BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Abraham Lincoln menyebutkan "democrasi is government of the people, by the people, and for the people" atau diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, pengertian yang sangat mendasar dengan menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari frasa "government of ..." kemudian diikuti hak-hak warga negara yaitu "... of the people, by the people, and the people."1 Frasa "of the people" memberikan arti bahwa pemerintah demokrasi berasal dari warga negara itu sendiri sehingga dapat dijabarkan pula bahwa demokrasi memberikan hak kepada warga negara untuk turut serta masuk dalam pemerintahan. Kemudian "by the people" memberikan arti bahwa pemerintahan dipilih oleh warga negara yang dimana kemudian terdapat sistem pemilihan umum untuk memilih pejabat negara maupun wakil rakyat. Terakhir, frasa "for the people" yang berarti untuk rakyat yaitu pemerintahan bekerja untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Melvin I. Urofsky menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; pemerintah berdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang demokratis; federalism; pembuatan undang-undang; sistem peradilan independen; kekuasaan lembaga eksekutif; media yang bebas; kelompok-kelompok 1 Melvin I. Urofski, 2001, Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., hlm. 2. 1
kepentingan; hak masyarakat untuk tahu; dan melindungi hak-hak minoritas; kontrol sipil atas militer.2 Penjabaran Melvin I. Urofsky membagi kekuasaan secara vertikal yaitu federalism dimana terdapat negara federal dan negara bagian kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal dengan trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melvin I.Urofsky juga menyebut sistem peradilan yang demokratis untuk mengisi ruang dari kekuasaan tersebut. Pemilihan umum menurut James Madison adalah sebuah ketergantungan pada rakyat dan pemilihan umum sebagai prinsip dasar dari demokrasi. 3 D. Grier Stephenson, Jr menjelaskan pemilihan umum secara mendetail mengenai siapa yang boleh memilih maupun siapa yang boleh dipilih. Menurutnya yang boleh memilih dalam pemilihan umum adalah warga negara yang memenuhi syarat.4 Syarat warga negara dalam pemilihan umum sendiri berbeda dalam setiap negaranya. Kemudian siapa yang boleh dipilih adalah biasanya diatur dengan syarat-syarat seperti warga negara, kependudukan, usia dan diajukan oleh partai politik maupun secara independen. Pengajuan secara independen dengan menggunakan sistem petisi dimana mengumpulkan tanda tangan atau kartu kependudukan dalam jumlah yang telah ditentukan sebagai ganti dari partai politik yang memang sudah mengakomodasi suara dan kepentingan. 2 Ibid. 3 D. Grier Stephenson Jr, 2001, Naskah Ketiga: Prinsip-Prinsip Pemilihan Demokratis, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C, hlm. 16. 4 Ibid. 2
Di Indonesia, demokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip menurut Melvin I. Urofsky contohnya yaitu berdasarkan konstitusi dimana di Indonesia , pemerintah dibatasi dengan konstitusi, kemudian pemilihan umum yang sudah dilaksanakan di Indonesia, pembuatan undang- undang, sistem peradilan yang independen dll. Demokrasi di Indonesia juga tidak hanya sebagai bentuk negara namun juga hak-hak warga negara salah satunya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan setidaknya terdapat enam syarat untuk memilih yaitu: Warga Negara Indonesia; Warga berusia tujuh belas tahun; Terdaftar sebagai pemilih; Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang inkracht; Bukan anggota TNI aktif. Dengan ini warga negara dewasa memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan pejabat yang akan naik dalam pemerintahan negara. Adapun syarat untuk dipilih seperti Presiden tercantum dalam konstitusi yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 6 menyebutkan calon presiden haruslah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Kemudian syarat lainnya ada dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 3
kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; Suami maupun istri dari calon presiden harus warga negara Indonesia; Tidak pernah mengkhianati negara; Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden; Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Melaporkan kekayaanya kepada instansi yang berwenang; Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; Tidak sedang dinyatakan pailit; Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Tidak sedang dicalonkan sebagai DPR, DPD, atau DPRD; Terdaftar sebagai pemilih; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir; Belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan yang sama; Setia pada Pancasila; Tidak pernah dipidana penjara; Berusia minimal 40 tahun; Berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; Bukan bekas anggota organisasi telarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S / PKI; Memiliki visi, misi dan program untuk melaksanakan pemerintahan NKRI. Dalam salah satu syarat tersebut, terdapat syarat yaitu belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan yang sama. Syarat tersebut juga terdapat pada UUD NRI 1945 Pasal 7 yaitu Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Demokrasi yang dimana memberikan hak- hak warga negara untuk terlibat dalm pemerintahan yaitu dengan melewati 4
pemilihan umum baik dengan cara memilih dan dipilih ini berkontradiksi dengan dua periode masa jabatan yang melarang warga negara untuk dipilih sebagai presiden selama lebih dari dua periode maupun untuk memilih seseorang untuk menjadi presiden selama lebih dari dua periode. Melarang warga negara untuk dipilih dan memilih adalah wujud dari pemilihan umum yang tidak demokratis yang dimana menurut James Madison sendiri menyebut bahwa pemilihan umum adalah prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Maka melalui penulisan ini akan melakukan penelitian hukum mengenai bagaimana terciptanya pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan bagaimana periodisasi masa jabatan presiden dalam perspektif demokrasi di Indonesia. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran pembatasan dua periode masa jabatan presiden? 2. Bagaimana periodisasi masa jabatan presiden dalam perspektif demokrasi di Indonesia? C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Mengetahui latar belakang munculnya pembatasan dua periode masa jabatan presiden. 5
2. Mengetahui bagaimana periodisasi masa jabatan presiden dalam perspektif demokrasi di Indonesia. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai pemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan dan pemerintahan terkhususnya hal terkait dalam penelitian hukum ini adalah mengenai periodisasi masa jabatan presiden di Indonesia. 2. Manfaat Praktis Penelitian hukum ini bermanfaat bagi mahasiswa maupun kalangan akademisi sebagai referensi untuk pembaruan penelitian maupun penelitian baru terkait dengan isu yang sama yaitu periodisasi masa jabatan presiden. Selain itu penelitian hukum ini bermanfaat bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait periodisasi masa jabatan presiden. 6
7 E. Keaslian Penelitian Keaslian penelitian ini dapat dilihat berdasarkan penelitian lain yang memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai masa jabatan presiden. 1. "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" oleh Azhari Fadhil pada tahun 2020, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan rumusan masalah: a. Bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? b. Bagaimana urgensi dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Adapun hasil dari penelitiannya adalah: a. Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan suatu langkah yang tepat. Sebelum amandemen banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diantaranya yaitu mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan juga memberi peluang kepada Soeharto untuk dipilih berulang kali oleh MPR. b. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat dibutuhkan karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin
dengan pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan absolut, maka diberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan absolut, sehingga Presiden yang menjabat tidak akan dapat menduduki jabatan yang sama setelah dua periode menjabat. Pembeda penelitian ini dengan penelitian oleh Azhari Fadhil ini adalah penggunaan demokrasi sebagai perspektif utama sedangkan Azhari Fadhil menggunakan pandangan historis sebagai metode utamanya. 2. "Kajian Yuridis Terhadap Periodesiasi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Oleh Maiyestati Sowan Suyun pada tahun 2022, skripsi tersebut merupakan skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana pengaturan periodeisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 sesudah dan sebelum amandemen. b. Urgensi wacana tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Adapun hasil dari penelitiannya adalah: a. Pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan dalam UUD NRI 1945 pada pasal 7 guna menghindari kepemimpinan otoriter. 8
b. Kemudian urgensi wacana tiga periode adalah untuk menghindari polarisasi dan kesinambungan pembangunan. Hal ini adalah dinamika demokrasi sehingga menjadi hukum yang diharapkan (ius constituendum) Dari penelitian tersebut, penulis menggaris bawahi perbedaan yang mendasar bahwa dalam skripsi tersebut, Maiyestati meneliti periodeisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum dan sesusah amandemen UUD NRI 1945 dan berfokus pada wacana tiga periodisasi. Sedangkan dalam penulisan hukum ini akan lebih berfokus pada bagaimana periodisasi jika dilihan dalam perspektif demokrasi di Indonesia. 3. "Implikasi Penambahan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Oleh Aditya Aulia Fadillah, skripsi fakultas hukum Universitas Pancasila Tegal dengan rumusan masalah: a. Mengkaji pengaturan masa jabatan presiden dalam UUD NRI 1945. b. Mengkaji implikasi penambahan masa jabatan presiden tiga periode terhadap UUD NRI 1945. Dengan hasil poenelitian: a. Pengaturan masa jabatan presiden dalam UUD NRI 1945 ada pada pasal 7 dimana sebelum amandemen tidak ada pengatuiran mengenai periodisasi dan setelah amandemen terdapat pengatiuran maksimal 2 periode. 9
b. Implikasi penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah pelanggaran konstitusi atau suatu tindakan inkonstitosional. Adapun tiga periode harus diolakukan dengan proses amandemen UUD NRI 1945. Dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan dimana dalam skripsi yang telah disebut menggunakan UUD NRI 1945 sebagai sudut pandang atau menggunakan sudut pandang hukum dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penulisan hukum ini, penulisa memfokuskan sudut pandang demokrasi khususnya dalam perspektif demokrasi di Indonesia. F. Batasan Konsep Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menjelaskan beberapa pengertian terkait periodisasi masa jabatan presiden: 1. Periode Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Periode adalah kurun waktu; lingkaran waktu. 2. Presiden Presiden dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden memberi pengertian Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Demokrasi 10
Demokrasi berdasarkan etimologi berasal Bahasa Yunani, kata "demos" yaitu rakyat dan "cratein" yaitu pemerintahan. Maka "democratie" secara etimologi merupakan pemerintah dari rakyat. Abraham Lincoln menyebutkan "democracy is government of the people, by the people, and for the people" atau diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, pengertian yang sangat mendasar dengan menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari frasa "government of ..." kemudian diikuti hak-hak warga negara yaitu "... of the people, by the people, and the people." Frasa "of the people" memberikan arti bahwa pemerintah demokrasi berasal dari warga negara itu sendiri sehingga dapat dijabarkan pula bahwa demokrasi memberikan hak kepada warga negara untuk turut serta masuk dalam pemerintahan. Kemudian "by the people" memberikan arti bahwa pemerintahan dipilih oleh warga negara yang dimana kemudian terdapat sistem pemilihan umum untuk memilih pejabat negara maupun wakil rakyat. Terakhir, frasa "for the people" yang berarti untuk rakyat yaitu pemerintahan bekerja untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. 4. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 11
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. G. Metode Penelitian 1. Penelitian Hukum Normatif Penelitian hukum pada lazimnya memiliki dua jenis yaitu normatif dan empiris. Normatif adalah penelitian hukum dengan berfokus norma hukum yang ada. Sedangkan dalam penelitian empiris, berfokus pada fakta sosial atau fakta yang memang adanya dalam masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan berfokus pada norma hukum yang ada: a. Macam Data Dalam penulisan hukum ini, penelitian dilakukan dengan metode normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama sebagai sumbernya. Bahan hukum primer antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 12
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Bahan hukum sekunder antara lain: 1) Buku-buku yang membahas mengenai ilmu negara dan konstitusi. 2) Risalah rapat yang membahas adanya pembatasan masa jabatan Presiden. 3) Jurnal-jurnal yang membahas mengenai demokrasi. 4) Kamus hukum dan kamus non hukum. b. Cara Pengumpulan Data. Dalam penulisan hukum ini, cara pengumpulan data yang dipakai ialah studi literatur atau studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian utama. c. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap interpretasi atau pengertian data yang kemudian akan dinilai bagaimana bahan data tersebut sesuai atau tidaknya dalam penelitian ini. Penilaian bahan hukum dilakukan didasarkan kepada peraturan, asas maupun teori hukum yang ada dalam rangka untuk meneliti hal-hal yang menjadi masalah dalam penulisan hukum ini. 13