Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Faktor- Faktor Pemicu Kekalahan Dalam Sidang Banding Kasus Sengketa Penilaian Ervin Endro Sasongko Pusdiklat Pajak, Jl. Sakti Raya No.1, RT.7/RW.9, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakart a, 11480 *081272384847 A R T I C L E I N F O A B S T R A C T / A B S T R A K Article history Received:10 Sep.2023 Revised: 18 Sep.2023 Accepted:20 Sep.2023 Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah (fiscus), karena perbedaan pendapat tentang besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak mengajukan upaya hukum agar memperoleh kepastian hukum terhadap sengketa pengenaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding banding Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi Bangunan yang terdapat kegiatan penilaian dalam proses pengenaanya. Sampel dalam penelitian ini adalah 141 risalah putusan sidang pada kasus banding Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi Bangunan yang terdapat kegiatan penilaian dalam proses pengenaanya. Adapun data yang diperoleh adalah data putusan sejak tahun putusan 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs yang merupakan situs sekretariat pengadilan pajak. Hasil analisis penelitian ini menunjukan dari 141 risalah putusan sidang, terdapat 63 putusan menerima seluruhnya, 44 putusan menerima sebagian, 31 putusan menolak, dan 3 putusan tidak dapat diterima. Dari hasil putusan pengadilan tersebut rata-rata kemenangan Direktorat jenderal Pajak sekitar 39,7%. Selain angka kemenangan yang rendah juga diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan DJP. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pemicu kegiatan penilaian, faktor hubungan istimewa, penentu subjek pajak, faktor kelengkapan data. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, dapat diketahui titik kelemahan kegiatan penilaian dalam sengketaperpajakn. Kedua, dapat melakukan antisipasi titik kelemahan dalam kegiatan penilaian dalam sengketa perpajakan. Tax disputes can occur between taxpayers or tax bearers and the government (fiscus) due to differences of opinion about the amount of tax owed. Taxpayers submit legal remedies in order to obtain legal certainty regarding tax imposition disputes. This study aims to analyze the faktors that influence the decision of the tax court in cases of Income Tax, Value Added tax, and Land Building Tax where there are appraisal activities in the imposition process. The samples in this study were 141 decisions in cases of Income Tax, Value Added tax, and Land Building tax, which contained appraisal activities in the imposition process. The data obtained are decision data since the 2010 decision. The data used in this study are secondary data obtained from the website which is the site of the tax court secretariat. The results of the analysis of this study show that out of 141 decisions, there were 63 decisions to accept the whole, 44 decisions to partially accept, 31 decisions to reject, and 3 decisions to be unacceptable. From the results of the court decision, the Directorate General of Taxes won an average of around 39.7%. In addition to the low winning rate, there were also faktors that caused DGT's defeat. These faktors are triggers for valuation activities, special relationship, faktors, tax subject determinants, and data completeness faktors. The results of the study lead to some conclusions. First, we can identify the weak points of appraisal activities in tax disputes. Second, it can anticipate weak points in appraisal n activities in tax disputes. Kata Kunci: wajib pajak, sengketa pajak, penilaian, Pengadilan Pajak, Keywords: Taxpayers, tax disputes, appraisal, tax court 33
