MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesua1 dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, struktur ketatanegaraan dan perkembangan keadaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Menetapkan 2 - 3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Noinor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 5 . Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH. Pasal 1 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum mengenai hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah. Pasal 2 Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Sistematika Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
3 - BAB I PENDAHULUAN BAB II DASAR HUKUM BAB III HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB IV MEKANISME HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM BID ANG TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH BABV KEKONSULERAN BAB VI PELAYANAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH BAB VII PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BAB VIII PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BAB IX INFORMASI UMUM BABX HAL KHUSUS BAB XI PENUTUP Pasal4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019 MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 125 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kem ente rian dan Perwakilan Okto Dorinus Manik
5 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menter i Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sehingga semua hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan harus melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2 . Seiring dengan perkembangan dunia internasional saat ini , hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi juga melibatkan non-negara seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok -kelompok minoritas, bahkan individu. Hal inilah yang membuat hubungan dan kerja sama luar negeri menjadi semakin kompleks. 3. Selain itu dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 29 Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 pengikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional sebagai bagian dari instrumen hubungan luar negeri menuntut adanya kepatuhan (compliance)
4. 5. 6. 7. 6 - seluruh bagian dari Pemerintahan baik di pu sat maupun daerah untuk menghormati dan melaksanakan komitmen ya n g dibuat dalam suatu perjanjian internasional. Sejalan dengan hal terse but, Pemerintah Daerah turut aktif sebagai pelaku hubungan dan kerja sama luar negeri. Guna memastikan bahwa hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 10 Ayat (2) Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan absolut Pemerintah yang hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah berdasar asas dekonsentrasi. Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan pula bahwa urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas negara, peng gunanya lintas negara, manfaat atau dampak negatifnya lintas negara, yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah; dan/ a tau yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional menjadi kewenangan Pemerintah . Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Menteri Luar Negeri bertanggung jawab menangani urusan pemerintahan di bidang hubungan lu ar negeri dan politik luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyusun suatu panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri. Panduan tersebut dituangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Luar
7 - Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. B. TUJUAN 8. Panduan umum ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri yang diabdikan bagi kepentingan nasional, sesuai dengan politik luar negeri, menunjang pembangunan daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 9. Panduan ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi adanya norma hukum internasional dan kebiasaan internasional yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangannya. C. RUANG LINGKUP 10. Panduan umum ini memuat tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait. D. PENGERTIAN UMUM 11. Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. c. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. d. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, selanjutnya disebut Perwakilan RI di luar negeri, adalah Perwakilan
8 - Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan atau pada Organisasi In ternasional. e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. g. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembag a lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia. h. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. E. PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 12. Dalam melaksanakan kewenangannya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah, peran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ada lah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyelenggaraan hubungan lu ar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri (Koordinator); b. mencari terobosan baru (Inisiator);
9 - c. menyediakan data yang diperlukan (Informator); d. mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator); e. mempromosikan potensi Daerah di lu ar neg eri (Promoter); f. memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri (Fasilitator); g. memberi perlindungan kepada Pemerintah Daerah (Prot ektor); dan h. mengarahkan kerja sama agar efektif (Konsultan/Supervisor). BAB II DASAR HUKUM 13. Panduan umum m1 dibuat dengan merujuk pada ketentuan ketentuan dalam: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan-perubahannya; b . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protoko l Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan, 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan, 1963; c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian In ternasional; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; J. Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
10 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan U saha Asing dan Orang Asing; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Keimigrasian; m . Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing; n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; p. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; q. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei; r. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1843/01/TAHUN/ 1980 tentang Perhimpunan Persahabatan antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa-Bangsa Lain di Indonesia; s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah; t. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
11 - BAB III HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH A. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH 14 . Hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang be bas aktif. 15. Hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. 16. Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh pertimbangan politis dan yuridis terhadap hubungan luar negeri yang dilaksanakan. 1 7. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri . Pelaksanaan kerja sama inte r nasional didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan, bagi peningkatan kesejahteraan mas yarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. B . SYARAT KERJA SAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH 18. Kerja s ama lnternasional oleh Pemerintah Daerah dilakukan d engan syarat s ebagai berikut: a . mempunyai hubungan diplomatik; b. merupakan urusan Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negen; d. pemerintah daerah di luar negeri dan Lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam n ege ri; e . sesuai dengan kebij a kan dan rencana pembangunan nasional dan da erah;
C. 12 - f. kesetaraan status administrasi dan/ atau kesetaraan wilayah; g. saling melengkapi; dan h. peningkatan hubungan antar masyarakat. JENIS KERJA SAMA INTERNASIONAL OLEH DAERAH 19. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional dengan: a. pemerintah daerah di luar negeri; dan / atau b. lembaga di luar negeri. 20. Kerja sama internasional dengan pemerintah daerah di luar negeri dap at berupa: a. kerja sama provinsi kembar /bersa udara; b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan/atau c. kerja sama lainnya , berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuru dengan ketentuan peraturan perundang undangan . 21. Kerja sama internasional dengan lembaga di luar negen dapat berupa: a. kerja sama atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat ya itu dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri dan mitra pembangunan luar negeri; atau b. kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pem er intah Pusat. 22. Dalam hal penyelenggaraan kerja sama internasional dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri terda pat penerusan hibah, dilaksanakan sesuai dengan ket entuan peraturan perundang-undangan. 23. Dalam hal penyelenggaraan kerja sama int ernasional dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar neg eri terdapat barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Pem eri ntah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
13 - Negeri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. OBJEK KERJA SAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH 24. Objek Kerja Sama Internasional oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerin tahan; d . promosi potensi daerah; dan e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. E. MEKANISME DAN ALUR KERJA SAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH 25. Mekanisme dan Alur Kerja Sama Internasional oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 26. Pemerintah Daerah yang berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri perlu melakukan penjajakan terlebih dahulu mengenai peluang dan manfaat dari kerja sama yang diinis iasikan. 27. Dalam melakukan penjajakan , Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri dapat meminta informasi yang relevan kepada Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan RI. 28. Sebagai tindak lanjut penjajakan yang positif, Peme rintah Daerah menyusun Pernyataan Kehendak Kerja Sama dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Sekretariat Jenderal dan Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral dengan negara
14 - terkait, sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama. 29. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Pernyataan Kehendak, Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja sama paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b . latar belakang; c. maksud, tujuan, dan sasaran; d. objek kerja sama; e. ruang lingkup kerja sama; f. pengaturan pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan . 30. Rencana kerja sama kemudian disampaikan kepada DPRD terkait untuk mendapatkan persetujuan. 31. Setelah mendapat persetujuan DPRD terkait, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Sekretariat Jenderal untuk mendapatkan pertim bangan. 32. Setelah Kementerian Dalam Negeri c.q Sekretariat Jenderal memverifikasi dan memberikan pertimbangan tertulis kepada Pemerintah Daerah atas rencana kerja sama yang disetujui oleh DPRD terkait, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Naskah Kerja Sama. 33. Kementerian Dalam Negeri c.q Sekretariat Jenderal mengoordinasikan rapat antar kementerian untuk membahas Rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan: a . Kementerian Luar Negeri; b. Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan objek kerja sama ; c. gubernur Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan d. Pemerintah Daerah yang bersangkutan .
15 - 34. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral dengan negara terkait menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama yang telah dibahas melalui rapat interkementerian/lembaga kepada pihak asing di luar negeri. 35. Setelah rancangan Naskah Kerja Sama disetujui oleh kedua belah pihak, Menteri Dalam Negeri c.q Sekretaris Jenderal menyampaikan surat permohonan penerbitan surat konfirmasi kepada Menteri Luar Negeri c.q. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. 36. Menteri Luar Negeri c.q Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menerbitkan surat konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q Sekretaris Jenderal sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah atau Lembaga di luar negeri. 37 . Setelah ditandatangani, Pemerintah Daerah menyampaikan Naskah Kerja Sama (Memorandum of Understanding) yang asli kepada Kementerian Dalam Negeri c .q Sekretariat Jenderal untuk keperluan penyimpanan dokumen. 38 . Kementerian Dalam Negeri c.q Sekretariat Jenderal akan mengeluarkan salinan naskah kerja sama ( certified true copy) untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah . 39. Kementerian Dalam Negeri c .q. Sekretariat Jenderal memantau dan m elakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerja sama bersama Kemen terian Luar Negeri dan Kern en terian / Lembaga terkait. BAB IV MEKANISME HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM BIDANG TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH 40. Hubungan kerj a sama dalam bidang tertentu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daer a h adalah sebagai berikut:
16 - a. Kerja sama Ekonomi Sub Regional (KESR); b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (ormas asing); c. pengiriman misi ekonomi, sosial dan budaya dari dan ke luar negeri; dan d. kerja sama dengan perwakilan negara asing atau organ1sas1 internasional di Indonesia. A. MEKANISME KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI SUBREGIONAL (KESR) 41. Kerja sama Ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan forum kerja sama ekonomi yang melibatkan Pemerintah Daerah di wilayah yang berdekatan secara geografis dengan negara anggota lainnya, dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (open regionalism) dan bukan untuk membentuk blok ekonomi kawasan yang bersifat tertutup . KESR dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai modalitas untuk mendorong dalam meningkatkan pemberdayaan optimal potensi ekonomi yang dimiliki. 42. Institusi yang terlibat dalam KESR antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, akademisi maupun institusi lainnya. Para pelaku usaha khususnya dari daerah diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam berbagai proyek kerja sama yang disepakati, sedangkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai fasilitator . 43 . Peran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dalam KESR antara lain: a. melakukan koordinasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam merumuskan strategi diplomasi ekonomi terkait pelaksanaan prioritas dan agenda KESR; b. membantu meningkatkan pemahaman Daerah tentang kepentingan dari partisipasi Indonesia serta peluang yang dapat dimanfaatkan Daerah dalam berbagai KESR;
17 - c. mendorong upaya peningkatan kerja sama ekonomi daerah dengan daerah di negara anggota KESR lain yang secara geografis berdekatan; d. membantu memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagakerjaan serta sektor sektor lain secara lebih optimal antara Daerah dengan mitra luar negeri; e. membantu daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dari upaya realisasi program dan proyek kerja sama di dalam kerangka KESR; f. menghadiri dan berperan aktif untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai pertemuan KESR, baik pada tingkat Working Group (WG), Cluster, National Secretariat Meeting (NSM), Senior Officials Meeting (SOM), Ministerial Meeting (MM), Summit, Brunei Darussalam-Indonesia Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Kerja Sama Trilateral Australia-Indonesia-Timer Leste, dan/atau KESR lainnya; g. mendorong pertukaran informasi dan best practices antara para pelaku usaha daerah dengan mitra luar negeri tentang teknologi produksi, berbagai ketentuan standar internasional dan teknik-teknik manajemen usaha yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas produksi, efisiensi, produktivitas serta profesionalisme bagi para pelaku usaha Daerah; h. memfasilitasi keterlibatan Pemuda Pemudi daerah dalam kegiatan KESR dengan mengundang mereka dalam pemahaman potensi kerja sama dengan negara anggota KESR; 1. membantu meningkatkan daya saing sekaligus menunjang kesiapan dan kemandirian Daerah dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia, baik dalam tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas, yang didorong oleh persetujuan perdagangan dunia WTO;
18 - J . memberikan masukan dan pertimbangan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan KESR pada tingkat Cluster, WG, SOM, MM serta pertemuan terkait lainnya; k. mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Nasional KESR dalam membahas penyusunan program kerja, kesepakatan serta pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh Daerah se bagai proyek dalam kerangka KESR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sub-nasional dan perbatasan; dan/atau 1. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional dan Kementerian/ Lembaga/ pemangku kepentingan terkait untuk menjamin kepentingan nasional RI dalam mendorong pelaksanaan proyek-proyek prioritas Daerah yang terkait dengan pembangunan wilayah sub-nasional/ perbatasan. 44. Tim Koordinasi KESR dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas utama untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 45. Untuk mendukung pencapaian tujuan dari KESR dibentuk sekretariat bersama yaitu Center for IMT GT Sub Regional Economic Cooperation (CIMT) untuk kerja sama IMT-GT dan BIMP -EAGA Facilitation Center (BIMP-FC) untuk kerja sama BIMP-EAGA. Masing -masing negara menempatkan perwakilan dalam Tim Manajemen Senior untuk membantu negara masing -masing dalam pencapaian program/ proyek. Dalam lingkup nasional dibentuk Sekr etariat Nasional yang berfungsi melakukan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam KESR. 46. Struktur Kelembagaan dalam KESR adalah sebagai berikut: a. Forum pertemuan formal tertinggi dalam kerangka KESR adalah Konferensi Tingkat Tinggi (Summit) Tingkat Kepala Negara/ Pemerin tahan;
