1 - LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN BERKELANJUTAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dan masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya, perlu dilakukan peningkatan Pengadaan Berkelanjutan; b. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 huruf i Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Paraf jdih.lkpp.go.id
Mengingat Menetapkan 2 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi; : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN BERKELANJUTAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI. Paraf jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
4 - LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN BERKELANJUTAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI NOMOR : 3 TAHUN 2024 TANGGAL : 19 Februari 2024 MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN BERKELANJUTAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI Paraf jdih.lkpp.go.id
1 - Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum Paraf jdih.lkpp.go.id
2 - D O K U M E N P E M I L I H A N Nomor: __________ Tanggal: __________ untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi __________ Kelompok Kerja Pemilihan __________ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah _______ Tahun Anggaran ____ Paraf jdih.lkpp.go.id
3 - DAFTAR ISI BAB I. UMUM ... - 6 - BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI ... - 10 - BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ... - 11 - A. UMUM ... - 11 - IDENTITAS POKJA PEMILIHAN DAN LINGKUP PEKERJAAN ... - 11 - 1. SUMBER DANA ... - 11 - 2. PESERTA TENDER ... - 11 - 3. 4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN ... - 12 - 5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN... - 13 - PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM ... - 13 - 6. 7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN TENAGA 8. 9. KERJA ... - 14 - SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA ... - 15 - SATU PENAWARAN TIAP PESERTA ... - 15 - B. DOKUMEN PEMILIHAN ... - 15 - 10. ISI DOKUMEN PEMILIHAN ... - 15 - 11. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN ... - 16 - 12. PEMBERIAN PENJELASAN ... - 16 - 13. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN ... - 17 - 14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ... - 18 - C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI ... - 18 - 15. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN ... - 18 - 16. BAHASA DOKUMEN ... - 18 - 17. DOKUMEN PENAWARAN ... - 18 - 18. HARGA PENAWARAN ... - 22 - 19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN ... - 23 - 20. MASA BERLAKU PENAWARAN ... - 23 - 21. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ... - 23 - 22. PAKTA INTEGRITAS ... - 24 - 23. JAMINAN PENAWARAN ... - 24 - D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ... - 25 - 24. PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ... - 25 - 25. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ... - 25 - 26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN ... - 27 - E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI... - 28 - 27. PEMBUKAAN PENAWARAN FILE I ... - 28 - 28. EVALUASI PENAWARAN FILE I ... - 28 - 29. PEMBUKAAN PENAWARAN FILE II ... - 37 - 30. EVALUASI PENAWARAN FILE II ... - 37 - 31. EVALUASI KUALIFIKASI ... - 40 - 32. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ... - 42 - 33. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA ... - 45 - F. PENETAPAN PEMENANG ... - 45 - 34. PENETAPAN PEMENANG ... - 45 - 35. PENGUMUMAN PEMENANG ... - 47 - 36. SANGGAH DARI PESERTA TENDER ... - 47 - Paraf jdih.lkpp.go.id
4 - 37. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER ... - 48 - 38. PENGADUAN ... - 49 - G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ... - 49 - 39. TENDER GAGAL ... - 49 - 40. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ... - 50 - H. PENUNJUKAN PEMENANG ... - 51 - 41. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ... - 51 - 42. KERAHASIAAN PROSES ... - 54 - I. JAMINAN PELAKSANAAN ... - 54 - 43. JAMINAN PELAKSANAAN ... - 54 - J. PENANDATANGANAN KONTRAK ... - 56 - 44. PENANDA-TANGANAN KONTRAK ... - 56 - BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ... - 58 - A. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN... - 58 - B. LINGKUP PEKERJAAN ... - 58 - C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN ... - 58 - D. SUMBER DANA ... - 58 - E. PEMBERIAN PENJELASAN ... - 58 - F. PERSYARATAN TEKNIS ... - 59 - G. UNSUR, KRITERIA, DAN AMBANG BATAS UNSUR ... - 60 - H. CARA PEMBAYARAN ... - 61 - JAMINAN PENAWARAN ... - 62 - I. SANGGAH BANDING ... - 62 - J. BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ... - 63 - PERSYARATAN KUALIFIKASI ... - 63 - BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ... - 65 - A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) - (APABILA BER-KSO) ... - 65 - B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK - (APABILA DISYARATKAN) ... - 67 - C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN - (APABILA DISYARATKAN) - 69 - D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK ... - 71 - E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ... - 73 - F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ... - 74 - G. DATA PERALATAN DAN BAHAN RAMAH LINGKUNGAN ... - 75 - H. DATA PERSONEL MANAJERIAL DAN JUMLAH TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN DISABILITAS DAN MAGANG YANG TERLIBAT ... - 76 - I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)- 79 - J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) ... - 80 - K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN ... - 85 - L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [APABILA DIBERIKAN PREFERENSI HARGA]... - 88 - M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR ... - 89 - ISIAN DATA KUALIFIKASI ... - 90 - N. BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ... - 95 - Paraf jdih.lkpp.go.id
5 - BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ... - 97 - BAB IX. RANCANGAN KONTRAK ... - 101 - I. SURAT PERJANJIAN ... - 101 - II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ... - 109 - KETENTUAN UMUM ... - 109 - PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK... - 116 - B.1 Pelaksanaan Pekerjaan ... - 116 - B.2 Pengendalian Waktu ... - 120 - B.3 Penyelesaian Kontrak ... - 123 - B.4 Adendum ... - 125 - B.5 Keadaan Kahar ... - 128 - B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak ... - 130 - HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA ... - 133 - HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK... - 139 - TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA ... - 141 - PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA ... - 141 - PENGAWASAN MUTU ... - 145 - PENYELESAIAN PERSELISIHAN... - 147 - III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK ... - 149 - BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR ... - 161 - BAB XI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA ... - 164 - BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN ... - 171 - A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) ... - 171 - B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ... - 172 - C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN ... - 173 - Jaminan Pelaksanaan dari Bank ... - 173 - Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi /Perusahaan Penjaminan ... - 175 - Jaminan Uang Muka dari Bank ... - 176 - Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi /Perusahaan Penjaminan ... - 178 - Jaminan Pemeliharaan dari Bank ... - 179 - Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan ... - 181 - Paraf jdih.lkpp.go.id
6 - BAB I. UMUM A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran. B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan. D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK). E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut: Tender : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pemeliharaan, suatu pembangunan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan. pengoperasian, Kontrak Lumsum : Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap Dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. didasarkan pada HPS : Harga Perkiraan Sendiri Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. LDP : Lembar Data Pemilihan. LDK : Lembar Data Kualifikasi. PA : Pengguna Anggaran. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran. UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan. Paraf jdih.lkpp.go.id
PPK Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaku Usaha Pelaku Usaha Orang Asli Papua Penyandang Disabilitas Peserta Penyedia Subkontraktor Penyedia Jasa Spesialis APIP SPPBJ Surat Jaminan Daftar Keluaran dan Harga Pekerjaan Utama Mata Pembayaran Utama Harga Satuan Pekerjaan 7 - : Pejabat Pembuat Komitmen. : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK. : Badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/ettau kegiatan pada bidang tertentu. : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender. : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan untuk penyedia kontrak, melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); penanggung jawab : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain; : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; : Jaminan penjaminan. tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit : Daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. : langsung menunjang Jenis pekerjaan yang secara terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan : Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. Paraf jdih.lkpp.go.id
Harga Satuan Dasar Metode Pelaksanaan Pekerjaan Personel Manajerial Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Keselamatan Konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Rencana Keselamatan Konstruksi Ahli K3 Konstruksi /Ahli Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi 8 - : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya: a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari); b. Bahan (per m, per m2, per m3, per kg, per ton); c. Peralatan (per jam, per hari). : Metode yang menggambarkan semua metode yang digunakan secara sistematis dari awal sampai akhir meliputi dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. tahapan/urutan pekerjaan utama : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. : Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK. : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan. : Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK sertifikat pelatihan dan yang dibuktikan dengan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konstruksi/Keselamatan Konstruksi : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paraf jdih.lkpp.go.id
Biaya Penerapan SMKK Biaya Penerapan SMKK Harga Terendah LPSE SPSE Dua File
Isian Elektronik Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi 9 - dalam setiap Pekerjaan Konstruksi. : metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penentuan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis yang disyaratkan. : Layanan Pengadaan Secara Elektronik : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui website unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. : Metode penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam 1 (satu) File sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam File yang lain serta diunggah secara terpisah dalam waktu yang bersamaan. : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (upload) oleh pengguna aplikasi. : Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi. Paraf jdih.lkpp.go.id
10 - BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Pengumuman tercantum pada SPSE dan dapat ditambahkan di situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya Paraf jdih.lkpp.go.id
A. UMUM 1. Identitas Pokja Pemilihan dan Lingkup Pekerjaan 2. Sumber Dana 3. Peserta Tender 11 - BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 1.1. Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP. sebagaimana 1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak. Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO. 3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK. 3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran. 3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang: a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi; b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO; c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan; d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO. 3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah leadfirm yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi. 3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional. 3.7. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: a. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar; b. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah; c. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; atau d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil. Paraf jdih.lkpp.go.id
4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan 12 - 3.8. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm). 3.9. Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen). 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk KSO dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. 3.11. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 3.12. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi 3.13. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan tertent. 3.14. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi leadfirm KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO. 4.1. Peserta dan pihak yang ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen atau terkait dengan pengadaan informasi yang tidak benar/tidak tepat untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi termasuk pemberian klaim dan atau manfaat keberlanjutan, lingkungan, yang secara independen. untuk memenuhi teknis peraturan termasuk sertifikasi tidak dapat dibuktikan b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan; c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; Paraf jdih.lkpp.go.id
5. Larangan Pertentangan Kepentingan 6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan 13 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. 4.2. Peserta yang tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan terbukti melakukan penetapan pemenang; b. Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan c. sanksi Daftar Hitam. 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA. 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan. 4.5. Peserta pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan negara. dilarang melibatkan 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama; b. Penyedia konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai yang Pekerjaan pelaksana didesain/diawasinya; yang telah ditunjuk sebagai Konstruksi c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 5.3. Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara. 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta. Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila: Paraf jdih.lkpp.go.id
Sanksi Daftar Hitam 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan tenaga kerja 14 - a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan; e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS; f. pemenang sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; Pemilihan mengundurkan diri g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang. 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan semaksimal mungkin terjadinya f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
15 - 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 7.5 Jumlah pekerja yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus dilaporkan selama periode pelaksanaan pekerjaan dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang dipekerjakan serta tenaga kerja magang. 8. Sertifikat Kompetensi Kerja 8. Sertifikat Kompetensi Kerja Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi dan personel. 9. Satu Penawaran Tiap Peserta 9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran. 9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (leadfirm KSO). 9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. B. DOKUMEN PEMILIHAN 10. Isi Dokumen Pemilihan 10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi. 10.2. Dokumen Tender terdiri atas: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran administrasi dan Teknis (File I): 1) Dokumen Penawaran Administrasi: a) Surat Penawaran (sesuai SPSE) b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi. (apabila peserta berbentuk KSO). 2) Dokumen Penawaran Teknis: a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar; b) Daftar Peralatan Utama; c) Daftar Personel Manajerial; d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan); e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); Paraf jdih.lkpp.go.id
11. Bahasa Dokumen Pemilihan 12. Pemberian Penjelasan 16 - f) Penerapan aspek-aspek keberlanjutan (apabila menerapkan) diantaranya bukti sertifikat ramah lingkungan untuk material dan komponen serta daftar tenaga kerja dperempuan, disabilitas dan magang; dan g) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan). f. Bentuk Dokumen Penawaran Harga (File II): 1) Harga Penawaran Sesuai dengan Surat Penawaran File I 2) Daftar Keluaran dan Harga; g. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK): 1) Surat Perjanjian; 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak. h. Spesifikasi Teknis dan Gambar; i. Detailed Engineering Design; dan j. Contoh Bentuk Dokumen Lain: 1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Pelaksanaan; 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka); 5) Jaminan Pemeliharaan; 6) Formulir Penyampaian TKDN (apabila diberikan preferensi harga); 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor). 10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh leadfirm KSO); c. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO; d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta. Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia. 12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE. 12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 12.3. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan. Paraf jdih.lkpp.go.id
13. Perubahan Dokumen Pemilihan 17 - 12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta. 12.5. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 12.6. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang). 12.7. Apabila saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. diperlukan, Pokja Pemilihan pada 12.8. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan tambahan waktu untuk menjawab masih mempunyai pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 12.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 12.10. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE. 12.11. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal- hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. 13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan. 13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari Paraf jdih.lkpp.go.id
18 - kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 13.7. Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada). 14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 14.1 Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. 14.2 Perpanjangan penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja. batas akhir penyampaian C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen penyampaian penawaran dan kualifikasi. 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. 16. Bahasa 16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia. 16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam yang berbahasa asing Indonesia. Dalam hal 17. Dokumen Penawaran 17.1. Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas: a. Penawaran Administrasi dan teknis (File I) ; dan b. Penawaran harga (File II). 17.2. Dokumen Penawaran meliputi: a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO); b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas: 1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar; 2) Daftar isian peralatan utama beserta: a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; Paraf jdih.lkpp.go.id
