Edisi 34 Juni 2018 Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Agus Budijarto (Direktur Pengkajian Internasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI) Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat Boy Anugerah, S.I.P., M.Si. (Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020) Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M. (Analis Kebijakan Pertama, Deputi Pengkajian Strategik, Lemhannas RI dan anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.I.P. (Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ideologi Lemhannas RI, Alumni PPRA LVI Lemhannas RI) Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ekawahyu Kasih Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok Perekonomian Indonesia Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok Perekonomian Indonesia Kombes Pol Drs. Amur Chandra Juli Buana., S.H. (Alumni PPRA LVI Lemhannas RI) Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM Mayjen TNI (Purn) Dr. Tony SB Hoesodo, S.A.P., M.Sc
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-34 dapat hadir di hadapan para pembaca semua. Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini redaksi menyajikan berbagai topik tentang ketahanan nasional yang diantaranya terkait dengan dua peristiwa besar yang akan dihadapi oleh negeri ini. Pesta demokrasi kembali diselenggarakan dengan adanya Pemilukada yang dilaksanakan serentak pada akhir Juni ini. Sebagai bagian dari prosedural demokrasi, momen ini merupakan momen penting bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Tulisan kedua dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana reorientasi identitas demokrasi Indonesia di era pasca reformasi. Peristiwa besar lainnya yang akan terjadi adalah penyelenggaraan Asian Games 2018, kompetisi olahraga negara-negara sebenua Asia, yang bertempat di Jakarta pada bulan Agustus nanti. Terkait dengan hal ini, salah satu kontributor kami membahas akselerasi pembentukan budaya olahraga di masyarakat. Selain dua topik di atas, jurnal edisi kali juga membahas tentang topik pengaruh perubahan sosial bagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penguatan pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, pelaksanaan prinsip demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial, dan antisipasi kebijakan perdagangan Tiongkok di Indonesia. Redaksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kontributor penulis yang telah mengirimkan tulisannya untuk edisi kali ini. Semoga gagasan yang telah dituangkan dalam tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan memperkaya diskursus ketahanan nasional. Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Juni 2018 PEMIMPIN REDAKSI l PELINDUNG: Agus Widjojo l PEMBINA: Bagus Puruhito l PENGARAH: Mochamad Iriawan l PEMIMPIN REDAKSI: Mindarto l REDAKTUR: Wahyu Widji l PENYUTING/ EDITOR: Bambang Iman Aryanto - Ni Made Vira Saraswati l DESAIN GRAFIS: Andriansyah l FOTOGRAFI: Suryadi - Suyono - Magista Dian F l SEKRETARIAT: Linda Purnamasari - Muhammad Isdar - Chayaqadri Hildamona - Mardiana l Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Media Citra Berdikari 2
Daftar Isi 5 Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila 23 Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat 41 Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional 3
47 Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 67 Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia 73 Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM 4
Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Agus Budijarto Direktur Pengkajian Internasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI ABSTRAK Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Nilai- nilai kebangsaan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbendung. 5
PENDAHULUAN Latar Belakang Perubahan sosial, penulis mengartikan adanya komunitas atau perkumpulan di tengah-tengah masyarakat mengalami pergerakan yang berdampak kepada perubahan dikarenakan adanya per- kembangan atau perubahan dari yang semula ke arah yang lebih baru. Ada banyak arti atau definisi dari perubahan sosial ini. Pada kegiatan Seminar suatu tentang nilai-nilai di Lemhannas kebangsaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, salah satu nara sumber yaitu Dr. Imam Prasodjo Indonesia ketika dari Universitas menyampaikan bertanya kepada audience (peserta seminar) dengan pertanyaan: "Apakah bapak/ ibu mengenal reporter TVRI Sambas paparan atau Anita Rachman?" Sekonyong- konyong banyak yang menjawab: "Mengetahui". Kemudian narasumber berkomentar bahwa: "Dengan jawaban mengetahui reporter TVRI Sambas atau Anita Rachman berarti umur bapak ibu sudah memasuki masa di atas 50 tahun". Perkembangan masyarakat di saat 50 tahun yang lalu dengan saat ini tentu berubah, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, perkembangan dan informasi. Perkembangan ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh dengan perilaku seseorang bahkan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang mengarah kepada berubahnya suatu budaya atau adanya perubahan sosial. secara umum sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/ teknologi perilaku pada Perubahan 6
tatanan di masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini dapat berlangsung secara terus menerus, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, adanya interaksi, aktivitas, pergeseran dengan demikian perubahan tersebut menjadi aktivitas masyarakat/sosial. Hal ini menjadikan perubahan tersebut antara satu dengan yang lain berbeda-beda; perubahan tersebut dapat diketahui secara menonjol maupun biasa- biasa saja, berpengaruh luas maupun terbatas. Dengan demikian pengertian perubahan sosial pun dapat dilihat dari berbagai aspek, para ahli memberikan pengertian perubahan sosial tersebut berbeda-beda. Pengertian bagian dari sosial sosial menurut William F. Ogburn adalah perubahan yang mencakup unsur- unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur- unsur kebudayaan material terhadap immaterial.1 Kingsley unsur-unsur Davis berpendapat bahwa perubahan dalam sosial Misalnya masyarakat. struktur dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.2 Sedangkan menurut Gllin, pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, komposisi kebudayaan material, perubahan adalah perubahan penduduk, ideologi maupun dengan difusi penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.3 Menurut Mac Iver, pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (ekuilibrium) hubungan sosial.4 atau Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi Koenjaraningrat sosial. perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya untuk tertentu tujuan bersama.Dengan mencapai demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat.5 Menurut antara manusia hubungan Aspek perubahan sosial yang di dalamnya ada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat perlu diperhatikan karena ini menyangkut budaya masyarakat. Kebudayaan ini menjadi salah satu bentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku di masyarakat sebagai kebiasaan yang dilakukan keseharian, sehingga aspek budaya ini sangat kental dengan tingkah laku, perbuatan masyarakat tersebut; tidak heran kalau nilai-nilai, norma- norma tersebut akan dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu budaya yang turun temurun untuk diwariskan kepada generasi penerus. 7
Permasalahan tersebut pengertian membuktikan perubahan sosial dapat dipandang dari berbagai aspek oleh para pakar, tetapi pada pokoknya di dalam hal tersebut ada unsur kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu untuk pembaharuan. Persoalan yang muncul antara lain, bagaimana ketika masyarakat yang akan melakukan perubahan sosial tersebut terdapat perbedaan, gesekan-gesekan yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut? Untuk mengatasi persoalan ini maka diperlukan aturan/hukum/ regulasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan adanya sanksi yang jelas dan saling menghormati/ menghargai hukum tersebut, sehingga permasalahan yang muncul adalah : 1. Bagaimana Dari uraian seperti bahwa keberadaan keterkaitan hukum dengan perubahan sosial tersebut ? 2. Bagaimana hukum dapat mengatasi persoalan yang berkaitan dengan perubahan sosial di masyarakat ? sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang.6 Pendapat lain mengatakan bahwa perubahan itu juga terjadi di masyarakat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya terganggunya keseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia, di samping itu juga adanya ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap kondisi budaya yang ada.Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan pertumbuhan baru penduduk semakin banyak dan kebudayaan (culture). Aspirasi seorang kelompok individu atau dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak ditengah- tengah masyarakat, baik tekhnologi yang berasal dari dalam negeri (intern) maupun luar negeri (ekstern). Fenomena ini menggambarkan bahwa bagi betapa kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat.7 sinkronisasi, (invention), yang pentingnya inovasi 3. Bagaimana sosial tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ? perubahan a. Pengaruh Perubahan Sosial PEMBAHASAN Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, adanya progres/kemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak ini hal Bhatnagar O.P.Darma mencatat setidaknya ada empat faktor yang merangsang perubahan pada manusia yaitu: manusia secara terus menerus untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang secara berkelanjutan tercipta dalam Berkaitan dengan dan O.P. berupaya 8
lingkungan manusia. Proses kompetitif ini untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi. yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang bersifat komprehensif membutuhkan rangsangan yang dapat memotivasi obyek sasaran perubahan tersebut, sehingga sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak, baik secara positif maupun negatif, hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri. Dalam hal disorganisasi lebih dapat memanfaatkan alam dengan efektif dan efisien. 3). Sikap menghargai hasil karya keinginan- seseorang keinginan yang maju. Setiap karya dapat berpotensi untuk memajukan peradaban manusia. Seperti karya atau penemuan Pada awalnya telepon tidak dianggap oleh masyarakat sebagai karya lebih hebat mereka yang meremehkannya, suatu tapi ketika masyarakat mengetahui fungsi sesungguhnya, maka karya tersebut menjadi sangat dihargai masyarakat. Suatu perbuatan pasti diawali oleh keinginan, keinginan untuk maju membuat kita berkembang kearah yang lebih baik. dan telepon. 4). Sistem terbuka lapisan Ada beberapa hal yang menjadi faktor adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu sebagai berikut: 8 1). Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak langsung maupun tidak mendorong langsung terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. contoh pengaruh adanya masyarakat asing didaerah tertentu dan juga adanya internet yang menyebarkan pengaruh kebudayaan asing. 2). Sistem pendidian formal yang telah Seperti maju. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk adanya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Sumber Daya Manusia (SDM) suatu tempat akan meningkatkan kesejahteraan karena mereka masyarakat, masyarakat. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan para individu untuk maju atas dasar Dalam kemampuan seseorang keadaan demikian, mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga lebih yang mempunyai status Identifikasi merupakan tinggi. tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan Identifikasi golongan tersebut. terjadi dalam hubungan super ordinasi dengan subordinasi. Pada golongan berkedudukan lebih rendah acap kali terdapat kepada sendiri. yang 9
perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi disebut status-anxiety. Status anxiety menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya. 5). Penduduk yang heterogen. Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang ideologi yang kebudayaan ras berbeda terjadinya mudah p e r t e n t a n g a n - p e r t e n t a n g a n yang mengundang kegoncangan- kegoncangan. Keadaan demikian menjadi bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. pendorong b. Bentuk Bentuk Perubahan Sosial Setiap masyarakat, baik tradisional selalu maupun modern mengalami perubahan-perubahan secara berkesinambungan. Perubahan- mengikuti tersebut perubahan perkembangan sosial yang ada. Dengan menggunakan akal dan pikirannya perubahan- manusia mengadakan perubahan dengan menciptakan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat kompleks dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal ini dapat dilihat perilaku masyarakat sekarang yang disebut sebagai generasi milenial jauh berbeda dengan masyarakat pada generasi tahun 1960 atau 1970-an; perkembangan teknologi dan informasi jauh berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan sosial pada era tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Akan tetapi perubahan tersebut tidak semua menimbulkan dampak negatif, banyak di antaranya perubahan tersebut dapat akan dinikmati masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat; perubahan tersebut didahului dengan adanya gejala- gejala sosial (perubahan awal), akan tetapi tidak semua gejala sosial yang menyebabkan perubahan bisa disebut sebagai perubahan sosial, gejala- gejala tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, model, cara pada perubahan sosial. Ada beberapa macam bentuk perubahan sosial, yaitu : 9 1). Perubahan Kecil adalah kecil Perubahan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi Misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak yang tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, namun perubahan pada skala kecil ini kalau secara berkesinambungan dan sustainable terjadi akan membentuk adat yang tidak kalah penting dengan perubahan-perubahan pada skala lainnya. yang masyarakat. kebiasaan, 2). Perubahan Besar Perubahan besar adalah suatu yang berpengaruh perubahan dan terhadap masyarakat lembaga-lembaganya, Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut terjadinya mengakibatkan perubahan struktur sistem mata kemasyarakatan, pencaharian, hubungan kerja, stratifikasi masyarakat. serta Sebagaimana pada tampak perubahan masyarakat agraris pada 10
industrialisasi, menjadi perubahan ini menyebabkan pengaruh secara besar-besaran kepadatan jumlah terhadap industri penduduk di wilayah dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian. Sebagai contoh perubahan besar industrialisasi. adalah adanya sudah merubah Industrialisasi agraris menjadi masyarakat industri.Perubahan masyarakat itu pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antarsesama. Pada masyarakat industri antar sesama lebih didasarkan pada pertimbangan untung rugi akan tetapi pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terbentuk sangat akrab dan menunjukkan saling kebersamaan, adanya peduli (perhatian) dan gotong royong. memberikan hubungan 3). Perubahan Struktural Perubahan merupakan ini perubahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah perubahan dari sistem kerajaan menjadi republik, perubahan sistem kekuasaan dari kolonial ke nasional. pemerintahan dilakukan dengan menambahkan menghapus dan beberapa pasal itu dimaksudkan untuk pasal-pasal menyempurnakan yang sudah ada agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia diwaktu kini. 5). Perubahan Lambat (Evolusi) Perubahan lambat membutuhkan waktu yang cukup biasanya melalui lama rentetan kecil yang saling mengikuti dengan lambat.Pada perubahan lambat, dengan perubahan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu.Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, kondisi dan keadaan baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. ini terjadi melalui Perubahan tahapan-tahapan yang dari sederhana menjadi maju.Misalnya kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatra.Mereka mengalami perubahan lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencaharian hidup. Sampai saat ini suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu meramu dan berburu untuk memenuhi hidup mereka. secara dan perubahan terjadi secara kebutuhan 6). Perubahan Cepat (Revolusi) 4). Perubahan Proses adalah Perubahan perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan ini hanya penyempurnaan merupakan sebelumnya. dari Contohnya adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen yang proses perubahan ialah Perubahan berlangsung yang perubahan secara cepat serta tidak ada perencanaan kehendak Secara terlebih revolusi sosiologis perubahan disebut perubahan- perubahan sosial mengenai unsur- unsur kehidupan atau lembaga- lembaga kemasyarakatan yang revolusi atau dahulu.10 sebagai 11
berjalan cepat.Pada revolusi, perubahan bisa terjadi dengan tidak direncanakan atau direncanakan, biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam tubuh masyarakat yang umumnya, bersangkutan.Pada suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat yang mengubah pokok sendi-sendi kehidupan seperti ekonomi, masyarakat, hubungan antarmanusia, politik dan sistem kekeluargaan. Sebuah juga berjalan revolusi dapat sebuah didahului dengan pemberontakan, misalnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. cukup 7). Perubahan yang Dikehendaki ini adalah Perubahan bentuk yang perubahan-perubahan sudah atau diperkirakan direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di masyarakat. Pihak- pihak itu disebut sebagai agent of change (agen perubahan) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin masyarakat dalam perubahan pada lembaga- kemasyarakatan. lembaga Diharapkan perubahan agen ini dapat memberikan dampak positif pada lingkungan tempat agen perubahan tersebut berada, tokoh masyarakat, misalnya serta pemerintah pejabat mahasiswa, yang mempunyai program guna mewjudkan agen perubahan tersebut.Adapun cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ialah dengan social engineering (rekayasa sosial), yaitu melalui dan sistem direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering juga disebut social planning (perencanaan sosial). Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti seperti bendungan, kawasan ideologi dan jalan raya. 8). Perubahan yang Tidak Dikehendaki. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan ini dan jangkauan, perubahan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat. ini Kecenderungan perubahan terjadi karena adanya bencana alam (disaster), misalnya banjir, tanah longsor gempa bumi seperti yang baru terjadi di Kota Meksiko, kebakaran antara lain kebakaran hutan, kebakaran rumah dan lain juga dapat mengakibatkan perubahan sosial, masyarakat mengungsi di tempat yang aman. Pada umumnya sangat sulit untuk memprediksi tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini. c. Hubungan antara Perubahan Sosial dengan Hukum Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab sebaab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (ekstern).11 Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaaga kemasyarakatan di bidang yang teratur 12
pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu badan-badan pembentuk badan-badan hukum, penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan- badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang serta badan- menegakkan hukum badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan ciri yang terdapat pada hukum modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan suatu badan tertentu atau unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran tempat itu mengalami perubahan- hukum perubahan. diserahkan pada d. Hukum sebagai Alat untuk Hukum berperan penting dalam mendorong perubahan terjadinya sosial dengan berbagai cara. Pertama, institusi hukum dapat membentuk sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter sosial. Kedua, hukum perubahan sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu dirancang yang pengaruh untuk perubahan dan yang ketiga, hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. secara khusus mempercepat Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (perubahan sosial) secara efektif. sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius.Mandat dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial. Pertama, Melakukan Perubahan Sosial Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (legislator) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya membawa kekacauan. Kedua, alasan dibuatnya hukum baru tersebut harus diungkapkan, khususnya terkait kompatibilitas/ kesesuaian dan kontinuitasnya dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang telah ada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum dapat menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk perubahan ketika perubahan tersebut berasal dari sebuah prinsip yang telah mengakar kuat pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus tampil secara kompatibel/sesuai dengan asumsi-asumsi budaya dan pola-pola perkembangan hukum yang paling umum diterima. dengan Ketiga, menjelaskan mengenai sifat dasar dan signifikan dari pola tingkah laku yang baru yang diharuskan 13
