TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT Oleh: Rendra Widyakso,S.H NIP: 199301012017121006 Calon Hakim Magang pada Pengadilan Agama Semarang PENDAHULUAN Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 KUHPerdata disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Menurut Subekti dalam bukunya perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.1 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut"ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Sehingga penulis dalam hal ini akan menjelaskan keterkaitan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat. 1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1985, Hlm.23
PEMBAHASAN Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:
Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.2 Dalam Hadits disebutkan: ِف ْوُر ْعَمْلاِب ِكَدَل َو َو ِكْيِف ْكَي اَم يِذُخ Yang artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"3 Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al- Qur"an maupun Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian. 2 Al-Qur"an Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 7 3 HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya.
Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasian menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. 1. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu." 2. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami"4 Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal mendasar terlebih yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."5 4 Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam 5 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawianan
dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba"in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut"ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak. Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî"ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari"at nikah dan pengharaman
zina.6 Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"7 Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. 6 Yusûf Hâmid al-Alim, al-Maqâshid al-"Ammah li al-Syari"at al-Islamiyah, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272 7 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama
Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut: 1. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi; 2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani massa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur"an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. 3. Nafkah mut"ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut"ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut"ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri. 4. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.8 Menanggapi adanya SEMA no. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: 8 Hasil kesimpulan wawancara bersama Bpk. Drs. H. Sarmin, M.H pada hari Jum"at tanggal 28 Juni 2019
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba"in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; yang mana perlu digaris bawahi bahwa "........kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in.......". kalimat tersebut tentunya membutuhkan redefinisi berkaitan dengan talak ba"in. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan kumulasi tuntutan nafkah dapat memperhatikan kedudukan jenis talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam amar putusan hakim pada perkara perceraian mengenal bentuk talak terdiri dari 3 macam, yakni: 1. Talak Raj"i merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah; 2. Talak Ba"in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan isteri harus melangsungkan akad nikah baru. Terjadi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: a. Talak yang terjadi qabla al dukhul; b. Talak dengan tebusan atau khuluk; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama; 3. Talak Ba"in Kubra merupakan talak yang terjadi ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Dari ketiga macam jenis talak tersebut, bagi mantan istri tetap menanggung masa iddah kecuali apabila terjadi qabla al dukhul. Untuk implementasi dari pada SEMA tersebut berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, ada perbedaan pendapatan dalam memaknai talak ba"in shugraa dengan tebusan atau khuluk. Namun, yang sering berlaku dalam praktinya, istri mengajukan cerai gugat didasarkan karena adanya kondisi suami yang menyebabkan perkara perceraian dapat diajukan ke
Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 116 KHI. Sehingga memaknai hadist dibawah ini "Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy)9 para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj"i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba"in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.10 Adapun bagi perempuan yang dijatuhkan talak ba"in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut: 1. Pertama, Syafi"iyah11 dan Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba"in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri ynag dijatuhi talak ba"in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat askinûhunna (berikanlah mereka tempat tinggal). 9 Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`iy-al-Mujtabi, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Makkah al- Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhbâr Syarh Muntaqa al- Akhbâr, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah alMinbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, Sunan alDaruquthniy, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22 10 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, al-Fawakih alDiwaniy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63 11 Muhammad bin Idris al-Syafi"I, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237
Adapun mengenai tidak tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba"in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.12 2. Kedua, Hanabilah13 dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa"i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi"in dan Ishaq. 3. Ketiga, Hanafiyah14 berpendapat bahwa istri yang ditalak ba"in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj"i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat askinûhunna (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba"in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehinngga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah 12 Wahbah al-Zuhaili, Tafsîr al-Munîr, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674 13 Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, al-Mughny, (Kuwait: Dâr "Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606 14 Abû Bakar bin Mas"ûd al-Kasâny, Al-Badâi" al-Shana"i", (Beirût: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16
tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas. KESIMPULAN Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"15 Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Berbeda dengan perkara cerai talak pada Pasal 8 angka ( 3 ) huruf ( c ) PERMA Nomor 3 tahun 2017. maka Majelis Hakim menetapkan agar uang Mut"ah dan uang Nafkah Iddah di bayar bersamaan dengan ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon yang mana pihak Pemohon tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagai mana dalam amar putusan. Dalam perkara cerai gugat dimungkinkan pula untuk diajukan tuntutan nafkah, namun Majelis Hakim harus benar-benar menggali peristiwa dan menemukan fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah tersebut. 15 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama
DAFTAR PUSTAKA DASAR HUKUM : Al-Qur"an Terjemahan HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawianan Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama LITERATUR : Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa`i, Sunan al- Nasa`iy-al-Mujtabi, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al- Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al- Syaukani, Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhbâr Syarh Muntaqa al- Akhbâr, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah alMinbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, Sunan alDaruquthniy, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4; Abû Bakar bin Mas"ûd al-Kasâny, Al-Badâi" al-Shana"i", (Beirût: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 2010), Juz 4; Muhammad bin Idris al-Syafi"I, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5; Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, al-Mughny, (Kuwait: Dâr "Alim al- Kutub, 1997), juz 11; Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1985; Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al- Nafrawiy al-Malikiy, al-Fawakih alDiwaniy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2;
Wahbah al-Zuhaili, Tafsîr al-Munîr, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28; Yusûf Hâmid al-Alim, al-Maqâshid al-"Ammah li al-Syari"at al- Islamiyah, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994); HASIL WAWANCARA : Hasil kesimpulan wawancara bersama Bpk. Drs. H. Sarmin, M.H pada hari Jum"at tanggal 28 Juni 2019