JURNAL ILMIAH PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Diajukan oleh: Edeltruda Lintang Asandi NPM Program Studi Program kekhususan : : : 130511207 Ilmu Hukum Peradilan Pidana UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016
PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Edeltruda Lintang Asandi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email : Abstract The tittle of this research is "The Development For Death Convict In Penitentiary". The purpose of the research to are determine the coaching carried out against someone who received the death convict and to know the reason and benefits of the coaching. This research is normative research method. This research examine carefully based on legislation regulation of law and with the interviewing as an additional data. Interview is done with the officer Yogyakarta of Penitentiary class IIA and the death Convict . Based on the analysis, the development is done based on applicable legislation regulation. The reason and benefit why the development for death Convict is required are for supervision and accompaniment. After this research, hopefully legislation regulation conduct specially for death Convict be formed. Keyword: Coaching , Death Convict, Penitentiary 1. PENDAHULUAN Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan tentu sangat tidak asing bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah adanya Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin di jajaran tanggal 27 Djawatan Kepenjaraan pada April 1964 oleh Dr. Saharjo,SH., yang menyempurnakan konsep penjara menjadi pemasyarakatan seperti layaknya yang kita kenal pada saat ini1. Konferensi tersebut mempaparkan sistem pemasyarakatan yaitu membimbing dan membina para narapidana2. Hal ini tentu memiliki tujuan tidak jauh-jauh dari dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, yang ada dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab. juga bahwa disahkan Undang-Undang Nomor tentang 1995 Pemasyarakatan menguatkan paradigma bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi sekedar memberikan efek jera atau hanya Dengan 12 tahun sebagai sistem pemenjaraan, tetapi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Melalui sistem pemasyarakatan tersebut diharapkan akan menghasilkan warga binaan pemasyarakatan yang siap untuk kembali hidup bersama-sama dengan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya demi mempersiapkan warga binaan . Narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan pun bervariasi adanya, mulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan,jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Terpidana mati pun juga menjadi salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, selagi terpidana menunggu datangnya eksekusi. Pidana mati memiliki tujuan, yaitu sebagai pengganjaran dan juga pelajaran bagi masyarakat agar tersebut3. tidak melakukan Masyarakat sendiri beranggapan bahwa pidana mati dilakukan agar tidak ada lagi kejahatan 1 Dwija Priyatno.2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.97 2 Ibid,hlm.98 3 Yon Artiono Arba'i,2015,Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati,penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),Jakarta,hlm.67 1
perbuatannya yang sama seperti terpidana lakukan. Prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan guna mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo tahun 2010 Pasal 11 Perkapolri no.12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.4 Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi. Disisi utama dari tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Mengenai apakah terpidana mati yang masih menunggu eksekusi memiliki batasan waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Menjalani pembinaan seperti warga binaan lainnya mengakibatkan adanya pidana ganda bagi terpidana mati, yaitu pidana penjara dan pidana mati. lain terpidana mati pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali ke masyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah. Pada faktanya terpidana mati tidak hanya satu orang Fungsi sistem 4 Perkapolri no.12 tahun 2012, TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANA- MATI.pdf, didownload 15 Maret 2016 selama menunggu eksekusi yang belum ditentukan waktunya tetap menjalani sistem pemasyarakatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Majalah pun memberitakan bahwa terdapat 113 terpidana mati belum juga dieksekusi.5 online Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yaitu mengapa dilakukan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan terhadap dan Bagaimanakah pembinaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh dara tentang alasan dari dilakukannya pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk memperoleh data tentang pembinaan yang dilakukan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan. terhadap 2. METODE Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pembinaan, masa tunggu eksekusi tepidana mati serta manfaat dari pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan. Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder meliputi: a. Bahan hukum primer, meliputi : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3) Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang 5 Majalah Prosekutor Online,2014, diakses 14 maret 2016 2
Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Syarat Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, narasumber, dan kamus . Metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : a. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Narapidana Lembaga IIA Pemasyarakatan terpidana mati Yogyakarta dan terpidana mati M. Yonas dan dengan dilakukan Wawancara persiapan pada berpedoman sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka. 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, narasumber, dan kamus . Metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : a. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Narapidana Lembaga IIA Pemasyarakatan terpidana mati Yogyakarta dan terpidana mati M. Yonas dan dengan dilakukan Wawancara persiapan pada berpedoman sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka. b. Bahan hukum sekunder Kelas 3. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana dengan sistem pemasyrakatan. Tujuan dari sistem adalah pemasyarakatan membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan ,memperbaiki diri Pembinaan dilaksanakan dan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh aktif lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan untuk dilakukan kehidupan mempersiapkan narapidana selanjutnya. Memasyarakatkan kembali narapidana yang melakukan kesalahan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan secara rohani. Pembinaan secara rohani dapat mengarahkan narapidana hidup lebih bertaqwa. tidak mengulangi secara utuh bagi Melihat pola pembinaan yang telah diatur memberikan makna bahwa pembinaan harus dilakukan dengan sifat kekeluargaan, dan tidak diperbolehkan atas ataupun pembalasan. Setelah adanya Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin di jajaran Djawatan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 oleh Dr. Saharjo,SH. Menyempurnakan pemenjaraan yang awalnya merupakan upaya penyiksaan ataupun pembalaasan menjadi pemasyrakatan dengan upaya pembinaan. yang dilaksanakan bukan hanya untuk sekedar mengisi waktu luang namun berupa pekerjaan yang berada di masyarakat dan menunjang pembangunan negara.6 dasar penyiksaan Pembinaan Pembinaan yang dilakukan dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Pembinaan dalam bidang kepribadian mengarahkan narapidana menjadikan orang baik secara batin. Pembinaan kepribadian seperti halnya mengaji, sadar akan hukum , mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun non formal. kemandirian merupakan Pembinaan pembinaan dengan yang melatih ketrampilan baik untuk usaha diberikan 6 Kepmen Tahun 1990 , Narapidana/Tahanan pemerintah/,didownload 15 September 2016, Hlm 6 tentang Pola Pembinaan 3
maupun sesuai dengan bakat masing- masing. juga harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau pembinaan Tahapan Tahanan. dilaksanakan berdasarkan vonis yang dijatuhkan Tahapan pembinaan bagi narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang sisa pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan yang sisa pidananya lebih dari 1(satu) tahun. Pelaksanaan pembinaan oleh hakim. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya melebihi 1(satu) tahun (empat) terbagi menjadi 4 tahapan.7 Sedangkan proses pembinaan bagi narapidana yan sisanya sampai dengan 1 (satu) tahun terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Perbedaan dalam proses pembinaan terletak pada awal tahap. Jika ada yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun melalui tahapan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan. 8 Proses pembinaan dengan proses bertahap dilakukan hanya untuk mereka pidana yang mendapatkan penjara sementara waktu, sedangkan narapidana yang mendapatkan pidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan. Pembinaan yang dilaksanakan di peran terlepas dari Lapas sendiri. Narapidana narapidana serta dalam diharapkan mengupayakan dari pembinaan. Iklhas dan terbuka untuk mengikuti dan menerima pengaruh dari dilakukan pembinaan proses merupakan diharapkan sikap narapidana dari proses pembinaan. b. Keberadaan Terpidana Mati tidak itu juga ikut pelaksanaan yang yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta karena menyadarkan masyarakat akan akibat Pidana mati diberikan 7 Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,op.cit.,hlm.16 8 Ibid. dari perbuatan yang dilakukan. Pidana mati diharapkan menghentikan adanya didalam perbuatan masyarakat. Pelbagai kasus pelaku yang hanya mendapatkan sanksi ringan akan mengulangi perbuatannya. Adanya kasus mengulangi perbuatannya, maka pidana mati diharapkan memberikan akibat tidak akan ada kejahatan yang serupa kembali.9 Maka perlu adanya pembinaan secara khusus bagi terpidana mati agar tidak melakukan ancaman bagi siapapun. yang sama Nyatanya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penempatan atau terpidana mati. tempat isolasi bagi Belum ada aturan yang mengatur seseorang harus ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan, juga tidak ada larangan tidak boleh bahwa ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan. Pada Perkapolri No.12 tentang Tata Cara Tahun hanya Pelaksanaan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dalam proses isolasi bagi terpidana mati. Pada Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai tempat menunggu pelaksanaan.10 Penjara yang dimaksud dalam adalah Lembaga Pemasyarakatan. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati. Jaksa tinggi atau jaksa diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus guna terpidana mati menunggu eksekusinya. terpidana mati di terpidana mati di 2010 Pidana Mati tersirat secara hal ini 9 Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati, Yogyakarta,hlm. 8 10 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter, didownload 15 Maret 2016. 4
