BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan negara Hukum sebagaimana yang diataur dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar secara jelas dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtaat).1Konsep Negara Hukum sendiri selain bermakna bukan Negara Kekuasaan juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh wewenang pihak yang berkuasa.2 Hukum sendiri merupakan suatu aturan yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan sebagai penghubung antara manusai dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karna itu hukum bertujuan untuk 1Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 2 2014,FIAT JUSTITIA Ilmu Hukum Volume 5 No.2 02 Mei-Agustus 2012,Hlm 123 (diakses tanggal 14 Maret 2018, pukul 19.51 WIB)
mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Menurut Achmad Ali hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidka boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendriri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupan. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.3 Dari berbagai macam pembahasan ilmu hukum yang sudah ada, salah satu kajian ilmu hukum yang penting yaitu Hukum Pidana.Disamping Hukum Pidana merupakan salah satu kajian terpenting, tetapi hukum pidana juga merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 3Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 30
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.4 Suatu kenyataan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan bahkan juga berkelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.5 Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan norma yang sudah diberlakukan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. 4Moeljatno, 2008, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1 5R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 1
Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.6 Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan Negara, karena seperti yang kita tahu Negara Indonesia kini sedang dalam proses membangun dan proses pembangunan ini dilakukan secara bertahap untuk kelangsungan hidup masyarakat. Maka peran masyarakat sangat penting bagi proses pembangunan Negara Inonesia. Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Beberapa perbutan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta menganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindakan pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa 6Bambang Waloyu, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 1
dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik pihak berwajib maupun wagra masyarakat sendiri untuk menghapusnya tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhan karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya. Di Indonesia tindak pidana pencurian kini semakin marak terjadi, hal itu tentu terjadi karena adanya beberapa aspek dan khususnya yaitu perekonomiansedangkan sekarang ini semakin sulitnya mencari pekerjaan karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan sehingga tidak dapat menampung masyarakat Indonesia untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang tetap maka dari itu banyak masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kenbutuhan sehari - hari, bagi yang kalah bersaing atau tidak mendapatkan pekerjaan bukan tidak mungkin mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar hidup masyarakat, yaitu dikategorikan dalam norma hukum dan norma agama. Dalam agama manapun juga dijelaskan jika mencuri berarti mengambil sesutau milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya secara sah. Mencuri terdapat berbagai macam bentuknya, yaitu mencuri barang, berampok, korupsi harta dan waktu, penyelewengan jabatan dan lain-lain. Mencuri merupakan suatu perbuataan yang dilarang karena hal tersebut merupakan dosa besar seperti yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 38-40 mengenai perbuatan mencuri. aspek
ِه ِمْلُظ ِدْعَب ْن ِم َباَت ْنَمَف ) ُءاَشَي ْنَم ُبِ ( ٌميِك َح ٌزي ِزَع ُ ْلْا َو ِتا َواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل َ 38 ذَعُي ِض ْرَ َّاللَّ َن ِم ًلًاَكَن اَبَسَك اَمِب ًءا َزَج اَمُهَيِدْيَأ اوُعَطْقاَف ُةَق ِراَّسلا َو ُق ِراَّسلا َو َّاللَّ َّنِإَف َحَلْصَأ َو َّاللَّ َو ُءاَشَي ْنَمِل ُرِفْغَي َو َّاللَّ َو ِ َّاللَّ َّنَأ ْمَلْعَت ْمَلَأ ) ( ٌمي ِح َر ٌروُفَغ َ 40) َّاللَّ َّنِإ ِهْيَلَع ُبوُتَي َ لُك ىَلَع ُ 39 ( ٌريِدَق ٍء ْيَش ِ yang mencuri, Artinya: potonglahtangankeduanya (sebagai) pembalasandariapa yang merekakerjakan dan sebagaisiksaandari Allah. Dan Allah MahaperkasalagiMahabijaksana. (QS. sesudahmelakukankejahatanitu, dan memperbaikidiri, makasesungguhnya Allah menerimataubatnya. Sesungguhnya Allah (QS.5:39) Tidakkahkamutahu, sesungguhnyaAllahlah yang mempunyaikerajaanlangit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya, dan diampuni-Nya bagisiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasaatassegalasesuatu. (QS. 5:40)" (al-Maa- idah: 