19 - b. Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting/MM), didahului oleh Pertemuan pada Tingkat Pejabat Senior (Senior Officials' Meeting/SOM), Pertemuan Tingkat Kepala Daerah ( Chief Ministers and Governors Forum/ CMGF), Pertemuan Sekretariat Nasional (National Secretariat Meeting/NSM) dan Pertemuan pada Tingkat Dunia Usaha (Joint Business Council/ JBC); dan/ a tau c. Pada tingkat teknis, dibentuk Cluster, Kelompok Kerja (Working Groups), Sub Kelompok Kerja (Sub-Working Groups) dan Task Force. Juga ada forum khusus seperti University Network (UNINET), Green Council Meeting serta Green Cities Mayor Council Meeting. 4 7. Mekanisme Partisipasi Daerah dalam KESR adalah sebagai berikut: a. pnns1p dasar keikutsertaan Indonesia dalam berbagai KESR adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi daerah; mempercepat proses pembangunan ekonomi di daerah; serta memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah yang secara geografis berdekatan dan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, daerah hendaknya dapat memanfaatkan partisipasi Indonesia dalam KESR untuk mendukung upaya pemberdayaan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya; b. daerah dapat mengajukan berbagai proyek kerja sama yang dipandang layak (feasible), untuk dijadikan proyek bersama dalam kerangka KESR. Usulan proyek kerja sama tersebut dapat diajukan melalui pertemuan pada tingkat Cluster Meeting, Kelompok Kerja ( Working Groups), Sub Kelompok Kerja (Sub-Working Groups), JBC, CMGF, maupun SOM/MM. Sebelum diajukan pada tingkat pertemuan formal, sebaiknya usulan proyek dibahas terlebih dahulu pada tingkat daerah dan disampaikan kepada Sekretariat Nasional; c . daerah dapat mengajukan usulan-usulan yang bermanfaat, terutama bagi kepentingan pembangunan di wilayah masing masing melalui rapat-rapat koordinasi nasional lintas kementerian, di mana hasilnya dapat dijadikan bahan masukan posisi Delegasi Indonesia dan diperjuangkan dalam
20 - Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (SOM) maupun Pertemuan Tingkat Menteri (MM); dan d. daerah diharapkan dapat hadir dalam pertemuan-pertemuan sebaga imana termaktub dalam butir 46 huruf a, huruf b dan huruf c sehingga dapat menjalin kontak langsung dengan mitra luar negeri dan saling menjajaki pengembangan potensi kerja sama yang dimiliki. 48 . Daerah perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar daerah-daerah di Indonesia yang masuk dalam kerangka KESR guna memperkuat posisi Indonesia. 49. Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan RI yang terakreditasi di wilayah negara mitra KESR dalam membahas clan mempromosikan peningkatan kerja sama perdagangan, pariwisata, dan investasi. B. MEKANISME KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN HUKUM YAYASAN ASING ATAU SEBUTAN LAINNYA (ORMAS ASING) 50. Program kegiatan yang dilakukan oleh ormas asmg di daerah merupakan bentuk penerusan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan ormas asing dimaksud . Dalam hal ini, Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap Izin Operasional. 51. Hal -hal yang perlu dipastikan dan diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan ormas asing di daerah adalah: a. bagi ormas asing yang mengelola dana mandiri: 1) memiliki izin prinsip dari Menteri yang masih berlaku; 2) memiliki izin operasional berupa Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Kementerian/Lembaga clan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah terkait yang masih berlaku; dan 3) wilayah clan cakupan kerj a ormas asing di daerah sesua i dengan yang telah tertera dalam MSP sebagaimana dimaksud di atas .
21 - b. bagi ormas asing yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing (implementing agency): 1) memiliki surat perintah kerja dari lembaga donor kepada badan hukum yayasan asing atau sebutan lain pelaksana kerja sama; 2) memiliki surat izin atau keterangan teregistrasi di Kementerian Luar Negeri sesuai dengan proyek yang dilaksanakan; dan 3) wilayah dan cakupan kerja ormas asing sesuai dengan yang telah tertera dalam keterangan registrasi se bagimana dimaksud di atas. 52 . Pemerintah Daerah dilarang untuk bekerja sama maupun menandatangani dokumen kerja sama dengan ormas asing yang belum memiliki izin prinsip . 53. Kewajiban ormas asing: a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan; c. menghormati dan menghargai nilai -nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; e . mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan pen ggu naan dana; dan f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media m a ssa berbahasa Indonesia. 54 . Ormas asing yang beroperasi di Indonesia dilarang: a. melakukan kegia tan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indon es ia; c. melakukan kegiatan intelijen; d. melakuk an kegiatan politik;
C. 22 - e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan orgamsas1; g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan; 1. menggunakan bendera dan lambang yang sama dengan bendera atau lembaga negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lembaga ormas; J. menggunakan nama, lam bang, bendera, a tau atribut, yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerin tahan; k. menggunakan dengan tanpa izin, nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas; 1. menggunakan nama, lembaga, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik; m. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a tau mengumpulkan dana di Indonesia untuk partai politik; dan n. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. 55. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjatuhan sanksi administratif sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada ormas asmg yang melanggar ketentuan perundang -undangan. PENGIRIMAN MISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DARI DAN KE LUAR NEGERI 56 . Masing -masing daerah dapat mempromosikan potensi daerahnya dengan mengirimkan misi ekonomi maupun sosial budaya ke luar negeri.
23 - 57. Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan promos1 tersebut, Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya guna memperoleh hasil yang maksimal. 58. Pelaksanaan perjalanan dinas maupun pengeluaran anggaran terkait dengan kegiatan promosi daerah tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 59. Dalam hal terdapat permintaan pihak asing untuk melakukan misi ekonomi, sosial dan budaya di daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian/Lembaga terkait. 60. Hal -hal keimigrasian dan kepabeanan terkait dengan kunjungan misi ekonomi , sosial dan budaya luar dari luar negeri ke daerah di Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. D. KERJA SAMA DENGAN PERWAKILAN NEGARA ASING DI INDONESIA 61. Pemerintah Daerah yang menerima usulan kerja sama dari perwakilan negara asing di Indonesia, harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri . BABV KEKONSULERAN 62. Pelayanan kekonsuleran dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi prosedur permohonan penerbitan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa, 1zm tinggal, perizinan penerbangan/perkapalan serta legalisasi dokumen dilaksanakan secara manual dan elektronik (melalui aplikasi dan/ atau laman resmi Kementerian Luar Negeri) .
24 - A. PENERBITAN PASPOR DINAS, EXIT PERMIT DAN REKOMENDASI VISA 63. Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah menggunakan paspor dinas dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 64. Permohonan untuk memperoleh paspor dinas diajukan kepada Menteri Luar Negeri melalui pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri c .q. Direktorat Konsuler dengan cara meng1s1 formulir pemohonan melalui aplikasi elektronik pada laman resmi Kementerian Luar Negeri dan mengunggah persyaratan, yang terdiri atas: a. surat Permohonan dari Kementerian Dalam Negeri; b . surat Togas dari instansi pengusul atau tempat bekerja; c. surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri; dan d. dokumen data diri yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Pegawai (karpeg), dan surat Keputusan Pegawai yang dilegalisasi oleh instansi tempat yang bersangkutan bekerja. 65. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri, permohonan untuk memperoleh paspor dinas diajukan kepada Menteri Luar Negeri melalui Pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler dengan cara meng1s1 formulir pemohonan melalui aplikasi elektronik pada laman resm1 Kementerian Luar Negeri dan mengunggah persyaratan, yang terdiri atas: a . surat permohonan dari instansi pengusul atau tempat kerja ; b. surat perintah dari instansi pengusul atau tempat bekerja; dan c. dokumen data diri yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Tanda Anggota (KTA). 66 . Dalam hal pemeriksaan persyaratan permohonan sebagaimana tersebut diatas telah dipenuhi dan disetujui, paspor yang dimohonkan akan diterbitkan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak notifikasi persetujuan diterima .
B. 25 - 67. Pemohon yang memenuhi persyaratan akan memperoleh notifikasi untuk datang ke tempat pelayanan konsuler atau imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan asli, melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara. 68 . Untuk keperluan foto, pemohon menggunakan pakaian sipil lengkap (bagi pria) atau menyesuaikan (bagi wanita); tidak menggunakan aksesoris atau penutup kepala dan kacamata. Bagi pemohon wanita yang mengenakan hijab, tidak mengenakan hijab berwarna putih. 69. Pemegang paspor dinas yang akan melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki izin perjalanan ke luar negeri (exit permit) yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri . 70. Permohonan untuk memperoleh exit permit diajukan kepada Menteri Luar Negeri melalui Pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri c .q. Direktorat Konsuler dengan cara mengisi formulir pemohonan melalui aplikasi elektronik pada laman resm1 Kementerian Luar Negeri dan mengunggah persyaratan, yang terdiri atas: a. surat Permohonan dari Kementerian Dalam Negeri; b. surat Tugas dari instansi pengusul atau tempat bekerja ; c. surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri; dan d. paspor dinas yang masih berlaku . 71 . Kementerian Luar Negeri menerbitkan Nota Diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing berisi rekomendasi penerbitan visa bagi pemegang paspor dinas yang telah memiliki exit permit. IZIN TINGGAL BAGI TENAGA AHLI ASING YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 72. Bagi tenaga ahli asing yang akan bekerja di Indonesia dan mengajukan izin tinggal dinas maka yang bersangkutan harus terl ebih dahulu m emiliki visa dinas yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri unt u k masuk ke Indonesia.
26 - 73. Setelah tiba di Indonesia, visa dinas tersebut harus dialihkan menjadi izin tinggal dinas di Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. 74. Permohonan izin tinggal dinas dilakukan dengan mengisi aplikasi secara elektronik dan mengunggah persyaratan yang terdiri atas: a. permohonan dari instansi di daerah yang akan mempekerjakan tenaga ahli asing tersebut; b. surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara; c. khusus bagi tenaga ahli asmg dalam rangka kerja sama/bantuan teknik harus melampirkan juga surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara dan izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan d. paspor yang masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, yang di dalamnya memuat visa dinas dengan indeks visa sesuai ketentuan, yang diterbitkan oleh Perwakilan RI berdasarkan persetujuan Menteri. 75. Masa berlaku izin tinggal dinas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya. C. PERIZINAN PENERBANGAN DAN PERKAPALAN 76. Prosedur Permohonan Perizinan Penerbangan dan Perkapalan meliputi: a. Perizinan Penerbangan 1) Perizinan penerbangan atau flight clearance adalah perizinan yang diberikan kepada pesawat udara sipil asing tidak berjadwal maupun pesawat udara negara asing yang akan melintas (over flying), mendarat (landing), dan menginap (remain overnight) di wilayah udara dan/ atau bandara di Indonesia. 2) Untuk pesawat udara negara asing, izin terbang terdiri atas: a. diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri ; d an
27 - b. security clearance dari Markas Besar TNI. 3) Untuk pesawat udara sipil asing tidak berjadwal, 1zm terbang terdiri atas: a. diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri; b. security clearance dari Markas Besar TNI; dan c. flight approval dari Kementerian Perhubungan. 4) Pesawat udara sipil asmg tidak berjadwal dapat beroperasi untuk keadaan tertentu dalam waktu terbatas atas izin Menteri Perhubungan. b. Perizinan Perkapalan 1) Perizinan perkapalan merupakan izin melintas atau berlabuh di wilayah perairan NKRI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia bagi kapal wisata asing dengan rute dan waktu tertentu. 2) Untuk kapal negara asing, perizinan terdiri atas: a. diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri; dan b. security clearance dari Markas Besar TNI. 3) Untuk kapal sipil asing tidak berjadwal, perizinan terdiri atas: a. diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri; b. security clearance dari Markas Besar TNI; dan c. port clearance dari Kementerian Perhubungan. 4) Kapal laut asing yang beroperasi di daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin pelayaran dari Pemerintah Pusat sebelum memasuki wilayah Daerah . D. LEGALISASI DOKUMEN 77. Legalisasi Dokumen adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat dan/ atau pengesahan stempel resmi yang tertera dalam dokumen yang dimohonkan, yang dilakukan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/ atau stempel dengan spesimen . 78. Isi dokumen yang dilegalisasi dan penggunaan dokumen hasil legalisasi tidak menjadi tanggung jawab instansi yang melakukan legalisasi.
28 - 79. Dalam hal legalisasi dokumen diperlukan, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Untuk dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan digunakan di luar negen, legalisasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan asmg negara tujuan atau Perwakilan RI terkait di negara akreditasi. b. Untuk dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asmg yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, Perwakilan RI di negara dimana dokumen diterbitkan atau Perwakilan RI yang merangkap akreditasi, serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri. 80. Dalam hal legalisasi dokumen oleh Kementerian Luar Negeri diperlukan, permohonan diajukan melalui aplikasi elektronik pada laman resmi Kementerian Luar Negeri dan melakukan pembayaran melalui virtual account yang ditentukan, dengan besaran sesua1 tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bea legalisasi. BAB VI PELA YANAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH A. PENGAMANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULER ASING 81. Pengamanan terhadap aset, personel dan dokumen Perwakilan diplomatik/konsuler asing di Indonesia diberikan dalam bentuk: a . patroli reguler dilakukan oleh Kepolisian dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan asas resiprositas dan disesuaikan dengan SOP, situasi, dan penilaian oleh aparat keamanan terkait; b. pengamanan permanen/ semi permanen, dilakukan oleh Kepolisian setempat dengan menempatkan personel di lokasi yang akan diamankan; c. pengamanan khusus (penyelenggaraan kegiatan publik dan kunjungan tamu VIP asing) ke daerah, dilakukan oleh
29 - Kepolisian setempat; dan d. pengamanan dalam keadaan darurat (demonstrasi, bencana alam, teror, perampokan, pencurian, serta gangguan keamanan lainnya), dilakukan oleh Kepolisian setempat. 82. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada butir 81 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah perwakilan diplomatik/konsuler asing di Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri memberikan rekomendasi atas fasilitasi pengamanan tersebut kepada Mabes Polri dan Kepolisian Daerah setempat. Untuk pengamanan khusus, surat permohonan perwakilan diplomatik/konsuler asing disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan . 83. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada butir 81 huruf d dilakukan melalui permohonan perwakilan diplomatik/konsuler asing kepada Kepolisian Daerah setempat (Polsek, Polres, Polda) dan Kementerian Luar Negeri secara bersamaan . B . PELAYANAN KEPROTOKOLAN TAMU ASING KE DAERAH 84. Keprotokolan untuk kunjungan tamu asing ke daerah diberikan untuk tamu negara dan tamu pemerintah dan/ atau tamu lembaga negara berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, kes eimbangan, keserasian dan keselarasan, dan timbal balik. 85. Jenis pelayanan keprotokolan meliputi : a. pelayanan tamu asing ke daerah; b. pelayanan penyelenggaraan konferensi internasional di daerah ; dan c. pelayanan penerimaan dan penganug erahan tanda jasa dan tanda k ehormatan bagi pejabat daerah dari pemerintah asing.
30 - TAMU NEGARA 86 . Tamu negara adalah presiden, raJa, kaisar, ratu, yang dipertuan agung, paus, gubernur jenderal, wakil presiden, perdana menteri, kanselir, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 87 . Penyelenggaran keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 88. Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu negara di Daerah berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara (KPN). 89. Kunjungan tamu negara ke daerah dapat berupa: a. kunjungan kenegaraan; b . kunjungan resmi; c. kunjungan kerja; dan d. kunjungan pribadi . 90. Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan persiapan kunjungan ke daerah dengan Kernen terian Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden dan Pemerintah Daerah setempat. 91. Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan tamu negara selama kunjungan di da erah, didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Militer Presiden , dan Pasukan Pengamanan Presiden. 92 . Penyambutan tamu n egara dilakukan oleh gubernur di ruang VIP bandar udara di daerah setempat . Penyambutan diatur oleh KPN dan Kepa la Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil
31 - Presiden. Dalam penyambutan, gubernur didampingi pasangan apabila tamu negara didampingi pasangan. 93. Gubernur dapat menyertai tamu negara selama berkunjung ke daerah. 94. Kunjungan tamu negara di daerah dapat memperoleh penghormatan berupa pengibaran bendera negara Sang Merah Putih pada tempat-tempat tertentu selama kunjungan , atas anjuran Kepala Daerah setempat. Selain bendera negara Sang Merah Putih dalam kunjungan tamu negara di daerah juga dapat dikibarkan bendera negara tamu negara . 95. Dalam menyambut kedatangan dan kepulangan tamu negara di bandar udara setempat, pejabat daerah mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap / pakaian nasional a tau seragam resmi lain yang ditentukan, dan istri memakai pakaian nasional/ suami mengenakan pakaian sipil lengkap . TAMU PEMERINTAH DAN TAMU LEMBAGA NEGARA 96. Tamu pemerintah dan/ a tau tamu lembaga negara adalah pejabat negara/pemerintahan , pejabat tinggi lembaga negara asing, mantan k epala negara/kepala pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perw a kilan negara asing, utus a n khusus d a n tokoh masyarakat asing/internasional tertentu yang secara resmi berkunjung ke Indonesia. 97. Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu pemerintah dan/atau ta mu lembaga negara di daerah berada di bawah tanggung jawab Kementerian/ Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang mengundang . 98. Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah berkoordinasi dengan Kem enterian/ Lembaga yang m engundang berkenaan dengan pelayan a n keprotokolan dan keamanan tamu pemerintah dan/ atau tamu lembaga negara selama kunjungan di daerah.
32 - C. PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK TERHADAP PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH 99. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Fasilitas Diplomatik memberikan pelayanan fasilitas diplomatik melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal fasilitas dimaksud terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi kunjungan Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNA dan 01) ke daerah, pembebasan pajak daerah, lokasi premises, serta pembangunan atau renovasi bangunan PNA dan 01. Setiap fasilitas diplomatik yang diberikan melalui Pemerintah Daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas). 100.Fasilitas diplomatik kepada PNA dan 01 di daerah diberikan melalui penerbitan dokumen dan/ atau surat rekomendasi atas permohonan Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan dengan mempertimbangkan asas timbal balik. Fasilitas diplomatik dimaksud meliputi: a. pembukaan Konsulat Jenderal, Konsulat, Agen Konsuler dan/ atau Konsul Kehormatan; b. penambahan/penggantian Pejabat PNA; c. penambahan/ penggantian Atase Teknis PNA; d. penerbitan ID Card bagi Pejabat PNA dan 01; e. pemberian pas bandara bagi PNA; f. pemberian ijin kunjungan resmi ke daerah harus terlebih dahulu memberikan notifikasi kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Fasilitas Diplomatik; g. pemberian ijin kunjungan ke Daerah yang dikategorikan rawan dan/ a tau berbahaya, dimana Pejabat PNA dan 01 yang melakukan kunjungan ke daerah yang dikategorikan rawan dan/atau berbahaya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Fasilitas Diplomatik setelah adanya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian/ Lembaga terkait di Pusat;
33 - h. pembebasan pajak daerah untuk keperluan m1s1 Konsulat Jenderal, Konsulat, dan Agen Konsuler; 1. pembebasan pajak hotel dan restoran; J. perijinan bangunan, tanah dan prasarana untuk keperluan Kantor Konsulat Jenderal, Konsulat dan Agen Konsuler di daerah; k. penJman penggunaan sebagian fasilitas umum di sekitar premis PNA di Daerah dengan alasan keamanan premis; 1. pendampingan pemeriksaan senjata api pada saat kunjungan tamu WIP atau VIP ke Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di bandara tempat tamu tersebut mendarat dan meninggalkan Indonesia; m. pemberian 1Jm penggunaan frekuensi radio di Daerah untuk kepentingan Kantor Konsulat Jenderal, Konsulat dan Agen Konsuler di Daerah; n. pembebasan pajak daerah bagi kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Kantor dan Pejabat Konsulat Jenderal, Konsulat dan Agen Konsuler di Daerah; dan o. penerbitan nomor polisi bagi kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Kantor dan Pejabat Konsulat Jenderal, Konsulat dan Agen Konsuler di Daerah. 101. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Fasilitas Diplomatik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik di daerah . Dalam hal terjadi penyimpangan/pelanggaran, Kementerian Luar Neg eri c.q. Direktorat Fasilitas Diplomatik dapat memberikan peringatan, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada PNA dan OI. BAB VII PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI PRINSIP 102 . Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri m erupakan k ewa jiban Pemerintah RI sesuai amanat Pembuk aa n Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang -Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Nege ri.
