IZIN PERCERAIAN ANGGOTA TNI/POLRI Oleh Drs. Herman Supriyadi (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun - PTA Jambi) PENDAHULUAN Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan tentulah berharap, berkeinginan ataupun bercita-cita untuk hidup bersama selama-lamanya sampai ajal datang menjegal ataupun maut datang menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi yang dinaungi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah selalu menjadi dambaan setiap insan. Harapan dan keinginan tersebut adalah wajar karena memang telah sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disisi lain harapan, keinginan dan cita-cita luhur tersebut sering tidak dapat diraih oleh suatu pasangan akibat suatu sebab atau keadaan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak sedikit pasangan yang kandas di tengah perjalanan. Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain-lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus berjalan sendiri-sendiri atau bercerai meskipun agama yang dianut masing-masing yang merupakan sendi sebuah perkawinan semua tidak menghendaki adanya perceraian. Dalam Islam "perceraian adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah". Kalimat tersebut mengandung sifat yang kontradiktif sebab biasanya suatu perbuatan yang halal tidak mungkin akan dibenci Allah dan sebaliknya perbuatan yang dibenci oleh Allah tidak mungkin perbuatan yang halal, oleh karenanya konsep tersebut perlu pemahaman yang mendalam. Pemahan tersebut antara lain meskipun halal jangan sembarangan menjatuhkan talak atau melakukan perceraian, sebaliknya meskipun dibenci perceraian dapat dilakukan apabila keadaan sudah memaksa. Meskipun pada awal pernikahannya tidak ada pasangan yang menghendaki perceraian namun faktanya dalam kehidupan manusia perceraian tetaplah ada. Dikala hati masing-masing sudah tidak lagi 1
terpaut, pikiran menjadi kalut suasana menjadi kusut maka yang terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah kemelut. Selanjutnya apabila upaya perdamaian atau mediasi telah maksimal dilaksanakan namun tetap mengalami jalan buntu maka perceraian adalah solusi terakhir yang akan ditempuh. Perceraian bisa saja terjadi baik dikalangan masyarakat awam maupun masyarakat intlektual, baik di kalangan sipil maupun militer. Perceraian biasanya lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Dengan perceraian permasalahan (konflik) antara suami isteri mungkin bisa terselesaikan akan tetapi akibat perceraian tersebut perhatian terhadap anak-anak akan menjadi berkurang serta hubungan antar keluarga besar kedua belah pihak akan menjadi retak, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan apabila meneruskan perkawinan lebih besar mudharatnya bila dibandingkan dengan memutuskan perkawinan tersebut. PERMASALAHAN Besarnya dampak negatif dari suatu perceraian sangat disadari oleh semua kalangan, oleh karenanya agar perceraian yang dilakukan benar-benar telah memenuhi norma-norma agama, pemerintah melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) dan pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain aturan tersebut khusus bagi aparatur negara ditambah lagi dengan aturan "wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat". Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomo 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya TNI) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. 2
Perpang/11/VII/2007, sedangkan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010. Perbedaan peraturan-peraturan tersebut di atas pada dasarnya hanyalah mengenai limit ataupun tenggang waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang atasan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 5 ayat (2) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 12 limit atau tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus izin yang dimaksud disebutkan dengan tegas yaitu 3 bulan, sebaliknya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 limit atau tenggang waktu yang dimaksud tidak diatur sama sekali. Berkenaan dengan hal tersebut mantan panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan "agar memberi kepastian hukum bagi prajurit TNI, memang perlu ada revisi Peraturan Panglima TNI yang mengatur tata cara perceraian prajurit. yaitu perlu ada "tenggat waktu " bagi atasan untuk mengeluarkan izin sejak prajurit menyampaikan permohonan permintaan izin", namun dalam kenyataannya sampai saat ini revisi yang diharapkan oleh mantan panglima TNI tersebut belum ada. Meskipun ketentuan mengenai tenggang waktu pengurusan izin atasan/pejabat sebagaimana tersebut di atas tidak diatur, selama ini Majelis Hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama tetap memberikan toleransi kepada Penggugat atau Pemohon yang merupakan anggota TNI/POLRI untuk mengurus izin atasan/pejabat dimaksud paling lama 6 (enam bulan). Pertimbangan waktu 6 (enam) bulan tersebut pada prinsipnya bukan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1984 karena SEMA tersebut untuk Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi karena pertimbangan asas kepatutan dimana jika Penggugat atau Pemohon yang notabenenya Anggota TNI/POLRI beritikat baik untuk menghormati institusinya, maka waktu 6 (enam) 3
