Perjanjian Baku Masalah dan Solusi Penulis utama: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN Kontributor: Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH Dr. David Tobing, SH., M.Kn Dr. Megawati Simanjuntak, SP., M.Si Dr. J. Widijantoro, SH., MH Implemented by
Dokumen ini disiapkan oleh proyek Consumer Protection in ASEAN (PROTECT), yang diwujudkan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ). Informasi selengkapnya dalam bahasa Inggris dapat ditemukan di bagian berikut. As a federally owned enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. Published by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany Consumer Protection in ASEAN (PROTECT) Heritage Building, 2nd Floor Jl. Sisingamangaraja No. 70A Jakarta 12110 - Indonesia T +62 (0)21 724 3372 E info@giz.de I As at January 2021 Printed by GIZ/PROTECT Design GIZ/PROTECT Photo Credits (in alphabetical order) Endang Sunandar: 1, 70, 107, 150 GIZ/PROTECT: front and back cover pages Icon recreated by Pelangi Grafika team: page 100 Other icons used in this book are downloaded from Microsoft Powerpoint 2016 Main authors : Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M; Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN; Contributors : Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH; Dr. David Tobing, SH., M.Kn; Dr. Megawati Simanjuntak, SP., M.Si; Dr. Johanes Widijantoro, SH., MH. On behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Pengantar d a r i G I Z Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul- klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki kelemahannya tersendiri, yaitu celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang bertentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Perlunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak konsumen dalam setiap perjanjian baku menjadi salah satu fokus dari proyek ASEAN-Jerman PROTECT. ASEAN-Jerman PROTECT merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ). Proyek ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara berimbang, serta mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN, baik di tingkat regional maupun nasional, demi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dinamis dan berorientasi pada masyarakat. Bersama dengan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP), kami memfasilitasi dialog dan kerja sama antara 10 negara anggota ASEAN untuk mencapai komitmen-komitmennya yang tertuang dalam ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025. Secara khusus di Indonesia, proyek ASEAN-Jerman PROTECT, antara lain, berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan advokasi masyarakat dalam topik-topik pilihan. Dalam kesempatan ini, kami bekerja sama dengan ahli- ahli perlindungan konsumen mengenai perjanjian baku. Sebagaimana diketahui, pengaturan mengenai perjanjian baku, atau lebih spesifik mengenai klausula- klausula di dalamnya, sudah dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, sejalan perkembangan dunia saat ini, terutama pesatnya laju digitalisasi ekonomi yang juga berpengaruh dalam pengadaan perjanjian baku digital, penting bagi pemerintah serta lembaga terkait dan pelaku usaha untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang sering ditemukan dalam penggunaan i
perjanjian baku tradisional maupun digital di Indonesia. Dengan adanya rancangan perubahan UUPK, buku ini juga akan membahas rencana pengaturan perjanjian baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini. Akhir kata, kami berterima kasih kepada kedua penulis utama dan jajaran kontributor yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam upaya meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya penerapan perjanjian baku yang adil demi kesejahteraan konsumen Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan sebagai kajian perbandingan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kami terbuka dan menghargai jika ada masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini. Desember 2020 Proyek ASEAN-Jerman PROTECT GIZ ii
Pengantar dari Penulis Utama Memenuhi permintaan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kami menyusun buku dengan judul Bunga Rampai Perlindungan Konsumen - Perjanjian Baku - Masalah dan Solusi, dibantu oleh beberapa kontributor yang ahli dalam bidang masing-masing. Sejak Revolusi Industri 1.0, perjanjian baku semakin banyak dan sering digunakan untuk memfasilitasi masifikasi perdagangan barang dan/atau jasa. Pemanfaatan perjanjian baku semakin masif pada saat Revolusi Industri 4.0 saat ini dalam bentuk perjanjian baku digital. Berhubung perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak sehingga terjadi nyaris tanpa negosiasi, maka klausula baku yang terkandung di dalamnya cenderung berisi klausula eksonerasi atau klausula eksemsi (exoneration clauses atau exemption clauses), yaitu syarat dan ketentuan yang menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pembuatnya, dan sebaliknya mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut. Dengan demikian, konsumen sebagai penerima perjanjian baku tersebut seringkali berada dalam posisi yang asimetris yang menimbulkan berbagai ragam masalah perlindungan konsumen yang membutuhkan solusi. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia pada saat ini sedang dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) direncanakan perubahan UUPK tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2022. Di dalam perubahan Rancangan Perubahan UUPK tersebut, pengaturan tentang perjanjian baku, baik yang non digital dan yang digital, dilakukan secara lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan pengaturan tentang klausula baku di dalam UUPK. Buku ini memaparkan tidak hanya masalah penggunaan dan pengaturan perjanjian baku yang dihadapi konsumen Indonesia di dalam UUPK maupun peraturan perundang-undangan lain, melainkan juga akan dikemukakan rencana pengaturan perjanjian baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini. Dengan gaya praxis dan bahasa yang populer diharapkan buku ini mudah dipahami oleh semua lapisan konsumen dan pelaku usaha/penyedia jasa, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. iii
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan merupakan suatu perbandingan bagi negara lain. Semua masukan untuk penyempurnaan buku ini di masa depan, tentu akan sangat dihargai oleh GIZ, dan sebagai akhir kata pengantar ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para kontributor, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Desember 2020 Penulis Utama Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN iv
Daftar Isi Pengantar dari GIZ ... Pengantar dari Penulis Utama ... Daftar Isi ... Daftar Gambar... Daftar Tabel ... Pendahuluan ... BAB I Gambaran Umum Tentang Perjanjian, Perjanjian Baku 2 dan Klausula Baku ... 1. Perjanjian ... 2 2. Perjanjian Baku dan Klausula Baku ... 19 3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Baku ... 46 4. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen ... 55 BAB II Masalah Penggunaan Perjanjian Baku ... 71 1. Telaah Umum Tentang Penggunaan Perjanjian Baku ... 71 2. Kelemahan Pengaturan Perjanjian Baku ... 73 3. Kelemahan Pengawasan Perjanjian Baku ... 77 4. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku pada Beberapa Bidang .... 81 5. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku Digital ... 98 6. Masalah Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku Digital ... 104 BAB III Solusi Penggunaan Perjanjian Baku ... 108 1. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ... 108 2. Pengawasan Perjanjian Baku ... 140 3. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku ... 144 BAB IV Kesimpulan dan Saran ... 151 1. Kesimpulan ... 151 2. Rekomendasi ... 152 Daftar Pustaka ... 154 Biografi Penulis Utama dan Kontributor ... 157 v i iii v vi vi ix
Daftar Gambar Gambar 1: Bagan Sumber Kelahiran Perikatan ... 3 Gambar 2: Rantai Pasok (chain of distribution) ... 33 Gambar 3: Perkembangan perjanjian baku ... 40 Gambar 4: Perjanjian baku dan klausula baku ... 41 Gambar 5: Bentuk perjanjian baku ... 45 Gambar 6: Mitigasi potensi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku ... 64 Gambar 7: Contoh penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha ... 89 Gambar 8. Persentase Konsumen dalam PSME di dunia ... 99 Gambar 9. Persentase Konsumen dalam PSME di Indonesia Tahun 2018 ... 100 Gambar 10. Jumlah transaksi digital dalam PSME di Indonesia Tahun 2018 ... 100 Gambar 11. Penyelesaian sengketa konsumen dalam PMSE ... 104 Gambar 12. Susunan 'barang' di dalam RUU Perubahan UUPK ... 121 Gambar 13. Susunan 'jasa' di dalam RUU Perubahan UUPK ... 121 Gambar 14. Bagan pembagian perjanjian baku digital berdasarkan cara penyerahan ... 133 Gambar 15. Bagan Tripartite pengawasan perjanjian baku ... 142 Daftar Tabel Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK karena memuat klausula eksonerasi ... 82 Klausula baku yang tidak termasuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) UUPK tetapi merupakan klausula eksonerasi ... 89 Syarat Keabsahan ... 102 Tanda Tangan Elektronik ... 103 Alat Bukti ... 105 Kekuatan Pembuktian ... 105 vi
Pendahuluan Dalam sejarah umat manusia, untuk mempertahankan kehidupannya manusia senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antar manusia ini multi aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan barang dan/atau jasa. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dikenal uang, perdagangan barang dan/atau jasa tersebut dilakukan melalui barter atau pertukaran barang dan/atau jasa. Berhubung dalam pertukaran barang dan/atau jasa dapat terjadi hambatan karena ketidaksetaraan nilai atau ketidakcocokan kebutuhan pada barang dan/ atau jasa yang dipertukarkan, maka diciptakan uang komoditas. Uang komoditas adalah barang yang pada umumnya dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti bahan pangan baik tumbuhan maupun ternak. Mata uang paling awal yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa muncul pada milenium ke-3 SM di Mesir dan Mesopotamia, berupa emas batangan yang harus ditimbang setiap kali akan digunakan sebagai alat tukar. Baru pada tahun 2500 SM, perdagangan barang dan/atau jasa mulai menggunakan mata uang emas dan perak1. Baik perdagangan barang dan/atau jasa melalui barter maupun melalui penggunaan alat tukar berupa uang, secara hukum senantiasa akan menimbulkan perjanjian atau kontrak dalam bentuk lisan dan/atau tertulis. Perjanjian ini merupakan hasil tawar menawar atau perundingan antara para pihak yang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa tentang harga, syarat, dan ketentuan mengenai barang dan/ atau jasa obyek perdagangan. Tawar menawar atau perundingan tersebut masih dapat dilakukan sebelum terjadi perjanjian karena barang dan/jasa obyek perjanjian merupakan barang dan/atau jasa yang dibuat dan disediakan satu demi satu secara manual (handmade). Namun demikian, Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung antara 1750 - 1850 telah menghasilkan mesin uap, sehingga proses produksi barang tidak lagi dilakukan secara manual (handmade) yang menghasilkan barang satu demi satu, melainkan dapat dilakukan dengan bantuan mesin yang menghasilkan barang secara massal. 1 Lihat Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Mengubah Dunia: Uang, Sejak Kapan Digunakan? Diunduh 18 Oktober 2020 pukul 22.04. vii
Kondisi ini menyebabkan produsen barang menciptakan mata rantai distribusi barang yang telah dapat diproduksi secara massal, karena tanpa mata rantai distribusi tersebut pemasaran barang yang telah diproduksi secara massal tersebut akan macet (stucked). Mata rantai distribusi tersebut dapat terdiri atas sejumlah distributor, sejumlah sub distributor, sejumlah grosir, dan sejumlah pengecer. Pengecer inilah yang bertindak sebagai penjual barang dan berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pembeli. Di bidang jasa, khususnya jasa transportasi darat, Revolusi Industri 1.0 telah menyebabkan ditemukan kereta api pada tahun 17842. Kereta api merupakan alat transportasi darat yang dapat mengangkut sekaligus ratusan penumpang dalam suatu waktu yang sama. Setiap calon penumpang dari ratusan calon penumpang tersebut harus membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api. Agar terhindar dari pelambatan keberangkatan kereta api, karena setiap penumpang harus melakukan tawar menawar atau berunding untuk membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api, maka perjanjian jasa pengangkutan tersebut disiapkan, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi kereta api. Perjanjian jasa pengangkutan dibuat dalam bentuk tiket kereta api yang merupakan perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi tanpa berunding dengan calon penumpang. Pada saat ini perjanjian baku telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang perdagangan barang dan/atau jasa, mulai dari bon pembelian barang yang mencantumkan perjanjian baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, sampai dengan polis asuransi kerugian atau asuransi kesehatan yang merupakan perjanjian baku yang memuat berbagai ketentuan yang tidak pernah dirundingkan dengan pihak tertanggung. Berbagai ketentuan dalam perjanjian baku yang dususun secara sepihak dan tidak pernah dirundingkan antara pihak penyusun perjanjian baku tersebut dengan pihak penerima perjanjian baku tersebut, sangat potensial memuat ketentuan yang merugikan pihak penerima perjanjian baku. Ketentuan yang merugikan tersebut dapat berisi: a. pengurangan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku; 2 Kereta api uap pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama William Murdoch yang lahir dan besar di Skotlandia. William Murdoch menemukan kereta api uap pertamanya pada tahun 1784. Sumber: pertama-4953.htm. viii
b. pengalihan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku kepada penerima perjanjian baku; c. pengurangan atau penghapusan hak dari penerima perjanjian baku. Potensi kerugian pihak penerima perjanjian baku semakin mengemuka dalam penggunaan perjanjian baku digital sebagai akibat Revolusi Industri 4.0, karena perjanjian baku digital terjadi dalam kondisi nir tatap muka (faceless). Selain itu, karena domisili pembuat dan domisili penerima perjanjian baku digital dapat berbeda negara dengan bahasa yang berbeda, maka potensi kerugian penerima perjanjian baku digital sebagaimana dikemukakan di atas semakin meningkat. Untuk melindungi penerima perjanjian baku dari kerugian yang potensial terjadi akibat ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak oleh penyusun perjanjian baku, sehingga kesetaraan hak dan kewajiban dapat diwujudkan, maka berbagai negara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan dan penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital. Pengaturan tentang penyusunan dan penggunaan perjanjian baku dilengkapi pula dengan sanksi perdata, sanksi administratif, serta sanksi pidana bagi penyusun perjanjian baku yang melanggar peraturan perundang-undangan tesrsebut. Buku Bunga Rampai Perlindungan Konsumen dalam penggunaan Perjanjian Baku ini akan menguraikan tentang: a. pengertian perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku; b. peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku; c. kelemahan pengaturan dan pengawasan perjanjian baku; d. masalah penggunaan perjanjian baku pada bidang barang dan/atau jasa; e. masalah penggunaan perjanjian baku digital; f. masalah penyelesaian sengketa perjanjian baku; g. solusi terhadap masalah di atas melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang pembaharuan pengaturan perjanjian baku, pengawasan penggunaan perjanjian baku, dan pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian baku; dan h. kesimpulan dan rekomendasi pengembangan perlindungan konsumen barang dan/atau jasa pengguna perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital. Untuk dapat memahami seluk beluk perjanjian baku dan isi perjanjian baku berupa pasal yang dikenal sebagai klausula baku, maka di dalam huruf a perlu diuraikan tentang pengertian perjanjian pada umumnya, sehingga dapat diperoleh pengertian yang utuh tentang perjanjian baku serta klausula baku. ix
