UPAYA PENANGANAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA Stephany Matra Sonda1, Vicky H. Makarau2, & Hendriek H. Karongkong3 1Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado 2&3Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado ABSTRAK Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pertumbuhan kota pada konsekuensi negatif lewat beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan.Timbulnya banyak pemukiman kumuh diperkotaan dimana menjadi penyebab tidak terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan muncul kawasan kumuh pada beberapa bagian kota sebagai dampak dari penurunan daya dukung lingkungan. Permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan (terutama golongan MBR) untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di lahan lahan ilegal yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh. Di sisi lain, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada beberapa kawasan permukiman yang berada di lahan legal pun pada akhirnya juga bermuara pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaaan.Kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia merupakan kawasan kumuh yang berada di Ibu kota Kabupaten Bulungan dalam RP2KPKP Kabupaten Bulungan 2016 kawasan ini menjadi prioritas penanganan dengan kategori kumuh berat. Permasalahan pada kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia yang belum memadai. Tujuan penelitian mengidentifikasi ketersediaan pelayanan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di lokasi penelitian, serta menganalisis upaya penanganan infrastruktur permukiman kumuh pada kawasan penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Kuantiatif Deskriptif. Hasil analisis menunjukan kondisi faktual di lapangan yaitu belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kedua kawasan tersebut. Identifikasi ketersediaan infrastruktur dengan perhitungan SPM dan analisis upaya penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia adalah dengan melakukan Pencegaha dan Peningkatan Kualitas. Kata Kunci: Permukiman, Infrastruktur, Kekumuhan PENDAHULUAN kumuh Permasalahan menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh barubahkan melampaui wilayah administrasi kota. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan permukiman paradigma buruk warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Ibu kota Kabupaten Bulungan adalah Tanjung Selor. Luas Kecamatan Tanjung Selor adalah seluas ± 1.277,81 km², Pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu : Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan kemasyarakatan, komunitas ekonomi pada umumnya 287
Tanjung Selor tahun 2015 berjumlah 40.977 Jiwa, dengan 10.408 KK. Kawasan Kumuh yang tersebar di Tanjung Selor terdapat di 2 (dua) kelurahan, yakni (1)Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang terdiri dari 2 (dua) kawasan (a) Kawasan Semangka (2) Kelurahan Tanjung Selor Hulu yang terdiri dari 4 (empat) kawasan (b) Kawasan Hasanudin-Kamboja (c) Kawasan Bulu Perindu (d) Kawasan Tanjung Rumbia. Menurut RP2KPKP Kabupaten Bulungan tahun 2016 terdapat 2 (dua) kawasan yang menjadi prioritas untuk penanganan, dengan kategori kumuh berat yakni kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia yang terdapat pada kelurahan Tanjung Selor Hulu. Permasalahan di Kawasan Kumuh Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang tak lepas dari kondisi sosial masyarakat tersebut. Kekumuhan di lokasi penelitian menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur yang belum memadai. (b) Kawasan Sabanar Lama (a)Kawasan S.Parman di kawasan-kawasan TUJUAN PENELITIAN (1) : Mengidentifikasi infrastruktur permukiman kumuh di Tanjung Selor pada kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia (2) infrastruktur Menganalisis Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Tanjung Selor pada kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia Tujuan penelitiaan ini yaitu ketersediaan KAJIAN TEORI Pengertian Permukiman Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan. Permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tinggal, tempat berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan. dimana penduduk/pemukim (1974), permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 (lima) unsur utama yaitu : lingkungan biotik maupun (1)Alam (nature), abiotik. Permukiman akan sangat ditentukan oleh lingkungan hidup adanya alam baik sebagai Menurut Doxiadis 288 maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar (antropos), Permukiman dipengaruhi oleh dinamika dan kinerja manusia. (3) Masyarakat (society), hakekatnya dibentuk sebagai kelompok karena masyarakat. Aspek-aspek dalam masyarakat yang mempengaruhi permukiman antara lain : kepadatan dan komposisi penduduk, sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum. (4) Ruang kehidupan (shell), ruang kehidupan menyangkut berbagai unsur dimana manusia baik individu maupun sebagai kelompok sebagai masyarakat melaksanakan kiprah kehidupannya. (5) Jaringan (network), yang menunjang kehidupan (jaringan jaringan drainase, telekomunikasi, listrik dan sebagainya). (2) Manusia adanya manusia stratifikasi jalan, jaringan air bersih, batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan ruang. dan Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasaan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan. Menurut Koestoer (1995) hidup penataan Menurut Kuswartojo Tjuk dan Suparti AS (1997), konsep permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi tempat tinggal/hunian tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian plus prasarana dan sarana lingkungan. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan prasarana meliputi jaringan transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, sungai dimanfaatkan sebagai sarana angkutan, dan jaringan utilitas seperti : air bersih, air kotor, pengaturan air hujan, jaringan telepon, jaringan gas, sistem pengelolaan sampah. sebagai dan lingkungan yang jaringan listrik dan Jadi, melalui berbagai teori yang ada di atas dapat di simpulkan bahwa : permukiman pada dasarnya merupakan bagian dari suatu wilayah tempat di mana yang berfungsi sebagai
dan melakukan tinggal penduduk/pemukim berbagai kegiatan, baik itu kegiatan ekonomi (usaha, pekerjaan, dll), kegiatan sosial dan budaya (sebagai masyarakat), serta memenuhi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan penduduk itu sendiri. Secara totalitas permukiman ada 5 unsur yang sangat berpengaruh dalam permukiman, yaitu: alam, manusia, masyarakat, ruang kehidupan, jaringan (infrastruktur: jalan, air bersih, drainase, listrik, dan sebagainya). telekomunikasi, Pengertian Infrastruktur infrastruktur merupakan suatu barang komplementer yang sangat diperlukan bagi investasi swasta dan faktor panjang. penentu Infrastruktur adalah suatu sarana yang mana mengacu kepada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lainnya untuk masyarakat umum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan secara ekonomi dan sosial. Setiap lingkungan permukiman memerlukan fasilitas-fasilitas dasar guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai aktivitas. Fasilitasi-fasilitas yang harus tersedia di lingkungan permukiman meliputi dua jenis, yaitu: (1) Prasarana lingkungan, (2) Sarana Lingkungan. Dalam UU No.1 Tahun 2011, di jelaskan bahwa; Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang termasuk prasarana ialah; jaringan jalan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, listrik, telepon, gas. Sedangkan, yang termasuk Sarana ialah; tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, perpustakaan, museum, dsb. Menurut Jhingan (2004), Pertumbuhan jangka Ada 7 (tujuh) infrastruktur yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) Jalan (2) Air Minum(3)Drainase (4) Listrik (5) Sanitasi (6) Persampahan (7) Proteksi Kebakaran. Permukiman berasal dari kata permukim dari asal kata tersebut Permukiman Kumuh 289 Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang- Undang No. 1 Tahun 2011). Permukimiman kumuh pada dasarnya memiliki kesan yang sama yaitu "ketindak- nyamanan" hal ini terlihat dari ketidaknyamanan terhadap udara yang ada (baik sirkulasi, dan lingkungan polusi), ketidaknyamanan kesehatan (Kebersihan, lingkungan), ketidaknyamanan terhadap bangunan hunian (material pembangun, jarak antar bangunan, dll) , ketersediaan ketidaknyamanan infrastruktur ( air bersih, listrik, sanitasi, dll), dan ketidaknyamanan lainnya. Pada dasarnya Kata kumuh selalu di konotasikan