HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSFEKTIF ISLAM Oleh Moh. Sholeh Abstrak Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ide mengenai HAM timbul di dataran Eropa pada abad ke 17 dan 18 sebagai reaksi atas feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja yang absolute serta lalim terhadap rakyat dan masyarakat lapisan bawah. Sebagai reaksi atas kesewenang wenangan tersebut munculah ide tentang penegakan hak asasi manusia bahwa setiap manusia sama. Sebelum dikeluarkanya Universal Declaration of Human Right, ide tentang hak asasi manusia juga terdapat pada ajaran Islam. Ajaran tauhid dalam ajaran Islam yaitu konsep la ilaha illallah, yang berarti tiada tuhan selain Allah. Tauhid memiliki makna bahwa seluruh mahluk baik manusia, hewan dan tumbuhan merupakan ciptaan Allah,sehingga ajaran tauhid Islam mengandung ide persamaan derajat seluruh manusia yang selaras dengan ide dasar hak asasi manusia. Sebagai comparative perspective (wawasan pembanding) antara HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasikan dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan HAM dalam persfektif Islam adalah sebagai berikut : HAM UDHR/DUHAM : bersumber pada pemikiran filosofis semata, bersifat Antrophocentris, lebih mementingkan hak dari pada kewajiban, lebih bersifat individualistik dan manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, Sedangkan HAM ISLAM adalah . Bersumber pada ajaran al-Qur"an dan sunah Nabi Muhamad SAW, bersifat Theocentris, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan sosial lebih diutamakan dan manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya. Al-Qur"an sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dalam al-Qura"an terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Terdapat 320 ayat al-Qur"an mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang- orang zalim dan 50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10 ayat yang berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesame, baik pemeluk islam maupun non muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati. Dan kelima, menghormati kebebasan beragama. PENDAHULUAN Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ide mengenai HAM timbul di dataran Eropa pada abad ke 17 dan 18 sebagai reaksi atas feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja yang absolute serta lalim terhadap rakyat dan masyarakat lapisan bawah. Sebagai reaksi atas kesewenang wenangan tersebut munculah ide tentang penegakan hak asasi manusia bahwa setiap manusia sama. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ide mengenai HAM timbul di dataran Eropa pada abad ke 17 dan 18 sebagai reaksi atas feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja yang absolute serta lalim terhadap rakyat dan masyarakat lapisan bawah. Sebagai reaksi atas kesewenang wenangan tersebut munculah ide tentang penegakan hak asasi manusia bahwa setiap manusia sama. 1
Sejak saat itu usaha-usaha untuk menegakan hak asasi manusia terus berlangsung. Keberhasilan dari ikhtiar tersebut dengan dikeluarkanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Sebelum dikeluarkanya Universal Declaration of Human Right, ide tentang hak asasi manusia juga terdapat pada ajaran Islam. Ajaran tauhid dalam ajaran Islam yaitu konsep la ilaha illallah, yang berarti tiada tuhan selain Allah. Tauhid memiliki makna bahwa seluruh mahluk baik manusia, hewan dan tumbuhan merupakan ciptaan Allah,sehingga ajaran tauhid Islam mengandung ide persamaan derajat seluruh manusia yang selaras dengan ide dasar hak asasi manusia. Piagam HAM termasuk piagam dunia yang di sebagian prinsip dan ketentuannya sesuai dengan fitrah manusia. Dengan demikian piagam tersebut selaras dengan esensi hukum HAM Islam. Namun demikian, ada sebagian prinsip Piagam HAM Dunia yang disusun berdasarkan ideologi sekular, sehingga hal ini kian memperlebar friksi. Hal inilah yang mendorong cendikiawan negara- negara Islam berusaha menyusun dokumen independen yang mampu menutupi kelemahan yang ada di piagam HAM PBB. Upaya tersebut terealisasi dengan diratifikasinya Piagam HAM Islam atau dikenal dengan sebutan Piagam Kairo. Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai wakil negara-negara Islam pada tahun 1979 dan 1981 telah mempublikasikan dua dokumen tentang HAM Islam. Dua dokumen HAM Islam itu pada 5 Agustus 1990 telah diratifikasi dalam sidang tingkat menteri luar negeri OKI ke-19 di Kairo. Atas usul Iran di tahun 2008, akhirnya tanggal 5 Agustus oleh negara-negara Islam diperingati sebagai "Hari Hak Asasi Manusia Islam dan Kemuliaan Manusia". HAM Islam tidak banyak berbeda isinya dengan Piagam HAM Dunia. Keduanya sama-sama mengakui kebebasan politik, sosial dan banyak lagi kebebasan yang lain. Kebebasan tersebut dinilai sebagai hak manusia dan pemerintah serta masyarakat dinilai bertanggung jawab dalam mempersiapkan kebebasan tersebut. Cacad terbesar piagam HAM dunia dan seluruh piagam internasional dalam masalah ini adalah HAM sebelum disusun berdasarkan prinsip filosofi, lebih cenderung menjadi produk budaya Barat yang terlahir dari transformasi budaya Barat serta menjadi bagian dari budaya mereka. Piagam HAM Islam dan Piagam HAM Dunia banyak memiliki kemiripan. Bahkan Piagam HAM Islam dengan bersandar pada ajaran agama, telah memprediksikan hak dan kelebihan yang lain, namun bagaimana pun juga kedua piagam ini memiliki perbedaan dan kontradiksi mendasar. PEMBAHASAN A. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut ajaran Islam manusia adalah makhluk yang bebas yang memiliki tugas dan tanggung jawab, oleh karenanya ia memiliki hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Maknanya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Islam bertolak dari akidah yang tinggi dalam memandang manusia. Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi sebagaimana tercantum dalam al-Qur"an surat al-An"am (6) : 165, yang artinya : " Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 2
bumi". Serta dalam surat al-Baqarah (2): 30, yang artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaanya. Hal ini sesuai dengan al-Qur"an Surat al-Hujurat (49) : 13, yang artinya : " Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbanga-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling takwa". Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula. Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali. Pernyataan ini termaktub dalam al-Qur"an surat al-Isra"(17) : 70, yang artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di dataran dan lautan, Kami berikan mereka rezki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan". Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanaya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb- nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil (2009:22), Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak (al-huquq athabi"iyyah/natural right) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia (antrophocentris) . Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT (theosentris) asasi manusia merupakan hak-hak alamiyah Dari uraian diatas hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT.(Abul A"la Maududi, 2008:10) Sehingga hak asasi manusia dalam Islam memiliki karakteristik : 1. Bersumber dari wahyu 2. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain 3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban. Sebagai comparative perspective (wawasan pembanding) antara HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasikan dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan HAM dalam persfektif Islam dapat dilihat sebagai berikut1 : HAM UDHR/DUHAM 1. Bersumber pada pemikiran filosofis semata 2. Bersifat Antrophocentris 3. Lebih mementingkan dari hak pada kewajiban 4. Lebih bersifat individualistik 5. Manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak- hak dasar HAM ISLAM 1. Bersumber pada ajaran al-Qur"an dan sunah Nabi Muhamad SAW 2. Bersifat Theocentris 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 4. Kepentingan sosial lebih diutamakan 5. Manusia sebagai makhluk yang dititipi hak- hak dasar oleh Tuhan, oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya. B. SEJARAH HAK ASASI Dalam sejarah umat manusia telah banyak tercatat kejadian di mana manusia atau kelompok manusia berjuang melawan kediktatoran penguasa atau kelompak manusia yang lain untuk 1 Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Salemba Diniyah,Jakarta, 2003, h. 40 3
memperjuangkan hak asasinya, yaitu hak dasar yang melekat pada dirinya secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan. Terjadinya tindakan semena-mena yang dilakukan raja kepada kepada rakyatnya, majikan kepada budaknya berlangsung cukup lama, seperti tidak ada kekuatan yang dapat melawan, mencegah dan menghentikannya melawan. Baru muncul adanya perlawanan terhadap kediktatoran para raja pada abad pertengahan melalui perlawanan politik, seperti lahirnya ; Magna Chrta pada tahun 1215 M yang merupakan cikal bakal lahirnya perlindungan terhadap HAM, Bill of Rights pada tahun 1689 yang merupakan Undang-Undang Hak Asasi dan pada waktu itu muncul istilah Equality Before The law, dan The American Declaration of Independence pada tahun 1776 yang dicetuskan oleh Jefferson yang terilhami oleh ide Jhon Locke yang menganggap bahwa semua manusia dilahirkan sama dan meredeka, serta Universal Declaration of Human Roihts (UDHR) pada tahun 1948. Komaruddin Hidayat & Azumardi Azra menyatakan bahwa sebelum Deklarasi 1948 : Sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Kemunculannya dimulai dengan lahirnya Magna Charta (1215) yang membatasi kekuasaan absolute para penguasa atau raja. Sesudah Deklarasi 1948 Secara garis besar perkembangan pemikiran tentang HAM dibagi menjadi 4 kurun generasi : Genarasi Pertama, HAM hanya berpusat pada hukum dan politik. Generasi kedua, disamping nmenunut hak yuridis, juga menyerukan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi Ketiga, menyerukan kesatuan HAM, antara hak ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam satu bagian integral yang dikenal dengan hak melaksanakan pembangunan (the rights of development), sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Keadilan Internasional (Interbational Comission of Justice). Generasi Keempat, tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.2 Sedangkan Bintan Saragih berpendapat bahwa mengenai HAM versi PBB, bermula dari keinginan pemimpin negara-negara Eropa merumuskan HAM yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal, yang perumusannya diserahkan pada komisi HAM (Commission on Human Right ) yang diberntuk PBB pada tahun 1946. pada tanggal 10 Desember 1948 rumusan komisi tersebut diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB (48 setuju sepenuhnya, 8 abstain dan tidak ada negara yang menolaknya dan kemudian diumumkan oleh PBB sebagai "pernyataan sejagat Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ). Pernyataan sejagat HAM ini dimuat dalam 30 pasal, 28 pasal mengenai HAM, satu pasal mengenai kewajiban individu dan satu pasal lagi mengenai larangan untuk meniadakan salah satu hak dalam pernyataan tersebut.3 Konsep HAM tumbuh dari konsep hak (right) pada Yurisprudensi Romawi, kemudian meluas pada etika via hukum alam (natural law). Dalam hal ini Robert Audi menyatakan bahwa "the concept of right in Roman Yuriprudence and was extended to ethics via natual law theory. Jus as positive lawmakers, confers legal rights, so the natural confers natural rights".4 Secara ringkas kronologis konsep penegakan HAM yang diakui secara yuridis-forma, juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran masyarakat Barat.5 2 Hidayat Komaruddin & Azra, Azumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 252-265 3 Bintan Saragih, Hak Asasi Manusia, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, 1997, h. 3 4 Robert Audi, 1995, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, h. 591 5 Konsep HAM dan Demokrasi pertama muncul bukan sebagai reaksi atas absolutism nagara, melainkan sebagai akibat logis lahirnya Negara-negara kebangsaan. Pada abad pertengahan kekuasaan raia selalu dikaitkan dengan teori ke-Tuhan-nan, sehingga raja yang berkuasa itu mempunyai absolute untuk memerintah berdasarkan kekuasaan Tuhan, bahkan ada juga yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan Paus Gregosius VII dalam Decattus Papae (1075) bahwa kekuasaan Tuhan itu ada pada gereja dengan Paus dan para 4
Secara historis, usaha-usah untuk penegakan HAM memakan waktu yang cukup lama yang sangat menguras pemikiran manusia. Mengingat penegakan HAM sesungguhnya merupakan pengakuan, perlidungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan tatkala manusia dirampas hak asasinya, maka pada hakekatnya hilang pulalah harkat dan martabatnya sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna kejadiannya dan dimuliakan oleh Tuhan, selama manusia sadar akan jati dirinya. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pertumbuhan HAM bermula dari kawasan Eropa yang dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan para raja yang absolute yang dengan seenaknya melanggar aturan-aturan yang mereka ciptaakan sendiri, menjadi dibatasi dengan peraturan atau hukum, kekuasaan mereka harus dibatasi dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Chrata tersebut pada tahun 1215 M, raja yang melanggar aturan, harus diadili dan mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Magna Charta telah membatasi kekuasaan raja dengan hukum, sekalipun pada saat itu para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan pada waktu itu. Lahirnya Magna Charta secara politis, merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional dan menyulut peraturan-peraturan yang lain tentang perlidungan terhadap HAM, seperti; Undang-Undang Hak Asasi manusia (Bill of Rights) di Inggris, The American Declaration of Independence, The French Declaration dan Universal Declaration oh Human Rihts (UDHR) pada tahun 1948 yang terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari keganasan Perang Dunia II, yang di dalamnya mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler. Jika Magna Carta yang dicetuskan pada tahun 1215 dianggap sebagai tonggak awal dari kelahiran HAM sebagaimana yang banyak diyakini oleh pakar sejarah Eropa, maka bisa dibayangkan betapa panjang dan lamanya proses perjalanan HAM dari mulai ditemukan sampai kemudian dikodifikasi oleh DUHAM pada tahun 1948. Begitu pun dalam hal penegakannya, dihormati, dipenuhi, dan dilindungi, tentu membutuhkan waktu yang tidak pendek yang membutuhkan keseriusan semua Negara dan masyarakat. Kronologis pertumbuhan dan perkembangan kesadaran akan pentingnya penegakan HAM pada masyarakat Barat, secara ringkas dapat digambarkan pada uraian berikut ini. Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut :6 Pertama, dimulai yang paling dini, oleh munculnya Perjanjian Agung" (Magna Charta)7 di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pembrontakan para baron terhadap raja John (saudara raja Ricard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara salib). Isi pokok dokumen itu adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.8 Kedua, keluarnya Bill of Rights pada 1628 yang berisi pendetanya, sedangkan kekuasaan raja terbatas pada soal-soal-soal duniawi yang itupun berada di bawah gereja, maka raja kehilangan legitimasi. Kemuadian timbullah pertanyaan "dari mana dan atas dasar apa" pemerintah itu berkuasa. Maka terjkadilah pertarungan antara kekuasaan raja dan kekuasaan rakyat. Kemuadian muncullah teori kedaulatan rakyat yang menjadi alternative atas terjadinya sekularisasi (pemisahan dasar kekuasaan raja dari Tuhan). Dalam teori ini dikatakan bahwa raja itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan kontrak social di mana rakyat meresidukan HAM-nya untuk diurus oleh raja demi kepentingan bersama. Akhirnya raja menerima redsidu berdasarkan UUD, bukan sebaliknya malah UUD yang meresidukan kekuasaan raja untuk rakyat. (Perhatikan Moh. Mahfud MD, Undang-Undang Politik, Keormasan dan Instrumentasi Hak Asasi manusia", dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum", Yogyakarta, UII Press No. 10 vol 5, 1998, h. 23). 6 Nurcholis Majid, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan, dalam islamika ; Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Jakarta, Kerjasama Mizan dengan Missi No. 6, 1995. 7 The essential principle of Magna Charta was the king should observe the laws he had established and the shortlced security clause of 1215 sought to create machinery to coerce the king by distraint if necessary. (Lihat Edward Powell, Kingship, Law and Soceity ; Criminal Justice in the reign og Henry V, Oxford, Clarendon Press, 1989, h. 33). 8 Pasal 21 Magna Charta mengatakan, Earls and baronds shall be fined their equal and only in proportion to the measure of the offence" (para pangeran dan baron akan dihukum / didenda 5
penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan kepada siapapun, tanpa dasar hukum.9 Ketiga, Demokrasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kesamaan dan kebebasaan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.10 Keempat, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Declaration desx Droits de l"Homme et du Citoyen / Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) dari Prancis pada tanggal 4 Agustus 1789 dengan titik berat kepada lima hak asasi pemilikan harta (propeite), kebebasan (liberte), persamaan (egalite), keamanan (securite) dan perlawanan terhadap penindasan (resitence a l"aprression).11 Kelima, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights / UDHR),12 pada tanggal 10 Desember 1948 yang memuat pokok-pokok kebebasan, persamaan pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, hak kerja dan kebebasan beragama. Deklarasi itu ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.13 Dari perkembangan historis tersebut tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatas raja, di Amerika serikat menguatkan kebebasan individu, di Perancis meprioritaskan egalitarian persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law)14 di Rusia tidak diperkenalkan hak individu, tetapi hanya mengakui hak social dan hak kolektif. "Sedngakan PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi, karena UDHR sebagai konsensus dunia setelah terjadinya Perang Dunia II yang menghasilkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kebebasan hukum dan demokrasi sebagaimana diformulasikan dalam Mukadimah Atlantic Charter 1945".15 Terlepas dari hal tersebut yang mendasar dipahami bahwa meskipun realitas lokal kesejarahan manusia memiliki karakteristik- karakteristik tertentu, namun secara substansial manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara obyektif.16 berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya). Pasal 40 juga mengatakan..... no one will we deny or delay right or justice (....tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan). Lihat Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 202 9 Edward G. Smith, The Constitution of the United States (New York, Barnes & Noble, 1966, h. 17. 10 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengatakan, We hold these truths to be self-evidendt, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and ther pursuit of hasppiness. Ibid, h. 20 11 Selengkapnya dari Pasal 2 Deklarasi tersebut menyatakan, Le but de toute association politique est la conservation des droits et imprescriptiobles de I'homme. Ces droits sont la liberte, la propriete, la surete, et la resistance a L'oppression / The goal of any political association of the natural and imprscriptible / I.e.imviolable rights of men. These rights are liberty, property, safety and resistance against oppression. 12 Munculnya UDHR tidak terlepas dari pidato Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941 yang merumuskan the four freedom, yaitu, (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech); (2) kebebasan beraga (freedom of religion), (3) kebabasan dari ketakutan (freedom of fear), dan (4) kebasan dari kemiskinan (freedom of want). Lihat M. Luqman Hakim (ed.), Deklarasi Islam tentang HAM, Surabaya, Risalah Gusti, 1993, h. 6. 13 Untuk melihat paket-paket kebijakan masyarakat internasional tengan HAM, dapat dilihat pada United Nations, Human Rights; A Compilation of International Instrumens, vol I, New York, United Nation, 1993. 14 Pembahasan equality before the law lebih lanjut dapat di lihat pada Ramli Hutabarat, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, Jakarta, Obor, 1994, h. 1-30. 15 Bambang Sutiyoso, Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia, dalam UNISIA, Yogyakarta, UII Press, No. 44/XXV/I/23002, h. 85 16 Hamid Awaluddin, Universalitas Deklarasi HAM 1948, dalam Kompas edisi 11 Desember 2000 6
Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku adalah UBHR / DUHAM. Ini wajar dan merupakan keharusan, karena UDHR merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang hak asasi manusia.17 Begitupun UDHR/DUHAM dipandang sebagai puncak konseptualisasi HAM sejagat, apa yang tertuang di dalamnya dilihat dari perspektif perkembangan generasi HAM yang ada.18 Cirinya yang terpenting adalah bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik. Semangat wajar dikarenakan beberapa hal, yakni realitas politik global pasca Perang Dunia II dan adanya keinginan kuat Negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru. Generasi HAM kedua menyusul pada keinginan yang kuat masyarakat global untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang melebar pada aspek soaial, ekonomi, politik dan budaya. Dalam Sidang Umum PBB 16 Desember 1966 kemudian dirumuskan dua buah covenant (persetujuan), yakni International Convenant on Economic, Social and Cukltural Rights.19 Sebagai sebuah proses dialektika, pemikiran HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan sampai munculnya generasi HAM keempat yang mengkritik peranan Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi HAM keempat ini dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government.20 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Declation of Human Righ dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United Nation of Organization (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali21. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal. HAM dalam perspektif Universal Declation of Human Righ menunjukkan kecenderungan manusia dinilai demikian tinggi, selaras dengan filsafat humanism Barat yang mendewakan manusia sebagai penguasa alam. Implikasinya justru kesadaran HAM menimbulkan konflik yang tajam sebagai akibat dari kecenderungan perebutan dominasi manusia atas segala sumber alam, bahkan juga dari bangsa tertentu terhadap bangsa lain. Kecenderungan ini membawa watak yang berseberangan dengan HAM, karena motivasi tampil sebagai penguasa alam akan menafikan hak asasi orang lain. Hal ini merugikan bangsa yang 17 UDHR?DUHAM 1948 bersifat tidak mengikat para anggota PBB, tergantung pada kemauan Negara- negara itu sendiri apakah akan memuatnya dan perundang-undngan atau tidak. Lihat A. Manopo, Spintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-hak Asasi Manusia di dalam Hukum Acara Pidana Negara Indonesia, dalam Hukum dan Keadilan, Jakarta, Majalah Hukum Peradin, No, I Tahun ke IV, Mei- Juni, 1978, h. 62 18 Tim ICCE UIN Jakarta, Op Cit., h. 204 19 Kovenen ini terdiri dari 4 bab dan 32 pasal. Di Pasal 1 ditegaskan bahwa "All peoples have the right of self-determinastion. By virtue of that right they determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development". 20 Bebarapa masalah dalam deklarasi ini yang terkait ddengan HAM dalam kaitan dengan pembangunan adalah (1) pembangunan berdikari (sedlf-development); (2) perdamaian ; (3) partisipasi rakyat ; (4) hak-hak budaya ; dan (5) hak keadilan social. Lihat Tim ICCE UIN, Jakarta, Op Cit, h. 206 21 Kunarto menyatakan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Righ dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United Nation of Organization ( UNO )atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali. (Kunarto, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak Asasi manusia, Jakarta, Cipta manunggal, 1996, h. 65 7
tidak memiliki kemampuan untuk menguasai alam sebagai akibat dari keterbatasan menguasai IPTEK. Pemahaman HAM secara berlebihan cenderung menjadi alat bagi Negara-negara adikuasa untuk memaksakan kehendak politiknya menguasai Negara-negara berkembang. Dalam perkembangannya banyak orang yang ingin bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Ketentuan agama dianggap sebagai penghalang bagi manusia untuk bebas. Ahmed Na"im, Abdullah menegaskan bahwa Pasal 1.3 Piagam PBB mewajibkan kerjasama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Tetapi Piagam itu tidak mendefinisikan term-term hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Tugas itu dilaksanakan oleh PBB dalam rangkaian deklarasi, konvensi, perjanjian dan digunakan sejak th. 1948. Dokumen-dokumen hak asasi manusia PBB dan dokumen-dokumen regional Eropa, Amerika dan Afrika seluruhnya memiliki premis yang sama bahwa ada standar universal tentang hak asasi manusia yang harus ditaati oleh seluruh Negara di dunia atau Negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional.22 Di sini terdapat beberapa perbedaan mengenai asal usul universalitas standar-standar tersebut dan ada beberapa problem serius berkaitan dedngan penerapannya. Namun ini tidak berarti tidak ada standar universal dan mengikat atau upaya penerapannya ditinggalkan. Kesulitan utama untuk membangun standar universal yang melintasi batas kultural, khususnya agama adalah bahwa masing- masing tradsi memiliki kerangka acuan frame of reference internasionalnya sendiri, karena masing- masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-aumbernya sendiri. Jika suatu tradisi kultural khususnya agama, berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan dengan cara permusuhan. Untuk mengkalim loyalitas dan kepatuhan anggota-anggotanya, suatu tradisi kultural atau agama secara normatif menegaskan kelebihan dirinya atas tradisi-tradisi yang lain. Akan tetapi ada ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Aturan yang teramat indah ini mengacu pada prinsip resiprositas yang sesungguhnya dimiliki oleh tradisi agama besar dunia. Tidak mudah menempatkan diri terhadap orang lain secara tepat, khususnya jika ada perbedaan jenis kelamin atau kepercayaan agama. Harus ditekankan bahwa prinsip resiprositas itu saling menguntungkan, sehingga ketika seseorang mengidentifikasi dengan orang lain, maka seseorang hendaknya menggunakan prinsip timbal balik. Problem berkenaan dengan penggunaan prinsip resiprositas dalam konteks ini adalah kecenderungan tradisi cultural, khusunya agama. Dalam islam, misalnya, seseorang harus dapat membangun suatu teknik penafsiran ulang atas sumber-sumber dasar al-Qur"an dan sunah dengan cara yang memungkinkan kita untuk memikirkan bentuk-bentuk diskriminatif terhadap perempuan dan non muslim.23 C. HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN DAN AL-HADITS Al-Qur"an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur"an sebagi sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakan dasar dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al- Qur"an,antara lain : 1. Dalam al-Quran terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah (5) : 32 : " Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena 22 Ahmed Na'im , Abdullah,Dekonstruksi Syri'ah, Yogyakarta, LKIS, 1990, 298 23 Perhatikan QS Al-Anbiya' (21) : 107 : "Dan Aku tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam". 8
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi". 2. Al-Qur"an juga menjelaskan 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat al-Hujarat (49) : 13. 3. Al-Qur"an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata : adl, qisth dan qishsh. 4. Dalam al-Qur"an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir,berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi, misalnya yang dikemukakan dalam surat al-Kahf (18) : 29. . Beberapa ayat lain yang menunjukkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam antara lain, Hak Persamaan dan Kebebasan (QS. Al-Isra (17) : 70, An Nisa (4): 58, 105, 107, 135 dan Al- Mumahanah (60) : 8). Hak Hidup (QS. Al-Maidah (5) : 45 dan Al - Isra (17) : 33). Hak Perlindungan Diri (QS. al-Balad (2) : 12 - 17, At-Taubah (9) : 6). Hak Kehormatan Pribadi (QS. At-Taubah (9) : 6). Hak Keluarga (QS. Al-Baqarah (2) : 221, Al-Rum (30) : 21, An-Nisa 1, At-Tahrim (66) : 6). Hak Keseteraan Wanita dan Pria (QS. Al-Baqarah (2) : 228 dan Al-Hujrat (49) : 13). Hak Anak dari Orangtua (QS. Al-Baqarah (2) : 233 dan surah Al-Isra (17 : 23 - 24). Hak Mendapatkan Pendidikan (QS. At-Taubah (9) : 122, Al-Alaq (96) : 1 - 5). Hak Kebebasan Beragama (QS. Al-kafirun (109) : 1 - 6, Al-Baqarah (2) : 136 dan Al Kahti (18) : 29). Hak Kebebasan Mencari Suaka (QS. An-Nisa (4) : 97, Al Mumtahanah (60) : 9). Hak Memperoleh Pekerjaan (QS. At-Taubah : 105, Al-Baqarah : 286, Al-Mulk : 15). Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama (QS. Al-Baqarah (2) : 275 - 278, An-Nisa (4) : 161, Al-Imran (3) : 130). Hak Kepemilikan (QS. Al-Baqarah (2) : 29, An-Nisa (4) : 29). Dan Hak Tahanan (QS. Al-Mumtahanah (60) : 8). Hak asasi manusia dalam kitab-kitab hadits shahih, hasan, dan musnad-musnad, tidak hanya satu bentuk, diantaranya bahwasanya Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada":Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/ mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/ mulianya-dilindunginya hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini. (Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari no 105, dan Shahih Muslim no 1218). Khutbah wada" sampai sekarang dikenal sebagai khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya di seluruh dunia dengan meneguhkan kesempurnaan risalah Islam yang di ajarkanya. Dalam khutbah atau pidato yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 11 Hijriyah tersebut, terdapat hal lain yang penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi yaitu komitemen Islam yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. D. HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH Piagam Madinah (Bahasa Arab: shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatshrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 Masehi. Para ahli menyebut naskah yang di buat Nabi Muhammad saw itu dengan nama yang bermacam macam. W.Montgomery Watt menamainya "The Constitution of Medina", R.A. Nicholson "Charter", Majid Khaddury "Treaty", Phillip K. Hitti "Agreement", Zainal Abidin Ahmad " Piagam". Al Shahifah adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri. Selain nama tertulis sebutan Kitab dua kali. Kata treaty dan agreement menunjuk pada isi naskah. Kata charter dan piagam lebih menunjuk pada surat resmi berisi tentang pernyataan tentang sesuatu hal. Kata constitution menunjuk pada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata shahifah semakna tersebut di dalam naskah, 9
