K189 Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011
2 K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011
K189 Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Konferensi Perburuhan Internasional Catatan Sementara Sesi Ke-100, Jenewa, 2011 Naskah Konvensi Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam Sesinya yang ke-100 pada tanggal 1 Juni 2011, dan Mengingat komitmen Organisasi Perburuhan Internasional untuk mempromosikan kerja layak untuk semua melalui pencapaian sasaran Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Fundamental di Tempat Kerja dan Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, dan Mengakui kontribusi penting pekerja rumah tangga terhadap perekonomian global, yang mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung- jawab keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak-anak dan orang dengan keterbatasan, dan transfer pendapatan yang besar di dalam dan antar negara. Menimbang bahwa pekerjaan rumah tangga masih terus diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebagian besar merupakan migran atau anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain, dan 3
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Menimbang juga bahwa, di negara-negara berkembang dengan peluang untuk pekerjaan formal yang secara historis langka, pekerja rumah tangga berkontribusi pada proporsi yang signifi kan dalam angkatan kerja nasional dan tetap merupakan salah satu yang paling terpinggirkan, dan Mengingat bahwa Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi ketenagakerjaan internasional berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, kecuali ditentukan lain, dan Mencatat relevansi khusus untuk pekerja rumah tangga Konvensi Migrasi untuk Kerja (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Rumah Tangga (Ketentuan-ketentuan Pelengkap), 1975 (No. 143), Konvensi Pekerja dengan Tanggung-Jawab Keluarga, 1981 (No. 156), Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181), dan Rekomendasi Hubungan Kerja, 2006 (No. 198), serta Kerangka Multilateral ILO mengenai Migrasi Tenaga Kerja: Prinsip-prinsip dan pedoman- pedoman tidak mengikat untuk pendekatan migrasi tenaga kerja berbasis hak (2006), dan M e n g a ku i ko n d i s i k h u s u s d i m a n a p e ke r j a a n r u m a h t a n g g a d i l a k s a n a k a n y a n g m e m b u a t d i p e r l u k a n ny a melengkapi standar-standar umum dengan standar-standar khusus untuk pekerja rumah tangga, untuk memungkinkan mereka menikmati hak-hak mereka secara penuh, dan dan Mengingat instrumen-instrumen internasional yang relevan lainnya, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan terutama Protokolnya untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan Setelah memutuskan mengadopsi usulan-usulan tertentu mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga, yang merupakan item keempat dalam agenda sesi tersebut, dan Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk sebuah Konvensi Internasional, Mengadopsi pada hari ini tanggal ..... Juni tahun dua ribu sebelas Konvensi berikut ini, yang bisa disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011. 4
Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi ini: (a) istilah "pekerjaan rumah tangga" berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga; (b) istilah "pekerja rumah tangga" berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja; (c) seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerja rumah tangga. Pasal 2 1. Konvensi ini berlaku bagi semua pekerja rumah tangga. 2. Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif, dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan organisasi majikan pekerja rumah tangga, bila ada, mengecualikan seluruh atau sebagian dari cakupannya: (a) kategori pekerja yang dengan cara lain diberi perlindungan yang sekurang-kurangnya setara; (b) kategori terbatas pekerja yang berkenaan dengan mereka masalah-masalah khusus yang bersifat substansial muncul. 3. Setiap Anggota yang memanfaatkan kemungkinan yang diberikan di paragraf di atas harus, dalam laporan pertamanya mengenai penerapan Konvensi ini berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, menunjukkan kategori pekerja tertentu yang dengan demikian dikecualikan dan alasan pengecualian tersebut dan, di laporan-laporan berikutnya, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dengan maksud untuk memperluas penerapan Konvensi ini kepada para pekerja bersangkutan. 5