dengan suatu hal yang bersifat negatif dan kurang baik. Kondisi kekumuhan pada dasarnya memiliki ciri yang sama, yang membedakan hanya lokasinya. terhadap terhadap permasalahan permukiman kumuh ini sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan permukiman bahwa penataan permahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam bagi pembagunan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (2) menunjang pembagunan di bidang ekonomi, sosial, budaya; (3) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penanganan mengenai perumahan guna teratur, dalam permukiman yang berbeda maknanya, yaitu: pemukim, pemukiman dan permukiman. (Sadana: 2014) (a) Pemukim, Permukim adalah penghuni suatu tempat atau rumah. Permukim memiliki arti seseorang yang menghuni suatu tempat tinggal. (b) Permukiman, Permukiman berasal dari kata permukiman dan berimbuhan -an. Secara ilmu bahasa kata permukiman tergolong ke dalam kata terdapat tiga istilah penting
kerja yang sama dengan to settle dari pembentukan katanya, permukiman memiliki arti tindakan memukimkan. Artinya, permukiman adalan suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu (c) lokasi tertentu. Pemukiman, Pemukiman secara ilmu bahasa tergolong dalam kata benda. Dalam bahasa inggris permukiman di kenal sebagai human settlement, yaitu: suatu kumpulan manusia baik itu berada di kota atau di desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. atau tempat tinggal METODOLOGI PENELITIAN Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian adalah Metode Analisis Kuantitatif Deskriptif. Setelah semua data terkumpul dalam berbagai bentuk seperti catatan, foto, dan bentuk- bentuk lainnya sehingga data terungkap secara detail, kemudian menganalisis data dengan (a) langkah-langkah sebagai Mengklasifikasikan setiap tema/pokok bahasan sesuai pola data dari hasil penelitian. (b) Menyesuaikan dan membandingkan data hasil observasi dengan studi pustaka sumber lain yang berupa teori, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan (c) Mendeskripsikan, menganalisis, megevaluasi hasil penelitian yang telah mengalami proses pengolahan sebut kesimpulan dalam bentuk tulisan, maupun suatu arahan/rekomendasi. Analisis Kuantitatif di peroleh dari hasil wawancara kepada responden yang di pilih sesuai dengan tujuan peneliti, pengukuran berdasarkan hasil survei dengan menggunakan standart baku yang di tetapkan pemerintah, melalui Permen PU No. 1 Tahun 2014, tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. berikut: sehingga bisa di HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kelurahan Tanjung Selor Hulu) Kelurahan Tanjung Selor Hulu adalah salah satu dari 3 Kelurahan dan 7 desa di Kecamatan Tanjung Selor, dan berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi Kelurahan. Kelurahan Tanjung Selor Hulu adalah sebuah 290 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, dengan luas 118,9 Ha. Dengan batas wilayah (a)sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir (b) sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Gunung Seriang (c) sebelah Barat berbatasan dengan sungai Kayan (d) sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir/ Desa Jelarai Selor. Kelurahan Tanjung Selor Hulu terdiri atas 26 RT dan 7 RW. Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bulungan Ketersediaan Infrastruktur Jalan Kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia Jalan eksisting pada Kawasan Bulu Perindu dalam kondisi yang baik. Dengan total panjang jalan 951 meter dengan konstruksi jalan beton. Lebar lingkungan masing-masing 1,5-3 meter dengan total panjang jalan 784 meter (82%) dan lebar kurang dari 1,5 meter dengan total panjang jalan 167 meter (18%). Permasalahan tingkat keselamatan jalan pada kriteria SPM ruas jalan Gambar 2. Kondisi Jalan Bulu Perindu Target capaian untuk SPM Jalan ditinjau dari aspek kondisi Jalan adalah 60% (Permen-PU No.1