34 - 103. Pelindungan WNI di luar negeri dilakukan oleh Negara, Pemerintah c.q. Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI di luar negeri, dan lembaga/badan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri. 104. Prinsip pelindungan bagi WNI di luar negeri: a. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/ atau perdata; clan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan in ternasional. 105. Seluruh upaya pelindungan WNI di luar negen wajib dikoordinasikan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat J enderal Protokol dan Konsuler . PERAN PEMERINTAH DAERAH 106. Guna membantu Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dalam memberikan pelindungan bagi WNI di luar negeri, Pemerintah Daerah menjalankan peran : a. koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait penanganan kasus WNI yang berasal dari daerahnya masing-masing; b. edukasi publik mengenai proses migrasi, langkah pelindungan dini saat berada di luar negeri, serta informasi penting lainnya. Edukasi publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sistem teknologi informasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk namun tidak terbatas pada Portal Peduli WNI dan aplikasi Safe Travel ; c. pendataan clan pengawasan terhadap WNI di daerah yang akan melakukan migrasi ke luar n egeri; d. penyelenggara program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah; dan/ a tau
35 - e. pembinaan terhadap organisasi masyarakat madani di daerah, yang bergerak di isu pelindungan WNI di luar negeri. 107. Dalam upaya pemberian pelindungan bagi WNI di luar negen, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Luar Negeri c .q. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dilakukan melalui : a. korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI u.p. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; b. sistem informasi dan layanan elektronik pada Portal Peduli WNI; c. surat elektronik ke alamat email pwni.bhi@kemlu.go.id; d. hotline 0812 900 700 27 atau 021 - 381 3186; dan/atau e. rapat koordinasi yang bersifat reguler ataupun insidentil. 108. Dalam penanganan kasus WNI di luar negeri, Pemerintah Daerah melakukan: a. penyediaan layanan penerimaan pengaduan/laporan mengenai WNI yang mengalami masalah di luar negeri; b . pemberian bantuan pendampingan kepada pihak keluarga/ ahli waris selama proses penanganan kasus berlangsung, termasuk namun tidak terbatas pada kasus pengurusan pemulangan jenazah, klaim asuransi, pemulangan WNI dalam kondisi sakit, dan pemulangan dalam rangka evakuasi; c. verifikasi terhadap identitas WNI bermasalah, proses keberangkatannya ke luar negeri, pihak keluarga di daerah asal, dan dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan/laporan; d. fasilitasi pembuatan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan RI untuk penanganan kasus, termasuk namun tidak terbatas pada surat keterangan tidak mampu dan penetapan ahli waris oleh instansi yang berwenang di daerah asal; e . fasilitasi pemulangan WNI bermasalah atau jenazah WNI ke daerah asal;
36 - f. fasilitasi pengurusan klaim asuransi WNI bermasalah; g. penerusan informasi resmi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat kepada pihak keluarga WNI dan/ a tau otoritas yang berwenang di daerah asal WNI; h . penerusan laporan mengenai kasus WNI dari pihak pelapor kepada Kementerian Luar Negeri c .q. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI melalui mekanisme sebagaimana disebutkan pada butir 107; 1. pendataan terhadap laporan kasus WNI yang diterima serta perkembangan penanganannya oleh Pemerintah Daerah; dan J. pengelolaan dan penggalangan dukungan media massa lokal untuk mendorong tercapainya penyajian berita mengenai kasus WNI yang akurat, transparan, berimbang, dan akuntabel. 109. Dalam kasus WNI mengalami sakit di luar negeri, Pemerintah Daerah menjalankan fungsi: a. memfasilitasi pembuatan surat keterangan tidak mampu dalam hal keluarga WNI tidak mampu membiayai pemulangan dan kelanjutan pengobatan WNI dimaksud di dalam negeri; b. memfasilitasi pengurusan klaim asuransi clan/ atau jaminan sosial kesehatan untuk kelanjutan perawatan medis WNI di daerah asal; dan c. memberikan layanan lainnya yang tersedia pada satuan kerja Pemerintah Daerah. 110. Dalam rangka pelindungan WNI dari bahaya tindak pidana lintas negara, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan program edukasi publik antara lain mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang, terorisme, dan narkotika dan obat terlarang. Program edukasi dimaksud dapat diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat. 111 . Dalam penanganan kasus WNI di luar negeri yang bersifat khusus/ high pro.file seperti kasus hukuman mati, perkosaan, at au kasus yang melibatkan anak di bawah umur, dan lain sebagainya,
37 - Pemerintah Daerah memperhatikan asas pelindungan terhadap identitas pribadi korban. 112. Pemberian pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 113. Terkait penanganan kasus PMI di luar negeri, Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsi: a. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah; b. fasilitasi dan mengurus kepulangan PMI ke daerah asal dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI bermasalah; c. fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi; d. fasilitasi pengurusan PMI yang mengalami sakit atau meninggal dunia; e. pendampingan, mediasi, advokasi kepada PMI bermasalah yang telah kembali ke daerah asal dan/ a tau ahli warisnya di daerah asal; f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi PMI bermasalah yang telah kembali ke daerah asal; dan g. pemberdayaan PMI dan anggota keluarganya . 114. Guna memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan secara terkoordinasi dan terintegrasi, Pemerintah Daerah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). BAB VIII PENANGANAN WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA A. PENANGANAN WNA BERMASALAH 115. Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan fasilitasi penanganan WNA bermasalah di Indonesia melalui notifikasi dan akses konsuler.
