RENSTRA RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2016 - 2021 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU JL. ANTASARI NO. 4 PUTUSSIBAU TELP. ( 0567 ) 2020219 i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktunya.\ Kami menyadari masih banyak kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas laporan ini. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dibuat dengan tujuan: 1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan. 2. Sebagai landasan operasional secara resmi Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah dan terukur pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyususn program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, diharapkan muncul alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat digunakan bagi pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder). Putussibau, Januari 2019 Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670805 199403 1 015 i
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1.4 Sistematika Penulisan ... 7 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH ... 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ... 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .... 16 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ... 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ... 29 TUJUAN DAN SASARAN ... 34 4.1 Tujuan ... 4.2 Sasaran ... STRATEGI DAN KEBIJAKAN... ii i ii 6 9 9 19 20 25 28 29 34 34 36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... BAB VIII PENUTUP ... 43 ii 40 41
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dilaksanakan melalui satu proses pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya agar kegiatan pembangunan Negara Kesatuan Republik berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan satu perencanaan pembangunan Nasional. Proses perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokrtais, didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kondisi geografis. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2 10 kawasan berbatasan dengan negara tetangga. Sebagai Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo (2014-2019) menuangkan visi, misi pembangunan ke dalam dalam agenda strategis dengan mempertimbangkan berbagai persoalan, di antara kondisi geografis NKRI. Visi Misi Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo selanjunta dikenal dengan nawa cita. nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Garis besar, nawa cita berisi: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Page | 1
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. sumber: kpu.go.id Dari beberapa point nawa cita di atas, point ke tiga Nawa Cita menegaskan "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan". Konsep ini memberikan arahan terhadap dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada: (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa- desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Mendorong terwujudnya pencapaian nawa cita dalam upaya membangun kawasan perbatasan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Pasal 3: (1) Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) kabupaten/kota. Menindaklanjuti tugas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Page | 6
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Memperhatikan beberapa pertimbangan politik dan hukum pertimbangan di atas, maka lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi: a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi yang diberikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah diperlukan satu pedoman, panduan dan dasar yang relevan. Pedoman tersebut selanjutnya kami tuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2019-2024. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2019-2024 dibuat sebagai implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih, yakni "MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS ". Selain aspek tersebut, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun dengen mempertimbangkan aspek kepentingan nasional yakni visi misi Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 "TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA YANG EFEKTIF DALAM RANGKA PERWUJUDAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN DEPAN BERANDA NEGARA YANG BERDAYA SAING". Penyusunan Renstra BPPD KH dilakukan dengan satu konsep kolaborasi antara kepentingan daerah dan Nasional serta aspek empiris lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yakni sebagai implementasi dari keinginan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Aspek selanjutnya, Rencana Strategis disusun sebagai satu rangkaian dalam proses perencanaan pembangunan. Metode penyusunan rencana strategis dilaksanakan dengan Page | 7
pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis serta perencanaan pembangunan strategis pedekatan atas-bawah dan bawah-atas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7) Mekanisme dan kedudukan Rencana strategis merupakan "suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Sementara strategi adalah "Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi". Sebagai satu proses dalam menentukan tindakan pada masa depan secara tepat, rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal, yakni: kekuatan (strength) dan kelemahan yang dimiliki (weakness) serta aspek eksternal, yakni: peluang (oppurtunity) dan ancaman (threats). Dalam penyusunannya, "Renstra-SKPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Bertitik tolak aspek yuridis dan empiris, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibuat dengan mempertimbangkan: arah, strategis, kebijakan, program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, RPJM Nasional maupun serta dokumen perencanaan terkait lainnya, seperti Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 - 2024 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut : A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; C. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Page | 8
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779); F. Peratuaran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); G. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); H. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; K. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 L. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; M. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; N. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; Page | 9