Di dalam huruf b, akan diuraikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dan klausula baku, baik dalam aras undang- undang maupun dalam aras peraturan pelaksana dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam huruf b di atas, maka di dalam huruf c akan diuraikan kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian baku secara individual, maupun koherensi vertikal maupun konsistensi horisontal peraturan perundang- undangan tersebut. Selain itu, kelemahan lain adalah ketiadaan pengaturan tentang metode analisis untuk menentukan apakah suatu klausula baku dalam perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen. Di dalam huruf d dan huruf e akan dikemukakan berbagai masalah yang timbul dari praktek penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, baik mengenai barang maupun jasa. Masalah yang timbul dalam penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, yang menimbulkan sengketa konsumen, yaitu sengketa antara penerima perjanjian baku dengan penyusun perjanjian baku akibat terdapat klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen. Pembahasan masalah pada huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilengkapi dengan berbagai contoh perjanjian baku yang digunakan dalam bidang barang dan/atau jasa, yang berisi klausula baku yang merugikan konsumen. Di dalam huruf g akan diuraikan tentang solusi yang direncanakan untuk dilakukan, untuk menanggulangi dan bahkan meminimalkan potensi sengketa konsumen, yaitu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang: a. pengaturan pengawasan dalam pembuatan perjanjian baku; dan b. pengaturan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa perjanjian baku, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Pada bagian akhir dari Bunga Rampai ini akan dikemukakan kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dilakukan, dan akan diberikan pula rekomendasi tentang perlindungan bagi konsumen penerima perjanjian baku. ******** x
Gambaran Umum tentang Perjanjian, Perjanjian Baku dan Klausula Baku 1. Perjanjian a. Pengertian Perjanjian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata)3. Definisi ini mengandung kelemahan, antara lain:
kata 'perbuatan' menunjuk pula pada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tidak melanggar hukum, seharusnya kata 'perbuatan' diganti dengan kata 'persetujuan' atau 'kesepakatan'; kata 'orang' hanya menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, padahal selain manusia terdapat 'badan hukum' yang termasuk subyek hukum yang dapat membuat suatu perjanjian. Orang atau badan hukum dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perjanjian; kata 'mengikatkan' berarti kehendak mengikatkan hanya berasal dari satu pihak, seharusnya kata tersebut diganti dengan frasa 'saling mengikatkan diri' yang berarti terjadi konsensus antar para pihak; tidak menyebut tujuan pembuatan perjanjian, seharusnya disebutkan tujuan pembuatan perjanjian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang jika dilanggar akan terdapat sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar. Dengan demikian, perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengertian (definisi) perikatan, sehingga digunakan pengertian yang diterima dalam praktik Hukum Perdata di Indonesia, yaitu perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan 3 Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima , 1992, hlm. 282. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. 2 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi I
4 5 6 7 hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Hak dan kewajiban tersebut berupa (Pasal 1234 KUH Perdata)4: a. memberikan sesuatu; b. berbuat sesuatu; atau c. tidak berbuat sesuatu. Suatu perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, atau karena undang- undang (Pasal 1233 KUH Perdata)5. Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata)6. Selanjutnya, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, terbit dari perbuatan manusia yang sesuai undang-undang atau dari perbuatan manusia yang melalui Arrest Lindenbaum vs. Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terjadi perubahan penafsiran Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu semula ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar undang-undang (onwetmatige daad), ditafsirkan lebih luas menjadi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana telah digunakan oleh Pasal 1353 KUH Perdata7. Oleh karena itu, pengertian 'undang-undang' sebagai sumber perikatan, sebagaimana digunakan dalam berbagai buku harus ditafsirkan sebagai 'hukum'. Berdasarkan uraian di atas, sumber lahirnya perikatan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Gambar 1: Bagan Sumber Kelahiran Perikatan Hukum Pasal 1313 KUH Perdata Perikatan Pasal 1233 KUH Perdata Hukum Pasal 1352 KUH Perdata Hukum saja Contoh: Pasal 298 KUH Perdata Hukum sebagai akibat perbuatan manusia Perbuatan sesuai hukum Pasal 1354 KUH Perdata Perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata Id., hlm. 269. Id. Id., hlm. 287. Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 3
Dari bagan tersebut, perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, merupakan akibat dari: a. para pihak membuat perjanjian; b. para pihak memenuhi ketentuan hukum; c. salah satu pihak melakukan perbuatan yang sesuai hukum; atau d. salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal hak dan kewajiban tersebut jika tidak dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai sanksi perdata secara litigasi melalui pengadilan, atau secara non litigasi melalui badan/lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. b. Asas Perjanjian Di dalam KUH Perdata tersirat beberapa asas yang digunakan dalam pembuatan perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata)8: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (meeting of minds) yang menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. 8 Id., hlm. 283. 4 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium: o Pacta Sunt Servanda (perjanjian harus ditaati); dan o Promissorum Implendorum Obligatio (janji menimbulkan kewajiban). Asas Kebebasan Berkontrak Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata)9. Istilah 'semua' dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apapun. Menurut civil law tradition asas kebebasan berkontrak terdiri atas10: o Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian; o Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian; o Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; dan o Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; o Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang oleh undang-undang (baca: hukum), apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)11. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang. Asas ini disimpulkan dari, khususnya dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata)12. 9 10 Berkontrak, Majalah Padjadjaran, No. 3-4, 1987, hlm. 55. 11 Supra note 3, hlm. 285. 12 Id., hlm. 285. Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Id., hlm. 285. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 5
Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum). Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakati secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati oleh para pihak. Asas Kepribadian (privity of contract). Asas ini dikandung dalam rumusan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 (Pasal 1340 KUH Perdata)13. Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa di dalam perjanjian boleh ditentukan bahwa pihak ketiga akan dipenuhi kepentingannya (derden beding). Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa di dalam perjanjian boleh diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan menanggung atau menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut (perjanjian garansi). c. Keabsahan Perjanjian Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar perjanjian sah, yaitu (Pasal 1320 KUH Perdata)14: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena mengatur syarat dari para pihak (manusia atau badan hukum) yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat yang kedua disebut syarat obyektif karena mengatur syarat dari obyek perjanjian. 13 14 Id. Id., hlm.283. 6 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
15 16 Dalam hal syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Sedangkan dalam hal syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (void). Apabila pembuatan perjanjian telah memenuhi keempat syarat di atas, maka menurut ketentuan, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)15. Di bawah ini akan diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan setiap syarat penentu keabsahan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Sepakat adalah pertemuan kehendak (meeting of minds), yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, sehingga menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. Pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan disebut penawaran (offer), sedangkan pernyataan kehendak dari pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi (acceptance). Pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian dapat dilakukan: a. Secara tegas (explicit/clearly and fully expressed); b. Secara diam-diam melalui perilaku (tacit/implied/understood without being put into words) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1347 KUH Perdata16. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran telah berakhir tanggal 31 Oktober 2020, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 30 November 2020 penyewa masih menempati ruang perkantoran tersebut dan pihak yang menyewakan masih mengizinkan penyewa untuk menempatinya. Secara hukum telah terjadi perjanjian sewa menyewa yang baru secara diam-diam melalui perilaku oleh kedua pihak. Id., hlm. 285. Id., hlm. 286. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 7
17 18 19 8 Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa kesepakatan tidak terjadi apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata)17. a. Kekhilafan Yang dimaksud kekhilafan (Pasal 1322 KUH.Perdata)18 adalah kekeliruan mengenai: Barang/benda (error in materia), yaitu hakikat (hal pokok dan/ atau sifat utama) dari benda obyek perjanjian; Orang (error in persona), yaitu pihak (orang/badan hukum) dengan siapa/apa perjanjian telah dibuat; Ciri telah terjadi kekhilafan:
seandainya pihak yang khilaf tidak mengalami kekhilafan, maka ia tidak akan memberikan kesepakatan; pihak lain dalam perjanjian mengetahui, atau sepatutnya mengetahui bahwa ia berhadapan dengan pihak yang khilaf, karena jika pihak lain tersebut tidak mengetahui, atau sepatutnya tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan pihak yang khilaf, maka tidak adil apabila pihak yang khilaf meminta pembatalan perjanjian. b. Paksaan Yang dimaksud paksaan (Pasal 1323 sd. 1327 KUH.Perdata)19 adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam oleh suatu kerugian yang konkrit. Menurut doktrin, paksaan harus berupa paksaan psikis (kejiwaan, rohani), bukan paksaan fisik, karena jika paksaan berupa paksaan fisik maka kesepakatan sesungguhnya tidak pernah terjadi. Sebaliknya, jika paksaan berupa paksaan psikis maka kesepakatan sesungguhnya telah terjadi tetapi terjadi secara tidak bebas. Adapun ancaman sebagaimana dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang dilarang hukum, misal akan dianiaya/dibuka rahasia. Namun apabila ancaman tersebut berupa perbuatan yang diijinkan oleh hukum misalnya akan digugat di pengadilan, maka ancaman tersebut tidak dikualifikasi sebagai paksaan psikis. Id., hlm. 283. Id. Id., hlm. 283 - 284. | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
20 21 22 c. Penipuan Yang dimaksud penipuan (Pasal 1328 KUH.Perdata)20 adalah tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehingga pihak lain memberikan kesepakatan. Pihak yang melakukan penipuan bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lainnya. Ciri telah terjadi penipuan, yaitu pihak yang tertipu tidak akan memberikan kesepakatan apabila tidak telah dilakukan penipuan oleh pihak lain. Menurut yurisprudensi, dibedakan antara kebohongan dan penipuan. Kebohongan merupakan satu kali kebohongan tentang satu hal, sedangkan penipuan merupakan rangkaian kebohongan tentang satu hal. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa di dalam hukum perdata dibedakan antara: a. memiliki hak (authority), yaitu mempunyai kewenangan; b. menjalankan hak (capacity), yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak yang dimilikinya. Pihak dalam suatu perjanjian dinyatakan memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian apabila pihak tersebut memiliki hak dan dapat menjalankan hak tersebut. Ketentuan mengenai kecakapan membuat perjanjian sebagai berikut: a. Orang Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan tidak cakap oleh hukum (Pasal 1329 KUH Perdata)21. Mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh hukum (Pasal 1330 KUH Perdata)22: Orang yang belum dewasa Ketentuan tentang kebelumdewasaan mengatur bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia Id., hlm. 284. Id. Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 9
21 (dua puluh satu) tahun, atau belum menikah sebelum 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUH Perdata)23 . Dengan demikian, orang belum dewasa yang akan membuat perjanjian harus diwakili oleh orang tua atau walinya, yang berarti orang tua atau wali bertindak untuk dan atas nama orang yang belum dewasa tersebut. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang dewasa yang memiliki hak tetapi secara hukum tidak dapat menjalankan hak tersebut ditaruh di bawah pengampuan (curatele) sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata24, yaitu: o orang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap wajib ditaruh di bawah pengampuan; o orang yang boros dapat ditaruh di bawah pengampuan: Dalam pembuatan perjanjian, orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampu (curator)nya. Wanita bersuami Seorang isteri yang akan melakukan tindakan hukum di dalam lapangan hukum harta kekayaan, harus dibantu oleh suaminya (Pasal 108 KUH Perdata)25. Dalam perkembagan zaman, ketentuan seperti ini dipandang tidak menghargai kesederajatan wanita dengan pria, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963. SEMA tersebut memerintahkan pada peradilan di bawahnya agar Pasal 108 KUH Perdata dianggap sebagai pedoman saja, apabila pengadilan menyelesaikan perkara tentang keberlakuan Pasal 108 KUH Perdata. Merupakan kekeliruan, apabila SEMA tersebut diartikan mencabut Pasal 108 KUH Perdata, karena SEMA tidak setara dengan undang-undang, sehingga tidak dapat mencabut sebuah undang-undang. Dengan demikian, Pasal 108 KUH Perdata tersebut masih berlaku di luar pengadilan. 23 24 25 Id., hlm. 76. Id., hlm. 115. Id., hlm. 23. 10 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
b. Badan hukum Suatu badan dinyatakan cakap membuat perjanjian, apabila badan tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan pengesahan akta pendirian badan tersebut sebagai badan hukum oleh Kementerian yang relevan (misalnya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan). 3. Suatu hal tertentu; Suatu perjanjian harus memiliki obyek, yaitu suatu hal/suatu barang/ benda yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)26. Selain itu, obyek perjanjian tersebut harus berupa suatu hal/suatu barang/benda yang dapat ditentukan jenisnya pada saat perjanjian jumlah hal/barang/benda tidak menjadi syarat dibuat, sedangkan keabsahan perjanjian, meskipun jumlahnya harus dapat ditentukan atau dihitung di kemudian hari. Obyek perjanjian tidak perlu ada pada saat perjanjian dibuat, tetapi dapat diperjanjikan obyek perjanjian yang baru ada di kemudian hari, antara lain Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah/apartemen yang sedang dalam pembangunan. Namun demikian, hal/barang/benda sebagai warisan yang belum terbuka karena pewaris masih hidup, baik untuk melepaskan hak atau menjanjikan sesuatu tentang hal/barang/benda sebagai warisan tidak diperkenankan. 4. Suatu sebab yang halal. Perjanjian harus memiliki sebab/causa/cause yang merupakan isi perjanjian. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab/causa, menyebabkan perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUH Perdata)27. Isi perjanjian yang halal adalah isi perjanjian yang sesuai dengan: a. hukum28; 26 27 28 Melalui Arrest Lindenbaum vs. Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terjadi perubahan penafsiran Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu semula ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar undang-undang (onwetmatige daad), ditafsirkan lebih luas menjadi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Id., hlm. 284. Id., hlm. 285. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 11