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 1. Pendahuluan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Seiring dengan meningkatnya biaya pembangunan dan pengeluaran pemerintah, target penerimaan pun selalu meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berinovasi dalam melakukan penggalian potensi untuk mencapai target penerimaan. Selain melalui pengawasan wajib pajak, dalam menggali potensi pajak juga dilakukan dengan melakukan penilaian property atau bisnis terhadap wajib pajak. Kita ketahui bersama bahwa kewenangan Penilaian dalam DJP dilakukan oleh Penilai Pajak yang dapat mengeluarkan Laporan Hasil Penilaian properti dan Bisnis. Menurut PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak menjelaskan bahwa PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan. Dengan demikian Penilai Pajak hadir untuk mendukung proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan penilaian properti, bisnis, dan pemetaan objek pajak. (Agustinus, 2022) Sesuai dengan Surat Edaran nomor SE - 05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam hal ini Penilai Pajak apabila dalam proses pemeriksaan memerlukan nilai pasar/wajar. Banyak transaksi wajib pajak yang menurut ketentuan, mengharuskan menggunakan nilai pasar/wajar. Maka DJP melalui Penilai Pajak dapat mengeluarkan nilai pasar/wajar tersebut. Pemeriksa menggunakan laporan Hasil Penilaian sebagai acuan atau dasar koreksi untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan produk berupa surat ketetapan pajak (SKP). Perhitungan dalam SKP ini sering tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak yang akan menimbulkan sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perpedaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Wahyu Kartika Aji, 2022) Ketika wajib pajak bersengketa dengan fiskus tentang penetapan pajak, maka wajib pajak mengikuti proses alur keberatan pajak sampai hasil keluarnya Surat Keputusan Keberatan. Dalam proses keberatan, pihak yang bersengketa adalah Wajib Pajak dengan Fiskus yang notabene berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedudukan yang tidak setara ini menjadi sumber ketidakadilan dalam proses Keberatan. Posisi fiskus terlalu kuat pada proses Keberatan (Tampubolon, 2013). Permohonan keberatan diajukan oleh Wajib Pajak diajukan dan diproses di DJP. Dalam penyelesaian keberatan ini, DJP sering disebut peradilan semu (Soemitro, 1991). Bagi wajib pajak yang masih belum puas dengan hasil Surat Keputusan Keberatan, akan mengajukan banding ke Pengadilan pajak. Pada praktik di lapangan, proses banding terkait sengketa penilaian di Pengadilan Pajak telah sampai pada putusan banding. Adapun data putusan banding yang terdapat sengketa penilaian adalah pada Tabel 1 berikut: Tabel 1. Putusan Banding tahun 2010 sampai dengan 2022 o N 1 2 3 4 Putusan Banding Mengabulkan Sebagian Mengabulkan seluruhnya Menolak Tidak dapat diterima Jumah Ju mlah 44 63 31 3 14 1 Sumber : Direktorat Keberatan dan Banding DJP Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang kekalahan DJP di Pengadilan Pajak, penelitian tersebut banyak membahas faktor kekalahan DJP yang disebabkan sengketa dalam pemeriksaan. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pemicu kekalahan DJP di Pengadilan Pajak yang disebabkan sengketa penilaian. Berdasarakan latar belakang diatas, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang yang menjadi pemicu kekalahan DJP di Pengadilan Pajak. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menganalisis kasus-kasus kekalahan yang dihadapi oleh DJP terkait sengketa penilaian di Pengadilan Pajak dalam periode 2010 sampai dengan 2022. Menjadi hal yang perlu diantisipasi agar tidak mengalami kekalahan dimasa berikutnya. Dengan mengetahui faktor-faktor pemicu kekalahan DJP di Pengadilan pajak terkait sengketa 34
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 penilaian, maka DJP dapat melakukan langkah strategis untuk menghadapi banding wajib pajak terkait penilaian (Johannes. 2020). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran akademis di bidang perpajakan dan hukum, serta menjadi dasar pertimbangan bagi DJP dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan bagi DJP agar lebih cermat dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. 2. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif dari hasil pengamatan.Bogdan dan taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata-tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data tentang hasil putusan banding atas kasus pajak yang terdapat sengketa penilaian sehingga akan diperoleh pola yang membetuk kekalahan DJP. Setelah data terkumpul peneliti melakukan Teknik analisis konten, sehingga peneliti dapat memilah-milah hasil keputusan banding dan dapat diketahui faktor-faktor penyebab kekalahan DJP terkait sengketa penilaian di Pengadilan pajak. Menurut Barelson (Zuchdi, 1993: 3) analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Dari hasil analisis tersebut, peneliti akan mencoba meberikan saran-saran guna mengatasi kekalahan DJP terkait sengketa Penilaian. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian deskriptif. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran faktor- faktor penyebab kekalahan DJP dalam sidang banding di Pengadilan Pajak terkait sengketa Penilaian. Selain itu akan dijelaskan juga upaya-upaya untuk menghindari kekalahan dari banding atas kasus sengketa penilaian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencari data melalui buku, jurnal tesis internet dan aturan perpajakan terkait. Peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari studi kepustakaan agar mendapat landasan teoridan arah dari penelitian ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian pada periode tertentu, sehingga akan membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji ulang apakah ada perubahan yang telah dilakukan oleh DJP dalam menghadapi banding wajib pajak terkait sengketa penilaian. 3. Hasil dan Pembahasan 3.1. Proses Bisnis Permintaan bantuan Penilaian dari Pemeriksa Pajak Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk analisis kewajaran usaha. Penilaian dapat bersumber dari permintaan bantuan dari fungsi lain atau juga bersumber dari analisis mandiri. Adapaun penilaian yang bersumber dari permintaan bantuan dari pemeriksa pajak dengan alur diagram sebagaimana Gambar 1 berikut : Sumber : Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 35
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Gambar 1. Diagram Alur Permintaan Bantuan Penilaian dari Pemeriksa Pajak Permintaan bantuan dari Pemeriksa Pajak terjadi apabila dalam proses pemeriksaan dibutuhkan nilai pasar/wajar. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk tujuan perpajakan, DJP dapat menentukan nilai pasar/wajar melalui Penilai Pajak: 1. Dalam hal transaksi yang dilakukan wajib pajak harus menggunakan : a. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima, dalam hal jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 10 ayat (1) UU PPh) b. Harga pasar, dalam hal: i. tukar-menukar harta (Pasal 10 ayat (2) UU PPh) ii. perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (3) UU PPh c. Nilai pasar, dalam hal: i. Pengalihan harta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) UU PPh, yaitu pengalihan harta hibahan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh ii. Pengalihan harta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (5) UU PPh, yaitu pengalihan harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf C UU PPh d. Harga pasar wajar, dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 2 ayat (1) UU PPN) e. Harga limit dalam proses lelang f. Nilai hasil penilaian yang dilakukan oleh DJP, dalam hal penghitungan nilai harta bersih selain kas dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Pasal 5 ayat (2) PP 36 Tahun 2017) 2. Terdapat data lain yang mengindikasikan ketidakwajaran nilai yang dilaporkan oleh Wajib pajak, antara lain: a. Indikasi ketidakwajaran harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 11A UU PPh Indikasi ketidakwajaran penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh 2. Terdapat data lain yang mengindikasikan ketidakwajaran nilai yang dilaporkan oleh Wajib pajak, antara lain: a. Indikasi ketidakwajaran harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 11A UU PPh Indikasi ketidakwajaran penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh 3. Terdapat objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan dan sektor lainnya yang memerlukan penilaian lapangan Dari hasil kegiatan penilaian, Pemeriksa dapat menggunakan Laporan Hasil Penilaian tersebut sebagai acuan atau sebagai dasar koreksi bergantung pada jenis kebutuhan pemeriksa. Dalam kenyataan dilapangan, banyak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang telah terbit bersumber dari kegiatan Penilaian. Dan tidak sedikit pula SKPKB yang diajukan banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. 