MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN NASIONALISME TNI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT GEO-EKONOMI POLITIK NUNUKAN DALAM KONSTELASI PERBATASAN STUDI KASUS PEMBANGUNAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA DAN IMPLIKASINYA PADA KEMAMPUAN BELA NEGARA NASIONALISME, BUDAYA KONSUMERISME, DAN BELA NEGARA CAPAIAN 3 TAHUN KABINET KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN 1 EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2017 - VOLUME 69/NOMOR 53 INDONESIA
EDISI NOVEMBER
DESEMBER 2017 2
69/53 DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu NOVEMBER-DESEMBER 2017 Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos Pemimpin Redaksi: Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Redaksi: Letkol Arm. Joko Riyanto, M.Si. Lettu Cku Lindu Baliyanto Desain Grafis: Pns Imam Rosyadi Pns Mandiri Triyadi Foto: Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151 3
Serambi Redaksi Para pembaca yang budiman, Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi keenam tahun 2017 ini. Dalam Wira Edisi November-Desember 2017 ini, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan nilai-nilai Nasionalisme diantaranya Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme; TNI Dan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat; Nasionalisme, Budaya Konsumerisme dan Bela Negara: Geo-Ekonomi Politik Nunukan dalam Konstelasi Perbatasan Studi Kasus Pembangunan Nunukan, Kalimantan Utara dan Implikasinya pada Kemampuan Bela Negara; serta Capaian 3 Tahun Kabinet Kerja Kementerian Pertahanan; dan beberapa Berita Kegiatan Kementerian Pertahanan . Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik be- rupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman 4
Daftar Isi 6 13 MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN NASIONALISME TNI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT Nasionalisme membutuhkan perincian atas konsep negara, bangsa, etnisitas, dan identitas nasional. Menurut Anthony Smith, nasionalisme dapat berupa ideologi, atau suatu bentuk perilaku, ataupun keduanya. Berdasarkan hasil analisis tentang posisi TNI dalam konflik sosial masyarakat yang didasarkan pada landasan nilai juang TNI, maka konsep dan implementasinya harus senantiasa mengacu pada perspektif kondisi dinamika lingkungan strategis yang ada. Sekilas Berita 27 21 PERUSAHAAN AS LOCKHEED MARTIN DUKUNG INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX HUBUNGAN PERTAHANAN RI - RUSIA KOMPONEN PENTING DALAM HUBUNGAN BILATERALPENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX RI - KOREA TINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KAPAL SELAM GEO-EKONOMI POLITIK NUNUKAN DALAM KONSTELASI PERBATASAN STUDI KASUS PEMBANGUNAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA DAN IMPLIKASINYA PADA KEMAMPUAN BELA NEGARA Luas Wilayah Indonesia tidak hanya sekadar wilayah daratan, namun mencakup lautan yang luas. Dalam konteks wilayah beberapa wilayah perbatasan, Indonesia berbatasan dengan laut namun di saat bersamaan juga berbatasan dengan daratan. juga wilayah NASIONALISME, BUDAYA KONSUMERISME, DAN BELA NEGARA pandangan menurut Nasionalisme Anthony Smith (1998) pada hakekatnya adalah salah satu karakteristik yang penting untuk tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. SEKJEN KEMHAN TINJAU PEMBANGUNAN PABRIK NITROGLISERIN DI PT DAHANA (PERSERO) KEMHAN ADAKAN PERTEMUAN UNTUK JAGA STABILITAS KAWASAN 35 CAPAIAN 3 TAHUN KABINET KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN Kebijakan Pertahanan Negara disusun sesuai dengan Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. 5
Artikel MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN NASIONALISME Oleh: Darma Agung, M.Si (Han) Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Isu nasionalisme kembali menguat akhir-akhir ini. Pilkada DKI, lalu insiden terbaliknya bendera Merah Putih dalam buku suvenir di ajang SEA Games, beberapa aktivitas yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kembali melecutkan dan memantik nasionalisme masyarakat Indonesia. Tulisan ini mengulas perihal nasionalisme Indonesia, identitas bangsa, dan apa yang harus dilakukan agar semua serba terukur dan bukan bersifat insidental ataupun reaksioner dalam merespon isu-isu tertentu saja. NASIONALISME Filsuf Prancis - Ernest Renan - menyatakan nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntut oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasion atau identitas sebuah bangsa (Jati, 2017, h.9). Guibernau dan Rex berpandangan bahwa dengan dilandasi oleh semangat untuk mengedepankan hak-hak 6
masyarakat pada sebuah teritori tertentu, nasionalisme sejatinya merupakan sebuah kemauan untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan (Jati, 2017, h.36). Nasionalisme membutuhkan perincian atas konsep negara, bangsa, etnisitas, dan identitas nasional. Menurut Anthony Smith, nasionalisme dapat berupa ideologi, atau suatu bentuk perilaku, ataupun keduanya. ideologi, nasionalisme merepresentasikan Sebagai sistem dari ide-ide yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) (Smith, 1991, h.72). Sedangkan menurut Connor, nasionalisme adalah pertanyaan tentang kesetiaan/loyalitas. bangsa. Nasionalisme warga negara/sosial merupakan nasionalisme sebuah bangsa yang mendefinisikan diri mereka berdasarkan ikatan sosial dan kultur daripada persamaan asal-usul (Geertz, 1996, h.43). Nasionalisme resmi/negara adalah nasionalisme terhadap negara, mencakup semua yang secara legal merupakan warga negara, terlepas dari etnisitas, identitas nasional dan kultur (Kellas, 1998, h.67). Nasionalisme semacam ini yang diekspresikan sebagai patriotisme. Carlton J. H. Hayes melihat patriotisme sebagai loyalitas terhadap kewarganegaraan dan negara (Hayes, 1960, h.10). Nasionalisme semacam ini dinyatakan dalam pengertian kepentingan nasional, yaitu bagian dari identitas nasional, yang mampu memicu mobilisasi massa secara nasional untuk mempertahankan atau meningkatkannya (Bloom, 1990, h.83). Tiga pendekatan dalam mendefinisikan nasionalisme, yaitu nasionalisme etnis, nasionalisme warga negara/ sosial, dan nasionalisme resmi/negara (Kellas, 1998, h.66). Nasionalisme etnis mengacu pada ikatan primordial, yaitu gerakan dan ideologi dari kelompok etnis yang salah satu tujuannya adalah membentuk negara- bangsa, berdasarkan sejarah bersama, bahasa, wilayah, suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang menciptakan perasaan memiliki atas apa yang dipersepsikan sebagai NASIONALISME INDONESIA Arqom Kuswanjono menyatakan, "...baik Yamin, Soepomo, maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan mereka mengenai dasar negara. Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme." (Fikri, 2016). Sementara 7
Firman Noor mendefinisikan nasionalisme sebagai rasa kebangsaan, atau "kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan" (Noor, 2007). landasannya. Secara Apabila di luar negeri, kita memperkenalkan diri, "Saya orang identitas primordial kesukuan atau keagamaan tidak diharapkan, juga tidak relevan. Di luar negeri, kita hanya menonjolkan identitas keindonesiaan. Namun, di dalam negeri, kita mudah menonjolkan identitas unsur-unsur keindonesiaan dan membangun sentimen primordial. Atas nama demokrasi, kesadaran beragama diungkapkan secara berlebihan sehingga merusak kesatuan bangsa (Karman, 2017). Indonesia". Menambah Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu pada musuh eksternal, dan simpatisan domestik, termasuk beberapa kelompok etnis pribumi asli Nusantara (Leifer, 2000, h.157). Nasionalisme Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan reaksi negatif terhadap aturan pemerintah kolonial, namun juga dalam reaksi positif terhadap batas-batas teritorial pemerintah negara kolonial yang berasimilasi ke dalam klaim nasional (Leifer, 2000, 158). Identitas (Indonesia), tidak berakar pada dominasi etnisitas, meskipun secara kultural, orang Jawa mencapai 60 persen dari total 210 juta penduduk nasional (Leifer, 2000, 159). Namun, menurut Yonky Karman, setelah seabad Kebangkitan Nasional, nasionalisme Indonesia masih ambigu. Hal ini mengacu pada ambiguitas sikap warga negara Indonesia terhadap identitas nasional yang ditampakkan saat di luar negeri dan di dalam negeri. IDENTITAS BANGSA Identitas nasional, biasanya berdasarkan budaya bersama, agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas. "Nation creates national identity", bangsa menciptakan identitas nasional, hal tersebut yang membuat masyarakat memiliki perasaan memiliki terhadap sebuah bangsa (n.n, 2016). Sementara Billig dalam bukunya, Banal Nationalism, menyatakan sebuah identitas dapat ditemukan dari kebiasaan kehidupan sosial termasuk pemikiran dan penggunaan bahasa. Ia juga menyatakan, memiliki identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal, sosial, emosial, dalam sebuah tanah air (Billig, 1995, h.8). Di sisi lain, Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menjawab kritikan terhadap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dengan argumen bahwa identitas bangsa Indonesia, adalah Pancasila. 8
"Karena Pancasila seyogyanya ada di aliran darah dan di detak jantung SETIAP orang Indonesia ... Pancasila mengajari kita untuk seragam dalam memahami keberagaman [...]" identitas Pancasila ini juga diungkap oleh Yonky Karman, Seperti apa wujud negara Pancasila dalam praktik? Indonesia dalam praktik pasti tidak pernah sebagai implementasi sempurna Pancasila dalam keseluruhan ataupun tiap silanya. Pancasila adalah norma-norma ideal. Dalam istilah Bung Karno, Pancasila adalah leidstar (bintang pimpinan) yang dinamis, menggerakkan rakyat untuk berjuang, menuntun bangsa saat bergerak, memusatkan energi bangsa mewujudkan tujuan berbangsa. Apabila nasionalisme Pancasila jadi panduan hidup bernegara dan berbangsa, niscaya itu menjadi magnet bagi partisipasi seluruh warga untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa (Karman, 2017). Permasalahan penafsiran mengenai Nilai-nilai Pancasila menjadi prinsip pemersatu (Fikri, 2016), meskipun dalam perjalanan bangsa pemerintahan sejarah, masing-masing memberikan penafsiran sendiri atas Pancasila, dan pada era Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat politik, untuk melegitimasi memberangus kelompok yang berseberangan paham. Irwan Abdullah menyatakan integrasi nasional tidak dapat dicapai hanya dengan nasionalisme politik, dibutuhkan semacam common ground yang bisa menjadi landasan untuk membangun harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks mencari common ground itu, keragaman bisa menjadi pilihannya. Sebab, selain bisa menjadi pemicu timbulnya konflik antar golongan, keragaman juga bisa menjadi potensi terciptanya harmoni. Keragaman menawarkan suatu potensi untuk terciptanya harmoni, menjadi dasar bagi identitas kolektif yang melahirkan nasionalisme kultural, dan bukan sekadar nasionalisme politis (Fikri, 2016). rezim Gambar 1. Faktor Yang Memengaruhi Nasionalisme Berdasarkan Dinamika Politik 2007-2014 Sumber: Nina Andriana, 2017, "Relasi Nasionalisme dan Sentimen Religi pada Era Globalisasi", dalam Wasisto Raharjo Jati (Ed), Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 94. 9
terbuka, memiliki risiko tafsiran yang dinamis, akibatnya akan menjadi multitafsir, dan riskan ditafsirkan menurut keinginan dan kepentingan kelompok tertentu, bisa jadi condong pada liberalisme, sosialisme, atau berbasis pemahaman pandangan kelompok agama tertentu. Perubahan tafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila tentu akan mengubah identitas nasional dan nasionalisme. Pancasila sebagai ideologi karena sejak awal Soekarno bercita-cita membangun negara "semua buat semua" yang tidak hanya untuk satu orang, golongan, maupun kelompok tertentu. Keragaman tersebut seharusnya dijaga dan dijamin oleh konstitusi. Kenyataannya, tidak semua identitas sub-kultural saat ini mendapatkan pengakuan secara legal, sebagai contoh Sunda Wiwitan. Berpijak pada kondisi masyarakat yang multikultural dan multietnis, maka keragaman merupakan salah satu identitas bangsa, meskipun Indonesia bukanlah satu- satunya negara dengan karakter masyarakat yang heterogen. Namun, keragaman kultur, demikian juga keragaman dalam nilai-nilai masyarakat, haruslah dijaga Adanya globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi, akan memudahkan mobilitas penduduk yang berpotensi mengubah struktur demografi masyarakat sebuah negara, identitas bangsa, dan konsep nasionalisme. Globalisasi juga memberikan ancaman hilangnya jati diri bangsa Indonesia (Karman, 2017). Ryamizard Gambar 1. Peta Negara Berdasarkan Diversifitas Kultural Sumber: Jroehl, List of Countries Ranked by Ethnic and Cultural Diversity Level, List based on Fearon's Analysis, Commons Wikimedia, 23 Oktober 2016. 10
Ryacudu (Kemhan, 2017) berpendapat, kunci kekuatan RI dalam menghadapi keniscayaan arus modernisasi dan globalisasi baru, yaitu dengan cara memperkuat identitas bangsa serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa melalui penguatan kesadaran bela negara dan penanaman nilai-nilai Pancasila (revitalisasi nilai- nilai Pancasila) di mana nilai-nilai kebangsaan adalah modal kekuatan dan pengikat persatuan agar Bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan dalam dinamika globalisasi. metode perhitungan, dan akan mengundang perdebatan akademik. Namun demikian, hal ini perlu dilakukan. Malaysia memperkenalkan National Patriotism Index di tahun 2015, dengan indikator-indikator antara lain: kebangsaan, kesetiaan pada kerajaan, penggunaan bahasa malaysia sebagai resmi, tren populasi, interaksi rasial, penggunaan produk lokal, dan lain sebagainya. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama melalui Patriotism Index, dengan indikator utamanya yaitu bersedia angkat senjata untuk berperang. Survei lain menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan rasa bangga untuk hidup di sebuah negara, keinginan untuk pindah negara/kewarganegaraan, dan lain sebagainya. MENGUKUR NASIONALISME Nasionalisme dan patriotism perlu diukur dengan jelas untuk mengetahui seberapa besar nasionalisme Indonesia. Ukuran nasionalisme tentu masyarakat sangat luas, baik secara definisi, konsep, maupun Pamela Conover dan Stanley Feldman, mengukur patriotisme melalui responden survei dengan menyatakan pendapat mereka baik setuju ataupun tidak, atas pertanyaan yang berkaitan dengan menghormati negara, bangga menjadi warga negara, marah terhadap pembakaran bendera, mencintai negara, menjual rahasia negara, bangga terhadap lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. terhadap terhadap responden di 19 negara termasuk Indonesia, pada Oktober 2016, dapat menggambarkan nasionalisme Indonesia, dan paradoks pemikiran masyarakat Indonesia. Responden dari Indonesia sebanyak 61 persen tidak sepakat bila sebuah negara menjadi lebih kuat memiliki kultur bersama, dan hanya 36 persen yang sepakat. Masyarakat Indonesia juga tidak resisten terhadap imigran, hal ini dilihat dari jawaban responden sebesar 73 persen, yang menyatakan imigran tidak memberikan dampak positif atau negatif terhadap negara. Namun demikian, jika memiliki kesempatan untuk pindah ke negara lain, 48 persen responden memilih pindah, sedangkan 47 persen responden lainnya memilih tidak pindah. Sejumlah 72 persen responden menjawab bahwa globalisasi memberikan manfaat. Namun, jawaban tersebut kontradiktif dengan jawaban sebanyak 78 persen responden yang sepakat bahwa Indonesia harus mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Namun, studi yang dilakukan pada 2013, menyebutkan hanya 34 persen masyarakat yang membeli produk lokal (Tempo, 2013). Survei YouGov mengenai globalisasi 11
Tabel 1. Perkembangan Database Korupsi Indonesia Kasus Terdakwa 2001 - 2009 549 831 2010 - 2012 740 1000 dalam dinamika sosial politik masyarakat saat ini, nasionalisme seakan menjadi komoditas politik. Padahal, para perumus negara telah menampatkan prinsip nasionalisme sebagai salah satu prinsip fundamen negara. Sepatutnya nasionalisme juga ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bukan menonjolkan identitas unsur-unsur keindonesiaan dan membangun sentimen primordial. 2013 - 2015 803 967 Total 2321 3109 Sumber: Liputan6, Kasus Korupsi di Indonesia Menggila, indonesia-menggila, 7 April 2016. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi prinsip pemersatu bangsa. Keragaman harus menjadi alat harmonisasi bangsa, menjadi dasar bagi identitas kolektif yang melahirkan nasionalisme kultural, dan bukan sekadar nasionalisme politis. Indikator lain misalnya, dengan mengukur tingkat korupsi, melalui banyaknya kasus dan jumlah tersangka yang ternyata masih cukup tinggi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait nasionalisme dari para pelaku korupsi. Korupsi terjadi pada hampir semua lini dan level, dari kalangan elite sampai bagian bawah masyarakat, dari kalangan yudikatif, legislatif, sampai eksekutif. Bahkan dari tokoh masyarakat, tokoh politik, hingga tokoh agama. Apakah ini juga merupakan identitas nasional dan karakter bangsa? Pada akhirnya, pemerintah perlu memformulasikan, mendefinisikan, dan mengkaji ulang secara bersama- sama mengenai konsep identitas bangsa Indonesia, dan mengukur nasionalisme masyarakat Indonesia. Karena ikatan kebangsaan yang disatukan atas kesamaan nasib sejarah, bisa menjadi tidak relevan apabila setiap entitas di Indonesia tidak lagi memiliki visi yang sama atas masa depan, dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *** KESIMPULAN Nasionalisme tidak selayaknya hanya mencuat untuk merespon isu-isu yang sifatnya sesaat. Namun Sumber:riaupos.co 12
