Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA Dudi Badruzaman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung Abstrak : Penelitian ini di fokuskan pada perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari'ah dengan dan konvensional. Hasil dari penilitian tersebut adalah: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang tertanggung dengan Usaha Perasuransian. 3), bentuk penyelesaian sengketa antara penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci: Hukum, Tertanggung, Asuransi jiwa, dan Pembayaran Klaim Abstract : This study focuses on the legal protection of the insured in the payment of life insurance claims, this study aims to examine: 1) Form of legal protection of the insured in the payment of life insurance claims. 2) The responsibility of the insurance company in paying life insurance claims. 3) The form of dispute resolution that occurs between the insured party and the insurer in the payment of life insurance claims. The results of the research are: 1) The form of legal protection of the insured in the payment of life insurance claims, if the guarantor of default is in the form of not carrying out the performance as agreed on in the insurance policy. 2) The responsibility of the insurance company in paying life insurance claims is regulated in several legal provisions both in the Consumer Protection Act, Civil Code, Commercial Law, and in the Law concerning Insurance Business. 3), the form of dispute resolution between the insured and the insurer in the payment of life insurance claims is generally settled through an arbitration institution in accordance with the clause in the policy, but if the policy is not determined which institution resolves the dispute, it can file legal remedies in the District Court or institution dispute resolution outside the court. Keywords: Law, the insured, life insurance and payment of claims I. PENDAHULUAN bangsa dalam mewujudkan masyarakat Pembangunan nasional meletakan untuk meningkatkan ekonomi dan setiap dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bidang pada umumnya. Pola dasar Received: 2018-11-26| Reviced: 2019-02-13| Accepted: 2019-02-14 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : 91
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa pembangunan nasional menggariskan apa bidang baik di bidang peningkatan sumber tujuan pembangunan, merupakan landasan daya manusia maupun peningkatan di hukum bagi terselenggaranya kegiatan bidang sumber daya alam yang bertujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat yang sedang dilaksanakan memerlukan secara adil dan merata guna meningkatkan peraturan-peraturan hukum yang dapat pembangunan di segala sektor. menunjang serta memberikan arah Seiring dengan perkembangan pembangunan, dimana sejalan dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan serta jaman serta ditunjang oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangan masyarakat indonesia yang semakin meningkat, maka semakin tinggi bergerak ke arah perdagangan bebas menuntut usaha pembangunan di bidang pula tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh semakin pesatnya hukum. perkembangan teknologi dan tingginya Hal ini menunjukan bahwa hukum persaingan dalam dunia usaha. Disadari sebagai sarana pembaharuan (agent of kemajuan zaman dan perkembangan change) atau sarana pembangunan teknologi modern yang begitu serba cepat. diperlukan peranannya dalam Maka tingkat risiko yang terjadi juga pembangunan nasional, sebagaimana terhadap setiap aktifitas manusia juga akan menurut Mohtar Kusumaatmadja, bahwa semakin meningkat baik yang mengancam (Kusumaatmadja, 2014) : atas diri ataupun harta benda miliknya, "Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti sehingga manusia berupaya untuk mengatasinya. Salah satu cara manusia kaidah atau peraturan hukum yang mengatasi risiko adalah melalui peralihan berfungsi sebagai alat (pengatur) atau saranan pembangunan dalam arti menyalur risiko kepada pihak lain dalam hal ini melalui lembaga asuransi. Asuransi arah kegiatan manusia ke arah yang sebagai lembaga pengalihan dan dikehendaki oleh pembangunan atau pembagian risiko mempunyai kegunaan pembaharuan". yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Pembangunan di Indonesia negara. Dimana mereka yang mengikatkan merupakan pembangunan manusia yang diri dalam perjanjian asuransi akan merasa seutuhnya yaitu pembangunan di segala tenteram sebab mendapat perlidungan dari Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 92
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 kemungkinan tertimpa suatu kerugian. bukti dalam penyelenggaraan suatu Sedangkan bagi suatu perusahaan yang pertanggungan dalam hal pemberian mengalihkan risikonya melalui perjanjian jaminan ganti kerugian atas terjadinya asuransi akan dapat meningkatkan peristiwa tidak pasti atau risiko yang usahanya dan berani menggalang tujuan timbul. Polis pertanggungan memegang yang lebih besar. Demikian pula premi- peranan penting karena sangat bermanfaat premi yang terkumpulkan dalam suatu pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi perusahaan asuransi dapat diusahakan dan (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai digunakan sebagai dana untuk usaha akibat dibayarkan premi asuransi pada pembangunan dan hasilnya akan dinikmati pihak penanggung. oleh masyarakat. Asuransi merupakan Dalam hal ini terlihat bahwa para sarana finansial dalam tata kehidupan pihak memiliki hak dan kewajiban masing- rumah tangga, baik dalam mengahadapi risiko yang mendasar seperti risiko masing yang harus dipahami, khususnya tertanggung sebagai pemegang polis kematian, atau dalam menghadapi risiko asuransi jiwa. Terkait dengan pemahaman atas harta benda yang dimiliki. Demikian hak dan kewajiban pemegang polis pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko atas harta terdapat unsur-unsur penyebab yang merupakan kurangnya pengetahuan benda yang mungkin dapat mengganggu pemegang polis