3.2 Data Putusan Banding Yang Terdapat Kasus Sengketa Penilaian Pengajuan banding dari Wajib pajak terkait sengketa penilaian, sudah banyak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Dari data yang bersumber dari Direktorat Keberatan Banding dan dapat diunduh melalui website dengan alamat diperoleh data putusan banding yang terdapat sengketa penilaian diperoleh sebagai Tabel 2 berikut: Tabel 2 Putusan Banding tahun 2010 sampai dengan 2022 36
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Sumber data : Direktorat Keberatan dan Banding Terdapat 141 data putusan banding sejak tahun 2010 sampai dengan 2022 yang didalamnya terdapat sengketa penilaian. Majelis Hakim mengeluarkan putusan banding paling banyak dengan hasil mengabulkan seluruhnya sebanyak 63 putusan. Hal ini menandakan Wajib pajak (pemohon banding) banyak memenangkan kasus perpajakan. Untuk mengetahui tingkat kemenangan DJP dalam sengketa penilaian di Pengadila Pajak didapat berdasarkan rumus sederhana sebagai berikut: 𝑌 = (𝑎 𝑥 50%) + 𝑐 + 𝑑 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 𝑥 100% Dimana: Y = Tingkat kemenangan DJP a = Jumlah Putusan Banding Mengabulkan Sebagian b = Jumlah Putusan Banding Mengabulkan Seluruhnya c = Jumlah Putusan Banding Menolak d = Jumlah Putusan Banding Tidak Dapat Diterima Tingkat kemenangan DJP di Pengadilan Pajak atas kasus yang terdapat sengketa penilaian sesuai dengan rumus diatas sebesar 39,72%. Angka tersebut masih dibawah 50%, berarti tingkat kemenangan DJP masih sangat rendah. Hal tersebut perlu dievaluasi, apa yang menjadi penyebab kekalahan DJP dalam kasus-kasus tersebut. 3.3. Analisis Hasil Putusan Banding Dari Majelis Hakim Sebelum kita ketahui penyebab kekalahan DJP, kita perlu identifikasi terlebih dahulu jenis penilaian yang dilakukan yang terdapat dalam 141 putusan sanding sebagai Tabel 3 berikut: Tabel 3. Jenis dan Jumlah Putusan Banding tahun 2010 sampai dengan 2022 No 1 Jenis Penilaian / Hasil Putusan Banding Penilaian Kewajaran Omset Perkebunan Kelapa Sawit Mengabulkan Sebagian Mengabulkan Seluruhnya Jumlah 59 20 39 Ket. 2 Penilaian Bisnis Mengabulkan Sebagian Mengabulkan Seluruhnya 2 1 1 3 Penilaian Properti Mengabulkan Seluruhnya Menolak 38 22 10 4 Penilaian PBB Mengabulkan Sebagian Mengabulkan Seluruhnya Menolak Tidak dapat dterima Jumlah 42 18 3 18 3 141 Sumber : data diolah 37
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Penilaian Kewajaran Omset Perkebunan Kelapa Sawit paling banyak menjadi sengketa penilaian dengan jumlah 59 putusan. Hasil putusan banding juga sebagian besar memenangkan wajib pajak dengan jumlah 39 putusan. Putusan banding juga paling banyak dikeluarkan pada tahun 2021. Apabila kita telusuri, kegiatan penilaian dalam sengketa tersebut berkisar tahun 2017 sampai dengan 2018. Sebaran Penilai Pajak juga cukup banyak di daerah Jakarta, dimana wajib pajak perusahaan perkebunan sawit diadministrasikan di kantor pelayanan pajak di Jakarta. Hal ini sejalan dengan terbitnya ketentuan baru tentang Penilaian Kewajaran Omset Perkebunan Kelapa Sawit nomor SE-27/PJ/2017 tentang Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menganalisis Kewajaran Peredaran Usaha Dan/Atau Biaya Melalui Kegiatan Pengenaan PBB Atau Pemeriksaan. Dari beberapa hal diatas mensinyalir keberadaan Penilai Pajak di Kantor yang menadministrasikan Perusahaan Kelapa Sawit membuat para Pemeriksa Pajak untuk melakukan koreki atas peredaran usaha Prusahaan Kelapa Sawit. Selain itu Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak juga sekaligus mengaplikasikan ketentuan baru tersebut. Putusan banding terkait sengketa penilaian yang didalamnya terdapat penilaian bisnis tidak banyak (2 putusan). Sengketa Penilaian Bisnis belum banyak terjadi karena belum terlalu banyak dilakukan permintaan bantuan untuk Penilaian Bisnis. Selain hal tersebut, Penilai Pajak