38 - 116. Mekanisme penanganan WNA adalah: a. dalam hal terdapat WNA yang mengalami masalah, Instansi/Lembaga terkait perlu segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat J enderal Protokol dan Konsuler dan Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral dengan negara asal WNA tersebut; b. pemberitahuan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kronologi kejadian, berkas tuduhan/ dakwaan kepolisian/kejaksaaan setempat, copy paspor yang bersangkutan, dan lain-lain; c. berdasarkan pemberitahuan dari Instansi/Lembaga terkait, Kementerian Luar Negeri menyampaikan notifikasi kepada pewakilan negara asal WNA; d. dalam hal perwakilan negara asal WNA meminta akses konsuler, permohonan akses tersebut disampaikan melalui nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari Instansi/ Lembaga terkait; e. dalam hal penyampa1an gugatan perdata, pidana, serta putusan pengadilan terhadap WNI dan WNA di luar negeri, Instansi/Lembaga di daerah menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk meneruskan relaas (surat panggilan sidang) kepada WNI atau WNA tersebut melalui Perwakilan RI di lu ar negeri; dan f. dalam hal penanganan WNA bermasalah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat dan Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Direktorat J enderal yang menangan1 hubungan bilateral dengan status kewarganegaraan WNA terkait. B. PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA LUAR NEGERI DI INDONESIA 11 7. Pengungsi luar negeri adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang -undangan.
39 - 118. Penanganan terkait pengungsi di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, clan Keamanan yang pada umumnya terbagi menjadi 4 (empat) tahap, meliputi: a. penemuan; b. penampungan; c. pengamanan; clan d. pengawasan keimigrasian. 119. Penanganan pengungsi dari luar negeri dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan Perserikatan Bangsa -Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia clan/ atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah. PENEMUAN 120. Penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan clan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan . 121. Operasi pencarian dan pertolongan se bagaimana dimaksud dalam butir 120 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi: a . Tentara Nasional Indonesia; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Kementerian Perhubungan; d. Badan Keamanan Laut; atau e. Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia . 122. Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi at au Kantor Imigrasi un t uk membawa clan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan . 123. Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi setempat, penyerahan pengungsi di lakukan kepada Kepolisian setempat.
40 - 124. Dalam hal ditem ukan jenazah korban meninggal yang berstatus sebagai Pengungsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan pemakaman jenazah yang bersangkutan. 125. Pemakaman dapat dilakukan di daerah apabila: a. negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia; atau b . dalam jangka waktu lx24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban. PENAMPUNGAN 126. Penempatan dan penampungan pengungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 127. Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat dapat menentukan tempat penampungan atau tempat penampungan sementara apabila diperlukan . 128. Tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 127 dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri. 129. Pemerintah Daerah menunjuk pejabat untuk menerima pengungsi yang diserahkan oleh Rumah Detensi Imigrasi disertai dengan berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa . 130 . Instansi yang terkait dengan penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri antara lain: a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b . Kementerian Luar Negeri;
41 - c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Sosial; f. Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Badan Pencarian dan Pertolongan; h. Badan Intelijen Negara; dan 1. Badan Intelijen Strategis. BAB IX INFORMASI UMUM 131. Informasi umum yang berkaitan dengan hubungan luar negen yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: a. penghormatan pada hukum internasional; b. kegiatan jurnalistik wartawan asing di daerah; c. izin penelitian asing di daerah; d. perjalanan dinas resmi pejabat daerah ke luar negeri; e. konferensi internasional; dan f. prosedur / tahapan pendirian perhimpunan persahabatan. A. PENGHORMATAN PADA HUKUM INTERNASIONAL 132. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perlu memperhatikan dan menghormati hukum internasional, khususnya perJanJian internasional yang Pemerintah Indonesia menjadi pihak. 133. Dalam hal terdapat permasalahan atau sengketa akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, Pemerintah Daerah agar berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri. B. KEGIATAN JURNALISTIK WARTAWAN ASING DI DAERAH 134. Jurnalis asing dan rumah produksi (production house) asmg yang akan melakukan kegiatan jurnalistik atau pengambilan gambar di Indonesia, harus memiliki Visa Kunjungan Jurnalistik yang
42 - diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa Kunjungan Jurnalistik hanya berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 135. Rumah produksi asmg yang melakukan pengambilan gambar di Indonesia harus didampingi oleh mitra lokal/ fixer. Mitra lokal/ fixer merupakan pihak yang ditunjuk oleh rumah produksi dari pihak pemohon untuk mengurus segala ketentuan perizinan syuting yang dibutuhkan . 136. Untuk kegiatan syuting film yang akan melakukan pengambilan gambar di wilayah konservasi cagar budaya maka memerlukan izin/rekomendasi dari instansi terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Balai Konservasi. 137. Untuk kegiatan syuting film yang akan melakukan pengambilan gambar di wilayah hutan/taman nasional maka memerlukan surat izin memasuki kawasan konservasi (Simaksi) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup . 138. Untuk kegiatan syuting film yang dilakukan dengan menggun akan pesawat udara tanpa awak (drone), maka memerlukan izin/ rekomendasi tertulis dari Kementerian Perhubungan dan instansi terkait. 139. Dalam hal jurnalis asing atau rumah produksi asing melakukan penyalahgunaan visa dan/ a tau tidak dapat menunjukkan dokumen terkait, Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q . Pusat Pengembangan Perfilman melalui koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing. C. KEGIATAN PENELITIAN ASING DI DAERAH 140. Kegiatan penelitian asing (antara lain oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki izin tertulis dari Kementerian
43 - Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Izin tertulis dimaksud berlaku selama 1 (satu) tahun. 141 . Selain izin tertulis, pelaksanaan kegiatan penelitian di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keterangan jalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam Negeri; c. izin tinggal terbatas, untuk kegiatan penelitian yang berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan; dan d. surat izin memasuki kawasan konservasi, untuk kegiatan penelitian yang dilakukan di kawasan hutan/taman nasional. 142 . Dalam melakukan kegiatan penelitian di Negara Kesatuan Republik Indonesia, peneliti asing tidak dapat membawa sampel dan/ a tau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 143. Dalam hal peneliti asing melakukan pelanggaran dan/atau tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 141 , Pemerintah Daerah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi . D. KUNJUNGAN RESMI PEMERINTAH DAERAH KE LUAR NEGERI 144. Pejabat daerah, memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan kunjungan resmi ke luar negeri. 145. Pejabat daerah yang akan melakukan kunjungan resmi ke luar negeri dapat memberitahukan rencana ters ebut kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral dengan negara tujuan , dengan melampirkan:
