2 Sambutan Redaksi Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-29 ini dapat terbit. Pembaca yang budiman, dinamika lingkungan strategis global dan regional kini makin komplek dan tak dapat diprediksi. Pergantian kepemimpinan di sejumlah negara besar, yang selama ini memiliki pengaruh percaturan politik internasional, berdampak pada tatanan geopolitik global. Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump mengusung proteksionisme dalam kebijakan luar negerinya, berlawanan arus dengan peran yang dimainkan Amerika selama ini. Uni Eropa, sebagai model integrasi kawasan yang dipuji karena keberhasilan, mengalami "perpecahan", dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Di Timur Tengah, konflik pasca Arab Spring semakin memanas dengan masuknya kekuatan-kekuatan asing yang turut dalamm pertempuran. Sementara itu di Asia, geliat kebangkitan China dan permasalahannya di Laut Tiongkok Selatan membuat sentral geopolitik beralih ke Asia Pasifik. Bagaimana dengan Indonesia? Negara kita yang secara geografis berada di persimpangan posisi strategis antara dua benua dan dua samudera tentu akan sangat terdampak dengan adanya dinamika geopolitik global ini. Indonesia mempunyai pandangan geopolitiknya, yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan geostrategi. Jurnal Kajian Edisi ke-29 ini akan membahas mengenai "Dinamika Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia". Redaksi menyajikan beberapa tulisan terkait dinamika geopolitik di beberapa kawasan antara lain geopolitik di Timur Tengah, Eropa pasca Brexit, dan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, terdapat pula telaah teoritis perkembangan teori geopolitik dan pembahasan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar bagi para penulis dan seluruh pihak yang turut berpartisipasi mendukung terlaksananya penerbitan jurnal ini. Semoga tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat dan menambah khazanah keilmuan khususnya dalam geopolitik. Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Maret 2017 PEMIMPIN REDAKSI l PELINDUNG: Agus Widjojo l PEMBINA: Bagus Puruhito l PENGARAH: Arif Wachyunadi l PEMIMPIN REDAKSI: E. Estu Prabowo l EDITOR: Wahyu Widji P. - M. Isdar - Linda Purnamasari - Bambang Iman Aryanto l D E S A I N : G a t o t
M a g i s t a D i a n F l SEKRETARIAT: Cahtaqadri Hildamona - Ni Made Vira Saraswati - Mardiana - Theresia W - Indiah Winarni - Yatik Wulandari l DISTRIBUSI: Supriyono- Ayu Novita Sari - Deannisa l Isi di luar tanggung jawab percetakan CV. Mandiri Citra Berdikari Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Daftar Isi Sambutan Redaksi 5 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-29 ini dapat terbit. Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal Pembaca yang budiman, dinamika lingkungan strategis global dan regional kini makin komplek dan tak dapat diprediksi. Pergantian kepemimpinan di sejumlah negara besar, yang selama ini memiliki pengaruh percaturan politik internasional, berdampak pada tatanan geopolitik global. Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump mengusung proteksionisme dalam kebijakan luar negerinya, berlawanan arus dengan 19 peran yang dimainkan Amerika selama ini. Uni Eropa, sebagai model integrasi kawasan yang dipuji karena keberhasilan, mengalami "perpecahan", dengan keluarnya Inggris dari Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional Uni Eropa (Brexit). Di Timur Tengah, konflik pasca Arab Spring semakin memanas dengan masuknya kekuatan-kekuatan asing yang turut dalamm pertempuran. Sementara itu di Asia, geliat kebangkitan China dan permasalahannya di Laut Tiongkok Selatan membuat sentral geopolitik beralih ke Asia Pasifik. 31 Bagaimana dengan Indonesia? Negara kita yang secara geografis berada di persimpangan posisi strategis antara dua benua dan dua samudera tentu akan sangat terdampak dengan adanya dinamika Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik geopolitik global ini. Indonesia mempunyai pandangan geopolitiknya, yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan geostrategi. Jurnal Kajian Edisi ke-29 ini akan membahas mengenai "Dinamika Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia". Redaksi menyajikan beberapa tulisan terkait dinamika geopolitik di beberapa kawasan antara lain geopolitik di Timur Tengah, Eropa pasca 43 Brexit, dan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, terdapat pula telaah teoritis perkembangan teori geopolitik dan pembahasan geostrategi Indonesia dalam dinamika Dinamika Geopolitik Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Indonesia politik global dan regional. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar bagi para penulis dan seluruh pihak yang turut berpartisipasi mendukung terlaksananya penerbitan jurnal ini. Semoga tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat dan menambah khazanah keilmuan khususnya dalam geopolitik. 57 Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Maret 2017 Brexit, Integrasi Eropa, dan Regionalisme ASEAN PEMIMPIN REDAKSI 67 l PELINDUNG: Agus Widjojo l PEMBINA: Bagus Puruhito l PENGARAH: Arif Wachyunadi l PEMIMPIN REDAKSI: E. Estu Prabowo l EDITOR: Wahyu Widji P. - M. Isdar - Linda Iman Aryanto l D E S A I N : G a t o t M a g i s t a D i a n F Purnamasari - Bambang
Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan l SEKRETARIAT: Cahtaqadri Hildamona - Ni Made Vira Saraswati - Mardiana - Theresia W - Indiah Winarni - Yatik Wulandari l DISTRIBUSI: Supriyono- Ayu Novita Sari - Deannisa l Isi di luar tanggung jawab percetakan CV. Mandiri Citra Berdikari 2 3 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017
4 Halaman ini sengaja dikosongkan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Illustrasi : Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal Kusnanto Anggoro, Ph.D. Dosen Univesitas Pertahanan Indonesia Abstrak Technology has played an important role, even a driving force, in geopolitical changes throughout history. Transportation, communication, information are always at the core of inter-state exchanges such as trade and wars, as well as that of inter-cultural relations amongst societal groups. Technology imposed geographic contraction, shortened distance, and as such at the driving force for social harmony, political order, and national security. In some cases, however, this technological nevessities whack the wall of conservative strategic culture. Indonesia's strategic culture seems to remain in the shadow of colonial past and/or turbulence domestic during formatting years of the unitary state; and as such strengthen geographic boundary as border rather than bridge to the outside world. Geostrategic conception is therefore inward looking. Challenges abound. While nation building is in essence a long term promotional approach, the challenges of state building in the immediate future of Indonesia is to be a democratic yet responsive, anticipatory state. Form strategic point of view, this requires efficient use national resources and effective exercise of national instruments. Geopolitical changes pose serious challenges to national resilience. A more creative and imaginative reconstitution of national resilience policy, including its integration into national security policy, should enhance the likely for Indonesia to survive, progress, and develop into a modern nation-state. Key words: geopolitics, technology, national resilience, instrumnents of national power Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 5
PENDAHULUAN Teori-teori awal geopolitik muncul sebagai cerminan dari keinginan untuk optimalisasi geografi sebagai unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Geografi tentu merupakan faktor penting, dan lebih dari itu, tak bisa dihindari. Namun makna geopolitik dan geostrategi dari kondisi geografi faktor- faktor (intangible) yang menyebabkan geografi fisik itu berfungsi seperti diharapkan. Pertarungan geopolitik oleh karenanya didorong tidak saja oleh persepsi tentang geografi, tetapi juga oleh fungsionalitas geografi itu. Tulisan ini membahas beberapa persoalan, khususnya bagaimana perubahan geopolitik terjadi dalam 50 tahun terakhir. Tulisan ini hanya akan melacak perkembangan teori klasik geopolitik global saja, dan sekedar menyinggung seperlunya relevansi arus pemikiran geopolitik lainnya Secara lebih khusus, perhatian diberikan kepada faktor- faktor penyebab perubahan, karakter perubahan, dan penetrasinya terhadap negara nasional (nation states). Khususnya sejak awal abad 21, teknologi memainkan peranan yang semakin penting, tidak saja memperpendek jarak geografis tetapi juga menciptakan ruang tanpa batas (unboundary space). Namun konsepsi negara tampaknya juga bergeser dari tradisi Westphalian menjadi pasca-Westphalian. Dalam hal-hal tertentu, kekuasaan negara dpaat digunakan bahkan di luar wilayah nasionalnya. itu memerlukan tampak tidak seseorang semua membicarakan tentang bagaimana determinisme geografi menjadi impuls identitas, proses, dan budaya strategis suatu negara. Tak ada keseragaman. Identitas suatu negara memang ditetapkan berdasarkan ke-aku-an, namun keakuan hanya muncul ketika ada ke-mereka-an; dan oleh sebab itu, identitas bangsa maupun negara pada prinsipnya mengandung sentimen yang kuat akan "batas" (border).2 Budaya strategis suatu negara memang ditentukan oleh faktor-faktor sosio-kultural dan pengalaman sejarah, namun faktor- faktor tersebut juga tidak kedap dari berbagai perubahan, khususnya karena persepsi seseorang terhadap sejarah itu sendiri. Dalam teori-teori geopolitik, geografi dipercaya sebagai faktor dominan yang identitas, perilaku, dan mempengaruhi interaksi suatu negara.3 Jerman menjadi ekspansionsis sampai pertengahan abad 20 sebagian diantaranya karena kepercayaan bahwa penguasaan atas daerah jantung (heartland) menjadi satu-satunya cara untuk tampil sebagai negara adidaya. Amerika keluar dari isolasionisme ketika Jerman dan Jepang mulai menjamah wilayah yang sebagai daerah pinggiran diyakininya (rimland), pandangan yang menurut geopolitik Amerika menjadi titik kunci untuk menyangga ambisi hegemoninya. Beberapa negara Asia Tenggara menganggap Tiongkok ingin menguasai Laut China Selatan karena tentang zhong quo konseptualisasinya (middle kingdom). Sengketa perbatasan merupakan faktor yang kerap kali menjadi sebab peperangan antar negara. PEMBAHASAN Impuls Perubahan Teori Geopolitik Istilah geopilitik digunakan dalam berbagai kompleks, sejauh menyangkut tentang makna politik dari geografi, dan konstruksi strategis negara-negara terhadap konstruksi geografi itu (geostrategis). Teori tidak homogenous,1 sekalipun geopolitik Layaknya organisme, negara-negara selalu berusaha untuk menembus restriksi geografis itu dengan berbagai cara, baik dengan ekspansi wilayah, penggunaan teknologi, pembentukan aliansi militer maupun berbagai bentuk hukum dan pengaturan internasional. Pilihan-pilihan itu bisa didorong oleh sejumlah tuntutan 6 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
domestik, mulai darti kebutuhan ekonomi produksi, sampai dengan pergantian rezim. Kebutuhan bahan baku dan pasar, misalnya, faktor dominan munculnya merupakan merkantilisme dan kemudian kolonialisme ketika negara-negara maju mencoba memperoleh pasokan bahan baku dan jaminan pasar untuk menyerap produsi yang tidak lagi cukup diserap oleh pasar domestik. Politik air hangat Rusia sejak masa Tsar Peter Agung, merupakan contoh dari bagaimana imajinasi kebesaran bangsa menjadi pendorong utama ekspansionisme Rusia. Roosevelt Amerika atau Khomeini Iran adalah contoh bagaimana keyakinan ideologis seorang pemimpin, dan oleh sebab itu pergantian rezim, menjadi pendorong perubahan geopolitik. Perbedaan ekspektasi dunia atas pemilihan-pemilihan Presiden Amerika, misalnya, sebagian diantaranya disebabkan perbedaan ideologis calon Presiden Amerika dianggap akan menjadi salah satu penentu dinamika politik internasional. Begitu juga halnya dengan dukungan politik negara-begara Barat atas perubahan rezim di Iran, Iraq, Syria dan berbagai negara lain, sebagian diantaranya juga didorong oleh keyakinan mereka bahwa pemerintahan pengganti akan lebih bersahabat, Jerman dan Perancis. Pembukaan terusan Panama menempatkan kedudukan Amerika Serikat lebih unggul dibanding rekan-rekannya di Eropa untuk bisa menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik. 4 jauh Sejak awal pra-sejarah Timur Tengah menjadi geopolitik. Namun intensitas pertarungan geopolitik meningkat tajam baru setelah teknologi eksplorasi minyak, disusul kemudian dengan maraknya perusahaan-perusahaan minyak Barat di Arab Saudi, Iraq dan Iran pada awal abad 20. Penempatan rudal-rudal jarak sedang Pershing dan Tomahawk di Jerman menjadikan Amerika memiliki keunggulan geostrategis di mandala Eropa jauh lebih baik dibanding Uni Soviet. Tidak seorangpun melupakan bagaimana kelemahan relatif teknologi nuklir Soviet pada awal dasawarsa 1960an mendorong PM Soviet Nikita Khruschev untuk menempatkan rudal- rudal jarak pendek di Kuba. Seperti halnya Pershing dan Tomahawk, insiden Teluk Babi (1963) merupakan contoh bagaimana geopolitik, peta teknologi mengubah kalkulasi geostrategis, dan kemudian hubungan aliansi yang membelah ristriksi geografi, khususnya seperti ditunjukkan dalam hubungan Amerika-Eropa (Barat) dan Uni Soviet-Kuba. pusaran temuan Dalam beberapa kasus, geopolitik berubah bukan konsekuensi sebagai rezim atau langsung dari perubahan kebutuhan pasar tetapi dari temuan-temuan baru di bidang teknologi, khususnya di transportasi, dan bidang persenjataan. Sejarah mencatat bagaimana pembukaan Terusan Suez dan Terusan Panama, temuan baru dibidang teknologi eksplorasi minyak, serta miniaturisasi hulu ledak nuklir mengubah geopolitik dunia. Terusan Suez, yang pada waktu itu dikuasai pemerintah Inggris, memberi keunggulan relatif bagi kolonialisme Inggris, dibanding telekomunikasi, Seperti dikatakan Duferges, "gagasan dan materialisasi geopolitik berubah sesuai tempat dan waktu".5 Gagasan- dengan gagasan geopolitik awal yang dikemukakan oleh Halford Mackinder atau Alfred Thayer Mahan, yang berturut-turut mengutamakan keunggulan penguasaan darat atau laut tidak seluruhnya berubah. Pemikiran Nicholas tentang pentingnya daerah Spykman tetap menggunakan asumsi pinggiran Mackinder maupun Mahan, sekalipun mengubah relatif daerah pinggiran atas daerah jantung. Kemugkinan besar makna relatif teknologi itu disebabkan keunggulan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 7
antara teknologi yang ada pada waktu itu lebih banyak digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur (power projection), dan karena itu mempunyai makna tunggal terhadap daya pemusnah atau berbagai ukuran ofensif lainnya. lain karena karakter Tampaknya kalkulasi geopolitik maupun geostrategis akan berubah dengan teknologi- teknologi baru yang memiliki kemampuan ganda (dual technology), misalnya temuan- temuan baru di teknologi bahan, elektronika, dan informasi dan komunikasi (internet). Adagaium offence is the best defense bergeser menjadi sebaliknya karena senjata nuklir, tentu karena ristriksi dari no first use policy dan doktrin massive retaliation. Teknologi technology) tampaknya akan menciptakan palagan baru (new battlefield) ketika teori penangkalan tak lagi dapat semata-mata memperhitungkan kemampuan menyerang dan bertahan dalam sebuah spektrum waktu secara linier. Karena kemampuan ganda itu pula maka tidak mudah membedakan apakah teknologi siber akan digunakan untuk perang nilai mata uang atau perang senjata. Perang tidak lagi sekedar interregnum diantara dua tenggat damai; perang dan damai bisa berada saat yang sama, sekalipun berada di ruang yang berbeda. siber (cyber Menifestasi Perubahan Geopolitik Berakhirnya Perang Dunia Kedua melahirkan sistem bipolar, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan tidak saja hegemonik. Mereka berdua bersaing secara langsung di mandala Eropa tetapi juga secara tdak langsung di kawasan- kawasan lain. Sosialisme menjadi semacam proyek ideologis bagi Stalin, sedang liberalisme demokrasi menjadi proyek aliansi Barat. Dekolonisasi mempertajam pertikaian itu, khususnya ketika Amerika maupun Soviet berusaha untuk memperoleh pengaruhnya di Dunia Ketiga. Washington dan Moskwa seakan-akan melihat semua itu sebagai proses zero-sum. Melalui Doktrin Zhandov, Moskow melihat "netralisme" seperti tercermin dalam Gerakan Non-Blok sebagai "immoral", sedang Amerika Serikat juga melihat pemerintahan yang tidak pro- Washington sebagai bagian dari aliansi Soviet. Dalam sistem bipolar, zero-sum game merupakan geostrategi dominan. Jatuhnya pemerintahan Nguyen Van Thieu di Saigon (Vietnam Selatan) dianggap akan memiliki efek domino berupa tersebarnya komunisme ke seluruh wilayah Asia Tenggara.6 Bahkan pada masa awal Perang Dingin, nasionalisasi kontrol Barat atas beberapa akses dan sumberdaya mineral, misalnya Terusan Suez (1956) dan perusahaan minyak di Iran pada masa Mossadheq, juga dianggap sebagai bukti kedekatan pada sistem sosialis Soviet. tertentu, demokrasi dan Hingga pasar bebas menjadi ideologi hegemonik yang dipercaya sebagai satu-satunya cara membangun perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. tingkat Tentu saja persepsi seperti itu sangat ditandai dengan pragmatisme. Menurut dokumen-dokumen awal 1980an yang baru- baru ini dikeluarkan oleh CIA, sebagian besar pimpinan di negara berkembang tidak menganggap bantuan dari Uni Soviet atau Amerika Serikat sebagai sesuatu yang terpisah. Negara tertentu kerap kali menerima bantuan dari kedua belah pihak. Dalam kasus Indonesia, misalnya, kedekatan kepada Uni Soviet bukan merupakan pilihan utama tetapi baru dilakukan setelah Washington menolak untuk memberi bantuan senjata untuk pengembalian Irian Barat. Kedekatan Vietnam pada Moskwa, terpatri dalam Perjanjian Soviet-Vietnam (1978) adalah kedekatan taktikal karena kecemasan Hanoi terhadap ketegangan etnik di sepanjang 8 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
perbatasan Vietnam-China. Manifestasi kedua adalah militerisasi di berbagai belahan bumi, perlombaan senjata antar negara adidaya, khususnya dalam bentuk aliansi pro-Amerika dibentuk di Asia Barat (CENTO, Central Treaty Organization, Baghdad Pact) dan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) di Asia Tenggara. Sementara Uni Soviet, sekurang-kurangnya sampai pidato Gorbachev di Krasnoyarks (1988), membatasi diri untuk membentuk aliansi (Pakta formal hanya di Eropa Warsawa). Di negara-negara berkembang Uni Soviet lebih condong untuk mendukung rezim tertentu seperti Fidel Castro (Cuba) dan Allende (Peru) di Amerika Latin dan Karibia serta Robert Mugabe (Zimbabwe) dan Siad Barre (Somalia) di Afrika. Di luar aliansi formal seperti itu, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet melakukan operasi-operasi intelijen untuk menopang negara-negara boneka, seperti dan rezim Nguyen Van Thieu (Vietnam) dan Najibullah di Afghanistan. dibidang jelas persenjataan menunjukkan betapa determinisme geografi merupakan fungsi dari teknologi. Lihat saja bagaimana rudal- rudal strategis ditetapkan berdasarkan jarak antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (5000 miles).8 Senjata-senjata dengan daya ledak yang sama tetapi jangkauan yang berbeda memiliki makna strategis yang tidak sama. Aspek lokasi tetap penting, seperti kemudian muncul dalam bentuk kontroversi penempatan rudal Amerika (Pershing dan Tomahawk) di Jerman Barat, sekalipun hanya memiliki jangkauan kurang dari 2500 km, dan secara teknis termasuk kategori rudal jarak menengah (intermediate range), kedua rudal itu dapat langsung mengenai Rusia karena jarak antara Rusia dan Jerman memang kurang dari 2500 km. Temuan-temuan baru mungkin lebih perubahan serangan teror terhadap Menara Kembar di New York. Peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa 911 "perang melawan terorisme" (war on terror) menjadi mantra yang membidani berbagai formula strategi baru seperti ekstra-territorialitas, pertahanan diri untuk mencegah situasi self memburuk defense), serangan-serangan militer dengan dalih keselamatan manusia (humanitarian intervensonisme). Serangan terhadap Menara Kembar oleh seseorang dari dalam wilayah Amerika Serikat sendiri sungguh merupakan tantangan yang amat besar, bukan hanya bagi pemerintahan Washington tetapi juga bagi para teoritis Amerika yang selama ini menganggap bahwa ancaman akan berasal dari luar wilayah nasional Amerika. itu menjadikan (preventive/anticipatory bahkan Teori-teori geostrategi memang tidak mudah menafsirkan bagaimana gerakan- gerakan transnasional ini menyebar seakan- akan tanpa restriksi geografis. Sebagian karena realisme geografis, sebagian yang lain karena, respons geostrategis adalah dengan mengidentidikasi negara-negara lemah (weak states) atau negara-negara rapuh (fragile states) sebagai pemerintahan yang mendukung tindak terorisme.9 Alasan Amerika untuk menyerang Afghanistan (2001) dan Iraq (2003) hanya nerupakan sedikit contoh dari kasus kontemporer saja. Pergantian rezim (regime changes) oleh itu menjadi satu-satunya pilihan, sebab sekalipun kemudian terbukti hal itu tidak cukup menjanjikan situasi yang lebih baik, seperti terlihat dari kasus Iraq post-Saddam Hussein. Baru pada pertengahan dasawarsa pertama abad 21 muncul berbagai teori konstruktivis geopolitik, seperti yang antara lain diajukan oleh Saul Cohen dan Tuahail.10 Cohen, misalnya, mencatat bahwa derajat geostrategis suatu kawasan berbeda satu dengan yang lain. Aliansi-aliansi baru muncul Perubahan penting terjadi setelah Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 9
tidak berdasarkan pada geografi seperti NATO atau Pakta Warsawa melainkan karena status perekonomian, seperti terlihat dalam kasus pasar bersama, G20, dan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Konstruksi geografi tidak secara serta merta menjadikan suatu wilayah menjadi penting dalam kalkulasi geopolitik maupun geostrategis. Faktor yang selama bertahun- tahun dianggap sebagai persepsi dalam pemaknaan geografi menemukan bentuknya yang lebih konkrit, yaitu konektifitas suatu wilayah geografis pada akses. Kontraksi Ruang, Non-State Aktor, dan Kedaulatan Virtual Dua sub-bab terdahulu menjelaskan bagaimana pada akhirnya teknologi telah menghapus rentang geografi fisik; pelaku non-negara merupakan ancaman tanpa asal usul terhadap keamanan nasional. Dua hal itu membentuk fenomena baru - ruang tanpa batas, sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan teori-teori geopolitik Wesphalian. Revolusi Industri pada abad 17- 19 masih memerlukan penguasaan teritorial, termasuk diantaranya melalui kolonialisme, untuk mewujudkan pergumulan demi kekuasaan. Inggris maupun Amerika Serikat tetap memerlukan kapal-kapal dagang dan kapal perang sekalipun menguasai Terusan Suez dan/atau Terusan Panama. makna strategis. Sulit membayangkan kalau kolonialisme akan mejadi lebih efektif kalau saja Teusan Suez tidak dibuka. Tidak mungkin Amerika tumbuh dengan cepat menjadi kekuatan militer dunia kalau saja Terusan Panama tidak secara efektif menghubungkan dua kawasan ekonomi besar di Atlantik dan Pasifik, kemewahan yang tidak dengan mudah dapat dimiliki rekan-rekan Amerika sendiri seperti Inggris dan Perancis. seperti itu, fiksasi geografis sudah sejak lama memainkan peranan kunci. Iskandar Agung menjelajah Asia Tengah dan mendekati India sampai megalahkan Kaisar Darius dari Persia dengan lebih dulu menguasai Sela Khaibar (Khyber Pass). Pedagang- pedagang China dan Eropa menggunakan Khaibar untuk berdagang dengan rekanan mereka diseberang batas geografi. Sama seperti Terusan Suez dan Panama, Khaibar menghubungkan dua bentangan anak benua. Seperti halnya kedua Terusan tersebut di atas, Sela Khaibar memungkinkan pertukaran arus barang semakin cepat. Namun berbeda dari Sela Khaibar, Terusan Suez dan Panama hadir ketika negara- negara bangsa sudah memiliki batas- batas teritorial yang sah, seperi antara lain dikukuhkan melalui Perjanjian Westphalia (1648). Karena bentangan daerah tak- bertuan di kedua sisi Khaibar, pertarungan kekuasaan pada waktu itu lebih merupakan pertarungan atas akses daripada atas aset yang menandai sistem Westphalian. Sebelum ada terobosan Teknologi memainkan peranan penting yang mengubah makna suatu wilayah geografis. Namun peranannya sampai paruh kedua abad ke-20 tampaknya masih terbatas jarak geografis pada memperpendek dan mempercepat perpindahan dari satu industri, titik ke berikut berbagai konseuensi material yang dihasilkannya dalam bentuk transportasi, senjata, dan alat komunikasi mengubah kondisi geografi yang semula tak lebih dari memiliki makna politik, menjadi memiliki titik lainnya.11 Revolusi Perkembangan yang terjadi sejak paruh kedua abad ke-20 merupakan tantangan sistem Westphalian. serius Teknologi material, dan laut menimbulkan kabel-kabel bawah revolusi komunikasi. dan informasi Rezim-rezim perdagangan internasional, misalnya dalam bentuk kawasan pasar trade area) menyebabkan bebas terhadap elektronika, (free 10 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
penguasaan aset secara langsung melalui relatif penguasaan wilayah menjadi tidak penting. Bersamaan dengan itu, teknologi komunikasi dan informasi juga mengurangi kecemasan Clautzewitzian tentang kekaburan mandala perang (the fog of war), karena kemampuannya lebih cermat untuk memperhitungkan kekuatan lawan. Teknologi satelit dan ruang angkasa, misalnya dalam skenario Perang Bintang awal dasawarsa 1980an, menghapus perbedaan strategis (strategic difference) antara dan pertahanan (defensive). Teknologi di bidang penginderaan dan pengawasan (surveillance and reconnaissance) mengubah paradigma "menyerang sebagai pertahanan paling baik" menjadi sebaliknya, kecenderungan untuk menunggu serangan dan kemudian melancarkan serangan balasan (retaliasi). penyerangan (offensive) Salah satu konsekuensi penting dari semua itu adalah bahwa posisi geografi menjadi relatif kurang penting dibanding fungsinya untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya.12 Geopolitik dan lebih didasarkan pada geostrategi kini (geographic fungsionalisme geografi functionality) daripada lokasi geografi semata-mata.13 Keinginan untuk menguasai aset melalui penguasaan geografis juga menyusut, tergerus oleh kehendak untuk menguasai akses. Dalam konteks itu, Turki yang menghubungkan Asia dan Eropa luar dengan dinamisme ekonomi yang biasa, tampaknya akan jauh lebih strategis dibanding, misalnya Indonesia yang masih bersandar pada sumber daya alam daripada sebagai penghubung antara Asia Timur dengan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Indonesia memang betul berada di antara dua samudera dan dua benua, namun bagian selatan dan tengggaranya hanya terdiri dari negara-negara dengan kemampuan ekonomi dan militer yang terbatas, dengan perkecualian Australia dan Selandia Baru. itu Dari tampaknya bahwa teknologi merupakan variabel independen yang hampir selalu muncul di setiap penggal sejarah. Teknologi pula yang dapat menembus fiksasi geografi, dan oleh sebab itu mempengaruhi makna geopolitik teknologi ataupun geostrategi. Karena pula, pemaknaan geografi bergeser dari sekedar geografi politik menjadi geografi fungsional. Seberapa besar kondisi geografi memiliki makna geopolitik, dan lebih dari itu geosrategis, amat tergantung pada ada atau tidaknya akses, sumberdaya (resource) dan konektivitas dari ruang geografi itu. pengalaman-pangalaman bisa disimpulkan hadir teknologi bersamaan dengan munculnya institusi- institusi non-negara seperti organisasi satuan pengamanan privat terorisme, (private security companies) dan organisasi- organisasi kriminal lainnya. Baik teknologi maupun terorisme tampaknya merupakan ancaman kembar terhadap teori- teori geopolitik klasik. Di bagian lain tulisan ini sudah dijelaskan bagamana teknologi memiliki watak ganda, antara di satu sisi mentatasi restriksi geografi, tapi disisi lain juga membuka ruang untuk memungkinkan terjadinya kontraksi geografis. Teknologi menghapus jarak-jarak fisik, dan karena kalkulasi geostrategis. Sifat itu transnasional dari teroris semacam Al Qaeda menyebabkan gagasan-gagasam fundamental, radikal, bahkan ekstrimisme agama mudah berkembang ke tempat-tempat lain. Lebih dari sekedar konstraksi geografis atau watak ganda dalam peperangan, kini teknologi, khususnya teknologi digital, semakin memperkuat watak asimetri dalam hubungan antar kekuatan. Perkembangan internasional juga Memastikan kedaulatan negara menjadi amat sulit. Salah satu fenomena yang penting untuk dicatat adalah apa yang oleh Anthony Giddens disebut sebagai "inverted colonialism",14 ketika negara-negara kolonial Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 11
juga terpengaruh atas segenap dinamika di negara-negara pinggiran. Kemiskinan di negara-negara terbelakang, revivalisme ideologi tradisional, termasuk keagamaan seperti di beberapa negara Timur Tengah, konflik negara dan masyarakat seperti terjadi di Chechnya dengan amat mudah menebar maut di berbagai belahan dunia yang lain. Hal yang sema tentu terjadi sebaliknya, ketika perubahan gaya hidup di negara-negara Barat menjalar dengan cepat ke negara- negara berkembang, dan dikhawatirkan akan menggerus budaya lokal, atau lebih dari itu bahkan kepribadian nasional. Ancaman terhadap kedaulatan negara juga menjadi pertanyaan dengan hilangnya saling-kepercayaan (mutual trusts) bahkan diantara secara resmi bernaung di bawah payung aliansi militer. Special Collection Service CIA- NSA memasang jaring-jaring pengawasan (surveillance) di 80 negara, termasuk di Inggris dan Jerman yang merupakan rekan karib Amerika di Eropa. Singapura, yang merupakan anggota ASEAN, juga informasi penting dikabarkan menyadap dari pusat-pusat pemerintahan Malaysia dan Indonesia, yang juga sesama anggota ASEAN. Singapura, melalui perusahaan telekomunikasi SingTel, merupakan salah satu "mata" Amerika di Asia Tenggara.15 negara-negara yang Indonesia. Perang gerilya, tekad perjuangan sebagai center of gravity, dan kecurigaan terhadap negara asing adalah tema-tema yang selalu muncul dalam setiap penggal sejarah Indonesia. Dilupakan bahwa gerilya lebih merupakan taktik operasi melawan musuh yang sudah berada dalam wilayah nasional, dan memiliki sistem persenjataan yang lebih kuat, dan oleh sebab itu, pada tataran strategis gerilya merupakan bagian dari strategi asimetrik. Karena itu dapat dimengerti jika sejumlah konsep tentang komponen cadangan dan pendukung masih mengandalkan pada keikutsertaaan warganegara secara fisik, misalnya melalui latihan dasar kemiliteran dan berbagai simbol patriotisme, daripada keikutsertaan kemampuan teknologikal atau industrial yang berada pada diri warganegara relevansi itu. Kesulitan muncul ketika terhadap peperangan modern (modern warfare) diletakkan sebagai kebutuhan taktis, misalnya dalam bentuk peperangan elektronik (electronic warfare), bahkan dalam konteks yang kini semakin mendesak adalah peperangan siber. Berbagai diskusi tentang peperangan siber umumnya diletakkan dalam konteks strategi defensif. Pilihan itu sangat mungkin tidak cukup memadai mengingat waktu peringatan (warning time) yang berada pada hitungan detik. Budaya Strategis dan Keamanan Nasional Tentu, gaung perubahan geopolitik berlainan di berbagai tempat.16 Negara- bangsa memiliki sejarahnya sendiri, dan untuk sebagian negara, termasuk Indonesia, tampaknya pertimbangan sekurang- memegang peran artifisial, kurangnya tertutup oleh pengalaman sejarah. Kolonialisme Belanda, misalnya, menjadi pengalaman sejarah paling mudah diingat bagi seluruh budaya strategis psca-kolonial geografi Namun demikian, agak terasa janggal ketika diskursus perang modern tidak tahap memperhatikan perbedaan antara taktikal (baca: peperangan modern), yang esensinya merupakan non-konvensionalitas, dari tahap strategis (baca: perang modern, modern war) yang lebih bertumpu pada multidimensionalitas termasuk perang ideologi. Kerancuan ini yang antara perang lain menyebabkan proksi (proxy war) kerap dibicarakan dalam ruang yang sama dengan berbagai bentuk fenomena kontemporer seperti pornografi, radikalisme, dan gaya hidup modern. perang, fenomena 12 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
taktikal dan strategis itu tampaknya menghilangkan kesadaran Indonesia ruang geografis sebagai negara maritim.17 Perdebatan tentang pengamanan wilayah maritim hanya berkisar tentang apakah hal itu merupakan fungsi atau penegakan hukum. Selain itu, istilah maritim juga dikaburkan dengan istilah laut atau kelautan, sehingga kemaritiman seakan- akan identik hanya dengan pengelolaan sumber daya laut dan fungsionalitas laut sebagai penghubung antar-pulau. Lemahnya kesadaran ruang itu pula yang menyebabkan kekuatan udara jauh lebih lemah dari yang seharusnya diperlukan untuk melindungi kedaulatan udara Indonesia. Ketidakselarasan kebutuhan perlindungan kedaulatan menyatukan suku bangsa menjadi satu wilayah administrasi pemerintahan kolonial. Negara-negara pasca Soviet sering disebut sebagai negara yang "mapan jika dilihat dari luar tetapi rapuh dari dalam" (stable outside, fragile inside), karena titular nasionalisme harus berdampingan dengan berbagai kelompok suku bangsa yang lain. Azerbaijan pasca- Soviet tidak saja harus memperhatikan kaum mayoritas Azerii, tetapi juga penduduk Rusia dan Armenia. Persoalan minoritas Rohingya di Myanmar sebagian diantaranya muncul karena perbedaan sejarah kolonial ketika orang-orang Rakhin lebih dekat dengan Bangladesh daripada Burmese. beberapa wilayah juga jejak yang amat kuat meninggalkan pada bagaimana Indonesia memahami keragaman primordial identitasidentitas yang dibingkai dalam wilayah nasional. Keragaman budaya sebagai salah satu persoalan serius bagi proses bina-bangsa memang sebagian diantaranya terkait dengan fetihisme geografis, namun lebih kerap muncul dalam konteks kerapuhan terhadap faktor- faktor sejarah seperti gerakan-gerakan federalis yang dianggap memecah "negara kesatuan", sentimen regionalisme dan politik identitas mungkin juga tetap akan ditafsirkan dalam kerangka "bhinneka tunggal ika" yang integrasi lebih mencerminkan semangat daripada disintegrasi. Akibatnya, kesatuan negara sebagai hubungan vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat "persatuan kerap nasional" yang mengasumsikan hubungan egalitarian antar berbagai suku bangsa. Sejarah kolonialisme Belanda intervensi asing. Tanpa dirancukan dengan Memang tidak mudah bagi negara- negara pasca-kolonial untuk menyatukan serpihan-serpihan kolonialisme. Kesatuan dan persatuan menjadi persoalan jarang penguasa kolonial utama. Tak sisa itulah budaya strategis Indonesia selalu cenderung melihat ke dalam. Hal ini membawa dua implikasi. Pertama, konsep yang dominan dalam strategi Indonesia adalah ketahanan nasional bukan resilience), (national defense). pertahanan nasional Namun berbeda dari pengalaman beberapa negara Barat yang pada umumnya menempatkan ketahanan itu bersifat sektoral dan ketahanan penduduk Bavaria terhadap malaria, konsep Indonesia bersifat nasional. Kecemasan bahwa daerah-daerah akan menimbulkan persoalan bagi jangkauan pemerintah pusat, fenomena yang amat menonjol selama Mataram Islam, masih tetap menjadi kenangan hidup (living memory) elit politik Indonesia modern. Karena sejumlah komplikasi (national kontekstual, misalnya Selain itu, berbeda pula dari konsep ketahanan nasional Barat, khususnya Inggris, setelah serangan teror Al Qaeda, ketahanan nasional di Indonesia bersifat ke dalam (inward looking). Pandangan ke luar, jika ada, lebih diwarnai inferioritas daripada ketidakberdayaan untuk memisahkan batas wilayah nasional dengan wilayah- wilayah seberangnya. Akibatnya, Indonesia tampaknya agak kesulitan untuk di Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 13
secara tegas merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman transnasional.18 Ancaman lebih dianggap sebagai manifestasi dari penetrasi ideologi transnasional daripada sebagai metamorfosis ideologi yang tumbuh karena pergumulan internal. teror untuk mencapai permufakatan. Sesuatu yang semula berada di luar batas wilayah memasuki wilayah nasional. Perkembangan teknologi, perdagangan, hubungan lintas budaya menembus dinding batas identitas Indonesia sebagai negara ataupun bangsa. tidak merumuskan apa yang dalam literatur Barat disebut sebagai instrumen kekuatan nasional (instruments of national power).19 Kecuali pada tataran akademik, sulit menemukan padanan dari gagasan operasional tentang instrumen kekuatan nasional: misalnya DIME (diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi), MIDLIFE informasi, diplomasi, penegakan hukum, peperangan informasi, sanksi finansial, ekonomi (MIDLIFE); atau PMESII (politik, militer, ekonomi, sosial, informasi dan infrastruktur). Akibat yang terjadi adalah kerancuan antara "instrumen kekuatan nasional" dengan "unsur-unsur kekuatan nasional". Akibatnya, penanganan terhadap ancaman-ancaman nirmiliter tetap menjadi bagian penting bagi kebijakan pertahanan nasional, tanpa membedakan apakah ancaman nirmiliter itu harus ditangani melalui pendekatan yang bersifat protektif atau promosional. Kedua, hingga kini Indonesia (militer, Yang selalu menjadi persoalan adalah apakah mereka itu memasuki ruang secara cara-cara persuasif, hegemonik, atau kolonialistik; dan, lebih dari itu, apakah ketahanan cukup memiliki Indonesia untuk menjinakkan, mengakamodasi, atau menyesuaikan diri dengan berbagai kecenderungan itu; dan, tentu, seberapa besar opsi-opsi tersebut merupakan opsi terbaik untuk meminimalisasi dampak perubahan terhadap keselarasan sosial, stabilitas politik dan ekonomi, maupun keselamatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap opsi memerlukan instrumen pelaksanaan, maka persoalan paling krusial dari waktu ke waktu selalu Indonesia cukup terletak pada apakah memiliki instrumen yang tepat dan dapat menggunakannya dengan baik, termasuk untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bersifat kontingensi. PENUTUP Catatan Empiris dan Refleksi Teoretikal tak pernah kedap dari perubahan-perubahan global. Hindu/Budha, Islam, Barat adalah kultur, tradisi yang kemudian kebiasaan, dan melekat menjadi bagian dari budaya bernegara dan bermasyarakat. Arus-arus besar ideologi dunia, agama-agama, dan teknologi produksi maupun gaya hidup modern arus- arus tradisional. Institusi politik demokrasi modern juga berdampingan dengan proses politik konsensual seperti musyawarah Sejak awal Indonesia berdampingan dengan Dalam beberapa tahun terakhir, dan masih akan terjadi dalam waktu yang dapat diperhitungkan ke depan, Indonesia bisa dipastikan akan menghadapi sejumlah tantangan. Geopolitik Asia Timur selalu menyita perhatian, dan akan menjadi semakin penting mengingat persaingan China-Jepang, militerisasi Semenanjung Korea, dan pasang surut ketegangan di Laut China Selatan. Dalam jangka pendek, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika diperkirakan menimbulkan riak- riak ketidakpastian, terutama terkait dengan untuk menopang komitmen Amerika dinamisme ekonomi yang selama ini hubungan politik menyangga arsitektur keamanan jangka menengah dan panjang, China dapat kawasan. Dalam 14 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
memiliki ruang gerak yang lebih luas. untuk menjinakkan fenomena itu. Namun kemampuan China mengolah ruang gerak itu untuk membangun hegemoni tampaknya akan sangat ditentukan pada modalitas baru hubungan Amerika dengan rekan-rekannya di Asia Pasifik. Sebagai juga dituntut negara modern, China untuk memanggul kewajiban-kewajiban internasional. Sampai saat ini, paling jauh kewajiban itu dipanggulnya melalui bantuan- bantuan ekonomi ke beberapa negara Asisa Tenggara, Asia Tengah dan Afrika. Di masa depan, China tidak saja dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah Tibet dan Uyghur secara damai tetapi juga berbagai kewajiban kemanusiaan di tempat-tempat lain. Seperti disarankan Agnew dan Codbridge, "negara nasional harus arif ditengah menguatnya rezim liberalisme transnasional. Teritorialitas saja tidak cukup kuat sebagai landasan suatu negara untuk memperoleh pengakuan dalam tatanan internasional". Selain itu, "ada juga kewajiban internasional bagi mereka atas wilayah di luar wilayah nasionalmya, paling tidak untuk menyelamatkan kehidupan, pelayanan umum, maupun kemanusiaan".20 Salah satu kekuatan gerakan radikal Islam adalah kemampuan mereka untuk menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Seperti diketahui, media-mesia semacam memang menyudutkan otoritas negara ke posisi yang lebih defensif. Namun implikasi politik dari teknologi seperti itu bersifat dua arah. Pemerintah Iran menghadapi pemberontakan sosial melalui media sosial dengan mengidentifikasi para pengritik dan sekaligus lingkaran sosialnya, sebelum akhirnya melanjutkan ke proses hukum. Rusia menggunakan media sosial untuk menyebar propaganda sebagai serangan balik terhadap mereka yang menghujat kebijakan Presiden Putin, misalnya dalam kasus tindakan militer intervensi pada proses ke Krimea dan demokratik di Ukraina. Berbeda dengan tradisi propaganda Stalinis yang tidak lebih dari sekedar menabur kebenaran tunggal, tentu menurut versi penguasa, Vladimir Putin memecah perhatian publik dengan menyebar keraguan atas apa yang terjadi di Krimea. itu pada Selain itu, sama seperti Revolusi Islam Iran (1978), the Arab Spring memperkuat arus Islam, meskipun penetrasinya terbatas pada lapisan sosial kemasyarakatan. Disamping pertikaian antar kekuatan menengah seperti Arab Saudi dan Iran, tiadanya model institusionalisasi politik Arab Spring itu menjadi pemerintahan yang otoritatif juga menyebabkan daya tembusnya terhadap negara-negara Asia Tenggara tidak terlalu kuat. Semangat demokrasi yang semula menjiwai gerakan Arab Spring kini justru tenggelam dengan semangat teokratisme agama dalam ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant). Di Indonesia, ISIS memang memperuncing fenomena politisasi juga membelah tetapi Islam, kelompok radikal Islam. Meskipun demikian, negara bukannya tidak memiliki opsi strategis transnasional itu menunjukkan bahwa perubahan geopolitik bukan hanya bersifat progresif, tetapi juga akumulatif. Progresi maupun akumulasi menjadi semakin kuat dengan teknologi modern. Seperti halnya pengaruh teknologi mekanik yang mengawali Revolusi Industri, ataupun teknologi kinetik yang membidani perlombaan senjata, informasi mengikis nyaris habis ruang geografi. Namun berbeda dari revolusi-revolusi sebelumnya, revolusi informasi menyediakan kesempatan yang sama bagi negara maupun non- negara untuk menguasai akses kepada perubahan. Karena itu, khususnya dalam konteks pengelolaan politik internal, negara tetap dapat mempertahankan otoritasnya. Dalam konteks hubungan internasional, maka batas sekaligus menjadi ruang untuk Secara teoretis, kecenderungan revolusi Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 15
saling memanggul kewajiban dan hak, disamping sebagai ajang pertikaian.21 Batas geografis tidak lagi menjadi pemisah tetapi penghubung antar entitas sosial, ekonomi maupun politik. Sebab itu, geostrategi dituntut untuk tidak sekedar responsif, tetapi antisipatoris. strategi Indonesia perlu merumuskan geopolitik dapat untuk sekaligus meminimalisasi sejumlah optimalisasi perubahan geopolitik. Bisa dipastikan, keharusan itu tidak cukup diperoleh dengan tetap mengandalkan strategi ketahanan nasional yang tumbuh karena kompleks inferioritas, tetapi memerlukan juga strategi keamanan nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan instrumen-instrumen kekuatan nasional. Tentu, tak bisa ditawar, penggunaan itu harus selalu berada dalam norma-norma penyelenggaraan pemerintahan demokratik. (geostrategi) risiko peluang dan dari instrumen-instrumen Borders and Orders, Rethinking International Relations Theory (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press 2001) 4 Jean Paul Rodrigue, Claude Comtois dan Brian Slack, The Geograhy of Transport System (London: Routledge, 2006) 5 Moreau Defarges. Introduction à la géopolitique (Introduction to geopolitics), collection "Points-Essais", Le Seuil, 2e édition, 2005. 6 Sam Tanenhaus, "From Vietnam to Iraq; The Rise and Fall and Rise of the Domino Theory", the New York Times, 23 Maret 2003 7 Geoffrey Sloan, Geopolitics, geography and Strategic History (London: Routledge, 2017), hal 31ff; lihat juga Zbigniew Brezinski, Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest. (New York: Atlantic Monthly Press. 1986) 8 Brezinzki, hal 8 dan 117 ____________________________ Endnotes: 1 Beberapa rujukan bermanfaat dapat diperoleh dalam Colin Flin, Introduction to Geopolitics (Routledge: 2011); Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby dan Paul Routledge (editor), the Geopolitics Reader (London: Soren Scholvin, Routledge, 1998); Geopolitics: An overview of concept and Internaitonal empirical examples from Relations (Helsinki: Finnish for Institute International Affairs, 2016). 9 Lihat Klaus Dodds, "Popular geopolitics and terror", E-International relations, 10 May 2015 dan Sudhanshu Tripathi, "Rising terrorism in West Asia may reshape geopolitical landscape", Paper No 6051, South Asia Policy Analys Group (1 January 2016); dan Rosa Ehrenreich Brooks, "Failed state or the state as failure?", The University of Chicago Law Review 72, No 4 (2005): hal. 1194 the war on 10 Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations (Rowman & Littlefield Publishers; Second Edition edition, 2008) "The Geopolitics of Borders and Boundaries" dalam Geopolitics, 10:2005): 672-679 2 Lihat Henk van Houtum, 11 Lihat Matthew Bey, Matthew Bey, "Between geopiltics and technology", Stratfor, 27 September 2016 3 David Newman, 'Boundaries, Borders and Barriers: Changing Geographic Perspectives on Territorial Lines', dalam Identities, Michael Albert et al. (eds), "Geopolitik, laga dan strategi pengendalian pertahanan Indonesia" dalam Bantarto bandoro (Ed), Paradigma Baru Keamanan 12 Kusnanto Anggoro, ruang 16 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Nasional (Jakarta: CSIS, 2005). 164-293. 13 Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization (Random House, 2016) 14 Lihat Anthony Giddens, Runaway world: How globalization is reshaping our lives. London: Profile, 1996); Sedigheh Babran, "Media, Globalization of Culture, and Identity Crisis in Developing Countries", dalam Intercultural Communication Studies XVII: 2, 2008; Nayef R.F. Al-Rodhan dan Sara Kuepfer, Stability of States: The Nexus Between Transnational Threats, Internal Resilience Globalization (Geneva: Geneva Center for Security Policy, 2007) and 21 Paula Benerjee, "Frontier and Border", dalam Ranabir Samaddar (Ed), Space, territory and the State: New Reading in international politics (Heyderabad: Orient Longman, 2002), khususnya hal, 31-35 15 BBC World, 26 November 2013. 16 Donald MacKenzie and Judy Wajcman (Editor), The social shaping of technology. 2nd ed. (Buxkingham: Open University Press, 1999) "Strategi Pertahanan Kepulauan, Diplomasi Kelautan dan Kekuatan Matra Laut Indonesia", Jurnal Diplomasi 1:2 (2009): hal. 59- 83. 17 Anggoro, 18 Anggoro, "Menata ulang perencanaan pertahanan negara", Makalah untuk Rembuk Nasional, Hotel Sahid, Jakarta, 24 Oktober 2016 19 Robert E. Hunter dan Khalid Nadiri, Integrating instruments of power and influence in national security (Santa Monica: RAND Corpporaiton, 2006). Lihat pembahasan terbaru dalam Craig W. Mastapeterm, "The Instrument of National Power: Achieving the Strategic advantage in a changing world", Master Thesis (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, December 2008) 20 John Agnew dan Stuart Corbridge, Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy (London and New York: Routledge, 1995): khususnya hal Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 17
18 Halaman ini sengaja dikosongkan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrategi dan Tannas Lemhannas RI Abstrak Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 19
PENDAHULUAN PEMBAHASAN Dinamika perkembangan politik global dan regional merupakan keniscayaan, dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa tekanan yang bisa merugikan dan membahayakan kepentingan itu diperlukan nasional. Oleh karena strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis terkini. Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Sementara di kawasan regional Asia Tenggara, juga sedang berproses menyatunya negara- negara ASEAN melalui kesepakatan ASEAN Community (Komunitas ASEAN). Dari kedua dinamika perkembangan politik tersebut, perlu mewaspadai pengaruh tekanannya Indonesia, karena terhadap geostrategi tidak diantisipasi tersebut apabila hal kemungkinan dapat buruknya merugikan dan membahayakan kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia. akan Oleh karena itu diperlukan upaya- upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar. geostrategi Geostrategi Indonesia Geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan ideologi, politik, ekonomi, sosial alam, budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti kedaan global dan regional . 1 Pada dasarnya Indonesia, geostrategi dipandang sebagai suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 melalui nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuju cita- cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu2. Dengan kata lain, Geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi sebagai geografi Negara Negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana- sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagi bangsa pembangunan Indonesia Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisa aspek Astagatra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. tingkat ketahanan Dengan diketahuinya nasional, akan diketahui pula sampai sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Selanjutnya, dapat dibedakan anasir disintegrasi bangsa, baik anasir luar, yaitu tertentu pemaksaan kehendak golongan Selain itu geostrategi 20 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
melalui berbagai aspek kehidupan, maupun anasir dalam, yaitu adanya upaya melupakan sejarah bangsa dengan mengabaikan kesepakatan-kesepakatan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap terjadinya gangguan yang kemungkinan timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan dalam pembangunan nasional. negara Indonesia Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sangat jelas tersirat cita- cita berkebangsaan (cita-cita nasional), tujuan berkebangsaan (tujuan nasional), kepentingan berkebangsaan (kepentingan nasional) dan tugas pokok berkebangsaan (tugas pokok nasional/ fundamental national mission) dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, sebagai berikut. Implementasi geostrategi Undang-Undang Dengan mencermati alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Cita- cita tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. a. Cita-cita Nasional. UUD NRI 1945, bahwa kemerdekaan dari kolonialisme/penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dan keinginan luhur bangsa Indonesia, yang selanjutnya menurut alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 harus terwadahi dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila merupakan tujuan hidup dalam berkebangsaan Indonesia guna mencapai cita-cita berupa berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran dari Allah SWT. Secara sederhana, bahwa tujuan hidup berkebangsaan (tujuan nasional) Indonesia itu dapat analogikakan dengan (Islam, Kristen, Hindu, Budha, agama Konghucu, dll) yang diyakini dan dianut oleh umat beragama guna menggapai cita- citanya berupa berkah dan rahmat surga, yang juga dapat dianalogikakan dengan berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan nasional tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. c. Kepentingan Nasional. Kepentingan nasional bersifat "mutlak", sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, tidak berbatas yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain seperti kelangsungan hidup NKRI yang mencakup didalamnya integritas territorial (Archipelagic State), menjaga kedaulatan nasional dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi Indonesia. Dengan mencermati alinea ketiga Pembukaan Nasional. b. Tujuan Untuk nasional, mewujudkan tidak tentunya kepentingan terlepas dari Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 21