dalam menggunakan hak kesinambungan usahanya. dan kewajibannya. Dengan adanya hak dan Walaupun banyak metode untuk kewajiban tersebut dikenal dengan istilah menangani risiko, namun asuransi "Prestasi atau kontra prestasi", maka merupakan metode yang paling banyak memungkinkan para pihak untuk dipakai. Asuransi menjanjikan melakukan penuntutan atas haknya, di perlindungan kepada pihak tertanggung samping itu pula merupakan kewajiban terhadap risiko yang dihadapi perorangan pihak lain untuk memenuhinya. maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut yang Asuransi merupakan suatu perjanjian yang mendasari penulis ingin melakukan sifatnya konsensual. dimana hal yang telah penelitian dengan judul Perlindungan disepakati dalam perjanjian asuransi Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran dituangkan dalam suatu akta yang disebut Klaim Polis Asuransi Jiwa. polis. Polis tersebut berfungsi sebagai alat Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 93
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Berangkat dari uraian latar dipakai sebagai landasan penelitian yang belakang di atas, maka penulis akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel- merumuskan beberapa permasalahan variabel permasalahan yang akan utama sabagai fokus pembahasan dalam diteliti.(Mardalis, 2013) penelitian ini terkait dengan perlidungan Dalam penelitian ini, landasan teori hukum tertanggung dalam pembayaran yang digunakan terkait dengan klaim polis asuransi jiwa, adapun rumusan perlindungan hukum bagi tertanggung masalah tersebut sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pembayaran klaim asuransi jiwa antara lain: teori perlindungan hukum, tertanggung dalam pembayaran klaim teori tanggung jawab dan teori asuransi jiwa? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam penyelesaian sengketa. pembayaran klaim asuransi jiwa?. Dan 3. Teori Perlindungan Hukum Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Menurut Soetjipto Raharjo, dan perbedaan unsur premi asuransi perlindungan hukum adalah memberikan syari'ah dengan dan konvensional? pengayoman terhadap hak asasi manusia II. PEMBAHASAN (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada A. Landasan Teori masyarakat agar dapat menikmati semua Dalam dunia ilmu, teori menempati hak-hak yang diberikan oleh hukum. kedudukan yang sangat penting karena Hukum dapat difungsikan untuk teori memberikan sarana untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya merangkum serta memahami masalah yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, dibicarakan secara lebih baik.(Dimyanti, melainkan juga prediktif dan antisipatif. 2016) Hukum dibutuhkan untuk mereka yang Kerangka teoritis berisikan teori- lemah dan belum kuat secara sosial, teori dan prinsip-prinsip yang berguna ekonomi dan politik untuk memperoleh sebagai landasan penelitian. Sebagaimana keadilan sosial.(Raharjo, 2014) diuraikan oleh Mardalis tentang kerangka Perlindungan hukum dalam hal ini teoritis yang dimaksudkan untuk sesuai dengan teori interprestasi hukum memberikan gambaran atau batasan- sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno batasan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 tentang teori-teori yang akan Mertokusumo, bahwa interpretasi atau 94
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 penafsiran merupakan salah satu metode di mana kepada rakyat diberi penemuan hukum yang memberi kesempatan untuk mengajukan penjelasan yang gamblang mengenai teks keberatan atau pendapat sebelum undang-undang agar ruang lingkup kaidah suatu keputusan pemerintah dapat ditetapkan sehubungan dengan mendapat bentuk yang definitif, peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim 2. Perlindungan hukum represif, merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam oleh masyarakat mengenai peraturan penyelesian sengketa. hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat Perlindungan hukum yang untuk mengetahui makna Undang- diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan Undang. Pembenarannya terletak pada implementasi atas prinsip pengakuan dan kegunaan untuk melaksanakan ketentuan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang konkrit dan bukan untuk kepentingan manusia yang bersumber pada Pancasila metode itu sendiri. Penafsiran sebagai dan prinsip Negara Hukum yang salah satu metode dalam penemuan hukum berdasarkan Pancasila. Setiap orang (rechtsvinding), berangkat dari pemikiran, berhak mendapatkan perlindungan dari bahwa pekerjaan kehakiman memiliki hukum. Hampir seluruh hubungan hukum karakter logikal. Interpretasi atau harus mendapat perlindungan dari hukum. penafsiran oleh hakim merupakan Oleh karena itu terdapat banyak macam penjelasan yang harus menuju kepada perlindungan hukum. pelaksanaan yang dapat diterima oleh Teori Penyelesaian Sengketa masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode Sengketa adalah pertentangan atau interpretasi ini adalah sarana atau alat konflik yang terjadi dalam kehidupan untuk mengetahui makna undang-undang. masyarakat (populasi sosial) yang (Mertokusumo, 2016) membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok atau Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi organisasi-organisasi terhadap satu objek dua hal, yakni: permasalahan (Witanto, 2011). Konflik 1. Perlindungan hukum preventif, juga dapat didefinisikan sebagai segala yakni bentuk perlindungan hukum Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 95