44 - a. maksud dan tujuan kunjungan, dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti undangan dari pihak penyelenggara bila ada;dan b. daftar nama yang akan melakukan kunjungan beserta jabatannya. 146. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan setelah rencana kunjungan resmi tersebut memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. E. KONFERENSI INTERNASIONAL 14 7. Dalam hal Kementerian Luar Negeri yang akan menyelenggarakan konferensi internasional di Daerah: a. Kementerian Luar Negeri mengomunikasikan secara resm1 kepada Pemerintah Daerah tentang rencana penyelenggaraan konferensi internasional di Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah, serta jika diperlukan dapat melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait mengenai pelaksanaan konferensi internasional dalam aspek pengamanan, keprotokolan, dan keramah-tamahan. F. PERHIMPUNAN PERSAHABATAN 148. Hal-hal yang perlu diketahui Pemerintah Daerah berkenaan dengan pendirian perhimpunan persahabatan antarbangsa: a. perhimpunan persahabatan hanya dapat didirikan di ibukota negara Republik Indonesia; b. permohonan pendirian lembaga persahabatan diajukan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan melampirkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) perhimpunan tersebut dan susunan pengurus; c. penetapan izin pendirian perhimpunan persahabatan dilakukan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri; d. keanggotaan perhimpunan harus terdiri dari WNI dan warga
45 - negara dari negara asing yang bersangkutan. Para diplomat dari negara yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam pengurus perhimpunan; dan e. perhimpunan persahabatan didirikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perhimpunan tersebut berakhir. BABX HAL KHUSUS A. PRINSIP DASAR 149. Segala bentuk hubungan luar negeri dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan entitas tanpa hubungan diplomatik dengan Indonesia, wilayah yang memisahkan diri dari negara induknya dan belum mendapatkan pengakuan dari Indonesia, atau wilayah yang sedang dalam sengketa, harus dilakukan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. B. HUBUNGAN RI - ISRAEL 150. Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. 151. Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku : a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia da lam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop res mi; b. tidak menerima delegasi Isra el secara resmi dan di tempat resmi; c. tidak diizinkan pengibaran/p enggunaan bend era, lambang d an atribut lainnya serta pengumandangan lagu keban gsaa n Israel di wilayah Republik Indonesi a;
46 - d. kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan polit is terhadap Israel; e . kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. C. HUBUNGAN RI - CHINESE TAIPEI (TAIWAN) 152. Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi "Kebijakan Satu Tiongkok" (One China Policy), dan hanya mengakui satu pemerintah resmi Tiongkok, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (People 's Republic of China) dan Taiwan merupakan bagian integral dari Tiongkok sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Understanding on the Resumption of Diplomatic Relations antara RI RRT yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 8 Agustus 1990. 153. Hubungan dengan Taiwan hanya terbatas pada hubungan ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas -luasnya yang bersifat non -pemerintah. 154. Hubungan antara Kementerian/L embaga dan Pemerintah Daerah dengan Taiwan dilaksanakan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei dan berkonsultasi dengan Kem ent erian Luar Negeri c.q. Direktorat Asia Timur dan Pasifik. 155. Dalam melakukan hubungan dengan Taiwan, p erlu memperhatikan hal sebagai berikut: a . Pem erintah Daerah dilarang untuk membuka kantor p erwakilan di Taiwan; b. tidak dib enarkan adanya pengibaran b endera atau atribut ken egaraan dan la gu k eb a ngsaan Taiwan pada kesempatan resmi apapun di Indonesi a ;
c. d. e . f. g. 47 - tidak dibenarkan penyebutan dan penggunaan 'Republic of China (Republik Tiongkok)' dan nama/istilah jabatan pemerintah antara lain President (Presiden), Minister (Menteri), Ambassador (Duta Besar) pada kegiatan resmi (officia~, termasuk dalam surat menyurat, dokumen kerja sama, pertemuan, seminar, konferensi, upacara penandatanganan dan kegiatan resmi lainnya di Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral; dalam menggelar kegiatan/forum multilateral/internasional di Indonesia yang melibatkan partisipasi Taiwan, perlu mengkonsultasikannya dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Asia Timur dan Pasifik; se bagaimana partisipasi Taiwan pada beberapa kegiatan/forum multilateral/ in ternasional, undangan dan kehadiran Taiwan pada kegiatan/forum multilateral/internasional di Indonesia adalah sebagai entitas non-negara antara lain entitas ekonomi (APEC), en titas kepabeanan (WTO) dan entitas teritori/komite olah raga (Asian Games, Olympic); pejabat Pemerintah Daerah hendaknya tidak melakukan kunjungan ke Taiwan, k ecuali seizin Kementerian Dalam Negeri dan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri . Dalam hal pelaksanaan kunjungan, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak menggunakan paspor diplomatik/dinas 2) tidak melakukan tindakan yang berimplikasi politik; 3) menjaga sifat kunjungan tidak resmi; 4) menghindari publisitas; 5) tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsirkan mencederai One China Policy; dan 6) dalam hal terdapat naskah kerja sama, penandatanganannya dilakukan antara Kantor Dagang Ekonomi Indonesia/ KDEI (Indonesia Economic and Trade Office/ IETO) di Taipei dan Kantor Dagang Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade Office/ TETO) di Jakarta; dan penerimaan pejabat Taiwan maupun Perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta dan Surabaya
48 - oleh pejabat Pemerintah Daerah hendaknya dilakukan tanpa publikasi, baik secara tertulis, lisan maupun fotografis. 156. Dalam hal Pemerintah RRT menyampaikan protes terkait pelaksanaan hubungan dengan Taiwan, yang berwenang menjawab atau memberi penjelasan adalah Kementerian Luar Negeri. D. WILAYAH SENGKETA (DISPUTED AREA) 157. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan luar negeri atau kerja sama dengan wilayah sengketa (disputed area). 158. Untuk diketahui, pihak dari wilayah yang sedang bersengketa kerap mencari dukungan dan pengakuan dari dunia internasional dengan cara menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Hubungan dan kerja sama tersebut akan menjadi sebuah simbol pengakuan negara atas keberadaan pihak tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat tawaran kerja sama dari pihak yang merupakan perwakilan dari wilayah yang sedang bersengketa. BAB XI PENUTUP 159. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negen oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara sinergis (total diplomacy), untuk mewujudkan tujuan nasional. 160. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui kerja sama luar negeri dengan pihak asing haruslah sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan tetap berdasarkan pada ketentuan perundang undangan serta mekanisme prosedur yang berlaku untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi.
49 - 161. Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri ini kiranya dapat selalu dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam mengadakan hubungan dengan luar negeri guna mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dimaksud. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd . RETNO L. P. MARSUDI