pengaruh perkembangan politik global maupun itu dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah- masalah yang bersifat global maupun regional kedepan harus mengutamakan pemberdayaan akan kemampuan yang dimiliki oleh NKRI yang memiliki sumber daya alam dan manusia sesuai dengan letak geografisnya. Melihat dari perspektif betapa pentingnya Indonesia untuk mempertahankan bagi kepentingan nasionalnya berupa, kedaulatan, integritas territorial dan kolaborasi dengan dunia internasional. Dalam perkembangan situasi sekarang ini, perlunya Reformasi dan demokrasi yang berkelanjutan (Suistanable) agar menuju pemerintahan yang lebih baik, karena perkembangan global maupun regional senantiasa berubah secara dinamis yang tidak dapat dihindari lagi, namun harus disikapi adanya mengantisipasi dengan konsep kepentingan nasional Indonesia. Artinya kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu Negara. regional. Oleh karena 4. Kepentingan Ketertiban Dunia berupa terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat fundamental kepentingan tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. d. Tugas Pokok Nasional. Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4(empat) tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut : 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. berdasarkan Keempat tugas pokok tersebut juga harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4 (empat) kepentingan fundamental bangsa Indonesia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut: 1. Kepentingan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keamanan 2. Kepentingan Kesejahteraan berupa bangsa kesejahteraan majunya Indonesia. 3. Kepentingan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia. Kecerdasan Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional telah dijelaskan di atas sebagaimana tersebut, maka diperlukan juga strategi pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan Geostrategi nasional. Indonesia telah dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional yang memiliki 8 akan memberikan 22 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
(delapan) gatra Ketahanan Nasional, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam (SKA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi Ketahanan Nasional sampai dengan akhir 2016 masih berada pada posisi kurang tangguh, dengan nilai indeks ketahanan sebesar 2,60.3 Secara garis besar kondisi geostrategi pada masing- masing gatra Ketahanan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut: Indonesia geografi Indonesia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen. Dengan garis pantainya yang panjang, laut teritorial beserta selat-selatnya dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Wilayah perbatasan yang masih belum berkembang, menimbulkan permasalahan itu tersendiri. memerlukan perhatian dari aspek pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai suatu lingkungan bangsa yang berada dalam dunia yang luas, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat bangsa mengakibatkan Indonesia berhadapan dengan bangsa lain. Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, diantara benua Asia dan Australia serta diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, kemudian 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, sehingga menjadi sangat strategis sebagai jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang sangat terbuka juga berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, India, Vietnam, Palau, Papua Thailand, Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api (ring of fire). a. Geografi. Kondisi Semua kepentingan dihadapi penduduk Indonesia saat ini adalah masalah ketersediaan lapangan kerja. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah lapangan kerja yang membutuhkan, serta masih kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan dan latihan. Indonesia menduduki posisi keempat jumlah sebagai negara yang memiliki penduduk setelah Tiongkok, terbesar India dan Amerika Serikat. PBB juga telah meproyeksikan dengan memperhatikan populasi absolut Indonesia di masa depan, di mana jumlah penduduk Indonesia akan lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015, lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Proyeksi PBB ini menunjukkan bahwa ke depan Indonesia berpotensi mengalami bonus demografi.4 c. SKA. Indonesia memiliki kekayaan SKA yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. SKA terbagi menjadi SKA yang dapat diperbaharui (renewable) dan tidak dapat diperbaharui (non renewable). Beberapa potensi SKA yang cukup strategis itu ialah sektor migas, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor tambang, mineral dan sektor perikanan. Sumber-sumber kekayaan alam ini sebagai karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam yang dapat dikelola untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Sumber kekayaan alam tersebut mulai dari yang berada di permukaan bumi, di perut bumi, di laut dan dibawah laut, di udara, bahkan di angkasa, namun dari sebagian besar sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut, pengelolaannya belum sepenuhnya mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. b. Demografi. Indonesia pada tahun 2016 memiliki populasi penduduk sebesar 254.9 juta orang dengan menduduki posisi ke empat di dunia. Permasalahan yang d. Ideologi. Perkembangan dalam bidang ideologi yang cukup memprihatinkan dan adalah penurunan pemahaman Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 23
kesadaran sebagai masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila satu-satunya asas dan pedoman dalam kehidupan politik oleh organisasi sosial politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya, namun di sisi lain masih menguatnya ego kedaerahan dan primodialisme sempit (ethno memperlihatkan adanya penurunan pemahaman terhadap ideologi negara Pancasila. itu terdapat kecenderungan aktivitas kelompok atau golongan radikal masyarakat tertentu yang memperlihatkan adanya gerakan pengeroposan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertutup, yang secara perlahan memperlemah SDM yang terhadap berkualitas dan kepercayaan kemampuan bangsa Indonesia menurun. Bangsa Indonesia berideologi Pancasila, namun dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalannya sehari-hari belum dilaksanakan secara konsekuen. Upaya sebagian kelompok masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain masih ada, seperti dari kelompok yang terpengaruh dengan ideologi komunis dan kelompok yang terpengaruh dengan ideologi radikal. Selain itu paham liberalisme dan kapitalisme juga begitu kuat pengaruhnya menekan ideologi Pancasila. sebagai nasionalism) Selain terbuka maupun Indoneisa Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dimenangkan oleh KIH yang memperoleh 53.15% dan KMP 46.85%48. pemerintahan Seiring Presiden politik nasional secara umum cukup mantap dan terkendali, mampu mendukung kelancaran pembangunan nasional, melalui peningkatan kualitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. berlangsungnya terpilih, kehidupan kehidupan antar pemerintah (eksekutif) dengan DPR RI (legislatif) juga berlangsung harmonis walaupun pada awalnya menemui kendala. Sejalan dengan kematangan berdemokrasi diharapkan semakin membaik, kondusif dan menguatnya pencapaian good governance dalam sistem pemerintahan, pembangunan mengingat nasional bergantung kepada keserasian hubungan kedua otoritas politik tersebut. Sistem pemerintahan NKRI menggunakan sistem presidensial yang membawahi 34 pemerintahan daerah provinsi dan 514 pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Di seluruh daerah sejak paska peristiwa aksi tuntutan reformasi 1998 telah diterapkan otonomi daerah. Pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui proses pemilihan umum secara langsung. Hubungan kelembagaan akan program e. Politik. Sejak Indonesia memasuki reformasi, berbagai perkembangan era di bidang politik telah mewarnai dinamika perpolitikan nasional, maupun lokal. Dari segi telah mengalami pergantian pemimpin nasional setelah dilaksanakan Pemilu tahun 2014 yang lalu, maka dapat dikatakan bahwa proses pergantian pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945 dan berlangsung dengan demokratis. Walaupun pada awal terpilihnya pemerintahan Presiden terpilih mengalami sedikit dinamika antara Koalisi pemerintahan, tengah ancaman pertumbuhan krisis ekonomi akan mengalami tekanan kinerja perekonomian ternyata pada Semester hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5, 21 %, atau di bawah ekspektasi 5,7 %. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah 5,11 %49. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menyebabkan f. Ekonomi. ekonomi Di global, nasional diperkirakan I tahun 2016 Indonesia 24 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
berkurangnya daya serap tenaga kerja sebagai instrumen untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. kemajuan dalam segi apapun, karena setiap manusia menginginkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perekonomian Indonesia benar-benar tengah menanti sentimen positif dari agenda politik. Diharapkan pemerintah saat ini tidak akan menyia-nyiakan momentum ini dengan mengupayakan Indonesia bisa melaju kembali di atas 6 % pada tahun 2017. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional di akhir 2016 mencapai 5,2 %, diharapkan selama 2017 dapat ditingkatkan antara 5,2 - 5,4 %, sehingga di tahun 2018 bisa mencapai 6 %.5 Di sisi lain, kondisi fiskal masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja yang masih harus dipertajam, serta defisit anggaran harus dijaga dan keseimbangan juga masih harus diperbaiki. primer Sementara dari sisi eksternal, ekonomi Indonesia setidaknya akan dihadapkan dengan perlambatan ekonomi global, masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini akan berdampak luas, serta harga komoditas yang masih belum pulih sepenuhnya. berbagai terdiri suku bangsa dan budaya menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya tersebut lalu merupakan hikmah. telah mampu memunculkan faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa. Kecenderungan kebudayaan lokal yang luntur namun keinginan untuk semakin menjadi satu bangsa Indonesia semakin meningkat. Indonesia dari Pada masa Kondisi sosial budaya tergambarkan dengan keragaman suku, ras, agama, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingkat kemiskinan masih tinggi, di tahun 2016, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 28 juta orang atau 10,86 % dari jumlah penduduk. Penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan masih terhadap goncangan ekonomi. rentan Kesenjangan ditandai dengan tingkat rasio gini yang masih cukup tinggi yaitu di angka 0,39. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,5 %. 6 g. Sosial Budaya. Era Globalisasi telah membawa perubahan terhadap kondisi sosial budaya di Nilai-nilai budaya asli dari Indonesia mulai bergeser seiring dengan masuknya budaya-budaya Indonesia akibat globalisasi asing ke melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai nilai universal yang berasal dari nilai-nilai budaya asli Indonesia menjadi penting untuk diimplementasikan. Bagi bangsa Indonesia budaya adalah jembatan menuju kesuksesan, tempat untuk mencari solusi jika menghadapi permasalahan serta merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pada prinsipnya setiap perkembangan dan Indonesia. dan Keamanan. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas, memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih maka disusunlah kebutuhan Alutsista tersebut melalui perencanaan strategis Minimum Essential Force (MEF) sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015-2019. Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden. Indonesia masih memiliki waktu 8 tahun ke depan, untuk itulah pemerintah sekarang perlu menaikkan anggaran pertahanan senilai Rp. 108.7 triliun atau setara 1,7% dari APBN. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional yang komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju. h. Pertahanan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 25
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional, sehingga dalam pengelolaan keamanan nasional masih terjadi dikotomi paradigma pertahanan ranahnya TNI dan keamanan ranahnya POLRI yang sering menjadi problem dalam menangani persoalan keamanan yang memerlukan keterlibatan aktor-aktor keamanan secara terpadu. Presiden AS akan dapat mempengaruhi hubungan AS dengan dunia Islam menjadi semakin memanas, setelah pernyataannya yang kontroversial terkait pelarangan umat Islam berkunjung ke AS. Begitu juga dengan ISIS masih tetap menjadi prioritas perhatian utama, karena ancaman terorisme tetap akan mewarnai politik internasional. 8 Perkembangan Politik Global dan Regional regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, uang, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok/ PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan persenjataan militer menyaingi AS. RRT sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan juga diakui sebagai pasukan militernya kekuatan ketiga terbesar dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis. 7 Situasi politik global dan Untuk mengatasi masalah dunia, terdapat dan mekanisme. Mekanisme di sini di antaranya adalah PBB dan G20. Namun hingga saat ini, tugas kedua organisasi tersebut tidak bisa dibilang sukses. Mereka dinilai lamban dan berada jauh di belakang. Masalah- masalah global kemanusiaan di antaranya adalah: (1) senjata pemusnah massal, militerisasi politik dunia; (2) kemiskinan dan sejumlah besar umat manusia yang lemah; (3) tantangan lingkungan, perubahan iklim; dan (4) terorisme. Selain itu, masalah migrasi massal, xenofobia, dan intoleransi tengah beragama, menjadi masalah di kehidupan peradaban yang berbeda satu sama lain, tapi berjalan berdampingan. 9 peluang Amerika juga sedang menyesuaikan kembali strategi perangnya di Asia. Di wilayah Asia Tenggara, militer AS dalam rangka melakukan rebalancing power telah membuka pos baru di Darwin, Australia, serta melakukan penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura dan sedang membujuk Filipina untuk membolehkan kembali militer AS "nongkrong" di Subic Bay. Bagi Singapura, penandatanganan DCA antara Singapura dan AS selain memperkuat hubungan bilateral kedua negara, juga sebagai sarana menjaga keseimbangan hubungan dengan Tiongkok. Apalagi Singapura berupaya netral dan menjadi broker yang bijaksana dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Terpilihnya Donald Trump menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 18 - 22 November 2015 telah berhasil mengesahkan "Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together", yang secara resmi mencanangkan pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Selama hampir lima dasa warsa terakhir ASEAN telah membuktikan diri mampu menjaga stabilitas keamanan kawasan serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, tantangan ke depan yang dihadapi akan semakin kompleks dan dinamis, sehingga ASEAN perlu terus mengedepankan upaya bersama, terutama persatuan, kohesivitas dan sentralitas ASEAN. Sebagai organisasi yang berinteraksi dengan semua kekuatan besar dunia, serta sebagai kawasan yang memiliki kekuatan-kekuatan besar dunia, 26 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
ASEAN akan terpengaruh oleh kekuatan besar untuk masuk ke dalam pusaran persaingan. Keaktifan ASEAN dalam berinteraksi secara netral melalui berbagai mekanisme yang telah dibentuk untuk menjaga keseimbangan dinamis di kawasan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, menjaga relevansi ASEAN bagi rakyat, kawasan dan global juga harus terus menjadi nafas utama kerja sama ASEAN yang secara konsisten berpusat dan berorientasi pada kepentingan rakyat (peoples-centered and peoples-oriented). 10 rentan Geostrategi Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Politik Global dan Regional konflik di Laut China Selatan terus meningkat. 3. Kemungkinan dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan negara- tetangga sesama anggota negara ASEAN, apabila proses implementasi ASEAN Community ternyata tidak dapat berjalan sesuai kesepakatan. terjadinya 4. Kemungkinan infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan lintas negara (transnational crime), karena masih kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara nasional yang sangat luas dan terbuka. terjadinya isu kejahatan kurangnya Indonesia ditengah- tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi ketahanan nasional dan dinamika perkembangan politik global dan regional, perlu dicermati, diperhatikan dan dipertimbangkan pada tiap gatra Ketahanan Nasional, sebagai berikut. Geostrategi a. Geografi. Kondisi geografis wilayah lalu-lintas dan jalur Indonesia sebagai perdagangan internasional, karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, serta dilalui cincin api (ring of fire) memiliki beberapa kerawanan yang perlu diwasapadai, sebagai berikut : 1. Kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). 2. Kemungkinan spill-over (luapan) dampak konflik kekerasan di Laut China Selatan, apabila eskalasi terjadinya 5. Kemungkinan infiltrasi kepentingan negara besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar. terjadinya penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara besar, apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya. b. Demografi. Kondisi c. SKA. Kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia akan memungkinkan Indonesia menjadi dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam negara besar, apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengamankan dan mengelolanya sendiri. arena persaingan konsekuennya implementasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. d. Ideologi. Belum Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 27
banyaknya daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melakukan infiltrasi kepentingannya. e. Politik. Dengan Setelah mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra Ketahanan Nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya sebagai berikut: f. Ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya melalui paket-paket bantuan ekonominya. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan (security sector reform) sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif, untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra Ketahanan Nasional. g. Sosial Budaya. Kondisi sosial keragaman budaya suku, ras, agama, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat guna menjatuhkan pemerintah yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya. nasional dengan H. Pertahanan dan Keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan pemerintah usaha-usaha dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan sebagai memperkarakannya kegiatan ilegal yang melanggar prinsip- prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. PENUTUP tentang singkat Indonesia Dalam Dinamika "Geostrategi Politik Global dan Regional" yang dapat disusun, semoga bisa bermanfaat menjadi bahan masukan dan pemikiran positif bagi upaya perjuangan penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka Indonesia. mencapai cita-cita nasional Demikian kajian perlu memperkuat kemampuan pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. a. Pemerintah dalam b. Pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penduduk, penyebaran selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya, yang diiringi dengan fasilitas pembangunan pelayanan umum, serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi obyek pemerataan penyebaran penduduk. infrastruktur dan perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, pengamalan dan penghayatan terhadap secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, pengarahan langsung kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tingkat tingkat atas, dasar, sampai dengan perguruan tinggi. c. Pemerintah ideologi Pancasila tingkat menengah, d. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi 28 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN, untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara besar melalui paket-paket bantuan ekonomi. Daftar Pustaka Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. e. Pemerintah perlu melakukan usaha perluasan lapangan kerja, serta melakukan pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam katagori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan, agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta gini rasio secara signifikan. Lemhannas RI 2012, Geostrategi dan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sunardi RM 1999, Geostrategi Indonesia. Erlangga Pratama, 21 Desember 2015, Internasional Tahun "Wajah Politik 2016", c o. i d / a r t i c l e / 6 3 012 / wa j a h - p o l i t i k - internasional-tahun-2016 Neraca, f. Pemerintah perlu melakukan usaha pengutan program "Kebhinekatunggalikaan" untuk memperkokoh soliditas persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di daerah- daerah seluruh wilayah NKRI. g. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan demokrasi pemilihan presiden/wakil presiden, kepala/ wakil kepala daerah dan wakil-wakil rakyat secara langsung yang lebih efektif dan efisien dalam kerangka NKRI Berdasarkan Pancasila, agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dan kondusif, sehingga tidak ada celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan Regulasi atau Undang-Undang tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang didalamnya mengatur penegasan cita- cita nasional, tujuan nasional, kepentingan nasional dan tugas pokok nasional sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Farid Hidayat, 8 Februari 2017, "Menko Darmin: Pertumbuhan 6 % di 2018 itu masuk akal", uang/menko-darmin-pertumbuhan-6- %-di-2018-itu-masuk-akal.html Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Maret 2016, "Menuju Masyarakat ASEAN yang g o . i d / M a j a l a h / M A J A L A H % 2 0 M A S YA R A K AT % 2 0 A S E A N % 2 0 edisi%2011.pdf Dinamis", Indonesia Investments, Penduduk Indonesia, id/budaya/demografi/item67 RBTH Indonesia, 27 April 2016, "Kegelisahan Dunia Global", global_588651 Septian Deny, 29 Desember 2016, "9 Tantangan Ekonomi Indonesia di 2017", Liputan 6, indonesia-di-2017 Yeremia Sukoyo, 23 November 2016, "Lemhannas : Ketahanan Nasional Kurang Tangguh", Berita Satu, l e m h a n n a s - ke t a h a n a n - n a s i o n a l - kurang-tangguh.html Zang Shan, 9 Agustsus 2016, "Analisis Terkini Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 29
Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar", Epoch Times, terkini-situasi-politik-dunia-2016-2017- yang-penuh-gejolak-besar/ Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional telah dijelaskan di atas sebagaimana juga strategi tersebut, maka diperlukan pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia. Geostrategi arahan Indonesia tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional. akan memberikan 1 Modul Geostrategi 2 Modul Geostrategi 3 Yeremia Sukoyo, 23 November 2016, "Lemhannas : Ketahanan Nasional Kurang Tangguh", Berita Satu, Investments, Penduduk Indonesia, com/id/budaya/demografi/item67 4 Indonesia 5 Farid Hidayat, 8 Februari 2017, "Menko Darmin: Pertumbuhan 6 % di 2018 itu masuk akal", dar min-per tumbuhan-6-%-di-2018-itu- masuk-akal.html 6 Septian Deny, 29 Desember 2016, "9 Tantangan Ekonomi Indonesia di 2017", Liputan 6, tantangan-ekonomi-indonesia-di-2017 Perkembangan politik global dan regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, uang, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok/PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan %jataan militer menyaingi AS. RRT sekarang dijuluki sebagai badan terbesar di dunia, dan ekonomi kedua pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis. 11 Kondisi geostrategi Indonesia ditengah- tengah dinamika perkembangan politik global dan regional harus diwaspadai, sebagai usaha mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi geostrategi Indonesia dan dinamika perkembangan politik global dan regional. 7 Zang Shan, 9 Agustsus 2016, "Analisis Terkini Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar", Epoch Times, gejolak-besar/ 8 Erlangga Pratama, 21 Desember Internasional Tahun 2015, "Wajah Politik 2016", tahun-2016 Neraca, Indonesia, 27 April 2016, "Kegelisahan Dunia Global", dunia-global_588651 9 RBTH Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Maret 2016, "Menuju Masyarakat ASEAN yang Majalah/MAJALAH%20MASYARAKAT%20 ASEAN%20edisi%2011.pdf 10 Dinamis", 11 Zang Shan, 9 Agustsus 2016, "Analisis Terkini Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar", Epoch Times, gejolak-besar/ 30 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Illustrasi : Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik Hendrajit Peneliti Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute Abstrak Perkembangan geopolitik internasional beberapa dekade terahiri ni mengalami perubahan. Ada kecenderungan bergesernya kepentingan negara-negara besar (major powers) ke kawasan Asia Pasifik. Indonesia, yang berlokasi di Asia Pasifik, memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global, selain posisinya di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang betapa besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional, juga memiliki kekayaan alam (SDA) beraneka lagi melimpah ruah. Tulisan ini akan membahas fenomena pergeraseran tersebut dan geopolitic leverage yang dimiliki Indonesia agar dapat memaksimalkan kepentingan nasionalnya. "Orang tidak bisa menyusun Pertahanan Nasional yang kuat, Orang tidak bisa membangun Satu Bangsa yang kuat, Sebagai Satu Bangsa Negara yang Kuat, Kalau tidak Berdasarkan Pengetahuan Geopolitik. (Bung Karno, Mei 1965) Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 31
PENDAHULUAN Jenderal vo Nguyen Giap, konseptor dan arsitek pertahanan nasional Vietnam yang sukses mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975, pernah mengungkap rahasia suksesnya: Kekuatan Kami, baik defense maupun offensive, kami dasarkan atas keadaan-keadaan yang nyata dari Vietnam sendiri. Bukan atas dasar pengetahuan dari luar. Melainkan atas dasar pengetahuan geopolitik dari Vietnam. 1 kemerdekaan politik, tapi soal bagaimana menjadikan manusia di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya" geopolitik (1956). Dengan yang mampu merupakan ilmu mengintegrasikan hakikat keilmuan, karena di atas geo itulah seluruh diselesaikan. permasalahan manusia Manakala abai terhadap geopolitik, hal itu merupakan titik awal dan sumber bencana bagi ilmu-ilmu (politik) yang ada. demikian, tua semua Atas dasar pandangan Nguyen Giap tersebut, Bung Karno ketika berpidato pada pembukaan Lembaga Pertahanan Nasional pada 1965, menganjurkan agar kita sebagai anak bangsa mengetahui kondisi tanah air kita. Geopolitik kita. Geopolitik merupakan yang pengetahuan berhubungan dengan konstalasi geopolitik sebuah negeri. Tahun seluk-beluk bangsa dan tanah air. Mengenal segala kondisi baik fisik dan mental dari wilayah berikut masyarakatnya. Maka dalam penyusunan pertahanan yang efektif, maka tahapannya adalah mengenali dan mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsanya sendiri. Baru kemudian ditentukan model dan cara menyusun pertahanannya. segala sesuatu Geo merupakan bahasa Inggris, yang dalam Bahasa Indonesia berarti bumi, tanah, dan seterusnya. Ia adalah salah satu unsur kehidupan selain air, api dan angin serta merupakan asal-usul manusia (Adam) dulu. Dimanapun geo, seharusnya tak hanya mengantar manusia atau bangsa pada gerbang kemerdekaan tetapi lebih jauh lagi yakni membentuk bangsa dan negara yang hidup di atasnya bermartabat di dunia. Memahami dan implementasi geopolitik itu sederhana. Menurut Panglima Besar Soedirman: rumah serta "pertahankan (1947); atau pekarangan kita sekalian" Bung Karno menyebut "ketahanan nasional dapat maksimal jika berdasarkan geopolitik" (1965); Pak Harto dulu sering menyatakan: "... kesatuan daratan, kesatuan lautan dan kesatuan udara ini dipandang sebagai satu keseluruhan yang bulat. Itulah wawasan nusantara" (1967). orang belajar tentang realitas dan hakikat materi serta non materi atau spirit. Oleh sebab perjalanan sebuah bangsa tak lepas dari kedua dinamika dan dialektika alam tersebut (materi dan non materi), sementara ilmu dan filsafat membentang dalam spektrum di atas permukaan. Dengan demikian geopolitik sebagai ilmu dan kenyataan hidup, umurnya sudah setua bumi bahkan seuzur kehidupan manusia itu sendiri. 2 Geopolitik meniscayakan PEMBAHASAN Geopolitik Indonesia Seperti dikatakan oleh Bung Karno, "Dulu Jepang mengebom Pearl Harbour tujuannya adalah Tarakan untuk itu menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal Indonesia memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global, selain posisinya di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang betapa besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional, juga memiliki kekayaan alam (SDA) beraneka lagi melimpah ruah. Tetapi bangsa ini tidak mampu "mengelola" secara 32 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
tepat dan baik letak kestrategisan posisi dan kekayaan SDA yang dimiliki. Mungkin ketika era Bung Karno, Indonesia mampu mengelola geopolitiknya. Bung Karo (BK) berani menggempur Belanda di Irian Barat dan "mempermainkan" Amerika Serikat. BK memahami jika Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan nisaya bakal mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia. Di wilayah barat memiliki lumbung minyak Sumatera, Jawa dan Kalimantan, sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia. Deli sebagai tanah emas, surga buat kaum kapitalis. Di perbatasan Deli dengan Aceh, terdapat minyak tanah yang berpusat di Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, dan Perlak. Di perbatasan Deli dengan Aceh terdapat besi. Singkep, Bangka dan Belitung, Jambi sendiri terdapat timah. Bauksit di Riau dan Alumunium terdapat di Asahan, Deli. Bahkan jika dihubungkan dengan arang di Sawahlunto dan air mancur Sungai Asahan, yang punya kodrat nomor 2 atau nomor 3 di dunia, maka bumi dan air Deli sekitarnya dapat mengadakan perindustrian berat apapun juga. Apalagi jika nanti dapat diperhubungkan lagi dengan logam besi, timah, dan lain lain dari tanah. Sumatera adalah salah satu bukti nyata. Pulau di sebelah barat Indonesia ini tentang pulau emas, eksotisme alam liar nan indah atau kemashyuran Sriwijaya. Secara geopolitik Sumatera ini sejatinya sangat strategis, namun celakanya banyak orang Indonesia sendiri yang tidak menyadarinya. Sumetara adalah tempat pertama sekaligus terakhir di Asia Tenggara yang ditemukan dunia perjalanan internasional (Baca Sumetara Tempo Doeloe, dari Marcopoli sampai Tan Malaka, Anthony Reid, ed). tak sekadar cerita Sebagai semacam barikade yang dihadapkan pada titik-titik masuk maritim ke Asia bagian timur, Sumatera adalah tempat pendaratan pertama di bidang pelayaran. Emas dari rangkaian pegunungannnya, lalu kapur barus dari hutan-hutannnya, menarik para pedagang dari seluruh dunia menuju magnet Suvarna dvipa-Tanah Emas. Bukan itu saja. Beberapa jejak peninggalan tertua dari pengaruh India, Arab, dan Cina di Asia Tenggara dapat ditemukan di Sumatera. Deli, di Sumatera Timur, sekadar ilustrasi yang lain lagi. Jika kita menelisik ke 1919, Tan Malaka dalam autobiografinya Dari Penjara ke Penjara, sudah melukiskan Jika kita mempelajari dan menyerap apa yang menjadi ketahanan budaya dan lain, ketahanan nasional negara-negara Iran bisa kita jadikan contoh nyata yang paling aktual. Betapa kesadaran dan wawasan geopolitik dan geostrategi para elit pemerintahan di Iran, merupakan salah satu faktor kebangkitan Iran sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan oleh negara- negara adidaya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Cina. serta keterbatasannya mampu memaksimalkan peran geopolitik dalam perpolitikan global. Setidak-tidaknya ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Ahmadinejad dalam psy war kemarin telah membuat "kekhawatiran" para adidaya dunia, terutama bagi jajaran negara yang sangat tergantung dari dinamika selat tersebut. Ini menjadi contoh, betapa dahsyat pemanfaatan geopolitik suatu bangsa bila dikelola secara baik, bahkan dapat dijadikan geopolitic weapon. Dengan segala kelebihan itu, para pemangku Namun untuk luar negeri dan kepentingan kebijakan ketahanan nasional, harus menyadari betapa pentingya wilayah NKRI secara geopolitik. Menyadari bahwa letak geografisnya berada di antara benua Asia Indonesia yang Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 33
dan Autralia, serta diantara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, menyebabkan Indonesia punya posisi yang unik dan jarang dipunyai negara-negara lain. 3 Selain dari itu, data menggambarkan bahwa Indonesia memilikii 39 selat dimana 4 selatnya termasuk chockpoint shipping dari 9 selat-selat tersibuk di dunia semacam Selat Hormuz, atau Selat Malaka, dan lain- lain. Bahkan saat ini, hampir 50 persen perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Bisa dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini, memandang Indonesia secara geopolitik memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional. Berarti, Indonesia punya satu senjata ampuh, yaitu takdir geopolitik yang akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik negara-negara adidaya dan menjadi pusat gravitasi perekonomian global. Luas wilayah yang mendominasi kawassan Asia Tenggara, penduduk terbanyak dan sumberdaya alam (SDA) terkaya di Asia Indonesia telah menempatkan Tenggara, sebagai kunci kekuatan utama dan stabilisator keamanan kawasan. Sayangnya, sebagaimana diurai di atas, ilmu dan wawasan geopolitik di republik ini terdangkalkan bahkan terabaikan, sehingga bangsa ini tak mampu mensyukuri, menikmati dan mengelola karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru termarginal dalam kelimpahan rahmat- Nya. 4 Tatkala abai terhadap geopolitik, para elit pun seperti kehabisan waktu dan energi berdebat kesana-kemari dalam derivatif berbagai paradigma serta teori sosial politik yang sebenarnya telah dihegemoni oleh kepentingan asing. Terjebak gegap diskusi pada tataran permukaan malah melupakan hal-hal yang tersirat, apalagi membahas yang di bawah permukaan. Bahwa debatisasi berbagai elemen bangsa kini diduga kuat telah dirajut oleh asing dan kaum komprador menjadi "industri demokrasi" dengan berbagai manufaktur dan fabrikasi, seperti perbedaan pendapat, demonstrasi, ego sektoral, konflik, parlemen jalanan dan lainnya. Maka inilah kemenangan wilayah simbol- simbol (kulit) namun tersungkur di ruang hakiki (substansi). Lembaga pendidikan dan pusat kajian dipompa hanya sekedar mengejar gelar serta status sosial dengan paradigma dan teori yang telah dikendalikan, berputar-putar dalam isu serta terminologi "rekayasa" (demokrasi, HAM, lingkungan dll) yang berpihak kepada kepentingan luar tetapi nihil terhadap historisme yang mutlak harus dipikul dan menjadi tanggung jawab sejarah, sosial dan realitas politik terutama bagi kepentingan nasional saat ini. Dangkalnya Kesadaran dan Wawasan Geopolitik, Mudah Masuk Perangkap Skema Kepentingan Strategis Asing ialah tanah air maraknya berbagai konflik di sesungguhnya tak boleh dilepas dari hipotesa sebagai rangka "hajatan asing" dalam protection oil flow atau blockade somebody else oil flow. Pola yang lazim digunakan oleh ialah menghadirkan pasukan multinasional melalui resolusi PBB dengan alasan HAM dan kemanusiaan, lalu dikeroyok ala NATO seperti Libya atau berujung referendum sebagaimana terjadi di Sudan, Timor Timur dan lainnya. Itulah potensi yang bakal terjadi di republik ini, sementara para elit bangsa "sibuk" dengan dinamika di permukaan namun melupakan what lies beneath the surface (apa yang terkandung di bawah permukaan). Sekali lagi, abai geopolitik berarti awal bercokolnya "permainan asing" dan menjadi penyebab kehancuran sebuah bangsa. Sebagai contoh sederhana kolonialisme Dengan kegelisahan pokok seperti 34 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
terpapar di atas, maka mengenali dan mengetahui konstalasi geopolitik Negara- negara adidaya, merupakan langkah pertama kita untuk mengenali dan mengetahui kondisi-kondisi fisik dan mental bangsa kita, geopolitik kita sendiri. Merevisi Kembali Doktrin Sir Harold McKinder (CRG), Montreal, Kanada. Cartalucci berasumsi: "Matikan Timur Tengah, maka anda mematikan China dan Rusia, dan anda akan menguasai dunia". Faktanya bahwa sejak 1979, cengkeraman AS terhadap beberapa negara di Timur Tengah melalui Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memang terbukti unggul dalam hal dominasi minyak dunia. Setidaknya 90% transaksi ekspor minyak dari kelompok GCC atau 40% minyak dunia, dikuasai oleh AS. semakin asumsi menebalkan tesis Sir Halford Mackinder, pakar geopolitik Inggris abad ke-19 yang mengklasifikasikan dunia kedalam Empat Kawasan. Empat kawasan tersebut terdiri dari Heartland (meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah), Marginal Lands (meliputi Eropa Barat, Asia Selatan, sebagian Asia Tenggara dan sebagian daratan China), Desert (Afrika Utara), dan Island or Outer Continents (meliputi benua Amerika, Afrika Selatan, Asia Tenggara dan Australia). Agaknya itu Pertanyaannya adalah kenapa Rusia dan China tidak juga "mati" bahkan semakin menggeliat. Agaknya Cartalucci lupa, bahwa saat ini Rusia sudah menjadi Autarky (negara swasembada) seperti halnya Kanada. Artinya bahwa ketergantungannya terhadap negara lain sangat kecil. Sebaliknya, meskipun kemajuan ekonomi dan militernya relatif signifikan namun China masih tergantung dengan impor. Tesis Mackinder menyebutkan, bahwa negara yang menguasai kawasan Heartland (memiliki kandungan sumberdaya alam dan mineral yang melimpah), niscaya akan menuju kepada "Global Imperium". Dalam kajian politik, conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow merupakan modus kolonial sejak dulu, dan sering dilakukan untuk menebar penyesatan (mengalihkan perhatian), baik dalam bentuk konflik ataupun gerakan-gerakan massa lainnya di permukaan, agar yang menjadi tujuan utamanya tidak terpantau. 5 Menurut cermatan GFI, 'Empat Kawasan' Mackinder itu, tampaknya sudah tidak akurat lagi. Ini terbaca dari Smart Power-nya AS, apalagi melalui Arab Spring, AS ternyata juga menggoyang negara-negara Afrika Utara seperti Libya, Tunisia, dan Yaman yang nota bene merupakan kawasan Desert. AS dan sekutunya kini justru tengah menerapkan teori Toni Cartalucci, Research Assosciate di Central for Research on Globalization Menurut hipotesa GFI, hal ini karena energi masih tetap sebagai kunci skema bagi setiap manuver apapun, terutama militer. Begitupun, sampai saat ini kawasan titik Heartland masih dianggap sebagai tolak geopolitik global, sebab merupakan basis produsen minyak dan gas alam dunia, meskipun dalam perkembangannya banyak jajaran negara Afrika Utara, Amerika Latin dan Rusia telah menjadi net oil exporter. perpolitikan memang internasional mengisyaratkan pergeseran sentral geopolitik dari kawasan Timur Tengah menuju ke Asia Tenggara, khususnya Laut China Selatan. Isyarat peralihan tersebut terlihat dari beberapa indikasi, diantaranya AS ingin secepatnya membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan manuver Korea Utara. AS juga menyatakan akan memperluas pengaturan militernya di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan penempatan kapal-kapal Perkembangan aktual ini terjadinya saat Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 35
perang di Singapura. Selain itu, AS juga mendukung pembentukan ASEAN Security Community pada 2015, dan terkait dengan isu Laut China Selatan, melalui Menhan Leon Panetta, AS menganjurkan agar ASEAN melakukan "tindakan seragam" sekaligus menyusun kerangka aksi yang memiliki kekuatan hukum. Tapi yang paling mengejutkan adalah rencana AS untuk menggeser 60% armada tempurnya ke Asia Pasifik. Kompleksitas pertikaian wilayah di Laut China Selatan, disinyalir memang bukan sebatas klaim kepemilikan pulau- pulau, melainkan ada persoalan lainnya, diantaranya hak berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), termasuk penggunaan teknologi baru terkait exploitasi dan explorasi minyak dan gas bumi oleh negara tertentu. Ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut secara politis cenderung meningkat karena miskinnya win-win solution. Urgensi geografis Laut China Selatan yang cukup vital dalam pergeseran geopolitik global, memungkinkan terus terkendalanya upaya penyelesaian sengketa, bahkan diduga keras bahwa isu konflik teritorial itu akan menjadi trigger dalam benturan militer secara terbuka. Situasi ini tentunya akan mempengaruhi negara-negara di sekitar wilayah sengketa, dimana secara geografis, posisi Indonesia berada cukup dekat dengan Laut China Selatan, baik dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN maupun Asia Pasifik. Situasi ini diperkirakan akan berlangsung lama, karena selain menunggu 'momentum', negara- negara yang terlibat konflik juga melakukan upaya antisipasif secara intensif dan terbuka, terutama AS dan sekutunya versus China dan pendukungnya. Jalur Sutra Baru: Dasar Skema Kolonialisasi Imperialisme Barat Jika menyinggung geopolitik, maka kita ingat pakar geopolitik Inggris Halford Mackinder (1861 - 1947) yang menyatakan Teori Heartland (Jantung Dunia). Asumsinya: "Barangsiapa menguasai Heartland maka akan menguasai World Island". Dijelaskan oleh Mackinder, bahwa Heartland itu istilah lain Asia Tengah, sedangkan World Island adalah Timur Tengah. Tidak dapat disangkal siapapun, kedua kawasan adalah wilayah yang kaya akan minyak, gas bumi dan bahan mineral lain di muka bumi. Siapa menguasai tersebut akan menjadi Global kawasan Imperium, kata Mackinder! Itulah sepintas asumsi melegenda yang masih lampau puluhan diterapkan hingga kini oleh para adidaya khususnya Paman Sam dan sekutu. Yang kerap kita abaikan adalah fakta bahwa "Teori Heartland" (penguasaan Asia Tengah dan Timur Tengah)-nya Mackinder sesungguhnya hanya bagian (penggalan) dari Jalur Sutera. Karena dalam tidak menyertakan kawasan Afrika Utara sebagai salah satu faktor penting dalam konstalasi politik internasional. Kita sering abai ketika negara-negara adidaya melakukan mapping kolonialisasi di dunia, baik yang dilakukan oleh think tank berikut para manpower negeri kaum penjajah dimanapun, niscaya akan merekomendasi, bahwa menguasai kedua negara (Mesir dan Syria) hukumnya wajib bahkan mutlak. Tak bisa tidak. Itulah strategi awal penguasaan geopolitik di Jalur Sutera apabila ingin 'merajai dunia'. tahun teorinya Mackinder Strategi penguasaan wilayah Jalur Sutra yang menjadi dasar skema kolonialisasi negara-negara imperialis barat dari dulu hingga kini, seringkali tidak diketahui atau dengan sengaja diabaikan. Jalur Sutera itu sendiri ialah lintasan rute yang membentang antara perbatasan Rusia/Cina, Asia Tengah- Timur Tengah, Afrika Utara hingga berujung 36 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
di Maroko. Jalur Sutra membelah antara Dunia Barat dan Timur. Itulah kawasan sentral pergerakan (ekonomi) barang dan jasa bahkan dikumandangkan sebagai legenda jalur militer dunia sejak dahulu kala. Mengendalikan Jalur Sutera, identik menguasai dunia, dan menguasai Mesir dan Syria, ibarat sudah menguasai separuh jalurnya. Namun David Rockefeller, nampaknya sudah membaca tren global akan berubah dan bergeser ke Asia Pasifik, karena skema distribusi energi (minyak) akan bergeser ke Laut Cina Selatan. Karena dari berbagai penelitian, 80 persen impor Cina melalui perairan Laut Cina Selatan. Di sinilah relevansi kajian Deep Stoat di awal tulisan saya tadi. melalui Teluk Aden, Laut Merah - Terusan Suez dan bermuara di Laut Mediterania, juga letak pulau tersebut ternyata hanya 3000-an Km dari Diego Garcia, artinya jika kelak terjadi situasi darurat militer, maka permintaan penguatan militer ke Socotra bisa berlangsung secara cepat. Temuan tim riset Global Future Institute bahwa komando dan kendali tertinggi gerakan AS berpusat di Pulau Socotra, sedang manuver untuk wilayah Afrika dan Arab terletak di Qatar. Maka bukan hal yang aneh jika media mainsteam Al Jazeera yang sering menjadi propaganda Barat justru ada di Qatar. Masih ingat George Rich mentornya John Perkins? Simak nasehatnya: "Pergilah kau ke Mesir, dan gunakan negeri itu sebagai daerah transit untuk menaklukkan Timur Tengah dan juga daerah transit untuk Afrika". kemudian Rockefeller mengembangkan konsep Jalur Sutra menjadi New Silk Road yang terdiri dari Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Andaman, Teluk Bengal, hingga ke Lautan Hindia. Menurut Alfred Mahan, pakar kelautan Amerika Serikat (AS) yang hingga kini "doktrin"-nya masih dianut bahkan diletakkan sebagai dogma negara laut: "Barangsiapa merajai Lautan India maka ia bakal menjadi kunci percaturan di dunia internasional". Berarti tersirat yang dimaksud Alfred Mahan adalah Lautan Hindia. David terutama angkatan Bisa dimengerti jika Paman Sam tidak puas hanya dengan US Africa Command (US AFRICOM) guna mengendalikan Afrika, atau US Central Command (US CENTCOM) untuk mencengkeram Dunia Arab. AS pun terbesar membangun pangkalan militer dunia di Diego Garcia, Kepulauan Chargos, Lautan India. Setelah itu, masih dibangun pula pangkalan militer di Pulau Socotra, Yaman. Belum lagi pangkalan militer lainnya seperti di Pulau Cocos, Darwin, Subic dan lain-lain. Cerita Seputar Pencaplokan Pulau Socotra Menurut dokumen GFI, tanggal 2 Januari 2010 lalu, Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh mengadakan rapat tertutup dengan Panglima Komando Militer AS Jenderal David Petraeus. Diberitakan oleh media massa pertemuan itu adalah koordinasi penanganan aksi Al-Qaeda yang berbasis di Yaman, namun akhirnya terungkap bahwa pertemuan tersebut membahas soal Socotra. Singkat cerita, Presiden Saleh pun menyerah atas "desakan" Petraeus. Pulau Socotra diserahkan kepada AS sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka War on Terror (WoT) dan menumpas aksi- aksi perompakan warga Somalia. Dalam skema WoT kelak, Socotra diproyeksikan menjadi pangkalan militer, oleh karena otoritas AS diperkenankan untuk menggelar berbagai pesawat termasuk pesawat tempur dan komersil. Sekadar informasi. selain Socotra itu merupakan pintu gerbang ke Jalur Sutera Kemudahan mencaplok pulau uniq tersebut, selain disebabkan pemberian Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 37
konsesi ekonomi kepada petinggi Yaman sejumlah $ 14 juta US dari Kuwait Fund for Arab Economic Development guna membangun pelabuhan, juga ada isyarat Petraeus akan memberi bantuan peralatan militer. Akan tetapi, fakta menyebut bahwa pasca penyerahan Socotra kepada AS, sesaat kemudian meletus gejolak massa dalam rangka pelengserkan Ali Abdullah dari kekuasaannya ---belakangan aksi massa tadi disebut Arab Spring atau Musim Semi Arab. Pertanyaan kemudian muncul: adakah korelasi antara gerakan massa di Yaman yang notabene merupakan benih Arab Spring dengan keberadaan Socotra sebagai kendali tertinggi AS untuk "manuver"-nya di wilayah Afrika dan Arab? Pertanyaan lagi: siapa berani menyanggah, bahwa maksud tersembunyi pada kalimat "Lautan India" dalam uraian Doktrin Mahan makna tersiratnya ialah Jalur Sutera? Mengapa Bergeser ke Asia Pasifik? Negeri Paman Mao. 6 Cina pun menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu strategi Cina dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (pearls). yang progresif, Inilah yang kita prediksikan akan semakin menajamnya konflik terbuka AS versus Cina di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena Amerika pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations (CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think thank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Presiden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century (PNAC). Amerika dan Cina sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia. Mari kita simak Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China's Institute of Contemporary International Relation: "Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China's oil supply route." Jawabannya sederhana. Masuk akal jika Presiden Cina Hu Jiantao menegaskan, "Malacca-Dilemma" merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak Cina melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di "selat basah" ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Pihak perancang kebijakan strategis keamanan nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi string of pearls tidak. Implementasi string of pearls ini memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar 300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, ia memberi tersebut. Betapa 38 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar Cina. tarik-menarik pengaruh antara AS dan Cina ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi Jean Paul Rodrigue. Menurut Rodrigue, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina dan Jepang. Isyarat Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda. Sehubungan dengan yaitu Amerika dan Australia. Selat Sunda, Geopolitics Leverage Indonesia? Apabila dilemma malacca mencapai titik kulminasi akibat perang terbuka, maka besar kemunginan jalur Selat Malaka akan "tersumbat". Sudah barang tentu, sesuai prakiraan Rodrigue jalur pelayaran akan beralih ke Selat Sunda karena dianggap rute alternatif tersingkat dari jalur-jalur lazimnya. Inilah secara Indonesia geopolitik terutama bagi negara-negara yang terlibat konflik. Betapa dahsyat urgensi Selat Sunda dan alur-alur laut lain di mata dunia, karena banyak negara tergantung pada wilayah perairannya. keunggulan Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan. Cina sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura. hubungan politik antara Paman Sam dan Paman Mao, niscaya memiliki implikasi negatif atas hilir- mudik pelayaran Cina di Selat Malaka. Shock and Awe pun telah ditebar, melalui janji mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom di Selat Singapura, ujar Laksamana Thomas Rowden (10/5/2012). USS Freedom ialah kapal perang jenis terbaru AS, memiliki kecepatan hingga lebih 40 knot serta handal untuk perang di lautan dekat pesisir, mampu menyapu ranjau laut dan menyerang kapal selam. Semakin menegangnya Meskipun data-data ini masih sangat terbatas, setidaknya sudah bisa dijadikan kondisi mapping sementara geopolitik Asia Pasifik menjelang friksi terbuka sebagaimana ramalan PNAC 2002, baik terkait implementasi String of Pearl atau dinamika kapal-kapal negara pesaing Cina, tentang faktor leverage geografis dijadikan geopolitical (daya pemberdayaan ungkit) melalui secara benar dan optimal berkenaan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera. Menurut Dirgo D. Purbo (2012), geopolitik dalam wawasan nusantara jawaban untuk kepentingan merupakan nasional RI di abad XXI. Tak bisa tidak, Kepentingan Nasional RI harus menjadi rujukan utama dalam memberdayakan daya ungkit (geopolitik) yang melekat sebagai keunggulan geografis Indonesia. Sejatinya tinggal bagaimana Masalahnya adalah, Ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia memberi peluang Cina terlibat dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), tawaran itu mungkin dianggap "berkah" dari langit bagi Cina. nilai demikian? proyeknya menakjubkan (sekitar Rp 100- an triliun) juga secara geopolitik, kelak Cina-lah yang "menguasai" Selat Sunda dengan alasan profit bisnis selaku investor. Belum masalah string of pearls dan implementasinya. Artinya peluang itu bukan hanya mengurangi malacca dilemma atau menghindari sekalipun, tetapi bahayanya Kenapa Selain Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 39
justru Cina akan menjadi pengendali baru di selat ini, sehingga bisa memastikan tidak akan ada kendala signifikan pada sistem pelayarannya meskipun ada "sumbatan" di Selat Malaka akibat friksi melawan AS dan sekutu. strategis bidang luar negeri maupun ekonomi, harus mempertimbangkan nilai strategis wilayah Indonesia secara geopolitik. Dan memandang Geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda akhirnya batal. Karena itu, jika ini terjadi bisa berpotensi timbul "bencana geopolitik." Ketika di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan terjadi pergolakan bersenjata sehingga menjadi jalur yang tidak aman, maka Selat Sunda justru akan menjadi jalur alternatif yang terdekat. Artinya, Selat Sunda merupakan senjata geopolitik Indonesia. Dan ketika Cina sudah menguasai Selat Sunda sebagai investor, maka Cina dalam posisi yang bisa mengatur sistem pengamanan maritim Selat Sunda. Maka itu, para penentu kebijakan luar negeri jangan hanya melihat dari aspek sosial ekonomi saja, melainkan harus juga juga secara komprehensif melakukan prakiraan keadaan dan tren global ke depan. Termasuk bencana geopolitik ketika JSS pada perkembanganya bisa mengikis identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Tanpa perencanaan strategis dan pola negosiasi yang canggih dari para diplomat garis depan kita, jangan-jangan rakyat di sekitar JSS cuma menjadi penonton belaka. PENUTUP Kesimpulan dan Rekomendasi pentingnya Menyadari Indoensia dalam perspektif geopolitik, maka Indonesia harus mengantisipasi jika kelak terjadi perang terbuka antara AS versus Cina, potensi terjadinya perang proxy (perang perpanjangan) antara kedua negara adidaya tersebut, yang tentunya akan berdampak bagi Indonesia pada khususnya mapun ASEAN pada umumnya. Ketiga: Keempat: Dari mapping prakiraan situasi tadi, semakin terlihat urgensi Selat Sunda dari sisi geopolitik. Artinya ketika Selat Malaka telah menjadi "jalur tidak aman" bagi pelayaran internasional akibat perang, maka rute alternatif tersingkat baik dari dan ke Lautan Hindia serta Lautan Pasifik dipastikan akan melintas di Selat Sunda dan selat lainnya dalam koridor ALKI di Indonesia; produk- produk hukum terkait geopolitical leverage misalnya (pemanfaatan "penutupan di Indonesia ketika dinamika pelayaran telah mengancam keamanan nasional dan Kepentingan Nasional RI. Hal ini mutlak segera dilangkahkan oleh segenap elit dan pengambil kebijakan di republik ini sebagai respon terhadap situasi yang berkembang sekaligus penyikapan peralihan geopolitik global; Kelima: Perlu dibidani geopolitik), sementara" selat-selat Pertama: Memanasnya suhu politik antara Cina melawan AS dan sekutu, selain menggeser geopolitik global dari Heartland ke Asia, juga meniscayakan perubahan konstelasi di Asia Pasifik terutama Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Apalagi jika kelak benar-banar meletus konflik terbuka di perairan; Kedua. Maka para perumus kebijakan Keenam: Belajar dari pengalaman pahit JSS, geopolitik harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan ekonomi dan terintegrasi, sehingga luar negri yang tercipta keseimbangan antara kedaulatan negara, kesejahteraan maupun kepentingan pendukung lainnya. Sehingga kebijakan nasional yang diambil melibatkan berbagai instansi terkait maupun para tokoh dan 40 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
masyarakat (Stake Holder). _____________________________ prioritas pembangunan RI kedepan mutlak harus menguatkan sistem pengawasan dan pengamanan selat-selat Indonesia (ALKI) yang ditopang oleh lembaga dan kementerian terkait dengan maupun TNI-Polri sebagai ujung tombak; Ketujuh: Salah satu Kelak dengan sistem pengamanan dan pengawasan perairan yang canggih lagi handal, niscaya akan meningkatkan tawar" Pemerintah Indonesia di forum global manapun, dan lebih jauh lagi adalah mengubah skema geopolitical leverage menjadi geopolitical weapon, atau senjata geopolitik bagi republik tercinta ini. Kedelapan: "daya Kesembilan, Menyadari kenyataan bahwa seiring dengan bergesernya sentral geopolitik ke Asia Pasifik, tiga negara muncul yaitu India, Cina dan Rusia, sebagai kekuatan baru yang berpotensi menjadi kekuatan alternate di luar orbit pengaruh blok AS dan Eropa Barat, maka politik luar negeri RI yang bebas aktif harus diaktualisasikan dengan memotori penyusunan Strategi Perimbangan Kekuatan Baru, atas dasar kemitraan strategis dengan ketiga negara tersebut, atas dasar kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menguatkan. 1 Arahan dan Kuliah Pertama Presiden Ir Sukarno Pada Peresmian Lemhanas 20 Mei 1965. 2 Untuk studi-studi teoritis yang lebih mendalam tentang Geopolitik, baca artikel Dr Kusnanto Anggoro berjudul Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga Dan Strategi Jurnal Pertahanan terbitan CSIS yang bertema: Perspektif Baru Keamanan Nasional(Jakarta: CSIS, 2005). Indonesia, dalam 3 Kajian yang lebih mendalam terkait Indonesia dalam perspektif Geopolitik, baca artikel Hendrajit dan M Arief Pranoto, "Kenali Takdir Geopolitik Indonesia dan Aneka Corak Perang Asimetris, Majalah Aktual Edisi 37(25 Juni-9 Juli 2015). 4 Khusus untuk tema ini, silahkan baca artikel M Arief Pranoto, Geopolitik Ilmunya Ketahanan Nasional, The Global Review Quarterly, November 2014. terkait pergeseran konflik global dari "Daerah Jantung" atau heartland (Timur Tengah dan Asia Tengah) ke Asia Pasifik, bisa dibaca beberapa artikel M Arief Pranoto dan Hendrajit dalam jurnal terbitan Global Future Institute, khususnya The Global Review Quarterly Edisi 2, Januari 2013. Bertema: Merobek Jalur Sutra. 5 Kajian-kajian mendalam 6 Untuk tema ini, penulis olah dari beberapa kajian para peneliti Global Future Institute yang terdokumentasi di situas kami Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 41
42 Halaman ini sengaja dikosongkan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Gambar : Dinamika Geopolitik Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Indonesia Broto Wardoyo, S.Sos., M.A. Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Abstrak Timur Tengah dikenal sebagai kawasan yang memiliki tingkat instabilitas tinggi. Interaksi antara tiga realitas di level global, regional, dan nasional/lokal di kawasan ini menentukan dinamika geopolitik Timur Tengah. Dalam realitas global, menurunnya pengaruh Amerika Serikat diimbangi dengan semakin menguatnya pengaruh kekuatan- kekuatan global lainnya. Dalam realitas regional, pertarungan antara kekuatan-kekuatan kawasan - Saudi dan Iran - berinteraksi dengan pertarungan antara Saudi dengan kekuatan- kekuatan non-negara, baik Sunni maupun Syiah. Di dalam realitas nasional/lokal, pertarungan antar-kelompok - baik berbasis etnis maupun sekte - berlangsung dimana kelompok-kelompok tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan internasionalisasi konflik. Dari dinamika tersebut, ada dua isu yang harus dipahami dengan baik oleh Indonesia untuk menjaga dirinya agar tidak terus-menerus menjadi variabel dependen dari dinamika geopolitik Timur Tengah, yaitu: radikalisme agama dan internasionalisasi konflik. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 43
PENDAHULUAN sebagai kawasan yang memiliki tingkat instabilitas tinggi. Menurut Global Peace Index 2016, Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki indeks perdamaian paling buruk (dengan skor 2,554 dari skala 5).1 Tahun sebelumnya, indeks perdamaian di kawasan ini juga berada di posisi paling akhir (dengan skor 2,385). Tingginya instabilitas di Timur Tengah tersebut didorong oleh banyaknya konflik bersenjata yang terjadi secara bersamaan di kawasan ini. Saat ini, tercatat ada empat konflik internal bersenjata yang intervensi kekuatan-kekuatan melibatkan global ataupun regional di Timur Tengah, yaitu: di Lebanon, Irak, Suriah dan Yaman, serta satu konflik antar-negara, antara Palestina dengan Israel, yang belum juga menemukan solusi final. Timur Tengah dikenal Salah satu hal mendorong instabilitas di Timur Tengah adalah kuatnya intervensi kekuatan-kekuatan global di kawasan ini. Intervensi mereka di Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari nilai strategis Timur Tengah yang menjadi wilayah persimpangan dunia. Timur Tengah menjadi penghubung benua Asia, Afrika dan Eropa serta memberikan akses laut hangat bagi Rusia. Di kawasan ini juga terdapat terusan Suez yang menjadi jalur pelayaran vital dari Eropa ke Asia (Cook 2013). Nilai strategis kawasan ini bisa dilihat dari penamaan Timur Tengah itu sendiri. Istilah Timur Tengah diperkenalkan oleh Mahan untuk merujuk pada wilayah yang menurutnya perlu dikuasai untuk mengamankan dan komunikasi antara Mesir (Timur Dekat) dan India (Timur Jauh), mengingat pada saat yang bersamaan Jerman melakukan pembangunan jalur kereta Berlin-Baghdad dan Rusia melakukan ekspansi ke selatan sebagai bagian dari kebijakan imperialisme mereka (Mahan 1902; Davison 1960; Hazbun dalam Bonine, Amanat & Gasper 2012). jalur pelayaran identifikasi wilayah kawasan Timur Tengah, dengan demikian, tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan karena hanya dilakukan dengan mempertimbangkan cara pandang geopolitik Barat, yang juga disebut sebagai geopolitik imperialistik (Keddie 1973; Said 1979). implementasi Pada periode selanjutnya, cara pandang tetap bertahan. tersebut Sebagai contoh, penentuan batas-batas negara di Timur Tengah yang dilakukan pasca berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Turki Usmani oleh Inggris dan Perancis yang menghasilkan negara-negara modern yang kita kenal saat ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan situasi geografis dan tersebut. Dampaknya, negara-negara yang tercipta memiliki permasalahan dalam hubungan antar-kelompok, baik yang berbasis etnis maupun sekte. Pembentukan negara Israel, misalnya, dilakukan dengan tidak mempertimbangkan eksistensi pemukim Arab-Palestina yang lebih dahulu bermukim di wilayah mandataris Palestina sehingga berujung pada konflik antara pemukim Yahudi dan Arab-Palestina, atau sekarang dikenal dengan konflik Israel- Palestina (Pappe 2004). Contoh lain adalah pembentukan negara Lebanon yang tidak mempertimbangkan persebaran demografis pemukimnya kepentingan diantara para pemukim tersebut sehingga menghasilkan perang sipil antar-kelompok yang berkepanjangan (Traboulsi 2007). Penamaan dan sejarah negara-negara telah dan gap lebih modern, intervensi kekuatan-kekuatan global di Timur Tengah juga didorong oleh kepemilikan cadangan energi yang telah terbukti (proven energy reserves) dalam jumlah yang besar. BP Statistical Review of World Energy 2016 mencatat bahwa Timur Tengah memiliki 47,3% cadangan minyak dunia dan 42,8% cadangan gas dunia. Angka tersebut jauh meninggalkan wilayah lain seperti Amerika Tengah dan Selatan yang memiliki 19,4% Pada periode yang 44 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
cadangan minyak dunia (terbesar kedua untuk cadangan minyak) dan Eropa-Eurasia yang memiliki 30,4% cadangan gas dunia (terbesar kedua untuk cadangan gas). Selain itu, produksi minyak di Timur Tengah juga yang terbesar di dunia. Timur Tengah berkontribusi 32,4% dari total produksi minyak dunia. Meski produksi gas Timur Tengah hanya 17,4% dari total produksi gas dunia atau masih kalah dari Amerika Utara (28,1%) dan Eropa-Eurasia (27,8%), konsumsi mereka hanyalah 14,1% dari total konsumsi dunia sedangkan konsumsi gas Amerika Utara mencapai 28,1% dan konsumsi gas Eropa-Eurasia mencapai 28,8%. Tingginya cadangan dan produksi energi kawasan Timur Tengah tersebut membuat Klare (2001) meletakkan kawasan ini sebagai salah satu tempat dimana konflik masa depan akan pecah. 2 Kondisi instabilitas tersebut membuat Cohen (2009) mengkategorikan kawasan Timur Tengah sebagai shatterbelt, atau wilayah yang memiliki tingkat instabilitas tinggi karena dua hal: kuatnya intervensi internal asing dan adanya perpecahan yang akut. Tingginya instabilitas di kawasan Timur Tengah ini membawa dampak pada banyak negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ke Indonesia. Hal yang patut disayangkan adalah ketidakmampuan Indonesia untuk menjadi variabel independen dari dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan lebih cenderung menjadi variabel dependen dari dinamika geopolitik di kawasan ini. tingkat Tulisan ini membahas dampak dari instabilitas di kawasan Timur Tengah Indonesia terhadap ketahanan nasional dengan membedah pertanyaan mendasar. Pertama, apa sumber utama dari dinamika geopolitik di kawasan ini pasca Perang Dingin? Kedua, isu-isu utama apa yang perlu dipertimbangkan yang bisa mempengaruhi Indonesia di masa yang akan tiga datang yang bersumber dari kawasan Timur Tengah? Ketiga, langkah apa yang bisa diambil oleh Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif dari dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah? Tulisan ini sendiri akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertanyaan pertama dan kedua akan dibahas dalam ini sedangkan tulisan bagian kedua pertanyaan ketiga menjadi fokus bagian terakhir tulisan ini. PEMBAHASAN Geopolitik Timur Tengah Apapun definisinya, geopolitik pada dasarnya mempercayai adanya keterkaitan antara kondisi geografis, termasuk manusia yang tinggal di dalamnya dan kultur yang mereka miliki, dengan politik internasional. Hanya saja, para pengkaji geopolitik modern, tidak melihat kondisi geografis sebagai satu-satunya variabel yang mempengaruhi politik ini, konsep geopolitik dapat dibedakan menjadi dua: geopolitik ortodoks dan geopolitik kritis, lahir dimana pemahaman yang kedua sebagai respon atas pemahaman yang pertama. Tuathail (dalam Gray & Sloan 1999; dalam Tuathail, Dalby & Routledge 2006) membedakan geopolitik ortodoks dari geopolitik kritis dengan menambahkan dimensi praktis (practical geopolitics), populer (popular geopolitics), dan struktural (structural geopolitics) ke dalam dimensi formal (formal geopolitics). Pemahaman geopolitik dalam dimensi terakhir tersebutlah yang oleh Tuathail didefinisikan sebagai geopolitik ortodoks. Dinamika geopolitik di suatu kawasan sendiri, menurut mereka yang mempercayai kritis, dipengaruhi oleh tiga hal: realitas global (geostrategic regional (geopolitical regional), dan realitas nasional/ lokal (Cohen 2009). 3 Interaksi diantara ketiga realitas tersebut akan menentukan dinamika geopolitik di kawasan. Untuk menjelaskan internasional. Sejauh geopolitik realm), realitas Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 45
dinamika geopolitik di Timur Tengah, tulisan ini membedakan kekuatan pendorongnya dalam ketiga level tersebut. Geostrategic realm Dalam konteks Timur Tengah, geopolitik imperialistik ortodoks yang cenderung tidak mampu menjelaskan dipandang terkait perkembangan terhadap dengan dampak globalisasi kawasan ini. Penganut geopolitik ortodoks memiliki kecenderungan untuk menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai sebuah sering dirujuk "situasi sebagai Middle East exceptionalism, yang pada dasarnya berpendapat bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang tidak bisa menyatu dengan masyarakat internasional karena keunikan-keunikannya dan membuat dampak globalisasi di kawasan ini menjadi tidak terlalu terlihat. Timur Tengah pun dianggap sebagai kawasan yang "terbelakang", "tidak modern" atau "tradisional". Keberadaan minyak yang menghasilkan negara-negara rente atau rentier states (Ross 2001), kultur Arab (Ajami 1992) atau kultur Islam (Lewis 2003) sering disebut sebagai alasan mengapa globalisasi tidak bisa mempengaruhi Timur Tengah. terkini, terutama khusus" atau prosesnya - sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai liberalization from above. Beberapa negara di kawasan ini sanggup menjaga agar liberalisasi dan keterbukaan terpimpin tidak menimbulkan benturan dengan publik - seperti Saudi ataupun Bahrain, namun beberapa yang lain gagal - seperti misalnya Suriah. tersebut imperialistik geopolitik tersebut membawa konsekuensi pada "memperbaiki adanya keinginan untuk situasi" (to fix things) di kawasan (Hazbun dalam Bonine, Amanat & Gasper 2012). Logika semacam inilah yang mendorong kekuatan-kekuatan kebijakan-kebijakan global di kawasan yang berkontribusi pada instabilitas. Dalam konteks Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan yang salah tersebut justru membawa dampak pada semakin melemahnya pengaruh mereka di kawasan (Amirahmadi 2015). Padahal, jauh sebelumnya, Haass telah mengingatkan para pengambil kebijakan di Amerika Serikat bahwa tantangan terhadap dominasi mereka di Timur Tengah semakin besar, baik dari aktor non-negara di kawasan ataupun dari luar kawasan dan aktor-aktor non-negara sehingga mereka seharusnya mengambil kebijakan yang lebih mempertimbangkan kondisi lokal. Logika (2006) Beberapa pengkaji Timur Tengah yang tidak mempercayai keistimewaan Timur Tengah tersebut memperlihatkan bahwa ada pergeseran besar dalam kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan, baik mereka yang bertumpu pada rente minyak dan gas maupun yang bukan (Ehteshami 2007; Stetter (ed.) 2008; Stetter (ed.) 2012). Pergeseran terutama nampak dalam ketidakmampuan negara untuk mengendalikan arus masuk modal maupun informasi. Negara-negara di Timur Tengah menyikapi arus masuk modal dan informasi tersebut dengan melakukan liberalisasi dan tetap menekankan keterbukaan, dengan pada dominasi peran negara dalam tersebut Salah satu contoh kebijakan yang didorong oleh logika geopolitik imperialistik yang diambil oleh Amerika Serikat adalah Greater Middle East Policy (GMEP) yang diadopsi oleh Amerika Serikat sejak era George Walker Bush yang salah kaprah dalam memahami Timur Tengah (Güney & Gökcan 2010). Kesalahan utama GMEP, yang mengedepankan anggapan bahwa demokratisasi kawasan merupakan obat yang mujarab bagi instabilitas kawasan, tersebut oleh pemerintahan Obama dengan kebijakan yang saja, meski pragmatis, logika dasar kebijakan kemudian dikoreksi lebih pragmatis. Hanya 46 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
tersebut imperialistik. Pragmatisme yang diambil pemerintahan Obama lebih didorong oleh kebutuhan untuk meminimalkan biaya yang harus ditanggung dan bukan didorong oleh pemahaman mengenai kawasan ini sendiri. Sebagai contoh, penarikan mundur pasukan Amerika tidak dilakukan dengan Serikat di mempertimbangkan kapasitas militer Irak untuk menjaga keamanan, terutama dari ancaman al Qaeda (AQ) dan Islamic State (IS). Dampaknya, selama periode 2008- 2015, Irak senantiasa berada di posisi tertinggi dalam terorisme global indeks dengan jumlah serangan rata-rata 1.762 serangan per tahun atau hampir 5 serangan per hari (GTI 2008-2015). tetaplah geopolitik Irak Amerika Serikat di Timur Tengah tersebut membuka kesempatan kekuatan-kekuatan global lain untuk turut melakukan intervensi di kawasan ini. Amerika Serikat sendiri mendominasi kawasan Timur Tengah sejak berakhirnya Perang Dingin. Sebelumnya, selama periode Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Sovyet berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Untuk mencegah Timur Tengah jatuh ke dalam area pengaruh Uni Sovyet, pada tahun 1967 Presiden Eisenhower mengadopsi kebijakan dengan memberikan bantuan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sepakat untuk membendung pengaruh komunisme, yang kemudian dikenal sebagai Eisenhower doctrine. Sebelumnya, pasca Perang Dunia II, pemerintahan Truman membatasi peran Amerika Serikat di Timur Tengah dengan membiarkan Inggris untuk tetap menjadi kekuatan utama di kawasan ini. Hanya saja, kemampuan Inggris untuk menjadi kekuatan tunggal di Timur Tengah terkikis seiring dengan penentangan negara-negara di kawasan terhadap Inggris karena berbagai alasan. Perang Enam Hari tahun 1956 dipandang oleh Eisenhower sebagai tanda Inggris untuk menjaga ketidakmampuan Melemahnya pengaruh bagi stabilitas di kawasan dan, lebih buruk, ketidakmampuan tersebut mengundang intervensi Uni Sovyet di Timur Tengah (Howard 1972; Hahn 2006; Little 2008 bab 4). Saat ini, melemahnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah memberikan ruang yang lebih luas bagi Rusia, yang sebelumnya berhasil menancapkan pengaruhnya atas beberapa negara di kawasan, untuk kembali terlibat dalam berbagai isu di kawasan. Selain untuk mengimbangi pengaruh tiga Amerika Serikat, setidaknya ada kepentingan yang mendorong lain keterlibatan Rusia di kawasan Timur Tengah, mulai dari: ketakutan akan meluasnya pengaruh kelompok-kelompok radikal Sunni di kawasan ini ke kelompok-kelompok serupa di Rusia - terutama di wilayah Kaukasus; kebutuhan untuk menjaga harga minyak dan gas agar tidak mengganggu pendapatan Rusia - mengingat Rusia memiliki ketergantungan ekonomi terhadap ekspor gas sehingga penting bagi Rusia untuk menstabilkan harga; dan kebutuhan untuk menjaga ekspor senjata ke negara- negara di kawasan ini (Katz dalam Kausch 2015). Selain kedua negara tersebut, ada juga Tiongkok dan Uni Eropa yang juga berusaha mempengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Hanya saja, kekuatan-kekuatan global tersebut tidak memiliki kebijakan Timur Tengah yang terstruktur dengan baik dan cenderung reaktif serta berorientasi jangka pendek dalam berbagai masalah di kawasan. Rusia dan Tiongkok juga memiliki memiliki kesamaan dalam menyikapi permasalahan di kawasan dengan mengedepankan sikap anti intervensi (Burton dalam terhadap Klieman 2015). lain Hal yang menjadi permasalahan dalam pergeseran kekuatan global di Timur Tengah bukan hanya munculnya kutub-kutub baru di kawasan, namun juga adanya kekosongan yang terjadi di dalam proses melemahnya Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 47
kekuatan lama dan tumbuhnya kekuatan baru tersebut. Kekosongan ini yang kemudian diisi oleh AQ dan IS untuk mengembangkan (Kausch dalam Kausch kapasitasnya 2015). Selain tersebut itu, kekosongan juga mengubah model interaksi kekuatan- kekuatan global di kawasan dimana kekuatan lama memiliki keengganan menggunakan kapasitasnya sendiri sedangkan kekuatan baru belum bisa menurunkan kapasitasnya sendiri. Kondisi ini memunculkan interaksi antara kekuatan-kekuatan global dengan kelompok-kelompok yang telah ada di lapangan serta menghasilkan proxy war. Geopolitical regional Hal yang kemudian menjadi pertanyaan kekuatan- adalah: kekuatan global ini menjadi faktor yang paling menentukan untuk memahami dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah? Gause III (2014) menilai bahwa intervensi kekuatan-kekuatan global hanya bisa terjadi dan berpengaruh pada dinamika geopolitik di Timur Tengah jika ada pihak di dalam kawasan yang mengundang intervensi tersebut. Bagi Gause III, sumber utama volatilitas di kawasan Timur Tengah adalah adanya Perang Dingin Arab (Arab Cold War) antara kekuatan-kekuatan utama regional. Istilah Perang Dingin Arab pertama kali diperkenalkan oleh Kerr (1971) untuk menjelaskan pertarungan antara Gamal Abdel Nasser dengan rival-rival politiknya di kawasan, termasuk Raja Faisal dari Saudi Arabia. Pertarungan untuk menjadi tersebut dibalut pemimpin Dunia Arab dengan pertarungan ideologis antara sosialisme Arab atau nasionalisme Arab, yang berkembang dengan baik di Mesir, Suriah, Lebanon dan juga Irak, melawan Islam tradisional yang dibawa oleh Saudi dan mendapat dukungan dari kerajaan- kerajaan Teluk. apakah intervensi fenomena Musim Semi Arab (Arab Spring), istilah Perang Dingin Arab merujuk pada dua hal. Pertama, adanya pertarungan antara rezim melawan kekuatan-kekuatan sosial yang menginginkan adanya perubahan radikal di dalam tata kehidupan bernegara di Dunia Arab. Pertarungan ini sendiri dimungkinkan karena adanya globalisasi yang membuka akses informasi publik terhadap dunia internasional. Dalam konteks ini, Valbjørn & Bank (2012) menekankan pada dikotomi antara rezim-rezim yang berkuasa di Dunia Arab, baik yang Arabis maupun Islamis, yang mulai dipertanyakan legitimasinya oleh kelompok-kelompok non- negara, seperti Hezbollah, Hamas, AQ, maupun IS. Kelompok-kelompok tersebut justru semakin menguat legitimasinya sebagai representasi Dunia Arab di mata publik Arab. Pertarungan tersebut mulai menguat seiring dengan keberhasilan Hezbollah dalam perang melawan Israel tahun 2006 serta keberhasilan Hamas dalam perang melawan Israel tahun 2008- 2009. Pertarungan antara rezim dengan kelompok-kelompok non-negara sebagai representasi Dunia Arab di publik Arab tersebut membawa dampak pada semakin melemahnya peran negara. Dalam kondisi yang ekstrem, peran negara kemudian digantikan oleh kelompok-kelompok non- negara tersebut, seperti dalam kasus Hezbollah di Lebanon Selatan, Hamas di Jalur Gaza, dan IS di Suriah bagian Timur serta Irak bagian Barat. Kedua, Perang Dingin Arab juga merujuk pada pertarungan antara Saudi, yang mewakili Islam tradisionalis, melawan Iran. Dalam konteks ini, istilah Perang Dingin Arab diperluas pemahamannya menjadi Perang Dingin Timur Tengah dan cenderung dipahami sebagai pertarungan antara Sunni melawan Syiah (Salloukh 2013; Gause III 2014). Perseteruan antara Saudi dan Iran memiliki sejarah yang panjang dan dipandang sebagai permusuhan dengan Dalam konteks saat ini, terutama pasca 48 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
