I I I I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG·UNDANG TENT ANG SADAN. PEMERIKSA KEUANGAN JUM'AT, 15 SEPTEMBER 2006 Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Hari/T anggal Waktu Tempat Acara Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir 2006-2007 I Rapat Panja. Jum'at, 15 September 2006 09.00 - 11.45 WIB Hotel Imperial Arya Duta Lippo Karawaci Pembahasan DIM IR. lsma Yatun K. Johnson R., SH., MH. 1. 19 dari 50 Anggota Pansus 2. Dirjen Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM RI beserta jajaran. 3. Dirjen Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan RI beserta jajaran 1. ANGGOTA PANJA RUU BPK: 1. H. Asep R Sudjana, 2. IR. lsma Yatun, 3. DR. lshartanto, 4. DRS. RB Suryama, MS, SPsi, 5. Musfihin -Oahlan, 6. DR. Harry Azhar Aziz, MA, 7. Ors. TM Nurlif, 8. Hamka Yandhu, YR, SE, 9. Sonny Sumarsono, 10. Ors. Cyprianus Aoer, 11. Musa lchwansyah, 12. Ors. Ahmad Kurdi Moekri, 13. Ors. Saidi Butar Butar, 14. Ors. I Wayan Sugiana, MM, 15. Ors. Rizal Djalil, MM, 16. DR. Mahfud MD, 17. Ors. Al Muzamil Yusuf, 18. Nursanita Nasution, SE, MM, 19. H Ardy Muhammad, MBA. 2. PEMERINTAH: 1. Abdul Wahid, 2. Gunawan Hadisusilo, 3. Mardiasmo, 4. Omo Dahfan, 5. Usman D, 6. Hendar R, 7. Bambang Wiyono, 8. Ardan Adiperdana, 9. lskandar Hasan. 3. JALANNYA RAPAT: IR. ISMA YATUN (KETUA RAPAT): Bismillahirohmanirahim. Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dari Pemerintah, Rekan-rekan Anggota Panja yang saya hormati. Pagi ini kita akan memulai lagi pembahasan yang sudah diskors semalam, karena itu untuk pagi ini skors saya cabut.
I I I I SKORS DICABUT PUKUL 20.30 WIB (KETOK PALU 1 X) Kamis malam kita sudah menyelesaikan sampai dengan DIM nomor 30. untuk selanjutnya pagi ini kita akan mulai dengan DIM nomor 31. saya akan membacakan DIM nomor 31 ini sebagai berikut usulan DPR RI "BPK merupakan satu-satunya pemeriksa keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1". penjelasannya "yang dimaksud denga satu-satunya pemeriksa keuangan negara adalah BPK merupakan satu-satunya badan pemeriksa ekstemal keuangan negara di lingkungan Pemerintah pusat I daerah, sedangkan dalam lingkungan Pemerintah pusatldaerah dapat dibentuk unit pengawasan fungsional yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Pemerintah". Sementara usulan Pemerintah DIM Nomor 31dihapus, untuk itu saya minta Pemerintah untuk memberikan penjelasannya. Silahkan. PEMERINT AH (DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera lbu Pimpinan, Bapak Pimpinan, Bapak-bapak Anggota Panja yang terhormat, Rekan-rekan Pemerintah yang kami hormati. Pemerintah mengusulkan rumusan ayat (2) Pasal 2 ini dihapus karena bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam beberapa Undang-undang bahwa selain BPK juga dimungkinkan pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh lembaga lain, antara lain yang disebutkan didalam tanggapan Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor ekstemal yang ditetapkan oleh RUPS untuk persero dan oleh menteri untuk perum. Jadi pemeriksaan laporan keuangan BUMN dimungkinkan dilakukan oleh lembaga lain selain Badan Periksa Keuangan. Demikian juga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang pada prinsipnya menetapkan bahwa organ pengambilan keputusan di perseroan terbatas adalah direksi dan dewan komisaris, termasuk tentunya dalam penentuan pemeriksa atas laporan keuangan tahunan perseroan terbatas yang bersangkutan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan kemudian juga dimungkinkan adanya lembaga-lembaga lain yang melakukan pemeriksaan keuangan negara yang ditentukan sebagai pemeriksa ekstemal terhadap instansi yang diperiksa dimaksud. lbu Pimpinan sebagai tanggapan kami dan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan rumusan DIM dalam rancangan ini. Selain itu didalam pasal 31 Rancangan Undang-undang ini sendiri disebutkan bahwa badan pemeriksa keuangan sendiri itu diperiksa aoleh akuntan publik dan akuntan publik disitu adalah berstatus sebagai pemeriksa ekstemal terhadap instansi BPK. Dengan demikian menurut hemat kami seyogyanya ayat ini dihapus saja dan kemudian rumusan pada pasal ini cukup apa yang telah di sepakati dalam rapat tadi malam yaitu nanti tentunya setelah rumusannya disempumakan, dan ini jga kalau kami perhatikan sejalan juga dengan legal drafting dan juga substansi didalam beberapa Undang-undang, misalnya akalu kita lihat Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang langsung menyebutkan status dari lembaga itu sendiri dan kemudian sekaligus menyebutkan apa tugasnya, setelah itu langsung daripada pasal berikutnya menyebutkan dimana kedudukan dari lembaga itu, jadi tfdak memerlukan sampai 2 ayat didalam menetapkan bagaimana status, kemudian juga bagaimana kedudukan lembaga yang bersangkutan. Demikian Demikian Pak Wahid kami perkenenkan untuk menambahkan. 2
I I I I PEMERINT AH (DIRJEN PERUNDANG·UNDANGAN) : Terima kasih. Memang ayat ini pertu dibahas secara cermat karena didalam beberapa hal itu menyentuh ketentuan UUD, UUD menyatakan satu BPK maka kita menafsirkan bahwa kemudian diartikan satu-satunya, kehati-hatiannya menjadi sangat penting karena tadi malam diingatkan oleh BPKP bahwa ada lembaga yang akan mengontrol kita dan kalau ada orang menganggap bahwa ketentuan ini tidak sejalan, jadi pendapat Pemerintah. KETUA RAPAT: Terima kasih Pemerintah. Tadi Pemerintah sudah menjelaskan bahwa DIM Nomor 31 ini tetap minta dihapus dikarenakan satu bertentangan dengan beberapa Undang-undang, dua juga bahwa ada lembaga lain yang digunakan sebagai ekstemal auditor, yang lainnya juga dengan sendirinya BPK itu akan diperiksa oleh akuntan publik dan yang lainnya juga adalah tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh kemarin oleh Pak Profesor PKB. Pak Wahid tadi berbicara dengan profesor dari PKB jadi saya ikut juga. Tentang adanya Mahkamah Konstitusi yang mengawasi kita semua, untuk putaran pertama ini kita mulai dari Pak Harry. Silahkan. DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F·PG) : Terima kasih lbu Ketua. Teman-teman Anggota Panja dan Pemerintah beserta nara sumber dari BPK yang saya hormati. Fraksi Partai Golkar memandang memang kuncinya kata satu badan pemeriksa keuangan yang tertera di Pasal 23 ayat E UUD Republik Indonesia itu. Dalam faham partai Golkar pengertian satu itu artinya supreme, badan pemeriksa tertinggi yang namanya tertinggi itu pasti satu-satunya. Jadi tidak ada paralelnya, tidak ada lembaga lain yang sama atau apalagi lebih tinggi dari itu tidak ada dalam konteks pemeriksa keuangan maka yang paling tinggi daf am republik yang kita cintai ini ad al ah BPK, itu harus kita tegaskan karena kalau tidak maka tidak ada artinya BPK. Semua badan pemeriksa yang lain yang sekarang kita praktekkan di negara kita ada BPKP, ada irjen, ada bawasdal dan sebagainya itu tetap dalam nuansa, memeng saya tidak tahu tetapi kita perlu mendengar nanti penjelasan dari BPK bagaimana hubungannya dengan lembaga-lembaga yang kalau kita fahami sebenamya ini memang diartikan sebagai semacam ekstemal audit, jadi lebih kepada setelah kinerja itu berjalan baru lembaga ini masuk, kalau seperti BPKP, irjen itu sering kalau dalam manajerial konteks itu diartikan sebagai internal audit. Jadi fungsinya barangkali lebih prefentif, fungsinya barangkali untuk peningkatan efisiensi dan seterusnya, tetapi ini fungsinya bukan itu saja dia memberikan semacam juga ada efek jera kepada sesuatu kinerja harus kembali kepada standar yang diinginkan semula, kira-kira begitu. Jadi ini bukan dalam pengertian one off salah satu, jadi kata satu di dalam UUD itu bukan artinya one off ada beberapa, tidak bukan, dia supreme kalau kita mau ganti satu satunya kalau itu dikhawatirkan mka kita harus jef askan posisi koordinat yang dari kemarin kami jelaskan itu pada koordinat yang tepat, dia adalah sendiri disitu mandiri, dan bebas. Kata bebas justru itu mendukung, bukan melemahkan, dia mendukung kata deposisi kata satu. Jadi satu-satunya ini menjadi lebih kuat, tidak otoritre Pak beda. Jadi mungkin dikhawatirkan oleh Pemerintah barangkali menjurus kepada otoriterialisme dalam konteks pemeriksaan bukan itu, karena kita perlu menempatkan posisi itu. Maka barangkali penjelasannya mungkin perlu kita perbaiki di beberapa tempat, kalaupun mau diganti itu masih ada penjelasan dia sebagai lembaga tertinggi dalam pemeriksa. Tadi disebut oleh Pemerintah dalam konteksnya dengan kantor akuntan itu beda sama sekali, konteks dari posisi daripada, jadi penjelasan Pemerintah menurut kami didalam tanggapan Pemerintah sama sekali dalam konteks akuntan tidak relevan. Jadi karena Cuma memeriksa pengelolaan daripada dan itu baru kita baca ayat selanjutnya itupun diajukan keputusannya 3
I I I I ada di DPR Republik Indonesia, BPK mengajukan 3 calon ke DPR RI, dkhawatirkan kalau terjadi selingkuh 3 calon ini oleh BPK OPR RI bisa saja menolak tiga-tiganya, ajukan lagi kemungkinan terjadinya selingkuh tolak saja terus, akhimya kalau sampai 3 kali ditolak maka artinya pimpinan BPK dianggap tidak becus mengurus BPK, besok saja kita buat aturan seperti itu. Oemikian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih dari Fraksi Golkar. Kita lanjutkan ke Fraksi POI Perjuangan. SONNY SOEMARSONO (F·PDIP) : Terima kasih Pimpinan. Menambahi saja rekan kami dari Partai Golkar, tadi sudah disebutkan banyak jadi sayaa tidak sepakat kalau ini dihapus kita Cuma harus hati-hati kemudian ada penambahan bahwa jalur sekebawah pemeriksaan banyak ini koordinasi kepada siapa karena tadi sudah ada supemya karena itu tertinggi kita ini terus terang saja pemutus istilahnya sampai ditembakin karena pemeriksa atau badan badan lain kepada dewan kita yang mempunyai keputusan, ini nanti tolong direkomendasi lebih lanjut, dalam hal ini kami berharap dengan kehadiran yang jelas yang tadi itu dikatakan oleh rekan kita kalau memang tidak siap jadi kita juga merupakan kontrol dari BPK itu selama ini kita tidak bisa maka Undang-undang ini harus jelas kita yang punya gawai mereka yang melaksanakan kok majikannya dihancurin terus selama ini nah itu yang paling penting jadi kami sepakat pada dasamya ini kembali pada KUO, KUO hanya eek benar apa tidak nanti yang memutuskan kita dalam laporan kalau benar benar nanti BPK ini dengan DPR RI bagus kinerjanya. . Sekian terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih dari Fraksi PDIP. Kita teruskan pada Fraksi PPP. DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI (F·PPP) : Terima kasih Pimpinan. Saya kira kalau menurut hemat saya kein·ginan kita adalah menjadikan BPK ini sebagai satu-satunya sistem pengawasan nasional terhadap keuangan terhadap negara ini dan itu diambil dari pemahaman yang menjadi rujukannya yaitu UUD 1945, tadi Fraksi Golkar menyebut istilah satu itusupreme yang diartikannya merupakan satu-satunya tadi itu, kalau saya barangkali kalau ini tidak disepakati bagaimana kalau kita usulkan dengan terhadap keuangan negara kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sehingga tidak selalu terjadi tumpang tindih antara berbagai hasil pemeriksaannya ini. Sebagaimana kita tahu bahwa badan pemeriksa keuangan ini atau pengawasan ini itu ada yang internal audit mulai dari Bawasda, irjen, BPKP ada yang tadi merupakan auditor ekstemal yang dimaksud adalah BPK ini. final jadi BPK merupakan pemeriksaan final Jadi pada dasamya PPP ingin mempertahankan rumusannya satu-satunya ini walaupun tidak dalam pengertian, jadi tentu ada koridor-koridomya tetapi dia sebagal koordinator tertinggi dalam badan pemeriksa keuangan atau pengawas yang ada di Republik terhadap keuangan negara, sehingga tidak ada lagi ini sebetulnya sempat saya pertanyakan pada saat kita ROP tempo hari meminta masukan dari BPKP dan juga BPK pada saat itu saya tanya seandainya ada 2 hasil pemeriksaan yang berbeda antara BPKP dengan BPK mana yang mau kita ambil, apalagi kalau waktu itu penjelasan dari BPK yang mestinya si BPK, karena dia yang audit ekstemal, yang final. Sementara yang sekarang banyak dibafik ada hasil BPK yang diamandemen oleh hasil BPKP, yang mestinya BPKP lebih dulu, contoh kasus-kasus DPRD sekarang ini kan umumnya itu hasil pemeriksaan 4
I I I I BPKP baik atas permintaan baik Kajati maupun Kajari, jadi hasil BPKnya tidak ada hasilnya. Mestinya kalau mau itu yang mau dilakukan oleh Pemerintah ya sudah bubarkan saja itu BPK, toh tidak ada hasilnya pmeriksaannya tidak digubris atau kalau mau juga konsisten hukum itu pemeriksa BPKnya kalau yang mau diakui hasil BPKP. lni banyak sekali kasusnya banyak terjadi yang sudah diperiksa BPK, kemudian diperiksa lagi BPKP hasilnya berbeda. Menurut BPK wajar tanpa syarat, oleh BPKPnya dianggap negara dirugikan bagaimana, objeknya itu juga nah sekarang kalau memang itu terjadi seperti itu yang mau diakui oleh Pemerintah sekpi barangkali yang dijadikan dasar oleh penegak hukum baik polisi maupun jaksa, petugas BPKnya juga harus bertanggung jawab, masa hasil yang sudah diperiksa wajar tanpa syarat, kemudian diperiksa oleh BPKP ada kerugian negara, apa dia tidak harus bertanggung jawab, yang sudah menyatakan wajar tanpa syarat itu, ya mestinya kan kalau mau konsekuen yang mau diakui hasil BPKP, ya dipersalahkan dong ya BPK, bawasdanya, irjennya. Jadi ini sebetulnya kalau memang mau kita sepakat BPKP yang mau dijadikan apa ya BPKnya itu ya dia yang harus tertinggi, ya final. Jadi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang internal bawasda, irjen, BPKP. BPKP juga saya tidak mengerti apa dia dibatasi dalam proyek pembangunan atau semua termasuk anggaran rutin, yang bisa diperiksa oleh BPKP. Kalau mau yang final, yang BPK kan mestinya BPKP didahulukan pemeriksaannya, yang terkahir baru oleh BPK. Jadi kalau umpamanya, kecuali tadi kalau BPKnya sama, yang menjadi ukuran yang mana kalau tadi ada 4 pemeriksa atau 4 pengawas, ada bawasda, ada irjen, ada BPKP, ada BPK, yang mau dianggap finalnya yang mana kan harus jelas ketentuan ini temyata ya terus terang pada saat BPKPnya kita undang tempo hari saya pemah sampaikan kasus ini dan itu terjadi di Jawa Barat sampai dia mengirimkan tim investigasi tetapi saya tidak tahu hasilnya. Saya bilang apakah BPKPnya menjadi pelaku pembunuhan pemesanan, pemeriksaan pesanan, sehingga rumusannya dia bisa bikin sendiri. Nah itu saya tidak tahu hasilnya, yang BPKP pusat memeriksa, mengutus tim investigasi ke BPKP jabar karena dia melakukan itu setelah diperiksa oleh BPKP dan hasilnya berbeda, jadi mana yang mau dipegang, jaksanya pegang yang BPKP, petugas BPKnya bagaimana itu yang menganggap itu lolos, kan harus bertanggung jawab kalau BPKP ada kerugian negara, oleh BPK tidak ada umpama, kalau kenyataannya tidak ada kerugian negara, oleh satu ini ada kerugian negara dan yang lain tidak ada, yang menyatakan tidak ada apa tidak harus bertanggungjawab. Jadi saya kira itu lbu Pimpinan, saya ingin mempertahankan ini kita sepakat bahwa yang dimaksud dalam UUD 1945 itu adalah supreme tadi artinya, satu yang dari sekian yang ada ini, yang final. Jadi pengertian satu itu, jadi kemudian dirumuskan menjadi satu satunya, kalau mau salah satu ya harus ada yang menjadi ukurannya yang mana, kalau nanti salah satu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kurdi. Kita teruskan ke Fraksi Partai Demokrat. DRS. SAIDI BUTAR·BUTAR (F·PD) : Terima kasih Ketua. Saya dari Demokrat banyak mendengar penjelasan dari teman-teman terdahulu, kembali kami melihat kepada UUD 1945 kalau kita seprti kawan kita tadi lari dari UUD 1945 mungkin nanti menjadi tegoran daripada Komisi Konstitusi. Jadi melihat itu dan melihat konsep ini kami tetap berpendapat bahwa BPK itu merupakan satu-satunya badan pemeriksa keuangan negara, bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman alasannya ssuai dengan isi Undang-undang, kami melihatdari pengalaman-pengalaman terdahulu atau sekarang ini banyaknya pemeriksa-pemeriksa keuangan, seperti kita ketahui sekarang kalau di tigkat provinsi itu ada bawasda, SPI, ada inspektorat segala macam, banyak didaerah itu yang menyatakan bingung kalau kita ke daerah. Kami ini bingung katang, 5
I I I I sudah kami diperiksa bawasda, diperiksa fagi oleh inspektur, setelah inspektur ada lagi · BPK, sehingga ada juga didaerah itu gubemur malah tidak menerima instansl pemeriksa karena sudah diperiksa oleh yanglain. Oleh karenanya saya rasa apa yang disebutkan oleh teman terdahulu perlu kita kembali ke UUD 1945, artinya BPK ini merupakan satu-satunya pemeriksa keuangan negara, alasannya saya rasa kita sudah banyak pengalaman yang selama ini bahwa banyak yang teriak, banyak yang mengatakan karena memang hasilnya berbeda, betul ini, di polisi juga ada tim pemeriksa investigasi ini, mereka mencoba dulu memeriksa di kepolisian bagaimana merekamemeriksa, baru kemudian setelah mereka tidak bisa melihat keadaan kenyataan maka mereka meminjam, sama seperti teman terdahulu tadi kadang-kadang BPKP yang mereka minta klau di pusat selalu BPK yang mereka minta, kalau didaerah BPKP yang mereka minta. Maka kembali semua bingung. Oleh karena itu saya pikir kami dari Partai Demokrat berpendapat bahwa rumusan satu-satunya pemeriksa keuangan sebagai pemeriksa keuangan negara sesuai juga dengan Pasal 3 ayat (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan itu satu-satunya dilakukan oleh BPK. Saya rasa mungkin diulang lagi diulang lagi kembali pembicaraan kawan tadi, memang disitu persisnya, mungkin itu sementara pendapat kami. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Butar-butar. Kita lanjutkan ke Fraksi PAN. DRS. H. RIZAL DJALIL, MM (F.PAN): Terima kasih Pimpinan. Pada prinsipnya kami tetap ingin mempertahankan substansi yang dicantumkan ini. Namun rumusannya disesuaikan dengan UUD 1945, kami tidak ingin berdebat persoalan yang tidak masuk keteknis tadi, hasil BPK yang dipegang atau hasil BPKP yang dipegang. ltukan sebenamya tergantung tujuan dari audit itu sendiri, jadi bisa saja hasil itu berbeda karena memang tujuan auditnya berbeda. Jadi kitavtidaak usah masuk ke teknis itu, jadi kita kembali ke pokok persoalan DIM 31 jadi kami tetap substansinya itu rumusannya disesuaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Saya teruskan ke Fraksi PKB. DR. MOH MAHFUD, MD (F.PKB): Terima kasih prinsipnya PKB setuju dengan pandangan sebelumnya dari PAN dan dari Golkar dengan meskipun sedikit masuk soal tekhnis saya ingin mengulangi ketika rumusan lahir diDPR itukan pada waktu itu kita sedang dikagetkan oleh dua perinstiwa satu Departemen Agama pada waktu itu oleh BPK dinyatakan beres tetapi sesudah diperiksan BPKP tidak beres dan sekarang pelakunya dihukum itu jelas kita datang waktu itu, KPU sekarang menyeret banyak orang semula itukan masuk ek pengadilan tipikor, itu bukan hasil karena hasilnya BPK, tetapi karena terjebaknya upaya penyuapan lalu yang lain terungkap. BPK waktu itu dituigaskan secara khusus tetapi tidak selesai juga sampai tipikor itu bergerak sendiri diluar putusan BPK. Oleh sebab itu disini menjadi penting juga temyata pengawasan terhadap BPK karena temayat itu terbukti secara hukum di pengadilan benar apa yang oleh BPK dulunya tidak ditemukan. Ketika saya ke BPKP itu saya mendapat surat dari BPK kepada menteri agama bahwa itu beres bahwa bukti transfer uang sudah ada dari departemen agama, temyata menteri agama yang baru menyatakan tidak mungkin ini beres lalu disuruh periksa lagi, temyata ditemukan dengan korupsi yang spektakuler besamya. Oleh karena itu kita harus berfikir kemungkinan ini juga saya kira, oleh sebab itu dulu Pak Billy tiodak setuju BPK itu menjadi satu-satunya lembaga karena ltu akan 6
I I I I menimbulkan oligarkhi, dia mengtakan ini sebagai ketua BPK tidak setuju dengan BPK dijadikan satu-satunya karena itu tidak demokratis, berkali-kali Pak Billy mengatakan. Saya kira ada satu hal kalau BPK itu menjadi satu-satunya itu berbahaya juga karena ketika kita berkunjung ke BPK, ada seorang teman dari Komisi Ill mengatakan begini Pak BPK sekarang ini BPK menjadi tempat pemutihan, ketika di Polri terjadi ribut-ribut dugaan korupsi satu proyekmsekian ratus milyar, itu lalu kapolri bilang oke minta periksa ke BPK, padahal disitu sudah ada yang mau menangani untuk memutihkan, sehingga nanti diumumkan oleh BPK beres padahal itu tidak beres. Oleh sebab itu saya kira kita oke saya setuju BPK merupkan satu-satunya meskipun tadi yang disebutkan oleh Pak Djalil disesuaikan saja dengan UUD , itu satu. Tetapi tetap mebuka kemungkinan bagi pengawasan internal pemerintah. Saya kira itu penting, jalan satu-satunya saya kira kalau terjadi jual beli disltu tidak ada lagi kontrol. Saya kira itu terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya dari fraksi PKS. NURSANITA NASUTION, SE, ME (F.PKS): Terima kasih lbu Pimpinan. Bapak lbu Anggota Panja yang saya hormati dan dari pihak Pemerintah. Saya kira kemarin kita semua sudah sepakat bahwa tadi malam sudah sepakat bahwa perlu ada penguatan untuk badan pemeriksa keuangan ini dan memang kalau kita lihat di UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan yang lain itu sudah jelas, karena itu berdasarkan wakil PKS apa yang diusulkan oleh DPR ini memang harus tetap seperti itu. Jadi memang BPK merupakan satu-satunya badan pemeriksa keuangan negara sebgaimana dimaksud pada ayat (1). Jadi kita garisbawahi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan kita sudah sepakat tadi malam ayat (1) yang akan kita kasih ke timus itu adalah sebagaimana rumusan yang dari Pemerintah. Jadi kata-kata satu lembaga negara dia memang satu-satunya lembaga negara sebagai ekstemal auditor, walaupun misalnya yang keberatan Pemreintah mengatakan di poin 2 itu, ini tidak konsisten dengan Pasal 31 karena BPK sendiri akan diaudit oleh KAP. Jadi klta semua tahu bahwa internal audit mamang banyak tetapi yang lembaga negara satu-satunya supreme auditor hanya BPK. Jadi saya kira ini perlu dipertegas, jadi kita mempertegas kedudukan dari BPK. Adapun kaitannya dengan internal saya kira itu suatu hal yang biasa dalam pemerintahan juga perlu menang kontrol, kita tidak keberatan dengan adanya berbagai pemeriksa internal itu. Jadi konteksnya saya kira apa yang sudah di sarankan atau inisiatif DPR ini tetapi bunyinya seperti itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Yang terakhir dari PDS, silahkan Pak Walman. WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM, MBA (F.PDS): Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bgi kita semua, sya sangat tertarik dengan apa yang telah rekan rekan ucpkan mengenai masalah ini. Saya dalam hal ini lebih setuju dengan professor kita yang dari PKB, saya lebih suka menyebut dia sebagai profesor karena dia juga ahli dibidangn hukum. Kenapa saya berbicara demikian itu sebab kalau ini kata satu-satunya berarti yang lainnya tidak ada, tadi saya kalau salah satu lembaga tertinggi disebut, sebab kasus sudah sering terjadi bahwa apa yang disebut BPK ltu belum tentu benar jadi kan timbul oligarki mengenai masalah-masalah ini, kesombongan didalam lembaga ini sendiriklau kita lihat hukukm positif kita itu sudah dibuat ratusan tahun yang lalu dari jaman 7
I I I I perancis, ke hukum belanda, dari belanda di verifikasi lagi. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi dipakai karena ini. Jadi kalau masih disebut dalm UUD kita dulu satu-satunya kemungkinan kan cara berfikirnya pada saat itu mungkin mengenai akuntan public belum terfikir sejauh itu. Jadi kalau menurut saya tidak boleh dibuat satu-satunya, jadi kita akan memikirkan bagaimana caranya sebab apa yang disampikan oleh pemerintah ini benar didlam perseroan terbatas, sebetulnya lembaga tertinggi itu adalah RUPS, apa yang diputuskan oleh RUPS itu adalah keputusan yang terakhir apalagi badan-badan usaha milik negara karena mereka kan punya RUPS. Jadi kalau satu-satunya nanti seolah-olah nanti kurang tepat dalam hal ini. Saya lebih baik dicarikan kata-kata yang lain supaya bisa diterima oleh lembaga-lembaga yang lain. Saya kira demikia untuk sementara. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Saya hanya meminta klarifikasi dari Pak Walman, berarti Pak Walman setuju dengan pemerintah ini sebaiknya dihapus. WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM, MBA (F.PDS): Saya tidak bilang harus dihapus kita carikan satu-satunya itu, jadi dicarikan kalimat· yang tepat untuk itu. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi kalau saya boleh tangkap tadi ada beberapa masukan Pak Mulya dan teman teman dari Pemerintah. Teman-teman Panja BPK berpendapat bahwa tetap dengan rumusan dari DPR dengan beberapa catatan, yang intinya adafah lebih baik BPK ini kita rumuskan sesuai denagn UUD 1945 Pasal 23, ada juga masukan bahwa untuk itu diperlukan internal control dari Pemerintah, selain itu ayat ini juga dipertukan untuk mempertegas kemandirian BPK, seperti itu Pak Mulya. Dipersilahkan untuk pendapat selanjutnya. PEMERINTAH (DIRJEN PER. NEGARA): lbu Pimpinan, Bapak Pimpinan dan Bapak lbu anggota panja yang terhormat. Pada prinsipnya kami setuju dengan tujuan klta untuk menegaskan status ataupun kedudukan dari BPK tersebut sebagai lembaga negara di negara kita. Demlkian juga tentunya kewajiban dan kewenangan Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern. Kalau demikian halnya sebagaimana tadi disampaikan oleh lbu Pimpinan yang tentunya itu perlu dipertegas bahwa pengertian satu-satunya dimaksud adalah sebagai satu-satunya lembaga negara pemeriksa ekstemal, tetapi bukan sebagai satu-satu pemeriksa eksternal. Tadi lbu mengatakan bahwa perlu ditambahkan, yang tadi diusulkan oleh PKS dan disimpulkan IBu Pimpinan dapat kita sempurnakan, misalnya BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa ekstemal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian di lingkungan organisasi Pemerintahan tidak ada lembaga negara lain yang berkedudukan sebagai pemeriksa eksternal, namun demikian apa yang tentunya pemerintah sendiri berkewajiban untuk disampaikan oleh anggota panja mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern yang baik dan hal itu sejalan dengan ketentuan yang telah diatur didalam Bab 10 Pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan bahwa didalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara presiden selaku kepala kinerja, pemerintah mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang didalam rancangan ini juga sejalan dengan itu telah dimasukkan tetapi didalam penjelasan maka menurut hemat kami alangkah baiknya 8
I I I I kalau ini diangkat menjadi ayat trsendiri misalnya dengan menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah dapat membentuk unit pengwasan keuangan yang merupkan bagian dari system pengendalian intern pemerintah, misalnya demikian. Sehingga baik penegasan bahwa BPK merupakan satu-satunya tidak menimbulkan kerancuan tetapi apa yang dikhawatirkan ofeh prof. Mahfud juga tadi diharapkan atau dapat dicegah menjadi karena masih ada eek and balance didalam organisasi negara dan pemerintahan secara keseluruhan. lembaga negara terpenuhi sehingga Demikian lbu Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Mulya, tetapi saya hanya ingin menegaskan bahwa sebenamya anggota panja memberikan pendapat untuk istilah satu-satunya itu kita kembalikan sesuai dengan yang ada di UUD 45 satu ini hanya penjelasan saja seperti itu yang selanjutnya memang ada beberapa anggota yang berpendapat dari PKB dan PAN kemballi ke UUD 45 selanjutnya saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk internal audisi dari pemerintah kalau tidak salah dipasal 58 UU no.1 O tentang keuangan negara itu unit perawatan fungsional yang merupakan bagian dari pemerintah sudah diatur jadi kawan kawan mengenai itu memang sudah ada di UU no.17 pasal 58 UU no.1 tentang perbendaharaan negara saya pikir itu seperti yang dikemukakan pak mulya tadi sudah tercakup disitu selanjutnya, boleh saya bertanya pak ketua DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F·PG) : Saya setuju bahwa yang pengendalian internal pemerintah itu bukan lembaga negara itu perlu ditegaskan itu lembaga dibawah sistim pemerintahan ya artinya bisa dipertegas menjadi lembaga pemerintah artinya lembaga itu dibawah kontrol pemerintah tidak independen jadi kalau pemerintahannya siapa jadi bagaimana kamu jangan coba coba mau tetap disini atau terus maka dia tidak independen disitu itu perlu tegas yang saya ingin tanya pada BPK adalah dalam pengertian tadi pak mahfud menggambarkan dengan jeli itu soal internal dan ekstemal dan tadi pak kurdi juga menyampaikan ada kasus maksud saya begini pak ketua kita perlu pencerahan ketika ada perbedaan itu maka yang mana sesungguhnya dalam praktek selama ini berlaku saya setuju dalam kasus yang disampaikan pak mahfud itu sebenamya kalau ada perbedaan itu kecurigaan kepada BPK misalnya dalam pelaksanaan itu harus benar apa BPK atau BPKB jadi kalau ini lolos ini tidak lolos ini pasti salah satu tidak ada yang benar tidak mungkin dua duanya benar atau dua duanya salah jadi logika kita akan rusak itu kalau kita menyatakan dua duanya benar atau salah tentu harus ada mekanisme kenegaraan lain nah itu sebenamya kita serahkan DPR RI untuk ini ada apa-apa di BPK harus periksa jadi sistim itu harus bekerja, disini tidak bekerja. Sehingga BPK terkesan menjadi seperti wilayah sendiri yang, dan saya ingin mendapatkan pencerahan dalam konteks pengawasan internal dan ekstemal, karena itu kemudian ketika ekstemal sudah memutuskan sesuatu dia tidak bisa lagi mengambil opini, kesimpulan atau apa. ltu saya yang perlu dari BPK. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Harry. Kita minta BPK untuk menjelaskan tentang internal dan ekstemal, tetapi rupanya di meja internal ada yang ingin menyatakan pendapatnya. Silahkan. DRS. RB. SURYAMA, MS.S.PSI (WAKIL KETUAIF·PKS) : Kita kan perlu cermat, tadi saya memperhatikan memang forum panja ini ada perbedaan pendapat yang sifatnya substansial. Tetapi saya ingin mempertegas dahulu ada pendapat yang misalnya ingin dihapuskan kembali sebagaimana yang disampaikan oleh 9
I I I I Pemerintah. Tetapi kemudian ada altematif penggantinya. Ada yang disampaikan oleh Fraksi Golkar yang menghendaki rumusan itu mencerminkan BPK sebagai Supreme auditor report. Tetapi belum menawarkan rumusannya seperti apa. Begitu juga dari PPP menghendaki agar rumusan itu mencermati BPK sebagai pemeriksan final. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas apa bedanya pemeriksa final dengan suprem auditor report. Tapi kata kuncinya sudah dijelaskan disitu final. Kemudian juga dari PKS saya kira. Tadi mengingatkan bahwa BPK adalah satu satunya lembaga negara oleh karena itu dikaitkan dengan DIM yang sebelumnya. Tapi saya tadi rumusan dari Fraksi PKS tidak ditawarkan Cuma dirumuskan kata kuncinya. Saya melihat tadi pemerintah cenderung apa yang ditawarkan penggabungan rumusan sebagaimana yang ditawarkan oleh PKS. Saya tawarkan sebelum kita menjelaskan pemaparan dari BPK kita clearkan terlebih dahulu pengertian tadi dalam arti apa kata kunci yang ingin dikehendaki. DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F·PG) : Ketua, Saya mohon maaf ini kita belum sampai ke sini. Jadi mohon jangan diarahkan kepada kesimpulan. Kita masih berproses ini. Jadi saya mohon maaf sekali atas kebijaksanaan dari Ketua jadi mohon untuk tidak di simpulkan kan ini masih tiga hari. DRS. RB. SURYAMA, MS.S.PSI (WAKIL KETUA/F·PKS): Oh iya. Terima kasih Saya menyayangkan saja kalau diskusi yang dalam tadi tidak di tangkap kristalnya. Jadi saya mintakan kepada Pimpinan rapat ini sebelum minta BPK. Kita perjelas dahulu key word yang dimaksud tadi baru kita minta penjelasan. Terima kasih. DRS. AL MUZAMMIL YUSUF (F.PKS) : Ketua, Saya setuju dengan pertanyaan Pak Harry tadi yang menanggapi usul Pak Mahfud. Memang lebih tepat menurut saya BPK yang menjelaskan. Karena yang dijelaskan Pak Mahfud itu ada persoalan ketika kita mengatakan satu-satunya dan tidak ada kontrol lagi terhadap BPK itu yang menjadi persoalan. Karena perubahan UUD kita ini adalah mengokohkan eek and balances. Dan yang disebutkan Pak Mahfud itu kalau kita tarik kasus terbarupun ada. Contoh kasus PL TG Borang. BPK mengatakan tidak ada, BPKP mengatakan ada. Dan BPKP kokoh dengan itu dan sekarang BPK pun meralat ada sekarang ini. Jadi memang perlu ada eek and balances, itu persoalannya. Jadi bagaimana mendudukan hasil BPKP dalam kontek kesalahan BPK. Kalau tidak ini lembaga sembarang juga. Nanti mau-mau dia aja dan itu uangnya besar itu. Begitu dia tutup kasus wasalam kita. ltu yang saya kira perlu penjelasan BPK dan moment sekarang ini. Sebelum disimpulkan. Masih panjang pembicaraan kita. KETUA RAPAT : Terima kasih kepada Anggota Panja yang saya hormati. Saya minta kepada nara sumber kita BPK untuk menjelaskan permintaan yang disampaikan oleh Pak Harry. Silahkan. HENDAR RISTIAWAN (BPK): Terima kasih. Yang terhormat lbu dan Bapak Panja Anggota Dewan yang saya horrnati, Bapak-bapak wakil Pemerintah pusat. Nama saya Hendar Ristiawan staf ahli BPK, sebetulnya yang ingin disampaikan oleh BPK adalah 2 hal, pertama dari segi harmonisasi peraturan perundangan jangan IO
I I I I 11 sampai Undang-undang yang akan kita hasilkan ini kemudian merusak harmonisasi dalam satu sistem yang sudah ada, sehingga BPK merujuk kepada UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan pemeriksa keuangan itu adalah satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi pengertian satu BPK yang bebas dan mandiri ini jangan dipisahkan, artinya adalah Pasal 23 itu mengatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pertanyaannya adalah kalau kita menganalogkan dengan kantor akuntan publik apakah kita menyatakan kantor akuntan publik itu sebagai satu auditor yang bebas dan mandiri karena pemeriksaan dilakukan atas penunjukan RUPS, misalkan seperti itu, permintaan RUPS. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari U~dang-undang keuangan negara, Pasal 6 Undang-undang keuangan negara itu sudah mengatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang ada di tangan presiden selaku Pemerintahan itu ada yang dikuasakan kepada menteri keuangan dan menteri pimpinan lembaga, artinya adalah dikuasakan ini adalah mungkin pengendalian intemnya dan ada yang diserahkan ini kalimat Undang-undang diserahkan kepada gubemur, bupati, walikota. lnipun build-in tentang pengendalian perbendaharaan negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 sudah mengatur di Pasal 54 kewajiban tentang pembentukan sistem pengendalian intern oleh Pemerintah, BPK tidak menolak bahwa Pemerintah membentuk sistem pengendalian intern dan dengan baik sekali Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 ini merumuskan bagaimana sistem pengendalian intern ini harus dibentuk oleh Pemerintah dijelaskan didalam penjelasan Pasal 58-nya. Kalau Pasal 58 penjelasan ini dilaksanakan komplain yang banyak datang dari masyarakat adanya tentang tindih pemeriksaan barangkali tidak akan terjadi, karena kalau kita mengacu kepada penjelasan Pasal 58 maka irjen departemen itu hanya membntu manajemen dalam mencapai tujuan manajemen. intemalnya. Kita perhatikan kemudian Undang-undang Jadi pengawasan internal itu tidak lagi berfungsi sebagai workshop yang ukurannya adalah banyaknya temuan pemeriksaan. Aparat pengawasan internal itu diharapkan ukurannya adalah sampai sejauhmana membantu rekan sekerjanya dalam mencapai tujuan manajemen secara efektif dan efisien. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih pemeriksaan, tidak ada lagi irjen yang memeriksa sampai kepada anggaran desentralisasi karena keuangan negara sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah itu wewenangnya BAWAS, kalau ini bisa dilaksanakan penjelasan Pasal 58 itu tidak ada komplain dari pemeriksaan karena akan jelas dimana domainnya pengawasan dan dimana domainnya pemeriksaan. Kemudian kalau tadi katakan bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan dengan tentang hasil pengawasan kita barangkali perlu memperhatikan Undang-undang pemeriksaan keuangan negara, BPK mengenal 3 jenis pemeriksaan dengan output yang berbeda sesuai dengan Undang-undang, jadi misalkan audit tentang keuangan outputnya adalah opini, jadi memang audit ini didesain untuk menghasilkan suatu opini bukan didesain untuk membuktikan satu hipotesa tentang terjadi atau tidak terjadi satu tindak pidana, seperti kasus Borang misalkan. Audit seperti itu dilakukan manakala BPK melakukan audit tertentu khususnya audit investigasi memang desainnya seperti itu, jadi kalau desain auditnya itu berbeda maka hasilnyapun tidak bisa kita bandingkan menurut saya. Kemudinan apa yang menjadi pertimbangan BPK, BPK juga melihat bagaimana bisa memenuhi kepuasan stakeholdemya antara manakala DPR RI memandang bahwa hasir pemeriksaan ini perlu ditindak lanjuti Undang undang pemeriksaan keuangan negara sudah membuka peluang itu, DPR RI bisa meminta kepada BPK untuk melakukan audit dengan desain jenis audit tertentu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan, jadi kembali yang ingin ditegaskan disini adalah pertama harmonisasi peraturan perundangan yang memperhatikan UUD, Undang-undang keuangan negara kemudian Undang-undang perbendaharan negara. lain adalah DPR Republik Indonesia, .