19 - b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; sewa beserta (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; (3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: (a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; (b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; (c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau pendukung (d) bukti yang mencantumkan pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; lainnya adanya 3) Daftar isian personil manajerial beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Kerja. 4) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan); 5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: a) Elemen SMKK; dan b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi; 6) Bukti penerapan aspek-aspek keberlanjutan (apabila menerapkan) diantaranya bukti sertifikat ramah lingkungan untuk material dan komponen serta daftar tenaga kerja perempuan dan disabilitas; 7) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada). c. Dokumen lain: 1) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); 2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada). 17.3. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada File II meliputi: 1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran; 2) Daftar Keluaran dan Harga. 17.4. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan: a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar, harus memperhatikan: Paraf jdih.lkpp.go.id
20 - 1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan; 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak rupiah), Rp100.000.000.000,00 pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan (seratus miliar 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama. b. Peralatan utama: 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item); dan 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Asphalt Mixing Plant (AMP) dan/atau Batching Plant dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Peserta pada saat bersamaan. 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan: a) Jenis peralatan utama yang disyaratkan: (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan banyak nilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan HPS paling (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan: (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama. paling sedikit di c. Personel manajerial: 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Paraf jdih.lkpp.go.id
21 - Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali : (a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan (b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel; 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja; 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi; dan b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT; 7) Untuk pekerjaan yang memiliki risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan syarat tingkat Petugas Keselamatan Konstruksi pengalaman; tanpa b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan: (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya syarat Konstruksi Keselamatan pengalaman; tanpa c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan: (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama syarat Konstruksi Keselamatan pengalaman; dan keselamatan tanpa d) Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. konstruksi 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Paraf jdih.lkpp.go.id
18. Harga Penawaran 22 - Konstruksi/Ahli memperhatikan ketentuan: a) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun. Keselamatan Konstruksi b) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun; c) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun; dan dengan paling d) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), lama 8 pengalaman yang disyaratkan paling (delapan) tahun. d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP dengan mengacu ketentuan pada SSUK (apabila disyaratkan); e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan: 1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan 2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. 18.1. Peserta memasukkan nilai penawaran dan mengunggah Daftar Keluaran dan Harga pada SPSE. 18.2. Peserta mencantumkan harga keluaran/output dan harga total untuk setiap keluaran/output pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga. 18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, pengawasan dan pengujian mutu, tenaga kerja, praktik, pelaporan, pelatihan dan magang, serta semua pajak, dengan bea, ketenagakerjaan dan biaya hukum lainnya yang harus dibayarkan oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi total harga penawaran. untuk penyediaan supervisi dan pembayaran yang retribusi, terkait ini telah diperhitungkan dalam Paraf jdih.lkpp.go.id
19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 20. Masa Berlaku Penawaran 21. Pengisian Data Kualifikasi 23 - 18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit: a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; d. asuransi dan perizinan; e. Personel Keselamatan Konstruksi; f. g. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; Keselamatan Konstruksi. 18.6. Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai. 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil. 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah. 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 20.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SPSE. 20.2. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak. 20.3. Berkaitan dengan 20.2, pemenang tender dapat: a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau b. menolak permintaan tersebut dan mengundurkan diri secara tertulis. Pemenang tender yang menolak dan mengundurkan diri tidak dikenakan sanksi. 21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE. 21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE. Paraf jdih.lkpp.go.id
22. Pakta Integritas 23. Jaminan Penawaran 24 - 21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran. 21.4. Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE: a. dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui. b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/leadfirm KSO. 22.1. Pakta Integritas berisi pernyataan: a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22.2. Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas. 23.1. Dalam hal HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi. 23.2. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP. 23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut: a. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi; b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit; c. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengirima; d. Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta. jaminan, pencairan Paraf jdih.lkpp.go.id
25 - 23.4. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada PPK, memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; penjaminan, dan b. Penerbit ditetapkan/ Penawaran mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jaminan telah D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN 24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran 24.1. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) Dokumen Penawaran yang berisi: a. Penawaran administratif dan teknis (File I); dan b. Penawaran harga (File II) 24.2. File I dan File II disandikan/dienskripsi dengan sistem pengaman dokumen. 24.3. Peserta menyampaikan File I dan File II yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan. 24.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran. 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran 25.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. 25.3. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan: a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE; b. Dalam hal KSO, leadfirm KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO-nya. 25.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan: a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE; b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Paraf jdih.lkpp.go.id
26 - Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang terkirim sebelumnya; telah c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang mewakili/leadfirm KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE; d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) badan usaha tidak dalam yang bersangkutan pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung; 5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari yang bahwa disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka sanksi bersedia perusahaan/penyedia pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dikenakan ditemukan data/dokumen 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara. 25.5. Dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen, selanjutnya peserta melakukan enskripsi terhadap Dokumen penawaran harga (file II) menggunakan sistem pengaman dokumen. 25.6. Peserta mengunggah (upload) file I berupa Dokumen Penawaran administrasi dan teknis yang telah terenskripsi, kemudian setalah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload) file II berupa Dokumen Penawaran harga yang telah terenskripsi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 25.7. Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran (file I and file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran (file I dan file II) secara elektronik peserta telah menyatakan: a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP. Paraf jdih.lkpp.go.id
26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 27 - 25.9. Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (upload) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan tercantum dalam akta yang nama pemberi kuasanya pendirian/perubahan. 25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. 25.11. Peserta dapat mengunggah (upload) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 25.12. Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE. 25.13. Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/leadfirm KSO . 26.1. Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE. 26.2. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 26.3. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan harus penawaran menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. maka 26.4. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran. 26.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
28 - E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 27. Pembukaan Penawaran File I 27.1. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE. 27.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi File Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. 27.3. Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP. 27.4. Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Penawaran Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. 27.5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran. 27.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 28. Evaluasi 28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah Penawaran File I dengan ambang batas. 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan. 28.3. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan 28.4 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada SPSE 28.5 Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaaan penawaran file II dengan ketentuan: a. Dokumen Penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka. Paraf jdih.lkpp.go.id
29 - b. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE tidak dapat dibuku (didekripsi). c. Setelah penawaran file II dibuka, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga 28.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini; b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; yang d. Penyimpangan bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; 2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan- kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi; 3) Dokumen metode tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau pelaksanaan peserta 4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume terdapat pekerjaan, ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan. kecuali f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi; g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam; 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Paraf jdih.lkpp.go.id
30 - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal. h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis; 2) para peserta terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama; yang 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan. 28.7 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan terpenuhi, yaitu dengan Dokumen Pemilihan dilampirkannya: a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber- KSO); c) Dokumen Penawaran Teknis d) Dokumen Penawaran Harga. 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4 b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagimana tercantum dalam LDP; c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila yang jelas sedangkan dalam huruf jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur. tertulis dalam angka tidak d) Nama yang tercantum dalam surat Penawaran sama dengan nama peserta; Jaminan e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP; f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: Paraf jdih.lkpp.go.id
28.8 31 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila yang jelas sedangkan dalam huruf jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau tertulis dalam angka tidak (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur. g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender; h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket i) j) pekerjaan yang ditenderkan; Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan; Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan k) Substansi Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada secara penerbit jelas dan meragukan. dan keabsahan/keaslian jaminan apabila kurang 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11 c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi; e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal. Evaluasi Teknis: a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan: 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan sebagaimana pemenuhan tercantum dalam LDP; persyaratan teknis Paraf jdih.lkpp.go.id
32 - 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila nilai total keseluruhan unsur melewati skor ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP 3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi: (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama; (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; utama (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan yang spesifikasi/volume disyaratkan. pekerjaan Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/campuran/ komposisi material dari jenis pekerjaan. b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari: (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan; (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli; (c) Untuk selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa. peralatan sewa, disertai dengan (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan: (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi; (b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut yang menggugurkan pada saat evaluasi; tidak menjadi hal (c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. (3) Pencantuman merek, lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan; tipe, dan Paraf jdih.lkpp.go.id
33 - (4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. (5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. (6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai target serta waktu yang sesuai dengan tidak dinyatakan dibutuhkan, maka memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis. (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan jelas, Pokja dapat melakukan kurang klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. (8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti- bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan. (2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi. (3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja. (4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan riwayat pengalaman kerja atau daftar referensi kerja dari pemberi pekerjaan. (5) Pengalaman tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. yang disampaikan (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa pelaksanaan memperhatikan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran). lamanya (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah lulus pengalaman kerja setelah personel pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh yang disyaratkan dalam LDP. SKA/SKT sesuai Paraf jdih.lkpp.go.id
34 - (8) Penilaian Manajer Pengalaman Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. (9) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 pekerjaan konstruksi. dalam melaksanakan (10) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan. (11) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan: (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau (b) Referensi kerja dari pemberi pekerjan. d) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan: (1) Memerikasa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun yang bukan pekerjaan utama; (2) Peserta unsur dinyatakan memenuhi pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SSKK; (3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan (4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 25.000.000.000,00 lima miliar rupiah), selain (dua puluh memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan. e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1) Elemen SMKK, meliputi: (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi; (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi: i. uraian pekerjaan, ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi: Paraf jdih.lkpp.go.id
35 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko; rencana tingkat risiko, ii) penjelasan meliputi program khusus; (c) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (d) Operasi Keselamatan Konstruksi; (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa. f) Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan Tindakan sasaran khusus dan ketentuan: (1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan: (a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan (b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan; konstruksi (2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan: (a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP; (b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi); (3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan tidak dievaluasi) atau konstruksi (isian menyampaikan Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); tabel Jadwal (4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety tidak Analysis) yang dievaluasi); dan telah diisi (isian (5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Paraf jdih.lkpp.go.id
36 - Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi). (6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani tertinggi perusahaan oleh pimpinan penyedia jasa tidak menggugurkan. (7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. dalam Rapat g) Penerapan aspek-aspek keberlanjutan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat : (1) Penggunaan material lokal untuk mengurangi transportasi yang berhubungan dengan emisi karbon yang (merujuk pada material diproduksi dalam provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan). (2) Material dan lingkungan komponen yang ramah (3) Kebijakan Ketenagakerjaan yang diusulkan, yang meliputi : (a) Jumlah tenaga kerja perempuan (b) Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas (c) Jumlah tenaga kerja magang (d) Pelibatan Orang Asli Papua (jika ada) Apabila peserta dapat menyediakan bukti keberlanjutan aspek-aspek pemenuhan sebagaimana IKP 28.8.g angka (1), (2) dan (3), maka akan diberikan nilai sesuai yang ditetapkan. h) Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada material/ barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis untuk serta material/barang/bahan menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan; d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran; kemampuan e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka menggugurkan penawaran. f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
29. Pembukaan Penawaran File II 30. Evaluasi Penawaran File II 37 - g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga; h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak teknis maka Pokja Pemilihan terendah evaluasi memenuhi evaluasi evaluasi melakukan berikutnya (apabila administrasi; terhadap penawar ada) dimulai dari i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis. 29.1 SPSE secara otomatis tidak akan membuka penawaran File II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis. 29.2 Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. 29.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP. 29.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tidak memasukkan dianggap penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. tersebut 30.1.1 Evaluasi Harga: a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS: a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal. 2) Dalam hal bagaaian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan : a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata dapat harga dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang; tersebut satuan Paraf jdih.lkpp.go.id
38 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; c) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang. 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya 0 (nol) atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya. 4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, tidak menyampaikan atau nilai apabila peserta sistem manajemen perkiraan biaya penerapan Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur. 5) Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen tidak lengkap secara SMKK biaya penerapan digugurkan; dan 6) Peserta yang memenangkan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK. tender dan b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN); 2) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan: a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung; b) Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan pembayaran pekerjaan; sebagai dasar pengukuran dan c) Pokja melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; d) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung tanpa memperhitungkan kewajaran keuntungan yang ditawarkan; harga e) Harga dalam rincian keluaran pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran; Paraf jdih.lkpp.go.id
39 - f) Dalam hal peserta tidak memberikan permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur; tidak hadir atau atas tanggapan g) Apabila peserta sebagai untuk pemenang menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan tersebut ditunjuk bersedia tender, harus h) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam. c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan: 1) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian; pada 2) Preferensi tiap kompomembarang yang memiliki nolai total paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Harga diberikan 3) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 4) Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. 5) Rumus penghitungan harga evaluasi akhir untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut: 𝐻𝐸𝐴𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 = (1 − 𝐾𝑃)𝑥 𝐻𝑃 HEA komponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang. KP = TKDN x Preferensi Tertinggi. HP = Harga Penawaran. 6) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang. 7) Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang. d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang- undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam; e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat Paraf jdih.lkpp.go.id
31. Evaluasi Kualifikasi 40 - melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta substansi tidak diperkenankan mengubah penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur; g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi; h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta; i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal. 30.1 Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 31.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya. 31.2 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi. 31.3 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi. 31.4 Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran. 31.5 Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur. 31.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 31.7 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. 31.8 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
41 - 31.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta. 31.10 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen. 31.11 Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan. 31.12 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 30.11 dalam LDK yang terdiri atas: a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi; b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU. c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan: 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir; 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan; 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan; 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU: a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan. d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar; b) Untuk pekerjaan kualifikasi e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai Paraf jdih.lkpp.go.id
32. Pembuktian Kualifikasi 42 - tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara; h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP - P KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 32.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi. 32.2 Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan: a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi; b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus Pemilihan pembuktian mengundang penawar yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada); kualifikasi, maka terendah Pokja berikutnya c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi. 32.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka. Paraf jdih.lkpp.go.id
43 - 32.4 Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. dengan mencantumkan 32.5 Dalam sudah pembuktian menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi. undangan kualifikasi 32.6 Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara: a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan. b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit. c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto. d. Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c. 32.7 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan. 32.8 Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya. 32.9 Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi calon pemenang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). 32.10 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu seluruh dokumen kualifikasi apabila data meminta kualifikasi peserta dengan peringkat sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). terbaik 32.11 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka calon pemenang dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut. 32.12 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan. 32.13 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja. Paraf jdih.lkpp.go.id
44 - 32.14 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta. 32.15 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: a. Direksi akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; yang namanya ada dalam b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan; d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO. 32.16 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan. 32.17 Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya. 32.18 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.7 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah. 32.19 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah. 32.20 Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal. Paraf jdih.lkpp.go.id
45 - 33. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga 33.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan: a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan rincian harga satuan keluaran. 33.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi. 33.3 Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran. 33.4 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. F. PENETAPAN PEMENANG 34. Penetapan Pemenang 34.1 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid. 34.2 Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Nilai Penawaran Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan 34.3 Apabila berdasarkan nilai penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada nagka 35.2 masih terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai akhir yang sama, maka penentuan peringkat peserta diantara peserta tersebut selanjutnya didasarkan pada; a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP); b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 34.4 Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP). 34.5 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka: a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur; Paraf jdih.lkpp.go.id
34.6 46 - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain; c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat: 1) waktu penggunaan alat tumpang tidak tindih (overlap); 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat; 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis lebih dari 1 (satu) paket dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur; e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain; f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat: 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan; 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan; b. Nama seluruh peserta; c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; d. Metode evaluasi yang digunakan; e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi; f. Rumus yang dipergunakan; g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan; Paraf jdih.lkpp.go.id
35. Pengumuman Pemenang 36. Sanggah dari Peserta Tender 47 - i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan; j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal surat Ikhwal sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan pelaksanaan tender, seperti k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal). 34.7 Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak (seratus miliar rupiah) maka Rp100.000.000.000,00 penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. 34.8 Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA). 34.9 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran (apabila Jaminan disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. dan/atau Penawaran 34.10 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat (apabila penawaran Jaminan disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. dan/atau Penawaran Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui SPSE. 36.1 Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. 36.2 Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan. 36.3 Sanggahan penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; diajukan oleh peserta apabila terjadi c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. Paraf jdih.lkpp.go.id
37. Sanggah Banding dari Peserta Tender 48 - 36.4 Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. 36.5 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja 36.6 Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal. 36.7 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a. sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 36.8 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. 37.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. 37.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP. 37.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. 37.4 Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP. 37.5 Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP. 37.6 Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP. 37.7 Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding. 37.8 Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima. 37.9 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta. 37.10 Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh: a) Bank Umum; b) Perusahaan Penjaminan; c) Perusahaan Asuransi; atau Paraf jdih.lkpp.go.id
49 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. penjaminan, dan Penerbit telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). jaminan Sanggah Banding 37.11 Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. Sanggah Banding 37.12 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding. 37.13 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal. 37.14 Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka: a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 37.15 Sanggah Banding menghentikan proses Tender. 37.16 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. 38. Pengaduan Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh perserta. G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL 39. Tender Gagal 39.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS; d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan beserta perubahannya dan aturan turunannya; Barang/Jasa Pemerintah Paraf jdih.lkpp.go.id
40. Tindak Lanjut Tender Gagal 50 - f. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 39.2 Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 huruf c dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding. 39.3 Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran. 39.4 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. 39.5 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA. 39.6 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE. 40.1 Setelah pengumuman adanya Tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan: a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk; b. tender ulang; atau c. penghentian proses tender. 40.2 PA/KPA, Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal. PPK, dan/atau Pokja 40.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan. Paraf jdih.lkpp.go.id
51 - 40.4 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila: a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; b. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan petunjuk teknisnya; e. seluruh peserta nepotisme; terlibat korupsi, kolusi, dan/atau f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; h. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; i. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemiliha dan/atau j. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 40.5 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru. 40.6 Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya. 40.7 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan lagi untuk melaksanakan proses tidak cukup waktu pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan. 40.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender. H. PENUNJUKAN PEMENANG 41. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 41.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 41.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah: a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan); Paraf jdih.lkpp.go.id
52 - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding). 41.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 41.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang. 41.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus sebelum menyiapkan Jaminan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan 41.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP. 41.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka: a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila: 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perundang-undangan Peraturan 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima hasil peserta dan/atau pihak lain). (bukan berdasarkan kepada c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti; d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia; e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan; f. PA/KPA dapat memutuskan: 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Putusan PA/KPA bersifat final. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak PA/KPA menyetujui pemilihan menyampaikan penolakan Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia. penyedia, tersebut kepada hasil Paraf jdih.lkpp.go.id
53 - 41.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ. 41.9 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk. 41.10 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. 41.11 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada). 41.12 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 41.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ. 41.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut: a. finalisasi rancangan Kontrak; b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; c. Rencana penandatanganan Kontrak; d. Dokumen Kontrak dan kelengkapan; e. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; g. Asuransi; h. Rencana pemberdayaan tenaga kerja perempuan, penyandang disabilitas dan magang; Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada i. saat evaluasi penawaran. 41.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi Paraf jdih.lkpp.go.id
54 - rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 41.16 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia). Kontrak meminta Penyedia 41.17 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal: a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak tidak dapat diterima oleh Pejabat objektif dan Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran. 41.18 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 41.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada). 41.19 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE. 42. Kerahasiaan Proses 42.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen. 42.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang sampai keputusan pemenang tidak berkepentingan diumumkan. 42.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. 42.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. I. JAMINAN PELAKSANAAN 43. Jaminan Pelaksanaan 43.1 Jaminan penandatanganan Kontrak. Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum 43.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau Paraf jdih.lkpp.go.id
