BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Hubungan Internasional Hubungan internasional pada dasarnya merupakan interaksi antar aktor internasional yang melewati batas negara dengan tujuan pencapaian kepentingan tertentu. Teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teoretis, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis secara tepat terkait fenomena yang sedang terjadi di dunia, sedangkan hubungan internasional itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, peran segenap negara, organisasi antarpemerintah, organisasi non-pemerintah/Non- Governmental Organization (NGO), organisasi non-pemerintah internasional/International Non-Governmental Organization (INGO) dan perusahaan multinasional/Multinational Corporation (MNC) (Jackson & Sorensen, 2012 : 3). Pengakuan terhadap studi Hubungan internasional secara mandiri muncul atas perhatian terhadap akibat dari Perang Dunia Pertama, di mana Perang Dunia Pertama telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materil. Akibatnya timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Darmayadi, 2015: 19). Terkait akan hal itu, studi hubungan internasional merupakan kajian yang sudah lama ada, namun studi hubungan internasional berkaitan dengan
perkembangan studi ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, hukum dan juga politik. Sejak Perang Dunia Pertama telah banyak diterbitkan buku-buku baku (text book) yang mencoba dan berusaha untuk mengadakan semacam integrasi dalam pokok bahasan studi ini dengan mempergunakan pelbagai macam nama, seperti: 1. International Politics (Politik Internasional) 2. International Relations (Hubungan Internasional) 3. World Politics (Politik Dunia) 4. International Organization (Organisasi Internasional) 5. International Government (Pemerintahan Internasional) 6. International Psycology (Psikologi Internasional) Namun, usaha untuk mengintegrasikan semua sudut pandang atau semua disiplin yang menyumbangkan bagiannya tidak dapat dikatakan berhasil. Sehingga terdapat pula usaha-usaha lain untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional ini (Darmayadi, 2015: 19). Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu hubungan internasional merupakan ilmu yang tidak sama dengan ilmu sosial lain, namun mendapat pengaruh dari ilmu sosial lain. Bagi para penstudi hubungan internasional tradisional, tujuan negara dan power tidak dapat dipisahkan, karena tujuan setiap aktor adalah power. Hal ini selaras dengan pernyataan Arnold Schwarzenberger, yang menyatakan bahwa negara dalam sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral (Perwita & Yani, 2014 : 13).
Banyak isu-isu yang telah muncul dalam hubungan internasional selama bertahun-tahun dan secara luas mencakup bidang-bidang berikut: 1. States and Their Relationship. Hubungan antar negara selalu membuat politik internasional menjadi mungkin. 2. Non-State Actors. Aktor non-negara seperti multinational cooperation (MNc), organisasi internasional non-pemerintahh (INGO), dan organisasi antar pemerintah (IGOs) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hubungan internasional kontemporer. 3. International Political Economy (IPE). Dengan dimulainya globalisasi sejak pertengahan 1980an, minat baru terhadap IPE telah berkembang. Isu-isu dalam hubungan internasional sendiri telah disimpulkan dalam suatu laporan yang diterbitkan oleh Council On Foreign Relations pada tahun 1947, Grayson Kirk telah membuat kesimpulan bahwa terdapat lima unsur yang merupakan pokok dalam kuliah dasar tentang hubungan internasional, yaitu: 1. Sifat dan berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menentukan kekuatan (power) dari suatu negara. 3. Posisi internasional dan politik luar negeri dari negara-negara besar. 4. Sejarah hubungan internasional yang baru lampau. 5. Pembentukan suatu tertib dunia (world order) yang lebih stabil (Darmayadi, 2015: 26). Setelah beberapa pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hubungan internasional adalah pemenuhan kepentingan nasional yang dipenuhi
dari luar dengan cara melakukan kerja sama antar negara. Salah satu contohnya seperti fenomena penelitian yang peneliti sajikan pada tulisan kali ini adalah kepentingan negara-negara anggota BIMP-EAGA untuk negaranya masing-maing untuk mencapai suatu tujuan negaranya. 1.1.2 Regionalisme Istilah regionalisme berasal dari kata 'regional' ditambah 'isme'. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu nation-state. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (nation- state) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional. Ketidakmampuan pendekatan Globalis dalam menyelesaikan persoalan- persoalan dunia memunculkan suatu konsep regionalism. Region atau kawasan merupakan sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dalam satu wilayah tertentu (Snyder, 2008: 24). Namun, untuk menyatukan negara dalam satu kawasan kedekatan geografis saja tidaklah cukup. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa disamping kedekatan geografis, adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama sangat menentukan dalam menyatukan negara-negara satu kawasan (Hettne & Soderbaun, 2008: 67). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat regionalisme memerlukan sayarat secara geografis dan struktural. Andrew Hurrell dalam tulisan yang berjudul "The Regional Dimension in International Relations Theory" menjelaskan bahwa karakter pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada power