I I I I DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F·PG) : Saya kira pemyatan Pak Muzamiil terakhir itu jangan sampai nanti karena alasannya adalah metodologi tau tujuan itu berbeda, tidak ada korupsi itu berbeda sekali. Jadi tidak ada artinya BPK, Partai Golkar akan menarik usul seperti itu, kalau itu kenyataannya. Partai Gokar sangat konsisten sekali itu, jadi penjelasan itu tidak memuaskan kami terus terang, kalau penjelasan seperti itu maka BPK tidak akan ada artinya, Partai Golkar sangat tegas soal ini. lni Partai Golkar setelah reformasi. DRS. H. RIZAL DJALIL, MM (F.PAN) : Pimpinan sebentar. Jadi begini teman-teman BPK untuk menjelaskan dilain pihak sebagian besar dari klta-kita di Panja ini ingin menempatkan BPK itu pada tempat yang tinggi sebetulnya. Tetapi dala kasus yang terjadi tadi Prof. Mahfud menyampaikan kasus DAU departemen agama dan saya juga mengikuti dengan sangat cermat. Artinya publik itu tidak mungkin harus dijelaskan bahwa ini tujuannya berbeda yang panting hasil BPK itu menyatakan bahwa orang itu tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan, tahu-tahu teman-teman BPK melakukan audit maka terjadi penyimpangan besar disitu. Jadi pada saat awal kita ingin menempatkan BPK ini sebagai lembaga yang supreme tadi menjadi ragu kita sekarang ini, kita inginnya final, begitu prof. tadikan diberi kesempatan kepada Nah ini yang kita minta penjelasan dari BPK itu Pak, harus ada ketegasan tadi Bapak semacam menyatakan bahwa katakanlah tadi BPKP semacam pengendalian internal Pemerintah mau melakukan apa saja silahkan. Dilain pihak mungkin kita-kita di DPR RI membacakan hasil audit BPK seolah-olah tidak ada apa-apa, pada saat dilakukan institusi lain walaupun itu namanya pengendalian internal temayat ada penyimpangan dan itu menjadi sesuatu yang mengagetkan betul secara politik di DPR RI itu baik kasus Borang maupun kasus DAU itu dan itu menyambar kemana-mana dan saya bisa mengatakan bahwa hasil audit tentang dana abadi umat itu salah satu hasil audit yang bagus bisa merinci sekecil-kecilnya bahkan teman-teman yang dapat sumbangan dari sana ketahuan juga. Jadi ini Pak ini yang jadi persoalan ini, bila kita ingin menempatkan BPK sebagai institusi yang betul-betul tinggi, tetapi hasil yang disampaikan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ini menjadi persoalan Pak Harry harus ada klarifikasi yang jelas ini Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Rizal dan Pak Harry. Sepertinya tadi penjelasan yang diberikan oleh BPK malah sepertinya mendagrasi sendiri keutuhan dari BPK yang kita tingkatkan untuk dipertegas dan diperkokoh. Pak Nurlif ada pendapat, silahkan. DRS. T .M. NURLIF (F .PG) : Mau tanya ini sudah masuk putaran kedua atau masih berputar-putar. KETUA RAPAT: Kita masih putar-putar dulu. DRS. T.M. NURLIF (F.PG): Oke, kalau begitu saya ikkut putar-putar dululah. Terima kasih saudara Pimpinan. Yang pertama saya mungkin ingin mengoreksi notulen tadi malam karena apa yang sedang kita bahas sekarang ini berkaitan dengan keputusan ataupun notulen kita tadi malam. Notulen tadi malam saya mengusulkan salah satu pengertian yang akan kita rumuskan adalah badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud UUD Republik Indonesia tahun 1945. saya kira tolong sekretariat ini jangan sampai tidak dicatat, saya tidak tahu kalau ada yang 12
I I I I memperdebatkan seolah-olah masih khilafiah, menurut saya kalau ini rumusan tidak khilafiah, Pak Mulya faham betul itu. Yang kedua, saya mungkin ingin juga menegaskan kembali yang temyata hari ini kita sepakat yang namanya BPK itu adalah lembaga negara. Semua membicarakan tadi itu menempatkan BPK adalah sebagai salah satu lembaga negara, oleh karena ltu rumusan dari Pemerintah kemarin yang masih akan kita diskusikan pada saat rumusan BPK merupakan salah satu lembaga yang negaranya tidak ada, sudah, tadi malam sudah clear, kalau itu sudah sepakat dan sudah hampir clear. KETUA RAPAT : Menambahkan sedikit apa yang telah dibicarakan Pak Nurlif itu disini diserahkan ke tim perumus dengan menambah pada satu lembaga negara. DRS. T .M. NURLIF (F .PG) : Terima kasih. Yang berikutnya, memang sebagaimana yang saya katakan tadi malam kita sedang membuat Undang-undang yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab sebuah lembaga negara yaitu badan pemeriksa keuangan, pasti berbagai kepentingan juga berbenturan dengan persepsi yang terbangun diantara kita. Kata satu-satunya masih bsa dibuka notulen ataupun rekaman Bab 1, rekaman badan pekerja Bab 1 MPR yang mendiskusikan ini berhari-hari sehingga lahirlah kata satu-satunya yang kemudian dalam UUD disebut satu badan pemeriksa keuangan. Pengertiannya pada saat itu tidak ada lembaga negara yang lain yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai tugas, yang menjadi tugas BPK, kewenangan BPK. Bahwa sekarang mungkin aparatur yang ada di BPK belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang kita harapkan itu soal lain, kalau tikus yang salah jangan rumahnya yang dibongkar. Kita ingin menempatkan BPK sebagai salah satu lembaga negara yang memang memiliki tugas dan wewenang yang kuat, yang kredibel dan dia tbukan lembaga negara yang tidak punya hubungan dengan lembaga negara lain, anggota BPK juga dipilih oleh DPR RI kemudian diresmikan oleh presiden sebagai kepala negara. Saya kira tidak ada diantara kita yang menolak bahwa di Pemerintah memang ada kesatuan pengendalian internal. BPK sendiri sangat berkepentingan semakin baik internal kontrol di Pemerintah, semakin ringan tugas BPK sebagai eksternal auditor di Pemerintah. Semakkin baik sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah itu akan menjadi bahan bagi BPK dalam rangka merumuskan mekanisme pemeriksaan tujuan dan tata cara pemeriksaan. Jadi jangan karena ada mungkin beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK belum sebagaimana yang kita harapkan, kemudian kita mendegradet posisi BPK sebagaimana yang telah diatur dalam UUD, tidak mungkin. Saya juga sepakat kalau memang ada begian-bagian yang belum menjadi tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang kita harapkan oleh BPK, bukan lembaganya yang harus dibongkar dan saya juga sepakat bahwa di Pemerintah memang oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke[ada presiden di internal Pemerintah untuk mengatur suatu pengendalian internal. Oleh karena itu, saya mengusulkan rumusan kira-kira seperti ini, sebagai bahan pertimbangan kita saja. Yang pertama, BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) yang saya maksud adalah rumusan yang tadi. Sehingga tidak ada perdebatan diantara kita karena ayat (1) dan ayat (2) yang kita bicarakan sekarang kan mendefinisikan apa itu BPK dalam format konstitusi. Yang kedua, kedudukan BPK dalam format konstitusi. lni ketentuan umum yang kita bahas sekarang, saya khawatir kalau ketentuan umum ini melanggar atau bertentangan semangat dari UUD apapun yang kita atur berikutnya dalam pasal-pasal itu pasti akan bertentangan dengan UUD. Dan saya kira teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang akan menyulitkan pasti pegangan mereka adalah UUD 1945, yang sebagian diantara kawan-kawan yang sekarang duduk di Mahkamah Konstitusi itu adalah 13
I I I I mantan-mantan bab 1 dan mereka faham betul bagaimana merumuskan ini, ada 4 orang atau 3 orang, 4 orang itu teman-teman dari bab 1 yang ikut melahirkan UUD 1945 dan juga membahas badan pemeriksa keuangan. Jadi sekali lagi saya katakan jangan karena ada hasil pemeriksaan oleh BPK selama ini mungkin ada diantaranya yang belum memuaskan kita, BPKnya yang kita bongkar, saya terus terang sangat tidak sependapat bahwa itu menjadi bagian-bagian yang belum menjadi perhatian BPK kedepan. Sekaranng tugas kita adalah yang· mengatur, mendudukkan lembaga negara yang akan kita buat Undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan semangat UUD. Oleh karena itu Saudara Pimpinan, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa rumusan yang saya usulkan tadi malam supaya tidak ada khilaf. Dengan kita sepakat mungkin BPK yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945 clear. Kalau ayat (1) sudah clear pasti mengatur kedudukan BPK dalam ayat pun tidak ada masalah mengacu pada ayat (1) maka karena itu rumusannya mungkin satu-satu lembaga negara pemeriksa keuangan negara sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan UUD. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalau memang ada isi rumah yang tidak benar jangan rumahnya yang dibongkar, kita ingin rumah itu bagus, kredibel punya trash yang kuat, tidak hanya dipercaya oleh bangsa kita sendiri tetapi juga interpersonal, sehingga pada saat saya ingin mengatakannya pada saat kita diskusikan tentang BPK ini, ada sebuah kalimat yang saya fupa ini, siapa yang menyampaikan pada saat kita undang sebagai nara sumber. Semakin baik tugas yang dilakukan oleh BPK semakin jelas posisi BPK, semakin percaya negara donor internasional kepada negara kita, apalagi semakin baik internal kontrol di lingkungan Pemerintah, jadi jangan di hadap-hadapkan antara internal kontrol dengan BPK. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Tadi Pak Nurlif sudah menyampaikan pendapatnya dan secara komplit sudah menjelaskan bahwa ada kesinambungan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana Pasal 1 sudah kita putuskan dibawa ke tim perumus dengan menambah satu kata yaitu negara dan disinkronkan lagi dengan ayat (2) tadi. DRS. T.M. NURLIF {F.PG): Maaf Pimpinan, bukan hanya ditambah dengan kata negara. Saya ada usul tadi malam saya minta dicatat betul oleh secretariat. KETUA RAPAT : Kalau boleh saya baca DIM Nomor 30 Pasal 2 disetujui untuk diserahkan kepada tim perumus dengan menggabungkan naskah RUU dengan usul Pemerintah mengenai penambahan kata BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan penjelasan sebagaimana usulan DPR dengan catatan penjelasan tersebut akan dirumuskan kembali dengan menekankan bahwa pengertian bebas dan mandiri tersebut melekat secara fungsional. ltu saya konkritkan di dalam notulen DIM nomor 30 dan sekarangn saya berikan kesempatan. DRS. T.M. NURLIF {F.PG): Maaf Pimpinan saya faham, saya tidak mengatakan itu tidak betul tetapi ada usulan saya tadi malam yang berkaitan dengan ayat (1) BPK adalah saya kan tadi malam mengatakan, badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara rRepublik Indonesia 1945, saya tidak tahu kalau diantara kita ada yang tidak sepakat. Notulen tadi malam saya baca sekarang ini, itu merupakan alternatif BPK yang tadi malam yang telah saya sampaikan, altematif rumusan tentang BPK itu adalah. 14
I I I I KETUA RAPAT: Sekarang ini notulen sedang dikerjakan dan itu rumusan sudah dimasukkan kedalam notulen itu sebagai tambahan, masukan dari Pak Nurlif, kami terima. Saya memberi kesempatan 1-2 lagi sebelum kita kembalikan ke Pemerintah untuk meminta putaran selanjutnya, itu putaran kedua. Jadi saya hanya minta 1-2 pendapat lagi saja, dimulai dari Pak Ramson dan Ketua Pansus. Silahkan Pak Ramson. RAMSON SIAGIAN (F·PDIP) : Terima kasih lbu Pimpinan. Tadi apa yang telah dikemukakan oleh Fraksi Partai Golkar kami cenderung agak sependapat karena memang sesuai dengan amanat konstitusi BPK sebagai lembaga negara mempunyai otority untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, tetapi untuk melakukan pemeriksaan keuangan diluar lembaga negara juga harus diberikan peluang karena BPKP itu biarpun itu bisa disebut dari kalau dilihat dari institusi pemerintahan, itu sebagai internal control. Tetapi kalau lebih dalam karena pemerintah itu juga ada departemen-departemen ada institusi lain lagi yang dibawah Pemerintah, jadi bisa saja itu selain dari internal control bias sebagai pemeriksa. Jadi tidak bias otomatis BPKP itu sebagai internal control sebagai BUMN atau ada departemen yang punya inspektorat itu sebenarnya sebagai internal control tetapi mungkin presiden memerlukan lembaga pemeriksa terhadap institusi dibawah presiden. Jadi tidak bias kita juga menghambat bahwa salah satu lembaga dibawah presiden diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan sementara yang dibawah presiden juga semua adalah menggunakan keuangan negara. Jadi dengna menyebutkan bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang mungkin bias saya usulkan ke floor, pemeriksa keuangan negara atau yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. ltu 2 bisa menjadi alternative artinya bahwa sebagai lembaga negara memang hanya BPK sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi lembaga lain jika diperlukan oleh presiden bias melakukan pemeriksaan keuangan juga, ini yang perlu karena presiden butuh instrument melakukan control untuk refemsi terhadap presiden didalam membuat sutau keputusan artinya kepada Pemerintah. Jadi kita tidak boleh menghambat itu. Jadi seakan-akan bahwa diperlukan pemeriksaan internal tidak legitimate kalau dilakukan diluar BPK. lni jangan sampai nanti interpretasi hukum ada yang salah baik dari pihak penegak hukum, kalau ada dilakukan pemeriksaan diluar BPK seakan-akan itu tidak dianggap legitimate, ini yang harus kita piker lebih jauh, padahal pemerintahan memerlukan tetapi sebagai lembaga negara BPK memang satu-satunya. Mungkin itu nanti tim perumus bias rumuskan lagi BPK merupakan satu-satunya lembaga negara bias langsung ke pemeriksa negara bias juga yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Jadi antara alternative itu bias sebagai bahan untuk tim perumus, kira-kira demikian lbu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Ramson, jadi ada 2 altematif yang disampaikan oleh Pak Ramson. Satu merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara atau merupakan satu-satunya terhadap keuangan negara. lembaga negara yang melakukan pemeriksaan Selanjutnya kepada Pak Ketau Pansus, silahkan. KETUA PANSUS : Terima kasih Pimpinan. lni menarik memang tetapi harus selesai, menarik semua orang yang memang, yang paling ingin saya tekankan memang hasil dari rumusan dari undang-undang ini menimbulkan multitafsir dan harus bias dicema secara sederhana, ya Prof. sehingga 15
I I I I multitafsir ini menjadi masalah lagi nanti di Komisi Konstitusi, misalnya. Oleh sebab itu mari kita setuju bahwa kita merefer ke UUD 1945 yaitu sama, kita sepakat. Apa yang dikatakan UUD 1945 itu sebetulnya yang harus kita cantumkan berdasarkan UUD 1945. semalam sudah disetujui bahwa BPK itu lembaga negara kita sepakat itu, barangkali memang tidak salah lembaga negara, ya kan prof, ban yak professor karena be Ii au pakar. Sekaranng kembali lagi ada kata-kata kita harus masukkan itu juga menjadi BPK merupakan lembaga negara, Cuma pesoalannya sekarang apakah dia satu-satunya lembaga negara atau satu lembaga negara, hanya disitu, apakah dengan dicantumkannya satu-satunya itu akan membunuh saya jujur saja pemeriksa-pemeriksa yang lain. Sdaya ingin mengingatkan kita jangan terjebak dengan kasus-kasuistis sifatnya, tetapi kita melihat kedepan. Pertanyaan saya pertama adalah apakan tidak ada lembaga negara lain yang bertugas sebagai pemeriksa, apabila tidak ada lembaga lain, lembaga negara lain yang berfungsi sebagai pemeriksa maka tidak ada masalah ini. Yang persoalan kalau ada lembaga negara lain, yang berstatus lembaga negara yang juga bertugas sebagai pemeriksa, ini akan menjadi masalah. Pertanyaan konkritnya apakah KPK lembaga negara dan bertugas sebagai pemeriksa atau BPKP sebagai lembaga negara misalnya kan persoalannya disitu, apa yang terjadi kalau itu lembaga negara padahal kita sudah mencantumkan satu-satunya, persoalan baru akan muncul, tinggal disitu sekarang persoalannya. Maka disini saya ingin dapatkan informasi apakah KPK itu misalnya lembaga negara ataukah DPR itu lembaga negara yang bertugas memeriksa karena dia punya fungsi control, kan bias debatibel tetapi mungkin tidak. Oleh sebab itu karena ini menyangkut keuangan negara, pemeriksa keuangan negara, pertanyaan saya itu, karena saya jadi sedikit awam walau punya pendapat tetapi kepada professor apakah betul statusnya menjadi lembaga negara itu hanya BPK, satu satunya lembaga negara itu hanya BPK itu tidak ada masalah, menurut hemat saya. Tetapi juga harus merefer kepada semangat UUD 1945 menyebutkan satu disitu, apakah tidak menyalahi kalau diganti dengan satu-satunya, perdebatan kita disitu sebetulnya karena kita jangan mengalahi UUD 1945 yang nantinya menjadi suatu masalah berikutnya. UUD 1945 menyebutkan ini lembaga yang bebas dan mandiri dan terkait terus harus ada kebebasan mandiri menunjukkan tidak dalam kendafi siapapun juga, itu memperkuat posisi BPK. Saya ingin mengajak kembalilah ke UUD 1945 dalam konteks kepentingan bersama tidak kasus-kasus pribadi atau kasus-kasus yang terjadi pada saat saat masa lalu atau sudah terjadi. Saya setuju dengan Pak Nurlif bukan Karena sesama Golkar tetapi kita memang jangan. Kalau ada kesalahan BPK jangan berarti rumahnya harus di baker. Juga kalau ada pemikiran kesalahan dari yang lain misalnya BPKP juga bukan harus kita bakar BPKP atau tikus-tikusnya, Dirjen atau Bawasda juga harus dihapuskan karena pernah melakukan kesalah bukannya begitu. Tetapi karena ini BPK yang kuat. Untuk itu saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, karena ini satu-satunya yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengelola keuangan negara. Kenapa satu-satu ya memang hanya satu, kalau memang satu-satunya ya memang betul satunya, silahkan. Saya ingin Tanya siapa yang bisa menyampaikan hal ini. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Ketua Pansus, Tetapi sebelum pertanyaan tadi mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin Pak Suryama dari meja Pimpinan punya pendapat juga Silahkan Pak Suryama. DRS. RB. SURYAMA, MS.S. PSI (WAKIL KETUA PANSUS): Menyambung apa yang tadi ditanyakan, di kamus besar bahasa Indonesia tahun 2002. itu kalau kita periksa kata "suatu kata satu dan satu-satunya". Kira-kira artinya begini. Kenapa pake kata suatu Pada mulanya di konstitusi kita bunyinya BPK itu adalah suatu itu hanya satu dalam kurung untuk menyatakan benda yang kurang tentu. Kalau kata-kata 16
I I I I satu maksudnya bilangan yang dikembangkan dengan dilambangkan tanda satu batara ini juga tidak menyatakan tidak apa-apa. Jadi kata satu-satunya hanya satu tidak ada yang lain. Nah adabanyak cara kita menginterpretasikan suatu klausul, seperti yang itu demonstrasikan oleh Pak Nurfif. Befiau menceritakan proses amandem menggambarkan bahwa yang dikendaki adalah satu-satunya. Walaupun akhimya yang tertuang itu adalah kata satu-satunya. Tetapi kalau di eek kata satu itu dalam bahasa Indonesia dia menjadi tidak interaktif, tidak menyatakan satu-satunya tetapi juga tidak melarang yang lainnya. Nah variasi kemungkinan tafsiran ini harus di perhitungkan walaupun tadi kecenderungan kita. Nampaknya tadi sudah mengkunci kata-kata lembaga negara dan yang terkait dengan fungsi pemeriksaan, dan misalnya ada banyak syarat untuk mengambil jafan yang paling moderat cara untuk mengembalikan ke konstitusi. lni mungkin bisa dijadikan pertimbangan sebelum kita masuk ke putaran berikutnya untuk pilihan-pilihan rumusan atau substansi yang lebih konferget di antara kita. Terima kasih. KETUA RAPAT: Setelah kita mendengarkan beberapa pendapat tadi saya kembali dahulu kepada pihak pemerintah untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada anggota-anggota Panja sebelum kita melanjutkan pufaran ke dua. Silahkan Pak Mui. PEMERINTAH (DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA): lbu dan Bapak-bapak Pimpinan Anggota Panja yang terhormat, Pemerintah yang terhormat, Kami ingin kembali kepada substansi yang ingin diatur dalam ayat ini. Yaitu penegasan bahwa BPK adalah satu-satunya, jadi tidak ada yang lain. Yang menjadi pertanyaan satu-satunya apa begitu. Dirumuskan yang sudah ada disebut satu-satunya pemeriksa, nah kami setuju. Karena temyata ada pemeriksa yang lain. Tapi kalau disebut satu-satunya lembaga negara pemeriksa ekstemal kami sangat setuju. Dan tentunya kita ingin mengupayakan agar dihindari multi tafsir. Selengkapnya "BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa ektema/, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri" nah oleh karena itulah maka kami sebenamya mengusulkan supaya ayat ini dihapus saja. Karena kalau kita sudah menyepakati rumusan ayat 1 demikian dengan penambahan kata negara dan penyempumaan beberapa kata berikutnya, maka menurut hemat kami baik keinginan untuk menegaskan bahwa BPK adafah fembaga negara satu-satunya pemeriksa ekstemal sudah tercapai demikian juga bahwa BPK adalah pemeriksa eksternal yang dalam melakukan pemeriksaannya adalah bebas dan mandiri juga sudah tercapai. Demikian lbu Pimpinan. KETUA RAPAT: Demikian tadi penjelasan dart pihak pemerintah itu sudah ditulis oleh staff ahli. Untuk memberikan tanggapannya kita buka putaran kedua yang dimuali dart Fraksi PDS. Silahkan Pak Walman. WALMAN SIAHAAN SH, SE, MM, MBA. (F.PDS) : Terima kasih Pimpinan. Setelah ada penjelasan yang demikian kami rasanya setuju dengan apa yang diberikan oleh Pak Walman tadi yaitu satu-satunya lembaga negara yang seterusnya lah. Jadi dafam haf ini tetap berarti ada fembaga-fembaga lain yang bisa masuk dalam hal ini. Klra-kira begitu. 17
I I I I KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Walman, Kembali ke Golkar, silahkan Pak Harry. DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F. PG} : Tampaknya diskusi kita tadi pemerintah sudah menyampaikan dan sudah ada kata lembaga negara yang Partai Golkar memang sependapat soal itu. Jadi karena itu yang perlu ada pejelasan adalah kata ekstemal itu. ltu yang tadi saya minta pendapat dari BPK, dalam paham partai Golkar ekstemal itu adalah bukan dari kata fungsi, tapi dalam arti kata badan itu sendiri. Arti kata institusi. Bukan fungsinya karena fungsinya itu dijelaskan di ayat satu tadi yang bebas mandiri. Jadi BPK itu boleh ma suk kedalam jantungnya institusi pemerintah, boleh masuk kedalam jantungnya institusi MK, boleh kedalam DPR Republik Indonesia, DPD dan seterusnya. Jadi dalam konteks yang kawan bilang apa itu istilahnya work shop atau apa ltu, bebas mandiri. Jadi tidak mengatur. ltu yang saya ingin mendapat ketegasan supaya nanti tafsir jika kita menggunakan atau menyatakan kata ekstemal itu justru mereduksi kata mandiri dan bebas. Tidak boleh terjadi. Saya pikir dua mean yang berbeda, dua pengertian yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita menjelaskan kata satu tidak bisa kita lihat dari arti kulasi apa namanya katakanlah apa namanya mencari jawabannya didalam kamus. Tidak bisa. Kita harus mencari jawabannya didalam konteks substansi perdebatan kenapa kata itu muncul. Dan disitu konteks itu yang menjelaskan kata satu-satunya itu yang kemudian Pemerintah tampaknya sudah tidak ada perbedaan. Pemerintah khawatir juga ada satu-satunya tidak ada pemeriksa lain. ltu Golkar sependapat. Jadi satu-satunya dalam konteks kelembagaan negara itu. ini semakin menyatu, Jadi lembaga-lembaga yang diluar itu bukan lembaga negara, tidak ada lembaga negara yang sejajar atau sama dalam konteks pemeriksaan keuangan negara selain dari pada BPK. ltu pengeritan itu. Jadi kata-kata itu sudah sepakat. Jadi kita sudah sepakat kata satu-satunya. Kita sudah sepakat lembaga negara. Kita barangkali perlu penjelasan tentang kata ekstemal itu. Partai Golkar memiliki paham ekstemal itu, tetap dalam fungsinya kembali kepada maknanya bebas dan mandiri. Dia hanya berfungsi atau menjelasakan posisi koordinat dari pada lembaga negara itu dalam konteks struktur ketata negaraan yang ada dalam system yang ada sekarang. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Oh nanti pada saat gilirannya Pak Kurdi. Kita serahkan dahulu ke PKS. NURSANITA NASUTION SE. ME (F.PKS): Terima kasih Pimpinan Saya kira sebagaimana tadi yang sudah dikemukakan, saya kira kita sudah sampai sepakat bahwa BPK itu adalah suatu lembaga negara. Untuk menguatkan itu saya kira usulan di point dua ini tetap perlu ada. Nah ada satu yang menarik ketika ungkapan kasus kasus yang terjadi dan tadi dari PDIP mengatakan perlu di pertegas. Nah kalau itu ada saya usul justru masuk di penjelasannya. Jadi di bagian terakhir di penjelasan, jadi klausul yang dari DPR RI tetap seperti fni, harus dicantumkan sebagafmana dimaksud pada ayat satu. ltu harus bunyi. Terus sekarang di penjelasannya harus ditambahkan dibaris kelima terakhir "sedang dalam /ingkungan pemerintah pusat garing miring daerah dibentuk lini pengawasan nasional yang merupakan bagian dari system pengendalian intern pemerintah dan dapat melakukan pemeriksaan tingka intemar. Jadi sebetulnya kalau bicara audit itu ada dua ekstem audit dan intern audit. Kalau dalam dunia professional KAP itu memang dua-duanya Pak. Dia memang auditor yang mengeluarkan opini tetapi KAP juga dapat 18
I I I I diminta oteh perusahaan untuk membangun internal control dalam perusahaan itu. Termasuk dalam melakukan audit kinerja, manajemen audit dan sebagainya. Ketika kita bicara fungsi pemeriksaan ini, maka memang kalau tadi ada kasus bahwa BPKP tadi masih dibutuhkan, ada Bawasda dan segala macam, maka di internal pemerintah yang dibentuk uni fungsional itu bisa dicantumkan dan dapat melakukan pemertksaan intern. Saya kira untuk mempertegas kekhawatiran seandainya nanti tidak terjadi eek dan balance ketika hasil audit dari BPK yang kemudian ada kasus dari internal yang kemudian. Tetapi pada ini harus tetap dicantumkan, sehingga kedudukan BPK. intinya saya kembalikan point dua KETUA RAPAT: BPK bukan satu-satunya fembaga negara seperti itu. NURSANIT A NASUTION SE. ME (F.PKS) : Satu-satunya. Pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetap. Dan mungkin saya kira ada satu catatan ketika kita membaca pandangan dari PPP mengenai yang terkait dari Undang-undang ini. ltu jefas dikatakan bahwa Pemerintah itu setuju bahwa tidak ada lembaga lain kecuali BPK sesuai dengan Undang-undang. Saya kira begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya terima kasih dari fraksi PKS, selanjutnya kepada PDIP. Kami persilahkan. RAMSON SIAGIAN (F.PDIP) : Terima kasih lbu Pimpinan. Kalau kita lihat dari UUD 1945, biarpun tidak secara terperinci dijefaskan bahwa lembaga negara yang ada itu MPR, DPR Republik Indonesia, Presiden, BPK, MA, MK. Jadi dari presepsi UUD 1945 memang seluruh dari lembaga negara yang ada didafam konstitusi hanya BPK yang melakukan pemeriksaan. Tetapi Presiden sebagai lembaga negara yang mempunyai instrument lebih luas artinya mayoritas keuangan negara di kelola oleh Presiden. ltu memerlukan juga pemeriksan keuangan negara tersebut untuk reverensi kepada Presiden. Jadi dengan adanya kata-kata, "satu-satunya" lembaga negara yang kita memang perlu tadi di dalam penjelasan nanti masyakat ataupun yang memerlukan reverensi Undang-undang ini salah persepsi seakan-akan lembaga lain tidak mau melakukan pemeriksaan kalau di perlukan oleh salah satu lembaga negara. Yaitu contohnya presiden sebagai kepala pemerintahan dalam kapasitas sebagai kepaf a pemerintahan. Jadi sebagai analognya misalnya, tadi dari Saudara yang terhormat dari PKS mengatakan. Jadi itu analognya kalau akuntan public itu mengadakan pemeriksaan kepada keperluan pemegang saham kepada auditor bukan pemeriksaan ke pada manajemen. Nah itu beda. Jadi dalam hal ini analognya BPK ini melakukan pemerikasaan untuk dilaporkan kepada seluruh pemegang saham. Tetapi ada juga pemeriksa yang hanya melaporkan ke manajemen untuk membuat keputusan manajemen. Dalam hal ini presiden kalau di Pemerintahan. Jadi sudah tepat tadi sebagaimana yang diusulkan oleh PDIP juga dari Fraksi Partai Golkar yang diperkuat juga dari Fraksi PKS. Bahwa memang hanya BPK, satu-satunya sebagai lembaga negara ya pemeriksa keuangan negara. Tetapi kalau ada kekhawatiran pemerintah bahwa jangan supaya salah interpretasi terhadap Undang-undang itu, dimasukkan ekstemal nah ini saya serahkan kepada floor, seluruh fraksi-fraksi. Memang kadang-kadang sesudah jadi Undang-undang biarpun maksud kita sebenamya dalam hal ini BPK itu satu-satunya sebagai lembaga negara. Tetapi orang bisa berpersepsi lembaga lain yang melakukan pemeriksaan untuk keperluan Pemerintah dan 19
I I I I Presiden tidak diakui tidak legitimet. Sehingga selalu harus menunggu dilakukan dahulu oleh BPK. Nah ini kalau salah persepsi kepada Undang-undang, ini kalau diperlukan yang melakukan pemeriksaan ekstemal kalau tidak salah ini tolong di ini lagi dari Pemerintah tadi staff ahli. Di tunjukan lagi di layar. Yang tadi usulan dari Pemerintah, usulan dari Pemerintah, Pak Mulya. f ni memang kadang-kadang di bah as a hukum ini, terlalu detail. Jadi ini ada dua alternative kita masukkan di kolom penjelasan atau dimasukkan disitu. Kira-kira itu usul dari Fraksi PDIP. Bagaimana kita buat usul yang bijak sehingga nanti interpretasi hukum dari Undang-undang ini tidak salah persepsi. Sehingga menjadi salah keputusan begitu nanti waktunya di lapangan. Kira-kira demikian pimpinan mungkin Pak Sonny mau ada tambahan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ramson. PDIP sudah memberikan masukkan batang tubuh seperti yang di usulkan oleh PKS, Golkar, oh belum Pak Kurdi tadi ditambah dari Pemerintah dimasukkan didalam penjelasan. Kalimat yang tadi satu-satunya lembaga negara ekstemal masuk kedalam penjelasan. RAMSON SIAGIAN (F.PDIP) : Termasuk dari yang lbu Nursita itu tadi lbu Pimpinan. KETUA RAPAT: Oh iya itu, Terima kasih Pak Ramson. Saya persifahkan Bapak Kurdi. DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI (F.PPP) : Terima kasih Pimpinan. Saya sependapat dengan Pemerintah tadi tetapi di ujung tadi kalau saya dengar Pemerintah saat ini mau dirumuskan maka dia mengusulkan akan di hapuskan saja. Nah ini yang saya belum setuju. Artinya kalau memang Pemerintah sepakat kita mau merevisi ayat ini yang rumusannya seperti yang diusulkan tadi, ya saya setuju itu. Cuma tadi masih ada kalimat dari Pemerintah, itu sudah dianggap cukup dari ayat 1 maka tidak perlu dicantumkan. nah ini yang saya belum setuju. Untuk kemudian dihapus itu, ujungnya kan itu Pemerintah. Kalau tadi Gofkar sudah memback up usulan Pemerintah sependapat tapi Beliaunya sendiri usulan terakhimya sendiri untuk dihapus. Nah ini yang saya belum setuju. Artinya jalan keluarnya karena kita mau bicara tentang fungsi dari pada BPK itu, sementara urusan auditor Undang-undang nya itu sudah ada sendiri. Undang-undang nomor 17 itu, tentang keuangan negara yang anu Presiden. Undang-undang nomor 15 ya. Jadi menurut hemat saya ada dua altematifnya, ini kita kembalikan kepada Undang undang artinya di sesuaikan kepada Undang-undang Dasar. Supaya tidak berdebat lagi kita kembali ke teks saja aslinya, atau rumusan Pemerintah dicantumkan saja tidak perlu dihapus. Kan begitu. Jadi boleh dua lah. Saya sependapat usulan Pemerintah tetap saja dicantumkan tidak juga dihapus usulan terakhimya atau kembalikan ke teks UUD 1945. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kurdi, Selanjutnya saya persilahkan PKB. DR. MOH. MAHFUD MD (F.PKB): Saya kira pikirannya sama tadi, bahwa BPK adalah lembaga negara yang bersifat ekstemal, apapun kalimatnya nanti saya kira itu sudah sama satu. 20
I I I I Yang kedua kita sepakat juga bahwa nanti boleh ada pengawasan-pengawasan yang seperti selama ini pengawasan eksternal pemerintah misalnya. Dan itu sudah tertampung didalam penjelasan. Oleh sebab itu saya kira itu tinggal perumusannya Karena saya kira pikirannya sama. Dengan itu tadi penekanan tadi PKB sudah menyatakan dalam putaran pertama tidak menutup kemungkinan dibentuknya lembaga-lembaga pengawasan yang lain, itu satu. Saya ingin menambahkan mumpung masih di pasal inl yaitu selama ini kan sering terjadi kontroversi. Kalau BPK sudah mengawasi lalu terjadi tolak tarik. Dahulu Pak Hendarman Suryadi itu berdebat seru dengan Pak Yusril mengenai pemeriksaan BPK itu. lntinya begini sering orang mengatakan kalau sudah di periksa oleh BPK itu sudah selesai semuanya, sehingga orang berebut-rebut kalau sudah dari BPK sudah tidak ada masalah. Nah ini yang saya tidak setuju. Saya setuju bahwa BPK itu satu-satunya lembaga negara yang mengatur yang mengawasi yang bersifat esktemal. Tetapi mau dianggap final betul tidak setuju saya. Karena apa karena temyata dari bukti tadi ada kan dan kemudian begini. ltu bertentangan dengan hukum-hukum lain. Didalam Undang-undang kejaksaan, Undang undang KUH, Undang-undang prinsip umum hukum bahwa setiap laporan yang dating dari manapun yang bersifat pelanggaran, penyalahgunaan keuangan negara harus ditindaklanjuti meskipun itu bukan dari BPK. Selama ini kan orang berkata ini BPK sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Oleh sebab itu saya ingin menambah penjelasan bahwa hasil pemeriksaan BPK itu tidak menutup kemungkinan bagi tindakan hukum kalau ada temuan-temuan laporan pemeriksa pemeriksa lain yang dibentuk oleh Pemerintah. Tidak menutup tindakan hukum. Sejak dahulu orang menjadikan tameng pemeriksaan BPK itu. Padahal mungkin itu satu-satunya tetapi dalam arti satu-satunya pengawasan didalam internal. Kalau di ekstemal kan tidak, atau laporan masyarakat kan tidak. Didalam prinsip umum hukum itu mengatakan. Lihat pelaporan yang dating dari masyarakat. ltu wajib di tindak lanjuti. Nah ini maksdunya jangan ditutup dengan adanya BPK itu, agar .... Disitu. lain baik berupa laporan masyarakat maupun Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mahfud. Masukan tadi yang terakhir bahwa hasil laporan BPK itu tidak menutup adanya tindakan hukum itu menjadi catatan buat kita semua dan itu sudah masuk di Staff Ahli ya. Sebenamya itu ada di DIM 51, 52, 53. tapi ini tidak di..pokoknya klta cantum sebagai catatan. Kita masukkan didalam pertimbangan didalam Tim Perumus nantinya. Saya lanjutkan kepada Partai Demokrat, Pak Rizal nanti penutup. DRS. SAID BUTAR·BUTAR (F .PD) : Terima kasih. Setelah kita dengar bersama pendapat dari teman-teman tadi. Saya membaca kembali kepada Undang-undang Keuangan Negara. Apa yang dikatakan Ketua tadi ada di pasal 58 pengendalian tentang keuangan. Artinya bahwa pengendafian oleh Pemerintah itu memang sah sebagai Undang-undang. Didalam tanggung jawabnya kalau saya lihat pasal 60 substansinya. Setiap keuangan negara wajib di laporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri dan Menteri melaporkan kepada BPK selambat-lambatnya selama tujuh hari. Kerugian negara itu diketahui. Dalam implementasi atau katakan dalam pemikiran saya. Berarti memang ada disana diakui fembaga, ada yang diakui disana pengendalian Intern yang mengetahui dahulu kerugian. Berarti ada dahulu pemeriksa sebelumnya. ltu loh. Mungkin BPKP atau Bawasda atau lnspektorat mungkin. Kalau saya baca pasal 60 berarti di akui dalam Undang-undang nomor 17 ini sudah ada disana intern pemerintah. Berarti pemeriksa Pemerintah itu ada filter, pemerintah itu ada mengendalikan, Pemerintah itu ada yang mengawasi sebagai tangan dari pada Presiden. intern. Sesuai dengan dahulu pengendalian 21
I I I I Oleh karenanya saya pikir kalau kita lihat dari Undang-undang ini. Tidak perlu kita takutkan BPKP maupun Bawasda atau inspektorat, tidak perlu kita takutkan untuk mempengaruhi BPK sebagai satu-satunya. Tidak perlu kita rasa kita takuti. Karena ini sudah menyatakan demikian begitu, Undang-undang ini sudah Undahg-undang menjabarkan bahwa Undang-undang ini mengakui dan memerintahkan pengawasan intern itu dahulu sebagai penyelamat dari pada Pemerintah sebagai masalah kerugian. Setelah itu kan baru tetapi kalau dalam pasal 60 kan dikatakan 7 hari sebelumnya harus dilaporkan kepada BPK. Tentu kita ketahui bahwa BPK itu adalah satu-satunya arti lembaga negara yang tertinggi untuk tindak lanjut dari pada kerugian. Oleh karenanya saya dari Partai Demokrat berpendapat, bisa saja kembali kepada teks Undang-undang Dasar 1945, satu pendapat. Atau bisa saja ada dua lagi disitu. BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara. ltu juga bisa hampir sama saya pikir. Atau apapun yang dikatakan Pemerintah bisa juga. Jadi saya pikir antara dua, BPK sebagai satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara atau BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa ekstemal pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Saya pikir itu karena dua-duanya saya lihat hampir sama. Saya pikir kembali kepada teks UUD 1945. ltu merupaka pendapat kami, karena kami Ii hat pengendafian intern Pemerintah ltu sudah ada kekuatan hukum. Bahwa katakanlah apa yang dikatakan .... ltu Presiden sudah duluan memfilter kerugian tetapi disitu belum dikatakan harus difaporkan kepada BPK. Saya rasa demikian dari kami, usulnya adalah kembali kepada teks UUD 1945 atau katakanlah BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Terakhir dari Pak Rizal dari Fraksi PAN. Silahkan DRS. H. RIZAL DJALIL, MM (F.PAN): Terima kasih lbu. Jadi kami tetap berpendapat bahwa substansi dan redaksi mengacu kepada UUD 1945. hal-hal lain yang terkait tadi menyangkut dari Pemerintah baik persoalan ekstemal tadi kita cantumkan nanti di penjelasan umum. Nah kemudian saya memberikan catatan khusus, saya sependapat dengan Prof. Mahfud tadi bahwa BPK ini kalau dia mengeluarkan hasil audit ya dia harus menjelaskan segalanya. Jangan lagi ada dia menjadi terdistorsi oleh hasil audit lain begitu, dia kan lembaga paling tinggi. Public tidak mau tahu persoalan auditnya ini dan segala macam kan begitu. Saya kira itu yang harus menjadi perhatian dari teman-teman BPK. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rizal. Seperti dari hasil pandangan fraksi tadi sudah hampir sepakat semua, bahwa ada alternative. Pertama DIM nomor 31 ini kembali substansi dan rumusannya kembali kepada UUD 1945, yang kedua adanya yang akan ada beberapa fraksi tadi dimasukkan dalam penjelasan untuk mempertegas penjelasan mengenal ekstemal tadi ltu adalah merupakan satu catatan, karena ada masukan dari Pak Harry belum tuntasnya kata eksternal tadi. ltu yang bisa saya tangkap dari beberapa pandangan fraksi. Pada prinsipnya substansi itu sudah sama, hanya dalam perumusannya masih ada beberapa alternative. Satu kembali ke UUD 1945. kedua BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dan yang ke tiga alternative dari Pemerintah. Dimana itu juga dimasukkan kedalam penjelasan. Bunyinya adalah sebagai berikut "BPK merupakan satu-satunya lembaga negara pemeriksa ekstemal, pengelo/aan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri" 22
I I I I Saya kembalikan dahulu kepada Pemerintah sebelum kita serahkan ini kepada Tim Peru mus. PEMERINTAH (DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA) : lbu Pimpinan Kami sangat setuju dengan yang terakhir yang lbu rumuskan itu. Mohon penegasan dengan demikian apakah diperlukan satu ayat atau dua ayat. Karena sudah mencakup penegasan satu-satunya dan juga penengasan bebas dan mandiri. Hanya saja masing masing memerlukan penjef as an. Penjelasan mengenai be bas dan mandiri, tadi malam kita sepakati untuk di rumuskan. Sementara mengenai pengertian satu-satunya untuk menegaskan bahwa Pemerintah juga dapat membentuk unit pengawas di lingkungan Pemerintah, kami mengusulkan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan di penjelasan dengan penyempumaan. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Pemerintah dapat membentuk unit pengawas atau unit pengawasan, mohon nanti ahli bahasa. Yang merupakan bagian dari system pengendalian intern Pemerintah. Nah dengan demikian maka keberadaan unit-unit yang ada di Pemerintahan seperti sekarang. Seperti adanya KPK, adanya Tim Taskipikor, adanya Bawasda dan adanya BPKPadalah dalam konteks tersebut. Jadi bukan sebagai lembaga negara pemeriksa ekstemal tetapi lembaga di lingkungan Pemerintahan dalam rangka pengendalian system internal Pemerintah. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Saya ...... dalam penjelasannya. Dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilltas pemerintah dapat, apa Pak. PEMERINT AH (DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA) : dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Pemerintah dapat membentuk unit pengawas yang merupakan bagian dari system pengendalian intern Pemerinfah. Jadi tanpa menyebut unit-unit yang dimaksud tentunya yang disesuaikan dengan dinamika didalam penyefenggaraan pemerintahan Bu dan Undang-undang yang sudah ada yang mengamanatkan masing-masing lembaga lembaga tersebut. KETUA RAPAT: ltu tadi penjelsan dari Pemerintah dan Pemerintah tetap meminta bahwa saran dari pemerintah tetap masuk dalam batang tubuh dan ada penjelasan sebagaimana yang tertulis di slide di depan. lni saya kembalikan dahulu ke rekan-rekan anggota Panja. Oh Pak Wahid mau menambahkan. PEMERINTAH (DIRJEN PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN): Sebenamya kita sudah satu ya, Cuma merumuskan karena terkait dengan kesepakatan kita di ayat satu kemarin. Kemarin kan sudah jelas, kata-kata satu ada, lembaga negara ada, yang tidak ada itu ekstemal. Jadi keinginan dari Pemerintah yang ditawarkan tadi itu mencoba merumuskan antara ayat 1 dan 2. esensinya tidak hilang ayat 2 itu. Esensi ayat 2 itu tidak hilang karena sudah disepakati bahwa satu-satunya Jembaga negara yang dan itu sifatnya inten eksional. Dan mengenai rumusan yang terakhir itu lebih mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada. Misalnya dihindari kata-kata dapat karena itu Undang-undang sudah dikatakan memberikan kewenangan bukan dapat. Jadi tolong nanti penjelasan itu di Tim Perumus disesuaikan dengan Undang-undang. Memang Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk pengawasan internal itu. Dan penjelasan Rancangan Undang- 23
I I I I undang ini sudah cukup bagus menurut saya. Ya dipakai ini. Rancangan Undang-undang dari DPR RI. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya sebelum ke Pak Ramson ke Ketua Pansus sebentar. KETUA PANSUS : Ya kami mengerti apa yang ada didalam pikiran Pemerintah. Artinya Undang undang ini juga harus mampu menjamin keberadaan istilah Pemerintah adalah pemeriksa internal. Pengawasan atau pemeriksan internal saya kurang mengerti, kan sama saya sifatnya pengawasan. Nah apakah di dalam Undang-undang ini secara detail perlu dicantumka kan itu persoalannya. Bentuk persoalannya disitu. Pemerintah kelihatannya ingin ada ketegasa. ltu saja, tapi apakah BPK mengantur itu, Undang-undang BPK ini. Padahal bunyi tadi kami menganggap sudah jelas. Penjelasan yang ada disampaikan oleh DPR RI juga memberikan peluang untuk itu. lni disebut ljren dan segala macam, artinya kita tidak mengatur hal itu. Jangan Undang-undang ini terlalu detail, mungkin ini didalam Undang-undang lain atau peraturan Pemerintah. Saran saya itu. Penjelasan DPR RI ini kami merasa itu sudah cukup dan · kemudian tadi disebut KPK bukan unit yang dibuat Pemerintah. Tapi KPK ada berdasarkan Undang-undang. Karena kebutuhan untuk secara crash program menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Maka tadi pertanyaan kami bagaimana status KPK dengan adanya bunyi Undang-undang ini. Apakah berbenturan tidak Undang-undang tentang KPK dengan Undang-undang tentang BPK, serta fungsi danperan KPK sendiri. Apakah statusnya dia itu lembaga negara, itu yangkami ingin mendapatkan jawaban. Jang an nanti kita putuskan justru terjadi kontra diktif. ltu justru, karena dia bukan unit dari pemerintah. Bukan unit dari Pemerintah tetapi KPK dapat menugaskan unit dari Pemerintah untuk memeriksa atau mengawasi keuangan negara yang ada didalam Pemerintah. Jadi sekali lagi bahan tadi masuk kedalam Tim Perumus, tetapi kita sepakati kalau detail diharapkan oleh Pemerintah dengan menyebut lrjen segala macam ini, ini saya pikir apa yang sudah di catat di sini sudah bagus ini. Penjelasan DPR RI dari sini, apa kurangnya begitu. Tapi tidak tahu. lni hanya pemikiran kita. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih Ketua Pansus Tetapi hanya mau klarifikasi kembali saja bahwa untuk KPK, maaf ketua Pansus. Pasal 3 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan saya bacakan. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi KPK adalah lembaga negara. DR. MOH. MAHFUD MD (F.PKB): Biar tidak berfarut-larut saya kira begini. Kita harus membedakan pengawasan itu. Kepada lembaga-lembaga negara. BPK itu pengawas ekstemal di bidang keuangan. KPK pengawas ekstemal di bidang pengawasan hukum dan penuntutan. Jadi tidak ada masalah tidak ada pertentangannya saya kira itu. KETUA RAPAT: Terima kasih penjelsan dari Pak Mahfud. DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F. PG) : Dan menambahkan Ketua. 24
