AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 56 KUHAP TERKAIT KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MENUNJUK PENASEHAT HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA Oleh : DYAH DEVINA MAYA GANINDRA, S.H. NIP. 199506042017122001 I. PENDAHULUAN Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis seperti di Indonesia. Ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dapat dimaknai secara implisit bahwa negara memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum sebagai perwujudan hak asasi manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jaminan negara bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui bantuan hukum sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara merupakan makna substantif yang dapat diambil dari rangkuman ke-tiga pasal diatas.1 Hak untuk memperoleh bantuan hukum diatur secara lebih jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 1 Mosgan Situmorang, Penelitian Hukum: Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011, hlm. 4. 1
Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP yang menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.2 Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting bagi terdakwa dikarenakan terdakwa tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya sekalipun kemerdekaannya dibatasi, yaitu hak untuk tidak disiksa; hak untuk dijaga martabatnya; hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu, penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi pembelaan Terdakwa adalah bersifat wajib sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Ketentuan dalam Pasal 114 KUHAP ini merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang dimuat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP yang memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum mulai sejak saat tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Namun demikian kata "wajib" yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHAP mengandung makna yang multitafsir dikarenakan ketidakjelasan mengenai akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap suatu proses peradilan apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Permasalahan juga muncul dimana terjadi perbenturan antara hak dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum. Disatu sisi negara wajib menyediakan atau memberikan bantuan 2 Ibid, Loc.cit. 2
hukum bagi tersangka atau terdakwa sedangkan di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum. II. PERMASALAHAN 1. Dalam perkara apa saja Hakim wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa? 2. Bagaimana jika Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk? 3. Apa akibat hukumnya apabila Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal Undang-Undang mewajibkan penunjukan Penasehat Hukum untuknya? III. PEMBAHASAN 3.1. Kewajiban Hakim Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 KUHAP Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terjadi pergeseran dari yang semula pendampingan oleh penasehat hukum hanya merupakan suatu hak bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 KUHAP, menjadi suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa.3 Pengertian dari kata kewajiban itu sendiri ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang- undang4 dan oleh karena kewajiban adalah peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya maka pihak pengemban kewajiban dapat dipaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun rumusan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka." 3 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cetakan Ke-Enam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 334. 4 Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 27. 3
Melihat dari rumusan pasal diatas, jika pasal tersebut diuraikan atau dipisah-pisahkan berdasarkan sanksi hukuman, maka terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, khususnya yang akan dibahas adalah kewajiban Hakim untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap terdakwa dalam proses persidangan, yakni: 1) Kewajiban menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada Hakim dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur ini tidak disyaratkan apakah terdakwa dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Apabila terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi Hakim untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan sendirinya gugur. Namun apabila terdakwa meski dalam keadaan mampu tetap tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka Hakim yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi Terdakwa tersebut. 2) Kewajiban menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu. Sebagai contoh ancaman pidana yang mewajibkan penunjukan penasehat hukum bagi Terdakwa adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 113 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dalam hal ini Hakim berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang didakwa dengan pasal ini. Contoh lain tetap dalam UU Narkotika adalah pada pasal 118 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dengan tanpa hak atau melawan hukum, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dalam hal ini Hakim wajib mutlak untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang didakwa dengan pasal ini baik terdakwa dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu. 4
3.2. Hak Terdakwa Menolak Penunjukan Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Oleh Hakim Konsep umum mengenai kedudukan antara kewajiban dan hak yang simetris ialah dimana kewajiban akan melahirkan hak, begitu juga sebaliknya hak akan melahirkan kewajiban (bukan kewajiban akan melahirkan kewajiban, dan hak akan melahirkan hak)5. Demikian pula halnya dengan kewajiban yang dibebankan kepada Hakim untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan terdakwa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak berimplikasi atau dibarengi dengan suatu kewajiban pula bagi terdakwa untuk menerima penunjukan penasehat hukum yang telah ditunjuk tersebut melainkan melahirkan hak bagi terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum (kewajiban melahirkan hak). Hak pada dasarnya ialah suatu ketidakharusan peranan terhadap sesuatu tertentu menurut hukum yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui hak merupakan suatu peranan bagi seseorang untuk bertindak tanpa diharuskan terhadap sesuatu yang menjadi kepentingannya. Dengan demikian hak bukanlah sebuah keharusan sehingga seseorang tidak dapat dipaksa bila ia tidak mau menggunakan haknya dan begitu pula sebaliknya, seseorang itu tidak dapat dilarang bila ia mau menggunakan haknya.6 Sehingga dengan demikian, Terdakwa pun memiliki hak untuk menerima ataupun menolak penasehat hukum yang telah ditunjuk Hakim untuknya terlebih dalam KUHAP pun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa Terdakwa wajib untuk menerima penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampinginya di persidangan. Penunjukan penasehat hukum untuk Terdakwa oleh Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah wajib meskipun apabila nantinya terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum, Hakim tetap harus membuat penetapan penunjukan penasehat hukum yang nantinya dilampirkan di berita acara persidangan. Dalam hal terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum maka hal tersebut harus dimuat di dalam berita acara persidangan untuk menghindari dibatalkannya putusan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 (SEMA 7/2012) tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 5 Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03, Tahun 1982, Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan, Bab II Angka 7. 6 Ibid, Loc.cit. 5
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di pengadilan, dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi tidak harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk diperiksa kembali, apabila: 1. Untuk dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menolak; 2. Untuk dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, kepada Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum tetapi Terdakwa tetap menyatakan menolak didampingi Penasehat Hukum. Dengan catatan penolakan terdakwa dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan. Apabila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Juris (Mahkamah Agung) wajib mengoreksi putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dengan membuat penetapan mengembalikan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP. 3.3. Akibat Hukum Terhadap Proses Persidangan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Ketentuan Pasal 56 KUHAP Adapun dalam KUHAP tidak diatur tentang akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP yang mana bisa diartikan pula bahwa secara tegas tidak diatur apa akibat hukumnya apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa padahal kewajiban sifatnya adalah imperatif, sehingga untuk dapat dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang tidak dapat hanya disandarkan pada kesadaran subyek hukum dalam mengemban tugasnya untuk melakukan kewajiban tersebut, melainkan perlu suatu akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan. Akibat hukum diperlukan agar kewajiban itu tidak diabaikan pemenuhannya sehingga disayangkan dengan tidak jelasnya akibat hukum atau implikasi hukum terhadap proses peradilan pidana atau sanksi hukum terhadap pejabat yang berwenang atas tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP membuat rumusan kata "wajib" dalam pasal tersebut menjadi kehilangan sifat imperatifnya. 6
Kendati dalam KUHAP tidak diatur tentang akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan mengenai hal ini, yaitu7: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan "apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima." Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum." Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula." Dari ketiga yurisprudensi tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan ditafsirkan bahwasanya apabila Hakim tidak menjalankan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka bisa berakibat dapat dibatalkannya putusan. 7 Boris Tampubolon, Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang, , diakses 20 Februari 2019. 7 tidak
IV. PENUTUP a. Kesimpulan Diberikannya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana merupakan salah satu hal yang terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan terdakwa, sebagaimana adanya Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Baik Pasal 54 maupun Pasal 56 KUHAP memberikan dukungan bagi perlindungan atas hak-hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum namun implementasi pasal-pasal ini dalam prakteknya terkadang sulit untuk dilaksanakan dengan adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya ketiadaan akibat hukum yang jelas terhadap proses persidangan yang tidak menerapkan Pasal 56 KUHAP, ketidakjelasan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat yang berwenang jika tidak melaksanakan Pasal 56 KUHAP dan adanya penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa sendiri. Kewajiban Hakim menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 56 KUHAP timbul dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih dan dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu. Namun demikian kewajiban tersebut tidak berimplikasi atau dibarengi dengan suatu kewajiban pula bagi terdakwa untuk menerima penunjukan penasehat hukum yang telah ditunjuk tersebut melainkan melahirkan hak bagi terdakwa untuk didampingi penasehat hukum yang mana dengan kata lain terdakwa memiliki hak untuk menerima ataupun menolak penasehat hukum yang telah ditunjuk Hakim untuknya terlebih dalam KUHAP pun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa Terdakwa wajib untuk menerima penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampinginya di persidangan. Dalam hal terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum maka hal tersebut harus dimuat di dalam berita acara persidangan sebagaimana dimuat dalam SEMA 7/2012. Adapun dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai akibat hukumnya apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa melainkan hanya ada dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan mengenai hal ini yang mana dari beberapa yurisprudensi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan ditafsirkan bahwasanya apabila Hakim tidak menjalankan 8
kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka bisa berakibat dapat dibatalkannya putusan. b. Saran 1. Dalam hal Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim maka perlu diterapkan aturan yang jelas dalam Undang-Undang terkait kewajiban untuk mencantumkan penolakan Terdakwa tersebut ke dalam berita acara sidang dan dilengkapi pula dengan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum yang dibuat oleh Terdakwa untuk nantinya dilampirkan dalam berkas perkara. 2. Perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas dan mengikat terkait akibat hukum apabila Hakim atau penegak hukum dalam proses penyidikan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat Hukum Tersangka/Terdakwa sebagaimana amanat Pasal 56 KUHAP dapat menyebabkan Berita Acara Penyidikan, Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum cacat hukum dan tidak dapat diterima serta bisa berakibat dapat dibatalkannya putusan. Ketentuan mengenai hal ini perlu untuk dimuat dalam Undang-Undang khususnya KUHAP itu sendiri untuk mendukung pemberian perlindungan yang utuh baik berupa keadilan dan juga kepastian hukum bagi para Tersangka/Terdakwa. DAFTAR BACAAN Departemen Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan. 1982. Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan Ke-Enam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Purbacaraka, Purnadi dan A Ridwan Halim. Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Rajawali. 1982. Situmorang, Morgan. Penelitian Hukum: Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2011. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 9 bagi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 10