1.3. Maksud dan Tujuan Perencanaan Strategis merupakan kegiatan wajib yang harus dibuat sebagai dasar bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis mempunyai peranan yang penting dalam menuntun instansi pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 dilahirkan untuk menjadi satu dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun. Secara substansi, Materi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki. Sebagai satu dokumen perencanaan, secara umum Rencana Strategis BPPD Kapuas Hulu merupakan implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih serta Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Bertitik dari dua kepentingan tersebut, Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019-2024 bertujuan untuk: 6. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, 2asaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan. 7. Sebagai landasan operasional secara resmi Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 8. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyususn program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 9. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 10. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Page | 10
1.4. Sistematika Penulisan. Dalam Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika: BAB. I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan 4.2 Sasaran BAB.V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA Page | 11
PENDANAAN BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP Page | 12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; 2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; 3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; 5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan 6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi. BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2. menjaga dan memelihara tanda batas; 3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan 4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Page | 13
2.1.1 Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. penetapan rencana strategis BPPD; b. pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD; c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan; e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan perbatasan; f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasiltasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara; g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan; b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga; c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran; d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD; Page | 14
e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Umum dan Aparatur Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur; 2. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur; 3. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD; 4. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan; 5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja BPPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; 2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPPD; 3. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; 4. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja BPPD; Page | 15
5. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang; 6. penyelenggaraan tata usaha keuangan; 7. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan; 8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan; 9. pengendalian dan pelaporan program kerja; 10. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2.1.2 Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam: a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama; c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan; e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama; g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Page | 16
Subbidang Perencanaan Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam: a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan; c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan; e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Subbidang Kerja Sama Subbidang Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas meenyusun rencana kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dalam: a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kerja Sama; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; c. penyusunan rencana kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan; d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sama; dan Page | 17
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.3 Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam: a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Page | 18
Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam: a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; c. penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi pontensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam: a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan; c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan; Page | 19
d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.4 Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2.2.1 Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan satu organisasi perangkat daerah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber-sumber yang ada. Sumber- sumber dimaksud, antara lain: Sumber Daya Manusia (men), Keuangan (money), Page | 20
Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (methods), perlengkapan (materials), peralatan/Mesin (machine), dan pemasaran (market) Sebagai bagian utama dalam organisasi, kami sajikan Komposisi Aparatur Sipil Negara di Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan / Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 1, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan: TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah SLTA D.I D.II D.III D.IV S1 S.2 3
1 8 5 17 Sumber: Subbagian Aparatur dan Umum Tabel 2, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang: GOLONGAN RUANGAN II/d III/ a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/ d JUMLAH 3 Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha
3 2 2 5 1 17 Tabel 3, Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan: TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah SLTA D.I D.II D.III D.IV S1 S.2 1
1 Sumber: Subbagian Aparatur dan Umum 2.2.1 Sumber Daya Keuangan Selain Sumber Daya Manusia, sumber yang dianggap vital terhadap keberhasilan organisasi adalah Sumber daya keuangan. Tahun 2019, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dialokasikan anggaran sebesar RP. Page | 21
2.2.2 Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana) Keadaan Sarana dan Prasarana: No. Sarana dan Prasrana 1. Gedung Kantor : a. Ruang Kerja b. Ruang Tamu c. Toilet 2. Kendaraan : a. Kendaraan Roda Dua b. Kendaraan Roda Empat 3. Sarana Pendukung dan Perlengkapan lainnya : a. Komputer b. Mesin Tik c. Pesawat Telepon/Faximile d. Kursi Rapat e. Meja Rapat f. CPU g. Printer h. Meja Kerja 1 Biro i. Meja Kerja 1/2 Biro j. Kursi Kerja Sumber : Subbagian Aparatur dan Umum Jumlah 3 1 1 unit unit 0 0 0 0 0 0 4 2 12 12 Page | 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya kerap dihadapkan pada pelbagai persoalan. Langsung atau tidak langsung diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jengka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi organisasi dalam dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam disebut sebagai isu strategis. Isu Strategis adalah sebuah terminologi yang bersumber dari bidang kajian Manajemen Strategis. Thomas E. Ambler (2008) menjelaskan bahwa Isu Stategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Igor Ansoff (1980) memberikan pengertian tentang Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan ke depan, baik yang terjadi di dalam organisasi mauapun di luar organisasi yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Sementara Jane Dutton (1980) mendefinisikan Isu Strategis sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Sumber: Berdasarkan pengertian di atas, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat disimpulkan bahwa "isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang". Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Metode yang akan digunakan dalam menentukan isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu mencakup: 1. faktor internal (berupa kekuatan dan kelemahan); dan Page | 23
2. faktor eksternal (berupa peluang dan ancaman), Analisis di atas lebih sering disebut sebagai analisis SWOT (strenght, weakness, oppurtunity, threat). Keberhasilan pendekatan terhadap dua faktor tersebut memiliki korelasi erat terhadap keberhasilan peningkatan kinerja satu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan yang digunakan melakukan identifikasi permasalah yang ada dalam organisasi. 3.1.1 Faktor Internal Faktor internal yang kami analisis dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, meliputi dua faktor utama, yakni: 1. faktor kekuatan; dan 2. faktor kelemahan; Faktor kekuatan (strength) Secara teoritis, sumber-sumber internal organisasi yang menjadi dapat menjadi faktor kekuatan sekaligus menjadi sumber kelemahan terdiri dari Sumber Daya Manusia (men), Keuangan (money), Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (methods), perlengkapan (materials), peralatan/Mesin (machine), dan pemasaran (market). a. Sumber Daya Manusia (men); b. Keuangan (money), c. Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (methods), d. perlengkapan (materials), e. peralatan/Mesin (machine), dan; f. pemasaran (market). Sumber Daya Manusia. Kinerja SDM (men) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi perangkat daerah baru belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.. Jones (dalam Rahadi, 2002:92) mengatakan bahwa "Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain: (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi". Data Sumber Daya Manusia (men) di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana kami sajikan pada bab sebelumnya, secara Page | 24
kuantitatif belum memenuhi target kebuutuhan. Secara kualitatif SDM yang dimiliki, belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan padanya. Sumber daya keuangan (money). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, faktor keuangan atau alokasi anggaran yang ada saat ini di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, meski belum optimal, namun mampu memfungsikan seluruh sumbers-sumber yang ada dalam organisasi. Sumber daya Metode/perangkat. Berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran Tahun 2019, perangkat-perangkat pendukung organisasi, seperti peralatan kantor telah tersedia pada Badan Pngelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu. Kebijakan, program dan kegiatan (methods). Sebagai Opragnisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Arah Kebijaka, Strategi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2019-2024. Sumber daya Perlengkapan, sarana prasarana (material). Pada aspek ini, sarana prasarana, maupun perlengkapan pendukung Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaian telah terpenuhi, sehingga memungkinkan bagi seluruh pelaku yang ada untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Sumber daya peralatan / perlengkapan (machine). Data terakhir, peralatan/perlengkapan yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan, telah dialokasikan, baik berupa perlengkapan kerja maupun perlengkapan kantor. Faktor Kelemahan (weakness) Selain faktor kekuatan, analisis SWOT juga menganalisis organisasi dengan melihat sumber-sumber organisasi yang menjadi faktor kelemahan. Faktor kelemahan ini secara signifikan mempengaruhi organisasi sebagai penghambat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan; a. Sumber Daya Manusia (men); b. Keuangan (money), c. Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (methods), d. perlengkapan (materials), e. peralatan/Mesin (machine), dan; Sumber Daya Manusia.. Pencapaian target organisasi terlihat pada apa yang dihasilkan. Target organisasi dianggap berhasil apabila adanya kesesuaian antar apa yang dihasilkan organsasi dengan apa yang direncanakan. Jika target yang ditetapkan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa organisasi berhasil mencapai apa yang telah Page | 25
direncanakan sebelumnya. Begitu juga hasil yang dicapai individu, seberapa banyak dan seberapa baik yang dicapai menunjukkan terhadap kinerja riil yang ada pada yang bersangkutan. Hasil yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya disebut sebagai kinerja atau prestasi kerja. Secara etimologis, Kamus Bahasa Indonesia mendefinsikan kinerja sebagai "(1)sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja". Mengacu pada definisi ini, maka kinerja dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang telah dicapai oleh karyawan. Kinerja menunjukkan pada kemampuan dan prestasi yang dimiliki karyawan. Hasil pengamatan sementara, kinerja SDM yang ada pada Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum maksimal, belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Faktor kedua, adalah sumber daya keuangan (finansial). Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru, alokasi anggaran pada Badan Pengelola dibuat dengan pertimbangan serta usulan yang dibuat dengan "estimasi, prediksi atau asumsi singkat". Kondisi ini berdampak pada kebutuhan real Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap anggaran. Hasil pengamatan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, alokasi anggaran hanya sebesar Rp. Faktor terakhir sebagai sumber organisasi yang menjadi "sumber kelemahan" adalah: perlengkapan dan peralatan. Penyusunan rencana terhadap kebutuhan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan kebutuhan rutin yang diperlukan organisasi perangkat daerah lainnya. Sementara Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan OPD baru, tuntutan akan kebutuhan perlengkapan dan peralatan lebih banyak dibandingkan dengan OPD yang sudah lama terbentuk. 3.1.2 Faktor Eksternal Faktor Peluang (Oppurtunity) Adanya kepemimpinan yang legitimate dan dinamika hubungan kerja yang harmonis antara sesama perangkat daerah dan dengan instansi teknis lainnya juga dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan elemen masyarakat lainnya menjadi peluang untuk dapat bekerja sama dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kondisi dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dengan struktur masyarakat yang sederhana Page | 26
serta terjalinnya komunikasi dan hubungan kerja yang erat dengan pimpinan daerah juga merupakan peluang yang bisa mendukung dalam meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum faktor eksternal yang diidentifiksikan sebagai peluang dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut: 1. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah; 2. Dinamika hubungan kerja yang harmonis dengan sesama perangkat daerah dan dengan instansi teknis lainnya, dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan elemen masyarakat lainnya;; 3. Adanya RPJMD Kabupaten, hasil Musrenbang dan forum SKPD, serta adanya Nomenkulatur Program Kegiatan untuk panduan SKPD; 4. Kepemimpinan daerah yang legitimate; 5. Kondisi dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif; 6. Terjalinnya komunikasi dan hubungan kerja yng erat dengan pimpinan daerah; 7. Jumlah penduduk yang relatif kecil dengan struktur masyarakat yang sederhana. Faktor ancaman (threats) Secara teoritik, ancaman adalah "setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa" (sumber: Dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten kapuas Hulu, merumuskan ancaman sebagai berikut: Ancaman Dalam Negeri Potensi ancaman yang akan dihadapi dan bersumber dari dalam negeri, antara lain: 1. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. 4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain Page | 27
6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 7. Potensi konflik antarkelompok baik perbedaan pendapat dalam politik, dalam masalah politik, koflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA 8. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional 9. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antarkelompok dan antardaerah. Ancaman Luar Negeri Beberapa ancaman yang bersumber dari luar, antara lain: a. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. b. Ancaman terhadap politik dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. c. Ancaman terhadap ekonomi seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh sikap lebih menyukai produksi luar negeri, hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi. d. Ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. e. Ancaman terhadap sosial budaya misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia. f. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan sparatis, dan sebagainya. Page | 28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai perwujudan dari pernyataan, ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu harus dibawa, dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, atau dengan kata lain "MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS" Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut: 1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai. 2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut : 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukungsumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas 2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN Page | 29
Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak . Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Berdasarkan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu periode Tahun 2016-2021 tersebut diatas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perbatasan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas dalam kaitanya pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu periode 2016-2021 adalah sebagai berikut: 7. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; 8. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; 9. penyusunan rencana dan kerjasama dalam pengelolaan perbatasan; 10. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 11. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; Page | 30
12. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan Sementara itu hubungan langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati tersebut, BPPD KH langsung sebagaimana tabel di bawah ini. Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu VISI BUPATI MISI BUPATI KETERKAITAN BPPD DENGAN VISI DAN MISI BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU Menuju Kapuas Memperkuat Tata Kelola BPPD Kapuas Hulu, khususnya Hulu yang Lebih Kepemerintahan Yang Lebih Baik pada aspek: Sejahtera, Berdaya dan Bersih 1. Meningkatnya tertib Saing dan administrasi dan pengelolaan Harmonis penyelenggaraan [emerintahan daerah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan; 3. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama di kawasan perbatasan; Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi 1. Meningkatnya pertumbuhan Kerakyatan Yang Bertumpu Pada ekonomi perbatasan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan Meningkatkan Layanan Infrastruktur 1. Meningkatnya penataan Dasar Dengan Memperhatikan kawasan daerah sesuai Kelestarian Lingkungan RUTRW 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Page | 31
