Volume 1 Edisi 1 Oktober Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) Muhammad Andri Primadhani, Yunanto Program Studi S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : Abstrak Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang melakukan perkawinan menurut kepercayaannya, sehingga Perkawinan dalam keyakinan mereka, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hasil Penelitian ini menunjukan pelaksanaan perkawinan pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang tidak memenuhi aturan hukum positif tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga sahnya perkawinan tersebut hanya menurut masyarakat adat setempat bersangkutan, sehingga negara tidak bisa hadir dalam memberikan perlindungan terhadap para subjek hukum yang melaksanakan perkawinan. Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Adat, Hukum Adat, Keabsahan Abstract A marriage is valid, according to the law of each their religions and their belief. Indigenous people anak dalam tribe in marriage according to their belief, so that Marriage, so the marriage just has consequence of customary law that applies in their tribes. The result of the research shows that how the implementation of Marriage on indigenous people anak dalam tribes did not fulfill the rule of positive law about Marriage, which one that applied in Indonesia causing validity of the marriage was only according to the costumary law, so the state cannot provide protection for the subject of the marriage. Keyword : Marriage, Indigenous Marriage, Customary Law, Validity LEGALITATUM : 11
Volume 1 Edisi 1 Oktober A. Pendahuluan Tingkatan peradaban yang berkembang seiiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya. Akan tetapi ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai- nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum.1 Sehingga perlu adanya persamaan pandangan melihat keberadaan dari kemajemukan hukum yang terdapat di Indonesia, jauh dari hingar bingar kehidupan perkotaan atau pun pedesaan yang telah modern, masih kita temukan masyarakat yang hidup di pedalaman hutan pada wilayah Indonesia, terdapat puluhan hingga ratusan suku-suku yang diketahui telah mendiami daerah-daerah tertentu di Indonesia jauh sebelum sebelum Indonesia merdeka, seperti Suku Kombai di Papua, Suku Polahi di Sulawesi, Suku Sakai di Riau, Suku Anak Dalam di Jambi. 1 Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 86. LEGALITATUM : 12
Volume 1 Edisi 1 Oktober Bahwasanya pada hukum adat tidak mengenal batas umur kedewasaan, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap sebagai tolak ukur dari kedewasaan itu sendiri. Telah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan2. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah - spritual dan kemanusiaan3 Hukum Adat menunjukkan sikap yang dinamis sehingga dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Hal ini berarti pula hukum baru (hukum asing, hukum barat) sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 4. Perkawinan 2Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6 3Muhammad Dja'is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 2 4 IGN Sunggaga, Peranan Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, (Semarang Majalah Ilmiah FH UNDIP Semarang, Vol. XXXII, No.02 April-Juni, 2003), hlm.119. LEGALITATUM : 13
Volume 1 Edisi 1 Oktober baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. pada prinsipnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Pada perspektif tertentu perkawinan itu sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib di ikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, namun terdapat celah hukum mengenai penyimpangan mengenai batas usia kawin, sebagaimana dispensasi terhadap usia perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama daerah setempat. Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional, maksud perkawinan menurut paham tradisional Indonesia ialah, LEGALITATUM : 14
Volume 1 Edisi 1 Oktober meneruskan angkatan, meneruskan turunan (generatie)5. Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Suku Anak Dalam yang pada pelaksanaannya mengikuti aturan hukum adatnya tanpa melihat aspek-aspek legalitas menurut hukum positif yang berlaku tentang perkawinan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peran serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap para subjek pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tidak memenuhi batas usia kawin. B. Metode Penelitian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, karena permasalahan yang diteliti mengenai hubungan antara faktor sosiologis/empiris yang diterapkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian hubungan hukum tertentu. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis empiris adalah 5R.Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta, Pradya Paramita,1989), hlm. 79. LEGALITATUM : 15
Volume 1 Edisi 1 Oktober penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat6 C. Hasil Dan Pembahasan 1. Keabsahan perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Suku Anak Dalam yang pada pelaksanaannya mengikuti aturan hukum adatnya tanpa melihat aspek-aspek legalitas menurut hukum positif tentang perkawinan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat7. Dalam menjalani kehidupannya Suku Anak Dalam melihat hutan sebagai rumah bagi mereka, suatu tempat yang dapat memberikan mereka segala kebutuhan yang dibutuhkan baik itu kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Namun dengan semakin kecilnya kawasan hutan karena pembukaan lahan guna perkebunan sawit maupun pembukaan lahan untuk pemukiman masyarakat menyebabkan Suku Anak Dalam "dipaksa" harus berinteraksi dengan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. 6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134. 7Saiful Bahri, 2011, Tesis, Pergeseran Pandangan Perkawinan Merari' Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah), Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 34. LEGALITATUM : 16
Volume 1 Edisi 1 Oktober Masyarakat Adat Suku Anak Dalam masih sangat terbatas dalam pergaulan di luar komunitasnya dan tetap bertahan di lingkungan permukiman yang tidak mudah dijangkau dari luar serta hampir semuanya belum mengenal aksara dan angka. Sistem hukum adat merupakan sumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat itu bersifat tradisional dengan berpedoman kepada nenek moyang, sehingga peraturan-peraturan hukum adat dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti8. Pada saat wawancara yang dilakukan penulis saat berinteraksi dengan kelompok Suku Anak Dalam, Penulis menanyakan tentang bagaimana awal mula proses perkawinan yang dilakukan dari awal rencana perkawinan sampai terjadinya perkawinan, disini penulis mendapatkan jawaban dari salah satu kepala keluarga dikelompok itu, ia bernama maradi, beliau menjawab kalau ia telah menikah sedari ia muda, ia tidak mengetahui secara pasti berapa umurnya ketika menikah, mungkin sekitar umur 15 tahun sampai 17 tahun dan istri yang nikahinya pun memiliki umur yang lebih muda darinya, ia beralasan karena masyarakatnya tidak mengenal adanya batasan umur, ketika muda-mudi itu telah merasa cocok satu sama lainnya, maka akan disampaikan kepada pihak orang tua masing-masing untuk dilanjutkan menuju perkawinan.9 Penulis melanjutkan 8 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 220. 9Maradi, Wawancara, Kepala keluarga pada kelompok Masyarakat Adat Suku Anak Dalam pada wilayah desa pemayungan, Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 17-18 Februari 2018. LEGALITATUM : 17
Volume 1 Edisi 1 Oktober wawancara pada narasumber yang berbeda, yakni Bapak Buyung, penulis bertanya tentang awal mula perkawinan dari bapak buyung, jawaban dari beliau kurang lebih sama dengan jawaban dari bapak maradi, yakni melakukan perkawinan yang diawali perkenalan dengan calon pasangannya yang kemudian disampaikan kepada orang tuanya bahwa ia mau untuk menikah dengan gadis yang diperkenalkan kepadanya, ada hal yang menarik yang penulis temukan, ternyata bapak buyung memiliki 2 orang istri, yang mana kedua-duanya ia nikahi secara adat dan istri pertama maupun yang keduanya pun ia nikahi ketika mereka diperkirakan masih berumur 14 tahun sampai 16 tahun10. Dari jawaban narasumber ini menguatkan keyakinan dari penulis bahwa terdapat ketidakpastian hukum dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku anak dalam, yang mana dari terlanggarnya batas usia kawin sampai perlu adanya izin dari pasangannya untuk pria melaksanakan perkawinan kedua dan seterusnya. Dalam hal ini pun tidak lakukan pencatatan terhadap peristiwa hukum tersebut sehingga bila terjadi masalah-masalah dikemudian hari tentu saja hak-hak dari anak dan istrinya tidak dapat dilindungi oleh negara. Penulis kemudian bertanya apakah beliau tidak mengetahui bahwa ada aturan hukum nasional di luar sana, yang melarang perkawinan terhadap subjek di bawah umur, kemudian ia menjawab, hukum yang mereka tahu hanya satu, yakni hukum adat dan hukum 10Buyung, Wawancara, Kepala keluarga pada kelompok Masyarakat Adat Suku Anak Dalam pada wilayah desa pemayungan, Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 17-18 Februari 2018. LEGALITATUM : 18
Volume 1 Edisi 1 Oktober yang mereka patuhi hanya satu, yakni hukum adat, sehingga mereka di sini tidak tahu adanya hukum diluar sana, dan kalaupun mereka tahu, penulis yakin aturan hukum tersebut tidak akan bisa dijalankan, karena mereka hanya tunduk terhadap hukum adat yang telah ada semenjak zaman nenek moyangnya. Sistem kekerabatan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam adalah matrilineal yang sama dengan sistem kekerabatan budaya Mingkabau, yang mana saudara laki-laki dari keluarga haruslah mencari istri di luar pekarangan tempat tinggal. Ada pula aturan tidak diperbolehkannya memanggil istri atau suami dengan namanya, demikian pula antara adik dengan kakak dan antara anak dengan orang tua. Karena ada anggapan tabu bagi mereka untuk menyebut nama seseorang. Ketika seorang anak laki-laki telah beranjak remaja atau dewasa, sekitar umur 15 tahun sampai 17 tahun, apabila tertarik dengan seorang gadis, maka akan disampaikan hal tersebut dengan orang tuanya, lalu orangtuanya menyampaikan keinginan anak mereka kepada orang tua si gadis dan bersama-sama memutuskan apakah mereka cocok. Bentuk perkawinan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yakni, perkawinan dengan mas kawin, yang kedua, perkawinan dengan prinsip pencurahan, yang artinya laki-laki sebelum menikah harus ikut dengan calon mertuanya dan bekerja di ladang dan berburu sebagai pembuktian kemampuan dirinya kelak saat akan berumah tangga, dan yang ketiga perkawinan dengan pertukaran gadis, yang artinya gadis dari kelompok lain bisa ditukar dengan gadis dari kelompok tertentu sesuai dengan keinginan laki-laki dan gadis tersebut. LEGALITATUM : 19