Terpidana mati dalam masa proses tunggu tentu menjadikan terpidana mengikuti peraturan dari itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Selain mengikuti tentu terpidana mati juga harus menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai. Keberadaan terpidana mati di Pemasyarakatan dalam Lembaga hanyalah menunggu waktu kapan eksekusi mati. Selagi pelaksanaan menunggu harus terpidana mati diperlakukan seperti narapidana yang lain dalam hal memperoleh hak-haknya sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor tentang Pemasyarakatan dengan menyesuaikan peraturan yang mengatur terpidana mati. eksekusi peraturan 12 Tahun 1995 perundang-undangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berpenghunikan terpidana mati sebanyak 4 orang. Terdiri dari 3 orang terpidana mati pria dan 1 orang terpidana mati wanita. Berbagai kasus dan alasan yang melatarbelakangi terpidana mati masih ditempatkan di IIA Lembaga Pemasyarakatan Kelas Yogyakarta. juga c. Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan hasil wawancara Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. yang bisa di panggil dengan sebutan Pak Heri serta terpidana mati Yonas dan terpidana mati M. Dapat diketahui bahwa keberadaan terpidana mati di dalam Lembaga titipan Pemasyarakatan hanya untuk selagi menunggu masa eksekusi. Terpidana mati merupakan titipan dari dilakukannya kejaksaan pendampingan. pengawasan Penitipan tidak ada terpidana mati batasan waktu dan kejelasan waktu sampai kapan. Kenyataannya penitipan tersebut relatif tidak bertahun-tahun. Yogyakarta untuk dan sebentar dan Bertahun-tahun di dalam Lembaga titipan Pemasyarakatan dengan status untuk pendampingan persiapan mental menjadikan petugas kebingungan dalam menerapkan kegiatan daripada terpidana mati. Pendampingan terpidana mati tidak hanya berupa jasmani namun juga rohani. Memberikan pengarahan agar hidup lebih baik secara rohani. Seperti terpidana iqra' dan ikuti berupa mati Yonas narapidana berupa terpidana M pelayanan gereja. Memberikan kegiatan pada terpidana mati yang bermanfaat agar tidak mengalami kebosanan yang memicu tindakan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pembinaan yang dilakukan untuk terpidana mati pada awalnya hanya merupakan pengawasan seperti yang di atur dalam dalam Pasal 5 Penpres Nomor tentang Pelaksanaan 2 Tahun 1964 Hukuman Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Perdilan Umum dan Militer. Adanya kendala mengenai waktu penetapan eksekusi yang tidak pasti memaksa petugas menyamakan terpidana mati dalam hal pembinaan dengan narapidana lainnya. Pembinaan yang diberikan baik berupa pembinaan maupun pembinaan kepribadian. Terpidana mati M pembinaan mengikuti kepribadian dan kemandirian merasakan banyak manfaat. Selagi menunggu kepastian jadwal eksekusi terpidana mati M tidak menutup diri untuk melakukan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Mengikuti kegiatan berbagai mengarahkan terpidana mati M untuk tetap semangat menjalani sisa hidupnya. Terpidana mati M menyatakan pidana mati yang diberikan tidak menghentikan dalam menjalani terpidana mati kehidupannya. Murung,menutup diri merupakan langkah yang salah menurut terpidana mati M. Baginya selama masih terpidana mati M akan ada waktu menggunakan sebaik mungkin. kemandirian yang di dalam Berbeda dengan terpidana mati M , terpidana mati Yonas masih sangat menutup diri dan belum ikut serta di 5
banyak diadakan. Terpidana mati Yonas dalam mengalami tekanan akibat hal yang menimpa dan adanya keluarga yang mau tidak ini berkunjung padanya. Dalam hal IIA Lembaga Pemasyarakatan Kelas bertugas memberikan Yogyakrta pendampingan terpidana mati agar seperti Yonas tidak mengalami depresi, stres atau kondisi tertekan. kegiatan yang diterapkan juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu Kepmen Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pembinaan dilaksanakan secara indivual maupun berkelompok dan pembinaan intramural dan ekstramural. Pembinaan bagi terpidana mati tidak ada peraturan perundang-undangan yang tersebut. jelas mengatur hal secara Terpidana mati secara hukum milik Kejaksaan Agung, namun dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Dititipkannya Lembaga terpidana Pemasyarakatan menutup kemungkinan bahwa terpidana mati juga mengikuti Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. sebagai Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta beranggapan bahwa ditempatkan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan guna pengawasan dan perawatan saja. Tidak adanya peraturan yang mengatur perundang-undangan secara khusus bagi terpidana mati pola mengarahkan pembinaan dengan narapidana lainnya. Pendampingan dengan adanya wali ini berfungsi agar narapidana bisa dibina secara utuh. Adanya wali bagi terpidana mati berfungsi selain mendampingi dalam pembinaan juga berfungsi sebagai pengawas. Pembinaan dalam hal kesehatan juga sangat diperhatikan. Pembinaan yang dimaksud adalah adanya pelayanan kesehatan bagi terpidana mati agar terpidana mati selalu dipastikan juga dalam kondisi sehat secara jasmani. Pelaksanaan akan ditunda kembali jika terpidana mati mengalami sakit. Hal ini mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan memastikan terpidana mati dalam keadaan sehat setiap harinya. Sehat secara fisik maupun psikis. mati ke tidak eksekusi pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yang dilakukan terhadap terpidana mati untuk pendampingan persiapan mental bagi dalam menghadapi terpidana mati eksekusi. Membenarkan adanya isi Pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pidana Mati Yang