Artikel TNI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT Oleh: Mayor Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han) Parencana Muda Perencana Bangdik LPPPM Unhan PENDAHULUAN Profesionalisme dan netralitas sebagai simbol keberhasilan reformasi di tubuh TNI didorong oleh terbitnya tiga produk kebiijakan yang menghantarkan posisi TNI seperti saat ini diantaranya, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Produk UU tersebut secara positif memang telah berhasil mengakselerasi reformasi di tubuh TNI namun ternyata ini menyimpan beberapa implikasi. Fakta bahwa semenjak domain "Pertahanan" dan "Keamanan" dibagi secara hitam putih diantara TNI dan Polri membawa dampak, yakni terkesan dijauhkannya fungsi TNI di masyarakat dalam aspek formal kelembagaan. Posisi TNI yang tetap ingin terus menjaga profesionalisme dan netralitasnya apakah saatnya diredefinisi landasan nilai juang TNI untuk lebih "keluar" ke ranah-ranah sosial kemasyarakatan. Disamping itu perlu dianalisis secara mendalam apakah benar jika pemicu berbagai konflik sosial selama ini semata hanya dipengaruhi instabilitas di aspek keamanan, apakah ada aspek-aspek lain turut berkontribusi dalam memicu terjadiinya konflik-konflik tersebut. 13
TINJAUAN DALAM STRATEGIS ASPEK LINGKUNGAN Kajian tentang TNI dan konflik sosial masyarakat akan didasarkan pada dinamika lingkungan strategis saat ini. Faktor-faktor yang akan dikaji, dinilai akan dapat mempengaruhi posisi TNI terutama dalam merespon situasi konflik sosial masyarakat yang ada, diantaranya adalah: a. Aspek Ideologi. Sebagaimana disampaikan pada PJ. Suwarno (1993) bahwa eksistensi Pancasila yang ada saat ini berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu berbagai aspek kehidupan bangsa termasuk pola pemenuhan kebutuhan ekonomi warga negara mengikuti setiap perubahan yang ada hingga kerap kali secara langsung maupun tidak lanngsung berbenturan dengan dimensi sosial budaya di tengah-tengah interaksi tersebut. Ideologi sebagai cara pandang di negara ini membawa korelasi kuat tatanan aturan yang mengatur hubungan TNI dengan masyarakat. Roh Pancasila sebagai sumber dari terhadap segala sumber hukum menginspirasi bagaimana interaksi TNI secara teknis dapat terjun dalam upaya mengatasi konflik sosial masyarakat. Permasalahan tidak cukup sampai disini, setiap rezim berganti, pola mekanisme dan doktrin yang mengatur upaya TNI dalam menangani berbagai konflik di masyarakat pun cenderang bergeser mengikuti interpretasi pemimpin negeri ini. Pola interaksi rezim Orde Lama yang menempatkan militer sebagai kekuatan penguasa, Orde Baru dengan posisi TNI yang kuat dengan dwifungsinya dan reformasi yang mengedepankan profesionalitas TNI cukup jelas mengindikasikan bahwa TNI memang begitu memiliki sepak terjang yang dominan dalam mewarnai kehidupan sosial bangsa ini. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa aspek ideologi menghantarkan Pancasila dalam implementasinya tergantung bagaimana sistem pemerintahan menerjemahkan ideologi ini hingga tidak serta merta berdasarkan "selera" kebijakan pemimpinnya. Belum lagi setiap aksi TNI selalu dikaitkan dengan pertentangan dan konflik ideologis yang mewarnai setiap lembar sejarah bangsa. Eksistensi komunisme, sosialisme, marxisme hingga sekarang bergerak ke ranah fase 14
fundamentalisme agama adalah tantangan- tantangan ideologis yang dihadapi TNI dalam upaya menjaga kemurnian Pancasila sebagai ideologi negara. b. Aspek Politik. Situasi politik sangat erat kaitannya dengan ditetapkannya kebijakan politik pemerintah dalam mengatur berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dianalisis secara mendalam bahwa keberadaan TNI dalam memposisikan fungsi pelibatannya di kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem perpolitikan yang ada. TNI hanya bergerak dengan payung hukum negara dengan prinsip menjunjung tinggi supremasi sipil. Fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih sejatinya yang mendasari hak dan batas gerak kemampuan TNI ketika menangani setiap konflik yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, kedudukan undang-undang sebagai produk politik DPR sangat mempengaruhi keberadaan fungsi dan pola tindak TNI untuk semakin efektif dalam menjaga situasi keamanan nasional saat ini. c. Aspek Ekonomi. Tentang Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dinyatakan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial atau konflik, adalah "Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional". Pada penjelasannya ditentukan beberapa faktor penyebab konflik yang meliputi disparitas individu, disparitas kebudayaan, konflik kepentingan dan adanya perubahan sosial. Jika dianalisis secara cermat, maka faktor ekonomi sangat mewarnai hampir semua faktor penyebab tersebut. Kesenjangan ekonomi adalah pemicu utama konflik ketika ada kecemburuan sosial di masyarakat. Perbedaan taraf ekonomi yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin begitu mudah meletupkan konflik sosial. Variabel makroekonomi seperti faktor pendapatan, pengangguran dan inflasi sangat sering muncul di permukaan ketika melihat akar 15
permasalahan dari sebuah konflik yang terjadi. d. Aspek Sosial Budaya. Pascareformasi 1998, Indonesia sebagai negara demokrasi justru lebih banyak mengalami konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sosial yang terjadi merupakan akar dari dibukanya keran kebebasan dan keterbukaan dalam hampir setiap sendi kehidupan sosial masyarakat. Seringkali ini membuat kebebasan dan keterbukaan masyarakat merasa bebas yang tidak diimbangi dengan kewajiban yang dimiliki sebagai warga Negara. Berbagai konflik sosial yang terjadi berdampak pada terganggunya stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Jika dianalisis lebih jauh, akar konflik yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari masalah friksi sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. Keduanya saling mengait, dimana motif ideologi dan politik sebagai akseleratornya. Hanya dengan rakyat, kekuatan kemanunggalan TNI dan akar konflik sosial dapat diatasi karena masih merujuk pada UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa sumber konflik yang paling utama bersumber dari faktor politik, ekonomi, sosial budaya, SARA, sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam dan ketidakseimbangan proporsi distribusi kekayaan alam. e. Militer. Dalam melaksanakan perannya, TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini secara jelas menggariskan bahwa sebagai kekuatan militer, TNI hanya menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang. Saat terjadi konflik sosial pun, TNI untuk saat ini hanya tunduk dengan aturan yang menetapkan bahwa fungsi keamanan dalam negeri (Kamdagri) adalah ranah tugas Polri. UU secara tegas menentukan kedudukan TNI adalah dalam fungsi perbantuan kepada Polri jika terjadi tindak kerusuhan atau konflik sosial di tengah masyarakat. Diskusi semakin berkembang ketika muncul wacana bahwa TNI perlu diperluas lagi perannya terutama dalam kaitan penanganan konflik sosial. Landasan nilai juang TNI tentu 16
sangat menjunjung tinggi perundangan yang berlaku dan TNI tidak mau terseret-seret dengan kepentingan yang hendak membiaskan fungsi TNI seperti pada masa lampau. Secara naluri militer pun, sebagai angkatan perang yang berasal,dari, untuk dan oleh rakyat, TNI tentu tidak akan membiarkan bangsa ini terkoyak oleh berbagai konflik sosial dan semata-mata bergerak atas dasar profesionalisme militer REPOSISI KONSEP PERAN TNI DALAM KONFLIK SOSIAL Berdasarkan hasil analisis tentang posisi TNI dalam konflik sosial masyarakat yang didasarkan pada landasan nilai juang TNI, maka konsep dan implementasinya harus senantiasa mengacu pada perspektif kondisi dinamika lingkungan strategis yang ada. Landasan nilai juang TNI secara fundamental memang harus mengilhami nilai kemanunggalan dengan rakyat. Konsekwensinya adalah TNI harus turun langsung dalam menangani setiap konlik sosial yang ada di masyarakat. Namun demikian, sebagai refleksi dari spirit menjunjung tinggi supremasi sipil dan hukum, TNI harus profesional dengan posisinya. TNI tidak perlu terjebak dalam nostalgia masa lalu dalam menancapkan pengaruhnya di kehidupan sosial politik masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan tegas menetapkan jika seluruh institusi negeri ini harus berlandaskan secara prinsip dengan nilai-nilai luhur bangsa. Segala landasan nilai juang TNI selalu memiliki landasan idiil satu-satunya yakni Pancasila sehingga TNI harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila adalah way of life bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sesuatu yang natural jika TNI selalu terlibat dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengimplemetasikan konsep tersebut, pelibatan TNI di dalam penganan konflik sosial masyarakat tetap pada jalur netralitas dan profesionalisme sebagai derivasi dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2 dan ke-5. Selain itu, TNI harus jeli melihat dinamika lingkungan strategis saat ini bahwa konflik sosial di masyarakat harus dimaknai secara kompleks dan hati-hati. Banyak sekali konflik yang berawal dari konflik kepentingan atas nama motif politik. Sebuah langkah yang tepat jika 17
TNI tetap profesional dan berada pada posisi menjaga jarak dengan kekuatan politik. Menghadapi konflik sosial yang didasarkan pada motif ekonomi, TNI harus lebih bijaksana. Pascareformasi ternyata konflik-konflik berlatarbelakang ketimpangan sosial secara nyata dapat diselesaikan dengan kehadiran TNI. Posisi TNI yang mereformasi diri, membuat semakin dekat dengan rakyat dan ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai konflik masyarakat. Sistem komando di TNI dapat sebagai sarana yang efektif ketika TNI harus dilibatkan dalam sebuah jenis konflik, mencegah kesalahan prosedur dan penyimpangan SOP pada saat misi dijalankan. Pada aspek konflik dengan latarbelakang sosial budaya hampir sama dengan apa yang terjadi dengan konflik bertalarbelakang ekonomi. Langkah spesifik untuk memperkuat peran TNI dalam menyelesaikan akar konflik berlatarbelakang sosial budaya adalah memberdayakan secara efektif program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program ini memang telah berjalan namun perlu didorong lebih aktif lagi. Melalui TMMD, TNI tidak hanya mampu dekat dengan rakyat tapi dapat memperkuat mekanisme pembinaan territorial yang sudah ada sebelumnya. Program ini bahkan memiliki kemampuan "preventif" dan deteksi dini terhadap segala permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jika ini berhasil, maka TNI secara efektif diharapkan mampu meredam setiap problem sosial masyarakay yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pada tataran fungsi militer, maka TNI tanpa ditawar- tawar lagi harus tampil sebagai kekuatan perang yang dicintai rakyat. Sebagai tentara profesional, TNI hanya perlu mengasah dirinya dalam keterampilan bertempur sesuai dengan UU yang berlaku. Harus ada pemahaman yang benar jika semakin profesional TNI akan semakin dicintai rakyat karena kehandalan TNI hanya digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Jika pun TNI harus terlibat dalam masalah Kamdagri, TNI tetap harus profesional yang mendasarkan pelibatannya lewat prosedur yang diatur UU agar terhindar dari berbagai tindak penyimpangan. 18
IMPLEMENTASI STABILISATOR BANGSA PERAN TNI SEBAGAI segala konsekwensinya untuk masuk ke dalam ranah-ranah penanggulangan konflik sosial masyarakat harus bebas dari kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita luhur Pancasila. TNI hanya tampil sebagai pembela kemurniaan Pancasila sehingga jika ada tuntutan untuk menjalankan fungsi sosial persyaratan yang mutlak adalah tidak menciderai marwah Pancasila karena TNI yakin, dengan keteguhan tersebut akan dihindarkan dalam konflik kepentingan yakni pertentangan antar ideologi. Sebagai kekuatan militer yang berasal dari, untuk dan oleh rakyat, maka TNI tetap menjaga jarak dengan kekuatan partai politik dan tidak untuk berperan aktif dalam kegiatan politik praktis. Komitmen ini adalah harga mati. Upaya membuka diri TNI dengan Kegiatan-kegiatan serupa perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya karena sasaran program tersebut erat kaitannya dengan memperbaiki fasilitas umum yang artinya terhubung langsung dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. Jika keterlibatan TNI dalam penanganan konflik terealisasi atas dasar stabilisator sosial sebagaimana ilustrasi di atas, maka ini dapat dimaknai bahwa TNI secara spesifik menjalankan "panggilan bangsa" ini. TNI tentu tidak dapat mengelak dari semua situasi tersebut dan artinya TNI perlu terbuka untuk upaya itu. TNI perlu bersikap sebagai pencegah sebuah potensi konflik. Jika pun TNI harus terlibat langsung, syaratnya harus sesuai aturan yang berlaku. Syarat ini mutlak agar TNI tidak terjebak lagi dengan tindakan-tindakan represif militeristik yang justru kontraproduktif ketika berusaha meredam konflik sosial masyarakat. Penanganan konflik sosial yang memerlukan sebuah misi TNI harus ada batasan- batasan yang jelas legal formalnya sehingga dalam menjalankan fungsinya norma-norma sosial baik secara nasional dan internasional tidak dilanggar. Pada masa seperti ini, TNI perlu terus menggalakkan rakyat program-program kemanunggalan dengan seperti halnya TMMD, bakti sosial dan sebagainya. 19
KESIMPULAN. Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi TNI harus tetap netral dan profesional apa pun kondisinya. Jika TNI terlibat secara teknis ketika konflik sosial sebagai gangguan kamdagri terjadi, maka itu semua atas permintaan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Peran sosial akan lebih proporsional ketika TNI mengambil fungsi sebagai stabilisator dan cegah dini melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan seperti itu juga lebih efektif untuk mencegah potensi timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun sebagai tentara rakyat, TNI adalah milik rakyat sehingga tetap diperlukan keberadaannya saat negara memanggil. Landasan juang TNI dengan berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dinilai cukup dalam membatasi gerak TNI agar semakin dicintai rakyat. Jika pun peran TNI diperluas terutama pada aspek penanganan konflik sosial, perlu melalui mekanisme penetapan perundangan yang jelas. *** 20
Artikel NASIONALISME, BUDAYA KONSUMERISME, DAN BELA NEGARA Oleh: Dr. I Komang Arba Wirawan Program Studi Televisi dan Film ISI Denpasar PENDAHULUAN Nasionalisme menurut pandangan Anthony Smith (1998) pada hakekatnya adalah salah satu karakteristik yang penting untuk tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Pada awalnya, nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik yang diatributkan sebagai warisan masa lalu. Namun demikian, akar budaya akan tetap terus diperlukan sebagai landasan perkembangan spesifik suatu bangsa yang dapat memberikan nuansa kekhasan tersendiri. Akar dan budaya etnik warisan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah bervariasi dan begitu kaya. Hal ini merupakan warisan yang tidak ternilai dan dapat terus dikembangkan sebagai identitas bangsa serta sumber eksplorasi yang menunjang kreasi dan inovasi yang tidak ada habisnya. Bagi para praktisi seni dan pelaku ekonomi kreatif, membangun nasionalisme melalui akar-akar budaya khas Indonesia adalah upaya bela negara yang perlu terus ditumbuhkembangkan. WARISAN BUDAYA, GAYA HIDUP, DAN COUNTER HEGEMONY BUDAYA ASING Warisan budaya dengan sentuhan konten kreatif akan menghasilkan karya-karya dengan sentuhan seni yang dapat mendasari gaya hidup masyarakat. Gaya hidup sebenarnya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sekunder, namun demikian, gaya hidup pun terkadang dapat berubah menjadi kebutuhan yang utama apabila kebutuhan mendasar telah mulai dapat terpenuhi. Gaya hidup menjadi hal utama terutama 21
