Vol. 7, No. 1, September 2024 DOI: Received: 26 Agustus 2024, Revised: 8 September 2024, Publish: 9 September 2024 Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Umar Rizqullah1, Fokky Fuad2 1 Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia Email: 2 Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia Email: Corresponding Author: Abstract: This study examines the regulations regarding royalties as marital assets in Indonesia, Malaysia, and the United States to provide recommendations to ensure fairness and well-being for married couples. Utilizing a qualitative approach and comparative analysis, this research highlights differences in legal recognition and practices of royalty distribution in these three countries. Findings indicate that while Indonesia and Malaysia recognize royalties as joint assets under the law, in the United States, distribution systems rely on state laws. The study also emphasizes the importance of copyright protection, increasing awareness of prenuptial agreements, and considering non-financial contributions and digital era regulations to ensure fairness for both parties. These aspects provide a deeper understanding of how legal frameworks, cultural contexts, and socio-economic factors interact in the division of marital assets. Keyword: Royalties, Marital Assets, Cross-country Comparison. Abstrak: Penelitian ini mengkaji regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif, penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik pembagian royalti di ketiga negara tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pencipta, meningkatkan kesadaran akan perjanjian pra-nikah, serta mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan regulasi era digital untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Aspek-aspek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka hukum, konteks budaya, dan faktor sosial-ekonomi berinteraksi dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan. 158 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 Kata Kunci: Royalti, Harta Bersama, Perbandingan antar Negara. PENDAHULUAN Royalti adalah imbalan yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas penggunaan karya atau invensinya oleh pihak lain. Royalti ini mencakup berbagai jenis kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, yang memberikan pendapatan berkelanjutan kepada pemiliknya (Adams, 2017). Baru-baru ini, di Indonesia, muncul kasus yang menarik perhatian publik mengenai pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kasus tersebut melibatkan Virgoun dan Inara, di mana pengakuan royalti sebagai harta bersama pertama kali diakui secara eksplisit dalam sengketa perkawinan mereka. Hal ini membuka diskusi baru mengenai status royalti dalam konteks harta bersama dan memunculkan kebutuhan akan kejelasan hukum di Indonesia mengenai isu ini (Rahman, 2023). Kasus Virgoun-Inara menunjukkan bahwa royalti, yang sering kali berasal dari karya kreatif seperti musik, dapat memiliki implikasi signifikan dalam pembagian harta bersama. Pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum atas kontribusi ekonomi dari hak kekayaan intelektual dalam rumah tangga. Namun, tanpa aturan yang jelas, interpretasi hukum bisa beragam, mengakibatkan ketidakpastian bagi pasangan suami istri yang memiliki sumber pendapatan dari royalti. Di negara lain, pengakuan royalti sebagai harta bersama atau marital property juga menunjukkan variasi yang menarik. Di beberapa negara, royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi saat terjadi perceraian, sementara di negara lain, status royalti bisa berbeda tergantung pada bagaimana dan kapan royalti tersebut diperoleh. Misalnya, royalti yang dihasilkan selama perkawinan mungkin diperlakukan berbeda dengan royalti yang berasal dari karya yang diciptakan sebelum perkawinan. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan mengenai hak kekayaan intelektual dan kontribusi ekonomi dalam perkawinan. Di Amerika Serikat, pengakuan royalti sebagai marital property bervariasi tergantung pada negara bagian. Dalam beberapa yurisdiksi, royalti yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus dibagi secara merata antara kedua belah pihak saat terjadi perceraian. Namun, ada juga yurisdiksi yang mempertimbangkan kapan dan bagaimana royalti tersebut diperoleh. Jika royalti berasal dari karya yang diciptakan sebelum perkawinan, maka royalti tersebut mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama, meskipun diperoleh selama perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Amerika Serikat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual (Smith, 2019; Johnson, 2020). Di Malaysia, pengakuan royalti sebagai harta bersama juga menarik untuk dikaji. Meskipun secara umum harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, status royalti bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Royalti yang diperoleh selama perkawinan biasanya diakui sebagai harta bersama, tetapi ada kasus di mana royalti dari karya yang diciptakan sebelum perkawinan mungkin diperlakukan berbeda. Ini mencerminkan pengaruh hukum syariah dan hukum sipil dalam sistem hukum Malaysia, yang keduanya memainkan peran penting dalam menentukan status harta bersama (Zakaria, 2020). Dengan demikian, perbandingan hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dalam hal pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perceraian memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hak ekonomi dari royalti lagu dilindungi dan dibagi dalam berbagai yurisdiksi. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika hukum yang berbeda, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik 159 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta dalam melindungi hak-hak mereka dalam konteks perkawinan dan perceraian. Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang membahas isu serupa mengenai Royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama diantaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Haq, Mohd. Yusuf Daeng M dan Dedy Felandry yang berjudul "Analisa Yuridis Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Virgoun dan Inara)" yang menyatakan bahwa proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama sering dihadapi dengan beberapa kendala, seperti masalah internal dalam pernikahan, rendahnya pendidikan dan pemahaman agama, kesulitan kerjasama, serta kehadiran pihak ketiga atau pasangan baru. Di sisi lain, kaidah fiqhiyyah relevan, seperti kebijakan pemimpin bergantung pada maslahat, dan menghindari kemudharatan, memiliki implikasi penting dalam mediasi perceraian. Fokus penelitian ini adalah mengulas kendala- kendala tersebut dalam proses mediasi pada kasus perceraian, serta menganalisis relevansi dan implementasi kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam upaya penyelesaian mediasi perceraian di Pengadilan Agama (Miftahul Haq dkk., 2023). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, Haris Yusuf dengan judul "Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", menyatakan bahwa status hak royalti atas hak cipta diakui sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta dalam perceraian, terdapat berbagai pilihan metode penyelesaian seperti litigasi, non-litigasi, dan penyelesaian alternatif. Penelitian ini berfokus pada upaya penyelesaian sengketa perselisihan hak royalti dalam proses perceraian, dengan mengeksplorasi efektivitas masing-masing metode penyelesaian sengketa dalam konteks hak royalti. Dalam Penelitian ini mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan agama yang relevan dalam penyelesaian sengketa hak royalti sebagai harta bersama dalam perceraian, serta memberikan wawasan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak royalti secara adil dan efektif (Kudus dkk., 2024). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Budhi Susilo dan Antonius Maria Laot Kian dengan judul "Legal Analysis of Friedman's Justice Theory About Jointly Acquired Property in the form Songs Copyright in Indonesia", yang menyatakan bahwa dalam konteks perkawinan dan perceraian, penting untuk mempertimbangkan peran perjanjian pranikah dan perlindungan hukum terhadap harta bersama. Fokus penelitian terutama berada pada bagaimana perjanjian pranikah dibuat dan diatur, serta bagaimana pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, penelitian juga menyoroti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek dagang dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pentingnya penggunaan notaris dalam pembuatan Perjanjian Pranikah untuk memastikan keabsahan dokumen sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Susilo & Laot Kian, 2024). Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah perluasan cakupan dan analisis yang lebih mendalam terhadap isu pembagian royalti sebagai harta bersama dalam konteks perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Penelitian sebelumnya telah membahas kasus-kasus spesifik, seperti kasus Virgoun-Inara, dan memberikan pandangan yang relevan tentang implikasi hukum dalam pembagian royalti. Namun, penelitian saat ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan mengenai hak kekayaan intelektual memengaruhi pengakuan dan pembagian royalti sebagai harta bersama di masing-masing negara. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan dan pengaturan royalti sebagai harta bersama di negara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat serta bagaimana perbandingan sistem hukum di ketiga negara tersebut dapat 160 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 memberikan pandangan yang lebih luas tentang perlindungan hak ekonomi dari royalti dalam konteks perkawinan dan perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan mengenai hak kekayaan intelektual memengaruhi pengaturan royalti sebagai harta bersama, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan hukum terkait di masa depan. METODE Metode penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis komparatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-numerik untuk memahami fenomena sosial dalam konteks yang luas. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami kerumitan isu pembagian royalti dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan aspek budaya, hukum, dan sosial yang relevan. Sementara itu, analisis komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih entitas untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Analisis ini membantu dalam memahami variasi dan pola yang mungkin terjadi di berbagai konteks atau yurisdiksi. Dalam penelitian ini, analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum dan praktik pengakuan royalti sebagai harta bersama di tiga negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Dengan demikian, analisis ini akan membantu dalam memahami bagaimana perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan mengenai hak kekayaan intelektual memengaruhi pembagian royalti dalam konteks perkawinan dan perceraian. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Royalti sebagai Harta Bersama di Negara Indonesia Pengakuan dan pembagian royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan merupakan isu yang menarik dan kompleks dalam ranah hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga. Royalti lagu, sebagai salah satu bentuk kompensasi atas hak cipta, diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Penghasilan yang berasal dari royalti tidak hanya memberikan dukungan finansial langsung kepada pencipta, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang dalam hal kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak dalam perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap karya cipta yang dihasilkan dalam bentuk nyata, seperti lagu, secara otomatis dilindungi oleh undang-undang dan penciptanya berhak atas semua manfaat ekonomi yang timbul darinya, termasuk royalti. Perlindungan hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, karena secara hukum, hak cipta yang menghasilkan royalti tersebut adalah aset yang diakui dan dihargai. Royalti diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai ganti atas penggunaan Hak Ekonomi suatu karya atau produk hak terkait. Royalti tidak sekadar merupakan bayaran semata, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang penting, mampu memberikan dukungan finansial yang substansial dalam kehidupan sehari- hari bagi pencipta atau pemilik hak terkait (Pramanto & W.J., 2022). Lebih lanjut, UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa royalti adalah hak yang tidak dapat diabaikan dalam pembagian harta bersama. Pasal 9 UU No. 28/2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial wajib 161 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Ini menunjukkan bahwa royalti adalah bagian penting dari perlindungan hak cipta yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, itu, mekanisme juga mengakui kontribusi kreatif pencipta. Selain pengelolaan royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukan secara adil dan transparan, memberikan perlindungan tambahan kepada pencipta dalam mengelola hak ekonominya (Maulana & Witasari, 2021). tetapi Menurut hukum perkawinan di Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Wulandari, 2020). Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, di mana Pasal 85 menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (Rahmawati, 2019). Pengaturan ini mencakup berbagai bentuk harta, baik yang bersifat fisik seperti rumah dan kendaraan, maupun non-fisik seperti pendapatan dan keuntungan dari investasi atau bisnis. Salah satu bentuk pendapatan yang juga termasuk dalam kategori harta bersama adalah royalti dari karya intelektual seperti lagu. Royalti adalah kompensasi yang diterima oleh pencipta atas penggunaan karyanya oleh pihak lain, dan jika karya tersebut diciptakan selama masa perkawinan, maka pendapatan dari royalti tersebut dianggap sebagai harta bersama (Sari, 2021). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan merupakan hasil yang diperoleh baik secara individu maupun bersama selama perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Prinsip ini menegaskan bahwa harta suami sepenuhnya menjadi milik suami dan harta istri menjadi milik istri, tanpa terjadi percampuran antara keduanya. Ini berarti, suami memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya, begitu pula dengan istri (Alexander, 2019). Royalti, sebagai benda bergerak tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan oleh karena itu diakui sebagai harta bersama. Ini berarti bahwa dalam konteks pembagian harta bersama, royalti dari hak cipta harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti aset berwujud lainnya yang diperoleh selama perkawinan. Dengan adanya pengakuan ini, hukum memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan selama perkawinan, termasuk royalti, dihargai dan diperlakukan secara adil dalam pembagian harta bersama. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep harta bersama memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi kedua belah pihak dalam perkawinan. Dengan mengakui bahwa pendapatan yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama, hukum memberikan landasan yang adil untuk pembagian harta jika terjadi perceraian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan bagian yang adil dari harta yang telah mereka kumpulkan bersama selama perkawinan, termasuk pendapatan dari royalti karya intelektual. Dengan adanya prinsip ini, hukum mengakui kontribusi ekonomi kedua pasangan dalam membangun kekayaan selama pernikahan, termasuk pendapatan dari hak cipta, sehingga memastikan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan secara adil dan seimbang, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Wijaya dkk., 2023). Prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama mengharuskan pengakuan atas semua bentuk kontribusi, baik yang kasat mata maupun yang tidak. Ini berarti, dalam konteks perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti lagu, harus dibagi secara adil, mengakui kontribusi penuh kedua belah pihak. Pengadilan biasanya menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan semua aspek kontribusi untuk memastikan bahwa pembagian tersebut adil (Rahmat dkk., 2023). 162 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 Dengan demikian, prinsip harta bersama dan keadilan dalam pembagian harta memberikan landasan yang kokoh bagi penanganan masalah perceraian dalam konteks hukum keluarga. Pasangan yang telah berkontribusi dalam membangun kekayaan selama perkawinan, termasuk melalui pendapatan dari hak cipta seperti royalti lagu, memiliki hak yang diakui secara hukum untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta bersama. Ini mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi dan non-ekonomi kedua belah pihak dalam membangun kehidupan bersama, dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta kesejahteraan kedua belah pihak dalam situasi perceraian. ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, istri berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Yurisprudensi ini menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti lagu. Royalti lagu, sebagai bagian dari harta bersama, harus dibagi secara adil dan proporsional, mencerminkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Hal ini tidak hanya mencakup kontribusi finansial, tetapi juga kontribusi non-finansial yang sering kali tidak terlihat, seperti dukungan emosional, pengelolaan rumah tangga, dan perawatan anak. Dengan demikian, pembagian royalti lagu harus memperhitungkan semua bentuk kontribusi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan bagian yang adil, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak tetap terjamin (Hanifah, 2024). Ketentuan Kecuali jika ada perjanjian pranikah yang secara khusus mengatur pemisahan harta, semua bentuk pendapatan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti lagu, secara otomatis dianggap sebagai harta bersama. Pasal 29 UU Perkawinan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan bagaimana harta mereka akan dikelola dan dibagi melalui perjanjian pranikah. Namun, apabila tidak ada perjanjian semacam itu, maka ketentuan umum tentang harta bersama akan berlaku. Ini berarti bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti lagu, akan dianggap sebagai milik bersama pasangan, dan akan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pranikah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengatur secara spesifik bagaimana harta mereka akan dikelola, namun tanpa perjanjian tersebut, hukum akan mengasumsikan bahwa semua pendapatan selama perkawinan adalah harta bersama (Assidik & Gassing, 2020). Pengaturan Royalti sebagai Harta Bersama di Negara Malaysia Pengaturan royalti sebagai harta bersama di Malaysia tercermin dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan utama yang mengatur hak cipta di Malaysia adalah Akta Hak Cipta 1987. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pencipta dan mengatur pembayaran royalti atas penggunaan karya-karya mereka. Pengaturan royalti sebagai harta bersama di Malaysia tercermin dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan utama yang mengatur hak cipta di Malaysia adalah Akta Hak Cipta 1987. Undang-undang ini mengalami perkembangan signifikan sejak awal dimulainya perlindungan hak cipta di Malaysia. Sejarahnya dimulai pada masa pemerintahan Inggris di negara ini, ketika undang- undang yang mengatur hak cipta adalah Act 1911. Setelah kemerdekaan Malaysia, peraturan hak cipta digantikan oleh Copyright Act 1969, yang kemudian diperbarui menjadi Copyright Act 1987 (Act 332). Act 332 menjadi landasan utama yang mengatur hak cipta di Malaysia, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk amendemen pada tahun 1997, 2000, dan 2002, yang memperkuat prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Keanggotaan Malaysia dalam Konvensi Bern pada tahun 1990 dan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1996 juga mempengaruhi perkembangan peraturan hak cipta di negara ini. Berdasarkan Act 332, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis 163 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, asalkan karya tersebut memenuhi syarat- syarat tertentu, seperti keaslian, telah diwujudkan dalam bentuk yang diakui, dan telah dipublikasikan pertama kali di Malaysia. Ragam karya yang dilindungi meliputi karya sastra, musik, seni, film, rekaman suara, siaran, dan pengalihwujudan. Pemilik hak cipta bisa berupa individu maupun badan hukum yang menciptakan karya tersebut. Namun, jika karya tersebut dihasilkan oleh seorang pegawai sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, maka pemilik hak cipta akan menjadi pemberi kerja. Jangka waktu perlindungan hak cipta untuk karya tulis, musik, dan seni adalah seumur hidup pencipta, dengan kemungkinan perpanjangan selama 50 tahun setelah pencipta meninggal. Apabila terdapat dua pencipta, masa perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta yang hidup paling lama, ditambah perpanjangan 50 tahun setelah kematian pencipta terakhir (Desmayanti, 2013). Mekanisme pengelolaan royalti di Malaysia telah diperbaiki untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya-karya mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia dalam melindungi hak-hak pencipta dan memastikan bahwa royalti dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil, terutama dalam konteks hukum keluarga (Abdullah et al. 2020). Dalam situasi perceraian, penting untuk mempertimbangkan pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama. Pengaturan terkait harta bersama juga diatur dalam hukum keluarga Malaysia, terutama dalam Akta Perkahwinan 1952. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menetapkan sebaliknya. Prinsip hukum Islam juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pengaturan royalti sebagai harta bersama di Malaysia, dengan menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Selain itu, pemerintah Malaysia telah meningkatkan mekanisme pengelolaan royalti untuk memastikan pembayaran yang adil dan transparan kepada pencipta karya. Semua upaya pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan memastikan bahwa royalti dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi secara adil dalam konteks perkawinan di Malaysia. Dalam konteks hukum keluarga Malaysia, konsep harta perkawinan (matrimonial property) memainkan peran kunci dalam proses pembagian harta setelah perceraian. Berbeda dengan prinsip pembagian harta bersama di Indonesia yang cenderung membagi secara setengah-setengah antara janda dan duda, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kontribusi keduanya. Dalam sistem ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan menimbang berbagai jenis kontribusi yang diberikan oleh suami dan istri selama masa perkawinan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kontribusi finansial dapat mencakup pendapatan, investasi, dan pembelian aset, sementara kontribusi non-finansial mungkin melibatkan perawatan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional. Penilaian ini memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan seimbang dalam pembagian harta perkawinan, dengan mempertimbangkan kontribusi unik dari setiap pasangan serta kebutuhan dan kondisi individual mereka (Ibrahim & Abdul, 2017). Dalam praktiknya, pembagian harta bersama di Malaysia melibatkan proses yang dinamis, di mana pengadilan memiliki kewenangan luas dalam menentukan pembagian hak atas harta perkawinan. Sebagai contoh, Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976 Section 76 memberikan pedoman kepada pengadilan dalam mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi pasangan terhadap perolehan harta selama perkawinan, hutang keluarga, kebutuhan anak, dan pertambahan nilai aset selama perkawinan (Sutini & Dewi, 2021). Pertimbangan utama dalam pembagian harta bersama termasuk kontribusi masing- masing pasangan terhadap perolehan harta selama masa perkawinan. Ini mencakup kontribusi 164 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 finansial dan non-finansial seperti perawatan rumah tangga, pendidikan anak, dan dukungan emosional. Pengadilan juga mempertimbangkan hutang keluarga yang mungkin ada, kebutuhan anak, dan pertambahan nilai aset selama perkawinan. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lama perkawinan, kondisi keuangan masing-masing pasangan, dan potensi penghasilan di masa depan. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah salah satu pasangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai aset selama masa perkawinan atau apakah ada kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan, seperti perawatan kesehatan atau pendidikan anak. Pengaturan Royalti sebagai Harta Bersama di Negara Amerika Serikat Pengaturan royalti sebagai harta bersama di Amerika Serikat adalah subjek yang sangat kompleks, mencakup berbagai aspek hukum dan peraturan di tingkat federal serta negara bagian. Royalti dihasilkan dari hak cipta, paten, merek dagang, serta sumber daya alam seperti minyak dan gas, dan diatur oleh sejumlah undang-undang yang memastikan perlindungan hak pemilik asli serta distribusi yang adil dari pendapatan yang dihasilkan. Secara umum, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 1976 (Copyright Act of 1976), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan mengendalikan karya cipta mereka selama periode tertentu, yang biasanya berlangsung selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian. Paten diatur oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) di bawah Undang-Undang Paten (Patent Act), memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengeksploitasi penemuan mereka selama 20 tahun dari tanggal pengajuan paten (Goldstein, 2017). Dalam konteks pernikahan dan harta bersama, kebijakan mengenai royalti bisa bervariasi tergantung pada hukum negara bagian. Amerika Serikat mengenal dua sistem utama dalam pengaturan harta bersama: "community property" dan "equitable distribution." Di negara bagian yang menganut sistem community property seperti California dan Texas, royalti yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi sama rata antara kedua belah pihak jika terjadi perceraian (Singer, 2014). Hal ini berarti bahwa setiap pendapatan royalti yang diperoleh dari hak cipta, paten, atau sumber daya alam selama masa pernikahan akan dianggap sebagai milik bersama suami dan istri, tanpa memandang siapa yang sebenarnya menciptakan atau memperoleh hak tersebut. Pengaturan ini mencerminkan pandangan bahwa kontribusi kedua belah pihak dalam pernikahan, baik finansial maupun non-finansial, adalah sama pentingnya. Sebaliknya, di negara bagian dengan sistem equitable distribution seperti New York, pengadilan akan menentukan pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan, yang mungkin tidak selalu berarti pembagian yang sama rata tetapi lebih kepada pembagian yang dianggap adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan (Ellman et al., 2010). Dalam sistem ini, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor seperti durasi pernikahan, pendapatan dan potensi penghasilan masa depan masing-masing pihak, kontribusi terhadap perolehan harta, kebutuhan perawatan anak, dan kesehatan serta usia pasangan. Royalti yang diperoleh selama pernikahan akan dievaluasi sebagai bagian dari total aset, dan pembagian akan disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi unik dan kebutuhan masing-masing pasangan. Misalnya, jika salah satu pasangan adalah penulis yang menerima royalti dari buku yang ditulis selama pernikahan, pengadilan dalam negara bagian dengan sistem equitable distribution mungkin memutuskan bahwa royalti tersebut harus dibagi berdasarkan kontribusi pasangan lain dalam mendukung karir penulis, seperti mengurus rumah tangga atau memberikan dukungan finansial. Demikian pula, jika royalti berasal dari paten teknologi yang dikembangkan selama pernikahan, pengadilan akan mempertimbangkan kontribusi pasangan lain dalam pengembangan dan keberhasilan komersial penemuan tersebut. 165 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 Kedua sistem ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani harta bersama, dengan community property menekankan kesetaraan langsung dalam pembagian aset, sementara equitable distribution menekankan keadilan yang lebih luas berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individual. Dalam kedua sistem, royalti yang diperoleh dari kekayaan intelektual atau sumber daya alam selama pernikahan dianggap sebagai aset yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian harta bersama, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi kedua belah pihak. Pengaturan royalti melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk implikasi perpajakan. Royalti dianggap sebagai pendapatan dan tunduk pada pajak federal penghasilan di Amerika Serikat. Internal Revenue Service (IRS) memberikan pedoman yang jelas tentang pelaporan dan pembayaran pajak atas pendapatan royalti. Namun, di beberapa negara bagian, mungkin juga ada pajak penghasilan negara bagian yang berlaku untuk royalti (Carlson, 2015). Selain itu, terdapat aspek kontraktual yang penting untuk diperhatikan dalam hal pembagian royalti. Perjanjian royalti antara pencipta atau pemilik hak dengan penerima lisensi seringkali mengatur secara spesifik tentang pembagian pendapatan, jangka waktu pembayaran, dan berbagai kondisi lain yang relevan. Dalam kasus perselisihan, pengadilan akan memeriksa kontrak tersebut untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Lemley, 2007). Perbandingan Pengaturan Royalti Sebagai Harta Bersama Di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Pengaturan royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan merupakan topik yang menarik dan kompleks di berbagai negara. Royalti, sebagai bentuk kompensasi atas hak cipta, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi pasangan yang menikah. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatur royalti, termasuk bagaimana royalti diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama selama dan setelah perkawinan. Dalam kajian ini, akan dibandingkan pengaturan royalti sebagai harta bersama di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang- Undang Perkawinan, yang mengakui royalti sebagai bagian dari harta bersama jika diperoleh selama perkawinan. Malaysia, dengan Akta Hak Cipta 1987 dan prinsip-prinsip hukum keluarga, juga memperlakukan royalti sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil. Sementara itu, Amerika Serikat mengadopsi dua sistem utama, yaitu "community property" dan "equitable distribution," yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menangani royalti sebagai harta bersama. Dengan tabel perbandingan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana masing-masing negara mengatur royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan. Perbandingan ini akan mencakup dasar hukum, mekanisme pembayaran royalti, pengaruh hukum agama, perjanjian pranikah, contoh kasus, dan perlakuan pajak di setiap negara. Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Royalti sebagai Harta Bersama Aspek Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Indonesia UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, UU Perkawinan No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam Karya seni: tulis, musik, Seumur hidup pencipta + 70 tahun. Program komputer, kompilasi data, karya rekaman suara: sejak 50 Fotografi, diumumkan. tahun Malaysia Akta Hak Cipta 1987, Akta Perkahwinan 1952 Hak otomatis tanpa perlu pendaftaran, berlaku selama pencipta hidup + 50 tahun setelah kematian cipta Amerika Serikat Copyright Act of 1976, USPTO Patent Act Hak eksklusif pencipta, berlaku selama pencipta hidup + 70 tahun setelah kematian 166 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 Pengaturan Royalti Pembagian Harta Bersama Mekanisme Pembayaran Royalti Pengaruh Hukum Agama Perjanjian Pranikah peta, sinematografi, tahun sejak terjemahan: 50 diumumkan. Karya oleh badan sejak hukum: diumumkan. Hak terkait fonogram, (pertunjukan, penyiaran): tahun (pertunjukan dan fonogram) / 20 tahun (penyiaran). Royalti adalah hak eksklusif, harta dianggap bersama jika diperoleh selama perkawinan 50 tahun 50 sebagai Pembagian 50:50 jika tidak ada pranikah, royalti dianggap sebagai harta bersama perjanjian Diatur Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk transparansi dan keadilan Pengaturan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk umat Islam, harta bersama selama perkawinan Pasal 29 UU Perkawinan perjanjian memungkinkan pranikah untuk mengatur pembagian harta oleh Royalti dari karya yang selama dihasilkan perkawinan dianggap sebagai harta bersama Pembagian pengadilan mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial Pembayaran diatur memastikan bagi pencipta Prinsip hukum berpengaruh, bersama perkawinan Perjanjian pranikah bisa mengatur pemisahan harta oleh dengan royalti untuk keadilan Islam harta selama Royalti dianggap sebagai harta bersama di negara bagian "community property"; pembagian adil di "equitable distribution" "community Sistem property" membagi sama "equitable rata; distribution" membagi berdasarkan keadilan Pengaturan melalui