Ikhtisar Over de grens: Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (Melewati Batas: Kekerasan Ekstrem Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949), beserta temuan inti dari program penelitian Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950. Pada tahun 1969, veteran perang Belanda Joop Hueting dalam sebuah wawancara televisi mengaku bahwa ia dan beberapa orang serdadu Belanda lainnya telah melakukan kejahatan perang selama bertugas di Indonesia. Menyikapi pengakuan tersebut, Pemerintah Belanda langsung mengadakan penelitian arsip secara singkat dan menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang disebut dengan 'ekses', akan tetapi 'secara umum militer Belanda telah berlaku sesuai aturan semasa di Indonesia.' Semenjak itu, simpulan tersebut menjadi pandangan resmi pemerintah Belanda dan tak pernah sekalipun diubah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, muncul kecenderungan baru yang dipicu oleh banyaknya tuntutan hukum, laporan jurnalistik, dan penelitian kesejarahan yang menguatkan pendapat bahwa serdadu Belanda betul-betul menggunakan kekerasan secara berlebihan dalam skala yang amat besar. Kecenderungan baru inilah yang akhirnya menggoyahkan pandangan resmi yang selama ini dipegang teguh Belanda. Ringkasan ini menyajikan simpulan utama dari program penelitian dengan penekanan pada kekerasan ekstrem selama perang. Paparan lebih lanjut dapat dibaca pada publikasi hasil akhir yang memuat temuan dari semua sub-program penelitian yang bernaung dalam program penelitian besar Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950. Simpulan Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelah kapitulasi Jepang yang menandai akhir Perang Dunia II di Asia, Sukarno dan Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Belanda terang saja tidak mau mengakuinya karena merasa dirinyalah penguasa sah yang berhak memegang kendali atas masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia harus kembali diduduki. Membonceng pasukan Inggris dan Australia, Belanda kembali ke Indonesia untuk mengembalikan kekuasaan kolonial. Tak lama kemudian, pasukan Belanda dalam jumlah yang lebih besar dikirimkan ke sana. Niat Belanda ini mendapat hadangan dari pihak Republik Indonesia yang berujung kepada perang selama empat tahun dan sejumlah perundingan yang amat rumit. Dalam beberapa dekade terakhir muncul kecenderungan baru yang dipicu oleh beragam tuntutan hukum, laporan jurnalistik, dan penelitian kesejarahan yang menguatkan pendapat 1
bahwa serdadu Belanda betul-betul menggunakan kekerasan secara berlebihan dalam skala yang amat besar yang semula kerap disangkal Belanda. Kelompok masyarakat dan para akademisi lalu mendorong dilakukannya penyelidikan lebih jauh atas ulah angkatan bersenjata Belanda tersebut. Setelah memandang perlu akan penyelidikan lebih lanjut di bulan Desember 2016, Pemerintah Belanda memutuskan untuk memberi dukungan finansial di bulan Februari 2017 terhadap program penelitian Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali lebih jauh dan mencari penjelasan atas ciri-ciri tindakan militer Belanda di Indonesia pada tahun-tahun antara 1945-1949 dengan memberi penekanan pada latar internasional, politik, dan historis, serta pada dampak sosial dan politis perang. Fokus penelitian ini adalah pada penggunaan kekerasan ekstrem oleh militer Belanda berikut akibatnya serta pada pertanyaan-pertanyaan ihwal sejauh mana akuntabilitas legal dan politik melekat pada kekerasan ekstrem kala itu dan di tahun-tahun setelahnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang melandasi dibaginya program penelitian ini ke dalam beberapa sub-program penelitian. Penyelidikan atas kekerasan ekstrem militer Belanda inilah yang menjadi alasan utama mengapa pemerintah memberi dukungan finansial. Perlu ditekankan bahwa penyelidikan ini mengindahkan dinamika kekerasan serta konteks yang menjadi latar terjadinya kekerasan ekstrem tersebut. Oleh