b. kesusilaan; c. ketertiban umum. d. Akibat Perjanjian Suatu perjanjian yang telah memenuhi 4 (empat) syarat keabsahan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut (Pasal 1338 ayat 2 dan 3 KUH Perdata)29: 1. berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian; 2. tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan secara sepihak, kecuali: • karena kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian; atau terdapat alasan yang cukup menurut hukum, antara lain: o perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan dapat diakhiri secara sepihak dengan pemberitahuan pengakhiran sesuai kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata)30; o pemberi kuasa dapat mengakhiri perjanjian pemberian kuasa secara sepihak dan penerima kuasa harus mengembalikan kuasa yang diperolehnya (Pasal 1814 KUH Perdata)31; o penerima kuasa dapat mengakhiri perjanjian pemberian kuasa secara sepihak (Pasal 1817 KUH Perdata); 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang istilah iktikad baik, namun menyebut tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) kali istilah iktikad baik, yaitu dalam Pasal 95, 96, 98, 530, 531, 533, 548, 567, 575, 576, 604, 1146a, 1338, 1341, 1384, 1532, 1632, 1649, 1717, 1818, 1963, dan 1965 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan adanya tujuan dan posisi penting pencantuman asas iktikad baik dalam KUH Perdata, antara lain dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Dalam hal suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada untuk menyelesaikan suatu kasus hukum, maka hakim dan para penegak hukum lainnya wajib menggunakan 29 Supra note 3, hlm. 285. 30 31 Id., hlm. 321. Id., hlm. 386. 12 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Penemuan Hukum (rechtsvinding), dan dilarang untuk menafsirkan atau mengkonstruksikan selain dengan metode di dalam Penemuan Hukum. Penemuan Hukum menyediakan 2 (dua) kelompok metode, sebagai berikut: a. Metode Penafsiran, yang terdiri atas: Autentik; •	Gramatikal; •	Historis; •	Sistematis; •	Sosiologis; •	Antisipatoris. b. Metode Konstruksi, yang terdiri atas: Argumentum a contrario; •	Analogi; •	Penghalusan hukum (rechtsverfijning). Setelah penafsiran autentik tidak berhasil menemukan definisi iktikad baik, maka digunakan penafsiran gramatikal, yaitu dengan melihat pada kamus hukum Black's Law Dictionary32 yang menyatakan bahwa: Good faith: A state of mind consisting in: (1) honesty in belief or purpose; (2) faithfulness to one's duty or obligation; (3) observance of reasonable commercial standards or fair dealing in a given trade or business; or (4) absent of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. - Also termed bona fides, CF. Bad faith. Melalui penafsiran gramatikal, pengertian iktikad baik adalah kehendak manusia yang jujur, setia pada kewajiban atau perikatan, taat pada standar usaha yang wajar atau adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak bermaksud menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak adil. Adapun tujuan dari iktikad baik, yaitu setelah perjanjian dibuat secara sah dengan memenuhi 4 (empat) syarat, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)33. 32 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, 2004 West, hlm.713. 33 Supra note 3, hlm. 285. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 13
e. Penafsiran Perjanjian Para pihak yang membuat perjanjian tidak selalu dapat mengungkapkan kehendaknya dengan kata dan/atau frasa yang tepat, sehingga kata/frasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketika perjanjian tersebut dilaksanakan akibat perbedaan penafsiran terhadap suatu kata/frasa tertentu. Oleh karena itu, KUH Perdata menyediakan berbagai cara untuk menafsirkan suatu perjanjian sehingga perbedaan penafsiran dapat diselesaikan dan sengketa dapat dihindarkan. Dalam hal sengketa akibat perbedaan penafsiran tersebut terjadi di hadapan pengadilan, maka berbagai cara untuk menafsirkan suatu perjanjian tersebut akan digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan terhadap sengketa yang diajukan kepada mereka (Pasal 1342-1351 KUH Perdata)34. Secara garis besar terdapat 10 (sepuluh) macam cara menafsirkan kata/frasa dalam suatu perjanjian, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. Jika kata/frasa dalam perjanjian jelas, maka kata/frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan; Jika kata/frasa dalam perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka kata/frasa tersebut harus diberi arti dengan cara menyelidiki maksud para pihak ketika mereka membuat perjanjian, daripada tetap berpegang teguh pada arti kata/frasa tersebut secara harfiah; Jika kata/frasa dalam perjanjian memiliki 2 (dua) arti, maka harus dipilih arti dari kata/frasa yang dapat dilaksanakan, daripada memilih arti kata/ frasa yang tidak dapat dilaksanakan; Jika kata/frasa dalam perjanjian memiliki 2 (dua) arti, maka harus dipilih arti dari kata/frasa yang paling sesuai dengan sifat perjanjian tersebut; Jika kata/frasa dalam perjanjian menimbulkan keraguan, maka harus ditafsirkan sesuai kebiasaan setempat, atau di tempat dimana perjanjian dibuat; 6. Hal yang menurut kebiasaan selalu dimasukkan dalam perjanjian, dianggap secara diam-diam (tacit) dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan secara tegas; 34 Id., hlm. 286 - 287. 14 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
7. Setiap janji (dirumuskan dalam pasal) harus ditafsirkan dalam kerangka perjanjian secara keseluruhan, karena semua janji (dirumuskan dalam pasal) di dalam perjanjian memiliki hubungan satu dengan yang lainnya; 8. Suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikan hal tertentu (pihak pembuat perjanjian), dan untuk keuntungan pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut (pihak penerima perjanjian); 9. Meskipun kata/frasa yang digunakan dalam perjanjian memiliki arti yang sangat luas, namun arti kata/frasa dalam perjanjian tersebut hanya mencakup arti kata/frasa yang secara nyata dimaksudkan oleh para pihak ketika perjanjian dibuat; 10. Jika salah satu pihak dalam perjanjian memberikan penjelasan tentang perjanjian tersebut, maka pihak tersebut tidak dapat dianggap hendak mengurangi atau membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum mengenai hal yang tidak dinyatakannya. f. Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi 1. Pengertian Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang berarti prestasi yang buruk. Dalam bahasa Inggris disebut default atau breach of contract, karena itu wanprestasi dapat disebut juga sebagai perbuatan melanggar perjanjian oleh salah satu pihak yang telah membuat perjanjian. 2. Macam Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi Perbuatan melanggar perjanjanjian oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa perbuatan sebagai berikut: tidak memenuhi hak atau kewajiban yang telah dijanjikan; •	memenuhi hak atau kewajiban yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau keliru; memenuhi hak atau kewajiban yang telah dijanjikan, tetapi terlambat atau tidak tepat pada waktu yang dijanjikan; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 15
3. Sanksi Perdata bagi Pelaku Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi Apabila salah satu pihak dalam perjanjian melanggar perjanjian atau wanprestasi, sehingga pihak lainnya mengalami kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan untuk: Membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian berupa biaya, rugi, dan/atau bunga (Pasal 1241 atau ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat pihak lain melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi; o Rugi (damage), adalah kerugian material maupun immaterial yang dialami pihak yang dirugikan akibat pihak lain melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi; dan/atau o Bunga kehilangan penghasilan/keuntungan yang telah direncanakan oleh pihak yang dirugikan. (interests), adalah kerugian berupa Pembatasan terhadap pengajuan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan: o Ganti rugi berupa biaya, rugi dan/atau bunga harus dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat oleh para pihak (Pasal 1247 KUH Perdata)35; Jika perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi terjadi karena penipuan, maka penggantian biaya, rugi dan/atau bunga yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah biaya, rugi dan/atau bunga yang hanya merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian (Pasal 1248 KUH Perdata)36. o Membatalkan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)37. Pembatalan perjanjian bertujuan mengembalikan para pihak pada keadaan sebelum pembuatan perjanjian. Menerima peralihan risiko dari pihak yang merugikan terhitung sejak saat terjadi perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata)38. 35 36 37 38 Id., hlm. 271. Id. Id., hlm. 274. Id., hlm. 269. 16 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa yang menimpa obyek perjanjian di luar kesalahan para pihak, yang dikenal sebagai keadaan memaksa (force majeure). Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sejak perjanjian jual beli dibuat, maka risiko merupakan tanggungjawab pihak pembeli sekalipun obyek perjanjian jual beli belum diserahkan. Namun jika pihak penjual melakukan perbuatan melanggar demikian, perjanjian atau wanprestasi, misalnya tidak menyerahkan obyek perjanjian jual beli, maka sejak saat tersebut risiko beralih menjadi tanggung jawab pihak penjual (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)39. Membayar biaya perkara bila diselesaikan melalui pengadilan. Dalam hal pihak yang mengalami kerugian berhasil membuktikan di depan pengadilan bahwa pihak yang merugikan telah melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka pihak yang merugikan diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur bahwa barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan hakim akan dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR)40. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, atau pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran biaya, rugi, dan/atau bunga (Pasal 1267 KUH Perdata)41. g. Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi Pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 39 40 R.Tresna, Komentar HIR, PT. Pradnya Paramita, 1976, hlm. 181. 41 Supra note 3, hlm. 274. Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 17
Di dalam gugatan atau permohonan tersebut, pihak yang dirugikan sebagai pihak penggugat atau pihak pemohon harus membuktikan: 1. Terdapat perjanjian (dalam berbagai bentuk) antara pihak yang dirugikan (penggugat atau pemohon) dengan pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi (tergugat atau termohon); 2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian yang dimaksud pada angka 1 merupakan hak dan kewajiban yang terukur atau dapat diukur. Apabila salah satu dari kedua hal di atas tidak terpenuhi, maka gugatan tidak dapat didasarkan pada perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, melainkan harus didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. h. Pembelaaan Pihak yang Melakukan Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi Di dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi sebagai tergugat, dapat melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari kewajiban menanggung sanksi perdata untuk memberikan ganti rugi dengan mengajukan suatu alasan. Alasan yang dimaksud antara lain:
Telah terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang menimbulkan risiko, yaitu kewajiban menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang menimpa obyek perjanjian di luar kesalahan para pihak yang membuat perjanjian; Exceptio non adimpleti contractus, yaitu pihak yang dirugikan telah melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi terlebih dahulu, sehingga pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. •	Pelepasan hak (rechtsverwerking), yaitu pihak yang dirugikan telah melepaskan hak untuk memperoleh ganti rugi dalam hal pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi merugikan pihak yang telah melepaskan hak tersebut.
18 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
2. Perjanjian Baku dan Klausula Baku a. Pengertian Perjanjian42 Hakikat Perjanjian dalam Interaksi Sosial Pengertian "perjanjian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "janji", dan memang merupakan suatu pernyataan dari suatu pihak (yang bisa merupakan individu/kelompok perseorangan maupun orang/ kelompok orang dalam bentuk badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu waktu yang akan datang. Pihak penerima janji seyogianya bersedia dan akan mendapatkan hasil pelaksanaan janji dari pihak yang memberi janji itu. Pada umumnya pihak penerima janji bersedia menerima pernyataan memberi janji itu, karena dia memperkirakan akan adanya sesuatu yang baik yang akan diterima atau dialaminya. Perkiraan akan menerima atau mengalami sesuatu yang baik itulah yang menjadi andalan akan "iktikad baik" yang melandasi setiap pernyataan memberi janji. Kesediaan penerima janji untuk menerima janji didasarkan pada logika kebiasaan yang sederhana, yaitu jika orang mengamati, bahwa lumrah saja orang tidak menepati janji, maka tidak akan ada orang yang bersedia menerima suatu janji, dan akibatnya adalah di dunia tidak akan ada perjanjian apapun. Gregory Klass merujuk kepada Joseph Raz yang menyatakan, bahwa "...the power to promise exists only because, and to the extent that, it enhances our moral lives."43 Adalah tidak masuk akal bahwa penerima janji bersedia menerima suatu janji yang akan merugikan, atau apalagi mencelakakannya. Sebaliknya, tidak akan ada juga orang yang akan memberikan janji yang hanya akan menyusahkan atau mencelakakan dirinya sendiri: "Some acts, however, cannot be promised, such as selling oneself into slavery... There is no value to giving people the power to enslave themselves."44 Tentu saja dalam hal ini dikecualikan janji yang bersifat mengelabui atau menipu, yang jika terjadi dan dapat dibuktikan, 42 Uraian pada bagian ini merupakan kontribusi Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH berjudul 'Tinjauan Filsafati Tentang Perjanjian Baku', tanggal 14 September 2020, dengan penyesuaian seperlunya. 43 Gregory Klass, Introduction to Philosophical Foundations of Contract Law, Georgetown University Law Center, March 2014, hlm. 3, facpub/1326; abstract=2410381, diunduh tanggal 4 September 2020. 44 Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 19
akan jatuh ke dalam ranah hukum pidana, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi setiap calon pemberi janji yang tidak beriktikad baik. Meskipun demikian, pengertian "perjanjian" sudah mencakup suatu pernyataan yang timbal-balik, dalam mana dua pihak atau lebih menyatakan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu waktu yang akan datang secara timbal-balik. Perjanjian sebagai pernyataan yang timbal-balik itu juga berlaku pada pernyataan pemberian janji yang sepihak sifatnya, misalnya dalam hal pelimpahan hak waris. Karena juga dalam pemberian janji yang sepihak sifatnya, pihak penerima janji itu dapat saja menolak untuk menerima janji tersebut, dan dalam keadaan demikian, tidak terjadi suatu perjanjian. Jika dalam pemberian janji yang sepihak si penerima janji menerima janji itu, terjadilah perjanjian. Pengertian "agreement" dalam bahasa Inggris, "Vertrag" dalam bahasa Jerman, atau "overeenkomst" dalam bahasa Belanda, mempunyai konotasi maupun akibat hukum yang serupa seperti "perjanjian" dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari yang mewujudkan interaksi sosial yang sebenarnya (Edmund Husserl: Lebenswelt, lifeworld), seringkali terjadi, bahwa orang-orang membuat perjanjian mulai dari hal-hal yang sangat sederhana (misalnya: janji untuk berangkat ke kantor bersama-sama), sampai kepada transaksi yang sangat rumit, mengandung risiko besar, dan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, perjanjian seorang ayah dengan perusahaan asuransi untuk menjamin pendidikan anaknya, atau kerjasama multi-pihak untuk mendirikan pembangkit tenaga listrik. Dengan demikian, interaksi sosial pada umumnya direalisasikan dalam pelaksanaan dari berbagai perjanjian timbal-balik di antara berbagai pihak. Perjanjian sudah merupakan bagian yang inheren dalam hubungan antar- manusia dalam masyarakat yang bahkan masih pra-agraris. Sejak praktik perbankan mulai dijalankan dalam abad ke-4 SM di kawasan Yunani, individu terlibat dalam interaksi sosial dalam kaitan dengan badan-badan hukum. Dalam zaman itu sudah dikenal perjanjian-perjanjian hipotek dan kredit perkapalan.45 Dalam masyarakat pascaindustrial, apalagi 45 Michael Ivanovitch Restovtzeff (1998), Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Band 2, Primus Verlag, 1998, hlm.1028, Bank#Geschichte, (Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2020 um 12:26 Uhr bearbeitet), diunduh tanggal 10 September 2020. 20 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
