PRAKTIK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SKRIPSI Diajukan Kepada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh: MUHAMMAD AVICENNA KHAN NIM. 19.21.3.1.028 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA 2023
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI Yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA : Muhammad Avicenna khan NIM : 192131028 PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAT) Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PRAKTIK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF" Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Sukoharjo, 03 April 2023 Muhammad Avicenna khan ii
PENGESAHAN PRAKTIK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF Disusun Oleh: MUHAMMAD AVICENNA KHAN NIM. 19.21.3.1.028 Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam ( Jinayat ) Penguji I Penguji II Penguji III Dr. Ismail Yahya , S.Ag., M.A. Dr. Farkhan, M.Ag. Junaidi, S.H., M.H. NIP: 197504091999031001 NIP: 196403122000121001 NIP: 198504212018011000 Dekan Fakultas Syariah Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. NIP.19750409 199903 1 001 iii
MOTTO v
MOTTO ِدْعَب ْن ِم َباَت ْنَم َف . ٌمْيِكَح ٌزْي ِزَع ُالله َو ،ِالله َنّم ًلااَكَن اَبَسَك اَمِب ًءآ َزَج اَهُمَيِدْيَا آ ْوُعَطْقاَف ُةَق ِراَّسلا َو ُق ِراَّسلا َو ٌمْي ِح َّر ٌر ْوُفَغ َالله َّنِا ،ِهْيَلَع ُب ْوُتَي َالله َّنِاَف َحَلْصَا َو ه ِمْلُظ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Maidah : 38-39 vi
PERSEMBAHAN Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, membekali diri ini dengan ilmu yang bermanfaat melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta terutama di Fakultas Syariah. Atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan karya ini kepada mereka yang setia berada disampingku untuk memberiku semangat, khususnya teruntuk : 1. Kedua orang tuaku tercinta tersayang, Ibu Mahmudah dan Bapak Tafrikhan yang selama ini sudah membesarkan dan membimbingku, mengarahkan, memberikan semangat, selalu mendoakan aku agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang sukses. 2. Adik-adikku tersayang yang sudah memberikan dorongan supaya tetap semangat dalam segala hal termasuk mengerjakan skripsi ini supaya cepat lulus. 3. Teman-temanku semua angkatan 2019 kelas A Program Studi Hukum Pidana Islam dan semua teman yang saya kenal. 4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang. 5. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. vii
PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta didasarkan pada keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 1. Konsonan Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut: Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ﺍ Alif Tidak Tidak dilambangkan dilambangkan ﺏ Ba B Be ﺖ Ta T Te ﺚ Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ﺝ Jim J Je ﺡ Ḥa Ḥ Ha (dengan titik dibawah) ﺥ Kha Kh Ka dan Ha ﺪ Dal D De ﺫ Żal Ż Zet (dengan titik diatas) viii
ﺮ ﺯ ﺲ ﺵ ﺺ ﺽ ﻄ ﻅ ﻉ ﻍ ﻒ ﻕ ﻚ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﻩ ﺀ ﻱ Ra Zai Sin Syin Ṣad Ḍad Ṭa Ẓa 'ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah Ya R Z S Sy Ṣ Ḍ Ṭ Ẓ ...'... G F Q K L M N W H ...`... Y ix Er Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik dibawah) De (dengan titik dibwah) Te (dengan titik dibawah) Zet (dengan titik dibawah) Koma terbalik diatas Ge Er Ki Ka El Em En We Ha Apostrop Ye
2. Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama َ Fathah A A َ Kasrah I I َ Dammah U U Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. بتك Kataba 2. ﺮكﺫ Żukira 3. بهذي Yażhabu b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Nama Gabungan Nama Huruf Huruf ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i ﻭ...أ Fathah dan wau Au a dan u Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. ﻒيك Kaifa x
2. ﻝوح Ḥaula 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : Harakat dan Nama Huruf dan Nama Huruf Tanda Fathah dan alif atau a dan garis di atas ﻱ...أ ya Ā i dan garis di atas ﻱ...أ Kasrah dan ya Ī u dan garis di atas ﻭ...أ Dammah dan wau Ū Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. ﻝاق Qāla 2. ليق Qīla 3. ﻝوقي Yaqūlu 4. يمر Ramā 4. Ta Marbutah Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : xi
1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. 2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 3. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. ﻝافطلأﺍ ةضﻭر Rauḍah al-aṭfāl 2. ةحلط Ṭalḥah 5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. انّبر Rabbana 2. ﻝ ّزن Nazzala 6. Kata Sandang Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ﻝﺍ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang xii
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لج ّﺮلﺍ Ar-rajulu 2. ﻝلاجلﺍ Al-Jalālu 7. Hamzah Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لكأ Akala 2. ﻥﻭذخأت Taꞌkhuzūna 3. ؤنلﺍ An-Nauꞌu xiii
8. Huruf Kapital Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. ﻝوسرلاإ ﺪمحمامﻭ Wa mā Muḥammdun illā rasūl 2. نيملاعلﺍ ﺏر للهﺪمحلﺍ Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 9. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. xiv
Contoh : No 1 2 Kata Bahasa Arab نيقﺯﺍﺮلﺍ ﺮيخ وهل الله ﻥإﻭ ﻥﺍزيملﺍﻭ ليكلﺍ ﺍوفﻭأف Transliterasi Wa innallaha lahwa khair ar-raaziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin Fa aufi al-Kaila wa al-mizana / Fa auful- kaila wal mizana xv
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah - Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul "PRAKTIK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Surakarta. 2. Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah 3. Ketua Jurusan Hukum Islam Dr. Masrukhin, S.H., M.H. 4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai. xvi
5. Biro Skripsi Fakultas Syariah atas Bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.. 7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang takpernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan. 8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikankeceriaan dan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Surakarta. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasankebaikan kepada semuanya. Aamiin. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb. Sukoharjo, 03 April 2023 Penulis xvii
ABSTRAK Muhammad Avicenna Khan, NIM: 192131028, "PRAKTIK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF". Dalam Pendidikan Pesantren terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan juga yang harus ditinggalkan seperti halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bahkan pengawasan dan praktek penerapanya di pesantren tedapat aturan-aturan yang harus dijalankan juga yang harus ditinggalkan seperti halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bahkan, pengawasan dan praktek penerapannya lebih ketat serta lebih terkendali karena lingkupnya yang memang lebih kecil. Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara peraturan- peraturan dibuat oleh pengurus atas izin pengasuh, peraturan-peraturan yang dibuat diketahui oleh seluruh santri, akan tetapi peraturan-peraturan yang ada kebanyakan bersifat umum serta tidak terperinci. Adapun apabila ada hal yang dianggap melanggar tatatertib hukuman akan dijatuhkan atas kebijakan pengurus. Penelitian in dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan sanksi tindak pidana pencurian yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara yang aturan-aturan tentang kasus pencuriannya belum di jelaskan secara terperinci akan tetapi pelaksanaan hukumannya tetap di jatuhkan oleh pengurus. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed Research) melalui pendekatan normatif ditinjau dari hukum pidana Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadits dan hukum pidana positif yang berlandaskan pada Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara menurut hukum pidana islam menggunakan konsep Al - Islah sedangkan menurut hukum positif menggunakan teori Restorative Justice yakni suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. Kata Kunci: Hukuman Pencurian, Peraturan Pesantren, Hukum Islam dan Positif xviii
ABSTRACT Muhammad Avicenna Khan, NIM: 192131028, "THE PRACTICE OF PUNISHMENT FOR THIEVES IN THE BOARDING SCHOOL DARUL FALAH BANGSRI JEPARA SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC AND POSITIVE LAW". In pesantren education, there are rules that must be carried out as well as those that must be abandoned, such as laws passed by the government, even supervision and practice of its application in pesantren, there are rules that must be carried out as well as those that must be abandoned, such as laws passed by the government, even supervision and practice of its application are stricter and more controlled because of its smaller scope. In the Darul Falah Bangsri Jepara Islamic Boarding School, the rules are made by the management with the permission of the caregiver, the rules made are known by all students, but the existing rules are mostly general and not detailed. As for if there are things that are considered to violate the rules of order, the punishment will be imposed at the discretion of the management. This research is intended to find out how the regulation of sanctions for theft crimes in the Darul Falah Bangsri Jepara Islamic Boarding School where the rules regarding theft cases have not been explained in detail but the implementation of the punishment is still imposed by the management. This research was conducted descriptively analyzed and this type of research is field research (filed Research) through a normative approach reviewed from Islamic criminal law based on the Qur'an and al-Hadith and positive criminal law based on the Law. The result of this research is the application of criminal sanctions at the Darul Falah Bangsri Jepara Islamic Boarding School according to Islamic criminal law using the concept of Al - Islah while according to positive law using the theory of Restorative Justice, which is a case settlement process when the parties agree to end their case peacefully. Keywords: Theft Punishment, Pesantren Regulations, Islamic and Positive Laws xix
DAFTAR ISI HALAMANJUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI... iii HALAMAN NOTA DINAS... iv HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH... v HALAMAN MOTTO ... vi HALAMAN PERSEMBAHAN... vii PEDOMAN TRANSLITERASI... viii KATA PENGANTAR ... xvi ABSTRAK... xviii ABSTRACT... xix DAFTAR ISI... xx BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Rumusan Masalah ... 7 C. Tujuan Penelitian ... 7 D. Manfaat Penelitian ... 8 E. Kerangka Teori... ... 8 F. Tinjauan Pustaka... ...... ... 12 xx
G. Metode Penelitian... ... 14 H. Sistematika Penulisan... ..... ... 18 BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PIDANA POSITIF A. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif... 20 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif... 20 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif ... ... 25 3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif ... 29 B. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Islam... 33 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam... 33 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam... 34 3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam... .34 C. Restorative Justice Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif... ..38 BAB III PRAKTEK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA A. Sejarah Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara... 42 B. Bentuk Aturan Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara... 47 BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI DI PONPES DARUL FALAH BANGSRI JEPARA A. Bentuk Penerapan Hukuman di Pesantren Darul Falah... 52 B. Aplikasi Hukuman di Pesantren Darul Falah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif... 57 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan... 72 B. Saran ... 73 xxi
DAFTAR PUSTAKA... 75 xxii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pondok pesantren adalah sebuah komunitas atau lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dan memberikan sumbangsihnya terhadap pendidikan di Indonesia. Pesantran adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih di kenal dengan sebutan kiai dan para santri mempunyai tempat menginap yang disebut asrama. Asrama santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainya. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan.1 Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, timbulah inisiatif mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kiai. Pada 1 Sudjono Prasodjo, Profil Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1982), hlm. 6. 1
zaman dahulu kiai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Ada juga Pondok pesantren modern atau khalafiyah adalah tipe pondok pesantren yang memiliki sifat modernisasi, sehingga pondok pesantren ini ikut memasukkan ilmu pengetahuan umum dengan sistem pembelajaran telah memiliki standar yang jelas dan modern bahkan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai pengantar. Sistem kehidupan di pesantren layaknya seperti kehidupan bermasyarakat lainnya. Di pesantren tedapat aturan-aturan yang harus dijalankan juga yang harus ditinggalkan seperti halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bahkan, pengawasan dan praktik penerapannya lebih ketat serta lebih terkendali karena lingkupnya yang memang lebih kecil. Di Pondok Pesantren peraturan-peraturan dibuat oleh pengurus atas izin pengasuh, peraturan-peraturan yang dibuat diketahui oleh seluruh santri, akan tetapi peraturan-peraturan yang ada kebanyakan bersifat umum serta tidak terperinci. Adapun apabila ada hal yang dianggap melanggar tata tertib hukuman akan dijatuhkan hukuman atas kebijakan pengurus. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, menegakkan dan mengembangkan pelembagaan hukum yang sedang berlaku dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap muslim wajib bertahkim kepada segala apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Konsekuensi logis karena Islam merupakan ajaran yang diyakini dan dijalankan oleh mayoritas masyarakat 2
Indonesia, maka pada dasarnya Islam berpelung besar untuk memberikan sumbangan pada pengembangan hukum yang sedang berlaku di Indonesia.2 Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional di Indonesia merupakan aset pendidikan bangsa Indonesia yang mampu bertahan hidup di tengah modernitas selama ini. Hal ini bukan suatu yang kebetulan, karena pondok pesantren memiliki elemen-elemen sub-kultur yang unik dan khas, baik pada tataran supra maupun infra strukturnya. Pesantren sebagai lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat dalam menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, sudah tentu mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakannya, terutama jika itu dianggap baru oleh masyarakatnya. Hal tersebut karena watak pimpinan keagamaan dan masyarakat pendukungnya yang fiqh oriented selalu memandang dalam pola "hitam putih" atau salah benar menurut hukum Islam.3 Kasus yang berada di pondok Pesantren ini dalam menyelesaikannya para pengurus menghukum santri yang mencuri dengan berbagai macam hukuman, hukuman yang diberikan oleh pengurus sie keamanan atas kesepakatan musyawarah seluruh pengurus. Setelah melakukan musyawarah tentang hukuman 2 Busthanul Arifin, Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional (Jakarta: Gema InsaniPress, 1996). Hlm. Xiv. 3 Manfred Oepen dan Wolfang Karcher (ed), Dinamika Pesanteren, (Jakarta: Perhimpunan Perkebangan Masyarakat dan Pesantren, 1988), hlm. 98. 3
apa yang akan diberikan oleh pelaku tersebut para pengasuh kemudian memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku ini dan memberitahukannya kepada pelaku, para pengurus melakukan musyawarah dalam menangani setiap kasus pencurian yang ada karena pada peraturan yang tercantum pada peraturan yang dibuat belum mencangkup akan kesepesifikan pelanggaran dalam kasus, maka dari itulah setiap terjadi pelanggaran pencurian para pengasuh dalam memberikan hukuman harus melakukan musyawarah yang hasil dari musyawarah tersebut antara kasus pencurian yang satu dengan kasus yang lain jenis hukumannya tidak selalu sama. Jika semua tatanan yang ada di pesantren merupakan tatanan yang bernafaskan Islam, baik pendidikan, tradisi-tradisi, tata cara bergaul, dan sebagainya, maka setiap produk aturan yang ada di pesantren juga merupakan produk yang bernafaskan Islam. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah ta'zir dalam setiap produk aturan yang dibuat dalam pesantren. Produk aturan ini tentunya dibuat seperti aturan pada umumnya yakni sebagai sarana menjaga tata tertib dan keharmonisan hidup di pesantren. Agar dipatuhi dan diperhitungkan. Setiap aturan akan memuat atau paling tidak menimbulkan sanksi ketika aturan itu dilanggar baik itu secara positif maupun negatif.4 Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang menjadi aspek pokok dalam kehidupan masyarakat yang penting, sebagai wujud perlindungan dan demi 4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta:LP3ES, 2015), hal. 51 4
terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok. Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum Islam dan positif tentu mempunyai peran dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang diatas dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni al-Jarimah dan sedangkan Fuqaha (Ahli fiqh) menggunakan istilah Jinayah yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya.5 Pada dasarnya ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah ketentuan yang mempunyai tujuan mengatur tingkah laku manusia, di mana manusia harus bisa menerapkan aturan ini, baik aturan tersebut membencikan ataupun menyenangkan. Norma yang ada dalam Islam memberikan jaminan kepada manusia berupa ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam kehidupanya. 6 Hal ini Allah SWT tegaskan dalam surat an Nisa" ayat 105 yang berbunyi : 5 Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib Fi al-Jinayah, h. 18 6 Drs. Dede Rosyada, M,A, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah IIIl, (Jakarta :Rajawalipers, 1993), hal 13 5
6 َنيِنِئاَخْلِل ْنُكَت َلا َﻭ ۚ ُ َّاللَّ َكﺍ َر َأ اَمِب ِساَّنلﺍ َنْيَب َمُك ْحَتِل ِ ّقَحْلاِب َﺏاَتِكْلﺍ َﻚْيَلِإ اَنْل َزْنَأ اَّنِإ An7 Nisa" (4) : 105 اًمي ِصَخ Artimya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang [orang yang tidak bersalah], karena [membela] orang-orang yang khianat.8 Islam memberikan aturan hukum kepada manusia yaitu sebagai alat untuk menjadikan kehidupan mereka baik dan aman, menurut Islam, kehidupan itu tidak hanya ada di dunia saja, melainkan kehidupan juga akan ada di akhirat, yang mana akhirat sebagai peradilan Allah SWT yang paling adil untuk mengadili segala perbuatan manusia ketika berada di alam dunia.9 Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP. Perampokan merupakan istilah pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pencurian biasa pun dibagi lagi menjadi dua klasifikasi yaitu pencurian ringan dan non rigan. Hukuman pidana ditujukan bagi mereka yang menyalahi atau melanggar aturan tersebut, hukuman yang dijatuhkan berbeda beda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Contohya seorang yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku . 7 QS. An-Nisa" (4) : 105 8 9 Drs. Dede Rosyada, M,A, Hukum, hal. 15
Berbeda dengan peraturan pondok pesantren Darul Falah Jepara yang sanksi dari melanggar peraturan tersebut tidak tertulis layaknya peraturan legal, akan tetapi penjatuhan sanksi masih menunggu kebijakan dari pengurus dan Kyai pesantren tersebut. Dari sinilah maka penyusun tertarik dengan fenomena-fenomena yang ada di pesantren Darul Falah Jepara yang mana dalam menjatuhkan hukuman pencurian tidak lain hanya untuk mendidik santri agar lebih tertib dan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Dari latar belakang tersebut maka menarik untuk diteliti dan disimpulkan dengan judul "Praktik Hukuman Bagi Pencuri Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Positif". B. Rumusan Masalah Sebagaimana diuraiakan dalam latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahanya sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara ? 2. Bagaimana penerapan peraturan tentang pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ? C. Tujuan Penelitian Berdsarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penlitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan landasan dasar penerapan sanski pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. 7
8 2. Untuk mendeskripsikan penerapan peraturan tentang pencurian di pondok pesantren Darul Falah Bangsri Jepara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. D. Manfaat Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal,yakni: 1. Diharapkan hasil dari penelitian ini kelak dapat menjadi suatu panduan untuk dijadikan landasan menuju yang lebih baik dari yang sudah ada. 2. Dapat dijadikan catatan dan pelajaran bagi pelaku tindak pidana serta perbaikan sistim bagi para penegak hukum ataupun para pengurus dan penerapan hukum pidana Islam yang semestinya. 3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan publik tentang adanya sistim penegakkan hukum yang aturan dan jenis sanksinya mendidik dan berbeda dengan pemerintahan serta layaknya peraturan- peraturan yang berada di masyarakat umum. E. Kerangka Teori 1. Teori Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah , "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda
9 paling banyak enam puluh rupiah". 10 Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalam pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang jumlah presentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan alternative maupun pidana tunggal, dari mulai pasal 104 sampai pasal 488 dalam KUHP, untuk kejahatan (buku II) dan darim pasal 489 sampai 569 untuk pelanggaran (buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana dengan alternative denda, dan pidana denda yang diancamkan tunggal. a. Pidana penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. b. Pidana kurungan atau kurungan pengganti, pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada 10 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 154
pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana Penjara (pasal 19 ayat (2) KUHP). c. Pidana denda, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP. Lamintang menerangkan bahwa pidana denda daoat dijumpai di dalam Buku I dan II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. 2. Teori Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Di dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pencurian merupakan hukuman had potong tangan. Hukuman had 10
merupakan salah satu hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam berdasarkan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan, Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis hukuman, antara lain: a. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).11 Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-baghy), (f) minum-minuman keras, dan (g) riddah (murtad). 12 b. Jarimah qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum qisas diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas bisa berubah menjadi 11 Drs. Makhrus Munajat, Op. Cit, Hukum Pidana di Indonesia..., hlm, 12. 12 Ibid 11 (e)
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.13 F. Tinjauan Pustaka Kajian tentang sanksi tindak pidana pencurian yang bertempat di pondok pesantren Darul Falah Bangsri Jepara yang ditulis secara spesifik sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang penulis lakukan sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji masalah ini. Adapun banyak literatur yang telah membahas tentang dunia pesantren, akan tetapi kebanyakan dari literatur tersebut membahas tentang politik, ekonomi, sosial budaya. Sedangkan buku-buku yang khusus membahas tentang pemidanaan masih sangat jarang di temukan. Suatu karya ilmiah tidak lahir dalam ruang yang benar-benar hampa. Artinya bahwa suatu karya ilmiah merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang sudah lebih dahulu dilakukan. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah menilik beberapa sumber baik berupa skripsi, ataupun jurnal yang telah meneliti objek yang sama yakni peraturan atau hukuman di pondok pesantren. Diantara penelitian tersebut adalah : Pertama, Skripsi karya Asriyani Halmi, UIN Sumatra Utara Medan yang berjudul "Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam 13 Ibid, hal 13. 12
Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif"14 penelitian ini berusaha memaparkan bentuk analisis kemaslahatan dalam penerapan ta'zir kepada santri di pondok pesantren Mawaridussalam perspektif hukum pidana Islam dan Pidana Positif di Indonesia. Titik perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian saya adalah tempat yang menjadi objek penelitian. Selain itu penelitian Asriyani Halmi berusaha menjawab bentuk dan penerapan ta'zir di ponpes tersebut perspektif hukum Islam dan positif, sedangkan penelitian saya lebih menekankan kepada praktek hukuman bagi pencuri perspektif hukum positif. Kedua, Jurnal karya Ahmad Ropei, STAI Miftahul Huda Subang yang berjudul "Peneerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam" penelitian ini membahas tentang penerapan teori Restorative Justice dalam hukum islam dan dalam penelitian saya adanya perbedaan yakni ditambahkanya teori Restorative Justice menurut hukum positif. Ketiga, Skripsi karya Ikhsan Wahidin, Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam"15 penelitian ini membahas tentang perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Hukum Islam dalam segi bentuk sanksinya. Perbedaan yang ada yaitu 14 Asriyani Halmi "Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif diakses 8 Agustus 2020, hal. 8. 15 Ikhsan Wahidin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam" diakses tgl 15 pukul 21.10 WIB 13
pada penelitian kali ini penulis membahas dari sudut praktek sanksi hukuman pencurianya dalam perspektif hukum positif. Keempat, Skripsi karya Muhammad Noor Rohman, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Model Pelaksanaan Ta'zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak "16 dalam skripsi ini penulis berusaha membahas model pelaksanaan ta'zir pada santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Perbedaanya disini yaitu pada model pelaksanaan, tempat dan tujuan penta'ziranya. Kelima, Skripsi karya Surur Roiqoh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam"17 dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk membahas penerapan hukum di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen sesuai dengan hukum pidana Islam. Titik perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian saya adalah tempat penelitian. Selain itu juga pembahasan yang lebih menekankan pada praktek sanksi pencurian perspektif hukum positif. 16 Muhammad Noor Rohman " Model Pelaksanaan Ta'zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak" diakses tgl 15 November 2022 pukul 21.20 WIB 17 Surur Riqoh "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam" diakses tgl 15 November 2022 pukul 21.40 WIB 14
15 G. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Diamana cara proses penelitian dilakukan, dengan melakukan survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.18 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan lapangan (Field research) yaitu kegiatan penelitian dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. 19 Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik, 18 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu'amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 10. 19 Herman Wasito, Penggemar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam, 1995), hlm. 10.
metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian Normatif, yakni meneliti hukum yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Jepara ditinjau dari hukum pidana Islam. 3. Lokasi Penelitian Pondok Pesantren Darul Falah Sidorejo, Bangsri, Jepara. Oktober 2022. 4. Sumber Data Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer, dan data sekunder. a. Sumber data primer: sumber data ini penulis mengambil dari penelitian lapangan yaitu mengambil data langsung di Pondok Pesantren Darul Falah dengan melakukan wawancara terkait Permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu Ustadz pesantren tersebut yang juga menjabat sebagai keamanan pesantren. b. Sumber data sekunder: sumber data ini diperoleh dari buku fiqih Jinayah , literatur, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. 5. Teknik Pengumpulan Data 16
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data (yang dibutuhkan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Observasi yakni mengamati secara langsung kelokasi penelitian Di Pondok Pesantren Darul Falah dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kegiatan, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menyangkut dalam Penelitian. b. Interview (wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang diterapkan adalah wawancara yang terbuka dan berstruktur, baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan / kesimpulan. Wawancara diajukan kepada pengurus Pondok Pesantren Darul Falah , serta santri diluar pengurus. c. Dokumentasi Melalui teknik ini, peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu laporan tertulis dari Pondok Pesantren Darul Falah yang isinya terdiri dari pemikiran dan Penjelasan terhadap peristiwa tentang peraturan-peraturan sanksi Pencurian serta data-data lain yang diperlukan untuk mendukung Penelitian. Dengan rumusan ini penyusun dapat memasukan artikel, majalah harian, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian dokumentasi. Termasuk disini hasil observasi dan interfiew. 17
6. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu analisa terhadap data khusus untuk dibawa pada kesimpulan umum. Dalam hal ini penulis menganalisis dan menerangkan kedalam bentuk uraian dari putusan pemidanaan yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara ditinjau dari hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku. Dengan demikian data tersebut tidak dalam bentuk angka-angka maupun Perhitungan, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses atau peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. H. Sistematika Penulisan Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang dikelompokkan kedalam lima bab, yaitu: BAB I : yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi kedalam beberapa sub-bab. Sub- bab pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub-bab kedua yaitu rumusan masalah, sub-bab ketiga yaitu tujuan dan manfaat penelitian, sub-bab keempat kerangka teori, sub- bab kelima Tujuan Pustaka sub-bab keenam metode penelitian, sub-bab ketujuh sistematika penulisan. BAB II : Menjelaskan secara teoritis tentang tindak pidana pencurian dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian perspektif hukum Islam dan positif. 18
Bab III : berisi tentang data hasil dari penelitian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. Di dalamnya di bahas letak geografis, sejarah, profil, peraturan dan jenis pelanggaran serta cara penyelesaiannya di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. Bab IV : dari penelitian ini menganalisa sanksi pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah dengan sub bab pertama Bentuk penerapan hukuman di Pondok Pesantren Darul Falah, kemudian analisis peraturan sanksi pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara, dan analisis pelaksanaan peraturan sanksi pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. Bab V : penutup yang berisi kesimpulan dari analisa kasus secara umum di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara, dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut dinamika ilmiyah selanjutnya. 19
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAN DAN PIDANA POSITIF A. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Istilah tindak pidana, dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Karenanya para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing- masing untuk menjelaskan arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, pasal 362 KUHP menentukan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Di dalam rumusan pasal 362 diatas, unsur "melawan hukum" dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkanya kata "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana pada pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain 20
secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana. Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaarfeit (perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana) dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan pidana" tidak mungkin berupa perbuatan alam karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata "perbuatan" lebih menunjuk kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersikap aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tapi dapat juga bersifat pasif ( yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).1 Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP, 1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed. 1, cet.3, h.48 21
ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melakukan atau melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.2 Perumusan mengenai perbuatan tindak pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut." Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.3 Setiap pelaku tindak pidana akan diancam dengan hukuman jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Jenis hukuman bagi pelaku dapat berupa sanksi penjara dan denda yang dalam hal ini dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP. Pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menururt ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa: 2 Ibid. 3 Bambang purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h.130 22
a. Pidana Pokok meliputi: 1) Pidana Mati Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa terhukum. Menurut Pasal 11 KUHP, hukuman mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan dengan mengeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.4 2) Pidana Penjara Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tapi juga berupa pengasingan. 3) Pidana Kurungan Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. 4) Denda Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau 4 Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), h. 118 23
menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. b. Pidana Tambahan, meliputi: 1) Pencabutan hak-hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pasal 350 KUHP.5 2) Perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama, barang -barang yang didapat karena kejahatan dan yang kedua, barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu barang rampasan haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat 5 Andi Hamzah,. Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.211 24
didalam pasal 250 bis KUHP dan juga didalam perundang- undangan diluar KUHP. 3) Pengumuman putusan hakim Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-undang ini atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 2. Unsur- unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Unsur-unsur tindak pidana didalam hukum pidana positif terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. a. Unsur objektif Adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu (een bepaalde gevolg) dan berupa keadaan ( omstendingheid) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.6 Unsur ini terdiri atas: 1) Perbuatan manusia, berupa: a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 6 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 27. 25
26 2) Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan- kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalkan nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya. 3) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan- keadaan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan sipelaku dari hukum. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah. b. Unsur subjektif Adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau in de dader aan wezig. Unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (toerekeningsvat baarheid) adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan.7 7 M. Nurul Irfan,. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam edisi kedua, h.27
Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan" (An act does not make a person guilty or actus non facitreum nisi mens sit rea) suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikiran adalah bersalah atau bukan karena orang berbuat suatu tindakan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri dari 3 (tiga) bentuk:8 1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 2) Kesengajan dengan keinsafan pasti (opzet zekerheidsbewustzin) 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus evantualis) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu; 1) Tak berhati-hati 2) Dapat menduga perbuatan itu. Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila salah satu tidak terbukti maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari hukuman. 8 Leden Marpaung,. Asas- Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h.9 27 als
Sedangkan jenis-jenis tindal pidana menurut hukum positif, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUHP sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi pelanggaran. 1) Kejahatan Kejahatan adalah delik hukum. Dengan demikian perbuatan yang termasuk kejahatan, dirasakan sebagai suatu perbuatan yang sewajarnya dihukum sebelum dicantumkan dalam Undang-undang.9 2) Pelanggaran Pelanggaran adalah delik Undang-undang. Perbuatan yang termasuk pelanggaran, baru dipandang sebagai tindak pidana, karena undang-undang telah melarangnya. Pelanggaran juga merupakan peristiwa pidana yang kecil seperti mabuk- mabukan ditempat umum, menerobos rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.10 Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Pidana dalam bahasa Arab disebut dengan 'uqubah (plural) dan 'iqab 9 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 13 10 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung:Refiks Aditama, 2003), cet. 1, h.4. 28
(singular). 11Hukuman atau 'uqubah adalah bentuk balasan bagi orang yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar'i. Hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara' 3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Positif a. Pencurian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti dari kata "pencurian" adalah proses, cara dan perbuatanya. Di dalam hukum positif pengertian dan unsur-unsur pidana pencurian yang terdapat didalam buku yang kedua KUHP tentang kejahatan Bab XXII Pasal 362 menjelaskan bahwa pencurian adalah " Memiliki barang orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian saja dengan cara melawan hukum dan karena 11 Rahmat Hakim, Loc.,Cit. hlm 59 29
perbuatanya pelaku mendapatkan kurungan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."12 Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada pasal 362 KUHP, yakni: 1) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang untuk mengambil ini menunjukan bahwa pencurian berupa suatu tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan sengaja. Umumnya menggunakan jari dan tangan lalu digerakkan kearah suatu benda, menyentuhnya memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkanya ketempat lain. Unsur berpindanya kekuasaan benda secara mutlak menrupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat selesainya perbuatan pencurian yang sempurna. 2) Unsur benda Benda yang menjadi tolak ukur apakah sudah menjadi objek pencurian adalah benda yang berpindah, sesuai dalam keterangan dalam van toelicting (MvT) dalam pembentukan pasal 362 KUHP, benda yang tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah lepas dari benda tetap dan menjadi 12 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Cet. XV,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.140 30
benda bergerak. Yang dimaksud benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak, dan dapat berpindah tangan atau dipindahkan ( pasal 509 KUHP). 3) Unsur sebagian atau seluruhnya Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagianya lagi milik pelaku. Contohnya, seperti sepeda ontel milik si A dan B, yang kemudian si B mengambil dari kekuasaan si A lalu menjualnya tanpa sepengetahuan di A. 4) Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut sendiri secara melawan hukum. Yang dimaksud memilik i barang orang lain secara melawan hukum itu apabila pelaku secara sadar bahwa barang tersebut adalah milik hak orang lain, menggadaikan, merubah dan sebagainya. Seakan-akan barang tersebut miliknya sendiri. Sementara itupara pakar ahli hukum positif memberikan definisi pencurian, antara lain: a) Simon Simon merupakan pakar hukum dibidang hukum pidana. Simon berpendapat bahwa mencuri yakni membawa menjadi berada didalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak didalam penguasaanya yang nyata, 31
32 dengan kata lainsaat melakukan perbuatanya benda tersebut tidak berada dalam penguasaanya. b) Mr. Block Mr. Blok merupakan ilmuan dibidang hukum pidana, banyak buku yang Mr. Block tulis, menurut ilmuan ini, mencuri ialah perilaku yang membuat benda berada dalam penguasaanya yang nyata, atau berada didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia lakukandengan benda tersebut.13 c) Noyon Langemeijer Menyatakan bahwa mencuri ( menurut pasal 362 KUHP) yakni suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaanya. Pada dasarnya pengertian dari mencuri menurut pakar ahli hukum pidana diatas itu sama, mereka berpendapat bahwa mengambil atau mencuri suatu barang yang sama sekali bukan miliknya dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Hukum positif sudah mengatur pembagian- pembagian atau bentuk-bentuk tindak pidana pencurian meenjadi dua bagian, yaitu pencurian biasa dan pencurian khusus. 13 Lamintang, Delik Delik Khusus, (Bandung: Sinar Baru,1998), h. 23.
Pencurian biasa di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam bab XXII buku II pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagianya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900;, (Sembilan ratus rupiah" B. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Adapun pengertian tindak pidana manurut hukum pidana Islam disebut dengan isti;aj jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.14 Selain daripada Jinayah, istilah tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam juga disebut dengan jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah secara harfiah sama halnya dengan jinayah.15 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jariamah ataupun jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang oleh hukum syara' dilarang untuk melakukannya atau hukum syara' menyuruhnya untuk 14 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung. 2010. Hlm. 14 15 Rahmat Hakim, Op., Cit, hlm. 13 33
dilakukan akan tetapi tidak dilakukan, baik perbuatan itu menyangkut nyawa, harta ataupun yang lainnya dan perbuatan ini diancam dengan hukuman. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Suatu perbuatan, agar dapat disebut sebagai jarimah harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i). b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang diularang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (al-Ruknal-Maddi). c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (al- Rukn al-Adabi).16 3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan (jarimah) dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana 16 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Raja Garfindo Persada, Jakarta. 1997, hlm 3 34
Islam disebut dengan sariqah. Sariqah ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain. Adapun dasar hukum pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang". Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hadd dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir.17 Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu: a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan; 17 Dona, F., & Fauzi, S.R. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 43-64 35
