ZAKAT VS PAJAK: STUDI PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM Oleh Murtadho Ridwan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus e-mail: Abstract This article aims to reveal the relationship between zakat and taxes in some Muslim countries. In the early days of Islam, an obligation imposed on the Muslim zakat was collected only managed by the State. However, over the time, and increased state spending needs, then in addition to zakat, Muslims are also burdened with dharibah (tax) to cover the budget deficit. This article is produced from the literature from a variety of sources with inductive method. Results of the study found that the relationship between zakat and taxation in Saudi Arabia, Malaysia and Indonesia had a significant difference. Saudi Arabia enforces a single obligation means Muslim citizens who already pay zakat is not obligated to pay taxes. When Malaysia imposed a charity as a tax deduction if the charity paid out in the institution's official charity. While Indonesia imposed a system of tax deduction in the sense, zakat which has been paid residents can reduce taxable income. Kata kunci: Zakat, Tax, State Income A. Pendahuluhan Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada kamu Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban Negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan Negara.
Majoritas Negara di dunia telah mengunakan pajak sebagai instrument utama dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap masyarakat untuk menjadi sumber utama pendapatan Negara. Hal ini karena, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diperoleh pemerintah dari pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Namun, selain kewajiban untuk membayar pajak, masyarakat Muslim yang hidup di sebuah Negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya, yaitu zakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena zakat merupakan bentuk realisasi interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan juga untuk mendorong manusia berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kedua intrumen pendapatan Negara tersebut pernah diberlakukan untuk memenuhi perbelanjaan Negara pada saat itu. Dimana dalam sejarah Islam kita mengenal berbagai jenis pajak (dharibah) yang pernah diberlakukan diantaranya adalah jizyah (pajak perlindungan), kharaj (pajak tanah), dan juga usyur (cukai atau pajak perdagangan), nawaib (pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutup kekurangan belanja Negara). Dan untuk masa sekarang ini, negara-negara yang memiliki penduduk instrument mayoritas Muslim berusaha mengatur kedua pendapatan Negara tersebut secara berdampingan dengan mengeluarkan regulasi untuk mengaturnya. Artikel ini akan mencoba memaparkan tentang hubungan zakat dan pajak yang diberlakukan di beberapa Negara Muslim untuk melihat apakah masyarakat Muslim di Negara tersebut dibebani dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak ataukah mereka boleh memilih antara dua kewajiban tersebut. Metode kajian yang dipakai dalam artikel ini adalah studi pustaka, studi pemikiran, dan juga jaringan informasi dari beberapa Negara yang dikaji. 124
B. Isi dan Pembahasan 1. Pengertian zakat dan pajak Kata zakat berasal dari bahasa Arab "az-Zakaah", kata tersebut adalah bentuk Masdar dari Fi'il Madhi "Zakaa", yang artinya bertambah, tumbuh dan berkembang (Munawwir, 1997: 577). Kata "Zakaa" juga bisa bermakna suci seperti yang disebutkan dalam surat as-Syams ayat 9 yang artinya: "Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati." (QS. As-Syams: 9) Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya (Khalis, 2009). Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan "Adh-Dhariibah" yang berarti: "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak." Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan pajak, Adriani mendefinisikan pajak dengan; iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah 125
iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu definisi tersebut dikoreksi sehingga ia mendefinisikan pajak dengan; peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari pengertian zakat dan pajak yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu; 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa). 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. 2. Sejarah zakat dan pajak dalam Islam Sebenarnya, kewajiban zakat bukan hanya dikhususnya pada umat Islam. Zakat telah disyariatkan kepada umat-umat 126
