UNDP United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan detail Komunitas internasional antara lain lembaga keuangan dan donor, lembaga internasional dibawah United Nations (UN), NGO internasional, dan institusi internasional lain seperti internasional city county management association (ICMA). Dikurun waktu 1998-2002 tidak kurang 11 lembaga donor internasional penting yang memiliki program besar berkaitan dengan isu-isu partisipasi dan good governance di Indonesia selain World Bank dan ADB, dapat disebutkan UNDP, USAID, termasuk dalamnya CSSP dan NRM - GTZ, CIDA, JICA, DFID, British council, Ford Foundation, dan TIFA Foundation, NGO Internasional yang memiliki program partisipasi dan good governance yang cukup penting di Indonesia adalah NDI, PACT, CARE dan the Asia Foundation (TAF). UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). United Nations Development Programme (UNDP) UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, pusat kegiatannya di New Yortk untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP didedikasikan untuk agenda reformasi PBB, bekerja sama dengan semua badan-badan PBB untuk mempromosikan Deklarasi Milenium PBB dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, agenda pertama yang umum di dunia adalah untuk pembangunan manusia. Tujuan UNDP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan. Total dana Operasional PBB hingga tahun 2004 ialah sekitar $ 4 milliar (setara dengan sekitar Rp. 36.900.000.000.000 'Tiga puluh enam triliun sembilan ratus miliar rupiah', jika 1$ = Rp. 9.225) dengan Negara donor terbesar ialah Amerika Serikat, menyumbang $ 243 juta, diikuti oleh Britania Raya, yang menyumbang $ 233 juta kepada UNDIP. Jepang, Belanda, Norwegia dan Swedia menyumbang lebih dari $ 100 juta. Sementara, Uni Eropa menyumbang lebih dari $921 juta ($ 226 juta berasal dari Komisi Eropa dan sisanya berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Fungsi umum dari UNDP, antara lain: 1. Mewujudkan demokrasi dalam suatu negara 2. Penanggulangan kemiskinan 3. Membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan 4. Perluasan Energi dan Keseimbangan Lingkungan 5. Penanggulangan HIV/AIDS UNDP dan staf kantor di atas tanah di 166 negara, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mereka menemukan solusi untuk global dan tantangan pembangunan nasional.
UNDP Indonesia didedikasikan untuk lima komitmen Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan,didukung oleh 117 negara-negara donor, termasuk Indonesia, yaitu: 1. Kepemilikan nasional 2. Keselarasan dengan prioritas nasional 3. Harmonisasi donor 4. Pengelolaan untuk hasil 5. Saling akuntabilitas. Di Indonesia, UNDP bekerja untuk memajukan pembangunan manusia; memerangi kemiskinan dan kesenjangan; mengkonsolidasikan pemerintahan yang demokratis, dukungan pencegahan krisis nasional dan tingkat lokal; dan pemulihan; dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang cerdas. UNDP juga terlibat penuh dalam memerangi HIV dan AIDS dan promosi kesetaraan gender. Pekerjaan UNDP di Indonesia merupakan bagian integral dari United Nations Development Assistance Framework for Indonesia (2006-2010) dan diatur oleh Program Negara UNDP periode yang sama, ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Di Indonesia, UNDP bekerja di beberapa bidang prioritas: 1. Pengurangan Kemiskinandan Millenium Development Goals. UNDP bekerja untuk mendukung Indonesia memerangi melawan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 di seluruh negeri. Dalam konteks ini, UNDP telah mengidentifikasi lima bidang kunci 2. Pemerintahan demokratis, dukungan UNDP terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk nasihat kebijakan dan bantuan teknis, penguatan kapasitas lembaga, mempromosikan dan dialog brokering, dan terlibat dalam jaringan pengetahuan dan berbagi praktek-praktek yang baik. Bermitra dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNDP bertujuan untuk terus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan strategis dalam perumusan kebijakan dan proses perencanaan yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas yang efektif untuk mendukung pelaksanaan yang memberikan dampak signifikan terhadap tanah. UNDP link dan koordinat global dan nasional, upaya untuk mencapai tujuan dan prioritas pembangunan nasional diletakkan oleh negara-negara tuan rumah. UNDP focuses primarily on five developmental challenges: UNDP berfokus terutama program pembangunan dibawah ini: 1. Mendukung Pemerintahan Dengan Sistem Demokratis UNDP mendukung pemerintahan demokratis nasional transisi demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan dan dukungan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu dalam negara, dan mendidik masyarakat tentang advokasi untuk reformasi demokrasi, mempromosikan dialog dan negosiasi, dan berbagi pengalaman sukses dari negara lain dan lokasi.. UNDP juga mendukung lembaga-lembaga demokratis yang ada dengan meningkatkan dialog, meningkatkan debat nasional, dan memfasilitasi konsensus nasional pada program-program pemerintahan.
2. Menangulangi Kemiskinan UNDP membantu negara-negara mengembangkan strategi untuk memerangi kemiskinan oleh memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya, program-program yang menghubungkan kemiskinan dengan negara tujuan dan kebijakan yang lebih besar, dan memastikan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin.. UNDP juga bekerja di tingkat makro untuk reformasi perdagangan, mendorong utang dan investasi asing, yang paling miskin dan memastikan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan dari globalisasi. Di lapangan, UNDP sponsor pembangunan proyek-proyek percontohan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan, dan upaya koordinat antara pemerintah, LSM, dan donor luar. Dengan cara ini, UNDP bekerja sama dengan pemimpin lokal dan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk membuat usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya saja Indonesia, yang memprihatinkan, kualitas manusia Indonesia benar - benar jauh lebih lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" seperti Kirgistan (110), Guinea- Katulistiwa (109), dan Aljazair (108). 3. Pencegahan Krisis dan Pemulihan Setelah Krisis UNDP bekerja untuk mengurangi risiko bencana atau konflik bersenjata, dan memajukan pemulihan dini setelah krisis yang terjadi. UNDP bekerja melalui kantor-kantor negara untuk mendukung pemerintah daerah dalam penilaian kebutuhan, pengembangan kapasitas, koordinasi perencanaan, dan kebijakan dan standar pengaturan. Contoh program-program pengurangan resiko UNDP meliputi upaya untuk mengendalikan proliferasi senjata ringan, strategi untuk mengurangi dampak bencana alam, dan program untuk mendorong penggunaan diplomasi dan mencegah kekerasan. Pemulihan termasuk program-program senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari mantan kombatan, demining usaha, program untuk reintegrate orang pengungsi, pemulihan pelayanan dasar, dan sistem keadilan transisional untuk memulihkan negara dari peperangan. 4. Menangulangi Masalah Lingkungan dan Energi Sebagai masyarakat miskin disproportionately dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan dan kurangnya akses kebersihan, energi terjangkau layanan, UNDP berusaha untuk menangani masalah- masalah lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan ke negara-negara berkembang untuk mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. UNDP bekerja sama dengan negara-negara untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menangani masalah-masalah lingkungan global dengan menyediakan nasihat kebijakan inovatif dan menghubungkan mitra lingkungan sensitif melalui proyek-proyek pembangunan yang membantu masyarakat miskin membangun mata pencaharian berkelanjutan. 5. Melakukan Penangulangan HIV / AIDS HIV / AIDS adalah masalah besar dalam masyarakat hari ini dan UNDP bekerja untuk membantu negara-negara mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengurangi dampaknya. UNDP lingkungan berfokus pada strategi efektif air pemerintahan, akses terhadap layanan energi yang
berkelanjutan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk memerangi desertification dan degradasi lahan, konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan kebijakan untuk mengendalikan emisi dari polusi dan merusak ozon depleting-benda. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang ke-20, ada beberapa berita yang menggembirakan. Laporan Epidemi AIDS Global yang baru dirilis tahun 2008 menunjukkan penurunan tingkat infeksi HIV di beberapa negara di seluruh dunia. Berita ini seharusnya mengobarkan harapan dan menyemangati kembali aksi-aksi kita. Tetapi, kita sepatutnya tidak berpuas diri karena laporan yang sama mencatat bahwa di beberapa negara lain tingkat infeksi masih meningkat. Dampak positif UNDP bagi Indonesia UNDP membantu Indonesia untuk mengatasi masalah HIV/AIDS yang saat ini sedang menjadi masalah utama di Indonesia selain membantu dalam hal pengobatan dan pengembalian kepercayaan diri UNDP juga membantu Indonesia dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga diri dari penyakit HIV/AIDS yang membahayakan. UNDP di Indonesia juga membantu dalam masalah kemiskinan yang juga merupakan masalah utama yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah.Dalam hal ini UNDP membantu untuk menciptakan lapangan kerja dan penyuluhan agar masyarakat Indonesia dapat berwiraswasta. UNDP di Indonesia juga membantu dalam masalah lingkungan, UNDP membantu mengurangi polusi-polusi udara dan membantu untuk mereboisasi lingkungan-lingkungan yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. UNDP di Indonesia juga membantu dalam masalah keterpurukan politik, ekonomi, sosial budaya dan ketidakberhasilan pendidikan nasional yang mengakibatkan biaya pendidikan di Indonesia terlalu mahal untuk kemampuan ekonomi masyarakat. UNDP dipakai sebagai indikator dan pertimbangan dalam penyusunan target-target dalam APBN. (Sumber: Paper Kementerian Keuangan,