya. Analisis ini diterapkan dengan cara membandingkan antara satu sumber dengan sumberlainnya serta mengintegrasikan dengan teori-teori yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan studi dokumentasi tentang regulasi-regulasi terkait wakaf uang, baik itu regulasi pemerintah atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demikian ini peneliti perlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak regulasi terhadap praktik wakaf di Indonesia. HASIL DAN PEMBAHASAN Kerangka Hukum dan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia Pada sejarah Islam, uang wakaf, yang juga dikenal sebagai uang wakaf , meningkat pesat selama pemerintahan Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun para ulama dan ahli ekonomi Islam telah mengkaji fenomena ini dengan cermat di era modern. Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf memasukkan konsep wakaf uang ke dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan-peraturan ini menunjukkan pengakuan hukum untuk wakaf uang. Praktik wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, hukum wakaf uang memiliki tiga penopang utama. Pertama, dari sudut png teologis (syariat), Undang-Undang tersebut memberikan satu kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan perintah dan tuntunan Allah dengan memberikan wakaf uang. Kedua, dari sudut png hukum, Undang-Undang ini memberikan ketetapan hukum untuk wakaf uang. Ketiga, dari sudut png sosial ekonomi, UU tersebut memiliki kemampuan untuk menggerakkan serta mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan melalui wakaf uang dimana konteks sebelumnya terdapat perbedaan. Mungkin ada dua alasan mengapa undang-undang sebelumnya tidak mengatur wakaf uang atau wakaf bergerak (manqulāt), yaitu kebanyakan orang Islam di Indonesia menganut mazhab Syāfi'i, yang menganggap wakaf tidak bergerak ('iqār), dan masyarakat agraris. 129 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 Hukum Islam berlaku di Indonesia dalam dua cara: (1) Normatif, berlakunya hukum Islam tergantung dan berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, semakin besar kesadaran mereka untuk menerapkan hukum Islam, sebaliknya semakin rendah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah, semakin rendah kesadaran mereka untuk menerapkan hukum Islam dan (2) Formal, hukum Islam dilaksanakan di negara-negara lain di Indonesia. Akibatnya, wakaf termasuk undang-undang resmi yang ditetapkan oleh penguasa. Karena wakaf termasuk perintah agama yang menjadi undang-undang, maka umat Islam harus menaatinya. Sebab ada tiga jenis hukum Islam yang menjadi undang- undang: (a) Hukum Islam mewajibkan dan negara juga mewajibkannya, maka umat Islam wajib mentaatinya; (b) Hukum Islam melarang dan negara juga mewajibkannya, maka umat Islam tidak wajib mentaatinya; dan (c) Hukum Islam yang termasuk di kalangan ulama ada dua, dan jika mengandung manfaat atau bahaya, maka umat Islam tidak wajib mentaatinya. Dengan demikian, berdasarkan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf Uang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menurut konstitusi pemerintah Indonesia. ketetapan hukum dalam Islam yang telah disahkan melalui mekanisme wajar dan benar, maka aturannya bersifat mengikat. Terlebih UU tersebut telah diuji dan mendapatkan keabsahannya melalui putusan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Adapun posisi anggota legelatif menurut al-Qur`an ialah sebagai "ulil amri" yang mempunyai peran untuk membuat dan mengatur urusan publik. Dalam konteks ini, DPR dipahami sebagai dewan konsultatif yang bertanggungjawab untuk menguji dan mengesahkan suatu bentuk peraturan perundangan.14 Itu artinya keputusan dewan komsultatif termasuk keputusan politik yang mesti ditinjau keselarasannya berdasarkan aturan syariat Islam.15 Oleh karenanya, wakaf uang yang pada mulanya menjadi tindakan perseorangan tanpa bersinggungan dengan hukum positif, telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana fungsi hukum itu sendiri (pengendali sosial dan rekayasa manusia).16 Monzer Qahf menemukan bahwa az-Zarqa'17 dan Tim Penyusun Buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia menyatakan bahwa setiap ketetapan hukum yang berkenaan dengan wakaf merupakan persoalan ijtihādiyyah (interpretatif) dan bersumber dari ijmā' ulama (konsensus). Tim ini menegaskan bahwa wakaf memiliki sifat fleksibel, dinamis, dan futuristik karena bersifat ijtihādi, sehingga dapat dioptimalkan pertumbuhannya sesuai dengan kebutuhan zaman demi memakmurkan kekuatan ekonomi umat. Mereka juga menyoroti perbedaan antara wakaf dan zakat, di mana ketentuan zakat dan kadarnya dijelaskan serta mendapatkan ketegasan dan berulang kali oleh Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan wakaf bersifat ẓ̣ ̣̣anni al-dalālah yang membuka interpretasi yang luwes dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.18 Oleh sebab demikian, perbedaan-perbedaan nomenklatur wakaf dapat dipahami bahwa karakter wakaf menurut syariat adalah perkara ijtihādīyyah 14 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1999), p. 91. 15 Jazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), p. 9. 16 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum (Bandung: Genta Publishing, 2010), p. 124. 17 Monzer Qahf, Manajemen Wakaf Produktif, ed. by Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa Pustaka Al- Kausar Grup, 2005), p. 151. 18 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008), pp. 27-29. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 130
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 sebab belum dijumpai petunjuk yang tegas dan pasti tentang wakaf, baik di dalam Al- Qur'an ataupun Hadis Nabi. Wakaf memiliki perbedaan dengan zakat, dan penyebutan nomenklatur wakaf dalam hadis sangat beragam. Hadis menggunakan istilah "ḥabs" yang berarti menahan atau sinonim dengan kata "waqf". Sebagai contoh, di Maroko, istilah ḥabs senantiasa literatur-literatur Hadis juga diperuntukkan untuk merujuk pada wakaf serta menerangkan bab tentang "al-ḥabs" yang bermakna serupa dengan keterangan sebelumnya. Bahkan, para cendikiawan muslim memiliki pendekatan yang tidak sama dalam merujuk pada wakaf. Misalnya as-Sarakhsī menggunakan istilah al-waqf dalam tulisannya , al-Mabsūṭ, Imam Syāfi'ī menyebut al-ahbās, dan Imām Bukhārī menggunakan nomenklatur kitāb al-Waṣāya untuk menyebut hadis tentang wakaf. Sebab tidak ada dalil yang jelas (ṣarīh wa qat'ī) tentang wakaf di dalam Al-Qur'an atau Hadis Nabi, variasi nomenklatur tentang wakaf ini menunjukkan bahwa wakaf bersifat ijtihādīyyah.19 Menurut pngan ulama kalangan Malikiyah, terdapat pngan yang diterima secara luas yang memperbolehkan wakaf uang tunai, dengan mengutip perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi terkait wakaf dirham dan dinar. Ulama yang mengizinkan persewaan dirham dan dinar, pada dasarnya juga mengizinkan wakaf dengan uang tersebut. Sebaliknya, ulama yang tidak mengizinkan persewaan, maka mereka juga menolak wakaf menggunakan uang tersebut.20 Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah, serta dinyatakan oleh Ibnu Qudamah.21 Namun, selain ada pngan yang memperbolehkan wakaf uang, ada juga ulama yang menolaknya. Mereka mengemukakan dua argumen utama. Pertama, bahwa uang memiliki sifat yang mudah habis, yang bertentangan dengan prinsip kesinambungan dari modal dasar yang harus tetap dan kekal dalam wakaf. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan agar benda yang akan diwakafkan harus memiliki ketahanan dan ketetapan. Kedua, uang seperti dirham dan dinar pada dasarnya digunakan sebagai alat tukar untuk melakukan aktifitas- bentuk jual aktifitas memperjualbelikannya.22 beli, bukan dipergunakan manfaatnya dalam Pada prolog buku "Risālah fī Jawāz Waqf al-Nuqūd" karya Abi Su'ūd, Abū al-Asybal Syaghif al-Bākistanī pada tahun 1403 menyatakan bahwa menurut Imam Syāfi'i, wakaf uang, baiki berupa dinar ataupun dalam bentuk dirham diperbolehkan, dan hal ini dianggap setara dengan wakaf benda yang bersifat konstan. Imam Syāfi'i secara mandiri tidak memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk dan sifat barang yang dapat diwakafkan.23 Walaupun sebagian kalangan mazhab Syāfi'iiyyah menganggap wakaf uang tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan hilang nilainya ketika dibayarkan,24 namun pada hakikatnya mereka masih memperbolehkan wakaf yang melibatkan benda bergerak.25 Misalnya, mereka membenarkan wakaf binatang, seperti kuda kepada mereka 19 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, ed. by Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), p. 16. 20 Imam An-Nawawi, Al-Majmu': Syarah Al-Muhadzdzab (Bairut: Dar Al-Fikr), p. Juz XV, 325. 21 Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), p. Juz XXXI, 234-235. 22 Muhammad Hizbullah and Haidir Haidir, 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama', Jurnal Ilmiah METADATA, 2.3 (2020), 170-86 (p. 365) 23 Abū Su'ūd, Risālah Fī Jawāz Waqf An-Nuqūd (Beirut: Ibnu Hazm, 1997), p. 12. 24 Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimyati al-Bakri, Hasyiyah i'anah Al Thalibin (Bairut: Dar Al- Fikr, 1995), p. Juz 3, 157. 25 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), p. Juz IX, 379. 131 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 yang sedang melakasnakan jihad di jalan Allah. Begitupun wakaf ternak, seperti sapi untuk anak-anak pelajar guna memenuhi kebutuhan susu atau mentransaksikan anaknya demi kepentingan asrama. Seperti halnya sapi, wakaf binatang semisal domba agar bulunya dapat dimanfaatkan. Begitu juga wakaf binatang ternak lain semisal ayam petelur, bebek, dan burung agar telurnya dapat diperjual belikan ataupun di konsumsi, serta wakaf hewan jantan agar dijadikan alat reproduksi melalui perkawinan dengan binatang betina sehingga dapat melahirkan.26 Di sisi lain, ulama Hanabilah yang diwakili oleh Ibnu Qudāmah berpendapat, bahwa wakaf uang sama sekali tidak diperbolehkan sebagai alat wakaf, sebab dinar dan dirham pada akhirnya akan kehilangan nilainya ketika digunakan sebagai alat tukar, sehingga tidak akan ada lagi bentuk fisiknya. Meskipun ada yang mengizinkan persewaan uang untuk memperoleh manfaat, namun tetap tidak diperbolehkan diwakafkan, sebab perubahan manfaat utama uang sebagai alat tukar. Analoginya serupa dengan larangan wakaf pepohonan agar dapat digunakan sebagai tempat berjemur pakaian, sebab fungsi pertama batang pohon bukanlah sebagai alat jemuran.27 Menurut ulama Hanafiyah, harta yang diwakafkan harus bersifat permanen dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa benda yang dapat diwakafkan pada dasarnya adalah benda yang tidak bergerak. Namun, mereka berpendapat bahwa benda bergerak juga dapat diwakafkan dalam beberapa situasi. Pertama, jika keadaan harta karun membantu benda-benda yang tidak bergerak, seperti pohon atau alat pertanian. Kedua, jika keadaan harta bergerak membantu benda-benda yang tidak bergerak, seperti hewan kerja atau alat pertanian. Ketiga, jika keadaan harta bergerak mengikuti benda yang tidak bergerak, misalnya. Wakaf benda bergerak, seperti kitab-kitab dan mushaf, juga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak berbeda dengan ajaran agama karena merupakan sumber pemahaman. Jika barang wakaf tidak dianggap bertahan selamanya , mungkin untuk menggantinya dengan barang yang memiliki manfaat berkelanjutan Mewakafkan buku-buku dan mushaf yang diambil karena manfaat pengetahuannya sama pentingnya dengan mewakafkan uang dinar dan dirham. Selain itu, ulama Ḥanafiyah memungkinkan wakaf barang-barang yang biasa digunakan sebagai alat kerja manusia, seperti tempat pemanas udara, sekop, atau kampak. Menurut pendapat Mutaqaddīmin (ulama klasik dari kalangan ulama maẓhab Ḥanafi), wakaf uang dinar dan dirham, serta barang yang tidak termasuk dalam kategori ini, diperbolehkan dengan alasan istihsan bi al-'urfi, yang didasarkan pada pernyataan Abdullah bin Mas'ud, "Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka di mata Allah juga baik, dan apa yang dianggap buruk oleh umat Islam, maka di mata Allah juga buruk."28 Pada konteks ini, wakaf merupakan isu yang memerlukan ijtihad. Hal ini terbukti dengan respons dinamis yang ditunjukkan oleh NU, yang menganut Islam tradisional. Sebagai contoh, dalam Bahsul Masail Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25 sampai 28 Juli 2002 di Jakarta, dipertimbangkan isu wakaf tunai. Adapun hasil keputusan Musyawarah Nasional NU tersebut, mayoritas ulama (termasuk Syāfi'iyah, Mālikiyah, Hanābilah, dan sebagian Hanafiyah) menyatakan bahwa wakaf uang atau tunai disebutkan tidak memenuhi syarat atau tidak dianggap sah, sebab tidak terkumpul kriteria-kreteria yang menjadi persyaratan barangb wakaf, meskipun ada kelompok Hanāfiyah yang membolehkannya. Terkait dengan cara penggunaannya, ditekankan 26 Imam An-Nawawi. 27 Ibnu Qudāmah, Al-Mudawwanah Al-Kubra (Bairut: Dar Al-Fikr), p. 640. 28 Wahbah Az-Zuhaili, Ușūl Al-Fiqh Al-Islamἷ (Damaskus: Dar al-Fikr), p. 162. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 132
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 untuk menjaga dan memelihara nilai wakaf, seperti melalui investasi melalui mudhārabah dan metode lainnya.29 Berdasarkan tinjauan hukum Islam, wakaf menjadi bagian cabang pembahasan dengan kategori jenis keilmuan lingkup muamalah. Prinsip-prinsip muamalah sendiri terdapat empat aspek utama. Pertama, secara prinsip, semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Kedua, pelaksanaannya harus didasarkan pada kerelaan bersama (tarāḍi). Ketiga, dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan serta tetap mewaspadai akan terdinya kerugian, atau dilaksanakan untuk sebuah tujuan yang diperbolehkan oleh aturan syariat. Keempat, pelaksanaannya harus memelihara prinsip keadilan, menghindari segala bentuk penindasan, dan menciptakan kesempatan tanpa memanfaatkan kesulitan orang lain. Dengan kata lain, tidak boleh terdapat unsur penipuan (gharar) atau tindakan yang merugikan stabilitas ekonomi.30 Oleh karena itu, wakaf uang, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, harus bebas dari unsur-unsur seperti penipuan, riba, perjudian (maisir), dan sejenisnya. Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang Intervensi Paradigma Bermadzhab Ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai bermazhab. Pertama, secara internal, mazhab dianggap sebagai entitas otonom serta bersifat independen yang berasal dari hasil mekanisme penggalian hukum (ijtihad) personal ulama, yang tidak terikat pada kelompok manapun di dunia. Perbedaan pendapat yang bisa mencapai titik benturan biasanya hanya disebabkan oleh fanatisme berlebihan atau kepentingan politik. Kedua, secara eksternal, mazhab merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam yang saling terkait dengan elemen lainnya, membentuk suatu kesatuan sistem dalam masyarakat Muslim. Ketiga, dengan kemajuan teknologi, akses ke kitab-kitab mazhab melalui internet semakin mudah, yang mengharuskan kita untuk memperbarui definisi dari "kitab mu'tabarah" berdasarkan kualitas dalilnya, popularitas di kalangan umat Islam, orisinalitas pengarangnya, dan tingkat ketokohan, seperti Imam Nawawi, Imam Rofi'i, dan Imam Bukhari. Keempat, banyak pelajar Muslim yang belajar di berbagai negara dengan aliran, mazhab, budaya, dan ideologi yang berbeda. Kelima, keberagaman mazhab akan memperkaya warisan keilmuan atau setidaknya memberikan sudut png baru terhadap pendapat ulama yang selama ini dianggap sebagai otoritas. Multimazhab menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat bukanlah substansi syariah, tetapi merupakan ranah ijtihadiyah yang relatif dalam kebenarannya.31 Berdasarkan kondisi ini, persoalan wakaf sudah menjadi masalah klasik dan seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, terutama terkait dengan subtansi, hukum, jenis barang yang dapat diwakafkan, cara pengelolaannya, tujuan penggunaannya, dan sebagainya. Perwakafan adalah hal yang dinamis, dimana persepsi 29 Nawawi, 'Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā'il NU 1926-2006 M)', Jurnal Lisan Al-Hal, 6.1 (2012), 161-84 (p. 165). 30 Aḥ mad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalah: Hukum Perdata Islam (Yogjakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UI, 2000), p. 15. 31 Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, 'Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat', KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 15.1 (2022), 138-58 (pp. 143-45) 133 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 dan penafsiran dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, waktu, dan tempat. Dalam fikih wakaf, banyak ulama mujtahid berbeda pendapat karena sebagian besar dalilnya bersifat ijtihadiyah, bukan qath'iyah. Wakaf tidak termasuk dalam perintah yang bersifat "ta'abbudi", yang berarti teks yang tidak dapat diotorisasi, tetapi termasuk dalam perintah yang bersifat "ta'aqquli", yang berarti teks yang dapat dikontrol, dengan tujuan untuk membantu umat. Kalaupun hanya menglkan otoritas dan ketentuan yang ada di dalam kitab klasik Islam untuk menjawab masalah wakaf kontemporer, maka perwakafan akan mengalami kemacetan. Karya-karya ulama klasik sesuai dengan konteksnya pada masanya, namun belum tentu relevan atas realitas sosial masa sekarang. Idealnya, syariat bersifat akomodatif kepada kondisi sosial yang mengitarinya, sehingga umat Islam harus mampu mengakomodasi berbagai sudut png sesuai dengan kepentingan umum agar wakaf memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kebenaran pemikiran ulama klasik bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, menglkan pemikiran ulama klasik saja akan membuat kita terpaku pada dimensi keagamaan semata. Arkoun menyarankan untuk menyatukan wacana ilahiyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan) dalam proses methodological sebagai bentuk sikap responsif terhadap modernitas. Supremasi Fiqh Klasik Optimalisasi pendayagunaan wakaf uang secara dinamis menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pertama, terdapat perbedaan persepsi antara ulama mengenai ketentuan wakaf menurut aturan syariat, apakah wakaf tergolong dalam kategori ta'abbudi (ibadah ritual) atau mungkin tergolong perkara yang ijtimai'yah (ibadah sosial). Kedua, sebagian ulama menganggap wakaf hanya sebagai ritual seremonial tanpa keterkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial untuk mengatasi kemiskinan, sehingga potensi wakaf untuk memakmurkan aspek finansial umat menjadi terabaikan. Ketiga, terdapat banyak pngan dari kelompok orang awam yang meyakini bahwa barang wakaf mempunyai keterbatasan pada bidang tanah, yang tidak memberikan motivasi untuk menunaikan ibadah wakaf atas benda yang selain dari pada tanah, padahal dalam era modern ini tanah menjadi sulit diperoleh. Keempat, ada anggapan bahwa wakaf merupakan peribadatan pribadi yang tidak memerlukan mempunyai keterkaitan atas pihak lain maupun intervensi dari penguasa, yang membatasi upaya pengelolaan wakaf secara lebih luas dan efektif. Profesionalisme Nadzir Wakaf Karena pngan bahwa wakaf merupakan hak milik Allah yang hanya perlu dilakukan dengan ikhlas, pengelolaan wakaf oleh nazhir sering dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan aset wakaf sering terbengkalai. Secara kontekstual, peran nazhir tidak dianggap sebagai unsur inti dari wakaf, sehingga pengelolaan wakaf sering dianggap tidak profesional.32 Nazhir profesional menganggap pengelolaan wakaf sebagai profesi utama, bukan sekadar pekerjaan sampingan, dan manfaatnya menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seorang profesional dalam konteks ini 32 Desti anggraini Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Khamim Hudori, 'Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia', Journal of Economic Cooperation and Development, 58.1 (2017), 29-54 (p. 42). Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 134
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 memiliki keterampilan, dedikasi, dan menerima kompensasi yang sesuai dengan pekerjaannya. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakprofesionalan nazhir antara lain: pertama, pemahaman yang kuat bahwa wakaf lebih menekankan pada aspek keabadian daripada manfaatnya praktis; kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi nazhir wakaf; dan ketiga, kecenderungan nazhir untuk tidak memanfaatkan wakaf secara maksimal untuk kesejahteraan umat, seringkali lebih memprioritaskan kepentingan pribadi. Untuk memastikan bahwa wakaf dapat memenuhi tujuan yang mencakup dimensi ibadah, ekonomi, dan sosial, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10 menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir, termasuk amanah, mampu secara fisik dan mental, serta tidak memiliki hambatan hukum. Syarat- syarat ini sebenarnya dapat dipenuhi dengan relatif mudah, mengingat adanya banyak lembaga pendidikan dan profesi yang menyediakan SDM yang terampil dalam bidang perwakafan.33 Pada konteks ini, nazhir wakaf harus memenuhi predikat al-qawi dan al-amin. Kedua predikat ini mengandung beberapa syarat, termasuk syarat moral, manajemen, dan bisnis. Syarat moral mencakup pemahaman hukum wakaf, integritas, kejujuran, dan kecerdasan emosional dan spiritual. Syarat manajemen mencakup kemampuan kepemimpinan, visi, dan profesionalisme dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan syarat bisnis mencakup kemampuan untuk melihat peluang usaha dan mendapatkan keuntungan yang bisa disedekahkan kepada yang berhak menerima wakaf. Menurut Husein Umar, bisnis wakaf bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang kemudian disedekahkan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, nazhir harus mampu mengelola wakaf dengan pendekatan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Problem Regulasi Isi aturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, terkadang terasa rumit dan tidak praktis untuk dilaksanakan, terutama bagi nazhir yang berada di daerah terpencil dengan akses perkantoran yang terbatas. Ditambah lagi, mayoritas nazhir di Indonesia saat ini memiliki keterbatasan kemampuan, sementara harta wakaf sering tersebar luas di daerah pedesaan di luar Jawa. Biaya transportasi untuk mengurus surat permohonan juga menjadi kendala. Namun, semangat kehati-hatian yang tercermin dalam peraturan wakaf harus tetap dijaga. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk bentuk benda yang dapat diwakafkan, seperti benda tetap, benda tidak tetap, dan uang. Wakaf benda tidak tetap, termasuk uang, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Proses ini melibatkan wakif yang menyampaikan kehendaknya secara tertulis kepada LKS untuk kemudian menerima sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan. Nazhir kemudian mendaftarkan harta wakaf uang tersebut kepada Menteri dalam waktu 7 hari kerja. Pengaturan lebih lanjut dijelaskan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006, termasuk persyaratan bagi wakif yang ingin mewakafkan uangnya, prosedur pengisian formulir, 33 Ani Yumarni and Endeh Suhartini, 'Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia', Journal of Islamic Studies and Culture, 7.2 (2019), 4-11 (p. 7) 135 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 dan penunjukan wakil jika wakif tidak dapat hadir secara langsung.34 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa penerimaan wakaf uang harus melalui LKS yang telah ditunjuk, seperti Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan lainnya. Wakaf uang melalui bank syariah dapat berupa wakaf abadi atau wakaf berjangka, dengan nominal minimal wakaf sebesar Rp1 juta. Bank syariah bertindak sebagai penerima wakaf uang, sedangkan BWI berperan sebagai nazhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan dana sesuai peruntukannya. Meskipun demikian, kendala birokratis masih menyulitkan akses terhadap wakaf uang, terutama di daerah terpencil di luar Jakarta, di mana bank syariah tidak banyak tersedia. Meskipun demikian, langkah ini juga diambil untuk mencegah penyalahgunaan dana wakaf oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peluang Pengembangan Wakaf Uang Potensi Ekonomi Dan Sosial Dari Wakaf Uang Fungsionalitas wakaf mengejawantahkan misi kemanusiaan, yakni mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.35 Al-Ghazali, dalam pngannya, menyatakan bahwa tujuan syari'ah bagi manusia terdiri dari lima aspek penting, yakni: pertama, memelihara agama (hifdz al-din); kedua, memelihara kehidupan (hifdz al-nafs); ketiga, mememlihara akal (hifdz al-`aql); keempat, memelihara keturunan (hifdz al-nasl); dan kelima, memelihara harta (hifdz al-mal).36 Konsep tujuan syari'ah ini menkan esensi ajaran Islam yang memiliki cakupan universal dan fleksibilitas yang luas. Fleksibilitas ini tercermin dalam adanya ruang bagi ijtihad dalam menerapkan hukum Islam terhadap kasus-kasus sosial yang beragam, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Walaupun teks al-Qur'an dan Hadis Nabi telah selesai masanya pada zaman sekitar empat belas abad silam, namun realitas sosial terbarukan terus muncul seiring dengan dinamika peradaban manusia, sehingga membutuhkan penyelesaian hukum yang sesuai.37 Sepanjang sejarah Islam, praktik wakaf telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi dan politik yang berlaku telah memberikan pengaruhnya.38 Contohnya, wakaf uang telah berkembang pesat di Turki, wakaf saham di Mesir, dan banyak dapur umum di Yerusalem yang memberikan makanan kepada fakir miskin. Tetapi di Indonesia, praktik seperti yang disebutkan di atas tidak pernah dilakukan. Hal ini bukan karena perbedaan sumber hukum; itu lebih karena cara orang menafsirkan hukum dan apa yang mereka perlukan. Praktik wakaf di Indonesia sendiri telah berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Selama dua abad terakhir, transformasi ini menjadi sangat nyata. Misalnya , dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20, wakaf biasanya dilakukan di pesantren, kuburan, sekolah, sawah, 34 Maula. 35 Uswatun Hasanah and Heru Susetyo, 'Challenges and Potentials of Waqf in Contemporary Indonesia', UNTAG Law Review, 4.1 (2020), 01-19 (p. 5) 36 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazᾱli, Al-Muștașfa Min `Ilmi Al-Ușūl (Lebanon: Dᾱr al-Kutūb al- 'Ilmiyyah, 2020), p. 89. 37 Said Ahmad Sarhan Lubis, 'Renewal of Ijtihad in the Modern Era : Historical Background and Current Developments', IJRS: International Journal Reglement& Society, 3.2 (2022), 107-15 (p. 113). 38 Frial Ramadhan Supratman, 'Waqf System and Socio-Economic Activities in Istanbul in the Classical Ottoman Period', Al-Tsaqafa : Islam, 16.2 (2019), 188-98 (p. 195) Jurnal Ilmiah Peradaban Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 136
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 bangunan, kebun, dan tanah di Indonesia.39 Namun saat ini terdapat berbagai jenis wakaf: wakaf uang, wakaf barang bergerak seperti mobil, wakaf rumah sakit, wakaf toko bisnis, dan wakaf bangunan untuk disewakan. Bahkan Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia sangat mendukung wakaf yang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakaf di Indonesia telah berkembang secara bertahap tetapi konsisten seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi.40 Transformasi ini juga telah mempengaruhi cara masyarakat dan ulama memahami sumber hukum wakaf. Selama abad pertengahan, fiqih mazhab Syafi'i mengalami perubahan karena kemajuan ini; sekarang ia mulai digabungkan dengan fiqih mazhab lain, dan pemahamannya menjadi lebih rasional. Sebagai contoh, pada abad ke-19, ada laporan bahwa masjid dibiarkan rusak karena masyarakat khawatir mereka melanggar aturan fiqih seperti tukar-menukar wakaf. Namun, saat ini, masyarakat yang menerima praktik tersebut dengan alasan yang lebih besar untuk kemaslahatan umum. Allah SWT. menetapkan aturan rasional atau ta'aqquli dalam bidang ibadah dan muamalah, terutama dalam bidang hukum sosial, ekonomi, negara, perdata, dan pidana. Allah hanya memberikan prinsip dan aturan umum dalam bidang muamalah; Dia tidak memberikan penjelasan yang terlalu rinci. Hal ini memungkinkan mujtahid untuk berijtihad sesuai dengan konteks zaman mereka, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan tidak kaku. Sementara bidang muamalah bersifat rasional atau ta'aqquli, ibadah bersifat ta'abbudi untuk mencegah timbulnya bid'ah. 41 Dalam konteks ini, wakaf dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, asalkan tetap mematuhi prinsip- prinsip umum ajaran Islam, seperti keseimbangan antara kerusakan dan manfaat. Ini sesuai dengan prinsip ushul fiqh, bahwa pada dasarnya kerusakan merupakara perkara terlarang (haram) dan manfaat merupakan perkawa terpuji (halal). Namun, penting untuk mencapai keseimbangan dalam praktik wakaf, misalnya melalui investasi emas oleh bank syariah, sehingga nilai wakaf tetap stabil dan sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan modalnya. Harta wakaf adalah amanah dari Allah yang seharusnya digunakan sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Menurut Ḥ assan Ḥ anafi, Allah memberikan harta kepada manusia dengan tujuan agar harta tersebut dimiliki dengan bijaksana, digunakan dengan pertimbangan yang matang, dikembangkan dan disimpan dengan baik, serta digunakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, wakaf dianggap sebagai harta yang diberikan kepada manusia agar dapat digunakan untuk membantu sesama. Abu Zayd mengklasifikasikan pertumbuhan atau pemanfaatan aset wakaf menjadi dua kategori, yakni internal (istiśmâr al-żâtî) yang mencakup penggantian, penyewaan, investasi saham, dan sejenisnya, serta eksternal (istiśmâr al-khârijî) yang melibatkan perjanjian kemitraan-musyarakah, perjanjian produksi, kerjasama dalam sektor pertanian, dan kemitraan yang berakhir dengan kepemilikan. Ia juga menyoroti perluasan konsep wakaf yang tidak hanya terbatas pada dimensi keagamaan dan ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan 39 Itang and Lik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, 18.2 (2017), 212-17 (pp. 225-30). 