PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN PUSDATIN BAWASLU RI LEMBAR PENGESAHAN : Disusun Oleh: Disetujui Oleh : M. Agus Saifuddin Ir. Lita Gustina, M.Si Koordinator Standar, Kepatuhan & Dokumen SMKI Kepala Pusat Data dan Informasi
Versi 1.0 PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 a) LEMBAR PERUBAHAN Tanggal Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pelaksana Perubahan Koordinator Standar, Kepatuhan & Dokumen DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 1
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 b) DAFTAR ISI Hal. LEMBAR PERUBAHAN i DAFTAR ISI ii 1. TUJUAN 1 2. RUANG LINGKUP 1 3. REFERENSI 1 4. DEFINISI 1 5. KEBIJAKAN UMUM 2 5.1. Pelaporan Kejadian, Kelemahan, dan Insiden Keamanan Informasi 2 5.2. Penanganan Kejadian Kelemahan dan Insiden Keamanan Informasi 3 5.3. Evaluasi Pembelajaran Kejadian Kelemahan dan Insiden Keamanan Informasi 4 5.4. Pengumpulan Bukti 4 6. PENGKAJIAN DOKUMEN 5 7. LAMPIRAN 5 DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 2
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 1. TUJUAN Kebijakan dan prosedur ini bertujuan untuk mengelola pelaporan kejadian kelemahan dan insiden terkait keamanan informasi agar dilakukan melalui cara yang tepat dan cepat sehingga tindakan perbaikan dilakukan dengan tepat dan cepat serta memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif dalam pengelolaan kelemahan dan kejadian insiden keamanan informasi. 2. RUANG LINGKUP Kebijakan dan Prosedur ini berlaku untuk proses pelaporan dan penanganan kelemahan dan kejadian insiden serta evaluasi dan pembelajaran dari kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi dan pengumpulan bukti pendukung bagi tindakan legal dalam ruang lingkup SMKI di PUSDATIN BAWASLU RI. 3. REFERENSI ▪ ▪ ▪ ISO 27001:2022 - Annex 5.24 - Information security incident management planning and preparation. ISO 27001:2022 - Annex 5.26 - Response to information security incident. ISO 27001:2022 - Annex 5.27 - Learning from information security incident. 4. DEFINISI ▪ Insiden merupakan kejadian yang menyebabkan terjadinya gangguan dan/atau kegagalan suatu proses atau sistem dan dapat mengancam kegiatan operasional dan bisnis organisasi. ▪ Kelemahan merupakan kejadian atau hal-hal yang berpotensi dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan gangguan dan/atau kegagalan suatu proses atau sistem serta pelanggaran terhadap ketentuan prasyarat standar yang telah ditetapkan. ▪ Kejadian keamanan informasi merupakan hal-hal yang dapat mengindikasikan adanya ▪ potensi insiden keamanan informasi. Insiden keamanan informasi merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi. ▪ Kelemahan keamanan informasi merupakan kekurangan yang teridentifikasi pada sistem, layanan, atau jaringan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan pelanggaran terhadap pengelolaan keamanan informasi. DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 1
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 5. KEBIJAKAN UMUM 5.1. Pelaporan Kejadian, Kelemahan, dan Insiden Keamanan Informasi 1. Pegawai melaporkan insiden atau potensi insiden kepada Koordinator Risiko dengan cara: a) Melalui email, WA atau media komunikasi lainnya, apabila terjadi insiden terkait sistem aplikasi dan layanan infrastruktur yang dilaporkan dari pengguna kepada pihak internal PUSDATIN BAWASLU RI. 2. Pegawai, penyedia, dan pengguna pihak ketiga harus diberikan edukasi mengenai tanggung jawab untuk melaporkan kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi secepat mungkin. 3. Pengawasan sistem, pemberitahuan / alert dan kerentanan dapat digunakan untuk mendeteksi insiden keamanan informasi. 4. Pelaporan kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi dilakukan / ditujukan kepada Koordinator Risiko. 5. Contoh insiden keamanan informasi dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. a) Kehilangan aset informasi dan TI seperti notebook, hard disk atau dokumen milik PUSDATIN BAWASLU RI. b) Ketidakpatuhan pada kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi. c) Pelanggaran terkait keamanan fisik. d) Kegagalan perangkat lunak atau perangkat keras di server. 6. Keamanan informasi diklasifikasikan berdasarkan dampaknya menjadi berikut. Klasifikasi Deskprisi Mayor Apabila insiden tersebut menyebabkan terhentinya proses pekerjaan utama di PUSDATIN BAWASLU RI Minor Apabila insiden tersebut menyebabkan gangguan yang tidak menghentikan proses pekerjaan di PUSDATIN BAWASLU RI 7. Insiden keamanan informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi berikut. Klasifikasi Deskprisi Emergency Apabila insiden tersebut mempengaruhi manajemen dan menyebabkan terhentinya layanan PUSDATIN BAWASLU RI Normal Apabila insiden tersebut mempengaruhi pegawai selain manajemen puncak dan menyebabkan gangguan namun tidak menghentikan layanan PUSDATIN BAWASLU RI DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 2
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 8. Insiden keamanan informasi yang bersifat mayor dan emergency harus dilaporkan oleh Koordinatir RIsiko kepada Ketua SMKI PUSDATIN BAWASLU RI pada kesempatan pertama. 9. Urutan prioritas penanganan kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi adalah sebagai berikut. Urutan Prioritas Klasifikasi / Kategori Insiden 1 Insiden Emergency 2 Insiden Mayor 3 Insiden Minor / Normal 4 Kejadian dan Kelemahan keamanan informasi 10. Kejadian dan kelemahan yang belum menjadi insiden keamanan informasi perlu mendapat evaluasi yang lebih mendalam serta dapat dikonsultasikan kepada pihak yang relevan dengan kejadian dan kelemahan tersebut. 11. Kegagalan pemakaian atau anomali sistem dapat menjadi indikasi terjadinya serangan keamanan dan harus dilakukan evaluasi. 5.2. Penanganan Kejadian Kelemahan dan Insiden Keamanan Informasi 1. Setiap kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi harus dianalisa dan lanjut dievaluasi secara seksama agar dapat ditentukan penanganan yang tepat dan cepat. langkah tindak 2. Penanganan dari kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. 1) Memulihkan kondisi sedemikian rupa sehingga aktifitas pekerjaan di PUSDATIN BAWASLU RI dapat segera dilaksanakan kembali. 2) Meminimalisasi dampak dari kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi. 3. Setiap laporan kejadian / kelemahan / insiden keamanan informasi beserta penanganannya harus terdokumentasikan dengan baik. 5.3. Evaluasi Pembelajaran Kejadian Kelemahan dan Insiden Keamanan Informasi 1. Evaluasi dari kejadian dan kelemahan keamanan informasi dilakukan dengan cara terjadi beserta penyebab mengidentifikasi kejadian dan kelemahan yang utamanya (root cause) untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat terjadi. 2. Evaluasi insiden keamanan informasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi insiden yang berulang atau insiden dengan dampak besar beserta penyebab DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 3
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 utamanya (root cause) untuk dapat diambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali insiden tersebut. 3. Setelah kejadian dan kelemahan telah teridentifikasi atau insiden keamanan informasi telah diselesaikan/ditutup, perlu dilakukan kegiatan peninjauan yang berikut. a) Mengidentifikasi penyebab utama (root cause) dari kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi. b) Mengidentifikasikan pelajaran yang diperoleh (pengalaman) dari insiden keamanan informasi. c) Mengidentifikasikan perbaikan terhadap pelaksanaan perlindungan keamanan informasi, sebagai hasil dari pelajaran yang diperoleh, baik dari satu atau lebih kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi. d) Mengidentifikasikan perbaikan insiden keamanan informasi secara keseluruhan, sebagai hasil pelajaran yang diperoleh dari peninjauan jaminan mutu terhadap sebuah pendekatan (sebagai contoh, dari tinjauan atas keefektifan proses, prosedur, formulir pelaporan dan/atau struktur organisasi). terhadap skema pengelolaan 4. Peninjauan dilanjutkan dengan perbaikan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. 1) Perbaikan atau penyesuaian analisa risiko keamanan informasi organisasi yang telah ada. 2) Peningkatan skema dari pengelolaan insiden keamanan informasi dan dokumentasinya. 3) Perbaikan keamanan, yang meliputi implementasi dari perlindungan keamanan informasi baru dan/atau yang dimutakhirkan. 5.4. Pengumpulan Bukti 1. Pengumpulan dan penanganan data bukti harus dilakukan secara memadai dan secara hukum dapat diterima. Hal Ini merupakan pertimbangan yang penting jika terjadi tuntutan hukum dan tindakan penertiban selanjutnya. 2. Secara umum aturan untuk bukti sebagai berikut. a) Pengakuan bukti, apakah bukti bisa digunakan dalam pengadilan. Pengakuan bukti melalui kepatuhan sistem informasi terhadap standar, code of practice dalam pembuatan bukti. b) Bobot bukti, kualitas dan kelengkapan bukti. Bobot bukti diberikan dengan kepatuhan terhadap persyaratan tertentu, misalnya dengan kendali yang digunakan secara benar dan konsisten untuk melindungi bukti. 3. Bukti dikumpulkan dengan cara yang dapat diterima oleh pengadilan dan/atau forum kedisiplinan lainnya. Bukti harus dapat menunjukkan bahwa: a) arsip lengkap dan belum dirusak dengan cara apapun; b) salinan bukti elektronik dapat dibuktikan serupa dengan yang asli; c) sistem TI menjadi sumber dari bukti yang dikumpulkan beroperasi dengan benar pada saat bukti dicatat. 4. Untuk memastikan mekanisme pengumpulan bukti yang layak, PUSDATIN BAWASLU RI dapat berkoordinasi dengan Tim CSIRT Bawaslu RI dan Pihak berwajib lainnya dalam proses pengumpulan bukti. DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 4
PROSEDUR PENGELOLAAN INSIDEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA PRO-16 10 Agustus 2023 5. Implikasi penggunaan teknik pemantauan perlu diperhatikan dalam konteks perundang-undangan yang relevan. Faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi siapa/apa yang dipantau, bagaimana ia dipantau, dan kapan pemantauan terjadi. 6. PENGKAJIAN DOKUMEN Dokumen ini dikelola oleh Pengelola Dokumen. Setiap masukan perubahan terhadap prosedur ini harus diajukan kepada Pengelola Dokumen dan perubahannya disetujui oleh pemegang kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku di Organisasi. Dokumen ini harus ditinjau ulang secara berkala oleh Pengelola Dokumen paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi organisasi. 7. LAMPIRAN 1) Formulir Rekapitulasi Insiden DOKUMEN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA 5