terdahulu. Dalam Islam, zakat disyariatkan dalam beberapa fase. Pada periode Makkah, sebenarnya telah turun ayat-ayat tentang perintah zakat, di antaranya adalah firman Allah surat al-Ma'arij ayat 24 dan 25 yang artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (QS. Al-Ma'arij: 24-25) Ibnu Hajar telah berkata bahwa terdapat perselisihan pendapat antara para ulama tentang awal turunya perintah zakat. Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahih-nya mengatakan bahwa kewajiban zakat turun sebelum hijrah. Sedangkan menurut pendapat yang shahih (pendapat mayoritas ulama), zakat disyariatkan pada tahun ke-2 setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan jika kita runtut sejarah, tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun Hadis, yang mengatur pajak secara langsung. Yang ada hanya Atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, yaitu sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itupun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga Negara non-Muslim yang menggarap tanah Negara. Namun dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menentukan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat yang disebut dengan Nawaib. Dan hal itu ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk (Sabzwari, 2002: 32). Nawaib hanya diberlakukan Rasulullah pada kondisi tertentu seperti ketika kekurangan biaya untuk pembiayaan perang seperti yang terjadi pada perang Tabuk. Jadi pemberlakuan pajak (dharibah) dalam sejarah Islam menurut sejarah yang dapat dipercaya mulai terjadi pada masa Umar bin Khattab. Hal itu karena, pada masa awal pemerintahan Islam, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah tidak mendapatkan gaji atau upah sedikitpun dari Negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa makanan. Pada masa yang sama juga tidak ada tentara formal, semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka mendapatkan bagian dari rampasan 127
perang (Ghanimah). Ghanimah tersebut meliputi senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang. 3. Kewajiban membayar zakat dan pajak Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah menurut pendapat mayoritas ulama. Ayat- ayat zakat, sedekah dan infaq yang diturunkan di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakan serta cacian atau teguran bagi yang meninggalkan. Landasan kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari al-Quran dan Hadis. di antara ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah ayat 43 surat al-Baqarah, ayat 103 surat at-Taubah, dan ayat 141 surat al- An'am. Sedangkan Hadis yang menjadi dalil kewajiban zakat di antaranya adalah; sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim). Hadis lain adalah, riwayat dari ath-Thabrani dari Ali; "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan orang fakir diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang- orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih." (HR. ath- Thabrani) Manakala di dalam hukum Islam, dasar kewajiban membayar pajak (dharibah) adalah ayat 29 surat At-Taubah yang artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi al- Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 'Jizyah' dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah: 29) jizyah Ayat tersebut di atas hanya membebankan (pajak perlindungan) terhadap orang non-Muslim baik kaum 128
laki-laki dan kaum perempuan yang mampu yang mendapat perlindungan di Negara Muslim. Sedangkan orang yang tidak mampu dibebaskan dari beban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangan mereka. 4. Pendapat ulama tentang kewajiban zakat dan pajak Kezaliman merupakan perbuatan yang tidak pernah diakui dalam ajaran Islam. Pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat (Qardhawi, 1999: 1/56), di antaranya adalah: a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan didukung oleh beberapa ulama dan mereka mensyaratkan bahwa pajak boleh dipungut jika benar-benar kas Negara kosong. b. Pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan masyrakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. d. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli. Manakala tentang pembayaran zakat, para ulama telah bersepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkari kewajiban zakat, berarti mereka telah keluar dari Islam. Meskipun zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, tetapi keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, 129
berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping jaminannya. berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari sisi prinsip maupun hukum-hukumnya. 5. Hakikat pajak dan zakat Dalam system pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak (WP) yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Sedankan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Quran disebut dengan golongan fakir miskin dan para mustahik yang lain sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki. Dari hakikat kedua kewajiban tersebut, maka dapat dipetik beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Khalis, 1999). Adapun persamaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut: 1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi. 2) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. 3) Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. 4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. 5) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti 130
pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya ternyata ada perbedaan-perbedan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, di antaranya adalah: 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum Muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus. Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara dapat menariknya secara paksa jika seseorang tidak mau membayarnya dengan sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. 6. Prinsip keadilan antara pajak dan zakat Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan. Selain itu, prinsip keadilan juga untuk mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak Wajib Pajak (WP) 131
di satu sisi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Dan prinsip itu ternyata sudah diterapkan oleh Islam dalam mekanisme pemungutan zakat sejak ajaran itu disyariatkan. Ada empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut; a. Keadilan, ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam karena Islam menuntut adanya keadilan dalam segala hal. b. Kepastian, pengetahuan para tentang kewajibannya hendaklah pasti, tidak boleh ada keraguan sedikitpun karena ketidakpastian dalam sistem pajak sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas. subjek pajak c. Kelayakan, inti dari prinsip ini adalah menjaga perasaan Wajib Pajak (WP) dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Dalam zakat, prinsip ini sudah mendapat perhatian seperti; Rasulullah pernah menyuuruh tukang taksir (Awamil al-Khirsh) agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan. d. Faktor ekonomis, maksudnya adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat. Telah diceritakan bagaimana para petugas zakat berangkat untuk mengumpulkan zakat, kemudian langsung dibagikan kepada para mustahik. Sehingga ketika para petugas zakat pulang, maka mereka tidak membawa apa-apa lagi. Jatah untuk para amil (petugas zakat) di batasi maksimal 12,5 persen saja. 132
7. Apakah pajak diwajibkan di samping zakat? Telah diketahui bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dibayar oleh kaum Muslimi yang telah sesuai syarat ketentuannya. Maka muncul pertanyaan; Apakah pemerintah Islam boleh mewajibkan pajak kepada orang kaya di samping zakat untuk memenuhi kepentingan umat dan menutupi defisit pembiayaan Negara? Maka mayoritas pendapat ulama membolehkan dengan beberapa syarat. Adapun di antara alasan yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat adalah; a. Karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban. Dan ketika dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi tersebut, maka pemerintah boleh jaminan social mengambil pungutan selain zakat. Dan itu pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika akan melaksanakan perang Tabuk. b. Penggunaan dana zakat hanya terbatas pada para mustahik, sedangkan pembiayaan Negara banyak sekali. Zakat hanya bisa digunakan pada sasaran yang telah ditentukan syariah dan menempati fungsi utama dalam jaminan sosial. Zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Jika pemerintahan Islam dulu mendapatkan pemasukan dari pajak (dharibah) untuk membiayai keperluan- keperluan tersebut, maka untuk saat ini Yusuf Qardhawi mendukung pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya. c. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang membolehkan. Misalnya kaidah Mashaalih Mursalah. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh. keuntungan. Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; d. Kerugian yang dibalas dengan 133
pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dan lain-lain. 8. Zakat dan Pajak di Beberapa Negara Muslim a. Zakat dan pajak di Arab Saudi Arab Saudi merupakan sebuah negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Arab Saudi membawahi dua kota suci bagi umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Sejak zaman Rasulullah, negeri tempat berdirinya Ka'bah itu mendapat tempat istimewa di hati umat Islam di seluruh dunia. Dalam beberapa bidang, misalnya pengelolaan zakat, Arab Saudi lebih progresif dibanding negara lain. Zakat dan pajak dikelola dibawah Kementerian Keuangan dan untuk itu dibentuk badan khusus yang bernama Department of Zakat and Income Tax (Mashlahah az-Zakaah Wa ad-Dakhl). Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951 M. Sebelumnya pelaksanaan zakat tidak diatur oleh Undang-undang. Pelaksanaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan pada Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar'i). Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Dalam perkembangan peraturan berikutnya pemerintah Arab Saudi juga membolehkan bagi Muzakki indinvidu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya, dan sisanya harus disetorkan ke Kementerian Keuangan melalui Department of Zakat and Income Tax. Sedangkan untuk Muzakki perusahaan harus menyetor semua kewajiban zakatnya ke Kementerian Keuangan juga melalui Department of Zakat and Income Tax (Kemenang, 2013). Berdasarkan Keputusan Raja, zakat diberlakukan bagi setiap warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Arab Saudi. Penghimpunan zakat di negara tersebut 134
