PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meneguhkan kedudukan Negara Republik Indonesia, perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewargaan Negara dan kedudukan hukum penduduk Negara Republik Indonesia; Mengingat : Akan pasal 26, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden, tertanggal 16-10-1945 No. X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat: Memutuskan : Menetapkan peraturan sebagai berikut : UNDANG-UNDANG TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA INDONESIA. Pasal 1. Warga Negara Indonesia ialah : a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia; b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain; c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi; d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia; e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara f. Indonesia, meninggal dunia; anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia; g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia; h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh i. ibunya tidak diakui dengan cara yang sah; anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya. Pasal 2. (1) Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya. (2) Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewargaan negara tidak dapat diajukan oleh seorang isteri.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - Pasal 3. (1) Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapa dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah, disahkan atau olehnya diakui dengan cara yang sah, dan anak-anak-angkatnya yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. (2) Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang ibu-janda dengan cara naturalisasi dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. (3) Kewargaan Negara Indonesua yang didapat oleh seorang ibu dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. (4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang ibu menurut perincian di atas berlaku juga untuk anak-anaknya menurut perincian itu dan anak-anakangkatnya, hanya jika anak-anak itu turut mendapat kewargaan negara negeri lain. (5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang ibu karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernyataan sebagai tersebut dalam pasal 10 tidak berlaku untuk anak-anaknya. Pasal 4. (1) Pernyataan tersebut dalam pasal 1 bab b harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah peraturan dalam pasal tersebut berlaku buat orang yang bersangkutan. (2) Bersama dengan surat pernyataan, orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti yaitu : a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; b. perkawinan-perkawinannya; c. perputusan perkawinan-perkawinannya; d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain. (3) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. Pasal 5. (1) Kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu. (2) Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang telah kawin, yang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan cakap berbahasa Indonesia. (3) Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia sejumlah f 500,-. (4) Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia, dengan cara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan di atas kertas yang bermeterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon. (5) Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti dari hal: a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; b. perkawinan-perkawinannya;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - c. perputusan perkawinan-perkawinannya; d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir; e. kecakapan berbahasa Indonesia; f. telah membayar untuk naturalisasi yang sejumlah yang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia; jika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut. g. (6) Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri wajib dengan selekas-lekasnya memeriksanya untuk menetapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan ini dipenuhi. Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil oleh undang-undang penetapan tentang permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib mengirimkan salinan dari penetapan itu disertai dengan surat permohonan dan surat-surat lampirannya kepada Menteri Kehakiman. Jika permohonan itu dikabulkan maka dengan selekaslekasnya Menteri Kehakiman harus memberitahukannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (7) (8) Undang-undang yang mengabulkan permohonan untuk naturalisasi akan berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai berikut : Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saja akan menjunjung tinggi hukum-hukum Negara Indonesia, dan bahwa saja memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun. (9) Dari penyumpahan atau pengambilan janji ini oleh penulis Pengadilan Negeri harus dibikin rencana. (10) Kepada orang yang telah bersumpah atau berjanji itu dan kepada semua orang yang turut terbawa dalam naturalisasi itu oleh Pengadilan Negeri seketika itu juga harus diberikan sehelai kartu bukti Warga Negara Indonesia menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. (11) Dengan selekas-lekasnya Pengadilan Negeri harus memberitahukan pemberian kartu bukti itu kepada Menteri Kehakiman. (12) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima pemberitahuan tersebut di atas maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkannya dalam majalah Pemerintah. (13) Jika permohonan untuk naturalisasi tidak dikabulkan maka dibayarkan kepada Kas Negeri Indonesia harus dikembalikan lagi. jumlah uang yang Pasal 6. (1) Bilamana anak yang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapa atau ibunya sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka dalam tahun yang berikut ia boleh menyatakan bahwa ia tidak suka lagi terbawa dalam naturalisasi itu. (2) Pernyataan itu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang : a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi. c. perkawinan-perkawinannya. d. perputusan perkawinan-perkawinannya. e. bahwa anak-anaknya tersebut di atas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan Negara negeri lain. (3) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. Pasal 7. Naturalisasi juga dapat diberikan dengan beralasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku. Undang-undang yang memberikan naturalisasi ini tiaptiap kali menetapkan syarat-syarat untuk naturalisasi ini. Pasal 8. Kewargaan Negara Indonesia akan hilang : 1. oleh karena mendapat kewargaan Negara dari negeri lain. 2. oleh karena dengan tidak mendapat idzin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masuk menjadi perajurit atau pegawai Negeri negeri lain. Pasal 9. (1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itu kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang: a. perkawinannya; b. perputusan perkawinannya; c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah Warga Negara Indonesia; d. kelahiran dan nama-nama yang lengkap dari anaknya yang lahir di luar perkawinan sesudahnya perkawinan termaksud diatas terputus, yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah. (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam Majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. Pasal 10. (1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetep menjadi Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus, ia menyatakan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak suka lagi menjadi Warga Negara Indonesia. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktubukti tentang: a. perkawinannya. b. perputusan perkawinannya; c. bahwa ia sebelum kawin itu bukan Warga Negara Indonesia; (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah jika pernyataan itu disahkan, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. Pasal 11. (1) Anak Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapa atau ibunya yang dengan cara naturalisasi memperoleh kewargaan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah ia berumur 21 tahun atau sebelum itu setelah ia kawin ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang: a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan cara naturalisasi; c. perkawinannya; d. perputusan perkawinan-perkawinannya. (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. Pasal 12. Menteri Kehakiman harus mengadakan dan memelihara dalam departemennya sebuah daftar guna pendaftaran-pendaftaran tersebut diatas. Pasal 13. Barang siapa bukan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing. Pasal 14. (1) Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. (2) Kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinya oleh karena orang itu bertempat kedudukan di luar daerah Negara Indonesia. (3) Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kedudukan-hukum penduduk negara suaminya. (4) Anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dianggap sebagai penduduk Negara Indonesia, jika bapa atau walinya mempunyai kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia. Bilamana anak itu sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka ia tetap menjadi Penduduk Negara Indonesia, jika ia bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia. Pasal 15. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. Peraturan peralihan. 1. Orang-orang, yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai bapa lagi dan pada waktu itu belum berumur 21 tahun dan belum kawin, adalah Warga Negara Indonesia, jika bapanya pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab b. Yang dapat menyatakan sebagai tersebut dalam achir pasal 1 bab b buat orang-orang tersebut di atas ialah wali orang-orang itu. 2. Seorang perempuan yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai suami lagi karena suaminya yang akhir meninggal dunia, sedangkan suami itu pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab a atau bab b, adalah Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun sesudahnya undang-undang ini berlaku ia menyatakan tidak suka menjadi Warga Negara Indonesia karena ia sendiri
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam hal ini berlaku peraturan-peraturan dalam pasal 10 dengan perbedaan ayat 1 kalimat 2 bab c menjadi : bahwa ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b. 3. Sampai waktu yang akan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah maka surat pernyataan tersebut dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan orang yang menyatakan. Setelah menerima surat pernyataan tersebut dalam ayat 1 maka Pengadilan Negeri dengan selekas-lekasnya harus meneruskannya kepada Menteri Kehakiman. Agar undang-undang ini diketahui oleh umum, memerintahkan supaya diumumkan sebagai biasa. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEKARNO Menteri Kehakiman, SOEWANDI Diumumkan pada tanggal 10 April 1946. Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO