E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 ANALISIS KASUS JATUHNYA PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH- 17 Oleh : Irwandatullah Manuhutu Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: Abstrak Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-17 jatuh di Ukraina saat sedang dalam rute penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. Pesawat ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komte investigasi Rusia, di duga jatuh setelah dihantam dengan rudal Buk-M3 yang diluncurkan dari kawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Dimana jatuhnya pesawat yang membawa penumpang dari berbagai negara ini menimbulkan konflik karena diduga adanya penyerangan terhadap pesawat sipil daalam keadaan damai. Untuk itu tim investigasi independen yang dipimpin oleh Belanda telah dibentuk untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat tersebut dan kepada siapa pertanggungjawaban dapat dimintakan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penembakan, Pesawat Sipil. 1. PENDAHULUAN Kedaulatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Negara. Dimana kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan atas suatu wilayah, sehingga pada saat Negara memiliki kedaulatan atas suatu wilayah maka Negara tersebut dapat melaksanakan yurisdiksinya diwilayah tersebut. Dimana yang di maksud dengan yurisdiksi adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum diwilayahnya. suatu Negara kedaulatan mencakup wilayah daratan dan wilayah udara, serta terdapat beberapa Negara yang beruntung yang dapat memiliki wilayah laut. Kedaulatan Negara diwilayah udara membuat Negara berhak untuk menerapkan atau menegakkan hukum diwilayahnya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Wilayah udara suatu Negara, bukan hanya yang dimiliki dibutuhkan oleh Negara itu sendiri, namun juga dibutuhkan oleh Negara-negara lain yang ada di dunia, terutama dalam bidang transportasi udara atau penerbangan. Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki Negara, maka muncul kewajiban dan hak bagi Negara tersebut, dalam hal ini, khususnya dalam ruang udara. Misalnya berdasarkan pasal 12 Konvensi Chicago 1949, bahwa hak untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan negaranya dan keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara diwilayahnya. Wilayah Secara umum belum ada kesepakatan secara internasional mengenai pengertian hukum udara (air law), namun menurut beberapa ahli, pengertian hukum udara antara lain : 1. Menurut I.H.Ph. Diederiks-verschoor Air law is a body of rules governing the use of airspace and its benefits for aviation, the general public and the nations of the world. Air law is collection of rules which govern the air medium and its use. dapat disimpulkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan udara dan pemanfaatannya bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bagi bangsa-bangsa di dunia. Sehingga dengan demikian udara bahwa hukum pentingnya wilayah perjanjian internasional yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah udara, baik itu yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dari perjanjian inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk hukum nasional dari masing-masing Negara. Sehingga dengan demikian terdapat banyak sekali hukum yang mengatur tentang udara, baik hukum udara nasional masing- masing Negara ataupun hukum udara internasional yang merupakan hasil dari perjanjian internasional tentang udara dan angkasa. Karena akan dibuatlah kesadaran udara, maka internasional Banyaknya peraturan yang mengatur mengenai udara dan angkasa, tidak menghilangkan berbagai permasalahan atau konflik yang muncul dari adanya kegiatan yang dilakukan di ruang udara dan angkasa. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus penembakan terhadap pesawat penerbangan sipil telah beberapa kali terjadi dan mengemparkan dunia. Salah satu kasus penembakan pesawat sipil yang terjadi yaitu pesawat Boeing-777 milik Malaysia Airlines. Pesawat dengan rute Amsterdam menuju Kuala Lumpur ini, jatuh pada tanggal 17 Juli 2014 didekat Donetsk, Ukraina. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 283 penumpang dan 15 awak yang berada didalam pesawat, yang berasal dari negara. Jatuhnya pesawat ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai apa penyebab jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan MH- 17 ini. 2. Menurut Hakim Charles de Visscher Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 60