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa macam interaksi pertentangan atau dalam mengupayakan antagonistic antara dua atau lebih pihak. tuntutannya. Dia mengambil Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. keputusan untuk mengabaikan Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya Pertama, contending (bertanding), yaitu dan dia meneruskan hubungan- mencoba menerapkan suatu solusi yang hubungannya dengan pihak yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, yielding dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi kemungkinan seperti kurangnya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan problem solving (pemecahan masalah), keluhan ke peradilan, kurangnya yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, with akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke drawing (menarik diri), yaitu memilih pengadilan karena diperkirakan meninggalkan situasi sengketa, baik secara bahwa kerugiannya lebih besar 12 fisik maupun psikologis. Kelima in action (diam), yaitu tidak melakukan apa- dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi apa (Pruitt dan Rubin, 2013). maupun pisikologis. Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara- 2. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, cara penyelesaian sengketa yang terjadi memilih untuk mengurangi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 untuk sama sekali menghentikan (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam hubungan tersebut, misalkan masyarakat, yaitu: dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan 1. Lumpingit (membiarkan saja), mengelak, maka masalah yang oleh pihak yang merasakan menimbulkan keluhan dielakkan perlakuan tidak adil, gagal saja. Berbeda dengan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 96
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 pemecahan pertama, dimana mencampurinya. Kedua belah hubunganhubungan berlangsung pihak berupaya untuk saling terus, hanya isunya saja yang menyakinkan, jadi mereka dianggap selesai. Sementara membuat aturan mereka sendiri dalam hal bentuk kedua dan tidak memecahkannya (avoidance), yaitu pihak yang dengan bertitik tolak dari aturan- merasa dirugikan aturan yang ada. mengelakannya. Pada bentuk 5. Mediation (mediasi), pihak penyelesaian pertama hubungan ketiga yang membantu kedua pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kedua hubungan kedua belak kesepakatan. Pihak ketiga ini pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, untuk keseluruhan. atau ditunjukan oleh pihak yang 3. Coercion (paksaan), pihak yang berwenang untuk itu. Apakah satu memaksakan pemecahan mediator hasil pilihan kedua kepada pihak lain, ini bersifat belah pihak, atau karena unilateral. Tindakan yang ditunjuk oleh orang yang bersifat memaksakan atau mempunyai kekuasaan, kedua ancaman untuk menggunakan belah pihak yang bersengketa kekerasan, pada umumnya harus setuju bahwa jasa-jasa mengurangi kemungkinan seorang mediator akan penyelesaiaan secara damai. digunakan dalam upaya mencari 4. Negotiation (perundingan), pemecahan. Dalam masyarakat kedua belah pihak yang kecil (paguyuban) bisa saja berhadapan merupakan para pengambil keputusan. tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan Pemecahan masalah yang sebagai arbitrator dan sebagai dihadapi dilakukan oleh mereka hakim. berdua, mereka sepakat tanpa 6. Arbitration (Arbitrase), yaitu adanya pihak yang ketiga yang dua belah pihak yang Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 97
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa bersengketa sepakat untuk unsur dari asuransi, yaitu: (Sastrawidjaja meminta perantara kepada pihak dan Endang, 2013). ketiga, arbitrator dan sejak 1. Merupakan suatu perjanjian; semula telah setuju bahwa mereka akan menerima Perjanjian adalah hubungan hukum keputusan dari arbitrator antara antara dua pihak atau lebih tersebut. berdasarkan kata sepakat untuk 7. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur wewenang untuk mencampuri oleh hukum. Kata sepakat dalam pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang suatu perjanjian merupakan unsur esensial. Hal ini merupakan unsur bersengketa. Pihak ketiga itu pertama untuk sahnya suatu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Karena asuransi artinya pihak ketiga berupaya adalah perjanjian, maka ketentuan- bahwa keputusan itu ketentuan yang berlaku pada dilaksanakan. (Nader and Jr, 2014). perjanjian dalam KUHPerdata berlaku pula untuk perjanjian Menurut Folberg and Taylor, konflik dapat asuransi selama ketentuan KUHD dibagi menjadi dua kategori, yaitu: tidak mengatur yang sebaliknya. (Widyana, 2012) 2. Adanya premi; a. Konflik yang terjadi dalam diri Premi adalah salah satu unsur induvidu itu sendiri (intrapersonal conflict within the induvidual). penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang b. Konflik yang terjadi antara wajib dipenuhi oleh tertanggung induvidu dan induvidu atau antar kepada penanggung. Dalam kelompok (interpersonal). Unsur-Unsur Asuransi hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan Menurut Man Suparman risiko dari tertanggung dan Sastrawidjaya bahwa terdapat beberapa Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 tertanggung membayar sejumlah 98
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 premi sebagai imbalannya. Apabila asuransi sebagai jaminannya adalah premi tidak dibayar, asuransi dapat meninggal dunianya seseoarang, dibatalkan atau setidak-tidaknya sedangkan masalah ini sudah ditakdirkan asuransi tidak berjalan. Premi harus olaeh yang maha kuasa, bahwa manusia dibayar lebih dahulu oleh tidak akan hidup selamanya. Maka dari itu tertanggung karena tertanggunglah sesungguhnya yang tidak pasti bukan pada yang berkepentingan.(Ikhsan, saat kejadian meninggal dunianya manusia 2015) akan tetapi kapan orang tersebut akan 3. Adanya kewajiban penanggung meninggal dunia. Dan hal ini belum dapat untuk memberikan penggantian dipastikan. (Prakoso dan Murtika, 2013) kepada tertanggung Kewajiban Polis penanggung yang merupakan hak Polis adalah bukti perjanjian tertanggung, untuk menuntutnya baru timbul apabila peristiwa yang penutupan asuransi tersebut. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu diperjanjikan terjadi. perjanjian asuransi harus dapat dibuat 4. Adanya suatu peristiwa yang secara tertulis dalam suatu akta yang belum pasti terjadi (onzeker dinamakan polis. Kesimpulan minimal dari voorval). Pasal tersebut dalah bahwa polis Dalam kaitannya dengan suatu merupakan syarat mutlak pada perjanjian kejadian yang tidak bisa dipastikan tentunya harus dititik beratkan pada bagian asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum maksimal setelah dilakukan yang terpenting dari perjanjian asuransi, penafsiran secara sistematis dengan yaitu adanya kewajiban bagi pihak asurador untuk membayar uang kepada memperhatikan Pasal 257 dan 258 KUHD. Berdasarkan kedua pasal tersebut pihak yang terjamin. Batasan mengenai dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal peristiwa yang tidak pasti, wajib ditinjau bahwa polis dalam perjanjian asuransi dari beberapa segi. Contohnya dalam asuransi kebakaran atau asuransi tidak merupakan syarat mutlak, hanya merupakan alat bukti tetapi saja. kecelakaan yang memang benar hal ini Meskipun demikian sesuai dengan asas tidak bisa dipastikan terjadinya kebakaran atau kecelakaan itu. Perjanjian dalam kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diperkenankan saja apabila para pihak Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 99
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi 7. Premi pertanggungan tersebut; baru berlangsung setelah polis selesai atau dan setelah diserahkan kepada tertanggung. 8. Pada umumnya, semua keadaan Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, perjanjian asuransi yang bersangkutan dan segala syarat yang (Sastrawidjaja dan Endang, 2013). diperjanjikan antara para pihak. Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi Premi Asuransi syarat-syarat/isi minimal sebagaimana Premi asuransi adalah sejumlah diatur dalam pasal 256 KUHD sebagai uang yang wajib dibayar oleh tertanggung syarat umum, isi polis asuransi menurut kepada penanggung setiap jangka waktu Pasal 256 KUHD adalah: tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah 1. Hari ditutupnya pertanggungan. premi asuransi bergantung pada jumlah 2. Nama orang yang menutup asuransi yang disetujui oleh tertanggung pertanggungan atas tanggungan pada saat diadakan asuransi (Ikhsan, sendiri atau atas tanggungan 2015). Dengan demikian premi asuransi seorang ketiga. merupakan imbalan atas jasa jaminan yang 3. Suatu uraian yang cukup jelas diberikan oleh penanggung kepada mengenai barang yang tertanggung untuk mengganti kerugian dipertanggungkan. yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian). Imbalan jasa atas 4. Jumlah uang untuk beberapa jaminan perlindungan yang diberikan oleh diadakan pertanggungan. penanggung kepada tertanggung dengan 5. Bahaya yang ditanggung oleh si menyediakan sejumlah uang terhadap penanggung. risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa). (Djojosoedarso, 2014) 6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Premi merupakan faktor yang penanggung dan saat berakhirnya sangat penting dalam asuransi, baik bagi itu. penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 100
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 dengan premi yang berhasil dikumpulkan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan dan para tertanggung (yang jumlahnya semakin panjang masa perjanjian, maka cukup banyak) dalam waktu yang relatif semakin besar pula nilai tabarru'-nya. lama, akan membentuk sejumlah dana Premi (kontribusi) pada asuransi yang cukup besar, dan dari dana tersebut syariah disebut net premium karena hanya perusahaan asuransi akan mampu terdiri dari moralitas (harapan hidup), mengembalikan tertanggung kepada posisi premi asuransi syariah tidak mengandung (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian unsur loading (komisi agen, biaya menghindarkan tertanggung dari adminsitrasi dan lain-lain). Tidak terdapat kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga unsur bunga, baik bunga teknik maupun mampu berdiri pada posisi seperti keadaan bunga aktuaria, menggunakan akad bagi sebelum terjadinya kerugian. Sedang bagi hasil (mudharabah) tertanggung premi juga sangat penting, 2. Asuransi Konvensional karena Premi yang harus dibayar adalah Pada asuransi konvensional unsur biaya baginya yang akan terdapat tabel mortalita, yaitu daftar tabel mempengaruhi kegiaran/tingkat kematian yang berguna untuk mengetahui konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi- besarnya klaim kemungkinan timbulnya rendahnya premi pada umumnya akan kerugiam yang dikarenakan kematian, menjadi pertimbangan utama bagi serta meramalkan berapa lama batas waktu tertanggung apakah dia akan menutup (umur) rata-rata seorang bisa risiko dengan asuransi atau tidak. hidup, adanya penerimaan Perbedaan antara unsur premi bunga (interest).dan terdapat biaya-biaya asuransi syariah dan asuransu yang harus dibayar, seperti biaya konvensional yaitu : penutupan asuransi, biaya pemeliharaan 1. Asuransi Syariah dan biaya lainnya (Sula, 2015). Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan Klaim (untuk asuransi jiwa), dan Klaim adalah salah satu fungsi unsur tabarru' saja (untuk asuransi terpenting dari perusahaan asuransi. kerugian dan term insurance pada life). Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya Adalah essensiil, klaim yang sah dibayar dengan segera dan sepenuhnya. itu diambil dari table mortalitas (harapan Pembayaran klaim yang kurang akan hidup), yang besarnya tergantung usia dan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 101