sebab itu, program penelitian ini juga meneroka berbagai ruang perlawanan dari Indonesia. Penelitian tentang masa Bersiap dan tahun-tahun awal Revolusi Indonesia sepenuhnya difokuskan pada tindak kekerasan ekstrem Indonesia terhadap kelompok masyarakat indo-Eropa, Maluku, dan Tionghoa, serta kelompok masyaratkat lainnya yang turut terdampak. Juga, kekerasan ekstrem terhadap sesama orang Indonesia dan Belanda, kekerasan serdadu Inggris, dan kekerasan ekstrem militer Jepang. Temuan-temuan intinya disarikan di bawah ini. Sementara, versi lebih rincinya bisa dibaca pada bab 'Simpulan' dari buku Over de grens: Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 yang merangkum keseluruhan hasil program penelitian ini. Korban perang Mengingat tingginya tingkat kekerasan, Perang Kemerdekaan Indonesia bukan hanya berakibat pada ribuan kematian dan korban luka dalam peperangan, melainkan juga pada jatuhnya korban-korban kekerasan di luar pertempuran seperti akibat penyiksaan, pemerkosaan, penahanan dalam kondisi yang tak manusiawi, serta kerugian materil yang dipicu oleh intimidasi, perusakan properti, pembakaran kampung-kampung, penjarahan barang berharga dan bahan makanan dalam skala besar yang disertai dengan bentuk-bentuk represif lainnya. Selain itu, terdapat korban yang terdampak secara tidak langsung, yakni berupa gangguan psikologis akibat perang yang menjangkiti kerabat keluarga para tawanan yang ditahan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, ada juga efek sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh blokade maritim dan lambatnya pemulihan negeri selepas penjajahan Jepang. Agak sukar untuk menemukan hitung-hitungan yang tepat ihwal dampak Perang Kemerdekaan Indonesia terhadap penduduk Indonesia. Kami hanya mendapati petunjuk yang tak lengkap dan tak langsung. Ini akibat ketidaklengkapan sumber penelitian yang juga kerap kali samar. Angka korban perang dari pihak Indonesia sebagai akibat langsung kekerasan yang dilancarkan Belanda, misalnya, tak dapat diketahui secara pasti. Angka kira-kira 100.000 korban mati dari pihak Indonesia kerap ditulis tanpa diberi rujukan yang jelas. Namun, dari sumber Belanda, dinyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh bulan setelah agresi militer Belanda kedua 2
di bulan Desember 1948 sebanyak 46.000 pejuang kemerdekaan Indonesia tewas terbunuh. Amatlah terang dari jumlah tersebut bahwa rasio jumlah korban mati antara Belanda dan Indonesia sangat tidak berimbang. Lalu, hitung-hitungan demografis pada tahun-tahun tersebut menunjukkan angka kematian dalam juta. Namun, tidak jelas apakah jutaan kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan perang tersebut. Sementara, jumlah korban jiwa di pihak Belanda bisa disebut dalam angka yang cukup akurat. Sebanyak 5300 serdadu Belanda gugur, termasuk serdadu Belanda berkebangsaan Indonesia. Diperkirakan setengah dari jumlah tersebut mati dalam pertempuran, sementara setengah lainnya akibat sakit atau kecelakaan. Selain itu, warga keturunan indo-Eropa, Maluku, Manado dan Timor serta orang Indonesia pro-Belanda yang terbunuh akibat kekerasan ekstrem di tahun-tahun awal Revolusi Indonesia, yang disebut sebagai masa Bersiap oleh Belanda, mencapai angka 6000 korban tewas. Angka-angka inilah yang dijadikan landasan dalam menarik simpulan pada program penelitian ini. Pemicu dan motif perang Perang yang dilancarkan Belanda di Indonesia antara tahun 1945 dan 1949 berangkat dari benturan dua pandangan berbeda yang berujung pada besarnya jumlah korban manusia. Terdapat kesenjangan pemahaman antara pemimpin Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia bersikukuh untuk mempertahankan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara segera dan tanpa syarat. Sementara, Belanda bersikeras untuk mengontrol hak merdeka bangsa Indonesia tersebut lewat berbagai cara guna menjaga kepentingan Belanda. Perang tersebut tak terlepas dari sejarah panjang represi kolonial, rasisme, dan