bulan tersebut tentu akan cukup untuk kepengurusan izin yang dimaksud. Akan tetapi sebaliknya jika anggota TNI/POLRI termasuk juga Pegawai Negeri tersebut tidak memiliki sikap hormat atau tidak berkeinginan untuk menghargai aturan institusinya maka meskipun waktu yang diberikan sepuluh kali lipat dari 6 bulan tersebut di atas tentulah tidak akan cukup, apalagi bila dari awal persidangan yang bersangkutan sudah mengatakan tidak akan mengurus surat izin tersebut serta menyatakan sanggup menanggung segala resikonya. Kebijakan yang diambil oleh Majelis tersebut ternyata tidak diterima oleh institusi TNI, Panglima TNI pada 20 September 2010 telah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang isinya antara lain menghimbau agar hakim-hakim di peradilan agama tidak mempermudah proses cerai dan poligami para anggota TNI. Sebelumnya pada tahun 2006 Institusi TNI juga telah mengeluarkan BUKU PETUNJUK TEKNIS tentang NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK (Diberlakukan dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Skep /491/XII/2006 tanpa tanggal dan bulan tahun 2006) yang dalam Bab IV telah mengatur tentang HAL- HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN antara lain sebagai berikut : a. Pejabat Agama. Dalam hal ... Kabintal Korem. b. Gugatan perceraian yang tidak melalui Prosedur Kedinasan. Dalam hal isteri atau suami yang bukan Anggota TNI mengajukan gugatan perceraian langsung ke Pengadilan (tanpa adanya surat izin dari pejabat berwenang), maka satuan yang bersangkutan dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung atau kepada pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan. Adapun dasar yang digunakan adalah : 1. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Penutup yang menyatakan bahwa Pengaturan tentang 4
perkawinan dan perceraian khusus bagi Anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab. 2. Surat pernyataan kesanggupan menjadi Isteri/Suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku di Lingkungan TNI AD. Akibat tenggang waktu untuk mengurus izin perceraian dari atasan/pejabat bagi anggota TNI/POLRI tidak diatur dan Majelis Hakim dianggap memutuskan perkara dengan menganalogkan kepada aturan percerai PNS, maka sebagaimana yang dapat dilihat dalam berbagai blog di internet ada beberapa ahli hukum yang mengeluarkan pendapat dimana pendapat tersebut sudah mengarah kepada doktrin sehingga dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara, padahal yang harus bertanggungjawab untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta bertanggung jawab di hadapan tuhan adalah hakim yang memutuskan perkara itu sendiri. Sebagian dari pendapat-pendapat ataupun doktrin-doktrin yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum tersebut saat ada yang dituangkan kedalam satu rumusan sebagaimana yang Penulis Copy dari internet seperti berikut ini : Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI 30 Apr. 2011 Alwi No comments 1. Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI; 2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT AZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan (Langsung dapat diproses lanjut) ; 3. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan lansung memerintahkan kepada yang bersangkutanm untuk mendapatkan izin tersebut keatasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di m ediasi); 4. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya (bukan dihitung sejak penundaan persidangan), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah 5
menyidangkannya dapat mengakibatkan pertentangan/komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando; 5. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin keatasan/konadannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan (masa proses pada atasan/komandannya); 6. Apabila, tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya maka ("demi" perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERNYATAAN MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasekatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya teringan seperti ; sanksi admnistratif pemindahan,penurunan/penundaan kenaikan pangkat pangkat, gaji dll., dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan, kalau sudang mengerti dan tetap hendak do[roses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuhMEDIASI (Perma No. 1 Tahuin 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah yusticial), biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara; 7. Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983), bahwa apabila telah melampaui 6 bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), majelis harus memandang tidak diberi izin, namun TIDAK dapat MENGHALANGI lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, sepeti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti = dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti = ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak ada nya izin dari atasan/komandannya; 8. Apabila Gugatan Cerai diajukan oleh ISTERI (Bukan Anggota TNI/POLRI), karena ia (ISTERI) tersebut menikah dengan anggota TNI/POLRI maka secara otomatis telah terikat sebagai Kalurga Bersar TNI/POLRI, maka Penggugat harus menghargaiInstitusi TNI/POLRI, meskipun ia telah membenci Suaminya yang TNI/POLRI, maka tetap harus melakukan tindakan sebagai berikut ;
Isteri tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepadaatasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraiannya tersebut; Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas, dengan membe ri kesempatan selama 6 bulan (kentuan administratif) ketentuannya konkordan dengan ketentuan PP.No.10 Tahun 1983); Perintah kepada Tergugat tersebut harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dapat dibuat dalam bentuk Putusan Sela (melokalisir keadaan perkara); Perintah Majelis Hakim tersebut disampaikan kepada Pimpinan pengadilan (Ketua/Wakil Ketua) Pengadilan Agama karena (Majelis hakim tidak boleh bersurat langsung kepada atasan/komandan suaminuya); Pimpinan Pengadilan memberikan SURAT PERINTAH/PENGANTAR kepada Penggugat isteri tersebut untuk MENGHADAP atasan/komandan suami, minta SURAT KETERANGAN, (Jiwa PP.No.45 Tahun 1990) atau bentuk surat lainnya dari Kantor TNI/POLRI yang isinya membenarkan atau tidak membenarkan mengajukan proses ke pengadilan (Semua surat tersebut hanyalah persyaratan administrative saja) kalau tidak dapat diperoleh surat tersebut dengan berbagai hambatan di Kantor Suami kemudian lewat 6 bulan (dihitung sejak pelaporan), maka tidak ada halangan kumum lagi, bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka perkara tetap berlanjut dan harus diputus, apabila posita tidak terbukti = ditolak, apabila posita terbukti = dikabulkan, tanpa ada kaitannya lagi dengan Surat Izin atau Surat Keterangan atau bentuk Surat Persetujuan lainnya. Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa persamaan dari peraturan-peraturan tersebut adalah setiap aparatur negara baik 6
PNS, anggota TNI maupun anggota POLRI bila ingin bercerai harus mendapat izin dari atasan/pejabat, sedangkan perbedaannya adalah : 1. Limit / tenggang waktu yang diberikan kepada PNS untuk mengurus izin atasannya adalah 3 bulan sedangkan untuk anggota TNI/POLRI tidak ada ketentuan. 2. PNS yang oleh Pengadilan telah diberikan waktu untuk mengurus izin namun enggan melaksanakannya ataupun dilaksanakannya namun tidak mendapat izin sedangkan yang bersangkutan tetap ingin bercerai, maka hal tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab PNS itu sendiri. Sebalinya bila hal tersebut dilakukan oleh / terjadi pada anggota TNI/POLRI maka sesuai dengan ketentuan ditambah dengan doktrin-doktrin sebagaimana yang diuraikan di atas yang menanggung resiko adalah anggota TNI/POLRI dan Pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut. Memang sangat mengherankan seorang PNS yang menurut pandangan umum memiliki tingkat kedisiplinan lebih rendah dari anggota TNI/POLRI, setiap mengajukan gugatan atau permohonan cerai telah mengantongi izin atasan/pejabat atau setidak-tidaknya bila diperintahkan oleh Majelis untuk menghadap atasan guna memperoleh izin segera dilaksanakannya sehingga tidak ada gubernur, bupati/walikota dan sekda atau pejabat yang berwenag lainnya "mencak-mencak" karena anak buahnya tidak taat dalam mengurus izin perceraian. Sebaliknya anggota TNI/POLRI yang terkenal karena memiliki disiplin dan keberanian tinggi sedikit sekali yang mengantongi izin atasan/pejabat ketika menggugat cerai dan bila diperintahkan untuk menghadap atasan/komandannya tidak berani sehingga sanggup membuat pernyataan siap dipecat dari keanggotaan, padahal kalau kondisi rumah tangga sudah "amburadul" maka daripada terjadi kasus seperti yang dialami Aipda SD dan Kapten AS tanggal 28-08-2006 di Bekasi, jangan takut melapor kepada atasan/komandan. Berpikir perceraian dapat mengganggu kinerja seseorang boleh-boleh saja, tapi jangan sekali-kali berpikir telah 7
mempertahankan keluarga yang kacau balau, cekcok terus menerus tidak akan mengganggu kinerja seseorang. Aturan yang tidak ada tentang limit waktu kepengurusan izin atasan/pejabat bagi anggota TNI/POLRI mengakibatkan timbulnya banyak doktrin sehingga penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak dimana salah satu atau kedua belah pihak tersebut adalah anggota TNI/POLRI terkadang sudah tidak lagi memenuhi asas peradilan khususnya asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya dalam tulisan sederha ini Penulis ingin mencoba memberi pendapat bagaimana sikap yang harus diambil oleh Majelis sehingga hukum formil dan materil tidak terabaikan dan apa yang diinginkan oleh institusi TNI/POLRI terpenuhi. PEMBAHASAN Perceraian anggota TNI memang diatur dalam peraturan tersendiri tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Hal tersebut merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab X pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB. Sedangkan untuk anggota Polri tidak ada amanah khusus dari Peraturan Pemerintah tersebut akan tetapi karena pada saat itu TNI dan POLRI masih "menyatu" maka Perceraian anggota POLRI-pun diatur dengan peraturan tersendiri. Untuk Anggota TNI ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang". Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai dalam peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan (pasal 1 ayat : 2 peraturan tersebut). Selain itu perceraian bagi Anggota TNI juga diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007. 8
Sebagaimana halnya anggota TNI, izin perceraian Anggota POLRI juga diatur dalam peraturan sendri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 antara lain dalam pasal 18 yang berbunyi Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Menurut penulis doktrin-doktrin sebagaimana terurai di atas banyak yang tidak layak untuk diterapkan antara lain : 1. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keatasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi); Menurut Penulis doktrin ini sulit untuk dilaksanakan karena kewajiban mediasi atas perkara perdata yang para pihaknya hadir pada persidangan pertama mutlak harus dilaksanakan, sebab selain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 (PERMA nomor 1 tahun 2008) pasal 2 ayat (2) juga diatur dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg. PERMA ini merupakan peraturan yang mengatur ke dalam dan merupakan hukum formil bagi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sehingga harus dilaksanakan. Selain itu siapa lagi yang akan melaksanakan PERMA tersebut jika bukan pengadilan-pengadilan yang ada di jajaran Mahkamah Agung sendiri, lalu apa jadinya wajah peradilan di Indonesia ini bila hakim-hakim di pengadilan lebih mengutamakan doktrin-doktrin tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan mahkamah Agung. 2. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya ( bukan dihitung sejak penundaan persidangan ), karena 9
memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan Pertentangan/ komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando; Doktrin ini juga sulit untuk diterapkan karena menimbulkan ketidakpastian sebab banyak Penggugat atau Pemohon yang hadir di persidangan setelah diberi waktu 6 bulan untuk mengurus izin atasan/pejabat, bukan menyerahkan surat izin a atasan/pejabat melainkan menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat. Terhadap kondisi yang demikian itu tidak memungkinkan Majelis untuk menunda lagi persidangan karena : a. Hakim bisa dianggap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak paham dengan kalimat "tidak akan mengurus atasan/pejabat serta siap untuk dipecat". b. Bila persidangan ditunda berkali-kali dengan waktu yang tidak pasti yang mungkin bisa bertahun-tahun, maka asas berperkara sederahana, cepat dan biaya ringan akan terabaikan sedangkan kalimat "tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat" mengisyaratkan kecil kemungkinan Penggugat atau Pemohon akan mengurus surat izin atasan/pejabat yang dimaksud. c. Penundaan dalam waktu yang lama dan bukan karena aturan undang-undang melainkan hanya doktrin semata apalagi ditambah dengan alasan untuk mengurus izin atasan/pejabat yang waktunya tidak jelas maka akan menimbulkan beban moral bagi majelis, terlebih lagi bila akibat penundaan tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat fatal bagi para pihak. izin 10
Selain doktrin tersebut adalagi pernyataan yang menyerupai doktrin yang berbunyi " agar hakim Pengadilan Agama tak mempermudah cerai prajurit TNI yang belum mengantongi izin atasannya". Menurut Penulis semua Hakim termasuk hakim Pengadilan Agama tidak ada yang mempermudah atau mempersulit suatu perkara termasuk perkara perceraian TNI/POLRI. Setiap Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan aturan-aturan baik formil maupun materil. Bila kedua jenis aturan tersebut diabaikan maka putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Ungkapan lain yang perlu dikritisi bahwa "para hakim agama akan lebih berhati-hati lagi ketika mengadili perceraian prajurit TNI". Menurut Penulis dalam menyelesaikan perkara baik Hakim Peradilan Agama maupun hakim dari lingkungan Peradilan lainnya, baik perkara perceraian ataupun perkara lainnya, baik yang diajukan oleh orang- orang terhormat ataupun yang diajukan oleh para gelandangan dan pengemis tidak boleh "semberono" karena setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai konsekwensi berupa tanggung jawab baik tanggung jawab yuridis maupun tanggung jawab moral. Meskipun tidak lengkap aturan tentang izin perceraian bagi institusi TNI memang cukup keras dan tidak lagi bersifat intern (kedalam) tetapi juga sudah ektern (keluar), bukan lagi mengatur anggota TNI tetapi juga sudah mengatur hakim-hakim yang menyelesaikan perkara perceraian anggota TNI/POLRI. Oleh karena itu menurut Penulis "izin perceraian dari atasan/ pejabat / komandan bagi anggota TNI/POLRI tidak hanya sekedar persyaratan administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil". Surat izin tersebut ada yang bersifat positif (memberi izin) dan ada pula yang negatif (tidak memberi izin), namun demikian hakim tidak boleh terikat dengan isi surat izin tersebut, artinya meskipun atasan yang bersangkutan tidak mengizinkan bila alasan yuridis telah terpenuhi maka majelis wajib mengabulkan gugatan/permohonan 11
tersebut. Selanjutnya jika masih juga terjadi "ketersinggungan " maka sebaiknya dari awal (sejak mengetahui isi surat tersebut bahwa izin tidak diberikan) majelis hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Tujuannya tidak lain adalah "untuk menjaga hubungan baik antar institusi". Dengan demikian apabila gugatan atau permohonan perceraian belum memiliki izin atasan/pejabat yang diajukan oleh para pihak dimana salah satu atau kedua belah pihaknya adalah anggota TNI dan atau POLRI, maka gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap belum memenuhi syarat formil sehingga harus dianggap cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal tersebut ketika menerima perkara gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan dimana salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota TNI/POLRI, maka menurut Penulis proses persidangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pada sidang pertama tahapan yang harus ditempuh adalah upaya perdamaian atau mediasi dimana pada persidangan tersebut Majelis tidak perlu meneliti ada tidaknya surat izin dari atasan/pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan : a. bila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang sebaiknya ditunda untuk memanggil kembali para pihak. Bila yang hadir hanya satu pihak maka sebaiknya diadakan penasihatan tentang akibat dari perceraian lalu ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir. b. bila kedua belah pihak hadir maka harus diperintahkan untuk menghadap mediator dan mengundurkan persidangan dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2008. 2. Pada sidang lanjutan dimana mediasi gagal atau upaya penasihatan tidak berhasil sedangkan Penggugat atau Pemohon 12
tetap pada pendirian, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahapan berikutnya yaitu pembacaan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon. 3. Setelah gugatan atau permohonan selesai dibacakan sehingga secara formal diketahui salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota TNI/POLRI, baru diteteliti ada tidaknya surat izin atasan/pejabat dengan ketentuan : a. Jika surat izin tersebut ternyata telah ada, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahapan berikutnya. b. Jika surat izin tersebut ternyata belum ada maka Majelis tidak perlu "menambah pekerjaan" dengan memerintahkan para pihak untuk menghadap komandan guna memperoleh izin atasan/pejabat dan juga tidak perlu mengulur-ulur waktu dengan cara mengundurkan sidang tetapi langsung membacakan putusan dengan ketentuan : Dalam pertimbangan hukum perlu dijelaskan bahwa gugatan atau permohonan belum dilengkapi izin atasan/pejabat dimana Majelis memandang surat izin atasan/pejabat yang dimaksud bagi anggota TNI/POLRI adalah syarat formil sehingga gugatan atau permohonan tersebut menjadi cacat formil. Dalam amarnya dicantumkan diktum yang salah satunya berbunyi " menyatakan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO). KESIMPULAN Setelah mengadakan pembahasan singkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penulis berpendapat perlu diambil kesimpulan sebagai berikut : 13
1. Keharusan adanya izin atasan/pejabat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menhankam/Pangab merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan bila salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota TNI dan atau POLRI. 2. Gugatan atau permohonan yang di ajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota TNI dan atau POLRI yang belum memperoleh izin atasan/pejabat belum memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO). 3. Bila diantara para pihak ada yang merasa terzhalimi akibat limit atau tenggang waktu untuk mengurus izin atasan/pejabat yang tidak diatur dalam peraturan perceraian anggota TNI/POLRI tersebut, maka terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat diajukan yudisial review, uji meteril atau prosedur hukum lain apapun namanya yang berlaku di Indonesia. Demikian tulisan singkat dan sederhana ini semoga ada manfaatnya. Keritik dan saran dari pembaca untuk menambah dan memperluas wawasan kita semua sangat penulis harapkan. Sarolangun, M a r e t 2014 Penulis, Drs. Herman Supriyadi 14