Perbandingan Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan Hukum Administrasi Negara Vietnam Bilqis Septindra Maharani1, Inang2, Nasywa Alika Putri3, Dzulkarnain4, Shafa Naila Putri5. 1Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111230122@untirta.ac.id 2Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111230401@untirta.ac.id 3Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111230411@untirta.ac.id 4Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111230413@untirta.ac.id 5Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111230416@untirta.ac.id ABSTRACT The cooperative relationship between Indonesia and Vietnam has been established for a long time, from this interaction we can learn a lot about other countries and can be used as material for evaluating the policies being implemented. Comparing can help us to understand what the government or administration should be, the ideal government, the weaknesses and strengths of each system. Each country has a different government system, but it is still oriented towards the goal of a good life and is in the common interest of all citizens. This research will focus on what state administrative law is for each country, what will be compared with the administrative law of each country, and what are the results of our analysis of the comparison of the administrative law of each country. Normative juridical research method, which means it is carried out by examining, studying, analyzing, summarizing, from the writings that have been collected, approaches to, principles, norms, concepts, researching applicable laws and regulations and with regard to the themes discussed, or approaches legislation. Each country's system has its own strengths and weaknesses, and what system is used cannot be separated from many factors. To realize good state administration as expected is the ideal of every country in the world. With the hope of achieving good governance, and the existence of problems in creating good governance, a foundation or principle is needed in running a state or government, which are called general principles of good governance and good governance. Keyword: Administrative Law, Good Governance, Indonesia and Vietnam. ABSTRAK Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak lama, dari adanya interaksi kita dapat belajar banyak tentang negara lain dan bisa menjadi bahan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang diperbuat. Dengan membandingkan dapat membantu kita untuk memahami pemerintah atau pemerintahan yang seharusnya, pemerintahan yang ideal, kelemahan dan kelebihan setiap sistemnya. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun tetap berorientasi pada tujuan a good life dan merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Pada penelitian ini akan fokus kepada apa itu hukum administrasi negara bagi masing-masing negara, apa yang akan dibandingkan dari hukum administrasi masing-masing negara, dan bagaimana hasil analisis kami terhadap perbandingan dari hukum administrasi masing-masing negara. Metode penelitian yuridis normatif yang artinya dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, menganalisis, meringkas, dari tulisan-tulisan yang telah dikumpulkan, pendekatan terhadap, asas, norma, konsep, meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan tema yang dibahas, atau pendekatan perundang-undangan. Sistem yang dimiliki tiap negara memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan sistem apa yang digunakan tidak terlepas dari banyak faktor. Untuk mewujudkan administrasi megara yang baik sesuai dengan yang diharapkan merupakan cita-cita setiap negara didunia. Dengan harapan mencapai kepemerintahan yang baik, dan adanya permasalahan dalam
menciptakan pemerintahan yang baik, dibutuhkanlah landasan atau asas dalam menjalankan negara atau pemerintahan, yang disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik dan good governance. Kata Kunci: Hukum Administratif Negara, Tata Kepemerintahan Yang Baik, Indonesia dan Vietnam.
Pendahuluan Pemerintahan sekarang ini didefinisikan sebagai proses menata, mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Prosesnya dalam suatu negara bergantung pada bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara itu, dan akan memberikan pengaruh pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara tersebut. Pemerintahan harus berdaulat. Pejabat merupakan pelaku dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, dan harus memiliki kewenangan yang jelas. Globalisasi, kemajuan masyarakat, birokrasi yang semakin besar, masalah birokrasi, ancaman kepentingan nasional, tantangan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi diharapkan. Good Governance yaitu hal utama yang sering sekali muncul pada pemerintahan masa ini. Menurut Sadu Wasistiono mengatakan bahwa "tuntutan akan good governance muncul karena adanya penyelewengan dalam pengelolaan negara dari nilai demokratis sehingga menggerakan kesadaran warga negara untuk membentuk sistem atau paradigma baru untuk memantau terjadinya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan awal". Untuk menciptakan