Tahun 2014). Dari hasil perhitungan pencapaian SPM Jalan ditinjau dari aspek kondisi jalan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Sudah Tercapai dengan nilai capaian 82,4%. SPM Keselamatan = (784/951) × 100% = 82,4 Gambar 3. Peta identifikasi Masalah Jalan Bulu Perindu Tabel 2. Perbandingan Kondisi Eksisting Jalan dengan SPM 291 Gambar 4. Presetase Lebar jalan Bulu Perindu Jalan eksisting pada Kawasan Tanjung Rumbia dalam kondisi keseluruhan jalan rusak. Dengan total panjang jalan 1.760 meter dengan konstruksi jalan beton dengan total 489 meter panjang (28%)32%) tanah/bebatuan, konstruksi kayu dengan total panjang 573 meter (dengan total panjang jalan 699 meter) 40% dan konstruksi Tabel 2. Panjang Jalan aspek kondisi di Tanjung Rumbia Gambar 5. Kondisi eksisting jalan Tanjung Rumbia Target capaian untuk SPM Jalan ditinjau dari aspek kondisi jalan adalah 60% (Permen-PU No.1 Tahun 2014). Dari hasil perhitungan pencapaian SPM Jalan ditinjau dari aspek kondisi jalan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Belum Tercapai SPM Keselamatan = (1761/1.760) × 100% = 1 Tabel 3. Perbandingan kondisi eksisting Jalan dengan SPM Kawasan Bulu Perindu
Gambar 6. Presentase Konstruksi Jalan Tanjung Rumbia Kondisi Air Minum di kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia adalah sebagai berikut : SPM Cakupan Pelayanan = (0/292) × 100% = 0 % Dari hasil pengelolaha data dan analisa, diperoleh hasil total penduduk Bulu Perindu memperoleh sumber air bersih dari sungai adalah 73 KK, yaitu 292 Jiwa, atau 100% dari total jumlah penduduk. Tabel 4. Target Pencapaian SPM Air Minum 292 Dari tabel target pencapaian SPM Air Minum diatas dapat diketahui Cluster Pelayanan Air Minum untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Sangat Buruk dengan nilai capaian 0% Gambar 7. Peta Identifikasi Masalah Air minum Bulu Perindu Tabel 5. Perbandingan Kondisi Eksisting Air Minum dengan SPM Dari hasil pengelolaha data dan analisa, diperoleh hasil total penduduk Tanjung Rumbia memperoleh sumber air bersih dari sungai adalah adalah 78 KK, yaitu 312 Jiwa, atau 100% dari total jumlah penduduk. SPM Cakupan Pelayanan = (0/312) × 100% = 0 % target pencapaian SPM Air Minum diatas dapat diketahui Cluster Pelayanan Air Minum untuk
Kawasan Tanjung Rumbia masuk dalam kategori Sangat Buruk dengan nilai capaian 0% tidak tersedia akses air minum. Gambar 8. Peta identifikasi ketersediaan Drainase Bulu Perindu SPM Drainase = (0/1.902) × 100 % = 0% Target capaian untu SPM Drainase ada 50% (Permen-PU No.1 Tahun 2014) Dari hasil perhiungan pencapaian SPM drainase diatas diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk kategori Belum dalam Tercapaidengan nilai capaian 0 % karena Kawasan Bulu Perindu belum ada jaringan drainase yang tersedia. Tabel 7. Perbandingan kondisi eksisting Drainase dengan SPM Gambar 9. Peta Tanjung Rumbia identifikasi Masalah drainase 293 Tabel 6. Perbandingan Kondisi eksisting Drainase dengan SPM SPM Drainase = (594/3.520) × 100 % = 16,8 % Target capaian untu SPM Drainase ada 50% (Permen-PU No.1 Tahun 2014) Dari hasil perhiungan pencapaian SPM drainase diatas diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Belum Tercapai dengan nilai capaian 16,8 % Gambar 10. Peta identifikasi Masalah Sanitasi Bulu Perindu SPM Ketersediaan System jaringan = (12/292) × 100% = 41,0% dan pengelolaan air Limbah Terget capaian untuk SPM Sanitasi adalah 62,5% (Permen-PU No.1 Tahun 2014). Dari hasil perhitungan pencapaian SPM Sanitasi diatas dapat diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Belum Tercapai dengan nilai capaian 41,0%.
Gambar 11. Peta Identifikasi Masalah Sanitasi Tanjung Rumbia SPM Ketersediaan System jaringan dan pengelolaan air Limbah = (0/312) × 100% = 0% Tabel 8. Perbandingan Kondisi eksisting sanitasi dengan SPM Target capaian untuk SPM Sanitasi adalah 62,5% (Permen-PU No.1 Tahun 2014). Dari hasil perhitungan pencapaian SPM Sanitasi diatas dapat diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Tanjung Rumbia masuk dalam kategori Belum Tercapai dengan nilai capaian 0%. Kondisi Persampahan di Kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia sebagai berikut : SPM Sampah = (250jiwa/292 jiwa) x 100% = 85,6% Terget capaian untuk SPM Sampah adalah 20 % (Juknis SPM Pu dan Tata Ruang 2014). Dari hasil perhitungan pencapaian SPM Sampah diatas dapat diketahui bahwa pencapaian untuk Kawasan Bulu Perindu masuk dalam kategori Sudah Tercapai dengan nilai capaian 85,6%. 294 Gambar 12. Peta Ketersediaan Sarana prasarana Persampahan Bulu Perindu Perbandingan Kondisi Eksisting Tabel Persampahan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 9. Jaringan listrik atau sumber penerangan utama di kawasan Bulu Perindu terdiri dari listrik non- PLN, dan bukan listrik. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini telah memanfaatkan listrik non PLN yakni berjumlah 73 jaringan listrik non PLN. Begitu pula pada kawasan Tanjung Rumbia yang belum dilayani jaringan listrik Tabel 10. Perbandingan Kondisi Eksisting Jaringan Listrik dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia
Kawasan Bulu Perindu belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk melayani kebutuhan masing masing 73 dan 78 unit hunian bangunan di kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia. Tabel 11. Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Bulu Perindu Infrastruktur Sumber : Hasil Analisa, 2017 295 Tabel 12. Upaya Penanganan Tabel Upaya Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Tanjung Rumbia KESIMPULAN 1. Ketersediaan Infrastruktur berdasarkan hasil Standar analisis Perhitungan Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : (a) Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Bulu Perindu Pada infrastruktur jalan bahwa kondisi jalan sudah masuk dalam kategori tercapai dengan nilai 82,4%, infrastruktur persampahan dengan nilai capaian 85,6% kategori sudah tercapai, air limbah/sanitasi nilai capaian 41,0% dengan kategori belum tercapai. Sedangkan untuk ketersediaan infrastruktur drainase, jaringan listrik, proteksi kebakaran memiliki nilai capaian 0% belum Ketersediaan tercapai/tersedia. Infrastruktur Kawasan Tanjung Rumbia Pada infastruktur jalan bahwa kondisi jalan belum masuk dalam kategori belum tercapai, dengan infrastruktur pengelolaan air minum/baku dan (b)
infrastruktur drainase nilai ketersediaan capaian 16,8% belum tercapai. Sedangkan untuk air minum/baku, pengelolaan air limbah/sanitasi, persampahan, jarigan listrik dan proteksi kebakaran memiliki nilai capaian 0% belum tercapai/tersedia. ketersediaan infrastruktur 2. Upaya Penangaanan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Selor Hulu di Kawasan Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia, sebagai berikut : Kawasan Bulu Perindu Peningkatan : pembangunan/penyediaan jalan yang rusak, SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), jaringan drainase, IPAL (Instalasi Pengelolaan Air limbah) prasaranan dan saranan persampahan (PSP), jarigan listrik dan penyediaan proteksi kebakaran. Kualitas Pencegahan Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi mengenai pentingnya memiliki sanitasi pribadi yang sesuai standar, tidak membuang sampah di sungai dan pentingnya menggunakan air minum/baku yang sesuai standar yang berlaku. : Kawasan Tanjung Rumbia Peningkatan : jalan pembangunan/penyediaan yang (Sistem SPAM Pengelolaan Air Minum), jaringan drainase, (Instalasi IPAL Pengelolaan Air limbah) prasaranan dan saranan persampahan (PSP), jarigan listrik dan penyediaan proteksi kebakaran. Kualitas rusak, Pencegahan Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi mengenai pentingnya memiliki sanitasi pribadi tidak yang membuang sampah di sungai dan pentingnya air minum/baku yang sesuai standar yang berlaku. : sesuai standar, menggunakan 296 DAFTAR PUSTAKA Anonimus, 2008, Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat 22 Daerah, Permenpera No Provinsi Daerah Kabupaten/Kota. dan Anonimus, 2011, Perumahan dan Kawasan Undang-Undang Permukiman, No.1 Anonimus, 2016, Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permen PU Nomor 2. Doxiadis.C.A.(1974). Action for A Better Scientific Approach to The Subject of Human Settlements. The Journal of Ekisties. Vol. 38:229. Khomarudin.1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. Koestoer, R.H. 1995. Perspektif Lingkungan Desa Kota: Teori dan Kasus.Jakarta: Universitas Indonesia Press. Kuswartojo, Tjuk,dkk. 1997, Perumahan dan Indonesia. Permukiman Penerbit ITB, Bandung. di Pollo,Y.J.2016 Infrastruktur Permukiman Kumuh Pesisir (studi kasus: Desa Likupang Dua dan Kampung Desa Kecamatan Ambong, Kabupaten LikupangTimur, Provinsi Minahasa Sulawesi Utara) Jurnal Teknik Pwk, Ketersediaan Likupang Utara, Surtiani,E.E.2006. yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)[Tesis]. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang. Faktor -fiaktor