167 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM Gisella Tiara Cahyani1, Siti Bilkis Sholehah2, Dara Nurul Salsabillah3, Muhammad Alwan Ramadhana4, Revand Arya Pratama5, dan Herli Antoni6 herli.antoni@unpak.ac.id Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor Jl. Pakuan, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Jawa Barat, Bogor. Abstrak Hukum pidana mati merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkotika, pembunuhan berencana, terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara. Di satu sisi, keberadaan sanksi berupa pidana mati dibutuhkan untuk kejahatan tertentu, namun di sisi yang lain penerapan hukum pidana mati di Indonesia dihadapkan pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Meskipun terdapat pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap terjadi dalam penerapan pidana mati. Dalam artikel ini, penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait keberadaan sanksi pidana mati dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan 1 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. 2 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. 3 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. 4 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. 5 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. 6 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Bogor.
168 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) perdebatan publik karena bertentangan dengan hak untuk hidup dan prinsip- prinsip keadilan. Kata Kunci: Hukum, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia (HAM). Abstract The death penalty is a punishment with the most severe sanction scale for perpetrators of extraordinary crimes such as narcotics, premeditated murder, terrorism, and crimes against state security. On the one hand, the existence of sanctions in the form of the death penalty is required for certain crimes, but on the other hand, the application of the death penalty in Indonesia is faced with human rights, especially the right to life which is guaranteed by the 1945 Constitution Article 28A paragraph (1). Even though there is an update in the latest Criminal Code (KUHP) which regulates probation for 10 years, pros and cons still occur in the application of the death penalty. In this article, research is conducted to answer problems related to the existence of capital punishment concerning human rights, using normative legal research methods. The results of the analysis conclude that the use of the death penalty will continue to generate controversy which continues to generate public debate because it is contrary to the right to life and the principles of justice. Keywords: Law, Death Penalty, Human rights (HR). . PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum merupakan alat yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat yang memaksa, suka tidak suka dan senang tidak senang. Apabila kita berada di dalam daerah kawasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
169 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) hukum tersebut maka kita wajib mengikuti aturan yang ada. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan seorang, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societies ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah mahluk polis, mahluk yang bermasyarakat (zoon politicon) (Darmodiharjo, 1995). Hukum berisikan norma-norma kehidupan yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai instrument pelindung masyarakat dari segala bentuk tidak kejahatan yang bersifat umum maupun perorangan. Bentuk ancaman hukum ada dua macam, mulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukum pidana mati (doodstraf) merupakan hukuman dengan skala sanksi yang paling berat untuk seseorang atas keahliannya. Pidana mati merupakan salah satu jenis penegakan hukum pidana pokok yang sebagaimana di atur di dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman terberat. Hukum pidana dengan sanksinya, dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat. Karena melakukan suatu delik, walaupun bukan merupakan suatu tujuan akhir, tetapi sanksi pidana adalah suatu tujuan terdekat. Sedangkan tujuan pidana dalam hakekatnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
170 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) berarti "reformasi", yakni memperbaiki dan merehabilitasi para narapidana agar berguna dalam masyarakat (Bakhri, 2020). Sanksi dalam hukum pidana, atau yang kerap disebut sebagai pidana, memiliki pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya datang dari Profesor Muladi. Menurut Muladi, terdapat unsur- unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, di antaranya: (Muladi & Nawawi, 1998) a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); c. Pidan aitu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana ssebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakkan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
171 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekatrang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini (Kusumo, 2015). Hukum ini merupakan praktik yang dilakukan oleh suatu negara kepada pelaku tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. penjatuhan hukuman mati ini tidak bisa sembarang, sebab penjatuhan tersebut hanya diberlakukan kepada pelaku pidana luar biasa. Namun dalam perkembangan terkini, tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran cara pandang dalam melihat pidan aitu sendiri, terutama dari prespektif tujuan pemidanaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syaiful Bakhri, bahwa suatu sanksi yang kejam, telah mengalami pusaran perhatian di berbagai negara hukum di dunia, dengan suatu perubahan yang sangat signifikan, terutama menggantikan sanksi pidana mati, sanksi pidana penjara, yang telah menimbulkan perdebatan, tentang pemberlakuannya di negara-negara hukum modern, proses pergantian dengan banyak alternatif sanksi-sanksi lainnya, dimulai dengan laternatif sanksi pidana denda, hal ini merupakan sanksi yang dimodernisasi, sehingga pengunaan sanksi piodana mati dan penjara, perlahan-lahan akan cenderung ditinggalkan (Bakhri, 2020). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
172 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) Terlepas dari adanya pergeseran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penjatuhan sanksi pidana mati sebelum disahkannya KUHP yang baru, masih menyisakan beragam pertanyaan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sangatlah menjadi sorotan publik, khususnya dalam putusannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi dan pro-kontra dalam masyarakat. Di satu sisi, pidana mati diajtuhkan oleh Hakim karena terdakwa dinyatakanm terbukti secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Namun di sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari uraian di atas, artikel ini ingin menganalisis dan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia? 2. Apakah terdapat alternatif sebagai pengganti pidana mati dan bagaimana upaya pengurangan atau pengampunan untuk menghindari eksekusi hukuman mati di Indonesia? Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
173 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) B. Metode Penulisan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006). Pendakatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni berfokus pada bagiamana pengaturan dalam peraturan perundang- undangan berkenaan dengan pidana mati. PEMBAHASAN A. Penerapan hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Pidana mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebuah bentuk keadilan? pro-kontra dan kontroversi yang terus terjadi perdebatan saat ini. Sebab Pidana mati dalam penerapannya melanggar asas-asas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati juga dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak untuk hidup seseorang, hal ini tercantum di UUD 1945. Bahwa, Hak untuk hidup, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
174 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Sandra Moniaga, pada siding paripurna tahun 2016 menetapkan sikap menolak hukuman mati karena berkaitan erat melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu ha katas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan dan Pancasila. Hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights) dan hak konstitusional sesuai Pasal 28I UUD 1945. Selanjutnya, adapun pelanggaran pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pidana mati. Hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Hukum pidana mati diatur kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 98 yang menjelaskan, bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Akan tetapi dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, dalam penjatuhan pidana mati ada masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini diatur pada Pasal 98 KUHP yang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
175 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) menyebutkan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pro dan kontra yang terjadi mengenai pidana mati yang terjadi saat ini menuai polemic yang terus berkelanjutan. Terdapat berbagai pandangan terhadap hukum pidana mati. Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, hukuman mati terus diterapkan secara ketat dan hati-hati dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat,menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salahsatu tujuan penghukuman (Aeni & Bawono, 2021). Hak Asasi Manusia (HAM) diatur kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
176 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) menjelaskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukum pidana mati sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebab menyangkut nyawa seseorang. Meskipun diatur dalam Undang-Undang, dalam penerapannya tetap menuai kontroversi dan pro- kontra dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukannya kehati-hatian yang ketat dalam penerapannya dengan memperhatikan prinsip-prnsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang- Undang. B. Alternatif penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai pengganti hukum pidana mati di Indonesia Jika membahas terkait hukum pidana mati dan Hak Asasi Manusia, sangatlah mutlak bagi negara menghormati Hak yang dimiliki warga negaranya. Persoalan yang berdasarkan dengan Hak Asasi Manusia tentunya tidak akan mudah dalam mengakhiri persoalan tersebut, karena Hak Asasi Manusia sangatlah mutlak untuk kita hormati. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, bentuk hukuman penjara sekalipun apabila kita kaitkan dengan HAM maka itu dapat dikatakan melanggar sebab adanya pembatasan dalam ruang dan lingkupnya. Kaum Abolisionis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
177 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) memandang sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk kecacatan dan menjadi masalah sosial yang terjadi. Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana, Anselm von Feuerbach mengatakan bahwa dasar umum tentang perlu-tidaknya suatu hukuman dijatuhkan dan tentang adanya suatu hukuman itu sendiri adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan- tindakan yang bersifat melanggar hukum. Oleh karena itu, Feuerbach menngetengahkan bahwa merupakan suatu asas yang penting bagi pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang, yakni dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang (Lamintang, 2022). Namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam konteks pidana mati, isyu tentang pidana jenis ini masih menyisakan pro dan kontra. Pro dan kontra yang berlangsung sejak lama dalam berbagai tradisi hukum, kemudian mendorong pada lahirnya paradigma baru dalam pemidanaan. Perkembangan ini, tidak lepas dari dipertimbangkannya aspek HAM dalam tujuan pemidanaan. Menurut Eva Achjani Zulfa, perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral. Meskipun undang- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
178 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) undang telah mengatur mengenai jenis pidana mati misalnya, namun apakah penjatuhan hukuman mati tidak melanggar hak untuk hidup? Atau apakah pidana penjara tidak melanggar hak atas kebebasan pribadi. Secara hukum penjatuhan pidana mati memang tidak melanggar hukum, akan tetapi apakah secara moral dapat dibenarkan (Zulfa, 2011). Akan tetapi kemutlakan yang dimiliki oleh HAM inilah dapat menimbulkan masalah apabila, semua hukum tidak dapat dilaksana karena Hak Asasi Manusia. Perlu kita ketahui, batas dari Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia lainnya. Maka dari itu, apabila HAM seseorang di pahami dan dikatakan mutlak maka hal tersebut dapat dibatasi, akan tetapi dalam pembatasan tersebut tidak dapat diartikan sebagai penghilang hidup seseorang. Menurut Syaiful Bakhri, alternatif pidana ini terkait dengan perkembangan dasar pemidanaan yang juga mengalami perkembangan di Indonesia. Sekarang tidak ada lagi penganut tujuan pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Teori tujuan pembalasanm yang sekarangh, adalah teori tujuan pembalasan yang modern. Sehingga para penganutnya seperti Van Bemmelen, Pompe, Enschede, menyatakan bahwa pembalasan bukanlah merupakan tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan, dalam afrti harus ada keseimbanganm antara perbuatan dan pidana. Hukum pidana sekarang, lebih menghindari atau mencegah orang main hakim sendiri, tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
179 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) pidana, yaitu memenuhi keinginan akan pembalasan. Hanya saja nestapa yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas sempit, dan pidana harus menyumbangkan sesuatu pada proses penyesuaikan Kembali terpidana pada klehidupan masyarakat sehari-hari, disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak boleh dianggap dengan alasan-alasan pencegahan mum apapun (Bakhri, 2016). Dalam alternatif penegakan hukum lainnya untuk mengatasi hukuman mati ini, perlu melibatkan banyak aspek dan komponen dalam suatu negara, yang bertujuan bahwa hukum tersebut dapat membuat efek takut dan jera kepada pelaku pidana. C. Upaya pengurangan atau pengampunan untuk menghindari hukum pidana mati di Indonesia Adapun langkah alternatif dari hukum pidana mati, upaya hukum alternaitf tersebut diatur dan dibuat agar terpidana mati dapat pengampunan atas tindakannya. Akan tetapi bukan berarti hal ini dapat melepas hukuman pidana mati tersebut. Berikut ini merupakan jalur menempuh pengampunan bagi terpidana mati, yaitu: 1. Grasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengarungan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, tercantum dalam Undang- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
180 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Terpidana mati dapat melakukan pengampunan grasi melalui kuasa hukumnua untuk mengubah putusan pidana mati yang diterimanya kepada presiden. Dalam permohonan grasi ini, terdapat jangka waktu dalam kurun waktu 1 tahun sejak putusan. Dalam permohonan ini, hanya dapat dilakukan 1 kali. Grasi diberikan kepada terpidana yang mendapatkan hukuman pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, dan penjara paling rendan dua tahun. 2. Amnesti adalah penghapusan atau pengampunan hukuman pidana yang diberikan oleh presiden. Amnesti menjadi salah satu hak presiden dalam bidang yudikatif, ini merupakan bentuk dari sistem pembagian kekuasaan. Amnesti dijelas pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-Undang ini merupakan darurat akibat terjadinya sengketa politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda, hal ini tercantum pada Pasal 2. Dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas dan petunjuk terkait pemberian amnesti. Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemberian amnesti yang diberikan oleh seorang Kepala negara/Presiden perlu meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
181 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) pemberian amnesti dan abolisi sebagai berikut, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena amnesti terkait masalah politik, kemanusiaan, dan sosial. 3. Abolisi, yakni penghapusan hukuman terpidana atau terdakwa yang di dalam putusan pengadilan telah dijatuhi hukuman. Aboilisi dijelaskan juga pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan penjelasan amnesti yang ada diatas, bahwa tidak dijelaskan dengan detail terkait pemberian amnesti dan abolisi. Hanya merajuk pada darurat yang terjadi pada sengketa politik yang terajadi di Indonesia khususnya daerah Yogyakarta dengan kerajaan Belanda. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan perdebatan publik terkait efektivitasnya terhadap Hak Asasi Manusia. Hukuman mati sangatlah bertentangan dengan HAM, karena merampas hak kehidupan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
182 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) seseorang dan prinsip-prinsip keadilan; Kedua, dalam konteks hukuman pidana mati dan Hak Asasi Manusia, kehormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh negara. karena isu hak asasi manusia merupakan masalah yang rumit, mengakhiri hukuman mati atau mencari alternatif untuknya memerlukan pertimbangan yang matang dan harus memperhatikan hak asasi manusia secara menyeluruh. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
183 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) DAFTAR PUSTAKA Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2021). Penjatuhan pidana mati dalam persepektif hak asasi manusia. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Amiruddin dan Asikin, H. Z. (2006) Penghantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 118 Bakhri, S. (2016). Pidana denda: Dinamikanya dalam hukum pidana dan praktek peradilan. Total Media. Bakhri, S. (2020). Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan, (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press), hlm. 12 Darmodiharjo, D. (1995). Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. dalam staff. hukum. uns. ac. diakses pada, 15, 12. KOMNAS HAM RI, Realitas Hukuman Mati Dari Prespektif HAM, diakses Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni
184 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 7 NO. 1 (2023) Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. (No Title). Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954, tentang Darurat tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusa (HAM). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 e-ISSN: 2580-2372 Gisella Tiara Cahyani Siti Bilkis Sholehah Dara Nurul Salsabillah Muhammad Alwan Ramadhana Revand Arya Pratama Herli Antoni