Catatan Redaksi Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu. Pelindung Budi Susilo Soepandji Pembina Dede Rusamsi Pengarah Boy Salamuddin Penasehat Leonardi M. Nasir Madjid Kontributor Ahli Dadan Umar Daihani, Njaju Jenny Rosita S. Noor, Miyasto Pemimpin Redaksi E. Estu Prabowo Redaktur Pelaksana Maghoni Editor Trias Noverdi, B. Iman Aryanto, Dedy Kusnaedy Staf Redaksi Wahyu Wiji, Aska Leonardi, Aditya Soleha, Koordinator Fotografer M. Isdar Fotografer Suryadi, Suyono Grafis PT. Yellow Multi Media Pemimpin Administrasi Sumurung Staf Administrasi Linda Purnamasari, Gatot Sirkulasi Supriyono Alamat Redaksi Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Telp. (021) 3832108, 3832109 Fax (021)-3451926 Email : Website : Dicetak oleh : PT. Yellow Multi Media Isi di luar tanggung jawab percetakan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Majalah Triwulan Lemhannas RI "Swantara" edisi sebelas dapat kembali hadir menyapa pembaca sekalian. Pembaca yang budiman, pada edisi ini redaksi sengaja mengusung tema laporan utama "Menuju Poros Maritim Dunia." Tema ini dipilih mengingat realisasi konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo adalah jawaban bagi bangsa ini untuk mencapai cita- cita dan tujuan nasionalnya. Berpijak dari sejarah kejayaan maritim nusantara, dan posisi strategis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional, serta besarnya potensi kelautan yang dimiliki oleh bangsa ini, maka gagasan Poros Maritim Dunia menjadi demikian fundamental untuk direalisasikan. Untuk itulah, redaksi menyajikan berbagai strategi dan langkah yang ditempuh oleh para pakar kemaritiman dalam mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia. Redaksi berharap mudah-mudahan berbagai perspektif tersebut dapat membuka cakrawala pandang dari pembaca sekalian, serta memberikan dukungan. Redaksi mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para penulis yang telah mengirimkan opini, dan kami tetap mengharap masukan dari pembaca sekalian sebagai revisi pada edisi berikutnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Shanti Shanti Shanti Om. Pemimpin Redaksi Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi 3
Surat Pembaca Dan 1177/Menkes/Pb/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja. Didukung pula oleh Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang telah menjadi komitmen pimpinan Lemhannas RI dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Saya adalah salah satu dari sekian ibu yang baru saja memiliki bayi yang juga tengah berkarir di Lemhannas RI. Bayi saya berumur 7 bulan, dan syukur alhamdulillah telah lulus ASIX (ASI eksklusif selama 6 bulan), dan saat ini saya sedang berusaha untuk terus memberikan ASI sampai anak saya berusia 2 tahun. Sejauh saya melakukan aktivitas pumping ini, satu hal yang membuat saya kurang nyaman adalah tidak tersedianya ruangan khusus (ruang laktasi) bagi para ibu menyusui untuk melakukan aktifitas pumping. Selama ini saya pumping di ruangan yang tidak menentu. Asalkan ruangan itu terlihat bersih dan bisa memiliki pintu yang bisa dikunci, maka di sanalah saya memerah ASI. Ruangan Khusus Ibu Menyusui Era globalisasi tidak menutup kemungkinan seorang ibu pekerja untuk memenuhi hak-hak seorang anak. Salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.Pp/Xii/2008, Per.27/Men/Xii/2008, Atas dasar di atas, dengan ini saya mengajukan saran kepada para pimpinan Lemhannas RI, kiranya berkenan untuk menyediakan ruangan khusus (ruang laktasi) yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat oleh kami para Ibu menyusui dengan standar higienitas dan kelengkapan sarana prasarana yang memadai. Karena tidak menutup kemungkinan, para peserta yang sedang mengikuti kegiatan di Lemhannas RI juga membutuhkan ruangan laktasi. Atas perhatian Bapak & Ibu saya ucapkan Terima Kasih. Resti Dian Ramadhani, SE. Staf Biro Ren&Ku Settama Lemhannas RI 4
Daftar Isi Sejarah 6 Sejarah Kemaritiman Indonesia Laporan Utama 12 Menuju Poros Maritim Dunia 17 Penegakan Hukum Laut sebagai Fokus Utama 21 Berkomitmen Memberangus Illega Fishing 24 Tidak Otomatis Menjadi Negara Maritim 27 Momentum Kebangkitan Industri Maritim 30 Kebijakan Harus Berpihak Kepada Nelayan 32 Tidak Terhenti Pada Level Abstraksi Opini 35 Kekuatan Laut Menjadi Prasyarat Negara Maritim 38 Sinergitas diantara Instansi Keamanan Laut 41 Memahami Peranan Laut bagi Kepentingan Bangsa 43 Poros Maritim Dunia: Suatu Wacana Harapan Peserta 48 Maish Banyak yang Harus Dibenahi 48 Merevitaslisasi Aspek Kemaritiman Indonesia 49 Mengembalikan Kejayaan Bangsa Maritim 18 Hot Issue 50 KTT APEC 2014, Upaya Penguatan Integrasi Perekonomian Regional 51 Basarnas: Ujung Tombak Evakuasi Bencana Seputar Kita 52 Coffee Morning Humas Lemhannas RI dengan Para Awak Media 52 Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Periode 2014 - 2019 53 Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda Angkatan VIII 53 Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 dan 52 Profil 54 Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr: Riset di Indonesia Masih Terabaikan 58 Ni Putu Nala Krisdiani, S.IP, M. Sc: Bagi Saya, Hidup itu Seperti Menimba Ilmu di Universitas 21 27 Suara Alumni 60 Pemerintah juga Perlu Menyokong SDM Kemaritiman 60 Potensi Sumber Daya Laut dapat Memberikan Kesejahteraan bagi Rakyat 61 Menjamin Keamanan Alur Laut Kepulauan Sosok 63 Basuki Tjahaja Purnama: Perubahan Bagi Jakarta Serambi Monas 66 Saling Menghargai 37 57 5
Sejarah Sejarah Kemaritiman Indonesia Sir Walter Releigh, sekitar abad ke XV mengutarakan pemikirannya bahwa: "barang siapa menguasai lautan maka ia akan menguasai perdagangan, menguasai kekayaan dunia dan akhirnya menjadi penguasa dunia." Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya (abad ke VII) hingga Kerajaan Majapahit (abad XIV) telah menguasai per- dagangan melalui lautan. Secara tidak sadar mereka sudah menerapkan padangan Sir Walter Raleigh, yang notabene baru dikumandangkan pada abad ke XV. perhubungan dunia telah memberi- kan kedudukan dan peranan strategis Indonesia, baik dalam per- pada caturan hubungan antarbangsa mau- pun untuk pembangunan kejayaannya sendiri. (Pramono, 2005:14). Letak persilangan wilayah Indonesia dian- tara benua Asia dan Australia, dan di antara samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan wilayah laut Indonesia khususnya sebagai jalur pelayaran yang sangat penting bagi dunia inter- nasional. Posisi geografis Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia, seperti pernah dikatakan oleh Soekarno, adalah "negara lautan" (archipelago) yang ditaburi pulau- pulau, atau sering disebut sebagai "negara kepulauan". Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dimana sekitar 6000 di antaranya berpen- duduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003), lautan men- jadi faktor dominan. (Latif, 2011: 251). Kehidupan Maritim Masa Prasejarah Nusantara Dataran Sunda yang berada di kawasan tropik dengan sumber kekayaan alam yang tersedia, iklim yang moderat, dan menjadi tempat perlintasan manusia, sangat mungkin menjadi tempat persemaian awal peradaban manusia. Sejak zaman batu hingga kebudayaan perunggu, masyarakat prasejarah Nusantara telah mengembangkan pelbagai corak kebudayaan yang lebih banyak 6
Sejarah dibandingkan dengan kawasan Asia manapun (Oppenheimer dalam Latif, 2012:256). Mereka juga mengembang- kan pertanian, peternakan, dan me- melopori perdagangan maritim yang terbentang mulai dari Madagaskar di Samudera Hindia hingga sebagian besar pulau kecil di Pasifik (Oppen- heimer dalam Latif, 2012:257). Sejak awal Masehi, masyarakat Nusantara tampaknya telah berinteraksi dengan pendatang dari Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Kontak tersebut bukan saja hanya terjadi diantara masyarakat pesisir, tetapi juga terjadi masyarakat pesisir dengan masyarakat di daerah pedalaman. Sejumlah situs di pesisir masa akhir prasejarah atau pra-Sriwijaya, seperti: Buni (Jawa Barat), Plawangan (Jawa Tengah), Gilimanuk (Bali Barat Daya), serta Sambiran dan Pcung (Bali Utara), menunjukkan telah adanya pelabuhan yang menjadi pintu gerbang hubungan masyarakat pesisir dengan daerah pedalaman maupun masyarakat pesisir dengan luar negeri. Melihat hal ini, tampaknya pada masa itu di Sumatera telah terjadi hubungan yang bersifat dendritik diantara daerah dan pesisir, dimana situs di pedalaman menunjukkan adanya hubungan me- lalui jalur sungai. Pusat-pusat hunian yang terletak di daerah pesisir diduga mempunyai hubungan secara inter- nasional dengan daerah di luar Nusantara. Kehidupan Maritim Masa Kerajaan Hindu-Buddha Kehidupan maritim masa Kerajaan Hindu-Budha tergambar dalam prasasti-prasasti berhuruf (Palawa dan Pranagari) sekitar abad ke-5 Masehi. Pada masa ini hadir kerajaan- kerajaan asli Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di bawah kedua imperium ini, bentangan wilayah yang luas dari kepulauan Nusantara (terutama wilayah di sekitar perairan) pernah diintegrasikan ke dalam suatu kesatuan wilayah negara. (Latif, 2011: 260). Berkembangnya Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini tidak terlepas dari hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama dan kebudayaan Hindu-Budha masuk ke Indonesia melalui kontak per- dagangan. Hal ini menurut Claudius Ptolomeus (seorang penjelajah Yunani), karena didorong oleh adanya kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkih, dan lada yang begitu menarik bagi para pedagang mancanegara. Masa Kerajaan Sriwijaya Kejayaan maritim nusantara tidak terlepas dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Negara yang hidup dari perdagangan tentu tidak lepas dari sumber daya alam yang menjadi komoditas perdagangan berupa hasil hutan, hasil tambang, dan hasil bumi yang banyak digemari orang Arab, Persia, dan Cina. (Utomo, 2012:63) Kerajaan Sriwijaya merupakaan kerajaan bahari kebanggaan masa silam. Pada abad ke-7, Sriwijaya melahirkan kebudayaan Buddha lewat kemaritimannya. Daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat dan kemungkinan Jawa Tengah. Kerajaan ini berkembang di nusantara, melampaui batas-batas, dan menjadi penguasa utama di jalur perdagangan laut. juga men- coba untuk menggambarkan "inner strength" dari Kerajaan Sriwijaya. Dengan menggunakan sumber-sumber Cina, Slamet Muljana menggambar- kan Kerajaan Siriwjaya sebagai kerajaan pantai, negara perniagaan dan negara laut. Sebagai yang berkuasa di kerajaan Pantai, ibukota Sriwijaya memang terletak di tepi air, pen- duduknya terpencar di luar kota, atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratap- kan alang-alang. Jika sang raja keluar, ia naik perahu dengan dilindungi Beberapa peneliti payung sutera dan diiringi dengan orang-orang yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat baik dan tangkas dalam peperangan, baik di darat maupun di laut, keberaniannya tidak ada bandingannya. Ahli kelautan Perancis bernama Dr. Yves Manguin dalam bukunya The South Asia Ships mengatakan bahwa armada laut Sriwijaya sangat kuat. Armada niaga Sriwijaya berlayar sampai ke negara-negara yang jauh di Asia Barat dan Asia Timur. Sriwijaya juga mampu memaksa kapal-kapal niaga asing untuk menyinggahi daerah kekuasannya. Sebab, Sriwijaya me- nguasai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Sriwijaya membangun pusat perdagangan internasional di pantai timur Sumatera. Dari abad ke-7 hingga abad ke-13, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang makmur. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Arkeolog Wiseman Christie mengatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah negara dengan banyak pelabuhan (a multi port state). Sejak abad ketujuh, kerajaan Sriwijaya telah menjadi kekuatan dagang dan budaya yang mengagumkan. Salah satu warisan Sriwijaya yang dinilai paling penting adalah konsolidasi suatu zona berjangkauan besar yang penduduknya berbahasa Melayu di kedua sisi Selat Malaka. (Latif, 2011: 260). Masa Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya yang menjadi raja pertama dan bergelar Kertarajasa Jayawardana. Pemerintahan- nya diketahui berlangsung dengan aman dan tentram, rakyat pun hidup berkecukupan. Pada masa Majapahit, perdagangan di sekitar perairan Nusantara telah di- kuasai oleh para pedagang Jawa yang merupakan pedagang kaya raya pada itu. Banyak pedagang dari waktu Tuban, Gresik, dan Jepara menetap di Pelabuhan Malaka yang saat itu men- jadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. 7
Sejarah Dikisahkan bahwa Majapahit berada dalam keadaan parah. Wilayah- wilayah pinggiran tidak terkuasai, se- bagian Jawa bagian timur menolak mengakui kekuasaan raja. Terhadap pemberontak-pemberontak Jawa ini- lah Gajah Mada melancarkan ekspe- disi militernya yang pertama. Dalam waktu singkat dia pulang dengan kemenangan, dan setelah itu meng- angkat sumpah khidmat di hadapan raja bahwa dia tidak akan menikmati palapa, hingga semua wilayah raja terakhir Singasari berhasil untuk di- pulihkan kemuliaannya seperti semula. Laksamana Nala pun diangkat menjadi menteri yang bertugas me- mimpin kekuatan laut Majapahit. Melalui armada laut yang kuat, Majapahit mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara hingga ke Seme- nanjung Melayu dan Filipina. Pada mulanya Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris. Namun setelah Gajah Mada diangkat menjadi mahapatih, barulah kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar setelah Sriwijaya dan menjadi pusat perdagangan Asia. Tuban yang merupakan pelabuhan ekspor ke seluruh penjuru Asia selalu ramai oleh pedagang dari India, Kamboja, dan Campa. Komoditas yang diperdagang- kan di antaranya beras, lada, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit penyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa, kapas, belerang, perak, dan emas. Kehidupan Maritim Masa Kedatangan dan Peradaban Islam Kemunculan Islam di Nusantara awalnya berkat partisipasi pedagang-pe- dagang Muslim dalam pelayaran samudera. Semula diperkenalkan oleh para pedagang Arab - khususnya di jalur perdagangan di Samudera Hindia. Arus Islam ke Nusantara pada gilirannya juga melibatkan peran serta para pedagang dari India (terutama dari Gujarat), Persia, dan Cina. Pelembagaan Islam secara politik ditandai oleh kemunculan kerajaan- kerajaan Islam awal seperti Kerajaan Samudera Pasai di wilayah Aceh sejak abad 13 dan Kerajaan Demak di Jawa sejak abad 15, disusul oleh beberapa kerajaan Islam lainnya seperti Mataram Islam, Banten, Cirebon, Ternate, Tidore, dan lain-lain. (Latif, 2011: 261). Sydney Jones (1984) mencatat bahwa pada abad 17 pengertian "umat" bagi Muslim yang saleh di Nusantara merupakan kode soliditas komunitas Islam yang tidak hanya sebatas wilayah kepulauan melainkan juga dengan seluruh dunia Islam. Hal ini dimungkinkan oleh jalur per- dagangan serta penggunaan bahasa Arab sebagai lingua franca di sepanjang Samudera Hindia - yang mampu mengintegrasikan negara-negara pesisir di pulau-pulau utama seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi ke dalam suatu pertautan kekuatan Islam di Nusantara dan lebih jauh lagi ke dalam keseluruhan dunia Islam. Kehidupan Maritim Masa Kerajaan Samudera Pasai Samudera Pasai terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lhokseu- mawe, Nanggroe Ace, dan tumbuh di- 8
Sejarah perkirakan antara 1270 dan 1275 atau pada pertengahan abad XIII. Sultan pertamanya bernama Malikus Shaleh. Tumbuhnya Kesultanan Samudera Pasai tidak dapat dipisahkan dari letak geografisnya yang senantiasa tersentuh pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Sejak abad ke-7 hingga ke-8, para pedagang muslim dari Seme- nanjung Arabia, Persia, dan negeri- negeri Timur Tengah lainnya mulai memegang peranan penting, turut serta dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional yang jarak- nya lebih jauh, yaitu Teluk Aden dan Teluk Persia, melalui Samudera Hindia dan Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Perkembangan jaringan Selat Malaka selama berabad-abad ter- sebut disebabkan pula oleh upaya- upaya perkembangan kekuasaan di Asia Barat di bawah Dinasti Umayyah, Asia Timur di bawah Dinasti Tang, dan Asia Tenggara di bawah Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan Maritim Masa Kolonialisasi dan Perlawanan Masa surut terrendah kehidupan maritim Nusantara dialami setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602- 1798). Salah satu peristiwa bersejarah yang menandai hilangnya kejayaan budaya bahari Nusantara adalah di- tandatanganinya naskah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 oleh pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta. Salah satu inti Perjanjian Giyanti tersebut adalah diktum bahwa kedua raja keturunan Mataram tersebut menyerahkan perdagangan hasil laut, hasil bumi, dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda. Keputusan kedua raja yang telah dikendalikan oleh otoritas Belanda tersebut akhir- nya memasung perkembangan budaya bahari Nusantara. Akibat yang lebih fatal, adalah terjadinya proses penurunan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia serta pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia, yang semula bercirikan budaya maritim menjadi bergeser kepada budaya terestrial (Pramono, 2005:7). Kehidupan Maritim Masa Orde Lama Pada tahun 1957, tercatat ada kebangkitan baru bagi kebudayaan bahari Nusantara. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah mendeklarasikan Wawasan Nusantara (Oleh Perdana Menteri Juanda). Inti Wawasan Nusantara tadi adalah wawasan kebangsaan bangsa Indonesia yang mengetengahkan diteguhkan- nya asas "Negara Nusantara: (archi- pelagic state). Wawasan Nusantara memandang wilayah laut merupakan 9
Sejarah satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipisah-pisahkan. (Pramono, 2005:8). Kehidupan Maritim Masa Orde Baru Untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional tentang konsep "Negara Nusantara", pada masa pemerintahan Presiden Soeharto telah dilaksanakan perjuangan diplomatis yang sangat gencar serta berkelanjutan, baik di forum internasional maupun regional. Alhasil, pada tahun 1982 gagasan mengenai "Negara Nusantara" tersebut berhasil mendapatkan pengakuan secara internasional, te- patnya dalam forum konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS '82), serta berlaku efektif sebagai hukum internasional positif sejak 16 Nopember 1984. (Pramono, 2005:8) Akan tetapi, pada masa ini hampir semua armada perdagangan laut di- kuasai bangsa asing. Muatan dalam negeri terus merosot sampai hanya 47% dan muatan ekspor-impor 96%, pangsa pasar semakin dikuasai kapal asing sejak tahun 1998. Kebijakan pemerintah Orde Baru tidak men- dukung pelaut-pelaut Nusantara untuk mampu berkompetisi dengan bangsa asing, sehingga wajar saja apabila mengalami defisit pada tahun 2000 sebesar US$ 11 milyar untuk ekspor-impor dan US$ 5 miliar untuk angkutan domestik dari jasa pelayaran. (Pramono, 2005:120). Kehidupan Maritim Masa Reformasi Hingga Sekarang Sejak akhir tahun 1997, Indonesia mengalami dampak dari krisis moneter. Gerakan reformasi yang merebak sejak tahun 1998, turut serta menyadarkan beberapa kalangan elite politik untuk memberdayakan potensi laut dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan di tengah hingar-bingar reformasi itu juga muncul cita-cita untuk membangun Indonesia Baru sebagai negara bahari yang kokoh. Secara berkesinambungan, per- juangan untuk mengembangkan ke- baharian Nusantara terus dilakukan. Pada tahun 1998, Presiden BJ. Habibie kembali mendeklarasikan visi pem- bangunan kelautan bangsa Indonesia dalam sebuah "Deklarasi Bunaken". Inti deklarasi tersebut adalah pe- mahaman bahwa laut merupakan peluang, tantangan, dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan, dan pembangunan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya bahari Nusantara selanjutnya terjadi pada tahun 1999. Terutama ditandai oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menyatakan komitmennya terhadap "pembangunan Kelautan" di Indonesia. Komitmen pembangunan di bidang maritim makin menampakkan harapan yang cerah dengan dibentuknya 10
Sejarah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dikembangkannya Dewan Kelautan Nasional (DKN) menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Ketajaman visi serta kesadaran terhadap posisi strategis bahari Nusantara tentu saja tidak pernah muncul begitu saja. Akan tetapi, jauh berproses pada perkembangan karakter dan keadaran bangsa yang merasa bangga dan bersyukur sebagai bangsa bahari yang kuat dan besar dan dilandasi seperangkat nilai budaya yang senantiasa berkembang. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beliau mengusulkan bahwa paradigma pembangunan Indonesia kedepan adalah maritime-land development. Hal ini adalah karena mengingat sumber daya kelautan kita yang besar. Presiden SBY mengajak kita memikirkan cara cerdas dan arif untuk mengembangkan potensi besar ke- lautan yang Indonesia miliki. Menurut Presiden SBY, Jika sektor kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk kemakmuran Indonesia, artinya jalan pembangunan ini sudah benar. Dalam pidato di KTT ASEAN tanggal 13 Nopember 2014 tentang poros maritim, Presiden Joko Widodo memaparkan visi Indonesia. Dalam pidato tersebut sangat jelas bahwa negara Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Menurut Presiden, dengan pertumbuhan ekonomi rata- rata 7 persen pertahun, dengan total GDP sekitar USD 40 trilyun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan itu, laut akan semakin penting artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis --Samudera Hindia dan Samudera Pasifik-- merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan "lorong" lalu lintas maritim dunia. Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses ini. Dalam dinamika perubahan strategis, baik secara geo- grafis, geopolitik, maupun geo- ekonomi. Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Sejarah maritim dapat diproyeksi- kan memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi beberapa persoalan terkait posisi Indonesia yang akan di- jadikan negara poros maritim dunia. Secara geografis Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia. kawasan ini dihuni oleh berbagai kelompok etnik yang selama berabad- abad telah menggunakan laut sebagai wahana untuk saling berkomunikasi. Sejarah maritim akan menjadi wahana untuk membangkitkan kesadaran mengenai proses-proses historis yang telah mengantarkan terbentuknya bangsa Indonesia. Sejarah maritim sangat cocok untuk dijadikan sebagai medium sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari sebagai landasan untuk membangun negara bahari di masa yang akan datang. Sejarah maritim akan mampu menyediakan wacana yang luas mengenai komunikasi lintas budaya (cross-cultural communication) antara satu komunitas dengan komunitas lain yang menjadi dasar bagi proses integrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dimung- kinkan karena hubungan lewat laut telah memprekondisikan terjadinya komunikasi lintas budaya lewat saluran pelayaran dan perdagangan. laut Kemampuan mengelola dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai modal untuk mewujudkan berbagai kepentingan bangsa dan negara pada dasarnya dapat dilakukan bila ada political will dari segenap komponen bangsa dan pemimpinnya. Bahkan dalam sejarah kebudayaan telah tercatat bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia Tenggara. Referensi Pramono, Djoko. 2005. Budaya Bahari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. [Kemendikbud]. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu - Buddha. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. [Kemendikbud]. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kedatangan dan Peradaban Ichtiar Baru Islam. van Hoeve kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bab_I_(B.Surowo).pdf, diakses 21 Desember 2014 go.id/id/hartakarun/catego- ry/5/, diakses 21 Desember 2014. h t t p s : / / h m p s f i s u ny. wo rd p re s s. com/2014/06/19/historiog - rafi-maritim-indonesia-pros- peknya-dan-tantangan-copy- right-by-singgih-tri-sulistiyo- no-jurusan-sejarah-fakultas-il- mu-budaya-universitas-dipo- negoro/, diakses 23 Desember 2014. sby-paradigma-pembangunan- diakses 23 Desember 2014. read/558043-pidato-lengkap- jokowi-di-ktt-asean-soal-poros- maritim, diakses 23 Desember 2014. 11
Laporan Utama Menuju Poros Maritim Dunia Dalam pidatonya pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja dengan sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan maritim bangsa kita. Presiden mengingatkan, sudah terlalu lama bangsa ini memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat, dan teluk. Dimana samudera, laut, selat, dan teluk, sejatinya adalah masa depan peradaban Indonesia. Apa yang disampaikan oleh presiden kita adalah benar. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa pelaut. Bangsa kita terlanjur menjadi masyarakat yang berorientasi ke darat, dan melupakan potensi maritim yang dimilikinya. Padahal sejarah nusantara memperlihat- kan kepada kita bahwa di masa lampau bangsa ini menjadi digdaya berkat pemanfaatan potensi kelautan semaksimal mungkin. 12
Laporan Utama secara aktif mengembangkan armada dagangnya secara besar-besaran. Tuban sebagai pelabuhan ekspor, selalu ramai oleh pedagang dari India, Kamboja, dan Campa. Wilayah Majapahit pun mencakup semua pulau yang menjadi wilayah Republik Indonesia saat ini, bahkan lebih luas. Armada laut Majapahit mampu menguasai seluruh wilayah kepulauan Nusantara hingga ke Semenanjung Melayu dan Filipina. Strategi politik Majapahit yang ingin menyatukan seluruh kepulauan Nusantara, mendorong prioritas pembangunan armada laut yang tangguh. melainkan terimplementasikan secara operasional dalam agenda-agenda konkret pembangunan nasional. Upaya menjadikan Indonesia sebagai PMD tentunya akan mengubah arah pembangunan bangsa ini di semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun hukum. Pada berbagai aspek ini pula, konsep PMD selayaknya menekankan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana peran laut menjadi sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Menilik sejarah kejayaan maritim kerajaan-kerajaan nusantara tersebut, gagasan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebenarnya bukanlah sebuah retorika semu. Bangsa kita memang memiliki potensi kelautan yang besar sebagai sebuah negara maritim. Namun demikian, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan adanya sebuah restorasi maritim secara ter- struktur yang harus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Butuh Kebijakan Inovatif Merujuk pengakuan internasional dalam United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, wilayah kedaulatan Indonesia adalah terdiri atas kesatuan wilayah kepulauan. Pengakuan tersebut berimplikasi terhadap peran Indonesia sebagai negara yang harus mampu mengelola wilayah lautnya. Pengakuan ini mem- bawa konsekuensi hukum bagi Indonesia bahwa laut dan pulau, merupakan satu kesatuan. Indonesia mempunyai hak berdaulat atas wilayah laut yang terletak di antara kepulauan, yang se- cara geografis menghubungkan dua benua dan dua lautan. Kerajaan Sriwijaya pada 638 hingga 1030 M misalnya, merupakan kerajaan maritim yang membentang hingga Kamboja, Thailand Selatan, dan Semenanjung Malaka. Kerajaan ini berkembang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional, serta memiliki armada laut yang tangguh, seperti disebut- kan dalam buku The South Asia Ships dimana armada Sriwijaya berlayar sampai ke negara-negara yang jauh di Asia Barat dan Asia Timur. jalur Begitu pula Kerajaan Majapahit, yang berkembang menjadi kerajaan maritim setelah era Sriwijaya. Majapahit Memahami Konsep Poros Maritim Dunia Perlu adanya suatu pemahaman yang utuh mengenai konsep Poros Maritim Dunia (PMD). Setidaknya PMD dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni pertama, PMD menjadi visi atau cita- cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Pada konteks ini, gagasan PMD merupakan sebuah seruan besar kepada bangsa Indonesia untuk kembali kepada jati diri Indonesia sebagai se- buah negara maritim. Kedua, gagasan PMD menjadi doktrin untuk memberikan arahan terhadap tujuan bersama. Hal ini merupakan ajakan kepada bangsa Indonesia untuk melihat dirinya tentang realitas geografis, geostrategis dan geoekonomi Indonesia. Ketiga, gagasan PMD tidak seharusnya ter- henti hanya pada tingkatan abstraksi, Kebijakan Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah tepat. Indonesia memang membutuhkan adanya Kementerian Koordinator Kemaritiman yang mengatur pengelolaan potensi kelautan menjadi "satu pintu" agar lebih meningkatkan kinerja. Dalam Perpres 165 Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan Kemenko Kemaritiman membawahi empat kementerian lain, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata. Ke- menko Kemaritiman ini memiliki kewenangan yang berhubungan dengan semua penyusunan kebijakan ke- maritiman Indonesia, termasuk pem- bangunan pelabuhan, pembangunan listrik, pembangunan pembangkit 13
Laporan Utama kelautan dan perikanan, pembangunan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya migas. Dalam rangka mengoptimalkan arus lalu lintas perdagangan laut, pemerintah pun menggagas ke- bijakan "tol laut." Sistem distribusi logistik ini menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan- pelabuhan di jalur utama, dari Nang- groe Aceh Darussalam, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Namun, kita dapat melihat kebijakan ini juga membutuhkan keterlibatan sarana transportasi multimoda. Konektivitas antar moda transportasi diperlukan, seperti kereta api atau bus yang bisa mengakomodasi perjalanan barang atau orang dari transportasi laut. Kebijakan ini tentunya mem- butuhkan biaya yang tidak sedikit, dan sedianya dimasukkan kedalam APBN-Perubahan 2015, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menghadapi Tantangan Kita bisa melihat sejumlah isu baik makro maupun mikro menjadi pertimbangan dalam upaya mewujud- kan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Contohnya, isu makro tentang pergeseran kekuatan ekonomi dari Eropa atau Amerika, ke Asia Timur. Kemudian, kondisi pasar yang semakin dinamik dan rigid seperti kompetisi ketat terkait isu sustainability dan ketatnya pertumbuhan ekonomi global, serta kebijakan pangan Tiongkok yang menerapkan Policy on agricul- tural commodities affect to fishery. Sedangkan isu strategis mikro, contohnya tentang knowlegde pool system yang masih perlu diperkuat untuk menunjang pembangunan nasional bidang maritim, integrasi National Capital untuk pembangunan nasional bidang kemaritiman, kependudukan dalam hal ini bonus demografi dan sebarannya dalam konteks pembangunan bidang ke- maritiman, dan kebocoran ekonomi kemaritiman. Terakhir teknologi seperti support to maritime input industry. illegal fishing, FAO pada 2001 menggambarkan tentang negara-negara berkembang ber- potensi kehilangan 25% dari stock sumber daya ikannya per tahun akibat kegiatan illegal fishing. Bagi Indonesia yang memiliki potensi perikanan sebesar 6,4 juta ton pertahun, nilai kehilangan adalah setara dengan Rp. 30 trilyun per tahun. Sementara itu, kerugian akibat illegal fishing di laut Arafura setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 11.944 juta perkpl per tahun. Mengenai lain yang menjadi potensi hambatan adalah infrastruktur seperti kurangnya kemaritiman, SDM yang belum memiliki visi maritim, teknologi yang belum modern, budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukumnya yang belum baik, pendanaan yang kurang mendukung pengembangan pembangunan di bidang maritim. Selain itu, belum adanya sistem "satu pintu" yang mensinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut dengan fungsi komando dan kendali terhadap seluruh instansi kelautan yang memiliki armada patroli. Serta tidak tersinkronisasikannya seluruh peraturan yang menciptakan kepastian hukum terhadap pengelolaan laut. Sedangkan isu-isu Berbagai permasalahan pun sering dihadapi oleh para nelayan, terutama kemudahan untuk memperoleh permodalan dan informasi tentang tidak adanya perikanan jaminan harga ikan di pelelangan ikan, serta belum diikutsertakannya para nelayan untuk ambil bagian dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan kelautan. Kelestarian biota laut pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo. terbaru, Dalam hal perkembangan industri perkapalan pun Indonesia masih jauh tertinggal. Tingkat suku bunga tahun, mencapai 30-40 % per sangat mencolok jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, dimana menerapkan suku bunga hanya 6 persen untuk Singapura, dan 10 persen untuk Malaysia. Pengenaan bea masuk komponen yang berkisar antara 5 hingga 12,4 persen, ditambah lagi dengan PPN 10 persen terhadap penyerahan atau penjualan kapal, menjadikan struktur biaya pembangunan kapal baru di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selama ini kita tahu kalau disparitas harga kapal produk galangan dalam negeri dibandingkan dengan kapal produk galangan luar negeri atau impor sangat tinggi. Produk kapal nasional saat ini lebih mahal 5-11 persen, dengan dibandingkan produk kapal dari Vietnam atau Malaysia. Hal ini berdampak terhadap lebih mahalnya harga kapal dalam negeri dibandingkan dengan harga kapal buatan Tiongkok. Sehingga kebutuhan kapal nasional dalam rangka tidak cabotage menjadi terpenuhi, mengingat pembangunan kapal Indonesia masih mengandalkan 70 persen barang impor untuk bahan baku dan komponen kapal. Kondisi inilah yang kemudian industri galangan menyebabkan 14
Laporan Utama kapal sulit tumbuh, padahal ini adalah sektor strategis untuk Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah sendiri dapat membuka secara transparan kebutuhan kapal dalam jangka pendek atau pun jangka panjang. Sementara dari data yang dilansir oleh Iperindo, rata-rata utilisasi galangan kapal nasional untuk pembangunan kapal baru mencapai 40 persen per tahun dari total kapasitas sedangkan terpasang, untuk reparasi mencapai 60 persen. Perlunya Strategi dan Solusi Banyaknya persoalan dan tantangan Indonesia di dalam mewujudkan sebagai poros maritim dunia tidak selayaknya menyurutkan semangat bangsa ini untuk menumbuhkan kembali jati dirinya sebagai bangsa pelaut, senantiasa meng- andalkan eksistensinya pada kekuatan maritim. Sesuai dengan Pasal 2 UNCLOS 1982, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara yang terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan yang kepulauan suatu negara, maka negara itu dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Upaya pemberantasan illegal fishing yang marak terjadi di wilayah kedaulatan NKRI sejatinya dilakukan melalui penerapan langkah-langkah strategis. Upaya tersebut ditempuh dengan menggandeng seluruh pihak yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan kedaulatan hukum di laut. Hal ini diwujudkannya melalui percepatan pembentukan Badan (Bakamla), yang Keamanan Laut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas jaringan birokrasi dan koordinasi para penegak hukum di laut. Bakamla kelak diberi kewenangan komando dan kendali terhadap seluruh yang memiliki armada patroli, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Tugas pokok dan fungsi mereka adalah mengedepankan sistem peringatan dini dalam setiap pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut, agar pelaksanaan operasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta resposif. instansi lain, penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam sebagai agen pengawasan bagi Bakamla. Keterlibatan masyarakat ini, diselenggarakan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) di seluruh wilayah Indonesia. Kelompok Masyarakat inilah yang nantinya terjun langsung melakukan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (SDKP) serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Pada sisi yang Untuk memastikan kepatuhan (compliance) kapal-kapal terhadap ketentuan yang berlaku, maka setiap kapal diwajibkan untuk memasang Vessel Monitoring System (VMS). Dimana melalui VMS ini, keberadaan dan pergerakan kapal-kapal perikanan dapat dipantau secara periodik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga perlu untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang pem- berdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya skala kecil. itu nantinya menjadi pelaksana Undang- undang No.45/2009 tentang Perikanan yang sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Diharap- kan dalam PP tersebut, tercantum peraturan terkait pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan akses permodalan, fasilitas yang adil bagi nelayan, juga peningkatan kualitas penangkapan ikan. Perlu pula adanya pembahasan tentang perlindungan ter- dan pemberdayaan nelayan, (PP) PP "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri." masuk didalamnya adanya peraturan sebagai upaya untuk membantu nelayan dalam mengatasi sejumlah persoalan seperti minimnya akses pembiayaan nelayan, rendahnya pendidikan nelayan, tiadanya sarana dan prasarana nelayan, rendahnya penegakan hukum di laut, dan tiadanya kebijakan pembangunan nelayan. Pembahasan ini, seyogyanya melingkupi pula tentang pengaturan masalah pembatasan liberalisasi, kepastian usaha, harga ikan, ganti rugi karena kejadian luar biasa, dan asuransi. Di sisi lain, perlu adanya per- gantian ketentuan perundang- 15
Laporan Utama undangan yang kurang sesuai dan bahkan menghambat ruang gerak perusahaan pelayaran niaga nasional. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap sektor jasa, terutama transportasi laut. Perhatian dapat lebih difokuskan pada pembuatan peraturan per- undangan-perundangan yang dapat mengembangkan usaha transportasi laut, antara lain dengan menghilangkan beban pajak yang dipikul oleh perusahaan pelayaran, dan meningkatkan peranan lembaga keuangan sebagai kreditur bagi perusahaan pelayaran nasional. Jika pembiayaan berasal dari dalam negeri, dikhawatirkan perusahaan pelayaran nasional akan mengalami kesulitan untuk membuat armada baru, karena tingkat suku bunga tinggi. Untuk memajukan yang industri maritim, juga diperlukan industri galangan kapal yang kuat. Sehingga kebutuhan akan armada sarana yang diperlukan sebagai dapat tersedia. Dengan demikian, harapan kami melalui penghapusan bea masuk komponen dan PPN 10 persen atas penyerahan atau lebih besar penjualan kapal dampaknya percepatan bagi peningkatan daya saing industri kapal nasional. Kita pun berharap jauh di era Presiden Joko Widodo akan tercipta peningkatan kemandirian bangsa melalui penguatan industri galangan kapal. Langkah lain yang harus dilakukan adalah perbaikan infrastruktur laut. Kita harus berbicara mengenai kapal dan kesiapan industri perkapalan, dimana salah satunya adalah industri galangan kapal. Daya industri galangan kapal terutama yang berada di luar Batam, harus mendapat perhatian yang lebih. Hal ini dimaksudkan agar Harga kapal produksi galangan dalam negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan impor. Justru Di Laut Kita Harus Berjaya Melalui upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita pun optimis kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, dan masyarakat kelautan lainnya akan meningkat. Proklamator kita Ir. Soekarno pernah menegaskan perlunya bangsa ini semangat untuk menumbuhkan kembali kepada kekuatan maritim sebagai jati diri bangsa. "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri." ini meng- ingatkan kita sebagai bangsa yang besar dengan sejarah maritim yang tangguh. Kita harus kembali menjadi bangsa yang menggantungkan eksis- tensinya kepada kekuatan maritim. Kini di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, saatnya pidato Sang Proklamator tersebut diwujudkan. Sehingga bangsa ini kembali mencapai kejayaan maritim, seperti di masa lampau. Penggalan pidato sudah Banyak peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa ini dengan kembali menjadi bangsa maritim, dimana langkah ini bertepatan dengan momentum pemberlakuan pasar bebas ASEAN 2015. Persaingan global yang semakin dinamis, serta kompetisi perdagangan yang semakin sengit terkait ketatnya pertumbuhan ekonomi global, sejatinya adalah peluang bagi bangsa kita untuk memainkan perannya sebagai poros maritim dunia yang memegang peranan strategis dalam jalur pelayaran internasional. Justru di lautlah kita harus berjaya, Hiduplah Indonesia Raya..!! 16
Laporan Utama Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Penegakan Hukum Laut sebagai Fokus Utama Presiden Republik Indonesia Ke 7 Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Nega ra-Ne gara Asia Timu r (KTT EAS) di Naypyidaw, Myanmar, Kamis (13/11/2014) memaparkan visi tentang sektor kemaritiman. Pengembangan sektor kemaritiman menjadi Indonesia pada fokus abad 21. Sebagai negara yang berada di persimpangan poros maritim dunia, Indonesia berkepentingan mengambil bagian di kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Kebijakan, Strategi Dan Langkah Apa yang akan diambil pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Berikut hasil wawancara Majalah (MS) dengan Menteri Swantara Politik,Hukum Bidang Kordinasi dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno (MK). (MS): Selaku Menko Polhukam, bagaimana Bapak menyikapi pencanangan "Indonesia sebagai Poros Maritim dunia? (MK): Konsep poros maritim dunia diukur dari sudut pandang politik, hukum, dan keamanan dimana hal tersebut dapat ditekankan pada kedaulatan bangsa serta penegakan hukum dilaut. Masalah yang selalu timbul adalah tidak adanya kepastian hukum yang ber- implikasi pada timbulnya berbagai sengketa antara lain masalah lahan, kewenangan tumpang yang lembaga pelaksanaan tindih secara penegakan hukum sektoral, maupun masalah perbatasan yang membuat ancaman semakin meningkat. Dalam 2015-2019 permasalahan tersebut akan segera ditangani, sehingga antara pulau- konektivitas pulau di Indonesia terjaga dengan baik dengan konsepsi keamanan maritim yang ter- integrasi, maka perekonomian yang bergantung pada wilayah maritim akan tumbuh dan berkembang. dan RPJMN rangka menindak lanjuti Konsepsi Poros Maritim Dunia tersebut, kebijakan apa saja yang bapak akan siapkan? (MK): Kebijakan yang disiapkan oleh Kemenkopolhukam adalah Pertama, Memperkuat bidang penegakan kedaulatan dilaut. Hal tersebut sangat relevan seiring perkembangan ling- kungan strategis, dimana peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Kedua, Dibidang keamanan laut telah dilakukan percepatan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diharapkan dapat mempermudah jaringan birokrasi dan koordinasi para penyelenggara penegakan hukum di laut. Keberadaan Bakamla yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Pulau Laut Kalimantan Selatan akan mengintegrasikan pelaksana- an keamanan laut dalam rangka penyederhanaan kelola keamanan dan keselamatan (MS): Dalam tata dilaut. Hal ini dapat mem- berikan dampak positif dalam mempercepat terwujudnya konsep poros maritim. Selain itu, dapat mendorong proses pembangunan nasional ber- wawasan maritim guna kesejahteraan rakyat. Ketiga, Berkoordinasi dengan instasi terkait dalam rangka menyusun dan menetapkan kebijakan pemanfaatan SDA dibidang kelautan. yang akan ditempuh untuk men- sinergikan kementerian-kemen- terian dibawah koordinasi bidang Polhukam dalam rangka me- wujudkan poros maritim dunia? (MK): Langkah yang akan ditempuh, yakni : Pertama Membentuk dan mempercepat operasional- isasi Badan Keamanan Laut yang bertujuan untuk men- sinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut dengan fungsi komando dan kendali terhadap seluruh instansi yang memiliki armada patroli. Keamanan Laut akan mengedepankan sistem peringatan dini dalam setiap pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan laut, hal agar pelaksanaan operasi dapat dilakukan secara efektif, Selain efisien dan resposif. kedepannya itu Bakamla akan menjaga wilayah laut indonesia yang mana dicita- citakan akan menjadi poros maritim dunia. Kedua, Melakukan sinkronisasi terhadap seluruh peraturan (MS): Langkah apa saja Badan 17
Laporan Utama tentang yang mengatur laut dengan mengedepankan kewajiban-kewajiban Indonesia di dunia internasional, sehingga tercipta kepastian hukum terhadap pengelolaan jalur- jalur pelayaran di wilayah Indonesia sebagai pelintasan pelayaran internasional. (MS): Hambatan-hambatan apa saja yang bisa terjadi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? (MK): Ada beberapa hal yang dapat menjadi potensi hambatan terhadap perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain: kurangnya infra- struktur kemaritiman, SDM yang belum memiliki visi maritim, teknologi yang belum modern, budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukumnya yang belum baik, pendanaan yang kurang men- dukung pengembangan pem- bangunan dibidang maritim termasuk dibidang keamanan dan keselamatan laut. (MS): Perlukah membuat undang- undang baru yang spesifik mengenai poros maritim, atau merivisi undang-undang yang sudah ada? (MK): Untuk sementara regulasi yang sudah ada sudah cukup menjadi acuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dalam UU nomor 17 tahun 1985 dimana dalam UNCLOS 1982 mengatur secara spesifik tentang negara kepulauan yang dapat menjadi acuan pembangunan kemaritiman Indonesia karena diakuinya wilayah perairan kepulauan diantara pulau-pulau Indonesia. Selain itu UNCLOS 1982 juga memberikan hak pengelolaan atas laut di zona-zona maritim diluar zona kedaulatan yaitu ZEE, landas kontinen dan laut lepas. Sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 Indonesia telah menerbitkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan laut dalam hal ini terkait dengan Pelayaran, Perikanan, Kepabeanan dan lain-lain. Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi undang-undang induk dari undang-undang yang sudah ada. Dari hal tersebut maka yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang meng- serta perlu amanatkannya, mensinergikan tugas fungsi dari kelembagaan masing- masing instansi karena dilaut kewenangannya tersebar diberbagai instansi. (MS): Langkah kebijakan apa saja yang akan diambil guna menata sistem hukum nasional, khususnya keamanan terkait dengan maritim? (MK): Dalam rangka menata sistem hukum nasional khususnya dalam bidang kemanan laut 18
Laporan Utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan telah mengamanatkan pem- bentukan Bakamla sebagai komando dan pengendali operasi keamanan dan keselamatan dilaut. Memang pembentukan Bakamla belum dapat menyatu- ada kan menjadi satu seperti yang dicita-citakan, namun telah ada pergeseran paradigma pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut dimana pelaksanaanya operasi perlu dilakukan bersama-sama dalam satu sistem yang sinergi dan terintegrasi. Kedepannya akan diupayakan penguatan Bakamla dengan menyatukan instansi keamanan laut lainnya dalam satu wadah Bakamla, sehingga akan tercipta single agency multi task yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan dilaut. instansi yang batas perlu maritim, dilakukan terobosan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan diwilayah yang belum disepakati. Hal ini dapat berbentuk wilayah pengelolaan bersama, diamana dilakukan dulu Indonesia dan Australia di Timur Gap. Selain itu dalam rangka perlindungan masyarakat diwilayah yang belum dapat disepakati di contoh MoU Common Guidelines antara Indonesia dengan Malaysia dimana diatur bahwa diwilayah yang belum disepakati tidak dilakukan tangkap saling namun dilakukan pengusiran, sehingga nelayan yang ber- aktivitas diwiyah tersebut dilindungi. pernah (MS): Strategi apa saja yang akan diterapkan untuk mem- percepat pembentukan payung hukum yang memayungi sektor keamanan maritim nasional? (MS): Strategi-strategi yang telah dengan dilakukan melakukan lintas instansi dalam rangka mem- bentuk Bakamla. Hasil dari telah kesepakatan bersama diterbitkan Perpres Nomor tentang 178 Tahun 2014 Bakamla, dimana badan ini leading sector akan menjadi terkait keamanan dan keselamatan laut. Besar harapan kita bersama bahwa badan ini dapat menjadikan penyelengaraan keamanan dan keselamatan dilaut menjadi lebih baik. adalah rapat-rapat operasi (MS): Terkait 1982, UNCLOS Pemerintah Indonesia masih punya PR untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah negara, Strategi apa saja yang akan disiapkan untuk menghadapi penyelesaian per- janjian batas wilayah tersebut? (MK): Pertama, perjanjian batas negara berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang menjadi per- masalahan beberapa negara yang merasa tidak diuntungkan dalam hal delimitasi batas maritim menunda-nunda dengan tidak menyepakati delimitasi batas yang diajukan oleh Indonesia. Disini dibutuhkan diplomasi yang kuat oleh kementerian luar negeri agar negara-negara tetangga kita mau duduk bersama untuk menentukan dan menyepakati perbatasan maritim. Kedua, dalam hal masih belum disepakatinya perjanjian 19
Laporan Utama (MS): Terkait perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla. Apa payung hukum pembentukan Bakamla tersebut? dan yang membedakan antara Bakamla dan Bakorkamla? Apakah dengan dibentuknya Bakamla, lain kewenangan sektor yang membidangi kemaritiman akan dihapus? apa instansi (MS): Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Bab IX tentang Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut pasal 59 s.d pasal 67, telah mengamanatkan tentang pem- bentukan Pem- bentukan Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla. Yang menjadi perbedaan yaitu Bakamla memiliki kewenangan untuk mengomandoi dan mengendalikan patroli keamanan laut yang dan keselamatan dilakukan oleh seluruh instansi yang memiliki armada patroli. Bakamla nantinya akan dilengkapi dengan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut sehingga pelaksanaan operasi tepat sasaran keamanan sehingga operasi Bakamla. laut di bawah kendali Bakamla akan lebih efektif dan efisien. Peringatan dini adalah hasil dari pemantauan yang di- terintegrasi lakukan oleh Puskodal Bakamla dimana Puskodal Bakamla akan meng- integrasikan seluruh sistem pemantauan laut yang dimiliki oleh kementerian/lembaga. Pembentukan Bakamla tidak menghapus kewenangan instansi lain karena pelaksana operasi adalah armada patroli yang dimiliki oleh instansi terkait. Selain itu, proses hukum hasil tangkapan operasi Bakamla akan diserahkan kepada instansi yang berwenang namun Bakamla akan memberikan advokasi hukum guna mempercepat pelaksanaan penanganan perkara sehingga proses penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas. secara (MS): Upaya akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan keterlibatan oknum aparat di balik maraknya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, apa yang dan berbagai penyelundupan melalui laut? (MK): Dengan komando dan kendali operasi dan laut dibawah keselamatan Bakamla maka pengawasan terhadap keterlibatan oknum dapat diperketat karena Bakamla nantinya akan memiliki kewenangan memonitor pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh kementerian/ Jika memang lembaga. adanya oknum terbukti yang melindungi suatu pelanggaran dilaut maka perlu dan harus dilakukan penindakan hukum terhadap oknum tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka memperkecil ke- mungkinan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang tindak memback-up pidana, perlu juga dipikirkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparat sehingga aparat yang memiliki kewenangan tidak berfikir untuk melakukan kegiatan yang merugikan negara. (DK/ASK) keamanan suatu 20
Laporan Utama Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan Dan Perikanan Berkomitmen Memberangus Illegal Fishing agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas- sekedar menjadi luasnya. Bukan jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri". JAKARTA-"Usahakanlah Penggalan pidato Presiden RI Pertama Soekarno di tahun 1953 tersebut mengingat bahwa kita adalah bangsa besar dengan rentetan catatan gemilang sebagai negara maritim tangguh di masa lampau, seperti berhasil menguasai lautan nusantara hingga ke Pesisir Madagaskar Afrika Selatan. Hal ini kemudian menjadi bukti sejarah bahwa nenek moyang bangsa lndonesia telah memiliki jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain di dunia. Di sisi lain, nenek moyang Bangsa lndonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa, seperti perdagangan dan komunikasi. Namun menjadi ironis kemudian, sejalan dengan perkembangan jaman, kebijakan pembangunan para era pemerintahan selama ini hanya bias ke darat. Kini, juga Sang Proklamator sangat relevan untuk diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga bangsa ini kembali mencapai kejayaannya sebagai bangsa maritim, seperti masa lalu. saatnya pidato Cita-cita besar kemudian dimanifestasikan melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, s e p e r t i y a n g d i p a p a r k a n P r e s i d e n J o k o W i d o d o p a d a K o n f e r e n s i Tingkat Tinggi N e g a r a - n e g a r a Timur Asia di Myanmar, EAS) (13/11), melalui Kamis, pilar.Pilar lima adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa tersebut, (KTT Pertama 21
Laporan Utama depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudra. Pilar Kedua, Indonesia akan menjaga adalah dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar Ketiga, yakni memprioritaskan pengembangan infra- struktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pilar Keempat yaitu melaksanakan diplomasi maritim. Dengan demikian, Indonesia mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Dan Pilar Kelima, adalah membangun kekuatan per- tahanan maritim, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Serta menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. lanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia" cetus Susi. Padahal kata Susi, sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia, berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. lainnya yang dilakukan KKP, tambah Susi adalah dengan cara memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan ikan, sehingga secara otomatis akan terbentuk kantong-kantong sanctuary untuk menjamin kelestariannya. Upaya represif lain yang dilakukan, kata Susi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan, dengan melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan PPh besar, penghapusan retribusi perijinan bagi nelayan tradisional, subsidi kredit perikanan, serta aturan di bidang penanaman modal industri perikanan nasional. Langkah kapal bertonase 2.195 Pokmaswas di seluruh wilayah Indonesia. Dari tersebut terdapat 1.125 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (SDKP) serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Upaya penindakan dilakukan KKP untuk memberangus illegal fishing, seperti Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu Macan 001 yang telah melakukan lima kapal penangkapan terhadap perikanan eks (KII) Indonesia Thailand yang diawaki oleh 61 orang awak kapal berkewarganegaraan Thailand, yang tengah melakukan penangkapan ikan. Setelah dilakukan jika kelima pemeriksaan, diketahui kapal telah melakukan tersebut kegiatan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan (fishing ground), dan telah melanggar fishing ground sebagaimana ditentukan dalam Surat Ikan (SIKPI) dari Ijin Penangkapan KKP dan penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing. jumlah lima pilar sebagai visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Menteri Kelautan Dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mengatakan untuk mewujudkan poros maritim munia, salah satu langkah yang diambil oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan yakni berkomitmen untuk memberantas illegal fishing, dengan menerapkan langkah strategis baik preventif maupun represif. Merespon Upaya pemberangusan illegal fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan kata Susi, melalui operasi pengawasan dengan menggandeng sejumlah pihak yang mempunyai kapabilitas dan kewenangan penegakan hukum di juga memperkuat kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. laut, "Kehadiran kapal penangkap ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia sangat merugikan nelayan Indonesia, karena mengancam keber- Pada taraf internasional kata Susi KKP melakukan pendekatan multi- lateral dengan melibatkan sejumlah negara untuk menangani masalah pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Pemanfaatan teknologi tambah Susi, juga telah dilakukan Indonesia melalui penerapan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS) dengan pemanfaatan peralatan berbasis satelit. "Tujuannya adalah untuk me- mastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Melalui VMS, maka keberadaan dan pergerakan kapal-kapal perikanan dapat dipantau setiap selang waktu tertentu dan dalam waktu yang hampir bersamaan (almost real time)," jelas Susi. Untuk melibatkan peran aktif masyarakat, KKP kata Susi juga telah menjalankan program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan menyiagakan Kelima kapal tersebut adalah KM. Laut Natuna 99/GT 101 (16 awak kapal), KM. Laut Natuna 30/GT 102 (11 awak kapal), KM. Laut Natuna 25/GT 103 (17 awak kapal), KM. Laut Natuna 24/GT 103 (8 awak kapal), dan KM. Laut Natuna 23/GT 101 (9 awak kapal). Sementara itu, Lanjut Susi tujuan pembangunan kelautan sendiri, yakni Pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pem- ikan, dan masyarakat budidaya Kedua untuk kelautan lainnya. menghasilkan produk dan jasa kelautan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Ketiga, meningkatkan kontribusi sektor KP bagi perekonomian Indonesia secara signifikan. Keempat, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kelima, meningkatkan rakyat kesehatan dan kecerdasan melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan lain. Keenam, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDKP. 22
Laporan Utama Dan Ketujuh meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI. dan Program Pembangunan lanjut Susi yakni Pertama Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI melalui penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) tetangga, dengan pengembangan penguatan dan laut, dan Ketiga sarpras hankam peningkatan etos aparat. kerja, dan nasionalisme (peningkatan Kedua, produktivitas, dan sustainability) sektor-sektor ekonomi sekarang kelautan (existing). Ketiga, Pengembangan ekonomi sektor-sektor kelautan baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, dan deep sea water industry. Keempat, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir Sedangkan Kebijakan 10 negara kesejahteraan, Revitalisasi efisiensi, yang ada sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, seperti: Sabang - Meulaboh, Natuna - Anambas, dan lain-lain. Kelima, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim (TOL LAUT), dengan jalan Revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: Sabang - Kuala Tanjung - Batam - Natuna/Anambas - Tj. Priok - Tj. Perak - Makassar - Bitung - (Morotai) - Sorong - (Kupang), Pelabuhan: labuh, basis logistik, dan kawasan industry dan Industri galangan kapal. Keenam, (ekonomi) semua kegiatan usaha kelautan harus sesuai dengan atau menerapkan skala ekonomi, integrated supply chain management system, inovasi teknologi pada setiap mata rantai suplai, Pro-poor dan Pro-Job, Sustainable development principles. Ketujuh Penataan ruang wilayah laut - pesisir - darat secara terpadu tambat dan lokasi kegiatan ekonomi harus mengikuti RTRW ini. Kedelapan Rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity. Kesembilan Mitigasi dan terhadap Global Climate Change, tsunami, dan bencana lainnya.Kesepuluh, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Kesebelas, Penguatan dan pengembangan R & D guna menguasai, menghasilkan, dan menerapkan IPTEKS. Kedua belas, Penciptaan iklim investasi dan Doing Business yang kondusif dan atraktif. kebijakan politik- Ketiga belas, ekonomi (fiskal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dan lain-lain) yang kondusif, Policy Banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan. Keempat belas, Peningkatan budaya maritim bangsa. Dan terakhir, Reorientasi Kelima belas pembangunan nasional: dari land- based ke ocean-based development.(DK) adaptasi alam yakni 23
Laporan Utama Dr. Chandra Motik Yusuf Pakar Hukum Laut Tidak Otomatis Menjadi Negara Maritim Pakar Dr Chandra Motik Yusuf m e n g a p r e s i a s i konsep Presiden Joko Widodo m e n j a d i k a n Indonesia sebagai poros maritim dunia yang ber- tujuan untuk m e n g e m b a l i k a n kejayaan maritim bangsa seperti di masa lampau yang pernah diraih Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sisi tersebut satu cita-cita merupakan bangsa yang selama ini terpendam tanpa ada sentuhan langsung dari pemerintah. JAKARTA Laut, Hukum konsep lain, salah Namun demikian, Chandra mengingatkan bahwa ini Indonesia adalah negara kepulauan dan tidak otomatis berubah menjadi negara maritim. "Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari 17.508 kepulauan dan terletak pada posisi strategis, di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia dan dua benua, Asia dan Australia. Dengan kondisi demikian tidak otomatis Indonesia menjadi jelas Chandra negara maritim," kepada Majalah Swantara beberapa waktu lalu. saat Berdasarkan kondisi objektif sebagai negara kepulauan, sambung Chandra, Indonesia memiliki potensi untuk dapat menjadi negara maritim. "Tetapi semua itu memerlukan kerja keras untuk dapat mewujudkan potensi yang ada menjadi sebuah realita melalui pembangunan nasional. Karena negara maritim sendiri merupakan negara yang mengandalkan eksistensinya pada kekuatan maritim," kata Chandra Selain itu, Chandra menambahkan negara harus dilihat secara geografis dan non geografis. "Pendekatan ini harus memperhatikan kondisi objektif, potensi dan hal-hal lain, dan nantinya dalam proses membangun negara maritim akan mampu mengubah arah pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berorientasi ke darat menjadi negara kepulauan yang bertumpu pada potensi maritim yang dimiliki, termasuk aspek politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan hukum," terang Chandra. kepulauan ini Ironisnya, kata Chandra, potensi khususnya di bidang perikanan yang ada di perairan nusantara belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. "Berdasarkan catatan yang saya miliki, pemanfaatan perikanan dalam perairan nusantara Indonesia belum mencapai 50 persen dari total allowable catch (TAC), sementara dalam ZEE di Samudera Hindia dan Samudra Pasifik masih pada tahap pendahuluan," jelas Anggota Komite Maritim Internasional ini. itu ungkap Chandra, dengan juta KM2, sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam jenis dan potensinya. "Potensi sumber daya tersebut yakni sumber daya perikanan, budidaya laut dan pantai, Selain luas laut 5,8 energi non konvensional, sumber daya minyak, gas dan berbagai mineral, juga potensi di bidang pariwisata bahari, industri maritim dan jasa angkutan," tutur Chandra. Sebagai orang yang terjun langsung ke dunia kemaritiman, Chandra menyarankan kepada Pemerintahan Jokowi agar konsep menjadikan sebagai poros maritim dunia berhasil dan berdayaguna, perlu ditempuh berbagai langkah, antara lain : pemerintah lebih memperhatikan seharusnya sektor jasa terutama transportasi laut. "Dari sektor inilah terjadi defisit transaksi neraca pembayaran yang setiap tahun semakin membesar," jelas Chandra. Indonesia Disisi lain, kata Chandra sudah waktunya ketentuan-ketentuan per- undang-undangan yang kurang sesuai dan menghambat ruang gerak bagi perusahaan pelayaran niaga nasional, dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan aturan yang lebih sesuai. "Dengan dihilangkan- nya aturan yang menghambat dan diterbitkannya aturan yang mendukung, diharapkan daya saing perusahaan pelayaran niaga nasional akan meningkat pada era globalisasi," ujar Chandra. satu perhatian yang paling diharapkan, kata Chandra, adalah diberlakukannya peraturan perundangan-perundangan yang dapat mengembangkan usaha transportasi laut, antara lain dengan menghilangkan beban pajak yang dipikul oleh perusahaan pelayaran dan meningkatkan peranan lembaga Salah 24
Laporan Utama keuangan sebagai kreditur bagi perusahaan pelayaran nasional. "Sebelum krisis yang menerpa Indonesia, sangat sebenarnya lembaga sulit ditemukan sebuah keuangan yang dengan mudah memberikan pinjaman kepada perusahaan pelayaran nasional, karena ada anggapan usaha di bidang transportasi laut adalah salah satu usaha yang paling. Jika memang ada pengadaan yang dibiayai dengan off share loan, tentu saja armada tersebut sulit untuk dioperasikan di dalam negeri kecuali di luar negeri," papar Chandra. armada Lebih lanjut Chandra mengatakan jika pembiayaan berasal dari dalam negeri, perusahaan pelayaran nasional tidak dapat memanfaatkan dengan baik untuk membuat armada baru, karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. "Tingkat suku bunga 30-40 % per tahun, debt equity 65:35% dengan kolateral 150%. Perbedaan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pelayaran yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Dengan penerapan suku bunga 6 persen untuk Singapura dan 10 persen untuk Malaysia, dengan debt equity 8%- 20% dan kolateral cukup untuk kapal yang didanai," jelas Chandra. "Saya juga menyarankan agar peraturan bagi kapal-kapal berbendera asing yang berada di pelabuhan tertutup harus ditegakkan," imbuh Chandra. Sementara itu, terkait masalah penegakan hukum pada pelaku illegal fishing yang saat ini gencar dilakukan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti kata Chandra muncul bersama-sama dalam kerangka Illegal, Unreporterd and Unregulated fishing practices pada saat terselenggranya Forum Commision for Conservation of Artarctic Marine Living Resources (CCAMLR) 27 Oktober hingga 7 Nopember 1997 yang lalu. "Dan IUU Fishing sendiri terbagi dalam tiga kelompok, yakni Pertama, Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut. Kedua, Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan Ketiga Unreported fishing, kegiatan (IUU) penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya," papar Chandra. Chandra mengatakan praktek IUU Fishing terjadi baik di kawasan laut tunduk di bawah kedaulatan maupun di ZEE yang dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. "Meskipun tidak mengatur IUU Fishing, tapi terkait dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu Negara," tutur Chandra. yang Chandra menambahkan untuk laut yang penegakan hukum di tunduk di bawah kedaulatan, jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai semua dapat memberlakukan peraturan bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. hukumnya 25
Laporan Utama "Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan sebagaimana negara pantai (1) ditentukan dalam Pasal 27 UNCLOS 1982. Akan jika tetapi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut," jelas dia. luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas. itu, Sementara Chandra mengatakan penegakan hukum di ZEE kata Chandra diatur dalam Pasal 27 (5) UNCLOS 1982, dalam hal pelanggaran terhadap perundang-undangan peraturan yang berkaitan negara pantai dengan eksploitasi, konsevasi dan pengelolaan sumber daya perikanan Negara pantai dapat melakukan tindakan penegakan hukum. "Dalam pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan Pertama, negara pantai dalam melaksanakan hak eksplorasi, untuk melakukan berdaulatnya eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi ekskluisf tindakan sedemikian, mengambil termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kedua, Kapal- kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Ketiga, Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebalik- nya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dan yang terakhir, disebutkan dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan," papar Chandra. hukum dan bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan yang terjadi di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikananan," kata dia. "Oleh karenanya, Perbedaan ini lanjut Chandra dikarenakan negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) bukan kekedaulatan. Jadi terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara pantai atau Negara kepulauan. di ZEE, "Sedangkan prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum laut internasional. Akan tetapi, meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus "masuk akal/ layak atau reasonable", namun UNCLOS 1982 tidak memberikan rincian tentang "kelayakan" jaminan keuangan tersebut," pungkas Chandra. (DK/ASK) sendiri 26
Laporan Utama Eddy K. Logam Ketua IPERINDO Momentum Kebangkitan Industri Maritim U n t u k memajukan industri maritim, kata Eddy, diperlukan galangan kapal yang kuat. Dengan demikian kebutuhan akan armada sebagai sarana yang diperlukan dapat tersedia. "Pemerintah diharapkan Jokowi juga dapat memperhatikan industri galangan," ucapnya. industri JAKARTA - Ketua Ikatan Per- usahaan Industri Kapal dan Sarana Indonesia (IPERINDO) Lepas Pantai Eddy Kurniawan Logam mengatakan Iperindo menyambut baik gagasan yang dikeluarkan Pemerintah Joko Widodo terkait konsep menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui peraturan yang akan diterbitkan. "Konsep poros maritim yang Jokowi merupakan digagas Pak yang baik untuk momentum meningkatkan industri maritim yang selama ini kurang mendapat perhatian. Indikasinya adalah negara kita memiliki potensi besar namun industri yang berhubungan dengan dunia kemaritiman sendiri masih Eddy kepada jelas terseok-seok," Majalah Swantara. Eddy sehubungan dengan hal ini, diperlukan kerja nyata dari Pemerintah Joko Lebih lanjut, kata Widodo untuk mewujudkan konsep tersebut, seperti melalui penyediaan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. "Upaya ini dapat ditempuh dengan jalan melakukan pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, hingga ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim," kata Eddy. Wawasan bahari dan kesadaran kata Eddy, lingkungan maritim, harus didukung determinasi dalam melakukan penguatan infrastruktur maritim. Dalam hal ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan memajukan industri maritim sesuai rencana kerja agenda pembangunan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. itu, sambung Eddy, Indonesia juga perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multi- lateral dalam mewujudkan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim ini. Eddy mencontohkan Indonesia dapat membentuk Indonesia Maritime Partnership (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) dengan menggandeng Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura sebagai mitra kerja samanya. tantangan Selain Initiative dalam mewujudkan poros maritim dunia, kata Eddy, akan ditemui, tetapi Indonesia harus menghadapi tantangan tersebut, dan segera mengambil langkah dan memulai upaya untuk mengembalikan jati dirinya sebagai negara kepulauan, yang berada di antara dua samudra strategis. Berbagai Pemerintah dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan sektor maritim, khususnya pada usaha galangan kapal, akan segera mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, di antaranya segera menyusun aturan soal pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk industri galangan kapal, dengan melakukan: Pertama, melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 terkait dengan PPN. Kedua, berkaitan dengan Bea Masuk 27
Laporan Utama Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang mana selama ini BMDTP ini hanya berlaku untuk hal-hal khusus. Ketiga, soal insentif bea masuk kapal baru dan bekas. Hal ini akan nampak saat merevisi aturan yang mengacu pada peningkatan industri galangan kapal nasional. Keempat, menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal fasilitas yang tidak dipungut pajak.Begitu juga dengan beberapa pasal dengan penguatan galangan kapal akan dimasukan. yang berkaitan langkah yang diambil pemerintah di atas sudah tepat dan sangat responsif serta terkoordinasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta wilayah. Eddy menilai Eddy mengungkapkan sejumlah kendala yang ditemui dan meng- akibatkan lambatnya perkembangan industri galangan kapal, seperti adanya pengenaan bea masuk komponen yang berkisar antara 5 hingga 12,4 persen, ditambah lagi dengan PPN 10 persen terhadap penyerahan atau penjualan kapal sehingga struktur biaya pembangunan kapal baru di Indonesia menjadi tidak kompetitif. "Dengan demikian, harapan kami melalui penghapusan bea masuk komponen dan PPN 10 persen atas penyerahan atau penjualan kapal lebih besar dampaknya bagi jauh percepatan peningkatan daya saing industri kapal nasional," jelas Eddy. Iperindo, kata Eddy, disparitas harga kapal produk galangan dalam negeri dibandingkan dengan kapal produk galangan luar impor sangat tinggi. negeri atau kapal produk Sebagai Dalam catatan contoh, nasional kini lebih mahal 5-11 persen, dibandingkan dengan produk kapal dari Vietnam atau Malaysia. demikian, menurut Eddy, harga produk kapal dalam negeri menjadi lebih mahal sebesar lebih dari 30 persen dibandingkan dengan harga kapal produk galangan di Tiongkok sehingga ini tidak sesuai dengan kebutuhan kapal nasional dalam rangka cabotage, mengingat pembangunan Indonesia masih mengandalkan 70 persen barang impor untuk bahan baku dan komponen kapal. Dengan kapal "Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan galangan industri kapal sulit tumbuh, padahal ini adalah sektor Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah sendiri dapat membuka secara transparan kebutuhan kapal strategis untuk 28
Laporan Utama dalam jangka pendek atau pun jangka panjang," imbuh Eddy. Eddy menuturkan pembebasan bea masuk dan PPN secara otomatis akan mendongkrak utilisasi galangan nasional yang saat ini masih rendah. Sementara Iperindo sendiri mencatat rata-rata utilisasi galangan kapal pembangunan nasional kapal baru mencapai 40 persen per tahun dari total kapasitas terpasang, sedangkan untuk reparasi mencapai 60 persen. untuk Dewasa ini, kata Eddy, jumlah fasilitas produksi untuk kegiatan reparasi mencapai 240 unit dengan kapasitas terpasang mencapai 900 ribu dead weight tonnage (DWT) per tahun bagi pembangunan kapal baru dan 12 juta DWT per tahun bagi reparasi. Eddy mengungkapkan kendala lain yang masih menghantui pengusaha yang bergerak di bidang industri galangan dalam pengembangan usaha, berasal dari dunia perbankan. "Sektor Perbankan sendiri belum melirik industri galangan kapal dalam penyaluran kredit. Padahal pembuatan industri galangan diperlukan investasi yang besar. Industri galangan kapal adalah sektor yang sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Eddy. kerap menimbulkan antrian dalam proses tersebut. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kapal niaga nasional bertambah dari 6.041 unit pada Maret 2005 menjadi 13.224 unit kapal pada saat ini. Namun Eddy menyebutkan, sekitar 50 persen dari jumlah total 250 galangan yang aktif saat ini pun hanya mampu memenuhi 10 persen kebutuhan kapal baru di dalam negeri. "Ini kan terlihat, efektivitas dari asas cabotage terhadap geliat industri galangan kapal nasional signfikan. Pasalnya, dari belum pertumbuhan jumlah kapal sekitar 7.000 unit selama sembilan tahun, hanya kecil sekali yang melibatkan pembangunan oleh galangan kapal nasional," kata Eddy. yang dapat terbantahkan jika Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk membangun semua kapal. Hingga kini, belum ada pabrik baling-baling kapal yang memiliki kapasitas besar. "Kita belum punya pabrik mesin kapal di Indonesia, baik mesin kapal yang kecil maupun yang besar. Begitu pun Fakta tak alat komunikasi. Kita belum punya. Pabrik marine cabel saja belum ada di Indonesia," ujar Eddy. Pihak asosiasi kata Eddy akhirnya membentuk klaster indutri perkapalan baik di Surabaya ataupun di Jakarta dan sekitarnya. Tujuan pembentukan klaster ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam pengadaan komponen kapal dapat mendukung pertumbuhan komponen kapal dalam negeri. Hingga kini, belum banyak galangan kapal lokal yang mampu memproduksi kapal atau fasilitas pendukung offshore minyak dan gas. Langkah lain yang dapat diambil adalah memperbaiki kata infrastruktur laut. " Kita harus berbicara mengenai kapal dan kesiapan industri perkapalan. Salah satu industri yang terkait erat dengan sektor maritim Daya adalah industeri galangan. industri galangan kapal terutama yang berada diluar Batam, selama ini terpuruk ketiga harus berkompetensi. Harga kapal produksi galangan dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan impor," tandas Eddy.(WHY/SP/DK) dan Eddy juga berharap di era Pemerintahan Joko Widodo akan tercipta peningkatan kemandirian bangsa dengan memperkuat industri galangan kapal. Eddy "Dalam hal ini, kita anti proteksi. Target ke depan industri kapal nasional dapat merebut pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal niaga maupun khusus. Kini, Indonesia sendiri sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal yang berkualitas,"ujar Eddy. ini, kata Eddy, terdapat sekitar 250 industri galangan kapal yang tersebar di wilayah di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut tidak cukup untuk dapat mengurusi populasi kapal di Indonesia yang berjumlah 12.000 kapal. Sehingga Saat 29
Laporan Utama Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD RI Kebijakan Harus Berpihak Kepada Nelayan J A K A R T A - Sejak dahulu perairan Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran dan internasional. Indikatornya adalah frekuensi kapal asing yang kerap melintasi wilayah laut yang menjadi yurisdiksi nasional lndonesia, juga semakin meningkat seiring bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik. Ada sekitar 70 % angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik serta sebaliknya melalui perairan lndonesia. Secara geografis, Tuhan YME telah memberi anugerah kepada Bangsa lndonesia suatu posisi strategis sebagai poros jalur pelayaran dan atau sumbu perdagangan dunia. telah perdagangan Ironisnya, meskipun telah dimanfaatkan oleh pengguna laut, lndonesia dapat tidak serta merta memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, apabila tidak didukung oleh kemampuan untuk memanfaatkan peluang telah dinugerahkan Bangsa Indonesia. kepada rencana pembatasan dan ikan, pengaturan penangkapan ikan, hingga dihidupkannya kembali industri yang bersinggungan langsung pada sektor kemariman di dalam negeri. "Upaya yang dilakukan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai momentum untuk mengembalikan kejayaan bangsa kita seperti masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil menguasai perairan nusantara hingga ke Madagaskar di Afrika Selatan. Terlebih upaya tersebut merupakan harapan untuk menghidupkan kembali industri di sektor kemaritiman. Tentu saja hal ini berujung kepada kesejahteraan rakyat," ujar Parlindungan kepada Majalah Swantara beberapa waktu lalu. satu contoh kebijakan yang membawa dampak positif bagi sektor kemaritiman, kata Parlindungan adalah moratorium yang telah berhasil memberikan shock terapi kepada kapal sangat tepat Salah asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di Wilayah Perairan Indonesia. pencurian "Akibat Indonesia telah ikan secara kehilangan Rp 300 triliun tiap tahunnya. Kebijakan moratorium ini sangat tepat. Sehingga tidak ada lagi kapal asing yang melanggar hukum di perairan Indonesia," tegas Parlindungan. praktek illegal, Tetapi, kata Parlindungan langkah tersebut tidak boleh terhenti hanya sebatas pada shock terapi semata. "Tindakan tersebut harus ber- kelanjutan sehingga menghasilkan tindakan korektif sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di sektor kemaritiman, dengan memperhatikan kesejahteraan nelayan dan lingkungan sekitar," imbuh dia. Parlindungan berharap KKP juga dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang kerap dihadapi oleh para nelayan, terutama dalam dengan menjadikan sebagai Poros Maritim Indonesia Dunia, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba mengapresiasi langkah yang ditempuh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terkait upaya dalam melakukan pembenahan pengelolaan sektor kemaritiman, sebut saja seperti penghentian pemberian dan kapal penangkap ikan berukuran diatas 30 gross tonnage (GT), aksesibilitas dan transparansi data kapal penangkap Terkait perpanjangan izin 30
Laporan Utama hal kemudahan untuk memperoleh mendapatkan dan informasi tentang perikanan terbaru, adanya jaminan harga ikan yang baik di pelelangan ikan, serta diikutsertakan para nelayan untuk ambil bagian untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan kelautan. permodalan Upaya yang dapat dilakukan pemerintah percepatan dalam kesejahteraan nelayan adalah dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya skala kecil. "PP itu akan menjadi pelaksana Undang-undang No.45/2009 tentang sekarang Perikanan yang belum ada peraturan pelaksanaannya. Diharapkan dalam PP tersebut, tercantum peraturan terkait pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan akses sampai permodalan, fasilitas yang adil bagi nelayan dan sektor swasta, juga peningkatan kualitas penangkapan ikan," imbuh dia. Terkait peran DPD terkait sektor kemaritiman kata Parlindungan, Komite II DPD menjadi inisiator dalam pembuatan RUU Kelautan yang kini sudah menjadi UU Kelautan. II DPD tengah melakukan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, termasuk didalamnya adanya peraturan sebagai upaya untuk membantu nelayan dalam mengatasi sejumlah persoalan seperti minimnya akses pembiayaan nelayan, rendahnya pendidikan nelayan, tiadanya sarana dan prasarana nelayan, rendahnya penegakan hukum di laut, dan tiadanya kebijakan pembangunan nelayan," "Kini Komite jelas Parlindungan. Selain itu kata Parlindungan juga diatur masalah pembatasan liberalisasi, kepastian usaha, harga ikan, ganti rugi karena kejadian luar biasa, dan asuransi. "Sedangkan terkait masalah pem- berdayaan nelayan yakni pendidikan dan kesehatan nelayan, sarana dan prasarana nelayan, penyuluhan dan pendampingan nelayan, informasi dan iptek, serta kelembagaan nelayan," jelas Senator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Sehingga sambung Parlindungan, nantinya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diajukan untuk dapat dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional 2014-2019 sebagai arahan demi kesejahteraan nelayan.(DK/ ASK) 31
Laporan Utama Dr. Safri Burhanuddin Deputi Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Tidak Berhenti pada Level Abstraksi JAKARTA- Deputi Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek Dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Dr Safri Burhanuddin mengatakan visi Maritim Presiden adalah Joko Widodo mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sebagai pemahaman poros maritim dunia kata safri terbagi dalam tiga kategori, yakni Pertama, Poros Maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. "Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan," jelas dia kepada Majalah Swantara. Kedua, lanjut Safri Poros Maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberikan arahan mengenai tujuan bersama atau a sense of common purpose. "Sebagai doktrin Jokowi mengajak Bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai Poros Maritim Dunia yang m e n e k a n k a n realitas geografis, geostrategis dan g e o e k o n o m i I n d o n e s i a . Ketiga yakni Gagasan Poros Maritim Presiden Jokowi tidak terhenti pada level abstraksi dan k o n s e p t u a l i s a s i , namun menjadi operasional ketika dituangkan dalam agenda konkret, yakni pembangunan tol laut untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan Indonesia sebagai poros maritim dunia," papar Safri. Lebih lanjut Safri mengatakan sejumlah isu makro Pembangunan Kemaritiman, yakni Pertama, Per- geseran kekuatan ekonomi dari Eropa atau Amerika ke Asia Timur. Kedua, Pasar yang semakin dinamik dan rigid seperti kompetisi ketat terkait dengan isu sustainability dan ketatnya pertumbuhan ekonomi global. Ketiga Pertumbuhan ekonomi global, Keempat Kebijakan pangan negara-negara seperti Tiongkok dengan Kebijakan "Policy on agricultural commodities affect to fishery" "Terakhir adalah Teknologi," kata Safri. besar Safri Sedangkan isu strategis mikro yang menjadi pembangunan adalah kemaritiman Pertama, Knowlegde pool system yang masih untuk menunjang pembangunan nasional bidang maritim. yakni integerasi National Capital untuk pembangunan bidang kemaritiman. "Ketiga, Kependudukan dalam hal ini bonus demografi sebarannya dalam konteks dan pembangunan bidang kemaritiman," jelas Safri. tambah diperkuat perlu Kedua nasional Keempat sambung dia adalah kebocoran ekonomi kemaritiman. "Terakhir teknologi seperti support to maritime input industry," papar Safri. Terkait dengan dukungan terhadap masalah visi maritim khususnya masalah penegakan hukum diperairan Indonesia, Indonesia lanjut Safri sendiri telah memiliki payung hukum yang kuat untuk menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal pencuri ikan. "Ada payung hukum yang mengatur masalah tersebut dalam bentuk undang-undang ," ujar Safri.. Payung hukum yang dimaksud kata Safri yakni Pasal 69 UU No 45/2009 tentang Perikanan. Pada Ayat 1 disebutkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Ayat 4 disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik atau pengawas perikanan dan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. perikanan Berdasarkan hasil kajian Tahun 2011, estimasi potensi kerugian negara akibat illegal fishing dengan melibatkan para ahli diperoleh nilai kerugian negara sekitar Rp 129,84 trilyun pertahun. "Potensi kerugian dengan mem- perhitungkan 3 komponen kerugian, yaitu kerugian kuantitas ikan yang dicuri, kerugian terkait tenaga kerja, dan kerugian terkait Investasi," jelas Safri. 32
Laporan Utama itu, berdasarkan Data tahun yang dilansir oleh FAO 2001 negara-negara disebutkan berkembang berpotensi kehilangan 25% dari stock sumber daya ikannya per tahun akibat dari kegiatan illegal fishing. "Bagi Indonesia yang memiliki Potensi SDI 6,4 juta ton pertahun, nilai kehilangan tersebut setara dengan sekitar Rp. 300 trilyun pertahun,"kata dia Selain Sementara itu, berdasarkan Hasil Studi Kerugian Ekonomi Akibat Kapal Ikan Asing Berbendera Indonesia di Laut Arafura, dinyatakan bahwa "Kerugian negara secara ekonomi akibat illegal fishing setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 11.944 juta perkpl Selanjutnya, pertahun. menurut Hasil Studi of IUU Fishing in the Arafura Sea. Kerugian rata- rata pertahun akibat IUU Fishing mencapai sekitar Rp. 11.3 trilyun" papar dia. Selain itu kata Safri saat ini telah terbentuk Badan Keamanan Laut atau Bakamla oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. "Bakamla sendiri memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan di wilayah dan keselamatan perairan dan yurisdiksi Indonesia dan menandakan era baru sinergitas operasi yang didukung Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum terpadu," jelas Safri. keamanan laut Semula lanjut dia, tugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut semula dikerjakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Pada 2003, dibentuk Perencanaan kelompok Pembangunan dan Penegakan Hukum di Laut. Kerja Keamanan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka telah berubah nama menjadi Bakamla "Dengan Bakorkamla yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air. Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, (Polhukam). dan Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam, seperti yang tertera dalam Pasal 2 Perpres 178/2014," jelas dia. Keamanan Polhukam Sesuai dengan Perpres 165, Pasal 15 Ayat (1). Kata Safri Kemenko Kemartiman yang membawahi empat yakni Kementerian kementerian, Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; Kementerian Perhubungan; Kementerian lain yang Pariwisata, dan dianggap perlu Instansi luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan "Kementerian lain di 33
Laporan Utama d dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman, seperti yang tercantum dalam Perpres 165 tahun 2014 Pasal 15 Ayat 2," jelas dia. Sementara kegiatan Kemenko ber- Kemaritiman, lanjut Safri, hubungan dengan Penyusunan Kebijakan Maritim Indonesia, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Pembangkit Terbarukan, Energi Listrik dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Pariwisata dan Pengelolaan SD Mineral, Minyak dan Gas Pemerintah sendiri telah menarget- kan 10 juta wisatawan asing masuk ke Indonesia pada 2015 dan 20 juta orang pada tahun 2019 dengan target pendapatan sebesar US$ 12 Milyar pada tahun 2014 menjadi US$ 20 Milyar pada tahun 2019, untuk pencapaian target tersebut, sebagai bentuk tambah sinergitas Kemenko Kemaritiman telah dengan kementerian dibawahnya yakni Safri Kementerian Pariwisata, melalui Fokus Pengembangan Pariwisata, yang dilakukan dengan Pengembangan fasilitas pariwisata, Pengembangan umum sarana kepariwisataan, Pengembangan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, Pengembangan daya tarik wisata, Pengembangan investasi pariwisata, Pengembangan industri pariwisata, Pemberdayaan masyarakat, Pencitraan dan promosi pariwisata, Harmonisasi kebijakan dan regulasi dan prasarana Selain itu, kata Safri ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Kemenko Kemaritiman mendukung dunia kepariwisataan Indonesia antara lain diberikan ijin bebas visa untuk lima negara Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Rusia. "Juga ada kebijakan untuk membebaskan kedatangan visa lanjutan untuk turis yang berasal dari Singapura, Malaysia and Thailand "Mereka diijinkan masuk tanpa visa," kata Safri. wisata atau yacht yang memiliki potensi: ada sekitar 400-. 2000 Kapal Wisata (Yacht) per tahun di Indonesia, dengan Spending Yacht: USD 2.000 perbulan "Namun kemudian timbul per- masalahan terkait Prosedure Clearance Approval to Indonesian Territory (CAIT) yang memakan waktu selama 3 Minggu. Kemudian diambil langkah penyederhanaan perizinan kapal Implementasi wisata atau yacht. Indonesian to Clearance Approval Territory (CAIT) online one stop service akan meningkatkan kunjungan yacht dari 750 menjadi 1.500 yacht hal ini sesuai target dari Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (GAHAWISRI). Dengan perkiraan penambahan Jumlah Wisman :1500 yacht x 4 orang sama dengan 6000 Wisman dan Perkiraan Penerimaan Devisa Dari Kunjungan Yacht : 1500 Yacht x USD 2000 x 4 Bulan = USD 12.000.000, dan hal ini diperlukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan," jelas Safri.(DK/ASK) berkordinasi Safri mengatakan terkait dengan penyederhanaan perizinan kapal 34
Opini Laksamana TNI Dr. Marsetio Kepala Staf Angkatan Laut Kekuatan Laut sebagai Prasyarat Negara Maritim Penantian panjang bangsa Indonesia untuk menjadi negara maritim seutuhnya perlahan-lahan menjadi kenyataan. Saat ini, Indonesia memasuki era baru yang lebih ako- modatif terhadap konsep geopolitik, geoekonomi dan geostrategi ber- dasarkan negara kepulauan, negara yang memiliki segala potensi untuk menjadi sebuah kekuatan maritim dunia. Terdapat enam elemen penting dari kekuatan laut/maritim (sea power) yang menjadi prasyarat sebuah negara maritim, yaitu geographical position (posisi geografis), physical conformation (bentuk fisik), extent of territoty (luas- nya wilayah), number of population (jumlah penduduk), national character (karakter bangsa) dan character of government (karakter pemerintah). Beberapa saat yang lalu, baik para idealis maupun para realis sering menyoroti kelemahan kekuatan maritim Indonesia pada elemen character of government. Ketidak berpihakan kebijakan pemerintah terhadap "geo" Indonesia seringkali menjadi alasan utama keterpurukan bangsa ini. Lahirnya kepemimpinan nasional periode 2014-2019 yang begitu lekat dengan karakter maritimnya, dapat dikatakan sebagai kunci yang melengkapi kesempurnaan kekuatan maritim bangsa Indonesia. Namun di balik semua potensi yang ada, suksesi untuk menjadi negara maritim yang besar, atau sejalan dengan visi pemerintahan baru menjadi Poros Maritim Dunia (PMD), tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi, namun sangat bergantung pada ketepatan formulasi keenam elemen yang ada vis a vis stabilitas pertahanan dan keamanan maritim. Dengan demikian, korelasi antara sea power dan naval power bagaikan dua sisi mata uang yang saling me- lengkapi. Kembali pada kata kunci ketepatan formulasi, maka strategi pertahanan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari suksesi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi dan kebijakan Pemerintah RI periode 2014-2019 membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia ber- dasarkan geostrategi dan geoekonomi sebagai negara kepulauan. Visi "Poros Maritim Dunia" (PMD) men- jadi kerangka utama pembangunan di segala bidang. Gradien visi maritim pemerintah terus membentuk trend positif sejak masa pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih periode 2014-2019. Visi ini semakin jelas terlihat dengan dikeluarkannya Doktrin Jokowi pada pelaksanaan East Asian Summit pada tanggal 9 November 2014. Doktrin tersebut memuat lima pilar PMD, yang pada dasarnya berisikan tentang; pertama, pembangunan budaya maritim, geo-politik, geo- ekonomi dan geo-strategi; kedua, pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan negara dan rakyat; ke- tiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas; keempat, membangun diplomasi maritim; dan kelima, mem- bangun pertahanan maritim. Lebih jauh, Presiden RI mengatakan bahwa "cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa." Doktrin ini menegaskan aspek-aspek penting yang digunakan sebagai pilar utama pembangunan bangsa menuju PMD. Langkah selanjut- nya adalah bagaimana menerjemah- kan visi PMD tersebut serta mengawal pencapaiannya dalam kerangka implementasi yang terukur dan terarah. Menyangkut korelasi antara sea power dan naval power, eksistensi TNI Angkatan Laut menjadi kekuatan penentu dalam menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan maritim. Hal ini bukan saja karena domain medan tugasnya, namun juga karena peranannya dalam membangun pengaruh regional dan global, serta tugasnya yang terbingkai dalam per- an naval diplomacy. Hubungan antara sea power dan naval power akan men- cakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki arti luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut, penggunaan kekuatan angkatan 35
Opini laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai serta pengoperasian angkatan laut pada masa perang. Dengan demikian, sea power bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan hal yang sangat penting, dimana elemen- elemen sea power akan menjadi modal dalam membangun dan mendaya- gunakan kekuatan maritim nasional. Menerjemahkan visi PMD dalam aspek pertahanan laut sebenarnya adalah menjawab tantangan tugas TNI Angkatan Laut untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di dan lewat laut, serta membangun pengaruh maritim dalam aspek pertahanan secara nasional, regional dan global. Konstelasi geografis Indonesia menempatkan betapa sentralnya fungsi laut bagi bangsa ini. Bahkan lebih jauh, laut dalam kepulauan Nusantara tidak saja sangat penting bagi Indonesia, namun juga bagi kepentingan dunia internasional. Indonesia seyogyanya patut ber- bangga akan posisi ini. Jika laut dapat dikuasai dengan mudah, maka dapat dibayangkan dampak yang ditimbul- kan bagi perekonomian dunia apa- bila pada kondisi tertentu Indonesia menutup seluruh perairan Nusantara bagi akses komunikasi dan per- dagangan dunia. Kekuatan yang sangat mungkin untuk melakukan blokade tersebut adalah kekuatan laut. Namun demikian, konsep hubungan internasional tidak memungkinkan untuk melakukan blokade semacam itu. Dunia internasional dibangun dengan jembatan yang saling ter- hubung, saling membangun, bahkan dengan konsekuensi yang juga saling melemahkan, sehingga konsep koo- perasi dan kompetisi berjalan ber- dampingan dan seakan-akan tak dapat dibedakan. Pada tahap ini, formulasi yang tepat untuk menciptakan stabilitas keamanan maritim negara Indonesia adalah faktor kunci. Dengan kata lain, negara harus merancang sebuah strategi pertahanan Iaut yang ideal untuk mendukung soft landing Indonesia sebagai PMD. Secara filosofis, pengejewantahan lima pilar PMD yang terkandung dalam Doktrin Jokowi sebenarnya telah teraktual- isasi dalam peran universal angkatan laut yang selama ini juga dianut dan diterapkan oleh TNI Angkatan Laut; yang secara simultan juga telah ter- ekstrasi dalam tugas TNI Angkatan Laut pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peran universal angkatan laut tersebut meliputi peran militer, constabulary, d a n d i p l o m a s i . M i l i t a r y r o l e pada hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegak- kan kedaulatan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi serta 36
Opini menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Constabulary role di- laksanakan dalam rangka menegak- kan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pemba-ngunan bangsa dalam memberikan kontribusi ter- hadap stabilitas dan pembangunan nasional, sedangkan diplomacy role merupakan peran yang sangat penting bagi setiap angkatan laut di seluruh dunia yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk memengaruhi kebijakan suatu negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Di sisi lain, tujuan akhir dari implementasi tiga peran universal atau trinitas peran TNI Angkatan Laut tidak akan berhasil tanpa dukungan kekuatan dan kapabilitas yang memadai. Diperlukan struktur kekuatan dalam bentuk hard power dan soft power dengan aktualisasi peng- gunaan kekuatan dalam bentuk smart power. Struktur ini mungkin dapat terjawab dengan tercapainya Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024, atau bisa lebih cepat apabila pemerintah berkeinginan untuk melaksanakan percepatan pembangunan MEF. Namun patut diingat bahwa struktur MEF merupakan kekuatan yang dibangun dengan konsekuensi risiko tertentu, karena perhitungan keku-atan didasarkan pada skala prioritas membangun kapabilitas menghadapi ancaman yang paling mungkin terjadi, dan tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran pada saat itu. Kemampuan ini belum merupakan terjemahan dari kepentingan strategis negara yang lingkungan strategis melampaui regional dan global. Dengan cara ber- pikir terbalik, akankah kepentingan negara diminimalkan karena dukungan pertahanan yang ada juga minimal? Tentunya tidak demikian, karena formulasi kekuatan pertahanan negara beserta seharusnya merupakan cerminan dari tujuan dan kepentingan strategis negara. Pertanyaannya akan terjawab dengan mendefinisikan seberapa besar kepentingan negara yang ada dalam pencapaian PMD. Jika menilik strateginya isi dari Doktrin Jokowi, terdapat penekanan bahwa "Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa." Jelas bahwa dua samudera yang dimaksudkan adalah Pasifik dan Hindia, bukan Atlantik atau lainnya. Mampukah kekuatan yang ada saat ini melindungi ke- pentingan negara di Pasifik dan Hindia? Sejalan dengan besarnya lingkup kepentingan negara untuk menjadi PMD, TNI Angkatan Laut membangun dirinya melalui empat karakter unggul sebagai World Class Navy (WCN) yang meliputi keunggulan sumber daya manusia, organisasi, operasi dan teknologi. Keunggulan ini diharapkan mampu mengaktualisasikan trinitas peran TNI Angkatan Laut agar ter- koneksi dengan kerangka kebijakan PMD. Namun pengendalian Pasifik dan Hindia, seperti yang tersirat dalam Doktrin Jokowi, sebagaimana juga menjadi media kunci pelibatan negara-negara berpengaruh, masih membutuhkan tidak sekadar kekuatan dan pengaruh yang konseptual, namun bentuk konkret naval power yang setara dengan blue water navy, yang mampu menunjukkan eksis- tensinya di kedua samudera tersebut untuk melindungi kepentingan strategis negara. Sebagai ujung dari semuanya, dibutuhkan grand strategy maritim untuk memayungi korelasi sea power dan naval power demi ter- capainya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 37
Opini Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Sinergitas di Antara Instansi Keamanan Laut Pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 telah mengu- Indonesia sebagai kuhkan bangsa negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan diakuinya konsepsi negara kepulauan maka kedaulatan Indone- sia tidak hanya di perairan pedalaman dan laut teritorial, namun juga terma- suk di perairan antara pulau-pulau di nusantara yang disebut dengan perairan kepulauan. Selain itu, Indo- nesia juga berhak untuk mengklaim hak berdaulatnya di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Laut bagi Negara Kepulauan Indonesia memiliki fungsi yang sa- ngat strategis, diantaranya sebagai iklim global, media penyeimbang media perlintasan antar bangsa, me- dia pemersatu bangsa, media per- hubungan, media sumberdaya, me- dia pertahanan keamanan dan media membangun pengaruh. Sebaliknya, berbagai bentuk dan sifat ancaman dapat terjadi di laut, mulai dari an- caman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Maka dari Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap pencip- taan keamanan dan tegaknya hu- kum di wilayah laut sebagai bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu un- tuk menjaga hak-hak berdaulat yang dimilikinya agar dapat menyokong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa. itu, Tata kelola keamanan dan ke- selamatan di laut selama ini ma- sih bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang instansi pemerintah sesuai dengan dimensi kepada tugas dan fungsi dari instansi terse- but, seperti : kepabeanan, keimigra- sian, perikanan, pelayaran, dll. Tata kelola tersebut masih mengacu pada Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie Staadblad 1939 (TZMKO). Apabila kita cermati lebih mendalam maka terdapat beberapa sektor yang keberadaannya layak mendapat per- hatian karena telah diatur dalam perangkat perundang-undangan, diantaranya yakni: Perikanan, Perair- an, Pelayaran, Kepabeanan, Imigrasi, Kelestarian Sumber Daya Alam, Cagar Budaya, Lingkungan Hidup, dan Ke- hutanan. Akan tetapi dalam praktik fungsi keamanan operasionalnya laut dari tiap sektor tersebut masih dijalankan secara terpisah oleh be- berapa institusi atau Kementerian/ Lembaga yang memiliki kewajiban atas tiap sektor tersebut. Sistem keamanan laut yang bersifat sektoral atau "multi agency single task" memberikan kewenangan terhadap Kementerian/Lembaga un- tuk mempunyai satuan-satuan patroli laut dalam rangka melaksanakan tu- gasnya yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor masing-masing. Saat ini Indo- nesia memiliki satuan-satuan patroli laut dari berbagai instansi yang ber- peran dalam penegakkan hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, Direktorat (Kementerian Perhubungan), KPLP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikan- an), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), dan Direk- torat Jenderal Keimigrasian (Kemen- terian Hukum dan HAM). Dalam prak- tik operasionalnya sering kali timbul permasalahan ketumpang-tindihan kewenangan dan pengawasan yang Jenderal bersifat sektoral dilapangan. Guna menangani permasalahan tersebut dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjagaan keamanan, ke- selamatan dan penegakan hukum di- laut, maka pada tanggal 29 Desember 2005 dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) ber- dasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, pelak- sanaan fungsi koordinasi yang dimi- liki Bakorkamla masih dirasa kurang memadai, sehingga pelaksanaan penegakkan hukum di laut masih tidak efektif dan efisien serta masih diwarnai persaingan kepentingan an- tar instansi. Sebagai akibatnya, sistem multi-institusi ini merugikan pelaksa- naan penegakkan hukum, anggaran belanja dan pendapatan negara, serta ekonomi kelautan, sehingga dampak yang dirasakan Indonesia dimata du- nia sangat signifikan diantaranya: a. menurunnya citra kompetensi Indonesia di mata internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairannya terutama di Selat Malaka; kerugian negara yang harus ditanggung yang sangat besar yaitu sekitar US$ 25 milyar per tahun karena masih b. Indonesia 38
Opini c. maraknya penyelundupan dan pencurian kekayaan alam, belum termasuk kerugian jiwa manusia dan kerusakan lingkungan laut dan pantai; uang negara dibelanjakan secara tidak efisien untuk membiayai pembangunan patroli dan operasi sistem penegakkan hukum yang bersifat multi- institusi; kapal d. beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena perairan Indonesia dinyatakan oleh beberapa organisasi regional internasional dan laut sebagai wilayah navigasi paling tidak aman di dunia akibat marak perompakan bersenjata dan pembajakan kapal. Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memiliki badan/lembaga yang khusus yang bersifat tunggal dan integratif, dan dalam pelaksanaan fung- operasionalnya memegang si komando dan kendali atau dengan kata lain mensinergikan instansi-instansi penegak hukum segala akibat di yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakkan hukum sebagai im- sistem penegakkan plikasi dari laut sehingga keamanan dan keselamatan yang cenderung bersifat sektoral selama ini dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berwenang mensinergikan pelaksanaan keamanan, patroli keselamatan dan penegakan hukum di laut adalah bentuk keseriusan rangka Indonesia dalam bangsa mengukuhkan supremasi kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia. Selain itu, pembentukan Bakamla yang merupakan revitalisasi Bakor- perwujudan kamla, merupakan yang dari reformasi mengedepankan efektifitas dan efisiensi pengelolaan urusan pemerintahan yang mana telah merubah paradigma pemerintah dalam mengelola keamanan, kesela- matan dan penegakan hukum dilaut ini dianggap tidak yang selama efisien dan efektif. Lebih lanjut, pembentukan Bakamla merupakan jawaban terhadap kebutuhan dunia laut internasional dan pengguna Indonesia terhadap kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. birokrasi azas Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla yang rencananya akan tanggal di deklarasikan pada 15 Desember 2014 dalam rangkaian acara Hari Nusantara, memiliki komando dan kendali terhadap keamanan, operasi pelaksanaan keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Salah fungsi dari Bakamla adalah satu menyinergikan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) instansi yang memiliki kewenangan di laut. Sinergitas tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan proses hukum dari patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dilaut yang dilakukan oleh seluruh satuan patroli yang dimiliki oleh Indonesia sehingga tidak ada lagi tumpang tindih wilayah operasi dan kewenangan. Hal ini dikarenakan nantinya seluruh operasi yang dilakukan di bawah komando dan kendali Bakamla merupakan "one for all operation" atau sudah tidak merupakan operasi sektoral. Perlu dipahami bahwa pembentukan Bakamla tidak akan menghilangkan 39
Opini wewenang yang dimiliki oleh instansi yang sudah ada, karena pelaksana operasi Bakamla adalah seluruh stakeholders yang memiliki armada patroli dan penanganan proses hukum hasil tangkapan operasi Bakamla akan diberikan kepada instansi yang berwenang. lebih lanjut tentang turunan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya telah ditetapkan Bakamla maka Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) dimana diatur di dalam Perpres tersebut tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Wewenang Bakamla. Dimana di dalam salah satu fungsinya dinyatakan bahwa Bakamla mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, penga- wasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuris- diksi Indonesia, hal inilah merupakan upaya dan sekaligus solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum di laut yang masih tidak efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh berbagai instansi akan disinergikan dalam satu wadah yaitu Bakamla. Dalam implementasi Guna mendukung pelaksanaan operasi Bakamla, UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga mengamanatkan Bakamla untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut yang dihasilkan dari sistem informasi keamanan dan keselamatan laut. Sistem informasi tersebut merupakan integrasi dari seluruh sistem-sistem pemantauan laut yang dimiliki oleh kementerian/ lembaga yang memiliki kemampuan pemantauan laut sehingga nantinya seluruh aktivitas di laut Indonesia dapat terpantau oleh Bakamla. Sejauh ini Bakorkamla telah membangun 16 (enam belas) stasiun pemantauan laut (11 RCC, 3 MRCC dan 2 Ground Station Satelit) di jalur-jalur pelayaran strategis guna memantau aktivitas pelayaran di Indonesia. Kedepannya dengan pengintegrasian sistem- sistem keamanan laut yang dimiliki stakeholders di Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla dan peningkatan kemampuan pe- mantauan stasiun yang dimiliki ini, pemantauan Bakorkamla saat wilayah laut Indonesia dapat lebih komprehensif dan akurat sehingga laut dengan penjagaan terhadap dilakukan secara efektif dan efisien. Pembentukan Bakamla laut dapat inipun sudah sangat sejalan dengan visi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan pembangunan kelautan dan bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai "poros maritim dunia". Untuk menjadikan Indonesia sebagai "poros maritim dunia" diperlukan suatu sistem keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dilaut yang komprehensif, efektif dan responsif sehingga kepentingan- kepentingan Indonesia dilaut dapat dilindungi. Maka dari itu, perlu kiranya dukungan seluruh elemen bangsa agar pelaksanaan tugas yang akan diemban oleh Bakamla dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa yaitu "Wilayah laut yang aman dan nyaman dari seluruh tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat menopang pereko- nomian bangsa Indonesia". sektor RAKSAMAHIVA CAMUDERASU NUSANTARASYA "KAMI PENJAGA LAUTAN NUSANTARA" 40
Opini Prof. Dr. Hashim Djalal, MA. Ahli Hukum Laut Memahami Peranan Laut bagi Kepentingan Bangsa telah mencanangkan Indonesia sedang memprioritaskan pembangunan ke- maritiman di Indonesia yang sering digambarkan sebagai Indonesia menuju poros maritim dunia. Saya menangkap maksud pemerintah adalah memanfaatkan faktor-faktor kelautan dan kemaritiman Indone- sia dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan posisi Indonesia di ka- wasan maupun di dunia. Presiden Joko Widodo Berbagai tantangan harus diha- dapi di dalam mengembangkan ke- maritiman Indonesia tersebut. Salah satu tantangan yang terbesar adalah mengembangkan mindset bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim dalam arti memahami peranan laut Indonesia bagi kepentingan Indone- sia di berbagai bidang. Hal ini memerlukan pemahaman tentang kekayaan alam laut Indone- sia, letaknya yang sangat strategis di percaturan politik regional maupun internasional, serta ruang lautnya sendiri yang harus dapat dimanfaat- kan bagi peningkatan kesatuan bang- sa dan negara Indonesia. Di samping itu, perjuangan kelautan Indonesia sejak puluhan tahun terakhir (sejak 1957) telah mengakui berbagai jenis kelautan bagi Indonesia. Konvensi Hukum laut PBB 1982 di mana Indo- nesia sangat aktif memperjuangkan kepentingan kelautannya telah me- ngakui berbagai jenis hak Indonesia atas laut. Indonesia sebagai Negara Kepu- lauan diakui mempunyai 1 (satu) ke- daulatan wilayah atas 3 jenis lautnya yang diidentifikasi sebagai 'perairan pedalaman', 'perairan kepulauan', dan 'laut wilayah'. Di dalam perairan ini, Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah atas seluruh kekayaannya dengan beberapa ketentuan, antara lain adanya pengakuan terhadap hak lewat orang lain melalui perairan- perairan tersebut. Hak lewat itu pun bermacam-macam pula hakekatnya, tergantung dari jenis laut tersebut, misalnya ada hak lewat innocent pas- sage melalui 'perairan kepulauan' dan 'laut wilayah', ada hak archipelagic sea lanes passage melalui 'alur laut kepulauan' tertentu di perairan kepu- lauan dan laut wilayah tersebut, dan hak transit passage melalui selat yang dipakai untuk pelayaran internasi- onal. Pemahaman ketiga jenis hak le- wat ini sangat penting kiranya dalam menjaga keamanan dan keutuhan perairan Indonesia tersebut. Di luar kedaulatan tersebut, Kon- vensi Hukum Laut PBB juga mengakui 'hak-hak berdaulat' dan 'kewenan- gan-kewenangan' tertentu Indonesia. Misalnya terhadap apa yang dina- makan dengan Zona Berdekatan atau Zona Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Zona Berdekatan adalah kawasan laut 12 mil di luar laut territorial yang mengelilingi Indonesia atau sejauh 24 mil dari garis-garis pangkal yang menghubungkan terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Walaupun Indonesia tidak punya ke- daulatan atas Zona Tambahan terse- but, namun Konvensi Hukum Laut memberikan hak kepada negara kepulauan Indonesia untuk melak- sanakan kewenangan-kewenangan tertentu di perairan tersebut, seperti kewenangan melaksanakan penga- ketentuan-ketentuan wasan keuangan, bea cukai, keimigrasian, dan pengawasan kesehatan karan- tina. Sayangnya Indonesia sampai sekarang belum lagi membuat UU atau peraturan-peraturan tentang Zona Tambahan ini. titik-titik atas Indonesia juga mempunyai hak- hak tertentu di Zona Ekonomi Eksklu- sif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pangkal kepulauannya. Di zona ini In- donesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya, termasuk perikan- an dan tidak ada orang yang boleh mengambilnya tanpa seizin manusia. Di samping itu, Indonesia juga berhak mengontrol barang-barang berharga dan pengangkatan kapal-kapal karam yang berada di dalam Zona Tambah- an tersebut sebagaimana halnya ke- wenangan mengelola benda-benda bersejarah dari kapal-kapal karam yang ditemukan di dalam Perairan Kepulauan dan Laut Wilayah. Walau- pun Indonesia tidak mempunyai ke- daulatan wilayah atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, namun Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas seluruh kekayaannya dan hak men- gatur pemeliharaan lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan di ZEE tersebut. juga diakui terhadap kekayaan alam yang ada di dasar laut landas kontinen sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal kepulauan dan kalau daerah dasar laut tersebut masih dapat di- buktikan sebagai kelanjutan alamiah wilayah daratnya, maka kewenangan Indonesia juga diakui di landas kon- tinen tersebut sampai sejauh kelan- Kewenangan Indonesia 41
Opini jutan alamiah wilayah daratnya yang bisa sampai 360 mil dari garis-garis pangkal perairan kepulauan Indonesia. Di luar laut-laut yurisdiksi Indonesia tersebut, Indonesia juga berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam di samudera luas, baik perikanan maupun mineral di dasar samudera luas tersebut. Pelaksanaan hak di samudera luas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional dan kesepakatan- kesepakatan regional. Di samping itu, hak Indonesia untuk ikut berpar- tisipasi dalam memanfaatkan kekayaan alam di dasar samudera luas juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Badan Otorita Dasar Laut Internasional yang berpusat di Jamaika. Di samping itu, ruang laut, ter- masuk di luar kewilayahan Indonesia, juga terbuka bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan di bidang pelayaran dan perkapalan. Seperti diketahui, pelaut-pelaut Indonesia banyak terlibat aktif dalam pemanfaatan kekayaan alam dan ruang samudera luas dengan menjadi anak buah di kapal-kapal negara asing, baik di samudera Pasifik mau- pun samudera Hindia, ataupun di Arktik dan samudera Atlantik. Kiranya visi kemaritiman Indonesia juga harus mampu memanfaatkan peranan anak-anak Indonesia di kapal-kapal asing tersebut termasuk kapal peri- kanan yang mengarungi samudera luas. Di samping mengenal berbagai jenis laut Indonesia dan hak-haknya atas samudera luas di luar kewilayahan dan kewenangannya, Indonesia harus pula mampu memahami hak- hak internasional atas perairannya sendiri, seperti berbagai jenis hak lintas melalui perairan Indonesia (hak innocent passage, transit passage, archipelagic sea lanes passage), freedom of navigation and over-flight di ZEE, traditional fishing rights negara-negara lain di perairan Indonesia berdasar- kan suatu persetujuan khusus, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia harus pula mengenal berbagai-bagai kekayaan alam yang terdapat di berbagai-bagai perairan tersebut, baik yang dalam wilayah kedaulatan maupun di luarnya, maupun yang hidup dan yang tidak hidup, dan lain-lain seperti arus, angin, kapal-kapal karam dan benda- benda historis dan lain-lain. Indonesia lainnya adalah mampu mempertahankan kedaulatan wilayah, keamanan, ke- selamatan, kesatuan dan persatuan nasional dalam memanfaatkan ruang laut, perhubungan/transportasi laut, maupun kekayaannya. Indonesia juga harus: 1. Mampu menghapuskan Tantangan macam bentuk penyelundupan dan pelanggaran hukum di per- airan Indonesia, baik di wilayahnya maupun di daerah kewenangannya. 2. Mampu memelihara lingkungan laut dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara sustainable. 3. Mampu menetapkan dan me- ngelola berbagai perbatasan maritim dengan negara tetangga serta menjaga keamanan ber- bagai perbatasan tersebut. 4. Mampu memajukan dan men- jaga keselamatan pelayaran me- lalui perairan Indonesia. 5. Mampu memanfaatkan otonomi daerah yang konstruktif mengenai kelautan. 6. Mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang laut diluar per- airan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut inter- nasional. Sebagai kesimpulan, negara maritim Indonesia harus mampu me- manfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan rakyatnya dan untuk mempertahan- kan Indonesia sebagai satu negara kepulauan yang didiami oleh satu bangsa yang hidup dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. IUU fishing dan mencegah segala 42
Opini Laksamana Muda TNI (Purn) Robert Mangindaan - Poros Maritim Dunia: Suatu Wacana Perlu menyimak pula panda-ngan pihak yang skeptis, oleh karena mereka (realism) melihat bahwa untuk men- jadi negara maritim, bukanlah perkara semudah membalikkan telapak tangan, atau semeriah publikasi yang bom- bastis. Kata mereka perlu memahami apa saja hambatannya. Salah satu hambatan yang paling krusial adalah pemahaman mengenai maritim itu sendiri. Ranah maritim. Pada waktu kampanye politik untuk Pilpres 2014, pak Jokowi me- ngumandangkan Poros Maritim Dunia yang telah mengundang berbagai reaksi dari masyarakat luas. Banyak pihak yang terkejut dan yang sangat gembira (pleasantsurprise), ada pula yang cenderung skeptis, tetapi ada juga yang kurang gembira campur aduk tidak senang. Bagi pihak yang gembira, karena mereka memprediksi bahwa fajar ke- sejahteraan akan merekah setelah 'tidur' selama tiga setengah abad. Memang benar bahwa nenek moyang- ku orang pelaut, tetapi kami yang cucu, cicit, buyut, biyit, kini tidak lagi melaut, meskipun masih tetap ber- semangat menyanyikan senandung 'nenek moyangku orang pelaut'. Kata kuncinya - semangat, yang dalam era Poros Maritim Dunia (selanjutnya dis- ingkat PMD), akan ditransformasikan menjadi energi untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim. Pemahaman nasional mengenai ranah maritim belum terbentuk satu pemahaman yang baku dan dilem- bagakan. Konon ada tiga panda- ngan yang melekat dalam mind-set masyarakat, yaitu bahari, kelautan, maritim, dan masing-masing 'kubu' punya dukungan referensi yang kuat. Tulisan ini fokus pada maritim, yang berusaha memberikan batasan atau diskripsi mengenai ranah maritim, antara lain; (i) relating to adjacent to sea, (ii) relating to marine shipping or navigation, (iii) resembling a mari- ner. Ada juga pandangan popular dari Wikipedia yang mengemukakan bahwa ... maritime is primarily an ad- jective that describe objects or activities related to sea. Batasan lainnya dari Cambridge Advanced Learner's Dic- tionary, mengemukakan dua poin, yaitu (i) connected with human activ- ity at sea, (ii) near the coast. Ada pula pihak yang mengelaborasi maritim dalam ruang lingkup; bathymetric, bathyorographical, deep sea, hydro- graphic, marine, nautical, naval, navi- gational, ocean-going, oceanographic, pelagic, salty, seafaring, seaman-like, terriginous, thalassic, water-borne. line, meng- himpun batasan yang lebih banyak, yaitu ; (i) relating to or involving ships or shipping or navigation or seamen, maritime law, (ii) bordering on or living or characteristic of those near the sea; maritime province, maritime farmers, maritime cultures,(iii) bordering on, or situated near, the ocean; connected with the sea by site, interest, or pow- er; having shipping and commerce or navy; as maritime state, (iv) pertain- ing to the ocean; marine; pertaining to navigation and naval affairs, or to ship- ping and commerce by sea, (v) being nautical, naval, seafaring, seaborne or navigational, (vi) being sea going, (vii) being littoral, coastal or inshore, (viii) being oceanic or pelagic, (ix) being sea- worthy. Dari Webster on Apabila referensi tersebut diatas, disandingkan dengan pandangan Ed- wark Luttwak dalam bukunya The Po- litical Uses of Sea Powermaka penger- tian maritim, harus mengandung daya yang mampu mempengaruhi pihak lain (influencing power). Pada gilirannya, rangkuman dari berbagai referensi tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa domain maritim terkait dengan empat aspek, yaitu; (i) fisiknya, (ii) kemampuan mengelola fisiknya, (iii) memahami dengan baik aturan mengenai penggelolaannya, dan (iv) budaya pengelolaannya. Tulisan Geoffrey Till dalam buku- nya Sea Power: A Guide for the Twenty Century menggambarkan anatomi sea power yang di stamp sebagai maritime power, adalah sebagai berikut Ada empat komponen dasar yang mutlak ada, yaitu (i) geography conformity, (ii) marine resources, (iii) maritime community, dan (iv) character of the government, yang dikelola untuk menghasilkan 3 instru- men operasional,yaitu; (i) armada niaga (termasuk armada pariwisata, armada riset, armada perikanan na- sional), (ii) instrumen tempur2 yang didalamnya ada armada tempur, dan harus ada (iii) industri dan jasa maritim. Ketujuh komponen tersebut mempunyai kaitan erat satu dengan 43
Opini lainnya, dan tidak terpisahkan untuk mewujudkan negara maritim. Lebih kompleks lagi, pembangunan ketujuh komponen daya maritim tersebut, akan mengacu pada pandangan Edward Luttwak yang menekankan bahwa, pembangunan tersebut harus menghasilkan daya yang berpengaruh (influencing power) terhadap sikap dan perilaku pihak lain. Misalnya, mengelola perikanan, perkapalan dan perlayaran, pendidikan, perbankan, kesehatan, dan seterus- nya, harus mampu mempengaruhi sikap dan perilaku pihak lain. Bukan sebaliknya bahwa pembangunan kekuatan maritim nasional, akan se- lalu dipengaruhi (baca: dikendalikan) oleh pihak lain melalui aspek teknologi, finance, regulasi, dan tekanan politik. Poin berikut yang perlu dielaborasi adalah mengenai Nusantara itu sendiri, oleh karena ada sejumlah kekhasan yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Karakter yang khas tersebut me- nyangkut tiga poin, yaitu (i) negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.449 pulau, memiliki coast line dan life lines yang sangat panjang, (ii) kedudukan pada jalan silang dunia, yang 'wajib' hukumnya untuk meng- akomodasikan kepentingan pihak lain dalam bentuk innocent passage, transit passage, archipelagic sea lanes, dan atau masih ada juga dalam bentuk lalu-lintas tradisional, (iii) ada laut di dalam laut wilayah, berikut kekayaan flora dan fauna yang mem- pertemukan dua samudra di daerah tropis pula. Dari satu aspek saja yaitu geo- graphy conformity, sudah memperlihat- kan bahwa Indonesia mempunyai (potensi) daya berpengaruh untuk 'berbicara' di panggung kawasan utamanya stabilitas keamanan maritim, yang sekarang ini adalah pilar utama dalam era globalisasi. Persoalan yang muncul disini ialah apakah bangsa Indonesia memiliki geographical awareness yang pantas, khususnya maritime awareness? Poin ini sangat- lah penting, oleh karena merupakan modal awal untuk membangun pref- erensi publik yang merupakan syarat utama didalam membangun negara maritim, khususnya dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia. Kata kunci: kesadaran dan preferensi. Poros maritim dunia dan tol laut Pernyataan tentang mewujud- kan poros Maritim dunia (PMD), oleh penulis berpendapat bahwa pan- dangan tersebut adalah geopolitik yang dikumandangkan keluar, bahwa Indonesia akan melaksanakan pem- bangunan nasional dengan mengandal- kan daya maritim yang ada didalam 44
Opini yurisdiksi nasional. Pernyataan tersebut tidak bisa dipandang remeh, oleh karena diucapkan oleh wakil bangsa Indonesia yang mendiami posisi stratejik di kawasan masa depan (era Pasifik). Pada sisi lain, perlu disadari bah- wa peta kekuatan maritim dunia sudah terbentuk lama dan sudah (relative) sangat mapan. Pengertian mapan adalah mereka sudah demikian lama menikmati keuntungan yang sangat besar, terjamin (quaranty) dan pasti akan berusaha mempertahankannya. Nun jauh disebelah barat sana, ada pax Britanica, di sebelah timur sana, ada pax Americana, konon di timur laut ada Japonica, Koreana, dan kini ada pax Cinica. Mereka itulah yang mengendalikan teknologi maritim, jaringan finance, juga berkompetensi mengeluarkan regulasi, konvensi, dan bahkan punya kekuatan politik untuk menekan pihak yang lemah. Tidak perlu kaget apabila muncul sindiran dari sana....how far can you Mr. Jokowi? Normatif, geopolitik akan dii- kuti dengan geostrategi. Boleh jadi pernyataan mengenai toll laut adalah geostrategi. Memang benar sudah ada amaran mengenai visi-misi Jokowi-JK Mei 2014, sudah berkembang pula wacana mengedepankan perikanan, membangun pendulum pelabuhan, memajukan perkapalan, bahkan sudah ada pihak swasta asing minta melayani pariwisata laut. Merancang geostrategi negara maritim, akan berawal dari pemahaman nasional mengenai apa arti laut bagi bangsa. Banyak pandangan yang mengemukakan apa arti (manfaat) laut bagi Indonesia, dan pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan pandangan menge- nai arti laut, adalahsebagai berikut; (i) sumber nafkah, (ii) perekat 17.449 pulau, (iii) bagian dari sistem pertahanan. Ada perbedaan yang sangat tajam dengan pemahaman pihak lain, misalnya Kerajaan Bersatu (United Kingdom), Jepang, Amerika Serikat, atau dengan lainnya. Pada umum- nya mereka memandang laut sebagai sumber nafkah dan kepentingan per- tahanan. Berbeda dengan pemahaman Indonesia, ada satu kepentingan ekstra yang memandang laut teritori sebagai perekat 17.449 pulau. Sadar atau tidak, perekat tersebut adalah achilles-nya NKRI. Bila demikian hal- nya maka formulasi geostrategi yang nantinya menjadi strategi raya Indo- nesia, akan menempatkan perkuatan achilles sebagai prioritas utama, dan sudah sepantasnya dikategorikan sebagai vital interest. Memang benar, sewaktu pak Jokowi kumandangkan gagasan mengenai toll laut, sempat membuat banyak pihak kebingungan, berta- nya-tanya apa itu toll laut. Bahkan su- dah ada pihak yang promosikan teori pendulum, yang intinya membangun mata rantai pelabuhan dari barat ke timur. Ada pula yang bicarakan program untuk menggenjot potensi perikanan, menyusul gagasan ten- tang pariwisata. Gagasan mengenai toll laut, sebenarnya sudah lama me- lekat dalam kehidupan masyarakat maritim, sejak abad XVI sebagaimana dikemukakan oleh Sir Walter Raleigh (1554-1618), bahwa laut adalah jalan raya menuju kemakmuran. Penger- tian toll laut tidak tepat diterjemah- kan secara harafiah sebagai jalan raya bebas hambatan, tetapi wujud fisiknya adalah kapal, armada kapal laut. Pada era kolonial Belanda mereka membangun armada cabotage, yang fungsinya tidak sebatas pada per- niagaan tetapi melaksanakan pengawasan terhadap wibawa ke- daulatan diseluruh wilayah jajahan- nya. Pada era itu sudah berkembang armada niaga KPM menjadi armada cabotage terbesar dan paling sukses, tidak saja melayani dalam negeri tetapi sampai ke Eropa, Amerika, dan Afrika. Lalu apa arti kapal bagi Indonesia? Jawabannya sederhana, yaitu untuk kepentingan: (i) mengelola sumber nafkah, (ii) perekat belasan ribu pulau, dan (iii) membangun sistem pertahanan. Ketiga poin tersebut menyiratkan- menyuratkan bahwa pembangunan nasional NKRI akan sangat tergantung pada kapal-armada kapal laut. Bila demikian halnya, maka prinsip armada cabotage tidak bisa ditawar lagi, sudah bersifat final dan harus melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran tersebut tidak turun dari langit, tetapi perlu ada program pem- binaan yang kontinyu, dan merata kesegenap lapisan masyarakat utamanya masyarakat maritim (maritime community). Maritime community dan strategi maritim Membangun negara maritim akan mulai dengan mengkonsolidasi maritime community. Tentulah dimulai dengan pertanyaan ada dimana mereka sekarang ini, bagaimana kondisi kes- ejahteraannya, bagaimana kompetensi dan kapasitas mereka sekarang ini? Perlu disadari dengan sebaik-bai- knya bahwa komunitas maritim tidak mungkin terwujud dalam waktu sing- kat (instantly), tetapi melalui proses yang sangat panjang. Ada diktum yang sudah dikenal luas dikalangan Angkatan Laut bahwa memban- gun kapal perang membutuhkan tiga setengah tahun, tetapi mem- bangun budaya maritim diperlukan tiga setengah abad (Lord Tor- rington,1689-1690). Perlu kejujuran dan pikiran jernih untuk mengukur, menilai (assess- ment) kondisi aktual dari komunitas ini, maritim yang ada sekarang khususnya dalam bidang pendidikan. Ada berapa pendidikan kemaritiman di Nusantara ini? Atau sedikit lebih tegas - sejauh mana pemerintah (u.p. Kemdiknas) menaruh perhatian terhadap pendidikan di bidang maritim? Pertanyaan serupa akan ditujukan kepada semua instansi terkait, sejauh mana perhatian yang diberikan pada sektor maritim. Kondisi aktual seka- rang ini adalah produk dari waktu lalu, dan produk masa kini (kalau dimulai) tentu akan berfungsi di tahun- tahun mendatang. Perlu segera me- nyiapkan program pembinaan yang tentunya harus mengacu pada strategi 45
Opini nasional. Tidak mudah untuk merumuskan strategi nasional oleh karena 'binatang' itu kurang dikenal dalam kehidupan nasional sekarang ini, khususnya dalam dekade ini yang lebih suka menggunakan program. Secara teoritik, strategi nasional akan mengunakan daya maritim untuk mencapai sasaran yang di- inginkan. Strategi maritim nasional akan bergumul dengan berbagai hal, antara lain; (i) laut dapat menjadi sumber instabilitas (keamanan), (ii) laut menjadi arena kerjasama inter- nasional (politik-diplomatik), (iii) laut menjadi penopang ekonomi nasional (ekonomi), (iv) laut mampu mense- jahterakan bangsa (sosial-budaya), yang kesemuanya mengindikasikasi- kan bahwa domain maritim memiliki bobot yang kuat untuk dijadikan dri-vers bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali kejudul, pertanyaan- nya pembangunan PMD dan toll laut dimulai dari mana? Memang benar banyak pihak bertanya-tanya, sebaliknya banyak pula pihak yang sudah me- nyiapkan jawabannya. Wacana yang paling kuat, sepertinya membangun rangkaian pelabuhan dari timur ke barat, menggenjot sektor perikanan, dan mengembangkan perkapalan. Tidak ada yang salah dengan wacana tersebut, hanya saja perlu melalui proses kajian yang jeli mencermati ke- siapan semua aspek operasional dan pendukungnya. Dari disiplin strategi, menegaskan bahwa harus ada kajian yang holistik mengenai sasaran yang ingin dicapai (ends), kesiapan sarana dan prasarana yang ada (means), dan program bagaimana mencapai ends- dengan menggunakan means yang tersedia. kami punya (what we have- periksa anatomi daya maritim). Ada satu masukan dari disiplin strategi, yaitu peran the strategist - pelaksana strategi. Pakar strategi DR Collin Grey mengatakan bahwa strate- gi tidak mungkin terlaksana tanpa orang-orang yang mengerti strategi. Dalam dunia maritim, akan sama den- gan mengatakan bahwa pembangu- nan dan penggunaan daya maritim, memerlukan SDM (baca: maritime community) yang sudah terbangun kompetensi dan kapasitas di bidang- nya. Contohnya - pengoperasian ar- mada kapal laut membutuhkan awak kapal yang sudah terdidik dan terlatih. Kesalahan kecil akan berakibat ke- rugian, bencana, dan pasti akan bersifat exponensial. Geopolitik dan geostrategi na-sional sudah dikumandangkan, ber-arti tidak ada jalan mundur dan sudah seharusnya segera menyiap- kan rencana aksi (plan of action) yang sudah memperhitungkan risk and op- portunity. Tidak ada ruang untuk trial and error, dan mestinya pada pelaku kebijakan PMD dan toll laut, adalah orang-orang yang memiliki kom- petensi dan kapasitas yang cerdas membangun daya maritim nasional, untuk mampu mempengaruhi sikap dan perilaku pihak lain. Hal lain yang perlu diwaspadai ialah pihak-pihak yang sudah mapan sebagai kekuatan maritim global- regional, sudah pasti akan berusaha untuk mempertahankan posisi tersebut dan akan mengintervensi kebijakan dan dinamika pembangunan PMD dan toll laut. Mudah-mudahan tidak ada anak bangsa yang men- jadi agen kepentingan mereka un- tuk menggembosi upaya nasional untuk menjadi negara maritim dan tegaknya poros maritim dunia. (B-08/ LHS-2014). langkah awal peru- musan strategi akan berawal dengan beberapa pertanyaan, (i) dimana posisi sekarang ini (where we are) dalam bidang teknologi, finance, maritime community, regulasi, ke- bijakan nasio-nal, (ii) mau kemana (where to go), (iii) bagaimana bisa ke- sana (how to be there), (iv) apa yang Biasanya, 46
Intermezzo Tak Selamanya Mengonsumsi Makanan Rumahan itu Sehat! berlaku terhadap lycopene pada tomat. Kedua zat tersebut memang efektif untuk menangkal kanker jika bekerja sendiri-sendiri. Namun tahukah Anda bahwa kombinasi keduanya bisa semakin mematikan un- tuk sel kanker? Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Cancer Research menemukan bahwa jika zat dan makan- an itu dikombinasikan, keduanya akan menjadi kombinasi yang sangat hebat untuk mencegah kanker. "Jika tomat dan brokoli dimakan bersamaan kami melihat adanya efek yang hebat. Ini karena zat yang ada di dalamnya melawan kanker dengan cara yang berbeda," ungkap John Erdman dari University of Illinois, seperti di- lansir oleh Daily Health Post (12/12). Selama ini makanan yang dimasak di rumah atau mengonsumsi makanan rumahan dianggap menyehatkan untuk tubuh Anda. Sebab Anda bisa mengawasi cara me- masaknya dan bahan makanan apa yang digunakan. Na- mun sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Disebutkan bahwa para ibu rumah tangga yang bertugas untuk me- nyiapkan makanan bagi keluarga mereka rentan terkena penyakit yang berhubungan dengan sindrom metabolik. Erdman dan koleganya melakukan penelitian terha- dap tikus laboratorium dengan menanamkan sel kanker prostat pada tikus tersebut. Selanjutnya tikus diberikan diet yang mengandung 10 persen bubuk tomat dan 10 persen bubuk brokoli. Sementara yang lain hanya diberi- kan bubuk tomat atau bubuk brokoli saja. Diketahui bahwa kelompok tikus yang paling mendapatkan manfaat adalah yang mengonsumsi bubuk tomat dan brokoli. Tumor prostat yang ada dalam tubuh mereka lebih cepat mengecil dibandingkan dengan yang lain. "Saat memasak, Anda akan memiliki kebiasaan untuk mencicipi makanan yang sedang Anda masak. Incip-incip kecil ini tanpa disadari akan menambah berat badan Anda. Belum lagi jika setelah mengincipi makanan, Anda pun mengambil piring dan makan sehingga bisa jadi setiap aktivitas makan Anda mengonsumsi dua porsi makanan," ujar Dr Brad Appelhans, peneliti dari Rush University di Chicago. "Selain itu, sebenarnya para ibu rumah tangga masih sedikit yang memiliki pengetahuan untuk mengo- lah makanan secara sehat. Hal yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana cara mengolah makanan agar lezat bukan sehat.". Lebih lanjut, Dr Appelhans pun menjelaskan bahwa kebiasaan ini berlanjut dengan munculnya penyakit seper- ti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Peneliti menjelaskan bahwa pria perlu mengonsumsi 1,4 cangkir brokoli mentah dan 2,5 cangkir tomat mentah untuk mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini bisa san- gat bermanfaat bagi pasien kanker, terutama jika kanker mereka terdeteksi lebih awal. Tomat dan Brokoli, Duet Maut Pembunuh Sel Kanker! Beberapa penelitian mengungkap efek brokoli untuk mencegah kanker dan tumor. brokoli mengandung sul- foraphane yang diketahui bisa melawan sel kanker namun tak merusak sel sehat di sekitarnya. Hal yang sama juga Makanan seperti tomat dan brokoli lebih mudah di- dapatkan dan lebih murah dibandingkan dengan pera- watan kanker. Karena itu, mengonsumsi keduanya bisa dilakukan untuk mencegah kanker. Selain itu, tomat dan brokoli juga bisa mencegah diabetes tipe-2, penyakit jan- tung, obesitas, dan berbagai macam penyakit. 47
Harapan Peserta Kolonel Laut (P) Yudo Margono Dan Kolatarmabar TNI AL Peserta PPRA LII Masih Banyak yang Harus Dibenahi Menanggapi gagasan Indonesia sebagai poros mari- tim dunia, Yudo Margono mengatakan bahwa masih ba- nyak hal yang harus dibenahi di sektor kemaritiman. "Sek- tor maritim masih sangat kurang dukungannya, mulai dari maritime domain awareness atau kesadaran dan kepedu- lian terhadap maritim karena kita kemarin lebih fokus ke agraris." Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah wa- cana yang tidak mungkin diwujudkan. Indonesia memiliki faktor pendukung yang kuat seperti kondisi geografis se- bagai perlintasan dari dua benua dan dua samudera. Mau tidak mau, wilayah Indonesia pasti dilewati kapal-kapal asing sehingga menjadi jalur internasional. "Mereka pasti lewat perairan Indonesia, tidak mungkin tidak. Keamanan laut menjadi sangat penting. Untuk kelangsungan trans- portasi kita harus melakukan pengamanan untuk meng- hindari intervensi asing," tambahnya. matika kompleks yang tidak sedikit. Hal ini tentu memer- lukan penanganan serius dan konsisten. Menurut Yudo Margono, sinergitas merupakan hal yang sangat pent- ing. "Belum ada upaya pemerintah yang maksimal dalam pengelolaan laut karena masing-masing kementerian dan pemerintah daerah masih belum klop, belum bersinergi. Stakeholder perlu membuat tata kelola kemaritiman yang baik." Selain sinergitas, SDM dan tata kelola laut adalah fak- tor yang harus diutamakan dalam upaya pembenahan aspek kemaritiman. "Sinergitas antar lembaga pemerin- tah harus diperbaiki. Kualitas dan kuantitas SDM maritim masih kurang. Berkaitan dengan sistem pendidikan, mis- alnya sekolah maritim, meskipun teknologi diperbanyak, kalau SDM tidak ada, akan sia-sia", pungkasnya. Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan Indonesia menjadia poros maritim dunia.(EL) Luasnya wilayah laut Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, memunculkan berbagai proble- Prof. Dr. Ir. Syarif Imam Hidayat, M.M. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Agrobisnis UPN Veteran Jawa Timur Peserta PPRA LII Merevitalisasi Aspek Kemaritiman Indonesia Menurut Syarif Imam Hidayat, ide poros maritim yang digagas Jokowi sebe- tulnya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sebuah revitalisasi dari pemerin- tahan sebelumnya. Akan tetapi, mungkin saja pemerintahan Jokowi ingin lebih mengakselerasikannya. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Potensi ini seharusnya dapat dimak- simalkan dan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, misalnya kapal, bahan bakar, dan sumber daya manusia. "Potensi kita besar, mulai dari biofarmatika, rumput laut, garam, ikan, dan lain sebagainya. Tetapi, kita tetap masih saja impor," tambahnya. 48
Harapan Peserta Berbagai permasalahan di bidang kemaritiman yang muncul saat ini memerlukan pembenahan di segala bi- dang, mulai dari kepatuhan investor-investor asing kepa- da hukum maritim yang berlaku di Indonesia. Koordinasi dan sinergitas antar lembaga maupun antar individu juga kurang terimplementasi dengan baik. Demikian juga de- ngan masalah infrastruktur yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, regulasi yang telah ada juga harus diikuti de- ngan pengawasan dalam pelaksanaannya. "Di samping infrastruktur, regulasi,dan kualitas SDM, sumber daya ma- nusia Indonesia sangat besar di mana pada tahun 2025 di- perkirakan terjadi bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi itu menjadi ancaman. Justru harusnya menjadi peluang dan kelebihan," tambahnya. "Menurut saya solusi yang harus dilakukan jangan parsial, melainkan harus utuh, integral, komprehensif, dan holistik seperti pendekatan Lemhannas RI. Jadi ja- ngan cuma di hulu, tapi juga di hilir. Jangan hanya pada saat persiapan, tapi juga pada proses dan setelah proses," pungkasnya. Menghadapi kondisi seperti ini, Syarif Imam Hidayat berharap seluruh bangsa Indonesia dapat bersama-sama memajukan bangsa dan negara sesuai dengan potensi, pekerjaan, dan tupoksi masing-masing di mana pun kita bekerja. Kalau kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesi dan pekerjaan, di situlah kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. (EL) Kolonel Pnb R. Ismet Ismaya Saleh Paban III/Lat Sopsau Peserta PPRA LII Mengembalikan Kejayaan Bangsa Maritim Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Du- nia adalah suatu keniscayaan yang mau tidak mau ha- rus segera diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar. Mungkin bagi sebagian orang ini meru- pakan suatu impian yang tidak realistis, namun dalam pandangan peserta PPRA LII Lemhannas RI Kolonel Pnb R. Ismet Ismaya Saleh, ada beberapa faktor yang dapat mendorong keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo tersebut. "Pertama, kita harus memiliki sikap mental dan bu- daya (culture) bahwa kita memang bangsa maritim. Kalau ini sudah kita miliki maka yang lain-lainnya itu pasti akan bisa," ujar Ismet saat diwawancarai Majalah Swantara di Gd. Tri Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Senin (10/11/14). mengubah pola pikir dan budaya kita yang tadinya ber- orientasi ke daratan menjadi berorientasi ke kemaritiman," tambahnya. "Setelah mindset dan budaya, maka yang relevan kita bicarakan adalah bagaimana membenahi kurikulum pen- didikan kita agar berbasiskan pada kemaritiman. Dan itu mulai dari tingkat yang paling bawah, seperti TK, SD, SMP dan seterusnya," jelasnya. "Yang kedua, kita melihat bahwa untuk jabatan Menko Polhukam RI, yang diangkat adalah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Tedjo Edhy Purdijatno," ungkap Ismet. Karena itu ia mengaku optimis bahwa kebijakan- kebijakan politik yang akan dikeluarkan nantinya akan betul-betul mengarah ke kemaritiman karena langsung ditangani oleh orang yang ahli di bidang kelautan. Menurutnya mengubah budaya bangsa menjadi bu- daya maritim merupakan sesuatu yang mendasar. "Kita ini bangsa pelaut, bahkan ada lagunya. Dengan perubahan mindset dari pembagunan berorientasi daratan menjadi berorientasi lautan maka budaya maritim akan terbentuk dan kita bisa menjadi negara besar kembali seperti sejarah masa lalu bangsa kita," ujarnya pasti sambil menyebut- kan pengaruh dan kekuasaan maritim kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. "Mungkin inilah yang termasuk di antara Revolusi Mental Joko Widodo, di mana kita harus bisa Begitu pula untuk jabatan Menteri Kelautan dan Peri- kanan yang saat ini, menurutnya, dijabat oleh seorang yang sangat ahli dalam bidang kelautan. "Dengan demikian saya yakin bahwa program untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia itu akan berhasil diwujudkan. "Saya berharap program-program kemaritiman pemerintah saat ini, selain didukung oleh kondisi dan sa- rana serta prasarana, juga didukung oleh segenap masya- rakat Indonesia," pungkasnya. (TN) 49
Hot Issue KTT APEC 2014, Upaya Penguatan Integrasi Perekonomian Regional Kelompok kerjasama negara-negara kawasan Asia Pasifik (APEC) kembali mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) yang bertempat di Beijing, China, pada 10-11 November 2014. Dalam konferensi tahunan ke-26 tersebut dibahas sejumlah isu penting kawasan Asia Pasifik terkait permasalahan ekonomi, perdagangan, serta kerjasama regional. Penyelenggaraan KTT APEC bertajuk "Shaping the Future Through Asia-Pacific Partnership" ini berakhir dengan merumuskan beberapa kesimpulan, integrasi perekonomian regional, yakni penguatan peningkatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan komprehensif infrastruktur. Semua kesepakatan tersebut difokuskan pada penerapan pasar bebas (free trade zone) untuk kawasan Asia Pasifik yang akan dimulai pada 2015. Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh kepala negara dan CEO perusahaan ternama dunia yang hadir untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia. Terkait agenda maritim, Joko Widodo mengatakan Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dalam 5 tahun ke depan akan membangun 24 pelabuhan. Ini menjadi peluang emas bagi para investor di Indonesia. Joko Widodo juga menyatakan Indonesia akan membangun tol laut. Sistem transportasi maritim tersebut dimaksudkan agar biaya transportasi Indonesia lebih murah (low cost) serta menjadi lebih efisien. Dalam pidato perdananya di forum internasional sebagai Presiden Indonesia ke-7 tersebut, Joko Widodo sejumlah masalah juga mengungkapkan Indonesia, yang menghambat pembangunan di seperti ketersediaan lahan, serta listrik, pembebasan ketidakefisienan birokrasi perizinan. Namun demikian, Joko Widodo tetap berusaha meyakinkan persoalan- persoalan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dari pemerintahannya. adanya Pidato Joko Widodo ini pun mendapatkan sambutan positif dari para delegasi dan pemimpin negara yang yang hadir pada KTT APEC tersebut. Apa yang disampaikan oleh Joko Widodo dinilai sukses, dan mendapat banyak pujian internasional. Pidato tersebut dianggap sesuai dengan visi APEC untuk meningkatkan pembangunan ekonomi regional Asia Pasifik dalam rangka mendorong posisi Asia Pasifik sebagai sentral pertumbuhan ekonomi dunia. Selain Presiden Tiongkok Xi Jinping, turut hadir pula Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Presiden Russia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, dan Perdana Menteri Japan Shinzo Abe. Para pemimpin negara APEC tersebut juga sepakat untuk mengatur jadwal pelaksanaan KTT APEC selanjutnya yang akan digelar di Peru, Vietnam, Papua Nugini, Chili, Malaysia, Selandia Baru dan Thailand pada periode 2016-2022. Tahun depan, KTT APEC akan digelar di Filipina.(berbagai sumber) 50
Hot Issue Basarnas: Ujung Tombak Evakuasi Bencana Kondisi musim penghujan membuat beberapa daerah di Indonesia menjadi rawan bencana. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca buruk diperkirakan akan terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan. Cuaca ini menjadikan banyak daerah di Indonesia memiliki karakter rawan longsor, seperti yang terjadi di Banjarnegara. Melihat peta rawan longsor di Indonesia, ada sekitar 41 juta jiwa penduduk yang terpapar ancaman longsor karena tinggal di daerah-daerah yang rawan longsor. Pemicu hal ini yaitu adanya curah hujan yang berintensitas tinggi. Dalam proses evakuasi longsor di Banjarnegara, Kantor SAR Semarang mencatat sedikitnya ada 642 personel Tim SAR gabungan yang terlibat dalam proses operasi SAR terhadap korban bencana tanah longsor di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara. Basarnas telah mengevakuasi 93 korban meninggal selama 8 hari pencarian yang berakhir pada 21 Desember 2014 di Dusun Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Proses evakuasi ini tergolong berjalan dengan cepat. Dalam operasi SAR tanah ini, Basarnas melibatkan 4 Kantor SAR yakni, Kantor SAR Semarang, Kantor SAR Yogyakarta, Kantor SAR Surabaya, Kantor SAR Bandung, dan Basarnas Special Grub (BSG). longsor Setelah musibah Tanah Longsor di Banjarnegara, bangsa Indonesia kembali mengalami musibah atas hilangnya Pesawat Air Asia QZ8501 dengan rute Surabaya- Singapura pada Minggu, 28 Desember 2014. Pesawat berpenumpang 155 orang dan 7 orang kru tersebut bertolak dari Bandara Juanda, Surabaya pada pukul 05.20 WIB dan dilaporkan hilang kontak di sekitar wilayah Tanjung Pandan, Kepulauan Kalimantan. Pesawat tersebut disinyalir mengalami gangguan karena cuaca buruk karena adanya awan cumulonimbus. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian segera melakukan pencarian terhadap pesawat Air Asia QZ8501, salah satunya dengan mengerahkan para anggota Basarnas (Badan SAR Nasional). Basarnas yang terdiri dari Basarnas Special Group (BSG) ini mengemban tanggung jawab atas kendali utama dalam segala bentuk proses pencarian evakuasi. Basarnas kemudian mengirimkan enam unit kapal untuk menyisir lokasi yang disinyalir menjadi titik kontak terakhir pesawat Air Asia QZ8501 yakni Pontianak, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, dan Batam. Hanya dalam waktu tiga hari, Basarnas berhasil menemukan serpihan benda yang diduga sebagai bagian dari Pesawar Air Asia QZ8501 yang kemudian disusul dengan penemuan tiga jenazah. Penemuan ini menjadi penemuan tercepat di dunia atas hilangnya pesawat seperti yang dilansir oleh The Wall Street Journal. Selain itu, emdia internasional lain pun mengapresiasi kinerja Basarnas ini seperti yang dikatakan oleh Greg Waldron, Direktur Majalah FlightGlobal mengatakan bahwa tidak mudah untuk menemukan pesawat di medan geografis yang rumit dan terdiri dari 18 ribu pulau. Terkait dengan banyaknya minat relawan yang ingin bergabung melakukan pencarian, Basarnas mengimbau agar tetap bekerja aman. Saat mengevakuasi medan khusus yang sulit, relawan harus mempunyai kualifikasi rescuer. Apabila memang belum mempunyai kualifikasi rescuer maka tidak diperkenankan melakukan pencarian di medan sulit tersebut, karena kondisinya sangat berbahaya. (berbagai sumber) 51
Seputar Kita Coffee Morning Humas Lemhannas RI dengan Para Awak Media bagaimana meningkatkan efektivitas Lemhannas RI menyelenggarakan peran komunitas media dalam men- acara Coffe Morning di Ruang Gatot penting sosialisasikan Kaca Gd. Astagatra Lemhannas RI pada yang Lemhannas Jumat (28/11). Acara Cofee Morning ini dibahas dalam acara tersebut dibuka oleh Kabag Humas, Ir. Yusita meliputi kebutuhan media center, Pusparini, M.Sc. mewakili Kepala Biro Humas Lemhannas RI. Sebanyak 34 wartawan dari berba-gai media, baik media cetak, media online, radio, dan televisi turut hadir dalam acara yang menghadirkan narasumber Maulana Isnarto, penyiar RRI. kebebasan media dalam menyiarkan berita tentang Lemhannas RI, struktur organisasi yang jelas dengan kewenangan tertentu hingga dibangunnya milis untuk memudahkan penyampaian informasi. kegiatan RI. Hal-hal Yusita Pusparini mengemukakan bahwa acara ini bertujuan menggali undangan masukan dari tentang rencana membangun komunitas media (forum wartawan) di Lemhannas RI. Partisipasi aktif dalam wartawan memberi sumbang pikir tentang para diharapkan dilaksanakan ini meng-ingat tinggi dan semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab anggota legislatif di era demokrasi ini di mana sering terjadi tarik-menarik kepemimpinan sehingga harus disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan efek negatif yang meng-ancam persatuan dan ini kesatuan bangsa. Kegiatan menggunakan metode ceramah dengan mengundang narasumber dari luar seperti dari KPK, BPK dan itu juga diadakan lain-lain. Selain tanya jawab, diskusi dan pembinaan karakter. Kegiatan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Periode 2014-2019 Lemhannas RI menggelar kegiatan pembekalan dan pemantapan wawasan kebangsaan bagi anggota DPRD Provinsi Angkatan I pada 17 - 24 November 2014. Sedangkan kegiatan pembekalan dan pemantapan wawasan kebangsaan bagi anggota DPRD Provinsi Angkatan II dilaksanakan pada 25 November - 2 Desember 2014. Gubernur lemhannas RI menge- mukakan bahwa Lemhannas ingin melakukan diskusi dan dialog untuk bertukar pikiran serta berbagi pengalaman tentang wawasan kebangsaan. Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan I meluluskan sebanyak 107 peserta. Dalam acara penutupan tersebut juga dilakukan acara penye-matan pin dan penyerahan sertifikat kepada para peserta. Dalam kesempatan ini, peserta membacakan komitmen pasca pembekalan, antara lain akan menjadikan pengetahuan dan wawasan yang diterima sebagai bekal untuk mengabdi di tengah- tengah masyarakat. 52
Seputar Kita penghargaan Wibawa Seroja Nugraha kepada lima orang peserta pendidikan PPRA 51 yang memiliki nilai tertinggi dan telah lulus uji komprehensif oleh penguji. Lima orang tersebut ialah 1) Parulian Sihotang, PhD, 2) Kolonel (Inf) Cecep Rahmat Mujono, M. Sc., 3) Ir. Hamlie, M.E. 4) Kolonel (Pnb) Trisno Hendradi, dan 5) Kolonel Laut (P) Roberth Wolter Tappangan, S.H. Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda Angkatan VIII Lemhannas RI menyelenggara- kan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan pemuda pada 24-30 November 2014 di Lemhannas RI. Acara ini meng- gunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pembinaan karakter, dan out- bound di Sukabumi. Dalam pembukaan acara tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menyatakan bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui ikatan satu nusa satu bangsa. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 73 laki-laki dan 27 perempuan dan ber- asal dari berbagai organisasi ke- pemudaan maupun perguruan tinggi seperti Komite Mahasiswa Pemuda Aceh, KNPI Malaysia, KNPI Maluku, KNPI Sulawesi Tenggara, KNPI Kalimantan Utara, dan BEM Universitas 17 Agustus. Selain penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, penghargaan juga diberikan kepada peserta PPRA 51 yang memiliki nilai tertinggi urutan 6-11 dengan Predikat Andalan. Mereka adalah 1) Kolonel (Pnb)Umar Sugeng H, S.IP, SE, 2) Kolonel Laut (P) Agung Prasetyawan, 3) Dr. Blucer Welington Rajagukguk, SE, SH, M. Sc, CFE, Ak., 4) Kolonel Laut (T) Riyadi Syahardani, dan 5) Jonson Hutajulu, SH. dan 6) Kolonel (Inf) Santos G Matondang, S.IP, MM. Selain itu, Lemhannas RI juga memberikan penghargaan kepada satu peserta asing yang meraih peringkat ter- tinggi, yang pada kali ini diberikan kepada peserta dari Malaysia, Brigjen Dato' Tengku Ahmad Nor Bin Tuan Chik. Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 dan 52 Untuk PPRA 52, setelah melalui proses seleksi ketat dan komprehensif, dari 89 peserta yang berasal dari ke- menterian, badan/lembaga negara non kementrian, pemerintah provinsi, kopertis, parpol, ormas, TNI, Polri, dan negara sahabat telah dinyatakan lulus, terdapat 11 peserta yang mem- peroleh penghargaan dalam 3 kategori, yaitu penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, penghargaan Andalan, dan penghargaan Andalan Khusus. Lemhannas RI menyelenggarakan acara penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 51 pada Kamis (9/10) dan 52 pada Kamis (20/11). Kedua program pendidikan tersebut ditutup secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Seoepandji D.E.A. PPRA 51 berjalan selama 7,5 bulan, yakni sejak tanggal 25 Februari 2015. Sedangkan PPRA 52 yang juga di- laksanakan selama 7,5 bulan, dimulai pada tanggal 1 April 2014. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan off-campus dan on-campus dengan metode ceramah, diskusi, penyelenggara- an seminar, penugasan individu mau- pun kelompok, studi strategis dalam negeri, dan studi strategis luar negeri. PPRA 51 diikuti oleh sejumlah 94 orang yang dinyatakan lulus dan berhak menerima pin alumni dan sertifikat. Pada acara penutupan, Lemhannas menganugerahkan piagam Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha diberikan kepada 5 orang peserta, yaitu Kol. Pnb. Arif Mustofa; Kombes. Pol. Drs. Yoyok Sri Nurcahyo M.Si; Kol. Laut Abdul Rasyid Kacong, S.E; Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc. (eng); dan Kol. Inf. Mulyo Aji, M. A. Peng- hargaan Andalan diterima oleh Kol. Caj. Erry Herman S.E. MPA; Kol. Laut Isbandi Andrianto, S.E; Eman Sungkowo, S.H. M.H; Ir. Hadian Ananta Wardhana, dan Paulina Maria Panjaitan. Sementara penghargaan Andalan Khusus di- berikan kepada Kolonel Marcus Tan Wee Kian dari Singapura. 53
Seputar Kita Pendidikan dan perjalanan karier Djagal lahir di Jakarta, 22 November 1959, dengan Ibu yang berasal dari Purworejo dan Bapak dari Purwokerto. "Sebelum saya lahir, bapak dan ibu saya sudah di Jakarta. Jadi saya lahir dan besar di Jakarta. Setelah lulus SMA, saya merantau ke Yogya karena tidak betah dengan Jakarta yang terlalu sumpek. Kebetulan saya lulus tes perguruan tinggi dan diterima di UGM pada tahun 1979," cerita Djagal membuka pembicaraan dengan Majalah Swantara saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (17/12/2014). Banyak suka duka yang dihadapi- nya sebagai anak perantau yang jauh dari orang tua. "Ketika di UGM, kiriman datang seadanya dari orang tua. Maklum ibu saya cuma guru SD dan bapak kerja di swasta. Ya, prihatin juga selama menjadi mahasiswa itu. Tapi apa pun mesti dilakukan karena sudah niat untuk merantau. Apa pun modalnya mesti dijalani," kenangnya sambil menerawang. "Saya lulus UGM tahun 1984. Jadi kuliah sekitar lima tahun. Nah, yang setahun itu saya gunakan untuk penelitian di daerah Sulawesi Tengah sebagai salah satu syarat untuk me- nyelesaikan skripsi. Saya ikut proyek dosen di Toili selama sembilan bulan untuk mengembangkan daerah transmigrasi", terang Djagal. Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Riset di Indonesia Masih Terabaikan "Seperti yang kita ketahui, kaum transmigran itu memiliki tingkat pen- didikan yang rendah. Pengetahuan mereka dalam mengolah sumber daya alam pun juga masih rendah," ujarnya. Selama penelitian tersebut, ia pun tidur bersama kaum transmigran untuk mengintrodusir teknologi pengolahan hasil pertanian, salah satunya dalam cara pembuatan tempe atau kerupuk yang baik dengan menggunakan sumber daya alam lokal sehingga nantinya bisa tumbuh men- jadi industri kecil. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr yang kini memangku jabatan Deputi Peng- kajian Strategik Lemhannas RI merupakan mantan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 49 Lemhannas RI. Sebelum berdinas di Jakarta, beliau beraktivitas di Yogyakarta dengan jabatan terakhir sebagai dekan di fakultas teknologi pertanian di Universitas Gadjah Mada. "Setelah berkembang jadi industri kecil, mereka bisa berjualan dan me- ningkatkan pendapatannya. Ternyata, setelah berjalan beberapa puluh tahun, 54
Seputar Kita sekarang saya dengar daerah Toili itu menjadi lumbung pangan. Industri kecilnya juga maju. Dan mereka yang mengadopsi teknologi pengolahan hasil pertanian tersebut sekarang berkembang dan menjadi industri kecil dan taraf hidupnya juga lebih baik karena adanya penambahan penghasilan," ujarnya. "Setelah lulus S-1 tahun 1984, saya pun bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di perusahaan makanan kaleng yang juga masih berlokasi di Jawa. Waktu itu saya di- tempatkan pertama kali di Bandung, kemudian di Bali, Wonosobo, dan yang terakhir di Yogya kembali, pulang kampung," ujarnya. Selain menyediakan jamur yang dikalengkan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor, pabriknya yang terdapat di Bandung juga me- nyediakan bahan makanan untuk konsumsi TNI di Timor-Timur. jagung dan "Setelah penempatan di Yogya, mulai timbul kekhawatiran bahwa kalau saya di swasta terus, keinginan untuk menjadi guru bisa tidak tercapai. Kebetulan waktu itu di UGM ada lowongan. Saya ikut seleksi dan lolos. Tak lama kemudian saya mendapat tugas belajar untuk studi S-2 di Hiroshima University, Jepang dengan beasiswa dari Bank Dunia. Keinginannya untuk menjadi guru, sebagaimana yang diakuinya, adalah masalah panggilan jiwa. "Kebetulan ibu saya guru SD. Bagi saya seorang guru atau dosen itu adalah seorang yang diberi kebebasan luar biasa untuk mengembangkan ilmu, baik itu ilmu untuk ilmu maupun ilmu untuk masyarakat, aplikasinya itu tanpa batas," jelas pria yang istrinya juga berprofesi sebagai dosen UGM ini. sebagai guru, kita bisa mengembangkan sumber daya manusia, dan bisa mengem- bangkan negara secara lebih luas lagi. Walaupun kenyataannya waktu itu gaji saya di swasta sudah lima kali lipat gaji seorang pegawai negeri. Namun tidak ada penyesalan sama sekali," ujarnya mantap. "Dengan berprofesi "Bekerja itu tidak hanya tentang rupiah, tapi kepuasan jiwa juga. Dengan gaji pertama, memang sudah bisa beli motor saya yang pertama itu, walaupun motor bekas," tuturnya bangga. "Tapi ternyata dengan men- jadi dosen, saya bisa melanjutkan studi S-2 dan S-3 di luar negeri. Kalau di swasta belum tentu," tambahnya. "Selesai S2, saya mulai berpikir mencari beasiswa S3 di sana. Mumpung Jepang waktu itu masih kebanjiran uang. Setelah mencari-cari beasiswa, akhirnya dapat dari salah satu founda- tion di sana, yaitu Tokyo Foundation. Jadi totalnya saya di Jepang se- lama enam tahun," katanya. "Saya berangkat ke Jepang April 1987 saat berumur 27 tahun, dan kembali ke Indonesia pada April 1993. Selesai S-3, saya kembali ke kampus UGM, dan mengabdi sampai sekarang ini," ucap guru besar yang masih aktif mengajar ini. Pengkhususan S-2 dan S-3 saya adalah adalah pada bidang biokimia pangan (food biochemistry). Tidak banyak orang yang menggeluti bidang ini. Selama enam tahun di Jepang, Djagal hanya sekali pulang ke tanah air, yakni ketika akan menikah. "Saya selesai Master tahun 1990 ketika ber- umur 30 tahun dan ketika umur 33 tahun, saya baru pulang ke Indonesia untuk menikah. Kebetulan calon saya itu sama-sama belajar di sana, S2 dan S3 juga di sana. Jadi kebetulan, Alhamdulillah", ungkapnya. "Ada berbagai macam pendidikan tambahan yang saya ikuti, seperti pendidikan leadership for development di bawah koordinator Pak Emil Salim, di mana saya cuti selama dua tahun. Saya juga pernah ikut AMDAL. Lalu yang terakhir pendidikan di Lemhannas RI. "Sebelum menjabat sebagai Deputi Pengkajian Strategik di Lemhannas, secara struktural saya pernah men- jabat sebagai ketua program studi di fakultas teknologi pertanian. Kemudian sebagai ketua jurusan teknologi pangan dan hasil pertanian dan se- lanjutnya sebagai wakil dekan bidang akademik. Lalu yang terakhir sebagai dekan. Setelah jabatan Dekan selesai, saya pikir daripada saya di Yogya terus, temannya tidak nambah-nambah, saya ikut pendidikan Lemhannas dan dapat teman-teman baru dari berb- agai macam latar belakang," tuturnya. "Bayangkan dalam waktu 7,5 bu- lan, saya dapat tambahan 80 teman yang berasal dari seluruh Indonesia dan juga dari negara sahabat dengan berbagai macam bidang kerja dan latar belakang. Ada polisi, tentara, LSM, parpol, sipil dan lain sebagainya. Jadi dengan mengenal segala keraga- man itu, wawasan pun dengan sen- dirinya akan bertambah dan kita akan terbentuk menjadi orang yang lebih bijak dan lebih mengerti permasalahan- permasalahan bangsa," jelasnya. Sebenarnya Lemhannas itu mirip dengan perguruan tinggi, mengemban tiga misi, yaitu pendidikan, peng- kajian dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ranahnya sama sebetul- nya dengan dunia kampus yang saya geluti selama ini. Hasil-hasil kajian Lemhannas nantinya akan meng- inspirasi atau memperkaya materi- materi pendidikan. Juga memperkaya materi-materi yang ada untuk pe- mantapan nilai-nilai kebangsaan. Tanpa penelitian atau pengkajian kita tak akan pernah tahu baseline dan positioning kita sekarang ada di mana, maupun kemampuan kita seberapa, atau ke depannya mau melangkah ke mana, tambahnya. Lemhannas itu kalau mau digali sebenarnya adalah tambang emas secara keilmuan. Ilmu, kalau diibarat- kan, adalah potensi, dan potensi ini bisa diubah menjadi aset melalui tulisan-tulisan. Aset kemudian diolah menjadi kapital, ujarnya lebih lanjut. Suka-duka belajar di luar negeri "Kalau studi di negara-negara maju itu banyak sukanya sebetulnya. Kalau dukanya itu kalau kangen pulang kampung, lebaran. Jepang waktu itu negaranya sudah sangat maju, sehingga sendiri. terkaget-kaget Kok negara ini bisa semakmur ini. Semuanya tertib, mulai dari per- 55
Profil jalanan kereta, semuanya teratur. Berkomunikasi juga gampang. Mau penelitian gampang. Sehingga dalam istilah saya, seolah-olah surga dunia. Betapa nikmatnya hidup di negara yang teratur seperti itu. Semuanya sudah tertata. Jadi yang muncul rasa bersyukur," ujarnya dalam. Dukanya itu kadang-kadang kita di-underestimate (red: dipandang se- belah mata) oleh teman-teman. Ada pertanyaan klise seperti, Indonesia di mana sih letaknya? Sebelah mananya Bali? Apakah kamu di sana makan nasi? Seolah-olah kita berasal dari negara antah-berantah, ujarnya sambil terkekeh. Ada satu guyonan menarik ketika saya di sana. Mereka mengatakan begini, negara kamu kan besar. Lima kalinya Jepang. Tapi dari segi kekayaan, Jepang lebih kaya dari Indonesia. Kita tukar negara yuk. Kamu dari Indonesia bawa semua kekayaan kamu ke Jepang, sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan orang Jepang dari sana ke Indonesia tidak membawa apa-apa. Semuanya ditinggal. Menghina atau menghibur itu namanya? Itu dukanya tinggal di negara maju dalam tanda kutip ya," ujarnya. "Waktu awal-awal di Jepang sempat ada pikiran untuk menetap dan bekerja. Tapi kemudian saya pikir saya ingin pulang membangun negara. Sekecil apa pun kontribusi yang bisa saya berikan. Banyak juga teman-teman yang tidak pulang. Itu manusiawi, yang penting meski secara fisik mereka di sana, tapi jiwanya tetap di Indonesia. Hubungan tetap dijaga melalui networking dan tukar informasi. Jadi brainware-nya tetap jalan. Komunitas orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri pun dibentuk melalui Indonesia Diaspora. Jadi mereka pun tetap memikirkan tentang Indonesia. Bukan malah menjual negara- nya. Nasionalisme itu tidak mesti se- lalu di bumi Indonesia, tuturnya. Hingga saat ini, komunikasi dengan kawan-kawan di Jepang masih tetap dijaga. Sebagai dosen yang masih aktif mengajar di UGM, terkadang beberapa mahasiswa bimbingan saya membutuhkan buku. Salah satu- nya buku-buku ini," ujarnya sambil menunjuk ke paket buku yang masih terbungkus rapi di salah satu pojok ruangan. Kadang-kadang mereka juga menghadiahkan saya buku. "Jadi relasi itu adalah investasi. Harus selalu di- jaga," pesannya. "Ketika kita berkunjung ke negeri orang, kita juga harus belajar budayanya, kulturnya. Kita harus amati dan pelajari menga-pa mereka bisa begitu. Supaya bisa menginspirasi kita untuk hal-hal yang positif," ungkap- nya lebih lanjut. Belajar dari Jepang "Kalau bangsa ini ingin penelitian- nya maju, maka harus memiliki sifat tiga N yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantoro, yaitu Niteni (mencermati segala sesuatunya dengan saksama, Nirokke (menirukan sesuatu berdasar- kan hasil pengamatan) dan Nambahi (melakukan improvisasi). Ketiga hal ini ternyata sudah dianut oleh orang- orang di negara maju, seperti negara Jepang," papar Djagal. Padahal pada tahun 1975 itu produk-produk Jepang masih dipandang sebelah mata. Tapi karena mereka menerapkan sifat 3 N tadi, maka lahirlah Jepang sebagai seorang pem- belajar sepanjang hayat," katanya. "Sementara kita memiliki banyak permasalahan, termasuk masalah ideologi. Mestinya masalah ideologi ini sudah selesai ketika kita sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Semuanya khatam di situ, tidak ada lagi yang ungkit-ungkit. Namun hingga kini masih juga belum selesai dan energi kita sebagai se- buah bangsa terkuras habis di situ," ucapnya dengan nada prihatin. "Di sana yang beragama Shinto menjalankan ajaran Shinto, Buddha Kristen, Islam, semuanya menjalan- kan ajaran agamanya masing-masing. Itu sudah domain pribadi. Namun, ketika mereka berinteraksi satu sama lain, maka yang berlaku adalah aturan negara. Karena semestinya agama itu mencerahkan, toh? Bukan malah membelenggu kita. Meskipun di Jepang tidak ada Pancasila, tapi nilai- nilai Pancasila sudah dijalankan di sana, ungkap Djagal. Sementara nilai-nilai kita yang sudah dikasih nama, yang dilahirkan dengan susah-payah, diramu, di- formulasikan sedemikian rupa, malah sepertinya ditinggalkan, sesal Djagal. Dunia riset dan potensi Indonesia Di negara-negara maju, riset atau penelitian itu nomor satu. Perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang atau di negara maju memiliki alokasi anggaran research and de- velopment (R & D) yang sangat besar. Hal ini berbeda kenyataannya dengan di Indonesia. "Mereka bypass saja beli lisensi, daripada mengeluarkan modal untuk riset. Padahal riset itu meru- pakan cikal-bakal dalam melakukan sesuatu," keluh Djagal. Kondisi penelitian Indonesia bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya jauh tertinggal, baik dalam hal pendanaan (financing) maupun infrastruktur. "Tapi sebenarnya dalam hal SDM (brainware) kita cukup bisa bersaing," ujarnya past. "Ketika negara ini tidak hadir dalam kegiatan penelitian-penelitian, maka akan timbul masalah. Bagaimana mungkin seorang lulusan dari Amerika, Jepang, Singapura, pulang ke Indonesia, tapi kemudian menganggur, tidak ada alat untuk meneliti. Mau pesan bahan kimia saja satu bulan, dua bulan kemudian baru datang," ujarnya masygul. "Jadi negara harus mulai me- lirik dan menyadari bahwa riset itu adalah nomor satu, tidak boleh di- abaikan. Jadi itu sesuatu yang bersifat konseptual fundamental. Nah, kemudian negara berperan untuk menggunakan hasil-hasil riset yang difasilitasinya tadi. Misalnya saya punya temuan. dari rumput laut yang menghasilkan senyawa bio- polimer bernilai ekonomi tinggi yang selama ini kita impor," papar Djagal. 56
Profil kejadian seperti ini. Sampai ada satu provinsi yang izin untuk batu baranya itu lebih luas dari provinsinya. Bayang- kan ada izin di atas kertas yang lebih luas dari wilayah yang ada?" ujar Djagal. "Kalau aktor negara maupun non-negara bersatu padu dalam satu jamaah membangun republik guna mencapai cita-cita nasional untuk membentuk negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, maka tidak ada yang mustahil. Namun sebelumnya, untuk mencapai cita-cita nasional itu butuh pem- bangunan nasional. Pembangunan nasional ini butuh ketahanan nasional yang kuat dulu. Ibarat badan, kalau tidak sehat bagaimana bisa membangun, bisa memproduksi? Jadi Lemhannas itu menjadi lembaga yang betul- betul dibutuhkan untuk membuka kesadaran anak bangsa perihal wawasan kebangsaan. "Potensi Indonesia tidak hanya rumput laut saja. Kita punya cokelat yang selama ini kita ekspor dalam bentuk biji kakao kering, dan kembali lagi ke sini dalam bentuk belgian cocholate dan diklaim sebagai cokelatnya Belgia. Mana mungkin di Belgia tumbuh pohon cokelat, wong ada salju di sana. Kopi juga begitu. Kita ekspor kopi biji kering dan kembali ke sini dalam bentuk starbuck," tambahnya lagi. Dengan demikian republik ini tidak bisa menikmati nilai tambah dari produk alamnya, ujarnya. "Republik ini, lanjutnya, adalah republik yang seksi di mata negara- negara lain dengan sumber daya alam- nya yang begitu berlimpah, letak yang strategis dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. SDM-nya juga besar. Untuk itu diharapkan adanya kesatuan dan kerja sama antara aktor negara dengan aktor non negara untuk kema- juan bangsa ini," ungkap Djagal. kita membutuhkan strong leadership, yang kemudian diikuti oleh makmum yang patuh," "Negara ujarnya. Kepatuhan kolektif kita tidak ada. Kita harusnya tidak hanya pandai dalam shalat berjamaah, tapi juga hidup berjamaah, jelas Djagal berharap. "Sampai saat ini, sumber daya alam kita di darat dan di laut di- Indonesia bukan keruk. Padahal negara yang memiliki cadangan batu bara sepuluh terbesar di dunia, tapi ekspornya paling besar. Sangat boros. China yang punya cadangan batu bara terbesar di dunia saja malah impor dari Indonesia. Mereka menyayangi alamnya. Sementara sumber daya alam kita habis dan itu juga dijual murah di bawah standar internasional. Miris, kita tidak punya kesadaran kolektif. Jadi ibaratnya ibu pertiwi itu nangis diperas dan dikuras oleh anak bangsanya sendiri," ujar Djagal prihatin. Djagal juga tidak menafikan ada- nya campur tangan asing yang ikut bermain. "Ya, mungkin ada intervensi asing. Anak bangsa disuruh bikin perusahaan batu bara, dan nanti dikirim ke negara tertentu. Banyak Republik ini sudah lelah sebetul- nya. Pertanyaanya, siapa yang mem- buat lelah. Kita sendirikah, atau pihak eksternal yang sengaja membuat lelah dengan terus menggoyang kita? Jadi kita semua harus waspada. Ini juga menjadi tugas penting Lemhannas untuk mengkaji hal tersebut. Ketahanan nasional itu penting, sama dengan ketahanan tubuh. Jika delapan gatra- nya sehat, maka akan ada suatu ketahanan nasional, lanjutnya. itu, menurutnya, juga dibutuhkan strong leadership yang juga didukung oleh makmumnya, yaitu orang yang dipimpinnya. Kalau pemimpinnya keliru, bisa diingatkan dengan cara-cara dan mekanisme yang ada. "Nikmat hidup ini kalau bisa hidup teratur. Jadi di negara- negara maju itu cirinya adalah adanya keteraturan, berkat strong leadership. Singapura dibangun Lee Kuan Yew dengan strong leadership, begitu pula Malaysia oleh Mahathir. Mesti begitu dulu kalau republik ini mau maju, pungkas Djagal menutup pembicaraan. Selain 57
Profil Ni Putu Nala Krisdiani, S.IP, M.Sc. Bagi Saya, Hidup itu seperti Universitas karena istri pertamanya itu pesawat terbang F 27, ujar wanita yang akrab disapa Nala ini. Nala adalah salah satu karyawati Lemhannas RI yang bertugas di Biro Kerjasama, Sekretaris Utama Lemhannas ia bertugas di Direktorat Pengkajian Internasional RI. Awalnya, ia sama sekali tidak pernah berfikir menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Nala berkisah, setelah selalu mengisi kegiatan dengan berbagai kursus. Kemudian Nala bekerja di perusahaan swasta, bidang asuransi perbankan. Setelah beberapa tahun kerja, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi pramugari, profesi yang sangat ia cita-citakan sejak kecil. RI, sebelumnya Lemhannas kuliah, lulus ia Secara diam-diam, Nala mulai ikut tes seleksi menjadi pramugari sebuah maskapai penerbangan internasional di Jakarta. Lolos seleksi demi seleksi, dan tinggal tahap akhir dari proses tersebut, rupanya calon suaminya saat itu tidak mengizinkan ia untuk menjadi pramugari dengan beberapa pertimbangan. Hidup adalah pilihan. Pilihan dari beragam konsekuensi yang akan kita terima dari berbagai pertimbangan yang kita putuskan. Seperti Ni Putu Nala Krisdiani, baginya, memilih menjadi seorang istri tentara membuat ia paham setiap konsekuensi, bahwa panggilan tugas suami tercinta adalah wujud bakti terhadap negara. "Sejak saya kenal suami, saya sudah menyadari resiko menjadi seorang istri tentara, apalagi dia seorang penerbang, saya harus siap menjadi istri keduanya, Nala kemudian melamar pekerjaan lagi logistik ekspor- ke perusahaan impor internasional. Beberapa bulan menikah, Nala dinyatakan hamil anak pertama. Menjalani kehidupan sebagai seorang istri, ibu dan wanita karir sempat membuat Nala dilema, akan tetapi akhirnya ia memilih fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga. Hal inilah yang membuatnya memilih resign dari pekerjaan. Setelah menikah, Roda kehidupan terus berputar, menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita tidak pernah bisa mengelak dari takdir. Tahun 2009, sang suami gugur dalam operasi misi terjun payung di Bandung, dalam menjalankan tugas baktinya sebagai prajurit TNI. Nala merasakan saat itu kondisinya cukup lemah, karena kehilangan orang yang ia cintai di usia perkawinan mereka yang relatif baru. "Saya selalu teringat kata-kata beliau, siapkah kamu menjadi seorang istri tentara? Saya tidak pernah lupa itu. Kenangan bersama suami ia rasakan begitu indah dan dalam, "Beliau orang yang sangat baik, dan sayang sama anak-anak, selalu tanggung jawab terhadap setiap tugas yang dia emban. Tuhan telah memberikan kado terindah dalam hidup saya," kenang Nala. "Segala yang kita miliki, semua akan kembali kepada Tuhan. Dia Yang Maha Tau apa yang terbaik untuk kita," kata perempuan yang lahir pada 7 April ini. "Saya ikhlaskan semua, saya sudah benar-benar ikhlas terhadap apapun rencana Tuhan untuk saya," ujarnya lagi. Nala menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hidupnya dari awal untuk menjadi pribadi yang kuat. Ia berkisah, saat menjajaki kehidupan mahasiswa, ia kehilangan Ibu yang sangat ia cintai. Peristiwa tersebut terjadi pada 1996 kala Nala berkuliah di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta. Di akhir masa perkuliahan, tepatnya tahun 2000, Nala kembali mendapat cobaan dengan meninggalnya sang papa. "Saya sebetulnya sangat manja sama orang tua, karena saya anak terakhir dari lima bersaudara, kepergian mereka, membuat saya sangat sedih," katanya menjelaskan. Untuk kembali produktif, Nala mencoba menata hidup kembali. Dalam waktu yang ia kemudian diterima di salah satu perusahaan swasta dengan posisi supervisior. Menurut Nala, pekerjaan barunya itu membutuhkan intensitas yang tinggi, butuh banyak waktu untuk keluar kota, harus bangun sepagi mungkin pulang malam. Sementara itu, ia juga harus memikirkan pertemuan kualitas dengan anak-anak. singkat, dan (orang tua tunggal) membuat wanita pengagum Corazon Aquino ini harus pandai menerapkan berbagai peran. Menjadi single parent 58
Profil Ia harus bisa menjadi ayah dan ibu sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. "Saya harus bisa jadi guru, jadi dokter, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, dan juga harus bisa menjadi figur ayah bagi mereka, intinya saya harus bisa menjadi teladan mereka" jelas Nala dengan optimis. Wanita penyuka aerobic ini menyadari bahwa terlalu dini bagi anak-anaknya ditinggal seorang ayah, mereka tetap butuh sosok dan figur itu agar selalu ada. Intensitas pekerjaan yang amat padat, disadari Nala sedikit menghambat berbagai peranan yang harus ia jalani. Di tengah keadaan tersebut, Nala mendapat tawaran dari seorang rekan baik suaminya untuk mengikuti seleksi tes PNS. "Awalnya saya ragu, namun keraguan itu saya buang jauh dan saya yakin kalau memang ini yang terbaik, maka saya akan masuk PNS," ujarnya. untuk Setelah melalu serangkaian tes dan seleksi, ia diterima di Lemhannas RI. Menyadari bahwa ketika masuk PNS usianya tidak lagi muda seperti teman-teman PNS yang ia semakin bersemangat untuk menata kehidupan karirnya dengan hal-hal yang membangun. Nala menyadari bahwa ia tidak bisa berleyeh-leyeh Ia selalu dalam masalah waktu. mengambil positif apapun yang datang padanya. "Di Lemhannas, saya ikut program S2, saya berfikir, ini sudah sedemikian baik memfasilitasi stafnya untuk berkembang, maka saya ikut program ini sampai selesai," katanya. Nala mengikuti program beasiswa Lemhannas RI dengan mengambil studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2011 hingga 2013. lain, kesempatan lembaga Juli 2014, Nala men- dapatkan kesempatan untuk melakukan short course (kursus singkat) selama 3 bulan ke (Institute of ISEAS Southeast Asian Studies) Singapura riset rangka melakukan dalam dan penelitian. Mengurus sendiri keperluan selama di Singapura, tidaklah mudah. Di sana, Nala tinggal di House Development Building Pada (HDB), bersama orang Korea dan India. Kondisi seperti ini membuat Nala harus bisa beradaptasi dengan budaya yang berbeda. tema penelitian, Nala mengambil setting penelitian di Pulau Bintan. Pemilihan Pulau Bintan menurut Nala karena ini Pulau Bintan dikenal selama sebagai daerah penghasil beberapa macam tambang, akan tetapi masih harus terus dipoles potensi-potensi wisatanya. Ia merasa pemilihan tema dampak pariwisata di Pulau Bintan terhadap kehidupan masyarakat di sana akan menjadi sesuatu yang menarik, dan ia harapkan nantinya bisa bermanfaat . Setelah menentukan Wanita yang pernah menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian ini berujar bahwa ia mendapat berbagai kemudahan selama tinggal di Singapura. "Saya menerima banyak kemudahan selama menyelesaikan tugas saya di sana, misal saat saya ingin melakukan penelitian di Pulau Bintan, Ketua Dinas Parisiwata di sana sangat menyambut baik saya, itu suatu kemudahan bagi saya dari yang sebuah pertemanan baik, saya merasa sangat kaya akan pengalaman karena punya banyak relasi yang mendukung penelitian saya tersebut," kenang Nala. "Ketika di sana saya merasa cara berfikir, sikap, cara pandang orang Singapura terhadap berbagai fenomena amat luas, mereka suka membahas isu-isu yang strategis, mereka sangat berfikiran maju dan disiplin dalam setiap tugas," ujar wanita penyuka olahraga renang ini. Nala juga mengakui, selama di ia banyak mengikuti Singapura, diskusi dengan tema-tema yang aktual dan berbobot. Tekanan dalam bekerja (working pressure) di sana sangat tinggi. "Saya melihat mereka bekerja dengan sangat bertanggung jawab, tidak ada satu hari dilalui tanpa adanya satu produk atau progress yang dihasilkan" tambahnya. Tiga bulan merasakan hidup di Singapura, Nala merasakan banyak pengalaman unik. Ia menilai, Singapura sebagai negara kecil yang amat maju dalam banyak sisi. "Pemerintah mengatur keadaan dengan sangat tertib dan disiplin," ujar Nala. Hal yang paling menarik yang ia mengunjungi daerah Punggol, di sana terdapat water way yang dilengkapi dengan one stop entertaintment, sehingga seluruh keluarga dapat raya sangat menikmatinya. Jalan lancar dan tetapi menurutnya, setiap MRT (Mass Rapid Transportation) selalu dihubungkan dengan pusat perbelanjaan, sehingga serasa memacu kita untuk belanja. "Mungkin di sana memang surga bagi para pekerja untuk selanjutnya berbelanja," ujar Nala sambil tertawa. Nala belajar lagi menggerakkan anggota tubuh karena harus sering berjalan kaki, dan naik turun bis. Ia merasakan nyaman kondisi meskipun naik kendaraan umum. Hampir di setiap tempat dipasang CCTV, sehingga ia merasa aman, "mungkin memang negara ini dibuat seaman dan senyaman mungkin, semoga Indonesia bisa perlahan meniru keteraturan yang ada di sini, harapnya. ia temui adalah ketika tertib, akan Di Singapura, yang sangat Nala menilai secara substantif semua hal selama ia berada di ISEAS berjalan lancar. ISEAS dikenal lembaga bergengsi di sebagai rutin menulis Singapura, mereka jurnal perspektif, majalah serta buku. "Kita harus bisa belajar dari ISEAS, terutama kinerja dan kemampuan penelitian", ujarnya dengan semangat. internasional, Hingga detik ini, Nala menyadari betul hidup itu harus selalu diisi dengan perjuangan. "Bagi saya, hidup itu seperti di Universitas, karena banyak hal yang harus kita pelajari, kita tekuni, dan bertemu dengan beragam persoalan yang kompleks. Selalu saya sisipkan dalam doa: jangan singkirkan gunung Tuhan, itu di hadapanku, tetapi berilah aku kekuatan untuk melewatinya, dan biarkan semua indah pada waktunya. Saya harus bisa menjalani semuanya dengan jujur, semangat, tegar dan ikhlas," pungkas Nala menutup pembicaraan. 59
Suara Alumni Dr. Panutan Sakti Sulendrakusuma, SE,MT, Akt. Taprof Bidang Ekonomi Lemhannas RI Alumni PPRA XLVI Pemerintah Juga Perlu Menyokong SDM Kemaritiman Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia ter- kesan sederhana, tetapi dibalik itu ada beban tanggung jawab yang sangat besar dan kompleks. Melalui konsep tersebut, Indonesia mencoba untuk kembali ke jati diri bangsa sebagai bangsa bahari yang tidak lagi memung- gungi laut. Menurut Dr. Panutan Sakti Sulendrakusuma, S.E, M.T, A.K.T, poros maritim dunia dipandang sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir harga logistik sehingga dis- paritas harga antara satu pulau dengan pulau yang lain tidak mengalami perbedaan yang mencolok. Jika harga murah, konsumsi masyarakat tinggi sehingga daya beli masyarakat meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan ber- bagai infrastruktur yang harus segera dibangun, misalnya pelabuhan dan jalur pelayaran/toll laut. Di samping itu, infrastruktur yang merata juga diper- lukan untuk menghindari disintegrasi bangsa. Dengan pembangunan yang merata di semua wilayah Indonesia, ketahanan nasional akan menjadi kokoh. Dengan keta- hanan nasional yang kokoh, diharapkan tidak ada lagi ala- san tidak diperhatikannya penduduk di perbatasan yang memicu konflik disintegrasi bangsa. Ilmu ekonomi yang biasa: bangunlah di temnpat yang menghasilkan laba tinggi, yakni tempat yang banyak epnduduknya. Pembangubnan infrastruktur harus dikait- kan dengan kebijakan kependudukan misalnya kebijakan transmigrasi. Harus diikuti juga dengan kebijakan kultural dan politik.infrastruktur bukan hanya amsalah pembangu- nan, namun juga harus memikirkan aspek lainnya. Selain infratruktur, pemerintah juga perlu memberi- kan sokongan SDM kemaritiman, misalnya nelayan. Peme- rintah perlu menjamin hasil tangkapan nelayan dengan menyediakan pasar khusus. Adanya tengkulak-tengkulak penguasa pasar ikan juga harus ditertibkan sehingga ne- layan bisa meraup keuntungan lebih banyak. Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan pengalihan dari subsidi minyak ke alat-alat perlengkapan enlayan, misalnya sep- erti mesin, kapal, tempat penyimpanan ikan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Laksamana Muda TNI Siwi Sukma Adji. Alumni PPRA XIX Potensi Sumber Daya Laut Dapat Memberikan Kesejahteraan bagi Rakyat Sebagai bangsa yang memiliki luas wilayah laut lebih dari dua pertiga dibandingkan dengan wilayah daratan, ga- gasan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah sangat tepat. Potensi sumber daya laut yang sangat besar harus di- gali, dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan arif sehing- ga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Menurut Laksda TNI AL Siwi Sukma Adji, kunci stra- tegi dalam mencapai Indonesia sebagai poros maritim 60
Suara Alumni dunia adalah kemampuan pembiayaan atau pengangga- ran di sektor maritim. Sejauh ini, strategi yang dilakukan oleh pemerintah yakni subsidi BBM yang dananya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pen- dukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, infrastruktur seperti pelabuhan sangatlah penting mengingat adanya lebih dari 1.700 pu- lau di Indonesia. Dengan adanya pelabuhan yang terse- bar di wilayah Indonesia, satu pulau dapat terkoneksi dengan pulau-pulau lain sehingga dapat menekan dis- paritas harga antara Indonesia bagian Barat dengan Indo- nesia bagian Timur. nyak masyarakat di pinggiran laut malah memunggungi laut karena belum melihat laut sebagai sumber kehidu- pan yang dapat meberikan kesejahteraan. Mindset kultur bangsa harus dibangun, salah satunya melalui bidang pendidikan yang menjadi ujung tombak atau pilar pem- bangunan mindset kultur bangsa maritim. "Kita tahu berapa persen lembaga penelitian, tenaga ahli penelitian di bidang maritim masih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan luas wilayah. Ahli-ahli di bi- dang riset atau kelautan harusnya ada di Indonesia, bukan di bangsa lain," pungkasnya. Faktor terpenting yang harus diperhatikan Menurut Laksda TNI AL Siwi Sukma Adji yakni sumber daya manu- sia dalam kaitannya dengan mindset kultur bangsa. Ba- Selain itu budaya cinta laut juga harus dibangun, mulai dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Tanpa dukungan seluruh komponen bangsa, Indonesia sebagai poros maritim dunia takkan terwujud. Mayjen TNI (Purn) Mar. Eddy Oetomo S.H. Tenaga Professional Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI Alumni KRA 35 Menjamin Keamanan Alur Laut Kepulauan Pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tan- tangan guna memaksimalkan upaya pemberdayaan po- tensi maritim yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah pemberian jaminan keselamatan pelayaran bagi semua kapal yang berlayar di wilayah perairan nasional. "kita ha- rus mampu menjamin keamanan alur laut kepulauan kita untuk keselamatan berlayar," demikian dikatakan oleh Tenaga Profesional bidang Wawasan Nusantara Lemhan- nas RI Mayjen TNI (Purn) Mar. Eddy Oetomo S.H. kepada Swantara. Bila pemerintah mampu memberikan jaminan kes- elamatan pelayaran nasional, Eddy yakin semua potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia dapat diberdayakan semaksimal mungkin, termasuk potensi sumber kekayaan alam yang ada di laut. "Pertama, semua potensi jasa mari- tim dok-dok kapal, bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan yang Kedua, arus transportasi penduduk termasuk barang, bisa terangkut dengan kapasitas yang lebih besar," pungkas Eddy. Dari sini, sebagai Selanjutnya, Eddy Oetomo mengimbau agar peme- rintah sedianya membangun sebuah pusat pemantauan jalur pelayaran nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia. Pusat pemantauan tersebut nanti- nya dapat berfungsi untuk menginformasikan seluruh po- sisi kapal yang sedang berlayar di perairan Indonesia. "Kita bisa memerintahkan kapal terdekat untuk menuju ke po- sisi kapal yang kecelakaan di laut, atau tenggelam," Jelas Alumni KRA 35 Lemhannas RI ini. lembaga strategis pemerintah Lemhannas RI dapat berperan serta memberikan ber- bagai pandangan kepada calon-calon pemimpin nasional, sekaligus meyakinkan kepada masyarakat untuk bersama- sama mewujudkan gagasan poros maritim dunia. "Bangsa kita mampu lho. Tinggal ada kemauan atau tidak, ada niat atau tidak, bersama-sama pemerintah menjadikan Indo- nesia sebagai poros maritim," tutup Eddy. 61
Resensi Buku Resensi Buku Judul : Peradaban Atlantis Nusantara: Berbagai Penemuan Spektakuler yang Makin Meyakinkan Keberadaannya : Ahmad Y. Samantho : Ufuk Press : 2011 Penulis Penerbit Tahun Terungkapnya Misteri Negeri Atlantis di Kepulauan Nusantara Membicarakan mengenai Atlantis seolah memang tidak akan pernah ada habisnya. Atlantis sendiri secara tidak langsung melambangkan masyarakat utopis yang luar biasa ideal, dan inilah sebabnya peradaban ini men- jadi salah satu yang paling menarik untuk terus diteliti dan diperbincangkan. Tempat ini disebutkan pertama kali oleh filsuf Plato dari Yunani Kuno sekitar abad 4 SM, dan sampai sekarang tidak kurang dari 500 buku dan film telah ditu- lis dan diangkat b e r d a s a r k a n benua legenda- ris yang konon d i t e n g g e l a m - kan di dasar sa- mudera. Selain ke- b e r a d a a n n y a s e o l a h y a n g "ada tapi tiada", kontroversi ini juga berkaitan dengan letak s e s u n g g u h - nya dari benua diteng- yang gelamkan ini. sendiri Plato dalam karyanya and Timeaus Critias (ditulis pada 360 SM) menjelaskan bahwa pulau Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules (yang selama ini dianggap sebagai semenanjung Gibraltar karena menghadap langsung ke samudra Atlantik). Pulau makmur ini tenggelam ke laut hanya dalam waktu satu malam akibat hukuman para dewa yang murka kepada penduduk Atlantis. Entah Atlan- tis versi Plato ini hanya melambangkan suatu konsep Phi- losopher King dalam Republic-nya, ataukah dulu Atlantis ini memang benar-benar ada, yang jelas pencarian terha- dap lokasi Atlantis tidak pernah berhenti. Beragam dugaan tentang letak tepat dari benua At- lantis pun bermunculan. Berbagai klaim dan perkiraan diajukan, di antaranya di Samudra Atlantik, di laut Med- iterania, di pulau Siprus, hingga di laut Karibia di benua Amerika. Masalahnya, pada masa Plato (dan juga pada masa Herodotus dan Aristoteles), Atlantik digunakan un- tuk merujuk pada seluruh samudra atau lautan di seluruh dunia. Bahkan, Plato merujuk kata "Atlantik" ini kepada Samudra Hindia sekarang. Seolah semua kontroversi itu belum cukup, pada tahun 2005 seorang profesor geologi dari Brazil yang bernama Prof. Dr. Aryo Santos meluncur- kan bukunya Atlantis, the Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization (buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Ufuk) yang tidak kalah menghebohkan du- nia. Santos, melanjurkan hipotesis Oppenheimer, menga- jukan klaim bahwa Atlantis itu terletak di Nusantara, te- patnya di paparan Sunda atau laut dangkal antara pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan India. Buku Peradaban Atlantis Nusantara karya Ahmad Y. Samantho dan Oman Abdurahman ini ibarat bunga ram- pai yang sangat komprehensif untuk menguak misteri keberadaan benua Atlantis, terutama kaitannya dengan klaim bahwa Atlantis dulunya memang berada di Nusan- tara Purba. Buku ini juga mengungkap kecenderungan kontro- versial berbagai sarjana dan pemikir dunia Barat yang kini telah berpaling dan berupaya menengok kembali kepada Nilai-nilai dan Tradisi Luhur Ilmu Pengetahuan dan Ke- arifan Timur sebagai suatu "Jalan Alternatif" dalam me- nyongsong "Fajar Kebangkitan Spiritual Dunia Baru" di Milenium ketiga di Timur. Hal ini diyakini sebagai solusi terbaik untuk menanggulangi krisis multidimensional global umat manusia saat ini, melalui jalan kembali ke ajaran Pancasila, berdasarkan kesadaran penuh dan ke- arifan "Bhineka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrua" ("Keaneka-ragaman dalam Kesatuan 'sumber dan Tempat Kembali', dan Tiada Kebenaran yang Mendua"). Kenyataan bahwa sebuah peradaban besar pernah mengambil tempat di bumi Nusantara kini bukan hanya cerita belaka. Berbagai penemuan spektakuler dan men- cengangkan terbaru, diungkap dalam buku ini. Penulisnya adalah orang Indonesia, dan pembahasannya pun dikait- kan dengan beberapa teks yang termuat pada Kitab Suci. Sehingga siapa pun yang membacanya dapat mengambil manfaat besar dari berbagai sudut pandang. Sangat Leng- kap, dan sesuatu yang direkomendasikan untuk dibaca. Ditemukan: • Piramida di Jawa Barat yang lebih besar dari piramida Mesir Situs Gunung Padang di Cianjur Situs Batujaya di Kerawang-Bekasi Situs Pasemah di Pagar Alam, Sumatra Relief-relief di Candi Penataran, Blitar. Berbagai situs purba yang belum tereksplor •	•	•	• dari berbagai sumber 62
Sosok Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta Perubahan Bagi Jakarta Sosok Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang satu ini berani tampil beda dari para walaupun berasal pendahulunya, dari kalangan minoritas, namun demikian Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. atau yang lebih akrab disapa Ahok, merasa terus berjuang menohok bagi siapa saja yang melanggar aturan. tak gentar Lahir dari keluarga yang dikenal dermawan di kampungnya, Ahok merasa terinspirasi dengan nasehat sang ayah Indra Tjahaja Purnama yang dikenal dengan nama Kim Nam untuk terjun langsung kedunia politik pada tahun 2003. "Jika seseorang ingin membagikan uang Rp 1 Milyar kepada rakyat masing-masing Rp 500 ribu rupiah, dan uangnya hanya cukup dibagi untuk 2000 orang saja. Tetapi jika uang tersebut dipakai untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat," kata Indra seperti ditirukan Ahok. "Sedangkan APBD kabupaten Belitung Timur saja mencapai 200 milyar pada 2005," sambung Ahok. Tekadnya yang bulat, bermodal keyakinan pepatah leluhur bahwa "Orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (Kong Hu Cu)", untuk terus membantu kaum tertindas. Ahok kemudian bergabung ke Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) besutan Almarhum Dr. Sjahrir. Dengan kendaraan politik PPIB, Ahok mulai menguji peruntungannya untuk bertarung di gelanggang Pemilu 2004, untuk merebut posisi sebagai anggota DPRD. Hingga akhirnya Dewi Fortuna berpihak kepadanya, sehingga dirinya berhasil masuk dalam Gedung Parlemen Kabupaten Belitung. Integritas sebagai wakil rakyat mulai dipertontonkan, dengan meno- lak ikut ambil bagian dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif. Disinilah kemudian politisi muda kelahiran Manggar, Belitung Timur dikenal sebagai sosok bersih, dan berani secara terbuka jujur langsung menerima konstituennya demi sebuah aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Dukungan dan kecintaan ma- syarakat daerahnya untuk terus berbakti kepada tanah kelahirannya, mendorong Ahok untuk maju di gelanggang pertarungan Pilkada 63
Sosok Kabupaten Belitung Timur. Walaupun dirinya baru 7 bulan mengabdi sebagai anggota DPRD, tetapi tampuk kekuasaan tertinggi di kabupaten penghasil timah berhasil Ahok raih, dengan peraihan suara yang cukup fantastis yang diraih untuk ukuran kaum minoritas yakni 37,13 persen. Keberhasilannya ditempuh me- lalui cara kampanyenya pun unik, yak- ni mengajar dan melayani langsung masyarakat dengan memberikan nomor Handphonenya yang biasa dipakai untuk berkomunikasi sehari- hari. Dan cara ini pun cukup ampuh dan sudah dibuktikan sendiri saat dipraktekkan kembali untuk maju pada Pemilihan Gubernur yang ber- pasangan dengan Joko Widodo, yang kini karier politiknya melesat menjadi Presiden RI Ke 7. Sebagai Bupati Ahok dikenal sebagai penggagas pelayanan kese- hatan gratis, sekolah gratis sampai jalan tingkat SMA, pengaspalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainnya. "Prinsip yang saya anut sangat sederhana, jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus,' ujar Ahok. Selain itu Ahok juga dikenal se- bagai sosok pejabat anti suap, prinsip hidup yang tetap dipertahankan jadi pejabat. Menurut sebelum Ahok, kalau pejabat sudah bisa disuap maka hidupnya selalu diatur oleh pemberi suap. "Prinsip ini saya Tiongkok pertahankan, mengatakan penyuap bakal takut pada pejabat yang tak mau disuap," kata Ahok enteng. pepatah Tak puas sebagai bupati, Ahok mundur sebagai bupati dan kembali mencoba uji peruntungan dengan bertanding di Pilgub Bangka Belitung tahun 2007 walaupun jabatan sebagai bupati baru 19 bulan diembannya. Kesuksesan sebagai bupati di Beli- tung Timur menjadi modal untuk menghantarkannya pada pemilihan Gubernur. Alasan Ahok maju karena dirinya ingin kewenangan yang cukup besar dalam membuat kebijakan demi kesejahteraan masyarakat da- erahnya. Namun sayang, Ahok tak berhasil meraih impiannya, karena banyaknya manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Kegagalan Ahok menduduki orang nomor satu di Provinsi Bangka Belitung, tak lantas membuat dirinya patah arang dan meninggalkan dunia politik. Pemilu legislatif 2009, lagi- lagi dia mencoba maju sebagai caleg, namun dengan kendaraan partai yang berbeda, yakni Partai Golkar. Meski awalnya Ahok diposisikian di nomor urut keempat dalam daftar caleg, tetapi dirinya berhasil mendapatkan suara terbanyak dan berhadiah kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Pengabdiannya sebagai wakil II. rakyat yang duduk di Komisi Ahok pun terus berkarya demi 64
Sosok kesejahteraan rakyat, dirinya dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang vokal, berhasil menelurkan model standard baru bagi anggota- anggota DPR lain dalam anti-korupsi, transparansi dan profesionalisme. Dan dirinya juga dikenang sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang mau- pun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan dapat dengan mudah diakses melalui website pribadinyanya. Sedangkan tenaga ahlinya yang diperbantukan bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan ma- syarakat. Pada tahun 2006, Ahok dino- batkan oleh Majalah Tempo sebagai tokoh yang salah satu dari 10 mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indo- nesia. Karier politiknya meroket di tahun 2012, saat terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 mendampingi Gubernur DKI Joko Widodo. Sebagai wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, namun keberanian Ahok patut diacungi jempol karena tak segan dirinya berseberangan dengan partai yang itu. "Saya kecewa mengusungnya dengan Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saya tidak mau menjadi budak DPRD," tegas Ahok. Sosok Ahok yang keras dida- patnya dari didikan ayahnya, almarhum Indra Tjahaja Purnama. Tak bosan sang ayah untuk selalu mengingatkan Ahok kecil untuk bela-jar keras dan tidak terlena dengan yang melekat pada dirinya yang diberikan segala fasilitas orangtua. "Ayah saya sebenarnya biasa saja. Saat kecil kan, saya sering dibilang kamu itu orang paling pintar di kampung kita, tapi masih banyak orang yang lebih pintar yang melebihi kamu. Kalau kamu juara ya enggak heran, karena makannya susu-keju-telur, sepatunya kickers, tidurnya pakai piyama. Tapi temanmu yang makannya cuma singkong, minumnya teh manis, kalau bisa juara 2-3, berarti dia sebenarnya bisa lebih pintar dari kamu kalau makan kayak kamu,"kata Ahok Kini Ahok, berganti posisi seba-gai Gubernur DKI ke 14 menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI Ke 7 hingga tahun 2017. terus bekerja demi perubahan bagi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, dan tak segan bertarung menaklukkan masa- lah yang kerap timbul di Jakarta, dan membawa kesejahteraan bagi warga Jakarta. Dirinya berjanji akan 65
Serambi Monas Alkisah di suatu negeri, terdapat sebuah nelayan perkampungan yang terletak tidak jauh dari bibir pantai. Perkampungan itu bernama Desa Elok. Kebanyakan penduduk Desa adalah pelaut-pelaut ulung yang tersohor hingga ke seantero negeri, bahkan mancanegara. Kea- hlian pelaut-pelaut Desa Elok dalam melaut, menjadikan perkampun- gan tersebut sebagai sentra peng- hasil ikan terbesar di seluruh negeri. yang saudagar-saudagar Banyak datang untuk memborong ikan hasil tangkapannya. Hingga tak ja- rang pula penduduk desa tetangga yang datang untuk berguru kepada pelaut-pelaut Desa Elok, dengan ha- rapan agar kelak dapat memiliki ke- ahlian dalam berlayar mencari ikan. Tak dinyana, anugerah Tuhan yang diberikan dalam bentuk keahli- an melaut, tidak serta merta mem- buat penduduk Desa Elok menjadi kaum yang pandai bersyukur. Alih- alih mensyukuri bakat alam yang di- berikan oleh Sang Maha Kuasa, me- reka justru tidak pernah merasa puas dengan hasil tangkapannya. Mereka tidak segan-segan merusak biota laut dengan menggunakan bahan pele- dak. Saling sikut dan saling iri di an- tara mereka pun menjadi hal yang lumrah. Tetangga, mereka anggap saingan, Kawan mereka anggap la- wan. Merusak perahu milik tetangga, merobek jaring milik kawan, serta sa- ling fitnah, adalah hal yang biasa ter- jadi di Desa Elok. Mereka pun jumawa apabila mampu membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah ruah. Di tengah-tengah penduduk Desa Elok yang penuh dengan nafsu duniawi tersebut, hiduplah seorang pemuda bodoh yang senantiasa menjadi bahan olok-olok penduduk Desa. Pemuda itu tak memiliki penge- tahuan yang cukup dalam melaut. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau mengajaknya melaut bersama- sama. Syahdan, mereka mengucilkan pemuda itu hanya karena bodoh. Berbekal perahu kecil, pemuda itu hanya melaut di sekitaran pantai. Saling Menghargai Hasil tangkapannya sedikit, itu pun hanya ikan-ikan berukuran kecil, lan- taran dia hanya menggunakan jaring seadanya. Tidak seperti kebanyakan penduduk Desa Elok yang menggu- nakan pukat harimau. "Hei pemuda bodoh, berapa ton ikan yang sudah kau dapat hari ini? Lebih baik hasil tangkapan itu kau berikan kucing saja..," ujar seorang nelayan yang berpapasan dengan pemuda bodoh itu seraya tertawa dengan temannya. Mendengar ocehan tersebut, pemuda bodoh itu pun sumringah, "kucingku pasti senang sekali..," ucap pemuda bodoh itu tanpa merasa bahwa dia sedang diperolok. Hari demi hari, lambat laun hasil tangkapan ikan penduduk Desa Elok semakin berkurang jumlahnya. Hal ini dikarenakan begitu masifnya peng- gunaan peledak dalam mencari ikan. Selain itu, banyak perahu dan jaring ikan yang rusak, akibat saling sikut di antara mereka. Hingga kemudian mereka pun jarang melaut. Saudagar- saudagar yang biasa membeli ikan di Desa Elok juga berkurang. Situasi demikian membuat pelaut-pelaut menjadi gundah gulana. Tetapi situasi ini tidak men- erpa si pemuda bodoh. Setiap hari dia tetap berangkat melaut dengan senyum yang merekah. Justru dia terheran-heran melihat banyak tet- angganya yang tidak melaut. "Hei pemuda bodoh, untuk apa melaut di sekitaran pantai yang ikannya tidak melimpah ruah?" tanya tetangganya. ikutlah denganku..," "Banyak, kau balas si pemuda bodoh dengan raut optimis. "Ahh tapi perahu kau ke- cil, tidak mungkin aku ikut..," timpal tetangganya dengan sedikit gengsi. "Masih bisa untuk satu dua orang..," ujar si pemuda bodoh meyakinkan. Akhirnya si pemuda bodoh itu pun pergi melaut bersama tetangganya yang congkak. tetangga yang congkak tersebut ketika si pemuda bodoh membawanya ke tempat biasa dia mencari ikan. Terum- bu karang di tempat itu masih lestari, banyak pula ikannya. "Hei pemuda bodoh, banyak sekali ikan di sini, tapi Betapa terkejutnya 66
Serambi Monas kenapa kau selalu pulang dengan hasil tangkapan yang sedikit?" tanya si tetangga congkak. "Aku cuma pu- nya jaring ini, lagipula aku tidak tahu cara memakai pukat harimau..," jelas si pemuda bodoh. "Ayo kita pulang dan mencari pukat harimau..," ujar si tetangga congkak. "Tidak usah, hasil tangkapanku dengan jaring ini lebih dari cukup, bahkan kita bisa mem- baginya, separuh untukmu..," jawab si pemuda bodoh. Dapatlah kita ambil hikmah dari seuntai kisah di atas. Bahwasanya ti- dak ada manusia yang diciptakan sia- sia oleh Tuhan. Secara hakikat, ma- nusia adalah karya-Nya yang paling sempurna. Tidaklah pantas bagi kita untuk merendahkan bahkan men- gucilkan manusia lain hanya sebab penilaian subjektif dari diri kita. Sepa- tutnya kita membimbing dan menga- yomi seseorang dengan kelebihan- kelebihan yang diberikan oleh-Nya kepada kita. Secara lahiriah, manusia memang diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ber- beda-beda. Namun itu semua seha- rusnya tidak membuat kita menjadi jumawa. Hargailah setiap jerih payah se- seorang, sekali pun kinerja orang itu hanya mampu menghasilkan karya yang jauh di bawah batas standar kita. Setinggi apa pun standar kinerja kita, semua itu hanyalah subjektifi- tas kita di dalam memandang segala sesuatu. Bahwa ada sudut pandang yang jauh lebih sempurna daripada penilaian subjektif kita. Itulah sudut pandang Tuhan. Selami dan pahami dengan hati, jerih payah orang lain. Walau bagi kita, kinerjanya jauh di bawah batas standar kinerja kita. Dari situlah kita dapat melihat dengan jernih sudut pandang Tuhan. Sebab tiadalah mungkin suatu perjumpaan yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana indah dibalik perjumpaan kita dengan seseorang. Biar pun sub- jektifitas kita mengatakan orang itu sama sekali tidak memberi manfaat. Filosofi saling menghargai dan maknanya Perihal keutamaan untuk saling menghargai antara sesama manusia, sejatinya telah dijelaskan dalam Q.S. 4 ayat 36, yang artinya; "Sembahlah Allah dan janganlah kamu memperse- kutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu-bapak), karib-kerabat, anak- anak yatim, orang-orang miskin, tet- angga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguh- nya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- banggakan diri." Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai perintah agar kita senan- tiasa meningkatkan hubungan verti- kal dan horizontal secara seimbang. Yakni menjalin hubungan baik ke- pada Tuhan, dengan cara menyem- bah-Nya. Serta selalu berbuat kebaji- kan terhadap sesama umat manusia, saling menghargai, sekaligus tidak menjadi manusia yang jumawa. ini pun sepatutnya dimenifestasikan dalam bentuk saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dimana saling asah bermakna saling menukar ilmu antara sesama manusia, tidak menganggap bodoh manusia lain, serta mengajarkan apa yang dia ketahui dan kuasai kepada manusia lain. Saling asih berarti saling mengasihi terhadap sesama, tidak memandang rendah manusia lain, dan tidak mengucilkan manusia lain. Serta saling asuh, membimbing dan mengayomi antara sesama manusia agar selalu berjalan dalam kebenaran. Terdapat ikatan antara manusia yang satu dengan lainnya. Melalui interaksi dengan komunikasi dan manusia lain inilah, seorang manusia dapat menemukan kualitas diri seu- tuhnya sebagai manusia. Bentuk saling menghargai Saling Menghargai Sebagai Wujud Jati Diri Bangsa manusia harus senantiasa terjaga dan terpelihara oleh bangsa Indonesia. Kehendak itulah yang merupakan faktor perekat utama, dan seharusnya setiap manusia tetap menjiwai Indonesia dalam rangka membangun jati diri bangsa (nations character building). menghargai senantiasa berada dalam harus sanubari setiap manusia Indonesia, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Saling Dinamika kehidupan berma- syarakat, berbangsa, dan bernegara paska reformasi ini menjadi sema- kin memprihatinkan, oleh karena besarnya pengaruh budaya, pan- dangan hidup, serta tata nilai yang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat dunia. Perlu disadari bahwa pengaruh kehidupan global tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tata nilai manusia Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai lembaga strategis ne- gara yang memiliki tugas untuk menggembleng para pemimpin ting- kat nasional, Lemhannas RI diharapkan sangat berperan besar di dalam menjaga serta melestarikan sikap saling menghargai ini. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara; "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani tauladan)," (pemimpin memberi sudah seharusnya para pemimpin bangsa yang mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dibekali dengan muatan sikap saling menghargai. Dari sini kita dapat berharap, ini kelak para pemimpin bangsa dapat mengikis sikap jumawanya, dan lebih menghargai orang lain yang kemampuannya terbatas, sebagai bentuk suri tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia tercinta. Kehendak untuk bersatu dengan saling menghargai di antara sesama Hiduplah Indonesia Raya..!!! 67
Gallery Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan LI secara resmi di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI(9/10). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A menyematkan tanda peserta pada upacara pembukaan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda Angkatan ke-7 Tahun 2014 di R. Gadjah Mada Lemhannas RI(27/10). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A Courtesy Call bersama Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijantodi Ruang Pertemuan Kemenko Polhukam(29/10). Pemberian cendramata dari Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Ibu Candra Motik kepada Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A di Ruang Nusantara I Lemhannas RI(30/10). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A mengunjungi stand TNI AU di JI Expo, Kemayoran, Jakarta. Pada acara pameran industri pertahanan (Indodefence) (7/11). Presiden RI Ir. H. Joko Widodo didampingi Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LI & PPRA LII Lemhannas RI di Istana Presiden (18/11). 68
Gallery Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Ke-48 dan Wisuda Semester Genap Universitas Pancasila di JCC (19/11). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A menerima makalah hasil diskusi Peserta pada penutupan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan I Lemhannas RI di R. Dwiwarna Purwa Lemhannas RI (24/11). Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E, M.M menyemat tanda peserta pada upacara pembukaan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan II Lemhannas RI di ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI (25/11). Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Indonesia - Croatia Cooperation in Defence and Strategic Industries Development: Opportunities and Prospects" pada Kamis (6/11) di Gd. Trigatra Lemhannas RI Lt. 3 Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E, M.M dan Deputi Pendidikan Lemhannas RI Laksda Ir. Leonardi, M.Sc. menerima kunjungan dari Biro Tata Negara Malaysia di ruang tamu Gubernur Lemhannas RI (8/12). Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E, M.M sebagai IRUP pada acara Sertijab Eselon III dan IV di Ruang Nusantara Lemhannas RI (11/12). 69
Agenda Rencana Jadwal Kegiatan Program Penting Lemhannas RI Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional 19. Maret: Obs. pra kajian bidang Iptek, oleh Ditjian Bidang Sosial Budaya 1. PPRA 53 Tanggal 3 Maret 2015: Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan 53 (PPRA 53) 20. Februari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Internasional 21. Maret: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Internasional Deputi Bidang Pengkajian Strategik 22. Maret: Quick Respon - 1, oleh Ditjian Bidang Internasional. 1. Januari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Hankam 23. Februari: Konsolidasi Tenaga Pengkaji, oleh Ditjian Bidang Internasional 2. Februari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Hankam 24. Maret: Konsolidasi Tenaga Pengkaji, oleh Ditjian Bidang Internasional 3. Maret: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Hankam 25. Maret: Keg. Renja & Eval Debidjian, oleh Ditjian Bidang Internasional 4. Maret: Quick Respon - 1, oleh Ditjian Bidang Hankam 26. Maret: Obs. pra kajian bidang Padnas, oleh Ditjian Bidang Internasional 5. Maret: Obs. pra kajian bidang Hankam, oleh Ditjian Bidang Hankam Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 6. Maret: Obs. pra kajian bidang Huk & Ham, oleh Ditjian Bidang Hankam 7. Februari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Politik 8. Maret: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Politik 9. Maret: Obs. Pra kajian bidang Politik, oleh Ditjian Bidang Politik 10. Maret: Obs. Pra kajian bidang Ketahanan Nasional, oleh Ditjian Bidang Politik 1. Februari: Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Idiologi dan Kewaspadaan Nasional. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Prov. Jawa Tengah (Surakarta) 2. Februari: Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Konsitusi dan Sistem Nasional. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) 11. Maret:Obs. Pra kajian bidang Idiologi, oleh Ditjian Bidang Politik 12. Februari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Ekonomi 13. Maret: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Ekonomi 14. Maret: Obs. pra kajian bidang Ekonomi, oleh Ditjian bidang Ekonomi 3. Februari: Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Konsitusi dan Sistem Nasional. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Prov. Nangrou Aceh Darussalam (Banda Aceh) 4. Februari: Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Tranformasi Nilai-nilai Universal. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Prov. Kalimantan Barat (Pontianak) 15. Maret: Obs. pra kajian bidang Sumber Kekayaan Alam, oleh Ditjian Bidang Ekonomi 16. Februari: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Sosial Budaya 5. Februari: Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan: Evaluasi Dampak Pelaksanaan ToT dan Pemantapan di Prov. Gorontalo. 17. Maret: Kajian Aktual - 1, oleh Ditjian Bidang Sosial Budaya 18. Maret: Quick Respon - 1, oleh Ditjian Bidang Sosial Budaya 70