post-modern, perjanjian sudah tidak dapat dihindari lagi sebagai bagian dari kegiatan interaksi sosial bagi individu perseorangan maupun dalam kerangka kolektif. Resiprositas dalam Interaksi Sosial Dengan merujuk kepada Gillin dan Gillin, Soerjono Soekanto memberikan rumusan dari "interaksi sosial" sebagai "hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia."46 Dua orang peneliti pemikir yang berbeda disiplin mewakili temuan yang menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terselenggara sebagai hubungan antarmanusia itu pada akhirnya merupakan hubungan tukar-menukar. Bronislaw Malinowski (1884-1942), ahli antropologi, membangun teorinya berdasarkan studi yang dilakukannya dalam tahun 1920 terhadap masyarakat di Kepulauan Trobiand (di sebelah tenggara Papua Niugini), dan mengajukan teori bahwa interaksi sosial itu terjadi dari pertukaran barang berharga (exchange of valuables).47 Pada tahun 1925 Marcel Mauss (1872 -1950), seorang ahli sosiologi, merespon teori Malinowski. Berdasarkan studinya atas konsep "potlatch" di kalangan orang Indian di Amerika Barat Laut, Mauss mengajukan teorinya mengenai kaidah pertukaran dan resiprositas (rule of exchange and reciprocity),48 yang merupakan prinsip dasar dari kehidupan sosial yang normal (the very principle of normal social life).49 Dalam interaksi sosial yang terjadi sehari-hari itu, setiap pemberian merupakan bagian dari sistem resiprositas yang melibatkan kehormatan dari pihak pemberi dan penerima (each gift is part of a system of reciprocity in which the 46	Soerjono	Soekanto,	Sosiologi:	Suatu	Pengantar,	Jakarta:	PT	Raja	Grafindo	Persada	2015,	hlm.55. 47 Bronislaw Malinowski (1920). "Kula: the Circulating Exchange of Valuables in the Archipelagoes of Eastern New Guinea". Man. 20: 97-105. Source: Man, Vol. 20, 1920, , Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Stable URL: org/stable/2840430, diunduh tanggal 19 Maret 2016 pukul 15:27 UTC, hlm. 97-105, diunduh tanggal 10 2020-09-10)Malinowski (1920): khususnya, 99-100, dan 101-102. 48 Marcel Mauss, The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies, London & New York: Routledge, 1950, hlm. 44. 49 Id., hlm. 82. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 21
honour of giver and recipient are engaged), yang mengakibatkan bahwa si penerima juga akan menjadi pemberi di kesempatan yang berikutnya (the recipients of one day become the givers on the next).50 Dalam ruang yang bersifat ekonomis, hubungan tukar-menukar yang mulai menjadi impersonal antara lain bisa berupa transaksi jual-beli barang dan/atau jasa. Meskipun demikian, menurut Mauss, hubungan tukar-menukar itu tidak niscaya ekonomis belaka: "...what they exchange is not solely property and wealth, movable and immovable goods, and things economically useful. In particular, such exchanges are acts of politeness: banquets, rituals, military services, women, children, dances, festivals, and fairs, in which economic transaction is only one element, and in which the passing on of wealth is only one feature of a much more general and enduring contract."51 Artinya, interaksi sosial yang pada akhirnya terselenggara sebagai hubungan tukar-menukar, yang tidak perlu bersifat ekonomis belaka, tetapi juga bisa terjadi dalam ruang empathi.52 Melalui temuan Malinowski dan Mauss terungkap, bahwa hubungan antar-manusia dalam keseharian itu terjadi sebagai transaksi (trans- aksi) give and take yang bersifat timbal-balik. Karena interaksi sosial selalu bersifat dinamis, transaksi give and take juga terus berkembang dan menjadi semakin kompleks. Jika tidak mengalami kebuntuan, transaksi give and take yang merupakan hubungan timbal-balik itu bisa berlangsung adil dan/atau pantas (atau bisa juga tidak adil dan/atau tidak pantas). Dinamik itu terjadi baik dalam hubungan antar-perorangan, antara perorangan dengan kelompok orang, atau antar-kelompok orang (terutama yang merupakan badan hukum). Dinamik transaksi bisa melibatkan dua dimensi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ada jenis transaksi di mana dimensi kuantitatif menonjol, terutama misalnya dalam perdagangan komoditas. Ada juga jenis transaksi yang lebih bersifat kualitatif, seperti misalnya di bidang berbagai jasa dan profesi. Untuk jangka panjang, "the rule of exchange and reciprocity" tidak bisa diabaikan dalam transaksi yang kuantitatif maupun yang kualitatif sifatnya. Jika prinsip itu diabaikan, timbullah ketidak-seimbangan dalam hubungan antar-pihak, di mana salah satu pihak bisa merasa memberikan 50 51 52 Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Bandung: Yrama Widya, 2016, 2020, hlm. 268. Id., hlm. xi, 26. Id., hlm. 6-7. 22 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
lebih banyak ketimbang menerima. Jika ketidak-seimbangan itu tidak lekas dipulihkan, paling sedikit relasi transaksional itu akan cepat berakhir, atau lebih buruk lagi, yaitu berakhir dalam perselisihan. Sebenarnya prinsip resiprositas itu berlaku tidak hanya di bidang ekonomi, melainkan dalam segala segmen hubungan sosial, apalagi hubungan politik. Di negara-negara yang menjalankan sistem politik yang demokratis, prinsip resiprositas itu diseimbangkan dalam institusi pemilihan umum. Persoalannya adalah prinsip resiprositas tidak selalu bisa ditegakkan, karena leverage (daya tawar) di antara para pihak yang bertransaksi ternyata tidaklah selalu seimbang. Di bidang sosial-politik ketidak- seimbangan daya tawar itu terjadi di antara para pihak yang dominan di satu sisi dan di sisi lain para pihak yang karena berbagai sebab tidak dapat banyak menentukan arah dari transaksi, yang tidak dapat mereka hindari. Di bidang ekonomi, ketidak-seimbangan dalam posisi daya-tawar itu sering diakibatkan oleh pihak yang mampu menghimpun daya-tawar yang lebih tinggi. Karena dinamik ekonomi yang sehat dan stabil terjadi karena keseimbangan di antara permintaan dan penawaran, sebaiknya konsentrasi kekuatan daya-tawar dari para pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa (masyarakat, konsumen) di satu sisi dan di sisi lain pihak yang menyediakan (pelaku usaha, produsen, industri) sedapat mungkin selalu berada dalam keadaan yang relatif seimbang. Keseimbangan sosial-ekonomi (dan sosial-politik, dan lain-lain) hanya selalu bisa relatif seimbang, karena dalam masyarakat manapun tidak ada keseimbangan yang ideal dan permanen yang bisa bertahan abadi. Penyebabnya dapat dikembalikan kepada dinamik sosial itu sendiri yang rentan terhadap perubahan di segala zaman, seperti ujar filosof Heraklitos (ca.540-ca.480 SM): "Panta chorei kai ouden menei" (Segalanya mengalir dan tidak ada yang tinggal tetap).53 Penegakan prinsip resiprositas dan keseimbangan daya-tawar itulah yang nantinya menjadi masalah laten dalam perjanjian-perjanjian baku di antara para pelaku usaha/produsen barang dan/atau jasa, serta para konsumen. 53 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Yunani Klasik: Relevansi Untuk Abad XXI, Yogyakarta: Jalasutra, 2013, hlm. 62. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 23
Hakikat Hubungan Resiprokal dalam Perjanjian Hubungan di antara para pihak dalam suatu perjanjian pada hakikatnya dirumuskan sebagai rangkaian hak dan kewajiban yang timbal-balik (reciprocal relations). Prinsipnya adalah apa yang merupakan hak dari pihak yang satu, merupakan kewajiban dari pihak yang lain. Dan kenyataan menunjukkan, bahwa dalam perjanjian-perjanjian biasanya tidak ada hubungan hak dan kewajiban yang searah. Artinya, dalam suatu perjanjian, hampir tidak mungkin satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai kewajiban, karena dengan demikian perjanjian itu akan menyangkal prinsip resiprokal seperti yang dirumuskan oleh Mauss. Dalam rangkaian hak dan kewajiban yang timbal-balik, masing-masing pihak yang berhadapan akan mempunyai rumpun hak dan rumpun kewajiban masing-masing yang kontraris sifatnya satu terhadap yang lainnya. Contoh yang mudah dan bersifat universal ada dalam perjanjian-perjanjian jual- beli barang dan/atau jasa, di mana penjual menawarkan dan menjual barang dan/atau jasanya, dan untuk itu meminta dibayarkannya suatu harga tertentu; sedangkan di pihak lainnya, pembeli menerima tawaran dan membeli barang dan/atau jasa itu dan membayar harganya. Jika kedua belah pihak sudah setuju, dalam hubungan resiprokal itu penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan/atau jasa dan berhak menerima pembayaran harganya, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak menerima barang dan/atau jasanya. Hubungan itu baru mencerminkan suatu hubungan yang resiprokal belaka, tetapi belum menyangkut masalah keadilan, apalagi masalah fairness, yang merupakan masalah nilai (value). Perjanjian itu belum menjawab pertanyaan, apakah transaksi itu adil? Atau malahan lebih jauh lagi, yaitu apakah tansaksi itu "fair"? Jika di internet pada hari ini dalam keadaan sosial-ekonomi-politik yang tenang disebutkan bahwa harga 1 kilogram beras adalah IDR.10.500, sedangkan penjual memasang harga IDR.11.000, karena dia melibatkan biaya transportasi, keuntungan dan sebagainya ke dalamnya, dan pembeli memahami masalah itu, dan kemungkinan besar akan setuju untuk membayar IDR.11.000 untuk 1 kilogram beras, maka kita boleh bilang bahwa transaksi itu adalah adil dan juga "fair". 24 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Tetapi jika dalam keadaan sosial-ekonomi-politik yang rusuh atau langka beras karena bencana alam, harga beras menjadi IDR.13.000 untuk 1 kilogram, daya-tawar pembeli menjadi lebih rendah daripada daya-tawar penjual, dan mulai terjadi risiko struktural yang berada di luar kendali penjual, yang menambahkan "harga ketidak-pastian" dalam dagangannya. Andaikata para pedagang beras kemudian berhimpun dalam "Asosiasi Pedagang Beras Indonesia" yang kemudian menjadi sedemikian kuat sehingga dapat menentukan harga beras yang dipandangnya ekonomis, maka daya-tawar masyarakat/konsumen beras (yang karena berbagai alasan struktural tidak mungkin berhimpun dalam "Persatuan Pembeli Beras Indonesia") pasti akan menjadi lebih rendah. Dalam keadaan seperti itu hubungan tukar-menukar dalam kerangka Malinowski tetap terjadi, tetapi tidak lagi merupakan transaksi resiprokal yang seimbang dalam kerangka Mauss. Meskipun demikian, dalam kenyataan sosial terjadilah, bahwa banyak transaksi tetap terjadi, meskipun hubungan di antara para pihak tidaklah adil, jangankan lagi fair. Transaksi tetap terjadi karena para pihak setuju, sepakat untuk menjalankannya, terlepas dari kemungkinan bahwa transaksi itu adalah tidak adil. Dalam dinamik sosial memang selalu terdapat keadaan, di mana ada pihak penjual yang mempunyai kelebihan persediaan barang dan/atau jasa dan menghadapi risiko jatuhnya harga (nilai) persediaan barang dan/atau jasa-nya itu, atau sebaliknya pihak pembeli yang memerlukan barang dan/atau jasa yang nota bene sedang langka, dan menghadapi risiko akan sukar mendapatkannya atau malahan tidak bisa mendapatkannya. Dalam keadaan seperti itu, nilai barang dan/ atau jasa bagi pembeli menjadi sangat tinggi. Keadaan akan kembali seimbang jika pertama: barang dan/atau jasa tidak banyak dan pembeli juga tidak banyak, atau sebaliknya kedua: barang dan/atau jasa banyak dan pembeli juga banyak. Pada awal mula orang mengadakan perjanjian, secara hipotetis memang dapat dikatakan, bahwa setiap perjanjian adalah unik, karena melibatkan subjek hukum yang berbeda untuk mengatur objek hukum yang berbeda pula. Dua perjanjian yang melibatkan subjek hukum yang sama untuk mengatur objek hukum yang sama adalah perjanjian yang absurd. Meskipun demikian, situasi itu berubah drastis sejak merebaknya Revolusi Industri di Inggris, berkat James Watt (1736-1819) yang menemukan mesin uap. Mesin uap telah merombak total terutama proses produksi industrial Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 25
dan penyelenggaraan transportasi, karena kedua kegiatan ekonomi itu lalu melibatkan massa untuk jenis-jenis transaksi tertentu secara berulang. Artinya, ada perjanjian-perjanjian tertentu yang bisa diadakan di antara berbagai subjek hukum mengenai suatu objek hukum yang sama. Akibatnya, berkembanglah jenis perjanjian yang unik karena berbagai ketentuannya dapat dibakukan. Lahirlah konsep "perjanjian baku".54 Keadilan sebagai Kepantasan dalam Perjanjian Pengertian "keadilan sebagai kepantasan" adalah terjemahan dari konsep "justice as fairness" yang diajukan oleh filosof hukum John Rawls (1921- 2002) dalam bukunya yang kesohor A Theory of Justice, yang mula-mula terbit pada tahun 1971. Dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat padan kata yang tepat untuk istilah "fairness" dalam bahasa Indonesia, Jerman, Belanda maupun Prancis. Menurut Guan Yüe 55, padan kata dari "fairness" dalam bahasa Mandarin adalah gōng píng (公平), yang lebih dekat pada pengertian benevolence (kebajikan). Persepsi "fairness" memang bisa dimengerti sebagai kebajikan, karena konsep keadilan yang kuno seringkali dirujuk kembali kepada pikiran dalam kitab agama Samawi yang mengedepankan doktrin "hutang garam bayar garam." Sedangkan konsep "fairness" lebih banyak memuat kepantasan, kebajikan, atau yang orang Jawa sering bilang, yaitu "Ngono yo ngono, nanging yo ojo ngono." Misalnya, orang yang bersalah memang harus dihukum, tetapi jangan diperlakukan dengan kejam. Itulah sebabnya juga, mengapa dalam pemahaman John Rawls, justice belum tentu adalah fairness, tetapi sebaliknya fairness pasti merupakan justice.56 Karena itu jika Reinhold Zippelius (1928-) menulis: "Jika ada orang yang memecahkan jambang bunga di toko, dia harus mengganti harganya, tidak peduli apakah dia hartawan atau orang miskin,"57 maka itu adalah justice atau sesuatu yang adil, tetapi bukanlah fairness atau kepantasan, 54 Saya berterimakasih kepada Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., yang telah menjelaskan hubungan antara Revolusi Industri di Inggris dan lahirnya perjanjian baku, konversasi tanggal 17 Agustus 2020. 55 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unpar Angkatan 2019, Warga Negara RRT. 56 John Rawls, A Theory of Justice (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0674017726, 1971, 1991, hlm. 10-15, 96-98, 301-302. Untuk uraian teoretis lihat John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (2nd ed.), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 9780674005112, 2001`. 57 Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie, München: Verlag Beck Zippelius, 1982, hlm. 90. 26 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
karena kesanggupan untuk mengganti-rugi dari seorang direktur pabrik dan seorang buruh pabrik tidaklah setara jika dibandingkan dengan harga jambang bunga itu. Jika dalam suatu kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kegagalan mekanis, pabrik pesawat membayar uang duka kepada keluarga korban konsumen yang adalah seorang industrialis sebesar USD.10 (sepuluh) juta, tetapi membayar USD.1 (satu) juta kepada korban konsumen yang adalah seorang pegawai bank, maka pabrik pesawat bisa menganggapnya justice, tetapi itu pasti bukanlah fairness, karena nyawa manusia sama nilainya, dan seharusnya mengabaikan segala latar- belakangnya. Itu juga yang menjadi inti dari sumpah Hippokrates (ca.460- ca.370 SM) bagi para dokter: "...do no harm or injustice...", yang dalam arti luas bisa berarti jangan pernah melukai/merugikan siapapun. Inilah nalar filosofis yang menjadi dasar bagi ethik, bahwa perjanjian baku tidak boleh mengabaikan fairness dalam menempatkan para konsumen sebagai counterpart. Hakikat Perjanjian Baku Ada sejumlah rumusan mengenai apa itu perjanjian baku (dalam bahasa Inggris diindikasikan sebagai contract of adhesion, leonine contract, take-it-or-leave-it contract, atau boilerplate58 contract). Namun saya memahami perjanjian baku (standard agreement) sebagai suatu perjanjian yang berbagai ketentuannya dibuat secara sepihak oleh suatu pihak tertentu, yang akan dia gunakan untuk bertransaksi dengan banyak pihak lain yang berkepentingan dengan pokok yang sama dari perjanjian yang pihak tertentu itu menawarkannya, selagi "the other party has little or no ability to negotiate more favorable terms and is thus placed in a "take it or leave it" position." Sulit disangkal, bahwa pembuat perjanjian baku adalah pihak yang daya-tawarnya lebih kuat atau jauh lebih kuat daripada pihak (atau para pihak) yang dia tawari perjanjian baku itu. Para pihak yang potensial ditawari perjanjian baku itu umumnya disebut "konsumen", yang biasanya memang merupakan anggota masyarakat biasa yang berurusan misalnya dengan bank atau asuransi, tetapi bisa juga merupakan para pemasok di kalangan industri atau para petani dan peternak yang memasok produknya kepada pabrik pengolahan. Perjanjian baku pada umumnya memuat klausula baku, untuk mana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 58 Supra note 32, hlm.185. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 27
Konsumen (UUPK) menetapkan rumusannya sebagai berikut: "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." Artinya, UUPK mengisyaratkan bahwa perjanjian baku memang merupakan tawaran yang bersifat "take it or leave it" dari pelaku usaha kepada para calon konsumen. Pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku sudah tahu betul apa yang hendak dia tawarkan, maupun apa yang hendak dia dapatkan sebagai kontra-prestasi dari konsumen. Dan biasanya tidak demikianlah halnya dengan konsumen. Konsumen akan memerlukan usaha ganda untuk memahami rumusan dari ketentuan mengenai hak dan kewajiban timbal- balik dalam perjanjian baku. Dalam kenyataan sosial, konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa, menghadapi sejumlah kendala sosiologis, profesional maupun teknis dalam menghadapi pelaku usaha: 1. Mereka membutuhkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang jauh lebih kuat secara sosial-ekonomis. Pelaku usaha seringkali memperlakukan konsumen dengan language" yang mengisyaratkan "Jika kamu tidak mau, masih ada banyak orang lain yang mau." "body 2. Para penyusun perjanjian baku per se biasanya adalah orang-orang profesional yang menulis dalam bahasa yang tidak membumi bagi konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa, dan karena kebutuhannya akan cenderung "menyerah", daripada "memperpanjang urusan" dengan orang-orang yang berbicara dalam "bahasa yang terdengar asing" untuk mereka. 3. Perjanjian baku kerap kali juga mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa perjanjian itu tunduk kepada (berbagai) undang- undang dan peraturan-peraturan (lain) yang berlaku, yang bisa membuat konsumen yang kritis "putus asa", karena rakyat biasa umumnya juga buta huruf mengenai (berbagai) undang-undang dan peraturan-peraturan (lain) yang berlaku yang nota bene adalah banyak sekali itu. 28 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
4. Penyusun ketentuan suatu perjanjian baku dapat merumuskannya dengan sedemikian rupa, sehingga ketentuan itu secara komprehensif dalam pelaksanaannya lebih mudah menguntungkan pelaku usaha dan lebih mudah merugikan konsumen, dan hal itu tidak mudah disimak oleh konsumen yang kebanyakan adalah orang awam dalam hal kontrak. Karena itu, jika dibiarkan begitu saja, perjanjian baku berpotensi besar untuk menjadi tidak adil karena memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk menjadi sewenang-wenang (arbitrary) terhadap konsumen. Masalah Keadilan dalam Perjanjian Baku Keadilan merupakan masalah potensial yang besar dalam perjanjian baku, terutama karena faktor konstitutif utama dalam setiap perjanjian adalah persetujuan para pihak untuk menerima ketentuan yang merumuskan perangkat hak dan kewajiban timbal-balik di antara mereka, dan kesepakatan bersama untuk melaksanakannya. Setiap orang membuat perjanjian dengan satu motivasi dasar yang sama, yaitu melalui perjanjian dengan pihak lain, dia akan mendapatkan apa yang dia perlukan atau dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah, atau lebih efisien, atau lebih baik, pokoknya secara lebih menguntungkan, ketimbang jika dia harus mengusahakannya sendiri. Ada juga kemungkinan bahwa seseorang tidak dapat mencapai tujuannya, jika dia tidak bekerjasama dan membuat perjanjian untuk itu dengan suatu pihak lain yang nota bene memiliki kapasitas yang diperlukan. Dalam konstelasi industri dan keuangan seperti sekarang, konsumen semakin sering berada dalam posisi itu, di mana mereka memerlukan barang dan/atau jasa tertentu, yang seringkali hanya dihasilkan/ditawarkan oleh pelaku usaha yang spesifik, dan karena itu mempunyai daya-tawar yang kuat. Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak akan merumuskan perangkat ketentuan mengenai hak dan kewajiban mereka secara timbal-balik. Selama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian, tidak ada masalah. Masalah akan timbul, jika salah satu pihak gagal menjalankan salah satu atau salah banyak kewajibannya, dan pihak lainnya merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase, dia akan menuntut untuk mendapatkan ganti-rugi. Dia merasa diperlakukan tidak adil karena dirugikan oleh ingkar-janji pihak Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 29
lainnya, tetapi dia tidak mengajukan gugatan karena ketentuan perjanjian yang dia buat dengan pihak yang telah merugikannya dipandangnya sebagai tidak adil. Karena itu hakim atau arbiter yang mengadili gugatan itu juga akan memusatkan diri pada pemulihan kerugian yang telah terjadi dan dengan demikian menegakkan keadilan berdasarkan hukum positif yang mengatur perselisihan yang timbul dari perjanjian, tetapi bukan mengadili apakah perjanjian itu sendiri adalah adil atau tidak. Persoalan apakah substansi dari suatu perjanjian adalah adil atau tidak memang hampir tidak relevan dalam perjanjian individual yang daya-tawar para pihaknya adalah relatif seimbang, dan mereka membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, atau perjanjian-perjanjian yang tidak melibatkan kelompok pihak yang melibatkan kepentingan banyak orang. Sebaliknya, masalah keadilan dalam perjanjian akan naik ke permukaan dalam perjanjian baku, terutama karena tidak seimbangnya daya-tawar antar-pihak dalam perjanjian-perjanjian baku. Hal itu sudah diamati oleh para hakim Inggris. Dalam kasus George Mitchell (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd (tahun 1982-1983) misalnya, hakim Inggris, Lord Alfred Thompson Denning (1899-1999) menyatakan tidak percaya kepada "prinsip kebebasan berkontrak" dan membandingkannya dengan "penindasan terhadap kaum lemah, sebagaimana dia menggarisbesarkan perkembangan yang telah dilalui oleh hukum."59 Pandangan Lord Denning itu mencerminkan kenyataan, bahwa apa yang disebut "kebebasan" itu memang lebih mungkin berada pada mereka yang lebih kaya secara ekonomis, atau lebih kuat secara sosiologis, atau lebih berkuasa secara politis. Kata Lord Denning: "...kebebasan seluruhnya berada pada pihak para perusahaan besar yang menguasai penggunaan media cetak. Tidaklah ada kebebasan untuk orang kecil yang mengambil tiket atau formulir pesanan atau tagihan. Perusahaan besar mengatakan: "Ambillah, atau pergilah sana." Orang kecil tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambilnya. Perusahaan besar dapat dan memang melakukannya, mengecualikan dirinya dari tanggung-gugat (liability) untuk kepentingannya sendiri tanpa peduli 59 George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd., This page was last edited on 12 January 2020, at 09:42 (UTC), diunduh tanggal 10 September 2020. 30 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
kepada orang kecil. Begitulah yang terjadi dari waktu ke waktu. Namun ketika pengadilan mengatakan kepada perusahaan besar: "Kamu harus menuliskannya dengan kata-kata yang jelas," maka perusahaan besar akan tidak ragu-ragu melakukannya. Perusahaan besar tahu bahwa orang kecil tidak akan pernah membaca klausula pengecualian ataupun memahaminya."60 Artinya, dalam pengamatan dari Lord Denning, pelaku usaha itu akan bersikap lebih fair dalam perjanjian baku mereka terhadap konsumen, jika pengadilan memerintahkan demikian. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Suatu naskah yang ditulis dalam kerangka "Buku Bunga Rampai Perlindungan Konsumen" memang tidak bisa mengesampingkan masalah ketidak-seimbangan dalam daya tawar dalam perjanjian baku, yang melibatkan konsumen yang banyak jumlahnya, tetapi masing-masing menghadapi pembuat perjanjian baku secara sendiri-sendiri. Tidak dapat dihindari, bahwa konsumen yang secara sendiri-sendiri menghadapi perjanjian baku itu lalu berdaya-tawar rendah terhadap pelaku usaha besar, yang dengan kekuatan spesifiknya menyediakan apa yang diperlukan oleh konsumen, dan kemudian secara sepihak menentukan ketentuan dan syarat (terms and conditions) yang harus dipenuhi oleh konsumen. Jika tidak ada yang melindungi, konsumen itu mudah ditempatkan dalam posisi yang lemah dan mudah menjadi korban kesewenangan dari pelaku usaha besar. Dalam keadaan itulah Negara harus turun tangan melalui Pemerintah untuk melindungi konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa. b. Sejarah Singkat Perjanjian Baku Uraian pada angka 1 di atas tentang perjanjian pada umumnya merupakan gambaran umum tentang aspek hukum dari perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yang termasuk dalam rumpun civil law system. law dimulai di zaman Romawi ketika Kaisar Justinianus Tradisi Civil memerintahkan untuk mengompilasi kembali seluruh Hukum Romawi dalam satu sumber hukum yang mengikat secara hukum seluruh Kekaisaran Romawi. Justinianus tidak memberi nama kompilasi tersebut sebagai kodifikasi 60 Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 31
sebagaimana dimaknai sekarang, namun lebih merupakan pemutakhiran dan sistematisasi kompilasi atau koleksi peraturan dan literatur hukum, dan menamakannya sebagai nama generik, yaitu corpus iuris 61. Para penulis di Abad Pertengahan menamakan kompilasi tersebut sebagai Corpus Iuris Civilis untuk membedakan dengan Corpus Iuris Canonici yang juga berlaku pada masa tersebut. Nama Corpus Iuris Civilis pertama kali digunakan oleh Dionysius Gothofredus (Denis Godefroy) pada tahun 158362. Pada bulan Februari 528, hanya beberapa bulan setelah naik tahta, Justinianus membentuk sebuah komisi untuk menyiapkan kompilasi komprehensif atas semua peraturan yang berlaku yang diberi nama Codex Iustinianus. Komisi bekerja selama 14 bulan dan menghasilkan Corpus Iuris Civilis yang dikirim ke semua wilayah kekaisaran mulai 7 April 529 dan akhirnya berlaku di semua wilayah kekaisaran pada 16 April 52963. Pada masa ini perjanjian merupakan hasil perundingan atau negosiasi antara para pihak yang menghasilkan pertemuan kehendak (meeting of minds) atau kesepakatan (consensus). Perjanjian sebagai hasil perundingan merupakan perjanjian yang banyak digunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian di berbagai bidang kehidupan manusia selama berabad-abad, sampai terjadi Revolusi Industri yang pertama (Revolusi Industri 1.0) pada akhir abad ke 18. Revolusi Industri 1.0 memperkenalkan mekanisasi produksi barang yang menggunakan mesin berbasis air dan uap air. Produksi barang yang semula hanya dilakukan satu demi satu menggunakan tangan (hand-made), berubah menjadi produksi barang yang dilakukan secara massal menggunakan mesin berbasis air dan uap air. Ketika produksi barang masih menggunakan tangan sehingga volume produksi relatif sedikit, pemasaran masih dilakukan secara langsung oleh produsen barang tersebut kepada konsumen. Jika konsumen tertarik dan berniat untuk membeli barang tersebut, maka terjadi perundingan atau negosiasi antar mereka yang akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dimuat dalam suatu perjanjian antara produsen dan konsumen, baik tertulis atau tidak tertulis. 61 Rafael Domingo, Justinian and the Corpus Iuris: An Overview, Electronic Journal, January 2017, hlm. 3 - 5. 62 63 Id. Id. 32 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Sebaliknya, ketika produksi barang telah dilakukan secara massal menggunakan mesin berbasis air dan uap air, maka metode pemasaran dari barang tersebut tidak dapat menggunakan metode pemasaran sebelumnya. Metode pemasaran yang cocok adalah metode pemasaran secara massal pula dengan menciptakan rantai pasok (chain of distribution) secara berjenjang, mulai dari produsen ke sejumlah distributor, sejumlah sub distributor, sejumlah grosir, dan sejumlah pengecer. Rantai pasok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2: Rantai Pasok (chain of distribution) Produsen Distributor Distributor Distributor Sub Distributor Sub Distributor Sub Distributor Sub Distributor Grosir Grosir Grosir Grosir Grosir Grosir Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer Konsu- men Konsu- men Konsu- men Konsu- men Konsu- men Konsu- men Konsu- men Metode pemasaran yang menggunakan rantai pasok seperti digambarkan di atas, merupakan keniscayaan (conditio sine qua non), karena tanpa metode pemasaran tersebut maka pemasaran barang yang dihasilkan secara massal akan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan antara: produsen dengan distributor; • distributor dengan sub distributor; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 33
• pengecer dengan konsumen; sub distributor dengan grosir; grosir dengan pengecer; apalagi antara harus dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Berbagai transaksi di atas dilakukan dengan membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian distribusi antara produsen dengan distributor, distributor dengan sub distributor, sub distributor dengan grosir, dan antara grosir dengan pengecer. Selain itu, antara pengecer dengan konsumen dibuat perjanjian jual beli barang. Pembuatan kedua macam perjanjian tersebut, terutama perjanjian jual beli antara pengecer dengan konsumen, akan sangat tidak efisien apabila para pihak melakukan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu, seperti ketika produksi barang masih menggunakan tangan dimana volume produksi relatif sedikit. Di bidang jasa, Revolusi Industri 1.0 juga membawa dampak pada perjanjian yang digunakan dalam transaksi jasa. Perubahan bentuk perjanjian jasa yang fenomenal khususnya terjadi dalam bidang jasa transportasi darat, yaitu transportasi jasa pengangkutan orang dan/atau barang dengan kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi hasil Revolusi Industri 1.0 yang mampu mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah yang tidak pernah dapat dilampaui oleh alat transportasi darat lainnya dalam satu kali rute perjalanan. Penumpang atau pengirim barang harus membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa kereta api ketika akan menggunakan jasa tersebut. Berhubung volume penumpang atau barang yang akan diangkut relatif sangat besar, tentu tidak mungkin para penumpang atau pengirim barang tersebut harus melakukan perundingan atau negosiasi satu persatu untuk membuat perjanjian jasa pengangkutan. Untuk menciptakan kecepatan, ketepatan, dan akurasi, maka berbagai perjanjian di atas tidak dibuat melalui perundingan atau negosiasi, melainkan didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh salah satu pihak, sebagai berikut: Perjanjian distribusi antara produsen dengan distributor, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh produsen; 34 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Perjanjian distribusi antara distributor dengan sub distributor, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh distributor; Perjanjian distribusi antara sub distributor dengan grosir, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh sub dsitributor; •	Perjanjian distribusi antara grosir dengan pengecer, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh grosir; Perjanjian jual beli dalam bentuk bon pembelian antara pengecer dengan konsumen, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh pengecer. Pada bon pembelian dicantumkan perjanjian sederhana, yaitu 'barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan' yang didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh pengecer; •	Perjanjian jasa pengangkutan darat dengan kereta api antara penumpang atau pengirim barang dengan penyelenggara jasa pengangkutan dengan kereta api, didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa pengangkutan dengan kereta api dalam bentuk tiket kereta api. Dalam perkembangannya, pada tahun 1971 W. David Slawson64 menyatakan sebagai berikut: "In recent years the realities of mass production and consumer economy have undermined the theoretical basis for much of traditional contract law. Today, an active consumer enters score of contracts every week without in any real sense agreeing to the terms that are imposed upon him. For the very reason that these terms are imposed rather than agreed upon, they are almost universally unfair". Lebih lanjut W. David Slawson65 mengemukakan bahwa: "Standard form contracts probably account for more than ninety-nine percent of all the contracts now made. Most persons have difficulty remembering the last time they contracted other than by standard form; except for casual oral agreements, they probably never have. But if they are active, they contract by standard form several times a day. Parking lot and theater tickets, package receipts, departement store charge slips, and gas station credit card purchase slips are all standard form contracts. 64 W. David Slawson, Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power, Harvard Law Review, Number 3, Volume 84, January 1971, hlm. 529. 65 Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 35
