JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.4 April 2024 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Oleh : Aulya Difta Yasah1 Sausan Syarifatul Ajuj2 Laelly Kusuma Ayu Fardani3 Dr. Ir. Rusdi Hidayat N, M.Si4 Maharani Ikaningtyas, S.E., M.AB5 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Alamat: JL. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur (60294). Korespondensi Penulis: 22042010058@student.upnjatim.ac.id Abstract. Stakeholder engagement is a key element in sustainable business planning and development. Stakeholders include individuals, social groups, and communities that have a relationship or interest in the organization and play an important role, either actively or passively, in achieving organizational goals. Their main task is to help create policies, rules or projects that are aligned with the development direction of the organization or company. These initiatives cover three main dimensions: economic, environmental and social, all of which are included in the company's sustainability report. In a business context, stakeholders can be categorized into several broad groups: shareholders, employees, suppliers, consumers, banks or financial institutions, competitors, governments, mass media and the general public. Their roles are different but interconnected in supporting the sustainability of the company. Typical disclosure standards in sustainability reports reflect the company's relationship with its stakeholders during the reporting period. This engagement process includes identifying and defining relevant stakeholders, the company's approach to stakeholder engagement, the frequency of engagement, and reporting on key issues and concerns addressed. Received February 28, 2024; Revised March 25, 2024; March 29, 2024 *Corresponding author:
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Keyword : Stakeholders, Business Planning, Sustainable Business Development, Policy, Economy. Abstrak. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Stakeholder mencakup individu, kelompok sosial, dan komunitas yang mempunyai hubungan atau kepentingan terhadap organisasi dan berperan penting, baik aktif maupun pasif, dalam mencapai tujuan organisasi. Tugas utama mereka adalah membantu menciptakan kebijakan, aturan atau proyek yang selaras dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Inisiatif ini mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang semuanya dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks bisnis, pemangku kepentingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok besar: pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, bank atau lembaga keuangan, pesaing, pemerintah, media massa, dan masyarakat umum. Peran mereka berbeda-beda namun saling berhubungan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Standar pengungkapan yang umum dalam laporan keberlanjutan mencerminkan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingannya selama periode pelaporan. Proses pelibatan ini mencakup identifikasi dan pendefinisian pemangku kepentingan yang relevan, pendekatan perusahaan dalam menangani pemangku kepentingan, frekuensi pelibatan, dan pelaporan mengenai isu-isu utama dan isu-isu yang ditangani. Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, Perencanaan Bisnis, Pengembangan Bisnis Berkelanjutan, Kebijakan, Ekonomi. LATAR BELAKANG Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan semakin penting dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks di era modern. Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, investor, konsumen, karyawan, dan komunitas pekerja, memainkan peran penting dalam menentukan arah bisnis dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Di era modern yang semakin kompleks ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab hanya kepada pemegang sahamnya saja, namun juga kepada berbagai pihak yang terkena dampak dari aktivitasnya. Pertama, 2 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga regulasi memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis dan mendorong dunia usaha untuk mengadopsi dan mematuhi praktik bisnis berkelanjutan. Mereka menerbitkan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pemerintah juga dapat menawarkan insentif dan dukungan kepada dunia usaha yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti melalui keringanan pajak atau akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat lokal dan organisasi lingkungan hidup, juga berkepentingan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Komunitas sering kali menjadi tempat di mana masyarakat tinggal dan bergantung pada sumber daya lingkungan, yang dapat terpengaruh oleh aktivitas komersial. Oleh karena itu, menarik partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan akan membantu dunia usaha memahami kekhawatiran dan aspirasi mereka serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Kedua, investor dan lembaga keuangan juga tertarik pada perencanaan dan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan. Mereka semakin menyadari pentingnya faktor lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (ESG) ketika mengambil keputusan investasi. Investor yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung mencari perusahaan yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan tersebut dapat mempengaruhi arah perencanaan dan pengembangan bisnis dengan memberikan atau menahan dukungan keuangan. Selain itu, konsumen dan pelanggan juga berperan penting dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Masyarakat semakin sadar akan dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsumen lebih cenderung memilih produk dan jasa dari perusahaan yang nilai-nilai sosial dan lingkungannya sejalan dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan ini dapat mempengaruhi perencanaan dan pengembangan bisnis dengan mempengaruhi preferensi konsumen dan permintaan pasar. Keterlibatan pemangku kepentingan internal, seperti karyawan, juga penting untuk perencanaan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Karyawan memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga dalam mengidentifikasi praktik kerja yang lebih berkelanjutan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional,
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, komunitas lokal juga memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang beroperasi secara mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan bisnis membantu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Jadi, secara keseluruhan penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan perspektif dan kepentingan yang berbeda, perusahaan dapat mengadopsi praktik yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. LANDASAN TEORI Teori Stakeholder Menurut Kumalasari (2018), pemangku kepentingan adalah pihak atau sekelompok orang berkepentingan yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku perusahaan secara keseluruhan. Menurut Ibeng (2019), pemangku kepentingan dalam dunia bisnis dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi pemegang saham, manajemen dan top executive, pegawai dan keluarga pegawai. Pemangku kepentingan eksternal, di sisi lain, mencakup konsumen, pengecer, pemasok, kreditur, pemerintah, pesaing, komunitas, dan pers. Masing-masing pemangku kepentingan mempunyai peran yang berbeda-beda. Pengertian pemangku kepentingan menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok maupun individu yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang menjelaskan kepada pihak mana saja suatu perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 1984). Suatu perusahaan menjaga hubungannya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan cara tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, terutama pihak yang mempunyai wewenang atas ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam 4 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024 lokal
kegiatan operasional perusahaan, seperti karyawan dan pasar bagi produk-produk perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2007). Stakeholders Theory (Teori Pemangku Kepentingan), Teori pemangku kepentingan mengasumsikan bahwa eksistensi Suatu perusahaan ditentukan oleh pemangku kepentingannya. Perusahaan berupaya untuk mendapatkan pembenaran dari pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Semakin kuat posisi pemangku kepentingan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan beradaptasi diri terhadap tuntutan para pemangku kepentingannya (Sembiring, 2003: 2). Dalam mengembangkan teori pemangku kepentingan, Freeman (1983) dalam Susanto dan Tarigan (2013) memperkenalkan konsep pemangku kepentingan dalam dua model. (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; (2) model pengelolaan pemangku kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan. Model pertama berfokus pada membangun konsensus dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategis perusahaan doleh kelompok-kelompok yang membutuhkan dukungan bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Teori pemangku kepentingan dalam model ini dapat dikatakan berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola hubungan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Di sisi lain, model kedua memperluas perencanaan dan analisis bisnis hingga mencakup pengaruh eksternal yang mungkin merugikan perusahaan. Kelompok yang bersaing ini mencakup otoritas pengatur (pemerintah) dengan kepentingan khusus yang terlibat dalam isu-isu sosial.Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang dirancang untuk menginformasikan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan tersebut, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingannya. Menurut Thomas dan Andrew, teori pemangku kepentingan Nor Hadi (2011:94) membuat beberapa asumsi sebagai berikut: 1. Perusahaan berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. 2. Teori ini menekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran Perusahaan dan pemangku kepentingannya. 3. Kepentingan seluruh legitimasi pemangku kepentingan memiliki nilai hakiki dan bukan merupakan kepentingan yang didominasi satu sama lain. 4. Teori ini fokus pada pengambilan keputusan manajerial.