dan kepentingan masing-masing negara. Karakteristik regionalisme cenderung tidak stabil dan tidak determinis. Interaksi yang terjadi dalam tataran regional sangat kompleks, multidimensional, dan menyangkut interaksi ekonomi, politik, serta budaya yang multiproses. Regionalisme merupakan hal yang tepat bagi wadah interaksi dalam menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Hurrel menjelaskan bahwa regionalisme berfungsi sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Melalui institusi regional dapat memberikan peluang bagi negara-negara yang lemah dalam terciptanya "voice opportunities" atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang membentuk koalisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru. Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme merupakan kesempatan untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power (Fawcett, Louise, and Hurrell, 2002: 84). Regionalisasi merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah. Kesadaran regional dan identitas menekankan adanya sense of belonging atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Adanya kerjasama regional terbentuk sebagai upaya untuk merespon tantangan eksternal. Dalam konsep kerjasama regional ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional. Integrasi dalam suatu kawasan regional menekankan pada pengurangan atau bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara. Batas antar negara yang dimaksudkan bukan batas geografis, melainkan batas interaksi seperti batasan pajak ekspor dan impor.
Sedangkan pembentukan kohesi regional dilatarbelakangi adanya keinginan untuk membentuk organisasi regional yang supranasional untuk memperdalam integrasi ekonomi dan membentuk rezim serta membentuk hegemoni regional yang kuat. Regionalisme adalah seperangkat sikap, kesetiaan, dan ide-ide yang menyatukan pikiran individu dan kolektif dari masyarakat atas apa yang mereka persepsikan sebagai wilayahnya. Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan Studi Kawasan (Area Studies). Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah region (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpah tindih. Region atau kawasan adalah pengelompokan regional di identifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketegantungan ekonomi yang saling menguntungkan (Interdependensi), komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Mansbach, 2012: 43). Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerapkali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisasi tidak berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun bukan sekumpulan negara dan pola regionalisasi tidak harus berdasarkan batas negara. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada sense of belonging atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya (Nuraeni, Silva, dan Sudirman, 2010: 21).
2.1.2.1 Special Economic Zone Sekarang ini ada beberapa tulisan yang membahas mengenai special economic zone (SEZ) baik pengertian, tujuan dan bagaimana penerapannya di berbagai negara seperti di Asia. Special economic zone sendiri memiliki pengertian yang menurut Masami Ishida merupakan sebagai wilayah geografis tertentu dengan hukum ekonomi yang lebih liberal daripada hukum ekonomi sebuah negara (Ishida, Masami, 2009: 1). Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. SEZ dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Pendirian SEZ sendiri dapat pula bertujuan untuk pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan ekonomi tambahan lainnya. Sedangkan menurut pendapat Xu Dixin dalam kerangka teoritis, SEZ memiliki fungsi yang spesifik seperti: 1. Untuk melayani dan merupakan jembatan dalam memperkenalkan modal asing, teknologi canggih, peralatan, dan sebagai ruang
pembelajaran untuk pelatihan personil yang mampu menguasai teknologi canggih; 2. Untuk mempromosikan kompetisi antar wilayah, antar perdagangan, dan juga mempromosikan sebuah perdagangan tertentu, sebagai usaha untuk akhir yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian negara dan mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas manajemen; 3. Untuk menyerap devisa dan untuk menyaring bagian dari modal asing, teknologi, dan peralatan melalui SEZ; 4. Untuk melayani sebagai sebuah unit eksperimen dalam reformasi struktural ekonomi dan sebagai pendidikan untuk mempelajari law of value and the regulation of production according to market demands (pengaturan produksi sesuai dengan permintaan pasar); dan 5. Untuk mempekerjakan banyak orang yang memang menunggu untuk adanya pekerjaan (Menon, 2009: 11 - 42). 2.1.3 Kepentingan Nasional Untuk memahami lebih jauh mengenai hubungan internasional, konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa "negara bertindak atas kepentingan nasionalnya" hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton dalam Perwita & Yani, 2014: 35).