dalam masyarakat yang sangat erat hubungan sama lain sehingga menjadi bagian dari kelompok adalah hal yang sangat penting. Tentunya, perubahan gaya hidup akan terus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari mode atau gaya berbicara, kebiasaan, hingga berbusana. Bagi seorang individu, mode kerap menjadi medium yang dipergunakan untuk menyatakan sikap dan perasaan dengan memadukan berbagai desain, untuk menyatakan identitas dan karakter secara pribadi. Namun, kerap terjadi, mode dapat berlaku dalam konteks yang lebih luas. Mode yang berlaku secara global bahkan dapat memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat perkotaan hingga pelosok pedesaan di berbagai belahan dunia. Kekuatan warisan budaya yang tetap terpelihara dan terus dipergunakan sangatlah penting halnya. Dalam budaya kontemporer, kita terdampak hegemoni tanpa disadari) globalisasi. Hegemoni (pengaruh globaliasasi ini tidak semuanya baik dan dapat diterima. Untuk tetap menjaga keberadaan kekhasan Indonesia sebagai bangsa, kita juga perlu melakukan counter hegemony. Hal termudah dalam melakukan counter hegemony adalah dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam budaya kontemporer Indonesia adalah mengupayakan bagaimana pakaian daerah yang dulu berkesan tua dan ketinggalan zaman menjadi gaya hidup. Pembangunan hegemoni nasional ini dapat berhasil, salah satunya dengan adanya dorongan yang diberikan penguasa tertinggi Indonesia, misalnya, saat Presiden Joko Widodo beserta jajarannya memberi contoh kepada rakyat Indonesia untuk mengenakan busana Nusantara dalam Seremoni Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2017. Pengaruh yang tanpa disadari tersebut kemudian berdampak pada semakin seringnya penduduk Indonesia, baik dewasa, remaja, ataupun anak-anak, tidak hanya mengenakan batik namun juga pakaian daerah lain dengan berbagai warna lokalitas daerah Indonesia. NASIONALISME DALAM BUDAYA KONSUMERISME Budaya konsumerisme dapat dibilang telah melekat Sumber: 22
Sumber: tirto.id dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun demikian, budaya konsumerisme dapat membantu Indonesia pengembangan produk-produk warisan untuk meningkatkan nasionalisme di berbagai bidang. Produk-produk kreatif pun dapat dipergunakan untuk mendorong timbulnya rasa nasionalisme dan bangsa. Pengembangan mengukuhkan produk kreatif yang dilakukan secara strategis, dapat dipergunakan untuk membendung budaya global yang kurang baik. Dalam hal ini, budaya global telah begitu cepat dan tanpa sekat memengaruhi kehidupan sampai pada ruang-ruang privat masyarakat. Apabila pengaruh ini dibiarkan saja tanpa terbendung, maka sendi-sendi bangsa pun dapat terpengaruh dan mungkin mengubah wajah bangsa Indonesia menjadi tidak baik. ideologi Aksi nasionalisme untuk mencintai produk budaya bangsa sendiri menjadi hal strategis yang diperlukan sebagai capaian pembangunan budaya Indonesia. Pencapaian ini dirasa jauh lebih sulit dibandingkan dengan pencapaian di bidang politik ataupun ekonomi, berkenaan dengan luasnya ruang lingkup serta variasi tingkat pemahaman bangsa Indonesia. Namun hal ini tetap harus diperjuangkan. GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN BUDAYA KONSUMERISME Perkembangan dunia ke arah globalisasi di segala bidang kehidupan baik politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya, memang telah membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Globalisasi dapat memacu kemajuan yang sangat pesat terhadap perkembangan suatu negara yang dapat menyentuh segala bidang kehidupan. Sebaliknya, globalisasi akan dirasa memberikan dampak buruk bagi negara yang kurang memiliki kesiapan dalam menerima proses globalisasi. Salah satunya hal yang penting adalah diperlukannya filter (saringan) yang kuat untuk ideologi budaya. Dalam hal ini, unsur-unsur asing yang dibawa oleh globalisasi seperti kebudayaan, gaya hidup, ideologi baru, perekonomian, unsur keamanan (seperti penggunaan senjata secara bebas), politik, kehidupan sosial, dan lain-lain, dapat masuk dan merusak tatanan 23
kehidupan lokal dapat dikelola sejak awal masuknya. Budaya konsumerisme pun dianggap sebagai salah satu dampak globalisasi yang perlu diwaspadai. globalisasi memang membawa konsekuensi yang cukup rumit bagi setiap negara, terutama negara-negara berkembang (Latief, 2000:32). Globalisasi ekonomi adalah salah satu proses yang dapat dilihat secara nyata dan membawa dampak terhadap bidang kehidupan yang lain. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, kecuali suatu negara sengaja mengisolasikan dirinya dari perekonomian dunia yang semakin cepat berkembang. Namun demikian, khusus untuk masalah budaya, budaya lokal dapat dijadikan filter yang baik terhadap masuknya budaya asing. Di bidang ekonomi, arus globalisasi membutuhkan kesiapan suatu negara untuk menerimanya, terlebih dukungan dari sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi kreatif terutama dalam penerapan teknologi dan seni yang mumpuni dan bersaing. Pengaruh Dampak globalisasi ekonomi yang perlu diperhatikan terutama adalah keinginan masyarakat untuk membeli, memiliki, dan menikmati suatu produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen dan penjual. Perilaku membeli ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam konteks ini, Kotler (1989:178) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi perilaku pembeli adalah kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam kajian budaya (cultural studies) fenomena "budaya tersebut diistilahkan sebagai konsumerisme". Budaya konsumerisme, sebagai bagian dari wacana posmodern, selalu menitikberatkan proses konsumsi. Proses konsumsi ini terjadi sebagai akibat proses hedonisme berkenaan dengan hasrat konsumsi pribadi, yang kerap diakibatkan oleh berhasilnya daya tarik iklan dalam strategi media kapitalis. Budaya konsumerisme yang diciptakan kapitalisme dalam kebudayaan posmodern didukung pula oleh eksplorasi dan eksploitasi informasi. Semakin lama, eksplorasi dan eksploitasi informasi ini menjadi semakin kompleks dan lebih dalam karena budaya posmodern membangun citra melalui membangun gaya hidup dan simbol-simbol yang mengarahkan kesadaran masyarakat menuju masyarakat komoditas. Merasuknya ini sehingga berkembang budaya konsumerisme 24
menjadi budaya baru atau budaya posmodern seiring dengan perkembangan komunikasi dan informasi media. Tentunya, akan sangat disayangkan apabila perkembangan komunikasi dan informasi tidak hanya berdampak pada budaya yang memihak kepada masyarakat dalam hal transparansi terkait informasi, namun ternyata menimbulkan bias pada kehidupan masyarakat atau eksploitasi terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat. PRINSIP BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA MELEK BUDAYA agar keanekaragaman budaya tetap menjadi identitas bangsa, dan sumber eksplorasi seni dan produk ekonomi yang kreatif dan inovatif. Bagi para praktisi seni dan penggiat ekonomi kreatif, rasa nasionalisme menjadi hal penting dalam mengembangkan karya, yang tidak hanya diterima secara lokal ataupun nasional, namun juga "laku" dijual ke mancanegara. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air pun perlu diperjuangkan agar tidak terempas hilang akibat budaya konsumerisme yang lebih menekankan pentingnya produk-produk asing. Pembangunan budaya Indonesia tidak terlepas dari pembangunan manusia yang "melek" terhadap akar budaya dan warisan kebudayaan yang ada di Indonesia. Perkembangan bangsa Indonesia pun tidak terlepas dari rasa nasionalisme yang ada. Akar dan budaya etnik warisan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah sangat beraneka ragam, belum lagi ditambah pengaruh globalisme yang terus mewarnai eksistensi yang ada. Hal inilah yang perlu terus ditumbuhkembangkan, Membangun budaya Indonesia tidak bisa dibebankan pada sekelompok orang belaka, namun adalah gerakan kolektif dan partisipatif. Gerakan pembangunan semacam ini memerlukan dukungan penuh pemerintah sebagai peletak struktur pembangunan. Di sisi lain, hal ini perlu pula mendapat dorongan dari media massa yang ada, karena media massa terutama media sosial tidak bisa dipungkiri memberikan pengaruh terhadap konsumerisme dan gaya hidup masyarakat Indonesia. 25
Pemaknaan bela negara dalam budaya konsumerisme yang ada saat ini dapat direfleksikan pada penggunaan fasilitas konsumen secara sangat kreatif. Mengutip Chaney (1996), "...makna praktik gaya hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh 'kekuatan-kekuatan' dalam masyarakat yang lebih luas (dari jenis apa pun). Ia lebih menunjukkan bahwa dalam negosiasi praktis dari dunia kehidupan tertentu, makna dari cara-cara menggunakan sumber daya simbolik konsumsi massa diubah menjadi objek-objek atau praktik-praktik yang kasat mata yang merupakan metafor bagi diri mereka sendiri." Gagasan semacam ini dapat mendasari praktik bela negara para praktisi seni dan pelaku industri ekonomi kreatif, di mana praktik komodifikasi lebih difokuskan pada narasi nasionalisme Indonesia. PENUTUP Perubahan budaya secara global memang telah terjadi seiring dengan perubahan besar-besaran akibat kemajuan pesat teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi memunculkan 'masyarakat' informasi dengan kapabilitas ekonomi, sosial, dan informasi. Memang kemajuan budaya berbasis ini kerap dituding sebagai pemecah nasionalisme ataupun menghancurkan budaya lokal yang ada. Namun demikian, apabila ada kesadaran bahwa teknologi informasi khususnya media massa dan media sosial baru ini dapat dimanfaatkan secara bijak, maka teknologi informasi bukan saja dapat berimbas pada peningkatkan kesejahteraan namun juga dapat menumbuhkan nasionalisme melalui berbagai program strategis yang sesuai. Dalam pembangunan budaya, mengelola akar budaya dan budaya etnik untuk tetap menjadi bagian dari identitas bangsa adalah suatu tantangan tersendiri. Namun demikian, eksplorasi karya seni dan produk kreatif pun perlu didorong untuk semakin menumbuhkembangkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air, bahkan kreasi dan inovasi yang ada dapat disesuaikan agar "laku" dijual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Bagi para praktisi seni dan pelaku ekonomi kreatif, hal ini adalah upaya membangun negeri, sumbangsih nyata dalam upaya bela negara. *** 26
Artikel GEO-EKONOMI POLITIK NUNUKAN DALAM KONSTELASI PERBATASAN STUDI KASUS PEMBANGUNAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA DAN IMPLIKASINYA PADA KEMAMPUAN BELA NEGARA Oleh: Prof. Raldi Hendro Koestoer, M.Sc, Ph.D APU • Staf Ahli Menko Perekonomian • Profesor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia PENDAHULUAN Pada hari kemerdekaan RI ke-72, United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN) di New York mengukuhkan usulan Indonesia atas kepemilikan 16.056 pulau. Hal ini yang kemudian membuat Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Panjangnya garis pantai serta kondisi mega-biodiversity dalam kategori keanekaragaman hayati, membuat kawasan pesisir Indonesia sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. Berbagai wilayah di Indonesia merupakan tujuan wisata wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kebutuhan konsep perencanaan tata ruang wilayah darat, laut, maupun pesisir, perlu berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keamanan negara. Diskusi tentang penataan ruang perbatasan tidak saja perlu menggarisbawahi pemanfaatan potensi sumber daya yang lestari, optimal dan seimbang, tetapi juga aman dari sisi ketahanan dan keamanan/pertahanan nasional. Untuk menjamin hal tersebut maka implementasi nyata Bela Negara dibutuhkan. Luas Wilayah Indonesia tidak hanya sekadar wilayah daratan, namun mencakup juga wilayah lautan yang luas. Dalam konteks wilayah perbatasan, beberapa wilayah Indonesia berbatasan dengan laut namun di saat bersamaan juga berbatasan dengan daratan. Contoh wilayah tersebut yaitu wilayah Kalimatan Utara, selanjutnya disebut sebagai Kaltara. Hal ini menjadikan lokasi tersebut memiliki potensi yang 27
rentan bagi keamanan Negara. Hal semacam ini masih jarang didiskusikan para pakar tentang keruangan, alih- alih dinamika Geo-Ekonomi Politik serta implikasinya dalam konsep Bela Negara. Tulisan ini mengulas strategi pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Nunukan, dalam perspektif geo-ekonomi politik. Konsep Geo-Ekonomi Politik tidak akan lepas dari perspektif penataan ruang. Pada bagian selanjutnya dipaparkan tentang keterkaitan penataan ruang dan pembangunan yang relevan bagi konstelasi strategis Nunukan sebagai salah satu wilayah perbatasan terpilih dan juga sebagai basis Bela Negara. SEJARAH NUNUKAN DAN ONE MAP POLICY Kalimantan Utara memiliki sejarah panjang dalam hubungan perdagangan dan budaya dengan beberapa daerah tetangganya, seperti Sabah dan Brunei Darussalam. Sebermula Kalimantan Utara adalah kelompok awal manusia ras Australoid yang hidup 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, ras Australoid kemudian berasimilasi dengan ras Mongoloid yang berasal dari daratan Asia dan persebarannya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai nusantara. Kedatangan mereka menandai dimulainya lomba perebutan kekuasaan Kadazan Duzun dan Murut di Kalimantan yang kemudian ditandai dengan keberadaan Kerajaan Poni di awal abad ke-6 Masehi. Catatan mengenai Kerajaan Poni muncul dalam tulisan navigator China. Pada abad ke-7, Kerajaan Poni diserang Kerajaan Budha Sriwijaya dari Sumatra dan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Kerajaan Poni tetap terkelola dengan baik, sehingga masih dapat berkuasa selama beberapa abad, dan akhirnya menjadi negara kapal Majapahit di Nusantara pada abad ke-14. Di sisi lain, Kesultanan Brunei memerintah dari abad ke-14 sampai abad ke- 19. Wilayahnya meliputi bagian utara Kalimantan dan Filipina selatan. Di bawah Kesultanan Brunei, perdagangan berkembang dan hubungan budaya antara komunitas di wilayah tersebut diperkuat melalui perkawinan silang antara penduduk asIi dan pendatang. Kesultanan memberi wilayah timur Sabah kepada Sumber: indonesiamengajar.org 28
Sumber: Sultan Sulu sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk mengakhiri pemberontakan di kesultanan Brunei pada 1658. Akibatnya terlihat hingga sekarang dengan pembagian wilayah geografis Sabah dan Kalimantan Utara yang terletak di bagian timur tengah dan timur Borneo utara. Inggris mendapatkan pijakan di Kalimantan pada awal abad ke- 17. Persaingan dagang dari barat terlihat saat Belanda memulai perdagangan di pantai barat pada tahun 1604, dan Inggris yang turut muncul sekitar tahun 1609. Pada tahun 1698, Inggris memiliki permukiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun, kedudukan Inggris tersebut tergeser oleh Belanda yang kemudian mendominasi wilayah pesisir selatan dan barat Kalimantan. Inggris mengalihkan pengaruhnya ke utara, dan pada tahun 1756 Inggris menguasai Pulau Balangbangan di timur laut. Pos Militer Inggris didirikan pada saat itu, tetapi pada tahun 1775 diruntuhkan oleh penduduk setempat. Masa kolonialisme barat bermula saat Penyebaran pengaruh pengaruh Belanda di Kalimantan bagian selatan dan timur dimulai dengan penyebaran pemulihan otoritas di Jawa pada tahun 1816. Serangkaian perjanjian dengan Sultan Banjarmasin kemudian berpuncak pada perjanjian tahun 1817. Pada tahun 1830-an, Belanda mengklaim wilayah Tidung yang lebih utara. Atas dasar kesepakatan dengan Inggris pada tahun 1824 dan 1871, Belanda membatasi bidang kepentingan mereka di wilayah ini. Sebagian besar Kalimantan dialokasikan ke Hindia Belanda, sedangkan wilayah bagian utara, termasuk Sarawak, Kesultanan Brunei, dan Kalimantan Utara, dikelola Inggris. perbatasan telah dimulai sejak zaman Kerajaan Tidung/Tarakan, Kesultanan Sulu dan Bulungan. Kesultanan Bulungan diawali dengan pemerintahan Datuk Mencang. Beliau adalah seorang bangsawan Brunei yang menikah dengan Asung Luwan, suku bangsa Kayan keturunan Jauwiru. Pada tahun 1850, Sultan Bulungan, Muhammad Alimuddin Amirul Muminin Kahharuddin bin Sultan Alimuddin, menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Selanjutnya pola perdagangan sangat terkait dengan aspek keagamaan, dan hal ini berdampak pada pengembangan Islam di wilayah Jalur perdagangan antarwilayah 29
Nunukan dan sekitarnya. Transaksi perdagangan di perbatasan menjadi menonjol saat masing-masing wilayah dideklarasikan sebagai Negara. Implikasi dari konteks pengambilalihan wilayah Tidung menunjukkan bahwa Nunukan merupakan kawasan strategis bagi perdagangan antarwilayah dan internasional, sehingga kekuatan penguasa saat itu menjadi dominan. ini, Nunukan adalah salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam konstelasi geografis, Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pelabuhan Nunukan lintas batas dengan Tawau, Malaysia. Dalam pembagian wilayah administrative, Kabupaten Nunukan memiliki 5 wilayah yaitu Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Gambar 1 memperlihatkan peta administrasi Kabupaten Nunukan serta pulau Sebatik Saat juga pelabuhan yang dimiliki sebagian oleh Sabah, Malaysia di bagian utara, dan Provinsi Kaltara di bagian selatan. Indonesia memasuki Kebijakan Satu Peta Nasional/KSPN (One Map Policy/ OMP). Kebijakan KSPN menekankan pentingnya informasi geospasial sebagai sarana peredam konflik penguasaan tanah di Indonesia. Konsep KSPN pun dimaksudkan sebagai rujukan berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Sejalan dengan waktu, Dalam konteks keruangan, konsep RTRW adalah pedoman suatu wilayah guna mengarahkan pola pembangunan di wilayahnya. Hal ini tidak luput dari manfaat potensi ruang kabupaten dan kota wilayah Gambar 1: Sebaran Tata Ruang Kabupaten Nunukan(2012-2022) 30