Volume 1 Edisi 1 Oktober Perkawinan dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam pada kenyataannya di lapangan tidak mengenal adanya batasan usia sebagaimana telah diatur menurut hukum positif yang ada di Indonesia karena seorang anak laki-laki yang telah pandai berburu atau mencari hasil hutan untuk bisa dijual guna memenuhi kehidupannya sehari-hari, hal-hal tersebut bisa sebagai bukti bahwa laki-laki itu telah mampu menjadi seorang suami walaupun umurnya masih berkisar 15 tahun sampai 17 tahun, sedangkan perempuan yang telah dianggap mampu mengurus dirinya sendiri dan bisa mengumpulkan hasil hutan, maka dianggap sudah bisa melakukan perkawinan, walaupun umur dari perempuan tersebut kurang dari 15 tahun. Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, karena Undang-Undang adalah wujud hukum dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya persamaan pandangan melihat keberadaan dari kemajemukan hukum yang terdapat di Indonesia, aturan hukum berkenaan dengan perkawinan terdapat pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan definisi dari perkawinan pada pasal 1, menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi Indonesia adalah mutlak adanya Undang- undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita yang mana sesuai dengan LEGALITATUM : 20
Volume 1 Edisi 1 Oktober landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang- undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang dilakukan pada Undang-Undang Perkawinan mulai diterapkan ketika telah berlakunya efektifnya Undang-Undang ini, yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang di atas, hal itu tercantum pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yakni, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975; Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat sah mengenai perkawinan tercntum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yakni, pada ayat pertama perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan pada ayat kedua tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya akan tetapi pada suatu cara pandang tertentu perkawinan hanya dipandang sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada LEGALITATUM : 21
Volume 1 Edisi 1 Oktober Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun", karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Terdapat kesamaan maksud dan tujuan dari peraturan perundang- undangan tersebut, bahwa keabsahan yang hakiki mengenai syarat sah dari peristiwa hukum berkenaan perkawinan yang dilakukan di Negara Republik Indonesia tidak cukup hanya menjalankan hukum adat saja melainkan harus mentaati aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2. Peran serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap para subjek pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tidak memenuhi batas usia kawin Masyarakat hukum adat lahir dan telah ada sejauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sudah seharusnya pemerintah mengakui dan melindungi hak tradisionalnya masyarakat hukum adat. Namun, perkembangannya hak-hak tradisional harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan- persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah11. Terkait hal tersebut di atas, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan bilamana umur yang menjadi syarat tersebut kurang maka harus 11Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, (Yogyakarta, UII Press, 2018), hlm. 80. LEGALITATUM : 22
Volume 1 Edisi 1 Oktober mengurus dispensasi terhadap usia perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Negara dalam hal ini telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi semua pihak dalam keadaan apapun tanpa terkecuali selain ditentukan berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Jika dilihat secara seksama dasar dari ditentukanya batasan umur pada Undang-Undang ini bukan tanpa alasan, selain menentukan batasan umur untuk siap menikah banyak pula alasan-alasan penting lainnya yang ingin dicapai oleh pembuat Undang-Undang ini, akan tetapi kenyataannya banyak pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi yang berakibat pada hilangnya hak-hak seseorang baik itu pada pihak laki-laki terlebih khusus pada pihak wanita sebagai istri bahkan anak-anak mereka kelak. Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mana tiap- tiap diri mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sehingga negara dalam hal ini yang dianggap sebagai wadah yang mampu dan wajib memberikan rasa aman sebagai pengawas, pelindung serta pengayom bagi mereka untuk bisa tumbuh sebagai pribadi yang terpenuhi dan terlindungi hak- haknya agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia LEGALITATUM : 23
