Peningkatan Peran Sektor Swasta dalam Pelita IV: Antara Urgensi dan Keengganan Politis Djisman S. SIMANDJUNTAK Ke dalam perubahan-perubahan yang diharapkan oleh pemerintah akan terjadi selama Pelita IV mendatang termasuk perbesaran peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi nasional. Indikasi perubahan ini antara lain terlihat dalam komposisi investasi nasional yang direncanakan. Selama Pelita IV investasi masyarakat diharapkan naik dengan rata-rata 17,6% per tahun dari Rp 8,7 trilyun tahun 1984/1985 menjadi Rp 19,5 trilyun tahun 1988/1989. Memang investasi pemerintah juga direncanakan naik terus. Tetapi tingkat pertumbuhannya hanya 14,4% per tahun hingga investasi (pengeluaran pem­ bangunan) pemerintah menjadi Rp 20,5 trilyun dalam tahun 1988/1989, atau tinggal 51,3% dari investasi nasional dibandingkan dengan 54,7% dalam tahun 1984/1985. Memang belum diketahui bagian swasta dalam keseluruhan investasi masyarakat. Tetapi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa swasta diharapkan menjadi tumpuan pen­ ting dalam perwujudan investasi masyarakat. Ini adalah indikator pertama dari kehendak untuk memperbesar peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Beberapa peraturan pemerintah dalam tahun-tahun terakhir juga telah mengungkapkan kehendak tersebut. Dari perlengkapan-perlengkapan yang dikandung oleh Paket Pengembangan Ekspor 1 Januari 1982 dapat disebut peralihan ke sistem devisa bebas dari sistem devisa terkendali langsung. Me­ nurut peraturan ini para pemegang devisa diberi kebebasan untuk mencari manfaat terbesar dari devisanya. Kewajiban untuk menukarkan devisa ke Bank Indonesia dengan kurs administratif dihapuskan. Dengan demikian sistem devisa Indonesia telah menjadi sangat kontingen atau kaya dengan alternatif-alternatif.
PENINGKATAN PERAN SWASTA Perubahan dalam sistem devisa ini mempunyai konsekuensi besar bagi kebijakan uang dan moneter Indonesia. Andaikan ada indikasi bahwa nilai intern rupiah akan menurun sedang nilai eksternnya tidak berubah atau turun lebih lambat, atau dengan kata lain ada kecenderungan penilailebihan (over­ valuation) rupiah, maka ekspor modal yang tidak dikehendaki dapat terjadi, sementara impor modal semakin langka, yang berarti cadangan moneter me­ nurun. Begitu juga perbedaan suku bunga riil dalam negeri dan suku bunga riil luar negeri dapat mendorong lalu-lintas modal yang tidak dikehendaki oleh jawatan moneter. Pengalaman dalam minggu-minggu terakhir menjelang devaluasi rupiah 30 Maret 1983 dan dalam minggu-minggu terakhir menjelang pengajuan RAPBN 1984/1985 menunjukkan bahwa ketidakpastian yang kecil saja dalam kebijakan moneter dapat menimbulkan lalu-lintas modal interna­ sional yang besar. Lalu-lintas seperti ini masih tetap dapat dikendalikan meskipun yang di­ anut adalah sistem devisa bebas. Yang berubah adalah perlengkapan-perleng- kapannya. Kalau dalam sistem devisa terkendali langsung pengendalian di­ lakukan melalui Komando Bank Sentral, maka dalam sistem devisa bebas ia dilakukan secara tidak langsung melalui pengendalian nilai intern dan ekstern rupiah, dan tingkat bunga dengan penyesuaian yang terus-menerus terhadap lingkungan internasional. Cadangan moneter Indonesia yang sejak tahun 1982 tidak mengalami penurunan terus-menerus menunjukkan bahwa risiko ekspor modal yang dikandung oleh sistem devisa bebas dapat dikendalikan melalui stabilitas moneter yang disesuaikan dengan lingkungan internasional. Indikasi yang ketiga dari kehendak pemerintah untuk meningkatkan peran swasta ialah deregulasi parsial system perbankan bulan Juni 1983. Pagu kredit dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai perlengkapan utama kebijakan perbankan dihapuskan. Bank-bank umum ditantang me­ lakukan ekspansi kredit hingga batas kemampuan permodalannya yang pada gilirannya sangat tergantung dari keberhasilannya dalam pengerahan dana masyarakat. Sesedikitnya menurut peraturan ini, keberhasilan usaha bank- bank umum tidak lagi merupakan fungsi dari privilege-privilege, melainkan akan sangat tergantung dari efisiensi dalam operasi pasif (pengerahan dana) dan operasi aktif (penyaluran dana). Lebih dari itu, deregulasi ini juga berarti bahwa seleksi nasabah akan semakin tergantung dari efisiensi. Peralihan ke sistem devisa' bebas dan deregulasi parsial sistem perbankan menuntut pula perubahan-perubahan dalam kebijakan uang Bank Indonesia. Keberfungsian deregulasi tersebut di atas akan sangat terhalang, kalau Bank Indonesia masih tetap lebih berperan sebagai penyedia kredit likuiditas atas dasar kriteria di luar efisiensi daripada sebagai pengendali likuiditas yang menunjang kenaikan produktivitas. Dan peran Bank Indonesia sebagai pe­ 183
184 ANALISA 1984 -3 ngendali likuiditas atau sebagai ''lender of the last resort" sudah pula di­ benahi dengan memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia yang akan diper­ dagangkan di pasar uang untuk pemanfaatan likuiditas lebih atau perolehan likuiditas yang bersifat jangka pendek, dan fasilitas diskonto sebagai instru­ men penyediaan likuiditas yang dijamin dengan surat-surat berharga dengan suku diskonto yang disesuaikan dengan permintaan akan likuiditas. Dengan perlengkapan-perlengkapan baru ini Bank Indonesia dapat memperkuat ke­ bijakan pasar terbukanya, yaitu membeli surat-surat berharga untuk ekspansi moneter atau menjual surat-surat berharga untuk kontraksi moneter. Inti dari semua perubahan-perubahan ini adalah promosi efisiensi sistem perbankan dan produksi. Ekspansi kredit bagi produksi tidak lagi dengan sen­ dirinya melahirkan tekanan inflatoir karena ia lebih bertumpu pada "re- cyling" uang yang sudah beredar daripada pada penciptaan uang. Namun pembenahan sistem perbankan adalah sisi yang satu dari medali, sedang sisi lainnya adalah pembenahan dunia usaha (sektor produksi). Kalau ruang gerak di sektor produksi tetap dibatasi seperti sediakala, maka ekspansi investasi swasta yang diharapkan tidak akan terwujud, ibarat bendungan tanpa PLTA atau lahan pertanian. Pembenahan sektor produksi inilah yang turut terkandung dalam tun­ tutan-tuntutan debirokratisasi atau ''penjinakan Leviathan" yang telah di­ ajukan dari berbagai penjuru. Pembebasan ekonomi Indonesia dari sihiran- sihiran atau ''Entzauberung der Welt" seperti diistilahkan oleh Max Weber? Pembebasan Promotheus dari belenggunya? Laissez fair? Tidak sejauh itu dan bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ada berbagai argumen yang men­ dukung perbesaran peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, dan bersamaan dengan itu juga dalam pembangunan sosial, politis dan kultural Indonesia. PIL PAHIT YANG BERKHASIAT Akankah pemerintah berbicara tentang peningkatan peran sektor swasta seandainya sebarrel minyak masih US$ 34 atau lebih, hutan-hutan negeri ini masih kaya dengan kayu-kayu mahal, permintaan dunia terhadap komoditi- komoditi ekspor utama Indonesia yang ambal kata (by the way) berasal dari BUMN masih menaik, atau pinjaman ekstern yang bersyarat lunak masih dapat diperoleh dalam jumlah yang dikehendaki? Ada kesan bahwa panggilan pemerintah pada sektor swasta dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi­ nya dalam pembelanjaan pembangunan. Tetapi ini juga adalah suatu ar­ gumen, meskipun tidak yang kuat.
