KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 504/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada Kabupaten Tamiang Aceh di Provinsi Aceh, pelaksanaannya perlu disusunya prosedur penanganan yang lebih teknis dalam rangka pengendalian dan penaggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019); 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 5. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 357); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/ PK.300 /M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 504/KPTS/ PK.300/ M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada Kabupaten Tamiang Aceh di Provinsi Aceh; MEMUTUSKAN: : : Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dokter hewan, paramedik veteriner, paramedik reproduksi, petugas lapang, pelaku usaha, karyawan peternakan, dan peternak melaksanakan upaya pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku. : Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Standar Operasional Prosedur:
1. Biosekuriti Pada Pasar Ternak; 2. Higiene, Sanitasi dan Biosekuriti Unit Pengolahan Hasil Peternakan; 3. Biosekuriti Perusahaan Peternakan Ruminansia Besar, Ruminansia Kecil, Babi; 4. Biosekuriti Balai Benih Ternak (BBIB/BIB/BIBD/BET); 5. Biosekuriti Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Pusat/ Daerah; 6. Biosekuriti Peternakan Ruminansia Besar, Ruminansia Kecil dan Babi di Desa atau Lokasi Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Wilayah Tertular; 7. Biosekuriti Pada Moda Transportasi Melalui Jalur Darat, Laut dan Udara; 8. Biosekuriti Pada Pabrik Pakan Ternak Ruminansia; 9. Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kawasan Integrasi Sapi Sawit; 10. Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kawasan Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT); 11. Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kawasan Padang Penggembalaan; 12. Penanganan Hewan Sakit Yang Terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah Tertular PMK; 13. Penanganan Hewan Sakit Yang Terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah Bebas PMK; 14. Penanganan Hewan Sakit yang Terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Feedlot dan Perusahaan Peternakan; 15. Penanganan Hewan Sakit Yang Terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku pada Unit Pelaksana Teknis Perbibitan; 16. Profiling Desa "Bebas" pada Daerah Tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); 17. Vaksinasi Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak Rentan; 18. Penanganan Susu Di Unit Usaha Penampungan Susu; 19. Pelaksanaan Kurban; 20. Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan; 21. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di Rumah Potong Hewan;
22. Pemisahan Limfoglandula, Pelayuan dan Pemisahan Tulang; 23. Pembunuhan Hewan; 24. Pemotongan Bersyarat; dan 25. Pelayanan Reproduksi (IB, PKB, Kawin Alam, dan Kelahiran); 26. Petugas Reproduksi Dalam Pelaksanaan Penanganan Gangguan Reproduksi; 27. Pelayanan Hewan Rentan PMK di Puskeswan; dan 28. Pengajuan Penetapan Wabah oleh Kepala Daerah Kepada Menteri. KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal 25 Mei 2022 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 19660223 199303 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
Pendahuluan 1 LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA. BIOSEKURITI PADA PASAR TERNAK Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat ini telah menjangkit hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Pertanian saat ini telah menetapkan 2 Provinsi yaitu Jawa Timur dan Aceh menjadi daerah wabah PMK. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap PMK. Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pasok pangan secara terpadu. Pasar ternak adalah salah satu sarana yang digunakan dalam pemasaran ternak hidup seperti kambing, domba, sapi dan kerbau. Pasar Ternak terletak di suatu lokasi dengan luasan dan batas tertentu yang telah ditetapkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pemasaran (transaksi dan jual- beli) ternak. Dengan adanya wabah PMK saat ini maka disusun sebuah pedoman dalam rangka pengendalian penyakit PMK di pasar ternak.
Tujuan Pelaksana Prosedur Pelaksanaan 2 Sebagai panduan dalam pencegahan dan pengendalian penularan PMK di pasar ternak. Pengelola pasar ternak yang disupervisi oleh petugas yang berwenang. 1. Umum Setiap pasar ternak harus menyediakan sarana dan prasarana disinfektan. Higiene dan sanitasi pasar ternak dilakukan pada manusia, alat, kendaraan dan ternak yang meliputi proses Pra-aktivitas, aktivitas dan Post-aktivitas mulai dari pembatasan masuk orang dan kendaraan ke lokasi pasar ternak, penyediaan fasilitas desinfeksi, pembersihan dan desinfeksi sarana dan prasarana pasar ternak secara berkala hingga pengawasan kesehatan hewan pada ternak. 2. Alat dan bahan a. Sumber air bersih; b. Sprayer disinfeksi; c. Disinfektan, sabun, Disinfektan dengan kandungan bahan aktif sodium hypochlorite, sodium hydroxide (caustic soda, NaOh), Sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2Co3.10H2O) d. Dipping disinfektan; e. Fasilitas cuci tangan; f. Peralatan Operasional (wearpack, sarung tangan, masker, sepatu boot, apron); dan g. Peralatan Kebersihan (selang air, pompa air bertekanan tinggi, sikat, ember, kain pel, sapu, tempat sampah, plastik sampah). h. Penampung limbah kotoran dibuat terpisah untuk menampung kotoran selama proses kegiatan pasar ternak berlangsung
3 3. Proses Pelaksanaan a. Manusia 1) Pra- aktivitas Setiap orang sebelum memasuki pasar ternak wajib mencelupkan (dipping) kaki/alas kaki dengan larutan yang mengandung disinfektan. Dan cuci tangan dengan menggunakan sabun/antiseptic. 2) aktivitas a) Petugas yang telah memasuki pasar ternak melakukan pendataan pedagang, jumlah ternak dan asal ternak yang digunakan sebagai data pelacakan; dan b) Pemilik ternak wajib menyediakan pakan dan air minum untuk ternak dan harus mempertimbangkan potensi media pembawa penyakit dengan tidak memindahkan /berbagi pakan ternak antar ternak dan pemilik ternak. Untuk mengurangi resiko penularan PMK melalui media pembawa maka sebaiknya pakan yang diberikan bisa dilakukan pemanasan, penurunan Ph dan penyinaran ultra violet. c) Pemilik ternak wajib untuk menjaga jarak dan mengusahakan tidak terlalu banyak pergerakan di dalam pasar untuk meminimalisir penularan PMK 3) Post- aktivitas Setiap orang yang keluar area pasar ternak wajib mencelupkan (dipping) kaki/alas kaki dan cuci tangan setelah selesai melakukan aktivitas di pasar ternak. b. Alat dan Bangunan 1) Pra- aktivitas Pengelola Pasar ternak wajib melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap semua alat dan area bangunan yang akan digunakan
4 sebelum pasar ternak beroperasi. Dekontaminasi dilakukan dengan penyemprotan pada kandang, bangunan dan seluruh peralatan yang digunakan di pasar dengan menggunakan disinfektan 2) aktivitas Setiap orang yang ada di pasar wajib menjaga kebersihan pasar termasuk alat dan bangunan yang ada di pasar 3) Post- aktivitas a) Setelah proses transaksi selesai dan pasar ternak ditutup, maka wajib dilakukan pembersihan dan desinfeksi menyeluruh agar siap digunakan untuk kegiatan selanjutnya; b) Melakukan disposal terhadap bahan dan peralatan sekali pakai seperti sarung tangan, kantong plastik dll dengan cara dibakar atau dikubur, untuk limbah kotoran dibuang atau dikubur pada lubang khusus dan ditutup. Apabila di lokasi pasar tidak memungkinkan untuk membuat lubang khusus maka limbah kotoran bisa dikumpulkan di satu lokasi dan disemprot disinfektan c) Lakukan disposal terhadap limbah dan sampah dengan pembakaran; dan d) Lakukan pembersihan dan desinfeksi alat angkut sampah dan limbah setelah selesai digunakan. c. Kendaraan 1) Pra- aktivitas a) Kendaraan yang masuk membawa ternak harus melewati kolam desinfeksi yang berisi cairan disinfektan. Kolam desinfeksi dilengkapi dengan semprotan untuk menjangkau permukaan kendaraan
5 b) Pada kondisi kendaraan tidak masuk ke dalam pasar ternak atau tidak terdapat fasilitas kolam desinfeksi maka kendaraan harus disemprot pada ban dan seluruh permukaan kendaraan dengan larutan disinfektan di tempat khusus diluar area pasar ternak. 2) aktivitas Kendaraan diarahkan ke tempat parkir khusus dan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan pada seluruh permukaan kendaraan setelah ternak diturunkan. 3) Post- aktivitas Pengelola Pasar ternak wajib melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap semua kendaraan sebelum meninggalkan pasar ternak. Dekontaminasi dilakukan dengan membersihkan lantai kandang dari kotoran dengan deterjen dan air, serta menyemprot bangunan, kandang dan peralatan dengan menggunakan disinfektan setelah pasar ternak selesai beraktivitas d. Ternak 1) Pra- aktivitas Pengelola Pasar ternak harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua ternak sebelum memasuki pasar ternak. Pemeriksaan fisik umum dan dokumen dilakukan sebelum memulai aktivitas di pasar ternak atau pada saat ternak turun dari kendaraan pengangkut. 2) aktivitas a. Ternak diturunkan dari kendaraan oleh orang yang sudah didesinfeksi atau petugas yang sudah melewati bilik desinfeksi b. Ternak yang turun melalui gangway atau
6 jalur yang sudah ditentukan untuk diperiksa status kesehatannya oleh petugas paramedik atau dokter hewan yang berwenang, mencakup pemeriksaan suhu dan kondisi fisik umum; ternak diberi penanda khusus seperti stempel khusus atau kartu penanda yang dikalungkan atau ditempelkan di ternak sebagai tanda bahwa ternak sudah diperiksa. c. Apabila ditemukan ternak yang terindikasi sakit dengan tanda yang mengarah ke PMK (hipersalivasi, pincang, pembengkakan kelenjar submandibular, lepuh/luka/ vesikel di sekitar mulut, lidah, gusi, nostril, kulit sekitar teracak dan puting), maka ternak terduga sakit dan seluruh ternak yang berada dalam kendaraan yang sama wajib dipisahkan ke kandang/ tempat karantina khusus yang terpisah dari area pasar ternak untuk pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut oleh dokter hewan berwenang. Lokasi atau tempat pemeriksaan pada saat ditemukan ternak yang terindikasi PMK juga langsung disemprot disinfektan untuk mencegah penyebaran;. d. Jika terdapat dugaan sakit PMK, lakukan pencatatan secara rinci mengenai asal ternak untuk mempermudah tracing atau pelacakan; e. Laporkan kejadian dugaan sakit PMK ke Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau ke iSIKHNAS; f. Ternak yang sudah melewati pemeriksaan kesehatan diberikan kartu/ tanda masuk dan dibawa ke tempat penjualan, dengan memperhatikan jarak antar ternak agar
7 tidak terlalu padat atau berdekatan; dan g. Untuk mengurangi resiko karena kepadatan di pasar ternak, dalam hal operasionalisasi pasar ternak disarankan melakukan pembatasan antara lain dengan melakukan pemisahan antara hari pasaran penjualan ternak ruminansia kecil dan besar, dan/ atau melakukan pembatasan waktu operasional pasar ternak dan frekuensi hari pasar. 3) Post- aktivitas Pengelola Pasar ternak wajib melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap semua ternak sebelum meninggalkan pasar ternak. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
8 LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA HIGIENE, SANITASI DAN BIOSEKURITI PADA UNIT PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN I. Pendahuluan Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait penyediaan pangan asal ternak, baik dari sisi ketersediaan maupun keberterimaan di masyarakat. Masyarakat perlu peningkatan pemahaman bahwa pangan olahan berbahan baku daging dan susu aman untuk dikonsumsi dengan proses penanganan bahan baku dan proses pengolahan yang benar. Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pasok pangan secara terpadu. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Adanya wabah PMK saat ini maka disusun pedoman pencegahan dan pengendalian dalam bentuk SOP penjaminan keamanan pangan dari produk ternak yang dihasilkan. Unit Pengolahan Hasil (UPH)
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 9 peternakan yang berpotensi terdampak PMK adalah UPH yang memproduksi produk olahan pangan yang berbahan baku daging dari hewan berkuku belah (sapi, kerbau, kambing, domba, babi), berbahan baku susu (sapi, kerbau, kambing), serta olahan limbah ternak (pupuk kandang/organik). untuk mencegah masuknya virus PMK dan memastikan produk, kendaraan, barang dan orang yang keluar dari Unit Pengolahan Hasil Peternakan (UPH Peternakan) tidak membawa/terkontaminasi virus PMK yang dapat mencemari lingkungan dan menginfeksi hewan rentan PMK. Operator UPH, disupervisi oleh personal yang memahami bidang keamanan pangan baik dari internal UPH atau dari Dinas terkait. 1. Pelaksanaan a. Kegiatan pencegahan dan pengendalian PMK melalui hygiene dan sanitasi dilakukan sebelum dan sesudah proses produksi; b. Setiap UPH harus memiliki sarana dan prasarana disinfektan food grade; c. Proses pelaksanaan higenie dan sanitasi di UPH berpedoman pada CPPOB dan/atau ceklis GMP pemenuhan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dengan beberapa tambahan proses titik kritis pada penerimaan bahan baku, proses pengolahan, Biosekuriti tamu, Biosekuriti alat transportasi dan tempat penampungan limbah. 2. Sasaran higiene dan sanitasi UPH Sasaran adalah unit pengolahan hasil peternakan yang berada di bagian bangunan, penerimaan bahan baku, penerimaan bahan kemasan, tempat atau ruang penyimpanan, penyimpanan produk
10 jadi, pendistribusian produk jadi, sarana produksi, kebersihan perlengkapan karyawan, prosedur higiene karyawan dan perlengkapan kerja, Biosekuriti tamu, Biosekuriti kendaraan dan tempat penampungan limbah. 3. Alat dan bahan higiene dan sanitasi di UPH antara lain: a. Alat penyemprot (sprayer) disinfektan; b. Disinfektan atau cairan pembersih yang food grade antara lain: Sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid, Formalin (jika peralatan tidak digunakan langsung untuk proses pengolahan pangan), klorin. c. Alat Pelindung Diri (APD); dan d. Peralatan kebersihan (ember, kain pel, sapu, tempat sampah, plastik sampah). 4. Proses Pelaksanaan higiene dan sanitasi UPH adalah: a. Pembersihan merupakan langkah pertama yang penting dalam proses disinfeksi deangan tujuan untuk memusnahkan virus. Karena itu disinfektan kimia food grade seperti klorin atau alkohol yang disemprotkan secara massif pada berbagai tempat sebaiknya digunakan setelah pembersihan untuk membunuh virus yang sedang merebak di UPH Peternakan; b. Larutan disinfektan harus dipersiapkan dan digunakan sesuai anjuran pembuatnya mengenai volume dan waktu kontak. Larutan disinfektan sebaiknya diberikan dalam jumlah yang cukup sehingga permukaan dapat tetap basah dan tidak
11 disentuh dalam waktu yang cukup bagi disinfektan untuk memusnahkan virus sesuai anjuran yang ditetapkan. c. Beberapa poin prosedur pelaksanaan yang mempunyai titik kritis dalam penyebaran PMK pada UPH Peternakan dan perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian sebagai berikut: 1) Penerimaan Bahan Baku a. Fresh Milk (susu segar) 1. Pengecekkan peralatan penampungan susu kondisi milk can dalam kondisi bersih, lapisan luar milkcan sudah dilap/disterilkan dengan alkohol 2. Langsung diproses pasteurisasi dengan suhu minimal 700C selama 30 menit untuk mengantisipasi penyebaran PMK. 3. Lakukan pencatatan terhadap kadatangan dan hasil pengecekan pada lembar pencatatan yang telah ditetapkan pimpinan. b. Susu Murni yang disimpan di Showcase/Freezer (Frozen) 1. Susu yang akan digunakan sebagai bahan baku dan disimpan dalam freezer/showcase harus dipasteurisasi terlebih dahulu, kemudian dikemas dalam plastik; 2. Pengecekan suhu yang ada di freezer/showcase; 3. Pastikan masa simpan susu di dalam showcase tidak boleh lebih dari 3(tiga) hari, sedangkan masa simpan di dalam freezer tidak boleh lebih dari dua (2) minggu; dan 4. Lakukan pencatatan terhadap kadatangan dan hasil pengecekan pada lembar pencatatan yang telah ditetapkan pimpinan. c. Daging
12 1. Pengecekkan peralatan penampungan daging dalam kondisi bersih, sudah dilap/ disterilkan dengan alkohol 2. Tidak ada pengendapan air di daerah penampungan daging segar; 3. Daging tidak boleh dicuci, dan jika tidak langsung diolah atau akan disimpan di freezer maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin (chiller) bersuhu -4 s.d 6 derajat celcius minimal 24 jam, sebelum masuk ke freezer; 4. Penyimpanan daging tidak digabung dengan bahan baku lainnya ataupun produk jadi; dan 5. Lakukan pencatatan terhadap kadatangan dan hasil pengecekan pada lembar pencatatan yang telah ditetapkan pimpinan. 2) Proses Pengolahan a. Susu, beberapa alternatif yang dapat dilakukan: 1) Pemanasan minimum 132 ˚C selama kurang lebih 1 detik (Ultra High Temperature/UHT); 2) Jika produk susu memiliki pH dibawah 7, maka dilakukan pemanasan mencapai suhu 72˚C selama 15 detik (High Temperature Short Time/HTST), Jika produk susu memiliki pH 7 atau di atas 7 maka HTST dilakukan dua kali 3) Dilakukan pemanasan dengan suhu minimal 700C selama 30 menit. b. Daging, beberapa alternatif yang dapat dilakukan: 1) Pada pengalengan, pemanasan dilakukan hingga suhu internal mencapai minimal 70 ˚C selama 30 menit. 2) Pada produk yang menggunakan daging
13 segar/beku pada adonannya (baso, sosis, kornet, dll), pemanasan dilakukan setelah pencampuran semua bahan. Pemanasan mencapai suhu internal minimal 70˚C selama 30 menit. 3) Pada produk yang menggunakan daging matang pada adonannya, (abon), pemanasan dilakukan sebelum daging digunakan ke dalam adonan mencapai suhu internal minimal 70˚C selama 30 menit. c. Wol dan Bulu, beberapa alternatif yang dapat dilakukan: 1) Perendaman menggunakan larutan campuran air, sabun, natrium hidroksida atau potassium hidrosida 2) Fumigasi menggunakan formaldehida di ruang kedap udara selama 24 jam 3) Penggunaan kalsium hidroksida atau natrium hidroksida 4) Pemanasan pada larutan air dan deterjen di suhu 60-70 ˚C sampai mendidih 5) Penyimpanan pada suhu 18˚C selama 4 minggu atau 4˚C selama 4 bulan atau 37˚C selama 8 hari. d. Kulit yang digunakan untuk bahan baku industry dengan cara penggaraman penambahan 2% Natrium Karbonat selama 28 hari e. Pupuk kompos ternak 1) Dekomposisi dilakukan hingga suhu internal tumpukan mencapai 50˚C selama 10 hari berturut-turut dan mancapai suhu 70˚C setelah hari ke 19; dan 2) Proses dekomposisi minimal dilakukan selama 21 hari.
14 3) Biosekuriti Tamu a. Tamu yang masuk harus menerapkan Biosekuriti dengan mencuci dan desinfeksi tangan, serta menggunakan masker; dan b. Tamu hanya diperbolehkan masuk dan melihat diruang "showroom". 4) Biosekuriti Kendaraan a. Kendaraan yang keluar dan masuk dari area UPH Peternakan dilakukan penyemprotan dengan disinfektan dan diparkir pada tempat yang telah ditetapkan b. Pengelola UPH Peternakan melakukan pengaturan kendaraan yang dapat berkunjungn dan hingga masuk ke dalam Kawasan UPH. 5) Tempat penampungan limbah a. Melakukan penambahan klorin pada tempat penampungan limbah dan saluran pembuangan limbah b. Kondisi tertutup rapat namun dapat dibuka sewaktu-waktu (limbah cair). c. Buat jadwal pembakaran limbah kering secara minimal 2 hari sekali. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
15 LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI PERUSAHAAN PETERNAKAN RUMINANSIA BESAR, RUMINANSIA KECIL DAN BABI I. Pendahuluan Pencegahan penyebaran penyakit harus dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. Pencegahan yang umum dilakukan berupa pengaturan tatacara keluar masuknya orang dengan menyamakan prosedur untuk setiap kawasan di dalam perusahaan peternakan. Perusahaan peternakan harus melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit untuk mencegah potensi kerugian ekonomi yang sangat besar. II. Tujuan 1. Mencegah penyebaran dan penularan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di perusahaan peternakan ruminansia besar, ruminansia kecil dan babi. 2. Mengatur pelaksanaan Biosekuriti di perusahaan peternakan agar dapat berjalan efektif dan efisien. III. Pelaksana 1. Pegawai dan karyawan lain yang terlibat dalam operasional perusahaan peternakan; 2. Tamu perusahaan peternakan; dan 3. Pihak lain yang berinteraksi dalam operasional perusahaan peternakan. IV. Prosedur A. Umum Pelaksanaan 1. Membatasi keluar masuk orang dan kendaraan ke lokasi kantor/kandang kecuali petugas/karyawan
16 perusahaan peternakan yang bersangkutan; 2. Menyediakan fasilitas disinfeksi untuk petugas/karyawan/tamu dan kendaraan di pintu masuk perusahaan peternakan. Setiap orang yang akan masuk ke lokasi peternakan harus mencelupkan kaki/alas kaki yang berisi larutan disinfektan. Untuk kendaraan yang masuk lokasi peternakan harus melewati ruang semprot pada kendaraan (car spray); 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala; 4. Melakukan pengawasan kesehatan hewan dengan melihat secara cermat ada atau tidaknya tanda klinis PMK pada ternak ruminansia/babi; dan 5. Adapun disinfektan yang efektif menginaktivasi virus PMK adalah: Disinfektan yang digunakan No Obyek atau tindakan lain 1 Orang Detergen, hydrochloric acid, citric acid 2 Baju Sodium hypochlorite, citric acid Sodium hydroxide (caustic Karkas soda, NaOH), sodium carbonate 3 (bangkai) anhydrous (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid. Atau dibakar/dikubur Sodium hypochlorit, calcium hypochlorite, virkon, sodium 4 Kandang hydroxide (caustic soda, (alat) NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O) Lingkungan, Sodium hydroxide (caustic air soda, NaOH), sodium carbonate 5 dalam anhydrous (Na2CO3) atau container washing soda (Na2CO3.10H2O) 6 Makanan Formalin, kubur atau bakar
17 ternak 7 Tinja Hydrochloric acid, citric acid tertular atau dikubur Potassium peroxymonosulfate, Sodium Chloride, sodium hydroxide (caustic soda, 8 Mesin, NaOH), sodium carbonate kendaraan anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid Formaldehyde gas (bahan ini cukup berbahaya hanya 9 Alat elektrik digunakan oleh petugas yang berpengalamanan Pesawat Potassium peroxymonosulfate, 10 udara Sodium Chloride Catatan : dilarang menggunakan bahan-bahan (misalnya zat kimia alkalis) yang bersifat korosif pada alumunium B. Biosekuriti tamu 1. Tamu turun dari kendaraan dan melapor tujuan kunjungan ke pos satpam; 2. Dipastikan tamu tidak mengunjungi peternakan lain di wilayah yang terkonfirmasi tertular PMK dalam waktu 3x24 jam; 3. Pembatasan tamu yang berkunjung ke perusahaan peternakan dan dipastikan tidak memasuki areal kandang, kecuali telah memperoleh izin dari pimpinan perusahaan, selanjutnya mengikuti prosedur biosekuriti petugas ternak; dan 4. Tamu melakukan dipping alas kaki dan melalui spray disinfektan sebelum diterima di kantor.
18 C. Biosekuriti Karyawan 1. Meminimalisir karyawan yang berpindah-pindah antar kandang atau berikan penugasan khusus berdasarkan umur ternak (anak, muda, dewasa); 2. Setiap pegawai/karyawan selain petugas ternak tanpa kepentingan dilarang mendekati areal kandang; 3. Karyawan melakukan spray dan/atau dipping/pencelupan alas kaki ke larutan disinfektan. Untuk pengemudi atau karyawan yang mengendarai kendaraan, terlebih dahulu melakukan dipping dan masuk bersama kendaraan untuk melalui ruang semprot kendaraan/car spray; 4. Karyawan yang masuk ke kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam, cover shoes /sepatu boot dan masker; 5. Karyawan masuk kandang harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang; dan 6. Karyawan yang sudah selesai bekerja di kandang kembali ke ruang ganti serta meletakkan seragam, cover shoes /boot dan masker ke tempat pakaian kotor. D. Biosekuriti Petugas Ternak (Kesehatan Hewan, Perawatan, Pemerahan) 1. Setiap petugas ternak wajib melakukan sanitasi diri sejak dari rumah; 2. Setiap petugas ternak wajib melakukan disinfeksi diri (cuci dan disinfeksi tangan, celup alas kaki) saat melewati pos satpam; 3. Setiap petugas ternak wajib menggunakan pakaian dan masker yang bersih setiap hari; 4. Pakaian (seragam cattlepack) berganti setiap hari, dicuci dan ditinggalkan di loker kantor; 5. Selesai bekerja dan topi wajib disemprot disinfektan;
19 6. Setiap petugas kandang masuk areal kandang wajib melakukan disinfeksi diri dan dipping sepatu di pintu entry shower; 7. Setiap petugas ternak masuk kandang wajib melakukan dipping sepatu di pintu kandang; 8. Setiap petugas ternak wajib ikut memantau kondisi ternak dan melaporkan apabila ada tanda abnormal dari ternak; 9. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan sisa pakan untuk diberikan ternak lain dan menggunakan peralatan dari lokasi kandang lain; 10. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan air minum ternak antar pulungan minum; dan 11. Setiap petugas kandang tidak boleh memasuki areal lokasi kandang lain dan lokasi lain (berpindah-pindah lokasi) sesuai dengan penentuan lokasi kerja. E. Biosekuriti Kendaraan 1. Petugas melakukan pencatatan kendaraan yang datang; 2. Petugas melakukan pembersihan kering dalam kondisi kendaraan sangat kotor, terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban; 3. Petugas melakukan penyemprotan larutan disinfektan dengan tekanan tinggi ke kendaraan yang akan masuk terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban serta bagian lainnya; 4. Semprotkan pada seluruh permukaan kendaraan bagian atas, bawah, depan belakang dan samping serta semua rodanya; 5. Kendaraan melalui bak dipping kendaraan; 6. Lakukan penggantian larutan dipping sesuai dengan aturan penggunaan dari produsen disinfektan; 7. Kendaraan diarahkan ke tempat parkir yang sudah disiapkan; dan
20 8. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kendaraan operasional kandang. F. Biosekuriti Barang 1. Lakukan pembatasan masuk atau keluarnya benda-benda yang mungkin membawa virus PMK; 2. Semua barang yang masuk kandang harus disanitasi (disinfeksi/fumigasi/disinari lampu ultra- violet); dan 3. Semua barang yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit. G. Biosekuriti Kandang dan Peralatan 1. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kandang secara berkala dan peralatan setelah selesai digunakan; 2. Tempatkan limbah kandang secara terlokalisir di lokasi yang ditentukan; 3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan/atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; 4. Semua peralatan yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit; dan 5. Siapkan lokasi disposal bangkai dan rencana disinfeksi lokasi tersebut. H. Biosekuriti Ternak 1. Ternak yang masuk ke lokasi perusahaan berasal dari daerah bebas PMK; 2. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan, agar ditempatkan terlebih dahulu di kandang karantina selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif adanya tanda penyakit;
21 3. Jika terdapat tanda klinis penyakit, maka harus dilakukan tindakan penanganan yang cepat dan efektif untuk menjaga perusahaan bebas dari PMK. I. Isolasi Ternak 1. Isolasi dilakukan untuk ternak sakit dan/atau terduga sakit serta ternak yang baru tiba di peternakan. 2. Ternak sakit dan/atau terduga sakit wajib ditempatkan dan berada dalam kandang isolasi (stand still); 3. Ternak rentan yang sehat dipisahkan dengan ternak sakit; 4. Ternak sakit dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh dokter hewan perusahaan/petugas Kesehatan hewan perusahaan; 5. Jika ternak menunjukan tanda klinis PMK maka lakukan tindakan sesuai prosedur penanganan hewan sakit terdeteksi PMK di perusahaan peternakan; J. Biosekuriti Pemerahan 1. Sarana pemerahan a. Disinfeksi alat-alat pemerahan sebelum dan sesudah; b. Pembilasan alat-alat pemerahan sebelum dan sesudah dengan air hangat; dan c. Membersihkan wadah susu (milk can): Pertama bilas dengan air bersih, sikat dan gunakan sabun disinfektan tidak berbau, bilas, kemudian steriliasi dengan air panas lalu keringkan dengan kain bersih. 2. Pelaksanaan Pemerahan a. Kebersihan petugas pemerah: 1) Mencuci tangan sebelum melakukan
22 pemerahan dengan sabun dan bilas dengan air bersih; 2) Pastikan kuku bersih dan tidak panjang; 3) Bila ada luka, pastikan dibalut dengan rapat; dan 4) Pemerah yang sakit tidak diperbolehkan memerah. b. Kebersihan Ambing: 1) Basuh ambing dan puting dengan air bersih; 2) Keringkan puting, gunakan lap bersih satu lap untuk satu sapi atau gunakan tisu sekali pakai; 3) Pancurkan 2-3 kali susu dari puting untuk deteksi dini terhadap resiko mastitis; 4) Perah terakhir ternak perah yang susunya menggumpal dan berubah warna; dan 5) Lakukan pemerahan setelah pembersihan ambing dan putting. c. Pemerahan: 1) Gunakan hanya ember dari bahan stainless steel yang bersih; 2) Hindari penggunaan wadah susu dari bahan plastik atau sejenisnya; dan 3) Tidak merokok saat memerah. d. Setelah Pemerahan: 1) Pencelupan puting setelah pemerahan; 2) Pastikan celup puting dengan sempurna mengenai seluruh bagian puting ternak; dan 3) Pastikan ternak tetap berdiri dengan memberikan pakan agar tidak rebahan setelah pemerahan selesai. 3. Prosedur Pembersihan Alat Angkut Susu: a. Susu segar didistribusikan secara langsung ke
23 industri pengolahan susu (IPS) tanpa ditransitkan; b. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan sepatu boot untuk menghindari risiko infeksius pernafasan dan bahaya material lainnya; c. Dilakukan tindakan pembersihan, pencucian dan disinfeksi terhadap alat transportasi sebelum diberangkatkan; d. Pastikan kontainer susu tertutup dan tersegel; e. Alat angkut susu didisinfeksi saat masuk ke IPS; f. Setelah selesai proses unloading susu, kontainer disegel kembali; g. Pencucian bagian dalam kontainer hanya boleh dilakukan di koperasi atau unit asal penampungan susu dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang; h. Alat angkut susu didisinfeksi saat keluar ke IPS. K. Penanganan Limbah 1. Pekerja peternakan harus membersihkan kotoran setiap hari, hal tersebut dikarenakan tingkat kelembaban dan amoniak dari kotoran yang lama mengendap secara langsung dapat mengganggu kesehatan ternak; 2. Memiliki tempat khusus penampungan feses untuk kemudian feses dapat diproses atau diolah menjadi pupuk kandang; 3. Lokasi penampungan/pengolahan limbah feses tidak berdekatan dengan kandang; 4. Pekerja peternakan harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang terkait dengan peternakan tidak berkontribusi terhadap perusakan lingkungan (tanah, air dan udara) dan menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati; 5. Pekerja peternakan harus menerapkan prosedur pembuangan limbah kimia peternakan (mis. produk veteriner, pestisida/herbisida yang sudah
24 kadaluarsa dan wadah, cat, dll.) atau pemusnahan APD yang sudah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran. 7. Dilakukan pencatatan dalam penanganan limbah. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
Pendahuluan Tujuan Pelaksana Prosedur Pelaksanaan 25 LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI DI BALAI BENIH TERNAK (BBIB/BIB/BIBD/BET) Pencegahan penyebaran penyakit harus dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. Pencegahan yang umum dilakukan berupa pengaturan tatacara keluar masuknya orang di dalam balai benih ternak (BBIB/BIB/BIBD). Balai benih ternak (BBIB/BIB/BIBD) perlu penanganan khusus, karena selain alasan nilai ekonomi ternak yang lebih tinggi (untuk benih) juga alasan bahwa produk balai benih ternak (BBIB/BIB/BIBD) akan disebarkan ke luar unit sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu ternak seara umum. 1. Mencegah penyebaran dan penularan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di balai benih/balai embrio. 2. Mengatur pelaksanaan Biosekuriti di balai benih/balai embrio agar dapat berjalan efektif dan efisien. 3. Mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar pada peternak dan balai benih/balai embrio. 1. Pegawai dan karyawan lain yang terlibat dalam operasional balai benih/balai embrio 2. Tamu balai benih/balai embrio 3. Pihak lain yang berinteraksi dalam operasional balai benih/balai embrio. A. Umum 1. Membatasi keluar masuk orang dan kendaraan ke lokasi kantor/kandang kecuali petugas/karyawan perusahaan peternakan yang bersangkutan;
26 2. Menyediakan fasilitas disinfeksi untuk petugas/karyawan/tamu dan kendaraan di pintu masuk perusahaan peternakan. Setiap orang yang akan masuk ke lokasi peternakan harus mencelupkan kaki/alas kaki yang berisi larutan disinfektan. Untuk kendaraan yang masuk lokasi peternakan harus melewati ruang semprot pada kendaraan (car spray); 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala; 4. Melakukan pengawasan kesehatan hewan dengan melihat secara cermat ada atau tidaknya tanda klinis PMK pada ternak ruminansia/babi; dan 5. Adapun disinfektan yang efektif menginaktivasi virus PMK adalah : Disinfektan yang digunakan No Obyek atau tindakan lain 1 Orang Detergen, hydrochloric acid, citric acid 2 Baju Sodium hypochlorite, citric acid Sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium 3 Karkas carbonate anhydrous (bangkai) (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid. Atau dibakar/dikubur Sodium hypochlorit, calcium hypochlorite, Potassium peroxymonosulfate, sodium Kandang hydroxide (caustic soda, 4 (alat) NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O) Lingkungan, Sodium hydroxide ( caustic 5 air soda, NaOH), sodium
27 dalam carbonate anhydrous container (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O) Makanan 6 ternak Formalin, kubur atau bakar 7 Tinja Hydrochloric acid, citric acid tertular atau dikubur Potassium peroxymonosulfate, sodium hydroxide (caustic Mesin, soda, NaOH), sodium 8 kendaraan carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid Formaldehyde gas (bahan ini cukup berbahaya hanya 9 Alat elektrik digunakan oleh petugas yang berpengalamanan Pesawat 10 udara Potassium peroxymonosulfate Catatan: dilarang menggunakan bahan-bahan (misalnya zat kimia alkalis) yang bersifat korosif pada alumunium B. Biosekuriti Tamu 1. Tamu turun dari kendaraan dan melapor tujuan kunjungan ke pos satpam; 2. Dipastikan tamu tidak mengunjungi peternakan lain di wilayah yang terkonfirmasi tertular PMK dalam waktu 3x24 jam; 3. Pembatasan tamu yang berkunjung ke balai benih dan dipastikan tidak memasuki areal kandang, kecuali telah memperoleh izin dari pimpinan balai, selanjutnya mengikuti SOP Biosekuriti petugas ternak; dan 4. Tamu melakukan dipping alas kaki dan melalui spray disinfektan sebelum diterima di
28 kantor/auditorium. C. Biosekuriti Karyawan 1. Minimalisir karyawan yang berpindah-pindah antar kandang pejantan dan ke lingkungan kantor serta laboratorium; 2. Setiap pegawai/karyawan selain petugas ternak tanpa kepentingan dilarang mendekati areal kandang; 3. Karyawan melakukan spray dan dipping/pencelupan alas kaki ke larutan disinfektan. Untuk pengemudi atau karyawan yang mengendarai kendaraan, terlebih dahulu melakukan dipping dan masuk bersama kendaraan untuk melalui ruang semprot kendaraan/car spray; 4. Karyawan yang masuk ke kandang harus mandi dengan sabun dan shampo, keringkan badan dan rambut dengan handuk, ganti baju lengkap dengan seragam, cover shoes /sepatu boot dan masker; 5. Karyawan masuk kandang melewati Biosekuriti spraying, kemudian ke kandang masing-masing dan harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang; 6. Karyawan yang sudah selesai bekerja di kandang kembali ke ruang ganti serta meletakkan seragam, cover shoes /boot dan masker ke tempat pakaian kotor; 7. Karyawan di laboratorium harus memakai baju laboratorium dan menggunakan alas kaki laboratorium. D. Biosekuriti Petugas Ternak (Kesehatan Hewan, Perawatan, Penampungan) 1. Setiap petugas ternak wajib melakukan sanitasi diri sejak dari rumah; 2. Setiap petugas ternak wajib melakukan disinfeksi diri (cuci dan disinfeksi tangan, celup alas kaki) saat
29 melewati pos satpam; 3. Setiap petugas ternak wajib menggunakan pakaian dan masker yang bersih setiap hari; 4. Pakaian (seragam cattlepack) berganti setiap hari, dicuci dan ditinggalkan di loker kantor; 5. Selesai bekerja dan topi wajib disemprot disinfektan; 6. Setiap petugas kandang masuk areal kandang wajib melakukan disinfeksi diri dan dipping sepatu di pintu entry shower; 7. Setiap petugas ternak masuk kandang wajib melakukan dipping sepatu di pintu kandang; 8. Setiap petugas ternak wajib ikut memantau kondisi ternak dan melaporkan apabila ada gejala abnormal dari ternak; 9. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan sisa pakan untuk diberikan ternak lain dan menggunakan peralatan dari lokasi kandang lain; 10. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan air minum ternak antar pulungan minum; dan 11. Setiap petugas kandang tidak boleh memasuki areal lokasi kandang lain dan lokasi lain (berpindah- pindah lokasi) sesuai dengan penentuan lokasi kerja. E. Biosekuriti Kendaraan 1. Petugas melakukan pencatatan kendaraan yang datang; 2. Petugas melakukan pembersihan kering dalam kondisi kendaraan sangat kotor, terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban; 3. Petugas melakukan penyemprotan larutan disinfektan dengan tekanan tinggi ke kendaraan yang akan masuk terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban serta bagian lainnya; 4. Semprotkan pada seluruh permukaan kendaraan bagian atas, bawah, depan belakang dan samping serta semua rodanya; 5. Kendaraan melalui bak dipping kendaraan;
30 6. Lakukan penggantian larutan dipping sesuai dengan aturan penggunaan dari produsen disinfektan; 7. Kendaraan diarahkan ke tempat parkir yang sudah disiapkan; dan 8. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kendaraan operasional kandang. F. Biosekuriti Barang 1. Lakukan pembatasan masuk atau keluarnya benda- benda yang mungkin membawa virus PMK; 2. Semua barang yang masuk kandang harus disanitasi (disinfeksi/ fumigasi/disinari lampu ultra- violet); dan 3. Semua barang yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit. G. Biosekuriti Kandang dan Peralatan 1. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala dan/atau setelah selesai digunakan; 2. Tempatkan limbah kandang secara terlokalisir di lokasi yang ditentukan; 3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan/atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; 4. Semua peralatan yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit; dan 5. Siapkan lokasi disposal bangkai dan rencana disinfeksi lokasi tersebut. H. Biosekuriti Ternak Pejantan dan Donor 1. Ternak baru yang masuk ke lokasi balai benih berasal dari daerah yang bebas PMK;
31 2. Tidak adanya tanda-tanda klinis PMK pada semua hewan yang rentan di lokasi koleksi setidaknya 30 hari sebelum waktu koleksi dan selama 30 hari setelah koleksi; 3. Tidak ada pemasukan baru pejantan atau donor yang rentan ke balai selama 30 hari sebelum koleksi; dan 4. Jika ditemukan ternak pejantan/donor sakit, segera isolasi pisahkan dengan ternak sehat dan dilakukan tindakan penanganan yang cepat dan efektif oleh petugas Kesehatan hewan untuk menjaga balai bebas dari PMK. I. Biosekuriti Ternak 1. Ternak yang masuk ke lokasi unit berasal dari daerah bebas PMK; 2. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan, agar ditempatkan terlebih dahulu di kandang karantina selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif adanya tanda penyakit; 3. Jika terdapat tanda klinis penyakit, maka harus dilakukan tindakan penanganan yang cepat dan efektif untuk menjaga peternakan tetap bebas dari PMK; J. Isolasi Ternak 1. Isolasi dilakukan untuk ternak sakit dan/atau terduga sakit serta ternak yang baru tiba di peternakan. 2. Ternak sakit dan/atau terduga sakit wajib ditempatkan dan berada dalam kandang isolasi (stand still); 3. Ternak rentan yang sehat dipisahkan dari ternak sakit/terduga sakit; 4. Ternak yang diisolasi dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas kesehatan hewan balai atau dokter hewan berwenang; 5. Jika ternak menunjukkan tanda klinis PMK maka
32 lakukan tindakan sesuai prosedur penanganan hewan sakit terdeteksi PMK di UPT Perbibitan. K. Produksi Semen Beku/Embrio 1. Pelaksanaan produksi semen/embrio beku mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan berlaku di masing- masing balai; 2. Semen/embrio beku yang dihasilkan sebelum penetapan wabah PMK dapat didistribusikan setelah Balai membuat laporan dan mendapatkan rekomendasi pelepasan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional; 3. Semen/embrio beku yang dihasilkan setelah penetapan wabah PMK harus disimpan dan tidak didistribusikan sampai hasil pengujian pejantan/donor bebas PMK keluar (selama 21 hari); dan 4. Penyimpanan produk semen/embrio beku yang diproduksi sebelum dan sesudah penetapan wabah PMK agar dipisah dalam kontainer yang berbeda. L. Pengiriman Semen Beku/Embrio 1. Semen beku/embrio yang dikirimkan dijamin bebas PMK dengan pernyataan POV Nasional; 2. Pengiriman semen beku/embrio dilakukan melalui pihak ekspedisi yang ditunjuk dan disepakati; 3. Tidak diperkenankan melakukan pengambilan sendiri semen/embrio beku secara langsung ke produsen benih; 4. Seluruh pelanggan hanya diperbolehkan menunggu dan mengambil pesanan produk di ruang tunggu gedung layanan; 5. Kontainer yang akan dikirim ke produsen akan digunakan untuk pengiriman kembali, wajib dilakukan disinfeksi dan pengecekan kondisi (fungsi, fisik, bersih dan ada identitas) minimal sehari sebelum pengiriman;
33 6. Melampirkan bukti hasil pemeriksaan kontainer dan pelaksanaan disinfeksi (poin 5) serta resi pengiriman; 7. Kontainer yang sampai di Balai Benih diturunkan pihak ekspedisi di area loading dock gedung layanan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kontainer dan dilakukan disinfeksi; 8. Apabila kontainer dinyatakan berfungsi baik, maka kontainer siap diisi dengan semen beku sesuai alokasi pembelian/distribusi; 9. Menyiapkan dan melengkapi administrasi pengiriman semen beku, memastikan kondisi kontainer dan N2 cair cukup dan aman sampai dengan perkiraan waktu sampai tujuan; 10. Melakukan disinfeksi kontainer dan packing rack sebelum pengiriman; 11. Melakukan koordinasi dengan daerah/tujuan penerima dan koordinasi ekspedisi sebelum pengiriman; 12. Menyerahkan kontainer lengkap dengan surat dan BAST serta surat jaminan bebas PMK yang akan dikirim kepada pihak ekspedisi di lokasi area loading dock; dan 13. Jasa ekspedisi wajib melalui gerbang biosekuriti dan turun untuk disinfeksi spray serta dipping, hanya dapat menurunkan dan mengambil barang kiriman di lokasi area loading dock gedung layanan. M. PENANGANAN LIMBAH 1. Pekerja peternakan harus membersihkan kotoran setiap hari, hal tersebut dikarenakan tingkat kelembaban dan amoniak dari kotoran yang lama mengendap secara langsung dapat mengganggu kesehatan ternak; 2. Memiliki tempat khusus penampungan feses untuk kemudian feses dapat diproses atau diolah menjadi pupuk kandang; 3. Lokasi penampungan/pengolahan limbah feses tidak
34 berdekatan dengan kandang; 4. Pekerja peternakan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang terkait dengan peternakan tidak berkontribusi terhadap perusakan lingkungan (tanah, air dan udara) dan menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati; 5. Pekerja peternakan harus menerapkan prosedur pembuangan limbah kimia peternakan (mis. produk veteriner, pestisida/herbisida yang sudah kadaluarsa dan wadah, cat, dll.) atau pemusnahan APD yang sudah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran 7. Dilakukan pencatatan dalam penanganan limbah. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
35 LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN PUSAT/DAERAH Pendahuluan Pencegahan penyebaran penyakit harus dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. Pencegahan yang umum dilakukan berupa pengaturan tatacara keluar masuknya orang dengan menyamakan prosedur untuk setiap kawasan di dalam unit pelaksana teknis pembibitan pusat/daerah. Unit pelaksana teknis pusat/daerah masih belum ditemukan kasus namun perlu penanganan khusus, karena selain alasan nilai ekonomi ternak yang lebih tinggi (untuk bibit) juga alasan bahwa produk unit pelaksana teknis pusat/daereah akan disebarkan ke luar unit sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu ternak seara umum. Tujuan 1. Mencegah penyebaran dan penularan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di UPT/UPTD; 2. Mengatur pelaksanaan biosekuriti di UPT/UPTD agar dapat berjalan efektif dan efisien; dan 3. Mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar pada peternak dan UPT/UPTD. Pelaksana 1. Pegawai dan karyawan lain yang terlibat dalam operasional UPT/UPTD; 2. Tamu UPT/UPTD; dan 3. Pihak lain yang berinteraksi dalam operasional UPT/UPTD
Prosedur Pelaksanaan 36 A. Umum 1. Membatasi keluar masuk orang dan kendaraan ke lokasi kantor/kandang kecuali petugas/karyawan UPT/UPTD yang bersangkutan; 2. Menyediakan fasilitas disinfeksi untuk petugas/karyawan/tamu dan kendaraan di pintu masuk perusahaan peternakan. Setiap orang yang akan masuk ke lokasi peternakan harus mencelupkan kaki/alas kaki yang berisi larutan disinfektan. Untuk kendaraan yang masuk lokasi peternakan harus melewati ruang semprot pada kendaraan (car spray); 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala; 4. Melakukan pengawasan kesehatan hewan dengan melihat secara cermat ada atau tidaknya tanda klinis PMK pada ternak ruminansia/babi; 5. Adapun disinfektan yang efektif menginaktivasi virus PMK adalah: No Obyek Disinfektan yang digunakan atau tindakan lain Detergen, hydrochloric acid, 1 Orang citric acid 2 Baju Sodium hypochlorite, citric acid Sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium carbonate 3 Karkas anhydrous (Na2CO3.10H2O), (bangkai) Hydrochloric acid, citric acid. Atau dibakar/dikubur Sodium hypochlorit, calcium hypochlorite, Potassium peroxymonosulfate, Sodium Kandang Chloride, sodium hydroxide 4 (alat) (caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O)
37 Lingkungan, Sodium hydroxide ( caustic air soda, NaOH), sodium carbonate 5 dalam anhydrous (Na2CO3) atau container washing soda (Na2CO3.10H2O) Makanan 6 ternak Formalin, kubur atau bakar 7 Tinja Hydrochloric acid, citric acid tertular atau dikubur Potassium peroxymonosulfate, Sodium Chloride, sodium hydroxide (caustic soda, Mesin, NaOH), sodium carbonate 8 kendaraan anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid Formaldehyde gas (bahan ini cukup berbahaya hanya 9 Alat elektrik digunakan oleh petugas yang berpengalamanan Pesawat Potassium peroxymonosulfate, 10 udara Sodium Chloride Catatan : dilarang menggunakan bahan-bahan (misalnya zat kimia alkalis) yang bersifat korosif pada alumunium B. Biosekuriti Tamu 1. Tamu turun dari kendaraan dan melapor tujuan kunjungan ke pos satpam; 2. Dipastikan tamu tidak mengunjungi peternakan lain di wilayah yang terkonfirmasi tertular PMK dalam waktu 3x24 jam; 3. Pembatasan tamu yang berkunjung ke UPT/UPTD dan dipastikan tidak memasuki areal kandang, kecuali telah memperoleh izin dari pimpinan balai, selanjutnya mengikuti SOP biosekuriti petugas ternak;
38 4. Tamu melakukan dipping alas kaki dan melalui spray disinfektan sebelum diterima di kantor. C. Biosekuriti Karyawan 1. Minimalisir karyawan yang berpindah-pindah antar kandang atau berikan penugasan khusus berdasarkan umur ternak (anak, muda, dewasa); 2. Setiap pegawai/karyawan selain petugas ternak tanpa kepentingan dilarang mendekati areal kandang; 3. Karyawan melakukan spray dan dipping/pencelupan alas kaki ke larutan disinfektan. Untuk pengemudi atau karyawan yang mengendarai kendaraan, terlebih dahulu melakukan dipping dan masuk bersama kendaraan untuk melalui ruang semprot kendaraan/car spray; 4. Karyawan yang masuk ke kandang harus mandi dengan sabun dan shampo, keringkan badan dan rambut dengan handuk, ganti baju lengkap dengan seragam, cover shoes /sepatu boot dan masker; 5. Karyawan masuk kandang melewati biosekuriti spraying, kemudian ke kandang masing-masing dan harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang; dan 6. Karyawan yang sudah selesai bekerja di kandang kembali ke ruang ganti serta meletakkan seragam, cover shoes /boot dan masker ke tempat pakaian kotor. D. Biosekuriti Petugas Ternak (Kesehatan Hewan, Perawatan, Penampungan) 1. Setiap petugas ternak wajib melakukan sanitasi diri sejak dari rumah; 2. Setiap petugas ternak wajib melakukan disinfeksi diri (cuci dan disinfeksi tangan, celup alas kaki) saat melewati pos satpam; 3. Setiap petugas ternak wajib menggunakan pakaian dan masker yang bersih setiap hari;
39 4. Pakaian (seragam cattlepack) berganti setiap hari, dicuci dan ditinggalkan di loker kantor; 5. Selesai bekerja dan topi wajib disemprot disinfektan; 6. Setiap petugas kandang masuk areal kandang wajib melakukan disinfeksi diri dan dipping sepatu di pintu entry shower; 7. Setiap petugas ternak masuk kandang wajib melakukan dipping sepatu di pintu kandang; 8. Setiap petugas ternak wajib ikut memantau kondisi ternak dan melaporkan apabila ada gejala abnormal dari ternak; 9. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan sisa pakan untuk diberikan ternak lain dan menggunakan peralatan dari lokasi kandang lain; 10. Setiap petugas ternak dilarang memindahkan air minum ternak antar pulungan minum; dan 11. Setiap petugas kandang tidak boleh memasuki areal lokasi kandang lain dan lokasi lain (berpindah-pindah lokasi) sesuai dengan pengaturan lokasi kerja. E. Biosekuriti Kendaraan 1. Petugas melakukan pencatatan kendaraan yang datang. 2. Petugas melakukan pembersihan kering dalam kondisi kendaraan sangat kotor, terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban. 3. Petugas melakukan penyemprotan larutan disinfektan dengan tekanan tinggi ke kendaraan yang akan masuk terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban serta bagian lainnya. 4. Semprotkan pada seluruh permukaan kendaraan bagian atas, bawah, depan belakang dan samping serta semua rodanya; 5. Kendaraan melalui bak dipping kendaraan; 6. Lakukan penggantian larutan dipping sesuai
40 dengan aturan penggunaan dari produsen disinfektan; 7. Kendaraan diarahkan ke tempat parkir yang sudah disiapkan; dan 8. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kendaraan operasional kandang. F. Biosekuriti Barang 1. Lakukan pembatasan masuk atau keluarnya benda- benda yang mungkin membawa virus PMK; 2. Semua barang yang masuk kandang harus disanitasi (disinfeksi/ fumigasi/disinari lampu ultra- violet); dan 3. Semua barang yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit. G. Biosekuriti Kandang dan Peralatan 1. Lakukan pembersihan, pencucian, dan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala dan/atau setelah selesai digunakan; 2. Tempatkan limbah kandang secara terlokalisir di lokasi yang ditentukan; 3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan/atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; 4. Semua peralatan yang tidak tahan air apabila dibawa masuk ke kandang maka terlebih dahulu di masukkan ke dalam box ultra violet/ box fumigasi di setiap area selama 15 menit; dan 5. Siapkan lokasi disposal bangkai dan rencana disinfeksi lokasi tersebut. H. Biosekuriti Ternak 1. Ternak baru yang masuk ke lokasi UPT/UPTD berasal dari daerah yang bebas PMK;
41 2. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan, agar ditempatkan terlebih dahulu di kandang karantina/isolasi selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif adanya tanda penyakit; dan 3. Jika terdapat tanda klinis penyakit, maka harus dilakukan tindakan penanganan yang cepat dan efektif untuk menjaga UPT/UPTD bebas dari PMK. I. Isolasi Ternak 1. Isolasi dilakukan untuk ternak sakit dan/atau terduga sakit serta ternak yang baru tiba di peternakan. 2. Ternak sakit dan/atau terduga sakit wajib ditempatkan dan berada dalam kandang isolasi (stand still); 3. Ternak yang rentan dipisahkan dengan ternak sakit dan/atau terduga sakit 4. Ternak yang diisolasi dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas dan/atau Dokter Hewan berwenang; dan 5. Jika ternak menunjukan tanda klinis PMK segera lakukan tindakan merujuk pada prosedur penanganan hewan sakit yang terdeteksi PMK di UPT Perbibitan. J. Biosekuriti Pemerahan 1. Sarana pemerahan a. Disinfeksi alat-alat pemerahan sebelum dan sesudah; b. Pembilasan alat-alat pemerahan sebelum dan sesudah dengan air hangat; dan c. Membersihkan wadah susu (Milk Can): Pertama bilas dengan air bersih, sikat dan gunakan sabun disinfektan tidak berbau, bilas, kemudian steriliasi dengan air panas lalu keringkan dengan kain bersih.
42 2. Pelaksanaan Pemerahan a. Kebersihan petugas pemerah 1) Mencuci tangan sebelum melakukan pemerahan dengan sabun dan bilas dengan air bersih; 2) Pastikan kuku bersih dan tidak panjang; 3) Bila ada luka, pastikan dibalut dengan rapat; dan 4) Pemerah yang sakit tidak diperbolehkan memerah. b. Kebersihan Ambing 1) Basuh ambing dan puting dengan air bersih 2) Keringkan puting, gunakan lap bersih satu lap untuk satu sapi atau gunakan tisu sekali pakai. 3) Pancurkan 2-3 kali susu dari puting untuk deteksi dini terhadap resiko mastitis. 4) Perah terakhir ternak perah yang susunya menggumpal dan berubah warna. 5) Lakukan pemerahan setelah pembersihan ambing dan puting c. Pemerahan 1) Gunakan hanya ember dari bahan stainless steel yang bersih; 2) Hindari penggunaan wadah susu dari bahan plastik atau sejenisnya; dan 3) Tidak merokok saat memerah. d. Setelah Pemerahan: 1) Pencelupan puting setelah pemerahan; 2) Pastikan celup puting dengan sempurna mengenai seluruh bagian puting ternak; dan 3) Pastikan ternak tetap berdiri dengan memberikan pakan agar tidak rebahan setelah pemerahan selesai. K. Penanganan Limbah 1. Pekerja peternakan harus membersihkan kotoran
43 setiap hari, hal tersebut dikarenakan tingkat kelembaban dan amoniak dari kotoran yang lama mengendap secara langsung dapat mengganggu kesehatan ternak; 2. Memiliki tempat khusus penampungan feses untuk kemudian feses dapat diproses atau diolah menjadi pupuk kandang; 3. Lokasi penampungan/pengolahan limbah feses tidak berdekatan dengan kandang; 4. Pekerja peternakan harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang terkait dengan peternakan tidak berkontribusi terhadap perusakan lingkungan (tanah, air dan udara) dan menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati; 5. Pekerja peternakan harus menerapkan prosedur pembuangan limbah kimia peternakan (mis. produk veteriner, pestisida/herbisida yang sudah kadaluarsa dan wadah, cat, dll.) atau pemusnahan APD yang sudah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran. 7. Dilakukan pencatatan dalam penanganan limbah. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
44 LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI PETERNAKAN RUMINANSIA BESAR, RUMINANSIA KECIL DAN BABI DI DESA ATAU LOKASI "BEBAS PMK" PADA WILAYAH TERTULAR I. Pendahuluan Salah satu upaya dalam pencegahan dan pengendalian PMK dengan penerapan Biosekuriti. Hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan peternak untuk mencegah ternaknya terinfeksi PMK. Biosekuriti dapat bersifat struktural dan operasional. Biosekuriti struktural dibangun dengan konstruksi fisik dan pemeliharaan fasilitas. Biosekuriti operasional melibatkan praktik manajemen yang dirancang untuk mencegah masuk dan menyebar agen penyakit ke dalam atau ke luar peternakan. Keberhasilan penerapan praktik ini tergantung pada tingkat kesadaran dan perilaku individu di peternakan. Biosekuriti merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan wabah dan mencegah kuman/agen penyakit masuk, tumbuh, berkembang dan menyebar ke dalam, di dalam dan keluar peternakan. Pihak yang berperan dalam tindakan Biosekuriti di peternakan adalah pemilik, manajer, pekerja kandang dan seluruh pengunjung/pengunjung peternakan. Konsep Biosekuriti yang baik dan optimal harus dilakukan secara terus menerus dan dinamis. Biosekuriti juga harus diterapkan secara ketat terutama di desa atau lokasi bebas PMK pada wilayah
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 45 tertular, hal ini bertujuan menjaga desa atau wilayah peternakan tersebut tidak terinfeksi virus PMK. Komponen utama Biosekuriti pada peternakan terdiri atas 3 (tiga) yaitu: Isolasi, Sanitasi, dan kontrol lalu lintas. Sebagai panduan, acuan dan dasar bagi peternak dalam penerapan Biosekuriti terutama di desa atau lokasi bebas PMK pada wilayah tertular. Peternak, Pemerintah baik pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lain (stakeholder). A. Lalu Lintas Orang, Barang dan Hewan (OBH) 1. Perlu membatasi mobilitas/lalu lintas orang ke dan dari area peternakan/kandang; 2. Pastikan orang baik petugas/dinas/tamu/ pengunjung yang masuk area peternakan/ kandang tidak pernah mengunjungi peternakan yang sedang ada wabah/ kasus PMK; 3. Petugas/pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang masuk area peternakan/kandang; 4. Pekerja/petugas/pengunjung yang akan masuk harus berganti alas kaki (sepatu boot)/ cover shoes yang bersih dan menggunakan alas kaki khusus untuk dipeternakan/kandang; 5. Pekerja/petugas/pengunjung yang masuk area kandang harus berganti pakaian atau jika terjadi wabah harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, sepatu boot/ cover shoes, pakaian pelindung; 6. Pekerja/petugas/pengunjung sebelum masuk kandang harus mencelupkan alas kaki ke bak celup yang berisi disinfektan; 7. Pekerja/petugas/pengunjung yang masuk area peternakan/kandang harus mencuci dan
46 membersihkan tangan, kuku dan kulit yang mungkin terkontaminasi dengan disinfektan; 8. Memastikan pekerja/petugas/pengunjung yang keluar dari area peternakan/kandang tidak membawa virus, dengan mencuci alas kaki dan mencuci tangan; 9. Pekerja/petugas/pengunjung dilarang makan, minum, meludah dan merokok di area kandang. B. Lalu Lintas Kendaraan 1. Semua kendaraan dan peralatan dibersihkan dan didisinfeksi sebelum masuk peternakan/kandang, jika tidak dilakukan pembersihan dan disinfeksi maka dilarang masuk; 2. Peternakan/kandang harus mempunyai alat semprot (sprayer) yang berisi disinfektan untuk roda kendaraan yang akan masuk ke area peternakan/kandang; 3. Pastikan kendaraan yang masuk area peternakan tidak berasal dari wilayah yang sedang ada wabah/kasus PMK; C. Lalu Lintas Barang 1. Membatasi masuk atau keluarnya benda- benda lain yang mungkin menularkan penyakit; 2. Pastikan barang-barang yang masuk ke area peternakan/kandang sudah bersih dan didisinfeksi terlebih dahulu; 3. Pakan yang masuk area peternakan harus berasal dari area yang bebas PMK, pakan didisinfeksi dan disimpan di tempat kering dan tertutup.
47 D. Lalu Lintas Hewan 1. Semua pergerakan ternak masuk, keluar, atau melalui area pengendalian PMK memerlukan izin pergerakan yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang. Kriteria izin lalu lintas harus dipenuhi sebelum pergerakan ternak dapat terjadi dalam upaya mencegah penyebaran virus PMK; 2. Semua catatan pergerakan ternak ke peternakan harus disimpan dan didokumentasikan, jika diperlukan untuk investigasi trace-back atau trace-forward; 3. Pastikan ternak yang baru berasal dari daerah yang belum ada laporan wabah/ kasus PMK; 4. Ternak baru yang masuk peternakan/kandang harus dipisahkan (kandang karantina) dan dilakukan karantina selama 14 hari terlebih dahulu; 5. Ternak yang terlihat sakit harus dipisahkan dan diisolasi dikandang terpisah, dilakukan pengamatan dan pengobatan jika diperlukan; 6. Laporkan kepada petugas jika ada ternak sakit dan menunjukan tanda klinis penyakit menular strategis segera mungkin; 7. Hindari ternak lain masuk area kandang, dengan melakukan pemagaran di area kandang. E. Isolasi Ternak 1. Isolasi dilakukan untuk ternak sakit dan/atau terduga sakit serta ternak yang baru tiba dipeternakan/kandang. 2. Ternak sakit dan/atau terduga sakit wajib ditempatkan dan berada dalam kandang (stand still) yang terpisah; 3. Ternak rentan yang sehat dipisahkan dengan ternak sakit dan/atau terduga sakit 4. Ternak yang diisolasi dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas dan/atau dokter
48 hewan berwenang ; 5. Jika ternak menunjukkan tanda klinis PMK maka segera lakukan tindakan penanganan hewan terdeteksi PMK; F. Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi) Pembersihan Pembersihan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 1. Pembersihan kering Pembersihan kering adalah proses menghilangkan kotoran, limbah, feses, kotoran/sampah seperti jeroan, sisa bahan pakan dll tanpa menggunakan air. a. Alat dan Bahan: Sapu, serokan, gerobak limbah, tempat sampah dll b. Prosedur: 1) Bersihkan lantai kandang ternak dari kotoran ternak dan jangan biarkan menumpuk; 2) Bersihkan sisa-sisa pakan segera mungkin dan buang ke tempat pembuangan sisa pakan; 3) Masukan kotoran, limbah, sampah kedalam tempat sampah/plastik; 4) Buang segera sampah ataupun limbah kandang untuk menjaga kebersihan; 2. Pembersihan Basah Pembersihan basah adalah proses menghilangkan kotoran/sampah menggunakan air dan larutan detergen dan membongkar kotoran yang menempel serta membunuh kuman; a. Alat dan Bahan
49 Semprotan/ mesin semprot bertekanan tinggi, selang, detergen, sabun, dan sikat. b. Prosedur 1) Sikat dan semprot lokasi yang dibersihkan dengan ari sabun/ detergen di lantai, dinding kandang, saluran air; 2) Bilas dengan air bersih dan keringkan; 3) Bersihkan genangan air di lantai untuk meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme. 3. Disinfeksi Disinfeksi adalah upaya untuk membunuh kuman penyebab penyakit dengan menggunakan bahan kimia atau secara fisik. a. Alat dan Bahan Ember, sprayer, disinfektan, gelas ukur dan alat semprot. b. Prosedur 1) Takar disinfektan dan buat larutan sesuai label; 2) Semprotkan larutan ke lokasi yang sudah dibersihkan; 3) Tunggu 10 menit (waktu kontak) sebelum dibilas air bersih; 4) Lakukan penyemprotan disinfektan ke sekeliling kandang secara rutin dan teratur. 4. Bahan Disinfektan Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan secara menyeluruh, untuk efektifitasnya maka disinfektan yang digunakan harus sesuai dengan dosis dan aturan penggunaannya. Disinfektan yang digunakan harus dapat berpenetrasi ke bahan organik yang terkontaminasi virus. Virus PMK sensitif
50 terhadap disinfektan dan detergen. Berikut beberapa disnfektan yang efektif untuk virus PMK diantaranya sodium hydroxide (2%), sodium carbonate (4%), citric acid (0.2%), acetic acid (2%), sodium hypochlorite (3%), potassium peroxymonosulphate/sodium chloride (1%), dan chlorine dioxide. 5. Pembersihan Barang Peralatan Kandang Tujuan membatasi secara ketat terhadap keluar masuk barang seperti produk ternak, pakan ataupun kotoran ternak. a. Alat dan Bahan Ember, sprayer, sabut/ detergen, disinfektan, gelas ukur dan alat semprot. b. Prosedur 1) Bersihkan peralatan yang digunakan secara rutin setiap hari; 2) Bersihkan peralatan yang keluar masuk peternakan/kandang dengan menggunakan sabun dan disinfektan seperti Lysol, tepung kapir; 3) Setelah peralatan dibersihan, keringkan dibawah sinar matahari/UV dan; 4) Simpan peralatan yang telah dibersihkan dan didisinfeksi; 6. Pembersihan Alat Angkut dan Kendaraan Ternak Tujuan mengurangi risiko penyebaran virus PMK dari satu tempat ke tempat lain dan menghilangkan kotoran serta bahan material organik lainnya sert melakukan disinfeksi terhadap kendaraan. a. Alat dan Bahan APD petugas, sikat, tempat sampah, spryer air bertekanan tinggi. b. Prosedur:
51 1) Petugas menggunakan APD lengkap dan sepatu boot unntuk menghindari risiko infeksius pernafasan dan bahaya material lainnya; 2) Bersihkan kendaraan angkut ternak dari kotoran dan sisa-sisa pakan serta kotoran yang ada dengan menggunakan alat kebersihan; 3) Bersihkan roda kendaraaan, dengan air dan semprot dengan air sabun; 4) Tambahkan detergen kedalam mesin bertekanan tinggi; 5) Semprot Bagian atas kendaraan angkut, dan bagian bawah juga ke rodanya; 6) Jika ada permukaan yang kotor yang tidak dapat dibersihkan dengan menggunakan mesin cuci bertekanan, maka lakukan manual dengan sikat tangan dan detergen; 7) Campur disinfektan kedalam air sesuai dengan takaran, kemudian aduk dengan rata; 8) Semprotkan pada seluruh permukaan kendaraan bagian atas, bawah, depan belakang dan samping serta semua rodanya; 9) Semprot dengan disinfektan sisa pakan, litter dan kotoran ternak; 10) Buang dan musnahkan sisa pakan dan litter yang ada dalam truk kendaraan G. Penanganan Limbah 1. Pekerja kandang harus membersihkan kotoran setiap hari, hal tersebut dikarenakan tingkat kelembaban dan amoniak dari kotoran yang lama mengendap secara langsung dapat mengganggu kesehatan ternak;
52 2. Buang kotoran sesering mungkin untuk mencegah penumpukan faeces di kandang sehingga bisa menyebabkan penyakit atau dikumpulkan pada satu area untuk bisa dilakukan treatment; 3. Memiliki tempat khusus penampungan feses untuk kemudian feses dapat diproses atau diolah menjadi pupuk kandang; 4. Pekerja peternakan/kandang harus menerapkan prosedur pembuangan limbah kimia peternakan (mis. produk veteriner, pestisida/weedisida yang sudah kadaluarsa dan wadah, cat, dll.) sesuai peraturan yang berlaku; 5. Air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran. 6. Pastikan faeces dari wilayah yang sedang ada wabah/kasus PMK keluar area peternakan/kandang. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
53 LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI MODA TRANSPORTASI MELALUI JALUR DARAT, LAUT DAN UDARA I. Pendahuluan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat ini telah menjangkit hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Pertanian saat ini telah menetapkan 2 Provinsi yaitu Jawa Timur dan Aceh menjadi daerah wabah PMK. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap PMK. Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait distribusi pengiriman/ transportasi ternak. Sehingga dengan adanya wabah PMK saat ini sangat diperlukan sebuah pedoman pencegahan dan pengendalian dalam bentuk SOP dalam proses distribusi pengiriman/ transportasi ternak pada moda transportasi melalui jalur darat, laut dan udara. II. Tujuan Untuk memastikan tidak ada pemasukan dan penyebaran virus PMK pada proses kegiatan distribusi/pengiriman ternak pada moda transportasi melalui jalur darat, laut dan udara.