administrasi negara atau pemerintahan yang baik dikarenakan adanya tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan memang kewajiban bagi pemerintah untuk menerapkan pemerintahan yang baik, good governance merupakan asas atau prinsip yang dijadikan pedoman. Dengan good governance, jalannya pemerintahan akan lancar dan terpadu, tugas dan fungsi akan berjalan dengan baik, hubungan yang berkaitan dengan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Pemerintahan yang merupakan salah satu elemen dalam suatu negara, harus memformulasikan, mengekspresikan, dan merealisasikan keinginan rakyatnya. Pola Good Governance dibutuhkan pada pengelolaan publik, birokrasi yang mahir dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Delapan karakteristik utama dalam good governance menjelaskan apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sikap yang diharapkan dan perlu dilakukan dari pemerintahan. Selain good governance ada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB ialah sekumpulan asas yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. ialah AUPB memiliki dua prinsip yakni, prosedural dan substansial. Prosedural menyangkut dengan cara atau proses pengambilan kebijakan, dan Substansial artinya berkaitan dengan materi atau isi kebijakan yang harus mengedepankan prinsip persamaan, kepastian hukum, larangan penyalahgunaan wewenang, kewajiban untuk berhati-hati, dan berdasarkan alasan. Prosedural dan substansial konsepnya hampir serupa dengan materiil dan formil. Pada penelitian ini kami telah merumuskan masalah yang akan menjadi fokus kami yakni, apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dan Vietnam?, aspek apa yang dibandingkan antara Hukum Administrasi Negara Indonesia
dengan Hukum Administrasi Negara Vietnam?, bagaimana hasil perbandingan antara Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Vietnam dalam setiap aspek yang dibandingkan?. Perbandingan hukum administrasi antara Indonesia dengan Vietnam ataupun negara lain dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah atau pemerintahan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pemerintahan, bahan evaluasi untuk pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Berdasar uraian diatas kami akan menganalisis perbandingan antara Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan Vietnam. Metode Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, berarti pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum, yang melihat hukum sebagai dasar dari sistem norma. Asas-asas, norma, dan kaidah, perjanjian serta doktrin dari peraturan perundang dibahas dalam sistem norma tersebut. Penelitian normatif ini berfokus pada sistematika hukum; dengan kata lain, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan, mengidentifikasi definisi atau dasar dalam hukum. Penelitian ini ditulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu memberikan perspektif khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data utama dalam penelitian adalah hukum normatif, dengan menggunakan data kepustakaan; data sekunder juga dikenal sebagai bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan subjek penelitian. Untuk menganalisis dan mengolah data, analisis kualitatif digunakan; ini menekankan metode deduktif sebagai dasar dan metode induktif sebagai penunjang. Hasil dan Pembahasan 1.1 Pengertian HAN Menurut Pendapat Ahli a. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra (1976), "Hukum Administrasi Negara (yang disebut pula Hukum Tata Pemerintahan) adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya". b. Oppen Hein, "Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuanketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara".
c. Utrecht, "Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus."1 1.2 Subjek HAN a) Indonesia Dijelaskan oleh Yusri Munaf sebagai berikut: Pegawai negeri, ialah mereka yang memenuhi persyaratan, digaji, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diberikan tugas oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang dengan ketetapannya, berlaku. Jabatan, ialah kedudukan yang merunjuk pada tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam satuan organisasi. Jawatan/Dinas/BUMN/BUMD, Organisasi aparatur pemerintahan yang memiliki tugas pemerintahan, dan kesatuan dari anggaran negara. Daerah-daerah swapraja dan swatantra, ialah kesatuan wilayah, berhak untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan kepentingan umum. Negara, Organisasi dari kumpulan rakyat dalam satu wilayah dan menyelenggarakan pemerintah dengan kedaulatan. b) Vietnam Subjek hubungan hukum administrasi adalah pihak-pihak yang turut serta dalam hubungan hukum administrasi, yang mempunyai kemampuan mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai satu sama lain menurut ketentuan hukum administrasi. Subjek hubungan hukum administratif meliputi; lembaga negara, pejabat negara, organisasi sosial, unit ekonomi, warga negara Vietnam, orang asing, dan orang tanpa kewarganegaraan. Diantaranya ada jenis subjek yang selalu ada dalam semua hubungan hukum administrasi; subjek pengelolaan adalah pihak yang mempunyai kewenangan adalah orang administrasi negara. perseorangan atau organisasi manusia yang menjalankan kekuasaan administrasi negara, bertindak atas nama negara, dan menjalankan fungsi pengelolaan administrasi negara. "Mengemban kekuasaan negara" di sini perlu memenuhi dua unsur berikut: Subjek pengelolaan administrasi negara: Mempunyai kewenangan administratif negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 1 Munaf, Y. Hukum Administrasi Negara. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