E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 Untuk mencari tahu lebih jelas mengenai penyebab jatuhnya pesawat MH-17 ini, maka dibentuklah penyelidikan multinasional yang terdiri dari beberapa negara yang berkepentingan. Dibawah pimpinan Belanda, penyelidikan multinasional dibentuk oleh Negara antara lain Malaysia, Australia, Belgia, dan Ukraina, serta mengikutsertakan penyidik Rusia. Dimana tim penyelidikan mutltinasional ini adalah untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 yang menyebabkan kematian 298 orang tersebut. suatu komite tujuan dibentuknya Media The Star Online di Malaysia terbang dari pesawat menyebutkan, Amsterdam ke Kuala Lumpur dengan membawa 283 penumpang dan 15 awak pesawat. Berikut kronologi jatuhnya pesawat sebagaimana dikutip The Star Online: bahwa Kamis, 17 Juli 18.00: Pesawat dijadwalkan berangkat dengan nomor penerbangan MH17, jenis Boeing 777, dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. 18.15: MH17 berangkat dari Amsterdam dengan membawa 283 penumpang dan 15 kru. 22.15: Malaysia Airlines (MAS) menerima pemberitahuan dari Air Traffic Control (ATC) Ukraina bahwa mereka kehilangan kontak dengan MH17 sekitar 30 kilometer dari Tamak, sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia-Ukraina. diperkirakan mengalami 23.30: MH17 kecelakaan. MAS merilis resmi, "Malaysia Airlines telah kehilangan kontak MH17 dari Amsterdam. Posisi terakhir diketahui di wilayah udara Ukraina". 23.40: Kantor berita Interfax mengabarkan, pesawat telah ditembak di atas ketinggian 10 kilometer di atas Ukraina bagian timur. Interfax telah mengonfirmasi bahwa lokasi timur. terbakarnya pesawat di Ukraina Kementerian Ukraina mengonfirmasi bahwa semua penumpang dan kru meninggal. Pesawat ditembak jatuh ketika terbang di ketinggian 30.000 kaki (kira-kira 10 km). Igor Strelkov, pimpinan militer separatis Rusia, mengirimkan pesan di media sosial VKontakte sebelum MH17 jatuh. Ia menulis bahwa pemberontak telah menembak jatuh pesawat Antonov An-26 (pesawat dengan dua baling-baling di bagian sayap), yang biasa digunakan Angkatan Udara Ukraina, di wilayah dekat Torez. Jumat, 18 Juli 00.03: Perdana Menteri Ukraina Arseniy menginstruksikan Yatsenyuk investigasi kecelakaan pesawat tersebut. 00.05: Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menulis di Twitter, "Saya terkejut dengan laporan kecelakaan MH17. Kami akan langsung melakukan investigasi." tweet Dalam Negeri 00.18: Pihak berwenang Ukraina di lokasi kecelakaan mengatakan, paling sedikit 100 jenazah ditemukan di lokasi, dan potongan tubuh jenazah tersebar sekitar 15 kilometer dari lokasi. 00.30: Baik pemerintah maupun pemberontak Ukraina membantah telah menembak jatuh MH17. Sebuah peluru kendali (rudal) darat ke udara diduga digunakan untuk menembak pesawat itu hingga jatuh. Menurut kantor berita Putin Presiden Rusia Vladimir RIA, berkomunikasi dengan Presiden Barack Obama tentang kecelakaan. 12.45: Lokasi kecelakaan berada di Desa Grabovo, di wilayah Donetsk. 02.10: Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius menyebutkan, sedikitnya empat warga negara Perancis menjadi penumpang MH17. 02.28: Kantor berita Interfax melaporkan, pemberontak separatis Rusia mengklaim menemukan kotak hitam MH17. 04.15: Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, Organisasi Internasional Penerbangan Sipil (ICAO) mengklaim rute yang dilalui pesawat MH17 adalah rute aman. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) juga menyatakan, termasuk jalur penerbangan MH17 daerah terlarang. Najib mengatakan bahwa Malaysia Airlines menyebut ada panggilan darurat yang dilakukan MH17. Menurut informasi dari ATC di Kiev, lokasi suar darurat di 48 derajat 7 menit 23 detik Lintang Utara dan 38 derajat 31 menit 33 detik di Bujur Timur. Pemerintah Ukraina yakin bahwa pesawat telah ditembak jatuh. "Namun, Malaysia belum bisa memverifikasi hal ini," kata Najib. Pemerintah Malaysia akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan pesawat ini dan berjanji membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pemerintah Malaysia mengirim pesawat khusus ke Kiev, bersama staf bencana alam Malaysia, tim penyelamat, dan tenaga medis. Posko darurat telah dibangun dan pemerintah Malaysia terus melakukan komunikasi dengan Ukraina. Najib menyebutkan, Petro akan melakukan Poroshenko investigasi akan melakukan negosiasi dengan pemberontak di bagian timur negara tersebut. 06.10: MH17 dijadwalkan mendarat di Bandara Lumpur, Internasional Kuala Malaysia. 07.30: Malaysia Airlines mengatakan, semua pesawat mereka dari Eropa akan mengambil rute alternatif menghindari jalur biasa di tempat MH17 jatuh. 07.30: MAS mengonfirmasi bahwa MH17 membawa 298 orang, 283 penumpang, tidak tidak Presiden Ukraina berjanji independen. Ukraina Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 61
E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 termasuk tiga bayi dengan kewarganegaraan berbeda, dan 15 kru. Ini sekaligus ralat atas informasi yang disebutkan sebelumnya bahwa penumpang berjumlah 295 orang. 2. METODE PENELITIAN Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji pendekatan ketentuan berdasarkan peraturan sedangkan perundang-undangan, Conceptual Approach adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. terhadap Jatuhnya pesawat di daerah konflik yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, membuat pelaku penembakan ini belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan, baik Ukraina maupun Rusia sama- sama menolak dugaan bahwa merekalah yang telah menembakan rudal yang menyebabkan jatuhnya pesawat MH-17 tersebut. Begitu pula kelompok pemberontak Ukraina yang membantah bahwa mereka terlibat dalam peristiwa penembakan rudal tersebut. Menurut Air Traffic Control (ATC) yang memberitahukan kepada Malaysia Airlines bahwa mereka kehilangan kontak dengan MH-17 pada jarak 30 kilometer dari Tamak, yaitu sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia-Ukraina. Statute Approach maupun Conceptual Approach yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas. Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini termasuk yang lingkup menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan Pendekatan masalah baik ruang penelitian 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan kasus jatuhnya pesawat MH- 17 yang diduga diakibatkan tembakan rudal jenis Buk-M3, maka hal ini dengan sangat jelas telah diatur melanggar didalam hukum udara baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena rute dalam penerbangan yang dilakukan oleh MH- 17 merupakan rute yang umum dan sudah disetujui sedang melakukan sebelumnya, bahkan penerbangan tidak ada pemberitahuan mengenai larangan melewati daerah tersebut, sehingga sangat tiba-tiba disayangkan saat terjadi penembakan tersebut. Apalagi mengingat terhadap pesawat bahwa penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Malaysia Airlines itu merupakan penerbangan sipil dengan membawa penumpang berupa warga sipil dari 17 negara didunia, sehingga dengan demikian penembakan terhadap pesawat MH-17 ini telah melanggar hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hal ini diungkapkan komisaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Hak Asasi Manusia (HAM), Navi Pillay pada senin, 28 Juli 2014, yang dikutip dari nationalgeographic.co,id. ketentuan-ketentuan yang saat Jatuhnya pesawat MH-17 menimbulkan berbagai persoalan terutama mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut yang diduga akibat tembakan rudal dan apa yang menyebabkan pesawat tersebut ditembak serta siapakah yang menjadi dalang dibalik penembakan tersebut. Penyelidikan akan jatuhnya pesawat MH-17 ini, dilakukan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai salah satu bentuk kewajibannya sebagai organisasi penerbangan internasional, berbagai badan penyelidikan dari berbagai negara yang berkepentinga, serta badan independen yang dibentuk oleh penyelidikan negara-negara dimana warga negaranya menjadi korban yang diketuai oleh Belanda. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komite investigasi Rusia (MRS), jatuhnya pesawat MH-17 ini, diduga akibat dihantam dengan rudal Buk-M3 dengan nomor seri 9M83 yang berasal dari federasi Rusia. Diperkirakan, rudal ini diluncurkan disebuah lapangan didekat Desa Pervomaiskiy, yang berada dikawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Dimana berdasarkan Konvensi Chicago 1944, telah diatur mengenai kebebasan navigasi serta keamanan keselamatan penerbangan sipil yang menjadi tanggung jawab dari Negara yang ruang udaranya dilintasi untuk bisa menjadikan wilayah kedaulatan negaranya wilayah yang aman untuk dilalui pesawat komersial lintas Negara, yang salah satunya diatur dalam pasal 9 Konvensi Chicago 1944 ini. Hal ini dikarenakan, hukum dan regulasi penerbangan apabila melewati berlaku komersial kedaulatan ruang udara suatu Negara berdaulat adalah hukum nasional Negara tersebut, kecuali pesawat udara yang terbang diatas laut lepas akan berlaku hukum internasional sebagaimana diatur dalam konvensi Chicago 1944 beserta peraturan pelaksananya. (Martono K., 1995). jaminan dan yang Dengan demikian, berdasarkan pasal 5 konvensi Chicago 1944 tentang Non Scheduled Flight dan Scheduled Flight, maka Ukraina sebagai saat kejadian Negara yang dilintasi pada terjadi, penembakan pesawat MH-17 itu Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 62
E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 jawab penuh atas kejadian yang bertanggung ini memakan 298 korban disebabkan, berdasarkan teori kepemilikan ruang angkasa (The Air Sovereignty Theory) yaitu ketentuan tentang kedaulatan yang dimiliki Negara yang dilewati (negara kolong) terhadap pengangkut komersial yang melintasi wilayah ruang udara terdiri dari: (Download.portalgaruda.org) jiwa tersebut. Hal a. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap suatu ketinggian tertentu di ruang udara; b. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat-pesawat udara asing, dan; c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas. Berdasarkan teori tersebut, berarti Negara kolong memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya dan keselamatan penerbangan diwilayah udaranya, serta menciptakan koordinasi informasi antara Negara dan International Civil Aviation Organization (ICAO) rute penerbangan, karena hanya Negara tersebut yang dapat mengetahui kondisi dinegaranya, terutama apabila terdapat konflik militer yang seharusnya di informasikan sejak awal sehingga ICAO dapat memberikan himbauan area rawan yang seharusnya tidak dilalui oleh pesawat sipil. untuk menjaga keamanan tentang keamanan Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 tindakannya itu keselamatan pesawat udara tersebut. dapat membahayakan 2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas (in service) atau menyebabkan pesawat udara tidak mampu untuk melakukan tersebut penerbangan dengan sempurna sehingga membahayakan dalam penerbangannya. keselamatan 3. Menempatkan memungkinkan atau ditempatkannya suatu bahan peledak suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas (in bagaimanapun, service), sehingga atau menyebabkan pesawat udara tidak dapat terbang kerusakan atau menyebabkan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan. dengan cara dapat memusnahkan 4. Memusnahkan fasilitas penerbangan atau secara melawan hukum dalam pengoperasiannya, sehingga dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan (inflight). atau merusak turut campur 5. Memberikan informasi yang tidak benar yang keselamatan membahayakan dalam dapat penerbangan penerbangan (inflight). pesawat udara Selain negara kolong, negara yeng juga harus bertanggungjawab atas jatuhnya pesawat MH-17 yaitu negara Rusia. Hal ini diungkapkan pada hari kamis 24 Mei 2018 oleh pejabat Belanda tim penyelidik yang merupakan bagian dari internasional (JIT), Wilbert Paulissen. Dikutip dari Paulissen mengatakan bahwa semua kendaraan yang membawa rudal adalah bagian dari militer Rusia. Dimana pernyataan ini merupakan pernyataan resmi pertama yang dibuat oleh tim penyelidik internasional sejak dibentuk pada tahun 2014 silam. Dalam pernyataannya juga disampaikan bahwa rudal yang digunakan untuk menembak juga merupakan rudal