PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan jdih.kpu.go.id
Mengingat Menetapkan 2 - : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); (Berita Negara Republik (Berita Negara Republik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. PEMILIHAN UMUM DAFTAR PEMILIH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. rakyat di wilayah provinsi 2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan jdih.kpu.go.id
3 - Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 4. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih. 5. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana adalah dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang yang mengatur tentang Pemilihan. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. yang dibentuk 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. yang dibentuk jdih.kpu.go.id
4 - 11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih pada tahapan Pemilihan. 12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 13. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 14. Bawaslu Kabupaten/Kota badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. adalah 15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. 16. Panitia yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/Desa atau nama lain. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa 17. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 18. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 19. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. 20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa atau kelurahan. 21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. jdih.kpu.go.id
5 - 22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 23. Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 24. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. 25. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. 26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK, PPS, dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota. 27. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah tanggapan diperbaiki berdasarkan masukan dan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan. 28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 29. DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. tempat yang bersangkutan 30. DPK adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. 31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 32. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih. 33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 34. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang jdih.kpu.go.id
6 - membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 35. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. urusan di bidang administrasi 36. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang identitas yang menampilkan data pribadi sebagai bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi administrasi di kependudukan dan pencatatan sipil. urusan bidang 37. Hari adalah hari kalender. Pasal 2 (1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. mutakhir; e. f. g. partisipatif; h. akuntabel; i. j. terbuka; responsif; pelindungan data pribadi; dan aksesibel. (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak- pihak kegiatan dalam membantu penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih. terkait lain (4) Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. (5) Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. (6) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. (7) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih. tanggapan (8) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip yang membuka partisipasi jdih.kpu.go.id
7 - seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data Pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih. (9) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih. (10) Prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang memberikan pelindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya. (11) Prinsip aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. BAB II PEMILIH Pasal 3 (1) Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilihan dalam Daftar Pemilih. (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD. (3) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. (4) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan. Pasal 4 Pemilih harus memenuhi syarat: a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Pasal 5 (1) Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan: a. bahan Daftar Pemilih; b. DPS; c. DPT; dan d. DPTb. jdih.kpu.go.id
8 - (2) Tahapan penyusunan bahan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyediaan data kependudukan; b. c. sinkronisasi data; dan Pemutakhiran Data Pemilih. (3) Tahapan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyusunan bahan DPS; b. c. d. penyusunan bahan DPSHP; dan e. rekapitulasi dan penetapan DPS; pengumuman dan tanggapan DPS; rekapitulasi DPSHP. (4) Tahapan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyusunan DPT; b. c. rekapitulasi dan penetapan DPT; dan pengumuman DPT. Pasal 6 (1) Kegiatan tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan. (2) Program dan jadwal tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. penyelenggaraan Pemilihan BAB IV PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Pasal 7 (1) KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. (2) KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari pemungutan suara. (3) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan atau nama lain dalam bentuk salinan digital. (4) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Pasal 8 (1) DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat data potensial Pemilih yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun telah dilakukan atau sudah/pernah kawin dan perekaman KTP-el setiap desa/kelurahan atau nama lain. secara terinci untuk jdih.kpu.go.id
9 - (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nomor urut; b. NIK; c. nomor KK; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. jenis kelamin; h. status perkawinan; i. alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; j. RT; k. RW; l. ragam disabilitas; dan m. status perekaman KTP-el. Bagian Kedua Sinkronisasi Data Pasal 9 (1) KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain. (2) Dalam melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau lembaga/instansi terkait yang berwenang. (3) KPU menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui portal Sidalih. Pasal 10 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan d. aspek geografis setempat. (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A- Daftar Pemilih. (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal 11 (1) Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih. jdih.kpu.go.id