Moreover, standard forms have come to dominate more than just routine transactions. For individuals, if not quite yet for corporations, form contracts are in common use for even such important matters as insurance, leases, deeds, mortgages, automobile purchases, and all the various forms of consumer credit. The contracting still imagined by courts and law teachers as typical, in which both parties participates in choosing the language of their entire agreement, is no longer of much more than historical importance". (Cetak tebal Penulis). FAJ. Gras mengemukakan bahwa lahirnya perjanjian baku antara lain sebagai akibat dari perubahan susunan masyarakat di mana organisasi perusahaan lazim mengambil peran besar dalam perjanjian baku66. Di Indonesia, perkembangan penggunaaan perjanjian baku di berbagai sektor dapat ditelusuri melalui berbagai peraturan perundang-undangan antara lain67: Perjanjian baku yang digunakan Pemerintah Indonesia dengan WNI pengguna jasa pos sebagai konsumen, sebagaimana diatur oleh: o Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1959 Tentang Pos yang menetapkan bahwa tanggung-jawab pengirim pos sebagai berikut: (1) Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan ganti-kerugian dengan mengambil sebagai dasar ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan- persetujuannya. tentang pemberian (2) Mengenai ganti-kerugian yang tersebut dalam ayat (1), Negara hanya bertanggung-jawab terhadap pengirim. (3) Untuk kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak didapat, yang disebabkan oleh sesuatu kesalahan dalam penyelenggaraan dinas Pos, begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh sebab kabar tidak diberikan ganti-kerugian; o Pasal 21 ayat (2) PP. No. 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri mengatur bahwa jawatan tidak bertanggung-jawab atas akibat yang timbul karena kartu tanda-tangan hilang, dicuri atau digunakan secara tidak sah; 66 Lihat David M. L. Tobing, Praktik Penggunaaan Perjanjian Baku, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020, Oktober 2020, hlm. 2. 67 Id., hlm. 1 sd. 4. 36 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Pasal 1 huruf c UU. No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan mengatur bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam- meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (cetak tebal oleh penulis); Pada tahun 1980, pemerintah menginisiasi pembuatan Naskah Akademis RUU Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen (RUU PPPK). Di dalam Penjelasan RUU PPPK dinyatakan bahwa praktik-praktik niaga negatif ini mempunyai kapasitas yang merugikan konsumen; karena monopoli, konsumen tidak dapat melakukan pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan atas barang-barang tertentu, tidak berdaya pada keadaan mutu, harga atau syarat-syarat yang ditentukan (cetak tebal oleh penulis). Selanjutnya, Bab II Paragraf 4 angka 4 dan angka 5 RUU PPPK tentang Pertanggungan Jawab dan Beban Pembuktian, dirumuskan ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa setiap janji yang dibuat sehingga mengurangi, mengecualikan atau menghapuskan pertanggungan jawab pengusaha, adalah batal demi hukum (cetak tebal oleh penulis); Pada tanggal 16-18 Oktober 1980 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, di Jakarta, mengadakan simposium berkenaan dengan perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku. Dalam simposium ini, istilah yang secara resmi digunakan adalah perjanjian baku atau 'standard contract', bukan klausula baku. Hasil simposium menguraikan 10 (sepuluh) hal tentang perlindungan konsumen dalam penggunaan perjanjian baku (standar), yaitu: 1. 2. Yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu (vorm vrij); istilah perjanjian baku diambil dari standaard contract; 3. Tujuan adanya perjanjian baku pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif; 4. Perjanjian baku dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun swasta dan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 37
5. Untuk menghindari kerugian dari pihak debitur maka perjanjian baku perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan syarat umum dan syarat khusus; 6. Untuk melaksanakan perjanjian baku maka pihak debitur harus mengetahui syarat-syarat yang ditentukan sebelum debitur menerima perjanjian baku tersebut; 7. Sebelum terbentuknya undang-undang mengenai perjanjian baku maka perlu ditentukan langkah-langkah pengawasan oleh pemerintah dengan melalui pendaftaran kepada instansi yang berwenang; 8. Perjanjian baku yang tidak memenuhi persyaratan harus dapat dibatalkan; 9. Dalam rangka untuk mempercepat proses gugatan melalui Pasal 1365 BW maka perlu dilakukan sistem pembuktian dengan absolute liability/omkering van bewijslast; dan 10. Perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian baku serta penelitian terhadap bentuk-bentuk dari perjanjian baku yang ada yang dibuat pemerintah atau swasta; Pasal 49 ayat (1) Perda DKI No. 5 Tahun 2012 mengatur bahwa ganti kerugian kendaraaan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir. Kemudian Pemerintah menerbitkan PP. No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam Pasal 102 ayat (1) huruf (f) mengatur bahwa penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur secara khusus tanggung jawab pengangkut sebagai sebuah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Ketentuan tersebut telah diterapkan berupa klausula baku tentang tanggung jawab pengangkut dalam ketentuan umum tentang Persyaratan Pengangkutan Penumpang dan Bagasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menyatakan apabila terjadi keterlambatan penerbangan pesawat Garuda Indonesia yang disebabkan oleh faktor manajemen maskapai (kecuali disebabkan oleh keadaan kahar), pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi keterlambatan (delay) kepada penumpang sebagaimana 38 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Delay Management; Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mensyaratkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam menggunakan perjanjian baku wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Diikuti dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang mengatur secara rinci ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan ketika menyusun klausula baku dalam perjanjian baku. Di dalam angka III (5) SEOJK tersebut diatur tentang format perjanjian baku disebutkan selain berbentuk cetak, perjanjian baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dalam Pasal 36 POJK tersebut diatur tentang Perjanjian Baku; Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang mengatur bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013; Pasal 47 ayat 2 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pasal 53 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengatur bahwa kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Perjanjian sebagaimana diuraikan di atas merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Bahkan dalam bentuknya yang mutakhir, terutama sejak berlangsung Revolusi Industri 4.0, di mana dunia perdagangan barang Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 39
dan penyediaan jasa telah berkembang ke arah perdagangan barang dan penyediaan jasa secara digital, perjanjian baku tersebut secara bertahap telah berkembang pula ke arah bentuk perjanjian digital (digital contracts). Dengan demikian, perkembangan dari perjanjian non baku sebagai hasil perundingan atau negosiasi secara bertahap menjadi perjanjian baku tanpa perundingan atau negosiasi, kemudian berkembang lebih jauh lagi menjadi perjanjian baku tanpa perundingan atau negosiasi dalam bentuk digital, sebagaimana diuraikan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3: Perkembangan perjanjian baku Perjanjian Non Baku Perjanjian Baku Perjanjian Digital Revolusi Industri 1 - Akhir Abad ke-18 Penggunaan mesin bertenaga air dan uap dalam produksi Revolusi Industri 2 - Awal Abad ke-20 Mulainya produksi massal menggunakan energi listrik Revolusi Industri 3 - Awal Tahun 1970an Mulainya produksi massal menggunakan energi listrik Revolusi Industri 4 - Masa Sekarang Dibentuknya sistem gabungan	siber-fisik Sumber: DFKI/Bauer IAO c. Pengertian Perjanjian Baku dan Klausula Baku Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perjanjian baku/perjanjian standar contracts/adhesion contracts) adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (take-it or leave-it contracts). (standard form contracts/standardized Di dalam perjanjian baku terdapat satu atau lebih ketentuan, dapat berupa pasal, yang disebut sebagai klausula baku/klausula standar (standardized clauses/standardized terms). 40 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Perjanjian baku dan klausula baku dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 4: Perjanjian baku dan klausula baku Perjanjian baku Klausula baku Klausula Baku dapat berisi: Klausula baku yang adil (fair contract terms); •	Klausula Baku yang tidak adil (unfair contract terms) yang disebut klausula eksonerasi (exoneration clauses) atau klausula eksemsi (exemption clauses). Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi adalah ketentuan berupa pasal dalam perjanjian baku yang berisi penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak atas hak dan kewajiban salah satu pihak oleh pihak lain yang menetapkan isi, bentuk, serta cara penutupan perjanjian baku. Perlu dikemukakan bahwa terdapat perjanjian baku yang dibuat tidak secara sepihak melainkan oleh kedua pihak secara tidak langsung, yaitu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang berbentuk perjanjian baku. Disebut sebagai perjanjian baku yang dibuat oleh kedua pihak, karena perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja (individual labour agreement) yang berbentuk perjanjian baku harus didasarkan pada perjanjian kerja bersama (collective labour agreement) yang merupakan kesepakatan kerja antara serikat pekerja dengan pemberi kerja. Dengan demikian, pada hakikatnya isi atau klausula baku di dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang berbentuk perjanjian baku, merupakan kesepakatan para pihak, yaitu antara pemberi kerja dengan pekerja. d. Perjanjian Baku Digital Di dalam Gambar 3 tentang perkembangan perjanjian baku nampak bahwa sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0, pada saat ini perjanjian baku telah mengalami perubahan dari perjanjian baku dalam bentuk tertulis pada kertas (paper based) menjadi perjanjian baku dalam bentuk digital (digital based). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 41
Perjanjian baku dalam bentuk digital merupakan perjanjian baku yang dibuat melalui sarana elektronik yang digunakan di dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Adapun ciri dari perjanjian baku dalam bentuk digital sebagai berikut: Tanpa kertas (paperless) Perjanjian baku dirancang, ditawarkan oleh salah satu pihak secara digital, dan dibuat atau ditutup oleh para pihak tanpa menggunakan kertas, melainkan dibuat secara digital; Tanpa tatap muka (faceless) Berhubung perjanjian baku dirancang, ditawarkan, dan dibuat secara digital, maka para pihak tidak pernah bertemu secara tatap muka sejak saat penawaran sampai dengan penerimaan perjanjian baku, bahkan setelah pelaksanaan perjanjian baku selesai; Tanpa uang kartal (uang kertas dan logam) atau (cashless) Berhubung sejak saat penawaran sampai dengan pelaksanaan perjanjian baku dilakukan secara digital, maka pembayaran atas obyek transaksi dalam perjanjian baku sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian dilakukan pula secara digital tanpa uang kartal. Pembayaran dilakukan melalui berbagai alat pembayaran cashless, antara lain transfer dana elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu (card-based, ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar); Menggunakan tandatangan digital (digital signatures) Tanda tangan digital digunakan untuk membuktikan keaslian identitas para pihak dalam suatu dokumen, dalam hal ini perjanjian baku digital. Selain itu, tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi. Menurut Pasal 1 angka 12 UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Selanjutnya, menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kontrak 42 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Melampaui batas wilayah negara (borderless) Mengingat perjanjian baku digital ditawarkan secara digital dalam suatu laman (websites) yang disebarluaskan melalui internet, maka akses terhadap perjanjian baku digital tersebut dapat melampaui batas wilayah negara dari pihak yang menawarkan perjanjian baku digital tesrebut. Meliputi banyak yurisdiksi (multiple jurisdiction) Sebagai akibat perjanjian baku dapat diakses oleh pihak lain di luar negara pihak yang menawarkan perjanjian baku digital, maka terdapat kemungkinan keterlibatan banyak yurisdiksi hukum yang menguasai perjanjian baku digital tersebut. Sebagai contoh dapat terjadi kombinasi yurisdiksi hukum sebagai berikut: o Para pihak dalam perjanjian baku digital merupakan warganegara yang berbeda, sehingga hukum yang berlaku bagi perjanjian digital yang mereka buat juga berbeda; o Obyek perjanjian digital merupakan barang dan/atau jasa yang berasal dari negara yang berbeda dengan negara para pihak yang membuat perjanjian baku digital; o Pembayaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran cashless, antara lain transfer dana elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu (card-based, ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar) yang diterbitkan oleh negara yang berbeda dengan negara para pihak maupun negara di mana obyek perjanjian digital berasal. e. Bentuk Perjanjian Baku dan Klausula Baku Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam perkembangannya yang mutakhir, perjanjian baku yang berisi klausula baku dapat berbentuk: o Tertulis pada kertas (paper based) dalam bentuk dokumen yang sudah dicetak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan siap digunakan oleh pihak lain yang akan membuat perjanjian di luar jaringan (luring/face to face). Dokumen perjanjian baku yang berisi klausula baku dapat terdiri atas: Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 43
o 1 (satu) dokumen yang pembuatannya: mensyaratkan pembubuhan tandatangan para pihak dalam perjanjian baku. Pembubuhan tandatangan para pihak ini dapat dilakukan: v	secara di bawah tangan, yaitu pembubuhan tandatangan tidak dilakukan di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan perjanjian baku di bawah tangan; v	secara otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan perjanjian baku otentik; tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan para pihak dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan pada dokumen perjanjian baku antara lain dapat berupa dokumen yang ditempel atau bentuk lain yang serupa; o lebih dari 1 (satu) dokumen, yaitu terdiri atas Lembar Pengesahan dan Isi Perjanjian (General Condition) yang berisi pasal atau klausula baku di dalam perjanjian baku tersebut. Adapun pembuatan perjanjian baku yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) dokumen sama dengan pembuatan perjanjian baku yang terdiri atas 1 (satu) dokumen sebagaimana di kemukakan di atas; o Tertulis secara digital (digital based/paperless) dalam bentuk dokumen yang telah dibuat secara digital secara sepihak oleh salah satu pihak, dan siap digunakan oleh pihak lain yang akan membuat perjanjian dalam jaringan (daring/on-line). Dokumen digital perjanjian baku yang berisi klausula baku dapat terdiri atas: o 1 (satu) dokumen digital yang pembuatannya: mensyaratkan pembubuhan (digital signature) para pihak dalam perjanjian baku digital. Pembubuhan tandatangan digital para pihak ini dilakukan secara di bawah tangan yaitu pembubuhan tandatangan tidak dilakukan di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan perjanjian baku digital di bawah tangan; tandatangan digital tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan digital para pihak dalam perjanjian baku digital. Perjanjian baku digital yang tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan digital pada dokumen 44 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
perjanjian digital antara lain dapat berupa dokumen digital yang ditempatkan dalam laman (websites) atau bentuk lain yang serupa; o lebih dari 1 (satu) dokumen digital, yaitu terdiri atas Lembar Pengesahan Digital dan Isi Perjanjian (General Conditions) Digital yang berisi pasal atau klausula baku di dalam perjanjian baku digital tersebut. Adapun pembuatan perjanjian baku digital yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) dokumen digital sama dengan pembuatan perjanjian baku digital yang terdiri atas 1 (satu) dokumen digital sebagaimana di kemukakan di atas; Secara garis besar bentuk perjanjian baku yang berisi klausula baku dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 5: Bentuk perjanjian baku Di bawah tangan Ditanda tangani 1 (satu) Dokumen Otentik Tidak ditanda tangani Perjanjian Baku pada kertas Ditanda tangani Di bawah tangan Lebih 1 (satu) Dokumen Otentik Tidak ditanda tangani Ditanda tangani secara digital di bawah tangan 1 (satu) Dokumen Perjanjian Baku secara digital Tidak ditanda tangani Ditanda tangani secara digital di bawah tangan Lebih 1 (satu) Dokumen Tidak ditanda tangani Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 45