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Pasal 3 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang terukur untuk menjamin perlindungan efektif hak asasi seluruh pekerja rumah tangga, sebagai mana diatur dalam Konvensi ini. 2. Setiap Anggota harus mengambil, terkait dengan pekerja rumah tangga, langkah-langkah untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama ; 2. Setiap Anggota harus mengambil, terkait dengan pekerja rumah tangga, langkah-langkah untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama ; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan efektif pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. 3. Memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga dan majikan menikmati kemerdekaan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak perundingan bersama, Negara anggota wajib melindungi hak pekerja rumah tangga dan majikan untuk mendirikan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung di organisasi, federasi dan konfi derasi yang mereka pilih. Pasal 4 1. Setiap Anggota harus menetapkan usia minimum untuk pekerja rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138), dan Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182), dan tidak lebih rendah dari pada yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan nasional untuk pekerja pada umumnya. 2. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas usia kerja minimum tidak menghalangi mereka dari, atau mengganggu, untuk mendapatkan kesempatan pendidikan lanjutan, atau pelatihan kerja mereka. 6
Pasal 5 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. Pasal 6 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga, sebagaimana pekerja pada umumnya, menikmati ketentuan kerja yang adil serta kondisi kerja yang layak dan, jika mereka tinggal di dalam rumah tangga tersebut, menikmati kondisi hidup layak yang menghormati privasi mereka. Pasal 7 Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverifi kasi dan mudah dimengerti dan lebih baik, jika memungkinkan, melalui kontrak tertulis sesuai dengan undang-undang nasional dan peraturan, terutama: (a) nama dan alamat majikan dan pekerja; (b) alamat tempat kerja tetap dan tempat kerja lain; (c) tanggal mulai dan, bila kontrak tersebut untuk jangka waktu tertentu, durasinya; (d) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan; (e) pengupahan, metode penghitungan dan periode pembayaran; (f) jam kerja normal; (g) cuti tahunan yang dibayar, periode istirahat harian dan mingguan; (h) penyediaan makanan dan akomodasi, jika ada; (i) periode masa percobaan atau uji coba, jika ada; (j) ketentuan pemulangan, jika ada; dan (k) syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberitahuan dengan periode tertentu baik oleh pekerja domestik maupun majikan. 7
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Pasal 8 1. Undang-undang dan peraturan nasional harus mensyaratkan bahwa pekerja rumah tangga migran yang direkrut di satu negara untuk pekerjaan rumah tangga di satu negara lain mendapatkan tawaran kerja atau kontrak kerja tertulis yang diterapkan di negara dimana pekerjaan itu dilakukan, menyatakan syarat dan ketentuan kerja sebagaimana disebutkan di Pasal 7, sebelum melintasi perbatasan nasional untuk tujuan mengambil pekerjaan rumah tangga yang tawaran atau kontrak tersebut berlaku atasnya. 2. Paragraf di atas tidak berlaku bagi pekerja yang menikmati kebebasan bergerak untuk tujuan kerja di bawah kesepakatan regional, bilateral atau multilateral, atau di dalam kerangka daerah integrasi ekonomi regional. 3. Anggota harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada pekerja rumah tangga migran. 4. Setiap anggota wajib merinci, dengan perundangan-undangan, regulasi atau ukuran lain, kondisi dimana pekerja migran domestik berhak mendapatkan pemulangan saat berakhirnya kontrak atau pemutusan hubungan kerja saat mereka di rekrut. Pasal 9 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga: (a) bebas untuk bernegosiasi dengan majikan mereka apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut; (b) tidak terikat untuk tetap berada di rumah tangga atau dengan anggota rumah tangga selama jangka waktu istirahat harian dan mingguan atau cuti tahunan; dan (c) berhak untuk menyimpan sendiri dokumen perjalanan dan dokumen identitas mereka. Pasal 10 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlakuan yang sama antara pekerja rumah tangga 8
