Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu * Oleh: Prof.Dr.Sudjito., SH., MSi ** Pendahuluan Ilmu merupakan lentera kehidupan. Kalau kita berbicara antara ilmu dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta keterkaitannya, di sini berlaku hukum umum, universal, untuk semua manusia, tanpa terhijab oleh ruang dan waktu maupun sekat-sekat etnisitas. Dalam Ensiklopedi Islam (1977) disebutkan bahwa ilmu, berasal bahasa Arab 'ilm yang artinya pengetahuan. Lawan katanya, jahl, yang artinya ketidaktahuan atau kebodohan. Kata "ilmu" biasa dipadankan dengan kata Arab lainnya, yaitu ma'rifah (pengetahuan), dan syu'ur (perasaan). Al- ilm itu sendiri dikenal sebagai sifat utama Allah SWT. Dalam bentuk kata yang berbeda, Allah SWT disebut sebagai al-Ilm dan 'Alim, yang artinya "Yang Maha Tahu". Dalam Al-Qur'an, kata 'ilm dan pelbagai turunannya, kerap digunakan dalam arti "pengetahuan" (knowledge), termasuk makna ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan (sciences of nature and humanities) maupun pengetahuan yang diwahyukan (revealed) dan diperoleh (acquired) (Gholsany, 2003). Dari penjelasan etimologis ini, kiranya telah cukup diperoleh wawasan dan keyakinan bahwa semua ilmu sumbernya hanya satu, yakni Allah SWT. Ilmu Allah SWT itu saya sebut sebagai ilmu ilahiah. Inilah ilmu yang otentik. Ilmu dan Perkembangannya Satjipto Rahardjo (2000) mengemukakan bahwa kebenaran merupakan moralitas ilmu. Kebenaran absolut hanya ada pada Allah SWT (Al-Haq). Oleh karenanya, sebenar ilmu (genuine science) hanya ada pada Allah SWT. Makna lain dari penjelasan etimologis ini, bahwa segenap kegiatan keilmuan, dapat dipastikan mampu mendekatkan pemilik dan pengguna ilmu kepada kebenaran absolut, apabila kegiatan tersebut berporos pada Allah SWT, dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT, dan muara (akhirnya) menuju kepada keridhaan Allah SWT. Di awal makalah ini sudah dinyatakan bahwa pada dimensi fungsional, ilmu merupakan lentera kehidupan. Ungkapan ini didalamnya terkandung petunjuk penuh hikmah, berlaku universal, dan secara empiris terhampar sedemikian banyak bukti- bukti sebagai pembenar atas makna ungkapan tersebut. Zaman kegelapan dapat berubah menjadi zaman pencerahan, gilang-gemilang, keemasan ketika terjadi kejamuan ilmu. Zaman jahiliah sebagai zaman kebodohan dapat diubah menjadi zaman berperadaban dengan alat bantu berupa ilmu. Ungkapan lain, senada, berbunyi: "Untuk memperoleh kebahagiaan dunia **Bahan Diskusi dalam rangka Pelatihan Dosen di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, 10 Februari 2015, Cisarua, Bogor. Pokok-pokok pemikiran diracik dari berbagai makalah penulis sebelumnya. ***Kepala Pusat Studi Pancasila dan Guru Besar Ilmu Hukum UGM. 1
kuncinya ilmu, untuk memperoleh kebahagiaan akhirat kuncinya ilmu, dan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kuncinya ilmu". Petunjuk itu menginspirasi bahwa apabila manusia ingin hidup bahagia, baik dunia dan akhirat maka dia wajib berburu ilmu sampai ilmu itu diraihnya. Perburuan ilmu wajib dilakukan sepanjang hayat masih dikandung badan. Keluarga, masyarakat, maupun negara wajib mendorong dan memfasilitasi setiap manusia dalam perburuan ilmu. Tak terkecuali, lembaga-lembaga pendidikan seperti: Universitas, Institut, Madrasah, dan sebagainya, wajib membuka pintu selebar-lebarnya untuk perburuan ilmu. Di situlah musafir pemburu ilmu ikut bertanggungjawab mengajarkan dan mengembangkan ilmu. Ilmu, sebagai institusi pencarian kebenaran, terus-menerus berkembang. Perkembangan itu, walaupun tidak selamanya berjalan secara linier, namun dalam skala luas dan menyeluruh dipastikan mengarah kepada kebenaran absolut. Memang, kebenaran ilmiah yang bersifat relatif, pada saat tertentu oleh ilmuwan dianggap cukup memuaskan, akan tetapi dalam konteks yang lain dalam banyak hal menjadi mengecewakan. Cukup banyak contoh tentang hal ini. Mengapa kecewa? Karena, semua orang, baik akademisi maupun praktisi, senantiasa mendambakan kebenaran absolut-universal. Para ilmuwan menyadari bahwa kebenaran absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha Benar, oleh karenanya ilmuwan termotivasi untuk senantiasa mengiringi perkembangan ilmu agar selangkah demi selangkah, mengarah, mendekat, dan sampai pada kebenaran absolut-universal tersebut. Ada pula ungkapan lain, berbunyi: "Kebaikan manusia di suatu negeri bergantung pada kesalehan para ilmuwan dan keadilan penguasa. Kerusakan negeri itu juga bergantung pada kerusakan para ilmuwan dan penguasanya". Apa maknanya? Ilmuwan adalah pewaris ilmu para nabi. Ilmu yang dimiliki nabi disebut ilmu profetik. Ilmu profetik itu bersumber pada ilmu ilahiah dan terkontrol langsung oleh Allah SWT. Dengan ilmu profetik itulah nabi berdakwah, mengajak kepada amar makruf dan nahi munkar. Ia tidak canggung memberi nasihat dan peringatan, termasuk kepada penguasa sekalipun. Ia sambangi para penguasa dengan membawa oleh-oleh nasihat. Beliau selamatkan para penguasa dari bahaya kefasikan dan mengarahkannya pada kebajikan. Seperti dimaklumi, para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, sawah dan ladang, melainkan ilmu. Ilmu itulah yang ditransmisikan dari masa ke masa kepada ilmuwan. Ilmuwan menjadi jembatan penghubung antara ilmu profetik para nabi dengan kebutuhan ilmu para umatnya. Ilmuwan saleh, adalah ilmuwan yang memiliki ilmu- ilmu alam dan ilmu kemanusiaan (sciences of nature and humanities), yang diperoleh dengan perantaraan wahyu (revealed) maupun perburuan dengan akalnya (acquired). Kesalehan ilmuwan ditengarai dengan konsistensi antara ucapan dan perilakunya. Akhlaknya pun mulia. Ia senantiasa berkata benar meskipun kepada dirinya sendiri. Inilah potret ilmuwan yang berpengaruh pada standardisasi kebaikan alam-lingkungan dan peradaban manusia. Namun perlu diingat, ada pula ilmuwan "buruk" yaitu ilmuwan yang ilmunya digunakan untuk "membeli dunia". Ucapannya sangat kontras dengan perilakunya. Ia pandai menilai orang, tetapi tidak jujur terhadap diri sendiri. Ia dekati penguasa demi
harta dan penghargaan. Ia biarkan penguasa itu tetap dalam kezalimannya. Ia akan berfatwa ke mana angin bertiup. Dialah ilmuwan "asongan", yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Ilmuwan semacam ini merupakan malapetaka bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ilmu Berparadigma Pancasila Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, menempatkan Tuhan Yang Maha Benar sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan kegiatan berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu, merupakan aktivitas ilmiah yang lazim ditegorikan sebagai berparadigma Pancasila. Hal demikian, tidak lain karena sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lebih lanjut sila Pertama itu meliputi dan menjiwai sila-sila lain di bawahnya secara keseluruhan. Tuhan YME telah mengkaruniakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan itu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilai-nilai lain. Secara filosofis dikatakan bahwa setiap nilai harus bersumber dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan YME. Keharusan demikian, membawa konsekuensi bahwa keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, sebagaimana disebut dengan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Abdul Kadir Besar (2005) menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai instrinsik, yaitu nilai-nilai yang menjadi dambaan orang, berkat apa adanya dia, berkat ciri-ciri yang dimilikinya, atau relasi antar ciri. Secara logik, ciri-ciri tersebut dimungkinkan merupakan hal yang beda bagi semua hal lainnya di dunia, tetapi baginya sendiri tetap sama. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila bersifat khas, tidak ada duanya. Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu, apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara, telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma (Sudjito, 2007). Paradigma itulah yang akan menentukan nilai-nilai teologis, filosofis, maupun ideologis yang dianutnya. Menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu sangat penting dan oleh karenanya perlu dimantapkan, terkait dengan argumentasi sebagai berikut : Paradigma merupakan "seperangkat nilai (tentang Tuhan, alam dan manusia, dan hubungan di antara ketiganya), yang diyakini kebenarannya dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut bersama oleh para 3
anggota suatu komunitas ilmiah"; Paradigma merupakan sumber, fondasi, asal dan awal dari keberadaan dan perkembangan ilmu. Dalam Simposium dan Sarasehan tentang Pancasila di UGM pertengahan 2006 maupun Seminar Nasional tentang Nail-nilai Pancasila di Universitas Pancasila Jakarta akhir 2006, telah diyakini bahwa paradigma ilmu Indonesia adalah Pancasila. Artinya, berolah ilmu dan mengamalkan ilmu harus berporos, berproses dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Adalah Notonagoro, orang pertama kali memposisikan Pancasila sebagai paradigma ilmu, walaupun tidak secara eksplisit kata "paradigma" dipergunakannya. Ketika beliau bertindak selaku promotor untuk pemberian gelar Doctor Honoris Causa (Dr.HC) bagi Ir.Soekarno di bidang Ilmu Hukum, tanggal 19 September 1951 di UGM, Yogyakarta, dalam pidato promosinya antara lain menyatakan: " ... Senat Universitas Gadjah Mada mempertimbangkan, bahwa Pancasila ciptaan Paduka Yang Mulia, merupakan juga pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan, yang telah mulai pula dipikirkan tentang arti dan nilainya dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, lagi pula telah mulai ditinjau dalam bentuk serta cara yang bagaimana dapat dipergunakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berilmu pengetahuan, dalam hal mana, perlu diulangi lagi yang dalam uraian tadi telah dikemukakan, dipegang teguh unsur kenyataan, syarat mutlak bagi usaha ilmu pengetahuan..." Pernyataan lain, bahwa : " ... Universitas Gadjah Mada mengikuti paham teleologis, nilai daripada Pancasila diambilnya sebagai asas filsafat daripada hidup, sebagai asas dan pendirian hidup, yang memungkinkan atau menguatkan penentuan sikap dalam penyelidikan dan pendapat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, di samping itu Pancasila yang dengan dimuatnya dalam undang-undang dasar kita termasuk dalam hukum negara kita yang positif, lebih terang merupakan asas hukum positif di negara kita". Pada acara pemberian gelar doktor honor causa itu, ada sikap dan pernyataan menarik dari Ir.Soekarno. Untuk sejurus waktu, timbul keraguan untuk menerimanya. Mengapa? Katanya : "Saya bukan ahli pengetahuan. Saya bukan yang orang namakan "een geleerde". Saya belum pernah menulis sesuatu buku yang pantas orang namakan satu prestasi wetenschappelijk. Saya belum pernah menyusun satu teori atau mengupas sesuatu teori secara analitis dalam-dalam. Bahkan pembawaanku bukan pembawaan wetenschappelijk. Pembawaanku bukan pembawaan "bespiegelend". Pembawaanku adalah pembawaan yang justru kurang pas dengan ilmu - an sich. Pantaskah aku menerima derajat doktor honoris causa?" Dikatakan, bahwa: "... saya terima kemurahan hati Universitas Gadjah Mada dan pernyataan-pernyataan Tuanku Promotor itu sebagai satu penghargaan,
satu apresiasi, atas apa-apa yang telah saya perbuat buat tanah air dan bangsa, ... Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidupnya manusia, atau praktik hidupnya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan." Dikatakan pula: "...Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal; menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal, kennis dan daad, harus "wahyu-mewahyui" satu sama lain. "Kennis zonder daat is doelloos. Daad zonder kennis is richtingloos". ... Pancasila yang Tuanku Promotor sebutkan sebagai jasa saya itu, sebagai ciptaan saya itu, bukanlah jasa saya. Oleh karena saya dalam hal Pancasila itu, sekadar menjadi "perumus" daripada perasaan-perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam qalbu rakyat Indonesia - sekadar menjadi "pengutara" daripada keinginan-keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun". Pada kesempatan lain, Notonagoro (1971) dengan menggunakan teori causalis menyatakan bahwa keberadaan Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Causa materialis Pancasila adalah adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia. Adapun causa efficien Pancasila adalah dasar filsafat negara. Causa formalisnya adalah formulasi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Causa finalis adalah dasar negara. Berdasarkan teori causalis itu pula, dalam analisis ilmiah tentang hakikat dan hubungan antara Tuhan YME dengan manusia, Notonagoro (1971) berkesimpulan bahwa Tuhan YME itu merupakan causa prima, motor immobilis, sangkan paraning dumadi; sementara itu hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan YME tersusun monopluralis, sarwa tunggal (jiwa-tubuh, individu-sosial, laki-perempuan, dsb.) yang dalam keseluruhan dan keutuhannya beraktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan kemanusiaannya yang mengarah pada kesempurnaan (absolut, mutlak). Tuhan YME telah mengkaruniakan nilai-nilai kebenaran kepada setiap hamba- Nya. Nilai-nilai kebenaran yang bersifat Illahiah itu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilai-nilai lain. Secara filosofis dikatakan bahwa setiap nilai harus bersumber dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan YME. Keharusan demikian, membawa konsekuensi bahwa keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan suatu bangsa merupakan satu kesatuan utuh, sebagaimana disebut dengan sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Sistem nilai itu pula yang dalam khasanah ilmu disebut paradigma. Beberapa contoh berikut ditunjukkan untuk memahami tentang relevansi Pancasila sebagai paradigma ilmu, melalui sila-silanya. Ketuhanan YME Sila Pertama ini menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Ilmu berparadigma Pancasila bersifat teistik. Hal demikian jelas berseberangan dengan paradigma Cartesian-Newtonian yang 5
memandang bahwa Tuhan sudah "pensiun" sejak alam semesta dan manusia sebagai penghuninya telah tercipta (Sudjito, 2007). Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (qalbu) tidak kalah penting daripada akal. Ilmu berparadigma Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (rasio), namun bukan segala-galanya (ratio above else) sebagaimana kredo "Cogito ergo sum. Persatuan Indonesia Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai jiwa Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan faham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisma dan etnosentrisma (Jacob, 2006). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia, yang berkarakter komunalistik-religius. Ilmu berparadigma Pancasila mendorong perburuan keadilan sosial, sekaligus menolak dominasi positivisme (Sudjito, 2007). Terkait dengan kebutuhan materiil dan spiritual manusia, agar dapat terfasilitasi oleh ilmu, maka pendidikan sebagai wahana persemaian ilmu, harus diselenggarakan sebagai program keilmuan, yakni ilmu sebagai genuine sicence dan bukan sekedar practical science. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi basis untuk mengajarkan dan melatih ketrampilan bagi peserta didik. Landasan Filosofis Ilmu berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu yang khas Indonesia, namun objektif-universal. Ilmu berparadigma Pancasila memiliki, sifat, karakter, hakikat, dan dasar-dasar yang khas. Kekhasannya terletak pada dimensi landasan filosofisnya, baik ontologi, epistemologi, maupun teleologi/aksiologinya.
Landasan ontologi Ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu: Ontos : being, dan Logos: ilmu, adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang the being (hakikat realitas). Konsisten dengan keberadaan Pancasila sebagai paradigma ilmu, maka kebenaran substantif harus menjadi muara dari segala kegiatan berolah ilmu. Untuk mencapai kebenaran substantif, maka objek ilmu harus berupa order sebagai realitas yang utuh. Transcendental order, social order, maupun political order (Rahardjo, 2000), harus digarap secara utuh dan menyeluruh, tanpa ada pereduksian barang sedikitpun. Keharusan demikian, membawa konsekuensi bahwa pendidikan di Indonesia harus mengajarkan ketiga jenis order tersebut secara terpadu, sehingga terjadi transfer value, knowledge dan skill secara utuh. Nilai-nilai teologis, metafisis, dan fisis-empiris harus menjadi muatan setiap mata kuliah/mata pelajaran. Landasan epistemologi Epistemologi, dari bahasa Yunani episteme, artinya: pengetahuan, dan logos, artinya: ilmu adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang: asal, sifat, karakter dan jenis ilmu. Epistemologi berhubungan dengan hakikat ilmu, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai ilmu yang dimiliki oleh setiap manusia. Ilmu tersebut diperoleh manusia melalui berbagai cara atau metode. Oleh karenanya, di dalam epistemologi, terdapat metodologi. Berdasarkan metodologinya, dikenal berbagai aliran filsafat ilmu, antara lain: Empirisme, Rasionalisme, Fenomenalisme, Intuisionisme, dll. Ilmu berparadigma Pancasila digarap dan dikembangkan berlandaskan metodologi holistik. Holistik (holistic berasal dari kata whole, secara etimologis memiliki akar kata yang sama dengan istilah heal dan istilah health), maknanya hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan sehat manakala dikelola berdasarkan kesatuan ilmu yang utuh dan terpadu, sebaliknya kehidupan menjadi sakit manakala dikelola dengan cara pandang parsialistik, dikotomis, sekuler, materalistik. Integrasi ilmu menjadi kata kunci. Karakteristik metodologi holistik, adalah: (1) memandang realitas sebagai sistem jaringan kehidupan yang saling berpengaruh dan bersifat dinamis; (2) setiap satuan aktual merupakan bagian dari realitas kehidupan yang masing-masing memiliki kesadaran, pengendalian, dan pengaturan diri; (3) setiap subyek dikatakan ada bila mampu bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya (respondeo ergo sum); (4) setiap subyek menghargai kebhinnekaan dan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah-dialogis. Dengan metodologi holistik diharapkan ilmu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga ketika ilmu tersebut diamalkan, kehidupan manusia pun menjadi sehat pula. Berlandaskan metodologi holistik, dapat diharapkan, ilmu mampu menjadi sarana untuk pencapaian kebutuhan spiritual dan materiil setiap manusia, dan pencapaiannya pun dapat dilakukan dengan praktis (mudah). 7
3. Landasan teleologi/aksiologi Teleologi berasal dari akar kata Yunani, telos, yang berarti: akhir, tujuan, maksud, dan, logos, ilmu. Teleologi adalah cabang filsafat ilmu atau ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Teleologi dapat diartikan sebagai pertimbangan moral, baik atau buruknya suatu ilmu diamalkan, untuk tujuan apa, dan kepada siapa. Ada ilmu untuk ilmu itu sendiri; ada pula ilmu untuk kemaslahatan kehidupan; ada pula ilmu untuk manusia dan kemanusiaan, dsb. Tujuan ilmu berparadigma Pancasila adalah memahami, menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah individual, kemasyarakatan, bangsa, Negara, dan alam dalam bingkai keridhaan Illahi, agar supaya manusia dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam dan dengan Tuhan YME. Aksiologi berasal dari kata Yunani: axios, yang berarti sesuai atau wajar; sedangkan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai ilmu tentang nilai-nilai (values). Nilai adalah harga, patokan, ukuran, barometer atau parameter, untuk menyatakan suatu pengetahuan salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim. Ilmu tidak bebas nilai, artinya harus disesuaikan dengan nilai-nilai tertentu yang diakui kebenarannya oleh komunitas ilmuwan. Dalam aksiologi, ada beberapa dasar penilaian, yakni : logika, etika, estetika, dan agama. Aksiologi ilmu berparadigma Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang dipahami dan diposisikan sebagai sistem nilai, sehingga, ketika orang berbicara tentang "keadilan", misalnya, pasti "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME". Begitu juga, ketika membuat Undang- Undang, maka dalam irah-irahnya selalu dituliskan "Dengan Rahmat Tuhan YME". Sudah tentu, irah-irah putusan pengadilan maupun irah-irah Undang-Undang tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai jaminan agar substansinya sesuai, selaras dan berpedoman pada makna irah-irah tersebut, yakni benar dan adil dalam perspektif Tuhan YME. Penutup Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan perlu dilakukan dengan pemantapan Pancasila sebagai paradigma ilmu Indonesia. Konsekuensinya adalah : Ontologi ilmu harus menjangkau realitas kehidupan secara menyeluruh dan utuh, meliputi: reaslitas teologis, metafisis, maupun fisis-empiris. Metodologi ilmu harus holistik, mampu merangkum keseluruhan dimensi ilmu : kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam terminologi Ki Hadjar Dewantara, anak didik diharapkan mampu: niteni, niroke, lan nambahi; dalam pada itu seorang pendidik hendaknya mampu menerapkan menejemen pendidikan "Patrap Tri Loka", yaitu: Ing ngarso sung tulodo - Ing madyo mangun karso - Tut wuri handayani. Teleologi/aksiologi ilmu harus berkiblat pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam perspektif Ketuhanan YME. Oleh sebab itu pendidikan harus mampu meluluskan anak didik yang siap pakai, yaitu: taqwa, cerdas, dan trampil menyelesaikan
masalah masyarakat, bangsa dan negara melalui musyawarah-dialogis. 9