Volume 1 Edisi 1 Oktober perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dewasa ini, peraturan perundang-undangan lain yang beirisan langsung dengan perlindungan anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak sebagaimana pada Pasal 1 Angka 1 pada Undang-Undang tersebut di atas mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari pada itu untuk usia di bawah angka tersebut di atas dipandang oleh negara sebagai individu yang belum dewasa dan negara serta pemerintah memiliki kewajiban untuk melindunginya, hal ini jelas termaktub pada Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang menjabarkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta negara dan pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak itu sendiri. Dalam lingkungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam, penulis menemukan bahwa mereka telah terbiasa menikah direntang usia yang pandang negara sebagai LEGALITATUM : 24
Volume 1 Edisi 1 Oktober usia anak-anak, hal ini tidak lepas dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat tentang pentingnya untuk menikah pada usia sesuai pada aturannya, selain mereka juga tidak mengetahui hukum selain hukum adat mereka sendiri sehingga mereka tidak sadar bahwa telah melanggar dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat praktek poligami pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam, mereka menikah lebih dari satu kali tanpa mengindahkan hukum positif yang ada dan terdapat hal yang menarik ketika pihak laki-laki ingin bercerai dari istrinya, suami hanya memotong bagian ranting pada pondok mereka dan meletakkannya di depan pintu pondok, maka secara hukum adat telah terjadi perceraian bagi mereka12. Menurut penulis negara harus hadir di tengah masyarakat adat suku anak dalam untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang karena aturan-aturan adat mengakibatkan hak-haknya terlanggar tanpa bisa melakukan apa-apa, betapa perempuan dengan mudahnya ditinggalkan tanpa ia bisa mendapatkan keadilan baik bagi dirinya atau pun anak-anaknya. Negara dalam hal ini tidak bisa melakukan apa pun karena pada dasarnya perkawinan yang ia lakukan tersebut tidak tercatat secara hukum sebagaimana amanat dari Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berlaku tanpa terkecuali terhadap siapa pun. Maka penulis menganggap negara atau pemerintah telah gagal melindungi hak-hak warga negaranya terkhusus warga Masyarakat Adat Suku Anak Dalam 12Herman Basir, Wawancara, Tumenggung Sembilan Bilah(tokoh Masyarakat Suku Anak Dalam), Tanggal 19-20 November 2018. LEGALITATUM : 25
Volume 1 Edisi 1 Oktober karena dikalahkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur tersebut seperti rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu. D. Kesimpulan Penulis melihat bahwa Masyarakat Adat Suku Anak Dalam masih sangat terbatas dalam pergaulan di luar komunitasnya, oleh karena keberadaan hukum adat sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan mereka jika dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hukum perkawinan, sehingga menurut penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut, Negara harus hadir di tengah Masyarakat Adat Suku Anak Dalam, tidak hanya Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II melainkan juga Pemerintah Pusat guna melakukan sosialisasi secara massif berkesinambungan mengenai aturan-aturan berkenaan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut negara mengenai perkawinan tersebut, aturan-aturan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan wajib ditegakkan dan dijalankan oleh seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam perkawinan pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur, seperti rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, sehingga menurut penulis untuk mengatasi hal ini Negara wajib memberikan tindakan pecegahan atau pun perlindungan bilamana telah terjadi permasalahan, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialiasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat sehingga dapat merubah pola pikir mengenai dampak-dampak buruk dikemudian hari terkait perkawinan anak di usia dini, bilamana hal tersebut telah terjadi dan menimbulkan masalah LEGALITATUM : 26 dan
Volume 1 Edisi 1 Oktober dikemudian hari maka negara wajib melindungi meraka, contohnya menjamin pendidikan mereka serta kehidupan mereka ke depannya seperti amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUD tahun 1945 yakni, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tanpa kehadiran Negara di tengah mereka maka untuk seterusnya Masyarakat Adat Suku Anak Dalam akan selalu mengulangi kesalahan yang sama. DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134. Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 220. IGN Sunggaga, Peranan Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, (Semarang Majalah Ilmiah FH UNDIP Semarang, Vol. XXXII, No.02 April-Juni, 2003), hlm.119. Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 86. Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6. Muhammad Dja'is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 2. R.Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta, Pradya Paramita,1989), hlm. 79. Saiful Bahri, 2011, Tesis, Pergeseran Pandangan Perkawinan Merari' Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah), Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 34. Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, (Yogyakarta, UII Press, 2018), hlm. 80. LEGALITATUM : 27