III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 54 Pemilik hewan, manajer perusahaan, jasa alat angkut, orang yang menangani hewan (animal handlers/keepers) termasuk pengemudi/nakhoda/pilot, dan petugas yang berwenang. A. Persiapan Pengiriman Hewan 1. Menyiapkan dokumen pelengkap yang terkait dengan kesrawan seperti catatan rencana pemberian pakan dan minum, jumlah hewan yang cedera atau sakit, dan dokumen terkait dengan kesrawan lainnya; 2. Memastikan hewan sehat dengan disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); 3. Memastikan kondisi hewan layak ditransportasikan, apabila ditemukan hewan sakit/tidak layak untuk ditransportasikan harus dipisahkan dan tidak diberangkatkan. Sebelum hewan masuk ke kendaraan pengangkut, dilakukan pemeriksaan kondisi fisik hewan secara umum (pemeriksaan suhu, pemeriksaan khusus pada mulut, kaki dan kelenjar mandibularis) 4. Untuk mengendalikan hewan pada individu hewan tertentu dapat digunakan obat obatan penenang (tranquilizer) sesuai rekomendasi dokter hewan; 5. Memperkirakan waktu tempuh sampai tiba di tempat tujuan untuk memastikan kesehatan dan kecukupan pakan dan air minum hewan. memastikan pakan dan air minum serta wadahnya dalam kondisi bersih dan tidak terkontaminasi virus PMK; 6. Tersedia sarana pemuatan yang memadai yaitu desain yang tidak mengganggu proses pemuatan hewan, ventilasi yang memungkinkan udara bersirkulasi dengan baik (jika memungkinkan
55 aliran udara bisa mengalir ke satu arah), dan memudahkan petugas melakukan pengawasan; memastikan kondisi di dalam kendaraan tidak terlalu padat (hewan masih bisa bergerak dan berjarak); 7. Seluruh sarana pengangkutan dan kendaraan harus bersih dan dikelola secra higienis untuk meminimalisir kemungkinan untuk penyakit menular untuk menyebar dan memastikan kelancaran gerak hewan dengan meminimalisir terpeleset dan jatuh; sarana pengangkutan harus dilakukan desinfeksi dengan menggunakan cairan disinfektan (Potassium peroxymonosulfate, Sodium Chloride, sodium hydroxide, sodium carbonate anhydrous, hydrochloric acid, citric acid) sebelum dan sesudah sarana pengangkutan dan kendaraan digunakan; dan 8. Langkah pencucian kendaraan pengangkut ternak, dimulai dengan menyiram kendaraan, pemberian deterjen pembersih, pembilasan kendaraan, dan penggunaan disinfektan. 9. Untuk jalur laut maka harus memastikan alat angkut didesain untuk pengangkutan hewan/ ternak, dinyatakan layak laut, rute yang dilalui aman, dan cuaca tidak ekstrim; 10. Tersedia program/manajemen kesehatan hewan; 11. Tersedia prosedur tanggap darurat; 12. Untuk jalur udara : a. Memperoleh ijin sesuai dengan rekomendasi International Air Transport Association (IATA) dan memungkinkan akses darurat hewan; b. Memastikan desain kontainer kuat, tidak membahayakan hewan, menjamin hewan tidak melarikan diri, ventilasi udara baik, dapat melindungi hewan dari cuaca buruk, tersedia bedding yang aman bagi hewan dan
56 daya serapnya bagus, tersedia penampungan kotoran dan air kencing hewan agar tidak bocor keluar; c. Memberi label pada kontainer sesuai ketentuan IATA; d. Mengatur kepadatan hewan sesuai panduan IATA berdasarkan jenis, berat badan, dan luasan yang dibutuhkan tiap spesies hewan; mengusahakan agar kondisi didalam kontainer tidak terlalu padat (hewan masih bisa bergerak dan berjarak) e. Kontainer yang dipakai dalam pengangkutan hewan harus didesinfeksi sebelum digunakan B. Pemuatan hewan (loading) 1. Proses pemuatan hewan dikerjakan oleh petugas yang sudah didisinfeksi atau memakai pakaian yang sudah didesinfeksi untuk mencegah penyebaran dari manusia sebagai pembawa virus ke hewan. 2. Memastikan fasilitas pemuatan tidak menyebabkan gangguan pada hewan saat digiring seperti: cahaya yang kurang, ada genangan air, pekerja yang bergerak ke jalur hewan, suara bernada tinggi, kain atau benda lain yang tergantung di jalur hewan. 3. Menempatkan/mengelompokkan hewan di dalam alat angkut dengan mempertimbangkan antara lain jenis, umur, ukuran, tingkat agresivitas hewan, dan asal hewan untuk menghindari penyebaran penyakit. 4. Pengangkutan hewan selama dalam perjalanan 1. Hewan sakit atau terluka harus segera memperoleh pertolongan medis. Pengobatan dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh dokter hewan atau paramedis di bawah pengawasan dokter hewan;
57 2. Hewan yang telah diobati dan tidak sembuh atau didiagnosa infausta harus segera dilakukan pemotongan/pembunuhan agar tidak memperpanjang rasa sakit yang diderita dan dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan aspek kesrawan; 3. Dilakukan pengecekan secara berkala terutama untuk pengangkutan hewan dengan jangka waktu yang lama, agar bisa terus memantau apabila ada kemungkinan munculnya tanda klinis PMK pada saat pengangkutan hewan. 4. Memastikan kendaraan tidak berhenti atau transit di daerah tertular (daerah merah). 5. Untuk pengangkutan di kapal maka operator kapal ternak wajib meningkatkan Biosekuriti dengan melakukan tindakan berupa disinfeksi dan disinsektisasi di kapal. Disinfeksi dan disinsektisasi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen, kecuali endospora bakteri, yang terdapat di permukaan benda mati (non biologis, seperti dinding, lantai, peralatan dan lainnya), ruangan kapal pakaian dan alat pelindung diri (APD) anak buah kapal (ABK), serta hewan ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba yang diangkut. 6. Pemuatan harus sudah direncanakan untuk tiba sehingga jalannya ternak dari fasilitas muatan atau kapal menuju kendaraan berjalan dengan lancar. 7. Melakukan pemuatan dibawah pengawasan otoritas veteriner yang kompeten (karantina hewan) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
58 C. Penurunan hewan (unloading) 1. Memastikan fasilitas penurunan tidak menyebabkan gangguan pada hewan saat digiring seperti: cahaya yang kurang, ada genangan air, pekerja yang bergerak ke jalur hewan, suara bernada tinggi, kain atau benda lain yang tergantung di jalur hewan; 2. Setelah hewan diturunkan, kembali dilakukan pemeriksaan fisik secara umum (suhu dan kondisi fisik umum) sebelum hewan didistribusikan 3. Membersihkan dan mendisinfeksi sarana dan prasarana untuk membawa hewan dalam rangka mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa; dan 4. Menyegerakan pembersihan dan pemusnahan kotoran dan alas untuk menghindari transmisi penyakit sesuai dengan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungan. 5. Untuk perjalanan udara maka mengkondisikan udara dalam pesawat pada suhu 25oC. Hal ini untuk menghindari efek buruk akibat perbedaan suhu yang mendadak dengan suhu udara di luar pesawat pada saat pendaratan, kedatangan, dan transit/ pemberhentian; D. Tindakan darurat (emergency) 1. Pengiriman hewan dapat ditolak dengan alasan status kesehatan hewan atau pelanggaran kesrawan; 2. Menyediakan fasilitas atau kandang isolasi untuk hewan yang ditolak atas alasan penyakit hewan; 3. Melaksanakan tindakan menghentikan /mengakhiri penderitaan hewan karena cedera parah seperti patah kaki/pinggul/tulang belakang, kurus dan lemah, lumpuh, kebutaan
59 pada kedua mata atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara dibunuh atau dipotong; 4. Tersedianya prosedur penyediaan pakan, air minum, dan obat-obatan pada kondisi darurat; dan 5. Memisahkan hewan yang terindikasi terkena PMK dengan hewan sehat, selanjutnya seluruh hewan yang berasal dari kendaraan yang sama wajib dikarantina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seluruh hewan tidak boleh didistribusikan sebelum menyelesaikan pemeriksaan oleh dokter hewan berwenang. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
60 LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA BIOSEKURITI PADA PABRIK PAKAN TERNAK RUMINANSIA I. Pendahuluan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat ini telah menjangkit hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Pertanian telah menetapkan 2 Provinsi yaitu Jawa Timur dan Aceh menjadi daerah wabah PMK. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap PMK. Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang dimana keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Penyakit PMK mempunyai tingkat penularan yang sangat cepat dan penyebarannya melalui udara (airborne), sehingga diperlukan Langkah-langkah mitigasi dalam pengendaliannya.
61 Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pakan. Sehingga dengan adanya wabah PMK untuk mencegah penularan PMK melalui pakan sebagai media pembawa khusunya pakan ruminansia maka diperlukan sebuah pedoman sebagai upaya pencegahan dalam bentuk SOP di pabrik pakan ternak ruminansia. II. Tujuan Memastikan pabrik pakan bebas dari kontaminasi virus PMK III. Pelaksana 1. Pegawai dan karyawan lain yang terlibat dalam operasional pabrik pakan ternak ruminansia; 2. Tamu Pabrik Pakan Ternak Ruminansia; dan 3. Pihak lain yang berinteraksi dalam operasional pabrik pakan ternak ruminansia. IV. Prosedur A. Umum Pelaksana 1. Membatasi keluar masuk orang dan an kendaraan kelokasikantor/pabrik kecuali petugas/karyawan pabrik pakan ternak ruminansia yang bersangkutan. 2. Menyediakan fasilitas disinfeksi untuk petugas/karyawan/tamu dan kendaraan dipintu masuk pabrik pakan ternak ruminansia. Setiap orang yang akan masuk kelokasi pabrik harus mencelupkan kaki/alas kaki yang berisi larutan disinfektan. Untuk kendaraan yang masuk lokasi pabrik harus melewati ruang desinfektan untuk kendaraan (carspray). 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan dan peralatan secara berkala bila kendaraan dan peralatan tersebut berada disekitar lingkungan pabrik pakan. 4. Ruang produksi, penyimpanan (gudang)
62 bahan pakan/pakan diatur suhu dan kelembabannya. 5. Prosedur produksi pakan ruminansia mengacu pada Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB). Adapun disinfektan yang efektif menginaktivasi virus PMK adalah: No Obyek Desinfektan yang Digunakan atau Tindakan L ain 1 Orang Detergen,hydrochloric acid,citric acid 2 Baju Sodium hypochlorite, citric acid 3 Lingkungan Sodiumhydroxide ,air (causticsoda, NaOH), sodium Dalamcontai carbonateanhydrous ner (Na2CO3) atau washingsoda (Na2CO3.10H2O) 4 Mesin, Potassium peroxymonosulfate, kendaraan Sodium Chloride, sodium hydroxide (causticsoda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid Catatan: dilarang menggunakan bahan-bahan (misalnya zat kimia alkalis) yang bersifat korosif. B. Biosekuriti Tamu 1. Tamu turun dari kendaraan dan melapor tujuan kunjungan ke pos satpam. 2. Dipastikan tamu tidak mengunjungi peternakan lain yang terkonfirmasi tertular PMK dalam waktu 3x24jam.
63 3. Pembatasan tamu yang berkunjung ke pabrik pakan ternak ruminansia dan dipastikan tidak memasuki areal kandang (bila terdapat kandang di sekitar pabrik pakan), kecuali telah memperoleh izin dari pimpinan perusahaan, selanjutnya mengikuti SOP Biosekuriti petugas ternak. 4. Tamu melakukan rendam (dipping) alas kaki dan melewati spray disinfektan sebelum masuk kantor. C. Biosekuriti Karyawan 1. Meminimalisir karyawan yang berpindah- pindah antarkandang dan pabrik pakan (bila terdapat kandang di sekitar pabrik pakan). 2. Karyawan melakukan spray dan dipping/pencelupan alas kaki ke larutan disinfektan sebelum masuk ke pabrik pakan. Untuk pengemudi atau karyawan yang mengendarai kendaraan, terlebih dahulu melakukan dipping dan masuk bersama kendaraan untuk melalui ruang semprot kendaraan/carspray. D. Biosekuriti Kendaraan 1. Petugas melakukan pencatatan kendaraan yang keluar masuk lokasi pabrik pakan. 2. Petugas melakukan pembersihan kering dalam kondisi kendaraan sangat kotor, terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban. 3. Petugas melakukan penyemprotan larutan disinfektan dengan tekanan tinggi ke kendaraan yang akan masuk terutama pada bagian ban dan kolong spakbor ban serta bagian lainnya. Semprotkan pada seluruh permukaan kendaraan bagian atas, bawah, depan belakang dan samping serta semua
64 rodanya; 4. Kendaraan diarahkan ke tempat parkir yang sudah disiapkan. 5. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan pakan maupun produk pakan dapat dikendalikan (tercatat jenis bahan yang diangkut sebelumnya) 6. Kendaraan angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan pakan/pakan tertutup yang dapat melindungi bahan pakan/pakan dari potensi kontaminasi selama distribusi, misalnya ditutup menggunakan terpal atau bahan penutup lainnya 7. Bila kendaraan angkut memasuki lokasi wabah, maka desinfeksi dilakukan ketika keluar dari lokasi wabah dan memasuki lokasi pabrik pakan. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
65 LAMPIRAN IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KAWASAN INTEGRASI SAPI SAWIT I. Pendahuluan Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait penyediaan pangan asal ternak. Sehingga dengan adanya wabah PMK saat ini sangat diperlukan pedoman pencegahan dalam bentuk SOP dalam proses penjaminan keamanan produk ternak yang dihasilkan dari ternak yang dikembangkan di Kawasan Integrasi Sapi Sawit. Kawasan Integrasi Sapi Sawit adalah penyatuan usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. II. Tujuan Memastikan bahwa kegiatan pengembangan ternak sapi pada kawasan sawit sebagai sumber pakan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam mengantisipasi penularan PMK. III. Pelaksana Pengelola dan pelaku integrasi sapi sawit (kelompok peternak/stockman peternak/swasta) dengan disupervisi oleh petugas yang berwenang. IV. Prosedur a. Setiap Kawasan Integrasi Sapi sawit harus memiliki Pelaksanaan sarana dan prasarana disinfeksi baik untuk manusia, alat dan mesin serta kendaraan.
66 b. Pemberlakuan one gate system (pembatasan masuk orang dan kendaraan ke lokasi Kawasan Integrasi Sapi sawit) c. Pengelola Kawasan Integrasi Sapi sawit melakukan pembatasan terhadap kunjungan tamu. d. Menerapkan personal higiene dan sanitasi (Pemakaian baju bersih pada saat kerja). Dipastikan mengganti baju kerja pada saat tiba di lokasi dan keluar lokasi Kawasan Integrasi Sapi sawit. e. Penggunaan supplemen mikromineral untuk daya tahan tubuh dan anti stress pada sapi bunting tua dan sapi baru saja melahirkan. f. Setiap orang sebelum dan setelah memasuki Kawasan Integrasi Sapi sawit wajib mencelupkan (dipping) kaki/alas kaki dan cuci tangan dengan larutan yang mengandung disinfektan. g. Kendaraan yang masuk dan keluar di Kawasan Integrasi Sapi sawit harus melewati area desinfeksi (dipping ban). Jika tidak tersedia maka kendaraan harus disemprot pada ban dan seluruh permukaan kendaraan. h. Pengelola Kawasan Integrasi Sapi sawit wajib melakukan dekontaminasi/desinfeksi menyeluruh terhadap semua alat dan mesin, kendaraan serta sarana produksi pada Kawasan Integrasi Sapi sawit. i. Pengelola Kawasan Integrasi Sapi sawit melakukan pendataan terhadap SDM/personil, ternak, alat dan mesin serta kendaraan yang keluar masuk Kawasan Integrasi Sapi sawit, untuk memudahkan pelacakan. j. Dilarang menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang/pupuk cair dari lokasi yang ada kasus infeksi PMK. Jika sangat memerlukan pupuk
67 tersebut, maka didiamkan selama 8 (delapan) hari dan ditambahkan agen inaktivator virus seperti Na- Hipoklorit 3%, Ca-karbonat (kaptan) 4%, KCl 2% pada pupuk kandang yang diduga berhubungan dengan kontaminan. k. Tidak melakukan pemasukan ternak baru ke dalam Kawasan Integrasi Sapi sawit selama masa wabah PMK. Dalam hal dilakukan pemasukan ternak baru dipastikan bahwa ternak tidak berasal dari wilayah yang terkena wabah PMK dan dilakukan karantina sekurang-kurangnya 14 hari di kandang terpisah. l. Jika ditemukan ternak dengan tanda klinis mengarah PMK, segera isolasi ternak sakit pada kandang/Kawasan terpisah. Pantau perkembangan ternak lain yang masih sehat. m. Segera melapor kepada dokter hewan atau petugas Kesehatan hewan setempat atau ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan atau melalui iSIKHNAS untuk dilakukan tindakan lebih lanjut; dan n. Dilakukan dekontaminasi terhadap area terinfeksi dengan pengolahan lahan dan pengosongan dari ternak selama 74 hari. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
68 LAMPIRAN X KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR WABAH PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KEBUN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT) I. Pendahuluan Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait penyediaan pangan asal ternak. Sehingga dengan adanya wabah PMK saat ini sangat diperlukan sebuah pedoman pencegahan dalam bentuk SOP dalam proses penjaminan keamanan produk ternak. Kebun HPT terletak di suatu lokasi dengan luasan dan batas tertentu untuk digunakan sebagai tempat produksi HPT dan benih Tanaman Pakan Ternak (TPT). II. Tujuan Memastikan bahwa kegiatan pengembangan pakan hijauan pada Kebun HPT, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam mengantisipasi penularan PMK. III. Pelaksana Pengelola Kebun HPT dengan disupervisi oleh petugas yang berwenang. IV. Prosedur 1. Setiap Kebun HPT harus memiliki sarana dan Pelaksanaan prasarana desinfeksi baik untuk manusia, alat dan mesin serta kendaraan. 2. Pemberlakuan pembatasan masuk orang dan kendaraan ke lokasi Kebun HPT.
69 3. Menerapkan personal higiene dan sanitasi (Pemakaian baju bersih pada saat kerja). Dipastikan mengganti baju kerja pada saat tiba di lokasi dan keluar lokasi Kebun HPT. 4. Setiap orang sebelum dan setelah memasuki Kebun HPT wajib mencelupkan (dipping) kaki/alas kaki dan cuci tangan dengan larutan yang mengandung desinfektan. 5. Kendaraan yang masuk dan keluar di Kebun HPT harus melewati area desinfeksi (dipping ban). Jika tidak tersedia maka kendaraan harus disemprot pada seluruh permukaan dan dipastikan bak kendaraan pengangkut HPT/benih telah didesinfeksi. 6. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan dekontaminasi/desinfeksi menyeluruh terhadap semua alat dan mesin, kendaraan serta sarana produksi pada Kebun HPT. 7. Pengelola Kebun HPT melakukan pendataan terhadap SDM/personil, ternak, alat dan mesin, kendaraan yang keluar masuk Kebun HPT, untuk memudahkan pelacakan. 8. Dilarang menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang/pupuk cair dari lokasi yang ada kasus infeksi PMK. Jika sangat memerlukan pupuk tersebut, maka didiamkan selama 8 (delapan) hari dan ditambahkan agen inaktivator virus seperti Na-Hipoklorit 3%, Ca-karbonat (kaptan) 4%, KCl 2% pada pupuk kandang yang diduga berhubungan dengan kontaminan. 9. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan fumigasi pada HPT sebelum dipanen dan pada benih TPT (biji/stek/pols/polybag) sebelum didistribusikan.
70 10. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan pendataan terhadap HPT/benih TPT, alat dan mesin serta kendaraan yang keluar/masuk Kebun HPT untuk memudahkan pelacakan DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
71 LAMPIRAN XI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KAWASAN PADANG PENGGEMBALAAN I. Pendahuluan Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait penyediaan pangan asal ternak. Sehingga dengan adanya wabah PMK saat ini sangat diperlukan sebuah pedoman pencegahan dalam bentuk SOP dalam proses penjaminan keamanan produk ternak yang dihasilkan dari ternak yang dikembangkan di kawasan padang penggembalaan. Kawasan padang penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang baik. II. Tujuan Memastikan bahwa kegiatan pengembangan ternak pada kawasan padang penggembalaan sebagai sumber pakan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam mengantisipasi penularan PMK.