dan Pemeriksa Pajak di masa tersebut belum terlalu mendalami potensi pajak dari hasil Penilaian Bisnis serta belum banyak yang bisa menangkap kasus-kasus perpajakan yang didalamnya diperlukan nilai pasar/wajar dari hasil Penilaian Bisnis. Untuk Penilaian Properti masih banyak kemenangan untuk wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh salah satunya penggunakan dan penyajian data yang sudah terlalu lama dari tahun penilaian. Majelis beranggapan dengan menggunakan data yang terlalu lampau, maka tidak relevan dengan keadaan saat dilakukannya pemeriksaan. Selain itu penggunaan penilaian properti untuk kasus transfer pricing di waktu pemeriksaan dilakukan, belum diakomodir dalam aturan, sehingga Majelis Hakim mengabaikan data asumsi dalam penilaian properti. Penilaian PBB juga banyak disengketakan (42 putusan), masalah klasik dalam penentuan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu masih ada perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan DJP yaitu terkait keluasan lahan dan nilai per meter. DJP banyak memenangkan kasus sengketa Penilaian untuk kepentingan PBB. Aturan dalam penentuan PBB termasuk cukup rigid, sehingga Penilai Pajak melakukan Penilaian sesuai dengan ketentuan tanpa banyak menggunakan asumsi. 3.4. Faktor -Faktor Penyebab Kekalahan DJP Atas Sengketa Penilaian Di Pengadilan Pajak DJP perlu mengetahui penyebab kekalahan sengketa Penilaian yang terjadi di Pengadilan Pajak agar dapat mengantisipasi kasus-kasus yang akan muncul di masa berikutnya. Selain hal itu DJP perlu mengetahui juga hal-hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun faktor-faktor pemicu kekalahan DJP antara lain: a. Pemicu untuk dilakukan Kegiatan Penilaian kurang kuat. Majelis Hakim akan langsung mengarah kepada alasan dilakukannya kegiatan penilaian. Perlu diketahui bahwa penilaian dapat dilakukan dalam hal diperlukannya nilai pasar/wajar seperti yang kita ketahui bahwa nilai pasar/wajar dibutuhkan dalam hal terjadi transakasi sesuai Surat Edaran nomor SE-05/PJ/2020. Pemicu kegiatan Penilaian, pun harus kuat berdasarkan pada aturan yang berlaku, sebagai contoh tentang hubungan istimewa. Syarat hubungan istimewa harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan penilaian dapat dilakukan. Alasan kegiatan Penilaian yang tidak terdapat dalam Surat Edaran tersebut, maka Majelis Hakim cenderung mengabulkan seluruhnya permohonan banding Wajib pajak. b. Pemeriksa langsung menggunanakan nilai dari Laporan Penilaian Kewajaran Omset Perkebunan Kelapa Sawit sebagai dasar koreksi. Menurut Majelis Hakim, hasil Penilaian Kewajaran Omset Penilaian Perkebunan Kelapa Sawit adalah tolok ukur suatu omset perkebunan kelapa sawit dalam keadaan ideal dengan asumsi tertentu. Beberapa kasus yang terjadi, DJP melakukan koreksi terhadap omset, namun biaya tidak dilakukan koreksi. Hal ini menimbulkan Majelis Hakim meragukan hasil SKPKB dari pemeriksa. c. Penyajian data pendukung dari DJP kurang kuat. Dalam proses penilaian,data yang baik adalah yang sebanding dan sejenis, serta ditampilkan dalam siding banding. Adapun data sudah akurat namun tidak disampaikan dalam siding banding, maka majelis hakim akan beranggapan SKPKB tersebut tidak didukung data yang akurat. Selain itu DJP kurang bisa membuktikan atas adanya tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh atau adanya penyerahan yang terutang PPN oleh Pemohon Banding (wajib pajak). d. Kurang tepat dalam menangkap kasus-kasus yang membutuhkan kegiatan penilaian. Akan lebih jelas tergambar dalam bagan Gambar 2 dibawah ini: 38
