JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPS) DALAM SEKTOR INFRASTRUKTUR: PERSPEKTIF INDONESIA LEGAL FRAMEWORK FOR PUBLIC-PRIVAT PARTNERSHIP (PPP) IN THE INFRASTRUCTURE: INDONESIAN PERSPECTIVE Dwiyanti Utami1, Suyatno2 1,2Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno Email: Article Info Abstract Article history : Received :11-05-2024 Revised : 13-05-2024 Accepted : 15-05-2024 Published : 17-05-2024 Strong legal framework for public-private partnerships (PPP) in Indonesia's infrastructure sector is critical to increasing private investment and increasing cost efficiency. PPP can help increase community participation in public service delivery and increase transparency in public service delivery. In recent years, the Indonesian government has attempted to increase investment and infrastructure development through collaboration with the private sector. However, this collaboration also has several challenges, including differences in interests and culture between the government and the private sector. Therefore, it is necessary to create a clear and effective legal framework to regulate PPS cooperation. This article discusses the importance of a strong legal framework for PPS cooperation in the infrastructure sector in Indonesia and its impact on sustainable economic growth and reliable energy supply for society. Keywords : public-private partnerships, Legal Framework, Instruments, Challenges, Implementation Abstrak Kerangka hukum yang kuat untuk kerjasama publik-swasta (PPS) di sektor infrastruktur Indonesia sangat penting untuk meningkatkan investasi swasta dan meningkatkan efisiensi biaya.PPS dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberian layanan publik dan meningkatkan transparansi dalam pemberian layanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Namun kolaborasi ini juga memiliki beberapa tantangan, antara lain perbedaan kepentingan dan budaya antara pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, perlu diciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerja sama PPS. Artikel ini membahas pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk kerja sama PPS di sektor infrastruktur di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pasokan energi yang andal bagi masyarakat. Kata Kunci : Kerjasama Publik-swasta, Kerangka Hukum, Instrumen, Tantangan, Implementasi PENDAHULUAN Kerjasama publik-swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur telah menjadi strategi yang populer dalam meningkatkan pengembangan infrastruktur di Indonesia .Dalam beberapa tahun 2476
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta. Namun, kerjasama ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan budaya antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, perlu dibuat kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS. Dalam beberapa tahun terakhir, PPP telah berkembang pesat dan secara luas mulai diimplementasikan untuk penyediaan infrastruktur di banyak negara, termasuk Indonesia. PfPPP memang merupakan hal baru sehingga belum dipertimbangkan dalam kerangka regulasi PPP dan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, faktanya diskursus PfPPP hingga hari ini masih terus berkembang di internal UNECE. Wacana skema sertifikasi/rekognisi oleh UNECE menjadi salah satu hal yang menarik untuk ditunggu, lebih-lebih lagi jika terkoneksi dengan peluang untuk mendapatkan pembiayaan kreatif seperti impact investment. infrastruktur sebesar Rp1.923,7 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Dalam rangka mencapai target ini, pemerintah telah mencoba menerapkan Quality Infrastructure Investment Principles (QII Principles) ke dalam Fasilitas Penyiapan Proyek dan Transaksi (Fasilitas PDF). QII Principles dan PfPPP akan saling melengkapi dalam konteks meningkatkan perhatian terhadap aspek kualitas infrastruktur. Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran pembangunan Kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur. Namun, kerjasama ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan budaya antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, perlu dibuat kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS. Dalam beberapa tahun terakhir, PPP telah berkembang pesat dan secara luas mulai diimplementasikan untuk penyediaan infrastruktur di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta. Namun, kerjasama ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan budaya antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, perlu dibuat kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama: 1. Menganalisis kerangka hukum yang ada untuk Kerjasama Publik-Swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur Indonesia. 2. Mengidentifikasi instrumen hukum yang relevan yang mengatur PPS dalam sektor infrastruktur, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ada. 3. Menyoroti tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi PPS dalam sektor infrastruktur, seperti ketidakpastian hukum, kompleksitas regulasi, dan perbedaan interpretasi hukum. 2477
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 4. Menyajikan rekomendasi dan pertimbangan untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas, stabil, dan mendukung bagi kemitraan publik-swasta dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. METODE PENELITIAN Langkah pertama penelitian ini mencakup tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi mengenai kerangka hukum PPS di sektor infrastruktur Indonesia. Hal ini mencakup peninjauan terhadap undang-undang, peraturan, kebijakan, dan dokumen relevan lainnya. Dokumen terkait dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi instrumen hukum, prosedur administratif, dan persyaratan yang berlaku terkait PPS di sektor infrastruktur. Analisis komparatif dilakukan antara kerangka hukum PPS sektor infrastruktur yang ada di Indonesia dengan kerangka hukum negara lain yang telah berhasil menerapkan PPS di sektor infrastruktur. Hal ini akan membantu menentukan kekuatan dan kelemahan kerangka hukum Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan analisis dokumen, serangkaian rekomendasi akan dibuat untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada. Rekomendasi ini didasarkan pada praktik terbaik dan pengalaman negara lain, serta mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan unik Indonesia. HASIL DAN PEMBAHASAN Kerjasama PPS adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, seperti pengembangan infrastruktur. Dalam kerjasama ini, pemerintah memberikan izin, lisensi, atau kontrak kepada swasta untuk mengembangkan proyek infrastruktur. Swasta, pada gilirannya, memberikan kontribusi finansial dan teknis untuk pengembangan proyek tersebut. Kerjasama Publik-Swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur adalah suatu bentuk kerjasama di antara pemerintah dan sektor swasta yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, seperti meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi biaya. PPS dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama operasional, kerja sama investasi, atau kerja sama pengembangan. Dalam PPS, pemerintah dan swasta bekerja sama untuk mengembangkan proyek yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. PPS juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur di Indonesia juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah berfokus pada kepentingan publik, seperti meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, sedangkan swasta berfokus pada kepentingan bisnis, seperti meningkatkan pendapatan dan profit(Widianto, n.d.). 2478
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 Dalam kerjasama publik-swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur di Indonesia, beberapa isu yang dihadapi antara lain : 1. Keterbatasan dana: Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, sehingga perlu kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur(Rifai, n.d.-a). 2. Perbedaan kepentingan: Pemerintah berfokus pada kepentingan publik, seperti meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, sedangkan swasta berfokus pada kepentingan bisnis, seperti meningkatkan pendapatan dan profit. Perbedaan kepentingan ini dapat menjadi tantangan dalam kerjasama PPS(Dzikirullah et al., 2023a). 3. Ketidakkonsistenan regulasi: Peraturan-peraturan yang mengatur kerjasama PPS di Indonesia masih terkadang tidak jelas dan tidak konsisten, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. 4. Keterbatasan kemampuan swasta: Beberapa kegiatan infrastruktur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga perlu kerjasama dengan swasta yang memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja(Rifai, n.d.-b). 5. Keterbatasan kemampuan pemerintah: Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan kemampuan dalam penyediaan infrastruktur, khususnya dalam aspek pembiayaan. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur. 6. Keterbatasan kesadaran dan kemampuan: Beberapa swasta di Indonesia belum memiliki kesadaran dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan infrastruktur, sehingga perlu pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan swasta. 7. Keterbatasan pengawasan: Pengawasan terhadap kerjasama PPS di Indonesia masih terkadang tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan kecurangan dan korupsi dalam pelaksanaan proyek(Widianto, n.d.). 8. Keterbatasan penyelesaian sengketa: Penyelesaian sengketa dalam kerjasama PPS di tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan konflik dan terkadang Indonesia masih ketidakstabilan dalam pelaksanaan proyek. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dibuat kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur. Kerangka hukum ini harus mempertimbangkan kepentingan baik pemerintah dan swasta. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka hukum ini adalah: 1. Ketentuan Izin dan Lisensi: Kerangka hukum harus mempertimbangkan ketentuan izin dan lisensi yang diberikan oleh pemerintah kepada swasta untuk mengembangkan proyek infrastruktur 2479
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 2. Ketentuan Kontrak: Kerangka hukum harus mempertimbangkan ketentuan kontrak yang diterima oleh pemerintah dan swasta dalam kerjasama PPS. 3. Ketentuan Pengawasan: Kerangka hukum harus mempertimbangkan ketentuan pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kerjasama PPS. 4. Ketentuan Penyelesaian Sengketa: Kerangka hukum harus mempertimbangkan ketentuan penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kerjasama PPS. Instrumen hukum y.ng digunakan dalam kerjasama publik-swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur di Indonesia meliputi beberapa peraturan dan regulasi yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama tersebut(A.A.G Danendra, 2010). Beberapa contoh instrumen hukum yang relevan adalah: 1) Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut tentang kerjasama PPS dalam penyediaan termasuk ketentuan-ketentuan yang infrastruktur, berhubungan dengan pendanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur. 2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pendanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur(Dzikirullah et al., 2023a). 3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur(Dzikirullah et al., 2023b) 4) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini memberikan panduan umum bagi pelaksanaan kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pendanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur 5) Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2013: Peraturan ini memberikan ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pendanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur. Dengan demikian, instrumen hukum yang digunakan dalam kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur di Indonesia meliputi peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.Implementasi kerangka hukum untuk kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah 2480