III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 72 Pengelola padang penggembalaan (Kelompok peternak/UPT/UPTD/Swasta) dengan disupervisi oleh petugas yang berwenang. 1. Setiap kawasan padang penggembalaan harus memiliki sarana dan prasarana desinfeksi baik untuk manusia, alat dan mesin serta kendaraan, maupun sarana dan prasarana fumigasi untuk benih Tanaman Pakan Ternak (TPT), Hijauan Pakan Ternak (HPT) 2. pemberlakuan one gate system (pembatasan masuk orang dan kendaraan ke lokasi kawasan padang penggembalaan) 3. Pengelola kawasan padang penggembalaan melakukan pembatasan terhadap kunjungan tamu. 4. Menerapkan personal higiene dan sanitasi (Pemakaian baju bersih pada saat kerja). Dipastikan mengganti baju kerja pada saat tiba di lokasi dan keluar lokasi Kawasan Padang Penggembalaan. 5. Penggunaan supplemen mikromineral untuk daya tahan tubuh dan anti stress pada sapi bunting tua, sapi baru saja melahirkan. 6. Setiap orang sebelum dan setelah memasuki kawasan padang penggembalaan wajib mencelupkan (dipping) kaki/alas kaki dan cuci tangan dengan larutan yang mengandung disinfektan. 7. Kendaraan yang masuk dan keluar di kawasan padang penggembalaan harus melewati area disinfeksi (dipping ban). Jika tidak tersedia maka kendaraan harus disemprot pada ban dan seluruh permukaan kendaraan. 8. Pengelola Kawasan padang penggembalaan wajib melakukan dekontaminasi/desinfeksi menyeluruh terhadap semua alat dan mesin,
73 kendaraan serta sarana produksi pada kawasan padang penggembalaan 9. Pengelola kawasan padang penggembalaan melakukan pendataan terhadap SDM/personil, ternak, alat dan mesin, kendaraan yang keluar masuk kawasan padang penggembalaan, untuk memudahkan pelacakan. 10. Dilarang menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang/pupuk cair dari lokasi yang ada kasus infeksi PMK. Jika sangat memerlukan pupuk tersebut, maka didiamkan selama 8 (delapan) hari dan ditambahkan agen inaktivator virus seperti Na-Hipoklorit 3%, Ca-karbonat (kaptan) 4%, KCl 2% pada pupuk kandang yang diduga berhubungan dengan kontaminan. 11. Tidak melakukan pemasukan ternak baru ke dalam kawasan padang penggembalaan selama masa wabah PMK. Dalam hal terpaksa dilakukan pemasukan ternak baru dipastikan bahwa ternak berasal dari daerah bebas dan dilakukan karantina sekurang-kurangnya 14 hari di kandang terpisah. 12. Jika ditemukan ternak dengan tanda klinis mengarah PMK, segera isolasi ternak sakit pada kandang/Kawasan terpisah. Pantau perkembangan ternak lain yang masih sehat. 13. Segera melapor kepada dokter hewan atau petugas Kesehatan hewan setempat atau ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan atau melalui iSIKHNAS untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
74 14. Dilakukan dekontaminasi terhadap area terinfeksi dengan pengolahan lahan dan pengosongan dari ternak selama 74 hari. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
75 LAMPIRAN XII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENANGANAN HEWAN SAKIT YANG TERDETEKSI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI DAERAH TERTULAR PMK I. Pendahuluan Daerah tertular PMK adalah kabupaten/kota yang telah dikonfirmasi positif melalui pengujian laboratorium oleh Pusvetma atau BB/BVet sekurang- kurangnya pada 1 kejadian kasus PMK. Pada situasi kasus PMK telah meluas, maka tindakan stamping out/pemusnahan hewan sakit dan terduga sakit sulit diterapkan. Penanganan yang masih memungkinkan dilakukan adalah melakukan isolasi hewan sakit dan hewan terduga sakit (hewan dalam satu kandang) II. Tujuan Untuk memastikan penanganan yang tepat terhadap Hewan Rentan PMK (HRP) terinfeksi PMK pada daerah kabupaten/kota tertular sehingga mengendalikan kasus yang terjadi dan mencegah wabah menyebar pada HRP sehat di wilayah lain. III. Pelaksana 1. Peternak, pemilik ternak, pekerja peternakan; 2. Paramedik dinas/unit pelayanan teknis; dan 3. Dokter hewan dinas/unit pelayanan teknis/praktik mandiri. IV. Prosedur A. Persiapan Penanganan Hewan Sakit Pelaksanaan 1. Kunjungan orang untuk melakukan
76 penanganan hewan sakit harus mempertimbangkan kemungkinan terkecil orang menjadi penyebar virus PMK; 2. Dokter Hewan/Paramedik mempersiapkan segala persiapan perlengkapan penanganan kesehatan hewan sampai dengan perlengkapan penanganan limbahnya; 3. Peternak/Pemilik peternakan membatasi dan melarang orang masuk ke lokasi dan lingkungan kandang/peternakan jika tidak memiliki kepentingan dalam rangka melakukan pemeliharaan dan penanganan kesehatan hewan; 4. Peternak/pemilik peternakan menyediakan kandang/tempat isolasi untuk hewan menunjukkan tanda klinis sakit yang terpisah dari hewan sehat lainnya; 5. Dokter hewan/Petugas Kesehatan hewan harus memahami tanda klinis HRP yang tertular PMK sehingga dapat memberikan penjelasan kepada peternak; 6. Peternak/paramedik/dokter hewan mempersiapkan alat pembersihan dan larutan disinfektan yang efektif untuk membunuh virus PMK di peternakan. Virus inaktif terhadap sodium hydroxide (2%), sodium carbonate (4%), citric acid (0.2%), acetic acid (2%), sodium hypochlorite (3%), potassium peroxymonosulphate/sodium chloride (1%), dan chlorine dioxide dengan waktu kontak 30 menit. (Virus resisten terhadap iodophores, quaternary ammonium compounds, dan phenol.); dan 7. Dokter hewan/ Paramedik yang akan menangani hewan sakit PMK harus menerapkan prosedur biosekuriti yang ketat yaitu menggunakan APD lengkap dan melakukan pembersihan, desinfeksi dan
77 penggantian perlengkapan setelah penanganan. B. Pelaksanaan Penanganan Hewan Sakit 1. Peternak/Dokter hewan/Paramedik segera memisahkan hewan sakit dari hewan yang sehat dan menempatkan pada kandang yang terpisah dari kandang hewan sehat; 2. Pada situasi tidak ada kandang isolasi, maka pastikan HRP dalam 1 kandang/peternakan tetap berada di kandang (stand still); 3. Dokter hewan/paramedik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada setiap individu HRP dengan melakukan inspeksi terhadap semua tanda klinis yang mengarah ke PMK; 4. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi pada kandang, peralatan dan sekitar peternakan oleh petugas/dokter hewan; 5. Petugas melaporkan kasus PMK ke iSIKHNAS dengan kode sindrom PLL; 6. Pengobatan simtomatik dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan hewan dan mempercepat proses hilangnya tanda klinis. Pemberian antibiotik dapat dilakukan untuk mengobati infeksi sekunder oleh dokter hewan atau paramedik dibawah penyeliaan dokter hewan. Umumnya sebagian besar dari tanda klinis akan hilang dalam waktu 2 - 3 minggu tergantung pada tingkat keparahan tanda klinis; 7. Lakukan pengamatan pada HRP yang berada dalam satu kandang/peternakan dengan HRP terinfeksi. Jika infeksi virus PMK telah terjadi pada HRP yang tampak sehat, tanda klinis umumnya dapat diamati dalam waktu kira-kira 1-2 hari setelah HRP pertama menunjukkan tanda klinis Namun pengamatan tanda klinis harus dilakukan sampai dengan 14 hari (masa
78 inkubasi 1-14 hari); 8. Pada HRP terinfeksi baru, lakukan prosedur yang sama; 9. HRP terinfeksi yang telah menunjukkan hilangnya tanda klinis (lesi/lepuh dimulut dan teracak kering dan hilang, tidak ada demam, nafsu makan membaik) tetap dipelihara didalam kandang dan tetap dipisahkan dari HRP sehat. Hal ini mengingat 50% dari HRP yang pernah terinfeksi berpotensi menjadi "carier" (pembawa virus) yang kemungkinan dapat menularkan ke hewan sehat; 10. HRP yang telah sembuh klinis hanya diperbolehkan diperdagangkan/dikeluarkan dari peternakan untuk tujuan pemotongan dan dilakukan di Rumah Potong Hewan. 11. Pada situasi HRP tidak dapat disembuhkan atau ambruk atas pemeriksaan dan pernyataan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang dapat dilakukan pemotongan bersyarat. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
79 LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENANGANAN HEWAN SAKIT YANG TERDETEKSI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI DAERAH BEBAS PMK I. Pendahuluan Strategi utama untuk mengendalikan wabah PMK adalah dengan stamping out yang dalam penerapannya membutuhkan biaya kompensasi. Kemampuan deteksi dini menjadi prasyarat utama, selain ketersediaan dana untuk biaya kompensasi. Sehingga dalam situasi kasus sudah menyebar, stamping out tidak efektif lagi dilakukan. Penanganan hewan sakit (dengan tanda klinis PMK) harus segera dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. II. Tujuan untuk menangani hewan rentan PMK (HRP) sakit yang diduga telah terinfeksi PMK pada peternakan di daerah bebas III. Pelaksana 1. Dokter hewan dinas/unit pelaksana teknis/swasta 2. Paramedik dinas/unit pelaksana teknis/swasta 3. Peternak/pengelola peternakan/pemilik peternakan IV. Prosedur A. Persiapan Penanganan Hewan Sakit Pelaksanaan 1. Kunjungan orang untuk melakukan penanganan hewan sakit harus mempertimbangkan kemungkinan terkecil orang menjadi penyebar virus PMK;
80 2. Dokter Hewan/Paramedik mempersiapkan segala persiapan perlengkapan penanganan kesehatan hewan sampai dengan perlengkapan penangan limbahnya; 3. Peternak/Pemilik peternakan membatasi dan melarang orang masuk ke lokasi dan lingkungan kandang/peternakan jika tidak memiliki kepentingan dalam rangka melakukan pemeliharaan dan penanganan kesehatan hewan; 4. Dokter hewan/Paramedik harus memahami tanda klinis HRP yang tertular PMK sehingga dapat memberikan penjelasan kepada peternak; 5. Peternak/paramedik/dokter hewan mempersiapkan alat pembersihan dan larutan disinfektan yang efektif untuk membunuh virus PMK di peternakan. Virus inaktif terhadap sodium hydroxide (2%), sodium carbonate (4%), citric acid (0.2%), acetic acid (2%), sodium hypochlorite (3%), potassium peroxymonosulphate/sodium chloride (1%), dan chlorine dioxide dengan waktu kontak 30 menit. (Virus resisten terhadap iodophores, quaternary ammonium compounds, dan phenol.); 6. Dokter hewan/paramedik yang akan menangani hewan sakit harus menerapkan prosedur biosekuriti yang ketat yaitu menggunakan APD lengkap dan melakukan pembersihan, desinfeksi dan penggantian perlengkapan setelah penanganan. B. Pelaksanaan Penanganan Hewan Sakit 1. Segera lakukan penutupan area peternakan dan pembatasan orang, barang, kendaraan ke dalam area peternakan dengan menggunakan penanda khusus atau tanda dilarang masuk oleh peternak atas petunjuk dokter
81 hewan/paramedik yang menangani; 2. Dokter hewan/paramedik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada setiap individu HRP dengan melakukan inspeksi terhadap semua tanda klinis yang mengarah ke PMK; 3. Dilakukan tindakan disinfeksi oleh dokter hewan dan paramedik di kandang, peralatan dan sekitar peternakan; 4. Petugas melaporkan kasus PMK ke iSIKHNAS dengan kode sindrom PLL; 5. Dilakukan investigasi lebih lanjut dan konfirmasi kasus PMK merujuk pada Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) No. Surat Edaran 05254/SE/PK.300/F/05/2022; 6. Sampai dengan hasil konfirmasi diperoleh, hewan tersebut harus diisolasi, dan tidak boleh meninggalkan kandang (stand still). Hewan yang berada dalam satu kandang, juga diamati terhadap kemungkinan munculnya tanda klinis. (umumnya hewan yang berada dalam satu kandang, akan menunjukkan tanda klinis dalam waktu 1-2 hari setelah hewan pertama menunjukkan tanda klinis, namun pengamatan harus dilakukan sampai dengan 14 hari). 7. Jika dari hasil laboratorium terkonfirmasi bahwa hewan terinfeksi PMK, maka segera dilakukan tindakan stamping out. Dalam definisi OIE, stamping out adalah membunuh hewan terinfeksi dan terduga terinfeksi dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan, disposal seluruh karkas dan bahan yang terkontaminasi virus PMK dan disinfeksi seluruh kandang dan area peternakan.
82 8. Pelaksanaan stamping out merujuk pada Prosedur Pembunuhan Hewan pada situasi wabah PMK; 9. Pada situasi stamping out tidak dapat dilaksanakan, maka HRP yang sakit dapat dilakukan tindakan pengobatan simtomatik untuk mengurangi penderitaan hewan dan menghilangkan gejala klinis. Pemberian antibiotik dapat dilakukan untuk mengobati infeksi sekunder oleh dokter hewan atau paramedik dibawah penyeliaan dokter hewan. Umumnya sebagian besar dari tanda klinis akan hilang dalam waktu 2 - 3 minggu. 10. HRP terinfeksi yang telah menunjukkan hilangnya tanda klinis (lesi/lepuh dimulut dan teracak kering dan hilang, tidak ada demam, nafsu makan membaik) tetap dipelihara didalam kandang dan tetap dipisahkan dari HRP sehat. Hal ini mengingat 50% dari HRP yang pernah terinfeksi berpotensi menjadi "carier" (pembawa virus) yang kemungkinan dapat menularkan ke hewan sehat; 11. HRP yang telah sembuh klinis hanya diperbolehkan diperdagangkan/dikeluarkan dari peternakan untuk tujuan pemotongan dan dilakukan di Rumah Potong Hewan;
83 12. Pada situasi HRP tidak dapat disembuhkan atau ambruk atas pemeriksaan dan pernyataan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang dapat dilakukan pemotongan bersyarat. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
84 LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PENANGANAN HEWAN SAKIT YANG TERDETEKSI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA FEEDLOT DAN PERUSAHAAN PETERNAKAN I. Pendahuluan Strategi utama untuk mengendalikan wabah PMK adalah dengan stamping out yang dalam penerapannya membutuhkan biaya kompensasi. Kemampuan deteksi dini menjadi prasyarat utama, selain ketersediaan dana untuk biaya kompensasi. Sehingga dalam situasi kasus sudah menyebar, stamping out tidak efektif lagi dilakukan. Penanganan hewan sakit (dengan tanda klinis PMK) harus segera dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. II. Tujuan Untuk memastikan penanganan yang tepat terhadap HRP terinfeksi PMK pada feedlot dan perusahaan peternakan sehingga dapat mengendalikan hingga menghentikan kasus yang terjadi dan mencegah wabah menular pada HRP sehat. III. Pelaksana a. Karyawan/pekerja di peternakan b. Paramedik dinas/feedlot/perusahaan c. Dokter hewan dinas/praktik mandiri/feedlot/perusahaan
IV. Prosedur Pelaksanaan 85 A. Persiapan Penanganan Hewan Sakit 1. Kunjungan orang untuk melakukan penanganan hewan sakit harus mempertimbangkan kemungkinan terkecil orang menjadi penyebar virus PMK; 2. Dokter Hewan/Paramedik mempersiapkan segala persiapan perlengkapan penanganan kesehatan hewan sampai dengan perlengkapan penanganan limbahnya; 3. Dilakukan pembatasan dan melarang orang masuk ke lokasi dan lingkungan kendang/peternakan jika tidak memiliki kepentingan dalam rangka melakukan pemeliharaan dan penanganan kesehatan hewan; 4. Dokter hewan/Paramedik harus memahami tanda klinis HRP yang tertular PMK sehingga dapat memberikan penjelasan kepada peternak atau pihak perusahaan; 5. Pekerja peternakan/paramedik/dokter hewan mempersiapkan alat pembersihan dan larutan disinfektan yang efektif untuk membunuh virus PMK di peternakan. Virus inaktif terhadap sodium hydroxide (2%), sodium carbonate (4%), citric acid (0.2%), acetic acid (2%), sodium hypochlorite (3%), potassium peroxymonosulphate/sodium chloride (1%), dan chlorine dioxide dengan waktu kontak 30 menit. (Virus resisten terhadap iodophores, quaternary ammonium compounds, dan phenol.); 6. Dokter hewan/paramedik yang akan menangani hewan sakit harus menerapkan prosedur biosekuriti yang ketat yaitu menggunakan APD lengkap dan melakukan pembersihan, desinfeksi dan penggantian perlengkapan setelah penanganan.
86 B. Pelaksanaan Penanganan hewan sakit 1. Jika ditemukan HRP sakit dengan tanda klinis PMK lakukan konfirmasi kasus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) No. Surat Edaran 05254/SE/PK.300/F/05/2022. 2. Sampai dengan hasil konfirmasi diperoleh, HRP tersebut harus diisolasi, dan tidak boleh meninggalkan kandang. 3. HRP sehat (tidak ada tanda klinis PMK) yang berada dalam satu kandang, juga diamati terhadap kemungkinan munculnya tanda klinis. (umumnya hewan yang berada dalam satu kandang, akan menunjukkan tanda klinis dalam waktu 1-2 hari setelah hewan pertama menunjukkan tanda klinis, namun pengamatan harus dilakukan sampai dengan 14 hari). 4. Dilakukan tindakan disinfeksi oleh dokter hewan dan paramedik di kandang dan sekitar peternakan. Petugas yang akan keluar masuk kandang harus menerapkan prosedur biosekuriti yang lebih ketat dari prosedur biosekuriti yang biasa seperti: menggunakan APD lengkap; 5. Petugas melaporkan kasus PMK ke iSIKHNAS dengan kode sindrom PLL; 6. Jika dari hasil laboratorium terkonfirmasi bahwa HRP terinfeksi PMK, maka harus dilakukan tindakan stamping out. Dalam definisi OIE, stamping out adalah membunuh hewan terinfeksi dan terduga terinfeksi dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan, disposal seluruh karkas dan bahan yang terkontaminasi virus PMK dan disinfeksi seluruh kandang dan area peternakan.
87 7. Pelaksanaan stamping out merujuk pada Prosedur Pembunuhan Hewan. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
88 LAMPIRAN XV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA. PENANGANAN HEWAN SAKIT YANG TERDETEKSI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN TERNAK, BALAI BENIH DAN BALAI EMBRIO TRANSFER I. Pendahuluan Strategi utama untuk mengendalikan wabah PMK adalah dengan stamping out yang dalam penerapannya membutuhkan biaya kompensasi. Kemampuan deteksi dini menjadi prasyarat utama, selain ketersediaan dana untuk biaya kompensasi. Sehingga dalam situasi kasus sudah menyebar, stamping out tidak efektif lagi dilakukan. Penanganan hewan sakit (dengan tanda klinis PMK) harus segera dilakukan dengan segera dan dengan langkah yang tepat. II. Tujuan Untuk menghentikan penyebaran kasus dengan segera dan membebaskan unit kompartemen, Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak dan unit epidemiologi dari PMK dengan segera. III. Pelaksana 1. Dokter hewan dan paramedik di unit kompartemen; 2. Dokter hewan dan paramedik pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi setempat; dan 3. Dokter hewan dan paramedik dari BVet/BBVet.
V. Prosedur Pelaksanaan 89 A. Lokasi Seluruh UPT dan kompartemen bebas penyakit, balai benih serta balai embrio transfer baik yang ada di wilayah wabah, tertular maupun terduga. B. Prosedur 1. Jika ditemukan HRP yang menunjukkan tanda klinis PMK, lakukan konfirmasi kasus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) No. Surat Edaran 05254/SE/PK.300/F/05/2022. 2. Sampai dengan hasil konfirmasi diperoleh, HRP sakit tersebut harus diisolasi, dan tidak boleh meninggalkan kandang. Hewan yang berada dalam satu kandang, juga diamati terhadap kemungkinan munculnya tanda klinis. Umumnya hewan yang berada dalam satu kandang, akan menunjukkan tanda klinis dalam waktu 1-2 hari setelah hewan pertama menunjukkan tanda klinis, namun pengamatan harus dilakukan sampai dengan 14 hari; 3. Dilakukan tindakan disinfeksi oleh dokter hewan dan paramedik di kandang dan sekitar peternakan. Petugas yang akan keluar masuk kandang harus menerapkan prosedur Biosekuriti yang lebih ketat dari prosedur Biosekuriti yang biasa seperti: menggunakan APD lengkap serta menggunakan disinfektan yang efektif untuk mengeliminasi virus PMK. Virus inaktif terhadap sodium hydroxide (2%), sodium carbonate (4%), citric acid (0.2%), acetic acid (2%), sodium hypochlorite (3%), potassium peroxymonosulphate/sodium chloride (1%), dan chlorine dioxide dengan waktu kontak 30 menit. (Virus resisten terhadap iodophores, quaternary ammonium compounds, dan phenol.);
90 4. Jika dari hasil laboratorium terkonfirmasi bahwa hewan terinfeksi PMK, maka harus dilakukan tindakan stamping out. Dalam definisi OIE, stamping out adalah membunuh hewan terinfeksi dan terduga terinfeksi dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan, disposal seluruh karkas dan bahan yang terkontaminasi virus PMK dan disinfeksi seluruh kandang dan area peternakan; 5. Pelaksanaan stamping out merujuk pada SOP Pembunuhan Hewan. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
91 LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PROFILING DESA " BEBAS " PADA DAERAH TERTULAR PMK I. Pendahuluan Kegiatan profiling desa bebas di daerah tertular diperlukan untuk mengidentifikasi lokasi desa yang masih bebas/belum tertular PMK beserta informasi terkait peternakan dan hewan ternak rentan PMK. Daerah Tertular kasus PMK yaitu daerah (kabupaten/kota) yang telah ditemukan kasus terkonfirmasi (menunjukkan tanda klinis PMK dan disertai hasil uji laboratorium); Hasil kegiatan profiling dapat dimanfaatkan sebagai data untuk identifikasi kebutuhan kesiagaan, pencegahan (misalnya program vaksinasi pencegahan, KIE), dan rencana pengendalian jika terjadi penularan pada desa bebas di dalam daerah tertular. II. Tujuan 1. Memiliki profil peternakan di desa atau peternakan yang masih bebas/belum tertular pada daerah tertular PMK; dan 2. Mengidentifikasi unit peternakan masuk kategori zona hijau atau merah. III. Pelaksana Petugas Kesehatan hewan Dinas Provinsi/Kab/Kota dan Petugas dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
IV. Prosedur Pelaksanaan 92 A. Cara mendapatkan data dan informasi profiling peternak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Melihat dokumen tertulis, contoh: laporan, peta, buku statistik, karya tulis ilmiah, dll. 2. Wawancara langsung kepada target informan. Lokasi Profiling di Desa Kab/Kota Unit Peternakan Target Informan Pemilik ternak, peternak, pekerja pemelihara ternak B. Prosedur Pelaksanaan 1. Petugas mengidentifikasi desa di daerah (kabupaten/kota) tertular PMK melalui data iSIKHNAS atau data dari Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan. 2. Kegiatan profiling dilakukan pada desa yang masih bebas/belum tertular di daerah tertular menggunakan formulir profiling berikut (satu formulir untuk 1 desa): Formulir Profiling Peternakan di Daerah Tertular PMK Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa :
93 Catatan: Rantai Nilai: Tujuan Pemeliharaan Ternak: konsumsi sendiri/ diperjualbelikan/lainnya. Asal Ternak: Peternakan/ Pengepul/ Pasar Hewan/ Lainnya Tujuan ternak dijual: Peternakan/Pengepul/ Pasar Hewan/ RPH/ Lainnya Alasan penjualan ternak: kebutuhan mendesak/ dibesarkan untuk acara keagamaan/tabungan/ lainnya Frekuensi penjualan ternak: setiap minggu/ setiap bulan/ setiap tahun/lainnya. 3. Jika dilakukan oleh Tim yang terdiri beberapa anggota, maka diantara Petugas melakukan koordinasi antar anggota tim untuk menyamakan pengertian dan pemahaman tugas profiling dan pembagian wilayah profiling; 4. Petugas dapat melihat dokumen tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan data awal yang dapat digunakan sebagai panduan dan konfirmasi data profiling melalui wawancara kunjungan ke target informan; 5. Jika kunjungan lapangan dilakukan oleh lebih dari 1 orang maka dapat dilakukan pembagian tugas mewawancarai dan mencatat; 6. Lakukan wawancara pada lokasi yang tidak berdekatan dengan kandang untuk meminimalisir potensi kemungkinan penularan melalui petugas; 7. Petugas kesehatan hewan Dinas Kabupaten/Kota menginput data hasil profiling menggunakan program excel untuk memudahkan analisa dan kesimpulan lebih lanjut; dan
94 8. Data profiling dikirimkan ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
95 LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA VAKSINASI DARURAT PMK PADA TERNAK RENTAN I. Pendahuluan Untuk merespon wabah PMK, stamping out dapat dilakukan jika deteksi dini dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Indonesia, yaitu laporan kasus index diterima pada saat kasus sudah menyebar, vaksinasi merupakan pilihan yang terbaik. Vaksinasi darurat dilakukan pada seluruh hewan rentan di tiap kabupaten tertular dan dikombinasikan dengan pengendalian lalu lintas. Kesesuaian jenis vaksin yang digunakan dengan strain virus penyebab wabah (virus strain lapang) merupakan faktor utama keberhasilan program vaksinasi. Selain itu, karena durasi imunitas vaksin PMK umumnya hanya sampai dengan 6 bulan, vaksinasi harus dilakukan secara massal dan serentak. II. Tujuan Untuk memastikan semua sapi dan kerbau di daerah target dapat divaksin dengan cepat dan efisien sehingga tercapai perlindungan maksimum pada populasi rentan. III. Pelaksana 1. Tim vaksinasi terdiri dari personel yang berasal dari kab/kota pada provinsi tertular, Provinsi atau Pusat 2. Tim vaksinasi adalah dokter hewan, paramedis atau profesi lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan yang telah mendapatkan pelatihan vaksinasi darurat PMK.