55 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan). 43.3 Jaminan Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; jaminan pelaksanaan Pelaksanaan diserahkan kepada b. Penerbit telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). c. Masa berlaku tanggal Jaminan Pelaksanaan penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO); sejak d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan; f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; g. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima sama dengan nama Pejabat Jaminan Pelaksanaan Penandatangan Kontrak yang menandatangan kontrak; h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan; j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 43.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan. secara tertulis substansi 43.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 43.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Paraf jdih.lkpp.go.id
56 - J. PENANDATANGANAN KONTRAK 44. Penanda- tanganan Kontrak 44.1 Penandatanganan Kontrak ditetapkan. dilakukan setelah DIPA 44.2 Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila satu salah pernyataan terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. tersebut sudah tidak 44.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau setelah penyedia menyerahkan b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS. 44.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 44.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 44.6 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 44.7 Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut: a. adendum Kontrak (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis dan gambar; dan g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil terkoreksi apabila ada negosiasi). h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi arimatik). Paraf jdih.lkpp.go.id
57 - dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum. 44.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas: 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai. 44.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 44.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE. Paraf jdih.lkpp.go.id
HAL A. Identitas Pokja Pemilihan B. Lingkup Pekerjaan C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan D. Sumber Dana E. Pemberian Penjelasan 58 - BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK 1.1 Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan:__________________ [diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian...] b. Alamat Pokja Pemilihan:_______________ [diisi alamat Pokja Pemilihan] c. Website LPSE: ________________________ [diisi alamat website LSPE] 1.2 Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: _______________ [diisi nama paket pekerjaan yang ditenderkan] b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: _________________ [diisi uraian secara singkat dan jelas. dan ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan] c. Lokasi pekerjaan: __________________ [diisi nama alamat, kabupaten/kota serta provinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan] 1.3 dan 25.8b Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ____ (_______) hari kalender sejak SPMK. [diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] 2 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:_____Tahun Anggaran ______ [diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran] 2. Pagu Anggaran: Rp. __________ [diisi nilai pagu anggaran] 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. _______ [diisi nilai HPS] 12.4 Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: : _______________________ Hari : _______________________ Tanggal : ___________s.d _________ Waktu Tempat : _______________________ [Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan] Paraf jdih.lkpp.go.id
F. Persyaratan Teknis 17.4 28.8.3.a) sampai f) 59 - Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: No. 1. Dst. [diisi dengan pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar] Pekerjaan Utama ___________________________ ___________________________ 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: No 1 2 dst. Jenis ___ ___ ___ Kapasitas ___ ___ ___ Jumlah ___ ___ ___ [diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b] 3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil No Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pengalaman Kerja (tahun) Sertifikat Kompetensi Kerja 1 2 b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar No Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pengalaman Kerja (tahun) Sertifikat Kompetensi Kerja 1 2 3 4 [diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c:] 4. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di lima atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) No. rupiah) sampai Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan Subkontraktor lokal (Iya/Tidak) Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis) 1. 2. Dst __________________ __________________ Paraf jdih.lkpp.go.id
G. Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Unsur 28.8.b.2) 28. 8.3).a) sampai f) 60 - Pekerjaan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil) 1. 2. Dst bukan __________________ __________________ b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) No. Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakka n Subkontraktor lokal (Iya/Tidak) Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis) 1. _____________ _____ _____________ _____ 2. Dst Pekerjaan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Pekerjaan kecil kualifikasi Provinsi Setempat) 1. bukan Jasa Konstruksi dari _____________ _____ _____________ _____ 2. Dst [Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d] 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): rencana 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): rencana No. Uraian Pekerjaan ____________ ____________ Identifikasi Bahaya ____________ ____________ 1. Dst [diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.e 1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) masing-masing Unsur No Unsur, Sub Unsur, dan Kriteria Bobot Unsur Bobot Sub Unsur Ambang Batas Unsur 1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan manfaat keberlanjutan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) a. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis Paraf jdih.lkpp.go.id
H. Cara Pembayaran 19.2 61 - besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama; b. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 2 3 4 5 c. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; A. Peralatan Utama Minimal a. Peralatan 1 b. Peralatan 2 Personil Manajerial Penawaran H Bagian A) a. Personel 1 b. Personel 2 c. ... Bagian disubkontrakkan: a. Pekerjaan 1 b. Pekerjaan 2 Dokumen Rencana Konstruksi, meliputi : a. Kepemimpinan (Formulir pekerjaan yang Keselamatan dan Partisipasi keselamatan pekerja dalam Konstruksi (Pakta Komitmen) b. Perencanaan Konstruksi Keselamatan c. Dukungan Keselamatan Konstruksi d. Operasi Keselamatan Konstruksi e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 6 f. ... Penerapan aspek-aspek keberlanjutan: a. Material lokal yang digunakan untuk mengurangi transportasi yang berhubungan dengan emisi karbon b. Material, komponen, alat yang ramah lingkungan c. Ketenagakerjaan (Formulir Penawaran H, Bagian B) Nomor yang diusulkan oleh Peserta : kerja Kebijakan 1. Jumlah tenaga perempuan 2. Jumlah tenaga kerja Penyandang Disabilitas 3. Jumlah Tenaga Kerja Magang 4. Pelibatan Orang Asli Papua (jika diperlukan) 7 Persyaratan ... a. Sub Unsur 1 b. Sub Unsur 2 c. ... d. T o t a l 2. Ambang batas total keseluruhan unsur: _____ [Pokja Pemilihan wajib menguraikan kriteria penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yang dipersyaratkan secara rinci dan detail. Penilaian aspek berkelanjutan mengacu kepada dokumen yang ditawarkan oleh peserta terkait peralatan, material, dan tenaga kerja] Pembayaran dilakukan dengan cara __________ [diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termin), atau sekaligus] Paraf jdih.lkpp.go.id
I. Jaminan Penawaran J. Sanggah Banding 23.2, 28.7.b.2) b), dan 28.7.b2.e) 37.2 37.4 37.5 37.6 37.14 62 - Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran _______ [diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS] b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan _______ [diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak] c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _______ [diisi Kas Negara atau Kas Daerah] Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan ____________ kepada: [diisi nama KPA K/L/PD secara lengkap dan jelas] Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada ___ [diisi nama Pokja Pemilihan] Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah _______ [diisi nilai nominal 1% dari HPS] Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka _______ disetorkan dan dicairkan [diisi Kas Negara atau Kas Daerah] pada Paraf jdih.lkpp.go.id
HAL Persyaratan Kualifikasi 63 - BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK 3.2 31.12 Persyaratan kualifikasi: 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha_____________ [Kecil/Menengah/ Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan [sesuai dengan sub bidang _____________ SBU yang dibutuhkan] klasifikasi/layanan [Diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b] 4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c] 5. Memiliki Sertifikat Sertifikat Manajemen Mutu, Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar] 6. Nomor NPWP ____________, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak_______; [valid/tidak valid] 7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Paraf jdih.lkpp.go.id
64 - dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan tidak berstatus Aparatur Sipil pengurus/pegawai Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP - P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a. untuk Usaha Kecil, nilai kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditenrukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P adalah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 11. Dalam hal peserta melakukan KSO: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan; c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut. Paraf jdih.lkpp.go.id
65 - BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) - (apabila ber-KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan tender pekerjaan ________________ maka kami: ______________________________[nama perusahaan peserta 1] ______________________________[nama perusahaan peserta 2] ______________________________[nama perusahaan peserta 3] ______________________________[dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________[nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: _________ [nama perusahaan peserta 1]sebesar _____ % (___________ persen) _________ [nama perusahaan peserta 2]sebesar _____ % (___________ persen) _________[nama perusahaan peserta 3]sebesar _____ % (___________ persen) [dst.] 3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. 4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. 6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas: a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Paraf jdih.lkpp.go.id
66 - 7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada _________________________[nama individu dari perusahaan leadfirm KSO] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama perusahaan dari leadfirm KSO] berdasarkan perjanjian ini. 8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _________ tahun __________ pada ________________________ hari tanggal __________ bulan ____________, [Peserta 1] [Peserta 2] [Peserta 3] (_______________) (________________) (________________) Catatan: Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan Paraf jdih.lkpp.go.id
67 - B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK - (apabila disyaratkan) CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ______________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ___________________________ dalam jabatan selaku ini bertindak untuk dan atas nama ___________________________ dalam hal ___________________________ di [nama ___________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: berkedudukan bank] PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat selanjutnya disebut: : ___________________________ [Pokja Pemilihan] : ___________________________ PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ___________________________ (terbilang ___________________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan ____________________ dengan bentuk garansi bank, apabila: Nama Alamat selanjutnya disebut: : ___________________________ [peserta tender] : ___________________________ YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu : 1. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; 2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender; 3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; 4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau 5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama _______________ (_______________) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _______________ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran] Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 2. Paraf jdih.lkpp.go.id
68 - 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _______________ 4. Dikeluarkan di Pada tanggal : _______________ : _______________ [Bank] Meterai Rp10.000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ...........[bank] _______________ [Nama dan Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
69 - C. BENTUK ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN - (apabila disyaratkan) JAMINAN PENAWARAN DARI PERUSAHAAN CONTOH [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ______________ Nilai: ______________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ______________[nama], ______________[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ______________[nama penerbit jaminan], ______________[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ______________[nama Pokja Pemilihan], ______________ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan ______________, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______________(terbilang ______________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu: a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. e. terlibat Korupsi Kolusi dan/atau Nepotisme . 3. Surat Jaminan ini berlaku selama _______(_______) hari kalender dan efektif mulai tanggal _______ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran] 4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi. 5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Paraf jdih.lkpp.go.id
TERJAMIN (______________) Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke ...........[penerbit jaminan] 70 - Dikeluarkan di _______ pada tanggal _______ PENJAMIN Meterai Rp10.000,00 (______________) Paraf jdih.lkpp.go.id
71 - D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ______________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ___________________________ dalam jabatan selaku ini bertindak untuk dan atas nama ___________________________ dalam hal ___________________________ di [nama ___________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: berkedudukan bank] PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat selanjutnya disebut: : ___________________________ [Pokja Pemilihan] : ___________________________ PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ___________________________ (terbilang ___________________________) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan ____________________ dengan bentuk garansi bank, apabila: Nama Alamat selanjutnya disebut: : ___________________________ [peserta tender] : ___________________________ YANG DIJAMIN ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku selama ... (... dalam huruf ... ) hari kalender, dari tanggal ... s.d... 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Paraf jdih.lkpp.go.id
72 - 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ... Dikeluarkan di Pada tanggal : _______________ : _______________ [Bank] Meterai Rp10.000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ... [bank] _______________ [Nama dan Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
73 - E. BENTUK PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] JAMINAN SANGGAHAN BANDING Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut pada sebagai _____________________ [nama Pokja Pemilihan], _________________________ [alamat] sebagai Pelaksana Tender, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang bertanggung PENJAMIN, dengan terikat jawab tegas dan 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. terhadap hasil 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar. lambat 14 (empat belas) hari kerja 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp10.000,00 __________________ [Nama &Jabatan] __________________ [Nama &Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
74 - F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Penawaran Teknis [Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] Paraf jdih.lkpp.go.id
75 - G. DATA PERALATAN, MATERIAL LOKAL DAN MATERIAL ATAU KOMPONEN RAMAH LINGKUNGAN A. Peralatan CONTOH No Jeis Merek dan Tipe*) Kapasitas Jumlah Kepemilikan / Status Tahun Manufaktur (apabila diketahui) Sumber Energi (diesel, listrik, dsb) 1 2 dst ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ) Merk dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi B. Material lokal*) No. 1 2 dst Nama Material ___ ___ ___ Certificate of origin / Surat Keterangan Asal ___ ___ ___ Jumlah ___ ___ ___ ) merujuk pada material yang diproduksi dalam provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan C. Material atau Komponen Ramah Lingkungan No. 1 2 dst Material ___ ___ ___ Merk ___ ___ ___ Sertifikasi / Referensi Label Ramah Lingkungan*) ___ ___ ___ No. 1 2 dst Komponen ___ ___ ___ Merk ___ ___ ___ Sertifikasi / Referensi Label Ramah Lingkungan*) ___ ___ ___ )Sertifikasi/Referensi Label Lingkungan adalah skema sertikasi / referensi label ramah lingkungan untuk barang dan jasa diantaranya mengacu Skema Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Label Ramah Lingkungan KLHK dan Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Bukti pemenuhan sertifikasi/referensi label lingkungan untuk material konstruksi dan komponen barang dalam pekerjaan konstruksi diunggah bersama dokumen penawaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
76 - H. DATA PERSONEL MANAJERIAL, JUMLAH TENAGA KERJA PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS DAN MAGANG YANG TERLIBAT A. Data Personel Managerial CONTOH a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *) No Nama 1 2 ___ ___ 1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst... 1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst... Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pelaksana Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi Pengalaman Kerja (Tahun) **) ***) ___ ___ b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar No 1 2 3 4 Nama ___ ___ ___ ___ Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *) 1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst... 1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst... 1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst... 1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst... Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Manajer Pelaksanaan/Proyek Manajer Teknik Manajer Keuangan Ahli K3 Konstruksi Pengalaman Kerja (Tahun) **) ***) ___ ___ ___ ___ Keterangan: *) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan. **) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan. ***) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan. B. Jumlah Tenaga Kerja Perempuan, Penandang Disabilitas dan Magang yang terlibat Proporsi Tenaga Kerja Perempuan Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Proporsi Tenaga Kerja Magang Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Magang Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Magang Paraf jdih.lkpp.go.id
77 - CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA BERKELANJUTAN Saya yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan : ___________________________ : ___________________________ Bertindak untuk dan atas nama, Nama Perusahaan Alamat Telepon Faksimili Email : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ Menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi persyaratan kriteria keberlanjutan untuk tender sebagai berikut : Nomor PQ Judul PQ Di KKS : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ Persyaratan kriteria keberlanjutan yang akan dipenuhi yaitu : 1. Penggunaan material lokal 2. Penggunaan material atau komponen ramah lingkungan 3. Pelibatan tenaga kerja perempuan 4. Pelibatan tenaga kerja disabilitas 5. Pelibatan tenaga kerja magang Sebagaimana data-data yang disampaikan pada dokumen penawaran. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ____________,_____20__ Yang membuat pernyataan, (____________) [nama jelas] Paraf jdih.lkpp.go.id
78 - CONTOH Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial 1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : __________ 2. Nama Perusahaan : __________ 3. Nama Personel : __________ 4. Tempat/Tanggal Lahir : __________ 5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : __________ 6. Pengalaman Kerja 1) Tahun ____ a. Nama Kegiatan b. Lokasi Kegiatan c. Pemberi Pekerjaan d. Nama Perusahaan e. Uraian Tugas f. Waktu Pelaksanaan g. Posisi Penugasan : __________ : __________ : __________ : __________ : __________ : __________ : __________ 2) Dst.. Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan. ____________,_____20__ Yang membuat pernyataan, (__________) [nama jelas] Mengetahui: __________[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi] (__________) [nama jelas wakil sah] Paraf jdih.lkpp.go.id
I. 79 - BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN) CONTOH 1. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00) No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis) ...... 1. 2. ...... Dst. Dst. B. A. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil) ...... 1. 2. ...... Dst. Dst. 2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00) No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan A. Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama ...... 1. 2. ...... Dst. Dst. B. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat) ...... 1. ...... 2. Dst. Dst. 3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua) No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua a. Nama Subkontraktor: Identitas Pemilik Subkontraktor 3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua) No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua a. Nama Subkontraktor: Identitas Pemilik Subkontraktor 3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua) No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua a. Nama Subkontraktor: Identitas Pemilik Subkontraktor 1. ...... ... b. Alamat: ... c. Dokumen Pendirian: ... a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir): ... b. Nomor Identitas: ... b. Nama: ... 2. ...... ...... Dst. Paraf jdih.lkpp.go.id
80 - J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ... RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran] DAFTAR ISI A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal: A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) B.3. Standar dan peraturan perundangan C. Dukungan Keselamatan Konstruksi C.1. Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi C.5. Informasi Terdokumentasi D. Operasi Keselamatan Konstruksi D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.1. Pemantauan dan evaluasi E.2. Tinjauan manajemen E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi CONTOH Paraf jdih.lkpp.go.id
81 - A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini: [Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan ... [isi nama paket] pada ... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. ... [tempat], ... .. [tanggal] ... [bulan] 20... . [tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] Paraf jdih.lkpp.go.id
82 - [Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Bertindak untuk 2. Nama Jabatan Bertindak untuk : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 3... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO] dalam rangka pengadaan ... [isi nama paket] pada ... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. ... [tempat], ... .. [tanggal] ... [bulan] 20... . [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] [tanda tangan], [nama lengkap] [tanda tangan], [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO] Paraf jdih.lkpp.go.id
No. 83 - B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. Tabel Contoh Format Tabel IBPRP* Keterangan: 1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3. 2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan. 3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi. 4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a". B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP) Sasaran Uraian Tolok ukur Uraian Kegiatan Sumber Daya Jadwal Pelaksanaan Program Bentuk Monitoring Indikator Pencapaian Penanggung Jawab C. Dukungan Keselamatan Konstruksi Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi NO 1 2 3 4 Jenis Komunikasi Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) Pertemuan pagi hari (safety morning) Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting) Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) PIC Waktu Pelaksanaan Paraf jdih.lkpp.go.id
84 - D. Operasi Keselamatan Konstruksi Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) Nama Pekerja : [Isi nama pekerja] Nama Paket Pekerjaan : ....... : .....s/d...... Tanggal Pekerjaan Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan: 1 Helm/Safety Helmet 2 Sepatu/Safety Shoes 3 Sarung Tangan/Safety Gloves √ 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest √ 5. Masker Pernafasan/Respiratory √ 6. .... Dst. √ √ Urutan Langkah Pekerjaan Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi E.1 Pemantauan dan Evaluasi Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit No Kegiatan PIC Bulan Ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Inspeksi Keselamatan Konstruksi 2 Patroli Keselamatan Konstruksi 3 Audit internal Paraf jdih.lkpp.go.id
85 - K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN CONTOH [ Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan ] SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. ... . ANTARA PT. ... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan] DAN PT. ... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan] Pada hari ini ... tanggal ... bulan... .. tahun ... .., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... Jabatan : ... Alamat : ... Bertindak untuk dan atas nama PT. ... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama : ... Jabatan : ... Alamat : ... Bertindak untuk dan atas nama PT. ... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa: No Peralatan Merk Tipe Spesifikasi Tahun Pembuatan 1. 2. dst.. Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut: Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik. Paraf jdih.lkpp.go.id
86 - Pasal 2 NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ...............[diisi nama paket] Pasal 3 JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan ......[diisi nama paket] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas. Pasal 4 TANDA TERIMA PEMBAYARAN 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kuitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA. 2) Kuitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kuitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA Pasal 5 PEMBATALAN 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi. 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya. 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ...............[diisi nama paket]. Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA. 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan. 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya. Paraf jdih.lkpp.go.id
87 - Pasal 7 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya. 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya. Pasal 8 LAIN-LAIN Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PT. ......... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan] PT. ......... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
L. 88 - BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [apabila diberikan preferensi harga] FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nama Penyedia Nama Pekerjaan : : No (1) 1 a b c Uraian (2) Pekerjaan I Komponen Barang a Komponen Barang b Komponen Barang c Kuantitas (3) Harga Satuan (Rp) (4) Harga Total (Rp) (5) TKDN (%)* (6) Harga setelah preferensi (7) Sub Total Pekerjaan 1 2 a b c Pekerjaan I Komponen Barang a Komponen Barang b Komponen Barang c Sub Total Pekerjaan 1 Total Nilai Penawaran ) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Paraf jdih.lkpp.go.id
89 - M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR1 NO NAMA BARANG/URAIAN SPESIFIKASI SATUAN JUMLAH TOTAL HARGA 1 Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor HARGA NEGARA ASAL Paraf jdih.lkpp.go.id
90 - N. ISIAN DATA KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO Paraf jdih.lkpp.go.id
91 - FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ___________________[nama wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm sesuai surat perjanjian KSO] Jabatan : _____________[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat perjanjian KSO] Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma _______________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha] Alamat : Telepon/Fax : Email : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya usaha untuk berdasarkan_______________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi]; secara hukum bertindak dan atas nama badan 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara"]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: Paraf jdih.lkpp.go.id
92 - A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha : _____________________ 2. Status : Pusat Cabang Alamat Kantor Pusat : _____________________ _____________________ 3. 4. No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax : _____________________ : _____________________ : _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________ E-Mail : _____________________ B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris d. Nomor Pengesahan : : : : 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris d. Nomor Pengesahan : : : : _______________ _______________ _______________ _______________ Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir : : : _______________ _______________ _______________ C. Pengurus Badan Usaha Nama No. No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha D. Izin Usaha 1. Surat Izin Berusaha di bidang Jasa : Konstruksi a. Nomor................ b. Tanggal ............... 2. Masa berlaku Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi : ............ 3. Instansi penerbit : ............ E. Sertifikat Badan Usaha 1. Sertifikat Badan Usaha : a. Nomor ............ b. Tanggal ............ 2. Masa berlaku 3. Instansi penerbit 4. Kualifikasi 5. Klasifikasi 6. Sub bidang klasifikasi/layanan : ............ : ............ : ............ : ............ : ............ Paraf jdih.lkpp.go.id
93 - F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan) 1. Sertifikat ... : a. Nomor ... b. Tanggal ... 2. Masa berlaku 3. Instansi penerbit : ... : ... G. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No. Nama No. Identitas Alamat Persentase 2. Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________ H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir) No. Nama Paket Pekerjaan Sub Klasifikasi Pekerjaan Ringkasan Lingkup Pekerjaan Lokasi Pemberi Pekerjaan Nama Alamat/ Telepon Kontrak No / Tanggal Nilai Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan Kontrak BA Serah Terima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini) No. Nama Paket Pekerjaan Ringkasan Lingkup Pekerjaan Lokasi Pemberi Pekerjaan Nama Alamat/ Telepon Kontrak No / Tanggal Nilai Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan Kontrak BA Serah Terima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paraf jdih.lkpp.go.id
No. 1 94 - J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP) Nama Paket Pekerjaan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas / PPK Nama Alamat/ Telepon Kontrak No / Tanggal Nilai Total Progres No / Tanggal Total Nilai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. __________[tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] PT/CV/Firma __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [meterai Rp10.000,00 dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm) [jabatan pada badan usaha] Paraf jdih.lkpp.go.id
95 - BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan leadfirm KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (User Guide) II. KSO (apabila ber-KSO) Untuk peserta yang berbentuk KSO masing - masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing - masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh leadfirm KSO melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. C. 2. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha Tabel izin usaha : 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. E. Sertifikat Badan Usaha Tabel Sertifikat Badan usaha : 1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi usaha. 6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan. F. Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan] 1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat. G. Data Keuangan Diisi NPWP badan usaha Paraf jdih.lkpp.go.id
96 - H. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar). tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). Paraf jdih.lkpp.go.id
97 - BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi. B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: 1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE. 2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan: a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan: 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur; 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel; 3) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga online single submission (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU. b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia. 3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar), dengan ketentuan: a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir. b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2006). c. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU: 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. d. Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan. Paraf jdih.lkpp.go.id
98 - e. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/leadfirm KSO; f. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS; g. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut: 1) sebagai anggota KSO/leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan; 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut. h. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan (present value) melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan menggunakan perhitungan sebagai berikut: sekarang NPs = Nilai pekerjaan sekarang Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat Io Is = = serah terima pertama Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan- bulan sebelumnya) Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya. 4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar). 5. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir. 6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. 7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat); b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan: 1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); 2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan 3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap c. Pembuktian OAP dilakukan dengan: 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); Paraf jdih.lkpp.go.id
99 - 2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan 3) surat kenal/akta lahir. 8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan: a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan; b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam. 9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan: a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima; b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari Pemberi Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud. 10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. Rumusan SKP SKP = KP - P KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P N = = jumlah paket yang sedang dikerjakan. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir c. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan; d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada). C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. D. dalam hal peserta melakukan KSO : 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (leadfirm); Paraf jdih.lkpp.go.id
100 - 2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan; 3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai. E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi: 1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara: a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Passport); b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta; c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS); 2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, Bukti Pajak Tahun Terakhir, Bukti Setor pajak, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan: a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur; b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam; 3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan: a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi; b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan; c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam. G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Paraf jdih.lkpp.go.id
101 - BAB IX. RANCANGAN KONTRAK I. SURAT PERJANJIAN CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL SURAT PERJANJIAN Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] Nomor : ... [diisi nomor Kontrak] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di ... pada hari ... tanggal ... .... bulan ... tahun ... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.... tanggal ... ., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ... . tanggal ... ., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ... tanggal... perihal ... "], antara: Nama NIP Jabatan Berkedudukan di : ... .. [nama PA/KPA/PPK] : ... .. [NIP] : ... [sesuai SK Pengangkatan] : ... .. [alamat Satuan Kerja] yang bertindak untuk dan atas nama ... .. [diisi nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah] berdasarkan Surat Keputusan ... . Nomor ... . tanggal ... . tentang ... . [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan: Nama Jabatan Berkedudukan di Akta Notaris Nomor Tanggal Notaris : ... .. [nama wakli Penyedia] : ... .. [sesuai akta notaris] : ... .. [alamat Penyedia] : ... .. [sesuai akta notaris] : ... .. [tanggal penerbitan akta] : ... .. [nama notaris penerbit akta] yang bertindak untuk dan atas nama ... .. [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia". Dan dengan memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Paraf jdih.lkpp.go.id
102 - 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"; (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) 4) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. kesempatan Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 1. 2. 3. dst. [Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] ... Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ... .. (... .. ditulis dalam huruf ... ..) dengan kode akun kegiatan ... .; (2) Kontrak ini dibiayai dari ... .. [diisi sumber pembiayaannya]; Paraf jdih.lkpp.go.id
103 - (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ... rekening nomor : ... atas nama Penyedia : ... [Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing- masing Tahun Anggarannya] Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, peralatan utama, tenaga kerja perempuan-penyandang disabilitas-magang, material lokal dan material atau komponen ramah lingkungan), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Peny)dia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Kontrak (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis dan gambar; g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik). Pasal 5 MASA KONTRAK (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ... . (... dalam huruf ... ) hari kalender; (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ... (... dalam huruf... ) hari kalender. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. Paraf jdih.lkpp.go.id
Untuk dan atas nama Penyedia ... [diisi nama badan usaha] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] [nama lengkap] [jabatan] 104 - Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak ... [diisi sesuai SK Pengangkatan] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] [nama lengkap] NIP. ... Paraf jdih.lkpp.go.id
105 - CONTOH 2 - PENYEDIA KSO SURAT PERJANJIAN Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] Nomor : ... [diisi nomor Kontrak] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di ... pada hari ... tanggal ... .... bulan ... tahun ... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.... tanggal ... ., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ... . tanggal ... ., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ... tanggal ... perihal ... "], antara: Nama NIP Jabatan Berkedudukan di : ... .. [nama PA/KPA/PPK] : ... .. [NIP] : ... [sesuai SK Pengangkatan] : ... .. [alamat Satuan Kerja] yang bertindak untuk dan atas nama ... .. [diisi nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah] berdasarkan Surat Keputusan ... . Nomor ... . tanggal ... . tentang ... . [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan : Nama Jabatan Berkedudukan di : ... .. [nama wakil KSO] : ... .. [sesuai surat perjanjian KSO] : ... .. [alamat wakil KSO] yang bertindak untuk dan atas nama ... [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut: 1. 2. 3. dst... [nama Penyedia 1]; ... [nama Penyedia 2]; yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ... tanggal ... selanjutnya disebut "Penyedia". Dan dengan memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Paraf jdih.lkpp.go.id
106 - 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"; (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) 4) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. kesempatan Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 1. 2. 3. dst. [Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] ... Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ... .. (... .. ditulis dalam huruf ... ..) dengan kode akun kegiatan ... .; (2) Kontrak ini dibiayai dari ... .. [diisi sumber pembiayaannya]; Paraf jdih.lkpp.go.id
107 - (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ... rekening nomor : ... atas nama Penyedia : ... [Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing- masing Tahun Anggarannya] Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Kontrak (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis dan gambar; g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga). Pasal 5 MASA KONTRAK 2) (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khsuus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ... . (... dalam huruf ... ) hari kalender; (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ... (... dalam huruf... ) hari kalender. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. Paraf jdih.lkpp.go.id
Untuk dan atas nama Penyedia ... [diisi nama KSO] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] [nama lengkap] [jabatan] 108 - Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak ... [diisi sesuai SK Pengangkatan] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] [nama lengkap] NIP. ... Paraf jdih.lkpp.go.id
109 - II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut. 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 1.3 Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya dari yang merupakan penawaran. bagian 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan olehPPK yang tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. telah memperhitungkan biaya 1.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. 1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 1.9 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 1.10 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.11 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam Paraf jdih.lkpp.go.id
110 - pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. 1.12 Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, tahapan dan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. pembayaran didasarkan pada 1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA/ Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah 1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. 1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 1.18 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 1.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. 1.20 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 1.21 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 1.22 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan Paraf jdih.lkpp.go.id
111 - secara dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak. langsung menunjang terwujudnya 1.23 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 1.24 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 1.25 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah. 1.26 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK. 1.27 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak. 1.28 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. 1.29 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu. Barang/Jasa di 1.30 Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah oleh Bank jaminan Penjaminan/Perusahaan Umum/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia. tertulis yang dikeluarkan 1.32 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.33 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 1.35 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Paraf jdih.lkpp.go.id
2. Penerapan 3. Bahasa dan Hukum 4. Korespondensi 5. Wakil Sah Para Pihak 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan 112 - Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 1.36 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator. 1.37 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang intelektual, mental mengalami keterbatasan dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. fisik, 1.38 Kerja magang adalah pemberian kesempatan magang kepada Pekerja Konstruksi di bawah kontrak magang. SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa telah Indonesia, dan diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. dianggap 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak. 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa 6.1 Paraf jdih.lkpp.go.id
Wewenang serta Penipuan 7. Asal Material/Bahan 8. Pembukuan 9. Perpajakan 10. Pengalihan Seluruh Kontrak 113 - apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong dan/atau terjadinya persaingan tidak sehat; 6.2 c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas. 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Paraf jdih.lkpp.go.id
11. Pengabaian 12. Penyedia Mandiri 13. KSO 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan 114 - 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2. Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan lain maka tertentu Kontrak oleh pihak yang pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus- menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini. 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: 1) mengevaluasi dan menyetujui pekerjaan konstruksi Penyedia konstruksi; rencana mutu Jasa pelaksana 2) memberikan pekerjaan; ijin dimulainya setiap tahapan Paraf jdih.lkpp.go.id
16. Penemuan-penemuan 17. Akses ke Lokasi Kerja 115 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; setiap memenuhi persyaratan; 5) menghentikan pekerjaan yang tidak 6) bertanggungjawab Pekerjaan tanggungjawabnya; terhadap hasil pelaksanaan dan Konstruksi sesuai tugas 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Pejabat Kontrak, Wakil Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. Sah 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses; harus bertanggung jawab b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Paraf jdih.lkpp.go.id
116 - Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak. 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan dan Personel lapangan bersama para pihak. 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal- hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum kontrak. 19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bukti sertifikat kompetensi: 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan; c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan Paraf jdih.lkpp.go.id
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 117 - e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. 20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. RMPK sebagai penjaminan 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement ); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP); c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika Peristiwa terjadi Kompensasi. Adendum Kontrak dan/atau 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap termasuk perubahan penjadwalan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. sisa pekerjaan, 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Paraf jdih.lkpp.go.id
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 118 - 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak. 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 23.1 Paling sejak sebelum pelaksanaan diterbitkannya pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. lambat 7 (tujuh) hari kalender SPMK dan 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Penerapan SMKK; 1) RKK; 2) RMPK; 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada); b. Rencana Kerja; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk persetujuan memulai pekerjaan; jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak : 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi yang SBU dinominasikan; dan/atau permohonan e. f. subpenyedia jasa spesialis 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan. Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; g. Rencana pemberdayaan tenaga kerja perempuan, penyandang disabilitas dan magang; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. Paraf jdih.lkpp.go.id
24. Mobilisasi 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri 119 - 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu : a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, laboratorium, bengkel, gudang, dan gedung sebagainya; dan/atau c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (output), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68. 26.1 Dalam Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. pelaksanaan pekerjaan ini, 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: a. formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. Paraf jdih.lkpp.go.id
27. Pelaporan Pelibatan Tenaga Kerja Perempuan, Disabilitas dan Magang secara periodik B.2 Pengendalian Waktu 28. Masa Pelaksanaan 29. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan 30. Rapat Pemantauan 120 - 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia melaporkan data tenaga kerja perempuan, disabilitas dan magang sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 28.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, untuk memulai berkewajiban pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. Penyedia 28.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti- bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan tugas Penyedia penjadwalan kembali pelaksanaan dengan membuat adendum Kontrak. 28.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 28.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 28.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian telah ditetapkan dalam Dokumen pekerjaan yang Pemilihan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 30.1 Pengawas dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. Pekerjaan atau Penyedia diselenggarakan 30.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 30.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat Paraf jdih.lkpp.go.id
31. Peringatan Dini 32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis 121 - atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 31.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 31.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. 32.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 32.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi rencana fisik pelaksanaan dengan pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 32.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. Kontrak Kritis I dan Paraf jdih.lkpp.go.id
33. Pemberian Kesempatan 122 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. Kontrak Kritis II dan e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Pejabat Peringatan Kontrak Kritis dapat melakukan Penandatangan pemutusan Kontrak sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. III dan Kontrak secara 32.4 Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal. 33.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia Pejabat mampu Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. menyelesaikan pekerjaan, 33.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk: a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pemberian Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. kesempatan kepada 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat: a) Memberikan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau kesempatan b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal sanggup Penyedia dinilai menyelesaikan pekerjaannya. tidak akan 3) Pemberian Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). kesempatan kepada 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Paraf jdih.lkpp.go.id
123 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain: 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau 3) Penyedia menyatakan menyelesaikan pekerjaan. tidak sanggup 33.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran kesempatan berikutnya, melampaui Tahun Anggaran. pemberian apabila B.3 Penyelesaian Kontrak 34. Serah Terima Pekerjaan 34.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan. 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan. 34.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 34.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Pejabat Penandatangan 34.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan. 34.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% Paraf jdih.lkpp.go.id
124 - (lima persen) merupakan selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak. retensi 34.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 34.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 34.9 Setelah Masa Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. Pemeliharaan berakhir, 34.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. 34.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 34.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3. 34.14 Setelah penandatangananan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 34.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 34.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 34.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 34.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO Paraf jdih.lkpp.go.id
35. Pengambilalihan 36. Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan B.4 Adendum 37. Perubahan Kontrak 38. Perubahan Pekerjaan 125 - parsial) Pemeliharaan bagian pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. tersebut dilaksanakan sampai Masa tersebut berakhir 34.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara. Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 36.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK. 36.2 Apabila pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan. Penyedia tidak memberikan 37.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 37.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak; c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. 37.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 37.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak. 38.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran; b. mengubah spesifikasi pekerjaan; dan/atau teknis dan/atau gambar c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Paraf jdih.lkpp.go.id
39. Perubahan Harga 40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan 40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan 126 - 38.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan, sebagaimana pasal 37.1 huruf a , b dan c 38.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 38.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. 38.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran. 39.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi. 39.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi 39.3 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi. 40.1 Perubahan diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi. 40.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar. 40.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. alasan Paraf jdih.lkpp.go.id
41. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama 127 - 40.5 Pejabat berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, 40.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak. Penandatangan Kontrak 40.7 41.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial : a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 41.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama : a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 41.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 41.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. 41.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Paraf jdih.lkpp.go.id
B.5 Keadaan Kahar 42. Keadaan Kahar 128 - Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak. 41.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia. 42.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya. 42.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 42.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja akan pelaksanaan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. yang terhambat dan/atau 42.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya. 42.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa: a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak; b. Kurva S pekerjaan; dan c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada). 42.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan 41.5. 42.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. Paraf jdih.lkpp.go.id
129 - 42.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan; b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak diselesaikannya memungkinkan pekerjaan; dilanjutkan/ c. d. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/ atau seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan. 42.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal Pejabat 41.8 oleh secara alasan Penandatangan Kontrak dengan disertai penghentian dalam dituangkan perubahan Rencana Kerja Penyedia. dilakukan tertulis pekerjaan dan 42.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka: a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan dilanjutkan/ Kahar tidak diselesaikannya pekerjaan. memungkinkan 42.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak 42.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran. 42.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. 42.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran pekerjaan, pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. Paraf jdih.lkpp.go.id