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 harus membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS. Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan swasta dalam mengembangkan infrastruktur. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengawasan terhadap kerjasama PPS. Dalam memperbaiki hukum Public-Private Partnership (PPP) dalam sektor infrastruktur di Indonesia, beberapa lembaga memiliki peran yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh lembaga yang berperan dalam memperbaiki hukum PPP: 1. Kementerian PPN/BAPPENAS: Sebagai dalam mengkoordinasikan pelaksanaan KPBU dan memberikan dukungan pemerintah serta jaminan pemerintah. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU. koordinator KPBU, Kementerian PPN/BAPPENAS berperan 2. Kementerian Keuangan: Kementerian Keuangan melalui DJPPR berperan dalam memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah dalam pelaksanaan KPBU. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU 3. Sebagai PJPK, berperan dalam mengelola proyek infrastruktur dan memberikan jaminan pemerintah. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU 4. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI): KKPPI berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU, serta dalam memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah. Lembaga ini juga berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan KPBU 5. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP): KPPIP berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU, serta dalam memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah. Lembaga ini juga berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan KPBU. 6. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI): SMI berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU(Saleng, n.d.) 7. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII): PII berperan sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU(Saleng, n.d.). 2481
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 Dalam kerangka kerjasama publik-swasta (PPS) dalam sektor infrastruktur Indonesia, Menurut (Rifai, n.d.-a)beberapa rekomendasi dan pertimbangan yang dapat membantu memperbaiki kerangka hukum yang ada adalah sebagai berikut; 1. Ketegasan Peraturan: Perlu diperkuat ketegasan peraturan yang mengatur PPP dalam sektor infrastruktur, sehingga tidak ada celah yang dapat digunakan untuk mengeluarakan kepastian hukum. Peraturan yang jelas dan konsisten dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek 2. Pengawasan yang Efektif: Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan PPP dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan proyek, serta dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. 3. Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PPP dapat membantu meningkatkan kepastian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. 4. Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas pemerintah dan swasta dalam mengembangkan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kepastian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur, serta dengan cara meningkatkan kemampuan swasta dalam mengembangkan infrastruktur. 5. Pengawasan Risiko: Pengawasan risiko dalam pelaksanaan PPP dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan risiko dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi risiko, serta dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. 6. Pengembangan Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kepastian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek. Pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur, serta dengan cara meningkatkan kemampuan swasta dalam mengembangkan infrastruktur. 7. Pengawasan Kualitas: Pengawasan kualitas dalam pelaksanaan PPP dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan kualitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi kualitas, serta dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. 2482
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 8. Pengembangan Kapasitas Pemerintah: Pengembangan kapasitas pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kepastian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur, serta dengan cara meningkatkan kemampuan swasta dalam mengembangkan infrastruktur. 9. Pengawasan Biaya: Pengawasan biaya dalam pelaksanaan PPP dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan biaya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi biaya, serta dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. 10. Pengembangan Kapasitas Swasta: Pengembangan kapasitas swasta dalam mengembangkan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kepastian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proyek. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan swasta dalam mengembangkan infrastruktur, serta dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur Dengan demikian, beberapa rekomendasi dan pertimbangan yang dapat membantu memperbaiki kerangka hukum yang ada dalam kerjasama publik-swasta (PPP) dalam sektor infrastruktur Indonesia meliputi beberapa aspek yang berhubungan dengan ketegasan peraturan, pengawasan yang efektif, keterlibatan masyarakat, pengembangan kapasitas, pengawasan risiko, pengembangan infrastruktur, pengawasan kualitas, pengembangan kapasitas pemerintah, pengawasan biaya, dan pengembangan kapasitas swasta. KESIMPULAN Kerjasama PPS dalam sektor infrastruktur di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur. Namun, kerjasama ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti perbedaan kepentingan antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, perlu dibuat kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur kerjasama PPS. Dengan demikian, kerjasama PPS dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. DAFTAR PUSTAKA A.A.G Danendra, S. M. (2010, June). Dzikirullah, M., Noho, H., Doramia Lumbanraja, A., Asy'ari, H., Jombang, T., Irian, J., No, J., 55, K., & Diwek, J. (2023a). Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia. In Jurnal Crepido (Vol. 05). 2483
JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024 E-ISSN : 3046-4560 Dzikirullah, M., Noho, H., Doramia Lumbanraja, A., Asy'ari, H., Jombang, T., Irian, J., No, J., 55, K., & Diwek, J. (2023b). Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia. In Jurnal Crepido (Vol. 05). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Strategi Pengembangan Infrastruktur Nasional 2020-2024. OECD. (2018). Public-Private Partnerships in Indonesia: Trends and Challenges. Rifai, B. (n.d.-a). Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia Public Private Partnership Implementation On Infrastructure Development Of Water Sector In Indonesia. Rifai, B. (n.d.-b). Kendala Implementasi Kerja Sama Pemerintah Swasta (Kps) Kelistrikan Dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan Hinderence Of Electricity Public Private Partnership (Ppp) And Need Of Policy Improvement. Saleng, A. (n.d.). Hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambanganelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya. 2484