oleh hukum dengan melihat pada kelompok, masyarakat atau komunitas tempat pola-pola ini hadir/ada. Dengan demikian hukum baru yang dibentuk tersebut bersifat praktis dalam tujuannya. unsur waktu secara sadar dalam tindakan legislatif. Semakin singkat waktu transisinya, semakin mudah adaptasi perubahan yang dibutuhkan oleh hukum. penundaan akan meminimalisasi kemungkinan yang tumbuhnya tidak terorganisasi maupun yang terorganisasi tehadap perubahan, akan tetapi ada pula asumsi yang menyatakan bahwa legislasi akan bekerja dengan lebih baik apabila diberi waktu untuk merencanakan persiapan dalam rangka menyambut perubahan. lembaga Kelima, harus penyelenggara berkomitmen tingkah laku yang diharuskan oleh hukum. Penting untuk mempertanyakan tekanan seperti apa yang cenderung muncul pada lembaga penyelenggara hukum dalam upaya mendukung penyelenggaraan hukum yang efektif. Keenam, perlunya sanksi positif dalam hukum.Sanksi hukum biasanya dianggap sebagai hukuman dalam berbagai macam bentuknya. Insentif positif bagi yang telah mematuhi hukum juga sama pentingnya untuk mendorong perubahan sosial. Kombinasi antara imbalan dan hukuman harus memiliki Yang proporsi terakhir, memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Mereka harus diberi insentif untuk menggunakan legislasi tersebut.12 Keempat, menggunakan Pengurangan perlawanan bahwa hukum terhadap perumusan yang seimbang. Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan- tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip tercipta sehingga dapat hukum, masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Sebagaiman yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool of social order) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (as a tool of social engineering). Sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound "as a tool of social engineering". Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan masyarakat dari sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung berkaitan dengan tekanan- tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga- lembaga lainnya.13 Terbentuknya sangat berpengaruh kelangsungan bagi sebuah sistem sosial masyarakat. Hukum itu bersifat terikat terhadap setiap individu. Dengan adanya hukum yang terikat, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negatif akan terkontrol oleh adanya hukum. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, tersebut masyarakat apabila melakukan sebuah tindakan negatif hukum 14
yang bertentangan dengan hukum yang telah terbentuk. Pelanggaran terhadap hukum, akan mengakibatkan beberapa masyarakat mendapat sanksi tegas, sehingga sedikit demi sedikit kedisiplinan akan kepatuhan masyarakat akan terbentuk. e. Faktor-faktor Lingkungan Strategis untuk menanggulangi dampak negatif tersebut adalah penguatan nilai- nilai kebangsaan di setiap lini dan generasi muda yang akan meneruskan budaya bangsa, sehingga dalam pola pikir anak-anak muda penerus bangsa sudah tertanam kuat adanya nilai- nilai, norma-norma, budaya bangsa Indonesia yang akan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan Indonesia. yang Berpengaruh Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam ras, agama, suku, bahasa dan budaya (bukti adanya perubahan sosial di masyarakat). Seiring perkembangan zaman, memasuki era reformasi di Indonesia yang merupakan bagian dari perubahan sosial tersebut ternyata perubahan tersebut terjadi karena pengaruh globalisasi yang diakibatkan oleh lingkungan global yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Berkembangnya ideologi impor yang mengancam Pancasila menjadi salah satu akibat politik berkembangnya global terhadap bangsa Indonesia. Hal ini berdampak pada degradasi nilai- nilai kebangsaan di masyarakat. perkembangan konstelasi Dalam konteks regional, terjadinya akulturasi budaya negara menjadi suatu yang tidak dapat terhindarkan. Akulturasi budaya ini dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Contoh yang realitas adalah adanya seks bebas, minuman keras, vandalism dan sikap individu menjadi suatu dampak negatif yang muncul bahkan saat ini berkembang di masyarakat Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai sosial dan budaya asing melalui perkembangan teknologi dan informasi. antar Dengan demikian diharapkan bahwa filter yang paling penting dan mampu f. Implikasi Perubahan Sosial terhadap Nilai-nilai Kebangsaan kebangsaan dasar Nilai-nilai bersumber dari nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa itu. Nilai-nilai dasar kebangsaan mengalir dari sumbernya jurang mengarungi bukit, dan lembah menjadi aliran semangat kebangsaan yang mampu menembus dan menggerus bebatuan yang menghalangi cita- cita kebangsaan yang hendak diraih oleh bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan adalah penggerak nilai- nilai yang terdapat di dalam jiwa dan menjadi penyemangat (ruh) bangsa Indonesia. Nilai dasar kebangsaan itu statis, sedangkan nilai yang bergerak pendorong terus semangat kebangsaan adalah nilai instrumental atau nilai praksis yang senantiasa dapat disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setiap saat. Oleh sebab itu semangat kebangsaan inilah yang senantiasa harus terus menerus digugah, didorong dan dibangkitkan, agar terus menerus bergejolak di dalam hati setiap bangsa Indonesia.14 lereng, yang dahsyat, yang menjadi Menggugah dan membangkitkan nilai-nilai kebangsaan untuk apa ?Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa bangsa tidak dapat terwujud atau terbentuk dengan sendirinya. 15
Oleh sebab itu bangsa harus dibangun atau dibentuk oleh para pendiri dan pemimpin bangsa.Bangsa Indonesia dirintis pembentukannya melalui pem- bangkitan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan, seperti misalnya oleh Wahidin Sudirohusodo, Cipto Mangunkusumo, Sutomo dan para perintis serta para pemimpin kebangsaan lainnya. Usaha menggugah dan mem- kebangsaan nilai-nilai bangkitkan adalah untuk membangun satu bangsa, yang kemudian dinamakan bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan yang secara umum terdapat pula dalam nilai-nilai budaya masyarakat suku bangsa yang terdapat di Indonesia tersebut, dijadikan tali pengikat atau simpai yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa tersebut menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Nilai- nilai kebangsaan yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. berbangsa Sebagai dasar negara nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik pemerintahan dalam negara maupun dalam membangun hubungan negara-negara lain. Nilai-nilai kebangsaan dalam ini juga menjadi etika bagi hal penyelenggara negara. Sedangkan sebagai ideologi nasional nilai-nilai kebangsaan melandasi pandangan falsafah (cara hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan tersebut mewujud dalam realita kehidpan bangsa Indonesia yang majemuk (pluralistik) yang menjadi pengelolaan dengan pandang) atau kesepakatan dalam membangun kebersamaan.Sebagai ideologi, nilai- nilai kebangsaan tersebut menjadi etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi sikap dan peri laku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seorang bangsa Indonesia berperilaku harus dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku dalam komponen kebersamaan bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperi laku dalam kebersamaan sebagai warga negara kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut sebagai sistem nilai yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia itu telah disepakati dinamakan Pancasila. kehidupan bersikap dan sebagai Pancasila merupakan paham yang berpendirian, bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara, melainkan vision of state yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (common ideology plural ground) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain dari pada yang lain.15 16
Dengan Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki karakter yang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. prinsip-prinsip Sebagai vision of state, Pancasila dapat dijadikan dasar perubahan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat kondisi saat ini yang cenderung mengabaikan Pancasila yang dinilai sebagai warisan Orde Baru. Terutama dengan terjadinya reformasi yang mulai meragukan gagasan-gagasan ideal masyarakat Pancasila. Fakta yang dihadapi pada masa itu adalah situasi konflik etnik dan agama, tawuran antarkampung, perebutan kekuasaan, konflik komunal akibat pemilihan kepala daerah, korupsi dan berbagai persengketaan lain. Struktur toleransi dengan nilai keselarasan yang mendasarinya perlahan hilang, sementara struktur reformasi yang dibangun masih sangat lemah menopang struktur sosial, dan belum mendapatkan pengakuan. Akibatnya, terjadi ambivalensi dalam penerapan Pancasila. Di tengah situasi ini, kemudian muncul dua sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu sikap yang konservatif dan sikap yang lebih progresif. Sikap yang konservatif memperlihatkan pendiriannya yang cemas terhadap yang perkembangan masyarakat, mengarah pada lenyapnya nilainilai masyarakat, dan menempatkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai kekuatan integrative antar kelompok masyarakat. Penanganan ketika terjadi pertentangan dan perpecahan antar kelompok sosial saat ini, ingin dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Keadaannya tersusun secara hirarkis, dengan memahami hak dan kewajiban masingmasing, demi pulihnya keintegrasian dan Sementara kerukunan masyarakat. itu, sikap progresif sesungguhnya juga menyesali kondisi masyarakat yang chaos, akibat adanya perpecahan dan anarki. Meskipun demikian, tatanan masyarakat baru, yaitu masyarakat dengan pemerataan di semua lapisan masyarakat, masih diyakini dapat terwujud. Kelompok ini tetap percaya akan keunggulan hak asasi manusia dan nilai-nilai humanitas lainnya dalam membangun masyarakat. Masyarakat yang akan dibangun didasarkan atas suatu perencanaan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.16 Sebagaimana diuraikan di atas tentang latar belakang terbentuknya perubahan amat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, mindset mereka, maka nilai-nilai kebangsaan pun akan berubah kalau perubahan tidak diikuti dengan kaidah-kaidah, norma-norma masyarakat yang dipegang teguh oleh mereka secara turun temurun. Bersyukur nilai-nilai kebangsaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini membentuk empat konsensus dasar yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia, yaitu :17 1). Pancasila memuat nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan; 2). UUD RI 1945, memuat nilai demokrasi, nilai kesederajatan dan ketaatan hukum; sosial yang tersebut 3). NKRI, memuat nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa dan nilai kemandirian; 4). Bhinneka Tunggal Ika, memuat nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gotong royong. 17
yang bersumber dari empat konsensus dasar tersebut menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.18 Nilai-nilai kebangsaan Nilai-nilai kebangsaan dapat dilihat dari kelima sila yang termuat dalam Pancasila, yaitu :19 1). Nilai religiositas, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan. toleransi yang lain yang 2). Nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai dan senasib sepenanggungan ideologi warga negara dengan tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang. kebersamaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat. 5). Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada ideologi manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945, antara lain : 1). Nilai demokrasi, yakni mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat bertanggung jawab. secara 2). Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 3). Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku. Secara umum nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI, antara lain: 1). Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dari realitas geografis negara Indonesia kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah. sebagai memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan un¬tuk memahami dan menerima budaya dan kearifan ideologi sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia. 4). Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip 3). Nilai keselarasan, 2). Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk : agama, suku, budaya, politik dan sebagainya. 3). Nilai kemandirian, membangun negara dan bangsa di atas dengan kemandirian prinsip mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya 18
bagi kesejahteraan dan kejayaan (national bangsa interests). Adapun Indonesia kebangsaan nilai-nilai Indonesia yang bersumber dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, antara lain : 1). Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda (keyakinan, suku, bahasa, politik dan lain-lain) untuk hidup berdampingan secara damai. 2). Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. gotong 3). Nilai sebagai sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait bersama, kepentingan dengan kemasyarakatan dan negara. royong, sosial dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial, kemudian sosial sering kali menyediakan kerangka lembaga institusional khusus tertentu dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. bagi yang secara 3. Pancasila merupakan idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar negara bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma- norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara hukum menjadi dasar negara, idiologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda sebagai akibat perkembangan teknologi dan serta pengaruh asing yang semakin tidak terbendung. informasi PENUTUP Kesimpulan 1. Perubahan membawa sosial dampak pada perubahan sosial yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan sosial akan sosial kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. 2. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, yaitu Saran 1. Sosialisasi nilai-nilai terhadap digalakkan terus kebangsaan kepada generasi milenia yang terjadi melalui sekarang penggunaan teknologi informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar mereka tertanam nilai-nilai kebangsaan Indonesia. 2. Adanya sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana yang mengarah kepada pelunturan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. ini 19
DAFTAR PUSTAKA Ogburn. William F., Sosial Change, New York: Viking Press, 1982. A.Ubaedillah, Pendidikan Kewarga- negaraan Education) (Civic Pancasila, Dan Yang Pencegahan Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun htmldiambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am. Buku Petunjuk Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017. Demokrasi Korupsi. Ringkasan (Executive Summary) Nilai- Nilai Kebangsaan Guna Merajut rangka Kebhinnekaan Program Ketahanan Pendidikan Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017. Soekanto.Soerjono, Sosiologi Suatu Yayasan (Jakarta: UniversitasIndonesia, Eksekutif Penguatan dalam Nasional, Reguler Pengantar, Penerbit 2004. Soerjono Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005. Soekamto, Bungin, Burhanuddin, Sosiologi Paradikma, Jakarta: Fajar Komunikasi dan Diskursus, Interpratama Offset, 2006. Teori, Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang PerubahanMasyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983 Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; m a s a - k i n i - d a n - m a s a - d e p a n bangsa/, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 2005. Syani, Abdul, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. Ujianto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Individu dan Struktur Perpektif dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014. Pengkajian __________________________ h t t p : / / w w w . a r t i k e l s i a n a . c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / p e n g e r t i a n - perubahan-sosial-teori-bentuk- dampak.html Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006. 1. William F. Ogburn, Sosial Change, (New York: Viking Press, 1982), hlm. 7 diunduh pada hari Rabu, 20 September 2017 jam 20.40 melalui h t t p : / / t u g a s m a h . b l o g s p o t . co.id/2016/05/perubahan-sosial- danhukum.html. Nommy Horas Thombang.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,Jakarta: Ed Ke-2, Erlangga 2004. 2. Soekanto, Sosiologi Soerjono, Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan UniversitasIndonesia, Penerbit Jakarta, 2004 hal. 217. 20
3. h t t p : / / w w w. a r t i k e l s i a n a . c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / p e n g e r t i a n - perubahan-sosial-teori-bentuk- dampak.html. 4. h t t p : / / w w w. a r t i k e l s i a n a . c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / p e n g e r t i a n - perubahan-sosial-teori-bentuk- dampak.html. 5. Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Jakarta: PerubahanMasyarakat, Pustaka al-Husna, 1983, hal. hal. 15. 6. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta,1979, hal. 178. 7. Soekanto, Sosiologi Soerjono, Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit UniversitasIndonesia, 2004 hal. 281. 8. Soerjono Soekamto, Pokok- pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hal. 281. 9. h t t p : / / w w w. a r t i k e l s i a n a . c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / p e n g e r t i a n - perubahan-sosial-teori-bentuk- dampak.html 10. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 2005. 11. Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 112. dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, halaman 129. 12. Syani, Abdul, Sosiologi bangsa/, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am. 15. Ujianto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Perpektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014, hal. 1. Pengkajian 16. Ibid hal. 3 17. Ringkasan Eksekutif Penguatan (Executive Summary) Nilai- Nilai Kebangsaan Guna Merajut rangka Kebhinnekaan dalam Program Ketahanan Nasional, Pendidikan Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017. Petunjuk Reguler 18. Buku Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017. 19. A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun esensi-nilai-nilai-kebangsaan- indonesia.htmldiambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am. Ubaedillah, 13. Ibid hal 130. 14. Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; m a s a - k i n i - d a n - m a s a - d e p a n - 21
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 22
Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat Boy Anugerah, S.I.P., M.Si. Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020 Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M. Analis Kebijakan Pertama, Deputi Pengkajian Strategik, Lemhannas RI dan anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ABSTRAK Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihak- pihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan 'pembludakan' kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik 23
yang baik masih tetap digaung-gaungkan oleh sebagian kalangan, meskipun secara kuantitas sangat sedikit. Kalangan ini berpandangan bahwa politik, termasuk politik demokratik, merupakan sebuah wilayah yang paling cepat berubah. Bahkan karena kecepatan perubahannya, ilmu sosial dan politik selalu ketinggalan dalam mengikutinya. Kalangan ini juga menolak adanya jurang yang lebar antara aspek preskriptif dan deskriptif yang menjadi landasan berpikir pihak-pihak yang pesimis dengan masa depan reformasi. Tulisan ini ditujukan untuk mencari benang merah terhadap kontestasi pemikiran antara kedua pihak yang berseberangan dengan memilih pijakan awal pada alur berpikir mereka terlebih dahulu untuk kemudian ditarik sintesa pemikirannya. Tulisan ini akan berupaya mengembalikan spirit reformasi dengan mengacu pada empat konsensus bangsa demi mewujudkan daulat rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional. 24
