Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Research Article Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia Roby Anugrah*, Raja Desril Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau *robbyanugerah@umri.ac.id ABSTRACT Death penalty is a type of criminal that has a very large influence and impact, so the debate about the pros and cons of capital punishment continues to this day. Indonesia as a legal state that is reforming criminal law, especially through the establishment of the National Criminal Code, is inseparable from the problem of whether capital punishment is maintained in the National Criminal Code or abolish capital punishment in the criminal system. This study aims to determine the policy formulation of capital punishment in Indonesia's current criminal law. This reseach uses a qualitative method with a normative approach and descriptive analytical research specification. This research results in the fact that the current Indonesian law still regulates the death penalty as a principal punishment so that there is still a conflict between the pros and cons of capital punishment. The death penalty in criminal law reform in Indonesia takes a middle ground in an impartial way between the two groups. The death penalty in the future is a concrete form of human rights in accordance with national and international perspectives. Keywords: Formulation Policy; Death Penalty; Criminal Law Reform. ABSTRAK Pidana mati merupakan jenis pidana yang sangat besar pengaruh dan dampak nya, sehingga perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati masih terus berlangsung sampai dewasa ini. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional tidak terlepas dari problem mengenai apakah pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional atau menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati di Indonesia pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang masih mengatur pidana mati sebagai pidana pokok sehingga masih ada pertentangan antara kelompok pro dan kontra pidana mati. Pidana mati pada pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengambil jalan tengah dengan tidak memihak antara dua golongan tersebut. Pidana mati pada masa akan datang adalah wujud konkret terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Pidana Mati; Pembaharuan Hukum Pidana. 80
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 A. PENDAHULUAN Hukum menurut Hans Kelsen memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat (Radjah, 1982). Salah satu jenis hukum yang mengatur tata aturan hidup bersama dalam ruang public adalah hukum pidana. Mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara merupakan tujuan dari hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, adapun fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban (social control). Hasil akhir yang ingin dicapai oleh hukum pidana adalah menciptakan sebanyak-banyaknya kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Kelsen. Pidana diartikan sebagai suatu nestapa, deraan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan sanksi pidana oleh negara. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diatur pada Pasal 10 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Muladi menyatakan bahwa pidana yang diartikan sebagai derita, deraan dan nestapa 81 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan masalah yang sangat sensitif, hal demikian mengingat bahwa masalah tersebut sangat berkaitan erat dan bersinggungan langsung dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia (Muladi,1994). Secara umum ketentuan-ketentuan hukum haruslah mempunyai daya berlaku yang mengikat dan hendaknya mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan pada waktu yang sama memiliki kemampuan untuk memperkecil pengaruh factor penghambat yang ada dalam proses berlakunya hukum, hal demikian secara khusus berlaku juga untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat berlaku secara maksimal diperlukan peningkatan factor pendukung dan meminimalisir factor penghambat. Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum pidana di Indonesia adalah pidana mati (Capital Punishment). Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa (Rahardian, 2016). Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu polemik dalam suatu cita hukum Indonesia, hal demikian dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 sekarang merupakan warisan atau copy dari WvS (Wet Book Van Strafrech) Belanda yang mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 1918 masih mengatur dan mencantumkan pidana mati, padahal Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati untuk "ordinary crime" sejak tahun 1870 dan pada tahun 1982 telah menghapuskan ancaman pidana mati untuk semua jenis kejahatan. Polemik terhadap pidana mati juga dikarenakan bahwa sekali pidana mati dilaksanakan, maka orang yang telah dieksekusi mati dan kehilangan nyawa tersebut menjadi mustahil untuk dapat dihidupkan kembali meskipun ditemukan bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa si-terpidana mati tidak bersalah. Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Anjari, 2015) 82 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Di Indonesia penggunaan pidana mati sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan juga tidak terlepas dari pro dan kontra, hal ini disebabkan karena persepsi tentang pidana mati sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pandangan hidup bangsa. Masalah pidana mati bertalian erat dengan struktur masyarakat, kondisi politik, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu (Sahetapy, 2007). Eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, pidana mati juga bersifat politis. Menurut A.Z. Abidin dalam hal pidana mati ada dua kutub yang saling bertentangan yaitu golongan pembela pidana mati yang mengatakan bahwa untuk menjerakan dan menakutkan penjahat diperlukannya pidana mati dan pelaksanaan eksekusi pidana mati jika dilaksanakan dengan tepat relative tidak menimbulkan rasa sakit. Namun di pihak lain yakni golongan yang menentang pidana mati, golongan yang menentang ini mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya sangat menimbulkan rasa sakit dan sangat tidak efektif sebagai penjera (Abidin, 1983). Pelaksanaan pidana mati terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan menjadi suatu pidana tersendiri bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati. Selain itu seseorang dapat saja divonis dengan pidana mati untuk kedua kali nya, karena selama menunggu eksekusi vonis pidana mati, terpidana mati
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 tersebut kembali melakukan tindak pidana dan majelis hakim kembali menjatuhkan vonis pidana mati atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang dapat saja divonis pidana mati berkali-kali dikarenakan tidak adanya kepastian mengenai kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan. Menempatkan pidana mati sebagai puncak hierarki tertinggi dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan dan diatur sebagai pidana pokok tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menimbulkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut pada proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan merujuk kepada Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana mati sebagai pidana pokok berarti hukum Indonesia masih mengakui dan memperbolehkan pidana mati untuk diterapkan di Indonesia. Hal demikian memiliki konsekuensi masih banyaknya perbutan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati baik itu yang diatur oleh KUHP maupun perundang-undangan pidana diluar KUHP. Pertentangan antara golongan pro pidana mati dengan golongan kontra pidana mati serta proses untuk melakukan eksekusi pidana mati yang membutuhkan waktu sangat panjang bahkan berlarut- larut dalam ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan merupakan problem yang harus diselesaikan secara komprehensif. Penyelesaian masalah pidana mati di Indonesia pertama-tama dapat dimulai dengan merumuskan ulang atau melakukan re- 83 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro formulasi terhadap kebijakan pidana mati di Indonesia. Mengingat juga bahwa dewasa ini kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak bersifat "massive" dan demikian meluas seolah-olah tidak mengenal perbedaan usia dan tempat dalam arti tindak-tindak pidana tertentu terjadinya tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah menyebar luas keseluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga ada tuntutan agar pelaku dijatuhi pidana yang berat termasuk pidana mati guna menimbulkan efek jera (deterence effect) (Jaya, 2015). Pengaturan mengenai kebijakan formulasi pidana mati menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum Indonesia yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai sosial yuridis dan filosofis bangsa Indonesia dengan melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan Rancangan Undang-undang KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (ius constituendum) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat (Maulidah, & Jaya, 2019) Pembaharuan hukum pidana memang harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yakni Pancasila, kemudian baru disesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Sehingga hukum pidana yang dicita-citakan tercapai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Christianto, 2017). Berdasarkan ius contituendum yang mencita- citakan hukum pidana Indonesia ke depannya menjadi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta juga cita-cita bangsa yang digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia maka patut dan layak lah usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu di lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati yang sekarang berlaku menurut hukum positif di Indonesia dan kebijakan formulasi pidana mati pada masa yang akan datang sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sehingga setelah diketahui kebijakan formulasinya dapat dianalisis dengan teori pembaharuan hukum pidana bahwa setiap pembaharuan hukum harus memiliki kemajuan berupa hukum yang mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan benar (nilai) suatu bangsa (Alviolita, & Arief, 2019) Penelitian terkait permasalahan pidana mati sangat perlu dilakukan karena sebagai jenis pidana yang paling berat keadaannya masih mengandung pro dan kontra, dengan demikian persoalan terkait pidana 84 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mati membutuhkan penyelesaian secara kongkrit bagi masa kini dan masa yang akan datang. Adapun penelitian serupa sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Toule yang mengkaji eksistensi ancaman pidana mati khusus dalam masalah tindak pidana korupsi (Toule, 2016). Penelitian Toule tersebut fokus pada eksistensi ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum pernah dijatuhi vonis pidana mati. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Anjari tentang pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Anjari, 2015) Penelitian Anjari memandang pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Roby Anugrah mengkaji tentang pidana mati terhadap kejahatan narkotika ditinjau dari Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 (Anugrah, & Desril, 2020) Penelitian tersebut hanya berfokus pada ancaman pidana mati terhadap kejahatan Narkotika ditinjau dari Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun penelitian mengenai pidana mati yang dilakukan oleh peneliti asing yakni penjatuhan pidana mati dalam perspektif internasional oleh Hood dan Hoyle (Hood, & Hoyle, 2012). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hong Lu dan Lening Zhang tentang pidana mati di China: Hukum dan praktek (Lu, & Zhang, 2005). Selain dua jurnal yang disebutkan diatas terdapat juga penelitian tentang efek jera hukuman mati yang dilakukan oleh Nagin dan Pepper (Nagin, & Pepper,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 2012). Semua penelitian yang disebutkan diatas tidak ada yang berfokus pada kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berfokus terhadap jalan tengah antara golongan pro dan kontra pidana mati dalam kebijakan formulasi pidana mati pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini akan mencari tahu tentang kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masa sekarang kemudian akan dilakukan perbandingan dengan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan tersebut, artikel ini merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, terkhususnya dalam pembentukan Rancangan Undang-undang KUHP Nasional. Penelitian ini dilakukan agar hukum pidana Indonesia ke depan nya lebih memperhatikan semua aspek baik buruknya pidana mati dan memformulasikannya dengan sangat bijaksana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan memahami bagaimana sebaiknya, seharusnya pidana mati di formulasikan dalam hukum pidana Indonesia. B. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yang dimaksud dalam 85 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum pidana mati dalam perspektif nilai jati dari bangsa Indonesia (Barus, 2013). Artikel ini menggunakan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional dan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dengan merujuk kepada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku dan hasil penelitian (karya ilmiah). C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia. a) Pidana Mati Dalam KUHP Eksistensi pidana mati di Indonesia mendapat landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berhubungan dengan pidana pokok yang terdiri dari (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, (5) pidana tutupan. Serta Pasal 11 PNPS tentang pelaksanaan pidana mati (Jaya, 2015) Berdasarkan kualifikasi terhadap tindak pidana dalam KUHP yang terbagi menjadi tindak pidana berupa kejahatan yang diatur pada buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang diatur pada buku III KUHP, pidana mati diancamkan pada tindak pidana berupa kejahatan, terkhususnya pidana mati
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan berat yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Buku II KUHP. Perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 104; Pasal 111 ayat (2); Pasal 124 ayat (3); Pasal 140 ayat (3) yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara; Pasal 340 (pembunuhan berencana); Pasal 365 (4) (Pencurian dengan kekerasan); Pasal 444; Pasal 479 ayat (2); dan Pasal 479o ayat (2) yang berhubungan dengan pembajakan pesawat udara. Pasal 104 KUHP menyebutkan "Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tindak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh. Pasal 104 KUHP tentang makar yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa presiden/wakil presiden dengan maksud hendak merampas kemerdekaan mereka/hendak menjadikan mereka itu tidak mampu memerintah. Dalam hal ini makar yang dilakukan adalah bukan hanya semata- mata sebagai bentuk percobaan yang dapat dihukum, melainkan juga bahwa makar tersebut telah benar- benar selesai dilakukan. Unsur "membuat tidak mampu" yang terdapat dalam Pasal 104 tersebut haruslah diartikan sebagai membuat tidak mampu, baik secara fisik maupun psikis (Bassar, 1986). 86 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Pasal 340 KUHP menyebutkan "Barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Menurut R. Soesilo menyebutkan bahwa "direncanakan terlebih dahulu" (voorbedaacthe rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama (Soesilo, 1996). Pasal 365 (4) KUHP menyebutkan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. Pasal 444 KUHP menyebutkan "Jika perbuatan kekerasan diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang di serang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pimpinan kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan pasal pasal tersebut sebagaimana yang diberi garis hitam pada artikel ini dapatlah kiranya diketahui bahwa ancaman pidana mati dirumuskan tidak secara tunggal, dalam artian bahwa ancaman pidana mati selalu dirumuskan secara alternatif, sehingga dengan perumusan secara alternatif tersebut selalu terdapat pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana mati, misalnya pidana penjara seumur hidup atau pidana untuk sementara waktu. Ada hal yang agak unik dan cukup menarik mengenai pidana mati yang terkandung pada pasal demi pasal dalam KUHP , karena meskipun KUHP yang berlaku sejak januari 1918 adalah warisan atau bahkan copy dari WvS Belanda, namun negeri Belanda sendiri telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870. Produk-produk pasca kemerdekaan menambah jumlah tindak pidana yang diancam pidana mati: tindak pidana senjata api, pembajakan udara, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat, korupsi pada saat bencana alam atau krisis ekonomi dll (Unnever, 2010). b) Pidana Mati Diluar KUHP Peraturan perundangan-undangan