Prosiding Hukum Ekonomi Syariah ISSN: 2460-2159 Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No : 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Implementation of Electronic Money Products (E-Money) in Sharia Bank Mandiri Reviewed By Fatwa DSN-MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 About Sharia Electronic Money 1Karina Septiani, 2Asep Ramdan Hidayat, 3Ifa Hanifia Senjiati 1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 email: Abstract. The development of Electronic Money in Indonesia grew rapidly from 2010. In this case, Bank Mandiri Syariah (BSM) supports the implementation of non-cash payment via Mandiri Syariah e-Money card. Implementation of BSM E-Money product from observation and observation by author there is a phenomenon where the customer feel objection to the cost of top-up electrical money. With regard to the top-up cost with the nominal difference of top-up filling by the customer with the balance on the electronic money of BSM E-Money, the excess can be indicated by usury if there is no clarity of the contract. Based on the background that has been described above, the focus of problem analysis is formulated in the form of questions as follows: First, How the concept of Fatwa DSN-MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 About Sharia Electronic Money, Second, How to implement e-money products in Bank Syariah Mandiri, Third, And how does the DSN-MUI Fatwa review No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 About Syariah Electronic Money on e-money in Bank Syariah Mandiri. The research method used is by using normative juridical and fikh juridical study contained in the Fatwa DSN-MUI Number: 116 / DSN-MUI / IX / 20I7 About Electronic Money Sharia related e-money products in BSM KCP Dago Bandung. Conclusions from this study; first, due to side streaming law that occurs in the The conclusion of this research is the concept of Fatwa DSN- MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 About Electronic Money Sharia organizes and clarifies the positions of the parties involved include sharia banks, cardholders and merchants in the use of electronic money applications which is reinforced by different contracting models in the use of transactions between such parties, the e-money product in Bank Syariah Mandiri is a smart card-based card that can be purchased by customers in Bank Syariah Mandiri, and generally speaking that the implementation of product e-money BSM in Bank Syariah Mandiri has not fulfilled all the elements contained in the Fatwa DSN-MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 that is part of the Special Conditions related to the loss of E-money card. Keywords : Electronic Money, Akad and Bank Syariah. Abstrak. Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia berkembang pesat dari mulai pada tahun 2010. Dalam hal ini, Bank Mandiri Syariah (BSM) mendukung implementasi pembayaran non-tunai melalui kartu Mandiri Syariah e-Money. Implementasi produk BSM E-Money terdapat fenomena dimana pihak nasabah merasa keberatan dengan penambahan biaya top-up uang elektrik tersebut. Terkait penambahan biaya top- up tersebut maka hal tersebut dapat terindikasi riba apabila tidak terdapat kejelasan akad dan menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kartu e-Money BSM. Berdasarkan latar belakang diatas, maka analisa permasalahan dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan berikut : Pertama, Bagaimana konsep Fatwa DSN- MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Kedua, Bagaimana implementasi produk e-money di Bank Syariah Mandiri, Dan Ketiga, bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap e-money di Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekataan yuridis normatif dan kajian fikih yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah terkait produk e-money di BSM KCP Dago Kota Bandung Hasil dari peneilitian ini adalah konsep Fatwa DSN- MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah mengatur dan memperjelas kedudukan pihak-pihak yang dalam penggunaan aplikasi uang elektronik dengan dipertegas oleh model akad-akad yang berbeda dalam penggunaan transaksi antar pihak-pihak tersebut, produk e-money di Bank Syariah Mandiri merupakan kartu berbasis smart card, dan secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan produk e-money BSM pada Bank Syariah Mandiri belum memenuhi seluruh unsur yang termaktub didalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu bagian Ketentuan Khusus terkait kehilangan kartu E-money. Kata Kunci : Uang Elektronik, Akad dan Bank Syariah 523
524 | Karina Septiani, et al. A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan teknologi, maka dewasa ini perkembangan sistem pembayaran mengalami dinamika perubahan dan telah mengubah secara signifikan. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (non-cash).1 Terkait hal di atas, Bank Indonesia (BI) pun mendorong gerakan less cash society (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Bank Mandiri Syariah (BSM) sebagai salah satu bank syariah yang terbaik di Indonesia mendukung implementasi pembayaran non-tunai melalui kartu Mandiri Syariah e-Money. Dikatakan bahwa Direktur Distribution and Services Mandiri Syariah Edwin Dwidjajanto menjelaskan bahwa kartu e-money Mandiri Syariah merupakan hasil kerjasama co-branding dengan Bank Mandiri guna meningkatkan layanan dan kelengkapan pilihan produk bagi nasabah.2 Implementasi produk BSM E-Money dari pengamatan dan observasi yang dilakukan penulis pada kantor layanan BSM KCP Dago Kota Bandung, terdapat fenomena dimana pihak nasabah merasa keberatan dengan biaya top-up uang elektrik tersebut yang nominalnya mencapai Rp. 6.000,- rupiah.3 Adapun alasan pihak BSM dalam menentukan biaya top-up uang elektrik yang diterbitkannya tidak sesuai dengan nominal top-up berbeda disebabkan karena adanya perbedaan sistem atau kebijakan perusahaan serta biaya administrasi yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pihak nasabah. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah kesyariahan., Oleh karena itu, maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada bulan September 2017 telah mengeluarkan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik dapat menggunakan akad wadiah, qardh, ijarah, jualah, wakalah bil ujrah. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. b. Untuk mengetahui implementasi produk e-money di Bank Syariah Mandiri. c. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap e-money di Bank Syariah Mandiri. 1R. Maulana Ibrahim, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia", Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006, hlm. 12. 2Nidia Zuraya, "BSM akan Pasarkan 25 Ribu Kartu e-Money Syariah" dalam diakses tanggal 16 Maret 2018. 3Observasi dan wawancara dengan Bapak AH, selaku nasabah BSM KCP Dago Kota Bandung, di Bandung 26 Februari 2018. Volume 4, No. 2, Tahun 2018
Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money)...| 525 B. Landasan Teori Uang Elektronik Uang Elektronik (e-money) adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada merchant tertentu.4 Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession.5 (uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (stored value) atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elekronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang Elektronik dalam Pandanga Islam Pada dasarnya, e-money yang digunakan saat ini adalah konvensional (ribawi) atau non-syariah karena kontrak yang terjadi antara pihak-pihak e-money itu tidak jelas gharar (راﺮﻏ) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit e-money.6 Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang, padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang e-money sesuai skema qardh ( ضﺮﻗ ) atau wadhi'ah ( ﺔﻌﯾدو ) yang berlaku antara keduanya. Oleh karena itu, menggunakan e-money yang berlaku saat ini tidak diperkenankan kecuali untuk kondisi darurat, yaitu kondisi yang memenuhi indikator berikut: a. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undang, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan e-money tersebut. b. Tidak ada alternatif e-money syariah. c. Risiko finansial primer jika tidak menggunakan e-money saat ini. Kemudian apabila dilihat dari transaksi-transaksi yang terdapat dalam uang elektronik, maka nilai uang elektronik memiliki fungsi yang sama seperti uang yaitu jasa. Dengan sebagai alat pembayaran atas dipersamakannya nilai uang elektronik ini dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalah dikenal dengan Al-Sharf ( فﺮﺼﻟا ), yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.7 Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu transaksi jual beli barang atau 4 Fadli M nur, 'E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern', (Skripsi - Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013, Hlm. 6. 5 Bank For International Settelments, Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money,(Basel: BIS, 1996, Hlm. 1. Sahroni, 6Oni "Hukum Menggunakan Uang tanggal 1 April 2018. Elektronik", diakses dalam pada 7Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia", Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005, Hlm. 90. Hukum Ekonomi Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2017-2018
526 | Karina Septiani, et al. jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.8 Al-sharf hanya akad yang berlaku untuk penukaran uang dengan nilai uang elektronik. Maka, dalam transaksi dengan menggunakan uang elektronik timbul akad- akad yang lainnya antara pemilik nilai uang elektronik dengan penerbit atau agen layanan keuangan digital yang bekerjasama dengan penerbit yang menerbitkan nilai uang elektronik namun tergantung bagaimana alur transaksinya. Terkait hal ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia segera meresmikan Fatwa mengenai uang elektronik tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan Al- qur'an dan Sunnah. Menurut penuturan KH Asrorum Niam selakau Sekretaris Komisi Fatwa MUI beliau menuturkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Komisi Fatwa membahas tentang uang elektronik dan salah satunya biaya top up. Pembahasan tersebut kemudian melahirkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Prinsip Syariah Pada Produk Uang Elektronik (e-money).9 Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menjelang akhir tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah di atas, maka e- money boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada e-money syariah, sedangkan menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali. Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa Uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut10: a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta'widh ( ﺾﯾﻮﻌﺗ ) (ganti rugi)/ ijarah. b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram). c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan. d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika [merchant], penyelenggara kliring, dan (prinsipal, acquirer, pedagang penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/ khadamat. e. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e-money nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. f. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. g. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka 8Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, Hlm. 636. 9Kumparan, dalam diakses pada tanggal 25 Januari 2018. 10Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Volume 4, No. 2, Tahun 2018
Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money)...| 527 jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu. C. Analisa Pembahasan Adanya kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri dalam meluncurkan produk e-money BSM, hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak keberbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian. Penggunaan e-money BSM hanya menempelkan kartu pada sensor alatyang disediakan penerbit pada pedagang (merchant) maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu. Hal ini mempermudah konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai jika ingin melakukan pembayaran. Dalam ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Hal ini menjadi dasar bagi DSN MUI yang banyak membahas mengenai ketentuan akad yang dituangkan fatwa tentang penggunaan uang elektronik khususnya yang diluncurkan bank syariah. Pada konsideran keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah ayat 1 : "...Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..." Mengingat bahwa dalam Islam yang terkait dengan masalah akad sebagaimana uraian di atas, hal ini terkait pula ke dalam masalah mengenai konsep pengambilan keuntungan. Prinsip pengambilan keuntungan dalam Islam tidak dibenarkan jika tidak ada risiko dalam kegiatan transaksi perniagaan yang terkait pembiayaan tersebut. Adapun mengenai pemberlakuan fee dalam top-up pada uang elektronik, dalam pembebanan biaya kepada pihak pemegang uang elektrik, pihak bank selaku penerbit uang elektrik dapat dibenarkan karena pembebanan biaya top-up kepada pihak nasabah selaku pemegang uang elektronik termasuk ke dalam ujrah atau beban sewa kepada pihak bank selaku penerbit uang elektronik. Hal ini disandarkan kepada aturan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah bagian Ketiga Pasal 1 yang menyebutkan : "Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh". Dengan adanya penggunaan akad wadiah antara pihak bank dan pihak nasabah, maka pihak bank selaku pihak yang dititipkan (wadi'i) berhak atas fee dari jasa penitipan yang dilakukan nasabah selaku pihak penitip (Mudi). Terkait hal tersebut Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan fee atau jasa dari Wadiah. Mengenai penggunaan kartu e-money di PT Bank Syariah Mandiri, ternyata kurang sesuai dengan Pasal 24 yang terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. Sistem keamanan teknologi uang elektronik (e-money) pada kenyataannya dinilai kurang aman bagi pengguna, terlebih ketika kartu e-money tersebut secara tidak sengaja berpindah tangan atau hilang. Dalam hal ini, pengguna ataupun pemilik yang kehilangan kartu e-money BSM tidak dapat melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya atas kartu e-money BSM tersebut. Pemilik yang kehilangan kartu e-money BSM tidak dapat melakukan blokir pada kartu yang telah hilang, sehingga hal tersebut dinilai sangat merugikan pengguna kartu e-money. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Implementasi produke-money yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 bagian Ketentuan Khusus nomor 2 yang berbunyi "Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang". Sistem mekanisme dan prosedur pengaplikasian e-money BSM di Bank Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2017-2018
528 | Karina Septiani, et al. Mandiri KCP Dago Kota Bandung dilakukan sesuai dengan standar pengaplikasian uang elektronik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang didasarkan kepada prinsip kehati- hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan suatu kebijakan dalam melayani kebutuhan nasabah, seperti yang tertera pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN- MUI/IX/2017 bagian Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik yang berbunyi: "Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari: 1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, dan 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat." Terkait masalah beban biaya top-up untuk pengisian saldo pada produk emoney BSM, menurut analisa penulis hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Kebolehan pihak BSM dalam membebankan biaya top-up kepada nasabah pemegang e- money BSM disandarkan kepada ketentuan fatwa DSN MUI yang disebutkan pada Konsideran fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah pada bagian Keempat : "Ketentuan Layanan Fasilitas", ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa membebankan biaya top-up kepada nasabah telah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pihak BSM menjual kartu E-Money seharga Rp 50.000 dan saldonya tetap atau nilai uangnya Rp 50.000, sedangkan pengisiannya dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 yang merupakan biaya administrasi. Sehingga, dalam hal ini boleh untuk dilakukan, karena biaya top-up E-Money pada dasarnya merupakan biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, juga boleh. D. Kesimpulan 1. Konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah mengatur dan memperjelas kedudukan pihak-pihak yang terlibat meliputi bank syariah, nasabah (card holder) dan merchant dalam penggunaan aplikasi uang elektronik dengan dipertegas oleh model akad-akad yang berbeda dalam penggunaan transaksi antar pihak-pihak tersebut, antara lain akad qard, wadiah, ijarah, dan wakalah bil ujrah. 2. Implementasi produk e-money di Bank Syariah Mandiri merupakan kartu berbasis smart card yang dapat dibeli oleh nasabah di Bank Syariah Mandiri dengan membayar sejumlah Rp 20.000 untuk membeli kartu dan pengisian kartu minimal Rp 50.000, sehingga nasabah dapat menggunakan kartu emoney untuk pembayaran di merchant yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. 3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap implementasi produk uang elektronik (e-money BSM) berdasarkan hasil penelitian secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya belum memenuhi seluruh unsur yang termaktub didalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu bagian Ketentuan Khusus terkait kehilangan kartu E-money. Jika kartu hilang maka jumlah uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, artinya fatwa mengharuskan kertu E-money memiliki pengamanan khusus seperti pin, dan di Bank Syariah Mandiri tidak demikian. Volume 4, No. 2, Tahun 2018
Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money)...| 529 Daftar Pustaka Bank For International Settelments, Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money, Basel: BIS, 1996 Fadli M nur, E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern, (Skripsi - Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Kumparan, pada tanggal 25 Januari 2018. diakses Ibn Maudud Al- Maushuli, Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar, (Al-Maktabah Al- Syemelah) Cahaya Islam Software, juz 1, Page 15. Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E- Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Tesis - Universitas Udayana, 2013. Nidia Zuraya, "BSM akan Pasarkan 25 Ribu Kartu e-Money Syariah" dalam Oni diakses tanggal 16 Maret 2018. "Hukum Menggunakan Sahroni, elektronik/diakses pada tanggal 1 April 2018. Uang Elektronik", Sumber: R. Maulana Ibrahim, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia", Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005. Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985. Hukum Ekonomi Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2017-2018