Ikut andil dalam hubungan hukum administratif dalam kedudukannya sebagai subjek yang mempunyai kewenangan tata usaha negara, tanpa melampaui kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Vietnam memiliki atau menerapkan hal yang sama atau tidak berbeda jauh dalam hal-hal prinsip dan asas. Sebagaimana yang diatur di dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Rancangan UU Administrasi Publik di Vietnam yang diumumkan oleh Majelis Nasional yang sesuai dengan Konstitusi Vietnam tahun 2013 (Hiến pháp Việt Nam 2013). Berikut adalah persamaan prinsip-prinsip dan asas-asas, yaitu: Legalitas, Setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum. ● Kepastian hukum, Setiap orang berhak atas kepastian hukum dalam hubungannya dengan administrasi negara. Efisiensi, Penyelenggaraan administrasi negara harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Efektivitas, Penyelenggaraan administrasi negara harus mencapai tujuan yang diinginkan. ● Akuntabilitas, Penyelenggaraan administrasi negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 1.3 Struktur Organisasi Struktur organisasi administrasi negara di Indonesia dan Vietnam berbeda, di Indonesia, terdapat beberapa tingkatan pemerintahan, seperti pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri atau disebut sistem desentralisasi. Kalau di Vietnam, terdapat beberapa tingkatan pemerintahan, seperti pusat, provinsi, dan distrik. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah yang disebut dengan sistem sentralisasi. 1.4 Sistem Hukum law, yang berarti bahwa hukum didasarkan pada undang-undang yang tertulis. Sedangkan Vietnam memiliki sistem hukum campuran (civil law dan common law), yang berarti bahwa hukum didasarkan ini dapat memengaruhi cara pada undang-undang tertulis dan preseden. Hal interpretasi dan penerapan hukum HAN di kedua negara. Di Indonesia, hakim dapat dikatakan sebagai corong UU karena mengikuti hukum positif. Sedangkan di Vietnam, hakim dapat dikatakan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan preseden dan prinsip-prinsip hukum umum dalam pengambilan keputusan. Indonesia memiliki sistem hukum civil dapat
1.5 Pemerintahan Pemerintahan didefinisikan segala tindakan yang diperbuat oleh negara atau alat negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah adalah salah satu subjek atau objek dari Hukum Administrasi Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah tugas pemerintahan dan organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi melaksanakan Undang-Undang. Dalam Hukum Administrasi Negara akan lebih berfokus pada pengertian pemerintah dalam arti sempit, karena ruang lingkupnya hanya kekuasaan pemerintah yang ada dibawah presiden. Ruang lingkupnya adalah semua kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu Eksekutif, selain Legislatif dan Yudikatif, tindakan ataupun perbuatan, dimana perbuatan dan tindakan pemerintah itu mencakup berbagai macam hal seperti keuangan, kepegawaian, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan umum, kepolisian, dll. Eksekutif yang merupakan lembaga yang melaksanakan Undang-Undang. Contoh dari eksekutif ialah pemerintah.2 Pengertian sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Sistem pemerintahan biasanya dikaitkan dengan bentuk dan struktur organisasi negara. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yaitu dimana presiden sebagai kepala negara merupakan pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara. Di sisi lain Vietnam menerapkan sistem parlementer, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri pemegang kepala pemerintahan.3 1.6 Kekuasaan Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Indonesia, Berdasar UUD 1945 Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, pasal 4 sampai pasal 16 mengatur segala sesuatu terkait presiden. Diantaranya yaitu, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4, menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan menerima duta dan konsul, membuat perdamaian, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Vietnam, Berdasar Konstitusi Republik Sosialis Vietnam Bab VII Pemerintah, Pemerintah adalah badan administratif negara tertinggi di Republik Sosialis Vietnam, menjalankan kekuasaan eksekutif, dan merupakan badan eksekutif Majelis Nasional. Pemerintah bertanggung jawab kepada Majelis Nasional 2 Belajar Hukum. (2023, 6 September). HAN_Pengantar Hukum Administrasi Negara. Video. Youtube. 3 Monteiro, J. M. "Perpaduan Presidensial Dan Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan RI", dalam Jurnal Hukum PRIORIS Volume 5 Nomor 3, (2016): 201-218.