eksploitasi. Para politisi, serdadu, dan pegawai pemerintah Belanda di Indonesia dan di negeri Belanda angkuh akan superioritas mereka. Dan dalam upaya mereka untuk mengejar kendali atas Indonesia, mereka sesungguhnya terdorong oleh motif ekonomi dan geopolitik, serta oleh perasaan bahwa keberadaan mereka di 'Timur' amat diperlukan. Sebetulnya, niat untuk mengambil alih kembali kendali administratif dan militer telah dicetuskan sejak sebelum Perang Dunia II berakhir. Akan tetapi, perwujudan niat tersebut tertunda gegara persoalan pembentukan kembali angkatan perang Belanda setelah porak poranda akibat pendudukan Jerman. Syahdan, kebijakan untuk mengirimkan pasukan ke Indonesia di bulan-bulan terakhir tahun 1945 didorong oleh tindak kekerasan yang meluas dan tak beraturan pada periode awal Revolusi Nasional Indonesia. Ini juga menjadi salah satu dasar argumen dalam penelitian ini. Akibat tekanan internasional, Belanda memberi pengakuan de facto secara parsial atas wilayah-wilayah kolonial yang telah direbut dan diduduki pihak Republik Indonesia. Akan tetapi, Belanda masih tetap bersikeras untuk menentukan sendiri masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda menganggap bahwa kekuasaan Republik Indonesia harus dihancurkan tanpa memedulikan caranya. Belanda meremehkan dukungan yang sesungguhnya teramat luas dari rakyat Indonesia atas kemerdekaan bangsa. Malah, Belanda menganggap bahwa Republik Indonesia hanyalah rekaan Jepang yang akan segera tumbang begitu kekuasaan militer Belanda kembali tegak. Anggapan ini melekat dalam benak Belanda dan berasal dari tradisi kolonial yang sudah sangat mengakar yang menempatkan rakyat Indonesia di sisi terluar tata sosial dan moral Barat yang sarat dengan prasangka kultural dan rasial. Dalam perspektif semacam ini, Republik Indonesia dipandang dengan penuh hina dan dianggap takkan sanggup membangun negerinya sendiri. Oleh karenanya, perlawanan melawan penjajah seringkali dicap sebagai ilegal, berlebihan, dan kriminal, serta dipertentangkan dengan mayoritas yang 'berperangai baik' yang apolitis dan 3
berpihak pada Belanda dan tak pernah mau menyuarakan pendapatnya karena takut tak memperoleh perlindungan atas serangan-serangan para 'ekstremis.' Dinamika perang Niat Belanda adalah untuk mengambil kembali kendali atas Indonesia. Untuk mewujudkannya, Belanda harus menghabisi Republik Indonesia yang baru berdiri, berikut angkatan perangnya dan kelompok-kelompok bersenjata pendukungnya. Belanda juga berupaya menduduki kota- kota inti dan pusat ekonomi, dan mengambil kendali jalur komunikasi. Belanda pun mengupayakan segala cara mulai dari perekrutan dan pengerahan serdadu KNIL. Selanjutnya, sekira 30.000 relawan perang dan 95.000 sampai 100.000 wajib militer dikirim ke Indonesia. Tak lama sesudahnya, aturan perang tentang wajib militer diamandemen. Sekira 20.000 sampai 25.000 personel Brigade Marinir dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda juga diturunkan ke Indonesia. Pendekatan militer ini terilhami oleh sejarah kolonial dan pengaruh modern Perang Dunia II. 'Strategi Ujung Tombak' yang dipakai Belanda di pertengahan tahun 1947 pada dasarnya adalah serbuan kilat prajurit Belanda untuk merebut 'kantung-kantung perlawanan' dengan memanfaatkan formasi barisan serdadu mobil dengan persenjataan lengkap dan kekuatan yang amat luar biasa. Strategi ini juga dipakai untuk mengambil alih kepemimpinan militer dan politik Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam waktu singkat, Indonesia segera akan terjagal. Selepas 'penjagalan', pejuang perlawanan Indonesia akan gentar dengan keunggulan perang Belanda dan berguguran laksana daun kering. Fase yang menyusul berikutnya adalah 'pasifikasi'. Taktik yang digunakan pada fase pasifikasi tersebut biasanya adalah pengerahan patroli dalam skala kecil, pembersihan, dan 'perburuan tiada henti' terhadap mereka yang diduga musuh. Akan tetapi, strategi perang kolonial semacam ini