130 - B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak 43. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41. 44. Pemutusan Kontrak 44.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia. 44.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana. 44.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan dan ditindaklanjuti dengan 44.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. setelah 44.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus (apabila ada), serta Penyedia dibayar Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. 45. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 45.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia dan/atau pemalsuan diputuskan oleh Instansi yang berwenang; terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau yang nepotisme dalam kecurangan proses pengadaan b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; Paraf jdih.lkpp.go.id
131 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut- turut sebanyak 3 (tiga) kali; Penyedia Jaminan Pelaksanaan; f. tidak mempertahankan berlakunya g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan; Penyedia setelah pekerjaan; Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak jadwal pelaksanaan tanpa persetujuan pengawas pekerjaan pekerjaan; atau pekerjaan walaupun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kesempatan menyelesaikan diberikan i. j. tercantum dalam serta k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. 45.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak; sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan); b. c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 45.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak terlebih dahulu retensi atau sebelum membiayai mengembalikan mencairkan pemutusan perbaikan/pemeliharaan; dan Jaminan kontrak Pemeliharaan untuk b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 45.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 45.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan: Paraf jdih.lkpp.go.id
132 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan b. dokumen pendukung 45.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK. 46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 47. Pengakhiran Pekerjaan 47.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud. 47.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak. 48. Berakhirnya Kontrak 48.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak 48.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 48.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana terkait dengan dimaksud pada pasal 47.2 adalah pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. 49. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Paraf jdih.lkpp.go.id
133 - HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 50. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta Penyedia fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; yang diperlukan untuk f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk Pejabat pemeriksaan pelaksanaan Penandatangan Kontrak; yang dilakukan g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 51. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak diperkenankan menggunakan 52. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia. 53. Penanggungan Risiko 53.1 Penyedia melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan berkewajiban untuk Paraf jdih.lkpp.go.id
54. Perlindungan Tenaga Kerja 134 - hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia. 53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 54.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya Tenaga Kerja untuk mengikutsertakan sendiri Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. berkewajiban 54.2 Penyedia dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut. untuk mematuhi 54.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Paraf jdih.lkpp.go.id
55. Pemeliharaan Lingkungan 56. Asuransi 57. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan 135 - Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 54.4 Tanpa mengurangi untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. kewajiban Penyedia Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 56.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap: a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas: 1) segala risiko terhadap kecelakaan; 2) kerusakan akibat kecelakaan. b. kehilangan; dan/atau c. risiko lain yang tidak dapat diduga. 56.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 56.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak. 57.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan SMKK; d. selain tindakan lain yang diatur dalam SSUK. 57.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu sebelum persetujuan melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan tertulis Pengawas Pekerjaan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; Paraf jdih.lkpp.go.id
136 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan d. Utama; tindakan lain yang diatur dalam SSUK. 57.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK. 58. Laporan Hasil Pekerjaan 58.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 58.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 58.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa terhadap alam kelancaran pekerjaan; dan catatan-catatan pelaksanaan pekerjaan. lainnya yang berpengaruh f. lain yang berkenaan dengan 58.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 58.5 Laporan bulanan laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. terdiri dari rangkuman 58.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 58.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak. 59. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya spesifikasi, desain, Paraf jdih.lkpp.go.id
60. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor 137 - merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 60.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan: a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar wajib pekerjaan rupiah), disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan jenis yang b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu: 1) Sebagian yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan: pekerjaan utama a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan; b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU; 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan jasa usaha utama kepada kualifikasi kecil dengan ketentuan: sub penyedia a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan; b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU. 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua; 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2). 60.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. Paraf jdih.lkpp.go.id
61. Penyedia Lain 62. Alih Pengalaman/Keahlian 63. Pembayaran Denda 64. Jaminan 138 - 60.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 60.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. 60.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 60.6 Lampiran yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak. A SSKK Pekerjaan (Daftar atas persetujuan tertulis dari 60.7 Pelaksanaan dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Kerjasama Antara Penyedia 60.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan jalan akses bersama-sama dengan lokasi kerja termasuk Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak. Penyedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 64.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima. 64.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 64.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; Paraf jdih.lkpp.go.id
139 - 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ Jasa rekomendasi dari Otoritas 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ Jasa rekomendasi dari Otoritas b. Penerbit 64.4 Pejabat Jaminan Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS. 64.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang tanggal penandatangananan Kontrak sampai Pekerjaan Pelaksanaan diberikan kepada sejak dengan Tanggal (Provisional Hand Over/PHO). Penyerahan Pertama 64.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; selesai dan diganti dengan 64.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia. 64.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 64.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 64.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai. 64.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak. 64.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO). HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 65. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; Paraf jdih.lkpp.go.id
66. Fasilitas 67. Peristiwa Kompensasi 140 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini. 67.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata ditemukan tidak f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau h. ketentuan lain dalam SSKK. 67.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran penyelesaian tambahan pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan. dan/atau keterlambatan 67.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada dapat Pejabat dibuktikan kerugian nyata. Penandatangan Kontrak, 67.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. Paraf jdih.lkpp.go.id
141 - 67.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 68. Tenaga Kerja Konstruksi 68.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 68.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. 69. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama 69.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 69.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 69.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 70. Harga Kontrak 70.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. 70.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi : a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya tidak langsung; c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penerapan SMKK. 70.3 Harga Kontrak sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga. 70.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 71. Pembayaran 71.1 Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain. b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi: 1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) banyak sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen); sampai paling Paraf jdih.lkpp.go.id
142 - 2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan dengan paling 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen). uang muka pagu anggaran/kontrak dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen). untuk lebih nilai 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen). uang muka pagu anggaran/kontrak dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen). untuk lebih nilai d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak. e. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat berikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak. f. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak g. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. h. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. secara i. (SPP) kepada j. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). 71.2 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; Paraf jdih.lkpp.go.id
143 - b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK; e. pembayaran harus memperhitungkan: 1) angsuran uang muka; 2) denda (apabila ada); 3) pajak; dan/atau 4) uang retensi. f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak; g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesaidan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia; h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); apabila dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan Pejabat untuk Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. i. terdapat ketidaksesuaian menunda pembayaran. perhitungan 71.3 Denda dan Ganti Rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau Paraf jdih.lkpp.go.id
72. Hari Kerja 73. Perhitungan Akhir 144 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.. e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Pejabat Kompensasi Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; yang dibayar oleh g. Pembayaran rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. denda dan/atau ganti h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. i. 72.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat. 72.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak. 72.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing- masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 72.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. 72.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif jam kerja normal harus diawasi oleh dan/atau Pengawas Pekerjaan. 73.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara Paraf jdih.lkpp.go.id
74. Penangguhan PENGAWASAN MUTU 75. Pengawasan dan Pemeriksaan 76. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 77. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu 145 - serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. 73.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk untuk menerbitkan pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. SPP 74.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan setiap angsuran prestasi pekerjaan pembayaran Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 74.2 Pejabat Penandatangan Kontrak tertulis memberitahukan tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. secara kepada Penyedia 74.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. 74.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia. penangguhan pembayaran Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk semua melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. 76.1 Pejabat dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Penandatangan Kontrak 76.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat atau Pengawas Pekerjaan Paraf jdih.lkpp.go.id
78. Perbaikan Cacat Mutu 146 - Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 77.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji sebagai Peristiwa Kompensasi coba tersebut dianggap 78.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 78.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak akan biaya diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo. Kontrak ada maka penggantian 78.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki. 78.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu. 78.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam. 78.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Paraf jdih.lkpp.go.id
147 - 78.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan. 79. Kegagalan Bangunan 79.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 79.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 79.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK 79.4 Penyedia melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. berkewajiban untuk 79.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 80. Penyelesaian 80.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh- semua sungguh menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Perselisihan/Sengketa secara damai 80.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Paraf jdih.lkpp.go.id
81. Itikad Baik 148 - 80.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui: a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak; b. dewan sengketa konstruksi; atau c. Pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK. 80.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak. 81.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 81.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing- masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Paraf jdih.lkpp.go.id
149 - III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK Pasal dalam SSUK Ketentuan Data 4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : [diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] ... Nama : ... [diisi nama Pejabat Penandatangan Kontrak] Alamat : ... [diisi alamat Pejabat Penandatangan Kontrak] Website : ... [diisi website Pejabat Penandatangan Kontrak] E-mail : ... [diisi email Pejabat Penandatangan Kontrak] Faksimili : ... [diisi nomor faksimili Pejabat Penandatangan Kontrak] Penyedia : ... [diisi nama badan usaha/nama KSO] Nama : ... [diisi nama yang ttd surat perjanjian] ... [diisi alamat Penyedia] ... [diisi email Penyedia] ... [diisi nomor faksimili Penyedia] Alamat E-mail Faksimili : : : 4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Para Pihak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : ... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak] Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak ... nomor .... . tanggal ... . [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak] Untuk Penyedia: : Nama ... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan ... nomor .... . tanggal ... . [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia] 6.3.b & 6.3.c 45.4 & 45.6 Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ... [diisi nama kantor Kas Negara] Paraf jdih.lkpp.go.id
28.1 Masa Pelaksanaan 28.4 Masa Pelaksanaan untuk Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) Serah 34.8 Masa Pemeliharaan 34.15 Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) 34.18 Masa Pemeliharaan Serah untuk Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) 150 - Masa Pelaksanaan selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 1. Masa (bagian bagian kontrak)... [diisi bagian pekerjaannya] selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Pelaksanaan pekerjaan 2. Masa (bagian bagian kontrak)... [diisi bagian pekerjaannya] selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Pelaksanaan pekerjaan 3. Dst. Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)] Masa Pemeliharaan berlaku selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst ... [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)] sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)] 1. Masa (bagian bagian Kontrak)... [diisi bagian pekerjaannya] selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan ... [diisi bagian pekerjaannya]. Pemeliharaan pekerjaan 2. Masa (bagian bagian Kontrak)... [diisi bagian pekerjaannya] selama ... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan ... [diisi bagian pekerjaannya]. Pemeliharaan pekerjaan 3. Dst. Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Paraf jdih.lkpp.go.id
36.1 46.b 50.i 57.3 57.3 59 66 67.1.h 71.1.g Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan Pembayaran Tagihan Hak Kewajiban Penyedia dan Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanga n Kontrak Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan Kepemilikan Dokumen Fasilitas Peristiwa Kompensasi Besaran Uang Muka 151 - Gambar "As built" diserahkan paling lambat ... (... dalam huruf ... ) dan/atau dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat ... (... dalam huruf ... ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. pedoman pengoperasian Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ... (... dalam huruf ... ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Hak dan kewajiban Penyedia : 1. ... . 2. ... . 3. Dst [diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK] Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: ... [diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ... [diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini ... [diisi sebagai berikut: dengan pembatasan batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak] Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : ... [diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada)] Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah ... [diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK] Uang muka diberikan paling tinggi sebesar ... % (... dalam huruf... ) dari Harga Kontrak. Paraf jdih.lkpp.go.id