dengan charter dan piagam. Kitab lebih menunjuk pada tulisan tentang sesuatu hal24. Dalam tulisan ini digunakan Sebutan "Piagam Madinah ". Kata piagam menunjuk pada naskah. Kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya. Piagam berarti surat resmi yang berisi tentang pernyataan tentang sesuatu hal. Piagam Madinah juga disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani "Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari hal Mukadimah, dilanjutkan oleh hal- hal seputar Pembentukan umat, Persatuan seagama, Persatuan segenap warga negara, Golongan minoritas,Tugas Warga Negara, Perlindungan Negara, Pimpinan Negara, Politik Perdamaian dan penutup. Di sinilah kita bisa melihat peran dan fungsi Muhammad sebagai seorang negarawan sekaligus seorang pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, disamping posisi beliau selaku seorang Nabi dan Rasul secara keagamaan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk islam maupun non muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.Ketiga,membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati. Dan kelima, menghormati kebebasan beragama. Piagam madinah merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat yang plural di Madinah. Berikut adalah substansi dari Piagam Madinah: 1. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22,23 dan 42. 2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1,15,17,25 dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengakui Piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu kaum Yahudi dan Muslim bersama sama memikul biaya perang. 3. Persamaan dan keadilan (pasal 1,12,15,16,19,22,23,24,37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakan hokum beserta keadilan tanpa pandang bulu. 4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menjalankan syariat Islam. 5. Bela negara (pasal 24,37,38 dan 44). Setiap penduduk Madinah yang mengakui Piagam Madinah mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam. 6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10).Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan (Eggi Sudjana,2003:89). Selain enam prinsip tersebut Ahmad Sukaradja menambahkan dua prinsip,yakni : 7. Supremasi syari"at (pasal 23 dan pasal 42). Dalam pasal pasal tersebut, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW. 8. Politik damai dan proteksi internal (pasal 17,36,37,39,40,41 dan pasal 47) dan sikap perdamaian secara eksternal di tegaskan pada pasal 45 (Ahmad Sukardja, 2012 : 114). E. HAK ASASI MANUSIA MENURUT TAFSIR ULAMA Prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi tujuan dari syariat islam (maqoshid al-Syaria"at) yang telah dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq as-Syatibi (Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, 2009 : XV). Prinsip tersebut terangkum dalam dalam al-dlaruriat al-khamsah (lima prinsip dasar) atau disebut juga al huquq al insaniyah fi al Islam (hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini ini mengandung lima prinsip dasar yang harus di jaga dan di hormati oleh setiap individu, yakni : 24 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD NRI 1945,Sinar Grafika,Jakarta,2012, h. 2 10
1. Hifdzu al-Din (penghormatan atas kebebasan beragama) Islam memberikan penghormatan dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya menuju agama atau madzhab lainya dan tidak seorangpun boleh memaksa dan menekan orang lain untuk berpindah dari keyakinanya untuk masuk Islam (Q.S. al- Baqoroh : 256). 2. Hifdzu al-Mal (penghormatan atas harta benda) Dalam ajaran islam harta adalah milik Allah SWT yang dititipka-Nya pada Alam dan manusia sbagai anugerah. Seluruh bumi beserta segala yang terkandung di dalamnya, dan apa yang berada di atasnya telah dijadikan Allah SWT untuk seluruh manusia.25 3. Hifdzu al-Nafs wa al-"Ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu). Dalam ajaran Islam, penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu merupakan hak dasar dan tumpuan dari semua hak. Hak-hak lain tidak akan ada dan relevan tanpa perlindungan hak hidup. Maka perlindungan al-Qur"an terhadap hak ini sangat jelas dan tegas : "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul- rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."