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 25
PENDAHULUAN Latar Belakang "Apakah Indonesia Merdeka, kapitalnya merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? ...(karena itu) saudara-saudara, saya usulkan: Kalau demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!" kita mau kaum yang kita mencari (Pidato Bung Karno di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945) sebuah proses yang merujuk pada ikhtiar segenap anak Reformasi, bangsa untuk mengubah tatanan yang ada, yang dianggap kurang (tidak) mampu mewujudkan amanat dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya. Peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto lebih dari yang berkuasa tiga dasawarsa di negeri ini menjadi katastrofi sejarah yang bisa dianggap sebanding besarnya dengan peristiwa Republik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia pada tahun 1945 serta tragedi berdarah G30S/PKI tahun 1965. selama tersebut me- nandai masa-masa penting peralihan sejarah Indonesia, serta menjadi titik penting perubahan sosial, politik, ekonomi, serta budaya Indonesia untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Jatuhnya Presiden Soeharto juga menjadi momen yang selalu menarik untuk dikaji terutama ketika Peristiwa-peristiwa 26
berbincang mengenai demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan cita- cita dan tujuan nasional Indonesia. rezim demokrasi karena telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik. Pasca reformasi, Indonesia sudah mengarungi empat periode elektoral1, yakni 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, hingga 2014-2019. Sejak tahun 1999, secara formal Indonesia diakui sebagai sebuah entitas demokrasi, khususnya terkait dengan pergantian rezim yang mengakhiri kekuasaan diktator Presiden Soeharto. Indonesia pasca reformasi juga sudah cukup banyak melewati fase audit demokrasi yang terdapat model lainnya, penilaian yakni model polikotomis yang meletakkan posisi Indonesia pada posisi spektrum antara "negeri-bebas" demokrasi cacat. Walaupun demikian, model tetap menjadikan polikotomis ini sebagai kriteria pemilihan umum parameter terpenting dalam penilaian. Konsepsi "negeri-bebas" atau freedom kepada house Sementara itu, hingga yang dilekatkan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional yang mengelompokkan Indonesia sebagai rezim demokrasi. Model penilaian (assessment) dikotomis DD (dicatatorship-democracy)2 men- yatakan bahwa Indonesia telah keluar dari status sebagai kelompok rezim- rezim kediktatoran. Sejak tahun 1999, Indonesia telah digolongkan sebagai Indonesia mengelompokkan Indonesia sebagai rezim yang sukses menjalankan demokrasi elektoral sejak tahun 1998 hingga kini, meskipun pada tahun 2004, 2006, 2010 serta 2012, muncul penilaian bahwa negeri ini berada di "simpang jalan", bersama dengan 29 negara lainnya. 27
Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi kritis tersebut adalah karena rezim pasca reformasi tahun 1998 berkali-kali gagal memenuhi terwujudnya hak-hak politik dan kebebasan sipil yang merupakan tercapainya utama parameter demokrasi liberal. Dalam bahasa lain, Indonesia dinilai masih berada pada tahap demokrasi elektoral. Oleh sebab Indonesia dimasukkan oleh itulah, Economist Intelligence Unit (EIU) ke dalam kelompok flawed democracy atau demokrasi yang cacat sejak tahun 2006 hingga 2017. antara bangsa-bangsa. Andrew Arato (2000) menyebutkan, satu-satunya konsep Romawi Kuno yang sanggup bertahan hingga abad ke-20, selain demokrasi.4 kediktatoran, adalah Dalam sejarah, perkembangan meskipun demokrasi dan kediktatoran bergerak dalam ekuilibrium yang sama, kediktatoran semakin hari semakin kehilangan legitimasinya, sementara demokrasi mengalami penguatan baik secara diskursus maupun konkursus, sehingga menjelma sebagai norma- norma global. Mengutip istilah Francis Fukuyama, demokrasi adalah "the end of history and the last man". Merujuk pada kedua model penilaian tersebut, muncul sebuah pertanyaan, benarkah definisi dan status negara Jika sesederhana demokrasi parameter lainnya yang substansial kita partisipasi untuk mengontrol kebijakan publik, kesetaraan popular, representasi warga negara, civic culture, serta responsibilitas akuntabilitas dan pemerintahan, sudah barang tentu akan diproduksi hasil evaluasi yang berbeda. Salah satu permasalahan paling serius dan bersifat permanen dalam menilai situasi dan kondisi demokrasi bahwa setiap usaha untuk mendekatinya sebagai kategori deskriptif selalu dengan akan pengertian-pengertian preskriptifnya yang terus-menerus dikontestasikan. Secara inheren, demokrasi sendiri, berdasarkan postulat filsuf Walter Bryce Gallie (1956) mengandung "konsep-konsep yang secara esensial dikontestasikan".3 itu? semisal adopsi fakta adalah berhadap-hadapan monarki, lenyapnya aristokrasi, serta teokrasi, demokrasi menjadi dominan yang terus bertahan dalam evolusi tatanan pemerintahan politik di Setelah sistem politik Demokrasi sebagai sebuah konsep, sejatinya tidak pernah mungkin bisa dipahami sebagai kategori deskriptif untuk menilai politik, karena di dalam demokrasi sendiri terkandung banyak sekali pengertian dan pemahaman preskriptif yang terus diperdebatkan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memberikan penilaian tentang demokrasi secara deskriptif, terkandung di dalamnya aspek penyembunyian Problem preskriptif-normatifnya. yang seperti metateoretik dihadapi oleh bangsa kita saat ini ketika hendak memberikan penilaian mengenai perjalanan demokrasi di era pasca reformasi pada sebuah entitas sistem politik partikular bernama Republik Indonesia. Permasalahan sistem beberapa inilah mengejawantah orientasi demokrasi di era pasca reformasi tidak terhenti pada persoalan- persoalan yang penulis paparkan tersebut saja, tapi juga terdapat beberapa hal fundamental lainnya yang harus dijadikan sebagai konsiderasi fakta penting. Pertama, bahwa negara-bangsa sebuah perjalanan untuk sampai pada tahap demokratik 28
berbeda satu sama lain. Kondisi yang menyebabkan hal ini beragam, mulai dari eksistensi instrumen-instrumen demokrasi di sebuah negara, kesiapan rakyat dalam menerima perubahan, kemampuan untuk berdamai dengan lalu, kapasitas elit dalam masa menampung dan menjalankan aspirasi publik, hingga pada tahap yang lebih maju, yakni bagaimana mewujudkan kohesivitas yang saling bersinergi satu sama lain di antara segenap elemen- elemen pro-demokrasi. level diskursif berkembang menjadi "akademisasi". Buchstein dan Jorke menyebutkan bahwa setidaknya ada dua implikasi negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini, yakni terciptanya diferensiasi yang makin bercabang ranting dan 'penjlimetan' terhadap teori-teori demokrasi, serta meluasnya alienasi di kalangan warga negara akar rumput sehingga diskursus demokrasi hanya menjadi diskursus elit yang mencerabut eksistensi rakyat.6 pada (1970:5) jalan mengatakan bahwa "banyak menuju demokrasi". Peralihan dari otoritarianisme ke demokrasi misalnya, tidak bisa serta-merta diasumsikan beragam sebagai berskala dunia. Evolusi demokratik homogen, tidak pernah bersifat konsolidasi demokrasi sering melaju bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas yang melibatkan yang postulatnya, kompleks. Rustow hendak menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang statis, melainkan sebuah proses "untuk menjadi" dan oleh karenanya ia bersifat dinamis. Lebih lanjut dalam pemahamannya, Rustow menyatakan, ketimbang kita berkutat pada faktor- faktor yang menyebabkan munculnya atau bertahannya demokrasi, akan lebih efisien apabila kita menyoroti bagaimana demokratisasi berlangsung.5 Dankwart Rustow proses yang juga faktor-faktor Dalam proses Permasalahan lainnya yang kedua -semoga merupakan permasalahan terakhir penulis himpun- dalam menilai laju gerak demokrasi era pasca reformasi adalah berkembangnya gejala bahwa definisi- definisi mengenai demokrasi pada yang berhasil ragam diskursus demokrasi tersebut, dapat ditarik sebuah kerangka umum mengenai evaluasi demokrasi perjalanan Indonesia di era pasca reformasi tahun 1998. Kerangka pertama adalah tidak akan ada arah evaluasi dan pemahaman yang jelas jika tidak ada parameter preskriptif yang disepakati terlebih dahulu mengenai model demokrasi apa yang sejatinya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kerangka ini secara langsung atau tidak langsung akan menjawab pertanyaan subordinasinya, yakni: "Demokrasi model apa yang saat ini sedang berlangsung, demokrasi elit atau belum maksimalnya demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat?" Dengan berpijak Kerangka kedua adalah urgensi untuk memiliki lintasan sejarah Indonesia sebagai sebuah entitas politik dan sosial budaya yang terus berproses. Peletakan lintasan sejarah ini sangatlah penting agar upaya mereorientasi demokrasi Indonesia pasca reformasi menjadi memadai dan menemukan format laju yang jelas ke depan demi memenuhi amanat landasan konstitusional seperti yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 29
Pokok Masalah demokrasi Diskursus mengenai sangat merupakan diskursus yang luas. Meskipun pada kesempatan ini penulis coba membuat batasan dengan mengaitkan konseptualisasi demokrasi dengan kontekstualisasinya di ranah pasca reformasi, namun penulis tidak bermaksud untuk menemukan serta menyodorkan sebuah obat mujarab agar proses demokratisasi Indonesia di era pasca reformasi ini mampu memberikan kepuasan praksis dan akademis bagi para pihak yang terjebak pada kontestasi pemikiran. Pun tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai simpulan dan potret generik bagi yang sedang berlangsung. Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai sumbang saran dan kritik kecil yang semoga bersifat konstruktif agar demokratisasi yang berlangsung, apapun platform yang dikontestasikan, berpijak pada khitah dasar bangsa dan negara Indonesia, yakni empat konsensus bangsa secara konsisten, persisten, dan konsekuen menjalankannya demi mewujudkan proses demokratisasi dan reformasi yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan cita-cita akan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tinjauan Pustaka proses demokratisasi tetap serta bagaimana Seperti halnya kemerdekaan tahun 1945 yang merupakan kristalisasi dari semangat para pendiri bangsa pada waktu itu untuk keluar dan terlepas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme penjajah, gelombang reformasi yang sudah menyembul dan menghentak pada periode awal tahun 1990-an yang mencapai klimaksnya dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 1998 dari tampuk kepemimpinan setelah berkuasa selama 32 tahun lamanya, merupakan resultansi dari dialektika sejarah yang terbentuk sebagai keinginan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita- cita masyarakat akan sebuah tatanan baru, yakni tatanan yang mampu menjamin rasa aman, damai, tertib serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejarah dialektika bangsa hingga menemukan puncaknya pada reformasi tahun 1998 dengan lugas dan apik dijelaskan dalam buku berjudul "Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto" karya Max Lane yang merupakan seorang penulis, penerjemah, dan aktivis yang sering berkunjung ke Indonesia. Kecintaannya pada Indonesia menjadikannya sebagai seorang Indonesianis seperti halnya Benedict Anderson yang berkontribusi dalam pemikiran- pemikiran kritis terhadap kemajuan Indonesia. Dalam bukunya tersebut ornamen-ornamen dikupas akan penting dalam sebagai pengingat masa kini agar cita-cita reformasi perlu dikembalikan pada format dasarnya. memberikan reformasi Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa demokrasi tidaklah sebagai bersifat bergerak secara bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas beserta ragam kompleksitas di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk mendeskripsikan berbagai fenomena dan problematika demokrasi, buku dari Prof. Syamsudin berjudul "Masalah-Masalah Haris Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi" penulis pilih sebagai visualisasi demokrasi di Indonesia hari ini. sebuah homogen. proses Ia 30
Dalam buku ini dijelaskan beberapa persoalan mutakhir yang kita hadapi saat ini seperti perangkap demokrasi elektoral yang menjadi batu sandung 20 reformasi perjalanan Indonesia, elitisasi demokrasi dan peminggiran arus bawah, hingga pembahasan mengenai rapuhnya nilai- nilai kebangsaan serta bagaimana cara menguatkannya. Pemikiran-pemikiran Syamsudin Haris sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi pedoman bagi upaya penulis untuk meletakkan identitas demokrasi Indonesia pada orientasi yang benar sesuai cita-cita reformasi. tahun Terakhir, ulasan bernas Dr. Ignas Kleden yang dimuat di rubrik Opini Harian Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul "Narasi Reformasi" menjadi penulis dalam memberikan sumbang saran mengenai bagaimana caranya melihat problematika secara cermat. Narasi yang disodorkan oleh Ignas Kleden mengenai pentingnya institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif dan bukan ekstraktif, pada hemat penulis, akan membuat artikel yang penulis sajikan kepada sidang pembaca menjadi lebih kaya dalam tataran praktis dan akademis. panduan bagi demokrasi PEMBAHASAN Genealogi Indonesia Tidaklah Identitas Demokrasi untuk melacak akar Indonesia apabila kita menengok sejenak pada aspek kesejarahan bangsa. Demokrasi Indonesia secara fundamental terletak pada dasar negara sekaligus landasan idiil bangsa yakni Pancasila, khususnya sila ke-4, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam sulit identitas demokrasi permusyawaratan perwakilan". Bersandar pada maklumat tersebut, dinyatakan dalam Pancasila sebagai konsensus bangsa bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berbasis kerakyatan. di Pancasila Penyusunan kalangan founding father bangsa secara jernih mencerminkan proses demokrasi itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa masing-masing pihak yang dipercaya untuk membuat rumusan Pancasila memiliki cara pandang dan pemahaman sendiri-sendiri. Soekarno misalnya, memasukkan frasa "internasionalisme" dalam rumusan Pancasila versinya yang notabene tidak tercantum pada lainnya. rumusan para penyusun yang Diferensiasi ditunjukkan Soekarno pada waktu itu merupakan cermin bahwa Soekarno sudah mampu melihat arah gerak bangsa ke depan baik secara inward looking maupun outward looking. secara tegas sendiri pandang cara Berbeda dari Soekarno, Soepomo yang juga mengemban tanggung jawab sebagai perumus Pancasila menggunakan pra-kondisi terlebih dahulu sebelum membuat rumusan dasar negara. Ia secara lugas menggunakan teori-teori tentang bentuk negara untuk kemudian dielaborasi bentuk negara mana yang cocok dan aplikatif untuk diterapkan bentuk di negara tersebut merupakan pijakan untuk menentukan dasar negara selanjutnya. Yang menarik, dari hasil pemikirannya, Soepomo menempatkan konsepsi negara sentralistik sebagai bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia. Dalam konsep negara Indonesia tersebut, sentralistik seyogianya menjadi wadah bagi semua kalangan masyarakat, menjadi rumah bagi semua, bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan sebagian Indonesia. Penetapan 31
individu atau kelompok saja.7 Fakta unik lainnya kita temui pada rumusan Pancasila versi Yamin. Apabila kita menilik sejarah dengan lebih teliti, Yamin adalah satu-satunya formatur Pancasila yang menempatkan aspek ketuhanan pada urutan pertama pada Pancasila. Potret perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idiil bangsa tersebut merupakan contoh kecil bahwa demokrasi sudah menjadi ruh para pendiri bangsa dalam meletakkan fondasi kebangsaan yang kuat sejak awal kemerdekaan. Pancasila yang kita miliki hari ini, dengan urutan- urutannya, merupakan hasil pemikiran dan dialektika yang kompleks di antara para pendiri bangsa. Masing-masing mereka memiliki perbedaan dalam hal cara pandang dan pemahaman. Namun demikian, praksis demokrasi yang mereka jalankan, merupakan ejawantah demokrasi dengan dilandasi spirit kemurnian hati dan kejernihan berpikir dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara. Alhasil, mereka akhirnya sepakat untuk memilih dasar negara yang kita miliki hari ini. Pelacakan akan identitas demokrasi Indonesia hingga ke belakang akan menuntun kita pada suatu fakta bahwa memang benar ada konflik dan kontestasi tajam yang mungkin bisa dikatakan belum selesai sampai hari ini. Namun demikian, konflik dan kontestasi tersebut tidak sampai merubuhkan bangunan kebangsaan, setidaknya sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan bahwa Indonesia tetap berdiri kukuh hingga usianya yang ke-73 tahun. Konflik yang penulis maksudkan merujuk pada perdebatan intelektual yang tidak berkesudahan tentang sebuah pertanyaan, apakah Indonesia ataupun ke-Indonesia-an merupakan entitas yang sama sekali baru yang akar-akarnya bersemai dan ditemukan sejak awal abad ke-20, atau suatu kelanjutan belaka dari negara- negara pra-kolonial seperti Majapahit, Sriwijaya, serta Mataram? Perdebatan ini tersohor dengan sebutan "Polemik Kebudayaan" yang terjadi antara Sutan Takdir Alisjahbana yang cenderung pada posisi intelektual pertama, vis a vis dengan Sanusi Pane yang cenderung berdiri pada posisi akademik yang kedua.8 Lebih jauh lagi menilik ke labirin sejarah lebih mendalam, pencarian dasar-dasar bagi identitas nasional diperdebatkan oleh RM Sutatmo Surjokusumo yang mengampanyekan nasionalisme Jawa di satu sisi, dan Tjipto Mangunkusumo yang memperjuangkan nasionalisme lain pada paruh Hindia di pihak kedua Dalam 1910-an. periode kognisi Sutatmo, nasionalisme Jawa kebudayaan, memiliki bahasa, serta sejarah yang sama dari suku Jawa, suatu fakta yang tidak ditemukan pada nasionalisme Hindia yang merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, menurut pemahaman Tjipto, kebudayaan Jawa merupakan bagian kebudayaan Hindia kolektif dari sehingga yang Belanda, dijajah dibutuhkan Hindia nasionalisme untuk membebaskan manusia dan masyarakat, termasuk etnis Jawa, dari keruntuhan moral akibat penjajahan Belanda.9 yang pernah landasan juga terjadi antara Soekarno dengan Haji Agus Salim pada periode 1920-an, serta antara Soekarno dengan Mohammad Natsir pada periode 1940-an. Menurut Perdebatan tajam lainnya 32
Soekarno, nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan tanah air menjadi dasar bagi identitas nasional yang hendak dibangun oleh masyarakat Hindia yang terjajah, sedangkan bagi Agus Salim, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia sudah selaiknya dijadikan sebagai dasar pembentukan identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan. Perdebatan antara Soekarno dengan Mohammad Natsir melalui majalah Pandji Islam pada tahun 1940 jauh lebih tajam. Dalam pemahaman Soekarno, negara dan agama harus terpisah satu sama lain agar tidak saling melemahkan. Soekarno mengutip pada pengalaman Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk bahwa bersatunya negara dan agama akan menghasilkan pemerintahan yang diktator tanpa demokrasi karena keduanya berpusat pada satu tangan. Sementara itu Natsir berpandangan, negara dan agama justru dibutuhkan agar penyelenggaraan negara sesuai kaidah dan kebenaran-kebenaran agama.10 persatuan Perdebatan intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu sempat memunculkan kekhawatiran bahwa upaya Indonesia untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang akan menemui batu sandung yang terjal, bukan karena kuatnya pihak kolonial, melainkan distingsi pemahaman di internal pejuang kemerdekaan sendiri. Distingsi di sini bergerak pada lapangan yang lebih keras, yakni konflik tajam di antara para pendiri bangsa dalam menjalankan perjuangan praksis mereka. Namun demikian, dengan sedikit menyingkat dinamika yang terjadi selama dialektika intelektual tersebut, resultansi yang kita peroleh pada tahun 1945 adalah kemerdekaan Republik secara konseptual dan kontekstual merupakan bentuk kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk maju dan bergerak bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dialektika dan konflik yang berada pada tataran baik akademik maupun intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu merupakan babak sejarah Indonesia di mana proses demokrasi, yang di dalamnya terkandung unsur deskriptif dan preskriptif, telah dijalankan segala dinamikanya untuk dengan kebangsaan identitas menemukan dan nasionalisme, termasuk identitas demokrasi Indonesia itu sendiri, yakni Demokrasi Kerakyatan. Indonesia yang Demokrasi di Era Pasca Reformasi Seturut dengan definisi reformasi yang menjadi bahwa komponen penting reformasi wajib membawa pembaharuan-pembaharuan yang bersifat lebih baik dan berfaedah utamanya bagi dalam merealisasikan mimpi negara kesejahteraan (welfare state) untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera. Namun makmur, demikian, jalannya demokrasi di era reformasi belum memuaskan ekspektasi publik, khususnya kalangan akar rumput yang masih dibebat kemiskinan dan kekurangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Kalangan akademisi sebagai guardian of the people juga berteriak lantang dengan menyebut demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, alih-alih substansial. Demokrasi masih diinterpretasi sebatas prosesi elektoral dan suksesi kepemimpinan saja. Apabila demokrasi diterjemahkan dalam bahasa yang lebih praksis dan sederhana seperti penegakan hukum, partisipasi demokrasi rakyat banyak, dan 33
publik, kebebasan pers, fungsionalisasi Trias Politika secara ideal, kesetaraan gender, kohesivitas masyarakat madani dengan pemerintah, maka akan ditemui jurang pemisah yang cukup lebar. Ada banyak peristilahan yang dibuat oleh kalangan akademisi untuk menyebut pembabakan demokrasi yang dijalani oleh Indonesia saat ini. Sebagian kalangan menyebut Indonesia sedang memasuki fase transisi demokrasi, sebuah fase menuju dan belum pada tahap demokratik itu sendiri. Dalam tahapan ini, menurut Franky Hardiman, seorang doktor filsafat dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, mengatakan bahwa proses demokratisasi memang selalu ditandai kebebasan. oleh membludaknya Demokrasi massa pada era transisi ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural, yakni sejenis kebebasan yang menciptakan situasi di mana yang kuat adalah yang menang, sehingga berlaku semacam Darwinisme Sosial. Harus diakui, bukanlah kebebasan seperti itu yang diharapkan. Pada tahap demokratisasi yang paripurna, diharapkan akan terwujud kebebasan sipil, civil liberties. Tidak dipungkiri bahwa kita semua sudah muak dengan merajalelanya demokrasi massa, sebuah demokrasi yang membuat dan oligarki kelompok mendikte kehidupan. berkuasa eksistensi demikian, kebebasan natural dan demokrasi yang menjadi massa gerbang pembuka (entry point) untuk menuju pada kebebasan sipil. Hal ini hanyalah persoalan waktu. Demokrasi produk kebebasan natural sejatinya bisa kembali melalui ruang publik di mana di dalamnya warga negara berjuang membangun dalam kebebasan Namun tersebutlah diarahkan kebebasan sipil yang mendasarkan diri pada civic activism, akan terbentuk civic culture dalam kehidupan publik demokratik. Utilisasi civic culture berperan dalam mempertinggi mutu demokrasi, mengonversi demokrasi massa yang rentan dihegemoni oleh elit oligarkis menjadi demokrasi deliberatif yang akan memperkuat ruang-ruang publik. Di sinilah upaya mereorientasi demokrasi bisa dilakukan pada era pasca reformasi.11 Berbeda dengan pandangan optimis seperti Franky Hardiman, Hilmar Farid, salah seorang sejarawan tanah air, menunjukkan nada dengan mempertanyakan mengapa harus ada reorientasi dalam arah gerak demokrasi di era reformasi? Benarkah kebaruan yang bisa menjadi alternatif yang lebih baik dan bisa dioperasionalisasikan? Bagi Hilmar, salah satu aspek penting yang harus dijadikan kriteria untuk merancang pola baru demokrasi di era reformasi adalah terletak pada aspek kegunaan serta sisi-sisi detail yang mana yang memang harus mutlak dirombak. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa demokrasi hari ini merupakan demokrasi yang bersifat elitisme dan belum memaksimalkan peran arus bawah. Kalangan ini mutlak harus masuk dalam proses demokrasi, khususnya dalam ranah perumusan Fenomena munculnya kebijakan. perlawanan-perlawanan kerakyatan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia adanya kekecewaan publik terhadap proses demokratisasi yang berjalan.12 terlepas Pada hemat menulis, dari kontestasi pemikiran tentang pola gerak seperti apakah yang harus ditempuh oleh demokrasi di era pasca turbulensi yang penuh reformasi yang disuarakan sedikit pesimis dibayangkan tersebut membuktikan sipil. Hanya 34
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 politik dan sosial, adalah penting untuk mengembalikan semuanya pada persepsi, pemahaman serta aspirasi rakyat sebagai subjek sekaligus objek demokrasi itu sendiri. Adalah sebuah hal yang tercerabut dari akarnya apabila membincangkan demokrasi tapi menegasikan persepsi rakyat, khususnya arus bawah yang menempati porsi mayoritas dalam kuantitas Indonesia. demografis masyarakat Pada aspek yang lebih normatif namun hakiki, pola gerak demokrasi harus diukur kembali dengan pengukur yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa terdahulu, yakni konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna Dharmma Mangrva (walaupun berbeda- beda, namun tetap satu jua dan tiada kebenaran yang mendua). demokrasi pasca reformasi masih belum mampu secara optimal dalam menciptakan kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas. 2. Era reformasi menghembuskan secara kebijakan pada nomenklatur kepentingan rakyat, yakni otonomi daerah dengan tiga komponen utamanya, yakni: desentralisasi, tugas dekonsentrasi, perbantuan. Namun demikian, dampak dari diimplementasikannya kebijakan daerah serta-merta membawa tidak kemakmuran bagi masyarakat. Muncul istilah-istilah bermakna konotatif seperti 'korupsi daerah' untuk dan menyebut para kepala daerah yang tidak menjalankan amanah rakyat. Kelemahan kepala daerah juga yang memunculkan konflik-konflik spasial di daerah seperti masyarakat vis a vis dengan pemodal sebagai akibat hilangnya lapangan (agraris pekerjaan dan maritim) serta perusakan lingkungan oleh industrialisasi yang dibawa oleh kaum pemodal. baru yang berpihak dan otonomi yang mewujud 'raja-raja kecil' integritas Dalam ikhtiar mendengarkan aspirasi rakyat mengenai manfaat reformasi dan demokrasi yang menyertainya, penulis mencoba mendeskripsikan beberapa fakta mengenai resultansi demokrasi dalam berbagai gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan bukan untuk mencari atau kelemahan proses demokratisasi yang tapi mencari tengah berlangsung, titik kritis untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan bagi kebaikan bangsa di masa yang akan datang, sebagai berikut: 1. Rezim demokrasi pasca reformasi tahun 1998 belum secara optimal menunjukkan kemampuan dan/ terhadap atau penegakan terhadap keadilan beberapa pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Dalam rezim kontemporer, konteks 3. Dalam gatra sosial budaya, situasi yang dihadapi oleh para penggiat kesenian, khususnya di bidang perfilman, menunjukkan bahwa politik kebudayaan era Orde Baru masih terus bertahan, seakan- akan tak tersentuh oleh aspirasi- aspirasi kebebasan berekspresi dan kebebasan kreatif. Eksistensi Lembaga Sensor Film (LSF) masih dipertahankan produksi yang bersifat kreatif dikontrol hanya karena berdasarkan pada kecurigaan moral bahwa produk- berpotensi produk mencederai agama atau bahkan kesenian dan 35 kesalahan kepedulian
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 berpeluang dalam membongkar luka-luka sejarah dan politik serta klaim ideologis dan superioritas moral lainnya. bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas, tapi masih kental kepentingan para elit yang demokrasi menjalankan secara dan konsekuen. spirit konsisten tidak 4. Dalam aras demokrasi di era terus melaju, reformasi yang diskriminasi penghapusan terhadap belum dihapuskan secara total. Ideologi gender yang memproduksi praktik patriarkis tidak pernah lenyap, hanya bermetamorfosis dari jenis patriarki feodal-militeristik ke jenis patrimonial-Islamis. Memang sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah guna menopang eksistensi kaum perempuan seperti komposisi kaum ini di parlemen, termasuk penempatan beberapa kaum perempuan di kabinet. Namun demikian, hal ini masih bersifat afirmatif. Oleh sebab itu, sebagai pekerjaan rumah ke depan, perlunya stimulus demokrasi agar perempuan secara sukarela dan mandiri mampu tampil di ruang- ruang publik, tanpa limitasi apapun baik secara struktural maupun kultural. 6. Eksistensi kelompok-kelompok ke- agamaan pasca tahun 1998 juga perlu dijadikan sampel dalam penerapan demokrasi di era pasca reformasi tahun 1998. Pada zaman Orde Baru, terjadi 'pengebirian secara politik' terhadap kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam. Pada masa tersebut, semua kelompok yang menjadikan Islam yang notabene agama, sebagai platform gerakan politik, diunifikasi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berbeda dengan kelompok- kelompok Islam, kelompok keagamaan minoritas lebih memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ketimbang bergabung dengan PPP. Setelah reformasi berlangsung, muncul ekspektasi di kalangan publik bahwa Islam akan menjadi aras baru dalam gerakan perubahan di Indonesia. Munculnya partai-partai baru dengan Islam sebagai platform seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional (semi nasionalis dan Islam), termasuk yang teranyar Partai Keadilan Sejahtera menjadi indikator awal bangkitnya Islam sebagai kekuatan politik dan penyeimbang kelompok nasionalis yang dimotori oleh Partai Demokrasi (PDI-P). Perjuangan Indonesia Eksistensi dan koopetisi (kooperasi dan kompetisi yang dijalankan secara selaras dalam konteks positif) antara nasionalis dan keagamaan perlu dijaga dalam memperkuat dan memperkaya narasi kebangsaan yang majemuk. Namun demikian harapan akan tumbuhnya kekuatan keagamaan ini perempuan 5. Suka tidak suka, menyeruak gejala penghilangan otentifikasi spirit demokrasi yang dimunculkan pada reformasi tahun 1998. Banyak narasi otentik dari gerakan reformasi yang mulai terpinggirkan dari memori kolektif bangsa, baik karena adanya pertarungan elit politik berupaya memenangkan yang narasi sejarah pasca 1998, maupun hipokrasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh reformasi itu sendiri. Hal ini berdampak kontraproduktif terhadap spirit demokrasi era pasca reformasi itu sendiri. Upaya reformasi cita-cita mencapai sehingga terdistorsi menjadi 36
mengendur melihat kiprah partai- partai Islam tersebut tidak dominan. Hal ini merujuk pada hasil proses aspek elektoral di mana suara partai- partai tersebut tidak begitu dominan. Kohesivitas di antara mereka pun tidak begitu solid dikarenakan masih adanya fragmentasi pemahaman. Inilah yang menjadi catatan demokrasi di era pasca reformasi, bahwa upaya untuk menjadi tidak begitu mudah untuk dicapai, bahkan dalam lingkup himpunan yang bersifat homogen sekalipun. 7. Ranah mayantara juga menjadi pokok bahasan penting dalam diskursus demokrasi. Membesarnya masyarakat dari kalangan generasi milenial yang begitu akrab dengan teknologi kemajuan di bidang informasi dan komunikasi menjadi stimulus aktivis-aktivis demokrasi untuk meluaskan kampanye dan deliberasi di ranah mayantara yang selama era pra reformasi, menjadi ranah yang tidak, atau belum, tersentuh sama sekali. Namun demikian muncul beberapa pertanyaan kritis seputar dijamahnya ranah mayantara untuk proyek deliberasi demokrasi, benarkan para penghuni ranah mayantara bisa menjadi kekuatan berpengaruh dalam mengubah opini di ruang publik? Apakah clicktivism di media sosial memiliki koneksi dengan aktivisme tradisional di ranah nyata? Bagaimana mungkin terjadinya juga mengharapkan politisasi netizen jika jumlahnya di ranah mayantara masih kalah oleh mereka yang hanya ingin bersuka ria pada hura-hura budaya pop yang disediakan oleh media sosial? Kondisi hari ini sungguh mengecewakan. Alih-alih menjadi sarana deliberasi demokrasi, ranah bagi mayantara justru berkembang menjadi ranah penyebar kebencian, serta kekuatan asumsi jauh lebih besar daripada kekuatan fakta atau realitas (era pasca kebenaran, post-truth). 8. Masih banyak lagi fakta lainnya untuk menjelaskan bagaimana pola gerak demokrasi belum optimal dalam mencapai cita-cita dan amanat reformasi (penulis menyediakan ruang kontemplasi bagi untuk menyatakan dukungan atau bahkan sanggahan atas fakta-fakta yang penulis sajikan, khususnya aspek empiris pembaca sendiri terhadap proses demokratisasi yang berjalan di tanah air selama ini). pembaca para Sebuah Kesimpulan untuk Reorientasi Arah Demokrasi Demokrasi merupakan sebuah proses "menuju" dan "menjadi", dalam hal mana ia berperan sebagai "means" dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera, seperti yang digariskan dalam preambule landasan Indonesia. konstitusional Upaya mewujudkan demokrasi yang hakiki, substansial, serta bijak dan bajik bagi segenap masyarakat, tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat mengingat demokrasi (Indonesia) harus berproses dalam melewati tantangan- tantangan yang bersifat kultural dan perjuangan utamanya struktural, lepas dari masa lalu otoritarianisme Orde Baru, serta berada dalam dalam ranah diskursif mengenai bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Segala tantangan dan kontestasi taktik) strategi, dan kali yang (pemikiran, yang muncul, kerap 37
menjadi semacam pesimisme bagi para pendukung demokrasi, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, merupakan produk dari tidak mudahnya untuk melewati proses "menuju" dan "menjadi". Alhasil, ketidakmudahan sebuah akan menjadi tersebut identifikasi masalah dalam menilai apakah cita-cita dan amanat reformasi yang digaungkan pada 1998 silam, masih berada pada jalurnya, ataukah membutuhkan reorientasi agar kembali sesuai dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat. Pada hemat penulis, upaya untuk mereorientasi kembali arah demokrasi merupakan sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Deviasi dalam pelaksanaan demokrasi, seperti yang dipaparkan sebelumnya, sudah selaiknya menjadi catatan dilakukan pembenahan dalam menggerakkan proses demokrasi ke arah yang lebih sesuai, yakni bertumpu pada daulat rakyat dan berpijak pada empat konsensus bangsa yang disepakati bersama. tersebut Pekerjaan tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan sebuah kondisi dalam hal mana seluruh pendukung demokrasi dapat menyatukan visi, misi, serta langkah- langkah ke depan dalam satu irama yang sama. Hal tersebut akan menjadi modal utama dalam menjalankan strategi dan taktik dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang hendak dicapai. Berikut adalah sumbang saran langkah-langkah penulis mengenai teknis dalam mereorientasi demokrasi. kritis untuk Upaya Konkret Mereorientasi Arah Demokrasi Pada kesempatan ini, penulis tak hendak menyatakan standing position penulis terhadap kontestasi pemikiran pada tingkat diskursif dalam memaknai proses demokratisasi yang berlangsung, berada pada lajur optimis, maupun pesimis. Namun seperti yang penulis ungkapkan beberapa kali pada awal dan tengah tulisan, upaya menata arah gerak reformasi perlu dikembalikan pada cipta, rasa, dan karsa rakyat sebagai subjek dan objek demokratisasi itu sendiri, serta apa yang menjadi konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia. Namun demikian, secara praksis dan akademis, penulis hendak menyampaikan memperkuat gagasan hipotesis penulis tentang perlunya pengarusutamaan rakyat dan konsensus nasional, sehingga tidak terkesan saran normatif saja. Pertama, akan dijabarkan mengenai pemikiran Joseph Schumpeter, seorang ahli sosiologi, mengenai konsepsi demokrasi. Kedua, kritik substansial Robert Dahl atas konsep demokrasi yang diajarkan Schumpeter. Kontestasi pemikiran kedua ini begitu populer di dunia dalam merumuskan pola demokrasi mana yang paling cocok diterapkan untuk negara bangsa. untuk tokoh Konsepsi demokrasi Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah seni dan metode untuk memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi politik. Kompetisi politik di sini berupa dilangsungkannya pemilihan-pemilihan kompetitif umum untuk memperebutkan kursi-kursi wakil rakyat, kantor-kantor, atau jabatan- jabatan pemerintahan. Politisi-politisi profesional dalam ajaran Schumpeter adalah penentu, ketimbang pemilih yang kurang informasi dan kurang rasional. Singkat kata, demokrasi ala Schumpeter adalah demokrasi "para ahli" atau elitisme demokrasi. yang ini memiliki kelebihan dan kekurangan Pemahaman Schumpeter 38
terutama apabila dikaitkan dengan konteks demokrasi Indonesia. Dengan ukuran yang diberikan oleh Schumpeter, menjadi sangat mudah untuk membuat distingsi antara negara demokrasi dan non-demokrasi. Sebagai contoh, seburuk-buruknya proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, masih lebih dengan Arab Saudi, karena demokrasi di pemilihan berbasiskan Indonesia umum, sedangkan di Arab Saudi sistem pemerintahannya dibentuk atas dasar keturunan, bukan pilihan rakyat. Yang menjadi persoalan, konsepsi demokrasi Schumpeter masih bersifat parsial karena menegasikan eksistensi arus bawah. Pada tataran yang lebih kompleks, tesis demokrasi Schumpeter menjadi sumir. baik dibandingkan Namun bukan yang utama dan satu- satunya. Bagi Dahl, demokrasi tak hanya dinilai sebagai alat (means), tapi juga sebagai tujuan (an end). Menurut Dahl, dalam proses demokratisasi dibutuhkan kerendahan hati para elit atau pihak penguasa untuk menghormati partisipasi warga dan kontestasi di ruang-ruang publik sebagai proses dan tujuan berdemokrasi. Demokrasi tidak hanya menjelma sebagai diskursus di tingkat elit yang bersifat abstrak, tapi menjadi konkursus nyata di tingkat akar rumput yang mau dan mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pemikiran Dahl inilah yang menurut hemat penulis perlu diterapkan secara persisten dan konsisten dalam rangka menopang aspirasi publik dan konsensus nasional yang menjadi batu pijak arah gerak demokrasi pasca era reformasi. Indonesia dan Malaysia sama-sama negara demokrasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai parameter. Kedua negara juga sama-sama memiliki parlemen dan badan peradilan yang terpisah dari eksekutif. Namun demikian, fenomena pasca pemilihan umum menjadi pembeda. Di Malaysia, seperti terlihat pasca pemilihan umum 2013, orang- orang yang mengkritisi hasil pemilihan umum akan dipersoalkan. Belum lagi apabila menilik penerapan undang- undang keamanan internal Malaysia yang bersifat represif dan mematikan demokrasi. Situasi ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan Indonesia pembludakan mengalami yang kebebasan (kebebasan natural). Sebagai contoh, Dengan kekurangan seperti disebut di atas, tesis Robert Dahl menjadi antitesis konsepsi Schumpeter. Robert Dahl begitu menghormati pemikiran Schumpeter menekankan yang pentingnya aspek elektoral dalam mengukur demokrasi di sebuah negara. PENUTUP Sebagai pengayaan solusi yang penulis ketengahkan, pandangan Ignas Kleden dalam rubrik opini Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul "Narasi Reformasi" patut dijadikan pertimbangan para pemangku kepentingan penyelenggaraan demokrasi di negeri ini. Dalam tulisannya Ignas menyodorkan solusi mengenai dibutuhkannya institusi ekonomi dan politik yang inklusif untuk mengkatalisasi dan menerobos kebuntuan reformasi. Pada pemahamannya, Ignas menyatakan bahwa eksistensi institusi ekonomi inklusif akan mendorong terjaminnya 39
hak-hak milik pribadi, menciptakan syarat-syarat yang sama untuk berusaha (a level playing field), memberikan motivasi untuk melakukan investasi dalam teknologi baru, serta bersifat kondusif pertumbuhan ekonomi. terhadap Keberhasilan institusi ekonomi dalam menumbuhkan gairah masyarakat untuk berdemokrasi secara gembira dalam era pasca reformasi sangat tergantung pada sifat dan karakter yang melekat pada institusi politik. Jika institusi politik bersifat ekstraktif, maka akan terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir orang (oligarki) yang memanfaatkan segala sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi Institusi politik dan kelompoknya. ekstraktif juga tidak akan mampu menopang terwujudnya penerapan hukum yang tangguh serta terwujudnya ketertiban umum. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat demokrasi, institusi ekonomi yang inklusif juga harus ditopang oleh institusi politik yang inklusif. Dalam institusi politik yang inklusif akan terjadi penguatan partisipasi publik sehingga menopang otoritas hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum yang merupakan pilar penting penopang keberlangsungan demokrasi.13 DAFTAR PUSTAKA Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", proceeding of the Aristotelian Society, March 12. Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", Social Research, Volume. 67. Rustow, Dankwart (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics, Volume 2, No. 2, April. Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", - Yearbook of Redescriptions Political Thought and Conceptual History, Volume 11. Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah- Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Lane, Max. 2007. Bangsa Yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute. Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi". __________________________ 1. Periode elektoral yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. 2. Model penilaian yang dikembangkan oleh Alvares, Cheibub, Limongi dan Przewroski (ACLP) merupakan contoh audit jenis dikotomi ini. Model ini hanya menggunakan kriteria elektoral untuk menilai sebuah negara bisa dikategorikan rezim demokrasi atau sebagai non-demokrasi, apakah yakni kepala eksekutifnya dan anggota melalui parlemennya pemilihan umum atau tidak. dipilih 40
3. Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", proceeding of the Aristotelian Society, March 12, hlm. 168-198. 4. Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", Social Research, Volume. 67, halaman 157-183. 5. Rustow, (1970), Dankwart "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics, Volume 2, No. 2, April, hlm. 337-363. 6. Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", Redescriptions - Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Volume 11, hlm. 178-200. 7. Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah- Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 43- 48. 8. Ibid. Hlm. 38. 9. Ibid. 10. Ibid. Hlm. 39. 11. Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Populer Gramedia Kepustakaan (KPG). Hlm. x. 12. Ibid. Hlm. xi. 13. Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi", hlm. 6. 41
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 42
Memperkuat Pertahanan Siber Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.I.P. Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ideologi Lemhannas RI, Alumni PPRA LVI Lemhannas RI ABSTRAK Dalam perkembangannya perkembangan teknologi dapat membantu mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum. Indonesia, sebagai negara pengguna internet terbesar, tidak terlepas dari ancaman ini. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana memperkuat pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. 43
PENDAHULUAN Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia dan hubungan antar negara. Semenjak dikenalnya pola komunikasi melalui dunia maya atau internet, batas-batas konvensional yang dahulu dianut dan dipatuhi oleh konsensus internasional menjadi semu. Memasuki tahun 2017 penetrasi internet di seluruh dunia mencapai 50 persen dengan penduduk mencapai 7,4 miliar diikuti oleh pemakai internet lebih dari 3,7 miliar orang1. Kondisi ini disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi yang salah satunya diikuti dengan semakin mudahnya orang menggunakan internet. Tingginya pemakai internet di seluruh dunia memang tidak bisa dihindari, akibatnya dunia semakin antar menjadi kecil, komunikasi individu dan antar negara menjadi lebih mudah dilakukan. Masyarakat dunia termasuk Indonesia telah banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, atau wilayah siber (cyberspace). Dalam perkembangan perkembangannya membantu teknologi mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber dapat dilakukan oleh perorang atau negara, seperti kita ketahui ketergantungan internet sudah menjadi kebutuhan utama setiap pengguna teknologi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kantor pemerintah, swasta serta fasilitas pelayanan umum sangat tergantung terhadap penggunaan internet, sementara serangan siber makin kencang belakangan ini. dapat terhadap lembaga memperlihatkan, aktivitas serangan kalangan meningkat. Data dari sejumlah Beberapa 44
mengingatkan bahwa serangan siber juga mulai beralih dari mendapatkan keuntungan ekonomi ke kepentingan itu, pengamanan politik. Karena akses dan data perlu ditingkatkan. Kementerian dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, serangan yang berdampak pada 10 juta lebih identitas terus meningkat. Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik lagi menjadi 15 juta identitas. Kominfo bahkan menyatakan, Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia yang masuk dalam target perang siber. Dari 10 negara sasaran, Indonesia berada di urutan kelima sebuah atau perusahaan perangkat lunak, dalam Internet Security Threat Report tahun ini melaporkan serangan terhadap global. jaringan Semula, Indonesia berada di peringkat ke-29 pada 2015. Namun, tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke- 17. Surat elektronik (e-mail) dengan kandungan perangkat lunak perusak dari semula 1 dalam 236 surel kini menjadi 1 dalam 156 surel. Laporan Akamai State of the Internet Security pada triwulan pertama 2017 menyebut, Indonesia menempati peringkat ke- 17 dalam serangan melalui 3,2 juta permintaan laman berbahaya terhadap pelanggannya. Para penyerang melihat data yang mengindikasikan adanya perputaran uang dalam jumlah besar di negara itu sehingga mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meski demikian, lembaga ini mengingatkan bahwa motivasi penyerang sekarang mulai beralih dari ekonomi ke kepentingan politik dengan melakukan sabotase, seperti Komunikasi keenam. Symantec, internet secara penggunaan internet di beberapa negara Timur Tengah. Indonesia cukup rentan karena masuk dalam 10 besar serangan siber2. Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Perbankan, Pembangkit Listrik, PDAM yang dampaknya akan dan merugikan membahayakan keamanan secara nasional dan pada akhirnya akan menggoyahkan ketahanan nasional. individu-individu situasi PEMBAHASAN Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Maraknya kejahatan di dunia maya (cyber crime) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan- kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (cyber crime) seperti yang sering kita saksikan belakangan ini. Risiko serangan siber kian meningkat baik pada masyarakat secara individu ataupun organisasi atau lembaga pemerintah yang makin bergantung pada teknologi dan internet. Apabila dilihat dari tujuan maka serangan atau ancaman siber dapat dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut. a. Hactivism. Merupakan serangan siber yang bertujuan protes dan bermotifkan agenda politik atau sosial seperti kebebasan kebebasan informasi, berpendapat, hak asasi manusia atau anti kolonialisme, kelompok peretasnya 45
disebut hactivist. Salah satu group yang terkenal adalah anonymous. Seperti serangan Titan Rain 2005 yang menyerang industri pertahanan Amerika Serikat. b. Krimninal. Serangan ini memiliki bisa kejahatan ekonomi, untuk kejahatan ekonomi yang bermotif biasa contohnya memperoleh akses ke situs keuangan untuk memperoleh data yang bisa dijadikan kejahatan keuangan ataupun bisa mencuri data untuk dijual ke pihak ketiga seperti pembobolan Yahoo di Tahun 2013, bisa juga untuk tujuan mengambil data untuk memeras seperti kasus WannaCry di tahun 2017, pemerasan dilakukan lewat penguncian data dengan enkripsi. Di Indonesia contoh kejahatan siber yang mengemuka misalnya terjadi pada November 2016, ketika seorang remaja meretas akun situs illegal access ini membuat pihak tiket. com mengalami kerugian sebesar 4.124.000.982 rupiah. siber yang satu tujuan kejahatan, c. Perang siber. Adalah serangan siber secara masif yang dilakukan oleh suatu negara atau penduduk suatu negara terhadap integritas siber negara lain dengan motif politik, seperti yang terjadi pada Estonia tahun 2007 dan di Iran yaitu Stuxnet terhadap reaktor nuklir Iran tahun 2010. d. Spionase. Serangan ini bertujuan memantau informasi dan mencuri data secara kontinu dari target siber yang satu sasaran. Spionasi ini bisa dilakukan oleh negara, pemerintah atau korporasi. Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya cyber crime, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Bahkan, bahwa pertimbangan dengan pengembangan informasi teknologi dapat menimbulkan bentuk-bentuk terutama dalam kejahatan baru, penyalahgunaan teknologi informasi, akhirnya pada 4 Desember 2001 yang lalu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi Nomor 55/63, dalam resolusi tersebut disepakati bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi yang menyalahgunakan kejahatan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut. kejahatan siber tersebut maka harus ada upaya kebijakan dan preventif melalui kelembagaan, sebagai pemangku kepentingan utama dalam siber harus menyusun pertahanan kebijakan semua yang menjalin pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan prinsip dan implementasi keamanan dan ketahanan siber, hal tersebut harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dari sisi kebijakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan beberapa dan keamanan seperti UU on. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 32/2002 tentang penyiaran namun semua UU tersebut hanya mengatur dari aspek keamanan dan Untuk menghadapi pemerintah aspek siber 46
dan pertahanan siber, untuk lebih mengefektifkan upaya preventif harus ada UU yang mengatur kewenangan institusi negara yang berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem teknologi informasi baik institusi maupun korporasi. Dari aspek kelembagaan Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber seperti Direktorat Cyber Crime pada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang bertanggung jawab atas penyidikan itu kejahatan pada tanggal 4 Mei 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Internet. Menteri Berbasis Protokol Komunikasi dan Informatika dalam hal ini menunjuk Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (ID-SIRTII/CC) yang bertugas keamanan pengawasan melakukan berbasis telekomunikasi jaringan protokol internet, Pemerintah juga telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah non- kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, pembentukan BSSN sebagai penguatan dari Lembaga Sandi Negara yang ditambah dengan Direktorat Keamanan Informatika. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa BSSN bertugas siber melaksanakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. siber. Di samping keamanan hadirnya Diharapkan lembaga-lembaga akan menghadirkan standar keamanan siber yang kuat di tanah air, dengan tugas dan wewenang yang semakin rigid dalam mengamankan wilayah siber sehingga setiap ancaman dapat menangkal kejahatan siber yang dapat merugikan baik individu-individu maupun lembaga dan korporasi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk penduduk keempat di dunia diikuti dengan penetrasi internet terbesar di dunia maka kewaspadaan harus tetap dipelihara, dan tidak boleh hanya negara yang berposisi sebagai pembeli dan pemakai namun dapat sebagai pemain penting terutama di kawasan Asia Tenggara dalam urusan siber harus mempunyai pertahanan yang kuat, dengan penguasaan teknologi siber dan pertahanan terhadap serangan siber maka diharapkan akan mendukung dan memperkuat Ketahanan Nasional. dengan tersebut PENUTUP Kesimpulan sekarang Dalam era globalisasi ini, ancaman keamanan terhadap kedaulatan setiap negara tidak hanya bersifat ancaman militer yang bersifat fisik semata, melainkan telah meluas ke ancaman non-fisik yang bersifat nirmiliter, yakni ancaman dunia maya atau ancaman siber, yang mengarah pada cyber crime, dan berpotensi menyebabkan cyber warfare. ancaman cyber warfare bersifat halus, tidak terlihat, dan sulit dirasakan, namun dampaknya sangat dahsyat, sehingga kemanan sangat membahayakan 47
suatu negara. Ancaman cyber warfare menyadarkan setiap negara di dunia, termasuk Indonesia untuk membentuk pertahanan siber, karena ancaman cyber warfare tidak bisa dihadapi dengan jumlah persenjataan, alutsista jumlah tentara yang banyak dan dan canggih, melainkan diperlukan regulasi serta SDM yang memahami teknologi komunikasi, komputer, internet, dan media sosial. Ancaman cyber warfare sudah saatnya mendorong Indonesia untuk menyusun ulang sistem pertahanan yang berbasis pada cyber defence dan cyber security, yang tentunya memerlukan persiapan yang matang dan sistematis dengan berbagai pihak. Sinergitas dalam menghadapi ancaman Cyber Warfare merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan bagi sinergitas dan jalinan komunikasi, koordinasi, jaringan, dan kerja sama teknis harus dilakukan untuk membentuk komunitas pertahanan (cyber Defence community) yang dapat menangkal, mendeteksi, menangkis, dan mencegah secara dini berbagai potensi serangan ancaman cyber warfare sehingga dapat memperkokoh Ketahanan Nasional. informasi, dukungan dari Indonesia. Dengan siber Teknologi Informasi nasional untuk mengembangkan perangkat keras lunak yang bisa digunakan dan untuk membangun pengamanan dan pertahanan siber nasional DAFTAR PUSTAKA Naskah Bahan ceramah Bidang Studi Lingstra kepada peserta PPRA LVI pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Pratama Persada. Materi Pokok Bidang Studi Lingkungan Strategis Lembaga Ketahanan Nasional 2017. "Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Synergy On The Facing Of Cyber Warfare Threat",Agus Subagyo Dosen FISIP UNJANI dan Seskoad Bandung dan Saran ini 1) Pemerintah Kementrian dan kebudayaan bekerjasama dengan melakukan Kemenristekdikti upaya terobosan untuk mendidik dan merekrut tenaga profesional keamanan IT yang memiliki integritas dan etika yang tidak tercela untuk medukung dan menjalankan pertahanan siber. dalam Pendidikan hal pengembangan 2) Pemerintah bekerjasama dengan fihak investor membangun industri 48
Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ekawahyu Kasih ABSTRAK Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud dimana tercermin dari kesenjangan masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dalam hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia baik dari sisi input, proses maupun output, sehingga belum mampu menjaring dan menyaring pemimpin lokal, daerah dan nasional baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang jujur, kredibel, akuntabel, visioner, dan negarawan. Pelaksanaan prinsip- prinsip demokrasi khususnya 1) electoral process and pluralism, 2) functioning of government, 3) political participation, 4) political culture, 5) civil liberties belum optimal sehingga turut mengakibatkan tidak optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 49
PENDAHULUAN Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007 menunjukkan ASEAN komitmen untuk memperkuat demokrasi, dan memajukan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN, walaupun hal tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.1 negara-negara Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal namun yang mencakup saling melengkapi dari prinsip-prinsip operasionalnya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi. Demokrasi berbagai aspek di sini tidaklah semata-mata masalah institusi politik seperti pemilihan umum, partai, ataupun parlemen, tetapi suatu prinsip dasar atau disebut istilah regulative ideal.2 dengan Demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat diatur dan ditata. Oleh karena itu, secara konseptual, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk institusi, aturan dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin dan struktur pemerintahan, tetapi juga soal organisasi budaya, sosial dan ekonomi yang ikut mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat banyak. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan lahir dari 50
hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibeda- bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti rakyat,untuk, pemerintahan dari oleh demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. rakyat. Dengan Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan langkah-langkah yang melakukan berusaha hakikat membatasi kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah- langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.3 Demokrasi adalah pilihan masyarakat untuk menyelenggarakan modern Demokrasi bersama. kehidupan merupakan pengalaman hasil berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen input, proses, dan utama, yaitu: output. Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi individu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan bersama yang memberi manfaat untuk semua. Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. kehidupan demokrasi sejarah di telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna Perjalanan Indonesia sampai menunjukkan Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario: (1) tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika ideologi gagal mewujudkan politik kesejahteraan ada output,tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik. Dengan kerangka tersebut, rakyat; (2) 51
saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu memecahkan masalah. Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitlah yang diberi insentif. Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan bukannya memberikan malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap intervensi vested interest. Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang "berkeringat," berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.4 Deklarasi Warsawa informasi, turut ditandatangani oleh tiga menteri luar yang negeri dari tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam Ministerial Conference Toward a Community of Democracies di Warsawa, Polandia tanggal 27 Juni tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:5 1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi. kekuasaan 2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 4. Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat berekspresi, dan termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas. 5. Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. 6. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan. 7. Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarluaskan opini, informasi, berita, dan 52
tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis dan ditentukan oleh praktik hukum internasional yang berkembang di bidang ini. dan praktik- 8. Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan berkomunikasi, termasuk komunikasi elektronik, tangan bebas sewenang-wenang atau melanggar hukum. campur dari cara-cara 9. Hak setiap orang atas kebebasan secara damai dan berkumpul berserikat, untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat lainnya buruh atau organisasi dengan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum. jaminan hukum dan termasuk 10. Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka dan menggunakan bahasa mereka sendiri. kebebasan sendiri, 12. Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat ditegakkan harus demokratis, oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum. 13. Bahwa terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. pemimpin 14. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa sebagaimana jabatan ditetapkan secara hukum. 15. Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan untuk ekstra-konsti- memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan tersebut melepaskan kekuasaan ketika mandat berakhir secara hukum. pemerintah 16. Bahwa partisipatif, harus dan bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi karena korupsi merusak demokrasi. institusi transparan, sepenuhnya tusional, 11. Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk tidak bersalah untuk dianggap sampai di terbukti pengadilan hukum. bersalah 17. Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. 18. Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan. 19. Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur 53
dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan. demokrasi Secara diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (good society) sebagai interaksi sosial dan sebagai pola kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat (1956) dikonstruksikan oleh Dahl melalui mekanisme inclusiveness (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan inklusivitas prosesnya dan mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Smith G, 2009, 61-64) serta akuntabilitas (Huntington, 1968). Dan demokrasi sebagai kebijakan publik merupakan produk kesepakatan antara wakil rakyat di parlemen yang secara berjenjang menapaki badan kelengkapan DPR (Fraksi, Komisi, Pansus, dan Pleno), memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat bagi mengatasi permasalahan masyarakat dan negara.6 fungsional, keadilan kinerja toleransi, maka Bamus, sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia tentunya diharapkan akan suatu negara demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan sistem politik yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. terbentuk Keberhasilan dari arus reformasi ini di antaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki ideologi, latar belakang tradisi politik yang aspirasi dan bervariasi. Hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM semakin marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan, yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilandasi semangat penegakan prinsip keadilan dan kejujuran. Indonesia selama hampir 32 tahun (rezim order baru) terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka pada era reformasi telah melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan interfensi politik negara yang sangat dominatif. Reformasi politik yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun memberikan manfaat yang besar bagi dinamika sistem politik Indonesia. Fenomena kebebasan di politik ini diharapkan dapat menjadi Praktek demokrasi di Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja menjalankan praktek roda penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Kelemahan itu di antaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain, masih jauh dari apa yang diinginkan masyarakat. Pemaksaan demokrasi dalam 54
kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif menyusut semakin bukannya namun menunjukkan ekskalasi yang meningkat. Dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan. Akselerasi demokratisasi di Indonesia masih panjang dan berliku, masih dibutuhkan upaya-upaya yang konkret di dalam mengimplementasikan konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu di antaranya adalah 1) pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual berupa partisipasi dan kebebasan, 2) pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, 3) perbaikan kriteria parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional, 4) peningkatan kepekaan pemerintah dalam hal keadilan, kesejahteraan, bersikap terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari masyarakat. kompetisi, Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas politik (Easton, 1992: 181-184). Pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. Kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh sistem mengacu pada dua hal, co-varience dan ketergantungan antar unit yang sistem ideologi. Ketiga, membangun Perubahan sistem. salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai- nilai sosial. Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas`oed dan MacAndrews, 1991: 5-6). Pertama, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasikan sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan. Kedua, input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya tidak akan input, bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Ketiga, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, tidak mengenal pembagian paling kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing- sistem politik 55
masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Intregrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat yang otoritatif. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, feedback, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). kekuatan-kekuatan keputusan Dari gambar di bawah dapat dilihat bagaimana dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input.8 sistem politik Dalam sistem politik, input terdiri atas tuntutan (demand) dan dukungan (support). Perlu adanya manajemen bagi demand. Kelebihan demand akan mengakibatkan berlebihan (overload) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demand, baik melalui institusi, budaya maupun struktural gatekeepers. Selain demand, suatu dukungan. sistem membutuhkan Dukunganlah yang menentukan demand mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman. beban Demand yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (output). Apabila output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (re-newed supports). Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di output melalui feedback loop. Output harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan. 56
Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah. Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisa sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 1) Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku; 2) Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi; 3) Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain; 4) Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.9 politik teori tentang demokrasi dan sistem politik serta output politik di Indonesia saat ini maka pengkaji membuat kajian ilmiah dengan judul: "Pelaksanaan Berkaitan dengan uraian Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Prinsip- Demokrasi dan sistem politik di Indonesia belum berjalan sesuai dengan ideologi Pancasila dimana hal tersebut tercermin bahwa: 1) Tingkat kepercayaan rakyat kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif masih rendah; 2) Tingkat korupsi pemimpin lokal, daerah, nasional di legislatif, yudikatif dan eksekutif masih tinggi; identitas 3) Masih terjadi politik tatanan yang cenderung merusak keberagaman di Indonesia; 4) Masih terjadi politik uang dalam pilkada dan pileg; 5) Demokrasi yang diharapkan mampu memperkuat sistm politik di Indonesia dengan menghasilkan output berupa lahirnya pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang jujur, berintegritas, visioner dan negarawan belum terwujud secara optimal; 6) Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin lokal, daerah dan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. 57
Kerangka Pikir Konseptual Demokrasi Sistem Pemimpin negarawan Keadilan sosial Indeks demokrasi Indonesia tahun 2017 berada di peringkat 68 dari 167 negara dengan kategori flawed democracy, adapun indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks demokrasi adalah 1) electoral process and pluralism, 2) functioning of government, 3) political participation, 4) political culture, 5) civil liberties. 58
Skor Indeks K ategori > 8.00 Full democracy (demokrasi penuh) > 6.00-8.00 Flawed d emocracy ( demokrasi tidak utuh) > 4.00-6.00 Hybrid regime (rejim hibrida) < 4.00 Authoritarian (otoriter) Sumber: The Economist Intelligence Unit Democracy Index map for 2017 Organization for and Development, OECD, pada tanggal tingkat 13 Juli 2016, mencatat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 sebesar 80 persen, melesat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen. Laporan terbaru Economic Cooperation OECD merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara- negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Enam peringkat teratas negara-negara adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.10 tersebut 59
PEMBAHASAN Hasil survei dari tim peneliti survei Susilowati Polling Centre Henny dan anggota tim peneliti ICW Febri Hendri, yang dipercaya masyarakat sebagai berikut. KPK: 86%, Presiden: 86%, BPK: 72%, MA: 66%, Media: 64%, Kejaksaan Agung: 63%, Pemerintah daerah: 63%, LSM/ormas: 63%, Kementerian: 62%, Polisi: 57%, Ombudsman RI (ORI): 54%, DPR: 51%, Perusahaan Swasta: 49%, Partai Politik: 35%. Parpol, perusahaan swasta, dan DPR merupakan lembaga paling tidak Indonesia karena dipercaya rakyat kepercayaan terhadap tiga lembaga ini berturut-turut hanya 35%, 49%, dan 51% dari rakyat Indonesia.11 lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif saat memberikan pembekalan calon kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Kamis, 12 April 2018. Tidak ada negara mana pun di dunia yang 92 kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.12 Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta. OTT oleh KPK diawali dengan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada akhir Januari 2017, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan judicial review UU NO 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan diakhiri dengan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir November 2017. Para pejabat legislatif dan eksekutif ini ditangkap terkait dugaan suap dalam proses Menurut Wakil Ketua pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemprov Jambi tahun 2018. Lokasi OTT KPK tahun ini beragam dan menyebar. Tak hanya di Pulau Jawa, KPK menggelar OTT di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyuapan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.13 Indonesia masih tinggi. survei Corruption Perception Index (CPI) tahun 2017, Indonesia mendapat skor 37 dari skala 0-100. Bila diperingkatkan, Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara. Selain Indonesia, Columbia, Thailand, dan Brazil juga berada di posisi yang sama. Brazil mengalami penurunan dari yang sebelumnya 40 menjadi 37. Sementara skor Thailand meningkat dari 35 menjadi 37. Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI, yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Foundation Transformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook.14 Tingkat Korupsi Berdasarkan hasil Bertelsmann Pemberantasan Korupsi Indeks (KPK) mengklaim Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Transparency Internasional meningkat. Indonesia saat ini berada di urutan ketiga se-ASEAN. "Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yang paling rendah saat itu. Saat ini IPK Indonesia di ASEAN berada di posisi ketiga. Pada laporan TI 2016, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Dengan skor tersebut Indonesia berhasil menyalip posisi Filipina dan Thailand.15 Ketua Komisi 60
kelima dari dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi Indonesia harus mencerminkan bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap sesama, menjaga adil dan hak keseimbangan kewajibannya serta menghormati hak- hak orang lain. hak Keadilan beberapa konstitusional, pasal yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan kedudukan hukum yang sama dari setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian juga menjelaskan hak atas pekerjaan dan layak. Pasal 28 penghidupan yang A UUD 1945, juga menjelaskan hak hidup, sementara pasal 28 C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan hak atas pendidikan. Kemudian pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak untuk bertempat tinggal, lingkungan yang bersih. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan kewajiban negara terutama pemerintah untuk perlindungan, penegakan hak azasi manusia (HAM). Pasal-pasal jelas berhubungan dengan keadilan sosial. Sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada exploitation de l'homme par l'homme, di mana dalam mengimplementasikan keadilan sosial tidak boleh ada diskriminasi, dan harus dalam kondisi equity. Perwujudan sila seluruh rakyat terhadap antara sosial sebagai terdapat pemajuan, tersebut sangat HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan secara pincang. Untuk pemenuhan keadilan sosial membutuhkan pra- syarat non-diskriminasi, dan equity/ kesetaraan. Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik/Sipol (UU No.12/2005) menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap orang dalam menikmati hak-hak sipil dan politik. Begitu juga pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob)/UU No.12/2005 secara tegas melarang diskriminasi pelaksaan hak-hak ekosob.. Konvensi Wina 1993 menegaskan hak-hak sipol dan hak- hak ekosob tidak bisa dipisahkan, dan saling tergantung (indivisible & inter- dependence). Untuk pemenuhan hak- hak ekosob harus ada distribusi yang adil atas sumber daya yang tersedia, dan ketika masyararak miskin/marjinal mengakses sumber daya yang tersedia tersebut tidak boleh ada diskriminasi, dan juga harus dalam kondisi setara/ equity. Keadilan atas sumber daya yang tersedia merupakan hakekat dari keadilan sosial. Ada slogan No Fair Resource Distribution No Social Justice, begitu juga Social Justice With Non- Discrimination & Equity. Dari pemaparan atas pengertian keadilan sosial di atas, maka terdapat beberapa elemen penting yang menjadi indikator adanya keadilan sosial yaitu: 1) distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya; 2) Dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal/miskin demi mewujudkan keadilan sosial; 3) Keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marjinal/miskin (needs); 4) Keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminisasi, dan persamaan; 5) Keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak azasi. Penerapan keadilan sosial dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebagai implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai berikut.16 61
1. Bidang Hukum Hukum memang harus ditegakkan terhadap hukum tetapi tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran tetapi hukuman yang diberikan sering tidak maksimal. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Tetapi pada kenyataanya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. 2. Bidang Kesehatan keadilan rupiah, Indeks healthcare, Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 69 negara yang disurvey oleh Numbeo Health Care Index for Country 2018.17 Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada semester satu 2017 terdapat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi, terjadi 1.712 kasus kematian ibu saat proses persalinan. Kemenkes juga mencatat terjadi peningkatan cakupan program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang pada 2015 sebanyak 4.139.903 bayi. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan capaian hingga semester satu tahun 2017 bayi. Kemenkes juga mencatat penurunan jumlah kasus balita yang mengalami kekerdilan atau /stunting. Angka balita alami kekerdilan berhasil diturunkan dari 29,0 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.18 sebanyak 1.773.440 Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/ pangkat tinggi justru mendapatkan istimewa. Padahal pelayanan yang dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. 3. Bidang Pendidikan Hasil penelitian yang dilakukan oleh for Education Watch Indonesia (JPPI) tahun 2016, peringkat Indonesia untuk The Right to Education Index (RTEI) berada pada posisi 108 (dengan skor 77 persen) dari 187 negara. Indikator dalam survey ini adalah education governance, availability, accessibility, acceptability and adaptability. Peringkat Indonesia berada di tingkat yang sama dengan negara Honduras dan Nigeria dan lebih rendah dibandingkan negara Philipina (skor 81%) dan negara Ethiopia (79%).19 Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak the Network 62
Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak- anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk anak-anak sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. 4. Bidang Ekonomi Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan angka kemiskinan dan rendahnya upah buruh, tingginya kesenjangan sosial, tingginya angka pengangguran, kesenjangan pembangunan yang tidak merata, menjadi bukti belum terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. Pancasila. Tingginya Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018 63
Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018 Sumber: Dari data-data tentang demokrasi Indonesia yang dikategorikan sebagai flawed democracy, dengan belum sepenuhnya melaksanakan indikator- indikator: 1. Electoral process and pluralism. Proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden masih tidak ditemukan praktek yang pemilu mencerminkan yang jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Bingkai keberagaman dalam sosial, budaya, suku, agama ras dan antar golongan dalam bhinneka tunggal ika masih sering terjadi upaya penyeragaman oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka merebut kekuasaan dalam proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden. prinsip 64
2. Functioning of government. Pemerintah terlambat sering hadir dalam tindakan intoleransi, persekusi, diskriminasi berbasis SARA sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Political participation. Partisipasi politik belum optimal, dimana masih terdapat kesenjangan partisipasi politik dari sisi gender, kaum minoritas. 4. Political culture. Masih terdapat budaya politik pemecah belah bangsa seperti politik identitas, yang dikembangkan oleh pihak tertentu. 5. Civil liberties. Kebebasan sering melewati batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan konflik masyarakat yang pro maupun yang kontra. Demokrasi berpendapat dilaksanakan yang Indonesia sebagaimana uraian pada poin satu sampai lima tersebut di atas cukup kental mewarnai sistem politik di Indonesia mulai dari input berupa kualitas SDM dalam rekrutmen partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif yang belum sepenuhnya berjiwa negarawan sehingga dalam proses politik diwarnai dengan kepentingan partai maupun golongan di atas kepentingan masyarakat, maka output dari demokrasi dan proses politik di Indonesia berupa kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. tercantum _____________________________ PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Demokrasi di Indonesia belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. 2. Electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, civil liberties belum dilaksanakan secara optimal. 3. Sistem politik Indonesia baik input, proses dan output belum optimal dimana masih sulit menemukan pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang negarawan. sistem politik 4. Demokrasi dan Indonesia secara integral belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DAFTAR PUSTAKA David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002. on 65
Habibi, M Mujtaba. 2015. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015. Hendrayady, Agus. 2011. Reformasi Administrasi Publik. Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1. Irawan, Benny B. 2007. Perkembangan Indonesia. Demokrasi Di Negara Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 1 Oktober 2007. Jahidi, Idi. 2013. Reformasi Administrasi: Mewujudkan Good Governance Berlandaskan Demokratisasi Dan Desentralisasi (Otonomi Daerah). Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik UI Vol. 1 No.1 2015. Sarbaini. 2015. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015. SBM, Nugroho. 2012. Otonomi Daerah Dan Korupsi. Jurnal Desentralisasi Vol. 10. No.1 Tahun 2012. Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. Jurnal Penelitian Politik Vol.10. No. 1 Juni 2013. Suwitri S et al. 2016. Teori Administrasi. Banten: Universitas Terbuka. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka. Nasirin, Chairun. 2013. Reformasi Sebuah Publik: Administrasi Kajian Jurnal Konseptual. Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.2, Juli- Desember 2013. Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Memahami Untuk Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, Mei 2012. Poti, Jamhur. 2011. Demokratisasi Media Prinsip Kebebasan. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. Massa Dalam Purnaweni, Hartuti. 2004. Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No.2 2004. Pematangan 2015. Sistem Politik Sanit, Arbi. Demokrasi dan Puspitasari, D et al. 2014. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2. membangun-budaya-demokrasi/ . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m / read/2018/02/22/835598/indeks- persepsi-korupsi-indonesia-2017- stagnan , 22 Feb 2018 h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m / hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk- indonesia-di-urutan-3-asean , 11 Dec 2017 h t t p s : / / w w w. k o m p a s i a n a . c o m / joko_untoro/implementasi-sila- ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan- education-index care/rankings_by_country.jsp 66
berita/nasional/umum/17/08/17/ ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka- turun diterjemahkan secara bebas dari Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000. 6. Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik UI Vol. 1 No.1 2015. 7. Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, Mei 2012. 1. Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. Jurnal Penelitian Politik Vol.10. No. 1 Juni 2013. 2. David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002. 3. Irawan, Benny B. 2007. 8. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka. 9. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka. 10. indonesia-40667740 20 Juli 2017 11. berita/d-3567239/survei- tertinggi-dpr-terendah, 20 Juli 2017 12. di-dunia, jumat 13 april 2018 di akses 12:25 WIB. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 1 Oktober 2007. 4. opini/membangun-budaya- demokrasi/ . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB 5. Teks tersebut di bawah 13. 14. read/2018/02/22/835598/indeks- persepsi-korupsi-indonesia-2017- stagnan , 22 Feb 2018 15. hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk- indonesia-di-urutan-3-asean , 11 Dec 2017 67
16. joko_untoro/implementasi-sila- ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan- 17. care/rankings_by_country.jsp 18. berita/nasional/umum/17/08/17/ ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka- turun 19. education-index 68
Antisipasi Pengaruh Produk Buatan Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia Kombes Pol Drs. Amur Chandra Juli Buana., S.H. Alumni PPRA LVI Lemhannas RI ABSTRAK Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik sangat berkepentingan untuk memproyeksikan kepentingannya ke kawasan Asia Tenggara. Strategi baru perekonomian Tiongkok, adalah bagaimana menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan diserahkan sepenuhnya ke pasar-pasar internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan negara-negara yang diprioritaskan Tiongkok menjadi target utama barang-barang produksinya. 69
PENDAHULUAN Jenderal Vo Nguyen Giap, seorang konseptor dan arsitek pertahanan nasional Vietnam yang sukses mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975, pernah mengungkap rahasia suksesnya: Kekuatan Kami, baik defense maupun offensive, kami dasarkan atas keadaan-keadaan yang nyata dari Vietnam sendiri, bukan atas dasar pengetahuan dari luar, melainkan atas dasar pengetahuan geopolitik dari Vietnam. Atas dasar pandangan Nguyen Giap tersebut, Bung Karno ketika berpidato pada pembukaan Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1960- an, menganjurkan agar kita sebagai anak bangsa mengetahui kondisi tanah air kita. Geopolitik kita. Geopolitik merupakan pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geopolitik sebuah negeri.1 terlihat hubungan mesra antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia, baik di bidang Pada akhir-akhir ini politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan terutama di bidang ekonomi. Coba apabila kita melihat- lihat ke berbagai supermarket di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kita akan tercengang melihat barang-barang yang dijual sebagian besar Tiongkok. Sepertinya supermarket ini menjadi tempat kepanjangan yang menjual barang-barang buatan Tiongkok di Indonesia. adalah buatan Di satu sisi dampak era globalisasi menjadikan kondisi di atas menjadi terkait perdagangan bebas wajar Indonesia-Tiongkok, akan tetapi apa ada timbal baliknya buat produk Indonesia yang dijual di Tiongkok? Data pada periode Januari-Maret 2016, impor dari Tiongkok mencapai US$ 7,13 miliar dengan pangsa pasar 25,40 persen, dan Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok sejak 5 (lima) tahun lalu. Dari data neraca perdagangan yang dilaporkan BPS, Indonesia mencatat nilai ekspor 70
ke Tiongkok sebesar US$2,84 miliar dalam kurun waktu Januari-Maret 2016, angka ini turun 9,34 persen dibanding realisasi periode yang sama sebelumnya US$3,13 miliar. Sedangkan pada bulan Maret 2016 realisasi ekspor ke Tiongkok sebesar US$ 1 miliar. Sedangkan impor Indonesia dari Tiongkok di kuartal I 2016 mencapai US$7,12 Miliar. Pada periode Maret 2016 saja Tiongkok telah memasok produk non migas ke Indonesia dengan nilai US$2,25 miliar. Produk ponsel dan komputer adalah dua produk terbesar impor Indonesia dari Tiongkok yang tidak bisa dihindari oleh pangsa pasar Indonesia dikarenakan harga yang murah dan kualitas yang cukup memuaskan pasar Indonesia.2 Sebenarnya kondisi pasar Indonesia tersebut dapat diantisipasi, apabila bangsa kita memiliki jiwa dan karakter sebagaimana yang dinyatakan oleh Jenderal Vo Nguyen Giap dan Bung Karno di atas, di mana kekuatan suatu bangsa terletak pada konstelasi geopolitik bangsa itu sendiri. Apabila bangsa ini memahami pengetahuan geopolitiknya sendiri, maka berkontribusi pada pengambilan keputusan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,maraknya barang-barang buatan Tiongkok yang menguasai rantai distribusi di Jakarta dan sekitarnya Pada sejatinya akhirnya harus ada langkah nyata agar produk Indonesia disukai konsumen sendiri. Pemerintah harus mendukung jerih payah rakyat selaku produsen Indonesia, melalui ketersediaan bahan baku, energi, keuangan, teknologi, dan pasar. dapat dicegah. konsepsi frontier, ruang, konsepsi konsepsi kekuatan politik dan konsepsi keamanan bangsa. Ruang merupakan inti dari geopolitik, senantiasa ada upaya untuk memperluas wilayah pengaruh tiap-tiap bangsa yang jauh melampaui wilayah kedaulatannya. Sam Ratulangie pada tahun 1936, pernah menulis sebagai berikut: "Pada saat ini diketahui oleh hampir setiap orang, bahwa di Pasifik telah terbentuk sebuah kawasan politik tersendiri. Kawasan itu mengesampingkan, malah melebihi arti dunia lama Samudra Atlantik".3 Dapat dibayangkan begitu jauhnya pikiran Sam Ratulangi ketika itu telah mampu memprediksi bahwa akan terjadi pergeseran konsentrasi kekuatan di Asia Pasifik sejak Perang Dunia I. Adanya pergeseran hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan Tiongkok. Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik sangat ber- kepentingan untuk memproyeksikan kepentingannya ke kawasan Asia Tenggara. geopolitik Kepentingan adalah meluaskan negara pengaruhnya ke kawasan Asia Pasifik dan sekaligus mengendalikan jalur- jalur laut ke wilayahnya. Oleh karena itu, Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono (2014) menyatakan bahwa kepentingan geopolitik Cina memiliki keterkaitan yang erat dengan domain maritim, karena jalur-jalur pendekat ke Cina adalah melalui laut.4 itu PEMBAHASAN Mengacu pada teori geopolitik yang mengandung empat dasar utama yaitu Persaingan global Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menajam di kawasan Asia Pasifik yang berdampak langsung pada Indonesia, peta kekuatan kedua adidaya wajib dikritisi oleh Indonesia dengan akurat. Selanjutnya 71
bagaimana membaca Perang Asimetrik yang sedang dimainkan oleh Tiongkok pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia? perekonomian Strategi Tiongkok, bagaimana adalah menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan diserahkan diupayakan konsumsi sepenuhnya pasar-pasar ke internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan yang diprioritaskan Tiongkok menjadi target utama barang-barang produksinya.5 Di pasar Indonesia dan negara-negara ASEAN lain tidaklah sulit menemukan produk peniti, obeng, palu, dan senter buatan Tiongkok yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara ASEAN sendiri. baru negara-negara perekonomian tantangan kita. Tiongkok menjadi Tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan domestik dengan kualitas tinggi dan harga rendah. Jika kita tidak ingin pasar domestik dipenuhi barang impor, strategi yang perlu dilakukan bukan membendung masuknya barang impor (strategi konvensional), melainkan meningkatkan daya saing produk domestik dengan menaikkan kualitas barang dan menurunkan harga. Ekspansi pasar produk melalui tingkat surveillance-nya amat rendah. Kita juga harus selektif dalam mengawasi setiap barang yang masuk. Berbagai produk ilegal yang masuk secara gelap ke pasar Indonesia harus diberi sanksi hukuman yang jelas dan membuat kapok pelakunya. Rule of law harus diterapkan dengan baik untuk menghindari kesan negara kita diperintah aktor-aktor politik yang mudah disuap. perbankan yang geopolitik Tiongkok tersebut, Indonesia seyogyanya harus bertumpu pada politik luar negeri berbasis geopolitik, selain menjabarkan Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif secara kreatif dan imajinatif, sesuai perkembangan dan tantangan era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, Indonesia harus mewaspadai dan mengantisipasi tujuan strategis perekonomian Tiongkok di Indonesia, agar mampu memainkan peran aktif sebagai salah satu aktor yang sadar akan geopolitiknya sehingga mempunyai daya tawar yang tinggi di mata negara Tiongkok. Menyadari realitas ____________________ PENUTUP Kesimpulan Tentu saja kita juga harus bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan dunia usaha. Pengusaha besar yang terus merengek meminta proteksi tidak perlu dilayani. pemerintah Terbukti perekonomian kita telah hancur karena banyaknya proteksi kepada pengusaha yang tidak mandiri dan terlalu banyak menuntut kepada negara. Selain itu, para pengusaha besarlah yang selama ini melakukan pembobolan perekonomian Indonesia Persaingan global Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menajam di kawasan Asia Pasifik yang berdampak langsung pada Indonesia, peta kekuatan kedua adidaya wajib dipahami secara Indonesia. Maraknya kritis produk-produk Tiongkok rantai distribusi yang menguasai perdagangan di Indonesia, merupakan ancaman bagi perekonomian bangsa, apabila pemerintah tidak memahami Indonesia. geopolitik konstelasi Dalam menghadapi maraknya barang- oleh buatan 72
barang buatan Tiongkok di pasaran perdagangan Indonesia, perlu diatasi melalui peningkatan daya saing produk domestik dengan menaikkan kualitas barang dan menurunkan harga. Saran Diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu dan memberikan sumbangsih terbaiknya dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi terhadap gempuran impor barang dari negara luar khususnya Tiongkok. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain: • peningkatkan daya saing berupa daya saing sumber daya manusia maupun daya saing produk domestik yang dihasilkan. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah Perindustrian, (Kementerian Kementerian dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementrian Perdagangan) dan sektor swasta (perusahaan besar dan sektor UMKM). Pendidikan DAFTAR PUSTAKA Inkiriwang, Asrobudi, Surya Robert Dharma, BengTardjani, SebastianusSumarsono, 2017 Mate tegis. Jakarta LembagaKetahanan NasionalRepublik Indonesia. Albert Mangindaan, Sunindyo, YaniAntariksa, DedyYulianto, SemionRemon, Abdul Rosita,SNoer. 2017. MateriPokokBidangStudiStrategi. Jakarta :LembagaKetahananNasion alRepublik Indonesia. TjahyoKumolo. 2017. NunuNugraha, Chasib, StabilitasKe amanandanKepastianTegaknyaH u k u m M e n j a m i n Ke s i n a m b u n g a n Pembangunan Nasional.Cetakanke II. Jakarta: Kemendagri. produk • penurunkan domestik Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dapat menyusun strategi kebijakan yang menguntungkan produsen lokal. • kebijakan penggunaan konsumsi produk menggalakan gerakan nasional cinta produk dalam negeri untuk mendukung daya jual dan daya saing produk-produk lokal yang sesuai dengan gerakan revolusi mental. harga yaitu dengan r u b r i k . p h p ? l a n g = i d & t y p e = 1 0 8 . Diakses tanggal 01 Agustus 2017 Jam. 18.21 Wib h t t p : / / b i s n i s . l i p u t a n 6 . c o m / read/2484152/perdagangan-ri- 5-tahun-terakhir diakses tanggal 01 Agustus 2017, jam 20,28 Wib. h t t p s : / / c a t a t a n m a p . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 5 / 0 6 / 1 7 / t a k d i r - geopolitik-indonesia-di-tengah- pertarungan-global-as-cina-di- asia-pasifik/. Diakses tanggal 01 Agustus 2017, Jam 20.33 Wib. 73
h t t p : / / j a k a r t a g r e a t e r. c o m / g e o p o l i t i k - k a w a s a n - a s i a - tenggara/. Diakses tanggal 01 Agustus 2017 Jam.20.15 Wib. h t t p : / / w w w . a c a d e m i a . edu/11601160/Strategi_China_ d a n _ I n d i a _ C H I N D I A _ d a l a m _ Bidang_Pembangunan_Ekonomi diakses pada 01 Agustus 2017 jam 20.20 Wib. 74
Akselerasi Pembentukan Budaya Olahraga Masyarakat Guna Mewujudkan Kebugaran Fisik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM Mayjen TNI (Purn) Dr. Tony SB Hoesodo, S.A.P., M.Sc ABSTRAK Era teknologi cenderung memaksa kegiatan fisik manusia berkurang akan berdampak terhadap penurunan stamina sehingga mudah sakit karena tidak punya daya tahan fisik. Dampak berikutnya jiwa pun menjadi lemah. Hal ini sangat rawan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah apalagi jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak potensial untuk dikelola menjadi manusia yang berprestasi. Bonus demografi bukannya menguntungkan tetapi justru merugikan negara karena menjadi beban. Pembentukan budaya olahraga masyarakat menjadi faktor dominan agar kegiatan fisik dilakukan dengan penuh kesadaran dan menjadi kebiasaan. Keterlibatan pelaku olahraga secara bersama merupakan keharusan dan berpengaruh besar terhadap terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam membangun sistem yang mendorong terbentuknya budaya olahraga ma-syarakat. Tulisan ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam mengakselerasi pembentukan budaya olahraga di masyarakat. 75
PENDAHULUAN yang mulai bergulir tahun 1998 ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dunia. Bahkan secara significant memilahkan mampu atau membentuk kelompok generasi sangat yang mempunyai karakter berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan karakter ini terjadi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang berbeda telah terjadi secara alamiah dari dampak kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi sejak Pada tahun 1960-an mainan anak- anak hampir seluruhnya melaksanakan kegiatan fisik seperti sepak bola, kasti, lari, perang-perangan, kejar-kejaran, petak umpet, sungai, mainan layang-layang dll. Bandingkan dengan anak-anak kelahiran sekarang, mereka lebih memilih duduk dengan mesin mainannya. Mainan dunia maya memaksa kegiatan fisik hanya renang di duduk ditempat. Kegiatan mayoritas anak-anak tahun 60-an fisik out door, sedangkan kegiatan anak-anak saat ini duduk di indoor. Kegiatan fisik bagi anak-anak tanpa disadari secara dini sudah melaksanakan atau belum melaksanakan pembinaan fisik dengan berolahraga. Era teknologi mempunyai perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan era agraris. Ciri generasi digital atau sekarang ciri anak-anak generasi karena adalah banyak punya keingintahuannya integritas, kolaborasi, kalau belajar entertaiment, ingin cepat. Sangat jauh berbeda dengan saat dulu. Yang dikatakan belajar duduk di kursi belajar sambil baca atau menulis, terlihat konsentrasi pada pelajaran. bertanya tinggi, Saat sekarang belajar tidak harus duduk dikursi belajar tetapi di mall pun dapat dilakukan. Mencari jaringan nirkabel yang gratis mudah diakses sehingga dengan memanfaatkan jaringan internet apa yang diinginkan 76
dapat dibuka. Tidak perlu pergi keperpustakaan mencari pinjaman buku karena dapat mencari ebook yang dengan mudah dan cepat diperoleh. Memperoleh buku apapun dengan sangat cepat dan biaya murah dapat dilakukan oleh semua orang yang memerlukan. Tenaga manusia digantikan oleh robot atau mesin. Misalnya sarana transportasi dulu orang naik sepeda, becak dan perkembangannya ada dokar/andong angkut personel yang ditarik oleh kuda) dan cikar (gerobak untuk memuat barang dan ditarik oleh sapi). Semua sudah bergeser menggunakan tenaga mesin sehingga lebih cepat, lebih mudah perawatannya dan banyak kemudahan yang didapat. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia maka semua produk yang dihasilkan akan berubah menjadi cepat, mudah, ringan dengan pengeluaran biaya yang murah. (kendaraan Masyarakat budaya Timur berbasis pada kolektivitas, sehingga bangsa Indonesia sebenarnya kekerabatan, gotong-royong, guyub, tolong menolong merupakan hal yang biasa dilakukan. Berbeda dengan masyarakat budaya Barat yang berbasis individualistik. Keputusan sepihak, persaingan bebas, monopoli merupakan ciri khas mereka. berpengaruh sangat terhadap kehidupan, terbukti saat ini kumpulan masyarakat bukan berarti mereka tetapi saling komunikasi lebih cenderung justru berkomunikasi dengan pihak lain yang jaraknya justru jauh. Generasi yang dilahirkan di era teknologi hal semacam ini sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak merupakan problem bagi mereka. Teknologi Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 263.846.946 jiwa dan merupakan jumlah besar nomor 4 dunia Dari pengamatan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237.556.363 jiwa dengan kepadatan penduduk 124.66 km2 dan tahun 2016 sudah mencapai 260 juta jiwa lebih diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia sudah mencapai 300 juta jiwa. Jumlah sebanyak itu harus diperhitungkan berapa usia produktif yang berkualitas. Kondisi masyarakat saat ini masih 2 dapat dikelompokkan menjadi golongan/kelompok. Dua kelompok yang berbeda, generasi tua dengan generasi digital. Generasi tua dibentuk dan dikembangkan oleh situasi dan kondisi saat itu yang serba terbatas, tertutup dan tidak dengan mudah mencari tahu perkembangan situasi di tempat lain. Sedangkan generasi digital mempunyai kemudahan dalam mencari informasi di semua wilayah secara cepat sesuai apa yang diperlukan. Perbedaan kebiasaan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang mempengaruhi sikap dan perilaku antar generasi. agraris jumlah penduduk banyak melaksanakan kegiatan fisik dan saat ini di dunia maya. Permasalahan saat ini semakin kompleks dan tersebar semua wilayah secara cepat ke sehingga memerlukan kemampuan untuk menyikapi dengan tepat. Generasi era mendapatkan Peluang tanpa keuntungan memperhitungkan secara manusiawi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Keuntungan penjualan obat- obat terlarang yang sangat menjanjikan pada akhirnya dilakukan dengan sasaran suatu negara yang jumlah penduduknya banyak dan kondisi mentalnya lemah. Bangsa Indonesia saat ini merupakan untuk yang besar dampak 77
target yang empuk menurut mereka, hal ini terbukti maraknya penyelundupan obat-obat terlarang secara masif. Mengapa bangsa Indonesia dengan mudahnya mau dijadikan target. Justru banyak tertangkap tangan beberapa pejabat pengguna narkoba? Mengapa mereka menentukan Indonesia menjadi target? Hal ini tentunya ada pejabat yang mempunyai dapat sebagai digalang dan dikaderkan agen oleh pihak mereka. Masyarakat pendidikan rendah, heterogin dan tingkat kemiskinan tinggi merupakan salah satu penyebab mudahnya narkoba masuk di Indonesia. otoritas sedangkan untuk olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi olahraga sesuai dengan bidang masing-masing tetapi sayangnya banyak hambatan akibat dari tidak terpenuhinya dana untuk melaksanakan program kegiatan. Beberapa pendapat bahwa kegiatan yang sudah ada kurang mencapai dilaksanakan sasaran perlu kegiatan yang merupakan terobosan. Tidak disadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang telah ada secara riil tidak dilaksanakan dengan baik karena terkendala tentang anggaran. dan baru Angka kemiskinan pada saat ini masih relatif tinggi. Dari jumlah penduduk 263.846.946 jiwa angka kemiskinan tercatat 27.7 juta jiwa pada bulan Maret 2017. Angka kemiskinan sulit untuk menurun pertumbuhan ekonomi juga masih labil. Peran negara dalam mengambil alih fakir miskin sebenarnya cukup besar dengan adanya Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. sementara kurang perhatian terhadap pembinaan fisik warga negaranya. Rakyat hanya dididik dan ditingkatkan intelektualnya tanpa memperhatikan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Aspek fisik kurang mendapat perhatian. Pemerintah ternyata PEMBAHASAN Kondisi Olahraga Nasional Kebijakan pemerintah terkait dengan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk olahraga rekreasi menjadi tanggung Pariwisata, jawab Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kebijakan (Mendikbud) membuat baru untuk melaksanakan Gala Siswa Nasional (GSN). Kegiatan sepak bola bagi anak-anak kelas 7 dan 8 untuk melaksanakan pertandingan sepak bola secara berjenjang dan berkelanjutan.1 Diawali dengan pertandingan antar sekolah yang ada di kecamatan dengan mengadakan dilanjutkan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Bagi sekolah yang menang dari tingkat tingkat kecamatan bertanding di kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini sangat baik apabila benar masing-masing pihak melaksanakan kegiatannya secara tepat. Pada saat dilaksanakan pertandingan tentunya harus ada personel dari PSSI dan KONI yang melaksanakan kepentingan untuk pengamatan penjaringan dan penyaringan atlet potensial berbakat dengan pendekatan yang utuh. Semua aspek dijadikan persyaratan untuk penentuan seperti genetika, postur, motivasi, kesehatan, lingkungan keluarga, kemampuan dan ketrampilan dll. Apakah dari PSSI dan KONI siap dari segi jumlah personel dan 78
kualitas personel yang melaksanakan penjaringan dan penyaringan atlet potensial berbakat? Effendy berpendapat bahwa karakter bangsa dapat dibentuk dari olahraga sepak bola karena pada saat pelajar melaksanakan sepak bola ada beberapa hal yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tiap pemain harus mempunyai ketrampilan kemampuan mengendalikan dan dan menguasai bola secara individu. Kemampuan dan ketrampilan tersebut memerlukan sama dengan teman yang lain karena tiap pemain punya posisi yang berbeda. Ada kiper, ada penyerang dll yang perannya sangat berbeda. Untuk menang harus kerja sama. Taktik permainan perlu dikoordinasikan dengan peserta yang lain sehingga tanpa disiplin yang kuat tidak akan memperoleh kemenangan. Mendikbud Muhadjir kerja Gala Siswa Nasional yang digulirkan sejak bulan Oktober 2017 dan ditindaklanjuti dengan peluncuran oleh Mendikbud pada 13 November 2017 di Hotel Sahid Jakarta. Apakah dari segi pendanaan tahun 2018 masih sempat diproses, karena anggaran APBN dan APBD sudah ditetapkan. Dana untuk melaksanakan kegiatan mendesak untuk tingkat kecamatan dari mana? Sedangkan pelaksanaannya sudah dijadwalkan mulai 1 Janu-ari 2018 sd 28 Februari 2018 untuk tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten/kota mulai 15 Maret 2018 s.d. 22 Maret 2018 dan provinsi pada 24 Maret s.d. 14 Agustus 2018. Dari kondisi masyarakat kita yang berjumlah 27.7 juta jiwa masyarakat miskin maka diperlukan prasarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah maupun KONI serta pihak swasta lainnya diperuntukkan atau dapat digunakan untuk berolahraga secara gratis. Salah satu hambatan mengapa ada cabang olahraga yang berkembangnya lamban? Hal keterbatasan prasarana dan kalaupun ada sewanya mahal. gambaran untuk bermain hoki, sewa lapangan outdoor Rp.600.000/1,5 jam. Biasanya dibayar secara patungan sehingga tiap tim mengeluarkan biaya Rp.300.000. ini disebabkan Sebagai Perubahan tata ruang kota juga sangat mempengaruhi peluang untuk melaksanakan olahraga. Waktu tahun 1960-an masih banyak sungai yang dapat dijadikan tempat main bagi anak-anak karena airnya jernih dan lokasinya sangat memungkinkan untuk berlatih. Tetapi saat ini semua sudah berubah. Lapangan kosong yang dulu banyak digunakan untuk latihan voli, sepak bola saat ini sudah tidak ada lagi karena semua sudah komersil. Tidak tersedia lagi tempat olah- raga bagi masyarakat yang tergolong miskin ataupun pendapatan rendah. Para atlet dalam membina fisik lari dijalanan, hal ini sangat berbahaya terhadap keselamatan fisiknya. Di lain sisi, udara yang dihirup juga berupa udara yang kena polusim, bukan udara segar yang baik untuk pernapasan. Situasi dan kondisi semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius agar paling tidak hari demi hari mengarah ke kondisi yang baik. Keterbatasan atlet berprestasi dunia. Record dari prestasi atlet di Indonesia kecenderungannya mempertahankan dan masih mengandalkan senior dan atlet jarang lapis kedua muncul dengan kemampuan mendekati yang sudah berprestasi. Atlet angkat besi senior Eko dan Sri Wahyuni yang sudah memperoleh medali perak di Sea Games 2015 Singapura, berlanjut ikut di Olimpiade 2016, Sea Games di jumlah 79
Malaysia tahun 2017 dan masih harus mempersiapkan diri mengikuti Asian Game tahun 2018 di Indonesia sebagai tuan rumah. Manusia salah satu makhluk Tuhan yang paling karena mempunyai 3 sempurna unsur. Ketiga unsur ini harus dibina secara bersamaan yang meliputi fisik, kejiwaan dan intelektualnya. dikenal Di dengan pembinaan mental, fisik dan intelek. Masyarakat Indonesia saat ini lebih cenderung memperhatikan saja pembinaan sehingga pembinaan fisik terabaikan. merupakan lingkungan militer intelektualnya Era teknologi cenderung memaksa kegiatan fisik manusia berkurang akan berdampak terhadap penurunan stamina sehingga mudah sakit karena tidak punya daya tahan fisik, dampak berikutnya jiwa pun menjadi lemah. Hal ini sangat rawan terhadap kualitas Indonesia sumber daya manusia semakin jumlah rendah apalagi penduduk yang banyak tetapi tidak potensial untuk dikelola menjadi manusia yang berprestasi. Bonus demografi bukannya menguntungkan justru merugikan negara tetapi karena menjadi beban. yang terjadi saat ini justru mendorong manusia untuk malas berolahraga. Apalagi semua dapat diakses melalui internet. Pekerjaan yang dulunya dilaksanakan menggunakan tenaga manusia saat ini digantikan oleh robot atau mesin. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga belum terbentuk sehingga merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi Kondisi yang sangat krisis ini perlu segera mendapatkan penanganan yang serius dan terprogram dengan tepat. Ruang terbuka perlu diciptakan untuk mendorong motivasi bagi masyarakat mendapatkan prasarana dan sarana yang mudah diakses. Kemampuan dan ketrampilan elite atlet dapat berperan untuk membuka perdamaian antar negara yang telah lama tertutup. Salah satu contoh yang dapat disampaikan adalah bagaimana China membuka kembali hubungannya dengan Amerika yang telah terputus lama dengan memanfaatkan olahraga. "Situasi itu berubah karena ada kebutuhan mendesak untuk menjalin hubungan lebih erat antara China dan Amerika pada 1971. Pada kejuaraan tenes meja dunia ke 31 di Jepang antara 25 Jan dan 3 Feb 1971, China menggunakan diplomasi Ping Pong nya untuk membuka pintu politik bagi Amerika Serikat dan Barat. Pada bulan Feb 1971 setelah kejuaraan tenis meja dunia, China meng-undang tim2 tenis meja dari Amerika Serikat dan lima negara Barat lain mengunjungi China, dan Perdana Menteri Zhou Enlai menerima mereka di Aula Rakyat pada 14 April 1971. Dia menyambut hangat para atlet Amerika: "Anda sekalian telah mem-buka babak baru dalam hubungan rakyat Amerika dan China (dikutib dalam Qian 1987, hal 49). Signal politik tersebut jelas dan terang dan diterima dengan baik oleh pemerintah AS (Barrie Houtlihan, 2008; 24)" Percepatan Mencapai Target tentang keolahragaan di telah dituangkan dalam Undang-undang No 5 tahun 2003. Pada pasal 4 berbunyi: nasional Keolahragaan bertujuan memelihara meningkatkan dan kesehatan dan kebugaran, prestasi, Kebijakan pemerintah Indonesia 80
kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh keta-hanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat (KONI kehor-matan bangsa. dan Pusat, 2015: 7). Kesadaran untuk memasyarakatkan sudah sedemikian tinggi hanya saja sekarang mengimplementasikan bagaimana undang-undang menjadi kenyataan di lapangan. olahraga Di sisi lain dengan berkembangnya olahraga mendapatkan keuntungan bagi masyarakat karena pendapatan masyarakat bertambah. Olahraga permainan, beladiri, terukur dan akurasi dapat dikembangkan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi para pelatih olahraga rekreasi yang akan bekerja secara rutin dan dapat dimanfaatkan sebagai motivator agar anak-anak remaja mau menekuni salah satu cabang olahraga disertai dukungan dari para orang tuanya. rekreasi Kemenpora merupakan kementerian tentang yang bertanggung prestasi. pembinaan Dalam sebagai pelaksanaannya pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana dalam pembinaan. Apakah mekanisme seperti ini tepat? Terbukti dengan keluarnya Perpres 95 tahun 2017. Dalam penyiapan atlet untuk melaksanakan kegiatan multi event Kemenpora langsung ke PP/PB Cabor dalam hal penyiapan kontingen. Nuansa persaingan masih terlihat, yang seharusnya tiap lembaga bermitra agar saling memberdayakan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga. Kemendikbud mempunyai jawab olahraga ke- wenangan untuk mencetak para guru olahraga sehingga tenaga pendidik dalam bidang olahraga dapat dipenuhi dari segi jumlah dan kualitasnya. Kenyataan yang terjadi pada tahun 2016 banyak guru olahraga yang dirangkap oleh guru matematika, guru agama dll sehingga terkesan kegiatan olahraga bagi para pelajar hanya sekedar jalan tanpa jaminan prestasi. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang dan mengkoordinasikan membina kegiatan olahraga prestasi diseluruh NKRI, yang mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan forum internasional, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat serta kehormatan bangsa dalam rangka serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh ketahanan nasional (KONI Pusat, 2015; 7). di ikur KONI dalam melaksanakan tugas pokok nya mempunyai 3 fungsi yang meliputi: a. Meningkatkan kualitas manusia serta Indonesia dan membina memperkokoh dan persatuan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional. tidak dapat diabaikan perannya terhadap kemajuan olahraga prestasi. Dengan adanya olahraga sangat berpengaruh terhadap minat olahraga para remaja maupun orang dewasa. Kementerian pariwisata rekreasi b. Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina olehnya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal. c. Membangun dan membina per- sahabatan antar bangsa melalui kerjasama dan hubungan ke- 81
olahragaan, baik pada lingkup bilateral maupun multilateral dalam keanggotaan organisasi olahraga internasional. (KONI, 2015; 8). Dengan melaksanakan kontek kegiatan olahraga maka nilai-nilai filosofi olympiade seharusnya diimplementasi- kan. Nilai respect, excellent dan friendship harus diimplementasikan oleh para atlet agar pelaksanaan tempat olahraga mendapatkan yang nilai merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan perbuatan sportivitas yang tinggi. Dengan melaksanakan olahraga yang benar karakter para atlet akan terbentuk dengan sendirinya. terhormat. Pedoman Ketua umum pengurus pusat (PP) atau pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor) rata-rata dipilih dengan pertimbangan mampu membiayai kegiatan tahunan yang terkait dengan kepengurusan dan terkait dengan pembinaan para atlet serta kegiatan- kegitan lain yang terkait dengan perlombaan atau pertandingan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, belum tentu ada jaminan bahwa ketua umum PP/PB dapat fokus bekerja untuk mengelola cabor tersebut. berpengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan para atlet. Klub olahraga di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam rang-ka mewadahi para atlet untuk berlatih dan bertanding secara teror-ganisir. Cukup banyak para atlet yang berasal dari club juga mampu berprestasi yang pada saat tertentu dapat ditarik oleh tim pencari bakat. institusi non departemen yang setingkat dengan kementerian langsung presiden dan mempunyai tugas pokok mengkaderkan, memantapkan pimpinan tingkat nasional, membuat kajian strategis untuk presiden dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan juga sekaligus laboratorium pengukuran mempunyai juga mampu nasional ketahanan berperan dalam aspek olahraga. Olahraga dapat dimasukkan dalam aspek social budaya dengan variabelnya meliputi: kebijakan pemerintah, kelembagaan, ke- tersediaan venues, ketersediaan pelatih, pelaksanaan pertandingan/ perlombaan secara berjenjang dan berkelanjutan, manajemen pelaku olahraga. Pembinaan atlet berdasarkan sport science dan anggaran. Dari beberapa variabel dapat dirinci tentang indikator-indikator dalam pencapaian target. Lemhannas RI merupakan di bawah Rata2 dalam pelaksanaan tugas harian diangkat ketua harian atapun dilaksanakan oleh sekjennya. Organisasi PP/PB belum tentu sehat karena penunjukan para pejabatnya bukan berdasarkan kompetensi jabatan. Tidak menutup kemungkinan jabatan Ketum PP/PB terjadi rebutan yang tidak sehat. Rebutan jabatan dengan latar belakang adanya kepentingan lebih menonjol dibandingkan pendekatan kegiatan olahraga murni. Hal-hal seperti inilah yang sangat merugikan para atlet karena secara langsung Ketersediaan venues yang tergelar saat ini rata-rata dari hasil pertandingan/ perlombaan multi event yang pernah diselenggarakan. Venues yang dibangun saat PON tergelar di Solo tahun 1948, Jakarta tahun 1951, Medan tahun 1953, Makasar tahun 1957, Bandung tahun 1961, Jakarta tahun 1965, Surabaya tahun 1969, Jakarta tahun 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1996, Surabaya tahun 2000, Palembang tahun 2004, Samarinda tahun 2008, Pakanbaru tahun 2012 dan Bandung tahun 2016. Selain itu, ada juga pembangunan venues dari penyelenggaraan Sea games serta 82
venues yang dibangun dalam rangka Asian Game 2018 tergelar di Jakarta, Palembang dan sebagian di Jawa Barat. Beberapa venues dibangun oleh pemerintah daerah dan ada juga oleh para pelaku olahraga lainnya. venues berstandard Ketersediaan internasional ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembinaan para atlet maupun digunakan untuk pertandingan/ perlombaan multi atau single event. kejuaraan nasional sampai tingkat kejuaraan dunia. Multi event juga dapat diikuti oleh para atlet mulai dari Kejuaraan tingkat daerah, provinsi, nasional, Sea Games2, Asian Game sampai Olimpiade. Disamping itu masih banyak lagi pertandingan dan perlombaan bagi atlet junior seperti PON Remaja II yang dilaksanakan di Jateng tahun 2017 kemarin batal karena anggaran tidak tersedia. Pekan Olahraga Nasional sangat menentukan dari segi jumlah maupun kualitas. Pelatih muda, madya dan utama di tiap cabang olahraga kondisinya masih terbatas. Kendala yang dihadapi untuk mengikutsertakan pelatih level dunia adalah bahasa. Upaya dengan cara kerja sama dan memberikan kesempatan transfer pengetahuan, ketrampilan dan praktek dari pelatih luar yang kita bayar untuk melatih para atlet sesuai kebutuhan. Pelatih juga merupakan agen jurnalis, setiap keberhasilan dan masalah yang muncul dalam proses latihan/ pertandingan manjadi tanggung jawab pelatih untuk menyampaikan dengan tepat kepada media massa/pers (KO-NI Pusat, 2015; 4). Terjadi ketimpangan pendapatan antara pelatih lokal dengan pelatih dari negara lain. Sebagai gambaran pendapatan pelatih asing pada saat pelatnas yang dilaksanakan oleh Satlak Prima (Program Indonesia Emas) selama 1 bulan Rp.60.000.000,- potong pajak, sementara honor pelatih lokal/ Indonesia sekitar Rp.15.000.000,- Keberadaan pelatih telah dilakukan pertandingan/perlombaan yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan sangat menentukan dalam mengembangkan kemampuan atlet. Beberapa single event dapat diikuti mulai dari kejuaraan daerah, Event (PON) merupakan pesta olahraga nasional yang mempertandingkan/ memperlombakan berbagai cabang olahraga yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti oleh para atlet terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Pendekatan sport science sudah waktunya dilakukan di Indonesia karena metode ini merupakan pemanfaatan semua untuk secara terpadu untuk membentuk atlet prestasi dunia. Pada jaman dulu mencetak atlet hanya diperlukan 1 pelatih saja tetapi untuk tahun 2017 sekarang ini ada beberapa bidang yang harus dilibatkan secara langsung agar terbentuk atlet yang berprestasi. Pendekatan sport science memerlukan peran banyak pihak, seperti dokter olahraga, ahli biomekanik, ahli fisiologi, ahli gizi, massure, psikoterapi, pelatih teknis, teknisi bagi atlet yang menggunakan alat peralatan dalam perlombaan. psikolog, Alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan APBD adakalanya kurang mendukung pembinaan terhadap olahraga di Indonesia maupun di tiap provinsi. Besarnya dana olahraga yang berasal dari APBD cenderung tergantung kepada para pejabatnya. Apakah pejabat tersebut pernah berkecimpung dalam dunia olahraga atau tidak. Salah satu contoh misalkan Bpk. Aang Bupati 83
Ciamis karena juga sebagai pengurus cabor balap sepeda maka anggaran yang dialokasikan untuk KONI Kabupaten dari APBD juga menjadi perhatiannya. Untuk tingkat provinsi besarnya anggaran yang dialokasikan ke KONI Provinsi juga bervariasi. Ada provinsi yang mengalokasikan 2,5 milyar sementara di Provinsi Jawa Timur alokasi anggaran mencapai 80 milyar. Menurut pendapat Dr. Suwarno, SIP, MSc, Wakil ketua Umum KONI Pusat periode tahun 2015 sd 2019 (pernah menjabat sebagai CDM Kontingen Indonesia pada saat Asian Games Korea Selatan tahun 2014, Ketua Satlak Prima tahun 2014 - 2015 dan juga narasumber olahraga) bahwa di Indonesia jumlah penduduk provinsi sangat berpengaruh terhadap hasil penyaringan dan penjaringan kualitas prestasi atlet. Semakin banyak penduduknya semakin banyak peluang mendapatkan atlet potensi berbakat. berniat berolahraga pertimbangan atas kesehatan. Ia merasa perlu berolahraga guna menjaga kesehatanya. Ia berniat untuk sehat dan sehat memiliki makna besar bagi tindakannya. Namun belum tentu ia merasa senang melakukan olahraga, ia melakukannya karena merasa perlu dan mungkin juga merasa wajib, walau dampak kesehatan memang dapat dirasakan. Tindakan ini menjadi kegiatan rutin yang kemudian menjadi kebiasaan semata-mata (Dr. Monty P. Satiadarma, 2013; 51-52). Ada individu yang Beberapa pelaku olahraga bermitra dengan para pengusaha dan bahkan memberikan peluang untuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat/ Pengurus Besar salah satu cabor dengan harapan mampu membiayai kegiatan pembinaan cabor yang dikelola. terhadap olahraga ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan dan pencapaian target pembentukan budaya olahraga masyarakat. Partisipasi masyarakat dilihat dari penyediaan tempat latihan sangat terbatas. Kalau ada semua sudah diarahkan ke dunia bisnis. Pengusaha membangun lapangan sepak takraw, sepakbola, bilyar, bowling, bulutangkis, kolam renang dll semua disewakan. Partisipasi masyarakat Dengan demikian peserta olahraga masih terbatas bagi masya-rakat yang mempunyai uang. Untuk menimbulkan minat dan kebiasaan bagi para remaja perlu latihan yang mudah diakses dan gratis agar mereka dapat sewaktu-waktu berlatih. kegiatan Seringnya melaksanakan semakin mendorong terbentuknya kebiasaan berolahraga, senang terhadap kegiatan olahraga. disediakan tempat ____________________ PENUTUP olahraga masyarakat menjadi faktor dominan agar kegiatan fisik dilakukan dengan penuh dan menjadi pelaku kebiasaan. olahraga secara bersama merupakan keharusan dan berpengaruh besar budaya terbentuknya terhadap olahraga masyarakat. Penyediaan ruang terbuka dalam bentuk tempat-tempat latihan yang tergelar diseluruh wilayah Indonesia yang mudah diakses oleh masyarakat secara gratis mendorong dan dapat dijadikan percepatan untuk menimbulkan minat para generasi remaja terhadap olahraga. Pembentukan budaya kesadaran Keterlibatan 84
Kebiasaan olahraga disaat remaja akan berdampak pada kesadaran tentang pentingnya pembinaan fisik dengan cara berolahraga sehingga tanpa aktifitas olehraga masyarakat terbentuklan kebugaran fisik. Kondisi masyarakat yang sehat, bugar berdampak pada kondisi kesehatan jiwa dan kemampuan intelektu alnya. disadari dengan Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam membangun sistem yang mendorong terbentuknya budaya olahraga masyarakat. Khususnya pengalokasian pemerintah anggaran olahraga dari APBN dan APBD secara jelas dan tegas dalam persentase. Kemendikbud, Menteri Pariwisata dan Kemenpora serta KONI Pusat serta pelaku olahraga yang lain termasuk fihak swasta saling bermitra dalam melaksanakan misi masing-masing agar saling keterkaitan membawa dampak positif kerhadap terbentuknya budaya olahraga masyarakat. dalam DAFTAR PUSTAKA Houtlihan Barrie, 2008, Perbandingan Pengembangan Olahraga Elit Sistem, Struktur dan Kebijakan Publik, Oxford, Elsevier Ltd. Kemendikbud, Petunjuk Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP 2018, Jakarta. 2017, KONI Pusat, 2015, Kumpulan Perundang- dan Dasar Hu-kum undangan Keolahragaan Nasional, Jakarta. rapat Musyawarah Olahraga Nasional (Mu- sornas) KONI Tahun 2015, Jakarta. KONI Pusat, 2015, Modul Penataran Pelatih Olahraga Tingkat Dasar, Jakarta. KONI Pusat, 2015, Materi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Pres-tasi Olahraga Nasional. Lemhannas RI mempunyai peluang besar untuk mengukur budaya olahraga masyarakat Indonesia yang berdampak langsung terhadap kebugaran fisik dan kualitas SDM dengan memasukkan olahraga sebagai aspek sosial budaya dengan beberapa variabel: kebijakan, kelembagaan, ketersediaan venues berstandar internasional, ketersediaan pelatih, sport science, penyelenggaraan pertandingan/perlombaan yang berjenjang berkelanjutan, rekruitmen atlet potensial berbakat, manajemen pelaku olahraga dan partisipasi masyarakat serta anggaran. Prestasi elit atlet tidak akan mungkin terbentuk secara masif selama budaya olahraga masyarakat belum terbentuk walaupun jumlah penduduk Indonesia 4 besar dunia dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun tentang penyelengga-raan 2007 keolahragaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun tentang penyelenggara-an 2007 Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan ke- olahragaan. Satiadarma Monty, 2013, Rahasia Ketangguan Mental Juara Christi- an Hadinata, Jakarta, Gramedia. Satlak Prima, 2015, Laporan Evaluasi Pelatnas Satlak Prima Sea Games 2015 Singapore, Jakarta. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 keolahragaan tentang nasional. sistem 85
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 86
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34 | Juni 2018 87
BIRO HUMAS SETTAMA LEMHANNAS RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110 Telp/ Fax. 021 3451926 Website: 88