PENINGKATAN PERAN SWASTA Lebih kuat adalah argumen konstitusional yang dikandung oleh UUD 1945, khususnya penjelasan Pasal 33 sebagai produk positivisasi nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia yang antara lain terdiri dari penga­ kuan hak hidup perusahaan yang lahir karena inisiatif orang-seorang dan penghargaan semangat kewiraswastaan. Memang penjelasan ini antara lain membatasi bahwa ''hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang." Yang menjadi persoalan dalam penjelasan ini adalah: (1) ciri-ciri perusahaan yang menguasai atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak; dan (2) arti "ada di tangan orang- seorang." Betapa sulitnya memberikan jawaban atas pertanyaan pertama dapat di­ gambarkan melalui contoh-contoh berikut: a. Suatu perusahaan yang kecil pada waktu pendiriannya melakukan ekspansi karena keberhasilan bisnis hingga mempekerjakan ''banyak" orang yang hajatnya kini tergantung dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan ter­ sebut. Haruskah perusahaan tersebut ditarik oleh koperasi atau negara dari tangan orang seorang? Kalau jawabnya ya, itu berarti tidak ada perusaha­ an yang boleh ada di tangan orang seorang karena setiap perusahaan mem­ punyai peluang dan memang diharapkan untuk tumbuh. b. Produk suatu perusahaan tidak termasuk ''kebutuhan pokok" pada waktu diperkenalkan di pasar. Tetapi dalam perjalanan waktu produk tersebut menjadi bagian ''kebutuhan pokok," baik sebagai barang konsumsi atau sebagai produk antara bagi banyak proses produksi. Bolehkah perusahaan tersebut ada di tangan orang seorang? Kalau jawabnya tidak, itu berarti ti­ dak ada produksi yang boleh ada di tangan orang seorang karena setiap produk dapat menjadi bagian kebutuhan pokok masyarakat. c. Suatu perusahaan tertentu menghasilkan produk yang merupakan kebu­ tuhan pokok di daerah tertentu seperti roti sagu di bagian Timur Indonesia, tetapi di daerah lain tidak termasuk kebutuhan pokok atau sama sekali tidak termasuk kebutuhan. Bolehkah perusahaan tersebut ada di tangan orang seorang? d. Suatu produk tertentu termasuk kebutuhan pokok bagi kelompok tertentu, tetapi tidak bagi kelompok lain hingga dihadapi ''paradoks Arrow." Ba­ gaimanakah gremium politik dapat memutuskan apakah produk tersebut boleh ada di tangan orang seorang? e. Bahkan produk tertentu dapat merupakan kebutuhan pokok pada waktu tertentu saja seperti tepung terigu pada hari raya. Haruskah produksi ini dialihkan dari orang seorang kepada koperasi atau perusahaan negara? 185
186 ANALISA 1984 - 3 Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak dapat diberikan begitu saja. Ia antara lain tergantung dari pengertian: "ada di tangan orang seorang." yang tampaknya diartisamakan dengan perusahaan yang dimiliki orang seorang seperti tercermin dalam makalah Komisi Perekonomian Panitia Persiapan Kemerdekaan yang menyatakan antara lain bahwa pemilikan negara tidak harus berarti pengusahaan oleh negara. Dapat saja milik negara diusahakan oleh koperasi atau perusahaan orang seorang, dan secara empiris ini jelas dapat dilihat dalam pertambangan atau kehutanan Indonesia. Karena itu ruang gerak perusahaan orang seorang juga sangat tergantung dari tafsir ''penguasaan" cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negara. Ia bisa berarti pemilikan dan pengusahaan total; pemilikan dan pengusahaan parsial seperti dalam bentuk usaha patungan dengan swasta. Penguasaan oleh negara bisa juga berarti pemilikan mayoritas atau pemilikan minoritas dengan suara mayoritas; pengusahaan tanpa pemilikan seperti pengusahaan kebun karet milik orang seorang. Tidak