Dalam kepentingan nasional negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan maupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat terbatasi (Jackson dan Sorensen 2005: 89). Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal negara itu berada, baik dari kondisi politik- ekonomi, militer, dan sosial-budaya yang dimiliki negara tersebut. Kepentingan juga didasari akan suatu "power" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Contohnya seperti anggota BIMP-EAGA yang melakukan formulasi kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan kepentingan nasional yang terdapat dalam tubuh pemerintah masing-masing di negaranya. Pemenuhan kepentingan nasional ini dapat dicapai melalui kerja sama atau bahkan negoisasi dengan negara lain. Perlu diingat pula bahwa kepentingan
nasional saling berbenturan satu sama lain, sehingga pada prakteknya tidak hanya bentuk kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional, adakalanya upaya pemenuhan kepentingan nasional bersifat pertentangan dan berakhir dengan ketidak jadian suatu kepentingan. 2.1.3.1 Klasifikasi Kepentingan Nasional Berikut enam klasifikasi kepentingan yang ingin dicapai sebuah negara menurut Thomas W. Robinson: 1. The Primary Interests Kepentingan utama yang dimiliki oleh sebuah negara dan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Didalamnya terdapat pelestarian identitas fisik, identitas politik dan budaya yang dimiliki oleh sebuah negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. 2. Secondary Interests Walaupun berada dibawah kepentingan utama, kepentingan sekunder ini berisi eksistensi sebuah negara yang menjadi hal utama dalam kepentingan sekudenr ini. Di dalamnya terdapat perlindungan warga negara di luar negeri dan kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik. 3. Permanent Interests Kepentingan yang merujuk pada kepentingan negara yang relatif konstan dan jangka panjang dimana perubahan di dalamnya agak lambat. Contohnya seperti Indonesia yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Malaysia. 4. Variable Interests
Kepentingan di dalam suatu negara yang dianggap vital untuk kebaikan nasional dalam keadaan tertentu. Dimana terkadang menyimpang dari kepentingan permanen, Kepentingan ini dipengaruhi oleh opini publik dan moral yang berlaku saat itu. Contoh ketika kepentingan Amerika Serikat dalam membendung Uni Soviet berhenti pasca berakhirnya perang dingin. 5. The General Interests Kepentingan dimana sejumlah besar negara dapat menerapkannya di beberapa bidang tertentu seperti hubungan ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Contohnya menjaga perdamaian adalah kepentingan umum semua negara. 6. Specific Interests Kepentingan yang berasal dari hasil pemikiran logis. Kepentingan yang didefinisikan ke dalam waktu dan tempat. Contohnya ketika Amerika Serikat membantu negara lain dalam memerangi komunis selama perang dingin (Sharma, 2007: 127 - 128). Dalam kepentingan nasional, negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, pelindung penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian kareana negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya (Jackson dan Sorensen, 2005: 89).