yang lazim dipakai sebelum tahun 1942 untuk memadamkan perlawanan lokal terbukti tidak efektif dalam Perang Kemerdekaan Indonesia yang melibatkan cakupan wilayah Nusantara yang lebih luas. Angkatan perang Belanda mungkin saja memiliki keunggulan persenjataan dan oleh karenanya dapat dengan mudah menduduki wilayah yang lebih luas. Namun, keunggulan persenjataan tersebut bukanlah jaminan apalagi ketika sifat peperangan, khususnya sejak medio 1947, berubah. Angkatan perang Belanda kini dihadapkan kepada perlawanan gerilya tentara Indonesia yang didukung oleh rakyat, yang bukan hanya tangguh tapi teramat efektif. Militer Belanda tak dapat memformulasikan respon yang tepat terhadap perang gerilya yang dilancarkan pasukan Indonesia meskipun pada awalnya mereka sempat berhasil memenangkan simpati rakyat. Upaya rekonstruksi negara kolonial beserta otoritas sipilnya tak kunjung berhasil karena dalam upaya mereka memenangkan simpati rakyat Indonesia mereka juga harus sekaligus memusnahkan gerakan perlawanan yang juga didukung oleh rakyat. Gejala semacam ini mirip seperti yang dialami oleh penjajah Inggris dan Perancis dalam perang dekolonisasi pada kurun waktu yang sama. Ketidakberhasilan militer Belanda untuk mencapai tujuannya bukan hanya akibat keterbatasan sumber daya manusia serta doktrin yang mereka pegang teguh, melainkan juga karena kurangnya visi para administrator dan personel militer Belanda. Hampir di segala aspek, kekuatan militer Belanda tertinggal jauh. Mulai dari personel militer yang kurang terlatih dan terinformasi, yang juga kalah jumlah dari TNI, sampai pemimpin yang tak memiliki pengetahuan kewilayahan, serta pengalaman dan pelatihan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang amat berat dan ambisius. Lalu, mereka harus dihadapkan pada perang gerilya skala besar yang amat keras dan intensif, dan kerap kali memburamkan batas antara kombatan dan rakyat biasa. 4
Sebagai akibatnya, para serdadu Belanda itu seringkali terdorong untuk menggunakan kekerasan secara berlebihan. Ketika menghadapi taktik gerilya Indonesia, Belanda menggunakan strategi pengerahan patroli dalam skala kecil di wilayah yang cukup luas, perburuan oleh unit tentara yang lebih besar, dan penghukuman kolektif atau pengusiran para kombatan dan penduduk sipil dengan pelbagai cara, antara lain, pembakaran rumah dan penghancuran persediaan makanan. Tindakan-tindakan ini dipicu oleh ketakutan, kepanikan, dan rasa tak percaya para serdadu Belanda dan sering berujung pada jatuhnya korban sipil. Untuk mengorek informasi dan pengakuan, dinas intelijen Belanda menggunakan teknik interogasi sistematis dan penyiksaan. Tentu saja tidak semua aksi militer dan patroli berujung pada tindak kekerasan. Di banyak tempat, untuk alasan taktis, bantuan kemanusiaan seringkali diberikan kepada penduduk setempat sehingga hubungan yang baik bisa terjalin antara militer Belanda dengan rakyat Indonesia. Kekerasan ekstrem Istilah 'kekerasan ekstrem' dalam program penelitian ini digunakan sebagai istilah besar yang merujuk kepada tindak kekerasan yang secara umum dilakukan di luar situasi perang reguler atau setidaknya tidak di tengah-tengah pertempuran. Kekerasan ini diarahkan pada penduduk sipil atau kombatan yang telah tertangkap atau menyerah dan biasanya tidak ada kaitannya dengan kepentingan atau tujuan militer. Kekerasan ekstrem tersebut bisa berupa penyiksaan, eksekusi tanpa proses peradilan, pelecehan, pemerkosaan, penjarahan, aksi pembalasan dengan pembakaran kampung, penembakan warga sipil, dan penahanan massal. Namun, kekerasan ekstrem juga bisa terjadi pada situasi perang reguler yang tidak mengindahkan risiko korban jiwa warga sipil atau ketika senjata berat dipergunakan layaknya senjata ringan biasa, atau ketika serdadu melancarkan serangan secara intensif dalam rentang yang lebih panjang dari normal. Dengan deskripsi yang luas tersebut, penelitian ini secara sadar menjaga jarak dari kerangka dan konsep hukum