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Definisi Keberlanjutannya Makna dari keberlanjutan menurut ekonom Solow (1991) dalam Widianto (2011) keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini (Susanto dan Tarigan, 2013). Menurut GRI tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu makna keberlanjutan dalam konteks pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan berkelanjutan mengacu pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara ekonomi, keberlanjutan berarti menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Kegiatan sosial meliputi kesejahteraan karyawan, keadilan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Dari perspektif ekologi, keberlanjutan berarti menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi emisi karbon, dan melindungi ekosistem. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam keberlanjutan perusahaan merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam operasional perusahaan. Hal ini mencakup karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, pemegang saham, dan mitra bisnis kami lainnya. Hal Inisiatif ini bertujuan untuk tidak hanya mendengarkan pemangku kepentingan, namun juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja keberlanjutan. Pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam bisnis berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan nilai jangka panjang bagi 6 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
perusahaan, membangun kepercayaan dan dukungan di antara para pemangku kepentingan, serta meminimalkan risiko konflik dan ketidakpercayaan. Strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan mencakup mengidentifikasi pemangku kepentingan, menganalisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mengembangkan strategi keterlibatan, menerapkan langkah-langkah keterlibatan, mengevaluasi hasil, dan pembelajaran berkelanjutan. Proses ini bersifat berulang dan memerlukan komunikasi terbuka, transparansi, dan kemauan untuk berkolaborasi. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan ke dalam strategi bisnis, perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menciptakan nilai tambah yang signifikan, meningkatkan daya saing dan menciptakan reputasi yang baik di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Definisi Bisnis Berdasarkan ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual produk atau jasa kepada pembeli/konsumen atau badan usaha lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Allan Afuah (2004): Bisnis adalah suatu kegiatan usaha perseorangan yang terorganisir dan bertujuan memperoleh keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Menurut Prof. Owen (1994): bisnis adalah bisnis yang bergerak dalam memproduksi dan mendistribusikan barang untuk dijual kembali di pasar, atau menawarkan harga untuk setiap barang atau jasa. Menurut Hooper (2008): Bisnis adalah suatu keseluruhan kompleks yang masuk sepenuhnya dalam bidang industri dan penjualan, dalam industri dasar, proses dan manufaktur, serta dalam bidang-bidang seperti jaringan, asuransi, perbankan, penjualan dan transportasi. Menurut para ahli tersebut, bisnis bukan sekedar keuntungan/keuntungan semata, namun melibatkan banyak hal yang saling berkaitan, seperti hubungan antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen, pedagang, dan lain-lain. Memang ada risiko dalam dunia bisnis, namun bukan berarti risiko tersebut bisa dihilangkan, melainkan dengan belajar lebih banyak dari pengetahuan, pengalaman, dan kesalahan percobaan maka risiko tersebut bisa diatasi atau dikurangi.
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain mengakses database jurnal seperti ScienceDirect, JSTOR, dan Scholar untuk mengidentifikasi jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu, kami melakukan penelusuran artikel media massa dan menganalisis makalah akademis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Pada langkah selanjutnya, sumber data dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti keandalan, relevansi, dan kedalaman informasi. Data teks dan konten kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam bisnis berkelanjutan. Hasil analisis diinterpretasikan dan disusun untuk mendukung pemahaman dan rekomendasi dalam konteks perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis jurnal dan artikel untuk memahami partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Metode ini dipilih karena memungkinkan kita memperoleh wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang, berdasarkan literatur yang relevan dan terkini mengenai topik ini. HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Apa Saja Yang Dapat Mempengaruhi Tingkat Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Bisnis Berkelanjutan? Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan usaha berkelanjutan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Pertama, faktor organisasi memegang peranan penting dalam menentukan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup budaya perusahaan yang mengedepankan transparansi, komunikasi terbuka, dan komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dengan struktur organisasi yang terbuka dan inklusif cenderung lebih berhasil dalam mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. 8 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
Selain itu, pentingnya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan tidak dapat diabaikan. Perusahaan yang secara proaktif menganalisis dan merespons kebutuhan pemangku kepentingan secara proaktif akan lebih mampu mengembangkan inisiatif bisnis berkelanjutan yang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif dan konsisten juga merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Di samping itu, peraturan dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan bisnis berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung insentif, perlindungan lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan partisipasi dan dukungan yang lebih besar dari pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah. Faktor ekonomi tidak boleh diabaikan dalam konteks ini. Perusahaan yang dapat menunjukkan manfaat ekonomi yang jelas dari praktik bisnis berkelanjutan, seperti efisiensi operasional, diferensiasi produk, dan akses terhadap pasar baru, akan lebih berhasil mendapatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui platform online, survei elektronik, dan forum diskusi virtual di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Aspek sosial dan budaya-lingkungan juga berperan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang dapat mengintegrasikan nilai- nilai lokal, menghormati budaya dan tradisi lokal, serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat lokal secara keseluruhan akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal. Keterlibatan pemangku kepentingan juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan kualitas manajemen. Kepemimpinan visioner dengan integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dapat menjadi contoh bagi seluruh organisasi dan memotivasi semua orang yang terlibat untuk terlibat secara aktif.
