Kampus Merdeka: Peluang atau Ancaman? Istijanto Faculty Member dan Ketua Badan Penjaminan Mutu di Universitas Prasetiya Mulya Nama Nadiem Anwar Makarim mulai dikenal luas sejak meluncurkan inovasinya di bidang transportasi ojek melalui aplikasi. Gojek, nama aplikasi besutannya, mendobrak bisnis ojek pengkolan yang konvensional. Gojek dianggap mendisrupsi cara ojek petahana dan mengubah lanskap bisnis perojekan. Nama Nadiem Makarim kembali mencuat begitu diangkat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Kali ini, inovasi kembali digongkan di industri yang memiliki implikasi signifikan terhadap generasi Indonesia, yaitu pendidikan. Mas Menteri - julukan yang disematkan untuk Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pak Nadiem - melakukan gebrakan dengan (menggantikan Permenristekdikti No. 32 Tahun mengeluarkan beberapa Permendikbud 2016), serta Pendirian, Perubahan, Pembubaran sekaligus. Tulisan ini akan membahas tiga Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, peraturan yang telah ia keluarkan, yaitu Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Permendikbud RI No. 3, 5, dan 7 Tahun 2020, Swasta (menggantikan Permenristekdikti No. 51 masing-masing terkait Standar Nasional Tahun 2018). Pendidikan Tinggi (menggantikan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015), 1
Inovasi dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Ada temuan menarik jika kita mengidentifikasi kebaruan yang tersurat di Permendikbud keluaran 2020 dibanding Permenristekdikti sebelumnya. Di Permendikbud No. 3 tahun 2020, isi kebijakan yang paling menonjol terkait Standar Proses Pembelajaran. Pasal 15 memfasilitasi bentuk pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi (PT) yang sama atau berbeda, bahkan termasuk pada lembaga bukan PT. Lebih jauh, Pasal 18 mengatur mekanisme tersebut. Intinya, seorang mahasiswa dapat menghabiskan masa belajarnya secara penuh pada satu program studinya atau hanya sebagian di program studi tersebut dan, sisanya, di luar program studi. Untuk opsi kedua, berlaku ketentuan kuliah minimum 4 semester dan maksimum 11 semester di dalam program studinya; ditambah 1 semester yang setara 20 sks di progam studi lain pada perguruan tinggi yang sama, dan maksimum 2 semester yang setara dengan 40 sks dihabiskan di program studi yang sama, tetapi PT-nya berbeda, atau program studi yang berbeda di PT yang berbeda, dan/atau di luar PT. Sebagai ilustrasi, Nathan adalah mahasiswa FE Program Studi Manajemen suatu PTS. Dia harus menghabiskan 144 sks untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Untuk itu, dia melakukan kuliah 80-84 sks atau 4 semester dalam program studi di PTS-nya. Selanjutnya, dia mengambil 20 sks di program studi lain. misalnya Prodi Teknologi Pangan yang masih di PTS-nya. Lalu, sisa 40 sksnya bisa ia ambil di PTN, PTS lain, PT asing, atau lembaga lain bukan PT sejauh memiliki perjanjian kerja sama dengan PTS-nya. Bagi mahasiswa, opsi ini tentu memberikan banyak angin segar. Pertama, mahasiswa yang cerdas bisa lebih leluasa melengkapi kompetensi dirinya yang dirasa kurang. Ia dapat mengambil maksimal 60 sks (41,7%) di luar prodinya secara "prasmanan" sesuai kebutuhan diri. Manfaat kedua, bagi mahasiswa yang kurang bangga dengan PT-nya, ia dapat menaikkan predikat kelulusannya dengan mengambil 40 sks (27,8%) di PT lain yang dianggapnya lebih prestisius. Manfaat ketiga, bagi mahasiswa yang selama ini memiliki kendala belajar di dalam prodinya, hasil belajar yang tidak bagus dapat dikompensasi dengan memilih 60 sks di prodi lain yang dianggapnya lebih cocok, termasuk PT yang berbeda atau lembaga bukan PT. Di sinilah mahasiswa memiliki otonomi dalam menentukan proses pembelajarannya. Bagi PT penyelenggara program studi, otonomi proses pembelajaran mahasiswa ini memiliki nilai positif dan negatif. Adanya 20 sks yang harus diambil mahasiswa di program studi (prodi) lain membawa angin segar bagi Prodi yang selama ini sepi peminat. PT tidak merasa kuatir dari segi pemasukan karena 20 sks ini harus diambil di dalam PT yang sama. Justru, PT diuntungkan karena portfolio prodinya menjadi lebih seimbang, termasuk beban atau 2
rasio dosen bisa dioptimalkan. Pertimbangan selanjutnya terkait maksimal 40 sks yang harus diambil di luar PT. Bagi PT yang memiliki nama kuat, posisinya akan semakin kokoh. Pasalnya, limpahan mahasiswa dari PT lain akan memberi tambahan pemasukan yang maksimal setara dengan 40 sks. PT yang mapan ini dapat mencari mitra kerja sama dengan PT lain yang lebih prestisius untuk semakin mempertinggi citranya. Selain itu, kerja sama dengan lembaga bukan PT, seperti lembaga pemerintah atau perusahaan, juga terbuka. Dalam hal ini, pembelajaran melalui kerja praktik atau magang dapat mempertinggi daya tarik PT. Sebaliknya, bagi PT berskala kecil, otonomi belajar mahasiswa, kadang, dipandang sebagai suatu dilema. Di satu sisi, ada kekhawatiran bagi PT kecil akan kemungkinan semakin menyusutnya jumlah mahasiswa baru mereka. Di sisi positif, dengan mengizinkan pembelajaran sebanyak 40 sks di PT lain maka PT yang diajak kerja sama dapat meng-endorse citra PT-nya. PT kecil