3.3. perbatasan. 3. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, partisipatif dan efektif 4. Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dan memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra K/L BNPP, baik dalam tatanan kebijakan, strategis, Program maupun kegiatan. Keterkaitan Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Nasional dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu KETERKAITAN BPPD KH VISI BPPN MISI BPPN DENGAN VISI DAN MISI BPPN Terwujudnya Tata 1. Meningkatnya efektifitas 1. Meningkatnya efektifitas Kelola Perbatasan dalam penetepan kebijakan dalam penetapan kebijakan Negara yang Efektif program pembangunan daerag dalan program dalam Rangka perbatasan pembangunan perbatasan Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara sebagai Halaman Depan Negara yang Berdaya Saing 2. Meningkatkan efektifitas 2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan pengelolaan perbatasan negara negara Page | 32
3. Meningkatkan efektifitas 3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengelolaan perbatasan dalam pelaksanaan negara pengelolaan Kawasan perbatasan 4. Meningkatkan efektifitas 4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dan pengawasan pengelolaan perbatasan pengelolaan perbatasan negara Kawasan Perbatasan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitanya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor- faktor rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRWdan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah hubunganya dengan RTRW dan KHLS, Badan Pengelola Perbatasan Daerah terkai secara langsung pada Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program tersebut perlu mendapat perhatian baik secara langsung ataupun tidak langsung karena dapat menimbulkan pengaruh terhadap issue yang bernilai negative terhadap lingkungan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2018. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi pada masa-masa yang akan datang. informasi tersebut dijadikan dasar dalam membuat arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut : Page | 33
3.5.1 Isu Nasional dan Regional Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan penanangan secara khusus sehinga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai "halaman belakang dan pinggiran", melainkan halaman depan negara yang penangannya perlu mendapat perhatian secara khusus. Hasil kajian yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional 2015-2019, ada beberapa isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan. isu tersebut adalah: 1. dimensi pengelolaan batas wilayah; 2. pengelolaan lintas batas; 3. pembangunan kawasan perbatasan; 4. dimensi kelembagaan; Dimensi pengelolaan batas wilayah Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah: a. belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara; b. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas; c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara; d. Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara Dimensi pengelolaan lintas negara Isu strategis yang harus menjadi perhatian utama: 1. Aspek sarana dan prasarana lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (Custom: Bea Cukai, Imigration: Imigrasi, Quarantine: Karantina, dan Security: Keamanan: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas. 2. Aspek ekonomi lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (lokpri) terhadap negara tetangga maupun PKSN; Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di lokpri terhadap negara tetangga;Belum Page | 34
terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community pada tahun 2015. 3. Isu strategis pada aspek pertahanan dan keamanan, di antaranya maraknya kegiatan ilegal di lokpri akibatlemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat 4. Isu strategis di bidang sosial budaya: belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di lokpri; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan. Dimensi pembangunan kawasan perbatasan Isu strategis pada aspek pembangunan kawasan perbatasan, yaitu: 1. rendahnya pelayanan inftrastruktur transportasi regional (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan. 2. Isu strategis penataan ruang kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatn, dan pengendalian pemanfaatn ruang di kawasan perbatasan. 3. Pada aspek pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi pergatian utama adalah: a. belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas, b. peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokpri, c. lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan d. lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan; 3. pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama, di antaranya: a. minimnya akses terhadap pelayanan sarana da prasarana dasar permukiman yang memadai di lokpri. b. Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri 4. Rendahnya SDM di lokpri akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di lokpri akibar belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM 5. Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan, serta 6. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan Page | 35
Dimensi Kelembagaan Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah: 1. belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah 2. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan inegrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga 3. Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan; 3.5.2 Isu Internal (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu) Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi: 1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; 2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; 3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; 5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan 6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa isu strategis adalah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang". Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Beberapa isu yang dipandang strategis di Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu muncul dan terjadi seperti isu yang ada dalam skala nasional dan regional, yakni: a. isu kelembagaan; b. isu pengelolaan batas wilayah; c. isu pengelolaan lintas batas; d. isu pembangunan kawasan perbatasan; Page | 36