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja berkelanjutan suatu perusahaan juga sama pentingnya. Para pemangku kepentingan lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dan mendukung perusahaan yang secara jelas dan terbuka melaporkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari upaya untuk terus meningkatkan operasi dan kinerja bisnis mereka. Selain itu, faktor risiko dan peluang juga mempengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang terkait dengan operasi bisnis berkelanjutan akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan, sementara peluang untuk inovasi dan diferensiasi produk menjadikannya lebih menarik dan dapat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Terakhir, jangan abaikan pentingnya membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis. Kolaborasi yang kuat antara dunia usaha, pemerintah, ilmu pengetahuan, LSM, dan masyarakat sipil dapat memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Bagaimana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Berdampak Pada Keberlanjutan Dan Kesuksesan Bisnis/Perusahaan? Keterlibatan pemangku kepentingan mempunyai dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Pemangku kepentingan mencakup berbagai kelompok seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Setiap pemangku kepentingan mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap suatu perusahaan, dan keterlibatan yang efektif dari para pemangku kepentingan ini akan berkontribusi terhadap keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Keterlibatan pemangku kepentingan berdampak pada keberlanjutan dan kesuksesan bisnis/perusahaan meliputi: 1. Keberlanjutan Ekonomi Keterlibatan pemangku kepentingan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Ketika perusahaan mempertimbangkan kepentingan dan harapan pemangku kepentingan ketika mengambil keputusan, mereka dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat berdampak pada profitabilitas bisnis jangka panjang. Misalnya, pelanggan dapat memberikan umpan balik 10 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
mengenai kebutuhan mereka, memungkinkan perusahaan mengembangkan produk dan layanan yang relevan untuk memenuhi permintaan pasar yang sedang berlangsung. Selain itu, para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah sering kali menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan dan sosial. Menanggapi kekhawatiran ini, perusahaan dapat mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Hal memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko reputasi dan keuangan sambil menjaga kredibilitas dan mematuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat. 2. Inovasi dan Diferensiasi Keterlibatan pemangku kepentingan juga mendorong inovasi dan diferensiasi perusahaan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, perusahaan dapat memperoleh wawasan baru dan ide-ide kreatif. Karyawan yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan saran yang berguna berdasarkan pengalaman industri mereka, dan pelanggan dapat memberikan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar baru, mengembangkan produk dan layanan inovatif, dan membedakan diri dari pesaing. Dengan menggabungkan perspektif yang berbeda, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggannya dan menanggapi beragam kebutuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespons lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dan meningkatkan daya saing mereka dalam jangka panjang. 3. Reputasi dan kepercayaan Keterlibatan pemangku kepentingan juga berdampak pada reputasi dan kepercayaan perusahaan. Pemangku kepentingan seringkali fokus pada praktik bisnis dan sikap perusahaan terhadap isu lingkungan, sosial, dan etika. Ketika perusahaan terlibat dengan pemangku kepentingan dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, mereka dapat meningkatkan reputasinya sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab. Reputasi yang baik dan kepercayaan yang tinggi memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. ini
