Bedah Artikel JEKI:
Prijo Sidipratomo
KODEKI mengatur Pertolongan darurat (1) KODEKI pasal 17: "Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya." pasal 17 butir 6 : "Setiap dokter yang melakukan pertolongan darurat maka kewajiban etis ini mengalahkan pertimbangan- pertimbangan etika lainnya. Dalam menjalankan kewajiban etis ini, dokter tersebut harus dilindungi dan dibela oleh teman sejawat, mitra bestari dan/atau organisasi profesi, pemerintah dan/atau masyarakat."
KODEKI mengatur Pertolongan darurat (2) penjelasan pasal 17: "Pertolongan darurat yang dimaksud pada pasal di atas adalah pertolongan yang secara ilmu kedokteran harus segera dilakukan untuk mencegah kematian, kecacatan, atau penderitaan yang berat pada seseorang. Seorang dokter wajib memberikan pertolongan keadaan gawat darurat atas dasar kemanusiaan ketika keadaan memungkinkan. Walau tidak saat bertugas, seorang dokter wajib memberikan pertolongan darurat kepada siapa pun yang sakit mendadak, kecelakaan atau keadaan bencana. Rasa yakin dokter akan ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu melakukan pertolongan darurat seyogyanya dilakukan secara cermat sesuai dengan keutamaan profesi, yakni untuk menjunjung sikap dan rasa ingin berkorban profesi untuk kepentingan pertolongan darurat termaksud."
Pasal 17 butir 3: "Kewajiban pada pasal di atas ini mengamanahkan kepada dokter untuk selalu bersedia melakukan pertolongan darurat kapanpun dan di manapun. Baik di dalam masa dinas ataupun tidak."
"Yakin", "Bersedia", dan "Mampu" "Yakin" • "...Rasa yakin dokter akan ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu melakukan pertolongan darurat seyogyanya dilakukan secara cermat sesuai dengan keutamaan profesi..." (penjelasan pasal 17 Kodeki) "Bersedia" dan "Mampu" "bersedia" → keyakinan pribadi dokter jaga untuk bersedia mengambil tanggungjawab moral pada pertolongan kegawat daruratan dg menggantikan kehadiran/menerima delegasi dari dokter Sp untuk menjalankan instruksi medis yang diamanahkan kepadanya. "mampu" → penilaian sejauh mana kewenangan klinis yang dibangun atas dasar kompetensi profesional, diberikan kepada dokter jaga yang dinas di UGD dan rawat inap RS.
UU dan Peraturan ttg Kegawat daruratan UU Praktik Kedokteran No 29/2004: Pasal 51 a: dokter harus "memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional..." → kewenangan klinis dokter jaga perlu diatur tertulis dalam PPK/CP RS. Pasal 51 d: Perkonsil No 4/2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi pasal 3 ayat 2c: "mendelegasikan suatu pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah pelanggaran displin profesional dokter".
Skenario RS SDM Dr Sp berlimpah atau RS pendidikan → tentu lebih baik ada jaga malam bergantian di tempat Dr Sp tersebut dan atau ada PPDS tahap mandiri. SDM Dr Sp terbatas → jaga on call (tidak standby).
3 Kategori Instruksi Medis dari Dr Sp kepada Dr jaga IGD Kategori 1: instruksi medis itu dapat dikerjakan sepenuhnya oleh dokter jaga dan timnya dalam batasan upaya penanganan kegawatdaruratan. Kategori 2: instruksi medis itu dapat dikerjakan penuh oleh dokter jaga dan timnya dalam supervisi. Kategori 3: instruksi medis yang kewenangan klinisnya ada pada spesialisasi dan tak dapat didelegasikan kepada dokter jaga, atau jika didelegasikan, dalam konteks penanganan kegawatdaruratan, akan menurunkan kualitas layanan kegawatdaruratan secara signifikan. Saran: kategori 2 sesedikit mungkin; kategori 2 perlu diperjelas juknis supervisi yang dianggap adekuat.
Langkah Minimalisasi Kategori 2 Dilakukan pelatihan keterampilan oleh PDSp dan atau internal RS kepada Dr jaga → Dr jaga pasca pelatihan dapat diberi kewenangan klinis yang khusus dapat diterapkan khusus saat dinas jaga. Saat hari dan jam kerja, kewenangan klinis diberikan kembali ke DSp yang paling kompeten. Diutamakan tindakan medis yang sensitif terhadap waktu respon. • Keadilan insentif tindakan medis oleh Dr jaga diberikan ke Dr jaga.