dan melaporkan pekerjaannya kepada Majelis Nasional, Komite Tetap Majelis Nasional dan Presiden (Pasal 94). Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, dan Kepala lembaga setingkat menteri. Struktur dan jumlah anggota Pemerintah akan diputuskan oleh Majelis Nasional. Pemerintah akan bekerja secara kolegial dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. (Pasal 95, ayat 1). Perdana Menteri adalah kepala Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Majelis Nasional atas pekerjaan Pemerintah dan tugas-tugas yang diberikan; dan akan melaporkan pekerjaan Pemerintah dan Perdana Menteri kepada Majelis Nasional, Komite Tetap Majelis Nasional dan Presiden (Pasal 95, ayat 2). Para Menteri dan Kepala lembaga setingkat menteri secara pribadi bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, Pemerintah dan Majelis Nasional untuk sektor dan bidang yang berada di bawah tanggung jawab mereka dan, bersama dengan anggota Pemerintah lainnya, akan memikul tanggung jawab kolektif atas pekerjaan Pemerintah (Pasal 95, ayat 4).4 Kekuasaan dan batasan batasan dari pemerintahan kedua negara, bersamaan diatur oleh konstitusi masing-masing negara tersebut. Indonesia yang menganut sistem presidensial dimana presiden mempunyai kekuasaan "ganda" yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi jangan sampai dilupakan juga bahwa presiden mempunyai batasan yang "ganda" juga. 1.7 Perundingan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam Selepas 12 tahun, perundingan ZEE Indonesia - Vietnam disetujui. Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc menyambut baik penyelesaian perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE kedua negara yang dibahas dari 21 Mei 2010 dan baru berakhir selepas 12 tahun. Presiden Jokowi sudah mendorong penyelesaian perundingan ZEE ini sejak beberapa tahun lalu. Saat berjumpa dengan Nguyen Xuan Phuc yang masih menjabat sebagai Perdana Menteri Vietnam. Harapan selepas perundingan usai, tidak terjadi lagi penangkapan ikan ilegal. Sejauh ini, telah terjadi beberapa penangkapan kapal penangkap ikan dengan bendera Vietnam di kawasan ZEE Indonesia. Telah terjadi hal menegangkan di Natuna Utara, ada kapal pengawas milik pemerintah Vietnam yang menabrak lambung kapal Republik Indonesia Tjiptadi-381 milik TNI AL yang sedang melakukan penjagaan dan pengawalan, pada tanggal 29 April 2019. TNI AL memutuskan mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang menegangkan dan lebih luas. Kejadian tersebut hanyalah salah satu contoh dari sejarah panjang yang telah terjadi sejak tahun 1963 pertengkaran perbatasan antara Indonesia dan Vietnam. Konflik berlangsung lama 4 Wayback Machine. Konstitusi Republik Sosialis Vietnam.
karena kesepakatan yang pasti untuk kedua negara belum tercipta, dikarenakan masing-masing negara sudah tentunya mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia dan Vietnam yang merupakan negara yang sama-sama menandatangani dan menjadi bagian dari UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam penyelesaian permasalahan seperti Indonesia dan Vietnam dapat menggunakan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, demi menciptakan hubungan baik dan sehat antar negara. Yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan berdasar kepada hukum internasional agar tidak terjadi peperangan. Keputusan Kedua pihak mengedepankan nilai perdamaian dan kepentingan umum. 1.8 Starting a Business Bank dunia menafsirkan setiap negara dan pemerintahannya mempunyai prosedur dalam memulai sebuah bisnis dari membuat nama sampai suatu perusahaan menjadi resmi legal. Vietnam ini memiliki 8 tahapan untuk menjadi resmi atau legal. Waktu selesai ke semua tahapan adalah 16 hari. Vietnam telah menyediakan layanan online untuk tahap awal layanan starting a business-nya, orang akan datang ke kantor untuk mencetak dan menyerahkan dokumen langsung untuk hasil akhirnya. Vietnam mendapat nilai 85.1 oleh bank dunia. legal atau resmi. 11 prosedur untuk menjadi Penyelesaiannya membutuhkan total 13 hari. Indonesia mendapat nilai 81.2 oleh bank dunia. Indonesia memiliki Dalam segi prosedur, Vietnam lebih sedikit. Namun dalam hal e-Government, Indonesia lebih banyak melakukan tahapan online dibandingkan Vietnam. Dari sudut biaya, Indonesia lebih unggul dibandingkan Vietnam. Dalam semua hal pelayanan publik, pengusaha atau mereka yang ingin mendaftar atau memulai usaha sendiri dilakukan langsung melalui lembaga pemerintah Vietnam, yaitu Biro Perusahaan. Di Indonesia harus melalui notaris terlebih dahulu. Mengenai yang menyangkut pengelolaan pendaftaran komersial, Vietnam memiliki lembaga dibandingkan di Indonesia.5 lebih sedikit 1.9 COVID-19 Vietnam dengan tingkat kesadaran yang tinggi akan kekuatan medisnya, saat ada kasus pertama Vietnam langsung menerapkan karantina skala cukup besar bagi para pendatang, dan lockdown skala nasional. Langkah penutupan penerbangan dari Wuhan, penggunaan masker, tes massal dan pencarian kontak terhadap yang dicurigai 5 Winaldi, I. "Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis)", dalam Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11 Nomor 1, (2020): 25-26.
positif dan yang berinteraksi dengan yang terinfeksi. Perdana Menteri Vietnam menyebarkan slogan, "memerangi epidemi corona, berarti memerangi musuh", ini merupakan bentuk ketegasan bahwa perang menentang virus corona adalah kondisi darurat. Sistem pengelolaan pemerintahan sentralistis yang dianut Vietnam, membuat pemerintah pusat bisa dengan cepat mengambil keputusan. Setelah menerapkan lockdown selama 3 minggu, pemerintah memberikan bantuan senilai 1.1 miliar dolar AS. Kesadaran mereka akan kualitas yang mereka miliki, membuat Vietnam bergerak cepat dan responsif. Ketika Vietnam dianggap menanggapi dengan berlebihan, berbeda dengan Indonesia. Respon pemerintah di awal bersifat mengacuhkan COVID-19 dan berakibat pada terlambat menangani virus dan penyebarannya. Tidak adanya pernyataan oleh presiden atau pejabat negara terhadap kasus COVID-19 di Wuhan. Namun pemimpin kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan justru menangani dengan tangkas perkembangan virus dengan cara menyusun tim khusus demi menghadapi penyebaran virus, mereka juga membuat laporan data terkait kesehatan warga tiap bulannya dan diserahkan ke gubernur. Juga dengan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyelenggarakan rapat bersama BIN (Badan Intelijen Negara). Respon pemerintah daerah berbanding terbalik daripada pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya memberikan imbauan dan anjuran bukan kebijakan yang bersifat memaksa. Lalu saat Vietnam menangani flu burung, sistem sentralisasi terbukti lebih efektif dibandingkan desentralisasi. Desentralisasi bertujuan memberikan wewenang keleluasaan bagi daerah untuk merubah dan menjalankan kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Kelambanan respon pemerintahan pusat dan perbedaan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah merupakan permasalahan sistem desentralisasi Indonesia.6 Tindakan pemerintah yang lamban, bertentangan dengan asas kecermatan dimana seharusnya pemerintah pusat dapat merespon lebih cepat dan bertindak tegas dibanding pemerintah daerah. Dan tindakan merahasiakan identitas pasien terinfeksi bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 10 ayat (1), karena pasien terinfeksi merupakan ancaman bagi kehidupan orang banyak. 1.10 Penanaman Modal Asing Pihak swasta merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan pembangunan nasional. Penanaman modal perlu disiapkan agar bisa mencakup peluang yang berpotensi sehingga menarik calon investor. Presiden ke-tujuh kita, mengingati bahwa investasi asing yakni kunci yang mengharuskan Indonesia keluar 6 Charin, R. O. P., & Afriandi, F. "Vietnam dan Indonesia Di Awal Pandemi COVID-19 (Ditinjau dari Sistem Politik-Pemerintahan)", dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya, Volume 4 Nomor 2, (2021): 184-203.