kurang pentingnya, penguasaan juga dapat dilakukan tanpa pemilikan dan pengusahaan, yaitu penguasaan melalui pemajakan, segmentasi seperti melalui Keppres 14-A atau melalui perizinan. Konkretisasi batasan-batasan yang dikandung oleh UUD 1945, Pasal 33 pada akhirnya memang adalah keputusan politis yang antara lain dipengaruhi oleh suasana politis. Tetapi variabel-variabel ekonomi harus diperhatikan juga dalam pembuatan keputusan politik karena setiap perwujudan keputusan politik disyarati oleh ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Inilah yang tam­ paknya melatarbelakangi these Marx yang mengatakan bahwa transformasi sosial disyarati oleh transformasi ekonomi dari yang feodal ke yang kapitalis. Dan inilah pula yang melatarbelakangi proliferasi Fabianisme (sosialisme gradualis) di Inggris atau sosial demokrasi di Eropa Barat pada umumnya, atau ''Ekonomi Pengendalian Buruh" Yugoslavia atau ''liberalisasi parsial" di ekonomi-ekonomi sosialis yang riil ada dewasa ini. Salah satu yang terpenting di antara variabel-variabel ekonomi tetapi se­ ring disepelekan, kalau tidak diabaikan dalam pembuatan keputusan politis adalah efisiensi. Banyak kerajaan atau negara, dari ribuan tahun sebelum Masehi hingga sekarang, yang memoles citra internasionalnya melalui proyek- proyek mercu suar yang tidak mengindahkan efisiensi dan karena itu terkubur di antara puing-puing proyek tersebut. Banyak juga program egalitarianis yang dibuat tanpa referensi terhadap efisiensi atau daya prestasi ekonomi dan karena itu tercatat dalam sejarah hanya karena menimbulkan korban manusia. Tetapi ada juga sistem sosial yang mau belajar dari pengalaman- pengalaman ini dan menggunakan kejadian tertentu untuk memperkaya pem­ buatan keputusan politis dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis seperti dilakukan oleh Tito ketika bertikai dengan Uni Soviet, tanpa mengor­
PENINGKATAN PERAN SWASTA bankan tujuan-tujuan sosial politis. Kebajikan inilah tampaknya yang men­ jadi argumen paling aktual dan turut melatarbelakangi rencana peningkatan peran sektor swasta dalam Pelita IV. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya barangkali diketahui oleh semua orang, tetapi jarang diungkap. Mengapa koperasi-koperasi di Indonesia hanya mampu mencatat keberhasilan tem­ porer? Mengapa BUMN silih berganti tergelincir ke jurang kebangkrutan tetapi tidak pernah diizinkan bangkrut? Bahkan perkebunan kelapa sawit di tanah subur negara ini dengan biaya upah yang rendah pula, juga inferior dibandingkan dengan saingannya di Malaysia. Dan mengapa BUMN-BUMN membayar upah yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan- perusahaan serupa yang swasta? Tentu bukan karena pemerintah memberikan privilege yang lebih tinggi kepada sektor swasta. Dan karena jawaban atas per­ tanyaan ini diketahui, maka diketahui juga bahwa atas dasar kriteria ekonomi tidak ada argumen a priori untuk memandang BUMN sebagai ''anak emas" sistem ekonomi Indonesia. Namun demikian argumen ekonomi hanya sebagian dan tidak jarang disalahartikan sebagai argumen kapitalistis dalam pembuatan keputusan-keputusan politik. Bukan eksistensi koperasi atau BUMN yang dipertanyakan melalui penga­ juan pertanyaan di atas. Tetapi pengendalian ''Dalihan Na Tolu" (koperasi, BUMN dan swasta), dalam sistem ekonomi Indonesia, itulah yang harus dika­ ji, tidak sekedar memperbesar peran sektor swasta dalam Pelita IV, tetapi dan lebih-lebih juga mempertinggi daya prestasi sistem ekonomi Indonesia dalam Pelita IV dan yang selanjutnya. PERIZINAN DAN RENTE Yang mencirikan pengendalian ''Dalihan Na Tolu" dalam sistem ekonomi Indonesia adalah perizinan, baik yang afirmatif maupun yang prohibitif. Dua bentuk perizinan ini mempunyai dampak besar terhadap daya prestasi sistem ekonomi Indonesia. Perizinan afirmatif memang harus terbatas untuk mempunyai arti. Tidak ada izin yang tersedia bagi setiap orang. Tetapi sekali diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu, suatu izin akan diperlakukan oleh pemegangnya sebagai benda ekonomi biasa yang bertugas membuahkan man­ faat maksimum. Biaya pemegangan izin juga akan diusahakan pada tingkat yang minimum. Karena itu pemegang izin akan terus berusaha menutup pemberian izin kepada saingan potensialnya. Dengan kata lain, ia akan melakukan perundingan yang terus-menerus dengan pemberi izin atas dasar 187
188 ANALISA 1984 - 3 kriteria yang jauh lebih luas dari sekedar kriteria ekonomi. Perundingan seperti ini memang termasuk dalam, tetapi hanya satu di antara kompleks keahlian yang harus dikuasai oleh seorang wiraswasta. Dan ia menimbulkan yang disebut biaya transaksi, yaitu biaya yang tidak mempunyai hubungan dengan prestasi. Semakin banyak izin yang diperlukan untuk suatu aktivitas ekonomi, semakin tinggi biaya transaksi yang harus dipikul oleh aktivitas tersebut, dan karena itu juga oleh pemakai produk atau jasa yang dihasilkan aktivitas tersebut. Perizinan yang prohibitif juga banyak di Indonesia. Ia dapat beruang lingkup sektoral seperti pembatasan yang dikenakan atas perusahaan swasta dalam industri minyak bumi. Tetapi di samping itu dapat juga bersifat re­ gional seperti pembatasan pendirian baru industri farmasi di Pulau Jawa, di samping bisa juga bersifat etnis seperti pembatasan kredit investasi bagi pengusaha non-pribumi yang dimuat oleh Peraturan 22 Januari 1974. Akhir­ nya ada juga larangan yang dikenakan atas perusahaan-perusahaan besar da­ lam penanganan proyek-proyek tertentu yang dikhususkan bagi ''pengusaha lemah." Sama seperti perizinan yang afirmatif, perizinan yang prohibitif juga mengakibatkan biaya transaksi. Mereka yang tidak diizinkan untuk memasuki bisnis tertentu akan tetap berusaha untuk memperoleh akses, lebih-lebih karena setiap peraturan mengandung kekecualian. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang disebut kegiatan pencarian rente, yaitu keuntungan yang jatuh ke tangan seseorang atau suatu kelompok karena regulasi belaka, jadi tidak karena prestasi. Seorang eksportir kopi dapat memperoleh keuntungan me­ lalui penjualan izin ekspor yang dihadiahkan padanya oleh regulasi ekspor kopi. Dan contoh seperti ini tidak sulit diperbanyak. Karena menimbulkan biaya yang tidak berhubungan dengan prestasi, kegiatan pencarian rente memperlemah daya saing suatu ekonomi baik di pasar dunia, maupun di dalam negeri dalam menghadapi impor. Dan kegiatan seperti ini adalah gejala umum yang terdapat di ekonomi-ekonomi dengan tingkat regulasi yang tinggi apakah itu ekonomi Inggris, Uni Soviet atau In­ donesia. Selama ekonomi Indonesia masih kaya dengan kegiatan ini, selama itu dunia usahanya akan kaya dengan pencari rente atau ''Oekonomisierer" menurut istilah Israel Kierzner yang berusaha mengembangkan teori kewira- swastaan. Dan selama itu pula tolok ukur efisiensi akan berada di urutan bawah dari kriteria keputusan ekonomi, dan karena ladang aktivitas pen­ carian rente adalah perizinan, maka penertiban perizinan dan aparatur yang menguasainya adalah tuntutan elementer yang harus dipenuhi, kalau peran sektor swasta yang meningkat benar-benar dikehendaki Indonesia. Peran swasta yang kuat hanya dapat ada di negara konstitusional, di mana yang ber­ kuasa adalah undang-undang, dan bukan orang-orang.