diterapkan pada semua jenis kekayaan. Kewajiban pembayaran zakat bagi warga Muslim terutama zakat perusahaan dengan pengelolaan yang tersentral pada Department of Zakat and Income Tax memastikan bahwa kewenangan resmi untuk menghimpun zakat hanya pada pemerintah. Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga warga tidak dibebani dengan kewajiban ganda (double tax). Salah satu keunggulan dalam pengelolaan zakat di Arab Saudi adalah pengumpulan zakat dan pajak telah menggunakan sistem online. Department of Zakat and Income Tax di negara tersebut memiliki pusat data dan informasi yang lengkap dan didukung perangkat ICT (Information and Communication Technology). Dan 70 persen dari penerimaan lembaga tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Arab Saudi Berdasarkan Keputusan Raja juga, Zakat hanya diwajibkan kepada warga Arab Saudi dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, sebelumnya telah ada keputusan tentang zakat, yaitu keputusan Raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Arab Saudi. Hal ini berarti bahwa bagi warga non Arab Saudi tidak membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara itu untuk warga Arab Saudi mereka hanya diwajibkan membayar zakat yang keduanya diurus oleh Department of Zakat and Income Tax. Hal ini kemudian juga berimplikasi munculnya pandangan warga Arab Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak. Karena system yang dibangun untuk penghimpunan tersebut identik dengan system penghimpunan pajak pendapatan. Pada awalnya antara nilai pembayaran zakat yang dibayarkan seseorang dengan nilai pajak pendapatan masih lebih tinggi nilai pembayaran zakat, karena awalnya pajak hanya sekedar formalitas. Sehingga karena relative besarnya pembayaran zakat tersebut, akhirnya muncul kebijakan dibolehkannya zakat individu disalurkan sendiri maksimal 50 persen. 135
terjadi perubahan peraturan pajak pendapatan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Pajak pendapatan mengacu pada itu prosentase pajak pendapatan juga dinaikkan. Hal ini kemudian mengakibatkan nilai pembayaran pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai pembayaran zakat. Hal ini mendorong warga Muslim yang bermukim di sana dan kebanyakan mereka adalah warga Teluk, mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka pun di wajibkan membayar zakat saja sebagai pengganti pajak pendapatan. Akhirnya hal tersebut disepakati oleh pemerintah Arab Saudi dengan Keputusan Raja yang kemudian ditetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada warga Arab Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Negara tersebut. Pada perkembangan berikutnya laba yang dihasilkan, selain Telah disebutkan di atas bahwa zakat diterapkan pada semua kekayaan. Zakat pertanian misalnya dikelola oleh komisi bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan "Awamil al-Khirsh" (ahli taksir), yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan penaksiran hasil pertanian. Mereka akan datang ke petani pada saat akan panen dan menaksir hasil panen yang ada di kebun atau sawah petani. Lalu petugas menerbitkan kupon yang dibagikan kepada pada Mustahik zakat, dan setelah waktu panen tiba maka Mustahik menukar kupon tersebut ke petani. Petugas penaksir hanya melaporkan hasil taksirannya kepada Kementerian Keuangan. Hal yang serupa juga dilakukan pada ternak, petugas permungutan zakat ternak datang ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian melaporkan semua hasilnya ke Kementerian Keuangan. Demikian halnya dengan zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Yang termasuk kategori zakat pendapatan di Arab Saudi adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai termasuk juga seniman, penghasilan hotel dan biro travel. Semua jenis asset dan pendapatan tersebut akan dipotong dari account-nya masing-masing 136
jika telah mencapai nishab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing. pendistribusiannya, untuk pemerintah Arab Saudi lebih berfokus pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya. Hal ini didukung juga adanya kewenangan pendistribusian zakat yang berada pada Kementerian Sosial dan Tenagakerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosia1. Penentuan Mustahik ditentukan oleh kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian tersebut dengan nilai santunan kurang lebih 6 ribu Reyal per tahunnya. Sedangkan Kebijakan yang menarik dan inspiratif adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah (BUMN), yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan Negara. Tetapi kemudian hal itu juga diperkuat keputusan Majelis Tinggi Qhadhi yang memfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum (Kemenag, 2013). b. Zakat dan pajak di Malaysia Malaysia merupakan salah satu contoh unik dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang di kelola oleh Majlis Ugama Islam setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang- undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain. beberapa permasalahan koordinasi antar wilayah dimana terdapat perbedaan penentuan nishab, harta wajib zakat, dan bahkan definisi dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Meskipun demikian, secara yuridis perundangan zakat di Malaysia merupakan salah satu yang terbaik dari segi kejelasan dan kerincian mengenai berbagai metode dan prosedur yang Hal tersebut ternyata menimbulkan 137