perbatasan. Bahkan saat ini, Kaltara telah mengusulkan suatu lokasi sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Penerapan KEK ini tentu dimaksudkan pada saatnya sebagai impetus/penggerak ekonomi bagi wilayah Kaltara. Sesuai dengan salah satu tujuan Nawacita, adalah membangun dari pinggiran, maka pola Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi sorotan Pemerintah guna membangun daerah tepi atau perbatasan. KONSTELASI PERBATASAN INTERNASIONAL ekonomi wilayah diharapkan bisa memberi jalan keluar yang bersifat positif. Kegiatan Heart of Borneo (HoB) adalah contohnya adalah kerjasama sub-ekonomi wilayah antara 3 negara, yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia, di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. HoB berupaya membangun pola Ekonomi Hijau (Green Economy). Pertemuan 3 negara dalam HoB dilakukan pada bulan Oktober 2017 di kota Tarakan. Bahkan di tempat yang sama, pada awal bulan Desember 2017, BIMP EAGA melaksanakan Ministerial Meeting. Wilayah perbatasan tidak akan menjadi menarik, mana kala tidak ada suatu daya tarik ekonomi tertentu. Bahkan wilayah tersebut akan cenderung sensitif menjadi wilayah penguasaan politik belaka. Untuk mengubah citra terhadap pola-pola pertikaian di wilayah Indonesia perbatasan antarnegara, konsep Brunei Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) diupayakan sebagai gagasan strategi kerja sama multilateral dalam bidang perekonomian. Singkatnya, daripada menjadi kawasan pertikaian, kerjasama sub- konsep BIMP EAGA memperlihatkan konstelasi hubungan secara lintas batas yang dituangkan menurut kaidah Geo- Ekonomi. Secara samar, bentukan Geo-Politik pun mulai diperkenalkan. Hal ini ditunjukkan dengan pola tempat pertemuan untuk masing-masing kegiatan BIMP EAGA, yaitu di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan konsep Nawacita, pengembangan wilayah di kawasan perbatasan merupakan salah satu target yang Perkembangan dalam 31
dicanangkan. Prinsip pengembangan "ada gula, ada semut" menuntut adanya peningkatan pembangunan infrastruktur melalui pola-pola kerjasama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. tersebut berlangsung pada bulan Agustus 2017 di Tanjung Selor. Pengembangan kawasan dan infrastruktur tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. investasi, Gubernur Kaltara, pada kesempatan pertemuan dengan Menko Kemaritiman mengatakan bahwa Kaltara termasuk dalam pengembangan prioritas investasi bantuan RRT. Belakangan ini, Pemerintah RRT melalui program OBOR, One Belt One Road, khususnya Belt Road Initiative, menawarkan investasi pengembangan infrastruktur, utamanya pengembangan di Kawasan (KIPI) Industri dan Pengembangan Tanah Kuning-Mangkupadi. Selain itu, termasuk juga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Kayan. Penawaran ini merujuk pada tawaran pihak RRT terkait pengembangan Belt Road Initiative, di mana Kalimantan adalah lokasi yang strategis. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi Geo-Politik memegang peranan penting dalam memperlancar, atau sebaliknya, menghambat kegiatan pembangunan yang mungkin terjadi. Dalam pengembangan Infrastruktur Dalam pengembangan KIPI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan salah satu BUMN terkemuka yaitu PT Wijaya Karya. Kegiatan telah memberikan kepastian infrastruktur, terhadap percepatan pembangunan disusul pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan PLTU dengan PT Inalum, dan kelanjutan pembangunan PLTA, jembatan Bulungan-Tarakan, serta KIPI. Meskipum Kaltara merupakan provinsi termuda di Kalimantan, kondisi alamnya memiliki potensi yang besar dan oleh karenanya pengembangan infrastruktur dibutuhkan guna mendukung pengembangan Provinsi Kaltara secara keseluruhan. Pemda Kaltara Jika ditinjau dalam perspektif makro-regional, konstelasi wilayah perbatasan menjadi sorotan yang sangat menonjol. Dalam hal ini, Nunukan sebagai salah satu lokasi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik dalam perbatasan darat maupun perbatasan laut, merupakan pilihan utama untuk didorong pembangunan fisiknya. Dengan adanya pembangunan fisik, tentu kemajuan ekonomi dan transaksi barang dan jasa di wilayah perbatasan menjadi semakin semarak. Hal ini tentu akan meningkatkan upaya penciptaan "gula" atau daya tarik ekomomi di wilayah perbatasan. Berkaitan itu, dibutuhkan perangkat sektor dalam dengan menunjang kepentingan transaksi di wilayah perbatasan. Ketersediaan aparat pemerintah seperti bea cukai, imigrasi dan pemangku kepentingan lainnya perlu dipersiapkan; publik dengan demikian sektor penunjang sektor lainnya seperti lembaga keuangan dan perbankan. juga Kembali pada konsep Nawacita, pola perhubungan antarpulau, perbatasan, wilayah khususnya dijangkau melalui pengembangan jalur Tol Laut. Kapal pengangkut logistik "Tol Laut" berkapasitas 500 DWT/400 ton (dead weight tonnage atau bobot mati) berlayar dengan rute: Tanjung Perak di Surabaya - Belang-Belang di Mamuju - Sangatta Kutai Timur - Gambar 2 Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Provinsi Kaltara 32
Sebatik di Nunukan - Tanjung Perak di Surabaya. Tol Laut sangat besar pengaruhnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang pada dasarnya masuk dalam lintasan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagian ke2, yaitu garis khayal palung laut yang terletak antara pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. ALKI 2 ini memiliki potensi keunggulan komparatif yang memadai. Dengan tingkat kedalaman laut yang melebihi dari 22 meter, kondisi jalur tol laut alamiah ini akan memberi kemudahan konektivitas bagi kapal- kapal besar mengarungi selat Makasar. Paket-paket ekonomi dan kebijakan Tol Laut yang cenderung membantu kelancaran distribusi keluar masuk barang diperlukan baik di daerah sendiri maupun daerah lain. Kecenderungan harga komoditas yang mulai stabil tampak dalam tiap transaksi perdagangan antar wilayah. Hal ini terlihat terutama dari harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit atau CPO serta batubara. Keduanya dinilai cukup menarik bagi investor untuk menambah kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar dunia. Tol Laut yang dipelopori PELNI memiliki dampak nyata terhadap berbagai aspek, antara lain penurunan harga komoditas, peningkatan ekspor, juga pemerataan distribusi barang dan angkutan. Kedua, merunut dari situasi sejarah, perlakuan terhadap pola penggunaan tanah perlu memperhatikan kepentingan pemanfaatan ruang yang lestari, seimbang, serta aman. Untuk itu, perencanaan RTRW pun perlu dibangun dengan memperhatikan aspek Bela Negara khususnya potensi dan kemampuan Bela Negara yang ada. Hal ini mengingat bahwa kemampuan Bela Negara memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan spatial di wilayah perbatasan demi keamanan komunitas, bangsa dan negara. Keterkaitan RTRW yang berbasis pada kepentingan mega- biodiversitas, membutuhkan penyertaan konsep berbasis pertahanan keamanan wilayah perbatasan. Dengan demikian, perspektif strategis Geo-Ekonomi Politik menjadi semakin nyata, demikian pula kekhususan kemampuan Bela Negara pun menjadi nyata. Ketiga, pembangunan ekonomi berbasis kepentingan wilayah memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Di satu sisi pembangunan Geo Ekonomi wilayah perbatasan menjadi daya "penarik". Dalam hal ini, penting halnya penciptaan kesempatan kerja dan berusaha dengan dibangunnya infrastruktur pasar, pertokoan dan jasa STRATEGI PERBATASAN KEMAMPUAN BELA NEGARA PEMBANGUNAN DAN IMPLIKASI WILAYAH PADA Secara ringkas, pembangunan wilayah Perbatasan Kawasan Nunukan dapat dicatat beberapa butir penting yang patut ditindaklanjuti. Pertama, sejarah menunjukkan bahwa wilayah Nunukan merupakan daerah strategis bagi perdagangan dan kepentingan keamanan. Terlebih lagi, pada saat masing-masing wilayah menentukan batas negaranya. Berkenaan dengan ini, implementasi Bela Negara di wilayah ini menjadi krusial dan perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Dalam hal ini, implementasi Bela Negara tidak saja melindungi komunitas setempat termasuk untuk keamanan perdagangan, tetapi juga secara alamiah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dan negara di wilayah perbatasan. 33
lainnya, termasuk menyatukan wilayah pinggiran melalui jalur Tol Laut. Di sisi lain, situasi transaksional di kawasan perbatasan dapat mengundang dan memberi peluang penyusupan berbagai aspek yang tidak diinginkan serta berdampak pada ketertiban umum seperti penyebaran narkoba, masuknya barang dan komoditas illegal, dan keberadaan imigran gelap. Untuk itu, peningkatan kecakapan para aparat, baik sektor maupun keamanan, menjadi tantangan pembangunan ke depan. Dengan demikian, implikasi pembangunan di wilayah perbatasan sangatlah jelas, yaitu sangat dibutuhkannya peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM yang andal dan penuh rasa cinta akan negara, menjadi kunci keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, program-program pengembangan SDM berupa pelatihan sektor, termasuk adanya pelatihan Bela Negara yang sesuai, menjadi hal utama yang perlu diupayakan. perlu diperhatikan. Di sisi lain, kewaspadaan yang tinggi perlu diimbangi kemampuan yang memadai untuk mengelola kemungkinan konflik yang terjadi di wilayah perbatasan, baik yang terkait ruang atau pertanahan, ataupun permasalahan sosial yang mungkin timbul. Dinamika Geo-Ekonomi Politik semacam ini perlu dikelola oleh SDM di segala bidang yang tidak hanya andal dalam pekerjaannya secara spesifik, namun juga cinta terhadap tanah air. Oleh sebab itu, dalam strategi pembangunan wilayah perbatasan, perencanaan yang matang dalam perspektif geo-ekonomi politik, dan penataan ruang, perlu pula memperhatikan kondisi potensi dan kemampuan bela negara yang ada di wilayah tersebut. *** REFERENSI Keempat, perspektif Geo Politik dalam investasi asing menjadikan pembangunan Nunukan semakin semarak, tetapi pada saat yang sama, justru membutuhkan langkah kehati-hatian dalam keputusan kebijakan investasi, khususnya dalam konteks keamanan bagi wilayah perbatasan. investasi RRT dengan pola Belt Road Initiative-nya memberi keleluasaan bagi kapal-kapal asing memanfaatkan jalur ALKI 2 guna mengintai dan bahkan meyusup ke berbagai wilayah perbatasan Indonesia secara bebas. Lebih-lebih karena Indonesia saat ini sedang membuka jalur Tol Laut untuk mendorong pembangunan wilayah perbatasan. Hal ini menuntut adanya konsep keamanan menyeluruh melalui pemberdayaan masyarakat - hal yang perlu menjadi materi dalam program pelatihan Bela Negara. Sebagai contoh, h t t p : // w w w. t r i b u n n e w s . c o m / t a g / k a l i m a n t a n - diakses pada 15 November 2017. diakses pada 15 November 2017. diakses pada 15 November 2017. Lord, Montahue dan Chang, Susan (2017), Prefeasibility Study of Sabah North Kalimantan Cross Border Value Chains, ADB (draft). PENUTUP Indonesia, baik wilayah darat maupun laut, mengalami perkembangan geo- ekonomi dan politik yang meningkat tajam. Khususnya wilayah Nunukan, Kalimatan Utara, perkembangan pembangunan yang ada dapat berpengaruh pada kondisi kerentanan keamanan negara. Kondisi perkembangan pembangunan pesat yang disertai peningkatan kerentanan bagi keamanan negara menjadi semakin Wilayah perbatasan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. Website Kemenko Perekonomian, diakses pada tanggal 16 November 2017 34
Artikel CAPAIAN 3 TAHUN KABINET KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN Oleh: Tim Redaksi Kebijakan Pertahanan Negara disusun sesuai dengan Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, khususnya Nawacita pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; Nawacita ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran, serta Nawacita ke-delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa. Untuk itu, Kebijakan Pertahanan Negara disusun untuk mencapai 5 tujuan, yaitu: 1. Membangun TNI yang Profesional, dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. 2. Pengamanan Perbatasan. 5. Mewujudkan Kesadaran Bela Negara sebagai bagian dari Pertahanan Rakyat Semesta dan Gerakan Revolusi Mental Untuk tujuan pertama yaitu Membangun TNI yang Profesional, dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara, telah ditunjukkan dengan terus meningkatnya anggaran pertahanan negara dari tahun ketahun. Anggaran ini antara lain untuk membangun kesejahteraan dan profesionalisme prajurit. Untuk kesejahteraan Prajurit diwujudkan dalam bentuk pembangunan perumahan yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR, pada tahun 2015 telah dibangun 4.946 unit rumah negara untuk prajurit. Total rumah yang telah dibangun hingga tahun 2017 adalah 7.761 unit rumah. 3. Ikut Serta Mewujudkan Perdamaian Dunia 4. Membangun Industri Pertahanan Dalam Negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing Untuk Profesionalisme Prajurit sebagian besar anggaran Kementerian Pertahanan digunakan untuk melengkapi alutsista agar Kekuatan Pokok Minimum 35
(MEF) dapat tercapai. Hingga tahun 2017 ini, capaian pemenuhan MEF diproyeksikan mencapai 50,9%. Beberapa alutsista terbaru TNI adalah: tank Leopard, rudal Arhanud, pesawat F-16, kapal fregat KRI RE Martadinata, serta kapal latih KRI Bima Suci. Pos Pengamanan Perbatasan, baik di Kalimantan, Papua maupun NTT sebanyak 80 pos. Berbagai pengembangan sarana dan prasarana juga telah di lakukan, di Natuna jalur pacu Lanud R. Sajad telah diperpanjang. Di Pulau Sebatik, Nunukan dibangun dermaga dan menara Sei Pancang. Tujuan kedua adalah Pengamanan Perbatasan. Guna menghadirkan negara dan memberikan rasa aman bagi warga negara di wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan telah membangun Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Kalimantan sepanjang 1246 km. Selain itu, Kemhan juga telah membangun dan merenovasi Di Papua dan NTT juga dibangun jalur logistik menuju pos-pos perbatasan sepanjang 40 dan 10 km. Selain itu, telah melengkapi alat peralatan di daerah perbatasan, seperti: alat berat zeni dan Pesawat Tanpa Awak. 36
Ikut Serta Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan telah mengirimkan lebih dari 2.700 orang Pasukan Perdamaian Dunia PBB setiap tahunnya. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar di dunia yang mengirim Pasukan Perdamaian untuk PBB. Berbagai kerjasam melalui pertemuan bilateral dan multilateral dibidang pertahanan dilaksanakan tiap tahunnya. Dalam berbagai pertemuan tersebut, telah disampaikan 4 isu keamanan regional penting yang harus diantisipasi bersama, yaitu: Korea Utara, Laut Cina Selatan, Filipina Selatan dan Rohingya. Dengan Tujuan ketiga adalah harapan seluruh negara di kawasan harus bekerja sama, memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan, sehingga ke empat isu tersebut dapat diselesaikan dengan damai. Kerjasama pertahanan di kawasan ini diinisiasi Kemhan dan wujudkan dalam bentuk Patroli Trilateral di Laut Sulu dan Patroli Udara Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina. Tujuan ke empat adalah Mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing sehingga meningkatkan kontribusinya pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum. 37
Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri terhadap Kekuatan Pokok Minimum telah meningkat dari 28,1 % di tahun 2014 menjadi 44,66% di tahun 2016. Telah ditetapkan 7 prioritas industri strategis untuk dikembangkan, antara lain adalah pembuatan medium tank yang dilaksanakan oleh PT. Pindad bekerja sama dengan Turki. Pada HUT TNI tanggal 5 Oktober yang lalu, prototipe medium tank yang pertama telah sukses mengikuti defile. Penguasaan teknologi kapal selam dilakukan melalui PT. PAL bekerja sama dengan Korea Selatan. Kapal Selam pertama telah selesai dan telah bergabung dengan TNI AL, yaitu KRI 403 Nagapasa, yang juga tampil pada HUT TNI 5 Oktober yang lalu. Kapal Selam kedua juga telah selesai dan saat ini sedang menjalani pengujian di laut. Sementara Kapal Selam ketiga sedang dalam proses pengelasan di PT. PAL. Diharapkan, Kapal Selam kedua dan ketiga dapat diserahkan ke TNI AL di tahun depan, 2018. Tujuan Kementerian Pertahanan yang terakhir adalah Mewujudkan Kesadaran Bela Negara. WNI sebagai bagian dari Pertahanan Rakyat Semesta dan Gerakan Revolusi Mental. Hingga tahun 2017, diproyeksikan telah terbentuk 74,3 juta orang kader Bela Negara di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari program ini, Kementerian Pertahanan telah membuat film Seteru yang telah diputar di bioskop. Menhan juga telah berkeliling ke berbagai kampus dan pesantren di Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai Bela Negara. Sementara program pembentukan kader dan pelayaran Bela Negara dilakukan secara intens dan rutin di seluruh propinsi selama 3 tahun terakhir. *** 38