IV. Prosedur Pelaksanaan 96 3. Pelaksanaan vaksinasi harus disupervisi oleh dokter hewan. 4. Setiap personel harus menggunakan APD maksimal dan menerapkan prinsip biosafety dan Biosekuriti pada saat melakukan kegiatan vaksinasi. A. Hewan Target 1. Hewan target adalah sapi (dan kerbau) yang sehat secara klinis; 2. Vaksinasi pertama: umur minimal 2 minggu 3. Vaksinasi kedua: 4 minggu setelah vaksinasi pertama 4. Untuk anak hewan yang berasal dari induk yang terinfeksi atau divaksinasi, akan divaksin setelah berumur 2 bulan 5. Hewan yang sedang sakit atau pernah terinfeksi PMK tidak divaksin. B. Populasi Target Vaksinasi No Bahan/Peralatan Jumlah 1 Vaksin PMK yang sudah 2 dosis per mendapatkan persetujuan ekor Pemerintah 2 Needle 18 G 1 per ekor 3 Spuit 3 ml 1 per ekor 5 P3K 1 set per tim 6 Materi KIE 1 set per tim 7 APD 1 per orang 8 Safety Box atau wadah plastic 1 per tim tertutup anti bocor 9 Cool box dengan ice pack atau es 1 set per tim batu (dengan persyaratan khusus sesuai SOP cold chain) 10 Sarung tangan 2 set/orang per hari 11 Identifikasi individual untuk ternak 1 per ekor 12 Formulir pelaksanaan vaksinasi 1 per tim
97 13 Disinfektan (ex.klorin, sodium 1 botol spray hypochlorite 3 %) 500 ml per tim 14 Bull holder (jika diperlukan) 1 per tim 15 Obat-obatan suportif seperti 1 set per tim vitamin, anti radang (jika diperlukan) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi, maka populasi yang menjadi target prioritas vaksinasi adalah populasi terancam yang masih belum ada laporan, hewan dengan masa hidup lebih lama (ternak perah, ternak bibit), hewan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (ternak perah,ternak bibit) dan ternak yang lebih sering dilalulintaskan. Alat dan Bahan C. Rencana Vaksinasi 1. Rencana vaksinasi disusun oleh koordinator Dinas kab./kota bersama tim vaksinasi dengan melengkapi formulir rencana vaksinasi berdasarkan workplan yang telah disusun di tingkat provinsi 2. Informasikan pelaksanaan vaksinasi ini melalui surat ke kepala desa minimal 3 hari sebelum pelaksanaan dengan menginformasikan waktu pelaksanaan dan lokasi vaksinasi di desa 3. Lakukan persiapan logistik (alat dan bahan vaksinasi) minimal 1 hari sebelum pelaksanaan 4. Estimasi jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk memastikan sesedikit mungkin vaksin yang terbuang 5. Vaksin wajib disimpan, diangkut sesuai dengan SOP manajemen rantai dingin vaksin PMK (terlampir SOP manajemen rantai dingin) 6. Vaksinasi dapat dilakukan dengan cara "kandang ke kandang" atau secara berkelompok (hewan diperiksa kesehatan sebelum memasuki lokasi). 7. Satu desa hanya akan menggunakan satu jenis
98 vaksin saja (kecuali dalam kondisi khusus yang akan direview kasus per kasus) D. Protokol Vaksinasi Biosafety dan Biosekuriti petugas 1. Pastikan petugas telah mendapatkan pelatihan mengenai penerapan biosafeti dan biosekuriti petugas 2. Prinsip biosekuriti terdiri dari 3 yaitu pemisahan, pembersihan dan disinfeksi; 3. Pemisahan: dapat berarti pemisahan secara fisik (contoh: kandang hewan dan pagar pembatas), waktu (perlu min. 24 jam untuk petugas yang kontak dengan populasi terdampak PMK, untuk dapat memberi pelayanan Kesehatan di tempat lain), procedural (contoh: menggunakan APD yang sesuai); 4. Pembersihan berarti pembersihan material organik seperti feses, tanah atau kotoran lain yang dapat menghambat aktivitas disinfektan; 5. Disinfeksi berarti menggunakan jenis disinfektan yang efektif, waktu kontak dan konsentrasi yang sesuai contoh: sodium hypchlorit 3%, diperlukan waktu 15-30 menit. Handling Hewan Hewan dipastikan sudah dalam kondisi terhandle sebelum vaksinasi dilakukan. Pemeriksaan Kesehatan hewan 1. Lakukan pemeriksaan pada hewan secara individual dengan melakukan inspeksi secara klinis pada hewan ( tanda-tanda umum dan tanda-tanda yang mengarah pada PMK; 2. Jika hewan sehat secara klinis, vaksinasi dapat dilakukan pada hewan; 3. Jika ditemukan tanda hewan sakit, vaksinasi pada hewan tersebut harus ditunda dan hewan dipisahkan dari kelompok dan dicatat.
99 Persiapan vaksin Satu paket vaksin PMK tersedia dalam bentuk inaktif dalam oil adjuvant. Pastikan vaksin diterima dalam kondisi kemasan tidak rusak dan dalam suhu 2-8 C. Aplikasi vaksin pada hewan (disesuaikan dengan rekomendasi produsen vaksin): 1. Ambil vaksin dengan menggunakan syringe 3 ml dengan needle 18 G: 2. Lakukan penyuntikan secara intramuskular pada bagian leher dengan dosis sebanyak 2 ml per dosis (sesuaikan dengan rekomendasi produsen vaksin); 3. Beri penanda individual pada hewan dengan ID unik yang telah disediakan; 4. Lakukan pencatatan dengan mengisi formulir vaksinasi PMK yang telah disediakan dengan tulisan yang jelas; 5. Formulir vaksinasi yang telah terisi lengkap harus ditandatangani oleh koordinator tim vaksinasi dan diserahkan kepada data encoder kab/kota untuk diinput ke isikhnas; 6. Dosis kedua diberikan 4 minggu setelah vaksinasi pertama; 7. Seluruh hewan yang telah divaksinasi, tidak boleh dilalulintaskan sampai dengan 28 hari pasca vaksinasi kedua (disesuaikan dengan rekomendasi produsen vaksin) Reaksi pasca vaksinasi Reaksi bengkak pada lokasi penyuntikan dan kenaikan suhu tubuh dapat terjadi, namun akan hilang dalam waktu singkat. Pemusnahan sampah sisa vaksinasi 1. Vaksin yang sudah dibuka, jarum suntik dan spuit bekas, serta bahan dan alat lain sekali pakai harus dikumpulkan pada wadah tertutup anti bocor yang sudah disediakan 2. Di akhir hari, semua bahan dan peralatan bekas ini
100 dikumpulkan di wadah tertutup dan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam lubang dan dikubur Pengamatan efektivitas pasca vaksinasi 1. Monitoring dilakukan 30 hari pasca vaksinasi dengan melakukan sampling pada hewan dengan metode simple random sampling, dengan asumsi prevalensi dan CI 95%. 2. Serum akan dikoleksi dari hewan tersebut dan diuji dengan pengujian serologi ELISA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
101 LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PROSEDUR PENANGANAN SUSU DI UNIT USAHA PENAMPUNGAN SUSU I. Pendahuluan Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Penyakit mulut dan kuku ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun risiko penularan terhadap hewan rentan lainnya sangat tinggi sehingga yang menjadi fokus saat ini adalah mengendalikan penyebaran PMK terhadap hewan rentan. Hewan yang terinfeksi PMK dapat mengeksresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, semen, feces dan urin. Hewan rentan dapat tertular melalui jalur inhalasi (udara /pernafasan), ingesti (melalui pakan/minum), perkawinan (alami ataupun buatan), serta kontak/bersentuhan. Penyebaran penyakit antar area sering disebabkan oleh lalu lintas hewan tertular, kendaraan, peralatan, orang dan produk hewan yang terkontaminasi virus PMK. Dalam situasi wabah PMK saat ini, telah dilaporkan kasus PMK yang menyebar pada peternakan sapi perah di beberapa wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan prosedur penanganan susu salah satunya di unit usaha penampungan susu untuk meminimalisir risiko penularan PMK melalui produk susu mentah.
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 102 Prosedur ini sebagai petunjuk pelaksanaan penanganan susu di unit usaha penampungan susu pada daerah wabah atau tertular dan terduga untuk memastikan produk susu yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat serta aman bagi lingkungan dan kesehatan hewan rentan. Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan; berwenang; 6. Petugas Dinas; 7. Koperasi/Unit usaha penampungan susu (Pengelola dan petugas). 1. Tempat penampungan susu hanya menerima susu dari peternak di wilayahnya; 2. Sebelum dan setelah penerimaan susu dari semua peternak, lantai dan peralatan dibersihkan dan disinfeksi; 3. Penanggung jawab memastikan (menginspeksi) bahwa lantai, milk tank, dan semua peralatan sudah dibersihkan dan disinfeksi serta dalam keadaan kering; dan
103 4. Dilakukan tindakan pembersihan, pencucian dan disinfeksi terhadap alat transportasi sebelum dan sesudah pengiriman susu. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
104 LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PELAKSANAAN KURBAN I. Pendahuluan Sehubungan dengan kejadian wabah PMK di beberapa Provinsi di Indonesia dan pelaksanaan kurban pada hari raya kurban tahun jatuh pada bulan Juli 2022, maka diperlukan upaya mitigasi risiko untuk mencegah penyebaran PMK, risiko penularan PMK pada kegiatan kurban diantaranya adanya penularan melalui hewan hidup dan produk hewan, risiko penularan hewan hidup diantaranya adanya peningkatan lalu-lintas ternak dan perpindahan ternak dari daerah tertular ke daerah bebas sedangkan risiko penularan produk hewa melalui tempat penjualan ternak dan rumah pemotongan hewan kurban dapat menjadi sumber penyebaran virus PMK ke lingkungan yang dapat menularkan ke hewan peka lainnya. a. Tujuan Maksud dari Prosedur ini sebagai petunjuk pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Adapun tujuan pelaksanaan prosedur ini adalah untuk pencegahan penyebaran PMK dalam rangka pelaksanan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. b. Pelaksana Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c. Prosedur Pelaksanaan 105 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan; berwenang 6. Penyedia hewan kurban; 7. Pengelola tempat penjualan hewan kurban; 8. Petugas kurban a. Panitia penyelenggara b. Juru sembelih halal; c. Petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan (pengulitan, penanganan daging, penanganan jeroan, pencacah daging, pengemas, pendistribusi daging kurban, penanganan limbah, kebersihan); 9. Pekurban; 10. Penerima kurban (Mustahik) A. Persyaratan hewan kurban 1. Sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang 2. Tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya 3. Tidak kurus; 4. Cukup umur: a. Kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau b. Sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap 5. Harus memiliki Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat.
106 B. Persyaratan Tempat 1. Penjualan hewan kurban a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; b. Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi; 1) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan; 2) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan; 3) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan 4) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta; 5) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit dan 6) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk. 7) Jika memungkinkan tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai. b. Tempat Pemotongan Hewan kurban 1) Rumah Potong Hewan Ruminansia a) Rumah Potong Hewan Ruminansia ditunjuk atau ditetapkan oleh otoritas daerah setempat.
107 b) Persyaratan teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia sesuai Prosedur Pemotongan Hewan di RPH pada Daerah Wabah atau Tertular/Terduga/Bebas menyesuaikan status situasi penyakit di daerah. 2) Di Luar Rumah Potong Hewan Ruminansia a) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan setempat dan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan b) Tempat pemotongan hewan kurban yang telah disetujui harus menyelesaikan pemotongan dalam waktu satu hari c) Pemerintah daerah dan/atau dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan menugaskan dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang untuk melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia d) Persyaratan tempat pemotongan hewan kurban di Luar Rumah Potong Hewan Ruminansia meliputi: (1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan rentan lain masuk ke tempat pemotongan hewan; (2) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan; (3) Tersedia fasilitas penampungan hewan: (4) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi)
108 untuk hewan yang diduga PMK atau sakit; (5) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi (6) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, tempat penampungan hewan, tempat pemotongan hewan, peralatan, hewan, dan orang; (7) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi; (8) Tersedia fasilitas perebusan; (9) Tersedia lubang galian untuk menampung limbah; dan (10) Tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai. C. Tata Cara 1. Penjualan Hewan Kurban a. Pedagang mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; b. Pedagang bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan; c. Pedagang melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;
109 d. Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan adanya kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan; e. Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal; f. Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit; g. Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan tindakan pemotongan bersyarat. 2. Pemotongan Hewan Kurban a. Pemotongan di Rumah Potong Hewan Ruminansia 1) Persyaratan Umum a) Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan; b) Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk; c) Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV; d) Pelaksanaan pemeriksaan antemortem dan postmortem oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; e) Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan
110 hewan melalui pemeriksaan antemortem dan dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong. 2) Pelaksanaan Pembersihan dan Disinfeksi a) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai; b) Semua orang di RPH harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); c) Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan; d) Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH; e) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan; f) Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH. 3) Prosedur Pemotongan hewan kurban di RPH Pemotongan hewan kurban di RPH mengikuti Prosedur Pemotongan Hewan di RPH pada Daerah Wabah atau Tertular/Terduga/Bebas menyesuaikan status situasi penyakit di daerah. b. Pemotongan di Luar Rumah Potong Hewan Ruminansia 1) Petugas kurban merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses
2) 3) 4) 5) 111 pemotongan hewan (pengulitan, penanganan daging, penanganan jeroan, pencacah daging, pengemas, pendistribusi daging kurban, penanganan limbah, kebersihan) Panitia penyelenggara mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban kepada pemerintah daerah dan dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; Panitia penyelenggara dapat melaksanakan kegiatan pemotongan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Panitia penyelenggara bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban Petugas kebersihan melakukan: a) Pembersihan dan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban b) Pembersihan dan disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan c) Pembersihan dan disinfeksi pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan d) Pembersihan dan disinfeksi terhadap lantai dan peralatan setelah proses pemotongan selesai
112 6) Panitia penyelenggara kurban melaporkan kepada otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara langsung: a) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau b) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit 7) Hewan kurban yang diterima oleh panitia penyelenggara kurban harus sehat yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal 8) Otoritas Veteriner atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten/Kota menugaskan dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang untuk: a) Melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan kesehatan hewan dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong b) Melakukan pemeriksaan postmortem untuk memastikan kesehatan produk hewan yang aman dan layak dikonsumsi c) Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit Panitia kurban sebagaimana dimaksud angka 6) huruf b) segera melaporkan kepada Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar segera mengirim dokter hewan dan paramedik
113 veteriner untuk melakukan penanganan/pengamatan hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban yang sakit atau diduga sakit. Hewan terduga dipisahkan di tempat khusus terpisah (isolasi) d) Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan yang ditunjuk oleh otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. e) Semua orang di tempat pemotongan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); f) Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan g) Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari area pemotongan h) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan. i) Pembersihan dan disinfeksi dapat menggunakan bahan seperti detergen atau desinfektan rumah tangga
9) 114 Penanganan limbah Penanganan limbah harus memenuhi persyaratan: a) Tempat penanganan limbah harus terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan b) Limbah terdiri atas terdiri limbah cair dan padat c) Limbah cair berupa air bekas pemotongan, air sisa perebusan, darah, dan eksudat; d) Limbah padat berupa isi jeroan, kotoran/feses, kelenjar getah bening/limfoglandula, dan sampah; e) Limbah harus ditampung di dalam lubang galian atau wadah dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. f) Wadah dapat menggunakan septic tank permanen atau wadah tidak permanen yang dapat didisinfeksi dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum. g) Lubang galian harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu didisinfeksi h) Lubang galian dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum, menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai, dan mencegah tersebarnya bau busuk dari lubang
115 10) Pemusnahan Bangkai Jika dalam pelaksanaan kurban ditemukan hewan mati (bangkai), panitia penyelenggara kurban melaporkan kepada Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar dilakukan penanganan Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mendampingi petugas penanganan limbah/bangkai sebagai berikut: a) Menyiapkan lubang dengan ukuran yang disesuaikan jumlah bangkai yang akan dikubur b) Bangkai yang akan dikubur berada dalam kedalaman 2,5 m sebelum diuruk kembali dengan tanah. Hal tersebut penting untuk menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai dan tersebarnya bau busuk dari lubang c) Setelah bangkai berada di dalam lubang, uruk dengan tanah sampai ketebalan sekitar 50 cm kemudian tambahkan kapur secukupnya. Setelah pengurukan dengan kapur selesai, uruk kembali dengan tanah sampai lubang tertutup dengan baik; d) Dokter hewan berwenang mengamati untuk beberapa hari/minggu terhadap kemungkinannya digali oleh binatang pemakan bangkai. Hal ini penting dilakukan jika nanti diperlukan suatu rekomendasi apabila di lokasi tindak pemusnahan bangkai akan digunakan
116 untuk peternakan e) Dilakukan tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang dan seluruh peralatan yang tercemar. c. Persyaratan khusus Pemotongan Hewan Kurban di luar RPHR 1) Daerah wabah atau tertular a) Perlakuan terhadap daging/karkas, jeroan dan kulit: Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), dan pemisahan tulang dari daging (deboning); b) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang: didisinfeksi dan dikubur; atau direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. c) Daging tidak dicuci d) Kulit dikemas di dalam wadah yang kedap air dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit. e) yang telah direbus dan daging/karkas hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama dalam waktu kurang dari 5 jam; f) Kulit hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama. 2) Daerah terduga a) Jika dimungkinkan, dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK di tempat khusus terpisah (isolasi); b) Terhadap hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK dilakukan pemotongan
117 setelah selesai pemotongan hewan sehat dengan mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah atau tertular di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; c) Perlakuan terhadap daging/karkas, jeroan dan kulit dengan kasus dugaan PMK: Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), dan pemisahan tulang dari daging (deboning); d) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang: Didisinfeksi dan dikubur; atau Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. e) Daging tidak dicuci; f) Kulit dikemas di dalam wadah yang kedap air dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit. g) Kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah direbus dan daging/karkas hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama dalam waktu kurang dari 5 jam; h) Kulit hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama. 3) Daerah bebas a) Hewan kurban yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel dan dimusnahkan; b) Jika pada pemeriksaan postmortem, teridentifikasi atau terduga PMK maka:
118 Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal; Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan; Perlakuan terhadap daging, jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), pemisahan tulang dari daging (deboning) dan daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit atau jika tidak ada perlakuan maka daging dimusnahkan. d. Pengemasan dan pendistribusian daging: 1) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan 2) Kantong/wadah harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik 3) Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan kurang dari 5 jam setelah proses penyembelihan; 4) Dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4°C atau dibekukan. e. Penanganan daging setelah diterima oleh penerima kurban: 1) Daging kurban tidak dicuci sebelum diolah, direbus dahulu selama 30 menit di air mendidih; 2) Jika daging tidak langsung dimasak atau akan
119 disimpan di freezer, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin (chiller) minimal 24 jam; 3) Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, direndam dahulu dengan detergen/pemutih pakaian/cuka dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
120 LAMPIRAN XX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PEMOTONGAN HEWAN DI RUMAH POTONG HEWAN I. Pendahuluan Rumah potong hewan memiliki peran dalam pengendalian penyakit hewan dan zoonosis, penjaminan daging dan produk ikutannya aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat serta diharapkan mampu mendeteksi adanya penyakit hewan sehingga dapat memberikan informasi bagi otoritas veteriner dan/atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah baik di kab/kota yang menjadi lokasi keberadaan RPH maupun daerah asal sumber ternak, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penyakit hewan. Pada situasi wabah PMK diperlukan prosedur yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait dengan proses pemotongan hewan dan penanganan produknya agar tetap memenuhi kriteria ASUH serta RPH tidak berpotensi menjadi salah satu sumber penularan PMK bagi hewan rentan dan lingkungan sekitarnya. II. Tujuan Adapun tujuan pelaksanaan prosedur ini adalah untuk mencegah penyebaran PMK yang berisiko terjadi pada proses pemotongan hewan maupun yang berisiko terbawa pada karkas/daging dan jeroan hewan serta untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 121 Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; 6. Pengelola rumah potong hewan; 7. Pegawai/petugas rumah potong hewan; 8. Jagal/pemilik hewan. 1. Persyaratan Umum a. Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan; b. Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk; c. Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV; d. Pelaksanaan pemeriksaan antemortem postmortem oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; e. Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong. 2. Pelaksanaan Pembersihan dan Disinfeksi a. Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai; b. Semua orang di RPH harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); dan
122 c. Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan; d. Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH; e. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan; f. Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH. 3. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Wabah atau Tertular a. RPH dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah; b. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat; c. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK dilakukan tindakan setelah proses pemotongan sebagai berikut: 1) Perlakuan terhadap karkas/daging: a) Pemisahan karkas dari kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), b) Pelayuan karkas dilakukan pada suhu di atas 2oC selama 24 jam c) Pemisahan tulang dari daging (deboning) d) Pemeriksaan pH pada daging (pH harus di bawah 6) 2) Jika karkas/daging tidak dapat dilakukan prosedur sebagaimana butir 1) maka
123 karkas/daging harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. 3) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang: a) Dimusnahkan dengan insenerator; atau b) Didesinfeksi dan dikubur; atau c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. d. Hewan yang sehat dilakukan tindakan setelah pemotongan berupa pemisahan limfoglandula (deglanding) dari karkas. Sedangkan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang dilakukan prosedur: 1) Dimusnahkan dengan insenerator atau dibakar dalam lubang pada tanah; atau 2) Didisinfeksi dan dikubur; atau 3) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. e. Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (gangway); f. Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah mengalami perlakuaan hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama atau dilalulintaskan ke daerah tertular lainnya. 4. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Terduga a. RPH dilengkapi dengan fasilitas kandang isolasi, perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah; b. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi); c. Dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi/terduga PMK di kandang isolasi;
124 d. Terhadap hewan yang terduga PMK dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut: 1) Hewan dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dengan mengikuti prosedur pemotongan di RPH daerah wabah atau tertular; atau 2) Hewan dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan sanitasi di area tersebut. e. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan hasil positif PMK, maka dilaporkan kepada dokter hewan berwenang untuk dilakukan penelusuran kasus di daerah asal hewan. f. Perlakuan terhadap karkas dan jeroan dari hewan yang diduga PMK: 1) Pemisahan karkas dari kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), 2) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang: a) Dimusnahkan dengan insinerator; atau b) Didesinfeksi dan dikubur; atau c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. g. Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut) /tulang yang telah mengalami perlakuan hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama. h. Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut yang berstatus terduga atau tertular, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakukan sebagai berikut: 1) Perlakukan pada karkas/daging Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (deboning) dan
125 2) Perlakuan pada kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang: a) Dimusnahkan dengan insenerator atau dibakar dalam lubang pada tanah; atau b) Didisinfeksi dan dikubur; atau c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit. 3) Apabila perlakuan pada butir 1) dan 2) tidak dapat dilakukan maka alternatif perlakuan adalah: a) Pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121 oC minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar; atau b) Penggaraman dan pengeringan sehingga aktivitas air (Aw) tidak lebih dari 0,85. i. Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut kecuali daerah bebas, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakukan sebagai berikut: 1) Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (deboning). Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau 2) Pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121 oC minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar; atau 3) Penggaraman dan pengeringan sehingga aktivitas air (Aw) tidak lebih dari 0,85. 5. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Bebas a. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel dan
126 dimusnahkan; b. Jika pada pemeriksaan postmortem, teridentifikasi atau terduga PMK maka: 1) Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal; 2) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan; 3) Terhadap daging dilakukan : a) pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (deglanding), pelayuan dan pemisahan tulang dari daging (deboning); atau b) daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau c) jika tidak dilakukan perlakuan terhadap daging, maka daging dimusnahkan 4) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH-R dan petugas RPH-R yang kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
127 LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM DI RUMAH POTONG HEWAN I. Pendahuluan Risiko penularan dan penyebaran PMK melalui produk hewan adalah melalui beberapa kemungkinan yaitu: 1. produk hewan berasal dari hewan yang terinfeksi virus PMK, 2. virus PMK mampu bertahan dalam produk hewan selama proses pemotongan, penyimpanan, transportasi dan penaganannya 3. produk hewan yang terinfeksi PMK mencapai hewan rentan dalam jumlah yang cukup dan menyebabkan wabah PMK di daerah baru 4. Volume lalu-lintas produk hewan yang tinggi. Beberapa tindakan dapat dilakukan dalam mengurangi risiko penularan, diantaranya melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong, sedangkan pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan karkas, daging dan/atau hasil samping setelah penyembelihan. II. Tujuan Tujuan pelaksanaan prosedur pemeriksaan postmortem adalah untuk memastikan hewan yang akan dipotong dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit serta mendeteksi adanya PMK/penyakit hewan
III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 128 menular lainnya atau zoonosis yang harus dilaporkan agar dapat dilakukan tindak respon pengendalian secepatnya. Sedangkan prosedur pemeriksaan postmortem adalah untuk memberikan jaminan bahwa karkas, daging dan/atau jeroan yang dihasilkan aman dan layak untuk dikonsumsi, mencegah beredarnya bagian/jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit, yang berpotensi dapat menyebarkan penyakit serta emberikan informasi untuk penelusuran PMK dan penyakit hewan laiinya di daerah. Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; 6. Pengelola rumah potong hewan; 7. Pegawai/petugas rumah potong hewan; I. Pemeriksaan Antemortem Pemeriksaan Antemortem dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan mengamati gejala klinis yang Patognomonis. Terkait pemeriksaan antemortem, untuk memastikan kesehatan hewan atas PMK, dilakukan maksimal 12 jam sebelum hewan dipotong. Pelaksanaan Pemeriksaan antemortem meliputi : 1. Pemeriksaan Fisik dan gejala klinis Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengamati (inspeksi) dengan cermat dan seksama terhadap status present hewan, yang berhubungan dengan
129 gejala PMK, meliputi pemeriksaan : a. Kondisi dan postur tubuh; b. Perilaku; c. Lubang hidung d. Gerak; e. Pernafasan; f. Ambing Pemeriksaan Gejala klinis PMK harus dilakukan pada saat pemeriksaan antemortem. Untuk PMK gejala klinis saat sebelum pembentukan vesikel dan setelah pembentukan vesikel dapat menunjukkan gejala yang berbeda. a. Sebelum pembentukan vesikel 1) Demam hingga 41,7°C; 2) Kelambanan/ lemas; 3) Kurang nafsu makan; 4) Penurunan drastis dalam produksi susu; 5) Kegelisahan dan tremor otot. b. Setelah pembentukan vesikel 1) Bibir menggigil; 2) Air liur keluar berlebihan (hipersalivasi); 3) Kaki gemetar dan pincang; 4) Vesikel dan erosi biasanya ditemukan pada moncong, lidah, rongga mulut/gusi, puting dan pada kulit di antara dan di atas kuku kaki. 5) Pada babi, domba, dan kambing menyebabkan erosi, bukan vesikel. 2. Temuan Antemortem Beberapa kelainan yang perlu diwaspadai pada pemeriksaan antemortem terkait PMK adalah sbb: a. Kelainan berjalan Apabila hewan menujukkan kelainan berjalan atau menolak untuk berjalan biasanya mengindikasikan adanya luka pada kaki atau
130 teracak. Untuk dugaan PMK maka hewan segera diperiksa kuku (korona) dan celah antara kuku. Terduka PMK bila dijumpai adanya erosi di bagian tersebut. b. Kelainan pada postur 1) Tidak mampu/sulit bangkit; 2) Berbaring dengan kepala menengok kebelakang. c. Kelainan pada tampilan Apabila ada perubahan dari keadaan normal, yang dapat dicurigai sebagai suspek PMK, yaitu: 1) Mulut berbusa dengan liur berlebih yang menggantung. 2) Adanya erosi dan/atau vesikel di mukosa hidung, gusi, lidah 3) Bila mau berjalan, terlihat pincang. 4) Ambing, untuk melihat adanya pembengkakan, lepuh-lepuh pada putting yang perlu diperhatikan sebagai salah satu gejala klinis suspek PMK. 3. Keputusan antemortem a. Hewan sehat, bila tidak ditemukan gejala fisik dan klinis mengarah ke PMK. Hewan dengan kondisi ini diijinkan untuk dipotong; b. Hewan diduga PMK, apabila hasil temuan antemortem berdasarkan mengarah ke PMK, maka diberlakukan sebagai berikut: 1) harus diisolasi di kandang isolasi atau area isolasi yang terpisah dari kandang penampungan hewan sehat 2) hewan tidak diijinkan untuk dipotong (dimusnahkan); atau 3) hewan diijinkan untuk dipotong, selanjutnya dilakukan perlakuan terhadap karkas/daging/jeroan dan ikutannya; atau
131 4) hewan yang didiagnosa suspek PMK harus diobati sampai gejala klinis hilang. c. Keputusan antemortem terhadap hewan diduga PMK mempertimbangkan status situasi penyakit daerah serta rekomendasi kebijakan dari otoritas veteriner setempat. II. Pemeriksaan Postmortem Pemeriksaan postmortem dilakukan secara berurutan diawali dari kepala; leher; bahu dan kaki depan; daerah punggung dan perut; daerah sekitar pinggul, paha dan kaki belakang. 1. Pemeriksaan Bagian Kepala dan Lidah a. Kepala yang sudah dipisahkan dari badan hewan digantung dengan kait pada hidung dengan bagian rahang bawah menghadap ke arah pemeriksa. Seluruh bagian kepala, hidung dan telinga diinspeksi. b. Lidah dikeluarkan dengan cara menyayat bagian bawah kepala dengan bentuk V dan dilakukan penyayatan pada pangkal ke dua sisi lidah kemudian ditarik ke bawah sehingga bagian pangkal lidah dapat terlihat. Lidah dan palatum (langit-langit) dan gusi di inspeksi, untuk melihat adanya lesi- lesi/tukak. c. Pemeriksaan kelenjar getah bening/limfonodus (Ln.) utama, sesuai letak/posisinya yaitu Ln. retropharyngealis, tonsil, Ln. parotideus, Ln. submaxillaris, dan Ln. mandibularis Limfonodus, diinspeksi dan diinsisi. Ln yang normal dicirikan dengan konsistensi kenyal, ukuran normal, lokasi tidak terfiksir dan apabila disayat warna putih dikelilingi zona hitam.
132 2. Temuan Postmortem a. Lesi/tukak ditemukan di langit-langit bagian dalam, lidah dan gusi. pada kepala yang mengarah ke gejala PMK. b. Pemeriksaan Nekrosis otot jantung (tiger heart), biasanya terjadi pada hewan muda yang terinfeksi akut; c. Jeroan tidak menunjukkan gejala yang spesifik. yang menjadi tempat predileksi virus seperti ginjal, hati, pankreas, limpa, dan usus, harus dimusnahkan dan dipisahkan dari produk hewan yang layak dikonsumsi. 3. Keputusan Postmortem a. Bagian kepala dan tenggorokan, organ visera atau jeroan banyak ditemukan limfoglandula, maka perlu di eliminasi atau diberi perlakuan untuk menginaktivasi virus. b. Kaki dengan luka/erosi pada korona kuku yang merupakan tempat predileksi virus juga di eliminasi atau diberi perlakuan. c. Bagian yang harus dieliminasi diatas harus dipisahkan dari produk hewan yang layak dikosumsi. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
133 LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PEMISAHAN LIMFOGLANDULA, PELAYUAN DAN PEMISAHAN TULANG I. Pendahuluan Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Penyakit mulut dan kuku ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun risiko penularan terhadap hewan rentan lainnya sangat tinggi sehingga yang menjadi fokus saat ini adalah mengendalikan penyebaran PMK terhadap hewan rentan. Hewan yang terinfeksi PMK dapat mengeksresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, semen, feces dan urin. Selain itu virus PMK juga dapat bertahan hidup pada produk hewan seperti karkas/daging, tulang, jeroan, darah untuk jangka waktu tertentu. Hewan rentan dapat tertular melalui jalur inhalasi (udara /pernafasan), ingesti (melalui pakan/minum), perkawinan (alami ataupun buatan), serta kontak/bersentuhan. Penyebaran penyakit antar area sering disebabkan oleh lalu lintas hewan tertular, kendaraan, peralatan, orang dan produk hewan yang terkontaminasi virus PMK. Sehubungan dengan risiko terbawanya virus PMK pada produk hewan, Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) telah menetapkan prosedur mitigasi risikoberupa perlakuan
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 134 pada produk hewan yang dapat menginaktivasi virus PMK yaitu daging tanpa tulang (boneless) dan tanpa linfoglandula (kelenjar getah bening), telah melalui proses inaktivasi virus PMK dengan pelayuan (suhu di atas 2ºC selama 24 jam) hingga pH daging menjadi kurang dari 6.0. Prosedur ini sebagai petunjuk pelaksanaan pemisahan limfoglandula, pelayuan dan pemisahan tulang pada penanganan karkas/daging di rumah potong hewan (RPH). Adapun tujuan pelaksanaan prosedur ini adalah untuk pencegahan penyebaran PMK yang berisiko terbawa pada daging. Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan; berwenang 6. Pengelola rumah potong hewan; 7. Pegawai/petugas rumah potong hewan; 8. Jagal/pemilik hewan. 1. Limfoglandula (Lnn) utama yang dilepaskan dari karkas meliputi Lnn. Cervicalis superficialis (Prescapularis), Lnn. Axillaris, Lnn. Subiliacus (Prefemoralis), Lnn. Inguinalis superficialis/supramammaria, Lnn. Ischiadicus, Lnn. Popliteus 2. Karkas digantung di ruang pendingin dengan suhu di atas 2°C selama 24 jam untuk proses pelayuan. Jarak antara karkas diatur minimal 10 cm agar tidak saling bersentuhan.
135 3. Setelah proses pelayuan selesai dilakukan pengukuran pH pada bagian tengah M. Longissimus Dorsi dari setiap karkas untuk memastikan pH daging telah mencapai < 6,0; 4. Seluruh tulang, pembuluh darah utama, dan limfoglandula yang teridentifikasi secara visual, gumpalan darah dan sejumlah jaringan lemak dilepaskan dari daging 5. Pemisahan tulang dilakukan pada suhu ruang ≤ 15°C 6. Pelaksanaan kegiatan diawasi oleh dokter hewan. Gambar 1. Pemisahan limfoglandula dari karkas Gambar 2. Pengukuran pH pada bagian tengah M. Longissimus Dorsi
136 Gambar 3. Pemisahan tulang dari daging DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 19660223199303100
I. Pendahuluan 137 LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PEMBUNUHAN HEWAN Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah mewabah di Indonesia. Prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK salah satunya adalah mencegah kontak antara hewan rentan dan virus PMK. Adapun salah satu kegiatan dalam upaya mencegah kontak antara hewan rentan dan virus yaitu pemusnahan hewan (stamping out). Pemusnahan atau pembunuhan hewan terinfeksi dilakukan untuk memotong rantai penularan virus PMK ke hewan rentan lainnya. Pembunuhan dilakukan terhadap hewan yang dagingnya tidak ditujukan untuk konsumsi. Dalam pelaksanaan pembunuhan hewan harus memperhatikan beberapa aspek yaitu keselamatan petugas, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan. Proses pembunuhan hewan harus memastikan bahwa hewan dimatikan dengan cara yang memenuhi aspek kesejahteraan hewan, sehingga pemilihan metode pembunuhan hewan, kompetensi dan keterampilan personel dalam menangani dan membunuh hewan menjadi hal yang sangat penting. Penerapan prinsip kebebasan pada pembunuhan paling sedikit harus dilakukan dengan: (a) cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dibunuh; (b) cara yang tidak mengakibatkan
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 138 ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pembunuhan; (c) menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan (d) memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya. Metode pembunuhan hewan harus menghasilkan kematian yang cepat atau kehilangan kesadaran yang cepat hingga hewan mati. Apabila hilangnya kesadaran hewan tidak segera terjadi, tindakan induksi lanjutan yang dilakukan harus tidak menyakitkan atau meminimalkan rasa sakit dan tidak menyebabkan penderitaan pada hewan. Memberikan panduan kepada petugas, pelaku usaha, peternak, dan masyarakat dalam melakukan pembunuhan atau pemusnahan hewan yang memenuhi aspek kesejahteraan hewan dalam rangka pengendalian penyakit mulut dan kuku. Tindakan pembunuhan dilakukan terhadap hewan yang dagingnya tidak untuk dikonsumsi. Pelaksana dari prosedur ini adalah Tim Pelaksanaan Pembunuhan atau Pemusnahan Hewan yang terdiri dari: 1. Ketua Tim; 2. Dokter Hewan; 3. Petugas Penangan Hewan (Animal Handlers); 4. Petugas yang Membunuh Hewan; 5. Petugas Pemusnah Bangkai Hewan; dan 6. Peternak/Pemilik Peternakan. 7. Pemilik hewan. 1. Pembunuhan/pemusnahan hewan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan; 2. Memperhatikan prosedur pemusnahan, aspek keamanan operator, metode, biaya, biosekuriti dan lingkungan; 3. Melakukanan penanganan (handling) dan pengekangan
139 (restraint) hewan yang baik agar proses pembunuhan dapat efektif dan aman bagi operator; 4. Penanganan dan pemindahan hewan sebelum dibunuh/dimusnahkan (killing) harus diminimalkan dan jika dilakukan harus sesuai rekomendasi; 5. Pengekangan (restraint) hewan harus cukup memfasilitasi tindakan pembunuhan yang efektif dan sesuai dengan kesejahteraan hewan dan persyaratan keamanan operator. 6. Mendahulukan membunuh hewan muda terlebih dahulu sebelum membunuh hewan yang lebih tua untuk alasan kesejahteraan hewan. 7. Mendahulukan membunuh hewan yang terinfeksi terlebih dulu kemudian hewan yang kontak, dan kemudian diikuti yang lainnya secara tertarget terkait alasan biosekuriti 8. Pemeriksaan harus dilakukan untuk mengkonfirmasi kematian hewan sebelum bangkai hewan dimusnahkan; 9. Metode pembuhunan hewan yang dapat dilakukan sebagaimana direkomendasikan oleh OIE di antaranya adalah: a. Bleeding Metode membunuh hewan dengan pemutusan pembuluh darah utama di leher atau dada yang berakibat pada penurunan tekanan darah yang cepat, yang menyebabkan ischemia serebral dan kematian. b. Ditembak dengan peluru Jika ditembak menggunakan peluru bebas dengan ukuran peluru yang tepat dilakukan dari jarak jauh oleh penembak jitu yang terlatih dan kompeten dengan menembus tengkorak/bagian atas leher sehingga cepat menyebabkan kematian yang sempurna. c. Penetrating captive bolt Penetrating captive bolt dilakukan dengan menembakan senapan dengan udara
140 bertekanan/tidak ada proyektil bebas ditujukan pada tengkorak kepala untuk menembus korteks dan otak tengah sehingga menimbulkan ketidaksadaran dan kematian ternak. d. Non Penetrative captive bolt Non Penetrative captive bolt dilakukan dengan menembakan senapan dengan udara bertekanan/tidak ada proyektil bebas ditujukan pada bagian depan tengkorak kepala untuk menghasilkan pukulan perkusi yang menimbulkan ketidaksadaran dan kematian ternak. Cara ini cocok untuk membunuh unggas, domba, kambing dan babi muda sampai berat maksimal 10 kg. e. Elektrik Single Aplikasi Metode elektrik single aplikasi yaitu membunuh hewan dengan menggunakan arus listrik yang cukup (frekuensi rendah 30-60Hz dengan voltase minimum 250 volt) di bagian kepala dan punggung sehingga menyebabkan fibrilasi ventrikel jantung (kematian). Metode ini dapat dipergunakan untuk : pedet, domba, kambing dan babi umur lebih dari 1 minggu. f. Elektrik bertahap Cara membunuh hewan dengan menggunakan arus listrik menggunakan frekuensi rendah (50Hz) voltase dan hambatan tertentu*) tergantung jenis hewan yang terbagi dua tahap : Tahap 1 menempelkan arus bagian kepala posisi seperti gunting jepit sehingga menyebabkan epilepsi tonik/klonik dan tak sadarkan diri Tahap 2 penempelan arus frekuensi rendah dengan penjepit di bagian dada untuk mencegah rasa sakit sehingga menyebabkan fibrilasi ventrikel (jantung berhenti) ) Sapi 220V;1,5A, Domba 220V;1.0A, Babi lebih >6minggu 220V;1,3A dan babi<6minggu 125V;0.5A g. Suntik mati
10. 141 Injeksi pada hewan dengan menggunakan obat- obatan (anestesi dan sedative) dosis tinggi sehingga menyebabkan depresi susunan syaraf pusat, tidak sadar, dan kematian. Contoh: penggunaan barbiturate dan kombinasi dengan obat lain. Disposal (penanganan limbah/bangkai) Pemusnahan limbah/bangkai dapat dibakar menggunakan peralatan incinerator atau penanaman/penguburan bangkai di lahan khusus. Dalam melakukan penanaman/penguburan bangkai Otoritas Veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mendampingi petugas penanganan limbah/bangkai sebagai berikut : a. Memilih lokasi yang aman dari lingkungan sekitar untuk penanganan limbah/bangkai; b. Menyiapkan lubang galian dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah bangkai yang akan dikubur; c. Bangkai yang akan dikubur berada dalam kedalaman 2,5 m sebelum diuruk kembali dengan tanah. Hal tersebut penting untuk menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai dan tersebarnya bau busuk dari lubang galian; d. Setelah bangkai hewan berada di dalam lubang galian, uruk dengan tanah sampai ketebalan sekitar 50 cm kemudian taburkan kapur secukupnya. Setelah penaburan kapur selesai, uruk kembali dengan tanah sampai lubang galian tertutup dengan sempurna; e. Dokter hewan berwenang /petugas mengamati tempat penguburan limbah/bangkai untuk beberapa hari/minggu terhadap kemungkinannya digali oleh binatang pemakan bangkai. Hal ini penting dilakukan jika suatu saat lahan tersebut akan digunakan kembali dan diperlukan rekomendasi teknis seperti digunakan untuk peternakan;
142 f. Dilakukan tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang dan seluruh peralatan yang digunakan; dan g. Menjauhkan hewan berkuku genap disekitar lokasi penguburan limbah/bangkai dan vektor dari risiko dekontaminasi. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 19660223199303100
I. Pendahuluan 143 LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PEMOTONGAN BERSYARAT Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Penyakit mulut dan kuku ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun risiko penularan terhadap hewan rentan lainnya sangat tinggi sehingga yang menjadi fokus saat ini adalah mengendalikan penyebaran PMK terhadap hewan rentan. Hewan yang terinfeksi PMK dapat mengeksresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, semen, feces dan urin. Selain itu virus PMK juga dapat bertahan hidup pada produk hewan seperti karkas/daging, tulang, jeroan, darah untuk jangka waktu tertentu. Hewan rentan dapat tertular melalui jalur inhalasi (udara /pernafasan), ingesti (melalui pakan/minum), perkawinan (alami ataupun buatan), serta kontak/bersentuhan. Penyebaran penyakit antar area sering disebabkan oleh lalu lintas hewan tertular, kendaraan, peralatan, orang dan produk hewan yang terkontaminasi virus PMK. Dalam situasi wabah PMK saat ini, pada beberapa kasus dijumpai ternak yang terinfeksi menunjukan tanda berat, ambruk dan tidak dapat diobati. Sehubungan
II. Tujuan III. Pelaksana IV. Prosedur Pelaksanaan 144 dengan hal tersebut, untuk mencegah penularan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran PMK dari hewan yang terindikasi atau terkonfirmasi positif PMK kepada hewan lainnya dan/atau lingkungan sekitar serta menghindari kerugian peternak dipandang perlu menetapkan prosedur pemotongan bersyarat bagi ternak yang terdampak PMK. Prosedur ini sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan bersyarat bagi hewan yang terindikasi atau terkonfirmasi positif PMK. Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Kementerian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kementerian dan lembaga terkait; 3. Otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; 4. Dokter hewan berwenang; 5. Dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan; berwenang; 6. Pengelola rumah potong hewan; 7. Petugas Dinas; dan 8. Pemilik hewan. 1. Pemotongan bersyarat hanya berlaku di daerah wabah, tertular, atau terduga. 2. Pemotongan bersyarat hanya dapat dilakukan di tempat hewan berada, jika hasil pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang menyatakan bahwa hewan tidak dapat disembuhkan atau hewan dalam kondisi ambruk; 3. Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan
145 petugas dan keamanan lingkungan; 4. Proses pemotongan diusahakan dilaksanakan pada tempat terpisah (isolasi) dari hewan hidup; 5. Proses pemotongan harus dilaksanakan di bawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang 6. Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan bersyarat dan penanganan karkas dan jeroan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD); 7. Pemeriksaan postmortem dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; 8. Jika memungkinkan tulang dan kelenjar getah bening/limfoglandula utama dipisahkan dari daging (deboning and deglanding), jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 30 (tiga puluh) menit; 9. Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit 10. Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat, dan kelenjar getah bening/limfoglandula) harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi; a. Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan; b. APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dibakar; dan
146 c. Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
147 LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PELAYANAN REPRODUKSI (IB, PKB, KAWIN ALAM, DAN KELAHIRAN) Pendahuluan Dalam rangka memenuhi produksi daging yang berkualitas, pemerintah pada tahun 2020 menetapkan kegiatan unggulan Sapi Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), seperti yang tertuang dalam Permentan No 17 Tahun 2020. Kegiatan optimalisasi reproduksi SIKOMANDAN pada tahun 2022 ditarget akseptor 4 juta akseptor melalui IB maupun Kawin Alam. Diharapkan target akseptor tersebut mampu memberikan konstribusi penambahan populasi dan produksi daging pada 2-3 tahun mendatang. Saat ini, Penyakit Mulut dan Kuku telah menjangkit pada hewan ternak (utamanya sapi dan kerbau) di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Pertanian telah menetapkan 2 Provinsi yaitu Jawa Timur dan Aceh menjadi daerah wabah PMK. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap PMK. Kondisi penyebaran PMK khususnya di lokasi wabah, tertular, terduga dan bebas akan berpengaruh aktivitas peternak, ternak dan petugas lapang yang akan melakukan layanan reproduksi ternak ruminansia pada kegiatan Optimalisasi Reproduksi. Sehingga diperlukan pedoman pencegahan dalam bentuk SOP Pelayanan Reproduksi (IB, PKB, Kawin Alam, dan Kelahiran) dalam rangka Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Tujuan Pelaksana Prosedur Pelaksanaan 148 1. Mencegah penyebaran dan penularan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ruminansia. 2. Mengatur pelaksanaan biosekuriti pada saat pelaksanaan pelayanan optimalisasi reproduksi agar dapat berjalan efektif dan efisien. 3. Mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar pada peternak. 1. Peternak Ruminansia 2. Petugas Pelayanan Reproduksi 3. Petugas Medik dan Paramedik A. Umum 1. Pelaksanaan IB hanya dilaksanakan di wilayah yang tidak ada laporan terjadi kasus PMK berkoordinasi dengan Dokter Hewan berwenang dan menerapkan protokol biosekuriti secara maksimal; 2. Pada saat melakukan kunjungan untuk memberikan pelayanan IB/PKB, Petugas kembali harus menanyakan ke Peternak mengenai ada atau tidaknya tanda klinis PMK pada ternak yang dipelihara; 3. Petugas dapat melaksanakan pelayanan IB, PKb dan kelahiran di daerah wabah atau tertular dengan syarat apabila ditemukan di kandang tempat pelayanan kasus gejala PMK maka pelayanan hanya dilaksanakan di kandang tersebut atau tidak diperbolehkan pindah ke kandang yang lain pada hari yang sama. Dan pelaksanaan harus dikoordinasikan dengan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan penyelia bagi paramedik veteriner; 4. Setelah melakukan pelayanan petugas harus mendesinfeksi dan/atau mengganti baju atau wearpack, mendesinfeksi sepatu boot serta peralatan yang digunakan sebelum keluar dari area kandang. 5. Petugas dan peternak menggunakan masker saat pelaksanaan pelayanan optimalisasi reproduksi; 6. Adapun disinfektan yang efektif menginaktivasi virus
149 PMK adalah: No Objek 1 Orang 2 Baju Karkas 3 (bangkai) 4 Kandang (alat) Lingkungan, air 5 dalam container Makanan 6 ternak 7 Tinja tertular 8 Mesin, kendaraan 9 Alat elektrik Disinfektan yang digunakan atau tindakan lain Detergen, hydrochloric acid, citric acid Sodium hypochlorite, citric acid Sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid. Atau dibakar/dikubur Sodium hypochlorit, calcium hypochlorite, Potassium peroxymonosulfate, Sodium Chloride, sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O) Sodium hydroxide ( caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O) Formalin, kubur atau bakar Hydrochloric acid, citric acid atau dikubur Potassium peroxymonosulfate, Sodium Chloride, sodium hydroxide (caustic soda, NaOH), sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) atau washing soda (Na2CO3.10H2O), Hydrochloric acid, citric acid Formaldehyde gas (bahan ini cukup berbahaya hanya digunakan oleh petugas yang
150 berpengalamanan 10 Pesawat Potassium peroxymonosulfate, udara Sodium Chloride Catatan: dilarang menggunakan bahan-bahan yang bersifat korosif pada alumunium (misalnya zat kimia alkalis) B. Prosedur Pelaksanaan Biosekuriti pada IB/PKB bagi Petugas 1. Petugas bekerja sesuai pada wilayah kerjanya masing-masing; 2. Sebelum petugas memasuki kandang ternak; a. Melakukan pencucian dan disinfeksi kendaraan terutama pada roda-roda; b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap kontainer semen beku dan tas peralatan; dan c. Petugas menggunakan pelindung sepatu sekali pakai (cover shoes disposable). 3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum melaksanakan kegiatan; 4. Petugas melakukan pembersihan dengan air dan penyemprotan disinfektan di sekitar tubuh bagian belakang akseptor sebelum melaksanakan IB/PKB; 5. Menjaga agar kondisi kontainer lapangan selalu berisi N2 cair secara optimal, dan bersama semua peralatan IB yang lain harus selalu dicuci dan didisinfeksi sebelum dan setelah digunakan; 6. Menggunakan plastic glove yang baru dan sekali pakai untuk setiap sapi yang akan di IB dan dipalpasi; 7. Menggunakan straw semen beku yang baru di- thawing menggunakan air hangat di kandang peternak, bukan sisa thawing di kandang peternak yang lain; 8. Keringkan straw dengan kapas steril setelah proses thawing diikuti pemasangan straw pada gun dengan benar, ujung straw yang diklem digunting rata;
151 9. Menyelimuti gun dengan plastic sheet baru dan sekali pakai; 10. Membersihkan dan mensterilisasi vulva dengan kapas beralkohol; 11. Setelah proses IB/PKB selesai, semua bahan sekali pakai (cover shoes, plastic glove, plastic sheet, straw semen dan masker) harus dibakar atau dimusnahkan sesuai prosedur disposal limbah medis; 12. Semua peralatan stainless steel dicuci dan disterilisasi sesuai prosedur; 13. Pada saat petugas mengecek status birahi agar juga dilakukan pengamatan terhadap tanda-tanda gejala PMK. Jika petugas melihat satu atau lebih tanda- tanda klinis gejala PMK maka: b. Kegiatan IB/PKB harus dihentikan; c. Petugas harus segera pulang kerumah, mandi keramas dan selanjutnya tidak boleh melakukan pelayanan IB/PKB pada hari itu; dan d. Petugas harus melaporkan adanya gejala PMK tersebut kepada Dokter Hewan berwenang. 14. Mandi dan mencuci semua pakaian dengan sabun setelah melakukan kegiatan pelayanan. C. Prosedur Pelaksanaan IB/PKB bagi Peternak : 1. Peternak melaporkan status akseptor bahwa tidak terlihat tanda klinis PMK kepada Petugas sebelum meminta IB/PKB; 2. Peternak menyediakan bahan dan alat disinfektan untuk membantu mencegah penyebaran PMK di kandang dan lingkungan sekitar kandang; 3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum membantu petugas; 4. Peternak membantu petugas dalam pelaksanaan IB/PKB; dan 5. Setelah membantu petugas, peternak harus membersihkan diri.
152 E. Prosedur Pelaksanaan pengamatan Kawin Alam: 1. Petugas melakukan pendataan wilayah-wilayah yang memiliki potensi populasi kawin alam; 2. Petugas melakukan pengamatan ke wilayah-wilayah kawin alam; 3. Petugas memastikan kawin Alam dilakukan pada ternak jantan dan betina yang tidak terindikasi klinis PMK; dan 4. Jika Petugas menemukan tanda-tanda klinis PMK di lokasi kawin alam, petugas melaporkan ke Dokter Hewan berwenang. F. Prosedur Penanganan Kelahiran 1. Dalam hal pelaksanaan, petugas bekerja sesuai wilayahnya masing-masing dan meminimalkan perpindahan petugas dari wilayah satu ke wilayah lainnya; 2. Peternak melaporkan status akseptor bahwa tidak terlihat tanda klinis PMK kepada petugas sebelum meminta pelayanan asistensi kelahiran; 3. Sebelum petugas memasuki kandang ternak a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan terutama pada roda-roda; b. Melakukan disinfeksi terhadap tas peralatan; dan c. Petugas menggunakan pelindung sepatu sekali pakai (cover shoes disposible). 4. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan yang aman untuk kulit pada bagian tubuh induk bunting yang berpotensi mengkontaminasi dan area disekitarnya sebelum melaksanakan penanganan kelahiran; 5. Menggunakan plastic glove baru dan sekali pakai untuk setiap sapi/kerbau yang akan IB/dipalpasi; 6. Peralatan yang digunakan untuk penanganan kelahiran harus disterilisasikan terlebih dahulu; 7. Lokasi penanganan kelahiran harus di disinfeksi; 8. Membersihkan dan mensterilisasi vagina dengan kapas
153 beralkohol; 9. Melakukan pertolongan kelahiran sesuai dengan prosedur kelahiran yang dibutuhkan; 10. Melakukan pemotongan dan sterilisasi pusar; 11. Melakukan disinfeksi terhadap semua disposal biologi kelahiran sebelum dikubur atau dimusnahkan sesuai prosedur disposal limbah medis; 12. Setelah proses penanganan kelahiran selesai, semua peralatan stainless steel dicuci dan disterilisasi sesuai prosedur, sedangkan semua peralatan/ bahan sekali pakai harus dibakar atau dimusnahkan sesuai prosedur disposal limbah medis; 13. Petugas yang terlibat dalam penanganan kelahiran selanjutnya membersihkan diri dengan mandi keramas dan mencuci semua pakaian dengan sabun; dan 14. Jika terlihat tanda-tanda klinis PMK, maka kegiatan penanganan kelahiran normal dihentikan, lakukan pembatasan lalulintas orang, dan dilaporkan kepada dokter hewan berwenang untuk menentukan langkah- langkah penanganan lebih lanjut; DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
154 LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA PETUGAS REPRODUKSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI I. Pendahuluan Sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit PMK, perlu adanya prosedur dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi yang berprinsip pada penerapan biosecurity dan biosafety oleh petugas. Penularan PMK melalui udara (airborne) membutuhkan upaya pencegahan khusus terutama untuk menghilangkan kontaminasi virus pada peralatan, pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh petugas serta prosedur pemusnahan peralatan sekali pakai yang digunakan dan media lain yang berpotensi untuk penularan. II. Tujuan 1. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap munculnya kasus PMK; 2. Meminimalisir penyebaran PMK oleh petugas reproduksi. III. Pelaksana 1. Medik Veteriner Reproduksi; dan 2. Paramedik Veteriner Reproduksi. IV. Prosedur 1. Daerah Bebas Pelaksanaan Pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi dilaksanakan seperti biasa dengan lebih meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap PMK.
155 2. Daerah Terduga PMK Penanganan gangguan reproduksi di daerah terduga harus memperhatikan sifat virulensi virus PMK, kondisi ternak dan penyebaran ke lingkungan. a. Cuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan penanganan gangguan reproduksi pada hewan menggunakan sabun selama 1 menit di bawah air mengalir. b. Keringkan dengan handuk atau tissue. c. Gunakan gloves plastik panjang, pakaian lapangan (wearpack) apron dan boot. Boot harus selalu dicuci dan sebelum masuk ke kandang celup dengan cairan yang mengandung disinfektan. d. Untuk perlakuan dengan injeksi gunakan jarum disposable atau sekali pakai. Penggunaan satu jarum untuk satu jenis obat dan satu hewan. e. Peralatan non disposable yang digunakan harus yang sudah didekontaminasi menggunakan desinfektan. f. Membawa kantong plastik untuk menampung limbah medis. g. Limbah medis di sekitar kandang harus disucihamakan dengan disinfektan yang sering digunakan di lapangan, dan tidak boleh dibawa keluar dari lingkungan kandang. h. Untuk pemeriksaan per rektal wajib menggunakan gloves plastik panjang baru dan tidak boleh dipakai berulang-ulang. i. Pada penanganan kelahiran, plasenta dan cairan lain dibersihkan dan ditampung di kantong dan dikubur di lokasi kandang. j. Petugas di wilayah terduga PMK hanya boleh melaksanakan pelayanan dan penanganan reproduksi di satu kandang atau diperbolehkan melakukan penanganan pada lebih dari satu kandang dengan prosedur petugas harus mandi
156 dan mengganti baju dan mendekontaminasi peralatan dan kendaraan yang digunakan. Obyek yang akan didekontaminasi harus dibersihkan terlebih dahulu. Cara pembersihan dapat dilakukan dengan mencuci permukaan (terutama barang-barang) yang akan didekontaminasi dengan menggunakan detergen. Proses pencucian ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari zat kimia yang digunakan. k. Untuk mencegah penyebaran dan mengurangi paparan virus PMK, lakukan secara rutin dengan menyemprotkan disinfektan ke kandang, alat dan lingkungan sekitar kandang. l. Apabila petugas di lapangan menemukan sapi dengan gejala PMK segera lapor kepada pejabat yang berwenang. 3. Daerah Tertular Penanganan gangguan reproduksi dan penanganan kesulitan kelahiran yang sifatnya darurat (berisiko kematian ternak) sehingga membutuhkan pertolongan medik reproduksi diperbolehkan dengan syarat hanya dilakukan pada 1 kandang/hari, dengan menggunakan APD lengkap dan prosedur biosecurity yang ketat. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001
157 LAMPIRAN XXVII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA. PELAYANAN HEWAN RENTAN PMK DI PUSKESWAN I. Pendahuluan Puskeswan memiliki peran penting dalam masa wabah PMK, tugas Puskeswan adalah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, dan memberikan surat keterangan dokter hewan (untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya). Puskeswan juga memiliki fungsi yang harus dilaksanakan terdiri dari 1) Pelaksanaan penyehatan hewan, 2) Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, 3) Pelaksanaan epidemiologi, 4) Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, dan 5) Pemberian pelayanan jasa veteriner. II. Tujuan 1. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap munculnya kasus PMK; 2. Meminimalisir penyebaran PMK dengan pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan di Puskeswan. III. Pelaksana 1. Dokter hewan 2. Paramedik veteriner
IV. Prosedur Pelaksanaan 158 A. Puskeswan di Daerah Bebas 1. Puskeswan di daerah bebas dapat tetap melaksanakan pelayanan kesehatan hewan seperti biasa dengan tetap menerapkan prinsip biosekuriti dan kewaspadaan terhadap PMK. 2. Identifikasi hewan rentan di wilayah kerjanya dan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan. 3. Penyuluhan terhadap Peternak terkait risiko penyakit PMK, dan sumber penularannya B. Puskeswan di Daerah Terduga 1. Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner melakukan pencatatan data hewan rentan PMK minimal terdiri dari nama pemilik hewan, nomor hp/telp pemilik hewan, alamat pemilik hewan, spesies hewan, bangsa/ras hewan, umur hewan, asal hewan, jumlah hewan satu kandang, dan lokasi kandang serta dituliskan pada kartu pasien. 2. Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner memeriksa ada tidaknya tanda klinis PMK pada hewan rentan seperti demam yang diikuti dengan hipersalivasi (air liur berlebihan), luka pada mulut/ kaki/puting di ternak, dan tanda klinis serupa PMK lainnya (merujuk pada KIAT VETINDO PMK 2022). 3. Apabila menemukan laporan atau menemui kasus pada ternak rentan (kerbau, sapi, kambing, domba dan babi) yang mengarah ke PMK, dokter hewan Puskeswan segera, secepat mungkin melakukan verifikasi laporan kejadian penyakit di lapangan. 4. Kehati-hatian diperlukan dan harus
159 berfokus kepada tindakan karantina (lockdown) yaitu menghentikan pergerakan hewan sebagai respon awal. Membawa alat pelindung diri (APD) dan disinfektan dan menunggu disekitar area investigasi awal disekitar lokasi terduga. Lockdown dapat diterapkan di tingkat kandang, desa, atau kecamatan. Bantuan pengawasan keluar masuk hewan dapat dikoordinasikan dengan aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, dan babinkamtibmas. 5. Melakukan investigasi/penyidikan awal terhadap ternak dan kelompok ternak disekitar daerah kasus terduga. 6. Hasil penyidikan awal dilaporkan ke iSIKHNAS sebagai tindak respon atau melalui telpon kepada pejabat otoritas veteriner di Kabupaten/Kota tersebut. 7. Melakukan sosialisasi/penyadaran masyarakat tentang PMK dan tindak biosekuriti yang harus dilakukan masyarakat. 8. Meningkatkan pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak dan bahan asal hewan maupun semua benda yang dapat menularkan penyakit dari daerah terduga. 9. Meningkatkan koordinasi antar Puskeswan dalam rencana pemberantasan PMK apabila kasus telah terkonfirmasi khususnya dalam rangka pelaksanaan biosekuriti. 10. Melakukan disinfeksi diri dan lingkungan kandang. C. Puskeswan di daerah Tertular/wabah 1. Puskeswan di daerah wabah atau tertular dapat melaksanakan pelayanan reproduksi,
160 seperti IB, PKb, teknis reproduksi, atau penanganan gangguan reproduksi dengan syarat apabila ditemukan di kandang tempat pelayanan kasus gejala PMK maka pelayanan hanya dilaksanakan di kandang tersebut atau tidak diperbolehkan pindah ke kandang yang lain pada hari yang sama. 2. Setelah melakukan pelayanan, petugas harus mendesinfeksi dan mengganti baju atau wearpack, mendesinfeksi sepatu boot serta peralatan yang digunakan sebelum keluar dari area kandang. 3. Pelayanan kesehatan hewan yang bersifat pengobatan untuk hewan rentan yang belum terkonfirmasi positif di daerah tertular dan wabah harus dilakukan dengan menggunakan APD minimal apron, sepatu boot, masker dan penutup kepala dan menerapkan prosedur biosekuriti ketat untuk petugas, peralatan dan kendaraan yang berpotensi menyebarkan virus. 4. Pengobatan untuk hewan suspect berupa pengobatan simtomatik dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan hewan dan mempercepat proses hilangnya tanda klinis. Pemberian antibiotik dapat dilakukan untuk mengobati infeksi sekunder, pemberian antipiretik, vitamin ADE, roboransia, dan antiseptik oleh dokter hewan atau paramedik dibawah penyeliaan dokter hewan. 5. Apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala PMK, diagnosa defenitif dapat diteguhkan tanpa dilakukan uji laboratorium. 6. Kandang hewan terinfeksi PMK dilakukan lockdown yaitu menghentikan pergerakan
161 hewan sebagai respon awal. Membawa alat pelindung diri (APD) dan disinfektan dan menunggu disekitar area investigasi awal disekitar lokasi terduga. Lockdown dapat diterapkan di tingkat kandang, desa, atau kecamatan. Bantuan pengawasan keluar masuk hewan dapat dikoordinasikan dengan aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, dan babinkamtibmas. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 19660223 199303 1 001
162 LAMPIRAN XXVIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI INDONESIA. PENGAJUAN PENETAPAN WABAH OLEH KEPALA DAERAH KEPADA MENTERI I. Pendahuluan Penyakit mulut dan kuku sebagai penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar akibat adanya penurunan produktivitas, kematian, penurunan harga serta hambatan perdagangan termasuk pelarangan ekspor ternak dan produknya, sehubungan dengan hal tersebut apabila terjadi suatu kasus PMK di suatu wilayah maka Kepala Daerah harus segera mengajukan penetapan wabah kepada Menteri Pertanian, sebagai upaya pengendalian, penanggulangan serta mengurangi risiko penyebaran penyakit PMK. II. Tujuan Sebagai panduan dalam pengajuan penetapan wabah pada saat terjadi kasus PMK disuatu wilayah yang dilakukan secara berjenjang. III. Pelaksana Pelaksana dari prosedur ini adalah sebagai berikut: 1. Menteri Pertanian; 2. Gubernur; 3. Bupati/Walikota; 4. Pusat Veteriner Farma; 5. Balai Besar Veteriner; 6. Balai Veteriner;
IV. Prosedur Pelaksanaan 163 7. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/ Kabupaten/Kota; 9. Dokter hewan berwenang. 1. Laporan dugaan kasus hewan menunjukkan gejaka PMK dari Dokter hewan dilaporkan ke Isikhnas dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Investigasi secara lapang dan laboratories oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Pusat Veteriner Farma/Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner; 3. Pengambilan sampel oleh Pusat Veteriner Farma/Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner; 4. Pelaksanaan pengujian laboratorium oleh Pusat Veteriner Farma/Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner; 5. Pelaporan hasil uji laboratorium dari Pusat Veteriner Farma/Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah dan Nasional; 6. Pelaporan kajian epidemiologis dari Pejabat Otoritas Veteriner kepada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Nasional; 7. Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Gubernur/ Bupati/Walikota; 8. Pengajuan penetapan wabah kepada Menteri Pertanian dari Bupati/Walikota apabila terjadi kasus di satu Kabupaten dan dari Gubernur apabila terjadi di beberapa Kabupaten.
164 Contoh Surat Pengajuan Dinas Kepada Bupati/Gubernur KOP DINAS PETERNAKAN PROVINSI/KAB/KOTA Nomor : ........., ...............20... Lampiran: - Hal : Pernyataan Wabah Penyakit ...... Yth. Gubernur atau Bupati/Walikota... Di Tempat. Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait kematian ternak ..... di Kabupaten/Kota.....Provinsi ......atau Kabupaten ......dengan jumlah kematian ......ekor yang diindikasikan penyakit ......Berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner /Balai Besar Veteriner surat No.......tanggal ....... Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 19 ayat (5) tentang Pelaporan wabah oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut kami melaporkan kejadian penyakit tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bersama ini kami lampirkan hasil pengujian Balai Veteriner /Balai Besar Veteriner (BVet/BBVet) dan kajian epidemiologi penyakit ......... oleh Otoritas Veteriner Provinsi.......
165 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas ... ... ... NIP. Tembusan Yth.: 1. ... ; 2. ... Contoh Surat Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Pertanian KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... . Nomor : ... , ... 20... Lampiran: - Hal : Pernyataan Wabah Penyakit ... Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia Di Tempat. Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait kematian ternak ... .. di Kabupaten/Kota... ..Provinsi ... atau Kabupaten/Kota... dengan jumlah kematian ... ekor yang diidikasikan penyakit ... Berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner /Balai Besar Veteriner (BVet/BBVet)... ..... ..melalui surat No... .tanggal
166 ... Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 19 ayat (5) tentang Pelaporan wabah oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut kami melaporkan kejadian penyakit tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bersama ini kami lampirkan hasil pengujian Balai Veteriner /Balai Besar Veteriner (BVet/BBVet)/Pusvetma dan kajian epidemiologi penyakit ... oleh Otoritas Veteriner Provinsi... .. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Gubernur/Bupati/Walikota ... Tembusan Yth.: 1. ... ; 2. ... DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, NASRULLAH NIP. 196602231993031001