( Q.S al-Maidah/5 : 32). Karena penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan kehidupan maka al-Qur"an memberikan sangsi yang tegas terhadap siapapun yang mengingkarinya. Qishas atau hukuman mati terlahir dari spirit perlindungan ini. Al-Qur"an menegaskan : " Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Q.S. al- Baqoroh/2 : 179 ) 4. Hifdzu al-"Aql (penghormatan atas kebebasan berfikir). Penghormatan atas kebebasan berfikir serta hak atas pendidikan merupakan penjabaran yang amat penting dari prinsip hifdz al-aql. Menjaga akal budi dari zat-zat yang memabukan merupakan perlindungan primer, maka pendidikan merupakan pemenuhan hak-hak sekunder untuk pengembanganya. Tanpa pendidikan yang memadai akal sebagai anugerah penting dari Tuhan kurang bernilai dan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 5. Hifdzu al-Nasl (keharusan untuk menjaga keturunan) Dalam ajaran Islam menjaga dan memelihara keturunan di manifestasikan dengan disyariatkan lembaga pernikahan. Islam memandang lembaga pernikahan sebagai cara melindungi eksistensi manusia secara terhormat dan bermartabat. Islam tidak menganjurkan, meski tidak mengharamkan secara mutlak hidup celibat/membujang. Bagi yang menjalankan pernikahan secara penuh tanggungjawab dijanjikan dengan kemuliaan. Sebab dengan pernikahan yang penuh tanggungjawab dan harmonis, generasi manusia yang saleh dapat dibina dari satu generasi kegenerasi secara berkesinambungan.. Pernikahan merupakan peristiwa kontraktual dan sakral. Hampir setiap keyakinan agama termasuk ajaran Islam mengatur secara serius mengurus pernikahan sampai detail, bukan sekedar syarat dan rukunnya melainkan sekaligus prosesinya. Memiliki keturunan melalui jalinan pernikahan yang sah untuk melanjutkan keturunan manusia secara terhormat dan bermartabat. PENUTUP 25 Perhatikan QS al-Rahman (55) : 10: "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya." dan QS al-Hadid (57) : 7 : "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar" 11
Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT, sehingga hak asasi manusia memiliki karakteristik ; pertama, bersumber dari wahyu; kedua, tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain; ketiga, hak tidak dipisahkan dari kewajiban. Al-Qur"an sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dalam al-Qura"an terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Terdapat 320 ayat al-Qur"an mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang- orang zalim dan 50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10 ayat yang berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Hak asasi manusia dalam hadits diantaranya bahwasanya Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada": Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/ mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/ mulianya- dilindunginya hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini. (Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari no 105, dan Shahih Muslim no 1218). Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesame, baik pemeluk islam maupun non muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati. Dan kelima, menghormati kebebasan beragama. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi tujuan dari syariat Islam (maqoshid al-Syaria"at) yang telah dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq as-Syatibi (Ahmad al-Mursi Husain Jauhar,2009 : XV). Prinsip tersebut terangkum dalam dalam al-dlaruriat al-khamsah (lima prinsip dasar) atau disebut juga al huquq al insaniyah fi al Islam (hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini ini mengandung lima prinsip dasar yang harus di jaga dan di hormati oleh setiap individu, yakni ; Pertama, Hifdzu al- Mal (penghormatan atas harta benda); Ketiga, Hifdzu al-Nafs wa al-"Ird ( penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu); Keempat, Hifdzu al-"Aql (penghormatan atas kebebasan berfikir) dan; Kelima,Hifdzu al-Nasl (keharusan untuk menjaga keturunan). al-Din (penghormatan atas kebebasan beragama);Kedua, Hifdzu DAFTAR PUSTAKA Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Salemba Diniyah,Jakarta, 2003 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqoshid Syariat,AZMAH,Jakarta, 2009 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD NRI 1945,Sinar Grafika,Jakarta, 2009 Bambang Sutiyoso, Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia, dalam UNISIA, Yogyakarta, UII Press, No. 44/XXV/I/23002 Bintan Saragih, Hak Asasi Manusia, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, 1997 Hamid Awaluddin, Universalitas Deklarasi HAM 1948, dalam Kompas edisi 11 Desember 2000 Hidayat Komaruddin & Azra, Azumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006 Maulana Abul A"la Maudud, HAM dalam Islam.Terj.Bambang Iriana Djajaatmadja,Bumi Aksara,Jakarta, 2003 Eggi Sudjana, HAM dalam Perspektif Islam, Nuansa Madani ,Jakarta, 2003 Masdar F Mas"udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam,Pustaka Alfabet Tangerang Selatan. 2013 Miftahul Huda, HAM dalam Pendidikan Islam, UIN, Malang, 2010 Muhamad A Mufti dan Sami Salih al Wakil, HAM Menurut Barat dan HAM menurut Islam terj.Yahya Abd Rahman,Pustaka Thariqul Izzah,Bogor, 2009 12
Saikhul Huda, HAM dan Demokrasi Adalah Wasiat Nabi,LKiS,Yogyakarta, 2012 Syamsul Arifin Nababan, Ham Dalam Perspektif al-Qur"an dan Sunah,An-Naba,Tangerang Selatan, 2009 Nurcholis Majid, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan, dalam islamika ; Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Jakarta, Kerjasama Mizan dengan Missi No. 6, 1995. 13