dan terjaga dari perlambatan global. Dalam merealisasikan penanaman modal asing di Indonesia tidak tertulis secara khusus didalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, melainkan tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), lengkapnya pada No 6 Tahun 2018. Dan dalam melakukan pengawasan atas investasi asing, melalui serangkaian cara, dan dibawah pengawasan BPKM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan di Vietnam, pelaksanaan penanaman modal asing memiliki pembatasan oleh perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kesepakatan internasional atau antar dua negara, hukum dalam negeri yang berkenaan dengan keamanan nasional, anti-monopoli, dan persetujuan perusahaan. Vietnam dibanding Indonesia, memiliki metode yang lebih terintegrasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di Indonesia, antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak memiliki pembedaan. Kalau di Indonesia lembaga terkait penanaman modal hanyalah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan di Vietnam memiliki 4 (empat) lembaga yakni: American Chamber of Commerce, Ministry of Planning and Investment, Vietnam Trade Promotion Agency, Vietnam Business Forum. Sesuai dengan spesifikasi investor.7 1.11 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik AUPB yang merupakan singkatan dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan seperangkat asas yang menjadi atau dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. AUPB ini diadopsi dari Belanda atas nama Algemene Beginselen van behoorlijk Bestuur (ABBB). AUPB memiliki dua prinsip yang mempunyai kemiripan dengan materiil dan formil, yakni prosedural dan substansial. Prosedural berkaitan dengan proses atau cara pengambilan kebijakan, dan substansial berkenaan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut yang memperhatikan prinsip persamaan, kepastian hukum, larangan penyalahgunaan wewenang, kewajiban untuk berhati-hati, dan berdasarkan alasan. AUPB dipergunakan sebagai asas dan panduan penyelenggaraan pemerintahan disaat keadaan normal maupun kondisi tidak normal (diskresi). Apabila tindakan-tindakan pemerintah tidak sesuai atau dianggap bertentangan dengan AUPB, maka tindakan-tindakan itu dinyatakan tidak sah. Indonesia mulai mengadopsi AUPB sejak keberadaan UU No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Keberadaan AUPB dinormakan pada pasal 53 ayat (2) melalui UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Unsur-unsur AUPB ialah merupakan norma hukum tertulis atau norma etik tidak tertulis yang berlaku khusus di lingkungan 7 Wicaksono, R. M. T. A. D. "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)", dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 01, (2021): 7-23.
administrasi negara, asas penting dan menjadi pedoman bagi pejabat TUN, prinsip-prinsip penting dan wajib diikuti oleh hakim, sebagai alat uji bagi hakim administrasi, dasar pengajuan gugatan, yang bersifat tidak tertulis berlaku mengikat dan dijadikan sebagai dasar bagi hakim TUN, sebagai patokan pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas bagi pejabat TUN. Hadjon mengualifikasikan AUPB dalam 8 asas diantaranya; asas pertimbangan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas keseimbangan, asas kewenangan, dan asas fair play.8 1.12 Good Governance Good Governance merupakan konsep pemerintahan yang baik, timbulnya akibat dari pemerintah yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Mahfud MD, "good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik. Ada 8 (delapan) karakteristik utama good governance yang diutarakan oleh United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific yaitu: 1) participation, partisipasi masyarakat (laki-laki maupun perempuan) ialah landasan utama tata pemerintahan yang baik. 2) consensus oriented, mediasi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat demi menuju konsensus yang luas di masyarakat tentang apa kepentingan yang terbaik dan bagaimana mencapainya. 3) accountability, bertanggung jawab kepada publik, kepada mereka yang akan 4) terpengaruh oleh keputusan atau tindakan. transparency, keputusan dan penegakannya diambil berdasarkan aturan dan peraturan, informasi tersedia secara bebas. 5) responsiveness, lembaga harus melayani semua dan dalam jangka waktu yang wajar. 6) effectiveness and efficiency, institusi dan proses menghasilkan hasil yang memenuhi dan sesuai kebutuhan masyarakat. 7) equity and inclusiveness, kesejahteraan masyarakat bergantung pada tindakan pemangku jabatan dan perasaan masyarakat. 8) rule of law, kerangka hukum yang adil dan tegak lurus.9 1.13 E-Government Development Index (EGDI) 8 Philipus M. H, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introductioin to the Indonesian Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993. 9 Aditya, Z. F., Bimasakti, M. A., Erliyana, A. Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