3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Baku Pada saat ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perjanjian baku. Peraturan perundang-undangan akan diuraikan sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU. No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: a. Undang-Undang o KUH Perdata KUH Perdata berasal dari Burgerlijk Wetboek yang diundangkan pada tahun 1838 di Negeri Belanda dan diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 semasa Revolusi Industri (1750 - 1850), telah memuat ketentuan penafsiran perjanjian yang secara tersirat berlaku untuk suatu perjanjian baku. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 1349 KUH Perdata68 yang mengatur sebagai berikut: 'Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian, harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu'. Perlu dijelaskan bahwa dalam konteks perjanjian baku, maka yang dimaksud: o o frasa 'orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal' merupakan pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku; dan frasa 'orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu' merupakan pihak yang menerima perjanjian baku yang telah dirancang, dibuat, serta ditawarkan secara sepihak oleh pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku. 68 Supra note 3, hlm. 286. 46 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Prinsip ini kemudian diadopsi sebagai Unidroit Principles 2010 yang di dalam Article 4.6 mengatur contra proferentem rule sebagai berikut: 'If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred'69 o UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) satu-satunya peraturan perundang-undangan UUPK merupakan berbentuk undang-undang yang mengatur tentang klausula baku, yaitu di dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Pasal 18 Bab V UUPK berisi ketentuan sebagai berikut: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 69 Johannes Gunawan, Revitalisasi Prinsip Contra Proferentem Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam buku " Bunga Rampai Hukum Keperdataan."Penerbit Nuansa Aulia, 2019, hlm. 109. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 47
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK mengatur 4 (empat) hal yang dilarang di dalam suatu perjanjian baku, yaitu: o o Isi perjanjian baku, yaitu larangan pencantuman isi 8 (delapan) macam klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku (Pasal 18 ayat (1) UUPK); Letak klausula baku, yaitu larangan penempatan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penempatan klausula baku dalam tiket parkir (yang merupakan perjanjian baku) di bagian belakang tiket parkir (Pasal 18 ayat (2) UUPK); o Bentuk klausula baku, yaitu larangan penggunaan ukuran huruf klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penggunaan huruf yang tidak terbaca oleh mata normal demi untuk menghemat penggunaan kertas (Pasal 18 ayat (2) UUPK); o Pengungkapan klausula baku, yaitu larangan pengungkapan kata dan/atau frasa klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit dimengerti oleh orang awam, contoh pencantuman ketentuan bahwa suatu perjanjian kredit (dalam bentuk perjanjian baku) mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata, tanpa dijelaskan akibat hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut (Pasal 18 ayat (2) UUPK). 48 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur tentang sanksi perdata apabila suatu perjanjian baku mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UUPK, yaitu klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pasal 18 ayat (4) UUPK mengatur tentang kewajiban pihak perancang, pembuat, dan pihak yang menawarkan klausula baku sebagaimana dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian baku, untuk menyesuaikan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang telah digunakannya pada ketentuan dalam UUPK. Selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, UUPK juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 18 UUPK, yaitu diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut: (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 63 UUPK mengatur bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan timbulnya kerugian konsumen; tertentu yang menyebabkan e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha. Perlu dikemukakan beberapa hal tentang sanksi pidana tersebut, yaitu ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK merupakan: o ketentuan pidana formal, yang berarti bahwa sanksi pidana telah dapat dikenakan kepada pelanggar Pasal 18 UUPK apabila telah dipenuhi unsur pidana di dalam Pasal 18 UUPK, tanpa kewajiban untuk membuktikan bahwa telah timbul akibat dari pelanggaran Pasal 18 UUPK; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 49
o o ketentuan yang tidak menganut prinsip ultimum remedium, yaitu ketentuan hukum pidana beserta sanksinya baru dapat dikenakan setelah jenis sanksi lain (sanksi perdata dan/atau sanksi administratif) tetapi tidak menghentikan telah dikenakan pelanggaran Pasal 18 UUPK; ketentuan yang menyebabkan pelanggar Pasal 18 UUPK dapat langsung ditahan oleh penyidik karena ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) adalah paling lama 5 (lima) tahun. terlebih dahulu b. Peraturan Pemerintah PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) tidak menggunakan frasa perjanjian baku, tetapi beberapa pasal di dalamnya merupakan pasal yang mengatur tentang perjanjian baku digital, yang di dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan frasa kontrak elektronik. Pasal di dalam PP PMSE yang berkenaan dengan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik sebagai berikut: o Pasal 52 Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila: a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan b. informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; c. d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. terdapat hal tertentu; dan f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. o Pasal 53 (1) lnformasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit: a. b. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; identitas para pihak; 50 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
c. d. nilai transaksi Perdagangan; e. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; f. prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa; g. prosedur pengembalian Barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan; legalitas Barang dan/atau Jasa; h. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan i. pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE. (2) Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. o Pasal 56 Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen. o Pasal 57 (1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. (2) Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penerima tidak wajib mengembalikan barang dan/atau jasa yang telah dikirimkan dan diterima. (3) Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha. Pasal 52 PP PMSE yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik memuat 6 (enam) syarat keabsahan. Dengan demikian, terdapat tambahan 2 (dua) syarat keabsahan yang tidak terdapat di dalam syarat keabsahan perjanjian non baku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tambahan 2 (dua) syarat tersebut, yaitu: o o sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 51
Kedua syarat tersebut di atas menunjukkan secara tersurat bahwa perjanjian baku atau kontrak elektronik harus mencantumkan informasi sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam penawaran secara elektronik. Sedangkan penawaran secara elektronik memuat syarat dan kondisi (klausula baku) dalam perjanjian baku digital atau kontrak elektronik. Dengan demikian, yang dimaksud informasi yang tercantum dalam perjanjian baku digital atau kontrak elektronik antara lain adalah syarat dan kondisi berupa klausula baku. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa apabila Pasal 52 PP PMSE dimaksudkan sebagai 'lex specialis' dari Pasal 1320 KUH Perdata sebagai 'lex generali', maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena lex specialis harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan setara dengan atau lebih tinggi daripada lex generali. Dengan demikian penambahan 2 (dua) syarat keabsahan untuk perjanjian baku digital atau kontrak elektronik, paling sedikit harus diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Selanjutnya, ditegaskan oleh Pasal 53 ayat (2) PP PMSE bahwa perjanjian baku digital atau kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur UUPK. Di samping itu, pihak yang menawarkan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik wajib menyediakan perjanjian baku atau kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh pihak lain. Terakhir, dalam Pasal 57 ayat (1) PP PMSE diatur bahwa perjanjian baku digital atau kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum, apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Kembali lagi perlu dikemukakan bahwa lex specialis hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang- undangan yang setara dengan lex generali. Pasal 57 ayat (1) PP PMSE merupakan lex specialis dari ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sebagai lex generali yang mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata sebagai lex generali menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali atau dibatalkan atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian. 52 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
c. Peraturan Perundang-undangan lain Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa bidang jasa keuangan sejak penerbitan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali mengenai pengelolaan sistem pembayaran masih tetap ditangani oleh Bank Indonesia (BI). Baik OJK maupun BI telah menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen, yaitu: o Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang perjanjian baku sebagai berikut: Pasal 22 (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik. (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen; b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli; c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 53
e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/ atau g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran. POJK ini memuat 7 (tujuh) macam klausula baku yang dilarang dalam perjanjian baku, baik perjanjian baku digital maupun perjanjian baku non digital di bidang keuangan. Perlu dikemukakan bahwa pada saat naskah ini disusun, POJK No. 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini sedang dalam proses revisi dalam rangka mengantisipasi perkembangan dalam sektor jasa keuangan, antara lain munculnya Financial Technology (Fintech), industri keuangan baru seperti pegadaian swasta. o Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran mengatur tentang perjanjian baku sebagai berikut: Pasal 8 (1) Dalam membuat perjanjian dengan Konsumen, Penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat: a. menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung Penyelenggara kepada Konsumen; b. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa Sistem Pembayaran yang digunakan oleh Konsumen; c. memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa Sistem Pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta 54 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi jawab
kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau d. menyatakan peraturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara. tunduknya Konsumen kepada (2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh Konsumen. PBI ini mengatur 4 (empat) klausula baku yang dilarang, dan larangan pencantuman letak dan bentuk klausula baku yang sulit terlihat, serta larangan pencantuman klausula baku yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pola pengaturan tentang pencantuman klausula baku di dalam POJK maupun PBI mengikuti pengaturan tentang pencantuman klausula baku sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 UUPK. 4. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen a. Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK). Frasa perlindungan konsumen menunjukkan bahwa fokus perlindungan ditujukan kepada konsumen. Namun demikian perlu disadari bahwa keberadaan konsumen tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan pelaku usaha. Demikian pula sebaliknya, keberadaan pelaku usaha tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan konsumen dan pelaku usaha disebutkan sebagai 'dua sisi dari satu mata uang yang sama' (two sides of the same coin). Dalam konteks ini, secara ideal seharusnya tujuan perlindungan konsumen adalah: a. Memberi perlindungan kepada konsumen; dan b. Menjaga martabat pelaku usaha. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 55
Secara rinci, tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut (Pasal 3 UUPK): a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya jujur dan perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUPK). Beberapa kata atau frasa di dalam definisi di atas perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu: Konsumen Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir (Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK). Orang Di dalam UUPK terdapat perbedaan penamaan subyek pada definisi konsumen dan definisi pelaku usaha, yaitu pada definisi konsumen disebut 'orang' sedangkan pada definisi pelaku usaha disebut 'orang perseorangan'. Berdasarkan penafsiran sistematis, kata 'orang' diartikan sebagai subyek hukum yang terdiri atas orang perseorangan (individu) dan badan hukum. 56 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi cara
Berdasarkan hasil penafsiran sistematis tersebut, maka kata 'orang' dalam definisi konsumen berarti terdiri atas 'orang perseorangan' (individu) dan/atau 'badan hukum'. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan dalam The United Nations Guidelines for Consumer Protection tahun 2016, yang menyatakan bahwa negara anggota PBB diperkenankan menggunakan definisi yang berbeda untuk menampung kebutuhan domestik khusus, sebagai berikut: The term "consumer" generally refers to a natural person, regardless of nationality, acting primarily for personal, family or household purposes, while recognizing that Member States may adopt differing definitions to address specific domestic needs70 (cetak tebal oleh Penulis). Pemakai Orang perseorangan atau badan hukum ketika memakai suatu barang dan/atau jasa pasti berdasarkan suatu dasar hukum tertentu, yaitu dapat berdasarkan: o Perjanjian jual beli (berarti orang perseorangan atau badan hukum tersebut dapat 'memakai' suatu barang dan/atau jasa karena membeli); o Perjanjian sewa menyewa (berarti orang perseorangan atau badan hukum tersebut dapat 'memakai' suatu barang dan/atau jasa karena menyewa); o Perjanjian tukar menukar (berarti orang perseorangan atau badan hukum tersebut dapat 'memakai' suatu barang dan/atau jasa karena menukar); o Perjanjian pemberian jasa (berarti orang perseorangan atau badan hukum tersebut dapat 'memakai' suatu jasa karena diberi jasa); dan o Perjanjian lain. Barang Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 70 The United Nations Guidelines for Consumer Protection, diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD), 2016, hlm. 7. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 57
Jasa setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Perlu dikemukakan bahwa ketika Rancangan UUPK diajukan ke DPR pada bulan Oktober 1998, rancangan tersebut dimaksudkan hanya untuk perlindungan konsumen barang, namun menjelang pengesahan muncul pertanyaan tentang perlindungan konsumen jasa. Berhubung UUPK merupakan salah satu dari 4 (empat) undang-undang yang harus dimiliki Indonesia agar memperoleh bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis moneter 1988, maka telah dilakukan jalan pintas sebelum pengesahan pada bulan April 1999, yaitu setiap kata 'barang' diberi tambahan 'dan/atau jasa'. Jalan pintas tersebut telah mengakibatkan terjadi penyamaan sifat barang dan jasa yang sesungguhnya sangat berbeda, yaitu jasa terdiri atas: o Jasa komersial, yaitu layanan yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk memproleh laba (profit making). Contoh jasa perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun; o Jasa profesional, yaitu layanan yang dilakukan oleh profesional (pengemban profesi) bertujuan untuk memperoleh nafkah (livelihood). Contoh jasa dokter, advokat, akuntan, arsitek. Sesungguhnya kata yang tepat untuk pengemban profesi ini bukan pelaku usaha seperti digunakan dalam UUPK, melainkan penyedia jasa (service provider). Oleh karena itu, ketika UUPK diundangkan pada tanggal 20 April 1999 pengemban profesi yang menolak pemberlakuan UUPK bagi mereka adalah profesi dokter. Dokter tidak bersedia dikualifikasi sebagai pelaku usaha seperti dilakukan oleh UUPK, karena frasa pelaku usaha hanya cocok untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan memperoleh laba, sedangkan dokter melakukan kegiatan memperoleh nafkah. Tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa telah ditempatkan dalam peredaran (put in to circulation) sebagai kebalikan dari masih dalam proses produksi (untuk barang) atau proses penyiapan (untuk jasa). Dengan demikian, hanya kerugian yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang telah ditempatkan dalam peredaran saja yang dapat digugat berdasarkan UUPK. 58 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang belum ditempatkan dalam peredaran, hanya dapat digugat berdasarkan KUH Perdata. Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain Barang dan/atau jasa yang menjadi obyek perlindungan konsumen merupakan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh: o Diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi; o Keluarga (dalam hal ini yang dikualifikasi sebagai konsumen akhir oleh UUPK adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh barang dan/atau jasa tersebut, bukan 'keluarga'); o Orang lain (dalam hal ini yang dikualifikasi sebagai konsumen akhir oleh UUPK adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh barang dan/atau jasa tersebut, bukan 'orang lain'); o Makhluk hidup lain (dalam hal ini yang dikualifikasi sebagai konsumen akhir oleh UUPK adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh barang dan/atau jasa tersebut, bukan 'makhluk hidup lain') Tidak untuk diperdagangkan Pengertian 'tidak untuk diperdagangkan' adalah bahwa barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen akhir: o tidak dijual, disewakan, ditukar, atau disewabelikan kepada pihak lain, melainkan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen akhir; o tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen akhir untuk memroduksi barang atau menghasilkan jasa lain. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 UUPK). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 59
