Menetapkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2020-2024. 2
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2020-2024 RINGKASAN EKSEKUTIF Amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa nilai penting dari terwujudnya program Reformasi Birokrasi (RB) adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan RB. Pada tahun 2011, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses RB. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah mengembangkan program RB. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sejak tahun 2012 secara bertahap telah melaksanakan RB. Road Map RB Kementerian Kominfo 2020 - 2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan RB di Kementerian Kominfo dan Unit Kerja agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Visi Reformasi Birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan misi Reformasi Birokrasi adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan penguatan organisasi, penataan tata laksana, 4
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan culture set, pengembangan mekanisme kontrol yang efektif, dan pengelolaan sengketa administratif secara efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun area perubahan yang menjadi tujuan RB meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang terdiri dari: manajemen perubahan/pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset), peraturan perundang-undangan, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Sasaran RB Kementerian Kominfo adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta mendorong percepatan transformasi digital di internal dan eksternal Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mendapatkan progres yang baik yang dibuktikan dengan peningkatan nilai RB dan pencapaian target kinerja serta perubahan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Kominfo dengan rincian nilai RB Kementerian Kominfo tahun 2015 (66,14), tahun 2016 (72,93), tahun 2017 (73,13), tahun 2018 (75,01), tahun 2019 (76,18). Dari pencapaian tersebut tentunya masih perlu upaya peningkatan, karena walaupun nilai RB Kementerian Kominfo setiap tahun meningkat, jika dilihat per area perubahan tiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), bahwa masih terdapat 4 (empat) area yang harus menjadi fokus utama untuk perbaikan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan RB serta untuk memposisikan Kementerian Kominfo menuju pemerintahan yang baik (good governance), pelaksanaan program tersebut harus dilaksanakan mencakup 8 (delapan) program area perubahan yang terdiri dari: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan 5 tetap
pelaporan setiap pelaksanaan program, sehingga diharapkan dapat terwujudnya tata kelola Kementerian Kominfo yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan pemerintah. 6
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara instrumental dinyatakan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang salah satunya terfokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class bureaucracy). Melalui RB, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan mengutamakan kepuasan pelayanan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design RB dan rencana rinci RB selama 5 (lima) tahun. Grand Design Reformasi Birokrasi yang akan dituangkan dalam Road Map RB Kementerian Kominfo yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 7
Gambar 1.1 Grand Design Reformasi Birokrasi Saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini RB berfokus pada peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi untuk mewujudkan kelas dunia. Terdapat 3 (tiga) paradigma yang berjalan secara paralel dan dipergunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya demi mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, yaitu: 1. Paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil; 2. Paradigma New Public Service (Governance), dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa; dan 3. Birokrasi Weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan Negara. 8
Gambar 1.2 Kerangka Pikir Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 B. Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo adalah Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard Plate. 1. Visi Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra K/L yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan berupaya menjadi Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi 9
Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kementerian Kominfo yang disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Misi Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sesuai dengan perannya, Kementerian Kominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kementerian Kominfo akan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut: a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; b. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; c. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Kominfo. 10
3. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal (Setjen); b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI); c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI); d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA); e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP); f. Inspektorat Jenderal (ITJEN); g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM); Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, struktur Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut: Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Sumber: Permen Kominfo No. 12 Tahun 2021 Tentang OTK Kementerian Kominfo 11
4. Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika a. Tugas Kementerian Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. b. Fungsi 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; 5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kominfo; 6) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kominfo; 7) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo; dan 8) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kominfo. 12
C. Gambaran Umum Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kementerian Kominfo melalui Renstra Tahun 2020-2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kementerian Kominfo yaitu: 1. meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; 2. mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan 3. memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK Kementerian Kominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, serta menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kementerian Kominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) menuju Satu Data Nasional, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kementerian Kominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik 13
yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kementerian Kominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisasi, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengonter hoaks. Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan RB dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan TIK. Melalui rencana strategis 5 (lima) tahunan yang disusun, Kementerian Kominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK. Renstra Kementerian Kominfo dirancang dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kementerian Kominfo sebelumnya. Pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015- 2019, Kementerian Kominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses broadband dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kementerian Kominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Kementerian Kominfo juga menjalankan program Government Public Relation (GPR) untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah. Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kementerian Kominfo menyelenggarakan program penyediaan akses broadband nasional, khususnya di wilayah non komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan backbone nasional, serta penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet. Untuk wilayah komersial, Kementerian Kominfo melakukan upaya-upaya untuk peningkatan coverage baik mobile broadband maupun fixed broadband melalui program 14
bantuan pemerintah layanan akses fixed broadband untuk percepatan penetrasi fixed broadband, dan regulasi infrastruktur pasif bersama. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mendorong proses migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan modernisasi pemancar Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), penyelenggaraan penyiaran simulcast, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran. Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan. Program seperti Program 1000 Startup Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Go Online yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri onboard ke marketplace, dan Program Petani Nelayan Go Online yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi. Pada bidang pemerintahan dan stabilitas pertahanan keamanan, Kementerian Kominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi SPBE, keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya pelindungan data pribadi. Kementerian Kominfo juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK. Selain itu, Kementerian Kominfo juga berkontribusi menyiapkan SDM nasional baik industri maupun pemerintahan untuk bisa shifting di era digital, dengan memberikan pelatihan Digital Talent. Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Indonesia. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia, dan menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sebelum pandemi Covid-19, sedang dalam momentum pertumbuhan. Akan tetapi, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo melainkan memerlukan sinergi dengan K/L terkait yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama. 15
Kementerian Kominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kementerian Kominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik. Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Kominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 1. meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau; 2. meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital; 3. meningkatnya konektivitas layanan pos; 4. terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional; 5. meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika; 6. meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis; 7. terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; 8. dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; 9. meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 10. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan 11. dukungan pengembangan Keamanan Siber Nasional. Untuk mencapai sasaran strategis, Kementerian Kominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini: 16
Gambar 1.4 Kerangka Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024 Kerangka fungsi Kementerian Kominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kementerian Kominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020-2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Tujuan strategis Kementerian Kominfo sebagai penjabaran visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan arah Pembangunan Nasional 2020 - 2024. 2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kementerian Kominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pilar tersebut terdiri dari: 17
a. Infrastruktur TIK Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas. b. Sumber Daya Frekuensi Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK. c. SDM Digital Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e- government. d. Digitalisasi Ekonomi Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. e. Digitalisasi Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. f. Komunikasi Publik Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang misleading. 3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut: a. Legislasi ke Depan Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kementerian Kominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kementerian Kominfo Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas SDM yang ada di Kementerian Kominfo untuk 18
menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kementerian Kominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kementerian Kominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Kominfo memiliki penanggung jawab yang jelas. c. Infrastruktur Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan. d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kementerian Kominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kementerian Kominfo. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Kominfo perlu memetakan strategi organisasi yang tersusun dalam suatu kerangka hubungan sebab-akibat yang dapat digambarkan melalui Peta Strategi di bawah ini: 19
Gambar 1.5 Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 Di dalam Peta Strategi Kementerian Kominfo terdapat tiga kerangka utama, yaitu: 1. Learning and Growth yang menjelaskan sumber daya internal yang perlu Kemenkominfo siapkan untuk mendukung jalannya pencapaian tujuan dan seluruh proses bisnis yang berjalan; 2. Internal Process yang menggambarkan penyelenggaraan proses bisnis bidang TIK yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk dapat memberikan layanan dan manfaat kepada stakeholders maupun customers; dan 3. Stakeholders/Customers yang merupakan upaya Kementerian Kominfo meningkatkan kualitas dan manfaat yang diterima oleh pihak penerima manfaat baik masyarakat, maupun stakeholders lainnya, dari proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. 20
BAB II CAPAIAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019 A. Area Manajemen Perubahan 1. Capaian Seiring dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi hal yang mutlak bagi Kementerian Kominfo untuk memastikan kesuksesan sistem baru tersebut dengan memastikan tersedianya pegawai-pegawai handal serta budaya kerja yang kondusif. Untuk itu, selain perbaikan dalam bidang organisasi dan proses bisnis, Kementerian Kominfo juga melakukan reformasi pada budaya kerja dan pola pikir pegawai melalui Program Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Dalam mengukur pencapaian program ini digunakan beberapa indikator, diantaranya: a. Meningkatnya intensitas keterlibatan pimpinan tertinggi dalam setiap program dan kegiatan RB yang terintegrasi dengan pola kepemimpinan transformasional. b. Terbentuknya Agen Perubahan baik secara individu maupun kelompok dengan inovasi-inovasi yang memberikan dampak positif bagi organisasi di Unit Kerja maupun Kementerian dalam rangka percepatan transformasi digital. c. Tersedianya forum RB dan Agen Perubahan sebagai katalisator dalam media komunikasi untuk mensosialisasikan, internalisasi, dan edukasi RB yang dilakukan secara masif di setiap satuan kerja pusat dan daerah. d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kementerian Kominfo bertalenta digital untuk mendukung percepatan transformasi digital sebagai wujud nyata realisasi area perubahan dalam RB dengan memberikan fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Kementerian Kominfo. 21
e. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi setiap program area perubahan yang selaras dengan renstra dan Road Map RB Kementerian Kominfo dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Capaian Program Manajemen Perubahan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Pimpinan telah memberikan dukungan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di tingkat pusat dan daerah dengan terlibat langsung dalam kelompok kerja RB di tingkat Pusat dan Daerah. b. Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan peningkatan secara terus menerus dan berkelanjutan di tingkat pusat dan unit kerja. c. Penerapan Zona Integritas (ZI) di beberapa satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan miniatur pelaksanaan RB di tingkat satuan kerja. d. Penyesuaian Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi core value ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa. e. Sosialisasi dan Internalisasi nilai-nilai Kementerian ditingkat Pusat dan Daerah melalui Infografis, video grafis dan kegiatan capacity building. f. Pencapaian Quick Wins yang ditetapkan setiap tahun memberikan dampak positif pada pencapaian target kinerja Kementerian setiap tahunnya. g. Sebagian besar ASN Kementerian Kominfo telah dilibatkan dalam pendidikan dan pelatihan berbasis revolusi mental. h. Meningkatnya jumlah Agen Perubahan dan proyek perubahan yang telah diimplementasikan disetiap unit kerja dan terintegrasi dengan sistem interlan dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan Kinerja Organisasi (antara lain Nilai RB, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks SPBE, dan Sistem Merit). i. Terdapat Agen Perubahan dan ASN berprestasi Kementerian Kominfo yang berprestasi ditingkat nasional. 22