Pelaksanaan Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter. Terutama dalam pendampingan rohani agar terpidana mati lebih siap dan tidak dalam menunggu masa tertekan eksekusinya. rohani secara rutin akan dilakukan jika sudah ada kabar dari kejaksaan. bahwa pembinaan menyamakan Pengawasan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan lebih ketat untuk mencegah adanya peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya melakukan tindak kriminal terhadap orang lain, bunuh diri dan mengalami stres atau depresi. Wali diharapkan dapat mengawasi secara utuh terpidana mati. dan khusus Pendampingan bagi terpidana mati tidak dilakukan oleh wali saja namun juga dilakukan pendampingan keagamaan secara khusus. Pendampingan keagamaan dilakukan oleh tokoh agama yang dipercayakan. Pendampingan keagamaan secara khusus bagi terpidana mati dilakukan jika sudah terdengarnya kabar Pendampingan Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara hasil Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. Bapak sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yang kemudian biasa disebut dengan Kasi yang Binapi dilakukan Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap narapidana dilakukan sesuai dengan peraturan yang yang berlaku. Metode terhadap terhadap bersama Pembinaan pembinaan 6
bahwa terpidana mati akan segera di eksekusi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memberikan dalam pembinaan bagi terpidana mati hanya untuk mengisi waktu saja. Peraturan tidak ada yang perundang-undangan mengatur detail mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 11 Pekapolri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara tidak Pelaksanaan Lembaga menjelaskan Pemasyarakatan melakukan pembinaan bagi terpidana mati. Tertulis secara Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi. Seperti halnya disebutkan dalam Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Perdilan Umum dan Militer yang menyatakan bahwa menunggu perlaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara aau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. secara Pidana Mati bahwa harus tersirat bahwa Hal ini menyatakan bahwa Lembaga memilki Pemasyarakatan wewenang untuk melakukan pembinaan hanya boleh mendampingi, pengamanan dan pengawalan. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang dinyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. sangat bertentangan dengan adanya keberadaan terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hakikatnya narapidana adalah terpidana yang menjalani masa pidananya, sedangkan terpidana mati jika menjalani masa pidananya tentu akan dieksekusi mati. Pernyataan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang jelas memberikan Pemasyarakatan pemahaman pengertian bahwa narapidana perbedaan dengan terpidana. tidak Pemasyarakatan Hal tersebut Hal ini menjadi kebingungan tersendiri bagi petugas Lembaga pemasyarakatan bahwa harus bagaimana memperlakukan terpidana mati. 4. KESIMPULAN Alasan pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani dengan sistem pendekatan secara individual maupun secara berkelompok bermanfaat untuk untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati bagi tidak merasa stres dan dapat , semakin memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu ekseskusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati. terpidana mati bagi dilaksanakan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati. terpidana mati di Pembinaan Lembaga IIA Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Terpidana selayaknya mati mengikuti pembinaan tidak merasa narapidana tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran pembinaan berbangsa pembinaan kemampuan kesadaran pembinaan mengintegerasikan diri dengan masyarakat , dan juga berupa pembinaan kemandirian yang melalui program-program keterampilan baik usaha mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hingga bakat masing-masing. sesuai terpidana mati agar tertekan Pembinaan terhadap Pemasyarakatan Kelas 12 1995 Tahun lainnya agar dan bernegara, , dan intelektual hukum dengan 7
Diharapkan tidak ada pembedaan dari kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati. Hanya saja dalam penerapan pembinaan dengan tahapan , terpidana mati tidak melalui tahapan dalam pembinaan. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan diatas maka penulis menyarankan perlunya dibuatkan peraturan perundang- yang mengatur mengenai undangan pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penegasan masa juga memberikan arahan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar memahami dalam memberikan kegiatan pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu dibangun penjara khusus selagi menunggu masa eksekusinya. tunggu eksekusi terpidana mati 5. REFERENSI Buku Dwija Priyatno.2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,penerbit Refika Aditama, Bandung Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati, Yogyakarta Yon Artiono Arba'i,2015,Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati,penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),Jakarta Peraturan Peurndang-Undangan Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , pemerintah/,didownload 15 September 2016 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter, 1964.pdf, didownload 15 Maret 2016. Perkapolri no.12 tahun 2012, content/uploads/2011/10/PERKAP-12- TAHUN-2010-TATA-CARA- PELAKSANAAN-PIDANA- MATI.pdf, didownload 15 Maret 2016 Internet Majalah Prosekutor Online,2014, terpidana-mati-belum- dieksekusi&catid=2:laporan- utama&Itemid=3, diakses 14 maret 2016 8