kontrak royalti dan pajak penghasilan oleh IRS pengaruh Tidak khusus dari hukum agama ada Perjanjian pranikah bisa mengatur pemisahan harta KESIMPULAN Pengaturan royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan bervariasi antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat, dengan masing-masing negara memiliki kerangka hukum yang berbeda. Di Indonesia, royalti diakui sebagai harta bersama selama perkawinan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perkawinan. Malaysia mengatur royalti melalui Akta Hak Cipta 1987 dan prinsip hukum keluarga, memastikan pembagian adil dalam perceraian. Di Amerika Serikat, sistem pembagian royalti tergantung pada hukum negara bagian, dengan pendekatan "community property" atau "equitable distribution" yang mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Pengaturan ini bertujuan melindungi hak ekonomi pasangan dan memastikan pembagian adil dalam konteks perceraian. REFERENSI Adams, R. (2017). Understanding Intellectual Property Law. Journal of Legal Studies, 45(2), 123-145. Rahman, F. (2023). Royalti sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Studi Kasus Virgoun dan Inara. Jurnal Hukum Keluarga, 15(1), 102-117. Smith, J. (2019). Community Property Law in California: Implications for Intellectual Property and Royalties. California Law Review, 107(3), 611-645. Zakaria, M. (2020). Perkembangan Hukum Keluarga di Malaysia: Isu dan Cabaran. Journal of Islamic Law Review, 16(2), 155-170. Haq, M. Miftahul, Mohd. Yusuf Daeng M., & Felandry, Dedy. (2023). Analisa Yuridis Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Berdasarkan Kaidah 167 | P a g e
Vol. 7, No. 1, September 2024 Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Virgoun dan Inara). Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM), 3(2), 77-93. Kudus, N., Sanib, S. S., & Yusuf, H. (2024). Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Halu Oleo Law Review, 8(1). Susilo, B., & Laot Kian, A. M. (2024). Legal Analysis of Friedman's Justice Theory About Jointly Acquired Property in the form Songs Copyright in Indonesia. East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), 3(1), 219-232. Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. QaḍāuNā Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1(1). Hanifah, I. A. (2024). Analisis royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dalam gugatan cerai. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, 4(1), 10189. Rahmat, M., & Abdullah. (2023). Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama. JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 68-81. Wijaya, N. R., Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. (2023). Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps). Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1057-1076. Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Persfektif Yuridis Sosiologis. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 16(01), 113-129. Sari, M. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum, 15(3), 233-247. Rahmawati, A. (2019). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 10(1), 56-67. Maulana, L. D., & Witasari, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak lisensi atas siaran di stasiun televisi TV One. Prosiding Jurnal Unissula. 387-401. Pramanto, S.H., M.H., W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Wicarana (Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia), 1(2), 93-104. Desmayanti, R. (2013). Undang-undang hak cipta Indonesia dan undang-undang hak cipta Malaysia: Perlindungan dan penerapan (sebuah perbandingan). ADIL: Jurnal Hukum, 4(2), 372-394. Abdullah, A., Ahmad, Z., & Zakaria, Z. (2020). Mechanisms of Music Royalty Payment in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(7), 819-830. Ibrahim, N., & Abdul, N. (2017). Division Of Matrimonial Property In Malaysia: The Legal Historical Perspective. SEJARAH: Journal of the Department of History, 15(15), 143. Sutini, W., & Dewi, P. E. T. (2021). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang). Aktual Justice, 6(2), 121-139. Carlson, E. (2015). "Taxation of Intellectual Property." Journal of Taxation, 123(3), 112-130. Ellman, I. M., Kurtz, P. M., & Scott, E. S. (2010). Family Law: Cases, Text, Problems. LexisNexis. Fisk, C. L. (2019). "The Music Modernization Act: Intellectual Property and Music in the Digital Era." Journal of Intellectual Property Law & Practice, 14(6), 423-431. Goldstein, P. (2017). Copyright, Patent, Trademark, and Related State Doctrines. Foundation Press. Lemley, M. A. (2007). "Intellectual Property Rights and Contract Law." Journal of Intellectual Property Law, 15(1), 1-28. Singer, J. W. (2014). Property Law: Rules, Policies, and Practices. Wolters Kluwer. 168 | P a g e