10 - (2) Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih (1) disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada: a. Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital; dan b. PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital. (3) Penyampaian Daftar Pemilih dalam formulir Model A- Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih Pasal 12 (1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit. (2) Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih. (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah: a. 1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan b. paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. Pasal 13 (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih. (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. (3) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit. dalam melaksanakan (4) Pantarlih kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A- Daftar Pemilih dengan KTP-el; b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD; c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan; e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan menjadi menunjukkan surat keputusan pemberhentian status sipil jdih.kpu.go.id
11 - sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el; h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara; k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan l. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing. (5) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih. Pasal 14 (1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pantarlih: a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai b. Pemilih dan memiliki KTP-el; jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan c. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih. (2) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan. (3) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el. (4) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang bersangkutan. jdih.kpu.go.id
12 - (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 15 (1) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit. (2) Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga. (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. (4) Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana dimaksud (2) tercantum dalam Lampiran V yang pada ayat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 16 (1) Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. (2) Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A- Daftar Potensial Pemilih. (3) Penyampaian hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara serah terima. (4) Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS. (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Laporan Hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 17 (1) Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS melakukan kegiatan: a. memeriksa kelengkapan dokumen; b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. (2) Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki. Pasal 18 (1) Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (2) Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS. jdih.kpu.go.id
13 - BAB V DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Bagian Kesatu Penyusunan Bahan DPS Pasal 19 (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2). (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk: a. Pemilih baru; b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan c. perbaikan data Pemilih. (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih. (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 20 (1) PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Bagian Kedua Rekapitulasi dan Penetapan DPS Pasal 21 (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain. (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota. (4) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di provinsi. Pasal 22 (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A- jdih.kpu.go.id
14 - Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A- Rekap PPS. (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pantarlih; b. Panwaslu Kelurahan/Desa; c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan. (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terhadap proses dan hasil terdapat kekeliruan rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. d. (5) PPS menindaklanjuti masukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. dan (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 23 (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: a. PPK; b. Panwaslu Kelurahan/Desa; c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan. (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. Pasal 24 (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih. (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud jdih.kpu.go.id
15 - dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK. (3) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. PPS; b. Panwaslu Kecamatan; c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain. d. (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (6) PPK menindaklanjuti masukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. dan (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK. (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 25 (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Panwaslu Kecamatan; c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain. d. (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. Pasal 26 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih. jdih.kpu.go.id
16 - (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko. (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 27 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih. (3) Ketentuan mengenai formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 28 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kabko. (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. PPK; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Forkopimda; d. Pemantau Pemilihan; dan/atau e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) formulir Model A-Daftar Perubahan menggunakan Pemilih. (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan ke dalam berita acara yang anggota KPU ayat ditandatangani Kabupaten/Kota. oleh ketua dan (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
17 - Pasal 29 (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. perangkat pemerintah dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. (2) Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital. tingkat kabupaten/kota; d. (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara. Pasal 30 Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Pasal 31 (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi. (2) Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi; c. Forkopimda; d. Pemantau Pemilihan; dan/atau e. tim Pasangan Calon tingkat provinsi. (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (5) KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. jdih.kpu.go.id
18 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi. (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Pasal 32 (1) KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada: a. KPU; b. Bawaslu Provinsi; c. d. perangkat pemerintah tingkat provinsi; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat provinsi. (2) Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital. (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. (4) KPU Provinsi menyampaikan formulir Model A-Rekap Provinsi, formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara. Pasal 33 Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Bagian Ketiga Pengumuman dan Tanggapan Pasal 34 (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap. (2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: a. b. aplikasi berbasis teknologi informasi. laman KPU; dan/atau jdih.kpu.go.id
19 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan. (5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Pasal 35 (1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai: a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. perbaikan data Pemilih; c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP- el, KK, biodata penduduk, atau IKD; d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih. (2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan. (3) PPS melakukan yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). verifikasi kepada Pemilih (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pasal 36 (1) PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan: a. masukan dan tanggapan; dan/atau b. analisa kegandaan dan data invalid. (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari: a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota; b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di KPU Provinsi; dan/atau c. masyarakat, instansi/lembaga lain dan/atau pengawas Pemilihan. (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah digital. jdih.kpu.go.id
20 - (5) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS KPU sebagaimana Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS. dimaksud pada ayat (1), Pasal 37 (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS. (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Panwaslu Kelurahan/Desa; b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau c. nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain. (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (5) PPS menindaklanjuti masukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. dan (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Pasal 38 (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: a. PPK; b. Panwaslu Kelurahan/Desa; c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain. (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. Pasal 39 (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih. (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK. jdih.kpu.go.id
21 - (3) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. PPS; b. Panwaslu Kecamatan; c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain. d. (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (6) PPK menindaklanjuti masukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. dan (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK. Pasal 40 (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Panwaslu Kecamatan; c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain. d. (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital. BAB VI DAFTAR PEMILIH TETAP Bagian Kesatu Penyusunan Pasal 41 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih. jdih.kpu.go.id
22 - Bagian Kedua Rekapitulasi dan Penetapan Pasal 42 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota. (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi. Pasal 43 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kabko. (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. PPK; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Forkopimda; d. Pemantau Pemilihan; dan/atau e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terhadap proses dan hasil terdapat kekeliruan rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan ke dalam berita acara yang anggota KPU ayat ditandatangani Kabupaten/Kota. oleh ketua dan (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 44 (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. perangkat pemerintah dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. tingkat kabupaten/kota; d. (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital. (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A- Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital. jdih.kpu.go.id
23 - (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Pasal 45 Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Pasal 46 (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi. (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi; c. Forkopimda; d. Pemantau Pemilihan; dan/atau e. tim Pasangan Calon tingkat provinsi. (4) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada yang ayat ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi. (2) dituangkan dalam berita acara Pasal 47 (1) KPU Provinsi menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada: a. KPU; b. Bawaslu Provinsi; c. d. perangkat Pemerintah tingkat provinsi; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat provinsi. (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital. (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A- Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Pasal 48 Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. jdih.kpu.go.id
24 - Bagian Ketiga Pengumuman Pasal 49 (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap. (2) PPS mengumumkan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan Hari pemungutan suara. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: a. laman KPU; dan/atau b. aplikasi berbasis teknologi informasi. (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. BAB VII DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN Bagian Kesatu Daftar Pemilih Pindahan Pasal 50 (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga terpidana yang sedang c. pemasyarakatan, atau menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; f. g. pindah domisili; h. i. tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisilinya; dan/atau jdih.kpu.go.id
25 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan. (2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tujuan tempat asal atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara. tempat (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat: a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih. Pasal 52 (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan: a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung. (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. b. (3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih; b. alamat dan TPS tujuan; dan c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih. (4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb. jdih.kpu.go.id
26 - (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Bagian Kedua Daftar Pemilih Tambahan Pasal 53 (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD. (4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. (5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia. BAB VIII SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH Pasal 54 (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih dalam penyusunan Daftar Pemilih. (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung proses kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mengkoordinasi, memutakhirkan, menetapkan, mendokumentasikan, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih. dalam menyusun, Pasal 55 (1) Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digunakan oleh: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; dan e. PPS. (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU. jdih.kpu.go.id
27 - BAB IX PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM KEADAAN BENCANA Pasal 56 (1) Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. BAB X PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LOKASI KHUSUS Pasal 57 (1) KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus. (2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. (3) Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) provinsi. (satu) kabupaten/kota dan/atau 1 (4) Daftar Pemilih yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daftar Pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus. (5) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. c. d. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; relokasi bencana; daerah konflik; atau lokasi lainnya dengan kriteria: 1. terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el; 2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS. 3. (6) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki penanggungjawab lokasi. Pasal 58 (1) Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6). jdih.kpu.go.id
28 - (2) Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PPS dan/atau PPK. (3) Hasil dengan penanggungjawab di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara koordinasi. koordinasi KPU Kabupaten/Kota lokasi khusus BAB XI BERITA ACARA Pasal 59 Ketentuan mengenai format berita acara penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan dalam Keputusan KPU. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181); dan c. d. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 61 Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id
29 - orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 330 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA No PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR 1 2 3 4 5 Penerimaan DP4 Penyusunan Daftar Pemilih Penyusunan DPS Penyusunan DPSHP Rekapitulasi dan Penetapan DPT Rabu, 24 April 2024 Jum'at, 31 Mei 2024 Jum'at, 31 Mei 2024 Rabu, 24 Juli 2024 Kamis, 25 Juli 2024 Minggu, 11 Agustus 2024 Minggu, 18 Agustus 2024 Minggu, 13 September 2024 Sabtu, 14 September 2024 Sabtu, 21 September 2024 6 Pengumuman DPT Minggu, 22 September 2024 Rabu, 27 November 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
PROVINSI : ... KABUPATEN/KOTA : ... No No KK 1 1 2 2 3 4 NIK 3 LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG DALAM PENYUSUNAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Daftar Pemilih DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024 KECAMATAN : ... DESA/KELURAHAN : ... TPS : ... Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat KTP-el Jalan/Dukuh RT RW Disabilitas Status Kepemilikan KTP-el S/B Keterangan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jdih.kpu.go.id
dst Rekapitulasi Pemilih per TPS Pemilih Laki- Laki Pemilih Perempuan Jumlah Pemilih (L+P) : : : Keterangan Status Perkawinan (7): B: Belum kawin S: Sudah kawin P: Pernah kawin Catatan: *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti Keterangan Disabilitas (12): 1: Disabilitas Fisik 2: Disabilitas Intelektual 3: Disabilitas Mental 4: Disabilitas Sensorik Wicara 5: Disabilitas Sensorik Rungu 6: Disabilitas Sensorik Netra Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13): S: Sudah memiliki KTP-el B: Belum memiliki KTP-el Kolom Keterangan (14): U: Ubah elemen data 1: Meninggal 2: Ganda 3: Dibawah umur 4: Pindah domisili 5: WNA 6: TNI 7: Polri 8: TPS tidak sesuai ... ., ... . 2024 KPU Kabupaten/Kota ... Ketua, Hal ... dari ... (... ..) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, HASYIM ASY'ARI ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
PROVINSI :... KABUPATEN/KOTA :... No No KK NIK 1 1 2 3 4 2 3 Nama 4 LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Daftar Potensial Pemilih DAFTAR POTENSIAL PEMILIH BARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024 KECAMATAN : ... DESA/KELURAHAN : ... TPS : ... Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat KTP-el Alamat/ Dukuh RT RW Disabilitas Status Kepemilik an KTP-el S/B Keterangan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jdih.kpu.go.id
5 dst Keterangan Status Perkawinan (7): B: Belum kawin S: Sudah kawin P: Pernah kawin Keterangan Disabilitas (12): 1: Disabilitas Fisik 2: Disabilitas Intelektual 3: Disabilitas Mental 4: Disabilitas Sensorik Wicara 5: Disabilitas Sensorik Rungu 6: Disabilitas Sensorik Netra Catatan: *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13): S: Sudah memiliki KTP-el B: Belum memiliki KTP-el Ditetapkan di ... ., Tanggal, ... PANTARLIH (... ) Hal ... dari ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Tanda Bukti Coklit TANDA BUKTI COKLIT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 Kepala Keluarga/Penghuni Rumah Alamat : : No. TPS : No 1 2 3 4 5 6 7 (... ) dst ... .... Nama Pemilih Ditanda tangani di ... . Tanggal ... Kepala Keluarga /Penghuni Rumah Pantarlih (... ) Model A-Tanda Bukti Coklit TANDA BUKTI COKLIT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 Kepala Keluarga/Penghuni Rumah Alamat : : No. TPS : No 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama Pemilih Ditanda tangani di ... . Tanggal ... Kepala Keluarga /Penghuni Rumah Pantarlih (... ) (... ) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, ttd. HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN V PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Stiker Coklit STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat: 1. Logo KPU 2. Nomor TPS 3. Jenis dan Tahun Pemilihan 4. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara 5. Hari dan Tanggal Coklit 6. Nama Kepala Keluarga 7. Daftar Nama Pemilih 8. Jumlah Pemilih 9. Jumlah Pemilih penyandang disabilitas 10. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah 11. Tanda tangan Pantarlih KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMILIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Laporan Hasil Coklit LAPORAN HASIL COKLIT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2024 PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA /KELURAHAN : ... : ... : ... : ... NO TPS NAMA PANTARLIH NIK PANTARLIH NO HP :... :... :... :... No 1 I II III Kegiatan Coklit 2 Jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih) Jumlah Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih) Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat 1. Pemilih Meninggal (Kode 1) 2. Pemilih Ganda (Kode 2) 3. Pemilih Dibawah Umur (Kode 3) 4. Pemilih Pindah Domisili (Kode 4) 5. Pemilih WNA (Kode 5) 6. Pemilih yang berstatus TNI (Kode 6) 7. Pemilih yang berstatus POLRI (Kode 7) 8. TPS tidak sesuai (Kode 8) Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat ((I+II)-III) L P L+P L 3 P 4 L+P 5 IV V VI Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Kode U) Jumlah Data Pemilih Disabilitas 1. Disabilitas Fisik (Kode 1) 2. Disabilitas Intelektual (Kode 2) 3. Disabilitas Mental (Kode 3) 4. Disabilitas Sensorik Wicara (Kode 4) 5. Disabilitas Sensorik Rungu (Kode 5) 6. Disabilitas Sensorik Netra (Kode 6) L P L+P ... , ... /... /... . Catatan: *) Coret yang tidak perlu PANTARLIH, ( ... .. ) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
PROVINSI KABUPATEN/KOTA No No KK 1 1 2 3 4 5 6 dst 2 NIK 3 LAMPIRAN VII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Daftar Perubahan Pemilih DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPS HASIL PERBAIKAN *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 : ... : ... KECAMATAN : ... DESA/KELURAHAN : ... TPS : ... Nama 4 Tempat Lahir 5 Tanggal Lahir 6 Status Perkawinan B/S/P 7 Jenis Kelamin L/P 8 Alamat Jalan/ Dukuh 9 RT 10 RW 11 Disabi litas 12 Status Kepemili kan KTP-el S/B 13 Keterangan 14 Hal ... dari... . jdih.kpu.go.id
Keterangan Status Perkawinan (7): B: Belum kawin S: Sudah kawin P: Pernah kawin Keterangan Disabilitas (12): 1: Disabilitas Fisik 2: Disabilitas Intelektual 3: Disabilitas Mental 4: Disabilitas Sensorik Wicara 5: Disabilitas Sensorik Rungu 6: Disabilitas Sensorik Netra Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13): S: Sudah memiliki KTP-el B: Belum memiliki KTP-el Ditetapkan di ... ., Kolom Keterangan (14): B: Pemilih Baru U: Ubah elemen data 1: Meninggal 2: Ganda 3: Dibawah umur 4: Pindah domisili Tanggal, ... , ... .,... 5: WNA 6: TNI 7: Polri 8: TPS tidak sesuai PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/KPU Provinsi**) Ketua (... ) Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu diisi berdasarkan urutan data Pemilih Baru , Pemilih TMS dan Ubah elemen data KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN VIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/ DPS HASIL PERBAIKAN *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT DESA/KELURAHAN PROVINSI : ... KABUPATEN/KOTA : ... .. KECAMATAN DESA/KELURAHAN : ... : ... No. Nomor TPS Jumlah Pemilih Baru Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Perbaikan Data Pemilih Keterangan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 dst TOTAL jdih.kpu.go.id
Hal .... dari ... . Disahkan dalam rapat pleno PPS di ... ...Tanggal ... PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota Nama ... Tanda Tangan ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN IX PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG DALAM PENYUSUNAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap PPS REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/ DPS HASIL PERBAIKAN *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT DESA/KELURAHAN PROVINSI : ... KABUPATEN/KOTA : ... KECAMATAN DESA/KELURAHAN : ... : ... No. 1 1 2 3 4 dst TOTAL Nomor TPS 2 L 3 Jumlah Pemilih P 4 L+P 5 Keterangan 6 Hal ... dari ... Disahkan dalam rapat pleno PPS di... ..Tanggal ... PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota Nama ... Tanda Tangan ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, ttd. HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN X PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/DPS HASIL PERBAIKAN *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN PROVINSI : ... KABUPATEN/KOTA : ... .. KECAMATAN : ... No. Nama Desa/Kel Jumlah TPS Jumlah Pemilih Baru Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Perbaikan Data Pemilih Keterangan 1 1 2 3 4 5 dst TOTAL 2 3 4 5 6 7 Hal .... dari ... . jdih.kpu.go.id
Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti Disahkan dalam rapat pleno PPK di ... ...Tanggal ... PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota Nama ... Tanda Tangan ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Rekap PPK REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN /DPS HASIL PERBAIKAN *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN PROVINSI : ... KABUPATEN/KOTA : ... KECAMATAN : ... No. 1 1 2 3 dst TOTAL Nama Desa/ Kelurahan 2 Jumlah TPS 3 L 4 Jumlah Pemilih P 5 L+P 6 Keterangan 7 Hal ... dari ... Disahkan dalam rapat pleno PPK di... ..Tanggal ... PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Nama Tanda Tangan 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
PROVINSI KABUPATEN/KOTA No. Nama Kecamatan 1 1 2 3 4 5 dst TOTAL 2 LAMPIRAN XII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPT *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN/KOTA : ... : ... Jumlah Desa/Kelurahan 3 Jumlah TPS 4 Jumlah Pemilih Baru 5 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 6 Jumlah Perbaikan Data Pemilih 7 Keterangan 8 Hal ... dari ... jdih.kpu.go.id
Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di ... ...Tanggal ... KPU KABUPATEN/KOTA 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota Nama ... Tanda Tangan ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap Kabko REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA : ... : ... No. 1 1 2 3 4 5 dst TOTAL Nama Kecamatan 2 Jumlah Desa/Kelurahan 3 Jumlah TPS 4 L 5 Jumlah Pemilih P 6 L+P 7 Keterangan 8 jdih.kpu.go.id
Hal ... dari ... Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di... ..... ..Tanggal ... KPU KABUPATEN/KOTA 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota Nama ... Tanda Tangan ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, ttd. HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XIV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Kabko Daftar Pemilih DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 PROVINSI : ... KECAMATAN : ... KABUPATEN/KOTA : ... DESA/KELURAHAN : ... TPS : ... No 1 1 2 3 4 dst Nama 2 Jenis Kelamin L/P 3 Usia 4 Jalan/Dukuh 5 Alamat RT 6 RW 7 Keterangan 8 Hal ... dari ... . jdih.kpu.go.id
Rekapitulasi Pemilih Per TPS Pemilih Laki-Laki Pemilih Perempuan Jumlah Pemilih (L+P) : : : Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti Ditetapkan di ... ...... .... ., Tanggal ... KPU KABUPATEN/KOTA*) ... ..... Ketua (... ) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI jdih.kpu.go.id
PROVINSI No. 1 1 2 3 4 5 6 dst TOTAL LAMPIRAN XV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI : ... Nama Kabupaten/ Kota 2 Jumlah Kec 3 Jumlah Desa/Kelurahan 4 Jumlah TPS 5 Jumlah Pemilih Baru 6 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 7 Jumlah Perbaikan Data Pemilih 8 Keterangan 9 Hal ... dari ... . jdih.kpu.go.id
Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di ... ...Tanggal ... KPU PROVINSI 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota 6 Anggota***) 7 Anggota***) Nama ... Tanda Tangan ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu ***) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XVI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAFTAR PEMILIH Model A-Rekap Provinsi REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **) TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI PROVINSI :... No. 1 1 2 3 4 5 dst TOTAL Nama Kabupaten/Kota 2 Jumlah Kec 3 Jumlah Desa/Kel 4 Jumlah TPS 5 L 6 Jumlah Pemilih P 7 L+P 8 Keterangan 9 jdih.kpu.go.id
Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di... ., Tanggal ... KPU PROVINSI 1 Ketua 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota 6 Anggota ***) 7 Anggota ***) Nama ... Tanda Tangan ... Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan **) Coret yang tidak perlu ***) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, ttd. HASYIM ASY'ARI Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XVII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Tanggapan TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ... pada hari... .. tanggal ... . bulan ... . tahun ... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari Data Pelapor : NIK : ... ..... .. Nama : ... . Alamat : ... . Tanggapan/Masukan yang dilaporkan karena*): 1. Kesalahan elemen data pemilih 2. Pemilih Baru 3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Keterangan : ... .... **) Data Pemilih yang dilaporkan adalah sebagai berikut: Nama Pemilih : No. KK : NIK : Tempat/Tanggal Lahir : Umur : Status Perkawinan (B/S/P) : Jenis Kelamin : Jalan/Dukuh : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : No. TPS : jdih.kpu.go.id
Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan ... ..... . Tahun 2024... ,... Tahun ... PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota Pelapor (... ) (... ) Catatan : * Wajib melampirkan bukti dokumen Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari Pemerintah *) pilih salah satu dengan memberi tanda centang **) Diisi sesuai dengan keterangan TMS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id
LAMPIRAN XVIII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Model A-Surat Pindah Memilih SURAT PINDAH MEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 Hari/tanggal : ... NKK NIK Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir Alamat KTP-el Desa /Kelurahan Kecamatan : ... .. : ... : ... : ... .. : ... . : ... Kabupaten/Kota : ... : ... Provinsi : ... Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 1. TPS : ... 4. Kabupaten/Kota : ... 2. Desa/ : ... 5. Provinsi : ... Kelurahan 3. Kecamatan : ... Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di: 1. TPS 2. Desa/Kelurahan 3. Kecamatan 4. Kabupaten/Kota 5. Provinsi : ... : ... : ... : ... : ... Alasan pindah memilih: ... Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih*) 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jdih.kpu.go.id
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota **) ) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih **) Tulis sesuai tingkatan ... (... .) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. HASYIM ASY'ARI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Plh. Kepala Biro Hukum, Rizki Indah Susanti jdih.kpu.go.id