2.1.4 Politik Luar Negeri Pengertian Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya (Perwita & Yani, 2014: 47). Dengan demikian, politik luar negeri merupakan suatu arena pertemuan setiap negara untuk pemenuhan kepentingananya masing-masing dengan melakukan kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dimana tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan (Rosenau dalam Perwita & Yani, 2014: 51) tujuan politik luar negeri pun dikatakan sebagai citra terkait keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah setelah melalui pemikiran dan pertimbangan perumus kebijaksanaan nasional mampu untuk mempengaruhi negara lain. Maka dari itu, Politik luar negeri suatu negara ditunjukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara itu. Di dunia yang terdiri dari banyak bangsa ini, untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan arah tindakan yang diambil dan dicapai dalam urusan internasional. K.J Holsti memberika tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu: 1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan. 2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimana terdapat tujuan jangka pendek (short-
term), jangka menengah (middle-term) dan jangka panjang (long- term). 3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. ( Russet & Starr dalam Perwita & Yani, 2014 : 52 ). Lalu apa saja sumber-sumber politik luar negeri? Howard Lentner mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik (Lentner dalam Perwita & Yani, 2014:55). Sedangkan menurut James N. Rosenau sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu: 1. Sumber sistemik (systemic sources), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola- pola aliansi yang terbentuk antara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulant tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir. 2. Sumber masyarakat (societal sources), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai,
norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. 3. Sumber Pemerintahan (governmental sources), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan. 4. Sumber Idiosinkratik (idiosyncratic sources), meruapakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai (Rosenau dalam Perwita & Yani, 2014: 57 - 58). Saat ini, dalam fenomena hubungan internasional untuk menjelaskan politik luar negeri adalah ketika sebuah negara melakukan kemitraan strategis dengan negara lain melalui sebuah kerja sama. 2.1.5 Kerja sama Internasional Seperti yang telah dipaparkan diatas, selain kerja sama internasional terdapat pula konflik internasional yang merupakan aspek dalam hubungan
internasional. Untuk melakukan kerjasama dibutuhkan sebuah wadah memperlancar kegiatan kerja sama. Persamaan kepentingan dari masing-masing negara merupakan tujuan dari kerja sama. Kerjasama internasional ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara (Perwita & Yani, 2005: 33 - 34). Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional: a. Kerjasama Bilateral Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman. Contohnya seperti yang dilakukan Amerika Serikat seperti mengirim bantuan dana militer setiap tahun kepada Israel. b. Kerjasama Regional Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi,
pertahanan dan keamanan (contohnya ASEAN/Association of Southeast Asian Nations dan European Union/Uni Eropa). c. Kerjasama Multilateral Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation), sosial (ILO/International Labour Organization, WHO/World Health Organization, pertahanan dan keamanan (NATO/North Atlantic Treaty Organization) (Djelantik, 2008: 85-87). Setelah memahami pengertian-pengertian diatas, setiap negara untuk mencapai tujuannya tentu akan melakukan kerja sama dengan negara lain karena keterbatasan negara dalam memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun negara super power sekalipun seperti Amerika Serikat. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. 2.2 Kerangka Pemikiran Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah nation-state actor dan non-state actor (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara (Darmayadi, dkk. 2015: 44 - 45). Wilayah pertumbuhan ASEAN timur (BIMP-EAGA) berada di sekitar Laut Sulu dan mencakup Brunei Darussalam, Mindanao dan Palawan (Filipina Selatan), Sabah dan Sarawak (Malaysia Timur), serta Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan
Timur (Indonesia). Dengan demikian, EAGA mengaitkan Brunei, yang kaya minyak, dengan provinsi-provinsi di Indonesia, Malaysia dan Filipina yang masih tertinggal. "Dalam banyak hal, mereka (provinsi-provinsi tersebut) merupakan kesatuan dari wilayah yang terabaikan," kata Vicente Paterno, mantan senator dan pebisnis Filipina, salah seorang yang menyarankan pembentukan BIMP-EAGA. Indonesia kemudian memperluas keikutsertaannya dengan memasukkan semua provini di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran utama dalam pemikiran BIMP-EAGA sangat jelas, yaitu meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah pertumbuhan ini melalui kerja sama lintas batas. Untuk meraih sasaran utama ini, negara-negara anggota setuju untuk: 1. Mempermudah gerak lebih bebas manuasia, barang, dan jasa untuk menstimulasi perluasan pasar dan landasan sumber daya wilaya subwilayah ini; 2. Merasionlisasikan pembangunan infrastruktur yang vital di subwilayah ini; 3. Mengoordinasikan pengelolaan ekosistem dan sumber daya untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Investasi dari perusahaan-perusahaan lokal dan asing diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah keempat negara mendorong sektor swasta untuk mengambil peran utama dalam memperluas kerja sama ekonomi di BIMP-EAGA.
Tujuan BIMP-EAGA ialah perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat diterima masyarakat subwilayah ini untuk mengintegrasikan EAGA dalam proses pembangunan ASEAN. Kaitan antara BIMP-EAGA dan ASEAN resmi diakui para kepala pemerintah/negara dalam KTT VII ASEAN di Brunei Darussalam pada November 2001. Dalam KTT itu, para kepala negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap BIMP-EAGA dan peranannya dalam proses integrase ASEAN. Dukungan tambahan diberikan untuk inisiatif subregional ini dalam siding para pemimpin BIMP-EAGA yang pertama, yang diadadakan bersamaan dengan KTT ASEAN IX. Berikut kerangka pemikiran yang penulis sajikan yang diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh atas penelitian kali ini:
Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran