Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya Yohanes S. Lon Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur-Indonesia Published: 01/02/2020 How To Cite: Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. KERTHA W ICA KSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(1). Pp 47-55. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implikasi pedagogis dan pastoral dari penerapan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menghadirkan diskusi persoalan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dan implikasinya bagi kegiatan pedagogis. Hasil anasilis menunjukan bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup. Hukuman mati memberi kewenangan kepada pihak eksternal dan lembaga manusiawi untuk meniadakan atau mencabut hak hidup seseorang. Hal itu mengkianati hakikat hak hidup yang bersifat melakat (inherent) dan tak terpisahkan (inseparable) dari diri seorang manusia. Hak hidup itu diterima sejak seseorang menjadi manusia. Maka ketika hukuman mati diterapkan di Indonesia, muncul persepsi bahwa pemerintah atau negara seolah-olah melegalisir tindakan kekerasan pelanggaran HAM. Persepsi demikian dapat saja menjustifikasi setiap tindakan pelanggaran HAM dari setiap orang. Konsekuensinya, negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk menghilangkan persepsi demikian dengan melindungi anak-anak Indonesia dari permahaman yang keliru atau salah tentang HAM sebagai akibat dari pemberlakuan hukuman mati. Untuk itu pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan pendidikan HAM yang benar di sekolah, yaitu pendidikan yang memampukan peserta didik untuk memiliki pemahaman yang benar tentang HAM dan pidana mati, mencintai nilai HAM, dan berprilaku sesuai dengan nilai- nilai HAM. Pendidikan yang demikian seharusnya berasaskan kebebasan, kesederajatan, demokrasi dan toleran dalam kemajemukan. Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Hidup, Pendidikan HAM Abstract This study aims to discuss the pedagogical and pastoral implications of the application of the death penalty in Indonesia. This study uses a literature study method by presenting a discussion of the issue of the imposition of the death penalty in Indonesia and its implications for pedagogical activities. Anasilis results show that the application of the death penalty is contrary to human rights, specifically the right to life. Capital punishment authorizes external parties and human institutions to negate or revoke a person's right to life. It betrays the inherent and inseparable nature of the right to life of a human being. The right to life is accepted since a person becomes a human. So when the death penalty is applied in Indonesia, there is a perception that the government or state seems to legalize acts of violence against human rights. Such a perception can justify every act of violation of human rights of everyone. Consequently, the state is responsible for eliminating such perceptions by protecting Indonesian children from mistaken or wrongful understanding of human rights as a result of the imposition of the death penalty. For this reason, the government needs to encourage and develop proper human rights education in schools, namely education that enables students to have a correct understanding of human rights and capital punishment, love human rights values, and behave according to human rights values. Such education should be based on freedom, equality, democracy and tolerance in pluralism. Keywords: Capital Punishment, Right to Life, Human Rights Education I. PENDAHULUAN tentang hukuman mati selalu menarik perhatian karena berkaitan erat dengan Perdebatan hak hidup seorang manusia. Setiap manusia memiliki hak hidup yang bersifat melekat, penting, kodrati, dan juridis (Pasal 28 A dan Pasal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 47
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya 28 I ayat 1 UUD 1945; Pasal 3 DUHAM PBB 1948). Bagi manusia hak hidup merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) untuk menjadi manusia. Tanpa memiliki hak tersebut, tidak mungkin seseorang disebut manusia; tanpa hak hidup seseorang akan menjadi mayat atau jenasah. Di pihak lain, hukuman mati mencabut hak hidup seseorang. Hukuman mati seolah-olah menyangkal hak hidup yang bersifat inheren atau melekat pada kodrat seorang manusia. Hukuman mati memberi kewenangan kepada pihak eksternal seperti negara atau seseorang untuk mencabut kehidupan dalam diri seorang manusia (Lon, 2017). Kontroversi hak hidup dan hukuman mati sesungguhnya telah menjadi tema perdebatan dan topik penelitian dalam berbagai bidang disiplin pengetahuan seperti bidang Antropologi (Paredes, 2011); (Berman & Sarat, 2002), bidang Sosiologi (Jacobs & Carmichael, 2002); (Stack, 2003), bidang Filsafat (Cochran & Chamlin, 2006); (Weiner, Graham, & Reyna, 1997), bidang Psikologi (Steinberg, Cauffman, Woolard, Graham, & Banich, 2009), bidang Hukum (Brace & Boyea, 2008) dan sebagainya. Di Indonesia sendiri studi tentang hukuman mati juga telah menjadi perhatian para ahli hukum, akademisi, aktivis, tokoh agama dan sebagainya (Asnawi, 2012); (Rahayu & Dewantara, 2018). (Lubis, 2009) berpendapat bahwa penerapan pidana mati merupakan salah satu bentuk pengingkaran, pengurangan dan pembatasan hak seseorang untuk hidup. Pidana mati adalah pidana yang paling kejam karena tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri (Prakoso, 1987). Menurut (Warih, 2015), supaya hukuman mati hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang luar biasa dan tidak boleh bertentangan dengan hak hidup seseorang, hukuman mati harus dilakukan secara transparan dan ankutabel agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. (Handayani, 2016); terorisme dan radikalisme serta kejahatan narkotika yang berpotensi untuk mengancam nyawa orang lain yang tidak bersalah turut membuat penelitian tentang hukuman mati. Dalam hal ini, negara berkewajiban (dan pemerintah) untuk melindungi segenap rakyat dari semua ancaman baik eksternal maupun internal. Negara seharusnya memberi keamanan dan kenyamanan hidup kepada warganya. Karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memastikan rakyatnya jauh dari ancaman terorisme, radikalisme dan kejahatan Sementara itu fenomena narkotika. Salah satu cara yang digunakan negara adalah dengan memberikan hukuman mati terhadap pelaku teror dan kejahatan narkotika. Penelitian dari (Ahmad, 2012) menyatakan bahwa dalam Islam terorisme dikategorikan sebagai jarimah hudud "hirabah" karena dampaknya sangat sebagai konsekuensinya pelaku terorisme harus dihukum mati. merugikan manusia Persoalan hukuman mati sudah setua usia manusia. Catatan sejarah merekam kasus hukuman mati yang terjadi pada jaman Yunani dan kuno, Romawi, sebagainya. Ketika Raja Hammurabi bertahta di abad ke 18 sebelum Masehi di Babilonia dicatat tentang hukuman mati berupa pembunuhan yang diterapkan kepada 25 penjahat besar (Hamzah & Sumangelipui, 1985). Pada abad ketujuh sebelum Masehi hukumam mati dijalankan dengan banyak cara seperti penyaliban, penenggelaman di laut, pembakaran hidup-hidup, rajam dengan batu, penombakan, isi dalam karung, dilepaskan dalam tempat bersama binatang buas seperti singa, harimau, ular berbisa, meminum racun dan sebagainya. Di era yang sama yaitu sekitar 621 tahun sebelum Masehi, Draco menulis manuskrip hukuman mati yang terjadi pada masyarakat Yunani. Sesudah itu ada kasus hukuman mati yang menimpa filsuf Yunaniyang terkenal yaitu Socrates. Dia dituduh melakukan bidaah atau ajaran sesat kepada generasi muda dan olehnya dia dihukum mati (Suryadinata, 2011). Jerman, Tiongkok Praktik hukuman mati sesungguhnya terdapat dalam berbagai suku di dunia. Hukuman mati sering menjadi bagian integral dari tata aturan kehidupan bersama dan digunakan dalam menjaga keseimbangan serta kerberlangsungan kehidupan sukunya. Hukuman mati menjadi kompensasi dari kesalahan yang dibuat oleh pelaku. Hukuman mati dilihat sebagai cara terbaik keseimbangan kehidupan mikrokosmos atau makrokosmos yang tertentu. Bentuk terganggu karena perbuatan hukuman matinya bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan setempat. Ada yang dirajam, ada yang dibuang di laut, di sungai dan di jurang dalam dan sebagainya. Dalam kasus tertentu hukuman mati dilakukan sebagai revenge (balas dendam) terhadap pembunuhan yang dilakukan terhadap orang lain. Hal ini nampak sekali dalam kasus hukuman mati terhadap mereka yang kalah perang (Mandery, 2005). untuk memulihkan Dalam perkembangan sejarah keislaman, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 48
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya dicatat kisah hukuman mati yang terjadi pada masa kekhalifaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Al-Mu'tadid, misalnya memberi hukuman mati kepada mereka yang menyimpang dari syariat Islam. Hukuman mati pantas diberikan kepada mereka yang melawan hukum Allah. Dalam kisah Seribu Nights) sesungguhnya bagaimana perjuangan sekelompok orang untuk melawan ini, tradisi hukuman mati. Penulis kisah Sheherazade, mewakili tersebut melalui kisah-kisahnya, menyuarakan "voice of sanity and mercy" (suara hati nurani dan belas kasihan) terhadap praktek hukuman mati yang tidak manusiawi dan kejam (Neneng, 2009). Satu Malam (A rabian digambarkan kelompok terutama pada saat revolusi Prancis. Alat ini dibutuhkan karena sangat cepat mengeksekusi terdakwa. Korban pertama yang dieksekusi dengan alat ini adalah Nicolas Pelletier pada 25 April 1792. Ada sekitar 40.000 orang yang dieksekusi dengan alat guillotine, termasuk raja Louis XVI dan isterinya Marie Antoinette. Korban terakhir dari alat tersebut adalah Hamida Djandoubi pada 10 September 1977. Pada akhir abad pertengahan, di abad XVI-XVIII, ketika terjadi perjuangan hak individu, hukuman mati mulai dipersoalkan dan bahkan muncul banyak penolakan terhadap eksekusi pidana mati. Namun tidak mampu mengakiri penolakan praktek hukuman mati. Bahkan banyak pejuang melawan hukuman mati yang dikenakan pidana mati (Hamzah, 1993). tersebut juga dikenal dan dicatat dalam sejarah hukum Cina. Pada masa kekaiseran Tiongkok, terutama di era Dinasti Tang, pidana mati sering diterapkan kepada mereka yang memberontak. Pada masa kaisar Xuanzong dari dinasti Tang (712-756) hukuman mati dihapus dan hanya diterapkan pidana mati tergantung kepada mereka yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam era kekuasaan Xuanzong hanya ada 82 kasus pidana mati yaitu 24 kasus pada tahun 730 dan 58 kasus di tahun 736. Pada tahun 759 hukuman mati diterapkan lagi kepada semua pemberontak. Pada saat ini terkenal kasus pemberontakan An Lushan Tiongkok dan menghukumnya pengikut-pengikutnya dengan hukuman mati (Hamzah & Sumangelipui, 1985). Hukuman mati berupa pembunuhan penguasa kekaisaran dan Pada saat ini pidana mati dipraktikkan sebagai bentuk hukuman yang sangat umum, termasuk mereka yang memperjuangkan kebebasan warga (habeas corpus). Pada masa pemerintahan raja Henry VIII di Inggris dicatat sebanyak 72.000 orang yang dieksekusi mati. Di tahun 1820 ada 160 penjahat yang dihukum mati di Inggris. Yang termasuk dalam kelompok penjahat di sini adalah mereka yang mengutil, mencuri ayam, mencuri ternak atau menebang pohon di tempat umum. Di Perancis dikenal bentuk hukuman mati yang disebut guillotine, yaitu nama alat yang digunakan untuk eksekusi mati khususnya untuk memenggal kepala. Alat ini dibuat oleh Joseph Ignace Guillotin (1738-1814). Ia sendiri tidak setuju dengan hukuman mati dan alat yang dibuatnya bertujuan untuk mengakhiri hukuman mati. Namun dalam perkembangannya alat tersebut menjadi senjata utama dalam eksekusi mati, Walaupun eksekusi pidana mati masih berlaku di banyak negara di dunia, ada penolakan secara internasional terhadap pidana hukuman mati pada satu abad terakhir ini. Pada tahun 1948, negara- organisasi negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas mendeklarasi sejumlah hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi HAM tahun 1948 berbunyi sebagai berikut: Everyone has the right to life, liberty and security of person. Dengan deklarasi tersebut, pidana hukuman mati dipersoalkan dan diperdebatkan itu nampak dalam secara ketentuan pasal 6 ayat 2 dari International Covenant Civil and Political Rights yang secara tegas membatasi pidana hukuman mati hanya pada kejahatan yang luar biasa. Dikatakannya: in countries which have not abolished the death penalthy, sentence of death may imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalthy can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. yang tergabung dalam internasional. Hal Selanjutnya, ada ratusan negara yang ikut meratifikasi ketentuan di atas. Pada 15 Desember 1989, ada 84 negara yang secara resmi mencabut hukuman mati dengan ikut menandatangani Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, seperti negara Albania, Angola, Austria, Australia, Argentina, sebagainya. Belgia, Brasilia, Kanada dan Indonesia belum sendiri, menandantangani protokol tersebut. Oleh karena Sejauh ini, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 49
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya itu, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implikasi pedagogis dan pastoral dari penerapan hukuman mati di Indonesia. Pertanyaan dasar yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu bgaimana penerapan hukuman mati di Indonesia, apakah hal itu mempengaruhi persepsi terhadap HAM? dan bagaimana untuk pendidikan anak-anak Indonesia. implikasi pedagogisnya II. METODE pun bermacam-macam dan mengerikan, seperti pemenggalan kepala, dipaku pada tiang kayu, dipotong anggota badannya, dibakar hidup-hidup, diinjak oleh gajah, disantap oleh harimau. Bahkan di Aceh hukuman matinya lebih sadis dan tidak sejalan dengan hukum Islam atau syari'ah seperti menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjak- injak oleh gajah, dijadikan mangsa harimau, menusuk galah bambu di anus tembus ke mulut, di bakar hidup-hidup dan sebagainya (Robet & Lubis, 2016). ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang difokuskan pada sumber- sumber tertulis tentang aturan hukum negara Indonesia dan teori pedagogi. Sumber-sumber tersebut dibaca, disimak isinya, dibuat catatan untuk hal-hal relevan, lalu dianalisa untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Untuk menjaga ketepatan pengkajian isinya dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data, maka dilakukan pengecekan antar-pustaka. Selain itu dilakukan pembacaan pustaka secara cermat dan berulang-ulang. Penelitian III. HASIL DAN PEMBAHASAN Hukuman Mati di Indonesia Indonesia sebelum sesungguhnya kemerdekaan dan di beberapa telah menjadi bagian integral dari hukum adat. Di Aceh seorang isteri yang berzinah dibunuh dan di Batak seorang pembunuh yang tidak membayar uang salah dapat dipidana mati jika dituntut oleh keluarga isteri yang terbunuh. Di Minangkabau dikenal hukum membalas, siapa yang membunuh akan dibunuh. Di Cirebon, penculik wanita dapat dipidana mati. Sementara orang yang bersumpah palsu ditenggelamkan mati di Kalimantan Tenggara. Di Sulawesi Selatan, pemberontak yang tidak mau pergi ke tempat pembuangan dapat dibunuh. Di Sulawesi Tengah wanita yang berhubungan seks dengan batua (budak) juga dipidana mati. Di pulau Bonerate, pencuri diikat tanpa diberi makan sehingga mati (Hamzah & Sumangelipui, 1985). Penerapan hukuman mati di jauh sudah ada tempat (Reid, 1992) mencatat berbagai praktek pidana mati yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Asia Tenggara pada abad 15 dan 16. Dicatat olehnya bahwa hukuman mati sering dikenakan kepada mereka yang merugikan kedaulatan kerajaan seperti pelaku pembunuhan. Ada juga pemberian pidana mati karena alasan politis, alasan ekonomis dan bahkan alasan personal. Bentuk hukuman matinya pengkianat kerajaan atau Sejak kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia sebagaimana hukuman mati menerapkan tercantum dalam berbagai produk hukum positifnya. Di dalam KUHP ditetapkan hukuman mati untuk perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden (pasal 104), membujuk negara asing untuk berperang (pasal 111 ayat 2), membantu musuh waktu perang (pasal 124 ayat 3), pembunuhan berencana (pasal 340), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 368 ayat 2), pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian (pasal 444). Selain peraturan KUHP, perundang-undangan yang mencantumkan pidana mati seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-UndangNomor 5 Tahun Psikotropika, UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. terdapat juga berbagai 1997 tentang Dalam RKUHP dicatat bahwa hukuman mati dikenakan pada a) terhadap keamanan negara seperti makar (Pasal 215 ayat 1), penghasut sehingga terjadi perang (Pasal 228) dan pengkianat negara (Pasal 237 ayat 3), b) Tindak pidana terorisme (Pasal 242, 244, 247, 250, 262), c) makar terhadap negara sahabat (pasal 269), d) genosida (pasal 394), e) tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 395), f) tindak pidana pada masa perang (Pasal 396-399), g) Narkotika (Pasal 506, 508), h) Psikotropika (Pasal 515), i) pembunuhan berencana (Pasal 572), dan j) Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684). tindak pidana Penerapan pidana mati di Indonesia tidak KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 50
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya sebatas pada menghasilkan produk hanya hukumnya, implementasi hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara atau pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1987 sampai 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi 58 orang atas pelanggaran pembunuhan, kerusuhan, terorisme dan narkotika. Dalam tahun-tahun terakhir, kejahatan narkotika dan terorisme mendominasi angka pidana mati yaitu sebanyak 37 kasus. Sementara kasus pembunuhan berencana hanya berjumlah 12 orang, pembunuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 1 orang, narkoba dan human trafficking 2 orang, pencurian dan pembunuhan 2 orang (Nahei dkk, 2016). tetapi juga dalam Bagi sebagian orang, semua produk hukum positif di atas dan implementasinya dinilai tidak sejalan kedua Konstitusi UUD 1945, pasal 28 ayat 1, yang berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". dengan nafas amandemen juga nampak karena Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 yang secara tegas menyatakan hak atas hidup adalah hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan negara berkewajiban untuk memberi jaminan perlindungannya. Ketidakharmonisan tersebut aturan telah tentang hak hidup dan pidana mati terhadap memperluas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Perdebatan itu menghasilkan pro kontra terhadap hukuman mati. Kelompok yang pro hukuman mati berargumentasi bahwa hukuman mati berfungsi sebagai efek jera yang membuat orang tidak melakukan kejahatan serupa sehingga terciptalah ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat. Selain itu hukuman mati memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana dan keluarganya penderitaan. yang mengalami Hukuman mati juga tidak bertentangan dengan ajaran agama karena ada tercantum dalam Kitab Suci setiap agama, walaupun dengan persyaratan tertentu (Siswanto, 2009). Ketidaksejalanan antara berbagai ruang perdebatan mati berpendapat bahwa hukuman mati tidak memberi ruang pertobatan dan perubahan kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya pidana mati bahkan memberi beban penderitaan psikologis dan sosial terutama dan kepada menjelang eksekusi mati. Lebih dari itu, hukuman mati bersifat irreversible; jika ada kesalahan dalam putusan pidana mati maka hal itu tidak bisa dikoreksi (Hood, 2002) menegaskan bahwa penjatuhan pidana mati sesungguhnya merupakan serangan fundamental terhadap keberadaan hak asasi manusia karena menyerang martabat kemanusiaan itu sendiri. Hukuman mati tidaklah selalu efektif dalam mengurangi jumlah pelaku tindak pidana atau mencegah terjadinya perbuatan serupa. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berwenang mencabut hak hidup seseorang. Jika ada orang yang melakukan kejahatan, maka dia tidak harus dihukum mati; dia sebaiknya dibina untuk bertobat. Hal dalam menyelesaikan pelbagai kasus kejahatan bukanlah balas dendam tetapi keadilan dan pengampunan. terpidana keluarga (Siswanto, 2009). yang dibutuhkan Pidana mati sungguh bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia demokratis saat menjadikan indikator kemajuannya. Makin beradab sebuah bangsa, makin menghargai hak asasi manusia. Bagi mereka, pidana mati menyebabkan munculnya pelbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Penyiksaan tersebut sangat dirasakan oleh terpidana menjelang eksekusi mati. Perasaan tersebut semakin hebat ketika waktu menunggu eksekusi matinya tidak menentu. lama dan Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang- undang Anti Penyiksaan No 5 Tahun 1998 Indonesia meratifikasi dimana Konvensi Anti Penyiksaan. ini. Negara-negara yang sebagai HAM pemerintah bahwa penerapan dasarnya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil hak hidup warganya. Olehnya dia bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pidana hukuman mati layak dikenakan kepada mereka berencana, yang melakukan Kelompok ketiga hukuman mati berpendapat pada Sementara kelompok yang kontra hukuman pembunuhan KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 51
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya terorisme, pengedar dan bandar narkoba, dan korupsi uang negara. Namun untuk mencegah terjadinya kejahatan pengadilan karena memberi hukuman mati tidak bersalah maka kepada orang yang ditetapkan berbagai batasan dalam pelaksanaan hukuman mati. Pertama, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang melakukan (extraordinary kejahatan yang paling serius crime) seperti pelaku teror, bandar narkoba. Kedua, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan tindak pidana. Jika terorisme dilakukan di Indonesia, maka pelaku teror diadili sesuai hakum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, hukuman mati harus diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat terjadinya tindak pidana (locus delecti). Keempat, hukuman mati diberikan terpidana mati meminta pengampunan atau kasasi dari presiden dan ditolak permintaannya. Kelima, hukuman mati yang diberikan bukanlah merupakan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok tertentu. setelah Implikasi Pedagogis Menurut (Robet & Lubis, 2016), pakar sosiologi, dengan memberlakukan hukuman mati, negara secara tidak langsung melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri. Kebijakan hukuman mati merupakan kebiasaan negatif yang dapat menular pada masyarakat khususnya pada anak-anak. Sementara Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas mencantumkan hak anak untuk dilindungi dari pelbagai hal negatif, termasuk kekerasan pelanggaran HAM. Adalah kewajiban dan jawab orangtua, tanggung keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak. bahwa Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekayaan intelektual, spiritual, sosial, moral, personal, dan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003). jasmani dan Dengan demikian, pendidikan sebagai usaha sadar dalam memanusiakan manusia seharusnya dari mampu menjauhkan cengkeraman kekerasan pelanggaran HAM terhadap hak hidup khususnya pelanggaran manusia. Di sini pendidikan tidak sekadar mengaktualisir semua bakat dan potensi peserta didik tetapi juga melindungi mereka dari pelbagai pengaruh dan kebiasaan negatif serta destruktif seperti pelanggaran HAM dan ketidakadilan sekedar gender. mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan positif dan produktif sehingga memiliki minat dan hati untuk mencintai hal-hal yang baik. Hanya dengan demikian anak didik menjadi paham dan mengerti tentang mana yang baik dan mana yang salah, lalu memutuskan untuk mencintai yang baik dan berprilaku yang baik dalam kehidupan sehari- hari. peserta didik Pendidikan tidak lagi tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya harus menjadi tanggung jawab dan kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang harus dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang bersifat terus menerus. Rangkaian kegiatan tersebut hendaknya berorientasi pada terjaminnya dan terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Rangkaian kegiatan ini tentunya dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Pendidikan yang baik biasanya mengarahkan pengetahuan diskursif ke pengetahuan praktis; dia berorientasi pada pembentukan etos peserta didik yang menjadi kebiasaan yang baik sehari-hari. Pendidikan batin peserta didik untuk berlaku jujur, benar, rasional, bertanggungjawab, respek HAM dan gender. Olehnya proses pedagogis dalam kegiatan pendidikan membentuk etos setiap warga negara untuk bertumbuh positif dan dapat menjadi tindakan (Lon, 2019) menegaskan bahwa pendidikan yang baik selalu diarahkan untuk mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). tersebut mendisposisikan sehari-hari. Lickonia KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 52
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya Untuk itu dibutuhkan komitmen dan integritas pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kehidupan yang baik di setiap pembelajaran. Ada empat azas penting dalam implementasi pendidikan HAM di sekolah di Indonesia. Pertama, azas kebebasan. Kebebasan merupakan anugerah istimewa yang diterima manusia dari Sang Pencipta. Kebebasan adalah mahkota kemanusiaan seseorang. Ketika kemerdekaannya dibelenggu atau direnggut maka keluhuran martabatnya sebagai manusia pun dipertaruhkan. Kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seorang manusia. Pendidikan HAM yang benar adalah pendidikan yang memerdekakan manusia dari belenggu penindasan. Pendidikan demikian memberi kesempatan kepada setiap peserta didik ruang bebas sehingga mudah memperoleh akses belajar dan menumbuhkan kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis (Freire, 2007). Pendidikan demikian juga memberikan ruang bebas untuk bertumbuhnya kreativitas dan originalitas peserta didik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkspresi, kebebasan menjalankan keyakinan agamanya serta kebebasan untuk berkumpul dengan siapa saja. pada Pendidikan pemberdayaan potensi anak dengan melibatkan partisipasi mereka sendiri agar mereka mampu menjadi dirinya sendiri (pendidikan dari anak, oleh anak dan untuk anak). Selanjutnya dalam demokrasi ada supremasi hukum yang mengatur setiap orang dan mengarahkan kedaulatan (peserta saling menghargai HAM atau kedaulatan dari sesama. Dengan kata lain, pendidikan yang demokratis akan berorientasi pada pembentukan budaya hukum atau budaya disiplin, tertib dan patuh pada peserta didik. demikian berorientasi didik) sehingga mereka Keempat, azas toleransi dalam kemajemukan. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kemajemukan. Toleransi membentuk yang menyenangkan berbagai pihak yang berbeda dengan menjadikan HAM sebagai indikator interaksi satu sama lain. Karena itu pendidikan sebaiknya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuhnya suasana toleran di antara mereka yang berbeda. Pendidikan demikian akan memberikan kenyamanan kepada setiap orang apapun suku, agama, ras atau golongannya. Di sini anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghormati lain, menumbuhkan sikap terbuka dan kerjasama dengan siapa saja dalam semangat persaudaraan dan ketulusan atau kejujuran. tata relasi hak orang Kedua, azas pemerataan atau kesederajatan (equality) dan keadilan. HAM selalu merujuk pada status yang sama di hadapan hukum. Setiap orang setara dalam martabatnya yang luhur dan hak-hak yang dimilikinya. A ll human beings are both free and equal in dignity and rights. Dalam konteks pendidikan setiap peserta didik sama dan setara dalam memperoleh peluang belajar untuk mewujudkan potensi dirinya. Semua peserta didik mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Semua bentuk dikriminasi apapun pada dasarnya melawan azas kesederajatan dan keadilan. Dengan demikian pendidikan kesederajatan akan sensitif gender, dan mencegah bertumbuhnya tirani sikap hegemoni mayoritas minoritas. ataupun Ketiga, azas demokrasi sebagai prasyarat respek HAM. keberadaan masyarakat yang tentang Demokrasi pada dasarnya berbicara kedaulatan rakyat, kedaulatan setiap orang. Dalam konteks pendidikan, demokrasi merujuk pada kedaulatan pada peserta didik. Peserta didik diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Pendidikan yang demokratis tentunya bersifat child center, dimana anak menjadi pusat. seharusnya Pendidikan menumbuhkan dalam kemajemukan mempunyai motto homo homini amicus, omnium amant omnes (manusia adalah kawan bagi sesamanya, mereka saling mencintai satu sama yang dikatakan oleh Thomas Hobbes homo homini lupus, bellum omnium contra omnes (manusia adalah serigala bagi sesamanya, mereka saling menyerang satu sama lain). HAM sikap sudah toleransi lain), dan bukan seperti IV. KESIMPULAN Berdasarkan asil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati pada hakikatnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup. Hukuman mati memberi kewenangan kepada pihak eksternal untuk meniadakan atau mencabut hak hidup seseorang. Hal itu mengkianati hakikat hak hidup yang bersifat melakat (inherent) dan tak terpisahkan (inseparable) dari diri seorang manusia. Hak hidup itu diterima sejak seseorang menjadi manusia. Maka ketika hukuman mati diterapkan dan lembaga manusiawi KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 53
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya di Indonesia, muncul persepsi bahwa pemerintah atau negara seolah-olah melegalisir tindakan kekerasan pelanggaran HAM. Persepsi demikian dapat tindakan saja menjustifikasi pelanggaran HAM dari setiap orang. setiap Konsekuensinya, negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk menghilangkan persepsi demikian anak-anak dengan melindungi Indonesia dari permahaman yang keliru atau salah tentang HAM sebagai akibat dari pemberlakuan hukuman mati. Untuk itu pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan pendidikan HAM yang benar di sekolah, yaitu pendidikan yang memampukan peserta didik untuk memiliki pemahaman yang benar tentang HAM dan pidana mati, mencintai nilai HAM, dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM. Pendidikan yang seharusnya berasaskan kebebasan, demikian kesederajatan, demokrasi dan toleran dalam kemajemukan. negara berkewajiban untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan penyiksaan dalam penerapan HAM terhadap terpidana mati. Di sini negara atau pemerintah membuat dan menegakkan regulasi yang berpihak pada pemenuhan hak asasi dari setiap warganya, termasuk hak terpidana mati untuk tidak mengalami penyiksaan. Pemerintah atau negara menetapkan regulasi yang ketat terhadap penerapan hukuman mati agar tetap menjamin perlindungan hak hidup dari orang yang tidak bersalah dan agar tidak menimbulkan pelanggaran jenis HAM lain dari terpidana mati, termasuk haknya untuk bebas dari penyiksaan fisik atau psikologis. Selain itu pemerintah atau Opinion, the Death Penalty, and the Practice of Electing Judges. A merican Journal of Political Science, 52(2), 360-372. Retrieved from Cochran, J. K., & Chamlin, M. B. (2006). The Enduring Racial Divide In Death Penalty Support. Journal of Criminal Justice, 34(1), 85- 99. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.11.007 Freire, P. (2007). Politik Pendidikan: Kebudayaan, (Penerjemah Arif Fuad Kekuasaan dan Pembebasan Agung Prihantoro Fudiyartanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. dan Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnia Paramita. Hamzah, A., & Sumangelipui, A. (1985). Pidana Mati di Indonesia: di Masa Llalu, Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Handayani, F. (2016). Pidana Mati ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru). Jurnal Hukum Islam, 16(1), 47-70. dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2690 Hood, R. (2002). The Death Penalthy: A Worldwide (Third Edit). Oxford: Oxford Perspective University Press. Jacobs, D., & Carmichael, J. T. (2002). The Political Sociology of the Death Penalty: A Pooled Time -Series Analysis. A merican Sociological Review, 67(1), 109. doi:10.2307/3088936 Lon, Y. S. (2017). Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi. Ruteng: STKIP Santu Paulus. Lon, Y. S. (2019). Membangun Manusia Seutuhnya: dan Perspektif Pendidikan. Ruteng: Unika Santu Paulus. Lubis, T. M. (2009). Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Kompas Media Group. Agama, Kebudayaan DAFTAR PUSTAKA Ahmad, T. Z. (2012). Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Perspektif Fikih Jinayah. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1(2), 343-368. Retrieved from article/view/1223 Mandery, J. E. (2005). Capital Punishment: A Balance and Examination. Massachusetts: Bartlett Publishers Inc. Jones Nahei, I., dkk. (2016). Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup. Jakarta: Komnas Perempuan. Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. Jurnal Supremasi Hukum, 1(1), 25-48. Retrieved from _barat_habib_shulton_asnawi.pdf Berman, P. S., & Sarat, A. (2002). The Cultural Life of Capital Punishment: Surveying the Benefits of a Cultural Analysis of Law. Columbia Law Review, 102(4), 1129. doi:10.2307/1123652 Neneng, Y. K. (2009). Analisis Strukturalisme Levi- Strauss Terhadap Kisah Pedagang dan Jin Dalam Dongeng Satu Malam. Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 8(2), 305. doi:10.14421/ajbs.2009.08206 Seribu Paredes, (2011). Some Anthropological Observations on Capital Punishment in the USA. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 17(1-2), 219-227. doi:10.1080/01924036.1993.9689018 J. A. Prakoso, D. (1987). Masalah Pidana Mati. Jakarta: Brace, P., & Boyea, B. D. (2008). State Public Bina Aksara. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 54
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya Rahayu, A., & Dewantara, A. (2018). Studi Kasus Eksekusi mati TKI Indonesia (Tuti Tursilawati) ditinjau dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Subjektif dan tatanan Moral Objektif. Univeritas Katolik Widya Mandala Madiun. Reid, A. (1992). Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Negara di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). Politik Hukuman Mati di Indonesia. Serpong: CV. Marjin Kiri. Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 7-20. Retrieved from repository.uksw.edu/handle/123456789/443 Stack, S. (2003). Authoritarianism and Support for the Death Penalty: A Multivariate Analysis. Sociological 333-352. Focus, doi:10.1080/00380237.2003.10571228 Steinberg, L., Cauffman, E., Woolard, J., Graham, S., & Banich, M. (2009). Are Adolescents Less Mature Than Adults?: Minors' Access to Abortion, The Juvenile Death Penalty, and The American Alleged Psychologist, 64(7), 583-594. doi:10.1037/ a0014763 36(4), APA 'Flip-Flop.' Warih, A. (2015). Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia, 1(2). Retrieved from yustisia/article/view/208 Weiner, B., Graham, S., & Reyna, C. (1997). An Attributional Examination of Retributive Versus Utilitarian Philosophies of Punishment. Social Justice Research, 10(4), 431-452. doi:10.1007/BF02683293 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 55