derajat yang paling tinggi di Timur Tengah. Walt (1987) bahkan menilai permusuhan Saudi dengan Iran ini melebihi permusuhan Saudi dengan Israel (Islam dengan Yahudi). Iran sendiri secara konsisten menggunakan kartu anti-Israel sebagai kunci untuk membangun aliansinya dengan kelompok- kelompok non-negara, baik yang dibangun dengan identitas Syiah seperti Hezbollah maupun Sunni seperti Hamas. non-negara dan negara Syiah, termasuk aliansi yang dibangun oleh dua aktor terakhir. Dengan kata lain, Perang Dingin Arab fase kedua pada dasarnya adalah pertarungan antara Saudi melawan semua aktor yang lain. Meski demikian, ada juga pertarungan antara kelompok non-negara Sunni melawan negara Syiah dan kelompok non-negara Syiah - seperti yang terjadi di Irak ataupun Suriah. kedua kekuatan utama kawasan tersebut terjadi di negara-negara yang memiliki perpecahan etnis Sunni-Syiah dan negara yang kapasitas pemerintah untuk mengontrol wilayahnya cenderung menurun. Variabel yang terakhir tersebut akan menentukan apakah pertarungan antara kedua kekuatan regional tersebut menghasilkan kekerasan atau tidak. Apa yang terjadi di Bahrain menunjukkan bahwa ketika peran negara cenderung solid maka pertarungan kekuatan regional tidak bertransformasi menjadi perang sipil. Sebaliknya, apa yang terjadi di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman memperlihatkan hal yang berkebalikan. Arena pertarungan antara regional tersebut tidak hanya memperlihatkan bahwa kubu Syiah cenderung solid dan tidak demikian halnya dengan kubu Sunni, kuatnya juga memperlihatkan namun nuansa sektarian dalam konflik-konflik di Timur Tengah. Padahal, nuansa pertarungan sektarian, terutama antara Sunni melawan Syiah, bukanlah satu-satunya elemen dalam Perang Dingin Arab fase kedua. Elemen lain yang juga penting untuk memahami dinamika geopolitik Timur Tengah adalah terjadi di arena pertarungannya yang negara-negara yang mengalami disfungsi pemerintahan. Pemetaan pertarungan Bagan 1. Pemetaan aktor internal di kawasan Timur Tengah Jenis aktor Negara Non-negara Identitas aktor Sunni Syiah Saudi Iran, Suriah** IS, al Qaeda, Hamas* Hezbollah Meskipun Sunni, Hamas cenderung dekat dengan Suriah dan Iran karena kesamaan sikap terhadap Israel. ** Suriah sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai Syiah mengingat mayoritas penduduk Suriah adalah Sunni dan penguasa Suriah, rezim al Assad berasal dari etnis Alawite. Dengan demikian, Perang Dingin Arab fase kedua lebih tepat jika diletakkan dalam pemetaan yang lebih kompleks seperti terlihat dalam Bagan 1. Dengan mempertimbangkan jenis (negara atau non- negara) dan identitas (Sunni atau Syiah) aktor, Perang Dingin Arab fase kedua pada dasarnya merupakan interaksi antara negara Sunni yang berhadapan dengan kelompok non-negara Sunni serta kelompok Realitas nasional/lokal Dari dua sub-bagian sebelumnya bisa dilihat bahwa fenomena-fenomena dalam realitas global dan regional berinteraksi baik dengan realitas benturan sektarian maupun disfungsi negara. Dengan demikian, problem-problem utama di Timur Tengah pada dasarnya akan muncul di negara yang mengalami dua nasional/lokal, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 49
fenomena tersebut. Negara-negara di kawasan yang mengalami perpecahan kelompok berbasis etnis maupun sekte antara lain adalah: Israel/Palestina (Yahudi dan Arab-Palestina), Lebanon (Sunni, Syiah, Maronite, dan Druze), Irak (Sunni, Syiah, dan Kurdi), Suriah (Sunni, Syiah, Druze, Alawi, dan Kurdi), Yaman (Sunni dan Syiah), serta Bahrain (Sunni dan Syiah). Meski demikian, patut dicatat bahwa konflik terbuka dengan kekerasan tidak akan terjadi di negara-negara yang tidak mengalami disfungsi pemerintahan. Bahrain, dengan demikian, menjadi pengecualian karena berkuasa mampu pemerintah mengendalikan situasi dengan baik. Hal ini berbeda dengan Lebanon, Irak, Suriah, ataupun Yaman. Di negara-negara tersebut, perbedaan kelompok tumpang tindih dengan melemahnya legitimasi kekuasaan negara. Dalam kasus Israel/Palestina, pertarungan terjadi sebelum antar-kelompok tersebut Israel tahun 1948 dan ketika negara didirikan pertarungan tersebut berubah menjadi konflik antar-negara. Pertarungan baru justru muncul di Palestina antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islamis. Dengan demikian, ada empat kasus yang menjelaskan bagaimana disfungsi pemerintahan membawa dampak pada konflik berbau sektarian yaitu di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Dari keempat kasus tersebut, tiga konflik terakhir perlu menjadi perhatian serius masyarakat internasional, termasuk Indonesia. 4 lokal yang Secara demografis, dua kelompok besar etnis terbesar di Irak adalah Arab dan Kurdi. Etnis Arab di Irak terbagi menjadi Arab Sunni dan Arab Syiah, sedangkan etnis Kurdi sebagian besar menganut mazhab Sunni. Irak kemudian Pembagian kelompok di tiga sering kelompok utama, yaitu Syiah (sekitar 49%), Sunni (sekitar 24%), dan Kurdi (sekitar 15%) (Mohammed 2014). Pasca Saddam, Irak kehilangan tiga pilar pemerintahan sekaligus disederhanakan menjadi dengan dibubarkannya Partai Baath, militer, dan birokrasi. Upaya penataan institusi politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pemilu untuk membentuk parlemen kemudian terganjal dengan ketidakmampuan parlemen menyepakati konsitusi baru Irak. Kegagalan penyelesaian dalam mekanisme institusional politik tersebut memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kelompok- kelompok berbasis identitas. Ketidakmampuan pemerintahan baru Irak pasca Saddam untuk membangun militer non-sektarian membuat beberapa kelompok bersenjata secara de tertentu. Saat facto menguasai wilayah ini, masalah utama di Irak masih berpusat pada ketidakmampuan untuk menemukan formula penataan politik diantara kelompok- dan kelompok berdampak pada ketidakmampuan birokrasi dan militer untuk secara efektif menguasai seluruh wilayah. Hasilnya, Irak berubah kekuasaan menjadi dalam empat area: wilayah yang ada di bawah penguasaan pemerintah pusat yang didukung Amerika Serikat dan Saudi, wilayah Kurdi yang otonom, wilayah yang dikuasai kelompok Syiah yang didukung oleh Iran, dan wilayah yang dikuasai oleh IS. bersenjata yang yang yang sektarian ada kantong-kantong Problem yang sama juga terjadi di Suriah. Sama halnya dengan Irak, wilayah Suriah terbagi ke dalam empat area utama, yaitu: wilayah yang dikuasai oleh rezim Bashar yang didukung oleh Rusia dan Iran, wilayah yang dikuasai oleh kelompok- kelompok oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Saudi, wilayah yang dikuasai oleh kelompok Kurdi, serta wilayah yang dikuasai oleh IS atau kelompok oposisi lain yang independen. Berbeda Irak yang masalahnya muncul dengan pasca tumbangnya Saddam, permasalahan di Suriah berawal dari ketidakpuasan mayoritas publik terhadap kepemimpinan rezim Assad. Ketidakpuasan tersebut mulai relatif 50 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
muncul sejak era kepemimpinan Hafiz al Assad dan terus berkembang pada periode pemerintahan Bashar al Assad. Untuk mengurangi ketidakpuasan publik, rezim Assad membangun koalisi dengan kelompok Sunni Kebijakan-kebijakan liberalisasi terpimpin yang diambil oleh Hafiz maupun Bashar memberikan keuntungan pada kelompok tersebut, namun merugikan mayoritas kelompok Sunni. Situasi ini membuat pemetaan aktor dalam konflik di Suriah menjadi lebih cair jika dibandingkan dengan Irak. Selain itu, jika dalam konflik di Irak, Amerika Serikat menjadi aktor eksternal yang turun secara langsung di dalam konflik, di Suriah kekuatan eksternal yang turun secara langsung adalah Rusia.5 Keterlibatan kekuatan global yang menurun (declining great power) dan kekuatan global yang berkembang (rising great power) tentu memiliki implikasi yang berbeda. Declining great power tidak akan memiliki komitmen keterlibatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan rising great power. Artinya, konflik di Suriah akan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan jika dibandingkan dengan di Irak. aristokrat. konflik di Yaman dari dua konflik yang lain adalah tidak adanya keterlibatan kekuatan global. Keterlibatan kekuatan-kekuatan internal memiliki regional dalam konflik perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan global, terutama karena kekuatan-kekuatan regional tersebut hidup di kawasan yang sama. Kedekatan geografis tersebut akan meningkatkan level ancaman dan berpotensi meningkatkan derajat keterlibatan kekuatan regional jika dibandingkan dengan kekuatan global. keterlibatan Di ketiga konflik tersebut juga ada keterlibatan kelompok non-negara. Di Irak dan Suriah, IS memainkan peranan yang yang menentang dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemerintah. Di Yaman, AQ (terutama AQ di Semenanjung Arab) menjadi kelompok non-negara yang mengisi peran tersebut. Hanya saja, AQ membangun model yang berbeda dari IS dengan tidak membangun struktur pemerintahan untuk secara de facto melakukan penguasaan wilayah. Perbedaan tersebut membuat IS memiliki keunggulan tersendiri dalam kemampuannya untuk menarik masuknya kombatan asing. sentral juga memiliki dampak geopolitik yang besar adalah konflik di Yaman. Akar permasalahan yang muncul di Yaman merupakan perpaduan antara apa yang terjadi di Irak dan Suriah. Perseteruan antara kelompok Sunni dan Syiah sudah lama ada di Yaman, hanya saja penggunaan kekuatan bersenjata didorong oleh meningkatnya disfungsi pemerintah pasca kepemimpinan Presiden Saleh. Sama seperti di Suriah, konflik bersenjata mulai muncul setelah ada perpecahan di tubuh militer antara mereka yang mendukung Saleh dan yang anti-Saleh (Knights 2013). Perpecahan tersebut berinteraksi dengan pertarungan antara kelompok Sunni yang didukung Saudi dan kelompok Houthi (Syiah) yang berusaha menarik Iran ke dalam lingkaran konflik. Yang membedakan Konflik ketiga yang PENUTUP Dampaknya terhadap Indonesia Dari penjelasan sebelumnya, nampak bahwa pada dasarnya dinamika geopolitik di Timur Tengah dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi dalam tiga realitas yang berbeda. realitas global, cara pandang Dalam geopolitik imperialistik yang dipegang oleh kekuatan-kekuatan besar yang melihat Timur Tengah sebagai pengecualian dan dengan demikian perlu untuk diperbaiki bertemu dengan realitas nasional/lokal dimana kelompok-kelompok berbasis etnis atau sekte berusaha menarik kekuatan-kekuatan tersebut sebagai sarana untuk global Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 51
memenangkan pertarungan antar-kelompok yang mereka lakukan. Kelompok-kelompok tersebut juga berusaha menarik keterlibatan kekuatan-kekuatan regional, terutama Saudi dan Iran yang sebelumnya memiliki sejarah permusuhan yang panjang. Globalisasi juga berinteraksi dengan realitas regional dimana pilihan kebijakan negara-negara di kawasan kemudian harus disesuaikan dengan desakan keterbukaan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di dalam masing- masing negara Timur Tengah untuk mendelegitimasi pemerintahan. Dinamika geopolitik di Timur Tengah yang cair tersebut membawa beberapa implikasi bagi Indonesia, terutama karena Indonesia tidak menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi dinamika tersebut. Di luar stabilitas harga minyak dan gas, yang tentunya dipengaruhi oleh stabilitas di kawasan, interaksi Indonesia dengan Timur Tengah sebenarnya didasarkan pada kesalahan cara pandang publik di Indonesia terhadap kawasan ini. Keserampangan dalam memahami kompleksitas konflik di Timur Tengah ini membuat publik Indonesia membangun logika yang terlalu sederhana, misalnya dengan melihat tiga isu utama di kawasan ini - Irak, Suriah, dan Yaman - sebagai perang sektarian antara Sunni melawan Syiah. Kesalahan ini sebenarnya identik dengan apa yang oleh Said (1979) disebut sebagai orientalisme ketika dia mengkritik cara pandang imperialistik Barat terhadap Timur Tengah. Hasil dari kesalahan cara pandang tersebut mendorong adanya pengkultusan beberapa aktor, negara maupun non-negara. Salah satunya adalah pengkultusan IS yang dipandang sebagai Islam yang paling benar. IS memang membawa nuansa Islam yang fundamentalis, namun ideologi yang dibawa oleh tersebut seharusnya juga diletakkan dalam konteks pertarungan politik di kawasan. Hal yang representasi IS kedua ini seringkali hilang dalam cara publik Indonesia memaknai IS. Apalagi, eksistensi de facto IS dengan kekhalifahannya menjadi daya tarik tersendiri bagi bergabungnya kombatan-kombatan asing, termasuk dari Indonesia, sehingga IS dipahami sebagai sebuah modern-type Islamic state. Studi yang dilakukan oleh Benmelech & Klor (2016) sendiri memperlihatkan bahwa dari 30 ribu kombatan asing dari setidaknya 85 negara yang bergabung ke IS (Barrett 2014; The Soufan Group 2015) tidaklah didorong oleh alasan ekonomi, namun memang didorong oleh dorongan relijius. Temuan lain yang juga menarik dalam kajian mereka adalah besarnya populasi Muslim di suatu negara yang berkorelasi secara positif dengan jumlah kombatan dari negara tersebut serta berkorelasi positif juga dengan derajat homogenitas di negara tersebut. Dua tersebut menjadi penting bagi Indonesia mengingat di satu sisi potensi aliran kombatan dari Indonesia untuk bergabung ke ISIS menjadi besar namun di sisi lain heterogenitas Indonesia menjadi faktor penghambat. temuan Selain radikalisme, hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan adalah tarikan internasionalisasi konflik yang dilakukan kelompok oleh non-negara - di kawasan Timur Tengah. Internasionalisasi konflik merupakan cara yang paling lazim dilakukan oleh aktor di kawasan untuk mendapatkan dukungan dalam memenangkan pertarungan internal mereka. Salah satu contoh internasionalisasi konflik adalah apa yang terjadi di Suriah (Litvak (Wardoyo 2017) dan Palestina 1999; Wardoyo 2010). Dalam kedua konflik tersebut, pencitraan bahwa konflik yang terjadi identity-based sebuah conflict dilakukan untuk menarik dukungan aktor eksternal untuk bersimpati dan, jika memungkinkan, turut melakukan tekanan terhadap pemerintah negaranya untuk memberikan dukungan politik. Upaya untuk aktor-aktor - terutama adalah 52 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
menarik Indonesia, atau sentimen di publik Indonesia, tersebut akan menjadi semakin mudah untuk dilakukan manakala ada pengusaha politik yang memanfaatkan isu di Timur Tengah sebagai bahan baku politik. BRIC foreign policies in the Middle East. Dalam Kliemen, A. (ed.). Great powers and geopolitics: International affairs in a rebalancing world, (pp. 183-206). New York: Springer. jangka panjang, pemerintah Indonesia seharusnya mendorong dirinya untuk menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi dinamika di kawasan ini. tersebut harus Tentunya, tidak mengadopsi dilakukan logika orientalisme atau kehendak untuk memperbaiki situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam keterlibatan dengan Cohen, S.B. (2009). Geopolitics: The international relations geography of (2nd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield Publisher. Cook, S.A. (2013). Why Suez Matters? [edisi online]. Bisa Foreign Affairs diunduh dari com/articles/middle-east/2013-12-03/ why-suez-still-matters. Davison, R.E. (1960). Where is the Middle Daftar Pustaka East? Foreign Affairs, 38(4), (665-675). Ajami, F. (1992). The Arab predicament: Arab political thought and practice since 1967 (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Ehteshami, A. (2007). Globalization and geopolitics in the Middle East: Old games, new rules. Oxon & New York: Routledge. Amirahmadi, H. (2015). Dark geopolitics of the Middle East. Cairo Review, 18, (86- 94). Gause III, F.G. (2014). Beyond sectarianism: The new Middle East Cold War. Doha: Brookings Doha Center. Barrett, R. (2014). Foreign fighters in Syria. The Soufan Group. Bisa diunduh dari u p l o a d s / 2 01 4 / 0 6 / T S G - F o r e i g n - Fighters-in-Syria.pdf. Güney, A. & Gökcan, F. (2010). The 'Greater Middle East' as a 'modern' geopolitical imagination in American foreign policy. Geopolitics, 15, (22-38). Haass, R.N. (2006). The new Middle East. Benmelech, E. & Klor, E.F. (2016). What explains the flow of foreign fighters to ISIS. NBER Working Paper, 22190. Bisa diunduh dari wp-content/uploads/2015/12/TSG_ Foreign Affairs, 85(6), (2-12). Hahn, P.L. (2006). Securing the Middle East: The Eisenhower doctrine of 1957. Presidential Studies Quarterly, 36(1), 38-47. British Petroleum. (2016). BP statistical review of world energy June 2016. Bisa diunduh dari pdf. Hazbun, W. (2012). The Middle East through the lens of critical geopolitics: globalization, terrorism, and the Iraq war. Dalam Bonine, M.E., Amanat, A. & Gasper, M.E. (eds.), Is there a Middle East? The evolution of geopolitical concept 207-230). Stanford: (pp. Stanford University Press. Burton, R. (2015). Pulling their punches: Howard, H.N. (1972). The regional pacts and Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 53
the Eisenhower doctrine. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 401, 85-94. Institute for Economics and Peace. (2015). Global peace index 2015. Bisa diunduh dari wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016- Report_2.pdf. Institute for Economics and Peace. (2016). Global peace index 2016. Bisa diunduh dari wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016- Report_2.pdf. Studies, 36(2), (261-288). Lewis, B. (2003). What went wrong? The clash between Islam and modernity in the Middle East. New York: Harper Perennial. Little, D. (2008). Orientalism: The United States and the Middle East since 1945 (3rd ed.). Chapel Hill: The University of North Carolina. Litvak, M. (1998). The islamization of the Israeli-Palestinian conflict: The case of Hamas. Middle Eastern Studies, 34(1), (148-163). Institute for Economics and Peace. (2016). Global terrorism index [versi peta]. Bisa diunduh dari page/indexes/terrorism-index. Introduction. Dalam Kausch, K. (2015). Kausch, K. (ed.), Geopolitics and democracy in the Middle East (pp. 11- 17). Madrid: Fride. Mahan, A.T. (1902). The Persian Gulf and international relations. Dalam Mahan, A.T., Retrospect and Prospect: Studies international relations naval and in political (pp. 209-254). Boston: Little, Brown & Company. (Artikel ini juga diterbitkan dalam The National Review, September 1902). Katz, M.N. (2015). Rusia: Conflicting aims, limited means. Dalam Kausch, K. (ed.), Geopolitics and democracy in the Middle East (pp. 155-166). Madrid: Fride. Mohammed, B. (2014). Who are the Iraqi Kurds? Bisa diunduh dari pewresearch.org/fact-tank/2014/08/20/ who-are-the-iraqi-kurds/. Keddie, N.R. (1973). Is there a Middle East? International Journal of Middle East Studies, 4(3), (255-271). Kerr, M.H. (1971). The Arab Cold War: Gamal 'abd al Nasir and his rivals, 1958-1970. London & New York: Oxford University Press. Pappe, I. (2004). A history of modern Palestine: One two peoples. land, Cambridge: Cambridge University Press. Ross, M.L. (2001). Does oil hinders democracy? World Politics, 53(3), (325- 361). Khoury, N.A. (2013). The Arab Cold War revisited: The regional impact of the Arab Spring. Middle East Policy, 20(2), 73-87. Klare, M.T. (2001). Resource wars: A new landscape of global conflict. New York: Henry Holt & Company. Knights, M. (2013). The military role in Yemen's protests: Civil-military relations in the tribal republic. Journal of Strategic Said, E. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books. Salloukh, B.F. (2013). The Middle East the geopolitics of International uprisings and the Middle East. The Spectator, 48(2), 32-46. Selby, J. (2005). The geopolitics of water in the Middle East: Fantasies and realities. Thirld World Quarterly, 26(2), (329-349). 54 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Stetter, S. (ed.). (2008). World society and the Middle East: Reconstructions in regional politics. Hampshire & New York: Pallgrave MacMillan. Stetter, S. (ed.). (2012). Middle East and globalization: Encounters and horizons. New York: Pallgrave MacMillan. The Soufan Group. (2015). Foreign fighters: An updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and Iraq. Bisa diunduh dari wp-content/uploads/2015/12/TSG_ Traboulsi, F. (2007). A history of modern Lebanon (2nd ed.). London: Pluto Press. 1 Indeks perdamaian diukur dari skala 1 sampai 5. Skala 1 satu menunjukkan bahwa negara yang diukur sangat damai dan skala 5 menunjukkan hal yang indeks sebaliknya. Untuk perdamaian oleh Global Peace Index mempertimbangkan tiga aspek besar, yaitu: level keamanan (safety and security) di dalam masyarakat di negara yang bersangkutan, tingkatan konflik internal maupun internasional yang dialami oleh negara yang bersangkutan, dan tingkatan militarisasi di negara yang bersangkutan. Untuk mengetahui secara lebih detil, lihat website mereka di tahun 2016, dikeluarkan yang Tuathail, G.O. (1999). Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society. Dalam C.S. Gray & G. Sloan (eds.), Geopolitics, geography and strategy (pp. 107-124). London: Frank Cass. Tuathail, G.O. (2006). General introducation: Thinking critically about geopolitics. Dalam Tuathail, G.O., Dalby, S. & Routledge, P. (eds.), The geopolitical reader (2nd ed.) (pp. 1-14). Oxon & New York: Routledge. Valbjørn, M., & Bank, A. (2012). The new Arab Cold War: Rediscovering the Arab dimension of Middle East regional politics. Review of International Studies, 38(1), 3-24. 2 Konflik masa depan di Timur Tengah, menurut Klare, tidak hanya disebabkan oleh geopolitik minyak dan gas, namun juga oleh geopolitik air. Argumen bahwa perebutan sumber daya air bisa menjadi sumber bagi konflik masa depan di Timur Tengah tidak sepenuhnya bisa diterima. Selby (2005), misalnya, beranggapan bahwa perebutan sumber daya air hanya membawa pengaruh pada konflik intra-state dan bukan pada konflik inter-state. Dengan demikian, faktor yang lebih krusial dalam mempertimbangkan pengaruh sumber daya air terhadap konflik adalah performa ekonomi di negara yang bersangkutan. Walt, S.M. (1989). The origins of alliances. Ithaca: Cornell University Press. Wardoyo, B. (2010, 7 Mei). The danger internationalization. The of Hamas' Jakarta Post. Wardoyo, B. dan penyelesaian konflik internal di Suriah. Analisis CSIS, 43(2), (181-199). (2013). Anatomi Wardoyo, B. (2017, 2 Maret). Membingkai perang sipil di Suriah. Koran Sindo. 3 Pendekatan lain yang juga sering digunakan untuk menjelaskan dinamika geopolitik adalah pendekatan sejarah. Salah satu kelemahan adalah munculnya pendekatan kecenderungan mempercayai untuk intervensi asing, yang merupakan realitas di tingkat global, sebagai faktor yang paling menentukan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Salah satu sebabnya adalah pemilihan waktu awal untuk menjelaskan kawasan Timur Tengah - biasanya diawali di Timur Tengah ini Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 55
dengan keruntuhan Kekaisaran Turki Usmani - yang membuat para penganut pendekatan ini tidak terlalu memperhatikan lokalitas di bagian-bagian dari situasi kawasan ini. 4 Saat ini, intensitas konflik di Lebanon tidak lagi dianggap sebesar pada dekade sebelum intervensi Israel dan Suriah di negara ini berakhir. Meski tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan bersenjata antar- kelompok, model penyelesaian politik berbasis di Lebanon dipandang bisa menjaga stabilitas. Global Peace tidak menempatkan Lebanon dalam sepuluh negara terburuk dalam satu dekade terakhir dan Global Terrorism Index tidak menempatkan Lebanon dalam sepuluh posisi teratas dalam periode yang sama. kelompok etnis/sektarian Index, misalnya, 5 Untuk pemetaan aktor yang lebih detail di Suriah lihat Wardoyo (2013). 56 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Illustrasi : Brexit, Integrasi Eropa, dan Regionalisme ASEAN Drs. Muhadi Sugiono, M.A. Universitas Gadjah Mada Abstrak Kemenangan Brexit dalam referendum tanggal 23 Juni 2016 yang lalu menimbulkan spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa. Banyak orang percaya bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan disusul oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Integrasi regional akan berakhir dengan tragis. Seperti halnya gempa bumi yang meluluh-lantakkan apa yang ada di permukaan bumi, Brexit akan menghancurkan tatanan ekonomi dan politik Eropa yang semakin tersentralisir di Brussel dan mengembalikan kedulatan ke masing-masing negara. Tulisan ini tidak menyangkal bahwa keputusan rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa memiliki dampak yang besar bagi Eropa. Memahami Brexit sebagai awal dari disintegrasi Eropa adalah sebuah kesimpulan yang terlalu prematur dan berlebihan. Integrasi regional di Eropa yang telah mengubah interaksi antar negara serta geopolitik di Eropa menjauh dari karakter yang zero-sum terlalu berharga untuk dikorbankan. Tidak ada negara yang siap untuk melakukannya, termasuk Inggris. Bagi ASEAN, Brexit memberikan pelajaran berharga bagi regionalisme yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 57