38-40)7 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan Pencurian tidak hanya menarik perhatian dari para penegak hukum tetapi juga meresahkan masyarakat, dan juga merugikan para pihak yang menjadi korban atau sasarannya. Para pelaku tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan tak banyak yang melakukan secara kelompok yang sudah berpengalaman. Tak sedikit dari mereka yang melakukan aksinya disertai kekerasaan, pemaksaan dan lain-lain. Mereka terbilang dapat nekat demi mendapatkan keuntungan tanpa pikir panjang. Hal ini tentu membuat masyarakat sangat khawatir dan tidak tenang karena takut jika menjadi sasaran para pelaku ini karena sudah banyak yang menjadi korban dari pencurian dalam berbagaimacam bentuk. Para pelaku pencurian tidak hanya mengincar harta benda terkadang nyawapun juga menjadi taruhannya. Karena semakin kurangnya lapangan pekerjaan hal ini merupakan salah satu jalan pintas bagi mereka, pelaku tindak pidana 7QS. Al-Maa-idah: 38-40
dapat menghalalkan segala cara demi melancarkan aksinya dan mendapatkan keuntungan. Pada tahun 2007 pemerintah mulai gencar-gencarnya melakukan sosialisasi agar masyarakat beralih dari minyak tanah ke Gas Elpiji, gas Elpiji sedndiri merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Awalnya tentu banyak masyarakat yang mengeluh namun semakin sulitnya dan semakin tingginya harga minyak tanah mau tidak mau masyarakat mulai beralih ke tabung gas elpiji karena harganya yang terjangkau dibanding harga minyak tanah yang semakin melambung tinggi. Pemerintah yang awalnya menyediakan gas Elpiji berukuran 12kg kini pemerintah juga menyediakan gas Elpiji 3kg yang disediakan untuk masyarakay menengah kebawah karena Gas 3kg terbilang sangat murah harganya yang terjangkau membuat masyarakat memilih menggunakan Gas 3kg dan Gas 12kg sebagai pelengkap atau masyarakat yang berminat karena Gas 12kg harganya terbilang sangat mahal sesuai dengan kapasitas yang ada. Beralihnya minyak tanah ke gas Elpiji tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu, hal ini membuat tak sedikit masyarakat menjadikan hal ini sebagai peluang usaha untuk menjadi agen besar atau pedagang gas Elpiji kecil-kecilan guna untuk mendistribusikan gas ke para konsumen akhir yaitu rumah tangga dan mikro mengingat minyak tanah kini semakin langka. Tentu saja usaha sebagai penyalur Gas Elpiji ke konsumen ini sangat mengiurkan karena 99% masyarakat kini sudah menggunakan gas Elpiji dan pasti banyak yang membutuhkan jasa para penyedia gas Elpiji sebagai penyalur agar dengan mudah mendapatkan Gas Elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.
Dampak negatif dari konversi ini adalah harga tabung gas yang terbilang mengiurkan membuat para pelaku tindak kejahatan menjadikan peluang untuk usaha tanpa perlu adanya modal. Sekarang ini banyak orang yang nekat mencuri tabung Gas Elpiji dan kemudian diperjual-belikan lagi. Tentu saja keuntungannya sangat banyak, jika 1 tabung gas Elpiji kosong 3kg dijual seharga Rp. 115.000,- dan 1 tabung gas Elpiji 12kg kosong dijual seharga Rp. 250.000,- jika mereka dapat mengambil lebih dari satu tabung 3kg dan 12kg sudah berapa banyak merka mendapat keuntungan. Hal ini terkadang dilakukan bukan saja oleh perorangan bahkan sudah ada suatu kelompok yang sudah sering atau berpengalaman dalam melakukan aksinya hal ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Para pelaku ini tidak hanya membururumah-rumah warga, kios kecil atau warung-warung tetapi juga ke agen-agen bahkan bisa saja ke perusahaan yang besar karena semakin banyak mereka mendapatkan tabung Gas semakin banyak juga keuntungan yang mereka dapatkan. Hal ini tentu saja tidak hanya terjadi di Ungaran saja, di Yogyakarta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Jetis mengamankan seorang pria yang mencuri tabung gas isi 3 kilogram di sebuah warung susu kedelai yang berlokasi di daerah Jetis beberapa hari lalu. Adapun pelaku yang berhasil diamankan bernama Librianto Wusono alias Yanto (53), warga Jetis, Yogyakarta. Kapolsek Jetis, Kompol Hariyanto melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Muzaki mengatakan, selain mengamankan pelaku, pihaknya juga menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa tabung gas yang dicuri, satu unit sepeda motor, dan obeng yang