internasional yang berlaku kala itu. Konsep hukum tersebut telah banyak berubah dan bisa jadi malah memunculkan perdebatan historis-legal yang rumit. Konsep 'kekerasan ekstrem' pada penelitian ini utamanya digunakan untuk menggambarkan bentuk peperangan yang juga membuka kemungkinan dikajinya kembali dampak perang pada korban berikut dimensi politik dan moral kekerasan ekstrem tersebut, betapapun sulit untuk didefinisikan. Konon, kekerasan ekstrem inilah yang dianggap amat bertentangan dengan apa yang para pemimpin politik dan militer Belanda yakini dan dengan nilai-nilai moral yang berlaku kala itu. Tak jarang para pelaku kekerasan juga mengaku tidak mengamini kekerasan tersebut. Kekerasan itu jugalah yang berseberangan dengan norma-norma dalam hukum humaniter internasional yang Belanda telah turut sepakati. Penggunaan kekerasan ekstrem Penelitian ini menunjukkan betapa penggunaan kekerasan ekstrem amat lekat dengan karakter perang, strategi yang dipilih, dan dinamika kekerasan, serta dengan cara otoritas politik, militer, dan yudisial menyikapinya. Dalam situasi rumit yang memburamkan batas-batas antara kombatan dan non- kombatan, antara masa bertempur dan gencatan senjata, dengan latar topografis yang makin tak jelas dan tanpa garis depan yang tegas, upaya untuk menarik garis pembeda antara kekerasan yang 'dibolehkan' dalam perang dengan kekerasan ekstrem sangat sulit dilakukan. Dan walaupun otoritas sipil dan militer Belanda sadar betul bahwa angkatan perang Belanda 5
secara sistematis melewati batas-batas itu, mereka tetap enggan untuk mengakuinya atau mencegahnya. Sumber-sumber yang tak lengkap menjadikan hampir tak mungkin untuk mengukur sejauh mana dan konsekuensi apa saja yang ditimbulkan dari kekerasan ekstrem tersebut. Kesulitan dalam menakar ini juga terjadi saat kita mencoba menyelidiki jumlah korban yang jatuh selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada pencatatan yang jelas. Pun ketika ada, catatan-catatan tersebut kerap tersembunyi atau telah dengan sengaja dimusnahkan. Syahdan, kegiatan pencarian fakta seusai perang bisa sangat terbatas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, segala ketidaklengkapan ini membuat sukar untuk menentukan dengan pasti dampak perang dalam lingkup jumlah kematian, luka, dan kerugian lainnya di pihak Indonesia. Juga, sulit untuk menarik garis pembeda antara korban militer dan korban sipil. Meskipun tidak didapatkan angka pasti, sumber-sumber lain menunjukkan bukti kuat bahwa kekerasan ekstrem seringkali dilancarkan secara terstruktur oleh unit-unit militer Angkatan Darat Kerajaan Belanda, KNIL, Brigade Marinir - dan di lain sisi, kekerasan serupa dilakukan oleh pihak Indonesia. Kekerasan ekstrem tersebut biasanya terjadi di luar pertempuran dan bisa berupa pembantaian, eksekusi tanpa proses peradilan, pembakaran rumah atau kampung. Dalam proses interogasi tawanan, militer Belanda kerap berlaku kasar secara berlebihan termasuk penyerangan dan penyiksaan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesatuan pasukan khusus Belanda (KST) diberi 'carte blanche' (wewenang penuh) oleh petinggi angkatan perang Belanda untuk mematahkan perlawanan dengan menggunakan kekerasan ekstrem dalam skala besar dan memaksa penduduk untuk mendukung Belanda. Dinas intelijen Belanda pun diberi wewenang serupa untuk menggunakan kekerasan ekstrem secara sistematis. Sama halnya, serdadu Belanda seringkali menggunakan persenjataan berat dalam melakukan pembersihan atau pertempuran kecil biasa yang akibatnya menewaskan orang sipil dalam jumlah yang amat banyak. Dalih mereka adalah untuk meminimalisir risiko kekalahan. Lingkup dan dampak penggunaan kekerasan ekstrem ini tidak dapat ditentukan secara akurat. Selain kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh militer Belanda sebagai sebuah institusi atau sering dirujuk dengan sebutan kekerasan ekstrem fungsional, terdapat kekerasan lain yang berada di luar kewenangan militer, disebut