j. Setiap satuan kerja aktif melakukan reformasi dibidangnya sehingga meningkatnya jumlah penghargaan yang didapat dari Instansi terkait dibidang Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pelaporan Kinerja, SPBE, Pengawasan, Infrastruktur, Layanan Publik dan beberapa bidang lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kementerian Kominfo, perlu dilakukan beberapa hal terkait dengan rekomendasi Kementerian PANRB terhadap Program Manajemen Perubahan di lingkungan Kementerian Kominfo yaitu sebagai berikut: a. Mengakselerasi Tim RB dan Tim Asesor RB dalam mengimplementasikan rencana aksi secara komprehensif di masing-masing Unit Kerja. b. Optimalisasi Agen Perubahan dalam mendorong perubahan di unit-unit kerja dan menyusun rencana aksi yang dilengkapi target perubahan dan waktu penyelesaiannya. 2. Permasalahan Salah satu kunci keberhasilan dalam Area Manajemen Perubahan adalah keterlibatan seluruh pimpinan dan terbukanya pola pikir dan budaya kerja di sebuah organisasi yang berdasarkan pada nilai - nilai Kementerian yang telah ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh ASN dilingkungan Kementerian Kominfo sehingga ASN semakin dibangun dengan karakter dan budaya kerja yang mengarahkan ASN lebih berintegritas, professional, netral, dan bebas KKN. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi program manajemen perubahan adalah komitmen pimpinan dan pegawai belum secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah dalam melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta program yang terkait dengan reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi masih dianggap sebagai tugas tambahan bagi sebagian pegawai sehingga pelaksanaannya belum optimal di beberapa satuan kerja. Wadah dan saluran yang tepat sangat dibutuhkan untuk terus mengingatkan betapa pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mendukung reformasi birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang prima bagi seluruh pemangku kepentingan. 23
Disamping hal tersebut, perlu dilakukan pengukuran keselarasan antara nilai individu pegawai Kementerian Kominfo dengan nilai-nilai Kementerian dan core value ASN (BerAKHLAK), sehingga dapat mengambil kebijakan sesuai kondisi yang ada. Perlu memastikan bahwa nilai-nilai Kementerian dan core value ASN juga telah terwujud melalui budaya kerja pegawai Kementerian Kominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu perlu upaya yang masif dan berkelanjutan dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian dan core value ASN, diantaranya membangun keselarasan aspek penilaian perilaku ASN dengan aspek-aspek dalam nilai-nilai Kementerian sehingga tertanam dalam kepribadian dan karakter yang terwujud dalam budaya kerja yang baik bagi pencapaian kinerja organisasi. B. Area Deregulasi Kebijakan 1. Capaian Secara nyata, Kementerian Kominfo telah melakukan upaya reform/perbaikan dalam rangka penataan peraturan perundang- undangan. Adapun perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan reformasi dapat dilihat 4 (empat) area perbaikan, yaitu: Tabel 2.1 Capaian Area Deregulasi Kebijakan Sebelum Sesudah Perubahan Pola Semakin banyak Selektif dalam membentuk/ Pikir dan Pola diterbitkan peraturan menyusun peraturan Kerja perundang-undangan, perundang-undangan semakin produktif Syarat dan Pengusulan regulasi dapat Pengusulan regulasi: Prosedur diajukan kapan saja dan 1. Diajukan 1 (satu) tahun Pengusulan tanpa syarat sebelumnya; Regulasi 2. Syarat pengajuan regulasi dilengkapi dengan Cost & Benefit Analysis (CBA)/kajian dan draft awal; dan 3. Penyusunan regulasi didasarkan pada program prioritas penyusunan regulasi. 24
Sebelum Sesudah Proses Diatur secara umum Diatur secara lebih spesifik Penyusunan dalam Peraturan Menteri terakhir melalui Pedoman Peraturan Komunikasi dan Sekretaris Jenderal Nomor Perundang- Informatika Nomor 12 3 Tahun 2020 tentang undangan Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Pedoman Tata Naskah Perundang-undangan di Dinas Kementerian Lingkungan Kementerian Kominfo. Kominfo. Pengendalian Penyusunan Rancangan Adanya timeline Penyusunan Peraturan Menteri (RPM) penyelesaian usulan Peraturan belum ditetapkan Rancangan Peraturan Perundang- timeline penyelesaian Menteri (RPM). undangan untuk setiap usulan. Pada Area Deregulasi Kebijakan, diarahkan untuk mewujudkan tata kelola penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan cerdas (better and smarter regulatory management). Deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Setiap K/L/Pemda diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perizinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat. Pada tahun 2015-2019 telah dilaksanakan penataan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut: a. Simplifikasi regulasi di Kementerian Kominfo dimulai sejak tahun 2016, sesuai arahan Presiden untuk melakukan Reformasi Regulasi terkait perizinan dan investasi. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, terdapat kebijakan di Kementerian Kominfo pada tahun 2017 untuk melakukan simplifikasi Peraturan Menteri (PM) Kominfo. Sebelum tahun 2015 PM 25
Kominfo berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) agar dikurangi 100 (serratus) PM, sehingga Peraturan Menteri Kominfo eksisting menjadi 150 (seratus lima puluh) PM. Tabel 2.2 Simplifikasi Regulasi 2015-2019 Uraian Tahun <2015 2015 2016 2017 2018 2019 PM Kominfo Terbit 35 23 22 18 15 PM Kominfo Cabut 13 12 30 72 46 Deregulasi/Simplifikasi 22 11 8 54 31 Jumlah PM Kominfo Eksisting 250 272 283 275 221 190 Dengan demikian, setiap penerbitan Peraturan Menteri baru harus diikuti dengan pencabutan Peraturan Menteri eksisting, sehingga jumlah peraturan menteri tetap berada pada jumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) Peraturan Menteri. Sejak 2017 sampai dengan Desember 2019, simplifikasi regulasi sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Peraturan Menteri, sehingga capaian simplifikasi regulasi di Kementerian Kominfo mencapai 92,1%. b. Telah dilakukan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selama periode 2015-2019 sebagai berikut: 1) telah ditetapkan Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2) monitoring penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala; dan 3) telah dikembangkan sistem aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kominfo yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). 2. Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Area Deregulasi Kebijakan bidang komunikasi dan informatika adalah: a. perkembangan dan kemajuan teknologi sangat cepat, sehingga dibutuhkan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang 26
lebih preventif, adaptif, dan menjawab permasalahan yang ditimbulkan; b. penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu lebih panjang sehingga tidak sesuai dengan target waktu karena harus melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sekretariat Kabinet; c. sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan yang telah ada perlu dikembangkan sesuai dengan perencanaan dan target penyusunan peraturan perundang- undangan; d. terdapat penyusunan peraturan perundang-undangan yang muncul di luar perencanaan/program penyusunan regulasi; dan e. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan dan atau perizinan perlu dievaluasi secara berkala terhadap implementasinya. C. Area Penataan dan Penguatan Organisasi 1. Capaian Akhir tahun 2019 merupakan titik awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berlakunya Kabinet Indonesia Maju berdampak pada adanya perubahan organisasi Kementerian Negara baik dari sisi kelembagaan, nomenklatur maupun tata kerja. Program Nasional Penyederhanaan Birokrasi di Instansi Pemerintah merupakan arahan Presiden yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mewujudkan visi Indonesia Maju, langkah untuk mempercepat proses perizinan dan juga pelayanan publik di berbagai bidang. Program ini bergulir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Momentum penting penyederhanaan birokrasi ini juga bersamaan dengan pembangunan SDM Aparatur melalui program peningkatan kualitas dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, dinyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika masuk 27
dalam Kementerian Kelompok II yaitu menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terkait bidang komunikasi dan informatika. Telah ditetapkan RPJMN 2020-2024 dan diturunkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan program prioritas Kementerian dalam kerangka kelembagaan adalah optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada saat ini, penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini, dan penguatan koordinasi antar direktorat yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan. Untuk mendukung implementasi transformasi digital nasional, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, dan organisasi yang agile dan dinamis maka diperlukan transformasi kelembagaan secara holistik di lingkungan Kementerian Kominfo. 2. Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Area Penataan dan Penguatan Organisasi adalah: a. masih rendahnya pemahaman SDM terkait peran, tugas dan fungsi, dan proses bisnis dalam organisasi; b. hasil evaluasi organisasi menunjukan masih terdapat overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi; c. perlu adaptasi dalam transisi organisasi untuk mendukung program nasional penyederhanaan birokrasi yang memberikan dampak perubahan signifikan dari sisi rentang kendali tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pelaksanaan pekerjaan dan tata kerja organisasi; d. adanya tuntutan organisasi yang right sizing, agile, dan dinamis pada instansi pemerintah; dan e. mandat yang diberikan kepada Kementerian Kominfo sebagai leading sector percepatan implementasi transformasi digital nasional. 28
D. Area Penataan Tata Laksana 1. Capaian Sehubungan dengan disrupsi digital dan industri, proses bisnis (business process) di organisasi, khususnya K/L/D, harus mengambil langkah-langkah menuju transformasi digital (digital transformation). Pada umumnya, tidak ada definisi khusus mengenai transformasi digital, namun inti dari transformasi digital adalah sebuah journey dimana pimpinan organisasi memutuskan dan menyusun strategi serta mendorong inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berorientasi pada pengguna. Transformasi digital juga dapat dimaknai sebagai proses penggunaan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pengguna yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan proses, atau mengubah proses yang awalnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital atau elektronik. Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 menitikberatkan pada percepatan transformasi digital untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional melalui digitalisasi pada semua lapisan masyarakat. Sementara itu, untuk mewujudkan tata kerja dan birokrasi yang "smart" di lingkungan Kementerian Kominfo, dengan menghasilkan Smart Services (Smart Application, Smart Data, Smart Technology), maka diperlukan lingkungan kerja yang modern dan infrastruktur digital yang memadai. Langkah modernisasi infrastruktur dasar dan digitalisasi serta integrasi sistem, menjadi upaya yang harus dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam mewujudkannya yaitu implementasi digitalisasi terhadap layanan dan administrasi (smart administration). Penyelenggaraan electronic government (e-government) merupakan salah satu aktualisasi transformasi digital. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Adopsi e-government melalui pengembangan layanan berbasis elektronik baik Government to 29
Government (G2G), Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), dan Government to Employees (G2E), menjadi sebuah implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, didefinisikan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hadirnya SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: a. tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; b. pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan c. sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu sehingga pembangunan pelayanan masyarakat dapat lebih terintegrasi. Berkenaan dengan implementasi transformasi digital, khususnya SPBE, yang menjadi bagian dari ruang lingkup Area Penataan Tata Laksana, terdapat capaian dari Area Penataan Tata Laksana, yaitu: a. Nilai Indeks SPBE Pada tahun 2019, nilai indeks SPBE Kementerian Kominfo yang didapat adalah 3.71 (sangat baik), meningkat dari nilai indeks SPBE tahun 2018 yaitu 3.53 (sangat baik). Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo tidak menjadi lokus penilaian karena nilai indeks penilaian tahun 2019 "sangat baik". Penilaian dilakukan kembali pada tahun 2021 dan telah dilakukan pada tanggal 1 September 2021, hasil penilaian belum keluar, namun hasil self assessment adalah 4.93 (sangat baik). b. Tata Kelola TI (IT Governance) / Tata Kelola SPBE Terkait pengelolaan Tata Kelola TI (IT Governance), khususnya Tata Kelola SPBE, yaitu proses pengelolaan tekonologi informasi end to end serta hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kominfo, dicapai beberapa hal, yaitu: 1) tersedianya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 217 tahun 2021 tentang Penetapan Wali Data dan Produsen Data di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 30
c. 2) tersedianya Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebijakan ini sebagai konsolidator (umbrella) kebijakan-kebijakan turunan (deliverables) pengelolaan teknologi informasi; dan 3) tersedianya Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Transformasi Digital Administrasi Pelayanan Internal Journey Kementerian Kominfo untuk mendorong dan mencapai inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berorientasi pada pengguna dalam layanan administrasi internal Kementerian Kominfo telah mencapai beberapa hal, yaitu: 1) Secara umum aplikasi internal di lingkungan Kementerian Kominfo telah terintegrasi secara Single Sign On (SSO) dan agregat data dengan aplikasi kepegawaian Simpatik sebagai sumber integrasi. Selain itu, aplikasi internal Kementerian Kominfo juga telah menggunakan sertifikat digital. 2) Pembaharuan dan inovasi dalam metode dan sistem kerja pengembangan aplikasi yang telah menggunakan metodologi SCRUM, metode Agile dan sistem kerja Squad, yang dapat berlaku dalam berbagai prinsip pengembangan aplikasi yang terdapat dalam Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kementerian Kominfo. Pembaharuan dan inovasi dalam metode dan sistem kerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.3 Inovasi dalam Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kementerian Kominfo COMMITTEE Agile Project Governance Governance Scrum Master Fungsi Lainnya (Squad IT Governance) 31
SQUAD Diantaranya: Agile Shared Service 1. Squad Human Capital Agile Coach (HC) Legal 2. Squad Finance, Compliance Planning and Audit Accounting and Tax (FPA) Risk 3. Squad Administrasi Change Management Umum (Adsrum) Fungsi Lainnya 4. Squad Pelayanan Publik (Yanlik) 5. Squad Data IT Support Service IT Infastructure Release Management & Security Operations Quality Assurance 3) Flow pengembangan aplikasi yang telah memasukan keamanan informasi didalamnya serta dapat dibedakan untuk aplikasi yang sifatnya critical atau tidak critical sebagai pembeda antara keharusan melewati semua flow atau sebagian flow saja. Flow pengembangan ini dipergunakan untuk penambahan (pembangunan baru atau penambahan fitur) dan perubahan aplikasi serta dapat digunakan untuk dalam berbagai prinsip pengembangan aplikasi yang diatur dalam Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4) Layanan aplikasi internal human capital telah menggunakan tanda tangan elektronik untuk menghasilkan Surat Keputusan (SK) yang terkait dengan kepegawaian serta telah terintegrasi dengan aplikasi SAPK BKN. 5) Layanan aplikasi internal pengawasan internal Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. 6) Layanan aplikasi internal administrasi umum telah mengelola berbagai fungsi, diantaranya: a) registrasi dan konfirmasi meeting secara digital; b) fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) seluruh ASN di lingkungan Kementerian Kominfo; dan 32
c) terintegrasi dengan database Kepegawaian Kementerian Kominfo. 7) Layanan aplikasi internal keuangan telah mengelola sistem realisasi anggaran yang terintegrasi dengan OM-SPAN dan SAS Kementerian Keuangan. 8) Service operation pada manajemen layanan teknologi informasi telah menggunakan satu pintu dengan multi kanal untuk melakukan permintaan layanan dan melaporkan insiden terkait layanan teknologi informasi dengan dukungan aplikasi Helpdesk Mamayanti. 9) Terkait partisipasi dalam usaha melawan Covid-19, Kementerian Kominfo telah menyediakan: a) Portal Informasi Covid Internal Kementerian untuk memberikan informasi terkait Pandemi Covid-19; dan b) screening mandiri Covid-19 pada aplikasi presensi pegawai Kementerian Kominfo (APIK). d. Transformasi Digital Pelayanan Publik Journey Kementerian Kominfo untuk mendorong dan mencapai inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berorientasi pada pengguna dalam layanan publik telah mencapai beberapa hal, yaitu: 1) pelayanan publik terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 4 sistem layanan Perizinan Berusaha, dan 6 Sistem layanan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) pada sektor komunikasi dan informatika yang diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA); 2) layanan sementara/transisi sektor komunikasi dan informatika terintegrasi OSS RBA yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk layanan perizinan dan UMKU sebagai antarmuka untuk pemrosesan teknis oleh pengelola layanan sektor komunikasi dan informatika; 33
3) tersedianya Dashboard Monitoring Layanan Sementara untuk mengetahui kondisi terkini permohonan yang masuk ke layanan sementara Kementerian Kominfo; 4) Kominfo Service Bus sebagai penghubung/hub Kementerian Kominfo yang digunakan sebagai penghubung antara sistem OSS RBA dengan sistem layanan perizinan berusaha dan UMKU sektor Kominfo; 5) adanya Sistem Antrian/Ruang Tunggu Online Pelayanan Publik Kominfo yang akan aktif ketika jumlah pengunjung sistem layanan Kominfo melebihi kapasitas normalnya, sehingga mencegah kegagalan sistem yang menyebabkan tidak dapat diakses oleh publik; dan 6) terkait partisipasi dalam usaha melawan Covid-19, Kementerian Kominfo telah menyediakan Widget Covid-19 (Diseminasi Informasi) yang dipasang di website resmi K/L/D. e. Modernisasi perangkat infrastruktur TIK dilakukan dengan: 1) pada tahun 2019 telah dilakukan Peningkatan Kapasitas Data Center dan Data Recovery Center; dan 2) pada tahun 2020 telah dilakukan Modernisasi Akses Jaringan dan Peningkatan Storage Tahap 1. f. Keamanan Siber 1) Telah dibentuk dan diresmikannya CSIRT Kementerian Kominfo yang anggotanya terdiri dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. 2) Pengembangan SDM Keamanan Siber dilakukan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan workshop terkait keamanan siber Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2. Permasalahan Dalam implementasi transformasi digital, khususnya SPBE, yang menjadi bagian dari ruang lingkup area Penataan Tata Laksana, terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi, yaitu: a. Tata Kelola TI (IT Governance)/Tata Kelola SPBE 1) Instrumen dan deliverables yang diperlukan untuk implementasi Tata Kelola TI terkait dengan 34 telah
disahkannya Pedoman Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kementerian Kominfo belum semuanya tersedia, masih memerlukan kerangka kerja (framework) Tata Kelola TI / SPBE untuk mempermudah identifikasi instrumen dan deliverables. 2) Prioritas dari instrumen dan deliverables Tata Kelola TI / SPBE masih belum dapat ditentukan, hanya berdasarkan quick wins dan best practices. 3) Beberapa perubahan dalam organisasi terkait dengan penyetaraan jabatan yang masih belum jelas regulasi dan penerapannya menjadi penghambat dalam pembuatan instrumen dan deliverables Tata Kelola TI / SPBE, sebagai contoh belum jelasnya kategori aktor setelah penyetaraan jabatan yang dapat terlibat dalam SOP. b. Transformasi Digital Administrasi Pelayanan Internal 1) Pelaksanaan transformasi digital administrasi pelayanan internal masih ada yang terkendala karena kurang kerjasama dan koordinasi serta masih adanya egosentris unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. 2) Business owner/service owner masih ada yang tidak dapat menyampaikan requirements pengembangan aplikasi yang diinginkan dengan baik sehingga penganalisaan project plan menjadi penjelasan teknis menjadi terhambat. 3) Business owner / service owner masih ada yang kurang aktif terlibat dalam flow pengembangan aplikasi, sehingga proses pengembangan aplikasi (sprint, milestone/timeline, output) menjadi terhambat. 4) Penataan sistem kerja Squad dalam mengelola produk yang menjadi tanggung jawabnya belum berjalan dengan baik, saat ini masih dalam fase penataan dengan bantuan pakar agile coach. 5) Tenaga security testing yang terlibat dalam pengembangan aplikasi kurang tersedia. 6) Post implementation review aplikasi belum berjalan dengan baik. 7) Evaluasi dan audit aplikasi belum dilakukan secara berkala. 35 flow
8) Kerjasama developer aplikasi dan operasional (dev-ops) teknis/infrastruktur aplikasi belum terlaksana dalam proses pengembangan aplikasi sehingga masih terdapat risiko permasalahan pengelolaan aplikasi antara bagian pengembangan dengan bagian operasional layanan. c. Transformasi Digital Administrasi Pelayanan Publik 1) Sistem OSS RBA yang dirancang sebagai system as a service yaitu satu sistem untuk seluruh layanan berusaha di Indonesia, namun system OSS RBA masih belum dapat digunakan dengan optimal karena masih dalam proses pengembangan. 2) Sistem OSS RBA tidak mengakomodir seluruh proses bisnis dari sistem perizinan pada sektor Kominfo, sehingga perlu ada integrasi untuk perizinan dapat tetap berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. 3) Tidak ada timeline yang jelas dari OSS RBA sehingga menghambat dalam pelayanan berusaha sektor Kominfo. 4) Developer dari sistem layanan publik Kementerian Kominfo memiliki skillset yang bervariasi, sehingga ada sistem yang dapat cepat terintegrasi namun ada yang perlu ekstra pendampingan agar dapat diintegrasikan ke sistem OSS. 5) Masih ada beberapa layanan publik yang sedang mengembangankan sistemnya, sehingga proses perizinan masih semi manual. d. Modernisasi perangkat infrastruktur TIK 1) Kondisi fasilitas pendukung Data Center saat ini belum memadai sehingga perlu menata kembali dan meningkatkan fungsi: a) Sistem Kelistrikan SNI-8799-1:2019; dan b) Sistem Pendinginan SNI-8799-1:2019. 2) Melakukan renovasi ruangan environment dan NOC sebagai New Data Center. e. Keamanan Siber 1) Belum tersedianya tata kelola SMKI dan CSIRT yang berlaku di internal Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2) Belum adanya infrastruktur SOC (Security Operation Center). 36
3) Belum didukung oleh infrastruktur dan perangkat pendukung dalam monitoring dan penanganan insiden siber. E. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Capaian Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi yang ditegaskan dalam pidato Presiden pada tahun 2019, maka Kementerian Kominfo mendukung hal tersebut dengan melaksanakan penyetaraan jabatan di tahun 2020. Dengan proses penyetaraan jabatan tersebut maka sebanyak 604 (enam ratus empat) pejabat struktural telah beralih menjadi pejabat fungsional. Sehingga total pejabat fungsional di lingkungan Kominfo berjumlah 1.277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) orang dan terdapat 35 (tiga puluh lima) jenis jabatan fungsional. Namun proses penyederhanaan birokrasi ini tidak berhenti hanya sampai pada tahapan penyetaraan jabatan. Masih ada tahapan yang panjang dalam mewujudkan tatanan birokrasi yang ideal. Salah satu permasalahan yang perlu diselesaikan adalah penyusunan dan pemenuhan standar kompetensi. Sejalan dengan amanah Presiden, maka dengan dilaksanakannya penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, diharapkan birokrasi akan terpangkas dan tergantikan dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural yang disusun untuk memberikan patokan kualifikasi yang jelas bagi para pemangkunya. Kementerian Kominfo sendiri telah menyusun standar kompetensi di bidang komunikasi dan informatika, namun masih dalam tahap reviu oleh Kementerian PANRB sebelum kemudian ditetapkan. Di sisi lain, Kemneterian Kominfo juga merupakan Instansi Pengguna jabatan selain bidang komunikasi dan informatika. Maka diperlukan pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan bidang jabatannya. Hal ini dapat dilaksanakan di antaranya dengan pelatihan, uji kompetensi, maupun seminar-seminar pengembangan kompetensi. Dengan demikian diharapkan kompetensi pegawai akan meningkat sekaligus mendorong peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi. 37
Terkait kinerja pegawai, menindaklanjuti telah ditetapkannya Peratuan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut ada 5 (lima) hal yang tercakup dalam Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. sistem informasi kinerja PNS. Mencermati hal tersebut, maka tahapan a sampai dengan d perlu difasilitasi dengan sebuah sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja lainnya. Di antaranya, penerapan tunjangan kinerja dinamis, aplikasi kinerja individu dan organisasi, dan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dengan diterapkan tunjangan kinerja dinamis akan memicu pemenuhan kinerja individu sesuai dengan sistem reward and punishment. Kinerja rendah akan mendapatkan pemotongan tunjangan kinerja. Sebaliknya kinerja tinggi akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja. Hal ini akan lebih efektif jika didukung dengan sistem manajemen kinerja yang memadai. Tantangannya adalah ukuran standar penilaian kinerja yang belum jelas serta kemampuan penilaian dari pimpinan yang terbatas. Saat ini aplikasi kinerja masih terbatas dalam Sistem Kinerja Pegawai yang sedang dalam tahap pengembangan oleh BKN. Belum diketahui apakah sistem ini akan terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Karena dengan demikian akan terlihat konektivitas antara kinerja individu dan kinerja organisasi. Sehingga kinerja individu dapat terpantau kontribusinya dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi. Aplikasi kinerja pegawai masih dikelola oleh masing-masing kementerian, begitu pula dengan Kementerian Kominfo. Aplikasi data pegawai belum terintegrasi dengan SAPK BKN. Kedepannya 38
diharapkan integrasi ini akan segera terwujud. Bukan hanya sebagai sistem penyimpan data saja, namun juga menjadi acuan dalam pengembangan karir pegawai. Dengan sistem kepegawaian yang terintegrasi, dapat terlihat pola karir pegawai. Mulai dari kualifikasi pendidikan, kemampuan teknis, riwayat jabatan, riwayat pangkat, hingga pemetaan manajemen talenta yang dapat digunakan baik untuk memilih pegawai berprestasi maupun mengembangkan kompetensi. Adapun capaian area Penataan Manajemen Sistem Sumber Daya Manusia, antara lain: a. pada unsur penilaian Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi telah dilakukan beberapa Inpassing dan perpindahan pegawai ke Jabatan Fungsional (JF) sesuai minat dan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai; b. telah dilakukan pengusulan dan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang sebelumnya pengusulan formasi hanya untuk CPNS; c. penyusunan standar kompetensi jabatan sedang dalam proses seiring diprosesnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pasca penyetaraan. Untuk Standar Kompetensi Eselon II telah selesai disusun dan telah diinput di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (Simjab); d. telah dilakukan koordinasi dengan Konsultan Lembaga Psikologi Terapan Universits Indonesia (LPTUI) untuk pelaksanaan Talent Pool para Pelaksana. Dan akan dikoordinasikan pula talent pool untuk para JF ke Instansi Pembina; e. identifikasi kebutuhan pengembangan telah menjangkau seluruh satker karena dilakukannya pemetaan melalui Portal Kementerian Kominfo. Pengembangan lebih luas, karena selain adanya dukungan anggaran yang memadai, juga lebih fleksibelnya bentuk pengembangan yang dilakukan oleh berbagai provider dengan biaya yang juga jauh lebih terjangkau. Fasilitasi Pengembangan saat ini juga telah mengakomodir biaya paket data peserta; 39
f. memfasilitasi pengembangan pegawai selain melalui pengiriman pelatihan juga dilaksanakan pembekalan dengan materi yang umum terhadap para pegawai muda; g. penjaringan data monitoring dan evaluasi pengembangan telah dilakukan melalui Portal Kementerian Kominfo sehingga cakupannya lebih luas, untuk program pembekalan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung setelah tiap program pembekalan selesai dilakukan; h. telah disampaikan data nilai pegawai dengan range nilai sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yakni menggolongkan nilai capaian SKP dengan range nilai sangat baik/baik/cukup/kurang/atau buruk. Penyampaian ini menjadi dasar satuan kerja untuk memberikan penambahan/pengurangan tunjangan kinerja; i. telah dilakukan penyusunan SKP 2021 berdasarkan PK dan cascading dari Pimpinan sampai ke Jabatan Fungsional Umum (JFU) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Pada bulan Juli 2021 dengan diterapkannya SKP dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil, akan memastikan bahwa SKP setiap pegawai, baik itu JF atau jabatan administrasi sudah cascading dengan kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui matrik peran hasil, dalam matrik ini pembagian kinerja akan dibagi habis kepada seluruh pegawai dalam satuan kerja; j. telah disampaikan laporan monitoring penilaian tahun sebelumnya kepada satuan kerja sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi dalam hal ini adalah penambahan atau pengurangan tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu data monitoring ini dijadikan dasar sebagai penjatuhan 40
hukuman disiplin pegawai sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; k. telah dilakukan analisa monitoring penegakkan sanksi disiplin pegawai setiap bulan untuk setiap Unit Kerja. Serta telah dilakukan pemeringkatan tingkat kedisiplinan pegawai tiap Unit Kerja di Kementerian Kominfo; l. penyusunan Peta Jabatan pasca penyederhanaan birokrasi disusun sesuai rekomendasi hasil Kementerian PANRB yang menghilangkan eselon III dan IV untuk organisasi Pusat, Kuasi, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT); m. penyusunan dan penetapan kelas jabatan pasca penyederhanaan birokrasi disusun sesuai rekomendasi hasil Kementerian PANRB, dimana kelas jabatan pada eselon III dan IV yang disetarakan ke jabatan fungsional diperlakukan sama seperti kelas jabatan eselon III dan IV. Untuk kelas jabatan eselon IV telah diakomodir di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi daan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; n. melakukan pemutakhiran data pegawai sesuai mutasi pegawai secara berkala; o. pembangunan fitur Koordinator-Sub Koordinator sampai dengan penyimpanan data koordinator dan sub koordinator; dan p. penyusunan dokumen kebutuhan fitur laporan dan penyusunan dokumen kebutuhan Dashboard Sistem Merit. 2. Permasalahan a. belum selesainya penataan organisasi pasca penyetaraan jabatan; b. belum adanya standar kompetensi jabatan; c. belum ada kesepakatan terkait penerapan tunjangan kinerja yang dinamis; d. belum terintegrasinya aplikasi kinerja individu dengan kinerja organisasi; dan 41
e. belum terintegrasinya aplikasi data pegawai dengan aplikasi SAPK BKN. F. Area Penguatan Akuntabilitas 1. Capaian Penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui upaya penyempurnaan rencana strategis dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Ini berdampak pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo untuk tahun 2015-2019 memperoleh "kategori B" dengan nilai berturut-turut dari tahun 2015 (64,35), tahun 2016 (65,19), tahun 2017 (66,44), tahun 2018 (66,50), dan tahun 2019 (66,99). Adapun upaya lain dalam meningkatkan penerapan manajemen kinerja yang lebih baik, Kementerian Kominfo telah melakukan: a. pembuatan dan pengembangan Aplikasi SIPINTER terintegrasi antara Unit Kerja Eselon I; b. melakukan reviu renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015 - 2019; c. pemutakhiran Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Kominfo dari Level 0 sampai dengan level 4; d. melakukan pemantauan capaian kinerja setiap bulan melalui Aplikasi Monitoring Kinerja (SIPINTER); e. memperbaiki kualitas laporan kinerja (LKj) Kementerian Kominfo; dan f. melaporkan capaian program prioritas kepada Pimpinan secara berkala (bulanan). Langkah ini melibatkan seluruh pimpinan Kementerian Kominfo dalam rangka menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik di Kementerian Kominfo. 2. Permasalahan a. Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu laporan kinerja telah menyajikan pengungkapan informasi kinerja, namun masih terbatas dan belum merata dilengkapi dengan analisis faktor pendorong maupun penghambat ketercapaian kinerja serta 42
rencana perbaikan ke depan yang komprehensif. Hal ini berpotensi menyebabkan pemanfaatannya belum optimal untuk menjadi feedback perbaikan kinerja berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi manajemen kinerja. b. Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu evaluasi internal atas implementasi SAKIP telah dilakukan, namun evaluasi internal tersebut belum efektif mendorong tindak lanjut unit-unit kerja secara tuntas dalam penyempurnaan SAKIP. c. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, saat ini penggunaan anggaran di Kementerian Kominfo hanya berfokus pada target output yang ingin dicapai namun tidak semuanya diikuti oleh pengukuran capaian kinerja (outcome) yang diharapkan, sehingga efektivitas dalam penggunaan anggaran belum dapat diyakini. Selain itu, dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan, seringkali terjadi revisi anggaran, realokasi anggaran, penyerapan anggaran yang belum optimal, dan refocusing anggaran akibat kebijakan nasional terkait Penanganan Covid-19 dan Peningkatan Ekonomi Nasional (PC- PEN) dengan tetap memaksimalkan target-target program/kegiatan khususnya target program-program prioritas Kementerian Kominfo. Perubahan kondisi dan skala prioritas yang diambil pemerintah pusat juga menyebabkan perlu pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, sehingga Kementerian Keuangan perlu mengambil kebijakan refocusing anggaran. Namun, hal ini menyebabkan terganggunya pelaksanaan rencana program dan anggaran oleh tiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kominfo yang telah ditetapkan sebelumnya, karena diperlukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi kebijakan refocusing tersebut. Selanjutnya, dalam proses penyusunan anggaran, Kementerian Keuangan menggunakan Baseline Basis atau dengan kata lain Kemenkeu akan melihat anggaran pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan pemberian anggaran pada N+1 di setiap K/L. Dalam melakukan exercise alokasi anggaran K/L, Kementerian Keuangan akan melihat keberlanjutan dari setiap output di K/L, 43
termasuk mereviu usulan inisiatif baru. Yang terjadi saat ini, Unit Kerja di Kementerian Kominfo kurang memiliki awareness terhadap proses dan periode pengusulan anggaran ini. Selain itu, tidak menyiapkan dokumen pendukung secara memadai, sedangkan proses ini penting dalam menentukan perhitungan alokasi awal anggaran untuk Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, penting bagi setiap Unit Kerja di Kementerian Kominfo untuk memahami periode dan proses penyusunan anggaran, proses pengusulan inisiatif baru, dan struktur serta timeline program kerja yang benar. d. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja 1) hasil evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu pengukuran kinerja Unit Kerja yang dilakukan secara berkala telah didukung dengan aplikasi SIPINTER, namun cenderung pada pengisian data, belum optimal diimplementasikan sebagai sebuah proses manajemen kinerja dengan memantau aktivitas dan efisiensi untuk mendorong perbaikan kinerja berkala; 2) pembuatan Aplikasi Monitoring Kinerja di beberapa Unit Kerja Eselon I yang tidak terintegrasi; 3) aplikasi SIPINTER belum terintegrasi dengan realisasi anggaran; 4) aplikasi SIPINTER belum terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 5) aplikasi SIPINTER belum dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk melakukan monitoring; 6) aplikasi SIPINTER belum informatif; dan 7) belum optimal implementasi sistem informasi kinerja sebagai sebuah proses manajemen kinerja dengan memantau aktivitas dan efisiensi untuk mendorong perbaikan kinerja berkala. e. Capaian Kinerja menjadi dasar Reward dan Punishment 1) hasil evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu mekanisme reward and punishment sebagai bagian dari 44
f. manajemen kinerja individu dan organisasi sedang disusun, belum sampai pada tahap implementasi; 2) capaian Kinerja Organisasi belum dikaitkan dengan reward dan punishment; 3) capaian Kinerja Individu saat ini (hukuman/punishment kepada masing-masing pegawai) dikaitkan hanya kehadiran fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 4) belum adanya petunjuk teknis pemberian reward dan punishment atas Capaian Kinerja Individu sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5) khusus untuk Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah diterapkan reward dan punishment terhadap kinerja dengan tunjangan yang diberikan kepada pegawai BAKTI; dan 6) belum optimalnya capaian kinerja individu dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Sinkronisasi antara Renstra hingga ke dokumen perencanaan anggaran dan kinerja. Penyusunan Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024 telah dilakukan dengan mengupayakan cascading berjenjang dari level Kementerian hingga level kegiatan (satuan kerja). Renstra yang disusun juga telah menerapkan redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak lagi melihat program dan kegiatan terkotak kotak per Unit Kerja. Indikator yang disusun juga sebagian besar telah berorientasi pada hasil (outcome). Namun demikian, terdapat beberapa kondisi tertentu pada program- program prioritas Kementerian Kominfo, yang menjadi indikator level Kementerian tetapi bukan merupakan indikator level outcome. Dalam periode pelaksanaan renstra, juga terjadi berbagai perubahan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun dari 45
Menkominfo sendiri, yang menyebabkan terjadi perubahan pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja sehingga dokumen perencanaan ini tidak sepenuhnya sinkron. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain: 1) adanya arahan Presiden terkait Percepatan Transformasi Digital Nasional yang menyebabkan sebagian target pembangunan Kementerian Kominfo perlu disesuaikan / dipercepat; 2) munculnya peraturan perundang-undangan baru, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi kebijakan di Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja yang telah disusun; 3) perubahan kebijakan atau arahan Menteri yang bisa disebabkan oleh situasi tertentu, seperti pandemi Covid-19, perkembangan TIK, dan arahan Presiden, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan program dan kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, juga terdapat permasalahan teknis di lapangan yang menyangkut sistem dan aplikasi pusat perencanaan dan anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen perencanaan Kementerian Kominfo. 1) Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu Perumusan kinerja pada Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024 telah dijadikan acuan untuk menetapkan kinerja unit organisasi dibawahnya, akan tetapi kondisi perencanaan pada tingkat tersebut maupun unit kerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) pada levelnya, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan berpotensi kurang fokus. 2) Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB yaitu penjabaran kinerja telah dilakukan, namun belum seluruhnya berjenjang dan memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi 46
yang dihadapi, sehingga kinerja unit kerja dan individu belum seluruhnya dapat dipastikan berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi. 3) Belum disusunnya Pohon Kinerja Kementerian Kominfo. G. Area Penguatan Pengawasan 1. Capaian Kementerian Kominfo per tahun 2021 telah memastikan tersedianya sistem penguatan pengawasan yang memadai dengan melakukan beberapa kegiatan dan capaian dari pelaksanaan amanat Reformasi Birokrasi di area Penguatan Pengawasan diantaranya sebagai berikut: a. telah diterbitkan berbagai kebijakan/pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan benturan kepentingan; b. terdapat dua satuan kerja strategis yang telah mendapatkan predikat WBK; c. meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. meraih skor maturitas SPIP di angka 3,098 (dari skala 5); dan e. meraih skor kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Internal Audit Capability Model (IACM) level 3 (dari skala 5). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa catatan dan beberapa capaian yang harus dioptimalkan ke depannya pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Area Penguatan Pengawasan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Area Penguatan Pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. 2. Permasalahan Pada pelaksanaannya, Area Penguatan Pengawasan masih menemui beberapa kendala. Kementerian PANRB memberikan rekomendasi dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo khususnya di Area Penguatan Pengawasan, yaitu melanjutkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari 47
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sehingga seluruh Unit Kerja strategis di Kementerian Kominfo berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Secara umum, dari hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (pokja) Area Penguatan Pengawasan Kementerian Kominfo selama 5 (lima) tahun terakhir didapatkan 6 (enam) catatan utama untuk menjadi bahan perbaikan kedepannya. Pertama, sosialisasi atau internalisasi mengenai pemahaman gratifikasi, Benturan Kepentingan, pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, dan Zona Integritas telah dilakukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Akan tetapi sosialisasi/internalisasi tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Kedua, pemahaman terkait SPIP masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat sampai saat ini manajemen belum mengambil peran penuh dalam hal koordinasi penerapan SPIP di tingkat Kementerian. Koordinasi sejauh ini masih didorong oleh Inspektorat Jenderal. Untuk itu kedepannya, transfer knowledge dan peningkatan kompetensi perlu dilakukan agar manajemen dapat berperan penuh sebagai koordinator pelaksanaan SPIP di tingkat Kementerian. Ketiga, pelaksanaan manajemen risiko sudah berjalan cukup baik di Kementerian Kominfo, namun kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu Kementerian Kominfo perlu membangun sebuah Sistem Informasi untuk pelaksanaan manajemen risiko di tingkat satuan kerja maupun yang ada di tingkat Kementerian. Keempat, pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ada di Kementerian Kominfo saat ini belum terintegrasi dan belum dijalankan secara satu pintu. Oleh karena itu, ke depannya pengelolaan Pengaduan Masyarakat perlu diintegrasikan dengan seluruh kanal yang ada di setiap satuan kerja. Kelima, peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo dalam pembangunan Zona Integritas masih belum maksimal karena sejauh ini dalam pelaksanaannya masih menunggu permintaan satuan kerja untuk melakukan asistensi dengan Inspektorat Jenderal. Kendala 48
lainnya adalah seluruh satuan unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kominfo belum mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. Keenam, kapabilitas APIP (IACM) yang ada di Kementerian Kominfo kedepannya perlu dilakukan upaya peningkatan pencapaian nilai APIP di level 4 dengan memanfaatkan Sistem Informasi (seperti Simwas dan CACM) pada proses bisnis pengawasan. H. Area Peningkatan Kualitas Layanan Publik 1. Capaian Pelayanan publik merupakan salah satu core business pemerintah, yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Indonesia. Pelayanan publik yang berkualitas dapat turut meningkatkan kemudahan dalam sektor berusaha bagi masyarakat, sehingga membantu peningkatan ekonomi nasional. Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada suatu instansi pemerintah, yang dapat dinilai melalui aspek standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Progres reform pada seluruh aspek pelayanan publik ini dapat terlihat dari adanya upaya- upaya secara berkelanjutan untuk menerapkan inovasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan layanan yang mudah cepat dan tepat, serta menerapkan sistem pengelolaan pengaduan dan konsultasi yang efektif dan transparan bagi masyarakat. Capaian area Pelayanan Publik di Kementerian Kominfo pada Tahun 2020-2021, diantaranya: a. penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah turunannya; b. Direktorat Operasi Sumber Daya menjadi lokus Kementerian Kominfo dalam penilaian kinerja unit pelayanan publik oleh Kementerian PANRB; c. penerapan standar pelayanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Publikasi Standar Pelayanan di beberapa media 49
informasi seperti di website, digital signage dan media cetak lainnya. Selain itu juga penerapan keseragaman informasi standar pelayanan di 35 (tiga puluh lima) UPT Ditjen SDPPI, sebagai perpanjangan tangan pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) di daerah; d. penerapan sistem reward dan punishment bagi penyelenggara layanan untuk mendorong peningkatan budaya pelayanan prima dengan membuat komponen penilaian berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar pemberian reward bagi petugas pelayanan publik; e. penerapan kode etik pelayanan publik bagi petugas pelayanan publik di dalam penyelenggara pelayanan publik sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. pengelolaan pengaduan secara terintegrasi melalui beberapa kanal antara lain Contact Center 159 dengan fitur telepon (incoming dan outgoing), email dan live chat, customer service serta penyediaan saluran pengaduan lain melalui kotak pengaduan dan media sosial; g. pengelolaan loket pelayanan sebagai penyediaan asistensi, konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat khususnya di masa pandemi; h. pelaksanaan survei penilaian kepuasan masyarakat secara tahunan dan harian, untuk mendorong partisipasi pengguna layanan dalam peningkatan kualitas layanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di publikasikan ke dalam website sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; i. penerapan inovasi layanan baik dengan penggunaan teknologi informasi maupun tanpa teknologi informasi yang bertujuan menyelenggarakan layanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan. j. pada tahun 2021 ini sebanyak 2 (dua) satuan kerja telah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan sebanyak 5 (lima) satuan kerja diusulkan untuk mendapatkan predikat Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); 50
k. Pada tahun 2020 Direktorat Operasi Sumber Daya meraih Penghargaan Pengelolaan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Terbaik dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I; dan l. Unit Pelayanan Publik di Kementerian Kominfo pada 2021 menjadi peserta dalam Penilaian Percepatan Berusaha di tingkat Kementerian oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (hasil sementara termasuk 3 besar). 2. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik membutuhkan komitmen seluruh pihak, mulai dari pimpinan sampai dengan petugas pelayanan. Komitmen yang dibangun dan dipertahankan secara berkelanjutan akan memudahkan pemecahan permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan RB di Area Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik: a. perlunya inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya di masa pandemik. Beberapa hal yang menjadi latar belakang adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Kominfo yang tidak bisa menerima pengunjung di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Museum Penerangan yang tidak bisa menerima kunjungan di lokasi; b. pembatasan jam operasional loket pelayanan dan pelayanan onsite dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga turut membatasi pemberian konsultasi dan asistensi kepada pengguna layanan. Dalam rangka dukungan pelayanan kepada pengguna telah disediakan Whatsapp Loket; c. pengguna layanan belum memahami penerapan layanan online, sehingga dibutuhkan sosialisasi ataupun asistensi secara intensif; d. pengguna layanan belum sepenuhnya memahami regulasi terkait permohonan izin/sertifikasi, untuk itu diperlukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai media. Perlu edukasi kepada masyarakat khususnya tentang standar pelayanan yang ada di loket masing-masing; 51
e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum beroperasi secara terpadu di tingkat Kementerian, untuk itu diperlukan penunjukkan salah satu unit kerja di tingkat Setjen Kementerian Kominfo untuk menjadi Person In Charge (PIC) pengelolaan PTSP; dan f. pemanfaatan Contact Center 159 belum optimal oleh seluruh satuan kerja pelayanan publik dan baru dimanfaatkan oleh 2 satuan kerja eselon I. Perlunya kajian yang lebih detail untuk integrasi Contact Center di Kementerian Kominfo. I. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 No Komponen Penilaian Nilai Maksimal 2015 2016 2017 2018 2019 A Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5 3,37 3.55 3.75 3.62 3.8 2 Penguatan Peraturan Perundang-undangan 5 3,34 3.34 3.34 3.28 3.34 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 3,84 4.01 4.01 3.76 3.97 4 Penataan Tatalaksana 5 3,93 3.96 4.09 4.22 4.38 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 11,35 12.2 12.35 12.93 13.05 6 Penguatan Akuntabilitas 6 4,35 3.92 4.15 3.93 4.04 7 Penguatan Pengawasan 12 5,06 7.04 7.49 7.07 7.82 8 Peningkatan Kualitas Layanan Publik 6 4,05 4.17 4.23 4.83 4.85 Total Komponen Pengungkit (A) 60 39,29 42.19 43.41 43.64 45.25 B Komponen Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 13,47 9.01 9.13 9.31 9.38 2 Survei Internal Integritas Organisasi 6
4.97 4.61 4.64 4.57 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7 5,80 6.16 5.95 6.07 5.85 4 Opini BPK 3
2 2 3 3 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10 7,58 8.6 8.03 8.35 8.13 52
No Komponen Penilaian Total Komponen Hasil (B) Nilai Total RB Kominfo Nilai Maksimal 40 100 53 2015 2016 2017 2018 2019 26,85 30.74 29.72 31.37 30.92 66,14 72.93 73.13 75.01 76.18
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI A. Analisis Isu Strategis Reformasi Birokrasi Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi. 1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution. Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional. 2. Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke 54
sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. 3. Transformasi Digital Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, K/L/Pemda harus melakukan transformasi digital melalui peningkatan kompetensi SDM dengan pembekalan 4 (empat) pilar literasi digital untuk akselerasi pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. 4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran 55
dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh K/L/Pemda dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan K/L/Pemda untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan. 5. Analisis Isu Strategis Kementerian Kominfo 2020-2024 Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kementerian Kominfo sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. Oleh karena itu, melalui Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024, Kementerian Kominfo fokus pada program-program kerja untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Isu strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 terkait 6 (enam) pilar yang menjadi fungsi Kementerian Kominfo yaitu antara lain: 56
a. Infrastruktur TIK Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk mempercepat Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas agar tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terkait layanan teknologi, internet dan komunikasi. b. Sumber Daya Frekuensi Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK menjadi faktor penting dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya frekuensi yang terbatas. Salah satu program dalam rangka efisiensi frekuensi adalah Analog Switch Off (ASO) dan refarming frekuensi untuk meraih digital deviden dan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet di Indonesia. c. SDM Digital Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e- government difasilitasi dengan Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang bertujuan untuk mempersiapkan talenta digital untuk menguasai keahlian yang mendukung transformasi digital yaitu cybersecurity, artificial intelligence, big data analytics, cloud computing dan internet of things. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 program Digital Talent Scholarship membuat tema pelatihan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ASN dengan menggunakan metode pembelajaran luring dan daring. d. Digitalisasi Ekonomi Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital melalui Program pengembangan startup digital aktif yaitu program kerja 1000 startup Digital dan UMKM Go Online. e. Digitalisasi Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui program implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 57
f. Dalam rangka mendukung implementasi SPBE, seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait lainnya serta seluruh pemangku kepentingan di sektor SPBE akan melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan program-program yang menjadi program kerja Kemenkominfo. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan memiliki beberapa fokus sebagai berikut: 1) Implementasi Pusat Data Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 2) Implementasi Platform One-Stop-Shop melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway Nasional) untuk layanan perizinan dan layanan publik dasar pemerintahan berbasis elektronik agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan SPBE, sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 33 sampai dengan 44 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3) Implementasi digitalisasi pemerintahan melalui teknologi baru seperti Big Data, Robotic Process Automation, Internet of Things, Machine Learning, dan Blockchain untuk meningkatkan kepercayaan, transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; dan 4) Penguatan peraturan dan regulasi melalui koordinasi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pemerintahan dan transformasi digital negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Komunikasi Publik Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang misleading. 58
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan bahwa prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau connecting the unconnected, kemandirian, dan kedaulatan digital. Melalui berbagai program kerja yang telah disiapkan, Kementerian Kominfo akan hadir untuk memastikan hulu sampai ke hilir transformasi digital dapat mengalir. Mulai dari memastikan seluruh wilayah di Indonesia tersedia layanan seluler 4G, menciptakan ruang digital yang aman dan masyarakat tetap terlindungi, mendukung penciptaan fair level of playing field di sektor terkait, hingga mendorong digitalisasi terjadi di semua sektor. Semua upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju!. Namun, untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju, hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. 59
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan maupun hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi. A. Tujuan Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020- 2024, setiap indikator tersebut juga akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan. B. Sasaran Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 60
2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima. Tabel 4.1 Sasaran Program Meso Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Sasaran Program Kegiatan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Menguatnya Integritas dan Budaya Diseminasi konten antikorupsi melalui Antikorupsi dalam Birokrasi. berbagai saluran media cetak, elektronik, dan sosial. 2. Meningkatnya fairness, transparansi, Penyediaan infrastruktur dan aplikasi profesionalisme, dan non-diskriminatif pemanfaatan one-data system untuk dalam sistem pemerintahan. perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Efektivitas PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Birokrasi yang Kapabel 1. Penyederhanaan proses bisnis dan Memperkuat interoperability system tata kelola berbasis teknologi antar informasi dan komunikasi. kementerian/lembaga/pemerintah daerah baik secara vertikal maupun horizontal Memastikan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam membangun dan melaksanakan SPBE memiliki keandalan dan secara teknis mendukung interoperability system. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. 61
Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. C. Strategi Pelaksanaan Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan Quick Wins pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 4.1 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu: 1. Nasional Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program- 62
2. program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. Instansional Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi Nasional. 63
D. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 1. Area Manajemen Perubahan Renstra Kominfo 1 Program Penuntasan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025, dan saat ini memasuki tahap ketiga agenda RB. Hingga tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi penuntasan RB yang belum terselesaikan dan akan masuk ke dalam agenda 2020-2024. Agenda RB tahun 2020-2024 lebih difokuskan pada modernisasi proses bisnis untuk mendukung proses Program 2 Manajemen Perubahan Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Indeks Kepemimpinan Perubahan kategori "Baik" 64 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 1. Peningkatan Intensitas keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan Integritas Reformasi Birokrasi Kegiatan 5 1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. 2. Sosialisasi dan Internalisasi program manajemen perubahan
Renstra Kominfo 1 transformasi digital di lingkungan Kementerian dan Nasional dalam wujud pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengembangan kompetensi, perubahan pola pikir untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang agile dan adaptif sesuai tuntutan masyarakat. Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 65 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Kegiatan 5 3. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah
2. Area Deregulasi Kebijakan Renstra Kominfo 1 Penataan peraturan perundang- undangan di Kementerian Kominfo memperhatikan arah regulasi yang mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi digital yakni: a. Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi; b. Pemanfaatan TIK; c. Sumber Daya Manusia Digital; d. E-Government (SPBE); dan e. Komunikasi Publik Program 2 Penataan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Kominfo Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Regulasi 66 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 1. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisas i peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. 2. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang undangan Kegiatan 5 1. Melakukan penyusunan peraturan perundang- undangan yang mendukung pelaksanaan transformasi digital dengan melibatkan Kementerian/Le mbaga dan stakeholder lainnya; 2. Melakukan pemetaan, identifikasi, dan
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 67 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 kementerian/l embaga/peme rintah daerah; 3. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/periz inan/kemuda han berusaha; 4. Kebijakan yang disusun memberikan kemudahan layanan dan perizinan investasi; dan Kegiatan 5 analisis terhadap peraturan perundang- undangan; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundang- undangan yang disusun; 4. Membentuk sistem layanan hukum untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 68 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 5. Berkurangnya jumlah regulasi dan meningkatnya kualitas regulasi. Kegiatan 5 undangan di lingkungan Kominfo; 5. Mengembangkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kominfo.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi Renstra Kominfo Program 1 2 Penguatan organisasi Kementerian Kominfo mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada saat ini 2. Penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Kominfo 3. Penguatan koordinasi antar direktorat yang memiliki fungsi- fungsi yang saling berhubungan Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Indeks Kelembagaan dengan kategori Baik 69 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government" melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektiff efisien Kegiatan 5 1. Asesmen organisasi berbasis kinerja 2. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi 3. Restrukturisasi Organisasi yang mendukung transformasi digital nasional
4. Area Penataan Tata Laksana Renstra Kominfo 1 Transformasi digital pemerintahan, dengan strategi: 1. Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Implementasi Satu Data Indonesia. 3. Pengembangan Big Data Pemerintah. 4. Modernisasi infrastruktur dan transformasi digital administrasi internal. 5. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal. Program 2 Percepatan Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Kominfo Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 1. Indeks SPBE 2. Indeks Arsip 3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 4. Persentase Peningkatan kapasitas dan ketersediaan Infrastruktur TIK 70 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 1. Tercapainya compliance, alignment dan value-added proses kerja berbasis TI di lingkungan Kementerian Kominfo 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan Kegiatan 5 1. Assessment SPBE. 2. Pemeringkatan Arsip oleh ANRI. 3. Assessment Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. 4. Modernisasi perangkat infrastruktur TIK. 5. Penetapan peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan, rencana strategis,
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 71 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Kegiatan 5 rencana kerja organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan Kemkominfo. 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan.
5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Renstra Kominfo Program Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 1 2 3 4 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit Indeks Merit sistem dan tata kelola manajemen ASN Kementerian mencapai level baik 72 Kegiatan 5 Implementasi manajemen ASN berbasis merit system Penetapan ukuran kinerja individu Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Indeks profesionalitas ASN bernilai baik 73 Kegiatan 5 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan serta Penilaian dan Tindak Lanjut Kinerja yang berkelanjutan Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara profesional; Monitoring capaian kinerja individu. Monitoring fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai.
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 74 Kegiatan 5 pelaksanaan pemeringkatan disiplin pegawai, sosialisasi disiplin pegawai, sosialisasi kode etik pegawai, dan sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila. Meningkatkan pemahaman serta penerapan/implementasi core value berAKHLAK di tingkat JPT, JF dan JA.
6. Area Penguatan Akuntabilitas Sasaran Strategis (Renstra Kominfo Program 2020 - 2024) 1 2 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang Dukungan Manajemen Baik Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 75 (A) 75 Kegiatan 5 1. Reviu Renstra untuk memastikan perencanaan kinerja seluruhnya sudah berorientasi pada hasil. 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang cascade. 3. Penyusunan Kerangka Kerja Logis untuk menyempurnakan penjabaran kinerja. 4. Revisi Pedoman SAKIP. 5. Pengembangan Aplikasi SIPINTER menjadi Aplikasi PANTAU untuk mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal dan dimanfaatkan oleh pimpinan. 6. Pengukuran Kinerja secara berkala (setiap bulan).
Sasaran Strategis (Renstra Kominfo 2020 - 2024) 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 76 Kegiatan 5 7. Penyusunan Laporan Kinerja yang mengeksplorasi analisis faktor pendorong maupun penghambat dan strategi dari setiap pencapaian kinerja sebagai feedback perbaikan kinerja berkelanjutan, yang terdiri dari: a. Laporan Kinerja Bulanan b. Laporan Kinerja Triwulanan c. Laporan Kinerja Tahunan 8. Monitoring Lapangan 9. Penyusunan Pohon Kinerja 10. Peningkatan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja melalui kegiatan fasilitasi.
7. Area Penguatan Pengawasan Indikator dan Target Renstra Kominfo Program Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 1 2 3 Maturitas SPIP (Target skor 3) Tata kelola Program pemerintahan dukungan yang baik manajemen Kapabilitas APIP (Target level 3) Opini BPK (Target WTP) Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Nilai maturitas SPIP 3,80 Kapabilitas APIP level 4 tercapai Memperoleh opini WTP dari BPK setiap tahunnya 77 Kegiatan 5 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi. 2. Penguatan efektivitas manajemen risiko. 3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada seluruh unit kerja strategis. 4. Penguatan penanganan whistleblowing system dan pengaduan masyarakat. 5. Meningkatkan Kompetensi APIP 6. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas). 7. Meningkatkan kapabilitas APIP (IACM). 8. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. 9. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator dan Target Berdasarkan Target RB Nasional di Tahun 2024 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa (Target kategori baik) Ukuran Keberhasilan sampai dengan tahun 2024 4 Memperoleh nilai kategori baik setiap tahunnya 78 Kegiatan 5 10. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan. 11. Penguatan pengendalian gratifikasi.
8. Area Kualitas Layanan Publik Renstra Kominfo Program 1 2 Mendorong inovasi Peningkatan dalam manajemen Kualitas internal antara lain Pelayanan penerapan Smart Publik Services untuk penyelenggaraan pelayanan publik Indikator Dan Target Berdasarkan Target RB Nasional Di Tahun 2024 3 Pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berintegritas Ukuran Keberhasilan Sampai Dengan Tahun 2024 4 1. Prosentase Pemenuhan LKE RB area peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) 4. Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (sesuai Permenpan No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) 79 Kegiatan 5 1. Pemenuhan LKE RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik 3. Pelaksanaan penilaian mandiri Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
Renstra Kominfo 1 Program 2 Indikator Dan Target Berdasarkan Target RB Nasional Di Tahun 2024 3 Ukuran Keberhasilan Sampai Dengan Tahun 2024 4 5. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Peraturan Ombudsman No. 17 Tahun 2015 tentang Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik) 80 Kegiatan 5
E. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 1. Area Manajemen Perubahan NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 Manajemen Perubahan 1. Pembentukan Tim RB Pusat dan Unit Kerja Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai 1 instansi pemerintah dalam melakukan reforasi birokrasi; 2. Menetapkan quick wins unit kerja PENANGGUNG JAWAB 4 Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pimpinan Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 SK Tim RB Pusat dan Unit Quick Wins Unit Kerja 81 OUTCOME 6 Pimpinan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hasil Quick Wins yang dapat diwujudkan dalam 1 (tahun) yang bermanfaat minimal bagi unit/satuan kerja TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Manajemen Perubahan Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah SUB KEGIATAN 3 1. Melakukan kegiatan Transformasi Digital yang terkait dengan 4 pilar literasi digital 2. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Pemilihan dan Pelatihan Agen Perubahan PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah Pimpinan Unit Kerja Eselon I Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah OUTPUT 5 Dokumen Laporan Kegiatan Transformasi Digital Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daftar Nama Agen Perubahan dari Setiap Unit Kerja 82 OUTCOME 6 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Manajemen Perubahan SUB KEGIATAN 3 4. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan sesuai dengan peran dan tugasnya 5. Implementasi Rencana Kerja Agen Perubahan 6. Pemilihan ASN Berprestasi tingkat Kementerian PENANGGUNG JAWAB 4 Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pimpinan Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 Dokumen Rencana Kerja Agen Perubahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Perubahan ASN Berprestasi tingkat Kementerian 83 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Manajemen Perubahan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan SUB KEGIATAN 3 1. Melakukan pengukuran entropi organisasi secara konsisten, untuk mengukur keselarasan nilai- nilai individu dengan nilai-nilai Kementerian 2. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambunga n tentang program-program PENANGGUNG JAWAB 4 Pimpinan Unit Kerja Eselon I Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah OUTPUT 5 Hasil Entropi per unit kerja dan kementerian secara keseluruhan Dokumen Laporan Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program- program percepatan RB 84 OUTCOME 6 Rekomendasi kebijakan yang perlu diambil Peningkatan pemahaman secara menyeluruh bagi ASN Pusat dan Daerah dilingkungan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Manajemen Perubahan SUB KEGIATAN 3 percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan) 3. Melakukan Internalisasi Nilai- nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Membangun sistem penilaian perilaku ASN Kominfo yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Kominfo PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah OUTPUT 5 Dokumen Laporan Internalisasi nilai nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika Aspek-aspek penilaian perilaku sesuai PP 30 yang diselaraskan dengan nilai-nilai Kementerian 85 OUTCOME 6 Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Refomasi Birokrasi dan nilai - nilai Kementerian Terwujudnya nilai-nilai Kementerian dalam budaya dan perilaku Kerja ASN Kominfo TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. Area Deregulasi Kebijakan NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Deregulasi Kebijakan Penyederhanaan Regulasi 1 (arahan presiden RPJMN, Renstra Kemenkominfo) SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB OUTPUT OUTCOME 3 4 5 6 Melakukan 1. Peraturan Tercapainya identifikasi dan 1. Biro Hukum; Pemerintah Regulasi yang: pemetaan regulasi dan Pelaksanaan a. memudahkan sektor kominfo 2. Seluruh Unit Undang-Undang pelayanan dan terkait Perizinan Kerja Eselon I Cipta Kerja perizinan. Berusaha 2. Peraturan Menteri b. sederhana, Komunikasi dan harmonis dan Informatika tidak tumpang Melakukan Pelaksanaan tindih. Penyusunan regulasi Peraturan sektor kominfo Pemerintah terkait Perizinan Pelaksanaan Berusaha Undang-Undang Cipta Kerja Melakukan 1. Dokumen pemetaan a. Berkurangnya simplifikasi regulasi dan identifikasi jumlah berdasarkan peraturan peraturan kriteria: perundang- perundang- undangan; undangan di 86 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √
NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Deregulasi Kebijakan Percepatan Pembentukan 2 regulasi mendukung: 1. Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi. 2. Pemanfaatan TIK. SUB KEGIATAN 3 a. Pengurangan jumlah; dan b. Proses Bisnis Melakukan perencanaan dan penyusunan peraturan perundang- undangan prioritas PENANGGUNG JAWAB OUTPUT 4 5 2. Pencabutan PM Kominfo yang dapat digabung, tidak valid dan dapat diubah menjadi aturan kebijakan; 3. Dokumen analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan. 1. Biro Hukum; 1. Dokumen dan Perencanaan 2. Seluruh Unit Peraturan Kerja Eselon I Perundang- undangan 87 OUTCOME 6 bidang Kominfo; dan b. Penyederhana an mekanisme/ administrasi Terbitnya regulasi yang mempercepat transformasi digital nasional TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √
NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Deregulasi Kebijakan 3. Sumber Daya Manusia Digital. 4. E-Government (SPBE). 5. Komunikasi Publik (kerangka regulasi renstra); dan 6. Kebijakan lainnya. SUB KEGIATAN 3 sesuai renstra yang mendukung transformasi digital dan peraturan perundang- undangan lainnya. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan implementasi PENANGGUNG JAWAB OUTPUT 4 5 2. Regulasi terkait Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi; 3. Regulasi terkait Pemanfaatan TIK; 4. Regulasi terkait Sumber Daya Manusia Digital; 5. Regulasi terkait E- Government (SPBE); dan 6. Regulasi terkait Komunikasi Publik 7. Regulasi Lainnya. 1. Biro Hukum; 1. Dokumen dan Monitoring dan 2. Seluruh Unit evaluasi Kerja Eselon I penyusunan peraturan 88 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Deregulasi Kebijakan SUB KEGIATAN 3 peraturan perundang- undangan. Melakukan revisi Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang- undangan PENANGGUNG JAWAB 4 1. Biro Hukum; dan 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 perundang- undangan 2. Dokumen Monitoring dan evaluasi kemanfaatan peraturan perundang- undangan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang- undangan meliputi: 1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang- undangan; 89 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Deregulasi Kebijakan SUB KEGIATAN 3 Membentuk sistem layanan hukum untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kominfo. PENANGGUNG JAWAB OUTPUT 4 5 2. Format Rancangan Peraturan Perundang- undangan; Biro Hukum Sistem aplikasi layanan hukum meliputi: 1. Perencanaan regulasi; 2. Penyusunan peraturan perundang- undangan (legislative drafting); dan 3. Monitoring dan evaluasi penyusunan peraturan 90 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Deregulasi Kebijakan SUB KEGIATAN 3 PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 perundang- undangan. 91 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 Penataan dan Penguatan Organisasi a. Menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi b. Mengukur jenjang Melakukan evaluasi organisasi 1 kelembagaan Kominfo c. Menganalisis 2020-2021 kemungkinan duplikasi fungsi d. Menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan PENANGGUNG JAWAB 4 1. Biro Kepegawai an dan Organisasi 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 Dokumen Hasil evaluasi kelembagaan Kementerian Kominfo sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2018 92 OUTCOME 6 Bahan restrukturisasi organisasi Kementerian Kominfo TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi SUB KEGIATAN 3 dalam satu kelompok e. Menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan f. Kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya g. Menganalisis rentang kendali terhadap PENANGGUNG JAWAB 4 93 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi SUB KEGIATAN 3 struktur yang langsung berada di bawahnya h. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan i. Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewena ngan j. Menganalisis kemungkinan PENANGGUNG JAWAB 4 94 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi Melaksanakan program nasional penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kominfo SUB KEGIATAN 3 tumpang tindih fungsi dengan instansi lain k. Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis a. Melakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi PENANGGUNG JAWAB 4 1. Biro Kepegawai an dan Organisasi OUTPUT 5 1. SOTK Pasca Penyederhanaan Birokrasi 95 OUTCOME 6 Birokrasi yang sederhana, efektif dan efisien sesuai TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi SUB KEGIATAN 3 b. Merumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi c. Melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan PENANGGUNG JAWAB 4 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 2. Regulasi tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi 3. Usulan dan rekomendasi penyetaraan jabatan administrasi ke 96 OUTCOME 6 kebutuhan organisasi TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi SUB KEGIATAN 3 fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan d. Menyusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi e. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 dalam Jabatan Fungsional 4. Pelantikan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 5. Standarisasi Jabatan pasca penyederhanaan birokrasi 97 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √
NO 1 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi Melakukan restrukturisasi Organisasi Kementerian Kominfo dalam kerangka transformasi digital nasional SUB KEGIATAN 3 a. Menyusun Peraturan Presiden tentang Kementerian Kominfo b. Menyusun peta proses bisnis Kementerian Kominfo baru c. Menyusun Peraturan Menteri Kominfo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo baru PENANGGUNG JAWAB 4 1. Biro Kepegawai an dan Organisasi 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 1. Peraturan Presiden tentang Kementerian Kominfo 2. Peta proses bisnis Kementerian Kominfo baru 3. Peraturan Menteri Kominfo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo baru 98 OUTCOME 6 Organisasi yang agile, dinamis, dan mendukung percepatan transformasi digital nasional TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan dan Penguatan Organisasi SUB KEGIATAN 3 d. Menyusun regulasi standarisasi jabatan Kementerian Kominfo baru PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 4. Regulasi standarisasi jabatan Kementerian Kominfo baru 99 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √
4. Area Penataan Tatalaksana NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 Penataan Tata Laksana Reviu framework Kebijakan Tata Kelola SPBE Penyusunan Pedoman Sekjen No. 1 Tahun 2021 Percepatan Implementasi tentang Kebijakan 1 Sistem Pemerintahan Tata Kelola SPBE Berbasis Elektronik Review Pedoman Sekjen No. 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE Menyusun deliverables PENANGGUNG JAWAB 4 1. Pusat Data dan Sarana Informatika 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 Dokumen framework tata kelola SPBE Dokumen Pedoman Sekjen No. 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE Laporan review Pedoman Sekjen No. 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE Dokumen deliverables 100 OUTCOME 6 Terwujudnya pengelolaan TI Kementerian Kominfo yang memenuhi aspek efektif, efisien, andal, aman dan patuh (Optimized Governance Behavior) TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Tata Laksana SUB KEGIATAN 3 kebijakan tata kelola SPBE sesuai dengan SPBE Nasional Sosialisasi kebijakan Tata Kelola SPBE Kementerian Kominfo Assessment implementasi kebijakan Tata Kelola SPBE Kementerian Kominfo PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 kebijakan Tata Kelola SPBE Dokumen internalisasi kebijakan Tata Kelola SPBE Dokumen hasil assessment 101 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √
NO 1 2 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Tata Laksana Implementasi Satu Data Kominfo Transformasi Digital Layanan Kominfo SUB KEGIATAN 3 Penyusunan Kebijakan Satu Data (Strategi Pengelolaan Data) Kominfo Penyusunan Kebijakan Manajemen Data Kominfo Penerapan Manajemen Data untuk mendukung Satu Data Kominfo Penyusunan kajian smart service PENANGGUNG JAWAB 4 1. Pusat Data dan Sarana Informatika 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I 1. Pusat Data dan Sarana Informatika OUTPUT 5 Dokumen Kebijakan Satu Data (Strategi Pengelolaan Data Kominfo) Dokumen Kebijakan Manajemen Data Kominfo Dokumen kajian smart service 102 OUTCOME 6 Percepatan Transformasi digital Kemkominfo melalui Data Driven Decision Making dengan Strategi mewujudkan Satu Data sebagai Single Source of Truth Terwujudnya transformasi digital smart services (smart TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Tata Laksana (Pembangunan Kominfo Smart Services) SUB KEGIATAN 3 Pengembangan digitalisasi terhadap layanan dan administrasi di internal Kemkominfo Pembangunan Big Data Kominfo Pembangunan Kominfo Service Bus (Hub Kominfo) PENANGGUNG JAWAB 4 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 Smart administration services (digitalisasi layanan dan administrasi internal terintegrasi) Layanan Sistem Big Data Kominfo Layanan sistem penghubung layanan pemerintah 103 OUTCOME 6 application, smart data, smart services) cross functional area di Kementerian Kominfo TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Penataan Tata Laksana 4 Modernisasi infrastruktur SUB KEGIATAN 3 a. Penguatan mekanisme koordinasi dan kerja sama antara Pusat Data dan Informatika selaku pengelola pengembangan, dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan sistem serta data dengan masing- masing satuan kerja PENANGGUNG JAWAB 4 1. Pusat Data dan Sarana Informatika 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 (Kominfo Service Bus) Kebijakan tata kelola infrastruktur TIK dalam rangka integrasi layanan internal sesuai SPBE 104 OUTCOME 6 Tercapainya service level agreement layanan infrastruktur TIK TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √
NO 1 5 6 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Tata Laksana Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan SUB KEGIATAN 3 b. Modernisasi infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung terwujudnya digital workplace Assessment manajemen mutu, keamanan dan layanan internal Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman, renstra, kerja organisasi dan tugas fungsi di PENANGGUNG JAWAB 4 1. Biro Kepegawai an dan Organisasi OUTPUT 5 Membangun SOC (Security Operation Center) dan NOC (Network Operation Center) Hasil assessment dan corrective action plan untuk pengukuran kinerja dan indeks kepuasan public Dokumen Peta Proses Bisnis 105 OUTCOME 6 Tercapainya CIA (Confidentiality , Integrity and Availbility) layanan PDSI Terwujudnya peningkatan kualitas layanan manajemen internal Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan. TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Tata Laksana SUB KEGIATAN 3 lingkungan Kemkominfo pasca restrukturisasi organisasi. Peta proses bisnis pasca restrukturisasi organisasi sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP). Penerapan SOP di Lingkungan Kemkominfo. PENANGGUNG JAWAB 4 2. Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 Dokumen SOP yang telah ditetapkan 106 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Melaksanakan 1 Penetapan ukuran kinerja individu bimbingan teknis tata cara penyusunan dan penilaian kinerja Sekjen dan Seluruh Eselon 1 pegawai 1. Membentuk tim pengelola kinerja serta prosedur 2 Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja 2. Melaksanakan Sekjen dan Seluruh Eselon 1 bimbingan teknis tata cara analisa penilaian kinerja OUTPUT 5 Laporan rekapitulasi data penyelesaian penyusunan dan penilaian SKP 1. keputusan Sekjen tentang tim pengelola kinerja 2. Kebijakan tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluiasi kinerja 107 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; SUB KEGIATAN 3 pegawai 3. Melaksanakan analisa penilaian kinerja pegawai 1. Finalisasi perubahan Permen tentang Pemberian pelaksanaan Tunkin 2. Rancangan peraturan menteri tentang pemberian tunjangan berdasarkan kinerja PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Racangan peraturan menteri tentang pemberian tunjangan berdasarkan kinerja tahap 1 108 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √
NO 1 4 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; SUB KEGIATAN 3 3. Penetapan peraturan menteri tentang pemberian tunjangan berdasarkan kinerja yang disesuaikan dengan manajemen kinerja dasarkan kinerja 1. Penetapan standar kompetensi 2. Analisis kebutuhan organisasi terkait PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Dokumen pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan evaluasi kinerja dan 109 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √
NO 1 5 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; SUB KEGIATAN 3 dengan pengembangan kompetensi dan karir ASN 3. Melaksanakan analisa pengelolaan kinerja 1. Pembangunan aplikasi manajemen kinerja yang terintregasi dengan kinerja organisasi 2. Implementasi aplikasi dan PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 kebutuhan organisasi Laporan pelaksanaan pembangunan aplikasi manajemen kinerja 110 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √
NO 1 6 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN SUB KEGIATAN 3 aturan tunjangan berbasis kinerja 1. Penyusunan nilai-nilai Kementerian 2. Penyusunan pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai 3. Penyusunan nilai-nilai budaya Kementerian Kominfo PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Dokumen kebijakan terkait dengan nilai- nilai Kementerian, Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai, dan nilai-nilai budaya Kementerian Kominfo 111 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √
NO 1 7 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); SUB KEGIATAN 3 1. Updating Profil Kompetensi pegawai 2. Menyusun struktur data manajemen Talenta 3. Pembangunan dan penggunaan hasil assessment dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Dokumen manajemen Talenta 112 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 8 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN SUB KEGIATAN 3 1. Pengembangan Dashboard dan perbaikan Fitur Simpatik 2. Integrasi sipinter dengan e SKP, dokumen prestasi dengan Simpatik, integrasi dua arah Simpatik dengan SAPK 3. Menyusun struktur data manajemen Talenta 4. Digitalisasi SK Penyetaraan PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Dashboard dan fitur sistem informasi kepegawaian 113 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia SUB KEGIATAN 3 Jabatan ke Jabatan Fungsional 5. Digitalisasi layanan administrasi kepegawaian 6. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi 7. Pembangunan dan penggunaan hasil assessment dalam pemetaan kompetensi dan PENANGGUNG JAWAB 4 114 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 9 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan SUB KEGIATAN 3 pengisian jabatan berbasis teknologi informasi 8. Optimalisasi sistem informasi kepegawaian yang terus diupdate Pengembangan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dengan PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Aplikasi E-Kinerja 115 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √
NO 1 10 11 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pembinaan serta Penilaian dan Tindak Lanjut Kinerja yang berkelanjutan Monitoring capaian kinerja individu Monitoring fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai SUB KEGIATAN 3 berbagai aplikasi kepegawaian. Pelaksanaan monitoring capaian kinerja individu melalui aplikasi manajemen kinerja Pelaksanaan monitoring fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Dokumen hasil monitoring capaian kinerja individu Dokumen hasil monitoring fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai 116 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √
NO 1 12 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pelaksanaan pemeringkatan disiplin pegawai, sosialisasi disiplin pegawai, sosialisasi kode etik pegawai, dan sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila SUB KEGIATAN 3 1. Pendataan dan pemetaan tingkat kedisiplinan serta integritas ASN terhadap organisasinya 2. Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai 3. Sosialisasi Peraturan Menteri terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai 4. Pembinaan dan internalisasi PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 Laporan pemeringkatan kedisiplinan ASN dan hasil sosialisasi/pembina an gterkait dengan kode etikdan kode perilaku pegawai 117 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √
NO 1 13 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Meningkatkan pemahaman serta penerapan/implementasi core value berAKHLAK di tingkat JPT, JF dan JA SUB KEGIATAN 3 kode etik dan kode perilaku Internalisasi core value berAKHLAK PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 dokumen hasil internalisasi 118 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √
6. Area Penguatan Akuntabilitas NO PROGRAM DAN KEGIATAN KRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 Penguatan Akuntabilitas 1 Reviu Renstra Tersedianya untuk hasil reviu memastikan Renstra perencanaan terhadap kinerja Program, seluruhnya Kegiatan, dan sudah Indikator yang berorientasi berorientasi pada hasil pada hasil 2 Penyusunan Tersedianya Perjanjian Dokumen Kinerja Perjanjian Kinerja yang selaras dengan SKP UKURAN KEBERHASILAN 4 4 Dokumen Reviu Renstra 2 Dokumen PK yang cascade
BASELINE 2020 5 119 2021 6 1 Dokumen Exercise Penyelarasan SKP model dasar dengan PK berdasarkan PermenPANRB No.8/2021 TARGET 2022 2023 7 8 1 Dokumen 1 Dokumen Exercise 1 Dokumen Penyelarasan PK yang SKP model selaras pengembanga dengan SKP n dengan PK model berdasarkan pengembanga PermenPANRB n sesuai No.8/2021 PermenPANRB No.8/2021 2024 9 1 Dokumen 1 Dokumen PK yang selaras dengan SKP model pengembang an sesuai PermenPANR B No.8/2021
NO 1 3 4 5 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Akuntabilitas Penyusunan Kerangka Kerja Logis untuk menyempurnak an penjabaran kinerja Revisi Pedoman SAKIP Pengembangan Aplikasi SIPINTER menjadi Aplikasi PANTAU untuk mendorong pencapaian KRITERIA KEBERHASILAN 3 Tersusunnya Kerangka Kerja Logis Tersedianya Pedoman SAKIP yang dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Terintegrasiny a aplikasi PANTAU dengan aplikasi eMonev- Bappenas, UKURAN KEBERHASILAN 4 1 Dokumen Kerangka Kerja Logis 1 Dokumen Pedoman SAKIP 1 Aplikasi Pengelolaan Kinerja Terpadu (PANTAU)
BASELINE 2020
5 120
2021 6
Penyusunan Draft
Revisi Pedoman
SAKIP Kementerian
Kominfo Pengembanga
n aplikasi SIPINTER
menjadi PANTAU
TARGET 2022
2023 7
8 1 Dokumen
1 Dokumen
Pedoman SAKIP
Kementerian Kominfo
Proses Proses
integrasi integrasi
Aplikasi Aplikasi
PANTAU PANTAU
dengan dengan
aplikasi aplikasi
eMonev
eMonev
2024 9
Proses integrasi
Aplikasi PANTAU
dengan aplikasi
eMonev-
NO 1 6 7 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Akuntabilitas kinerja yang lebih optimal dan dimanfaatkan oleh pimpinan Pengukuran Kinerja secara berkala (setiap bulan) Penyusunan Laporan Kinerja yang mengeksplorasi analisis faktor dan strategi ke depan dari setiap capaian kinerja sebagai feedback KRITERIA KEBERHASILAN 3 aplikasi monev SmartDJA, dan SKP Tersedianya Dokumen hasil pengukuran kinerja per bulan Tersusunnya Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja Bulanan), Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika UKURAN KEBERHASILAN 4 48 Dokumen Pengukuran Kinerja 48 Laporan Kinerja Bulanan 16 Laporan Kinerja Triwulanan 4 Laporan Kinerja Tahunan BASELINE 2020 5
1 Laporan Kinerja Tahunan 121 2021 6 12 Dokumen 12 Laporan Kinerja Bulanan 4 Laporan Kinerja Triwulan 1 Laporan Kinerja Tahunan TARGET 2022 2023 7 8 Bappenas dan Bappenas dan aplikasi monev aplikasi monev SmartDJA SmartDJA 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan Kinerja Kinerja Bulanan Bulanan 4 Laporan 4 Laporan Kinerja Kinerja Triwulan Triwulanan 1 Laporan 1 Laporan Kinerja Kinerja Tahunan Tahunan 2024 9 Bappenas, aplikasi monev SmartDJA, dan SKP 12 Dokumen 12 Laporan Kinerja Bulanan 4 Laporan Kinerja Triwulanan 1 Laporan Kinerja Tahunan
NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Penguatan Akuntabilitas perbaikan kinerja, yang terdiri dari: a. Laporan Kinerja Bulanan b. Laporan Kinerja Triwulanan c. Laporan Kinerja Tahunan 8 Monitoring Lapangan KRITERIA KEBERHASILAN 3 (Laporan Kinerja Tahunan) Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi lapangan terhadap Program UKURAN KEBERHASILAN 4 8 Laporan Monitoring Lapangan BASELINE 2020 5 2 Laporan 122 2021 6 2 Laporan 2022 7 2 Laporan TARGET 2023 8 2 Laporan 2024 9 2 Laporan
NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 Penguatan Akuntabilitas 9 Penyusunan Pohon Kinerja 10 Peningkatan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja melalui kegiatan fasilitasi KRITERIA KEBERHASILAN 3 Prioritas Kemkominfo Tersedianya Pohon Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika SDM pengelola kinerja ditingkatkan kapasitasnya UKURAN KEBERHASILAN 4 1 Dokumen Pohon Kinerja 6 Kegiatan Fasilitasi
BASELINE 2020
5 123
2021 6
TARGET 2022
2023 7
8 1 Dokumen
Pohon Kinerja 2 Kegiatan 2 Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi 2024 9
2 Kegiatan Fasilitasi
7. Area Penguatan Pengawasan NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 Penguatan Pengawasan 1. Melakukan revisi Pedoman Menteri Kominfo terhadap pedoman implementasi SPIP Melakukan Penguatan 2. Sosialisasi SPIP 1 implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi 3. Penguatan pengendalian intern 4. Pemantauan dan penilaian SPIP 5. Melakukan pengendalian aktivitas secara berjenjang PENANGGUNG JAWAB 4 Sekretariat Jenderal Seluruh Unit Kerja Eselon I Seluruh Unit Kerja Eselon I Seluruh Unit Kerja Eselon I Seluruh Unit Kerja Eselon I OUTPUT 5 1. Laporan evaluasi 2. Surat Keputusa 3. Matriks Manajemen Risiko 4. Laporan pendampingan 5. Laporan monitoring dan evaluasi 6. Pedoman SPIP Kominfo yang telah direvisi 124 OUTCOME 6 Efektivitas penerapan SPIP TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Penguatan efektivitas penerapan manajemen risiko SUB KEGIATAN 3 1. Penyusunan manajemen risiko setiap unit kerja 2. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko 3. Melakukan penilaian dan evaluasi risiko atas organisasi 4. Pendampingan penerapan manajemen risiko 5. Pembangunan dan implementasi aplikasi manajemen risiko PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Unit Kerja Eselon 1 Inspektorat Jenderal Seluruh Unit Kerja Eselon 1 Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 Piagam manajemen risiko Laporan monitoring dan evaluasi Peta dan profil risiko Laporan pendampingan manajemen risiko Aplikasi manajemen risiko 125 OUTCOME 6 Penguatan pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Meningkatkan Kompetensi APIP SUB KEGIATAN 3 1. Identifikasi dan pemetaan kompetensi APIP 2. Mengoptimalkan keikutsertaan APIP dalam forum-forum terkait pengawasan baik di tingkat nasional maupun internasional 3. mendukung APIP dengan SDM yang berkualitas dengan pengembangan kompetensi APIP melalui kegiatan pendidikan dan PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 1. Matriks 2. Laporan kegiatan 126 OUTCOME 6 Pemenuhan jumlah ideal rasio APIP dan didukung dengan kompetensi yang memadai TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 4 5 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku SUB KEGIATAN 3 pelatihan terkait pengawasan 1. Identifikasi rasio jumlah ideal APIP 2. Identifikasi gap kompetensi APIP 3. Pemenuhan jumlah ideal APIP 4. Evaluasi rasio dan kompetensi APIP 1. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai kaidah dan aturan yang berlaku PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Jenderal Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 1. Laporan keuangan dan laporan kinerja 127 OUTCOME 6 Pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan target kinerja TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 2. Melakukan reviu laporan keuangan secara berkala 3. Asistensi/reviu: rencana strategis, SPIP, pembangunan reformasi birokrasi 4. pendampingan pada pemeriksaan BPK. 5. Evaluasi AKIP 6. Pengembangan dan implementasi Continuous Audit and Continuous PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 2. Laporan pengawasan 3. Aplikasi CACM 128 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 6 7 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan SUB KEGIATAN 3 Monitoring (CACM) 1. Monev pelaksanaan barang dan jasa 2. Melakukan pengawasan pengelolaan barang dan jasa secara berkala 3. Peningkatan jumlah kegiatan consulting dan assurance tentang pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa 1. Menyusun petunjuk teknis PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Eselon 1 Inspektorat Jenderal Seluruh Eselon 1 dan OUTPUT 5 Laporan Monev pelaksanaan barang dan jasa Laporan pengawasan pelaksanaan barang dan jasa Laporan kegiatan 129 OUTCOME 6 Pengelolaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan target kinerja Unit pelayanan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM SUB KEGIATAN 3 pengawasan pembangunan Zona Integritas 2. Identifikasi unit kerja di Kemkominfo yang bisa diajukan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. 3. Menetapkan prioritas unit kerja yang akan mengajukan predikat WBK/WBBM 4. Sosialisasi dan internalisasi zona PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 1. Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI 2. Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 3. Laporan Asistensi dan Monitoring Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Laporan Evaluasi Unit Kerja Pembangunan ZI 130 OUTCOME 6 publik yang ada di Kominfo mendapatkan predikat WBK/WBBM TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 integritas kepada setiap satker 5. Asistensi unit kerja yang akan mengajukan predikat WBK/WBBM. 6. Monitoring kesiapan unit kerja dalam memenuhi syarat pengajuan predikat WBK/WBBM 7. Melakukan penjaminan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 menuju WBK/WBBM 5. Aplikasi e-ZI 6. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI di Kementerian Komunikasi dan Informatika 131 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 8 9 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Penguatan pengendalian gratifikasi Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan SUB KEGIATAN 3 8. Penggunaan aplikasi e-zona integritas untuk Kominfo 9. Mengevaluasi pelaksanaan zona integritas secara berkelanjutan 1. Melakukan public campaign tentang penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan 2. Pembentukan unit pengendalian gratifikasi PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Eselon 1 dan Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 1. Dokumentasi kampanye public 2. SK UPG dan tim penanganan benturan kepentingan 3. Laporan survey 4. Peta Benturan Kepentingan 5. Dokumentasi sosialisasi 132 OUTCOME 6 Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberantasa n korupsi secara sistemik TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 3. Pembentukan tim pengendalian benturan kepentingan 4. Melakukan survei kepada pegawai mengenai pemahaman gratifikasi 5. Melakukan survei kepada pegawai mengenai pemahaman benturan kepentingan 6. Pemetaan benturan PENANGGUNG JAWAB 4 OUTPUT 5 6. Laporan monev 7. Laporan tindak lanjut hasil monev 133 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 kepentingan di setiap satker 7. Melaksanakan sosialisasi terkait penanganan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan 8. Melakukan evaluasi secara berkala terkait penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan 9. Menindak lanjuti hasil evaluasi penanganan PENANGGUNG JAWAB 4 134 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 10 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Penguatan penganganan pengaduan dan komplain SUB KEGIATAN 3 gratifikasi dan benturan kepentingan 1. Perencanaan pengelolaan Dumas dan WBS dengan seluruh satker di Kementerian Kominfo 2. Permintaan penetapan dari tiap satker dan nama personal pengelola Dumas 3. Sosialisasi pedoman Kementerian Komunikasi dan PENANGGUNG JAWAB 4 Seluruh Eselon 1 OUTPUT 5 1. Rencana aksi 2. PIC/liaison officer 3. Dokumentasi sosialisasi 4. Sistem Informasi 5. Dokumentasi sosialisasi 6. Laporan survey 7. Laporan 8. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 135 OUTCOME 6 Pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengawasan organisasi TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 Informatika serta menyamakan persepsi pengelolaan Dumas dan WBS bersama seluruh satker 4. Penggunaan sistem informasi sebagai sarana mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS 5. Mensosialisasika n fasilitas dan saluran aduan kepada masyarakat PENANGGUNG JAWAB 4 136 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan SUB KEGIATAN 3 6. Melakukan survei terhadap pemahaman masyarakat terkait saluran Dumas dan WBS Kementerian Komunikasi dan Informatika 7. Evaluasi dan rekonsiliasi data tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan Satker terkait 8. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan PENANGGUNG JAWAB 4 137 OUTPUT 5 OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
NO 1 11 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penguatan Pengawasan Memelihara dan meningkatkan kapabilitas APIP (IACM) SUB KEGIATAN 3 masyarakat dan WBS 1. Mengidentifikasi Area of Improvement (AOI) 2. Melakukan perbaikan dan pengembangan berdasarkan AOI 3. Pembangunan dan implementasi sistem informasi pada proses bisnis pengawasan PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Jenderal OUTPUT 5 1. Area of Improvement 2. Lembar Kerja Evaluasi 3. Aplikasi 138 OUTCOME 6 Organisasi Inspektorat Jenderal yang capable TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
8. Area Peningkatan Kualitas Layanan Publik NO PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 Peningkatan Kualitas Layanan Publik 1. Koordinasi Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Evaluasi LKE 1 Pemenuhan LKE RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Menetapkan rencana aksi tahunan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 139 OUTPUT 5 1. Laporan rapat koordinasi 2. Laporan rapat evaluasi 3. Dokumen rencana aksi 4. Laporan rapat monitoring 5. Nilai LKE PMPRB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik OUTCOME 6 Peningkatan kualitas dan integritas pelayanan publik di Kemkominfo TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik SUB KEGIATAN 3 Publik 4. Monitoring pelaksanaan rencana aksi tahunan 5. Melaksanakan PMRB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik di lingkungan PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 140 OUTPUT 5 1. Pedoman Sekjen 2. Laporan dan publikasi hasil survey 3. Dokumen rencana aksi 4. Laporan OUTCOME 6 Peningkatan kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pelaksanaan penilaian mandiri Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik SUB KEGIATAN 3 Kemkominfo 2. Pelaporan hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik 3. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil survey 4. Monitoring dan evaluasi 1. Pemutakhiran Permen Kominfo terkait jenis pelayanan publik di Kemkominfo 2. Evaluasi PENANGGUNG JAWAB 4 Sekjen dan Seluruh Eselon 1 141 OUTPUT 5 monev 1. Permen Kominfo 2. Laporan evaluasi 3. Dokumen rencana aksi OUTCOME 6 Pelayanan publik prima, responsif dan berdaya saing global TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11 √ √ √ √ √
NO 1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Peningkatan Kualitas Layanan Publik SUB KEGIATAN 3 pemenuhan aspek-aspek penilaian kinerja dan kepatuhan unit penyelenggara pelayanan publik 3. Penetapan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi 4. Pelaksanaan penilaian mandiri 5. Monitoring dan evaluasi PENANGGUNG JAWAB 4 142 OUTPUT 5 4. Laporan penilaian mandiri 5. Laporan monev OUTCOME 6 TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 7 8 9 10 11
BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024 A. Peran Agen Perubahan Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel dan memegang teguh nilai organisasi dan kode etik aparatur sipil negara maka diperlukan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan. Peran dan tugas Agen Perubahan: 1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. 143
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Agen Perubahan dipilih melalui tahapan seleksi atau melalui rekomendasi pimpinan unit dan satuan kerja berdasarkan performa individual atau kelompok dalam unit kerja terkait. B. Pembangunan Zona Integritas Dalam rangka menumbuhkembangkan budaya kerja anti korupsi dan budaya kerja pelayanan publik secara baik di instansi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas merupakan miniature model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019, pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya: (1) Merupakan unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan (3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menargetkan beberapa unit kerja menuju WBK dan WBBM dalam 5 tahun terakhir dan saat ini memprioritaskan 5 unit kerja di kantor pusat yang memiliki pelayanan publik diantaranya dua direktorat yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Kementerian yaitu Direktorat Operasi Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Telekomunikasi 144
Direktorat Jenderal PPI, 3 Direktorat teknis yang memberikan layanan publik kepada masyarakat, serta 47 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan utama pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dimaksudkan untuk membentuk budaya kerja yang mengedepankan integritas, berorientasi pada hasil, dan memberikan pelayanan prima. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019, unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat 6 unit. Unit yang lolos diajukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) sebanyak 4 unit, dan di tahun 2019, 1 unit yaitu Direktorat Operasi Sumber Daya berhasil mendapatkan predikat WBK. Pada Tahun 2020, terdapat 5 unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan yang lolos diajukan oleh TPI sebanyak 3 unit. Pada tahun 2020, terdapat 1 unit yaitu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPTIK) yang berhasil mendapatkan predikat WBK, sehingga total terdapat 2 unit di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki predikat WBK. Pada tahun 2021, unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 9 unit, dimana 7 unit berpredikat WBK dan 2 unit berpredikat WBBM. Dari 9 unit yang lolos diajukan oleh TPI ke TPN pada tahun 2021 sebanyak 5 unit (3 WBK dan 2 WBBM). Strategi yang ditempuh untuk 5 tahun ke depan dalam pembangunan Zona Integritas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah berupaya melakukan pemetaan unit kerja yang berpotensi dinominasikan sebagai unit kerja pembangunan Zona Integritas dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM berdasarkan pertimbangan penilaian internal Inspektorat Jenderal. Hasil pemetaan tersebut menentukan Unit Kerja yang dijadikan sebagai prioritas pendampingan pembangunan Zona Integritas melalui penjaminan kualitas pemenuhan penilaian dan kriteria. Setiap unit kerja yang ditargetkan menuju WBK dan WBBM akan 145
didampingi dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan tingkat kematangan dan kesiapannya. Dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa rencana kerja dan strategi sebagai pijakan arah gerak hingga tahun 2024. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan terkait pedoman petunjuk teknis pengawasan Zona Integritas. Pedoman ini menjadi panduan penetapan kriteria penilaian secara rinci serta aspek-aspek yang menjadi standar dalam pembangunan Zona Integritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi secara berkala kepada unit kerja dalam membangun Zona Integritas hingga tahun 2024. Harapannya dari sosialisasi ini memunculkan motivasi dan minat satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bottom up dari tingkat unit kerja yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan asistensi kepada seluruh unit kerja yang diprioritaskan untuk dibangun Zona Integritas dalam mencapai pemenuhan aspek penilaian pembangunan Zona Integritas. Keempat, tim pembangunan Zona Integritas Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dengan dilaporkannya pelaksanaan Zona Integritas di akhir tahun. Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang ada di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan secara berkesinambungan hingga tahun 2024. Sebagai rencana jangka panjang, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membentuk aplikasi untuk mempermudah pengelolaan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja yang telah ditetapkan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi 146
dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut : a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. b. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. c. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan. d. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat. e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya. 2. Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan dalam rentang waktu setahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari: a. Hasil-hasil monitoring. b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat. c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Roadmap dengan realisasinya. 147
d. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. D. Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dukungan dari seluruh pegawai yang ada dalam lingkungan Kementerian Kominfo. Dengan adanya partisipasi dari semua kalangan yang ada maka akan mudah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan pelaporan secara berkala yang disampaikan oleh setiap pokja area perubahan melalui ketua pokja masing-masing yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal oleh Ketua Pokja Area Perubahan setiap 6 (enam) bulan sekali, kemudian Sekretaris Jenderal akan melaporkan ke Menteri. Setiap laporan tersebut ditembuskan ke Sekretariat Reformasi Birokrasi. Rekapitulasi dari seluruh capaian area perubahan tiap semester akan disampaikan oleh Sekretariat Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai melalui informasi singkat berbentuk infografis ataupun laporan singkat. 148