digunakan pelaku dalam aksi pencuriannya. "Kami sita 2 tabung gas isi 3 kg, satu motor nomor polisi AB 2075 KH yang dipakai pelaku, dan sebuah obeng dengan panjang 13 cm dari tangan pelaku," katanya, Rabu (18/10/2017). Sambungnya, dalam melakukan aksinya pelaku terbilang nekat, hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan aksinya di pagi hari dan dengan cara mencongkel pintu warung. Sebelum melakukan aksinya, pelaku juga sempat mengamati suasana sekitar lokasi kejadian. "Kejadiannya sekitar jam 5 pagi, jadi usai memastikan warung itu dalam keadaan sepi, pelaku langsung mencongkel gembok di pintu warung itu dengan obengnya. Setelah pintu terbuka dia masuk, melihat ada 2 tabung gas langsung diambilnya. Setelah itu pelaku pergi dengan sepeda motor, ketika korban hendak membuka warungnya ia mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Korban pun lantas melaporkan hal tersebut ke pihaknya. Tak berselang lama pihaknya mendapat laporan jika pelaku dimassa warga dan akhirnya pihaknya datang untuk mengamankan pelaku. "Tak lama setelah kami dapat laporan dari korban, ada laporan lagi kalau pelaku tertangkap dan sempat dimassa. Kami langsung ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku itu," ungkapnya"Tersangka ini juga pernah tersandung kasus yang sama tentang pencurian dan pernah ditahan di Mapolsek Jambangan Surabaya dan Mapolsek Waru Sidoarjo," tuturnya.8Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun riset diamankan-polisi(diakses tanggal 17 Maret 2018, pukul 16.08)
penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul tentang "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Elpiji ( Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/Pn.Ung. ) B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas denganpenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif saat ini? 2. Bagaimana Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Elpiji Di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung.) 3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Ungaran ? C. Tujuan Penelitian Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah tersebut dengan upaya : 1. Untuk mengetahui Hukum Tindak Pidana Positif pada saat saat ini. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran. D. Kegunaan Penelitian Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan guna untuk penyusunan penulisan hukum atau skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan peneliti berharap hasil dari penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dari segi Teoritis dan Praktis. Manfaat Teoritis : 1. Diharapkan hasil dari penelitian dapat berguna dan memberikan keuntungan dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Pidana. 2. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yag lain sesuai dengan bidang penelitian penulis. Manfaat Praktis : 1. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar lebih bijaksana dalam menanggulangi suatu tindakan Pidana khususnya pencurian. 2. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana dan aturan- aturan yang sudah ditetapkam agar dapat menciptakan rasa aman dan tentram. E. Terminologi NO ISTILAH PENJELASAN 1 PENEGAKAN Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.9 Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang 2 HUKUM dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.10 3 PELAKU Merupakan subyek ( pelaku utama ) atau seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan tersebut. (diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul 19.02 ) (diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul 19.10 )
4 5 6 7 19.40 ) TINDAK PIDANA Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. PENCURIAN Perbuatan dengan cara mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa izin dari pemiliknya dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. TABUNG GAS Tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dengan kapasitas pengisian antara 3 kg (7,3 liter) sampai dengan 50 kg (108 liter) dan memiliki tekanan rancang bangun minimum 18.6 kg.11 PENGADILAN NEGERI Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.12 (diakses 18 Maret 2018, Pukul 19.27 ) diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul
F. Metode Penelitian Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data-data yang aktual dan faktual sesuai dengan yang penulis inginkan dan untuk dapat mendapatkan data yang aktual dan faktual tersebut dibutuhkan sebuah metode yang disebut dengan metode penelitian. Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pda metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gelaja hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudiaan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.13 Maka tujuan dari sebuah penelitian sendiri adalah diharapkan dapat mengkaji dan menemukan kebenaran suatu obyek yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 1. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis sendiri memiliki arti yaitu suatu penelitian yang 13Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 43
dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan tujuan dan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maka yang diteliti pada awalnya yaitu berupa bahan pustaka yaitu bahan - bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadsp data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang sudah berlaku dan dihubungna dengan fakta-fakta yang ditemui dari peneliti. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisi deskriptif yaitu melakukan deskriptif terhadap hasil penelitian dengan data yang selepngkap dan sedetail mungkin. Deskriptif dimaksud adalah terhadap data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan Tinjauan Terhadap Proses Pemidanaan Tindak Pelaku Pencurian Tabung Gas Elpiji di Ungaran. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan Undang- Undang dan teori yang berkaitan. 3. Sumber Data Sumber data yang adalah tempat dimana dapat mendapatkan segala sesuatu informasi data yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
− Data Primer Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari obyeknya.14 Data Primer diperoleh dengan cara melakukan studi kasus langsung ke lapangan ( obyek penelitian ) yaitu wawancara langsung dengan narasumbernya. Wawancara sendiri adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi - informasi atau keterangan yang sedang ditangani. − Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Menurut Sugiyono, "data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet."15 Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a. Bahan Hukum Primer menurtut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu "bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu 14J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2 15Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm 62
merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu."16 Dalam hal ini penulis menggunakan bahan primer yang berupa : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 3. Al-Quran dan Hadits - Hadits b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : 1. Buku - Buku Hukum ( Karya Tulis Hukum atau Pandangan Para Ahli Hukum ) 2. Jurnal Hukum 3. Internet c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus umum, jurnal hukum, internet, surat kabar dan makalah yang ada dalam media masa. 16Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penulisan hukum Normatif dan Empiris, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 157
d. Metode Penyajian Data Pada laporan penelitian, bagian hasil penelitian terdapat bahasa mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Deskripsi data adalah kegiatan menyediakan data dari data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan cara megumpulkan data-data yang merupakan data yang berserakan, sulit dimengerti dan tidak teratur agar dapat tersusun dengan rapi, dapat dibaca dan dapat dimengerti dengan mudah maka dilakukan penyajian data atau yang biasa disebut penyusunan data. Dengan demikian penyajian data dalam kegiatan menyusun data mentah berupa data penelitian yang diperoleh dan yang berserakan menjadi lebih teratur dan dapat dianalisis disajikan dalam bentuk skripsi. e. Metode Analisa Data Secara umum analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali data yang ditulis. Analisi data dapat berupa menentang, memberi kritik, menambah atau memberi masukan dan atau mendukung kemudian memberikan kesimpulan dari penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran, pemaparan atau sukjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
f. Lokasi Penelitian Lokasi untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pengadilan Negeri Ungaran, Jl. Gatot Subroto No.16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, penulis akan memberikan gambaran dan menguraikan penulisan hukum sesuai dengan aturan yang ada yaitu dengan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu adalah membagi empat bab yang setiap bab dibagi atas sub-sub bagian yang maksudnya untuk mempermudah memahami dari hasil enelitian. Adapun empat bab tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab Pendahuluan ini diuraikan beberapa macam sub bab, yaitu tentang : Latar Belakang Masalah, Peumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Teriminologi, Metode Penelitian ( metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode penyajian data, metode analisa data, dan lokasi penelitian ) dan Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan - landasan teori yang disertai dengan pembahasan tentang masalah yang menjadi penelitian. Dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu :
1) Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana b. Jenis - Jenis Tindak Pidana c. Unsur - Unsur Tindak Pidana 2) Pencurian a. Pengertian Pencurian b. Jenis dan Unsur Pencuriain 3) Pemidanaan a. Teori Pemidanaan b. Jenis dan Sanksi Pidana c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam d. Sumber hukum e. Dalil Al- Quran 4. Pengertian Elpiji BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang disertai dengan pembahasan yang sudah dioleh dengan penyajian data yang dapat dipahami tentang penyelidikan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Tabung Elpiji (Studi Kasus di Pengadilan Ungaran, Kabupaten Semarang) a. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran
b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Ungaran BAB IV : PENUTUP Pada Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Hukum yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas isi dari skripsi yang dibahas dan saran dari Penulis untuk penulis lain.