dengan kekerasan non- fungsional, yang mencakup di antaranya perampokan dan pemerkosaan. Kekerasan ekstrem jenis pertama biasanya dimaklumi oleh Pemerintah. Kekerasan jenis kedua biasanya ditindak dengan hukuman, akan tetapi itu pun amat terbatas. Pola semacam ini tercermin dalam ruang pengadilan. Kekerasan ekstrem yang dilakukan serdadu Belanda dalam konteks yang mereka anggap sebagai bagian dari aksi militer tidak akan pernah diganjar dengan hukuman. Sebuah telaah atas amar putusan pengadilan militer Belanda menunjukkan bahwa, di bawah tekanan dari otoritas militer, hakim pengadilan militer seringkali tidak mendakwa dan memberi hukuman terhadap pelaku 'kekerasan fungsional', seperti pembunuhan tawanan perang, penyiksaan selama interogasi, dan pembakaran kampung. Sementara, pelaku kekerasan non-fungsional memang diganjar hukuman yang terkadang terbilang berat atas perilaku mereka seperti pemerkosaan dan pembunuhan di tempat umum seperti di pasar. Namun, hakim pengadilan militer pun kerap menunjukkan pemafhuman terhadap para pelaku kejahatan ini karena kepentingan militer. Hampir di setiap langkah proses peradilan, dalam tiap tingkatan, selalu ada tekanan untuk menentang atau mencegah proses penuntutan. Wewenang untuk penyelidikan atau penuntutan tindak kekerasan yang dilakukan serdadu Belanda berada di tangan komandan militer, khususnya di otoritas militer tertinggi di wilayah tersebut. Pembiaran atau penafian 6
sistem peradilan militer Belanda di Indonesia kerap mendorong penggunaan kekerasan oleh pihak Belanda. Sebagai akibatnya, pemafhuman kejahatan membuahkan impunitas yang terlembagakan. Dinamika kekerasan ini tidak unik terjadi di situasi perang yang dilancarkan Belanda saja, melainkan juga pada kekerasan ekstrem serupa yang dilakukan oleh penjajah Inggris dan Perancis. Pelembagaan semacam ini memainkan peran penting dalam kelanjutan praktik-praktik kekerasan tersebut. Di semua koloni dan metropole, para pelaku tindak kekerasan, pihak terkait, saksi, dan pemafhum kejahatan di tiap tingkatan bisa terbebas dari hukuman atau lepas dari tanggung jawab. Pengagungan perang Gambaran yang muncul dari berbagai sub-studi merekam betapa perang kolonial teramat muram dan memakan terlalu banyak korban. Meraih kemenangan militer dan meminimalisir kerugian dalam perang menjadi acuan dan tujuan dalam lingkup politik mayoritas dan bagi para petinggi militer Belanda termasuk para serdadunya. Pejabat Pemerintah Belanda membuka jalan untuk ini semua, termasuk lewat konsultasi dengan para petinggi Angkatan Bersenjata yang kerap memaksa digunakannya pendekatan yang amat keras. Para administrator, diplomat, tentara, juga pejabat pengadilan sipil dan militer dari tingkat atas sampai bawah turut mengamini bahwa kekerasan militer adalah solusi untuk meredakan dan menuntaskan konflik yang berlangsung. Sama halnya, jurnalis dan aktivis lembaga sosial lainnya berpendapat serupa, hampir tanpa sikap kritis. Di Indonesia, Belanda menabuh genderang perang dalam sebuah hubungan yang tak pernah setara di mana militer semakin mendominasi administrasi sipil. Mekanisme check and balance sengaja dilumpuhkan sementara beragam pelanggaran perang terus menerus ditutup- tutupi. Suara-suara kritis di masyarakat Belanda dipinggirkan dan mendapat tentangan dari atas, bila bukan hukuman langsung yang kerap menimpa, misalnya, kelompok penentang perang dienstweigeraars. Namun, akibat kelelahan dalam berperang, ditambah tekanan dunia internasional, Belanda akhirnya bersedia duduk di meja perundingan. Betul bahwa setelah kwartal pertama tahun 1949, Den Haag sadar bahwa perang di Indonesia tidak lagi mungkin dimenangkan, sementara menyerah pun terasa amat sulit dan begitu menyakitkan. Belanda tak tahu cara berucap perpisahan pada pola pikir kolonial, atau pada kepentingan politik dan ekonomi mereka. Pun mereka mendapati diri mereka berada pada kesulitan teramat sangat untuk mengakui kegagalan politik yang mereka tempuh sejak 