Sekilas Berita PERUSAHAAN AS LOCKHEED MARTIN DUKUNG INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX Proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan mendapat dukungan dari pihak Lockhhed Martin, salah satu perusahaan besar di bidang pertahanan dan kedirgantaraan asal Amerika Serikat. 24 pesawat tempur F16 hibah dari Amerika Serikat yang telah ditingkatkan kemampuannya. Sebanyak 16 pesawat sudah diserahkan kepada TNI AU. Sedangkan sisanya sebanyak enam pesawat terakhir saat ini sudah memasuki tahap akhir dan akan diserahkan pada bulan ini. Lockheed Martin adalah salah satu perusahaan pertahanan di dunia yang mengembangkan dan memproduksi berbagai pesawat, kendaraan darat, kendaran tak berawak, rudal dan senjata pandu, sistem pertahanan rudal, sensor dan radar, sistem maritim, satelit dan peluncur satelit, sistem dan teknologi IT. Menhan menyampaikan terima kasih kepada pihak Lockheed Martin atas dukungan yang disampaikan kepada Indonesia. Dengan komunikasi secara langsung antara Kemhan RI dengan Lockheed Martin ini maka tentunya proyek pengembangan pesawat tempur KFX/ IFX akan berjalan dengan baik. "Lockheed Martin mendukung penuh kerja sama pembuatan KFX/IFX. Lockhhed Martin memiliki hubungan kerja sama yang sangat dekat dengan perusahaan dirgantara asal Korea Selatan, KAI. Atas nama Indonesia, kita juga akan memberikan masukan kepada Pemerintah Amerika Serikat", ungkap Direktur Regional Director, Southeast Asia Lockheed Martin. Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari Lockheed Martin untuk dapat memberikan transfer of teknologi, sehingga para insinyur-insinyur Indonesia dapat sejajar dengan para insinyur dari Korea Selatan dalam proyek pembuatan pesawat Tempur KFX/IFX. *** Dalam kesempatan ini, pihak Lockheed Martin juga menyampaikan terkait dengan pengadaan hibah 39
Sekilas Berita HUBUNGAN PERTAHANAN RI - RUSIA KOMPONEN PENTING DALAM HUBUNGAN BILATERAL Menhan RI menyatakan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Rusia merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua itu, Menhan RI berharap dapat negara. Karena melanjutkan hubungan baik dan kerja sama-kerja sama penting yang telah terjalin antara kedua negara saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia HE. Mr Mikhail Y Galuzin, di kantor Kemhan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Dubes Rusia untuk Indonesia menyampaikan kepada Menhan mengenai kerja sama industri pertahanan kedua negara khususnya pesawat militer Sukhoi yang merupakan produksi Rusia. Selain itu dibicarakan juga mengenai kelanjutan state loan, procurement, maintenance facility center dan simulator. antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang pengadaan Alutsista untuk TNI. Hubungan pertahanan Menhan memberikan saran agar kerja sama pertahanan yang ditandatangani diperluas tidak hanya dalam bidang logistik pertahanan tetapi juga kegiatan pertahanan secara meluas. *** 40
Sekilas Berita RI - KOREA TINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KAPAL SELAM Pertemuan Sekjen Kemhan RI dan Direktor General For KF-X/IF-X Korea membicarakan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral kedua negara khususnya kerja sama di bidang pertahanan. Beberapa hal diantaranya terkait kerja sama di bidang industri pertahanan khususnya dalam pembangunan kapal selam. Diungkapkannya, kerja sama kapal selam ini sangat penting sekali bagi Indonesia, karena bukan hanya membeli kapal selam, tapi di kemudian hari Indonesia juga diharapkan akan mampu membuat kapal selam sendiri. Direktor Korea menyampaikan bahwa Korea siap mendukung keinginan Indonesia untuk membuat dan membangun kapal selam sendiri, khususnya melalui dukungan kerja sama transfer teknologi dengan kemampuan teknologi yang dimiliki Korsel. pertahanan yang sudah terjalin cukup lama perlu dipelihara dan terus ditingkatkan. Selain kerja sama pembangunan kapal selam, masih banyak potensi kerja sama yang harus dilakukan oleh kedua negara. "Mudah-mudahan kerja sama kedua negara dalam pembangunan kapal selam ini berjalan dengan baik. Kedepan kedua negara juga ingin membuat pesawat tempur, yang saat ini dalam proses dan diharapkan berjalan lancar. Inilah kepercayaan Indonesia kepada Korea", ungkapnya. Disamping dukungan transfer teknologi, Korsel melalui Angkatan Laut Korsel juga siap memberikan dukungan sepenuhnya untuk meningkatan kemampuan personil TNI AL dalam hal operasional kapal selam. "Angkatan Laut Korea akan siap mendukung untuk melatih dan meningkatkan kemampuan TNI AL untuk mengoperasikan kapal selam tersebut. Sekjen Kemhan RI juga menyampaikan harapannya agar kerja sama Indonesia dan Korea di bidang *** 41
Sekilas Berita SEKJEN KEMHAN TINJAU PEMBANGUNAN PABRIK NITROGLISERIN DI PT DAHANA (PERSERO) Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja melakukan kunjungan kerja ke PT Dahana yang berada di kecamatan Cibogo, Subang, untuk meninjau secara langsung perkembangan akhir pembangunan pabrik Nitrogliserin (Ng) yang berada di dalam kawasan Energetic Material Center (EMC) milik PT Dahana. Dalam kunjungan kerja sehari tersebut, Sekjen Kemhan mendapat penjelasan singkat tentang maket dan produk oleh Dirut PT Dahana Budi Antono. induction Dilanjutkan dengan penayangan safety kemajuan (induksi penayangan (NG) oleh pembangunan pabrik Nitro Griserin Dirtekbanghan dan diakhiri dengan plan tour meninjau keselamatan), lokasi NG (Nitro Griserin), CE (Catride Emulsion) dan Nonel (Non Electric Detonator). Sekjen berharap, langkah awal ini sangat berarti untuk menentukan langkah selanjutnya menuju hasil akhir yang gemilang dalam menunjang kemandirian industri pertahanan. Ini merupakan nilai strategis pemenuhan kebutuhan nitrogliserin (Ng) sebagai bahan dasar propelan. "Kita mampu dan bisa, yang penting kita selalu bekerja keras. melalui kerja keras, saya yakin kita semua mampu mewujudkan penguatan alutsista TNI," tegas Sekjen. "Selama ini industri senjata, khususnya isian peluru masih didatangkan dari luar negeri, padahal untuk 42
mewujudkan kemandirian dalam negeri, perlu adanya industri yang mampu menyediakan bahan untuk mengarah ke arah tersebut," katanya. Sekjen mengatakan, pertahanan negara bukan hanya jawab Kementerian Pertahanan dan TNI saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk peran BUMN, utamanya peran dalam penguatan industri untuk mendukung penyediaan alutsista TNI sesuai bidang dan fungsinya. tanggung Sekjen sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan tersebut, karena peresmian sarana produksi nitrogliserin (bahan dasar propelan) menjadi salah satu bukti upaya menuju kemandirian Alutsista, khususnya propelan. Semuanya adalah hasil kerja keras anak bangsa yang patut disyukuri dan kita banggakan. Kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri. Industri yang kuat diharapkan mampu memberikan multiplier effect baik terhadap pembangunan ekonomi maupun penguasaan teknologi dari bangsa indonesia. tidaklah berlebihan bila PT Dahana (persero) menjadi salah satu industri strategis indonesia khususnya dalam memproduksi industri propelan dalam menunjang kemandirian industri pertahanan. *** 43
Sekilas Berita KEMHAN ADAKAN PERTEMUAN UNTUK JAGA STABILITAS KAWASAN Kementerian Pertahanan RI mengadakan pertemuan dalam rangka untuk bertukar informasi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Philipina. Acara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/11), antara lain dihadiri perwakilan dari Bais TNI dan Mabes Angkatan. Direktur Analisa Strategi Pertahanan Kemhan (Diranstra) Marsma TNI Ponang Djawoto mengatakan acara ini diselenggarakan mengacu pada komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sebagai prasyarat untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran di wilayah regional dan sekitarnya. Hal ini diperkuat dengan kerjasama trilateral mengenai Laut Sulu yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam kerjasama tersebut ketiga negara sepakat untuk mendorong kerjasama informasi dan pertukaran intelijen serta mekanisme pengembangan database. Diranstra menambahkan bahwa belahan Asia saat ini menjadi pusat, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Seiring dengan terdapat kekhawatiran akan munculnya berbagai ancaman baik ancaman tradisional maupun non-tradisional seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Ancaman tersebut apabila tidak diantisipasi tentu dapat menghambat dan mengganggu jalannya pemerintahan itu 44
yang berdampak pada tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia. Dengan adanya kesepakatan antar beberapa negara, Indonesia berusaha untuk mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih besar dengan negara-negara lain dalam memenuhi cita-cita dan tujuannya dengan berdasarkan azas saling menghormati antar negara. Indonesia akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi kemungkinan tindakan dan mekanisme untuk mengatasi ancaman yang timbul baik dari ancaman keamanan tradisional maupun nontradisional yang merugikan keamanan dan stabilitas wilayah. *** Indonesia juga akan mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam pertukaran informasi dan mengembangkan platform dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya untuk memfasilitasi arus informasi seperti terorisme, radikalisme, dan kekerasan. 45
EDISI NOVEMBER
DESEMBER 2017 46
STRENGTHENING NATIONAL IDENTITY TO INCREASE NATIONALISM TNI AND HANDLING SOCIAL CONFLICT NATIONALISM, CONSUMERISM CULTURE, AND STATE DEFENSE GEO-POLITICAL ECONOMICS IN BORDER CONSTELATION: THE DEVELOPMENT OF NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN AND ITS IMPLICATIONS ON STATE DEFENSE CAPABILITIES 1 EDITION OF NOVEMBER-DECEMBER 2017 - VOLUME 69/NOMOR 53 ENGLISH
EDITION OF NOVEMBER
DECEMBER 2017 2
69/53 EDITORIAL BOARD Advisors: Minister of Defense General (Ret.) Ryamizard Ryacudu NOVEMBER-DECEMBER 2017 Secretary General of MoD Air Vice Marshal Hardiyan Sumintaatmadja Editor in Chief: Head of Public Communication Center of MoD Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos Managing Editor: Chief of Communication Center Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. Information Cooperation of Public Editors: Ltc. Joko Riyanto, M.Si. 1st Lt. Lindu Baliyanto. Graphic Designer: Imam Rosyadi Mandiri Triyadi Photo: Photografers of Public Communication Center of MoD Circulation Staff: Nadia Maretti,M.M. Published by: Public Communication Center of MoD, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Telp. 021-3829151 3
Editorial Dear kind readers, We warmly greet you through this fifth edition of WIRA in 2017. Wira edition of November-Desember 2017 brings materials related to Natinalism Values among others Strengthening National Identity to Increase Nationalism; TNI and Handling Social Conflict; Nationalism Consumerism Culture, and State Defense then Geo-Politial Economics in Border Constelation: the Development of Nunukan District, North Kalimantan and its Implications on State Defense Capabilities To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan. go.id. WIRA magazine can also be accessed online in go.id. 4
Contents 6 21 STRENGTHENING NATIONAL IDENTITY TO INCREASE NATIONALISM NATIONALISM, CONSUMERISM CULTURE, AND STATE DEFENSE Anthony views nationalism as an essential and the important characteristic growth and development of a nation. Smith (1998) for Nationalism requires detailed breakdown on concepts of state, nation, ethnicity, and national identity. According to Anthony Smith, nationalism can be in the form of ideology, or behavior, or both. 27 13 GEO-POLITICAL ECONOMICS IN BORDER CONSTELATION: THE DEVELOPMENT OF NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN AND ITS IMPLICATIONS ON STATE DEFENSE CAPABILITIES TNI AND HANDLING SOCIAL CONFLICT Indonesia's area consists of land as well as vast ocean. In the context of border areas, some parts of Indonesia have sea border, but at the same time also have land border. Based on analysis of the position of TNI during social conflicts should be based on the values of TNI. Hence, the concept and implementation of the roles must always refer to the dynamics of existing strategic environment. 5
Article STRENGTHENING NATIONAL IDENTITY TO INCREASE NATIONALISM By: Darma Agung, M.Si (Han) Alumnus of Indonesia Defense University (IDU) The issue of nationalism once again appears on the surface. Jakarta's Governor Election, the incident of reversed Red and White Indonesian flag in the souvenir book of SEA Games, as well as several events of ethnic group, religion, race, and intergroup offences, have once again whipped and induced Indonesian nationalism. This paper reviews Indonesian nationalism, national identity, and what should be done to make it measurable by not having incidental or reactionary responses towards certain issues. NATIONALISM Ernest Renan - French philosopher - declares that nationalism is a consciousness to unite; it is demanded by obsession to realize noble collective interest and ultimately created a nation or national identity (Jati, 2017, p.9). Guibernau and Rex see nationalism based on the spirit to promote rights of people in a particular territory, hence true nationalism is a willingness to unite without coercion in spirit of equality as well as citizenship (Jati, 2017, p.36). 6
requires detailed breakdown on concepts of state, nation, ethnicity, and national identity. According to Anthony Smith, nationalism can be in the form of ideology, or behavior, or both. As ideology, nationalism represents system of ideas that demand rights to self-determination (Smith, 1991, p.72). Meanwhile, according to Connor, nationalism is a question of loyalty. Nationalism is nationalism against state, including all legal citizens, irrespective of ethnicity, national identity and culture (Kellas, 1998, p.67). This kind of nationalism is expressed as patriotism. Carlton J. H. Hayes sees patriotism as loyalty to citizenship and state (Hayes, 1960, p.10). Such nationalism is expressed in terms of national interest, that is, part of national identity that capable of inducing nationwide mass mobilization to maintain or to enhance it (Bloom, 1990, p.83). in defining nationalism are ethnic nationalism, citizen/social nationalism, and official nationalism/state (Kellas, 1998, p.66). Ethnic nationalism refers to primordial bond, i.e. movement and ideology of ethnic group whose purpose is to form nation-state, shared history foundation, language, territory, ethnic group, or other cultural marks that create a sense of belonging to perceived as a nation. Citizen/social nationalism is nationalism that defines based on social and cultural ties rather than basic origin (Geertz, 1996, p.43). Official/state nationalism Three approaches INDONESIA NATIONALISM Arqom Kuswanjono states, "...both Yamin, Soepomo, and Soekarno put unity and nationalism at the first place in their formulation of state foundation. We cannot build Indonesia without nationalism" (Fikri, 2016). While Firman Noor defines nationalism as a sense of nationality, or "the willingness to unite in the basis of historical dialectics and common vision and future interests in which the spirit of humanity is Source: 7
the foundation." More specifically, Indonesian-ness is associated with equality, justice and democracy values that are overshadowed by values divinity and unity" (Noor, 2007). Indonesia nationalism is defined in reference to external enemies and domestic sympathizers including some indigenous ethnic groups of Nusantara (Leifer, 2000, p.157). Indonesia nationalism is developed not only based on negative reactions to colonial government rules, but also in positive reactions to territorial borders of colonial state governments that are assimilated into national claims (Leifer, 2000, 158). Identity (Indonesia) is not rooted in the dominance of ethnicity, although culturally, Javanese has accounted for 60 percent of total 210 millions national population (Leifer, 2000, p.159). However, according to Yonky Karman, after a century of National Awakening, Indonesian nationalism is still ambiguous. This refers to the ambiguity of Indonesian citizens' attitudes toward national identity expressed when abroad and within the country. When abroad, we introduce ourselves, "I am Indonesian". Adding ethnic group or religious primordial identity is not expected, nor is it relevant. When we are abroad, we only highlight the identity of Indonesian-ness. However, within the country, we can easily highlight the identity of elements of Indonesian-ness and build primordial sentiments. In the name of democracy, religious consciousness is expressed excessively to undermine national unity (Karman, 2017). NATIONAL IDENTITY National identity is usually based on shared culture, religion, history, language, or ethnicity. "Nation creates national identity", and this shared identity makes people have a sense of belonging to a nation (n.n., 2016). Billig - in his book Banal Nationalism - states that an identity 8