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa menyebabkan lahirya klaim, sedangkan pembayaran/transaksi secara rutin pembayaran klaim yang berlebihan dapat (terutama di dua tahun pertama, membawa kebangkrutan. Klaim adalah jangan sampai ada yang bolong). suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang 3. Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. dalam masa tunggu. Maksudnya sedangkan klaim asuransi jiwa adalah masa tunggu adalah masa mulai suatu tuntutan dari hak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi berlakunya perlindungan asuransi. atas sejumlah pembayaran uang 4. Klaim termasuk dalam pertanggungan atau harga tunai yang pertanggungan. Pastikan klaim timbul karena syarat-syarat dalam yang Anda ajukan bukan perjanjian asuransinya telah dipenuhi. pengecualian yang tertera dalam polis. (Darmawi, 2017). Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan Tahapan Klaim asuransi, ada berbagai ketentuan penting Ada tiga tahapan dalam klaim, mengenai pengajuan klaim yang harus yaitu: diperhatikan: 1. Notification Merujuk kepada batas 1. Klaim sesuai dengan yang tertera waktu pelaporan klaim, 7, 14, 30 dalam polis. Sebelum mengajukan hari sesuai dengan ketentuan polis . klaim asuransi, pastikan bahwa Melaporkan kepada perusahaan anda memiliki manfaat yang asuransi secara tertulis (verbal dan sesuai dengan yang tercatat diikuti dengan laporan tertulis). didalam polis asuransi. 2. Investigation (Fact-finding Survey 2. Polis masih berlaku (inforce). di lokasi.) Permintaan beberapa Anda harus memastikan juga, dokumen pembuktian atas nilai bahwa polis Anda masih berada kerugian dan lainnya Penunjukkan dalam keadaan Inforce / berlaku / Jasa penilai kerugian (estimasi nilai aktif. Jadi agar polis Anda klaim diperlukan). senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan Anda melakukan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 102
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 3. Tertanggung mengirimkan harta benda yang dimiliki. Demikian pula dokumen pendukung klaim yang dunia usaha dalam menjalankan diminta oleh penanggung kegiatannya menghadapi berbagai risiko Penanggung melakukan yang mungkin dapat mengganggu pemeriksaan kesesuaian dokumen kesinambungan usahanya. kepada polis, kelengkapan Walau banyak metode untuk dokumen penanggung yang diminta oleh dan mengirimkan menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak kepadapihak penanggung dipakai. Asuransi menjanjikan (Tjiptono, 2015). perlindungan kepada pihak tertanggung B. Bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi perorangan tertanggung dalam pembayaran maupun risiko yang dihadapi perusahaan. klaim asuransi jiwa Di samping itu, usaha perasuransian 1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari Perekonomian negara banyak kegiatan perlindungan risiko, perusahaan mempengaruhi perkembangan bisnis asuransi menghimpun dana masyarakat asuransi jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi dari penerimaan premi. Perusahaan nasional menentukan bertambah kuat atau asuransi merupakan suatu lembaga yang lemahnya daya beli masyarakat, termasuk sengaja dirancang dan dibentuk sebagai pembelanjaan untuk polis asuransi jiwa. lembaga pengambil alih dan penerima Dengan demikian terdapat korelasi antara risiko. Dengan demikian perusahaan laju pertumbuhan ekonomi dengan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah proteksi sebagai produknya kepada pertanggungan, dan premi asuransi. masyarakat yang membutuhkannya. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin Perusahaan asuransi secara spesifik dirasakan, baik oleh perorangan maupun mempunyai ciri dan tujuan operasional, dunia usaha di Indonesia. Asuransi untuk mencapai sasarannya yang khas. merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik menghadapi Perusahaan mengusahakan para risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau menghadapi risiko atas pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 103
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa demikian suatu perusahaan asuransi belah pihak dalam hal ini penanggung dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dengan tertanggung, kecapakan bertindak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seperti sudah dewasa dan tidak berada di lembaga pengambil alih dan penerima bawah pengampuan, obyek tertentu seperti risiko pihak lain. "Pada sisi lain, adanya obyek perjanjian asuransi jiwa perusahaan asuransi adalah suatu yaitu pertanggungan atas jiwa serta kausa perusahaan yang hasil produksinya adalah yang halal seperti tidak bertentangan suatu jasa, dimana jasa tersebut merupakan dengan undang-undang, ketertiban umum suatu "janji memberi proteksi" yang dan asusila. Dalam perjanjian asuransi, merupakan janji untuk memberikan ganti penanggung berjanji akan membayar kerugi, apabila nasabah dalam sewaktu- kerugian yang disebabkan risiko yang waktu menderita kerugian yang telah diasuransikan kepada tertanggung, disebabkan karena suatu peristiwa yang sedangkan tertanggung membayar premi sudah diperjanjikan sebelumnya". secara perodik kepada penanggung. (Hartono, 2016). Mengingat setiap perjanjian itu merupakan 2. Hak dan kewajiban para pihak suatu hubungan hukum maka hak dan dalam perjanjian asuransi kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum Walaupun perjanjian asuransi dan undang-undang selama isinya tidak merupakan suatu perjanjian khusus karena bertentangan dengan hukum, ketertiban, diatur tersendiri di dalam KUHD, namun kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat dalam hal-hal yang menyangkut syarat perjanjian. Beberapa pasal penting sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdata umum lainnya, maka asuransi tunduk pada yang harus diperhatikan dalam perjanjian hukum perjanjian yang diatur dalam asuransi, seperti Pasal 1320 KUHPerdata KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada yag mengatur syarat-syarat yang harus Pasal 1 KUHD yang menyatakan," Bahwa dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu: KUHPerdata pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD". Terkait dengan syarat sahnya perjanjian asuransi, tetap a. hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak; mengacu pada syarat sahnya perjanjian b. Kecakapan untuk membuat suatu yang ada dalam KUHPerdata khususnya perjanji Pasal 1320 seperti kesepakatan kedua Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 104