dan pekerja umumnya dalam kaitannya dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, jadwal libur harian dan mingguan dan cuti tahunan yang dibayar sesuai dengan undang-undang nasional dan peraturan atau perjanjian kerja bersama, dengan mempertimbangkan karateristik khusus pekerjaan rumah tangga. 2. Libur mingguan setidaknya 24 jam berturut-turut 3. Jangka waktu selama mana pekerja rumah tangga tidak bebas untuk menggunakan waktu mereka sesuai keinginan mereka dan tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan harus dianggap sebagai jam kerja sejauh ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, kesepakatan bersama atau sarana lain sesuai dengan praktik nasional. Pasal 11 Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati cakupan upah minimum, bila cakupan semacam itu ada, dan bahwa pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pasal 12 1. Pekerja rumah tangga harus dibayar langsung secara tunai secara berkala setidaknya satu kali dalam sebulan. Kecuali diatur dengan hukum nasional, peraturan atau perjanjian kerja bersama, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, cek bank, cek pos atau wesel atau alat pembayaran lain yang sah, dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan. 2. Undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau putusan arbitrase dapat menetapkan pembayaran dengan proporsi terbatas dari upah pekerja rumah tangga dengan pembayaran dalam bentuk barang, dengan syarat tidak kurang menguntungkan dari pada yang secara umum berlaku untuk kategori pekerja lain, asalkan langkah-langkah diambil memastikan jenis pembayaran tersebut disetujui oleh pekerja, sesuai untuk penggunaan dan manfaat pribadi pekerja, dan bahwa nilai tunai pembayaran tersebut adil dan wajar. 9
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Pasal 13 1. Setiap pekerja rumah tangga memiliki hak untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat. Setiap negara harus mengambil langkah yang sesuai dengan undang-undang, peraturan dan praktik nasional, langkah yang efektif, dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja rumah tangga. 2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dapat diterapkan secara bertahap, berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif dan, bila ada, perwakilan organisasi serikat pekerja rumah tangga dan perwakilan majikan. Pasal 14 1. Setiap Anggota harus mengambil langkah yang tepat, sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk menjamin bahwa para pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang sama dengan pekerja lain pada umumnya dalam hal perlindungan jaminan sosial, termasuk berkenaan dengan persalinan. 2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dapat diterapkan secara bertahap, berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif dan, bila ada, perwakilan organisasi serikat pekerja rumah tangga dan perwakilan majikan. Pasal 15 1. Untuk melindungi pekerja rumah tangga secara efektif, termasuk pekerja domestik migran, yang direkrut atau ditempatkan oleh agen penempatan tenaga kerja swasta, dari praktik-praktik yang salah, maka setiap negara anggota harus: (a) menentukan kondisi operasi perusahaan agen perekrutan dan penempatan pekerja rumah tangga, sesuai dengan hukum nasional, regulasi, dan praktik; (b) memastikan peralatan dan prosedur yang cukup untuk investigasi keluhan, dugaan pelanggaran dan praktik yang 10
curang terkait kegiatan agen perekrutan swasta yang terkait dengan pekerja rumah tangga; (c) mengadopsi semua kebutuhan dan tindakan yang sesuai, dalam wilayah hukum dan bila sesuai, berkolaborasi dengan anggota lain, memberikan perlindungan yang cukup untuk mencegah penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga yang direkrut dan ditempatkan dalam wilayah kerja agen perekrutan swasta. Hal ini harus mengikutkan undang-undang atau aturan yang merinci kewajiban masing-masing agen swasta dan rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga dan memberikan hukuman, termasuk larangan bagi agen swasta yang melakukan praktik curang dan penyalahgunaan; (d) mempertimbangkan, dimana pekerja rumah tangga di rekrut di satu negara untuk bekerja di negara lain, membuat perjanjian bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik curang pada saat rekrutmen, penempatan dan selama bekerja; dan (e) mengambil tindakan untuk memastikan biaya yang dibebankan oleh agen swasta tidak dipotong dari gaji pekerja rumah tangga. 2. Untuk memberikan dampak yang besar bagi ketentuan Pasal ini, setiap anggota harus mendiskusikan dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, bila ada, dengan organisasi pekerja rumah tangga dan perwakilan organisasi majikan dari pekerja rumah tangga. Pasal 16 Setiap Anggota harus menetapkan cara yang efektif untuk menjamin, sesuai dengan ketentuan undang-undang, regulasi dan praktik, bahwa seluruh pekerja rumah tangga, baik oleh mereka sendiri maupun melalui sebuah perwakilan, memiliki akses ke pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa dimana bisa diterima oleh pekerja secara umum. 11
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Pasal 17 1. Setiap Anggota harus membuat mekanisme penanganan keluhan yang efektif dan dapat diakses yang sesuai dengan undang- undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga. 2. Setiap anggota harus membuat dan menerapkan inspeksi ketenagakerjaan, penegakan hukum dan pemberian sangsi dengan mempertimbangkan karateristik khusus dari pekerjaan rumah tangga, sesuai dengan undang-undang dan peraturan. 3. Bila sesuai dengan peraturan dan regulasi nasional, tindakan- tindakan tersebut wajib merinci kondisi dimana akses ke tempat rumah tangga dapat diberikan, dengan menghormati privasi. Pasal 18 Setiap anggota harus menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif, melalui undang-undang dan peraturan, serta melalui kesepakatan bersama atau langkah-langkah lain sesuai dengan praktik nasional, dengan memperluas atau menyesuaikan langkah-langkah yang ada untuk mencakup pekerja rumah tangga atau dengan mengembangkan langkah-langkah khusus untuk mereka, sebagaimana yang sesuai. Pasal 19 Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan yang berlaku untuk pekerja rumah tangga di bawah Konvensi-Konvensi ketenagakerjaan internasional lainnya. Pasal 20 Ratifi kasi formal dari Konvensi ini harus dikomunikasian pada Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional untuk registrasi. Pasal 21 1. Konvensi ini akan mengikat hanya bila negara anggota ILO yang meratifi kasi telah terdaftar pada Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional 12
2. Konvensi ini akan mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifi kasi oleh dua negara anggota yang telah terdaftar di Direktur Jenderal. 3. Setelah itu, Konvensi ini akan berlaku untuk setiap anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifi kasi terdaftar. Pasal 22 1. Sebuah negara yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkan ratifikasi konvensi ini setelah sepuluh tahun dari tanggal saat pertama kali Konvensi ini berlaku, dengan berkomunikasi dengan Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran. Pembatalan tersebut tidak berlaku hingga satu tahun setelah tanggal didaftarkan. 2. Setiap anggota yang telah meratifi kasi Konvensi ini dan yang belum, dalam tahun berikutnya setelah berakhirnya periode sepuluh tahun yang disebutkan pada ayat sebelumnya, melaksanakan hak pengaduan yang tersedia pada pasal ini, akan mengikat untuk sepuluh tahun lagi dan setelah itu, akan dapat membatalkan ratifi kasi Konvensi ini pada tahun pertama dari setiap periode baru sepuluh tahun yang disebutkan di pasal ini. Pasal 23 1. Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan seluruh anggota ILO pendaftaran seluruh ratifi kasi dan pembatalan yang telah dikomunikasikan oleh anggota ILO. 2. Ketika memberitahukan informasi kepada anggota organisasi tentang pendaftaran ratifi kasi kedua yang telah dikomunikasikan, Direktur Jenderal akan juga memberikan informasi pada anggota organisasi tentang kapan tanggal Konvensi akan berlaku. Pasal 24 Direktur Jenderal dari Kantor Perburuhan Internasional akan mengkomuikasikan Sekretaris Jenderal PBB untuk mendaftarkan sesuai dengan pasal 102 piagam PBB khususnya seluruh ratifi kasi dan pembatalan yang telah terdaftar. 13
K-189: Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 Pasal 25 Bila diperlukan, Badan pekerja ILO akan menyampaikan kepada Sidang Umum sebuah laporan mengenai jalannya Konvensi ini dan akan menguji keinginan untuk menjadwalkan agenda sidang tentang pertanyaan mengenai revisi secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 26 1. Jika Konferensi mengadopsi sebuah Konvensi baru merivisi Konvensi ini, maka, Konvensi yang baru harus memberikan: (a) ratifikasi dari revisi konvensi yang baru oleh sebuah anggota harus secara ipso jure (langsung) mengandung pengaturan mengenai pembatalan konvensi ini, meskipun ketentuan pada pasal 22, jika dan bila Konvensi revisi yang baru akan berlaku; (b) sampai pada tanggal dimana konvensi baru yang direvisi dinyatakan berlaku, maka kesempatan untuk meratifi kasi konvensi ini harus dihentikan 2. Konvensi ini akan tetap berlaku sebagai mana isi aslinya untuk seluruh anggota yang telah meratifi kasinya tapi belum meratifi kasi Konvensi yang direvisi. Pasal 27 Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis dari teks Konvensi ini mengandung otoritas yang sama. 14