PENDAHULUAN Brexit, keluar dari Uni Eropa, adalah keputusan yang diambil oleh rakyat Inggris melalui referendum tanggal 23 Juni 2016. Banyak pengamat, media maupun para politisi melihat keputusan tersebut sebagai sebuah gempa bumi yang dahsyat dan menimbulkan reaksi berantai menuju ke disintegrasi Eropa (BBC 2016; The Guardian 2016). Keputusan yang tak terbayangkan sebelumnya itu, sekarang menjadi realitas yang harus dihadapi oleh Eropa. Sekalipun masih harus melalui proses negosiasi yang panjang, rumit dan mungkin juga alot Inggris secara resmi sebelum akhirnya keluar dari Uni Eropa, hasil referendum secara jelas mengisyaratkan bahwa Eropa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan, dengan kapasitas Uni Eropa sebagai kekuatan global, tidak dapat dipungkiri 'gempa bumi' Brexit tidak hanya berdampak bagi Eropa, melainkan juga global. Tulisan ini berargumen bahwa Brexit hanya akan mengubah regional governance di Eropa, tetapi tidak mengubah geopolitik secara signifikan. meskipun 51% dari responden yang disurvei di sepuluh negara anggota Uni Eropa masih sangat mendukung Uni Eropa (Stokes, 2016, h. 2). Sentimen anti Uni Eropa ini terutama didukung oleh kelompok-kelompok kanan ekstrem yang semakin meningkat dan semakin populer di banyak negara anggota Uni Eropa akibat melemahnya ekonomi serta krisis migrasi. Dilihat dengan cara ini, Brexit bukan merupakan kasus yang eksklusif. Bisa jadi Brexit merupakan awal dari serangkaian eksodus dari Uni Eropa. Kemenangan Brexit segera mendorong para politisi sayap kanan yang populis untuk menyerukan referendum di negara-negara mereka (Lyons and Darrochs, 2016; Follain, 2016). PEW Research Center tidak menempatkan Inggris dalam urutan teratas sebagai negara dalam prosentase penduduk yang menentang Uni Eropa. Posisi Inggris berada di bawah Yunani, Perancis dan Spanyol yang masing-masing mencapai 48%, 71%, 60% dan 49%. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang mendorong atau bahkan menjelaskan kemenangan Brexit dalam referendum. Sebenarnya, hasil survei ini akan membahas makna Brexit dan relevansinya bagi regionalisme di Asia Tenggara, yang akan diawali dengan melihat konteks kemenangan Brexit. Tulisan PEMBAHASAN Brexit dalam Konteks Bagi banyak orang, hasil referendum yang memenangkan yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Brexit pada dasarnya mencerminkan fenomena pandangan menguatnya yang skeptis terhadap Uni Eropa. Survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi tank) Amerika, tangki pemikiran (think PEW Research Center, baru-baru ini menunjukkan peningkatan sentimen anti Uni Eropa (Euroscepticism) di seluruh Eropa, kelompok Pertama, karakter keanggotaan Inggris di Uni Eropa yang sangat unik. Inggris tidak pernah sepenuhnya tergabung dengan Uni Eropa. Masuknya Inggris ke Uni Eropa pertimbangan lebih pragmatis dan kalkulasi untung rugi secara ekonomi dibandingkan dengan perimbangan identitas maupun keterkaitan emosional. The Economist menyebut hubungan Inggris dengan Uni Eropa sebagai hubungan yang 'transaksional' (2016). Pada dasarnya Inggris tidak pernah tertarik dengan daratan Eropa lebih cenderung untuk memelihara dan hubungan dekatnya dengan Amerika dan negara-negara persemakmuran. Inggris baru berminat untuk bergabung dengan Uni Eropa setelah Uni Eropa menunjukkan perkembangan ekonomi yang semakin kuat. didasarkan pada Kedua, keinginan dan keberhasilan Inggris untuk menuntut keanggotaannya yang 58 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
istimewa di Uni Eropa di atas sangat terkait dengan persepsi dan realitas tentang Inggris yang berbeda dengan negara-negara Eropa daratan. Secara geografis, Inggris terpisah dari daratan benua Eropa dan menghasilkan tradisi yang cenderung berbeda dengan negara-negara Eropa daratan. Dalam sejarahnya, Inggris pernah menjadi kekuatan global, dengan pengaruh yang sangat luas di dunia. Pada saat negara-negara Eropa daratan terjebak dalam berbagai konflik dan pertikaian internal di Eropa, Inggris justru memiliki keleluasaan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke luar Eropa. Setelah Inggris kejayaannya berakhir, tetap menikmati keistimewaannya melalui hubungan dekatnya dengan Amerika, dengan negara-negara persemakmuran dan statusnya sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Dengan status Inggris yang istimewa tersebut, hubungan Inggris dengan Uni Eropa menyerupai hubungan perkawinan yang tidak harmonis dan penuh dengan gejolak (Henley, 2016). Sementara, pada tahun 1950-an Inggris menolak ajakan untuk bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi tahun 1960-an keinginan Eropa, pada Inggris untuk menjadi anggota Uni Eropa kandas karena penolakan Perancis. Presiden Charles de Gaulle tidak menginginkan Inggris menjadi anggota uni Eropa karena dianggap memiliki tradisi yang berbeda dengan Eropa daratan dan kehawatirannya akan kemunginan dampak yang ditimbulkan oleh kedekatan Inggris dengan Amerika. Memang, seperti terlihat, dalam sejarah keanggotaannya berbagai pemerintahan di Inggris secara bergantian menjadikan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai salah satu pilihan kebijakan terutama pada saat mereka berhadapan dengan persoalan di dalam negeri Inggris. Keinginan untuk keluar dari Uni Eropa bahkan sudah muncul hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973 (The Telegraph, 2016). Dengan latar belakang di atas, bagi para pendukung Brexit, keanggotaan Inggris di Uni Eropa harus semata-mata didasarkan pada prinsip utilitarian. Uni Eropa adalah instrumen kepentingan nasional Inggris dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa adalah sebuah cara untuk mencapai kepentingan tersebut. Dengan kata lain, Inggris bergabung dengan Uni Eropa karena pasar tunggal yang ditawarkan oleh Uni Eropa, bukan karena keinginannya untuk membangun atau mewujudkan impian bersama negara-negara anggota Uni Eropa (European dream). Oleh karenanya, Inggris harus keluar dari Uni Eropa jika dalam kalkulasi rasional (untung rugi) terhadap harga yang dibayar oleh Inggris untuk memperoleh akses ke pasar tunggal Eropa ternyata lebih besar daripada keuntungan yang diterimanya. Dan, para pendukung Brexit sangat yakin bahwa Inggris membayar harga yang sangat mahal dengan kedaulatannya. Sebagai anggota Uni Eropa, Inggris bukan hanya harus membebaskan pergerakan barang, melainkan juga tenaga kerja. Akibatnya, Inggris dibanjiri pekerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih miskin setelah negara-negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa (Shuster, 2016, h. 14; Travis, 2016). Tingginya tingkat migrasi ke Inggris ini memicu kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan, pendapatan maupun taraf hidup yang baik yang selama Inggris. Brexit ini dinikmati oleh rakyat akan mengembalikan kekuasaan Inggris untuk mengendalikan aliran pendatang dan mencegah gelombang masuknya tenaga kerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Apa yang bagi pendiri Uni Eropa sebagai sebuah tujuan, bagi pendukung Brexit adalah ancaman. Berbagai krisis yang melanda Eropa beberapa tahun terakhir ini seperti krisis di Yunani, krisis migrasi serta konflik di perbatasan-perbatasan Eropa memang tidak dipungkiri telah memperkuat daya tarik dan pengaruh Euroskeptisme. Tetapi menempatkan Uni Eropa sebagai sumber Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 59
dan kambing hitam dari semua persoalan tersebut, mungkin merupakan kesimpulan yang sangat menyesatkan. Pertama, berbagai persoalan tersebut akan muncul tanpa eksistensi Uni dengan ataupun internasional Eropa. Karakter hubungan yang semakin saling tidak memungkinkan Eropa untuk kebal dari pengaruh global. Kedua, argumen yang dibangun oleh pendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa cenderung sangat ideologis dan tidak didukung oleh data yang memadai. Keyakinan para pendukung Brexit bahwa meningkatnya pekerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih miskin merupakan ancaman bagi para pekerja dan kesejahteraan rakyat Inggris sebenarnya tidak cukup berdasar. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di London School of Economics and Political Science baru-baru ini, misalnya, menyimpulkan dengan tegas bahwa tidak ada pengaruh negatif (atau positif) yang signifikan dari meningkatnya migrasi di dalam Uni Eropa dengan lapangan kerja, gaji dan kesenjangan pelayanan publik warga yang dilahirkan di Inggris (Wadsworth, Dhingra, Ottaviano & Reenen, 2016, h. 16). tergantung, Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memiliki dua kemungkinan yang sama kuatnya, yakni menguntungkan ataupun merugikan baik Inggris, Uni Eropa maupun kedua-duanya. Oleh karenanya, kemenangan Brexit tidak bisa dilihat secara eksklusif atau terjadi di ruang hampa. Yang tidak kalah penting dari kemenangan Brexit adalah bagaimana memaknai kemenangan Brexit. Bagian berikut dari tulisan ini akan membahas makna kemenangan Brexit dan implikasinya bagi Uni Eropa serta Eropa pada umumnya. Brexit dan Disintegrasi Uni Eropa? Brexit melahirkan spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa. Sementara selama ini Uni Eropa hanya dilihat dalam kaitannya Kemenangan pendukung dengan integrasi Eropa, Brexit dianggap merupakan sebuah perkembangan yang bertolak disintegrasi Eropa. Pandangan ini terutama ditampilkan oleh mereka yang menentang Uni Eropa (Euroscepticists) baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Di dalam Uni Eropa pandangan ini tercermin dalam pandangan-pandangan pendukung skeptisisme terhadap Uni Eropa. Brexit, bagi mereka, adalah contoh konkret yang akan diikuti oleh proses yang sama di negara-negara lain. Para pemimpin sayap kanan segera merespon kemenangan Brexit dengan tuntutan referendum di negara mereka masing-masing (Lyons and Darroch, 2016). Di luar Uni Eropa, pandangan bahwa Brexit merupakan awal dari disintegrasi Uni Eropa diwakili misalnya oleh media media di Rusia, Pravda. Sehari setelah referendum Inggris, Pravda menampilkan berita di yang menggambarkan kemenangan Brexit sebagai akhir dari hubungan yang tidak sehat antara Uni Eropa dengan anggota- anggotanya (Pravda, 2016). belakang, yakni tentang disintegrasi Uni Eropa ini sangat bisa dipahami jika dilihat dari perspektif rasional, baik yang berbasis kepentingan maupun kekuasaan. Yang pertama, yang melihat Uni Eropa sebagai semata-mata produk ataupun refleksi kepentingan negara-negara anggotanya, menganggap bahwa menjadi anggota Uni Eropa tidak lagi memberikan imbalan yang memadai dibandingkan dengan biaya ataupun beban yang harus ditanggung oleh suatu negara. Brexit dan para pendukung Euroscepticism cenderung mendasarkan argumen mereka pada aspek kepentingan ini. Sumber pandangan tentang disintegrasi yang kedua adalah politik kekuasaan (power politics). Dalam pandangan ini, Uni Eropa digambarkan sebagai sebuah bentuk dominasi terhadap negara-negara anggotanya. Keluar dari Uni Eropa, oleh karenanya, dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari hubungan kekuasaan dan dominasi Uni Eropa. Yang kedua ini Pandangan 60 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
sangat tercermin dalam pandangan Rusia dan, sampai tingkat tertentu, para pendukung Euroskeptisisme, terhadap Brexit. Sekalipun disatukan oleh kesimpulan bahwa Uni Eropa sedang mengalami proses disintegrasi, pandangan mereka terhadap implikasi dari disintegrasi Uni Eropa mungkin sangat berbeda. Pandangan pertama tidak secara otomatis mengimplikasikan hubungan Uni Eropa dengan negara-negara yang keluar dari Uni Eropa melalui kacamata zero- sum, yakni hubungan permusuhan, karena baik Inggris maupun Uni Eropa berdasarkan kalkulasi kepentingan masih membutuhkan satu sama lain. Sebaliknya, pandangan kedua cenderung melihat keluarnya Inggris sebagai permusuhan terhadap Uni Eropa. Mengutip para pemimpin Brexit, Pravda menggambarkan keluarnya Inggris sebagai upaya untuk menghentikan penindasan para teknokrat di Brussels dan untuk menghancurkan kekaisaran setan UnI Eropa dan membebaskan 27 negara dari penindasan para Eurokrat' (Pravda, 2016). sebuah bentuk Tetapi, mengkaitkan Brexit dengan disintegrasi Uni Eropa sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Pandangan- tentang disintegrasi pandangan rasional Uni Eropa tidak cenderung mengabaikan hakekat perkembangan Uni Eropa sebagai sebuah entitas serta makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya yang tidak bisa direduksi melalui perspektif rasional semata. tersebut Berbeda dengan yang digambarkan oleh para penentang Uni Eropa baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar, hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya jauh dari karakter imperialistik, dominatif ataupun eksploitatif. Kebijakan yang dikenal dengan perluasan keanggotaan (enlargement), misalnya, pada dasarnya lebih merupakan kebijakan Uni Eropa untuk membuka diri bagi negara- negara di luar Uni Eropa daripada kebijakan ekspansionis. Disamping itu, sekalipun Uni Eropa menerapkan standard yang cukup tinggi bagi keanggotaan sebuah negara, dan negara-negara yang akan bergabung dengan Uni Eropa harus melakukan penyesuaian- penyesuaian baik politik maupun ekonomi mereka, tidak berarti bahwa keanggotaan sebuah negara di Uni Eropa merupakan pemaksaan. Bahkan sebuah sebaliknya. Banyak negara sangat antusias untuk bergabung dengan Uni Eropa, termasuk negara-negara yang sebelumnya adalah negara-negara anggota Blok Timur, di bawah kendali Uni Soviet. bentuk Uni Eropa memiliki daya tarik yang besar bagi banyak negara untuk bergabung. Tetapi daya tarik Uni Eropa tidak dapat dilihat semata-mata dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi, politik, ataupun strategis jangka pendek negara-negara yang ingin bergabung. Bagi negara-negara Eropa Timur, misalnya, Uni Eropa menggambarkan kepercayaan diri dan mercusuar peradaban serta kemakmuran. Uni Eropa berkembang pesat pada saat dunia pada umumnya menghadapi kekacauan dan kemunduran (van Ham, 2002, h. 4-5). Dengan kata lain, Uni Eropa adalah sebuah citra. Bagi negara-negara tersebut, menjadi anggota Uni Eropa akan mengubah citra mereka dari negara-negara yang sering digambarkan dengan kemiskinan, kerterbelakangan dan ketidakpastian, menjadi negara-negara dengan kualitas Uni Eropa. Menjadi anggota Uni Eropa bagi negara-negara bekas Blok Timur adalah citra, yakni sebagai bagian dari 'klub' yang sangat bergengsi. Hanya dengan citra positif ini negara-negara tersebut bisa berbicara tentang keuntungan materiil maupun strategis dan oleh karenanya negara-negara dengan bersedia melakukan transformasi sosial, politik dan ekonomi untuk memenuhi kualifikasi sebagai anggota Uni Eropa. Uni Eropa adalah cermin perubahan yang sangat fundamental dalam geopolitik Eropa, dari kawasan yang sarat dengan perang dan pertumpahan darah menjadi Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 61
sebuah kawasan yang ditandai dengan perdamaian dan kemakmuran. Dalam sejarahnya, hingga berakhirnya Perang Dunia II, hubungan internasional di Eropa sangat diwarnai oleh politik kekuasaan (power politics). Perimbangan kekuatan menjadi mekanisme yang dominan. Bekerja sebagaimana hukum gravitasi, perimbangan kekuatan menjelaskan semua dinamika dalam hubungan internasional di Eropa. Perimbangan hanya kekuatan menjelaskan mengapa perang terjadi, tetapi juga mengapa perdamaian bisa muncul di Eropa (Taylor 1954, h. xix). Uni Eropa mengubah dominasi politik kekuasaan ini dengan menekankan pada aturan dan kelembagaan serta prinsip multilateralisme (Monnet, 2003, h. 23). Perubahan ini tercermin dengan jelas dalam semangat yang mendasari dibentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) sebagai cikal bakal Uni Eropa. Saat ini, Uni Eropa telah berkembang jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh para pendirinya. Dari sebuah institusi resolusi konflik (menjauh dari mekanisme perimbangan kekuatan) di awal perkembangannya, Uni Eropa saat ini adalah sebuah komunintas dan sebuah governance. Perubahan ini bukan semata- mata mengubah aspek material ataupun institusional dalam hubungan antar negara di Eropa, tetapi juga aspek non material, yakni, cara berpikir elit dan rakyat di Eropa. Uni Eropa menjadikan perang tidak lagi menjadi kosakata dalam hubungan antar negara-negara anggotanya. Dengan kata lain, berkembangnya Uni Eropa menjadikan Eropa Barat sebagai sebuah 'komunitas keamanan' (Adler and Barnett, 1998; Waever, 2000). bukan kemauan dan upaya serius negara-negara anggota Uni Eropa secara kolektif untuk merealisir perdamaian di Eropa sebagai tujuan bersama. Integrasi regional menjadi sarana untuk merealisir tujuan bersama ini. Dengan kata lain, integrasi regional adalah sebuah proyek perdamaian negara-negara anggota Uni Eropa (Birchfield, Krige and Young, 2017). Nobel perdamaian yang diberikan kepada Uni Eropa mencerminkan secara jelas pengakuan terhadap peran agensi Uni Eropa dalam transformasi di Eropa. Dalam pengumumannya mengenai penganugerahan Perdamaian kepada Uni Eropa, Panitia Nobel Norwegia, mencantumkan secara tegas peran Uni Eropa, '[t]he union and its forerunners have for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe' (The Norwegian Nobel Prize, 2012). Nobel Perkembangan, hakekat keberadaan serta makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya di atas secara jelas menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan semata-mata organisasi ataupun institusi, melainkan juga mindset dan identitas yang mendasari hubungan internasional di Eropa saat ini. Dilihat dengan cara ini, sulit membayangkan Brexit akan secara drastis mengubah geopolitik di Eropa. Tentu saja, terdapat implikasi praktis dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dan, sekalipun Inggris berada di luar Uni Eropa, tidak ada alasan bagi Inggris untuk menolak semangat dan tujuan bersama yang mendasari terbentuknya Uni Eropa, yakni untuk mencapai perdamaian di Eropa. Dengan alasan yang sama, spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa menyusul keluarnya Brexit dari Uni Eropa juga tidak cukup berdasar. Tetapi, Uni Eropa bukan semata- mata produk dari perubahan yang terjadi di Eropa. Uni Eropa juga merupakan agen tarnsformasi yang berlangsung dalam tersebut. Transformasi Eropa di Eropa tidak terjadi sebagai sebuah kebetulan sejarah. Transformasi Eropa terjadi karena Eropa Pasca Brexit dan Asia Tenggara Brexit, seperti diuraikan sebelumnya, tidak mengubah secara drastis geopolitik di Eropa dan oleh karenanya tidak ada 62 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
pengaruh langsung yang signifikan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa bagi Asia Tenggara. Dampak Brexit akan terasa di Asia Tenggara secara tidak langsung, melalui dua hal. Pertama, Brexit akan memperkuat dalam yang kencenderungan hubungan antara Uni Eropa dan negara- negara Asia Tenggara. Brexit terjadi dalam konteks buntunya perundingan tentang Perjanjian Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan ASEAN. Kecil kemungkinan Uni Eropa akan berminat untuk melanjutkan kembali perundingan yang macet sejak tahun 2009 tersebut. Pertama karena Uni Eropa jelas akan disibukkan dengan pembenahan internal pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan, kedua, pada saat yang sama, Uni Eropa sudah melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota ASEAN secara individual. Dalam artian ini, kecenderungan ke arah bilateralisme dalam hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Uni Eropa akan semakin kuat pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kecenderungan ke arah bilateralisme juga akan menguat seiring dengan menguatnya keinginan Inggris untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara anggota ASEAN. Sejauh mana dampak dari kecenderungan ke arah terhadap bilateralisme regionalisme di Asia Tenggara, tentu bisa diperdebatkan. terjadi ini berpengaruh Dampak tidak langsung yang lain dari Brexit bagi Asia Tenggara adalah terkait dengan arah dan tingkat integrasi regional. Sekalipun negara-negara anggota ASEAN tidak pernah menjadikan Uni Eropa sebagai model integrasi regional di Asia Tenggara, perkembangan di Asia Tenggara menggambarkan semangat yang sama dengan semangat integrasi regional di Eropa. Terbentuknya ASEAN Community mengingatkan semangat pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa dengan slogannya 'ever closer union' (European Union, 2017). Dalam artian ini, regionalisme kita pada Brexit memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan semangat untuk melakukan integrasi lebih intensif di Asia Tenggara. Di Eropa, semangat 'ever closer union' telah mendorong munculnya resistensi dari para Euroscepticist, dan mencapai puncaknya dengan kemenangan Brexit dalam referendum di Inggris (The Economist, 2016a). Integrasi regional di Asia Tenggara jelas sangat berbeda dengan integrasi regional di Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN tidak bekerja dengan logika penyerahan kedaulatan ke lembaga supranasional. ASEAN, sebaliknya, justru bekerja dengan logika yang memperkuat kedaulatan melalui kerjasama ini, kekhawatiran akan munculnya fenomena Brusselisasi di Eropa, yakni menguatnya kekuasaan Uni Eropa atas negara- negara anggotanya, tidak mungkin terjadi, setidaknya dalam waktu dekat. Tetapi, Uni Eropa dan ASEAN tidak sepenuhnya berbeda sejauh proses integrasi regional dilakukan lebih melalui proses yang top down daripada bottom up. Kemenangan Brexit juga sering diartikan sebagai perlawanan rakyat terhadap elit di Eropa (Jasper, 2016, h. 18). Di ASEAN, kesenjangan antara elit dan rakyat juga sangat nampak. ASEAN Way, misalnya, seringkali digambarkan sebagai bagian dari karakter elitis ASEAN dan semua proses yang berlangsung di ASEAN (Gomez and Ramcharan, 2014). Sekalipun mungkin tidak memiliki implikasi yang drastis sebagaimana yang ditunjukkan oleh Inggris melalui Brexit, kesenjangan antara elit dan rakyat di Asia Tenggara akan berpengaruh terhadap keberhasilan ASEAN mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui ASEAN Community. regional. Dalam artian PENUTUP Brexit cenderung diasosiasikan dengan perubahan drastis di Eropa, karena asumsi bahwa Brexit adalah awal dari disintegrasi Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 63
Uni Eropa. Uni Eropa dan integrasi Eropa tidak lagi bisa dianggap sebagai dua hal yang sangat terkait dengan kemenangan Brexit. Tetapi, pandangan bahwa Brexit menandai awal disintegrasi Uni Eropa gagal memahami hakekat Uni Eropa dan makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya. Uni Eropa bukan sekedar organisasi ataupun institusi yang menjadi instrumen negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendeknya (terutama, kepentingan material). Uni Eropa adalah identitas dan kerangka berpikir yang sangat mempengaruhi negara-negara anggotanya dalam hubungan internal maupun eksternal mereka. Dalam artian ini, pandangan bahwa Brexit akan diikuti oleh negara-negara lain atau Brexit sebagai awal disintegrasi Uni Eropa tidak cukup berdasar. say,' 24 June, online com/news/world-europe-36619254, diakses 4 Maret 2017. Birchfield, V., Krige, J., and Young, A. (2017) 'European integration as a peace project' The British Journal of Politics and International Relations, 19/I, h. 3-12. Dinan, D. (2010). Ever closer union: an introduction to European integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan. The Economist, 2016, roots of Euroscepticism: Why Britons are warier than other Europeans of the EU,' 12 March, online c o m / n ew s / b r i ta i n / 2 16 9 4 5 5 7- w hy- roots-euroscepticism, diakses 5 Maret 2017. 'The Brexit tidak akan mengubah geopolitik di Eropa secara signifikan dan oleh karenanya, pengaruh Brexit bagi Asia Tenggara juga tidak tidak akan terlalu besar, meskipun bukan tidak ada. Bagi negara-negara di Asia Tenggara, Brexit memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan regional. Brexit menunjukkan integrasi bahwa integrasi regional yang sangat, atau dipandang sangat, elitis cenderung akan menimbulkan perlawanan. Tudingan bahwa ASEAN adalah organisasi yang sangat elitis, oleh karenanya perlu memperoleh perhatian serius. Setidaknya, ASEAN harus secara serius merealisir semangatnya untuk menjadikan ASEAN berorientasi kepada rakyat. Hanya dengan cara ini, integrasi regional bukan hanya dapat mencapai tujuan-tujuannya, tetapi juga dapat langgeng. The Economist, 2016a, 'Ever farther union,' 27 February, online demanded-exemption-ever-far ther, diakses 25 Maret 2017. European Commission (t.t.) Treaty of Rome 1957, online treaties/rometreaty2.pdf, diakses 28 Februari 2017. European Commission (t.t.a) 'From 6 to 28 Members - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations' online from-6-to-28-members_en, diakses 17 Maret 2017. DAFTAR PUSTAKA Adler, E., and Barnett, M.N. eds. (1998) Security Communities. Cambridge: Cambridge University Press. BBC (2016) 'Brexit: What the world's papers European Union of Rome l ex . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N / TXT/?uri=uriserv%3Axy0023, diakses 2 April 2017 (2017) Treaty (EEC). Online Follain, J. (2016) 'After Brexit and Trump, Populists Target Next Dominoes in Europe,' Bloomberg, 10 November, 64 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
online a n d - t r u m p - p o p u l i s t s - ta rg e t - n ex t - dominoes-in-europe, diakses 4 Maret 2017. The Guardian (2016) 'Frexit, Nexit or Oexit? Who will be next to leave the EU,' 27 June, online diakses 4 Maret 2017. Gomez, J. and Ramcharan, R. (2014) "Democratic" 'Evaluating Competing Discourses: The Impact on Human Rights Protection in Southeast Asia' dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33/3, h. 49-77. diakses 31 Maret 2017. Pravda (2016) 'Brexit: The Collapse of Europe,' 24 June. wor ld/europe/24-06-2016/134816- brexit-0/, 15 Mar 2017. Shuster, S. (2016). 'Special Report - Europe's Crisis of Faith: The Brief' Time, Juli, h. 11-18. Stokes, B. (2016) Euroskepticism Beyond Brexit: Significant opposition in key European countries to an ever closer, PEW Research Center, 7 June. Taylor, A. J. P. (1954) The Struggle for the Mastery of Europe, 1848-1918. Oxford: Clarendon, 1954. van Ham, P. 2001, 'The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation,' Foreign Affairs 80/5. Hensley, J. (2016) 'Britain and the EU: the story of a very rocky marriage,' The Guardian, 23 June, online story-of-a-very-rocky-marriage, diakses 7 Maret 2017. Jasper, W. (2016) 'Brexit: Rejecting Globalism' The New AMerican, 8 Agustus. Lyons, K. and Darroch, G. (2016) 'Frexit, Nexit or Oexit? Who will be next to leave the EU' The Guardian, 27 June 2016. next-to-leave-the-eu. 14 Mar. 2017. The Telegraph, 2016, 'Britain's 40 year relationship with the EU,' 16 June, online relationship-with-the-eu/, diakses 7 Maret 2017. Travis, Alan (2016). 'Immigration to UK hit record levels prior to Brexit vote, data shows' The Guardian, 1 December, online 7 vote-latest-figures-show, Maret 2017 diakses Wadsworth, J., Dhingra, S., Ottaviano G., and Reenen, J. (2016) Brexit and the Impact of Immigration on the UK, CEP Brexit Analysis No. 5. London School of Economics and Political Science Monnet, J. (2003) 'A Ferment of Change' dalam Nelsen, B. F. and Stubb, A. (eds.) The European Union. Readings on Theory and Practice of European Integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. The Norwegian Nobel Prize Committe (2012) The Nobel Prize for 2012. Online ize.org/nobel_pr izes/ Waever, O. (2000) 'The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist Post-Sovereign on Security Orders' dalam Kelstrup, M. and Williams, M.C. International Relations Theory and the Politics of European Integration: Power, Security, and Community. London: Routledge. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 65
66 Halaman ini sengaja dikosongkan Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
Illustrasi : PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN Dr. Yayat Ruyat, M.Eng Ahli Utama Bidang Human Capital PT. Pindad Abstrak Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan perbatasan bagi beberapa negara, diantaranya Indonesia Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Tiongkok. Karena hal inilah, persengketaan perbatasan di LTS mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa LTS. Esai ini akan mengeksplorasi dua bahasan utama yaitu bagaimana sebenarnya gambaran umum dari sengketa LTS sehingga menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 67
PENDAHULUAN Di abad ke-21, konstelasi dunia diprediksi akan berubah. Kekuatan ekonomi dan politik mulai bergeser dari Eropa dan Amerika ke wilayah Asia. Dalam laporan tahun 2011 berjudul Asia 2050: Realizing the Asian Century, Bank Pembangunan tahun Asia mengkalkulasi bahwa pada 2050 separuh ekonomi dunia ada di tangan kawasan ini. Selain itu, pendapatan perkapita akan naik 6 kali lipat menjadi sekitar 38.600 dolar, menjadikan rakyat Asia semakmur orang-orang Eropa sekarang. Peningkatan ekonomi yang pesat ini akan dimotori oleh Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.1 Untuk dapat mewujudkan abad Asia tersebut, salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah stabilitas kawasan untuk mendukung kondisi yang ideal bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga mempunyai catatan yang baik dalam penyelesaian berbagai kasus di kawasan seperti konflik internal Kamboja pada dekade 80-an hingga awal 90-an, konflik perbatasan Thailand-Kamboja, dan terakhir demokratisasi Myanmar. Pengalaman ini dapat dijadikan acuan bagi peran Indonesia agar penyelesaian sengketa LTS dapat dilakukan secara damai dan efektif. 2 Berdasarkan latar belakang di atas, esai ini akan mengeksplorasi dua bahasan utama. Pertama, bagaimana sebenarnya gambaran umum dari sengketa LTS sehingga ancaman menjadi kepentingan nasional Indonesia. Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. bagi PEMBAHASAN Indonesia sendiri bukan merupakan salah yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, tetapi turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Hal ini dikarenakan kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah sengketa. Laut Tiongkok Selatan (LTS) sendiri berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Selain itu, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada empat negara anggota ASEAN yang terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh karena itu, isu ini sering dibawa dalam agenda-agenda rapat ASEAN, seperti yang terjadi di KTT ASEAN di Bali pada tahun 2011. satu negara Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa LTS. Selain dorongan kepentingan nasional dalam rangka sistem pertahanan negara, usaha Indonesia juga didorong oleh motivasi moral sebagai pemimpin alami (natural leader) ASEAN. Usaha Indonesia ini merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan, di saat negara-negara yang bersengketa, terutama Tiongkok, hanya mau menggunakan pendekatan bilateral. Apalagi, tersebut Wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan internasional bagi laut menjadi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik. lintasan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. LTS merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Membentang dari selat Malaka sampai ke selat Taiwan, dikelilingi LTS merupakan 68 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
oleh negara-negara ASEAN. Di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan, barat berbatasan dengan Vietnam Kamboja dan Thailand, Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura, di timur berbatasan dengan Filipina. keamanan energi (energy security)-nya baik Amerika Serikat (AS) maupun Tiongkok berupaya menguasai kawasan LTS. Perkembangan Lingkungan Strategis Wilayah Laut Tiongkok Selatan Terdapat beberapa hal yang ditenggarai merupakan penyebab masih berlangsungnya konflik di kawasan LTS. Pertama. Beberapa peneliti mengklaim bahwasanya kawasan LTS memiliki kekayaan Sumber Kekayaan Alam (SKA). Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai LTS. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 milyar barrel dan diseluruh LTS sebanyak 213 milyar barel. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan tersebut merupakan gas alam. Badan Informasi Energi AS memperkirakan cadangan gas alam dan minyak di LTS merupakan terbanyak ketujuh di dunia. Kawasan tersebut diperkirakan memiliki 190 triliun kaki gas alam. Badan independen itu juga menaksir ada 11 miliar barel minyak tersembunyi di LTS. Selain itu juga, wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di LTS juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya. letak yang strategis selalu menjadi primadona bagi negara lain untuk memiliknya. Letak LTS yang menghubungkan dua Samudra jalur perlintasan favorit kapal-kapal internasional. Menghubungkan perniagaan dari Eropa, Timur tengah, Australia menuju Jepang, Korea, Tiongkok dan negara lainnya yang melewati Selat malaka. Amerika Serikat juga menyatakan kepentingannya atas terjaganya stabilitas dan keamanan di LTS. Kedua, telah menjadi Ketiga, dalam sepuluh tahun terkahir pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia berkembang dengan pesat, terutama Tiongkok, India dan negara-negara Asia Tenggara, sedangkan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat mengalami penurunan. kepentingan Untuk mengamankan Klaim pertama kali di LTS terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Tiongkok yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah LTS dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus- putus di seputar wilayah perairan itu. Hingga sekarang masih terjadi pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki kepemilikan berdasarkan batas dasar wilayah laut atau perairan, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. ikut mengklaim tidak Indonesia yang wilayah di perairan tersebut, namun mulai "terganggu" oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta "U" atau dikenal dengan Nine Dash Line yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993. Pada tahun 2009 negeri "Tirai Bambu" tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya dilaut Cina Selatan. Tiongkok memasukan perairan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan terganggunya utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan stabilitas keamanan dan ekonomi, kerena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut. berdampak terhadap Terdapat dua hal yang merupakan sumber dari konflik LTS, pertama adalah Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas kontinen dan laut lepas. UNCLOS atau United Nation Convention on the Law of perairan territorial, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 69
the Sea adalah Konvensi Hukum Laut PBB yang diterbitkan pada tahun 1982. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi Negara Pihak yang dilanjutkan dengan menerbitkan UU No. 17 tahun 1985.3 Berdasarkan ketentuan- ketentuan negara-negara pengklaim (claimant state) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Hal inilah yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di LTS. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya adalah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. 4 tersebut, Kedua, klaim terhadap LTS yaitu klaim historis penemuan dan pendudukan wilayah itu. Tiongkok (bersama Taiwan) merupakan negara utama yang mendasarkan klaimmya pada alasan historis penemuan dan pendudukan. Tiongkok selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah LTS. Dalam hal wilayah, Tiongkok mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Vietnam adalah negara berikutnya yang menetapkan klaim di LTS.5 terakhir mengenai persoalan sengketa tumpang tindih klaim atas wilayah LTS kembali menunjukkan terjadinya peningkatan ketegangan. Kondisi ini terkait dengan gugatan unilateral Filipina pada The Permanent Court of Arbitration (Mahkamah Arbitrase Internasional/MAI) perbatasan negaranya. Hal ini dilakukan Filipina karena merasa semua jalur diplomatik yang digunakan untuk mencari solusi damai sejak 1995 belum memberikan hasil. Pada tahun 2013 Pemerintah Filipina memutuskan untuk mengajukan Beijing ke panel arbitrase internasional sesuai UNCLOS 1982. Filipina berusaha meminta PBB menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian kawasan ilegal. Tiongkok menolak LTS adalah langkah Filipina tersebut, dan bertahan pada pendiriannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa negara Perkembangan terutama terkait secara bilateral tanpa melibatkan mediasi internasional. MAI kemudian menerima gugatan Filipina pada Oktober 2015 lalu. Keputusan tersebut menggugurkan upaya Tiongkok yang menuntut kasus ini tidak ditangani lembaga internasional. Dalam pandangan Tiongkok, tindakan MAI menerima gugatan unilateral Filipina hanya akan memperkeruh suasana, meningkatkan ketegangan di antara kedua negara, mengganggu stabilitas kawasan dan tatanan maritim internasional, serta bertentangan dengan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Putusan yang dihasilkan MAI tidak hanya penting bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi banyak negara lainnya di luar kawasan sengketa. Hal ini terutama terkait sembilan garis putus-putus yang tidak memiliki koordinat yang jelas. telah mempertahankan Meskipun lama, namun Beijing klaimnya sejak tidak kejelasan mengenai sembilan garis putus-putus tersebut. Indonesia termasuk negara yang berkepentingan terhadap hasil putusan MAI dan mendukung langkah Filipina ke MAI. Pemerintah Indonesia mengirimkan peninjau untuk mengikuti secara seksama seluruh proses arbitrase. Putusan MAI terhadap gugatan Filipina akan mempermudah negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982. Putusan MAI dapat menjadi yurisprudensi dalam proses perundingan perbatasan laut antar-bangsa yang biasanya melibatkan pulau-pulau lainnya. kecil, karang, atau benda Putusan yang akan dikeluarkan oleh MAI diyakini akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil ZEE di sekitar Kepulauan Spratly, tempat Tiongkok dan Filipina mengklaim mempunyai hak ZEE di perairan tersebut. Putusan MAI menegaskan bahwa pulau-pulau buatan tidak memiliki ZEE, maka Tiongkok tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim ZEE atas tujuh pulau reklamasinya di dekat Kepulauan Spratly. Klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah LTS melalui sembilan garis pernah memberikan laut 70 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
putus-putus pun akan semakin lemah. Hal ini lah yang dihindari Tiongkok sejak awal dan kini membuat mereka merasa dipojokkan sehingga bereaksi keras dengan meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa. Kekhawatiran Pasca Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Sikap Tiongkok yang menolak untuk mengakui putusan MAI menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Persoalan ini menjadi pembicaraan di berbagai forum internasional, di antaranya menjadi salah satu agenda pembahasan KTT G-7. Beijing kemudian menyampaikan keberatannya atas pembahasan persoalan LTS di forum G-7 dengan berpandangan tersebut bahwa membahas sesuatu yang bukan "urusannya". Kekhawatiran juga mengemuka dalam pertemuan Shangri-La Dialogue, beberapa waktu forum lalu di Singapura. Pada India misalnya, itu Menteri Pertahanan mengatakan bahwa penolakan Tiongkok atas arbitrase dengan dalih mengharapkan dialog bilateral hanyalah taktik guna memuluskan kepentingan ekonomi Tiongkok untuk mengurangi ketegangan di LTS. Kekhawatiran yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari proyek reklamasi yang dilakukan Tiongkok sejak 2 tahun lalu di wilayah sengketa. Pulau-pulau buatan tersebut yang sebelumnya hanya berupa gugusan karang yang tidak dapat dihuni, kini dilengkapi banyak infrastruktur yang mencakup penjagaan, landasan udara yang bahkan memiliki mampu menampung pesawat-pesawat militer. Pendaratan pesawat militer di salah satu pulau buatannya dilakukan pertama kali pada April lalu. Tindakan itu langsung memicu perdebatan di kawasan. Selain itu, pada bulan Mei, sebuah biro pemerintahan Tiongkok rencana juga menyampaikan untuk menempatkan satu pangkalan kapal penyelamat di Kepulauan Spratly. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai upaya Beijing untuk memperkuat kehadirannya tidak semestinya forum dermaga, pos di wilayah sengketa. Washington bahkan menuduh Tiongkok telah menempatkan rudal permukaan ke udara di salah satu pulau. Salah satu tindakan militerisasi yang juga dikhawatirkan banyak pihak adalah penerapan Air Defense Identification Zone di LTS, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur pada tahun 2013 lalu. Jika hal itu terjadi di LTS, maka jelas akan meningkatkan ketegangan Kementerian regional. Pertahanan Taiwan sudah menyatakan tidak akan mengakui pernyataan apapun mengenai zona pertahanan udara Tiongkok atas LTS. Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyampaikan kepada parlemennya mengenai rencana penguatan militer di wilayah sengketa. Sementara Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara menuding Tiongkok melakukan militerisasi wilayah sengketa, demikian pula sebaliknya Tiongkok menganggap peningkatan patroli dan pelatihan militer yang dilakukan AS di perairan sengketa sebagai aksi militerisasi. Pada Mei lalu, AS kembali mengirimkan kapal perang USS William P. Lawrence untuk melakukan patroli di kawasan LTS. Tindakan ini memicu kemarahan Tiongkok karena kapal tersebut berlayar hingga jarak 12 mil laut dari kepulauan Fiery Cross yang diklaim Tiongkok. Bagi AS, patroli yang dilakukannya merupakan tindakan pelindungan terhadap kebebasan pelayaran, sementara bagi Tiongkok patroli Angkatan Laut AS di dekat pulau-pulau miliknya di LTS merupakan tindakan provokatif. Setidaknya Perkembangan lain yang juga tidak keputusan dapat Washington seluruh embargo penjualan senjata mematikan terhadap Vietnam. Vietnam sebenarnya sudah sejak lama meminta pencabutan embargo, namun Washington selalu menolak dan menggunakannya untuk menekan Vietnam agar menegakkan HAM di negara terus menerus tersebut. Tekanan yang dihadapi Vietnam terkait sengketa LTS, tampaknya menjadi pertimbangan Presiden diabaikan adalah untuk mencabut Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 71
Obama untuk mencabut embargo dan membantu Vietnam membangun kekuatan untuk mempertahankan diri.6 LTS khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan Coordinated Patrol. Upaya Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna kebijakan antar diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi dan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna sebagai berikut: Dibutuhkan semua keterpaduan instrumen, 1. Meningkatkan Manajeman Perbatasan Wilayah Laut Natuna negara dikarenakan menjadi negara perbatasan utama merupakan manifestasi negara kedaulatan (sovereignty), termasuk penentuan batas kedaulatan, pemanfaatan SKA, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya pengelolaan manajemen Indonesia. perbatasan Salah Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan (diplomacy border) perbatasan agar terdapat kejelasan garis dengan perbatasan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai Indonesia di bentuk eksistensi wilayah tersebut. Masalah batas penting suatu suatu wilayah negara satu upaya Indonesia perbatasan Perundingan Indonesia- Vietnam Dari tahun 2010 sampai 2012 Perundingan Delimitasi Batas ZEE RI - Vietnam telah dilaksanakan empat kali perundingan. Hingga perundingan ke - 4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan prinsip dan petunjuk penarikan garis batas ZEE di perbatasan Indonesia Malaysia di tahun 2010 dalam perundingan penetapan telah delimitasi batas maritim, melanjutkan proses perundingan untuk membahas segmen-segmen yang meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, LTS, dan Laut Sulawesi. Pada tahun 2012 kepanjangan garis Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB) belum ada kesepakatan, adapun hasil keputusan yang lain adalah Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia. Perundingan 2. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk terus melakukan itu eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang merupakan cadangan minyak dan gas alam Indonesia berada di terbesar Laut Natuna. Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah (di ZEEI) utara Pulau Natuna dengan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat 2. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk terus melakukan itu eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang merupakan cadangan minyak dan gas alam Indonesia berada di terbesar Laut Natuna. Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah (di ZEEI) utara Pulau Natuna dengan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat kekayaan sekaligus total cadangan 72 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Adapun, Blok Natuna Sea A merupakan wilayah kerja gas yang terletak di Laut Natuna Barat, berdekatan dengan perbatasan Indonesia. antara Malaysia dan Produksi saat ini sekitar 145 MMscfd dari Lapangan Anoa, 75 MMscfd dari Gajah Baru dan 2.350 barel per hari minyak. Total cadangan terbukti dan potensi cadangan (2P) diperkirakan sebesar 209 juta barel setara minyak. b. Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apache c. Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan d. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru e. Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LTS. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga. Dengan adanya aktifitas ekonomi langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi dalam mengklaim indonesia daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan SKA yang ada di laut Natuna. 3. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna instrumen pertahanan di antaranya adalah diplomasi, untuk mendukung diplomasi apabila termasuk itu Selain meningkatkan kapabilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui pemenuhan minimum pokok kebutuhan (Minimum Essential Force/ MEF)7, juga harus meningkatkan TNI kemampuan di terutama di wilayah perbatasan Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur. Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun di kepulauan Natuna adalah sebagai berikut: Eksistensi dianggap gagal. program pertahanan a. Membangun Sukhoi Su-27 Pangkalan Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan Untuk Menjaga Stabilitas Kawasan Apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam konflik LTS akan berdampak terhadap ketahanan Nasional dan berpengaruh pada kestabilan kawasan. Peran Indonesia dalam LTS setidaknya dapat didasarkan pada dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa LTS tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut, maka Indonesia harus dapat menerapkan pertahanan negara seperti disebutkan pada pembahasan butir d tersebut di atas. Dasar kedua dari keterlibatan Indonesia dalam proses pengelolaan/penyelesaian sengketa LTS adalah sebagai salah satu wujud cita- cita nasional seperti yang termaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. penyelesaian sengketa Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 73
pihak. Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang "bebas aktif", upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah memalui jalur diplomasi, yakni diplomasi preventif. Diplomasi preventif cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi hingga perang senjata. Diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik terhadap adanya kesadaran negara-negara untuk tidak memperburuk keadaan. Konfrontasi senjata dan aktifitas militerisasi hanya meningkatkan ketegangan di wilayah konflik. Sebagai negara yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di kawasan LTS, partisipasi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus aktif mencari jalan konsolidasi dan menyerukan arti penting kawasan LTS turut juga dirasakan oleh dunia internasional cukup berpengaruh Dalam sejarah penyelesaian sengketa LTS, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pascainsiden antara perebutan Karang Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (track II diplomacy) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan Universitas British Columbia dengan mengadakan lokakarya yang disebut the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim termasuk Tiongkok kepulauan Spratly, dan juga Taiwan sebagai pihak tersendiri. tercapainya Salah satu hasilnya adalah kesepakatan berupa Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea pada tahun 2002.8 Johnson itu, rutin diadakan dan hampir tidak pernah terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu Setelah 20 tahun pertemuan dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, sedikitnya ada 5 forum pertemuan penting yang membahas masalah sengketa di LTS, dimana Indonesia memiliki peran yang signifikan, terutama ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011.9 Peran Indonesia ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan bersama- sama dengan negara ASEAN dan negara pemangku kepentingan, meskipun Indonesia bukan sebagai ketua ASEAN lagi. PENUTUP Kesimpulan Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan stabilitas yang kawasan, sedang menyongsong Abad Asia. Sengketa ini menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia di wilayah Natuna.Oleh karena itu, Indonesia, baik dalam posisi sebagai negara yang memperjuangkan kepentingannya untuk laut Natuna melalui menjaga wilayah meningkatkan manajeman perbatasan, aktifitas ekonomi berupa eksplorasi minyak dan meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna. Serta sebagai pemimpin alami ASEAN, Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalan damai berupa diplomasi preventif. tantangan bagi Indonesia, termasuk Saran 1. Pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga wilayah laut Natuna. Indonesia 2. Pemerintah Indonesia menginisiasi diplomasi multilateral seluruh negara pemangku dalam penyelesaian konflik LTS. kepentingan 74 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017
DAFTAR PUSTAKA _____________________________ Anugerah Baginda Harahap. 2016. "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015". Jom FISIP Vol. 3 No. 2. Hal. 1-15 1 Asian Development Bank. 2011. "Asia 2050: Realizing the Asian Century". Singapore: ADB. Hal. 10. Asian Development Bank. 2011. "Asia 2050: Realizing the Asian Century". Singapore: ADB. Hal. 10 Nurul Fitri Zainia Ariffie. 2014. "Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan". eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 2 No. 3. Hal. 831-842 Pazli. 2015. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014". Jom Fisip Volume 2 No. 2. Hal. 1-12. 2 Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 2. Hal. 55-70 3 Pokja Bidang Studi Geografi. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lemhannas 4 Surya Wiranto. 2015. "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jakarta: Leutikaprio 5 Pazli. 2015. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009- 2014". Jom Fisip Volume 2 No. 2. Hal. 1-12. Pokja Bidang Studi Geografi. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lemhannas Pokja BS. Hankam. 2015. "Materi Pokok Jakarta: Bidang Studi Hankam". Lemhannas 6 Rizki Roza. 2016. "Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan". Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VIII, No. 11. Hal. 5-8. 7 Pokja BS. Hankam. 2015. "Materi Pokok Rizki Roza. 2016. "Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan". Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VIII, No. 11. Hal. 5-8 Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Peran Indonesia Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 2. Hal. 55- 70 Dalam Surya Wiranto. 2015. "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Jakarta: Leutikaprio Bidang Studi Hankam". Jakarta: Lemhannas 8 Nurul Fitri Zainia Ariffie. 2014. "Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan". eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 2 No. 3. Hal. 831-842 9 Anugerah Baginda Harahap. 2016. "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015". Jom FISIP Vol. 3 No. 2. Hal. 1-15. _ Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017 75