Page | 37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing" 4.2. Sasaran Strategis Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusunan dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu: 1. Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan 2. Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 3. Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut: No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran 2016 Target Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 Page | 38
1. Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya- Saing Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan kerja sama fasilitasi Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan Produk hukum yang daerah dihasilkan Program/ kegiatan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi perencanaan dan Kerja sama Jumlah identifikasi potensi evaluasi/ pengawasan dan 1 Page | 39 1 2 2 2 1 2 2 2
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN Terrwujudnya Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan perbatasan serta dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran membutuhkan Strategi dan Kebijakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Strategi diterjemahkan sebagai "langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi". Sementara Kebijakan "adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan". Merujuk pada definisi yuridis di atas, strategi merupkan implementasi dari visi dan misi yang berisi program-program indikatif. Sebagai upaya merealisasikan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan fungsi BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dirumuskan satu strategis dan kebijakan yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Rencana Strategis BPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merumuskan strategi dna kebijakan sebagai berikut. 5.1 Stategi 1. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 2. Meningkatkan Koordinasi Kerja sama Pembangunan Kawasan Perbatasan 3. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 4. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Kawasan Perbatasan 5.2 Kebijakan 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan Kawasan Perbatasan 2. Menyusun Rencana, Program, Kegiatan serta Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan 3. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan Menginventarisir kegiatan kerja sama dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan 4. Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan A. Menyusun dan Menetapkan kebijakan pembangunan Kawasan Perbatasan Page | 40
Batas wilayah Negara adalah batas wilayah Negara Republik Indonesia di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara diatasnya, yang ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Permasalahan yang masih sering ditemukan dalam upaya pengelolaan batas Negara wilayah darat adalah penyelesaian permasalahan garis batas Negara dengan Negara tetangga masih lambat, tanggung jawab perundingan dan tindak lanjut hasil kesepakatan kurang optimal, jumlah dan prapatan patok/pilar batas Negara masih kurang serta belum optimalnya upaya pemeliharaan patok atau pilar batas Negara. Untuk menyelesaikan permasalahan batas Negara wilayah darat tersebut dibutuhkan suatu arah kebijakan yang mampu mengarahkan guna mempercepat penyelesaian segmen batas bermasalah, batas Negara, serta meningkatkan upaya penanganan batas Negara wilayah darat. Dengan menetapkan arah kebijakan ini diharapkan program-program yang nantinya tersusun akan mewujudkan pengelolaan batas Negara diwilayah darat yang mampu menjamin kedaulatan wilayah NKRI. B. Menyusun Rencana, Program, Kegiatan serta Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan .Sebagai bagian dari NKRI, Kabupaten Kapuas Hulu dianugerahi wilayah daratan yang sangat luas.. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan OPD yang diberikan kewenangan dan fungsi secara khusus mengelola kawasan perbatasan. Optimalisasi pengelolaan Kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI membutuhkan penanganan secara, sistemaatis, terarah dan terukur. Pada sisi yang lain, dengan posisi yang menentukan kedaulatan NKRI, kawasan perbatasan sebagai bagian yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kerap dihadapkan pada munculnya pelbagai persoalan, baik persoalan yang berkaitan, dengan pertahanan-kemanan, hukum, sosial budaya atau pelanggaran wilayah. Kondisi ini menunjukan urgensi dan segera untuk ditangani secara cepat dan tepat. BPPD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai OPD, antara lain berperan sebagai koordinator perencanaan pembangunan kawasan perbatasan dan fasilitator kerja sama.fungsi untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan program- program pengelolaan batas di wilayah kawasan perbatasan. Page | 41
Rencana kebutuhan anggaran disusun sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mengeksekusi program-program yang akan direalisasikan di batas wilayah Negara. BNPP perlu mengarahkan OPD terkait penetapan kebutuhan anggaran ini dalam rangka mengelola batas kawasan perbatasan. C. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan Menginventarisir kegiatan kerja sama dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Percepatan untuk menetapkan (delimitasi) dan menegaskan (demarkasi) batas wilayah Negara melalui upaya melalui upaya diplomasi serta maintenance terhadap tanda-tanda batas Negara akan terwujud apabila masing-masing stakeholders yang terkait dapat bersinergi satu sama lain. Dalam kenyataannya masih digunakan pendekatan ego sektoral yang belum terintegrasi, bahkan mengandalkan kelembagaan ad hoc pelaksanaan pengelolaan batas wilayah Negara sehungga berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan program terkait penyelesaian sengketa dan penegasan batas Negara. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program mengakibatkan realisasi berjalan secara parsial dalam penyelesaian permasalahan perbatasan. Kondisi yang demikian memperlambat penegasan segmen bermasalah batas Negara untuk meminimalisir masalah tersebut, BNPP sebagai pihak yang berperan sebagai coordinator para K/L memiliki peran strategis untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pengelolaan batas Negara tersebut. Koordinasi terpadu yang terjalin antar stakeholders tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sitem pengelolaan batas wilayah Negara yang mendukung kedaulatan Negara RI. D. Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan . Program-program pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh BPPD Kapuas Hulu, Kementrian /L serta OPD lainnya, belum diimbangi upaya evaluasi dan pengawasan secara optimal. Proses monitoring, evaluasi dan pengawasan seharusnya berjalan secara simultan dan sinergis dengan proses pelaksanaan program. Hal tersebut terjadi oleh karena koordinasi anggota BPPD Kapuas sejauh ini lebih dominan dan memfokuskan pada sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi proses perencanaan program dan implementasinya pada pihak terkait. Proses pelaksanaan evaluasi dan evaluasi merupakan proses akhir dalam Siklus manajemen, sebagai bagain terakhir dibutuhkan perhatian besar komitmen dari semua pihak terkait agar kebijakan program yang disusun dan diimplementasikan Page | 42
menjadi terarah, brdaya guna dan berhasil guna dalam upaya menjaga keutuhan kedaulatan NKRI serta mendorong dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung belum sepenuhnya terpantau di evaluasi oleh BPPD. Kegiatan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program- program yang telah terlaksana serta berguna untuk memperoleh input/feedback bagi perencanaan selanjutnya. Proses pembangunan merupakan satu proses yang berkesinambungan dalam upaya mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Page | 43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Program dan kegiatan adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Eksistensi program dan kegiatan adalah gambaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, selengkapnya terlampir. Page | 44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa kinerja adalah "keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur". Berdasarkan definisi ini, elemen dari kinjera terdiri dari : keluaran/hasil, kegiatan/program, anggaran, kuantitas, serta kualitas yang terukur. Pengertian terhadap elemen tersebut merujuk pada peraturan yang sama, adalah sebagai beriku: 1. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 3. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD. 4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 5. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 6. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. 7. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja berisi kondisi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif suatu kegiatan yang telah ditetapkan. kinerja terdiri dari: masukan(input), keluaran (output), hasil Page | 45
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari satu yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam rencana strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu, indikator kinerja menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai bagian dari RPJMD yang disusun Kepala Daerah terpilih, Indikator kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis, secara politis merupakan satu wujud komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari Pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021. Penyusunan Indikator Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. Beberapa hal yang ada dalam indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah: indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal poeriode RPJMD, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode. Selengkapnya indikator kinerja (terlampir) Rencana strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Dalam menyusun indikator kinerja, Badan Pengelola Perabatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, memperhatikan bahwa, pertama, Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja. Kedua, Indikator kinerja kegiata disusun menjadi: (a) Indikator kuantitas; (b)Indikator kualitas; dan (c)Indikator harga. Selanjutnya indikator kinerja harus memiliki kriteria: a. Spesific; indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dipahami; b. Measurable; indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; c. Achievable; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dicapai; d. Relevants: indikator kinerja mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara target output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan e. Time Bond: waktu / periode pencapaian indikator kinerja kegiatan ditetapkan. Page | 46
BAB VIII P E N U T U P Dari berbagai uraian yang kami sampaikan sebelumnya, maka secara singkat isi yang ada dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (2016- 2021) sebagai berikut : 1. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satu proses sistematis yang disusun dengan berpedoman pada aspek-aspek yang relevan, seperti: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (2015- 2019); b. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional 2019-2024 2. Materi yang ada dalam Rencana Strategis: a. Gambaran Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta sumber daya pendukung; b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan; 3. Bertitik tolak dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah "Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing"; 4. Secara prosedural, kami sampaikan beberapa kata kunci dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu a. Tujuan b. Sasaran c. Arah Kebijakan d. Strategi e. Program f. Kegiatan dapat lebih terarah dan bersifat operasional serta menggambarkan keadaan yang diharapkan pada waktu tertentu maka perlu dilakukan perumusan Tujuan dan Sasaran; 5. Rencana Strategis BPPD Kapuas Hulu merupakan gambaran terhadap rencana kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun, terhitung sejak ditetapkannya Rencana Strategis. 6. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, Rencana kerja anggaran 7. Rencana Strategis merupakan dokumen pendukung bagi stackholder (organisasi perangkat daerah) dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan. Page | 47