1945. Pertanggungjawaban Atas penggunaan kekerasan ekstrem dalam skala besar, perlu ditegaskan bahwa Angkatan Perang Belanda adalah lembaga yang harus dituntut pertanggungjawaban. Namun, perlu ditekankan pula bahwa ulah militer Belanda tersebut dijalankan lewat proses konsultasi dan pemberian wewenang dari Pemerintah Belanda. Bertalian dengan ini, para politisi, dengan sokongan penuh dari para pendukungnya, tidak pernah sekalipun dimintai pertanggungjawaban apapun. Ini adalah buah dari kenyataan bahwa perang yang dilancarkan Belanda di Indonesia memperoleh dukungan luas dari mayoritas masyarakat Belanda tanpa pernah dikritisi. Syahdan, jarak geografis dan juga mental turut menguatkan keadaan. Terang sudah bahwa mereka menerapkan standar yang jelas-jelas berbeda terhadap koloni dan subjek-subjek kolonialnya. Mereka pasti tahu, meskipun informasi yang mereka terima kerap tak lengkap, bahwa telah terjadi kejahatan perang. Namun, mereka memalingkan muka. Sebagai akibatnya, kekerasan ekstrem semasa perang menjadi begitu mudah dimafhumi. 7
Penelitian ini mengungkap bahwa pihak Belanda, termasuk politisi, personel militer, pegawai pemerintah, hakim dan pihak terkait lainnya secara bersama-sama memaklumi, membenarkan, dan bahkan membebaskan para pelaku kejahatan perang dari segala hukuman semata agar kemenangan bisa diraih. Mereka bersikap demikian karena mereka yakin akan hak dan niat yang mereka anggap baik. Pada banyak kesempatan, mereka bahkan tak ragu untuk meminggirkan hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, serta tidak mengindahkan rasa keadilan yang mungkin sejatinya telah tertanam dalam nurani mereka masing-masing. Rasa keadilan, prinsip moral, yang membuat seorang manusia mampu membedakan yang baik dari yang buruk, yang diajarkan saat ia tumbuh dewasa atau ketika duduk di bangku sekolah, atau dialami langsung lewat pengalaman hidup dan interaksi dengan manusia lainnya. Banyak sumber yang menyebutkan hal ini, dari serdadu yang berjuang di medan tempur sampai pada pegawai pemerintah di tingkat atas. Norma dan nilai hanya berlaku di kala tertentu saja, tapi tetap patut untuk dijadikan pertimbangan. Agak mengejutkan saat tahu bahwa mereka yang terlibat dalam perang kerap membandingkan perilaku mereka atau rekan-rekan mereka dengan perilaku jahat yang lekat dengan serdadu Jerman saat menduduki Belanda atau penjajah Jepang saat Perang Dunia II. Kenyataan bahwa mereka mau mengesampingkan kerangka moral mereka sendiri bisa dijelaskan dalam beberapa cara: pertama akibat keadaan genting yang teramat memaksa atau hubungan yang teramat hirarkis, lalu pertimbangan ideologis, kerangka berpikir kolonial, rasa takut, perlindungan diri, kebebalan mental, atau perubahan sikap menjadi kasar akibat perang. Ini semua berujung pada kekerasan ekstrem yang teramat merusak, khususnya dan terutama bagi rakyat Indonesia. Selepas perang Belanda akhirnya bersedia untuk menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Ini dipicu oleh tekanan kuat dari dunia internasional dan tumbuhnya kesadaran bahwa perang tidak mungkin lagi dapat dimenangkan. Akan tetapi, selepas itu, Den Haag tetap berupaya keras agar perang di Indonesia dan pertanyaan- pertanyaan tentang kekerasan ekstrem yang dilakukan militer Belanda tidak bergerak liar di arena politik guna menutupi kegagalan mereka sekaligus untuk menyelamatkan reputasi para veteran Indis, keturunan Belanda, dan Maluku. Sikap defensif dan keengganan untuk bertanggung jawab atas aksi politik, yudisial, dan militer Belanda bertahan cukup lama. Keadaan ini pun diuntungkan oleh sikap Indonesia yang tidak bersikeras melakukan penyelidikan atas hal tersebut. Namun, kini terjadi perubahan. Perlu waktu yang cukup lama sampai akhirnya terbuka sebuah ruang untuk menengok kembali secara kritis apa yang telah dilakukan Belanda di Indonesia pada periode tersebut, yang betul-betul bertolak belakang dengan citra baik yang selama ini dilekatkan pada bangsa Belanda. 8