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Pelanggan yang percaya pada integritas suatu perusahaan kemungkinan besar akan menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Selain itu, pemangku kepentingan seperti investor dan mitra bisnis cenderung tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki reputasi baik dan memenuhi standar keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. 4. Pengambilan Keputusan Strategi Bisnis Keterlibatan pemangku kepentingan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan dalam banyak cara. Pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemerintah, masyarakat dan LSM mempunyai kekhawatiran dan harapan yang berbeda terhadap dunia usaha. Mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, pelanggan dapat memberikan umpan balik tentang kebutuhan dan preferensi mereka, sementara karyawan dapat memberikan wawasan mengenai kinerja dan kesejahteraan pekerja. Pemegang saham dapat fokus pada laba atas investasi, sementara masyarakat dan pemerintah dapat fokus pada dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan mempertimbangkan kepentingan beragam pemangku kepentingan ini, manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik yang mencakup banyak kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. 5. Pengaruh Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Bisnis Keterlibatan pemangku kepentingan juga berdampak pada keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Para pemangku kepentingan semakin sadar akan pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Mereka mengharapkan perusahaan untuk memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat dan perekonomian. Selama pengambilan keputusan bisnis, pemangku kepentingan dapat mempengaruhi strategi perusahaan mengenai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pemangku kepentingan seperti pemerintah dan LSM dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan atau mematuhi standar etika tertentu. Pemegang saham juga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan 12 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
dengan menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan keberlanjutan. Untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan dapat mengadopsi langkah-langkah yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, atau mendukung inisiatif sosial. Hal ini dapat membantu perusahaan membangun citra yang baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Apa Saja Hambatan Dalam Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan? Berikut ini adalah hambatan-hambatan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan: 1. Kurangnya kesadaran Banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, karyawan, dan investor, mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep bisnis berkelanjutan atau dampak positif dari praktik bisnis berkelanjutan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghalangi partisipasi aktif dalam upaya yang sedang berlangsung. 2. Ketidaksepakatan kepentingan Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan LSM, mungkin mempunyai kepentingan yang bertentangan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin lebih mementingkan profitabilitas, sementara masyarakat mungkin memprioritaskan kelestarian lingkungan. Perbedaan pendapat ini dapat mempersulit proses perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. 3. Keterbatasan sumber daya Menerapkan praktik bisnis berkelanjutan seringkali memerlukan investasi sumber daya yang signifikan seperti waktu, uang, dan keahlian. Perusahaan mungkin kesulitan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan dan menerapkan inisiatif berkelanjutan, terutama ketika menghadapi tekanan keuangan dan persaingan yang ketat. 4. Tingkat kompleksitas yang tinggi
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Permasalahan keberlanjutan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan kelestarian lingkungan seringkali sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel. Mengelola kompleksitas ini memerlukan pemahaman yang mendalam, koordinasi yang baik, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, yang mungkin sulit dicapai. 5. Resistensi terhadap perubahan Beberapa pemangku kepentingan mungkin menolak perubahan menuju praktik bisnis berkelanjutan. Hal ini karena mereka merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang timbul akibat perubahan tersebut, atau karena kepentingan mereka terikat pada status quo. Bagaimana Strategi Efektif Untuk Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Bisnis Berkelanjutan? Terdapat beberapa strategi efektif untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses bisnis berkelanjutan. Pertama, komunikasi terbuka dan transparansi adalah kuncinya. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang praktik bisnis berkelanjutan yang mereka terapkan, termasuk dampak lingkungan, kebijakan sosial, dan kinerja keuangan. Kedua, melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi dan partisipasi. Perusahaan dapat mengadakan pertemuan, konsultasi, atau forum diskusi untuk mendengarkan pandangan dan pendapat para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan dihargai dan dilibatkan dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik bisnis. Ketiga, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan berkolaborasi dengan organisasi non- pemerintah, lembaga akademis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya bersama untuk mencapai tujuan berkelanjutan secara lebih efektif. Keempat, pendidikan dan kesadaran merupakan strategi penting. Perusahaan dapat menawarkan pelatihan, seminar, dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai isu keberlanjutan dan mendorong partisipasi dalam proses bisnis berkelanjutan. Terakhir, memberi penghargaan dan mengakui kontribusi pemangku kepentingan merupakan cara efektif untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan menawarkan 14 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