71.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan 71.3.c Denda akibat Keterlambatan 79.2 Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan 80.3 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa 152 - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuaan tahapan pembayaran sebagai berikut: No Tahapan pembayaran (milestone) 1 ... [diisi dengan satu atau gabungan keluaran/subke luaran yang akan dibayarkan] Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak ... [diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang] ... Keterangan ... 2 ... dst 3 Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. ... . 2. ... . 3. Dst [diisi dokumen yang disyaratkan] Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari ... (sebelum PPN) [diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial] a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama tahun sejak Tanggal ... (... dalam huruf... ) Penyerahan Akhir Pekerjaan. [diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan] b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama ... (... dalam huruf... ) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun] Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui ... .. Paraf jdih.lkpp.go.id
153 - LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR 1) Pekerjaan Utama No 1 2 3 Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan**) ........... ........... Dst Nama Subkontraktor **) ........... ........... Alamat Subkontraktor **) ........... ........... Kualifikasi Subkontraktor **) ........... ........... Keterangan ........... ........... Catatan: *) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak **) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran 2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*) ........... ........... Dst Nama Subkontraktor **) ........... ........... 2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*) ........... ........... Dst Nama Subkontraktor **) ........... ........... No Alamat Subkontraktor **) ........... ........... Kualifikasi Subkontraktor **) ........... ........... Keterangan ........... ........... Catatan: *) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak **) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL No Nama Personel Manajerial **) Jabatan dalam Pekerjaan ini*) Tingkat Pendidikan/Ijazah **) Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *) Sertifikat Kompetensi Kerja*) Keterangan 1 ........... ........... ........... 2 ........... ........... ........... 3 Dst ........... ........... ........... ........... ........... ........... Catatan: *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak **)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran Paraf jdih.lkpp.go.id
154 - DAFTAR PERALATAN UTAMA No Nama Peralatan Utama*) Merek dan Tipe**) Kapasitas**) Jumlah**) Status Kepemilikan**) Tahun Manufaktur (apabila diketahui)**) Sumber Energi (diesel, listrik, dsb)**) 1 2 3 ___ ___ Dst ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Catatan: *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak **)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran TENAGA KERJA PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS DAN MAGANG Proporsi Tenaga Kerja Perempuan Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja*) Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja*) Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Proporsi Tenaga Kerja Magang Jumlah yang diusulkan Jumlah total Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Magang Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Magang LAPORAN PEKERJA KERJA PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS DAN MAGANG YANG DIPEKERJAKAN SELAMA PERIODE KONTRAK Data berikut ini harus dilaporkan setiap 6 bulan:***) Proporsi Tenaga Kerja Perempuan Jumlah yang dipekerjakan Jumlah total Tenaga Kerja*) Jumlah Tenaga Kerja Perempuan**) Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan**) Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Jumlah yang dipekerjakan Jumlah total Tenaga Kerja*) Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas**) Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas**) Paraf jdih.lkpp.go.id
155 - Proporsi Tenaga Kerja Magang Jumlah yang dipekerjakan Jumlah total Tenaga Kerja*) Jumlah Tenaga Kerja Magang**) Persentase keterlibatan TK Magang**) Catatan: *) Harus diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat penyusunan rancangan kontrak **) Diisi pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran ***) Sesuaikan jangka waktu jika diperlukan MATERIAL LOKAL No. 1 2 dst Nama Material*) ___ ___ ___ Certificate of origin / Surat Keterangan Asal**) ___ ___ ___ Jumlah**) ___ ___ ___ Catatan: *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak **)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran MATERIAL ATAU KOMPONEN RAMAH LINGKUNGAN No. 1 2 dst Material**) ___ ___ ___ Merk**) ___ ___ ___ Sertifikasi / Referensi Label Ramah Lingkungan**) ___ ___ ___ Catatan: *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak **)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran No. 1 2 dst Komponen**) ___ ___ ___ Merk**) ___ ___ ___ Sertifikasi / Referensi Label Ramah Lingkungan**) ___ ___ ___ Catatan: *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak **)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran Paraf jdih.lkpp.go.id
156 - LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ... RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran] DAFTAR ISI A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) B.3. Standar dan peraturan perundangan C. Dukungan Keselamatan Konstruksi C.1. Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi C.5. Informasi Terdokumentasi D. Operasi Keselamatan Konstruksi D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.1. Pemantauan dan evaluasi E.2. Tinjauan manajemen E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi Paraf jdih.lkpp.go.id
157 - Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini: [Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan ... [isi nama paket] pada ... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); 7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. ... [tempat], ... .. [tanggal] ... [bulan] 20... . [tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] Paraf jdih.lkpp.go.id
158 - [Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Bertindak untuk 2. Nama Jabatan Bertindak untuk : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] : ... [nama wakil sah badan usaha] : ... : PT/CV/Firma/atau lainnya ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 3... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO] dalam rangka pengadaan ... [isi nama paket] pada ... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. ... [tempat], ... .. [tanggal] ... [bulan] 20... . [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] [tanda tangan], [nama lengkap] [tanda tangan], [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO] Paraf jdih.lkpp.go.id
159 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3 Nama Perusahaan Kegiatan : ... : ... Lokasi : ... Tanggal dibuat : ... halaman : ... .. / ... .. Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP* CONTOH Keterangan: 1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3. 2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan. 3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi. 4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a". Dibuat oleh, Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus Nama Perusahaan : ... Kegiatan : ... Lokasi : ... Tanggal dibuat : ... CONTOH No. Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP) Sasaran Uraian Tolok ukur Uraian Kegiatan Sumber Daya Jadwal Pelaksanaan Program Bentuk Monitoring Indikator Pencapaian Penanggung Jawab Dibuat oleh, Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paraf jdih.lkpp.go.id
160 - C. Dukungan Keselamatan Konstruksi Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi NO 1 2 3 4 Jenis Komunikasi Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) Pertemuan pagi hari (safety morning) Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting) Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) PIC Waktu Pelaksanaan D. Operasi Keselamatan Konstruksi Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) Nama Pekerja : [Isi nama pekerja] : ....... Nama Paket Pekerjaan Tanggal Pekerjaan : .....s/d...... Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan: 1 Helm/Safety Helmet 2 Sepatu/Safety Shoes 3 Sarung Tangan/Safety Gloves √ 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest √ 5. Masker Pernafasan/Respiratory √ 6. .... Dst. √ √ Urutan Langkah Pekerjaan Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi E.1 Pemantauan dan Evaluasi Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit No Kegiatan PIC Bulan Ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Inspeksi Keselamatan Konstruksi 2 Patroli Keselamatan Konstruksi 3 Audit internal Paraf jdih.lkpp.go.id
161 - BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR A. Uraian Spesifikasi Teknis Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan : 1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri; 2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI) 3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan; 4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; 5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; 7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; 9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. 10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi: a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK. b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku; c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang. 11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan: a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK . b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja; c. Informasi tentang jenis, cara alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten. 12. Spesifikasi Proses/Kegiatan: a. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK; b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut; c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya; Paraf jdih.lkpp.go.id
162 - d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut. 13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja; b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih; teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja; d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator; Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun; Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen. c. Persyaratan e. f. 14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar- gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait; b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan ilmu dan pengalaman pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin Paraf jdih.lkpp.go.id
163 - profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku; c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait; pengangkatan, penyimpanan, perletakan, d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja; B. Keterangan Gambar Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain : 1. Peta Lokasi 2. Lay out 3. Potongan memanjang 4. Potongan melintang 5. Detail-detail konstruksi C. Pejabat Penandatangan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi. Paraf jdih.lkpp.go.id
164 - BAB XI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA Keterangan 1. Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan). 3. Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Keluaran dan Harga. 5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. Paraf jdih.lkpp.go.id
165 - Daftar 1: Mata Pembayaran Umum CONTOH No. Uraian Keluaran/output Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output Satuan Harga Keluaran/output Total Harga Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) Keterangan: 1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. 2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Paraf jdih.lkpp.go.id
166 - Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*) CONTOH No. 1 Uraian Keluaran/output Penerapan SMKK (9 komponen SMKK) Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output LS Satuan Harga Keluaran/output Rp....... Total Harga Rp...... Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) Sesuai dengan ketentuan SMKK Paraf jdih.lkpp.go.id
167 - Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________ CONTOH No. Uraian Keluaran/output Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output Satuan Harga Keluaran/output Total Harga Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) Keterangan: 1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain. 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Paraf jdih.lkpp.go.id
168 - Daftar 4: Mata Pembayaran ______________________ CONTOH No. Uraian Keluaran/output Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output Satuan Harga Keluaran/output Total Harga Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) Keterangan: 1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Paraf jdih.lkpp.go.id
169 - Daftar 5: Mata Pembayaran Utama CONTOH No. Uraian Pekerjaan Satuan Ukuran Kuantitas Harga Satuan/ Keluaran Total Harga Nilai Bobot Kumulatif Keterangan: Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar. Paraf jdih.lkpp.go.id
170 - DAFTAR REKAPITULASI Mata Pembayaran Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraaan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama Daftar No. 4: Mata Pembayaran ... - dll. - TOTAL NILAI PPN 10% Total termasuk PPN 10% CONTOH Harga Paraf jdih.lkpp.go.id
171 - BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/PD] Nomor Lampiran : __________ : __________ __________, ____________ 20__ Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ... . (... .. Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama ... . (... ) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Satuan Kerja __________ Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 3. ____________ [PA/KPA K/L/PD] 4. ____________ [APIP K/L/PD] 5. ____________ [Pokja Pemilihan] ... dst Paraf jdih.lkpp.go.id
172 - B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/PD] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup pekerjaan: __________; 2. Tanggal mulai kerja: __________; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________)[hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
173 - C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ di [alamat] [nama bank] berkedudukan untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat : ___________________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] : selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal _________________, apabila: (SPPBJ) No. ________________ Nama Alamat : _____________________________ [nama penyedia] : selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku (____________) hari __________ _____________________s.d.____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dari kalender, selama 2. 3. lambat 14 (empat belas) hari kerja 4. tanggal Paraf jdih.lkpp.go.id
174 - 5. 6. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal : _____________ : _____________ [Bank] Meterai Rp10.000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] ________________ [Nama dan Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
175 - Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi /Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut pada sebagai _____________________ _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA (terbilang sejumlah Rp ________________ dan Pejabat Penandatangan bertanggung atas uang PENJAMIN, JAMINAN dengan [nama terikat jawab Kontrak], tegas 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana (SPPBJ) No. ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan tender pekerjaan ______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. lambat 14 (empat belas) hari kerja 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp10.000,00 _____________________ __________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Paraf jdih.lkpp.go.id
176 - Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ di [alamat] [nama bank] berkedudukan untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat : __________________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak] : selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama Alamat : _____________________________ [nama penyedia] : selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku (____________) hari __________ _____________________s.d.____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. dari kalender, selama 2. 3. 4. tanggal 5. Paraf jdih.lkpp.go.id
177 - 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal : _____________ : _____________ [Bank] Meterai Rp10.000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] ________________ [Nama dan Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
178 - Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi /Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut pada sebagai _____________________ _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA (terbilang sejumlah Rp ________________ dan Pejabat Penandatangan bertanggung atas uang PENJAMIN, JAMINAN dengan [nama terikat jawab Kontrak], tegas 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ _______________ Kontrak sebagaimana PENERIMA JAMINAN. berdasarkan ditetapkan No. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp10.000,00 _____________________ __________________ [Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Paraf jdih.lkpp.go.id
179 - Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________[nama di [alamat] untuk selanjutnya disebut: bank] berkedudukan PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat selanjutnya disebut: : ___________________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] : PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ______________(terbilang ______________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama Alamat selanjutnya disebut: : _____________________________ [nama penyedia] : YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku (____________) hari __________ _____________________s.d.____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. dari kalender, selama 2. 3. lambat 14 (empat belas) hari kerja 4. tanggal 5. Paraf jdih.lkpp.go.id
180 - 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal : _____________ : _____________ [Bank] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank] Meterai Rp10.000,00 ________________ [Nama dan Jabatan] Paraf jdih.lkpp.go.id
181 - Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai pada _____________________ _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA (terbilang sejumlah Rp ________________ dan Pejabat Penandatangan bertanggung atas uang PENJAMIN, JAMINAN dengan [nama terikat jawab Kontrak], tegas 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal_____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN ditentukan dalam Dokumen Kontrak. tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. lambat 14 (empat belas) hari kerja 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan] Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Meterai Rp10.000,00 __________________ [Nama & Jabatan] __________________ [Nama & Jabata Paraf jdih.lkpp.go.id
182 - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd SARAH SADIQA Paraf jdih.lkpp.go.id