buatan Rusia dan berasal dari salah satu unit brigade Rusia yang bertugas di kota Kursk yaitu brigade 53 Rusia. Dimana insiden penembakan ini terjadi ditengah puncak konflik antara tentara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh pemerintah Rusia. Dengan demikian , apabila pernyataan yang diungkapkan oleh tim penyelidikan tersebut benar, maka Rusia sebagai negara yang melakukan penembakan atau memfasilitasi penembakan yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut dapat berdasarkan pertanggungjawaban dimintakan Konvensi Montreal 1971 tentang Perlindungan Penerbangan Sipil, dimana pada Pasal 1 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagai berikut: sengaja melakukan tindakan terhadap seseorang di dalam kekerasan pesawat udara (on board) yang sedang berada dalam penerbangan (inflight) dan 1. Dengan Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa tindakan penembakan terhadap pesawat MH-17 tersebut merupakan tindakan yang telah melanggar tindakan Konvensi Montreal 1971. Selain tersebut kebiasaan internasional dalam hal terjadi perang atau konflik bersenjata yang diatur dalam hukum humaniter tentang cara berperang. Bahwa dalam hal terjadi konflik atau perang, maka masyarakat sipil yang tidak menjadi pihak dalam perang atau konflik haruslah mendapat perlindungan. Dan bahwa sebelum memulai perang atau konflik atau serangan haruslah terlebih dahulu memberikan pernyataan kepada lawan sehingga lawan dapat mempersiapkan diri. Sehingga tidak langsung tersebut dpaat tindakan penembakan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang atau hukum humaniter. itu prinsip juga melanggar secara Didalam kasus penembakan MH-17 ini, walaupun sudah timbul konflik antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis, namun pada saat terjadi penembakan, kondisi wilayah tersebut sedang tidak terjadi konflik bersenjata, sehingga rute penerbangan yang dilewati pun sudah mendapat persetujuan tanpa adanya pengalihan rute karena itu bahwa, penembakan yang dilakukan terhadap pesawat sipil bukan militer tentu merupakan suatu tindakan yang salah dan sangat tidak manusiawi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998 pada pasal 8 mengenai kejahatan perang, yaitu pada ayat 2 huruf e yaitu: adanya konflik. Selain Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 63
E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini: (i) serangan Secara terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian; Secara serangan sengaja melakukan terhadap gedung, material, satuan dan serta personil medis yang angkutan menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; serangan sengaja melakukan Secara terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang- orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang; serangan sengaja melakukan Secara terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana sakit orang-orang dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer; sengaja melakukan (ii) (iii) (iv) yang (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan; (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa; dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan atau terhadap bahaya menimbulkan kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut; bersangkutan ataupun kematian serius (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari kecuali kalau tersebut penghancuran atau perampasan sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut; seorang lawan Dari pasal ini dapat dilihat bahwa tindakan penembakan terhadap pesawat MH-17 merupakan salah satu bentuk kejahatan berdasarkan statute Pidana Roma Internasional, yaitu jenis kejahatan perang. 1998 tentang Mahkamah termasuk sebagai 4. KESIMPULAN Negara kolong, berdasarkan pasal 1 konvensi Chicago 1944, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan diwilayah udaranya, serta menciptakan koordinasi informasi antara Negara tersebut dan International tentang Civil Aviation Organization keamanan rute penerbangan. Hal ini disebabkan hanya Negara itulah yang tahu mengenai kondisi diwilayahnya dan apakah wilayahnya aman untuk dilewati dalam rute penerbangan pesawat sipil komersial. (ICAO) Penembakan yang terjadi terhadap pesawat MH-17, merupakan salah satu bentuk kelalaian Negara kolong yaitu Ukraina, atas kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan bahwa wilayah negaranya yang akan dilewati merupakan wilayah konflik, sehingga pesawat yang akan melewati wilayah rute penerbangan lainnya demi menjaga keselamatan dan keamanan para penumpang pesawat. tersebut dapat menggunakan (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata ikut serta atau menggunakannya untuk secara aktif dalam pertikaian; (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang- orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya; (ix) Membunuh atau melukai secara curang (x) seorang lawan tempur; Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan; (xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak Penembakan terhadap pesawat MH-17 ini dikategorikan hukum internasional yang bisa menjadi kejahatan perang, berdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf e Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan perang. Navi Pilla juga menegaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk para pejuang dari luar negeri, bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa mereka yang terlibat pelanggaran hukum internasional, termasuk kejahatan perang, akan dihadapkan ke pengadilan, tidak peduli siapa mereka (Rubrik, DW, 2014). Hal ini dikarenakan peristiwa ini, yang diduga disebabkan konflik yang terjadi di Ukraina, telah menyebabkan banyak korban jiwa yang merupakan warga sipil yang seharusnya tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata ataupun peperangan antar Negara ataupun Negara dan Belligerent. Hal ini sesuai dengan isi dari konvensi Jenewa 1949 bahwa warga sebagai pelanggaran Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 64
E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 sipil seharusnya dilindungi dalam masa perang atau konflik. Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019 aina?page=all. Dengan demikian peristiwa penembakan terhadap yang membawa penumpang 298 warga sipil, merupakan salah satu perjanjian bentuk internasional dalam bidang penerbangan sipil yaitu konvensi Chicago 1944 dan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang dan konflik, serta memenuhi unsur sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998. pesawat MH-17 pelanggaran terhadap Terjawab, dari mana rudal yang menjatuhkan MH17 44240869 diakses pada 29 September 2019. Vershoor, Diederiks. 2006. An Introduction to Air Law, Eighth Revised Edition, Kluwer Law International, Netherlands. Dengan demikian maka negara-negara yang terlibat dalam penembakan pesawat sipil MH- 17 ini dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik itu Ukraina sebagai negara kolong yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberitahukan status wilayah negara yang tidak dapat dilewati sebagai rute penerbangan dan kewajibannya untuk melindungi pesawat sipil yang melewati wilayah udaranya dengan izin, maupun Rusia sebagai negara yang diduga kuat bertanggungjawab karena menyediakan rudal serta peralatan yang digunakan untuk menembak pesawat MH-17 tersebut. 5. DAFTAR PUSTAKA Mauna, Boer. Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2. PT. Alumni. Bandung. 2005. Hukum Download.portalgaruda.org DW, Rubrik. 2014, Penembakan MH17 Bisa Menjadi Kasus Kejahatan Peranf. 17815298) Diakses pada 13 Februari 2018. Konvensi Chicago 1944 Konvensi Den Haag 1907 Konvensi Jenewa 1949. Matte. Treatise on Air-Aeronautical Law, ICASL - McGill University, Montreal, 1981, mengutip pendapat Goff dalam Traite theorique et pratique de droit aerien, Paris, 1934 ( supplement 1939). Parthiana, I Wayan (2003). Pengantar Hukum Internasional. CV. Mandar Maju. Bandung. Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa. K., Martono. 1995. Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional. Madar Maju. Bandung. J.G.. Hukum Internasional. Justicia Study Group. Bandung. Statuta Roma 1998. Syahni, Meidella. Kronologi Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines #MH17 di Ukraina, 14/07/18/11141031/Kronologi.Jatuhnya. Starke, 1986. Pengantar Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 65