penghargaan, sertifikat, atau pengakuan kepada orang-orang yang berperan aktif dalam praktik bisnis berkelanjutan, perusahaan dapat memberikan insentif positif untuk mendorong partisipasi dan kolaborasi lebih lanjut. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Penerapan strategi efektif untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses bisnis berkelanjutan, contohnya Sebuah perusahaan tekstil memutuskan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada praktik keberlanjutannya. Mereka bertemu secara teratur dengan kelompok masyarakat setempat, karyawan dan pemasok untuk membahas masalah lingkungan, keselamatan dan kondisi kerja pabrik. Pada pertemuan tersebut, perusahaan akan memberikan informasi mengenai kebijakan berkelanjutan yang telah diterapkan, seperti Penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan program pelatihan karyawan. Pada Pertemuan ini juga mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran mengenai bagaimana perusahaan dapat lebih meningkatkan praktik berkelanjutannya. Setelah mendapat masukan perusahaan mengambil tindakan yang tepat setelah mempertimbangkan pendapat dari para pemangku kepentingan. Misalnya, berdasarkan masukan dari kelompok masyarakat setempat, mereka telah memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan dengan melibatkan lebih banyak penduduk lokal dalam proses perekrutan dan memberikan pelatihan kerja. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendengarkan serta menanggapi kekhawatiran dan permintaan pemangku kepentingan. Dengan melakukan hal ini, mereka telah berhasil meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses bisnis berkelanjutan, membangun hubungan yang lebih kuat, dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan merupakan elemen kunci keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Berbagai kendala dapat menghambat proses ini, antara lain kurangnya
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN kesadaran, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, kompleksitas permasalahan keberlanjutan, dan penolakan terhadap perubahan. Namun, dengan pemahaman yang mendalam, dialog terbuka, kolaborasi yang kuat, dan insentif yang tepat, hambatan-hambatan ini dapat diatasi dan terciptanya bisnis berkelanjutan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Saran Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan pemerintah, perusahaan dapat menerapkan kebijakan dan strategi dengan implikasi yang lebih luas. Inisiatif ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan dan menyesuaikan praktik bisnis mereka untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan cara ini, pelibatan pemangku kepentingan tidak hanya meningkatkan keberlanjutan perusahaan, namun juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. DAFTAR REFERENSI Arifin, Zainal, and Moehamad Satiadharma. "Peran Kewirausahaan Sosisal dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science 1.03 (2023): 226-235. Azizah, Faridah Nur, and Maharani Ikaningtyas. "Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan Untuk UMKM Kerupuk Udang Dan Payus Di Era Digital." Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat 1.3 (2023): 65-80. Mahanani, Estu, Dian Retnaningdiah, dkk. "PENGANTAR BISNIS: SUATU KONSEP DAN STRATEGI." Eureka Media Aksara (2022): 1-4. Nugroho, Rusdi Hidayat; Andarini, Sonja. Strategi pemberdayaan UMKM di pedesaan berbasis kearifan lokal di era industri 4.0 menuju era society 5.0. Jurnal Bisnis Indonesia, 2020, 1.01. 16 JMA - VOLUME 2, NO. 4, APRIL 2024
Nuryanti, Siti, dkk. "Kepemimpinan Beretika dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan di Indonesia." Jurnal Etika Bisnis 8, no. 2 (2022): 70-85. Pratama, Bayu Eka, dkk. "Penggunaan Insentif dan Penghargaan dalam Mendorong Keterlibatan Pemangku Kepentingan pada Bisnis Berkelanjutan di Indonesia." Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 5, no. 3 (2020): 150-165. Prayogo, Bambang, dkk. "Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Bisnis Berkelanjutan di Indonesia." Jurnal Tata Kelola Bisnis 6, no. 1 (2021): 10-25. Qurtubi, Ahmad. "EVALUASI DAMPAK KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS ORGANISASI." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7.1 (2024): 2058-2068.