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Diagram 2 Diagram Alur Transaksi Jual Beli Saham e. Dari bagan diatas apabila PT XXX sedang dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak YYYY dan sekaligus terjadi jual beli saham antara Charlie dan Deni, maka PT XXX bukan menjadi subjek pajak atas transkasi jual beli saham, melainkan Charlie yang menjadi subjek pajak. Pada kasus yang sudah terjadi PT XXX dijadikan subjek pajak, sehingga hasil putusan banding adalah menerima seluruhnya karena tidak ada kelebihan pendapatan yang diterima PT XXX dari transaksi jual beli saham tersebut. f. Dalam Penggunaan Metode Tidak Langsung dalam Metode Pemeriksaan yang menggunakan Laporan Hasil Penilaian sebaga, Pemeriksa Pajak belum memiliki bukti bahwa Metode langsung tidak dapat digunakan. Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan apabila menggunakan Metode Langsung terlebih dahulu. Apabila menggunakan Metode Langsung tidak dapat digunakan, maka Pemriksa Pajak dapat menggunakan Metode Tidak Langsung. 4. Kesimpulan & Saran 4.1. Kesimpulan Bedasarkan data putusan banding yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pemicu kekalahan DJP dalam kasus -kasus sidang banding di Pengadilan Pajak yang terdapat sengketa penilaian antara lain : 1. Data pemicu untuk dilakukannya kegiatan penilaian kurang tepat. Sesuai dengan Surat Edaran nomor SE- 05/PJ/2020 tentang Prosedur Penilaian untuk Tujuan perpajakan, kegiatan penilaian dapat dilakukan untuk transaksi-transaksi yang memerlukan nilai pasar sesuai dalam ketentuan. 2. Penggunaan Laporan Hasil Penilaian yang langsung digunakan sebagai bahan koreksi. Laporan Hasil Penilaian dapat langsung digunakan oleh pemeriksaan apabila menghasilkan nilai pasar/wajar. Laporan Hasil Penilaian Kewajaran tidak bisa langsung digunakan sebagai dasar koreksi. 3. Bukti pendukung kurang kuat di mata Majelis Hakim. Dalam uji bukti di Pengadilan Pajak, sebaiknya memberikan data yang kongkret untuk meyakinkan Majelis Hakim. Apabila dalam banding tersbut terdapat potensi bahwa Wajib Pajak melakukan tindakan untuk memperkecil ketetapan pajak, maka DJP harus bisa memberikan bukti kongkret tindakan wajib pajak tersebut. 4. Penentuaan wajib pajak/subjek pajak yang kurang tepat. Hal ini biasa terjadi salah penafsiran dalam membaca aturan. 4.2. Rekomendasi Jika melihat penyebab kekalahan DJP dalam sengketa pajak penilaian, maka Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir kekalahan DJP dipengadilan pajak terkait sengketa penilaian yaitu: 1. Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak lebih mendalami proses bisnis transaksi-transaksi yang memerlukan nilai pasar agar dapat diperoleh transaksi-transaksi yang terjadi hubungan istimewa, merjer, dan akuisisi. 2. Melakukan penyelarasan antara subjek pajak proses pemeriksa, objek penilaian, dan subjek pajak. Hal ini diperlukan agar pengumpulan data lebih tepat ke subjek pajak dan objek peniaian. 3. Pemeriksa Pajak menggunakan nilai kewajaran omset dari Penilai Pajak sebagai acuan dan memerlukan proses penlaian. 4. Kegiatan pemeriksaan dan penilaian memerlukan bukti pendukung yang kuat dan kongkret. 5. DJP melengkapi aturan-aturan yang selama ini masih menjadi abu-abu dalam proses penilaian, sehingga tidak banyak asumsi yang dgunakan. 39
Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023 Daftar Referensi Saputra, Agus Imam. 2022. "Analisis Upaya Pendayagunaan Penilai Pajak."Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia 289-311. Supriyadi, Beny Setiawan, and Randy Matius Bintang. 2018. "Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak." Jurnal Pajak Indonesia 2: 6-19. Tampubolon, Karianton. 2013. Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT.Indeks. Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting Volume 1. International Monetary Fund Wahyu Kartika AJi, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, and Ferry Irawan. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." Jurnal Pajak Indonesia 6: 80-88. Bogdan dan Taylor. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya. F.L,Whitney.1960.The Elements of Resert.Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co. Soemitro, Rochmat. 1991.Äsas-Asas Hukum Perpajakan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Zuchdi, Darmiyati. 1993. Panduan Penelitian Analisis Konten. Yogyakarta:Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak menjelaskan bahwa PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S E - 0 5 /PJ/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menganalisis Kewajaran Peredaran Usaha Dan/Atau Biaya Melalui Kegiatan Pengenaan PBB Atau Pemeriksaan. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2023). 40