BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pesawat Malaysia Airlines Boeing 777 dilaporkan jatuh di perbatasan Ukraina dan Rusia pada Kamis, 17 Juli 2014. Pesawat udara ini terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur dengan membawa 283 penumpang dan 15 awak pesawat. Pesawat tersebut dijadwalkan berangkat dengan nomor penerbangan MH17, dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Kemudian, Malaysia Airlines (MAS) menerima pemberitahuan dari Air Traffic Control (ATC) Ukraina bahwa mereka kehilangan kontak dengan MH17 sekitar 30 kilometer (km) dari Tamak, sekitar 50 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. MH17 diperkirakan mengalami kecelakaan.1 Kantor berita Interfax mengabarkan pesawat tersebut telah ditembak di atas ketinggian 10 km di atas Ukraina bagian timur. Interfax juga telah mengkonfirmasi mengenai lokasi terbakarnya pesawat di Ukraina timur. Pesawat ditembak jatuh ketika terbang pada ketinggian 30.000 kaki. Igor Strelkov, pemimpin militer separatis Rusia, mengirimkan pesan di sosial media Vkontakte sebelum MH17 jatuh. Ia menulis bahwa pemberontak telah menembak jatuh pesawat Antonov An-26, pesawat yang biasa digunakan angkatan udara Ukraina, di wilayah dekat Torez. 1 dengan-keluarga-korban 1
Pihak berwenang Ukraina di lokasi kecelakaan mengatakan, paling sedikit 100 jenazah ditemukan di lokasi dan potongan tubuh jenazah tersebar sekitar 15 km dari lokasi. Baik pemerintah maupun pemberontak Ukraina membantah telah menembak jatuh MH17. Sebuah peluru kendali (rudal) darat ke udara diduga digunakan untuk menembak peawat itu hingga jatuh. Kantor berita Interfax melaporkan pemberontak separatis Rusia mengklaim bahwa mereka menemukan kotak hitam MH17. Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) atau Organisasi Internasional Penerbangan Sipil mengklaim rute yang dilalui pesawat MH17 adalah rute aman. International Air Transport Association (IATA) atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional juga menyatakan jalur penerbangan MH17 tidak termasuk daerah terlarang. Malaysia Airlines menyebut bahwa tidak ada panggilan darurat yang dilakukan MH17. Pemerintah Ukraina yakin bahwa pesawat tersebut telah ditembak jatuh. Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji akan melakukan investigasi independen dan Ukraina akan melakukan negosiasi dengan pemberontak di bagian timur negaranya. Menurut hasil pengamatan sejumlah pakar, kecelakaan diduga terjadi akibat tembakan roket yang diluncurkan dari darat ke udara. Rusia ikut terseret dalam kasus ini karena roket yang digunakan untuk menembak MH17 diduga adalah pemberian Kremlin pada kelompok pemberontak. Daerah yang berjarak 2
sekitar 60 km dari perbatasan Rusia dan Ukraina ini kerap menjadi lokasi pertempuran antara pasukan pemberontak Donetsk dan tentara militer Ukraina.2 Malaysia mengklaim bahwa peristiwa kecelakaan tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Sementara itu, Rusia justru mengklaim kecelakaan yang terjadi di Ukraina murni sebuah kejahatan. Hal tersebut menurut Rusia tidak menimbulkan ancaman, seperti yang diduga Malaysia. Namun, hal kejadian ini bertentangan dengan Piagam PBB. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah : "bagaimanakah perlindungan dalam hal hak lintas pesawat udara di atas wilayah udara suatu negara konflik ?" (studi kasus atas penembakan pesawat Malaysia Airlanes MH17 di ruang udara Ukraina pada tahun 2014). C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan negara dalam hal hak lintas pesawat udara di ruang udara negara yang sedang berperang atau negara yang sedang terlibat konflik dengan negara lain. 2 3
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis: memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan angkasa, pesawat udara, ruang udara dan hak lintas pesawat udara. 2. Manfaat praktis: a. Bagi pemerintah Republik Indonesia: mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur lebih jelas tentang hak lintas pesawat udara pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. b. Bagi para ahli hukum internasional: mendorong para ahli hukum internasional untuk lebih jelas membahas tentang hak lintas pesawat udara di negara perang dan negara konflik. c. Bagi penulis: sebagai syarat kelulusan pada program sarjana strata I. E. Keaslian Penelitian 1. Jaka Nopansyah, nomor mahasiswa 100510476, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Peran International Civil Aviation Organization Atas Penerbangan Sipil Komersial Internasional Diatas Wilayah Konflik (Studi Kasus Atas Penembakan Pesawat Malaysia Airlanes MH17 Di Ruang Udara Ukraina 2014). Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran ICAO (International Civil Aviation Organization) atas tragedi penembakan 4 bagi
bagi Pesawat Malaysia Airlanes MH17 di daerah konflik Ukraina Timur? Hasil penelitiannya adalah peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlanes MH17 di Ukraina pada tahun 2014, organisasi internasional bertanggung jawab secara penuh dalam bentuk investigasi atas penembakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Konvensi Chicago yang telah menegaskan tentang investigasi. Selain itu bentuk tanggung jawab terhadap korban penembakan pesawat tersebut terdapat dalam Konvensi Warsawa 1929, baik berupa santunan atau hal lainnya. 2. Paulus Salvio Renno Renyaan, nomor mahasiswa 120510912, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Peranan UNHCR (United Nation High Commission for Refugees) dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah yang Berada di Negara Transit Hongaria. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan UNHCR (United Nation High Commission for Refuges) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria. Hasil penelitiannya adalah dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengunsi yang berada di negara transit Hongaria. 3. Shela Caesar, nomor mahasiswa 080509936, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Peran 5
Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah Israel- Palestina. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina. Hasil penelitiannya adalah bahwa konflik antara Israel-Palestina masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Konflik ini menjadi sejarah yang sangat panjang di era modern. Resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel. Israel tetap fokus pada pendudukan wilayah di daerah Gaza, Tepi Barat dan Jerussalem. Korban di Palestina maupun di Israel akan terus bertambah karena kedua pihak saling menyerang untuk mempertahankan wilayah dan yang lain ingin memperluas wilayah. F. Batasan Konsep Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut: 1. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (supreme authority) bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar, namun demikian tetap harus memerhatikan hukum internasional serta sopan santun dalam pergaulan internasional lainnya. 2. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat. 6
3. Zona larangan terbang atau zona yang dilarang untuk melakukan penerbangan (No Fly Zone atau NFZ) adalah sebuah wilayah di mana pesawat udara tidak diizinkan untuk terbang. 4. Hak lintas damai adalah hak melintasi atau melewati wilayah suatu negara dengan tidak menimbulkan gangguan bagi perdamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai. 5. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedaulatan Negara dalam hal Hak Lintas Pesawat Udara diatas Ruang Udara Wilayah Konflik (Studi Kasus atas Penembakan Pesawat Malaysia Airlanes MH17 di Ruang Udara Ukraina pada Tahun 2014) yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 2. Sumber data Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut. 7
a. Bahan hukum primer, terdiri atas: 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) tentang Kedaulatan Negara. 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Bahan hukum primer selain berupa peraturan perundang undangan juga berupa norma hukum Internasional. 1) Konvensi Paris 1910 2) Konvensi Paris 1919 tentang Wilayah Udara. 3) Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil, Pasal 5 dan Pasal 6, b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet. Pedapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Kementerian Perhubungan dan pilot pesawat udara baik sipil maupun militer. 3. Cara Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara: a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet. 8
b. Wawancara dengan narasumber dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan pilot pesawat udara baik sipil maupun militer. 4. Analisis Data a. Bahan hukum primer yang berupa konvensi internasional akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu : 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan konvensi internasional mengenal isi maupun struktur yang terkair dengan pemberian bantuan hukum terhadap hak lintas pesawat udara di negara atau wilayah konflik. Sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2009, ditemukan adanya harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya ialah non-kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan. Secara horizontal terdapat sinkronisasi antara Konvensi Paris 1919 tentang Wilayah Udara dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil. Sehingga berlaku prinsip penalaran hukum subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. 2) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang- undangan sebab peraturan perundang-undangan itu open system. 9
3) Interprestasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan: a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa. b) Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang- undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi. c) Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan. 4) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan hak lintas pesawat udara di negara atau wilayah konflik. Secara khusus mengenai penerapan asas dan prisip hukum internasional dalam melakukan pengawasan terhadap pesawat udara yang akan melintasi suatu negara atau wilayah konflik. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dapat diperoleh dari Kementerian Perhubungan dan pilot-pilot pesawat udara baik sipil maupun militer akan dideskripiskan, dicara persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen yang berupa file dan data yang diperoleh di Kementerian Perhubungan atau narasumber akan dideskripsikan dan akan dikaji sesuai atau tidak dengan bahan hukum primer. 10
5. Proses Berpikir (Prosedur Bernalar) Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang kedaulatan negara yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi. BAB II PEMBAHASAN Pada bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang hak lintas pesawat, tinjauan umum tentang kedaulatan negara di udara. Selanjutnya berisi uraian mengenai penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di ruang udara Ukraina pada tahun 2014 dan bagaimana kesepakatan antara Malaysia dan Ukraina terkait hak lintas. BAB III PENUTUP Pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kesepakatan antara 11
Malaysia dan Ukraina terkait hak lintas. Kemudian pada bab ini juga berisi penutup dari kasus yang dibahas dari judul penelitian hukum/skripsi ini. 12