PENINGKATAN PERAN SWASTA PENGUATAN PERDAMAIAN SOSIAL Birokrasi telah menjadi kambing hitam dalam penjelasan prestasi yang inferior dari sektor swasta Indonesia, seolah-olah semuanya dengan sen­ dirinya akan menjadi lain seandainya birokrasi sudah lebih sederhana dan lebih konsisten. Tetapi pengkambinghitaman ini tidak pada tempatnya. Tuntutan-tuntutan proteksi yang diajukan oleh sektor swasta, untuk mem­ batasi persaingan baik dalam menghadapi luar negeri maupun sesama perusahaan-perusahaan dalam negeri mencerminkan kenyataan bahwa sektor swasta belum sanggup bertahan dalam bisnis atas dasar prestasi kewiraswas- taannya. Dengan kata lain, peningkatan peran sektor swasta dalam Pelita IV menuntut penyesuaian-penyesuaian oleh sektor swasta itu sendiri. Di antara penyesuaian-penyesuaian ini termasuk perubahan citra sosial dan politis dari sektor swasta Indonesia. Regulasi sektor swasta di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kesangsian negara dan masyarakat terhadap tang­ gung jawab sosial dan politis sektor swasta. Kesangsian sudah ada sejak pen­ dirian negara ini seperti tercermin dalam kutipan berikut: ''Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya." Hingga sekarang pun kesangsian ini masih hidup, meskipun karena refleksi sistem ekonomi kita perusahaan orang-seorang tidak lagi harus berarti penindasan rakyat, melainkan sudah turut sebagai penyum­ bang kesejahteraan. Sebaliknya kita juga harus melepaskan diri dari ilusi. Benarkah melalui pemasyarakatan (Vergesellschaftung) atau penegaraan (Vcrstaatlichung) perusahaan, penindasan lantas hilang? Penindasan dapat diartikan macam-macam. Ia dapat berarti penggelapan uang koperasi, peng­ gelapan dana penghijauan, pemaksaan untuk membeli dari koperasi atau pungutan siluman sebagai syarat perolehan sambungan telepon. Dan contoh- contoh ini tidak jarang kita temui di negara kita. Dengan kata lain, penin­ dasan rakyat oleh perusahaan tidak tergantung dari bangun usaha, apakah koperasi, BUMN atau swasta. Tetapi yang mudah disalahkan di negara ini adalah perusahaan swasta. Ia harus aktif memperbaiki citranya sebagai tugas historis yang belum diselesaikan. Peran swasta yang meningkat dalam sistem ekonomi Indonesia hanya akan mendapat dukungan luas kalau bersamaan dengan peningkatan peran ini perdamaian sosial menguat. Perdamaian sosial adalah modus vivendi dari solidaritas sosial. Pengertian ini dipilih dengan pengumpamaan bahwa bagian tertentu dari kepentingan elemen-elemen kemasyarakatan tidak selalu konvergen. Perbedaan kepen­ tingan tidak selalu dapat dihindari, namun harus dikendalikan untuk meng­ hindari gangguan besar dalam kegiatan ekonomi. Pengendalian ini sedapat- dapatnya dilakukan dengan spontan oleh partner-partner sosial yang terlibat dalam suatu kegiatan sektor swasta, yaitu pihak manajemen dan buruh, dan hanya dalam pengatasan kesulitan tertentu melihatkan negara sebagai unsur ketiga dalam lembaga tripartite. 189
190 ANALISA 1984 - 3 Di balik perbedaan-perbedaan kepentingan antara partner-partner sosial ada kepentingan bersama yang tidak dapat diingkari. Suatu perusahaan hanya dapat bertahan dalam bisnis - karena itu juga mengkais pendapatan - kalau produktivitas buruh meningkat. Sebaliknya peningkatan produktivitas buruh menuntut ketentraman sosial yang merupakan fungsi dari pendapatan selama dan sesudah usia kerja dan humanisasi hubungan kerja. Di antara variabel- variabel terpenting dari ketentraman sosial, dan karena itu juga dari perda­ maian sosial, termasuk tingkat upah; jaminan sosial seperti jaminan kese­ hatan, kecelakaan dan pensiun; pendidikan tenaga kerja; dan peran-serta buruh dalam pengendalian kegiatan perusahaan, baik yang bersifat langsung dalam pemolaan proses produksi maupun yang tidak langsung dalam mana­ jemen; dan sama pentingnya pendapatan perusahaan. Banyak di antara variabel-variabel ini yang sudah menjadi bagian dari hubungan perburuhan di Indonesia, meskipun sebagian menderita inefisiensi. Karena itu yang menjadi tugas dalam Pelita IV adalah pengembangannya un­ tuk menjadi sesuatu yang komprehensif atau menjadi suatu sistem sosial. Kalau ini dapat dikembangkan, maka sikap yang afirmatif terhadap pening­ katan peran sektor swasta dalam pembangunan Indonesia akan memasya­ rakat. Tetapi sikap afirmatif yang demikian harus didukung oleh perubahan- perubahan dalam sektor publik, termasuk dalam regulasi ekonomi. Deregulasi parsial sistem perbankan yang dimulai bulan Juni yang lalu misalnya, tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan, kalau deregulasi yang sebanding tidak dilakukan dalam dunia bisnis. Lebih dari itu, deregulasi tidak akan banyak menolong perkembangan sektor swasta kalau ia tidak didukung oleh aparatur yang terampil dan konsekuen dalam pemberlakuan regulasi yang sudah disederhanakan atas asas negara hukum. Perubahan-perubahan dalam sektor publik ini akan mempertinggi per­ saingan dalam sektor swasta. Akses ke bisnis akan menjadi lebih luas dan seleksi peserta bisnis atas dasar efisiensi akan berlangsung. Yang disebut oleh Harvey Leibenstein sebagai "X-inefisiensi," yaitu inefisiensi yang ditimbul­ kan oleh regulasi ekonomi akan berkurang dan wiraswasta yang bukan sekedar pencari rente akan menempa citra sektor swasta Indonesia. Daya saing di pasar dunia dalam perebutan pasar ekspor dan dalam negeri untuk meng­ hadapi impor juga akan meningkat. Dan kalau proses ini disertai oleh per­ baikan citra sosial, politis dan kultural, maka sektor swasta akan menjadi salah satu yang tangguh dalam ''Dalihan Na Tolu" sistem ekonomi Indonesia, dan tidak lagi sekedar ''penutup lubang" yang sewaktu-waktu diaktifkan atau dibekukan tergantung dari kondisi keuangan negara. Namun jalan yang harus dilalui adalah panjang dan berbatu-batu. Tidak cukup satu Pelita, lebih-lebih satu Pelita yang tampaknya akan terdiri dari tahun-tahun sulit seperti Pelita IV, untuk membenahinya.