Indeks Pembangunan e-Government menyajikan keadaan e-Government di negara-negara anggota PBB. Selain menilai model situs yang dikembangkan di suatu negara, indeks ini juga mengakses kategori, seperti prasarana dan pendidikan, untuk informasi untuk menggambarkan bagaimana suatu negara memakai meningkatkan akses dan inklusi dalam masyarakat. Indeks ini merupakan ukuran kumpulan dari tiga bagian penting e-Government, yakni: penyampaian layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia. Survei ini diterbitkan setiap dua tahun untuk 193 negara anggota PBB. Pada masing-masing penilaian, Indonesia mendapat nilai cukup baik yaitu 0,7644 untuk OSI, 0,6397 untuk TII, dan 0,7438 HCI. Untuk ketiga komponen tersebut, Indonesia berada di atas rata-rata dunia.10 teknologi Penutup Governance memiliki tiga komponen yang memiliki ikatan, yakni: negara, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga komponen dalam Governance berada didalam kehidupan kita sebagai satu masyarakat berbangsa dan bernegara. Khusus bagi negara atau pemerintahan memiliki peranan yang lebih banyak dibanding komponen lain, karena pemerintahan merupakan pembuat kebijakan, mengendalikan dan mengawasi. Dalam survei EGDI oleh PBB, Indonesia meraih peringkat 77 diatas vietnam yang meraih peringkat 86. Setiap negara, membuat keputusan berdasar dan sesuai dengan keadaan masyarakat dan sistem yang dianutnya. Setiap negara memiliki sistem, bentuk, tata pemerintahannya masing-masing, presidensial, parlementer, sentralisasi, desentralisasi, yang berdampak pada keputusan pembuatan kebijakan. Dengan perbedaan ini, kita bisa mendapatkan bahan evaluasi, untuk dijadikan sebagai data agar ketika kita ingin memutus suatu kebijakan, kita mempunyai gambaran akan hasil kebijakan tersebut berdasar pengalaman negara lain. Kita juga bisa memahami perbedaan hasil, kelemahan, dan kelebihan masing-masing sistem agar kita bisa memutus suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara. Pemerintah dengan fungsi regulasinya sangat penting demi seluruh bangsa dan negara dan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karenanya perlu diketahui akan keberadaan asas dan landasan yang baik, yaitu yang bertujuan pada negara dan berpedoman pada moral dan hukum seperti AUPB dan prinsip good governance. 10 United Nations. (2024). E-Government Development Index. Diakses pada 15 April 2024, dex
Daftar Pustaka Aditya, Z. F., Bimasakti, M. A., Erliyana, A. Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023. Asyikin, N. "Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4 Nomor 1, (2020): 80-102. Chaidir, E. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Total Media, 2008. Charin, R. O. P., & Afriandi, F. "Vietnam dan Indonesia Di Awal Pandemi COVID-19 (Ditinjau dari Sistem Politik-Pemerintahan)", dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya, Volume 4 Nomor 2, (2021): 184-203. Firmansyah, V. Z., & Syam, F. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Indonesia", dalam Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 7 Nomor 2, (2021): 325-344. Isra, S. Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Khuê, M. (2023, 27 Juli). Đặc điểm và cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính. Luật dari Minh Koentjoro, D. H. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Lismanto, L., & Utama, Y. J. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi", dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 3, (2020): 416-433. Khuê. Diakses pada 13 April 2024, Luật Hành chính công. (2017,19 Mei ). Thư Viện Pháp Luật. Diakses pada 13 April 2024, dari -2017-354639.aspx Marbun SF. & Moh Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 1987. Ministry of Planning and Investment. (2020). Monteiro, J. M. "Perpaduan Presidensial Dan Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan RI", dalam Jurnal Hukum PRIORIS Volume 5 Nomor 3, (2016): 201-218. Munaf, Y. Hukum Administrasi Negara. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016. Muslimin, A. Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Alumni, 1985. Mustafa, B. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Peraturan BPK. UU No. 30 Tahun 2014. Diakses pada 13 April 2024, dari Philipus M. H, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introductioin to the Indonesian Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993. Rejo, D. Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan Indonesia, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 1961. Sofyanoor, A. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Volume 1 Nomor 2, (2022): 21-30. Sunggono, B. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Tim Hukumonline. (2023, 13 Februari). Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, 2024, Diakses 4d4/?page=3. dan Subjeknya. pada 13 April Umboh, C. J. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", dalam Jurnal Lex Administratum Volume 8 Nomor 1, (2020): 131-142. United Nations. (2024). E-Government Development Index. Diakses pada 15 April 2024, t-Development-Index Vietnam Business Forum. (2020). Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE). (2020). Wardani, A. K. "Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi", dalam Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 6 Nomor 2, (2019). Wayback Machine. Konstitusi Republik Sosialis Vietnam. Diakses pada 10 April 2024, dari Wicaksono, R. M. T. A. D. "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)", dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 01, (2021): 7-23. Winaldi, I. "Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis)", dalam Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11 Nomor 1, (2020): 25-26.