40 Dini Selasi, 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 4.1 (2021), 84-103 (pp. 88-91) 41 Abd. Wahhᾱb Khalᾱf, `Ilm Al-Ușul Al-Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2014), pp. 33-34. 137 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 kesehatan, sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara di Timur Tengah.42 Seiring dengan perubahan zaman, wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional seperti tanah, tetapi telah mengalami evolusi ke bentuk lain seperti uang. Di Negara Kesatuan Rebpublik Indonesia (NKRI), beberapa bentuk wakaf mengalami inovasi, telah diakomodasi berlskan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ini mencerminkan perkembangan konsep wakaf, sebagaimana terlampir dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan konteks ini, regulasi wakaf mengalami kemajuan yang progresif, beralih dari wakaf yang bersifat cepat punah (konsumtif) ke wakaf yang bersifat bergerak (produktif). Berdasarkan dari segi konsep, wakaf uang mempunyai potensi relatif signifikan dalam menciptakan lingkungan investasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis dan layanan sosial pro aktif. Dana dari masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, mungkin saja dialihkan menjadi wakaf uang dalam periode tertentu melalui pertukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Pengelolaan hasil dari wakaf uang ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, menjelaskan strategi untuk memanfaatkan potensi SWU di Indonesia. Pertama, SWU memungkinkan penarikan sumbangan dari donatur wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan wakaf konvensional. Kedua, SWU dapat diterbitkan dalam berbagai denominasi, yang disesuaikan dengan beragamnya segmen masyarakat Islam, sehingga memungkinkan sumbangan amal jariyah dalam nominal yang beragam, mulai dari Rp. 10.000,- hingga Rp. 25.000,-. Meskipun istilah "Sertifikat Wakaf Uang" (SWU) muncul sebagai terminologi baru dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/420 Tahun 2009 juga menggunakan istilah SWU. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menggunakan istilah "Sertifikat Wakaf Tunai" (SWT), dalam tulisan ini, istilah yang digunakan adalah SWU. Nasution juga memberikan perkiraan tentang jumlah wakaf uang yang dapat terkumpul di Indonesia. Dia memproyeksikan bahwa jumlah anggota kelas menengah umat Islam mencapai 10 juta orang dengan pendapatan rata-rata antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per bulan.43 Indonesia dapat mengikuti contoh negara-negara lain yang sukses dalam mengelola wakaf. Singapura yang berpenduduk sekitar 453.000 warga muslim telah berhasil membangun wakaf secara inovatif. Hal ini terjadi di negara-negara sekuler juga, dengan mayoritas Muslim. Contohnya adalah WARESS Investment Pte Ltd., yang secara profesional mengelola dan mengembangkan aset wakaf, seperti membangun apartemen 12 tingkat senilai sekitar S$ 62.62 juta. WARESS juga membangun "The Chancery Residence", sebuah perumahan mewah.44 Hal serupa juga terjadi di Kuwait, di mana Lembaga Wakaf Umum Kuwait, al-amanah al-'ammah li al-awqaf, menempatkan wakaf sebagai alat ekonomi dan perlindungan sosial. Mobil banking, Short Message Service 42 Ahmad Abu Zayd, Niżām Al-Waqf Al-Islāmī: Taţwīr Asālīb Al-'Amal Wa Taḥmīl Natāij Ba'Ḍ Ad-Dirāsāt Al- Hadīśah (Kuwait: Al-Amānah al-'Ammāh li al-Awqāf, 2000), pp. 44-45. 43 Hasanah and Susetyo. 44 Alaiddin Koto and Wali Saputra, 'Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaiddin Koto Dan Wali Saputra', Jurnal: Soisal Budaya, 13.2 (2016), 126-39 (pp. 131-32) Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 138
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 (SMS), dan kios wakaf yang dikelola secara profesional di berbagai sektor pengembangan ekonomi adalah beberapa cara mudah untuk melayani penerima wakaf.45 Dilihat dari motivasi serta dampak positif dari wakaf uang, kehadiran wakaf uang di Indonesia menimbulkan beberapa alasan yang mendorong perlunya meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan negara ini. Pertama, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah nyata dan perhatian yang mendalam. Kedua, kesenjangan sosial yang mencolok antara golongan kaya dan miskin juga menjadi salah satu faktor penting. Ketiga, dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, wakaf mempunyai kemungkinan potensi yang teramat besar untuk dikembangkan. Keempat, adanya rangkaian kondisi tidak normal (bencana) yang berdampak pada hilamgnya efisiensi APBN menekankan perlunya kemandirian masyarakat melalui wakaf. Cara alternatif dalam mengembangkan wakaf secara produktif, terutama wakaf uang, dapat mengacu pada pngan M. Abdul Aḍ im Jamal, yang menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang fleksibel agar tidak terhalang oleh keraguan. Abdul Aḍ im Jamal menyatakan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh kesuksesan wakaf di era kontemporer adalah menerima gagasan bahwa semua harta dapat berkembang harus menjadi prinsip dasar dan str dalam wakaf, meskipun tidak dijelaskan secara langsung oleh Nabi. Pendekatan ini dapat didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.46 Jika pendanaaan wakaf digunakan untuk pengembangan investasi, dimana secara logistik mempunyai risiko kehilangan, maka mekanisme wakaf uang mengizinkan investasi tersebut. Selain itu, dana wakaf akan tetap dalam bentuk uang setelah investasi, menimbulkan pertanyaan tentang nilai intrinsik uang, yang pada dasarnya tidak memiliki nilai. Berbeda dengan nilai uang komoditas (uang tetap), seperti logam mulia, emas, dan perak. Wakaf uang dengan sistem mata uang yang ada saat ini menghadapi risiko pelanggaran syariah ketika mekanismenya melibatkan investasi dan risiko prinsip nilai uang yang tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, memasukkan dana wakaf ke dalam investasi merupakan penggunaan harta wakaf untuk aktivitas investasi, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi. Dengan mengalirkannya sebagai wakaf, dapat mengubah uang menjadi modal usaha dengan memanfaatkan dua manfaat utama wakaf uang: pertama, orang yang tidak memiliki banyak uang dapat segera memberikan wakaf tanpa harus memiliki tanah. Kedua, aset wakaf berupa tanah kosong dapat digunakan untuk membangun gedung atau digunakan untuk kegiatan pertanian. Ketiga, institusi pendidikan Islam juga dapat didukung oleh dana wakaf uang. Keempat, umat Islam akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan mereka sendiri tanpa bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.47 Akibatnya, wakaf uang berfungsi sebagai investasi. Umar Chapra mengatakan bahwa tingkat tabungan, investasi, kerja keras, dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengubah tabungan masyarakat menjadi modal investasi, uang wakaf yang 45 Fahmi Medias, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', Indonesian Journal of Islamic 65) Society, 46 M. Abdul Aḍ im Jamal, Daur Niḍām Al-Waqf Al-Islāmī Fī Al-Tanmiyah Al-Iqtiṣādiyah Al-Mu'āṣirah (Kairo: Dār al-Salām, 2009), pp. 106-7. 