b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah. Pencurian Shughra atau Pencurian Kecil adalah pencurian barang milik orang lain sedangkan Pencurian Kubra atau Pencurian Besar adalah pencurian umum atas barang milik orang lain dengan kekerasan.18 Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (jarimah) yang termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) jenis pidana, antara lain:19 1) Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama masyarakat (ulil amri).Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau 18 Hartanto, S. H., & Fatima,w. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Prespektif Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta. 19 M. Afif, Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Gagasan Hukum, Vol 3No.1 36
penyamunan (hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), (f) minum- minuman keras, dan (g) riddah (murtad).20 2) Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu (korban dan walinya), yang berbeda dengan hak hukuman. Allah sendirian. Ada banyak kemungkinan penerapan hukum qisas diyat, misalnya hukum qisas dapat diubah menjadi diyat, hukuman diyat dikecualikan, dan jika dikecualikan, hukuman dihapuskan. Kategori hukuman qisas diyat termasuk: pembunuhan dengan sengaja (al-qatl al-amd), (b) pembunuhan separuh sengaja (al-qatl sibh al-amd), (c) pembunuhan tanpa sengaja (al-qatl al-khata). '), (d) Penganiayaan yang disengajakan (al-jarh al- amd), penganiayaan yang tidak adil (al-jarh al-khata'). 3) Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, ertinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, artinya penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada hakim (penguasa). Olehkarena itu, 20 N. Chaerina, Pandangan Hukum Positif dan Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-anak. Jurnal Hukum Perdata Islam Vol. 19 Hal.1 37 (a)
38 syara' atas nama hakim menentukan bentuk dan hukuman bagi pelanggar jari, bentuk hukuman ta'zir antara lain sebagai berikut: a) Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai ta'zir. Misalnya koruptor dihukum gantung. b) Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai ta'zir. c) Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis. d) Hukuman pengasingan. e) Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media. Hukuman denda berupa harta. f) Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. C. Restorative Justice Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Restorative justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang cenderung berorientasi pada pembalasan dan teori neo-klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber padea ide "mengapa diadakan pemidanaan". Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap
39 sesuatu perbuatan. Sanksi dipahami sebagai bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar hukum atau pembuat kejahatan. Sementara di sisi lain sanksi juga semestinya berupa tindakan yang memberikan perlindungan pada korban, pelaku kejahatan dan juga sekaligus masyarakat. Jika dalam teori retributif adalah sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. 21 Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pada dasarnya, proses dari restorative justice dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Cara kerja restorative justice yang mempertemukan korban dan pelaku dalam satu meja runding bertujuan untuk memecahkan masalah dengan adanya mediator yang netral, untuk menemukan kesepakatan dan mufkata antara kedua belah pihak dengan harapan dapat memuaskan semua pihak. Pada prinsipnya, pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan 21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana¸ Alumni, Bandung, 2005. hlm.4
yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam "rahmatan li al-'Alamiin", memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagian hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam sendiri adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Demikian juga tentunya dalam proses penyelesaian masalah pidana dan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana, di mana hukum Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam memperlakukan si pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nilai- nilai filosofis hukum pidana Islam tercermin dari aturanaturan umum (asas- asas hukum pidana Islam sendiri). Asas legalitas dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan dalam proses pemidanaan karena banyak anggapan dari non Islam bahwa hukum pidana Islam itu keras dan tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Misalnya kasus pembunuhan, Hukum pidana Islam mengenal suatu konsep pemaafan. Pelaku pembunuhan, tidak bisa dijatuhi sanksi pidana jika wali korban telah memaafkannya, atau misalnya di antara pelaku dan korban terdapat suatu mediasi atau perdamaian yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan "al-Islah". Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku kejatahatan harus mendapatkan hukuman. Konsep-konsep penyelesaian masalah pidana 40
tersebut merupakan bagian dari spirit Restorative Justice yang akhirakhir ini mulai dilirik oleh para pakar hukum dalam upaya mencari penyelesaian hukum yang berkeadilan. Pendekatan restorative justice mencari alternatif lain di luar jalur peradilan dalam rangka menyelesaikan masalah pidana. 41
BAB III PRAKTEK HUKUMAN BAGI PENCURI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA A. Sejarah Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara 1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Menurut pasal 2 UU tentang Pesantren No.18 tahun 2019 tentang pondok pesantren, pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum khas dari Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.1 Maka dari itu pesantren merupakan sebuah suatu lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai peran khusus dalam pendidikan keislaman di Indonesia yang menjaga tradisi keislaman yang merujuk kepada kitab-kitab kuning. Pendidikan pesantren berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 adalah berbentuk Diniyah Formal yakni pendidikan pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur, yang 1 Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 42 yang
dimana bentuk pendidikan ini umum diterapkan diseluruh pesantren tradisional (salaf) di seluruh Indonesia.2 Berdirinya Darul Falah secara tidak resmi telah berdiri semenjak kepulangan K.H. Taufiqul Hakim dari PonPes Maslakul Huda, Kajen Margoyoso, Pati Tahun 1996. Bersamaan kepulanganya dari Kajen, ada 4 teman beliau yang ikut ke Bangsri dengan tujuan kerja di sebuah toko mebel. Ternyata beberapa teman beliau yang ikut ke Bangsri termasuk orang yang hafal Alfiyyah, tetapi tidak tau untuk apa Alfiyyah? Kemudian mulailah proses pembelajaran oleh beliau sendiri dengan menerapkan contoh apapun yang ditunjukkan dasarnya hingga terkumpul 150 bait intisari Alfiyyah. Teman-teman beliau yang ikut mengaji diantaranya adalah kang Saifuddin dari Jepat Lor; Kang Mahmuddin dari Ngagel; Saiful Ulum dari Bulu Manis; dan Zainal Abidin dari Tenggales, Kudus. Setengah tahun kemudian ada keponakan beliau bernama Shodiqin dan Nur dari Bondo, Jepara yang kemudian ikut mondok. Karena pada saat itu, beliau belum memiliki rumah yang layak huni dan keadaan ekonomi yang belum memungkinkan, beliau meminjam rumah Pak Imron yang berada tepat didepan rumahnya untuk mengaji. Kemudian bersama dengan enam orang tersebut, beliau mendirikan majelis ta'lim anak-anak yang saat itu hampir mencapai 100 anak. Seiring berjalanya waktu, karena merasa sungkan, beliau mendirikan gubuk kecil disamping rumah, tempatnya pun tidak layak karena banyak kecoak, 2 diakses 29 Januari 2023. Pukul 20.50 WIB. 43
nyamuk, dan atap yang bocor. Merasa kurang dengan keilmuan yang dimiliki, K.H. Taufiqul Hakim berguru thoriqoh ke Pondok Pesantran AL- Manshur, Popongan, Klaten dibawah asuhan K.H. Salman Dahlawi. Satu minggu kemudian ayahanda beliau wafat, namun beliau tidak bisa mengantarkan ke pemakamanya karena harus menyelesaikan ngaji thoriqoh.3 Di samping itu, jika pulang sudah tidak ada angkutan dan biaya. Sejak saat itu beliau tidak akan pulang. Selain mempelajari tthoriqoh, beliau juga membantu pembangunan Pesantren AL-Manshur sebagai laden (pembantu tukang batu) tanpa menerima upah. Selama 100 hari, beliau menghatamkan thoriqoh yang semestinya harus di tempuh sekitar 5 tahun. Setelah khatam thoriqoh, K.H. Taufiqul Hakim pun pulang ke Bangsri. Suatu hal yang menyedihkan adalah majelis ta'lim yang beliau rintis bersama 4 orang teman beliau telah bubar, anak-anak yang mondok telah boyong, hanya shodiqin lah yang kembali. Dan pada suatu hari, ada salah satu tetangga beliau yang pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah beliau bacakan ayat kursi, Alhamdulillah dengan izin Allah orang tersebut bisa sembuh. Berawal dari situ, nama beliau mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Anak-anak pun mulai berdatangan untuk belajar agama kepada beliau.4 3 Ibid,. 4 Ibid,. 44
Secara resmi, Pondok Pesantren Darul Falah didaftarkan ke Notaris (Bapak H. Zainurrahman, SH. Jepara) dengan nomor seri 02 pada tanggal 01 Mei 2022. Santri Darul Falah berasal dari berbagai daerah di penjuru tanah air, diantaranya daerah Bali, Jabodetabek, Banten, Bawean, Suamatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan berkembangnya sistem pembelajaran mulai dari Amtsilati hingga Madin Pasca Amtsilati, Santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantran ini berjumlah kisaran 3000 Santri. 2. Visi, Misi, dan Tujuan Didirikanya Ponpes Darul Falah Bangsri Jepara a. Visi Mewujudkan PonPes Darul Falah sebagai salah satu Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang mampu menghasilkan santri yang berakhlakul karimah dan berrketaqwaan tinggi, berkeimanan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat serta ridho Allah SWT. b. Misi Terciptanya santri sebagai seorang muslim yang menguasai ilmu agama yang kompeten sesuai dengan program PPDF yaitu program Amtsilati dan pasca amtsilati yang meliputi ilmu alat (Nahwu dan Shorof), Fiqih, Tafsir, Hadist, Tasawuf dan Bahasa. 45 tebal,
Terciptanya santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kompeten dalam bidangnya, sesuai dengan program yang diselenggarakan PPDF yaitu MI/MTS/MA. Terciptanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan dunia usaha industri. Terciptanya santri yang peka terhadap keadaan sosial dan berpikir untuk mencari penyelesaian permasalahan sosial. Terciptanya santri yang memiliki jiwa mandiri dan wirausaha serta berakhlakul karimah. c. Tujuan Menyiapkan santri menjadi muslim yang mampu berakhlakul karimah di manapun mereka berada. Menyiapkan santri menjadi muslim yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial. Membekali santri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan supaya bisa mengembangkan diri secara mandiri atau melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menyiapkan santri menjadi muslim yang kompeten dalam rangka menghadapi era globalisasi dan mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang cepat. 46
Membentuk santri yang beriman dan bertaqwa serta menguasai iptek untuk mendukung pembangunan nasional.5 B. Bentuk Aturan-aturan di Ponpes Darul Falah Bangsri Jepara Aturan yang ada di pesantren Darul Falahh Bangsri Jepara merupakan tata aturan yang tertulis berikut ancaman sanksi yang ditimbulkan jika melanggar tata aturan. Aturan-aturan ini dibentuk sedemikian rupa agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para santri. Meskipun aturan yang dibuat tertulis, namun format aturan dan rincian yang menyatakan bentuk bentuk sanksi yang diancamkan masih sangat sederhana. Berikut ini adalah contoh aturan di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara:6 Tabel 1 Tata Tertib Pondok Pesantren Darul Falah No Jenis Pelanggaran Sanksi 1 Melanggar Syariat Islam Berkelahi Merokok / Sejenisnya Pacaran, Mencuri, Perampasan Melawan Pengurus Digundul, Dipajang dan Dikembalikan Kepada Wali Santri Melakukan Mutamarrid Menyewa / Meminjamkan Kendaraan Mencemarkan Nama Baik Pesantren 5 Ibid 6 Ibid 47
Berada Di Rumah Warga Ngekos, Dsb) (Ngampung, 2 Pulang Tanpa Izin Penyalah Gunaan / Pemalsuan Izin Sering Tidak Mengikuti Kegiatan Menonton Tontonan Yang Di Larang Pengurus Keluar Melewati Batas Pondok Tanpa Izin Keamanan PPDF Bermain Ps (Play Station) / Pergi Ke Warnet atau Sejenisnya 3 Ghosob (menggunakan barang apapun milik orang lain tanpa seizin pemiliknya) Bermain Kartu Marusak Fasilitas Pondok Tidak Puasa Senin dan Kamis Mengendarai Kendaraan Bermotor Berkeluyuran (Mbulet) Pada Waktu Jam Kegiatan Tidak Melaksanakan Shalat Berjama'ah 7 Waktu Pergi Ketempat Yang Dilarang Pengurus (Counter, Dll) Bermain Di Waktu dan Atau Tempat Yang Tidak Semestinya Berambut/Bercukur Yang Tidak Pantas Untuk Kategori Rambut/Cukuran Seorang Santrri 4 Membawa Dan Menyimpan Segala Bentuk Pornografi Digundul, Dipajang dan Diskors (41 Hari) Dipajang Dan Digundul 48
Membawa Dan Menyimpan Alat-Alat Elektronik (Mp3, Mp4, Hp, Radio, Kamera, Dll) Dan Atm Dipajang, Digundul, Dan Dilakukan Penyitaan 5 Membaca Dan Menyimpan Komik, Majalah, Surat Kabar, Buku Bacaan Yang Dilarang Pengurus Membawa Uang Lebih Dari Rp. 40.000,- Dilakukan Penyitaan Dan Dihukum Sesuai Kebijakan Pondok Memasang Dan Menyimpan Foto atau Gambar Yang Dilarang Pengurus Menyimpan Dan Atau Menggunakan Barang Atau Atribut Yang Tidak Layak Dikalangan Pondok {Ex: Punk, Tengkorak, Berandal, Atribut Ormas, gelang, Cincin, Kalung, Dll} 6 Makan Atau Minum Berdiri Berkata Kasar, Bersiul atau Tidak Sopan Kepada Siapapun Push-up 25 Kali Tidak Memakai Baju (Telanjang Dada) Atau Tidak Memakai Peci Catatan : Hukuman Dapat Berubah Atas Kebijakan dan Kesepakatan Pengurus Sesuai Dengan Keadaan Yang Ada.7 Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, hukum yang digunakan adalah hukum yang dibuat oleh pengasuh dan pengurus pesantren tersebut. Pondok pesantren Darul Falah menggunakan hukuman yang berpengaruh positif bagi santri yang melanggar tata tertib pesantren, biasanya hukuman itu berupa menghafal beberapa surah Al-Qur'an, shodaqoh kepada pondok pesantren berupa beberapa sak semen / lainya, dan apabila pelanggaran tersebut dilanggar lagi 7 Ibid 49
maka akan diberi hukuman skors / bahkan bisa dikembalikan kepada orang tuanya (diboyongkan).8 Adapun contoh dari kasus, kronologi, dan penyelesaian pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara sebagai berikut: 1. Kasus pencurian uang kas kamar pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 disaat seluruh santri melaksanakan sholat Jum'at ada seorang santri yang diam-diam membobol salah satu lemari , dimana lemari tersebut berisikan uang kas kamar dan setelah membobol lemari tersebut seorang santri ini mengambil uang kas kamar sebesar Rp. 3.750.000 dan setelah mengambil uang kas tersebut santri ini bergegas pergi. Hingga pada akhirnya setelah 2 hari yakni pada hari Ahad seorang santri yang diam-diam mengambil uang kas di amankan oleh keamanan pesantren. Dalam penyelesaian kasus ini pihak keamanan pesantren memberikan hukuman kepada santri atas pelanggaran yang telah dilakukanya dengan digundul, mengganti uang dengan jumlah sebanding dengan yang telah diambil dan ditambah lagi dengan pemanggilan orang tua dan dikembalikan kepada wali santri (di boyongkan).9 2. Kasus pencurian uang teman pada hari Jum'at tgl 09 Febuari 2018, setiap hari jum'at jam 05.30 pagi kegitan di pesantren Darul Falah yaitu pergi ke Makam untuk melaksanakan Tahlilan bersama, disaat seluruh santri pergi ke makam ada salah satu santri yang memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan 8 Hasil wawancara dengan Ust. Hafidz Syukron salah satu pengurus keamanan ponpes Darul Falah pada tanggal 2 November 2022. 9 Ibid 50
pencurian sejumlah uang milik temanya, jumlah uang yang diambil yaitu sebesar Rp.500.000. Setelah korban mengetahui uang yang dimilikinya hilang kemudian korban melaporkan ke pihak keamanan dan 4 hari setelah kejadian pihak keamanan berhasil mengamankan santri yang menjadi pelaku pencurian tersebut dan kemudian pelaku pencurian diberi hukuman yang telah ditetapkan oleh pengurus yakni di gundul, mengganti uang, dilakukan pemanggilan orang tua dan dikembalikan (diboyongkan).10 Pemberian hukuman pelanggaran yang dilakukan di pesantren Darul Falah tidak menggunakan jalur hukum dikarenakan antara pihak korban, pelaku dan pengurus pesantren telah menyelesaikanya dengan cara kekeluargaan atau saling memaafkan.11 10 Ibid 11 Ibid 51
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI DI PONPES DARUL FALAH BANGSRI JEPARA A. Bentuk Penerapan Hukuman Di Pesantren Darul Falah Tata tertib adalah salah satu tindakan preventif pada santri agar tidak melakukan tindakan diluar batas. Meskipun tata tertib pesantren sudah ada akan tetapi tidak sedikit beberapa santri melakukan tindakan buruk dengan melanggar tata tertib tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan hukuman represif1 agar peserta didik ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tata tertib sejatinya ialah peraturan yang hidup dalam kehidupan pesantren. Tata tertib ini bisa dikatakan hasil kesepakatan bersama. Sehingga semua santri wajib untuk mematuhi tata tertib yang telah dibuat. Tata tertib mengatur setiap perilaku dan tindakan santri agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Bahkan dengan adanya tata tertib diharapkan santri dapat hidup rukun dan harmonis. Tata tertib dibuat agar santri dapat saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tata tertib memiliki peran penting dalam menjaga ketenangan di dalam pesantren. 1 Hukuman yang dilakukan karena ada pelanggaran yang dilakukan Purwanto Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 17 ed. (Bandung: Remaja Roskadarya, 2006),189. 52
Hukuman merupakan salah satu dari sekian alat pendidikan yang bisa menunjang kelancaran dan proses pelaksanaan pendidikan. Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering terjadi, dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi anak yang mempunyai sifat keras dan selalu menentang, diperlukan usaha keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus wajar, logis, obyektif dan tidak membebani mental, serta harus sebanding antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan.2 Hukuman selalu identik dengan kehidupan kita sehari-hari yang selalu dikaitkan dengan kedisiplinan, sehingga hukumanpun menjadi salah satu unsur dalam mendisiplinkan anak didik yakni sebagai alat dalam memberikan tindakan terhadap setiap pelanggaran aturan yang ditetapkan. Ada beragam pemberian hukuman bagi pelanggar tata tertib santri yaitu dengan, 1. Teguran dan Nasihat, Sanksi diberikan pada santri yang melanggar tata tertib pesantren tidak langsung diberikan hukuman melainkan dilihat seberapa besar kesalahan yang diperbuat. Jika santri melakukan kesalahan yang pertama dalam melanggar tata tertib pesantren dikategorikan ringan tindakan yang dilakukan adalah teguran. Dan teguran ini efektif diberikan segera setelah 2 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 21-23. 53
perilaku tersebut terjadi.3 Ketika kita melakukan suatu kesalahan, biasanya ada orang lain yang menegur kita. Baik itu secara kasar maupun secara halus. Teguran menjadi pengingat bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan harus segera memperbaikinya. Sebagai contoh, ketika kita ditegur karena membuang sampah tidak pada tempatnya maka setelah mendapatkan teguran sudah seharusnya membuang sampah tersebut kembali pada tempatnya. Memperbaiki kesalahan dengan cara pengarahan akan memberikan dampak yang positif terhadap anak karena dengan pengarahan hati anak akan tersentuh. Ketika hati sudah mampu dikendalikan oleh pendidik maka pesan yang disampaikan pun akan diterima dengan senang hati oleh anak. Jadi, apabila seorang anak melalukan kesalahan maka sebagai seorang pendidik harus memberikan pengarahan dengan cara yang lemah lembut agar anak mengerti dan memahami makna yang disampaikan oleh pendidik.4 Selain diberikanya teguran, santri yang melanggar tata tertib juga diberikan nasihat yang merupakan sebuah petunjuk yang isinya berupa pelajaran dan bersifat baik yang berasal dari penutur sehingga bisa dijadikan referensi atau alasan untuk melakukan tindakan yang baik dan benar. Nasihat juga bertujuan untuk mengingatkan santri jika semua bentuk 3 Jhon W, Psikologi Pendidikan, 282. 4 Hasil wawancara dengan Ust. Hafidz Syukron salah satu pengurus keamanan ponpes Darul Falah pada tanggal 8 Januari 2022. 54
55 perbuatan tentunya memiliki sanksi dan juga akibat. Pada intinya nasihat itu menolong mereka dalam kebaikan, melarang mereka berbuat keburukan, membimbing mereka kepada petunjuk, dan mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan.5 2. Hukuman yang mendidik dan hukuman administrasi, Ketika teguran dan nasehat tidak bisa menjadikan santri berbuat baik malah melakukan pelanggaran berkali-kali maka santri akan diberikan hukuman yang mendidik misalkan membaca Al-Qur'an didepan asrama, membaca sholawat, menghafal nadhaman dan lain-lain. Hukuman mendidik ini biasanya dibarengi dengan hukuman administrasi yaitu memberitahukan pelanggaran yang dilakukan oleh santri kepada wali santrinya. Pemberian hukuman pada santri hendaknya bertujuan agar santri menyadari kesalahanya sehingga tidak mengulangi dan akan menjadi lebih baik di masa mendatang. Karena itu hukuman yang diberikan kepada santri hendaknya selain memberi efek jera tetapi yang paling penting terasa ada manfaat bagi tumbuh kembang karakter di dalam diri santri tersebut. Kemudian juga hukuman itu bukan tujuan. Hukuman adalah wasilah untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan utamanya adalah mendidik, bukan untuk melampiaskan kekesalan apalagi melampiaskan amarah. Bahkan tidak boleh memberi hukuman ketika dalam keadaan marah. 5 Ibid
Di dalam Islam, hukuman juga merupakan salah satu media pendidikan. Maka ada istilah "hukuman yang mendidik" yang menjadikan hukuman itu sebagai satu sarana untuk mencapai tujuan. Bahkan hukuman dalam pendidikan bisa menjadi obat yang manjur untuk meluruskan kekeliruan santri. Dengan catatan bila dilakukan dengan cara dan dosis yang benar dan tepat. 3. Hukuman Bersifat materi, Sanksi pelanggaran tata tertib juga bisa bersifat materi seperti sodaqoh ke pesantren dengan membelikan semen dengan jumlah antara 1- 12 sak semen tergantung dari tingkat pelanggaranya. 4. Hukuman bersifat fisik dan penyitaan Alternative terakhir dalam memberikan sanksi di pesantren Darul Falah adalah hukuman fisik dan penyitaan. Hukuman fisik misalkan skot jump, digundul, dipajang didepan asrama atau dilapangan atau dilakukan hukuman fisik lainya. Sedangkan hukuman penyitaan apabila santri terbukti mebawa barang elektronik atau barang-barang yang dilarang. Sanksi terakhir juga diberikan apabila santri melakukan pelanggaran tata tertib paling berat seperti santri melakukan tindakan amoral, melakukan perlakuan menyimpang melanggar nilai-nilai agama seperti berzinah, mabuk- mabukan, mencuri dan sebagainya. Hukuman ini dibrikan pengasuh berupa keluar dari pesantren. Dari urutan hukuman tersebut hukuman fisik adalah 56
cara yang paling akhir diberikan pada pelanggaran santri dan sifatnya paling berat.6 B. Aplikasi Hukuman Di Pesantren Darul Falah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Santri dianggap seperti anak sendiri untuk menyayangi dan dididik seperti anak sendiri sehingga hukuman dilakukan dengan niat untuk merubah perilaku santri yang kurang baik untuk menjadi lebih baik. 7 Pendidikan menganggap santri adalah fitrah manusia. 8 Santri membutuhkan seorang penjaga dan pembimbing agar tidak salah dalam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalkan santri melanggar tata tertib tidak melakukan shalat jamaah maka pendidik akan memberi hukuman dengan maksud mencegah perbuatan tersebut terulang dan menjadi karakter kurang baik bagi diri santri. Rasulullah memberikan saran bagi pendidik agar memberikan hukuman mendidik kepada anak yang tidak mau melakukan shalat dan agar setiap anak termotivasi untuk melakukan shalat. Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dan ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasul SAW bersabda:9 6 Hasil wawancara dengan Ust. Hafidz Syukron salah satu pengurus keamanan ponpes Darul Falah pada tanggal 8 Januari 2022. 7 Ibid 8 Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, 218. 9 Abd Allah Nasih Ulwan dkk, Pendidikan Anak Dalam Islam, trans, oleh Jamaluddin Miri (Jakarta: pustaka Amani, 2007), 321. 57
"Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika mereka melalaikanya. Yaitu ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka". Di samping adanya dalil yang membolehkan pemberian hukuman bahkan dalam bentuk fisik sekalipun, pemberian hukuman yang dilakukan untuk santri juga didorong oleh rasa hormat kepada guru dan pengasuh pesantren Darul Falah. Rasa hormat ini ditanamkan sejak dini kepada santri sebagai bentuk akhlak santri kepada gurunya. Pendidik harus mengedepankan rasa kasih sayang sehingga tidak harus menggunakan hukuman sebagai jawaban atas masalah anak apabila melakukan pelanggaran tata tertib pesantren. Dunia pesantren adalah dunia yang berbeda dengan pendidikan umum. Tradisi-tradisi hukuman hampir mengakar dalam tubuh pesantren hanya saja penerapan sekarang lebih humanis. Pendidik juga menganggap bahwa menghukum santri suatu yang wajar karena itu adalah salah satu upaya agar anak tidak melakukan perbuatan pelanggaran tata tertib. Karena pendidik percaya bahwa hukuman bisa merubah perilaku santri yang kurang baik.10 10 Ahmadreza Fatahian Kelishadroky dkk, "The Role of Reward And Punishment in Learning, "International Journal of Advanced Biotechnology and Research 7, no. Special issue (1 Maret 2016): 783. 58
59 Pesantren menerapkan hukuman sebagai tindakan represif atas pelanggaran santri maka ada batasan-batasan yang harus dilakukan sehingga hukuman sebagai bentuk tujuan mendidik anak. Adapun persyaratanya adalah: 1. Tidak terburu-buru menggunakan metode hukuman 2. Pendidik tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah 3. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut. 4. Pukulan hendaknya tidak terlalu keras 5. Tidak memukul anak dibawah 10 tahun 6. Jika kesalahan pertama maka ditegur dan dinasehati saja 7. Pendidik hendaknya memukul dengan tanganya sendiri 8. Jika berusia dewasa boleh, menghukum anak hingga jera tidakk melakukan perbuatan pelanggaran lagi.11 Pencurian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur didalam buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.12 Salah satunya adalah KUHP menjelaskan maksud dari tindak pidana pencurian beserta pokoknya di Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 11 Ulwan dkk., Pendidikan Anak Dalam Islam, 325-27. 12 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), (Grammedia Press), hlm.102
diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dalam penjelasannya KUHP memberikan pengertian bahwa tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang apa saja dari orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi melalui perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu memiliki sanksi pidana berupa kurungan ataupun denda. Tindak pidana pencurian dalam pasal ini termasuk dalam kategori penncurian biasa. Dalam penjelasan pasal ini tidak disebutkan kadar dari barang yang diambil oleh pelaku, jenis barangnya, lokasi, dan keadaan situasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi semua itu ada pada pasal selanjutnya sampai pasal 367 KUHP. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2,5 Juta. 60
Dalam kasus pencurian di pondok pesantren Darul Falah Bangsri Jepara penangananya berbeda, selama pencurian yang dilakukan santri tersebut didalam lingkup pesantren maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada santri yaitu dengan cara pemanggilan orang tua atau wali santri dengan cara memberitahukan bahwa anaknya melaukan pencurian di pondok pesantren sehingga orang tersebut harus mengembalikan uang yang dicuri kepada santri yang menjadi korban pencurian tersebut. Tidak hanya pemanggilan orang tua saja, akan tetapi ada hukumannya yaitu skors atau diboyongkan sesuai apa yang ditentukan oleh pengurus dan pengasuh Pesantren.13 Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak criminal yang terjadi didalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan besarnya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih "diasah" kemampuanya dalam melakukan tindakan pidana . Restorative Justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. 13 Hasil wawancara dengan Ust. Hafidz Syukron salah satu pengurus keamanan ponpes Darul Falah pada tanggal 2 November 2022 61
Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya system peradilan pidana yang ada saat ini. Praktek hukuman bagi pencuri di pesantren Darul Falah Bangsri Jepara menerapkan sistem restorative justice sebagai acuan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan di Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara. Restorative justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana atau cara lain peradilan pidana dengan menegedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai sebuah satu kesatuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah perkara serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat14. Keadilan restoratif (Restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif menawarkan satu cara untuk menekankan kepada seorang anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan kerugian kepada korban15. Yaitu dengan cara diversi pada awalnya prinsip penggunaan diversi 14 Kuat Puji P, Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3. 15 Jeffrey J. Roth and Mari B. Pierce. 2019 62
yaitu memberikan suatu kesempatan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama dalam memberikan kesempatan kepada pelaku agar tidak masuk dalam pengadilan, selain itu keadilan restoratif mengacu pada suatu perbaikan keadilan melalui penegasan kembali terhadap nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaianya.16 Selain itu ada beberapa syarat yang harus diupayakan dengan melakukan restorative justice diantaranya17 : 1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 (satu) tahun harus dilakukan diversi, tindak pidana yang pidananya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun masih dipertimbangkan untuk melakukan upaya diversi dan segala bentuk yang melibatkan anak harus diupayakan diversi terkecuali menyebabkan kerugian terkait tubuh dan jiwa seseorang. 2. Usia pelaku perlu dilihat, apabila pelaku tersebut terbilang masih muda maka penerapan diversi lebih diperhatikan. 3. Kerugian yang ditimbulkan, apabila kerugian tersebut masih dalam bentuk benda (bukan jiwa, tubuh dan nyawa) maka diversi juga perlu diperhatikan 4. Mendapatkan persetujuan dari korban/keluarga korban dan kesediaanya 16 Udo Konradt, Tyler Okimoto, Yvonne Garbers, 2019 17 Sri Rahayu, Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anal dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Volume 6 No. 1, Febuari 2015 : 130. 63
64 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hokum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.18 Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang- Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) konvensi hak anak).19 Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakanya.20 Restorative Justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakanya. Contoh pertanggungjawaban kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian, atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep Restorative Justice tidak akan berjalan secara 18 Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 19 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 113 20 Abintoro, op cit, hal 161
efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan Restorative Justice, dan penahanan dilakukan sebagai cara terakhir dengan mengindahkan hak dari anak yang berkonflik. Apabila di setiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan Restorative Justice, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendri. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat- sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari win-win solution bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban 65
mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat. Selain itu untuk penyelesaianya dalam menggunakan restorative justice yaitu ada dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang sistem peradilan pidana anak ayat (2) antara lain : 1. Diancam dengan pidana penjara 7 tahun 2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana Maka dengan hal itu bahwa dalam penerapan restorative justice selalu dilakukan kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana, selain itu penerapanya hanya kepada tindak pidana ringan saja dengan melakukan proses Mediasi dan musyawarah antara pelaku dan pihak korban. Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan restorative justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.21 Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motifasi penyidik harus melihat nominal yang telah di curi, 21 Hutahuruk, op cit, hal 127 66
serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan (pencurian berat Pasal 363 KUHPid), dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan (pencurian ringan Pasal 364 KUHPid). Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHPid) hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga kasus-kasus seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun. Sebagaimana telah diuraikan bahwa konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam hukum pidana Islam, istilah restorative justice dapat disejajarkan dengan istilah "al-Isti'adah",22 yang berarti restorasi. restorative justice diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihakpihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam hukum pidana Islam, sejarah mengenai praktek diterapkannya pendekatan Restorative Justice sudah lama terjadi semenjak di zaman para sahabat Rasulullah, tepatnya di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Pada kejadian itu ada seorang Khatib yang mencuri, namun Umar tidak 22 diakses pada 15 Agustus 2015. 67
menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan.23 Melihat keterangan itu, nilai-nilai spirit pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian masalah pidana, nampaknya sudah ada dalam hukum pidana Islam semenjak masa pemerintahan Umar r.a. Pada waktu itu, para hamba sahaya milik Khatib bin Abi Balta'ah telah mencuri seekor unta untuk dimakan disebabkan mereka dalam kondisi kelaparan dan memang pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik. Terjadinya musim paceklik waktu itu diperkirakan terjadi pada tahun ke-17 H, umat dimana Islam dilanda dua musibah yakni kelaparan dan wabah Lepra yang menyerang pasukan muslim di Syam. Kelaparan ini disebabkan hujan yang tak kunjung turun hingga 9 bulan lamanya.24 Seluruh wilayah Arab mengalami gagal panen. Tanah-tanah menjadi gersang.25 Pada musim ini, potong tangan tidak diterapkan oleh Umar sekalipun ayat al-Qur'an secara tegas. Dalam hukum pidana Islam, konsep Islah dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana. Al-Islah atau perdamaian dapat 23 Muhammad Rowwas Qol'ahji, Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab, Daar an Nafaais, Beirut, Libanon, t.t, hlm. 491. Lihat juga Muhammad Musthofa Salaby, Ta'liil al-Ahkam, Dar anNadzoh al-Arobiyyah, Beirut, t.t, hlm, 62 24 Kemarau panjang ini baru berakhir setelah umar dan seluruh umat Islam di Madinah melakukan shalat Istisqa'. Dengan perantara do'a Abbas, hujan turun. Konon, Umar menggunakan selendang Rasulullah ketika melakukan shalat Istisqa'. Ramadlan al-Buthi, Sirah Nabawiyyah, hlm.540 25 Muhammad Husein Haikal. al-Faruq Umar, Juz I,: Dar al-Ma'arif, t,t. hlm. 265 - 266 68
69 menggugurkan hukuman bagi pelaku kejahatan seperti dalam masalah pembunuhan dan penganiayaan. 26 Sayyid Sabiq menerangkan bahwa islah merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya Sayyid Sabiq menyebut pihak yang berperkara dan sedang mengadakan islah tersebut dengan musalih. Adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan musalih 'anh, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan musalih 'alaih.27 Islah atau perdamaian merupakan suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. Islam menganjurkan pihak yang berperkara menempuh jalur perdamaian dalam penyelesaian perkara, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Islah/sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Anjuran al-Qur'an memilih Islah sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Islah dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka. Islah mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak 26 Abdul Qodir Audah, Loc., Cit, hlm. 127 27 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Jilid III. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2012. hlm. 275
70 yang berperkara untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah SWT Konsep Islah ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrasi, dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian perkara. Islah merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Melihat penjelasan mengenai konsep perdamaian (al-Islah) tersebut di atas, nampaknya sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice di mana penyelesaian perkara pidana harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama kehendak dan kepentingan pelaku yang diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Apabila di setiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan Restorative Justice, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendri. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat
membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat- sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari win-win solution bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat. 71
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bentuk-bentuk pemberian hukuman bagi pelanggar tata tertib santri adalah dengan, teguran dan nasehat, hukuman administrasi, hukuman yang mendidik, hukuman bersifat sosial, hukuman materi, hukuman bersifat fisik. Dari urutan hukuman tersebut hukuman fisik adalah cara yang paling akhir diberikan pada pelanggaran santri. Adapun aturan bagi pendidik yang akan menerapkan hukuman antara lain yakni tidak terburu-buru dalam meneberikan hukuman, tidak boleh memukul dengan keadaan marah, hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dll. Sedangkan dalam diri anak didik ditanamkan kesadaran dalam diri santri bahwa hukuman yang diberikan kepadanya merupakan hukuman yang adil dan mendidik. \Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara tidak menggunakan jalur hukum dikarenakan ada beberapa pertimbangan yaitu dapat diselesaikanya pelanggaran pencurian tersebut dengan cara kekeluargaan atau dengan pemaafan, pencurian rata-rata masih anak-anak, dan beberapa kasus pencurian nilai pencuriannya tidak mencapai nominal yang ditentukan yaitu Rp.2.500.000.00 Maka dari itu pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah menggunakan hukuman yang sudah diatur dalam peraturan pondok dan yang 72
memberikan hukumannya yaitu Ulil Amri yaitu pengasuh atau pengurus Pondok Pesantren. 2. Praktek hukuman bagi pencuri di pondok pesantren Darul Falah Bangsri mengacu pada teori restorative justice atau dalam Hukum Islam disebut Al-islah, Unsur utama dari penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana memfokuskan pada terciptanya dialog demi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku serta perbaikan kerusakan yang telah terjadi serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Meskipun demikian masih kurangnya peran aparat penegak hukum sebagai mediator dalam proses diversi dikarenakan anggapan bahwa tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai meskipun para pihak telah berdamai satu sama lain. B. Saran Dari berbagai uraian yang dikemukakan diatas, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu diharapkan dari pengurus dapat memberikan pengarahan serta nasihat kepada seluruh santri Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara terutama pada pelanggaran yang berat seperti pencurian sehingga santri tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang ada. Dan bagi santri yang menjadi pelaku dalam kasus 73
pencurian tersebut diharapkan agar tidak melakukan kasus pencurian lagi dengan adanya hukuman tersebut. Sehingga tidak akan mengulang kembali dalam kasus pencurian 74
DAFTAR PUSTAKA BUKU Prasodjo, Sudjono, Profil Pesantren, Jakarta : LP3S, 1982 Arifin, Bustanul, Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Jakarta: Gema Insani Press, 1996 Muslih, Ahmad Wardi, Islam Secara Praktis Sina: Grafika Fffset 2005 Marpaung, Leden, Asas-teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Zainal. Eldin H., Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah), Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016 Moleong. Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007 Irfan, M. Nurul M.Ag. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: AMZAH, 2014 Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 ____________, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Graha Indonesia, 1985 _____________, KUHP dan KUHAP, Cet. XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 Lamintang, Delik-delik Khusus, Bandung: Sinar Baru, 1998 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967 Moeljatno, , Kitab Undang-undang Hukum Pidana(Terjemahan), Jakarta: Bina Aksara, 1982 Fatima, W., & Hartanto, S. H. (2022). Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Prespektif Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refiks Aditama, 2003 Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya, 2006 Kusuma, Hilman Hadi, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1998 75
Manfred Oepen dan Wolfang Karcher (ed), Dinamika Pesanteren, Jakarta: Perhimpunan Perkebangan Masyarakat dan Pesantren, 1988 Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2015 Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 1993. Simon, D, Dalam Darwin Print, 1998, Op.Cit Muhammad Rowwas Qol'ahji, Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab, Daar an-Nafaais, Beirut, Libanon, t.t, Ahmad, Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, Cet 1 (Bandung: Remaja Roskadarya, 2012) Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, Ed.2, Cet.11, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Purnomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Ed. 1, cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Muhammad Husein Haikal. al-Faruq Umar, Juz I,: Dar al-Ma'arif, t,t. Kombes pol. Dr. Ismu Gunaidi w, S.H., CN., MM. Jonaedi efendi, S.H.I., M.H., Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1) Jakarta 2011 Ulwan, Abd Allah Nasih, Muhammad Kamal al-Din Abd al-Ghani, Muhammad al- Shahhat Jindi, 'Ali' Ali Ahmad Sha'ban, Muhammad Mahmud Ghali, dan Ahmad Shafiq Khatib, 2007, Pendidikan Anak Dalam Islam. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak JURNAL Mahdi, Adnan, dkk, Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Kelishadroki, Ahmad Reza Fatahian, Ali Shamsi, Mohmad Reza Bagheri, Behrozshahmirzayi, dan Mojtaba Mansorihasanabadi. "The Role of Reward and Punishment in Learning." International Journal of Advanced Biotechnology and Research 7, no. Special issue (1 Maret 2016) 76
Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4(1), 43-64. Rahayu, Sri, 2015 Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Volume 6 No. 1. Kuat Puji Prayitno (2012), Restorative justiceuntuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor. 3 SKRIPSI Roiqoh, Surur, Skripsi: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren AL- KAHFI Kebumen, Perspektif Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009 Halmi, Asriani, Skripsi: Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020 Noor Rohman, Muhammad, Skripsi: " Model Pelaksanaan Ta'zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak" Semarang: IAIN Walisongo, 2013 Wahidin, Ikhsan, Skripsi: "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015 INTERNET Amtsilati Pusat, Profil Pesantren Darul Falah dari dikutip bangsri-jepara/ diakses 29 Januari 2023. Pukul 20.50 WIB. WAWANCARA Ust. Hafidz Syukron salah satu pengurus keamanan ponpes Darul Falah, Wawancara Pribadi, 2 November 2022 di Pesantren 77