I I I I Jadi KPK itu sumber hukumnya Undang-undang dan BPK sumber hukumnya Undang-undang Dasar. Jadi ada dua lembaga negara tetapi sumber hukumnya berbeda. Jadi kalau kita bicara hirarki hukum kita bisa menebak dimana posisi dari pada lembaga negara. Walaupun namanya sama-sama lembaga negara. Tetapi sumber hukumnya berbeda dan tersendiri mengenai sumber lembaga negara yang bersangkutan. itu menafsirkan KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Harry, lebih jelas lagi. Dan yang terakhir silahkan. RAMSON SIAGIAN (F.PDIP) : Saya melihat tadi usulan Pemerintah yang terakhir Pak Mulya itu terlalu jauh. Jadi kurang pas. Sebenarnya yang diperlukan disini bahwa BPK inf, lembaga negara satu satunya yang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Di penjelasan cukup disebut bahwa yang dilakukan itu adalah pemeriksaan eksternal. Artinya ada peluang terhadap Pemerintah atau lembaga lain yang mempunyai institusi untuk melakukan pemeriksaan. Dan bukan yang hanya lembaga yang berada di bawah Pemerintah bukan. Bahwa kantor akuntanpun dapat melakukan pemeriksaan oleh Pemerintah, oleh Presiden. Jadi kalau disitu kan tidak juga ada peluang untuk kantor akuntan public. Yang tadi di kemukakan oleh Pak Mulya itu, jadi terlafu f uas. Jadi yang penting disini didalam penjelasan bahwa BPK itu hanya berfungsi sebagai pemeriksa eksternal, jadi kalau pemeriksa internal itu tergantung kepada Pemerintah. Tergantung Presiden itu mau memerintahkan itu pemeriksaannya itu BPKP atau juga mungkin mengundang kantor akuntan public. ltu tergantung jadi tidak perlu di atur didafam Undang-undang pasal ini didalam penjelasan pasal ini. Yang panting penjelasan ini bahwa BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan pemeriksaan eksternal. Jadi kalau pemeriksaan internal ya tergantung Pemerintah. Mau menggunakan unit apapun bisa. ltu maksudnya ada peluang. Tetapi kalau di kunci disitu tidak ada lagi seperti peluang kantor akuntan public untuk melakukan pemeriksaan begitu. Jadi itu lbu Pimpinan, sebagai penjelsan itu bahwa seseuai dari draft yang sudah ada dari DPR Republik Indonesia, sudah cukup bagus sebenarnya. Kalau pun ada penekanan sebagai berfungsi sebagai pemeriksa eksternal. Dimana struktur pemeriksaan internal itu tidak perlu diketahui didalam penjelasan ini. Buktinya itu sudah bagian tersendiri dari Pemerintah yang bebas melakukan pemeriksa internal. Ataupun mengundang darimanapun untuk melakuan pemeriksaan internal. Demikian lbu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya minta klarifikasi lagi dari Pemerintah Karena tadi sebenamya saya menangkap Pak Mulya seperti yang disarankan. Pak Wahid setuju dengan usufan dari penjelasan dari DPR Republik Indonesia. Kalau saya menangkap sepertl itu tadi. Penjelasan ya, mengenai penjelasan. DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI (F .PPP) : lnterupsi Pimpinan. Sebelum diserahkan kepada Pemerintah saya ingin memperkuat Pak Ramson, dan untuk itu yang dikehendaki oleh Pemerintah sudah tercantum di Undang-undang nomor 15 begitu loh. Jadi tidak perlu lagi. Kan sudah diatur disitu. Pengawasan internal kan di Undang-undang nomor 15 ini kan. Terima kasih 25
I I I I KETUA RAPAT: Saya mohon klarifikasi itu dahulu sebentar Pak Mulya. PEMERINT AH (DIRJEN PERUNDANG·UNDANGAN) : Pemerintah itu satu ya, Cuma mungkin yang mengungkapkannya yang berbeda. lni contoh saja jangan bergeser dari Rancangan Undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR RI itu bagu itu. Baik ekstemal dan internal . kemudian Pak Mulya ada Direktorat Jenderal itukan contoh-contoh yang memang ada begitu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Rupanya Pak Suryama ingin menyampaikan pendapat yang lain tetapi sebelumnya saya berikan kepada teman-teman anggota yang lain dan Pemerintah. PEMERINT AH (DIRJEN PERUNDANG·UNDANGAN) : Tolong seperti KPK jangan disebutkan. Focus pada rezim BPK jadi jangan menyinggung Tipikor dan segala macam, ini rezim-rezim BPK pemeriksa keuangan. KETUA RAPAT: Rekan-rekan anggota Panja yang saya hormati, Sebelum Pak Suryama memberikan pendapatnya sudah jam 11.30 siang. Karena ada beberapa teman yang akan melaksanakan sholat Jum'at. Saya menawarkan kepada pemerintah dan rekan-rekan anggota Panja sampai sampai jam berapa kita melaksanakan rapat Panja ini. Apakah 10 menit lagi, 15 menit lagi. DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F. PG) : Atau langsung saja Ketua, saya rasa ini sudah satu pendapat. lnti-intinya sudah anu kita serahkan saja ini kepada Tim Perumus. Cuma barangkali ada tadi pendapat dua yang satu-satunya dan satu lembaga dimasukkan saja di dalam alternative content di Tim Perumus nanti. Tetapi apresif sama adalah fembaga negara. Kita Pemerintah dan DPR RI sama. Ekstemal dan internal kita ada pengertian yang sudah kita sepakati. Jadi tinggal perumusannya saja dan mungkin nanti perdebatannya didalam Tim Perumus adalah apakah satu-satunya atau ada dua pendapat saya lihat tadi. ltu dimasukkan dalam content saja di serahkan kedaf am Tim Perumus untuk memutuskan. KETUA RAPAT: Baiklah Terima kasih Pak Harry. Jadi saya kembali lagi sebelum, sebenamya dalam DIM nomor 31 ini secara substansi kita sudah hampir sepakat yaitu hal yang substansial sekali yaitu satu dan satu satunya. ltu yang pertama. Yang kedua mengenai penjelasan yang akan kita rumuskan nanti kata demi katanya di Tim Perumus. Apakah yang sudah saya sebutkan tadi ini sudah dapat klta sepakati. Saya kasih waktu kita sepakat dahulu 10 menit atau 15 menit. Baik 10 menit kita sepakat untuk menyelesaikan rapat Panja siang hari ini. Saya mulai dari Pak Mahfud dan terakhir Pak Suryama. Silahkan Pak. DR. MOH. MAHFUD MD (F .PKB) : Saya satu menit saja. Saya minta dicatat yang tadi saya usulkan karena sesudah saya eek di DIM 51, 52, 53 tidak ada. Saya minta kalimatnya begini nanti didiskusikan setuju atau tidak. "hasi pemeriksaan BPK tidak menutup kemungkinan bi/a ber/akukannya tindakan hukum berdasarkan /aporan-laporan dari institusi lain termasuk dari LSM". 26
I I I I Disitu yang sering banyak data yang justru akurat, lalu itu sering ditolak. Di BPK sudah selesai katanya. Padahal datanya tidak lengkap, oleh karena itu dia akan menutup karena sudah sesuai dengan aturan hukum. Tolong ditanggapi saya kira konteks nya masih ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Tolong stat ahli dimasukkan dari Pak Mahfud bahwa mengenai laporan dari hasil BPK tidak menutup adanya tindakan hukum termasuk laporan-laporan dari LSM. Demikian Pak Mahfud. Saya lanjutkan ke Pak Muzamiil, silahkan. DRS. AL MUZAMllL YUSUF (F.PKS): Saya melihat sebenamya belum terjawab dari pertanyaan Pak Harry tadi. Kata-kata ekstemal, karena kalau bicara pemeriksa BPKP itu bukan pemeriksa, pengawas kan. Jadi ada dua, kalau kita pake eksternal yang internal mana. Karena penggunaan kata-kata BPKP itu pengawas. Yang lain-lain didalam pemerintah ltu adalah pe ngawas jadi kafau kita internal memang harus ada Internal. Jadi menurut saya ini makanya jangan sampai dahulu di tutup pembahasan ini, biar saja di skors untuk kita sholat dan tidak mungkin kita selesaikan hal-hal seperti ini dalam waktu begitu singkat. Saya kira itu. KETUA RAPAT : Ya terima kasih Pak Muzamiil. Ada masukkan lagi yang harus kita harus catat yaitu kata ekstemal. Selanjutnya untuk sesi ini Pak Suryama. Silahkan Pak. DRS. RB. SURYAMA, MS.S. PSI (WAKIL KETUA PANSUS} : Pas betul bahwa sebelum di tutup yang jadi soal adalah eksternal. Saya sebetulnya ingin mengkalrifikasi pendapat beberapa pihak tadi dari Pemerintah dan saya kira dari POI P Pak Ramson dan terakhir ditegaskan lagi dari PKS. Kata-kata ekstemal ltu yang dikehendaki nanti kalau diserahka ke Tim Perumus cukup di masukkan di dalam batang tubuh atau cukup di penjelasan. Kalau bisa di pertegas 30 detik atau satu menit silahkan. RAMSON SIAGIAN (F.PDIP): Pimpinan itu di penjelasan. Dan tadi ada salah ketik tukang ketik itu Pemerintah bukan pemeriksa bisa membentuk institusi pemeriksaan internal atau bisa melakukan pemeriksaan internal lah. ltu tadi tolong di koreksi. DRS. RB. SURYAMA, MS.S. PSI (WAKIL KETUA PANSUS): ltu PDIP di penjelasan, pemerintah tadi. Tidak ingin di klariftkasi saja. Yang di usulkan Pemerintah kata-kata ekstemal itu di batang tubuh atau di penjelasan. Di batang tubuh, Ok. KETUA RAPAT: Sepertinya kita sudah hampir sepakat semua, secara substansi tinggal satu dan satu-satunya harus kita klariftkasi di Tim Perumus. Ke dua mengenai kata-kata ekstemal tadi ada masukan beberapa input seperti masukkan yang disarankan oleh Pak Mahfud, oleh PDIP dan oleh PKS serta dari Pak Harry dari Partai Golkar dan semua fraksi lainnya. Untuk sementara karena sudah hampir sholat Jum'at. Bagaimana kalau kita skors dahulu. Kalau kita skors dahulu untuk rekan-rekan anggota Panja u ntuk melaksanakan sholat Jum'at dan kita sepakat untuk kembali lagi di sini. 27
I I I I DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA (F. PG) : Partai Golkar tidak keberatan dua kata, satu-satu dan satu-satunya atau ekstemal itu kita serahkan ke Tim Perumus untuk kita. Jadi DIM ini kita bisa selesaikan Ketua. KETUA RAPAT: ltu jadi sudah semakin final, saya tinggal mengetok saja bahwa DIM nomor 31 akan kita bawa ke Tim Perumus dengan beberapa catatan untuk kita masukkan tadi. Setuju. (KETOK PALU 1X) Kita kembali setelah sholat Jum'at jam berapa rekan-rekan. · Kafau di agenda klta kembali lagi pukul 13.30 WIB. Dan memang kehadiran Bapak-bapak sekalian dan lbu, 13.30 kita harus kembali lagi disini dan kita harus tepat waktu. Wassasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . RAPAT DISKORS PUKUL 11. 45 WIB Jakarta, 15 September 2006 a.n. Pimpinan Rapat Sekretari Rapat, 28