BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Hubungan Internasional Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah,organisasi internasional,organisasi non pemeritah, dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek prakatis atau subjek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatis atau keduanya. Seperti yang diungkapkan Jackson dan Sorensen mengenai Hubungan Internasional bahwa : "Fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah kmunitas politk yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhinya menjadi sistem global" (Jackson dan Sorensen,2013:4). Para prinsipnya tujuan studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti negara,maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internaional. Perilaku itu bisa terwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. Di samping itu bisa juga dijadikan sebagai pengembanga pendidikan bagi para pemimpin akni dijdikan dalam kaitannya dengan 28
pemahaman Hubungan Internasional khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan di dunia. Oleh sebab itu disiplin Hubungan Internasional bekerjasaa dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Maka dalam kegiatannya penelitian misalnya dapat berlangsung di perguruan tinggi,lembaga- lembaga pemerintahan dan juga lingkungan organisasi-organisasi internasional ( Sitepu,2011:8). Studi Hubungan Internasional dalam cakupan yang lebih intens pada persoalan yang terdapat di dalam proposisi penggunaanya dan perbedaan asas pokok (subjek) yang terungkap dalam landasan konsepsi yang oleh terminologi ddisebut internasional affairs. Ini diguakan dari berbagai macam studi dan jenis Hubungan Internasional (Hubungan antaranegara) di dalamnya tercakup kegiatan- kegiarab ekonomi,politik. Hubungan Internasional secara harfiah dapat diterjamahkan suatu hubungan antarnegara Namun aspek politik dan hukum merupakan akses yang dominan. Teori Hubungan Internasional menyangkut tentang cara-cara bagaimana negara menjamin atau tidak menjamin nilai-nilai tersebut. Secara historis sistem sistem negara terdiri dai banyak negara yang menjami nilai-nilai tersebut (Jackson dan Sorensen,2013:49). 2.1 2 Hubungan Bilateral Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; 29
30 yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri. "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16). Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak. Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut
dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Dalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep bilateral untuk menggambarkan kejelasan didalam hubungan dua negara di dalam satu kawasan. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut : 1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai. 2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima. 3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima. 4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani,2005:42). 31
32 Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara state-to-state, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein,2003:333). Menurut T. May. Rudy setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan (Rudy,2006:5). Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.
Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjaswama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28). 2.1.3 Kepentingan Nasional Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Umpama -nya pada saat Jepang memberikan antuannya kepada Indonesia itu didasarkan kepada kepentingan nasional yakni menjamin kelancaraan atas pasok bahan dasar industrinya. Menurut Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional itu merupakan hasil komromi dari kepentingan-keentingan politik yang saling bersaing. Namun demikian itu bukan sesuatu yang ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifikasi akan tetapi merupakan hasil persaingan politik internasiona yang berlangsung secara terus menerus. Pemerintah denan melalui berbagai lembaga-lembaga pada akhirnya bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplemetasikannya dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan utuk mencapai kepentingan nasional (for defining an implementing national interest oriented policities) (Sitepu,2011:166). 33
Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Perwita dan Yani, 2005 : 35). Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, Kpentingan regional ataupun dengan kepentingan suatu aliansi, Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional mendominasi kepentingan regional, Bagi pandangan Morgenthau manfaat aliansi lebih baik didukung oleh dasar-dasar keuntungan dan keamanan yang timbal balik dari negara-negara yang ikut serta bukan atas dasar dan prinsip-prinsip ideologis dan moral (Sitepu,2011:168). 2.2 Kerangka Pemikiran Pembatasan masalah ditujukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang terjadi pada tahun 2000-2015. Perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1953 membuat hubungan kedua Korea menjadi tidak baik sehingga akhinya Upaya reunifikasi pun di sepakati oleh Korea Utara dan Korea Selatan dalam KTT antar Korea pada tahun 2000 yang menyatukan kembali Kedua Korea menjadi negara baru yaitu negara Korea 34
bersatu dan presiden Korea Selatan dan Presiden Korea Utara menandatangani June 15th North-South Joint Declaration dimana kedua negara setuju untuk mencapai reunifikasi yang damai pada masa depan. Hubungan kedua Korea pun mulai membaik karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua Korea seperti pembangunan rel kereta antar Korea, Kerjasama dalam bidang industri, pengembangan wisata antar Korea sampai pembentukan tim olah raga kesatuan Korea yang menyatukan pada atlit kedua Korea bersatu. Yang membuat adanya perbaikan hubungan bilateral antar dua Korea dan demi terciptanya reunifikasi Korea kedepannya. Keinginan Korea Selatan untuk reunifikasi sendiri adalah untuk menghindari Konflik dengan kekerasan ataupun peperangan. Dan juga Korea Selatan pun mengajukan sebuah reuni untuk keluarga yang terpisah karena perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Sedangkan dari Korea Utara tujuan untuk melakukan reunifikasi ini adalah untuk Keinginan masyarakat Korea Utara untuk maju tapi masih terhalang karena Korea Utara menutup akses dunia luar untuk masuk ke negaranya. Presiden Kim jong il yang menekankan perlunya mengembangkan perdangan luar negeri untuk mengubah situasi di Korea Utara. Selain itu permasalahan kelaparan yang melanda masyarakat Korea Utara sering terjadi. Puncaknya pada tahun 1955-1999 yang membuat Korea Selatan Peristiwa seperti kekeringan berkepanjangan diikuti oleh banjir telah menghancurkan produksi pertanian Korea Utara. Hilangnya dukungan dari Tiongkok telah menciptakan pengurangan besar dalam industri di Korea Utara,. Korea Utara telah mulai untuk melihat ke luar dan salah satu langkah positif pertama menuju 35
36 reunifikasi datang pada tahun 2000. Tahun 2014 pada pemerintahan presiden Park Geun Hye masih terus melakukan upaya unifikasi pada masa pemerintahannya Presiden Park Geun Hye mendeklarasikan gagasan Unifikasi Damai Semenanjung Korea di Dresden Jerman yang merupakan lokasi simbol penyatuan Jerman pada tanggal 28 Maret tahun 2014. Dan pada tahun 2015 Korea Selatan terus melakukan usaha pertemuan terkait reunifikasi Korea tetapi Korea Utara masih belum menanggapi lagi keinginan Korea Selatan untuk membicarakan reunifikasi Korea. Korea Selatan Kesepakatan untuk reunifikasi melalui nama June 15th North-South Joint Declaration /공동선언. 15 Juni tahun 2000 Korea Utara Kepentingan nasional Kepentingan nasional Keinginan Korea Selatan untuk reunifikasi : Keinginan Korea Utara untuk reunifikasi : 1. Demi menghindari Konflik dengan kekerasan ataupun peperangan. 2. Korea Selatan pun mengajukan sebuah reuni untuk keluarga yang terpisah. begitu sebaliknya. Hubungan Bilateral 1. Keinginan masyarakat Korea Utara untuk maju 2. Kim Jong Il menekankan perlunya mengembangkan perdagangan luar negeri untuk mengubah situasi di Korea Utara Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian