SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA U''ARA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SO SIAL K},TENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbaag : a. b. C. bahwa dalam rangka optimalisasi penvelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pad; setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk men.4optimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di caerah dalam program j aminan sosial ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake jaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggar rkan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordirrasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu r renetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pr:gram Jaminan Sosial Mengingat : 1. .) Ketenagakerjaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D rsar Negara Republik Irrdonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 13 Tat un 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
2 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
3 - 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,
4 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); 16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715); 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
5 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 5. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. 6. Kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut kantor cabang BPJS ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 7. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6 - 8. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. 9. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 10. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 11. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. 12. Jaminan pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. 13. Jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. 14. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 15. Pemberi kerja penyelenggara negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil
7 - negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 16. Pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 17. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 18. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 19. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. 20. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 21. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain. 22. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah. 23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja. 24. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
8 - 25. Program perlindungan pekerja rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah di daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 26. Tim koordinasi pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 27. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Pasal 3 Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk: a. optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Program Pasal 4 (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi: a. JKK; b. JKM; c. JHT; d. JP; dan e. JKP.
9 - (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan. (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kepesertaan Pasal 5 (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. (2) Kategori peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas: a. peserta penerima upah; b. peserta bukan penerima upah; c. pekerja jasa konstruksi; dan d. pekerja migran Indonesia. Pasal 6 (1) Pekerja yang termasuk dalam kategori peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri; b. pejabat negara non-aparatur sipil negara; c. aparatur desa; d. badan permusyawaratan desa; e. lembaga adat desa; f. lembaga kemasyarakatan desa; g. pekerja pada badan usaha milik daerah; h. pekerja pada perusahaan swasta; i. pekerja pada orang perseorangan; j. pekerja dalam masa percobaan; k. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan l. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
10 - (2) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f menjadi kewajiban pemerintah daerah selaku pemberi kerja. (3) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l menjadi kewajiban pemberi kerja. (4) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah pekerja yang orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya yang meliputi: a. usaha pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan orang-perorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah; b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; d. pekerja rentan; e. pekerja perkebunan sawit antara lain: 1) pekerja pembebasan lahan; 2) pekerja pada masa penanaman; 3) pekerja pemanen dan pemeliharaan; 4) pekerja pada masa replanting; 5) pekerja pabrik kelapa sawit; dan 6) masyarakat pekerja yang merupakan supporting yang mendukung berjalannya perkebunan sawit yang berada di wilayah atau kawasan perkebunan sawit.
11 - f. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang bukan menerima upah. (2) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu. (3) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. (2) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja. (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan. (4) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan b. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia perseorangan. (2) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
12 - (3) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Pemerintah daerah wajib berperan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dengan tujuan: a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia; b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja; c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan d. mewujudkan universal coverage jamsostek (UCJ) di daerah. (2) Peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut: a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala; b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan; c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat provinsi; f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
13 - g. mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala; dan h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri. Bagian Kedua Pelindungan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara Pasal 11 (1) Pemerintah daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara termasuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. (2) Pemerintah daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. (3) Pemerintah daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT dan JP secara bertahap kepada BPJS ketenagakerjaan. (4) Pertanggungan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD provinsi maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. (5) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pelindungan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Pada Selain Penyelenggara Negara Pasal 12 (1) Pemerintah daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
14 - (2) Pemerintah daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan berusaha, dengan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan. (3) Pemerintah daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada pemberi kerja/badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l. (4) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pelindungan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pasal 13 (1) Pemerintah daerah memastikan setiap pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan JKM serta dapat mengikuti program JHT. (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja bukan penerima upah. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui perangkat daerah terkait yang membina pekerja bukan penerima upah masing-masing.
15 - (4) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang tidak mendapat penanggungan beban iuran perlindungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Untuk kategori pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d, pemerintah daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk bantuan iuran. (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD provinsi, kontribusi badan usaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR)/tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan/atau sumber lainnya yang sah. (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pelindungan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi Pasal 15 (1) Pemerintah daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi. (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JKK dan JKM. (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan penyusunan mekanisme teknis.
16 - (4) Salah satu syarat dalam dokumen pekerjaan kontruksi yakni bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang disusun dalam mekanisme teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (5) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Penyedia jasa dan subpenyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari pendanaan swasta wajib mendaftarkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerjaan konstruksi pada BPJS ketenagakerjaan. (2) Pendaftaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bersumber dari pendanaan swasta dan pendanaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Pasal 17 (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural. (2) Pemerintah daerah memastikan setiap pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah terlindungi JKK dan JKM sebelum melaksanakan tugas. Bagian Ketujuh Pelindungan Bagi Pekerja Rentan Pasal 18 (1) Gubernur memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. (2) Bantuan iuran kepada pekerja rentan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
17 - a. pekerja berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan; b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara; dan c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (3) Bantuan iuran kepada pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja, meliputi: a. petani; b. nelayan; c. tenaga kerja bongkar muat; d. kelompok jaga kampung; e. awak kapal tradisional; f. pengemudi sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang; g. awak mobil angkutan umum untuk barang; h. awak mobil angkutan umum untuk orang; i. tukang service; j. tukang las; k. pekerja bengkel perorangan; l. tukang kayu; m. tukang batu; n. buruh harian lepas perorangan; o. pedagang kaki lima dan pedagang asongan; p. petugas pos pelayanan terpadu/posyandu; q. peternak; r. pekebun; s. pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja termasuk pekerja pembebasan lahan, pekerjaan pada masa penanaman, pekerja permanen dan pemeliharaan, pekerja pada masa replanting, pekerja pada pabrik kelapa sawit dan masyrakat pekerja yang merupakan supporting yang mendukung berjalannya perkebunan sawit yang berada di wilayah atau kawasan perkebunan sawit;
18 - t. penyuluh agama yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara; u. pekerja sosial keagamaan; dan v. pekerja rentan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bantuan iuran kepada pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD, dana bagi hasil perkebunan sawit dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (6) Dalam rangka pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi berupa survei kelengkapan, keabsahan dan kelayakan berkas usulan calon penerima bantuan iuran yang dilaksanakan oleh tim verifikasi. (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur Dinas Ketenagakerjaan, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar penerima bantuan iuran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (9) Tata cara dan besaran mengenai bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah disetiap tahun anggaran.
19 - Pasal 19 (1) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi: a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran yang tertuang dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8). (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pasal 20 Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi: a. pendahuluan, yaitu uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan; b. maksud dan tujuan, yaitu uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran; c. hasil kegiatan, yaitu uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8); dan d. lampiran, yaitu dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
20 - BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 21 (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS ketenagakerjaan. (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi. (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan tim koordinasi pembinaan terdiri dari unsur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 22 (1) Hasil laporan pengawasan terhadap pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada tim koordinasi pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Tim koordinasi pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. (3) Tim koordinasi pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
21 - BAB V PENDANAAN Pasal 23 Pendanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24 (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek/pekerjaan; c. izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; d. surat keterangan layak K3; e. izin/pengesahan penggunaan tenaga kerja asing; dan f. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22- BAB VIII KETENTUAN PENUTT P Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai be:laku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin,'a, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini d:ngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera U ara. Ditetapkan di /Iedan pada tanggal 2 2 Aprll 2A24 PJ. GUBERNU}I SUMATERA UTARA, ttd HASSANUDIN Diundangkan di Medan pada tanggal '22 April2A24 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd ARIEF S" TRINUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN '.A24 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DIIII ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA IIVIC} NIP. 19710413 199603 1 002