Instruksi Medis Kategori 3 Tidak bisa tidak, DSp yang terjadwal jaga harus ke RS saat ditelepon kecuali SMF spesialisasi yang relevan dapat mengompensasi keberhalangan dokter spesialis yang terjadwal jaga tersebut.
KESIMPULAN (1) Secara umum, dokter spesialis yang dikonsulkan per telepon dokter jaga UGD dan ruangan perihal kegawatdaruratan, saat menjawab konsultasi tersebut telah melakukan perbuatan yang bernilai baik. Selanjutnya jawaban konsultasi per telepon tersebut akan diterjemahkan menjadi instruksi medis. Benarkah dokter spesialis yang tugas jaga pasti melakukan pelanggaran etik jika sekedar menjawab konsul per telepon untuk pertolongan kegawatdaruratan? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak dapat hitam putih, dan perlu menganalisis situasional serta kategorisasi tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang dimaksud.
KESIMPULAN (2) Pada situasi dimana RS memiliki keterbatasan jumlah dokter spesialis dan tidak memungkinkan membuat kebijakan dokter spesialis berdinas jaga standby penuh di luar hari dan jam kerja, maka menjawab konsul per telepon saja tanpa memeriksa langsung pasien saat dikonsulkan tersebut diperbolehkan sepanjang instruksi medis yang diputuskan secara profesional memenuhi kriteria "yakin dapat didelegasikan" dari sisi dokter spesialis yang dikonsulkan, serta "bersedia" dan "mampu" dari sisi dokter jaga yang dilimpahkan pendelegasian tersebut. • Analisis dari sisi "mampu" pada dokter jaga, perlu mengikuti kaidah tiga kategorisasi instruksi medis. Implikasi dari tanggungjawab etik mengikuti kategorisasi ini.
KESIMPULAN (3) Jika kategori instruksi medis tersebut dimiliki kewenangan klinisnya oleh dokter jaga secara penuh, maka dokter spesialis boleh hanya memberikan pendapat saja tanpa langsung memeriksa pasien selama situasi kegawatdaruratan pasien secara medis tidak memerlukan perubahan instruksi medis. Pada situasi pendelegasian seperti ini tidak tepat juga dinyatakan sebagai tindakan sub standar (tidak sesuai standar pelayanan medik), karena standar mengacu pada distribusi kompetensi dan kewenangan klinis. Selama sesuai standar kewenangan klinis, maka tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang dilakukan dokter jaga yang memiliki kewenangan klinis atas hal tersebut bukanlah tindakan sub standar. Dan untuk memenuhi asas keadilan, menjadi kebijakan yang adil adalah biaya jasa medik atas tindakan kategori pertama ini oleh RS diberikan sepenuhnya kepada dokter jaga. • Dokter spesialis yang dikonsul tetap memiliki panggilan etik kemanusiaan untuk memastikan seluruh instruksi medis tersebut dilaksanakan dengan baik. RS dapat mengapresiasi jawaban konsul dari dokter spesialis tersebut dengan jasa medik khusus sebatas untuk menjawab konsul, yang tentu berbeda dengan visite pasien maupun jasa tindakan.
KESIMPULAN (4) Jika kategori instruksi medis dapat dimiliki kewenangan klinisnya oleh dokter jaga dalam supervisi dokter spesialis, maka SMF spesialisasi di RS tersebut harus membuat mekanisme supervisi yang layak, bertanggungjawab, dan memadai. Disarankan dan dihimbau untuk meminimalisasi instruksi medis yang masuk pada kategori kedua ini dengan cara memindahkan sebanyak- banyaknya ke kategori pertama melalui memberikan perluasan kewenangan klinis pada dokter jaga, atau memperjelas masuk ke kategori ketiga.
KESIMPULAN (5) Jika kategori instruksi medis hanya dimiliki kewenangan klinisnya oleh dokter spesialis yang dikonsulkan, maka dokter spesialis atau penggantinya sesuai kesepakatan di RS/SMF, memang harus datang memenuhi panggilan kegawatdaruratan, memeriksa, dan melakukan tindakan medis kegawatdaruratan tersebut.