47 Akmaludin Sya'bani, 'Wakaf Uang (Cash Wakaf, Wakaf an-Nuqud); Telaah Teologis Hingga Praktis', Jurnal El-Hikam, 177-78) Literature and Muslim 2.1 (p. 61-84 (2017), 161-86 (2016), IX.1 (pp. 139 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 diinvestasikan dalam bisnis memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian, diharapkan bahwa wakaf uang dapat menjadi sumber daya ekonomi yang mandiri bagi umat Islam, sebagaimana yang terjadi dengan wakaf al-Azhar di Mesir. Al-Azhar memiliki investasi saham di Egypt Air Line dan telah berpartisipasi dalam menyuplai dana bagi Pemerintahan Mesir pada masa Presiden Jamal Abdul Naser. Keberhasilan wakaf al-Azhar ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui Kementerian Wakaf.48 Potensi wakaf uang di Indonesia memiliki proyeksi yang sangat cerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: Pertama, melakukan pemetaan potensi umat untuk memahami kekuatan dan kelemahan, yang akan membantu organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan lainnya dalam merencanakan strategi yang efektif. Kedua, meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya berpartisipasi dalam wakaf uang. Ketiga, menunjukkan kinerja yang profesional dan amanah bagi pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana wakaf uang. Langkah Strategis Menuju Pemanfaatan Optimal Wakaf Uang Membangun Kesadaran Dan Edukasi Masyarakat Pada tradisi pola konsumtif, wakaf berarti memberikan makanan langsung kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Ini dapat berupa pembagian beras dan jagung dari hasil sawah kepada fakir miskin, atau wakaf secara langsung diberikan oleh pemberi wakaf kepada orang-orang yang membutuhkan karena kekurangan makanan atau musibah. Pola ini biasanya bersifat singkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang.49 Sebaliknya, pola konsumtif wakaf kreatif mengacu pada penggunaan wakaf sebagai barang konsumtif yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bantuan ini termasuk bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian untuk petani, perahu untuk nelayan, dan beasiswa untuk siswa.50 Dewan Wakaf di Irak menggunakan tanah wakaf yang berasal dari warisan Umar bin Khatthab untuk berbagai tujuan. Ini termasuk memberikan pengobatan gratis, tunjangan bulanan kepada para imam, khatib, muazin, dan guru nonformal, dan beasiswa bagi siswa yang melanjutkan studi di institusi pendidikan yang dimiliki oleh Dewan Wakaf.51 Dewan Wakaf Mesir membangun dan mengoperasikan universitas Islam swasta, termasuk Universitas al-Azhar, dan memberikan beasiswa kepada ribuan siswa asing di "Madinah al-Bu'us al-Islamiyah". Bahkan sebelum Revolusi Islam Iran pada tahun 1973, para ulama dapat memimpin gerakan massa karena terdapat sumber keuangan mandiri seperti zakat dan wakaf yang mempunyai keterkaitan dengan lembaga pendidikan dan masjid.52 Pendistribusian wakaf dalam format produktif konvensional mengarah pada pemberian wakaf dalam bentuk barang-barang produktif, yang nantinya dapat 48 Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9.1 (2018), 151-77 (p. 166) 49 Itang and Syakhabyatin. 50 Selasi. 51 Wawan Juandi and Nawawi Nawawi, 'Restorasi Manajemen Wakaf Dari Tradisional Menuju Profesional', LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 14.2 (2020), 219-40 (p. 238) 52 Juandi and Nawawi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 140
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk memulai suatu usaha.53 Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan material rakyat sangat penting karena kaum muslimin tidak dapat mencapai kesejahteraan spiritual tanpa kesejahteraan material. Ini sesuai dengan pernyataan, "Manusia akan mati karena kebutuhan akan kesejahteraan sebagaimana tumbuhan akan mati tanpa udara." Menurut ad-Dahlawi, distribusi wakaf secara produktif kreatif adalah bentuk pemberian wakaf yang bersifat modal bergulir agar dapat dimanfaatkan atas kepentingan sosial, sebagai instrumen kesehatan, atau modal usaha bagi pedagang kecil atau pengusaha kecil. Wakaf memiliki manfaat yang unik, karena harta wakaf terus berkembang dan harta wakaf tetap permanen, berbeda dengan sedekah lain yang dapat habis dalam waktu singkat.54 Demikian tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam ketentuan fiqh prioritas (awwaliyat), yang menerangkan bahwa tindakan yang memberikan manfaat yang lebih lama dan pengaruh yang lebih kekal harus didahulukan.55 Wakaf dianggap sebagai bentuk sedekah yang terus menerus memberikan manfaat dan pengaruh setelah wafatnya wakif. Berdasarkan sejarah, wakaf telah diketahui oleh masyarakat muslim semenjak masa Nabi Muhammad SAW dan memberikan kontribusi yang besar pada peradaban Islam. Islam mengajarkan bahwa kesenjangan ekonomi dapat mengancam stabilitas sosial dan peradaban. Noer Cholish Madjid menyatakan bahwa, menurut Islam, penumpukan kekayaan dan penggunaannya yang tidak benar merupakan salah satu dosa terbesar setelah syirik. Islam juga mengajarkan bahwa kekayaan seseorang dibangun atas dasar kerja keras orang-orang miskin. Dalam konteks ini, wakaf menjadi semacam simbol tali asih dari kaum yang kaya kepada mereka yang tergolong orang miskin. Dengan semboyan, "Siapapun bisa berwakaf, tidak perlu menunggu menjadi kaya atau memiliki tanah," Wakaf Uang, yang dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), bertujuan untuk mempermudah proses berwakaf. Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan "Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang" pada tanggal 8 Januari 2010 sebagai peluncuran wakaf uang secara resmi. Dalam situasi ini, wakaf uang bertindak sebagai komoditas dan juga bertindak sebagai nilai tukar, str nilai, dan alat tabungan. Tujuan dari pengembangan dan penyaluran hasilnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), dalam pasal 22-27, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 28-31, dengan jelas menyatakan bahwa "Wakif dapat mewakafkan benda pergerakan berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri." Mustafa Edwin Nasution menyatakan bahwa mobilisasi wakaf uang dapat dilakukan dengan menarik semua gaji pegawai, baik di sektor swasta, pemerintah, atau bidang ekonomi lainnya. Ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak. Langkah-langkah yang diambil dilakukan dengan menggunakan metode pengelolaan yang didasarkan pada "kerohanian Islam". Program sosial seperti pengembangan pertanian dan beasiswa dapat mendorong kerja sama pertama. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saidi, disebutkan bahwa kebiasaan sumbangan masyarakat 53 Zainal Veithzal Rizal, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif', Ziswaf, 9.1 (2016), 1-116 (p. 5) 54 Ad- Dahlawī, Ḥujjah Allah Al-Bālighah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), p. Juz II, 116. 55 Yusuf Qardawi, Fī Fiqh Al-Awlawīyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw'i Al-Qur'an Wa as-Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), p. 92. 141 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, Filipina, AS, Jerman, dan Prancis, namun jumlah nominalnya paling rendah di antara negara-negara tersebut.56 Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan dasar hukum utama bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang. Undang-undang ini memainkan peran penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai berbagai aspek wakaf, mulai dari definisi, jenis-jenis wakaf, hingga mekanisme pengelolaan dan pengawasan. Dalam undang-undang ini, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Ini mencakup wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, dan benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan saham. Definisi ini penting karena memberikan kejelasan tentang apa yang dapat diwakafkan dan bagaimana wakaf tersebut harus dikelola. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir, yang bisa berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta memastikan bahwa hasil wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap nadzir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang juga bertugas memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf. Ini menciptakan sistem checks and balances yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya mengenai prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang. Peraturan ini mengatur bahwa pendaftaran harta benda wakaf harus dilakukan secara tertulis dan didaftarkan kepada Kementerian Agama. Prosedur ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status harta benda yang diwakafkan dan memastikan bahwa pengelolaan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran yang teratur juga membantu dalam memantau dan mengelola aset wakaf secara lebih efektif. Peraturan ini menetapkan bahwa wakaf uang harus disimpan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang ditunjuk. Ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana dana wakaf uang harus dikelola, termasuk bagaimana dana tersebut harus diinvestasikan dan hasilnya digunakan. Pengelolaan yang profesional dan transparan dari wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih lanjut dalam wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait wakaf dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. BWI memiliki berbagai tugas penting, termasuk memberikan izin kepada nadzir, mengawasi pelaksanaan pengelolaan wakaf, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wakaf. BWI juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan wakaf produktif. Dengan demikian, BWI tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu nadzir dalam mengelola wakaf 56 Zaim Saidi, Pola Dan Strategi Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia (Jakarta: PIRAC, 2003), pp. 99-100. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 142
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 secara efektif. Sebagai bagian dari tugasnya, BWI melakukan audit terhadap laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan harta wakaf untuk memastikan bahwa nadzir menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan. BWI juga menetapkan str pengelolaan wakaf yang harus dipatuhi oleh nadzir, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. BWI aktif dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Ini termasuk kerjasama dengan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan produk dan layanan yang mendukung pengelolaan wakaf uang. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi besar dari wakaf uang untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum dan regulasi yang ada sudah memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Namun, terus diperlukan upaya penguatan dan peningkatan, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan pengelolaan wakaf uang yang lebih efektif dan transparan. Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan sosial. Pemanfaatan teknologi dan inovasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengelolaan wakaf uang dilakukan. Dalam konteks ini, teknologi dan inovasi dapat diterapkan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pengelolaan wakaf uang merupakan salah satu Penggunaan Teknologi Digital Teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang. Beberapa inovasi teknologi yang relevan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan wakaf uang antara lain: 1. Platform Crowdfunding Wakaf: Berbagai platform crowdfunding telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengumpulan dana wakaf uang secara online. Platform ini memungkinkan donatur dari berbagai lokasi untuk berkontribusi dengan mudah dan transparan.57 Kemudahan akses memungkinkan untuk meningkatkan mereka yang hendak menunaikan wakaf uang. Di samping itu, proses akuntabilitas akan lebih efektif karena jejak digital dapat diakses di mana saja dan ileh siapa saja. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan wakaf uang. 2. Blockchain: Teknologi blockchain digunakan untuk menciptakan sistem pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf.58 Penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf uang telah mengubah lanskap tradisional menjadi lebih transparan dan efisien. Blockchain, sebuah teknologi yang mendasarkan keamanan dan integritas data pada 57 A. H. Ardabelli Eriya, R. Sari, "CrowdFunding Application For Waqf Donation," in 2021 4th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) (Depok Indonesia, 2021), 330, 10.1109/IC2IE53219.2021.9649066. 58 Ahmed Afif Monrat, Olov Schelén, and Karl Andersson, 'A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities', IEEE Access, 7.4 (2019), 134-51 (p. 148) 143 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 sistem terdesentralisasi, menyediakan buku besar digital yang tidak dapat diubah untuk mencatat setiap transaksi wakaf uang. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap donasi dan alokasi dana wakaf dapat dipantau secara langsung oleh semua pihak terkait, dari donatur hingga penerima manfaat, melalui jejak digital yang tercatat dengan rapi dalam blockchain. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tanpa risiko manipulasi data. Selain itu, teknologi blockchain memfasilitasi audit yang lebih efisien dan otomatis, meminimalkan biaya administrasi, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan dana wakaf. Meskipun tantangan seperti regulasi yang belum mapan dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai masih ada, manfaat jangka panjang dari adopsi teknologi ini bagi pengelolaan wakaf uang adalah sangat signifikan, menjadikannya sebagai langkah progresif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem wakaf modern. KESIMPULAN dan SARAN Penelitian ini mengungkapkan serangkaian tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi wakaf 2004 terkait wakaf uang di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi kendala administratif, seperti prosedur yang rumit dalam pengelolaan wakaf uang, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Meskipun tantangan yang ada, penelitian ini juga menyoroti peluang signifikan untuk pengembangan wakaf uang di Indonesia. Ada potensi pertumbuhan sektor keuangan syariah, peningkatan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis wakaf uang, serta dukungan pemerintah yang semakin meningkat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan wakaf uang. Sebagai hasil penelitian, disarankan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang di Indonesia. Ini termasuk kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, upaya untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur administratif terkait, serta promosi kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem wakaf uang. Selain itu perlu adanya optimalisasi penggunaan perangkat berbasis teknologi modern. UCAPAN TERIMAKASIH Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian jurnal ini. Dedikasi dan kerja keras tim dalam melakukan penelitian dan menyusun temuan sungguh sangat dihargai. Prestasi ini menkan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang materi yang dibahas dan pastinya akan bermanfaat bagi komunitas akademis dan profesional kita. Sekali lagi, terima kasih atas komitmen dan usaha tim penulis dalam menyampaikan karya ilmiah ini. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 144
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 DAFTAR PUSTAKA 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994) Abd. Wahhᾱb Khalᾱf, `Ilm Al-Ușul Al-Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2014) Abdullah, Junaidi, 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4.1 (2018), 87-104 Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimyati al-Bakri, Hasyiyah i'anah Al Thalibin (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995) Abu Hamid Muhammad Al-Ghazᾱli, Al-Muștașfa Min `Ilmi Al-Ușūl (Lebanon: Dᾱr al-Kutūb al- 'Ilmiyyah, 2020) Abū Su'ūd, Risālah Fī Jawāz Waqf An-Nuqūd (Beirut: Ibnu Hazm, 1997) Ad- Dahlawī, Ḥujjah Allah Al-Bālighah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986) Ahmad Abu Zayd, Niżām Al-Waqf Al-Islāmī: Taţwīr Asālīb Al-'Amal Wa Taḥmīl Natāij Ba'Ḍ Ad-Dirāsāt Al-Hadīśah (Kuwait: Al-Amānah al-'Ammāh li al-Awqāf, 2000) Aḥ mad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalah: Hukum Perdata Islam (Yogjakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UI, 2000) Anwar, Intan Fatimah, Syadiyah Abdul Shukor, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, and Muhamad Azrin Nazri, 'The Antecedents of Waqif's Loyalty in Cash Waqf from the Individual Perspective', International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9.11 (2019), 1228-36 i11/6651> Az-Zuhaili, Wahbah, Ușūl Al-Fiqh Al-Islamἷ (Damaskus: Dar al-Fikr) Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008) Eriya, R. Sari, A. H. Ardabelli, 'CrowdFunding Application For Waqf Donation', in 2021 4th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) (Depok Indonesia, pp. 10.1109/IC2IE53219.2021.9649066> 2021), 328-33 Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', 151-77 Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9.1 (2018), Foundation Charities Aid, 'World Giving Index 2023 | CAF - Charities Aid Foundation', 2023 Hakim, Nashihul, 'Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) < > Hasanah, Uswatun, and Heru Susetyo, Indonesia', Untag 'Challenges and Potentials of Waqf Contemporary Law Review, 4.1 (2020), in 01-19 Hizbullah, Muhammad, and Haidir Haidir, 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama', Jurnal Ilmiah Metadata, 2.3 (2020), 170-86 Ibnu Qudāmah, Al-Mudawwanah Al-Kubra (Bairut: Dar Al-Fikr) Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980) Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, 'Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 145 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat', Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 15.1 (2022), 138-58 Imam An-Nawawi, Al-Majmu': Syarah Al-Muhadzdzab (Bairut: Dar Al-Fikr) Indonesia Badan Dakwah, 'Indeks Wakaf Nasional 2022', Itang, and Lik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', Tazkiya Jurnal Keislaman, < Kemasyarakatan Kebudayaan, > Dan 18.2 (2017), 220-237 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, ed. by Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008) Jazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) Juandi, Wawan, and Nawawi Nawawi, 'Restorasi Manajemen Wakaf Dari Tradisional Menuju Profesional', Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 14.2 (2020), 219-40 Koto, Alaiddin, and Wali Saputra, 'Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaiddin Koto Dan Wali Saputra', Jurnal: Soisal Budaya, 13.2 (2016), 126-39 Lubis, Said Ahmad Sarhan, 'Renewal of Ijtihad in the Modern Era : Historical Background and Current Developments', IJRS: International Journal Reglement& Society, 3.2 (2022), < > 107-115 M. Abdul Aḍ im Jamal, Daur Niḍām Al-Waqf Al-Islāmī Fī Al-Tanmiyah Al-Iqtiṣādiyah Al- Mu'āṣirah (Kairo: Dār al-Salām, 2009) Magda Ismail Abdel Mohsin, 'Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs', International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6, 2013, 304-21 08-2013-0094.> Majelis Ulama Indonesia (MUI), 'Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang', 2002 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1999) Maula, Ismatul, 'Cash Waqf in Normative and Economic Linkages', International Journal of Science and Society, 4.4 (2022), 710-21 Medias, Fahmi, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', Indonesian (2017), 61-84 Islamic Literature and Muslim Society, 2.1 Journal of Monrat, Ahmed Afif, Olov Schelén, and Karl Andersson, 'A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities', IEEE Access, 7.4 (2019), 134-51 Monzer Qahf, Manajemen Wakaf Produktif, ed. by Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kausar Grup, 2005) Nawawi, 'Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā'il (2012), 161-184 < NU 1926-2006 M)', Jurnal Lisan Al-Hal, 6.1 Nurjanah, Siti, and Uswatun Hasanah, 'Cash Waqf As Source of Funding For Financial Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024 | 146 2023
Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah.... doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147 Technology Startups', International Journal of Islamic Economics, 3.1 (2021), 47-70 Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Khamim Hudori, Desti anggraini, 'Problems, solutions, and strategies for developing stock waqf in Indonesia', Jurnal Ekonomi & Keuangan 15-28 10.1 Islam, (2017), Rafiqi, Yusep, 'The Problem of Perpetuity in Cash Waqf', International Journal of Nusantara Islam, 6.1 (2019), 10-19 Rahardjo, Satjipto, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum (Bandung: Genta Publishing, 2010) Rizal, Zainal Veithzal, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif', Ziswaf, 9.1 (2016), 1-116 Saidi, Zaim, Pola Dan Strategi Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia (Jakarta: PIRAC, 2003) Selasi, Dini, 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', Tawazun : Journal of Sharia Economic Law, 4.1 (2021), 84-103 Sulistyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', Jurnal Usm Law Review, 3.2 (2020), 328- 43 Supratman, Frial Ramadhan, 'Waqf System and Socio-Economic Activities in Istanbul in the Classical Ottoman Period', Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 16.2 (2019), 188-98 Sya'bani, Akmaludin, 'Wakaf Uang (Cash Wakaf, Wakaf an-Nuqud); Telaah Teologis 161-86 Hingga rticle/view/1921> Praktis', Jurnal El-Hikam, IX.1 (2016), Syarjaya, H E Syibli, 'Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Indonesia', Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, 11.1 (2020), 49-92 Yasin, Rozaq Muhammad, 'Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 7.1 (2021), 100-111 Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini, 'Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia', Journal of Islamic 4-11 Culture, Studies and 7.2 (2019), Yusuf Qardawi, Fī Fiqh Al-Awlawīyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw'i Al-Qur'an Wa as-Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004) 147 | Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147, June 2024