can be found from habits in social life including the way of thinking and the use of language. He also stated that having a national identity also involves physical, legal, social, and social conditions in one's homeland (Billig, 1995, p.8). On the other hand, Triawan Munaf, Head of Creative Economy Agency, in responding to criticism on "Saya Indonesia, Saya Pancasila" (I Indonesia, I Pancasila) slogan, argued that Indonesian identity is Pancasila. "Since Pancasila should be within the bloodstream and heartbeat of ALL Indonesia people... Pancasila teaches us to understand our diversity [...]." The problem of interpretation on Pancasila identity also revealed by Yonky Karman: What is the form of Pancasila in practices? It is to point out that Indonesia practically has never had a perfect implementation of Pancasila in its entirety or in detailed principles. Pancasila is an ideal norm. In Soekarno's term, Pancasila is a dynamic leidstar - leading star that moves people to struggle, to guide the nation during movements, to concentrate the nation's energies to realize the goals of nation. If the nationalism of Pancasila becomes the guideline for nation and state life, hence it would be a magnet for citizen participation to do their best for nation and state (Karman, 2017). Pancasila values become the unifying principle of the nation (Fikri, 2016) even though in the history, each regime has its own interpretation over Pancasila. In Soeharto era, Pancasila was used as political tool to legitimize muzzling opposing groups. Irwan Abdullah said that national integration cannot be achieved only with political nationalism, but it needs a common ground that can be the basis for building harmony in society. In the context of looking for that common ground, diversity can be the choice, since diversity - besides being trigger of intergroup conflict - can also be potential tool to create harmony. Diversity offers a potential for harmony - the basis for collective identity that gave birth to cultural nationalism and not simply political nationalism (Fikri, 2016). Picture 1. Factors Affecting Nationalism Based on Political Dynamics 2007-2014 Source: Nina Andriana, 2017, "Relasi Nasionalisme dan Sentimen Religi pada Era Globalisasi", dalam Wasisto Raharjo Jati (Ed), Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 94. 9
ideology has dynamic interpretation risk. That condition lead to multiple interpretations, interpretation that is stirred according to particular interests or groups, or interpretation inclined to liberalism, socialism, or certain religious views. Changes in interpretation of Pancasila values will certainly change the meaning of nationalism and national identity. Pancasila as an open Based on multicultural and multiethnic societies, diversity is one of the nation's identities. Even though Indonesia is not the only country with heterogeneous community character, cultural diversity as well as diversity values in the society must be preserved due to early aspiration in building "all for all" state. Soekarno and other Indonesia founders put on a state that is not only for one individual, specific group or community but also for all Indonesian people. Such diversity should be maintained and guaranteed by the Constitution. In fact, not all sub-cultural identities are currently recognized legally, for example Sunda Wiwitan sub-ethnic group. The existence of globalization characterized by advances in telecommunications and transportation fields have eased mobility of the population that potentially change the demographic structure of any country's, national identity and nationalism. Globalization also poses threats to the loss of Indonesian identity (Karman, 2017). Ryamizard Ryacudu (Kemhan, 2017) argues that the key strength of Indonesia in facing inevitability of modernization and new globalization is by strengthening the nation's identity and building Picture 2. Maps of Countries Based on Cultural Diversity Source: Jroehl, List of Countries Ranked by Ethnic and Cultural Diversity Level, List based on Fearon's Analysis, Commons Wikimedia, 23 Oktober 2016. 10
solid unity and integrity of all components of the nation through strengthening the awareness of state defense and the cultivation of Pancasila values revitalization. In this case, the values of nationalism are the capital forces and the binding of Indonesian nation unity in facing every challenge in dynamics of globalization. MEASURING NATIONALISM Nationalism and patriotism need to be measured to know exact nationalism level of Indonesian society. This measurement is certainly very broad, both by definition, concept, and method of calculation, as well as inviting academic debate for certain. However, it is necessary to be done. Malaysia has introduced the National Patriotism Index in 2015, which indicators includes: nationality, loyalty to the kingdom, official use of Malaysian language, population trends, racial interaction, use of local products, and so on. South Korea has also conducted similar Patriotism Index; with its main indicator is the willingness to take up arms to fight in war. Other surveys also have indicators relating to the pride of living in a country, the desire to change nationality or move to another country, and so on. Pamela Conover and Stanley Feldman measured patriotism surveys that looking for opinions of agreement or disagreement of respecting the country, pride to be citizens, feeling upset of flag burning, loving the country, selling state secrets, proud of the national anthem, and so forth. through YouGov's survey on globalization towards respondents from 19 countries including Indonesia in October 2016 also illustrated Indonesian nationalism and the paradox of Indonesian society. Respondents from Indonesia as much as 61 percent do not agree that the country will become stronger if it has a common culture, while on the other hand 36 percent of respondents agree. Indonesian people also do not resistant to immigrants based on 73 percent answers that state immigrants have neither positive nor negative impact to the country. However, if there is an opportunity to move to another country, 48 percent of respondents choose to move, while 47 percent of respondents prefer not to move. On the other hand, 72 percent of respondents said that globalization provides benefits. That answer somehow contradictory to the fact that 78 percent of respondents agree that Indonesia should be able to meet its own needs without depend on imports whatsoever from other countries. Yet, a study conducted in 2013 show that 11
only 34 percent of people buy local products (Tempo, 2013). CONCLUSION Table1. Development of Indonesia Corruption Database Cases Defendants 2001 - 2009 549 831 2010 - 2012 740 1000 Nationalism should not just stick out to respond to flash issues. But, in today's socio-political dynamics of society, nationalism seems to be a political commodity. In fact, the state founders have put the principle of nationalism as one of the fundamental principles of the state. In that case, nationalism should be indicator of life of nation, state, and society rather than highlighting the identity of Indonesian-ness elements and building primordial sentiments. 2013 - 2015 803 967 Total 2321 3109 Source: Liputan6, Kasus Korupsi di Indonesia Menggila, indonesia-menggila, 7 April 2016. Other indicators, for example by measuring the level of corruption through the number of cases and the number of suspects, show that corruption in Indonesia is still quite high. This certainly raises questions related to nationalism of the perpetrators of corruption. Corruption takes place on almost all lines and levels, from the elites to the bottom of society, as well as in judiciary, legislative, and executive body. Public figures, political figures, or religious leaders seem to take part in corruption. Is this also the national identity and character of the nation? The values of Pancasila should also be the unifying principle of the nation. Diversity should be a tool of national harmonization, the basis for the collective identity that gives birth to cultural nationalism, and not just political nationalism. to reformulate, redefine and review Indonesian nation identity concept, and measuring nationalism level of Indonesian society. It is necessary, since national unitary bonds based on historical fate will not be relevant if every entity in Indonesia no longer has the same vision for the future, nor the same values of society, nation and state life. Ultimately, Indonesia government needs *** Sumber:riaupos.co 12
Article TNI AND HANDLING SOCIAL CONFLICT By: Major Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han) Junior Planner of Education Development Planning in LPPPM IDU INTRODUCTION Professionalism and neutrality - as a symbol of reformation success in the TNI - are driven by enactment of three policies, i.e. Law No. 3 of 2002 on State Defense, and Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Army. Those law products have accelerated TNI reformation yet having some implications. The fact that "Defense" and "Security" domains have been divided strictly between TNI and Police has made TNI's functions be separated in the formal aspects of the institution from the society. The position of TNI that wants to maintain its professionalism and neutrality might have to be redefined to be "out" to the social sphere. On the other hand, there is a need of in-depth analysis whether it is true that various social conflict triggers have only been influenced by instability in the security aspect, or is there any other aspects that contribute to such conflicts. REVIEW IN STRATEGIC ENVIRONMENT ASPECTS TNI and social conflict studies should be based on the current strategic environment dynamics. Factors to be assessed should be influencing factors that might affect TNI position in responding to social conflict situations, such as: a. Ideological Aspect. As it is conveyed in PJ (1993), the existing existence of Suwarno 13
Pancasila is rooted in history, civilization, religion, and a long-standing state administration in Indonesia. Therefore, various aspects of life of the nation including pattern of economic needs fulfillment have followed every change that directly or indirectly clash with socio-cultural dimension Ideology has brought a strong correlation to the order of rules governing TNI relations with the community. The spirit of Pancasila as the source of all sources of law and regulations has inspired TNI interactions. Technically, it can be included in overcoming social conflict efforts. The problem is not ended at that point. Along with every regime change, the mechanism patterns and doctrines that regulate TNI in handling various community conflicts also shift to follow interpretation of the leaders on reign. The interaction pattern in the interaction. can be easily seen. For example, during Old Order regime, military power is the power of the ruler; during New Order regime, TNI had strong position with its double functions; and during the reform regime, TNI's professionalism is being put forward. Those changes clearly indicate that TNI indeed has a dominant lunge in coloring social life of this nation. Those things also prove that ideological aspect of delivering Pancasila in its implementation depends on how the system of government translates this ideology, yet it is not necessarily based on the "taste" or the policy of its leader. However, every action of TNI is always associated with handling ideological conflicts; and conflicts definitely give color to every history record of any nation. The existence of communism, socialism, Marxism, or even the realms of religious fundamentalism are 14
the ideological challenges faced by the TNI in its effort to preserve the purity of Pancasila as state ideology. actions. Hence, TNI will become more effective in maintaining the current national security situation. b. Political Aspects. The political situation is closely related to the stipulation of government policy in regulating various sectors of national and state life. Using in-depth analysis, the existence of Indonesian citizen in positioning its involvement in community life is strongly influenced by existing political system. TNI only moves under the umbrella of state law that upholding civil supremacy principle. TNI, with its functions as deterrent, prosecution and restorer, respects the right and limits TNI's ability to handle every social conflict. Therefore, the law as political product of House of Representative strongly influences the existence of TNI's functions and patterns of c. Economic Aspects. In reference to Handling of Social Conflict as stated in Law No. 7 of 2012, social conflict or conflict is "Any disputes and/or physical clashes with violence between two or more groups within the society that take place within a certain time and have a wide impact resulting insecurity and social disintegration that disrupts national stability and impedes national development." In its explanation, there are several factors that cause conflict, including individual disparity, cultural disparity, as well as conflict of interest and social changes. If it is being analyzed carefully, the economic factor gives color to almost all of these factors. 15
Economic disparities are the main trigger of conflict when there is social jealousy in the society. The divergence in the economic level between the rich and the poor is so easy to burst social conflict. Macroeconomic variables such as income, unemployment and inflation factors very often appear on the surface when looking at the root cause of a conflict that occurred. d. Socio-Cultural Aspects. After the reformation of 1998, Indonesia as a democracy country actually experienced more social conflicts occurred in various regions. Social conflict occurs due to freedom and openness in almost every side of social life of society. Often, this freedom and openness makes people feel free but it is not balanced with the obligations as citizens. Various social conflicts have led to disruption of national stability and hampered the development process. If analyzed further, the root of conflict in this country cannot be separated from socio- cultural friction in the midst of society. Both are interconnected, where ideological and political motives act as accelerator. Only with the power of unity of TNI and people, the root of social conflict can be overcome since it still refers to Law No. 7 of 2012 on Handling of Social Conflict. The law also states that the main sources of conflict are from political, economic, socio- cultural, border disputes, natural resources and disproportionate natural wealth distribution. e. Military. In carrying out its role, TNI, as a tool of 16
state in defense field, has duties based on policy and state political decision. It is clearly stated that as military force, TNI only performs its duties as mandated by the law. In the event of social conflict, TNI is subject to the stipulating rules in which domestic security function is the Police's domain. The law expressly determines that TNI is at the position to assist the Police in case of riot or social conflict in the community. The current discussion on the discourse that TNI's role should be expanded in relation to social conflict handling is still ongoing. The base of TNI values are certainly highly upholds prevailing legislation. TNI does not want to be dragged with any interests that want to bias the functions of the TNI as what had happened in the past. Naturally, the army is originated, from, to, and by people. That condition makes TNI would not allow this nation to be torn apart by various social conflicts and merely move on the basis of military professionalism. REPOSITION OF TNI'S ROLE DURING SOCIAL CONFLICT Based on analysis of the position of TNI during social conflicts should be based on the values of TNI. Hence, the concept and implementation of the roles must always refer to the dynamics of existing strategic environment. The base of TNI's fighting values must fundamentally inspire the value of unity of the people. Consequently, TNI has to act directly in dealing with every social conflict in the community. However, reflecting the spirit of upholding civilian supremacy 17
and law, TNI must be professional in its position. TNI should not be trapped in the past nostalgia to place its influence on socio-political life of the community. Pancasila as the source of all sources of law firmly stipulates that all institutions of this country should be based in principle of noble values. All the bases of TNI values should always have the sole ideological basis of Pancasila so that TNI must obey to the values of Pancasila. Furthermore, Pancasila is the way of life of nation and the state so that it is only natural that TNI is always involved in any efforts to solve the problems in the society. To implement that concept, TNI's involvement in handling social conflicts remains on the path of neutrality and professionalism as a derivation of the Pancasila values especially the second and the fifth principles. In addition to that, TNI must be keen to see the dynamics of strategic environment, hence social conflicts must be interpreted in complex and careful manner. There are many conflicts originated from conflicts of interest in the name of political motives. It is only proper if TNI remains professional and in a position to keep its distance from political power. However, facing social conflicts based on economic motives, TNI should be wiser. After the reformation, the conflicts with social inequality background can be resolved with TNI presence. The position of reformed TNI and its close relationship with the people can be utilized to resolve various conflicts of society. The command system in TNI can be an effective means during handling any type of conflict, and it might prevent procedural errors and SOP deviations during mission. In conflict with socio-cultural background, the situation is similar with conflict with economic background. Specific steps to strengthen TNI's role in resolving the root of socio-cultural conflict are empowering TNI's Manunggal Masuk Desa (TMMD) program. This program is already running but it needs to be encouraged more actively. Through TMMD, TNI is not only able to be close to people but also strengthen pre- existing territorial guidance mechanism. This program even has a "preventive" and early detection capability of social problems that might exist in the community. 18
If it is succeed, TNI is effectively handling any social problems that potentially cause social conflict. At the level of military function, TNI must appear as fighting power that is loved by the people. As professional soldier, TNI needs to sharpen itself in combat skills as in accordance with applicable laws. There should be a correct understanding: the more professional TNI, the more it is loved by the people since TNI's reliability is only to be used to protect the interests of the people. If TNI is to be involved in the matter of national security, TNI should still be professional and based its involvement through procedures that are regulated in order to avoid various irregularities. IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF TNI AS THE NATION STABILIZER The effort to open TNI with all of its consequences on social conflict prevention must be free from policies that conflicted with ideals of Pancasila. As state ideology, Pancasila should be preserved. TNI appears as advocate of Pancasila's purity. Social function of TNI should never disregard the ideals of Pancasila, and with that conviction, TNI will avoid any conflict of interest during ideological conflict. As a military force originating from, for and by the people, TNI should remain distant from the power of political parties and not to take active role in practical political activities. This commitment is a fixed one. At this time, TNI should continue to promote unity programs, with TMMD, social services, and so on. Similar activities need to be increased in quantity and quality since those programs are closely related to improving public facilities and directly connected with improvement of people's standard of living. If TNI's involvement in handling conflicts is being realized on the basis of nation stabilizer, then TNI can be interpreted as implementing the "nation calls." TNI is certainly cannot dodge all of these situations and that means TNI needs to be open towards that effort. TNI needs to act as deterrent to any potential conflict. Even if TNI has to be directly involved, there must be a strict Source: 19
law to regulate it. This requirement is absolute so that TNI does not get caught up with counterproductive repressive militaristic actions while handling social conflict. The handling of social conflicts requires clear legal restrictions for TNI in order not to act beyond its legal formal functions as well as not violating both nationally and internationally social norms. CONCLUSION take over the role as stabilizer with its social activities for conflict prevention. Such existence is also more effective in preventing conflict potential within the community. However, as people's army, TNI belongs to the people and should exist when the state calls. The base of TNI values is Sapta Marga and Soldier Oath is considered sufficient in limiting the movement of TNI, yet to be more loved by the people. Even if there is role expansion, TNI should follow clear mechanism of handling social conflicts as stipulated by rules and regulations. It can be concluded that the position of TNI must remain neutral and professional regardless of the conditions. If TNI has to be technically involved during social conflict when security disruption occurs, then it has to be at the request as regulated by law. The "social politics" role will be more proportional when TNI *** 20
Article NATIONALISM, CONSUMERISM CULTURE, AND STATE DEFENSE By: Dr. I Komang Arba Wirawan Television and Film Study Program, Indonesia Arts Institute Denpasar INTRODUCTION CULTURAL HERITAGE, LIFESTYLE, AND FOREIGN CULTURE COUNTER HEGEMONY Anthony Smith (1998) views nationalism as an essential and important characteristic for the growth and development of a nation. At the beginning, nationalism requires ethnic-cultural roots as attributed by legacy of the past. However, cultural roots will continue to be needed as a foundation of specific development of a nation that can give a uniqueness that cannot be matched by others. The ethnic-cultural roots in Indonesian heritage are so varied and so rich. This invaluable heritage should continually be developed as national identity as well as exploration resources that can support endless creations and innovations. For art practitioners and creative economic actors, building nationalism through the roots Indonesian culture is state defense efforts that need to be continually developed. Cultural heritage with a touch of creative content will produce artworks that underline people's lifestyles. Lifestyle is actually an effort to meet the secondary needs. However, lifestyle can sometimes turn into a major need if the basic needs have being able to be met. Lifestyle becomes the main thing especially in a society that is very closely related to each other so that become part of group is very important thing. Of course, lifestyle changes will continue along the time. This can be seen from fashion or style of speech, habits, even the way to dress. Individually, fashion is often the medium that is used to express attitudes and feelings by combining designs that can be used to express identity and personal character. However, it is more often that fashion can apply in a wider context. 21
Fashion that applies globally can even give effect to urban and rural community in various parts of the world. adolescent, or children, to be more frequently using Indonesian clothes. It is not only limited to batik, but also other local clothes with their various colors of localities in Indonesia. The strength of cultural heritage that is preserved and continues to be used is very important. In contemporary culture, we are affected by the hegemony (unconscious influence) of globalization. This globalization hegemony is not all good and acceptable. To maintain the existence of Indonesia as a nation, we also need to counter hegemony. The easiest way to counter hegemony is to love and use Indonesian products. Among other thing, in the contemporary Indonesian culture, there is an effort to use "old fashioned and outdated clothing" and make it into lifestyle. The development of national hegemony can be successful. One of the efforts is by the encouragement given by the highest ruler of Indonesia. For example, when President Joko Widodo and his staffs gave an example to wear Nusantara fashion in the Independence Day Celebration on August 17, 2017, it has become a hit. Such unconscious influence affects Indonesian population, whether adult, NATIONALISM WITHIN CONSUMERISM CULTURE The consumerism culture is arguably inherent in the daily life of society. Nevertheless, consumerism culture can help the development of Indonesian heritage products and to promote nationalism in various fields. Creative culture products can also be used to encourage the sense of nationalism and to strengthen national ideology. Creative product development that is done strategically can be used to stem any unfavorable global culture. In this essence, global culture has been so fast and without divisions affecting society life and immerse into the private spaces of society. If this influence is left unstoppable, then our nation can be affected, and at the end, it might facelift the Indonesian nation to the ugly side. Sumber: 22
Sumber: tirto.id The act of nationalism, such as to love national cultural products should become a strategic thing that is needed as a target result of the development of Indonesian culture. This achievement is much more difficult than achievement in politics or economics, with respect to the breadth of scope and variation in the level of understanding of the Indonesian nation. However, it is worth to be fought for. globalization such as culture, lifestyle, new ideology, economy, security elements (such as free use of weapons), politics, social life, etc., can enter and destroy the order of local and national life. Therefore, those negative things should be managed from the start of their entry. The consumerism culture is also regarded as one of globalization impacts that need to be wary of. GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT OF CONSUMERISM CULTURE The world development towards globalization in all aspects of life, such as political, technological, economic, social, and cultural, has brought many positive and negative impacts. Globalization can spur enormous progress on the development of a country that can touch all areas of life. On the contrary, globalization will be perceived as having an adverse impact on countries lacking readiness in accepting the process of globalization. One of the important things is the need for a powerful filter for cultural ideology. In this case, the foreign elements brought about by The influence of globalization does have complicated consequences for every country, especially developing countries (Latief, 2000: 32). Economic globalization is one of the most visible processes that can impact on other spheres of life. Globalization is a reality that cannot be denied, unless a country deliberately isolates itself from the fast growing world economy. However, specifically on cultural issues, local culture can be a good filter against the influx of foreign cultures. In the field of economics, the flow of globalization requires the readiness of a country to receive it, especially the support of human resources as the creative economy, especially in the application of technology and art that competent and can be competitive. 23
The impact of economic globalization that needs to be addressed is the people's desire to buy, to own, and to enjoy both goods and services offered by producers and sellers. This buying behavior is strongly influenced by many things. In this context, Kotler (1989: 178) states that the factors that influence buyer behavior are cultural, social, personal, and psychological aspects. On the other hand, in cultural studies, the phenomenon is termed a "consumerism culture". The consumerism culture, as part of the postmodern discourse, always gives emphasizes on the process of consumption. This consumption process occurs as a result of the process of hedonism with respect to personal consumption, which is often due to the success of attractive advertising in capitalist's media strategies. lifestyles and symbols that direct public awareness towards commodity communities. Inclusion of this consumerism culture has developed into a new culture or postmodern culture along with the development of communication and media information. Of course, it would be unfortunate if the development of communication and information not only affects the culture in favor of the public that related to information transparency, but lead to bias on the life of the community or the exploitation of various aspects of community life. STATE DEFENSE PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE LITERACY SOCIETY The consumerism culture created by capitalism in postmodern culture is also supported by exploration information. Over time, the and exploitation of exploration and exploitation of this information increasingly complex and deeper since becomes postmodern culture builds its image through building The development of Indonesian culture is inseparable from human development that is "literate" to cultural roots and cultural heritage that exist in Indonesia. The development of Indonesian nation is not free from the existing sense of nationalism. Roots and ethnic heritage culture owned by Indonesian nation has been very diverse, not to mention with additional influence 24
of globalism that continues to color current existence. This kind of things are what in need to be continually developed, so that cultural diversity remains as identity of the nation, and a source of creative and innovative exploration of the arts and products of the economy. is also necessary to get encouragement from the mass media that exist, because the mass media, especially social media cannot be denied to give influence to consumerism culture in and lifestyle of Indonesian society. For art practitioners and creative economy activists, the sense of nationalism is an important notion in developing their artworks. These art objects should not only being accepted locally or nationally, but can also be sold well abroad. The sense of nationalism and the love of the homeland also need to be fought to avoid being lost due to the culture of consumerism that emphasizes the importance of foreign products. Building Indonesian culture cannot be imposed on a group of people, but it should be a collective and participatory movement. This kind of development movement requires full government support as the layers of development structures. On the other hand, it The meaning of state defense in the current consumerism culture can be reflected on the use of consumer facilities in a very creative way. Quoting Chaney (1996), "...the meaning of lifestyle practices is not wholly determined by 'forces' in a wider society (of any kind). It further points out that in the practical negotiations of a particular world of life, the meaning of ways of using symbolic resources of mass consumption is transformed into invisible objects or practices which are metaphors for themselves." Such idea may underlie the practice of state defense by art practitioners and economic creative industries activists, in where the practice of commodification is more focused on the narrative of Indonesian nationalism. 25
ENDING Global cultural change has indeed occurred along with the massive changes due to the rapid advancement of information technology. The rapid development of information technology led to informed 'people' that have economic, social, and information-based capabilities. Indeed, this progress is often being blamed as the breaker of nationalism or destroyer of existing local culture. However, if there is awareness that information technology, especially mass media and new social media can be utilized wisely, the information technology can give impacts not only on improving the welfare but it can also grow nationalism through various appropriate strategic programs. In cultural development, managing cultural roots and ethnic culture should be remained as a part of the nation's identity. It indeed faces a challenge in itself. Nevertheless, the exploration of artworks and creative products should be encouraged to further nurture nationalism and the love of the country, yet the existing creations and innovations should be adapted so it can be sold well not only in domestic markets but also in international markets. For art practitioners and creative economy actors, this is a real effort to build the country, and a real contribution in state defense efforts. *** 26
Article GEO-POLITICAL ECONOMICS IN BORDER CONSTELATION: THE DEVELOPMENT OF NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN AND ITS IMPLICATIONS ON STATE DEFENSE CAPABILITIES By: Prof. Raldi Hendro Koestoer, M.Sc, Ph.D APU • Expert Staff to Coordinating Minister for Economic Affairs • Professor at Environment School, University of Indonesia INTRODUCTION On the 72nd Republic of Indonesia's Independence Day Commemoration, United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) and United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) in New York have granted Indonesia's ownership proposal of over 16,056 islands. It gave implication to the total Indonesia's coastline of over 81,000 km. Indonesia's coastline length and its mega- biodiversity especially in biodiversity gives Indonesian coastal area a huge potency for various development options. That condition also makes various regions in Indonesia become very potential tourist destination for both domestic and international visitors. Hence, it is not surprising that land, sea, and coastal spatial planning is needed to be sustainable development concept oriented interlinked with national security. Discussion on spatial border arrangement should underline utilization of sustainable, optimal and balanced resource potential, as well as national security that underline state defense and security. In order to ensure this, the real implementation of State Defense program is required. that Indonesia's area consists of land as well as vast ocean. In the context of border areas, some parts of Indonesia have sea border, but at the same time also 27