juga dapat memperoleh mahasiswa baru yang ditolak di PT favorit karena impian mahasiswa tersebut kini masih dapat terkabul dengan menikmati kuliah 40 sks di PT impiannya tersebut. Namun, tentu saja PT yang bersangkutan harus merelakan pemasukan 40 sks dinikmati PT mitra. Selain itu, prodi atau PT juga menghadapi tantangan dalam hal penyusunan kurikulum yang lebih fleksibel, pembentukan karakter lulusan, kapasitas prasarana dan sarana, serta sistem administrasi yang adaptif. Di sinilah keputusan strategik dan cara pandang yang positif dibutuhkan sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak bagi PT. Inovasi dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Permendikbud ini lebih mengatur otonomi PT dalam hal akreditasi. Beberapa ketentuan yang kaku di Permenristekdikti sebelumnya, cenderung dikendurkan untuk memberi ruang otonomi. Pertama, dari segi masa berlaku akreditasi. Selama ini, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk prodi atau PT yang dilakukan oleh BAN-PT hanya lima tahun. Kini, dalam peraturan baru, akreditas akan diperpanjang setiap 5 tahun berikutnya tanpa permohonan perpanjangan. Perpanjangan otomatis ini dengan catatan tidak ada dugaan pelanggaran peraturan, penurunan mutu, atau penurunan jumlah pendaftar dan lulusan. Banyak PT menerompetkan kegembiraanya begitu mendengar aturan ini. Pasalnya, akreditasi ulang setiap lima tahunan, sebenarnya, cukup menguras energi dan sumber daya prodi, PT, maupun BAN-PT selama ini. Terlebih lagi, instrumen akreditasi yang baru, yaitu APS 4.0 dan APT 3.0, membuat banyak prodi dan PT yang selama ini sudah terakreditasi A, resah karena berpeluang hanya menjadi 'Baik Sekali' atau 'Baik'. Itulah sebabnya, prodi dan PT yang sudah terakreditasi A dengan instrumen lama diuntungkan karena dapat memetik kembali 3
hasilnya melalui masa perpanjangan, tanpa mengajukan akreditasi ulang. Inovasi kedua, terkait dengan penyetaraan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak menyangkutpautkan antara akreditasi nasional dan akreditasi internasional, Pasal 9 menyebutkan bahwa prodi yang telah terakreditasi internasional diakui setara dengan peringkat akreditasi Unggul yang ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT. Tentu, ini menjadi berita menyenangkan bagi prodi yang sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui. Sekali mendayung, dua pengakuan akreditasi didapatkan. Jika dicermati, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 cenderung lebih memfasilitasi akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat akreditasi prodi atau PT yang sudah didapat sebelumnya, bukan sekadar untuk perpanjangan masa berlaku. Sebagai contoh, untuk peningkatan peringkat dari 'Baik' ke 'Baik Sekali' atau 'Unggul' dan dari peringkat 'Baik Sekali' ke 'Unggul'. Ini tentu lebih mendorong peningkatan mutu bagi prodi atau PT. Inovasi dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Dibanding Permenristekdikti sebelumnya, Permendikbud ini paling menonjol dalam hal otonomi yang diberikan kepada PT untuk membuka prodi baru melalui kerja sama. Syaratnya, PT tersebut sudah terakreditasi dengan peringkat 'Baik Sekali' atau 'Unggul'. Dalam hal mitra yang akan diajak kerja sama, Pasal 36 Ayat 3 menyebutkan bahwa, prioritas diberikan pada perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi multilateral, PT yang masuk peringkat 100 terbaik dunia, atau BUMN/BUMD. Di sini, PT diberi otonomi meramu mitra sekaligus prodi baru yang akan dibukanya. Sekali lagi, inovasi ini membuka kesempatan bagi PT untuk meningkatkan mutu. Dengan menggandeng mitra yang masuk kategori prioritas maka PT memiliki nilai lebih dari segi reputasinya. Divisi kerja sama di PT akan menjadi fungsi yang penting setara dengan fungsi tridarma. Kerja sama yang semakin intensif antara PT dengan berbagai mitra ini sangat sejalan dengan Permendikbud lain yang keluarnya bersamaan. Untuk Direnungkan Permendikbud No. 3, 5, dan 7 Tahun 2020 sarat dengan otonomi dan inovasi bagi PT. PT tidak bisa diam begitu saja, melainkan harus dinamis untuk merespons berlakunya Permendikbud ini. PT wajib memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran otonomi mahasiswa di Kampus Merdeka (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 18 Ayat 3). 4
Keputusan strategik harus dibuat oleh PT untuk meningkatkan mutunya dalam jangka panjang. Tampak di sini, pasarlah yang akan menjadi ukuran keberhasilan suatu PT. Ini tercermin dari jumlah pendaftar dan/atau jumlah lulusan suatu prodi yang harus dilaporkan PT ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penurunan jumlah pendaftar dan/atau jumlah lulusan suatu prodi selama lima tahun berturut-turut akan mengindikasikan penurunan mutu PT (Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 4). PT yang tidak mau terpinggirkan, seperti halnya ojek pengkolan atau ojek konvensional yang digantikan ojek aplikasi, harus inovatif. Tentu, semua ini harus disikapi positif dalam rangka peningkatan mutu setiap PT yang, ujung- ujungnya, demi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Referensi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 5