harus ditempuh dalam pengelolaan zakat. Sebelum tahun 1980, zakat hanya diwajibkan atas hasil tani seperti beras, meskipun berat nishab yang ditetapkan tidak seragam di semua wilayah persekutuan. Pada tahun 1989, Rumah Zakat pertama didirikan bagi pemerintahan daerah 14 wilayah. Pada tahun 1986, regulasi mengenai implernentasi zakat diterbitkan dan menjadi landasan pengelolaan zakat bagi seluruh wilayah negeri di Malaysia. Kemudian Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan dampak dari zakat. Hasilnya mengesankan, dimana penerimaan zakat melonjak enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sangat efektif. Sebelum adanya PPZ, masyarakat menganggap bahwa kewajiban pembayaran zakat sudah lunas dengan pembayaran zakat fitrah. Ada lima tujuan utama PPZ didirikan oleh pemerintah Malaysia sebagai lembaga zakat, lima tujuan tersebut adalah (Miarti, 2012: 200); 1) Meningkatkan jumlah penghimpunan zakat 2) Meningkatkan jumlah pembayar zakat dari tahun ke tahun 3) Meningkatkan kemampuan manajemen professional sejalan dengan teknologi. 4) Meningkatkan kepuasan pelayanan yang ditawarkan pelanggan melalui 5) Menambah lingkungan kerja yang islami. Setelah adanya kampanye dan sosialisasi zakat secara intensif, tingkat pengumpualan zakat harta meningkat. Meskipun demikian, banyak yang menilai bahwa mekanisme penalti masih harus diterapkan. Secara umum, Undang-undang mengenakan penalti sebesar 1.000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan jika terbukti adanya penyelewengan pembayaran zakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih membayar penalti daripada membayar zakat secara periodik. Hal ini tentu perlu diatasi dengan berbagai kerangka kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2004, 138
Malaysia meresmikan Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang bernaung di bawah Departemen Perdana Menteri. zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis; pertama, sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusin zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini diterapkan di wilayah Selangor, Sarawak, dan Penang. Kedua, sistem semi korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisrne ini diterapkan di Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, dan wilayah federal. Ketiga, pengelolaan zakat secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Ugama Islam, system ini diterapkan pada wilayah selain yang telah disebutkan. Dalam beberapa tahun terkahir, wilayah Selangor, Sarawak, dan Pahang menunjukkan perbaikan dan peningkatan berbagai aspek yang menyangkut pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat secara korporasi lebih berhasil di Malaysia (Kemenag, 2013). Sistem pengelolaan Adapun hubungan zakat dan pajak di Malaysia, maka regulasi yang berlaku di Negara tersebut menetapkan bahwa zakat dapat mengurangi kewajiban pajak. Hal itu berlaku jika Muzaki membayarkan zakatnya ke lembaga zakat yang diakui oleh kerajaan seperti Pusat Punggtan Zakat (PPZ) Selangor dan yang lain. Jadi, jika seorang Muzaki membayar zakat ke PPZ, maka zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi beban pajak yang ditanggung. c. Zakat dan pajak di Indonesia Pada masa penjajahan pelaksanaan ajaran agama Islam, termsuk zakat, diatur dalam Ordanantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Sedangkan pada awal kemerdekaan, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VI/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun 139
Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden. Pada masa Orde Baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Udang-undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/09S11967, RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosia1dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Dalam jawaban Menteri Keuangan disarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama. Pada tahun1964 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua Peraturan Menteri Agama ini mempunyai kaitan sangat erat karena Baitul Maal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada Mustahik. Peraturan Menteri Agama tersebut tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukukungan dari Presiden Soeharto. Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang beragama Islam harus berinfaq Rp 1.000,- yang pengelolaannya dilakukan pegawai Departemen Agama. Pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agarna untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. 140
Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/ kelurahan. Lalu pada tahun 1999, maka lahirlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan ini merupakan sejarah penting bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departernen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia. Upaya ini sebenamya berakar panjang sejak tahun 1967 dimana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departernen Agama ke DPR. Draft UU Zakat yang telah diajukan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 September 1999. Ini artinya, zakat secara resmi masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan pelaksanaan UU ini , maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi KeputusanMenteriAgama Nomor 373 Tahun 2003, kemudian secara teknis ditindak lanjuti dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Lalu pada tahun 2011, dilakukan revisi terhadap Undang- undang zakat tahun 1999. Yaitu dengan disahkannya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LembagaAmil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS 141
Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. 2013, kontribusi sektor pajak dalam pendapatan nasional sangat minim, hal itu disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Jika penerimaan pajak dapat dimaksimalkan mendekati angka penerimaan ideal dan pada saat bersamaan tingkat kebocoran anggaran dapat ditekan seminimal mungkin, maka bukan tidak mungkin pemerintah tidak perlu lagi meminjam dana hutangan dari negara donor ataupun lembaga keuangan Internasional. Di sinilah sebetulnya letak urgensi gagasan dari zakat sebagai pengurang zakat (tax credit), terutama sebagai salah satu solusi alternatif meningkatkan penerimaan pajak. Manakala Menurut laporan Kementerian Keuangan tren peningkatan penghimpunan zakat disebabkan salah satunya karena kecenderungan meningkatnya semangat keberagamaan masyarakat menengah Indonesia. Salah satu ekspresi keberagamaan yang baik melalui penunaian perintah berzakat. Sementara di dalam pajak, unsur Wajib Pajak berasal dari institusional negara. Di saat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pihak berwenang pajak, tentu berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Dalam UU No. 38/1999 sebetulnya telah dicantumkan upaya mengintegrasikan zakat dan pajak. Namun kedudukaan zakat dalam Undang-unndang ini hanya sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat, atau zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak (tax deduction). Ketentuan zakat sebagai tax deduction tersebut baru dapat diimplementasikan setelah Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 dikeluarkan (Jurnal ZISWAF Dompet Dhuafa). Undang-undang No. 38/1999 menyebutkan bahwa zakat yang diterima BAZ atau LAZ dan Mustahik, tidak termasuk sebagai objek pajak, serta zakat penghasilan yang dibayarkan Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib 142
Pajak badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam ke BAZ/LAZ, menjadi faktor pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 571 dan UU Pajak nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan memungkinkan rabat, yaitu pemotongan pajak penghasilan bagi mereka yang telah membayar zakat. C. Simpulan Dari pemaparan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak menurut system pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah satu instrument pendapatan Negara yang dibebankan terhadap penduduk Muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dharibah (pajak) bagi penduduk Muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas Negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-Muslim dharibah (dengan berbagai jenisnya) diwajibkan terhadap mereka. Hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim pun memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang Muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak. Dan zakat di Arab Saudi dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan dan didistribusikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaminan social. Sedangkan Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangkan pajak yang ditanggung oleh masyarakat Muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Manakala Indonesia memberlakukan system tax deduction, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak. Wallahu a'lam 143
DAFTAR PUSTAKA Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud, Al-. 2006. Ekonomi Zakat: Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Gusfahmi. 2006. Pajak Menurut Syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hafiduddin, Didin. 2006. Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonom Syari'ah. Jakarta: Mutiara Dakwah. Ikbal, Muhammad. 2007. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama. Kementerian Agama RI. 2013. Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. Miarti, Nana. Zakat Development Report, Permai. Ciputat Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012. Jakarta: Indonesia Indah Munawir, Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawir. Sedisi ke- 17, Yogyakarta: Pustaka Progresif Qardhawi, Yusuf, Al-. 1999. Fiqh al-Zakah, Beirut: Dar al-Rasail Santoso, Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama. Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Wibowo, Ghafur dan Faizi. 2008. "Menggagas Kebijakan Fiskal Islam", Republika. Wiwoho. 1998. Zakat dan Pajak. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah. 2007. "Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah", Kuwait: Dar al-Salasil 144