have land border. An example of such area is North Kalimantan Province (or commonly known as Kaltara). This condition is vulnerable to State security. However, this kind of spatial management is still rarely discussed. Moreover, the dynamics of Geo-Political Economics implications towards State Defense have some programs. This paper reviews border area development strategies, especially for Nunukan District of Kaltara, in perspective of geo-political economics. The concept of Geo-Political Economics cannot be separated from spatial planning perspective. The next section describes the relevance of spatial management and development that relevant to strategic constellation of Nunukan District both as border areas and as the base of State Defense. NUNUKAN HISTORY AND ONE MAP POLICY North Kalimantan has a long history of trade and cultural relations with some of its neighboring regions, such as Sabah and Brunei Darussalam. Originally, North Kalimantan has begun with an early group of Australoid race that lived 20,000 to 30,000 years ago. About 5,000 years ago, the Australoid race was assimilated to Mongoloid race originated from Asia mainland. This group has been distributed all over area that has known as "nusantara" (the archipelago in between). The group arrival has marked the start of Kadazan Duzun and Murut power struggle in Kalimantan. On later date, it was marked by the existence of Pony Kingdom in the early of 6th century AD. Notes in reference to Pony Kingdom have been appeared in Chinese navigators' records. In the 7th century, Pony Kingdom was attacked by Sriwijaya Buddhist Kingdom from Sumatra and Majapahit Kingdom from Java. Pony kingdom has remained well managed and it was still able to rule for several centuries, however, it eventually became a state ship of Majapahit in the archipelago in the 14th century. On the other hand, the Sultanate of Brunei ruled from the 14th century until the 19th century. Its territory covers northern part of Borneo and southern of Philippines. Under the Sultanate of Sumber: indonesiamengajar.org 28
Sumber: Brunei, trade has been developed and cultural links have flourished between communities in the region due to strengthening marital links between indigenous people and immigrants. The Sultanate gave the east of Sabah to Sultan of Sulu as appreciation gift for help to end insurrection in the Sultanate of Brunei in 1658. The result is left up to day, with geographical division of Sabah and North Borneo located in eastern and northeastern parts of northern Borneo. The period of western colonialism that began when the British gained a foothold in Borneo in early 17th century. There was trade rivalry especially when the Dutch began trading on the west coast in 1604, and England appeared in about 1609. In 1698, Britain had settlements in Banjarmasin, South Kalimantan. The Dutch's displaced the British's position with their domination in southern and western coastal areas of Borneo. The British then turned its influence to the north, and in 1756 the British controlled Balangbangan Island in the northeast. The British Military Post was established on that time, but in 1775 was destroyed by the locals. The spread of Dutch influence in southern and eastern Kalimantan was began with the spread of the restoration of authority in Java in 1816. A series of treaties with the Sultan of Banjarmasin then culminated in a treaty of 1817. In the 1830s, the Dutch claimed the northern Tidung region. On the basis of an agreement with the British in 1824 and 1871, the Dutch limited their area of interest in the region. Most of Kalimantan has been allocated to the Netherlands Indies, while the British managed to rule the northern region including Sarawak, the Sultanate of Brunei, and North Kalimantan. The trade routes between border regions have been started since the days of Tidung/Tarakan Kingdom, Sulu Sultanate and Bulungan Sultanate. The Sultanate of Bulungan began with the reign of Datuk Mencang, a Brunei nobleman who married Asung Luwan of Kayan tribe from Jauwiru descent. In 1850, Sultan of Bulungan, Muhammad Alimuddin Amirul Muminin Kahharuddin bin Sultan Alimuddin, signed a political contract with the Dutch. From that date, the trade patterns were closely related to religious aspects, and 29
it had huge impact on the development of Islam in Nunukan and surrounding areas. Trade transactions on the border become prominent when each region is declared a State. The implications of the Tidung takeover indicated that Nunukan is a strategic area for inter-regional and international trade, hence the dominance of the rulers' power. Over time, Indonesia has entered the National One Map Policy (OMP). This OMP policy emphasizes the importance of geospatial information as a mean of reducing land tenure conflicts in Indonesia. The OMP concept is also intended as a reference with respect to the Area Spatial Plan. This has been explained in Presidential Regulation No. 9 of 2016 on the Acceleration of Implementation of One Map Policy (OMP) at the accuracy level of 1: 50,000 scale maps. Currently, Nunukan is one of the regencies in North Kalimantan Province. In the geographical constellation, Nunukan is an area directly adjacent to Malaysia. Nunukan Port is also a cross-border harbor along with Tawau, Malaysia. In the division of administrative territory, Nunukan Regency has 5 areas namely District Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik, and Krayan. Picture 1 shows the administrative map of Nunukan as well as Sebatik islands that partly owned by Sabah, Malaysia in the north, and North Kalimantan province in the south. In the spatial context, the concept of Area Spatial Plan is a guideline for a region to direct the pattern of development in its territory. This is not spared from potential benefits of district and municipal space in border areas. Even today, North Kalimantan Province has proposed a location as a Special Economic Zone (SEZ). The implementation of SEZ is certainly intended as an impetus/economic driver for the region of North Kalimantan Province. In accordance with one of the Picture 1: Spatial Distribution of Nunukan Regency (2012-2022) 30
goals of Nawacita, is to build from the periphery area, then the New Autonomous Region pattern becomes the Government's focus to build the periphery and border area. INTERNATIONAL BORDER CONSTELLATION is an example of sub-economic regional cooperation between 3 countries: Brunei Darussalam, Indonesia and Malaysia, in forestry and environment. HoB seeks to establish Green Economy pattern. The 3-nation HoB meeting was conducted in October 2017 in the city of Tarakan, continued by BIMP EAGA Ministerial Meeting in the beginning of December 2017. The border area will not be attractive if there is no certain economic appeal. Furthermore, the area will tend to be more sensitive to become a mere political domination territory. In order to change the image of contention patterns in the border areas between countries, the concept of Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) has been pursued as multilateral cooperation strategy idea in economic field. In short, rather than being a dispute area, this sub-economic regional cooperation is expected to provide a positive outlet in the contestation. The Heart of Borneo (HoB) activity The development in the BIMP EAGA concept shows the constellation of relationships across borders that set forth in Geo-economic terms. Vaguely, Geo-Political formation was being introduced. This is indicated by the pattern of meeting place for each BIMP EAGA activity, i.e. in the border area. In reference to Nawacita concept, the development of border region is one of the targets. The principle "there is sugar, there are ants" development demands an increase in infrastructure development through investment cooperation patterns, both from within and outside the country. 31
Regarding investment development, the Governor of North Kalimantan, during the meeting with the Coordinating Minister of Marine Affairs, said that North Kalimantan is included in the development of PRC assistance investment priority. Recently, PRC Government through the OBOR - One Belt One Road - program, in particular the Belt Road Initiative, has offered investment in infrastructure development, primarily development in Tanah Kuning-Mangkupadi Industrial Estate and Infrastructure Development. In addition to that, they also paid interest in the construction of hydroelectric power in the Kayan River. That offer refers to PRC's development of the Belt Road Initiative, in where Kalimantan is a strategic location. It cannot be denied that the Geo-Political situation plays an important role in expediting, or contrarily inhibiting possible development activities. Industrial Estate and Infrastructure Development, North Kalimantan Provincial Government cooperates with PT Wijaya Karya - one of the leading state-owned enterprises. That event took place in August 2017 at Tanjung Selor. The development of the area and infrastructure can be seen in Picture 2. North Kalimantan local government has given certainty to acceleration of that infrastructure development. It will be followed by other infrastructure In the development of development such as Steam Power Plant development with PT Inalum, as well as continuation of hydropower development, Bulungan-Tarakan Bridge, and Industrial Estate and Infrastructure Development. Even though North Kalimantan Province is the youngest province in Kalimantan, its natural condition has great potential and therefore infrastructure development is needed to support the development of North Kalimantan Province as a whole. If being viewed in a macro-regional perspective, the constellation of border areas has becomes very prominent. In this case, Nunukan - as one of the locations that directly adjacent to Malaysia both in land border and marine border - is the main choice to be encouraged for its physical development. With the physical development, economic progress and transactions of goods and services in the border region become more vibrant. This will certainly increase efforts to create "sugar" or economic appeal in the border region. In this regard, sector tools are needed to support transactions in border areas. The availability of government officials such as customs, immigration, and other public stakeholders needs to be prepared; as well as other sector supporting sectors such as financial and banking institutions. In reference to Nawacita concept, inter-island interconnection patterns particularly border areas should be reached through development of the Sea Toll Road. The "500 DWT/400 dead weight logistic transportation carrier ships cater the route of Tanjung Perak in Surabaya - Belang-Belang in Mamuju - Sangatta East Kutai Timur - Sebatik in Nunukan - Tanjung Perak in Surabaya. Sea Toll Road highly influences development acceleration in Eastern Region of Indonesia, including border areas of North Kalimantan that basically a part of the 2nd Indonesian archipelagic sea- lane (commonly known as ALKI 2) - the imaginary line of sea troughs located between Sulawesi and Kalimantan islands. tonnage" Picture 2. Industrial Estate and Infrastructure Development of North Kalimantan Province 32
This ALKI 2 has adequate potential comparative advantage. With its depth of sea level that exceeding 22 meters, this natural sea toll lane condition will facilitate connectivity for large ships across Makassar Strait. Economic packages and policies of Sea Toll that assist the smooth distribution of in and out of goods should be required, both in this area and its surrounding areas. The trend of stable commodity prices appears in every inter-regional trade transactions. This is seen primarily from the price of superior commodities such as palm oil or CPO and coal. Both products are considered as attractive enough for investors to increase production capacity to meet the world market demand. PELNI's pioneered Sea Toll has real impact on various aspects including declining commodity prices, increasing exports, as well as even distribution of goods and freight. STRATEGIC BORDER AREA DEVELOPMENT AND STATE DEFENSE CAPABILITIES IMPLICATIONS OF require inclusion of defense-based border area security concept. Thus, the strategic perspective of Geo- Political Economy becomes increasingly evident, as well as the real peculiarity of State Defense capability. Thirdly, regional-based economic development shows a very interesting illustration. On the one hand, the development of Geo Economic border region becomes the "pull" power. In this case, it is important to create employment opportunities and to work along with the development of market infrastructure, shops and other services, including uniting the periphery area by the Sea Toll Road. On the other hand, the transactional situation in the border area can invite and provide opportunities for infiltration of undesirable aspects that give impacts on security and public order such as the spread of drugs, illegal goods and commodities, as well as illegal immigrants and human trafficking. Hence, improving skills and capabilities of state officials, both sector-wise and security-wise, will be the challenge for future development. Thus, the implications of development in the border region are very clear, that is the need of human resources quality In short, development of Nunukan Border Area should be followed up with some important points. First, history shows that Nunukan area is a strategic area for trade and security interests. It is furthermore being felt when each region determines its borders. In this regard, implementation of State Defense in this region is crucial and needs to be given special attention. In this case, the implementation of State Defense will not only protect the local community including giving trade security, but it also naturally provides protection and security for people and country in the border region. Secondly, tracing down from the historical situation, the treatment of the land use pattern needs to pay attention to the interests of sustainable, balanced, and safe use of space. For that, spatial area planning also needs to be built by taking into account aspects of State Defense, especially taking into account, the existing State Defense potentials and capability. It is given into account that the ability of State Defense has an important role in directing spatial development in border areas for the security of the community, nation and state. The spatial planning linkage should also be based on mega-biodiversity interests that 33
improvement. Reliable and patriot human resources will be the key to the successful development in the border region. Therefore, human resource development programs such as sector training, including appropriate training on State Defense, are the main things that need to be pursued. REFERENCES h t t p : // w w w. t r i b u n n e w s . c o m / t a g / k a l i m a n t a n - accessed on 15 November 2017. foreign investment makes Nunukan's development more vibrant. However, at the same time, it requires precautionary measures in investment policy decisions, particularly in the context of security for border areas. For example, PRC investment with its Belt Road Initiative pattern allows foreign ships to use ALKI 2 lane to lurk at and even to infiltrate Indonesian border regions freely. Especially since Indonesia opens the Sea Toll line to encourage the development of border areas. This condition calls for a comprehensive security measures through community empowerment. This kind of things should become the material in State Defense training program. Fourthly, Geopolitical perspective on accessed on 15 November 2017. accessed on 15 November 2017. Lord, Montahue and Chang, Susan (2017), Prefeasibility Study of Sabah North Kalimantan Cross Border Value Chains, Asian Development Bank (draft paper). Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure Number 327/KPTS/2002 on Establishment of Six Guidelines for Spatial Regulation Area. ENDING Indonesia's border region - both terrestrial and marine areas - has experienced a sharp geo-political and economic development. Particularly in Nunukan District of North Kalimantan Province, the existing developments may lead to vulnerable state security. The combination of rapid development accompanied with increased security vulnerability increasingly being considered as necessary. On the other hand, high vigilance should be combined with adequate capability to manage conflicts that might occur in border areas - both related to spatial or land conflicts and social conflicts. Dynamics of Geo-political economy should be managed by capable human resources of all areas - who are not only reliable in their specific job but also love of their homeland definitely. Therefore, careful planning in border area development strategy is needed in the perspective of geo-political economic and spatial planning. Hence, it is also necessary to consider potential condition and state defense capability in the region. Website of Coordinating Ministry of Economic, accessed on 16 November 2017. *** 34