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 c. Suatu hal tertentu; kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan d. Suatu sebab yang halal. demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen 3. Bentuk perlindungan hukum dan produsen. tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi B. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam Pembayaran klaim Perlindungan tertanggung adalah asuransi jiwa istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 1. Prinsip Tanggung Jawab kepada tertanggung dalam usahanya untuk Ada dua istilah yang menunjuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang pada pertanggungjawaban dalam kamus dapat merugikan tertanggung itu sendiri. hukum, yaitu liability dan responsibility. Dalam bidang hukum tertanggung bisa Istilah liability menunjuk pada dikatakan sebagai konsumen karena dalam pertanggungjawaban hukum, yaitu undang-undang perlindungan konsumen, tanggung gugat akibat atas kesalahan yang konsumen adalah setiap pengguna barang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, istilah responsibility menunjuk pada khususnya di Indonesia, sedangkan di pertanggungjawaban politik" negara maju, hal ini mulai dibicarakan Secara umum prinsip tanggung jawab bersamaan dengan berkembangnya dalam hukum dapat dibedakan sebagai industri dan teknologi. berikut: Dengan pemahaman bahwa a. Prinsip Tanggung Jawab perlindungan konsumen mempersoalkan Berdasarkan Unsur Kesalahan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk (Fault Liability atau Liability Based On Fault) dimana suatu memperoleh barang dan jasa dari prinsip yang cukup umum berlaku kemungkinan timbulnya kerugian karena dalam hukum pidana dan perdata. penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, sebagai hukum yang mengantur tentang prinsip ini dipegang secara teguh. pemberian perlindungan kepada konsumen (tertanggung) dalam rangka pemenuhan Prinsip ini menyatakan, seorang Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 105
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa baru dapat dimintakan c. Prinsip Praduga Untuk Tidak pertanggungjawaban secara hukum Selalu Bertanggung Jawab jika ada unsur kesalahan yang (Presumption Of Non Liability dilakukannya. Pasal 1365 Principle), prinsip ini adalah KUHPerdata, yang lazim dikenal kebalikan dari prinsip yang kedua, sebagai pasal tentang perbuatan prinsip praduga untuk tidak selalu melawa hukum, mengharuskan bertanggungjawab hanya dikenal terpenuhinya empat unsur pokok dalam lingkup transaksi konsumen yaitu (1) adanya perbuatan, yang sangat terbatas. Contoh dari b. Adanya unsur kesalahan, (3) penerapan prinsip ini adalah pada adanya kerugian yag diderita, (4) adanya hubungan kausalitas antara hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin kesalahan dan kerugian. 2. Prinsip atau bagasi tangan, yang biasanya Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption dibawah penumpang dan diawasi oleh adalah tanggung Of Liability Principle), dimana jawab dari penumpang. prinsip ini menyatakan bahwa d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak tergugat selalu dianggap (Srict Liability), prinsip tanggung bertanggung jawab sampai ia dapat jawab mutlak sering diidentikan membuktikan bahwa ia tidak dengan prinsip tanggung jawab bersalah. Kata "dianggap" pada absolut (Absolut Liability) dimana prinsip "Presumption Of Liability" prinsip tanggung jawab tanpa adalah penting, karena ada kesalahan dan tidak ada kemungkinan tergugat pengecualian. Kendati demikian membebaskan diri dari tanggung adapula para ahli yang jawab, yaitu dalam hal menbedakan kedua terminologi di membuktikan bahwa ia telah atas. Ada pendapat yang "mengambil" semua tindakan yang menyatakan, strict liability adalah diperlukan untuk menghindarkan prinsip tanggung jawab yang terjadinya kerugian. Jadi beban menetapkan kesalahan tidak pembuktian ada pada si tergugat. sebagai faktor yang menetukan. Namun ada pengecualian- Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 106
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 pengecualian yang ketentuan polis asuransi jiwa memungkimkan untuk dibebaskan tersebut.(Sekartati, 2014). dari tanggung jawab, misalnya kedaan force majeur. Sebaliknya Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha absolut liability adalah prinsip apabila dalam melakukan usahanya masih tanggung jawab tanpa kesalahan menyimpang atau tidak sesuai dengan dan tidak ada pengecualian. ketentuan ini: (Gunawan, 2015) e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan 1) Contractual liability Pembatasan (Limitation Of Liability Principle), prinsip ini Contractual liability atau sangat disenangi oleh pelaku usaha pertanggungjawaban kontraktual untuk dicantumkan sebagai merupakan pertanggungjawaban klausula eksenorasi dalam perdata atas dasar perjanjian/ perjanjian standar yang dibuatnya. kontrak dari pelaku usaha (baik Dari beberapa prinsip tanggung barang maupun jasa), atas kerugian jawab di atas, yang terkait dengan yang dialami oleh konsumen atas tanggung jawab penanggung mengkonsumsi atau menggunakan terhadap tertanggung dalam barang dan/atau jasa yang perjanjian asuransi jiwa adalah diberikannya. prinsip tanggung jawab dengan 2) Product liability pembatasan (Limitation Of Liability Principle), dimana Product liability merupakan berdasarkan prinsip ini bahwa tanggung jawab perdata secara penanggung bertanggung jawab langsung (strict liability) dari terhadap tertanggung sebatas apa pelaku usaha (produsen barang) yang diperjanjikan dalam polis atas kerugian yang dialami asuransi, sehingga tertanggung, konsumen akibat mengkonsumsi tertunjuk atau penikmat tidak barang yang dihasilkan. Inti dari dapat menuntut tanggung jawab strict liability yaitu tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi berdasarkan perbuatan melawan jumlah pertanggungan yang ada hukum. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 107
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa memperoleh ganti rugi secara ini perusahaan asuransi jiwa atas langsung dari produsen (barang) pembayaran klaim kepada tertanggung sekalipun konsumen tidak adalah tanggung jawab berdasarkan mempunyai hubungan kontraktual kontraktual (Contractual Laibility). (privity of contract) dengan Berdasarkan tanggung jawab tersebut produsen tersebut. perusahaan asuransi selaku penanggung 3) Criminal liability bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak Criminal liability yaitu tanggung tertanggung berdasarkan perjanjian jawab pidana dari pelaku usaha asuransi. (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Tertanggung Dengan selain sanksi pidana, terhadap Pihak Penanggung Dalam Pembayaran pelaku usaha masih dapat Klaim Asuransi Jiwa dikenakan hukuman pidana 1. Faktor Penyebab Terjadinya tambahan, berupa: Sengketa a. Perampasan barang tertentu Pengertian sengketa dalam kamus b. Pengumuman putusan hakim Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi c. Pembayaran ganti rugi atau pertentangan antara orang-orang, d. Perintah penghentian kegiatan kelompok-kelompok, atau organisasi- tertentu yang menyebabkan organisasi terhadap satu obyek timbulnya kerugian konsumen; permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau e. Kewajiban penarikan barang kelompok-kelompok yang mempunyai dan/atau jasa dari peredaran hubungan atau kepentingan yang sama atas f. Pencabutan ijin usaha. suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu Berdasarkan beberapa uraian di dengan yang lain. Sengketa adalah atas, bahwa tanggung jawab hukum yang pertentangan antara dua pihak atau lebih ditujukan kepada penanggung dalam hal yang berawal dari persepsi yang berbeda Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 108
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 tentang suatu kepentingan atau hak milik dunia, sehingga kadang-kadang yang dapat menimbulkan akibat hukum penyampaian klaim sudah bagi keduanya. Dalam perjanjian asuransi melewati tanggal pengajuan jiwa, antara tertanggung dengan klaim. penanggung sering terjadi sengketa 2) Penanggung terutama terkait pembayaran klaim asuransi jiwa. Pada umumnya penyebab faktor penyebab sulitnya dari timbulnya sengketa dalam pengajuan klaim asuransi jiwa yang pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh penanggung, antara lain: disebabkan oleh beberapa faktor: a) Tidak menjelaskan isi dari 1) Tertanggung polis asuransi kepada tertanggung, sehingga Pada umumnya salah faktor yang tertanggung kadang- menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan klaim pembayaran asuransi kadang tidak mengerti tentang isi polis asuransi jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak yang menyebabkan multi tertanggung sendiri, antara lain: penafsiran antara a. Tidak memberikan keterangan- tertanggung dengan keterangan yang diperlukan penanggung. penaggung dalam hal-hal yang b) Tidak membayar uang perlu diberitahukan dengan benar; pertanggungan kepada b. Tidak membayarkan premi pemegang polis apabila asuransi sesuai dengan yang masa kontrak telah diperjanjika. berakhir dan kepada c. Tidak melengkapi surat-surat yang seorang yang ditunjuk atau diperlukan penaggung baik dalam penerima manfaat apabila masa asuransi maupun dalam tertanggung meninggal mengajukan klaim. dunia. d. Penikmat juga sering terlambat c) Tidak membayar nilai tunai menyampaikan klaim asuransi polis kepada pemegang ketika tertanggung meninggal polis yang mengakhiri Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 109
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa perjanjian asuransi sebelum merupakan lanjutan dari keluhan dan masa pertanggungan konflik. berakhir. Berdasarkan uraian di atas, bahwa 3) Penerima manfaat penyebab terjadinya sengketa antara Pada umumnya penerima manfaat penanggung dengan tertanggung atau sulit untuk menerima hak atas uang penikmat disebabkan oleh tertanggung pertanggungan, karena disebabkan: atau penikmat itu sendiri maupun dari pihak penanggung. Dari tidak 1) Tidak memberitahukan kepada melaksanakan hak dan kewajiban tersebut penanggung tentang kematian menyebabkan timbulnya sengketa dalam tertanggung; pengajuan klaim asuransi. 2) Tidak dapat membuktikan dapat ditagihnya uang dari penaggung; 4) Bentuk Penyelesaian Sengketa 3) Tidak dapat membuktikan haknya Pada Umumnya untuk menerima uang Dalam kehidupan sehari-hari, pertanggungan; serta terlebih di dunia bisnis setiap orang tentu 4) Tidak dapat menunjukan kwitansi menghendaki segala sesuatu berjalan pembayaran premi yang terakhir. dengan baik tanpa masalah apapun terlebih Sehingga dari beberapa faktor di atas, maka sering timbul keluhan-keluhan sengketa. Akan tetapi kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalhanya antara tertanggung menganggap haknya masalah yang muncul melainkan sengketa dilanggar oleh pihak penanggung. Setelah juga. tertanggung menyampaikan keluhan- Beberapa diantara masalah atau keluhannya, maka tahap selanjutnya pihak sengketa itu hadir tanpa dikehendaki atau penaggung menanggapi dengan dicegah oleh seseorang sebab bermula dari menunjukkan reaksi negatif atas keluhan- pihak lain. Dengan demikian, tidak ada keluhan yang berujung pada situasi seorangpun yang dapat memastikan konflik. Setelah konflik-konflik makin dirinya akan senantiasa luput dari meluas dan sampai di bawah ke lembaga sengketa. Dengan mengetahui beberapa peradilan maka situasi akan berubah segi penting penyelesaian sengketa, para menjadi sengketa. Jadi sengketa pelaku bisnis diharapkan akan memiliki dasar pertimbangan untuk menggunakan Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 110
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan sistem hukum dapat dijalankan harus menggunakan cara-cara atau ditegakkan dengan baik. penyelesaian sengketa dan kapan harus menghindari. Kalaupun sudah yakin perlu 5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) memanfaatkan penyelesaian sengketa masih harus memilih cara penyelesaian Sebagaimana telah diuraikan di sengketa yang paling tepat diantara cara- atas, penyelesaian sengketa melalui cara yang ada. Kelancaran penyelesaian pengadilan masih menyisakan berbagai sengketa melalui pengadilan dipengaruhi persoalan sehingga perlu ada cara-cara lain berbagai faktor, antara lain kemerdekaan di luar pengadilan, dapat berupa arbitrase kekuasaan kehakiman. Kekuasaan maupun beberapa alternatif penyelesaian kehakiman yang merdeka mengandung sengketa lain, seperti konsultasi, negosiasi, beberapa tujuan dasar yaitu (Sinaga, mediasi, atau konsiliasi. Keberadaan 2016): upaya-upaya penyelesaian ini sebenarnya sudah sejak lama, tetapi semakin populer a) Sebagai bagian dari sistem setelah diberlakukan Undang-Undang pemisahan atau pembagian Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini dikemukakan kehakiman yang merdeka bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian diperlukan untuk menjamin dan kebebasana induvidu. suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian b) Kekuasaan hakim yang merdeka arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh diperlukan untuk mencegah para pihak yang bersengketa. Perjanjian penyelenggaraan pemerintahan arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa bertindak tak semena-mena dan klausula arbitrase yang tercantum dalam menindas. suatu perjanjian tertulis yang dibuat para c) Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat keabsahan secara hukum tindakan para pihak setelah timbul sengketa. pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 111
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang beberapa ketentuan hukum baik dalam dipilih leh para pihak yang bersengketa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk memberikan putusan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat memberikan pendapat yang maupun dalam Undang-Undang Tentang mengikat mengenai suatu hubungan Usaha Perasuransian. Tanggung jawab hukum tertentu sebelum timbul sengketa. tersebut merupakan suatu tanggung jawab Sengketa yang dapat diselesaikan melalui hukum yang lahir dari perjanjian asuransi lembaga arbitrase hanya sengketa di jiwa. Adapun kewajiban kewajiban bagi bidang perdagangan dan mengenai hak pihak penanggung terhadap tertanggung yang menurut hukum dan peraturan adalah membayarkan klaim asuransi jiwa perundang-undangan dikuasai sepenuhnya sesuai dengan jumlah pertanggungan yang oleh pihak yang bersengketa. tercantum dalam polis asuransi jiwa III. SIMPULAN tersebut. Ketiga, Bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan Setelah melalui pembahasan dan penanggung dalam pembayaran klaim pengkajian dalam bab-bab terdahulu, dapat asuransi jiwa, pada prinsipnya prosedur disimpulkan sebagai berikut: Pertama, penyelesaian sengketa antara tertanggung Bentuk perlindungan hukum tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, klaim asuransi jiwa pada umumnya apabila pihak penanggung wanprestasi diselesaikan melalui lembaga arbitrase berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai sesuai dengan klausula dalam polis, akan dengan yang diperjanjikan dalam polis tetapi apabila dalam polis tersebut tidak asuransi, yaitu tidak memberikan ditentukan lembaga mana yang pembayaran klaim asuransi kepada pihak menyelesaikan sengketa maka dapat tertanggung sesuai dengan jumlah mengajukan upaya hukum di Pengadilan pertanggungan, maka tertanggung dapat Negeri maupun lembaga penyelesaian melakukan upaya hukum berupa gugatan sengketa di luar pengadilan. melalui pengadilan maupun menyelesaikan melalui mekanisme yang ada dalam polis DAFTAR PUSTAKA asuransi jiwa. Kedua, Tanggung jawab Darmawi, Herman. (2017). Manajemen perusahaan asuransi dalam pembayaran Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara. klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 112
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019 Page 91-114 Dimyanti, Khudzaifah. (2016). "Teorisasi Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. Hukum", Penerbit Muhammadiyah. (2013). Hukum Asuransi Indonesia. Surakarta: Universitas Press. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. Djojosoedarso, Soeisno. (2014). Prinsip- Pruitt, Dean G & Rubin, Z. (2013). Konflik prinsip Manajemen Risiko dan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Asuransi. Jakarta: Salemba Empat. Pelajar. Gunawan, Johannes. (2015). Tanggung Raharjo, Soetjipto. (2014). Permasalahan Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan hukum di indonesia. Bandung: Undang-Undang Nomor 8 Tahun alumni. 1999. Jurnal Hukum Bisnis. Sastrawidjaja, Man Suparman dan Volume 8. Endang. (2013). Hukum Asuransi, Hartono, Sri Rejeki. (2016). Hukum Perlindungan Tertanggung, Asuransi Dan Perusahaan Asuransi Deposito, Usaha Asuransi". Jakarta : Sinar Grafika. Perasuransian". Bandung: Alumni. Ikhsan, Muhammad. (2015). Pengaruh Sekartati, Heni. (2014). Aspek Hukum Premi dan Klaim Terhadap perlindungan Konsumen Dalam Pertumbuhan Aset Pada Asuransi Transaksi Multi Level Marketing. Sinarmas Syariah Periode 2013- Fakultas Hukum Universitas 2014. Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara. Bandung. Sinaga, Budiman N.P.D. (2016). Hukum Kusumaatmadja, Mohtar. (2014). "Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Masyarakat Dan Pembinaan Sengketa Dari Perspektif Hukum Nasional". Bandung: Bina Sekretaris. Jakarta: PT. Raja Cipta. Grafindo Persada. Mardalis. (2013). "Metode Penelitian Sula, Muhammad Syakir. (2015). Asuransi Suatu Pendekatan Proporsional", Jakarta: PT. Bumi aksara. Syariah General). Jakarta: Gema Insani (Life and Mertokusumo, Sudikno. (2016). Teori Tjiptono, Fandy. (2015). Strategi hukum. Jakarta: cahaya atma. Pemasaran. Yogyakarta: Andi Nader, Laura & Jr, Harry F. Todd. (2014). Yogyakarta. The Disputing Process Law in Ten Widyana, I Made. (2012). Alternatif Societies, New York: Columbia Penyelesaian Sengketa. Jakarta : University Press. Fikahati Aneska. Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 113
Dudi Badruzaman : Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Witanto, DY. (2011). Hukum Acara Media. Bandung: Alfabeta. Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 114