pidana diluar KUHP sebagai lex spesialis yang tetap merujuk dan berpedoman kepada ketentuan umum buku I KUHP juga mengatur ancaman pidana mati dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP tersbut. Tindak pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diancam dengan pidana mati tersebar 87 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam Undang-undang berikut ini: Undang-Undang No. 12 Drt 1951 tentang senjata api, Amunisi, dan Bahan Peledak, Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. UU.No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No 12 Drt tahun 1951 tentang Senjata Api, maka tindak pidana yang diancam pidana mati adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia atau senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotoprika, maka tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) yang dilakukan secara terorganisasi. Sementara demikian dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam Undang-undang ini terdapat pada pasal 113 (2), 114 (2), 116 (2), 118 (2), 119 (2), 121 (2), 133.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 Dalam UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia perbuatan yang diancam dengan pidana mati dirumuskan pada Pasal 36 dan Pasal 37. Hanya dua pasal tersebut yang merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ancaman pidana mati dalam Undang-undang pidana diluar KUHP secara umum diformulasikan secara alternatif. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP. Alternatif dari ancaman pidana mati tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana retributif, yang memandang penjatuhan pidana ini diterapkan berdasarkan azaz kemanfaatan (Wibowo, & Rochaeti, 2015). Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ancaman pidana mati yang dirumuskan dalam KUHP dan diluar KUHP, dalam KUHP selalu dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana paling lama dua puluh tahun, sedangkan 88 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diluar KUHP dirumuskan secara alternatif kumulatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan pidana denda. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan Pasal 59 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut R.Soesilo hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Hal tersebut diatur pada Pasal 67 KUHP menentukan jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim (Soesilo, 1996). Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia saat ini baik itu berdasarkan KUHP maupun Undang-undang diluar KUHP nampak jelas pidana mati masih merupakan pidana yang eksis dan dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pengaturan pidana mati di Indonesia saat sekarang ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas dan pidana mati diatur sebagai pidana pokok yang menduduki puncak hierarki jenis pidana. Pidana mati dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang tidak evaluatif terhadap pelaku tindak pidana atau tidak berperspektif restorative justice (Bindler, &
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 Hjalmarsson, 2020). Dengan tidak adanya kejelasan waktu tunggu pelaksanaan atau eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati hal tersebut merupakan suatu penderitaan tersendiri secara psikologis bagi terpidana karna dalam praktiknya eksekusi pidana mati bisa memakan waktu yang lama dan tanpa kepastian. 2. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembuatan RUU-KUHP, orientasi pembentukan RUU-KUHP tidak dapat lepas dari ideologi atau pandangan hidup bangsa, baik itu dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab dengan perkataan lain "Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila". Ini berarti nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam pasal-pasal konsep RUU-KUHP Nasional (Jaya, 2015). Menurut Muladi dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang harus diperhatikan secara mendalam dan serius adalah bahwa hukum pidana mendatang hendaknya harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan fungsinya dalam masyarakat (Muladi, 1994). Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam prosesnya tersebut harus melewati tahapan- tahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum pidana dalam proses legislasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat 89 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro strategis dari proses penegakan hukum (Khairawati, 2014). Merumuskan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang tidak terlepas dari perdebatan panjang dikalangan para pakar hukum pidana di Indonesia. Masing-masing pihak yang pro dan kontra pidana mati diantara para pakar hukum pidana Indonesia memiliki alasan ataupun dasar hukumnya sendiri-sendiri. Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan jerman mendeskripsikan dengan baik serta mengilustrasikan pidana mati sebagai pembunuhan peradilan. Pengadilan dapat menjadi tempat legal membunuh orang yang tidak bersalah bila mengabaikan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa perkara yang berdampak kepada kesalahan dalam pembuktian dan memberikan putusan. B.Arief Sidharta berpendapat bahwa agar dapat dipertanggungjawabkannya penjatuhan pidana (terkhusus pidana mati) oleh negara setidaknya memiliki 3 (tiga) aspek, yakni: 1) perbuatan yang dilakukan terpidana itu buruk dan menindas martabat dan membahayakan eksistensi manusia, 2) sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dinilai buruk tersebut, 3) pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana mengaktualisasikan nilai
nilai kemanusiaannya. Dengan demikian menurut beliau pidana mati hanya memenuhi aspek pertama dan kedua dari tiga aspek yang harus dipenuhi agar
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 penjatuhan pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh negara (Lubis, 2009). Mahkamah Konstitusi pernah menolak untuk menghapuskan pidana mati pada saat dilakukannya permohonan uji materiil terhadap pidana mati yang diberikan kepada terpidana kasus narkotika, dan menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memberikan beberapa catatan penting, bahwa kedepannya dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah diperhatikan sungguh-sungguh (Eleanora, 2012). Menurut Barda Nawawi Arief konsep RUU- KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut "ide keseimbangan". Ide keseimbangan yang dimaksud tersebut antara lain mencakup: Keseimbangan monodualistik antara "kepentingan umum/masyarakat" dan "kepentingan individu/perorangan". Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/sikap batin); ide "daad-dader strafrecht". Keseimbangan antara kriteria "formal" dan "materiel". Keseimbangan antara "kepastian hukum" "kelenturan / elastisitas / fleksibilitas", dan "keadilan". Keseimbangan nilai-nilai 90 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal (Arief, 2012). Hakikat tujuan pemidanaan dalam RUU-KUHP Nasional mendatang tujuan pemidanaan tersebut yang pertama-tama harus dihayati atau dipahami adalah menggunakan pendekatan multi-dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (individual and social damages). Memelihara solidaritas masyarakat tercakup pula dalam tujuan pemidanaan serta pemidanaan harus pula diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (to maintain social cohesion intact) (Soponyono, 2012). Pengaturan pidana mati ke depan seyogyanya merupakan jalan atau usaha untuk mengharmonisasikan antara kelompok pro pidana mati dan kelompok kontra pidana mati. Pengaturan pidana mati ke depan bertitik tolak dari ide-ide atau pikiran pokok keseimbangan terutama dalam hal ini keseimbangan antara kepentingan golongan yang mendukung pidana mati dan kepentingan golongan yang menolak pidana mati. Berdasarkan ide keseimbangan tersebut maka Pasal 64 RUU- KUHP Tahun 2019 menyatakan pada poin (c) pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang- undang. Selanjutnya Pasal 67 disebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana pada Pasal 64 poin
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 (c) adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan Pasal 64 poin (c) dan Pasal 67 RUU-KUHP 2019 tersebut merupakan jalan yang diambil oleh pembentuk Undang-undang agar pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal demikian menggambarkan bahwa dalam pengaturan pidana mati ke depannya bangsa Indonesia mengambil jalan tengah untuk tetap mengakui adanya pidana mati namun pidana mati tersebut haruslah bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam memutus suatu perkara memiliki pilihan apakah seseorang akan diberikan sanksi pidana mati atau tidak. Pasal 98 RUU-KUHP menyebutkan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pengaturan pidana mati pada RUU-KUHP merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai-nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari deretan pidana pokok serta pidana mati merupakan sebagai upaya terakhir. Hal demikian dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut: 91 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan "amputasi/operasi" di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama. Tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir (Arief, 2012). Pada Pasal 100 ayat (1) RUU-KUHP menyebutkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika (a) terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau (c) ada alasan yang meringankan. Pasal 100 ayat (2) disebutkan Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan Pengadilan. Pengaturan Pasal 100 ayat (2) ini memberi kepastian hukum bahwa seseorang terpidana tersebut dijatuhi pidana mati atau pidana mati dengan masa percobaan selama (10) sepuluh tahun. Seorang Terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun Jika pada masa percobaan sepuluh tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 Dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun tersebut bersesuai dengan teori atau dasar-dasar pemidanaan yang bersifat Utilitarian, yang mana menurut teori utilitarian, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Muladi, & Arief, 2010). Masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan agar dalam masa waktu sepuluh tahun tersebut si terpidana dalam kesehari- hariannya menunjukkan perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Lebih lanjut masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si terpidana dengan usaha dan kemauan dari diri si terpidana mati itu sendiri. Penundaan pelaksanaan pidana mati tersebut merupakan wujud konkret dari adanya ide keseimbangan elastisitas pidana, dan juga merupakan suatu kesempatan untuk terpidana memperbaiki diri. Menurut J.E Sahetapy menunggu selama sepuluh tahun bukanlah suatu tenggang waktu yang pendek. Orang tidak mungkin berlaku pura-pura atau munafik selama sepuluh tahun. Kalau ternyata hati nuraninya berubah berdasarkan pengamatan perilaku tiap hari, wajarlah pidananya dijadikan pidana penjara seumur hidup (Sahetapy, 2007). Dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun membuat terpidana mati mempunyai kesempatan dalam memperbaiki diri. Lebih lanjut juga dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun tersebut si terpidana tidak harus menanggung 92 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beban psikologis mengenai ketidakjelasan kapan akan dilakukan eksekusi pidana mati terhadap diri yang bersangkutan. D. SIMPULAN Perdebatan mengenai pro kontra pidana mati masih terus berlangsung hingga dewasa ini, apakah pidana mati bertentangan dengan negara Pancasila atau bukan. Indonesia sebagai negara hukum melandaskan semua hal perbuatan sesuai dengan kaidah hukum. Pidana mati dalam negara Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok. Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok di Indonesia menjadi suatu dilema tersendiri mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan bahkan copy dari WvS Belanda. Sedangkan di negara Belanda itu sendiri pidana mati sudah dihapuskan sejak 1810. Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP juga tidak terlepas dari pengaturan bagaimana pidana mati seharusnya diatur dalam konsep RUU-KUHP Nasional. Dalam pembaharuan hukum pidana, pidana mati di formulasikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dikeluarkan nya pidana mati dari jenis pidana pokok menuju pada pidana yang bersifat khusus merupakan suatu klep atau katup pengaman untuk mencegah penggunaan pidana mati secara semena-
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 mena oleh pengadilan sehingga pidana mati benar- benar digunakan sebagai upaya terakhir. Ada hal yang menarik dalam pengaturan pidana mati dalam konsep RUU-KUHP, yaitu dapatnya pidana mati diubah menjadi pidana seumur atau pidana paling lama dua puluh tahun dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam masa percobaan tersebut jika terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada kemungkinan untuk diperbaiki atau ada hal yang meringankan maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh tahun. Dengan adanya masa percobaan tersebut merupakan pengejawantahan dari ide dasar/ide pokok yang melatarbelakangi disusun nya konsep RUU- KUHP yakni ide dasar keseimbangan monodualistik yang menyangkut keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku kejahatan) dengan kepentingan masyarakat luas secara umum terkhususnya bagi korban; keseimbangan kepentingan pelaku dan korban kejahatan; keseimbangan antara aspek-aspek materiil dan formil serta adanya keseimbangan mengenai kepastian hukum dan elastisitas/fleksibilitas dari pidana. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Agustinus, S. (2016) Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak 93 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Asasi Manusia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.4), pp.18-20. Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM. Jurnal Widya Yustisia, Vol.1,(No.2), pp.54-63. Anugrah, Roby., & Desril, Raja. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. Jurnal Kerthawicaksana, Vol.14, (No.20, pp.110-117. Alviolita, Fifink Praseida., & Arief, Barda Nawawi. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Law Reform, Vol.15,(No.1), pp.130- 148. Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum,Vol.13,(No.2) pp.307-308. Bindler, Anna., & Hjalmarsson, Randi. (2020). The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions. Journal of Law and Economics, Vol.10, (No.3) p.207. Christianto, H. (2017). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.39, (No.3) pp.150-159. Eleanora, Fransiska N. (2012). Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Widya, Vol.29, (No.318), p.12.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 Rahardian, R. (2016) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3),pp.3. Toule, E. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.3, (No.3), pp.103- 110. Unnever, J. (2010). Global support for the death penalty. Punishment and Society, Vol.12, (No. 4) pp.479-484. Soponyono, E. (2012) Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban. Masalah - Masalah Hukum, Vol.41, (No.1), p. 30. Wibowo, Heru Eko., & Rochaeti, Nur. (2015) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak. Law Reform, Vol.11, (No.2), p. 224. Khairawati, D. (2014) Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Law Reform, Vol.9,(No.1), p.115. Lu, Hong & Zhang, Lening (2005). Death penalty in China: The law and the practice. Journal of Criminal Justice, Vol.33,issue 4, pp.367-376 Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.1,(No.3) pp.281-293. 94 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro BUKU Arief, Barda N. (2012). Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor. Semarang: Pustaka Magister. Arief, Barda N. (2012). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Abidin, A. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. Bassar, Sudrajat M. (1986) Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remadja Karya. Jaya, Nyoman Serikat P. (2015) Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Lubis, Todung M. (2009). Kontroversi Hukuman Mati. Jakarta: Penerbit Kompas Muladi. (1994) Proyeksi Hukum pidana materiil di masa datang. Semarang: Badan Penerbit Undip. Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010) Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni Radjah, Teri M. (1982) Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara. Sahetapy. (2007) Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soesilo, R. (1996) KUHP serta komentarnya pasal demi pasal. Bogor: Politea.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95 SUMBER ONLINE Nagin, Daniel S., & Pepper, John V. (2012). Deterrence and the death penalty. Retrieved from 1529- nagin-full-reportpdf Hood, Roger., & Hoyle, Carolyn. (2012). The Death Penalty: A Worldwide Perspective. In The Death Penalty: A Worldwide Perspective. Retrieved from acprof:oso/9780199228478.001.0001 95 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro