BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan a. Pengertian Jaksa Pengertian Jaksa mengacu dari istilah adhyaksa dari bahasa Sansekerta yang dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah yaksa, dhyaksa, dan dharmadhyaksa. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), dhyaksa merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. Dhyaksa dikepalai oleh seorang adhyaksa bukan hanya sebagai hakim tertinggi (oppenrrechter), namun juga sebagai pengawas (opzichter)1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : " Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang- undang." b. Pengertian Kejaksaan 1 Sumanjaya. 2002. Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, hlm. 32 21
Sebelum diamandemenya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, pengertian Kejaksaan dijumpai dalam Pasal 2 undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan ini selanjutnya dicabut setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dimana dalam Pasal 2 ayat (1)nya menyebutkan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) sangat jelas akan lebih menguatkan lingkup kewenangan kejaksaan yang tidak hanya sekedar dalam bidang penuntutan tetapi lebih dari itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. 2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia a. Sebelum merdeka dan setelah merdeka 1. Sebelum Indonesia merdeka Sebenarnya kata kejaksaan yang kita kenal sekarang ini sudah ada, jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu di zaman Hindu-Jawa di Jawa Timur pada masa kerajaan Majapahit, dimana kata kejaksaan pada saat itu dikenal dengan istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa yang mengacu pada posisi dan 22
jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yaitu dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta. Hal inilah yang kemudian dikemukakan pula oleh W.F. Stutterheim bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389) Masehi2. Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung oleh peneliti lainnya, yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter)3. Selain itu, ahli dan peneliti lainnya asal Belanda, yakni Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut Patih terkenal dari Majapahit, yaitu Gadjah Mada, juga merupakan seorang Adhyaksa4. Di kolonial Belanda, badan yang ada hubungannya dengan jaksa dan kejaksaan di antaranya adalah Openbaar Ministerie. Institusi ini yang memerintahkan pegawai-pegawainya berperan 2 W.F. Stutterheim, Sejarah Kejaksaan Indonesia Diakses tanggal 15 Maret 2018 3 H.H. Juinboll, Sejarah Kejaksaan Indonesia, Diakses tanggal 15 Maret 2018 4 Krom dan Van Vollenhoven, Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia, bougenville. Diakses tanggal 15 Maret 2018 23
sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hoogerechtshof (MA) di bawah perintah langsung dari Residen/asisten Residen. Akan tetapi, pada hakekatnya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan kolonial Belanda semata. Atau dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa kolonial Belanda mengemban misi terselubung, diantaranaya : a. Mempertahankan segala peraturan negara; b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana; c. Melaksanakan putusan Pengadilan Pidana yang berwenang5. Fungsi sebagai instrument penguasa itu akan sangat nampak, terutama dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzai artikelen yang terdapat dalam Wetbook van Strafrecht (WvS). Peran kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang Pemerintah Zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan nomor 49/1944. 5 Etym Zuatria, Amd, Sejarah Kejaksaan RI, html. Diakses tanggal 15 Maret 2018 24
Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pegadilan , yaitu sejak Saikoo Hooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri). Pada saat itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk : a. Mencari atau menyidik kejahatan atau pelanggaran; b. Menuntut perkara; c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal; d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum6. 2. Setelah Indonesia merdeka Setelah Indonesia merdeka, fungsi Kejaksaan sebagaimana pada masa pendudukan Jepang masih tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam aturan peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dulu yang isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari sesudahnya, yaitu pada tanggal 19 Agustus 6 Just another Word Press, Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi, Diakses, 15 Maret 2018 25
1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus-menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 (dua puluh dua) priode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Terkait dengan Undang-undang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 dari undang-undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung dan susunan organisasi yang diatur dengan Keputusan Presiden. 26
Di masa Orde Baru ada perkembangan baru yang berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia setelah terjadi perubahan Undang-undang Kejaksaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembanagan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi kejaksaan yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 2 Nopember 1991. b. Era Reformasi Masa reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak karena dianggap meneguhkan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasan pemerintah, maupun pihak lainnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain 27
berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang Dominus Litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya pelaksana putusan pidana (executie ambtenaar). Karena itulah Undang-undang Kejaksaan yang baru ini dianggap lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini dapat dilihat dengan jelas di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasan negara di bidang penuntutan secara merdeka, artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Maksud dari ketentuan ini adalah bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 28
Pada masa reformasi kejaksaan juga kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra kejaksaan dalam memerangi tidak pidana korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia dan badan-badan lainnya. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Baru. Undang-undang Tidak Korupsi yang lama, yakni Undang-undang 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur beban pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan, undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam undang-undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang ini. 29
Akhirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang masing- masing membawahi 4 (empat) bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dari keempat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional 30
kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam Hukum Acara Pidana, antara lain di bidang penyidikan7. 3. Syarat-syarat Menjadi Jaksa Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. Pegawai Negeri Sipil. Selain syarat tersbut di atas, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh Jaksa Agung. PAMUNGKAS-FSH.pdf, Diakses 16 Maret 2018 31
4. Susunan Kejaksaan Serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia a. Susunan Kejaksaan Republik Indonesia Susunan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun susunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal-pasal tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung. b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara melingkupi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 /J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 disebutkan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain yaitu : 1. Bantuan Hukum yaitu mewakili negara, intansi pemerintah di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat; 32
2. Pertimbangan Hukum yaitu memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN. KAJATI, KAJARI; 3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta; 4. Penegakan hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: a) Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); b) Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW); c) Permohonan Pembubaran PT ( UU No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas); d) Permohonan Kepailitan (UU No.37 Tahun 2004); e) Gugatan Uang pengganti ( UU No.31 Tahun 1999 Jo UU.20 Tahun 2001); 33
f) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004); g) Permohonan Jabatan Notaris ( UU No.30 Tahun 2004); h) Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris Pasal 50 UU No.30 Tahun 2004). 5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau di dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. B. Tinjauan Tentang Jaksa Pengacara Negara 1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara Jika kita membuka lembar demi lembar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, maka tidak ditemui satu pun pasal atau ayat yang memberikan definisi atau pengertian tentang jaksa pengacara Negara, atau dengan perkataan lain, atau dengan perkataan lain pengertian jaksa 34
pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, namun makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan "pengacara". Kalau dilihat dari kata Jaksa Pengacara Negara, terdapat 3 (tiga) kata yakni,Jaksa,Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus : a. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah; b. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa; c. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur olehkekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat8. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara9. Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang10. 8 8&oe=utf-8, diakses tanggal 17 Maret 2018 9Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm.2 10Rocky Marbun, dkk, 2012, Kamus Hukum Indonesia, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm.143 35
Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara atau penasehat hokum yaitu seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata tergugat/penggugat serta dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati. Penggunaan istilah "Penasihat Hukum" pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti legal opinion/audit), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (alternative dispute resolution) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase11. Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang advocaat en procereur dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan 11 Evy Lusia Ekawati, 2013. Peranan Jaksa Pengacara Megara Dalam Penanganan Perkara Perdata Sudi Kasus Penyelesaian Tunggakn Listrik Antar Pelanggan Dengan Perusahaan Listrik Negara, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 57 untuk 36
yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di inggris, antara solicitor dan barrister12. Istilah "Negara" yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa dalam abad ke -15,pada masa itu telah mulai di pergunakan oleh orang istilah "Lo Stato" yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan "L'Etat" dalam bahasa Perancis, "the state" dalam bahasa Inggris,atau "Der State" dalam bahasa Jerman, "de staat" dalam bahasa Belanda13. Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat di dalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan14. 2. Dasar Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 12 bid, hlm 58 13 Kansil,C.S.T, 2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta:Rineka Cipta,. hlm.2 14 pdf, diakses tanggal 17 Maret 2018 37
Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP- 035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN. Adapun dasar hukum tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 :"Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah" b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum. c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat (1). 38
d. Undang-Undang. RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (2). e. KEPRES RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 632. f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 040/A/J.A/12/ 2010 (yang telah diperbaharui dengan Nomor 18 tahun 2014) Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. g. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara15. 3. Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara a. Tugas Jaksa Pengacara Negara Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2), dan juga menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu : (1) Bantuan Hukum yaitu mewakili negara, intansi pemerintah di pusat maupun di daerah, BUMN,BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat; 15 Ibid 39
(2) Pertimbangan Hukum yaitu memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN. KAJATI, KAJARI; (3) Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta; (4) Penegakan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: (a) Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan); (b) Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW); (c) Permohonan Pembubaran PT ( UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas); (d) Permohonan Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004); (e) Gugatan Uang pengganti ( UU No.31 Tahun 1999 Jo UU.20 Tahun 2001); 40
(f) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004); (g) Permohonan Jabatan Notaris ( UU No.30 Tahun 2004); (h) Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris Pasal 50 UU No.30 Tahun 2004). (5) Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum16. b. Fungsi Jaksa Pengacara Negara Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat exsternal maupun internal. 1. Fungsi external 16 Ibid 41
Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempnyai fungsi antara lain : (a) Melakukan pembatalan suatu perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); (b) Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit terhadap perorangan atau badan hukum demi kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998); (c) Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. (d) Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulian serta tindakan hokum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara. (e) Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instasni pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara. (f) Pembinaan kerja sama, memberikan saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara 42
perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yangdi tetapkan oleh Jaksa Agung. (g) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau luar negeri; 2. Fungsi internal Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal. (a) Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial Perdata dan Tata Usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya; (b) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya; (c) Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam 43
penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai dengan peraturan perundang- perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung; (d) Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara. (e) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri; (f) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum; (g) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan; (h) Pengamanan tekhnis ataa pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan 44
peraturan perundangundangan dan kebijakasanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung17. (6) Tujuan Jaksa Pengacara Negara Tujuan Jaksa Pengacara Negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut : a. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ada saja masalah yang memerlukan jasa hukum untuk menyelesaikannya, setidak-tidaknya hukum dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan masalah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku dan terkait dengan masalahnya. Dalam hubungan ini Kantor Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum bagi anggota masayarakat yang memerlukan. b. Menegakkan kewibawaan pemerintah Bahwa dalam perkara sengketa tata usaha negara , dimana orang atau badan hukum privat (penggugat) menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat. Tergugat harus membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara c. Menyelamatkan kekayaan negara 17 Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 juni 2010, Op Cit, hlm.11 45
Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Melindungi kepentingan umum Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan . Dengan dibentuknya satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum18. 18 Ibid 46