Beberapa kata atau frasa di dalam definisi di atas perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu: Orang perseorangan Yang dimaksud orang perseorangan (natural person) adalah subyek hukum, yaitu pemilik hak dan kewajiban. Apabila orang perseorangan bertindak secara sendiri sebagai pelaku usaha, maka kegiatan usahanya dapat disebut sebagai 'usaha dagang (UD)', Badan usaha Beberapa orang perseorangan membuat perjanjian untuk mendirikan suatu badan yang bertujuan mencari laba. Badan usaha yang didirikan dapat: o berbentuk badan hukum (legal person), yaitu badan usaha yang telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang. Contoh Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan melalui perjanjian oleh beberapa orang perseorangan yang dimuat dalam akta pendirian PT di hadapan notaris, di mana masing-masing menyetorkan modal untuk dijadikan modal PT. Kemudian akta pendirian tersebut dimintakan pengesahan dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh keputusan pengesahan PT tersebut sebagai badan hukum. Setelah disahkan sebagai badan hukum, maka PT tersebut merupakan subyek hukum yang terpisah dari orang perseorangan pendirinya, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban orang perseorangan pendirinya, termasuk memiliki tujuan, tata kelola, serta kekayaan yang mandiri terpisah dari orang perseorangan yang mendirikannya. o tidak berbentuk badan hukum, yaitu badan usaha yang didirikan dengan membuat perjanjian oleh beberapa orang perseorangan, yang dimuat dalam suatu akta pendirian di hadapan notaris tanpa perlu disahkan oleh pihak yang berwenang. Contoh pendirian Persekutuan Komanditer atau CV (Commanditaire vennootschap), dan Firma. Berhubung tidak perlu dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dari pihak yang berwenang, maka CV dan firma tidak memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya. Dengan demikian, CV dan firma tidak memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban orang perseorangan pendirinya, 60 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
termasuk tidak memiliki kekayaan yang mandiri terpisah dari orang perseorangan yang mendirikannya. Akibatnya, dalam hal CV dan firma mengalami kerugian, maka kerugian tersebut merupakan tanggungan orang perseorangan para pendirinya secara tanggung renteng. Didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Orang perseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) yang dapat dikenakan ketentuan UUPK adalah mereka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Contoh orang perseorangan yang menjalankan usaha sebagai pelaku usaha harus warganegara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Demikian pula badan usaha, baik PT, CV, atau Firma harus didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Melakukan kegiatan dalam dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Dengan pencantuman kata 'atau' sebelum frasa 'melakukan kegiatan dalam dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia' berarti yang dimaksudkan adalah orang perseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum), bukan warganegara Indonesia atau bukan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta tidak berdomisili di Indonesia. Dengan perkataan lain, mereka adalah warganegara atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor melalui suatu perjanjian distribusi (distributorship agreement) atau perjanjian keagenan (agency agreement) dengan badan usaha Indonesia. Contoh badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Korea Selatan melakukan kegiatan promosi dan penjualan kosmetik yang diproduksinya di Indonesia melalui badan usaha Indonesia yang bertindak sebagai distributor atau agen. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Secara umum yang dimaksud kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi adalah kegiatan pelaku usaha yang bertujuan memperoleh laba (profit making). Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dapat pula berarti kegiatan yang bertujuan memperoleh nafkah (livelihood). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 61
Semua kegiatan yang diuraikan di atas dilakukan oleh pelaku usaha barang dan/atau jasa dan konsumen dengan membuat perjanjian, baik perjanjian sebagai hasil perundingan (perjanjian non baku), maupun perjanjian yang dirancang, dibuat dan ditawarkan secara sepihak oleh pelaku usaha (perjanjian baku). Sesuai tema buku ini, yaitu perlindungan konsumen perjanjian baku, maka pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada perlindungan konsumen dalam penggunaaan perjanjian baku. b. Potensi dan Mitigasi Kerugian Konsumen Dalam Penggunaan Perjanjian Baku UUPK tidak mengatur mengenai perjanjian baku melainkan mengatur mengenai isi dari perjanjian baku yang disebut sebagai klausula baku. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK). Di atas telah diuraikan sejarah singkat perjanjian baku, yaitu Revolusi Industri 1.0 telah memicu kelahiran perjanjian baku yang tidak pernah dikenal dalam sejarah umat manusia. Perbedaan konstruksi hukum dari perjanjian sebelum dan sesudah Revolusi Industri 1.0 dapat diuraikan sebagai berikut:
Sebelum Revolusi Industri 1.0 o Jenis perjanjian adalah perjanjian hasil perundingan (negotiated contracts); o Asas perjanjian adalah kebebasan berkontrak (freedom of contracts), yang terdiri atas 5 (lima) macam kebebasan71: 1. Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian; 2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian; 3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; dan 71 Supra note 10. 62 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
72 4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; 5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.
Sesudah Revolusi Industri 1.0 o Jenis perjanjian adalah perjanjian baku (standardized contracts); o Asas perjanjian adalah kebebasan masuk ke dalam kontrak (freedom of entrance) yang terdiri atas 2 (dua) macam kebebasan72 (karena dalam perjanjian baku kebebasan berkontrak nomor 3, 4, dan 5 tidak ada lagi): 1. Kebebasan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian; 2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian. Sebagai akibat perjanjian baku yang berisi klausula baku ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka potensi kerugian konsumen yang membuat perjanjian baku dapat dimitigasi sebagai berikut: Klausula baku yang berisi klausula eksonerasi (exoneration clauses) atau klausula eksemsi (exemption clauses) Penggunaan perjanjian baku sebagai dampak dari Revolusi Industri 1.0 tidak dapat dihindari, bahkan telah memaksa ilmu hukum perjanjian untuk menemukan cara untuk memitigasi ketidaksetaraan posisi tawar para pihak di dalam perjanjian baku. Salah satu aspek dari perjanjian baku yang memerlukan pengaturan agar kesetaraan posisi tawar pelaku usaha dan konsumen dapat dipelihara adalah memitigasi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Kerugian yang potensial dialami konsumen apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang digunakannya, antara lain: penambahan kewajiban konsumen yang seharusnya bukan merupakan kewajiban konsumen; penambahan hak pelaku usaha yang seharusnya bukan merupakan hak pelaku usaha; pengurangan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha; Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 63
pengurangan hak konsumen yang seharusnya merupakan hak konsumen; pembatasan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha; pembatasan hak konsumen yang seharusnya merupakan hak konsumen; secara sepihak oleh pelaku usaha yang menetapkan isi, bentuk, serta cara penutupan perjanjian baku. Mitigasi potensi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 6: Mitigasi potensi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku Peraturan Perundang- undangan Legislation PRA BELI Pre-purchase, No Conflict Pengaturan Mandiri Voluntary self-regulation Mitigasi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku Pengaturan Bersama Co-regulation PASCA BELI Post-purchase, Conflict Peradilan Litigation Di Luar Peradilan Non - Litigation Masing-masing cara memitigasi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku dapat diuraikan sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan (legislation) Membuat yang melarang pencantuman klausula baku yang berisi klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang digunakan pelaku usaha dalam bidang usaha tertentu; peraturan perundang-undangan Pengaturan mandiri (voluntary self - regulation) Pelaku usaha secara sukarela menerbitkan peraturan internal badan usaha tentang pencantuman klausula baku yang tidak berisi klausula eksonerasi; 64 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Pengaturan bersama (co - regulation) Pemerintah, asosiasi pelaku usaha sejenis, dan asosiasi konsumen sejenis secara bersama menyepakati 'model' perjanjian baku yang akan digunakan dalam usaha jenis tersebut. Model perjanjian baku tersebut berisi pola pengaturan klausula baku yang secara fundamental dapat menghindarkan pencantuman klausula eksonerasi; Peradilan (litigation) Dalam hal konsumen telah mengalami kerugian sebagai akibat perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi, maka untuk memitigasi kerugian yang telah dialaminya, konsumen dapat menggugat ganti rugi melalui badan peradilan. Di luar peradilan (non - litigation) Sebagai alternatif selain melalui badan peradilan, konsumen yang telah dirugikan dapat memitigasi kerugian yang dialaminya dengan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai badan non litigasi. Pelanggaran prinsip keseketikaan (contemporaneous principle) Prinsip keseketikaan merupakan prinsip yang senantiasa berlaku dalam pembuatan perjanjian. Prinsip ini menyatakan bahwa sebelum suatu perjanjian ditutup, atau paling tidak pada saat perjanjian ditutup, para pihak harus telah mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang seluruh ketentuan di dalam perjanjian. Namun demikian, karena perjanjian baku yang berisi klausula baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka ketika konsumen menutup perjanjian belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan pelaku usaha tentang klausula baku di dalam perjanjian baku. Hal ini potensial merugikan konsumen, terlebih lagi apabila di dalam perjanjian baku tersebut terkandung klausula eksonerasi. Untuk memitigasi kerugian yang dialami konsumen akibat pengabaian prinsip keseketikaan, maka kepada konsumen yang akan membuat perjanjian baku harus diberi tenggang waktu untuk: memelajari ketentuan berupa klausula baku di dalam perjanjian baku tersebut, yang disebut 'jeda bebas telaah' (free-look period); dan Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 65
membatalkan kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian baku tanpa akibat hukum apapun pada para pihak dalam perjanjian baku, yang disebut 'jeda bebas urung' (cooling-off period). Penyalahgunaan keadaan (undue influence) Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang menyatakan bahwa pelaku usaha sebagai pihak yang merancang, membuat, dan menawarkan perjanjian baku secara sepihak, menyalahgunakan keadaan konsumen (kelemahan, keraguan, atau keadaan terdesak) sehingga tidak dapat mengambil keputusan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian baku secara bebas. Contoh kebutuhan nasabah yang sangat mendesak untuk memperoleh kredit bank agar terhindar dari kerugian yang lebih besar, dapat dimanfaatkan (disalahgunakan) oleh bank dengan menyodorkan semua perjanjian baku kredit untuk segera ditandatangani oleh nasabah walaupun terdapat 'jeda bebas telaah' maupun 'jeda bebas urung', yang karena keterdesakan nasabah tidak dapat dimanfaatkannya. Untuk memitigasi kerugian yang potensial timbul akibat penyalahgunaan keadaan konsumen, maka pengaturan bersama (co-regulation) untuk menetapkan model perjanjian baku yang berisi pola pengaturan klausula baku yang secara fundamental dapat menghindarkan pencantuman klausula eksonerasi, merupakan cara yang dapat ditempuh. c. Metode Telaah Klausula Baku Agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang suatu klausula baku, khususnya tentang apakah suatu klausula baku mengandung klausula eksonerasi atau tidak mengandung klausula eksonerasi, diperlukan suatu metode (langkah sistematis) untuk menelaah kandungan suatu klausula baku tersebut. Ketiadaan metode telaah klausula baku ini seringkali menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang berujung penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Metode telaah klausula baku sebagai berikut: 66 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Langkah Pertama Tentukan jenis perjanjian dari perjanjian baku yang klausula bakunya akan ditelaah: a. Merupakan perjanjian yang telah diatur oleh suatu peraturan perundang- undangan. Contoh perjanjian yang telah diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perjanjian Khusus (Perjanjian Bernama); dan/atau b. Merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), sehingga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh perjanjian parkir, perjanjian unit link, perjanjian mudharabah; Langkah Kedua Lakukan identifikasi hak dan kewajiban esensial (pokok) di dalam perjanjian yang telah ditentukan pada langkah pertama. Pemilik hak dan kewajiban ini merupakan pemilik hak dan kewajiban yang seharusnya. a. b. c. d. Identifikasi hak pelaku usaha; Identifikasi kewajiban pelaku usaha; Identifikasi hak konsumen; Identifikasi kewajiban konsumen; Langkah Ketiga Lakukan identifikasi hak dan kewajiban dalam perjanjian baku yang akan ditelaah kandungan klausula eksonerasinya: a. b. c. d. Identifikasi hak pelaku usaha; Identifikasi kewajiban pelaku usaha; Identifikasi hak konsumen; Identifikasi kewajiban konsumen; Langkah Keempat Lakukan pembandingan dan pengujian setiap hak atau kewajiban hasil identifikasi pada Langkah Ketiga dengan hak dan kewajiban hasil identifikasi pada Langkah Kedua. Jika hasil pembandingan dan pengujian menunjukkan bahwa pada Langkah Ketiga terbukti pelaku usaha melakukan: a. penambahan kewajiban konsumen yang seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha; b. penambahan hak pelaku usaha yang seharusnya merupakan hak konsumen; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 67
c. pengurangan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha; d. pengurangan hak konsumen yang seharusnya merupakan hak konsumen; e. pembatasan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya merupakan kewajiban sepenuhnya dari pelaku usaha; f. pembatasan hak konsumen yang seharusnya merupakan sepenuhnya hak konsumen; maka klausula baku di dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausula eksonerasi. Matriks pembandingan dan pengujian serta hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut: Langkah Pertama: Jenis Perjanjian: ... .. No Hasil Identifikasi pada Langkah Kedua Hasil Identifikasi pada Langkah Ketiga Langkah Keempat: Hasil Pembandingan dan Pengujian a Hak Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. Hak Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. b Kewajiban Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. Kewajiban Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. c Hak konsumen 1. ... 2. ... dst. Hak konsumen 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. d Kewajiban konsumen 1. ... 2. ... 3. dst. Kewajiban konsumen 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. Keterangan: KE : Klausula Eksonerasi BKE : Bukan Klausula Eksonerasi 68 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Contoh penggunaan matriks di atas untuk perjanjian jual beli yang telah diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata tetapi berbentuk perjanjian baku. Langkah Pertama: Jenis Perjanjian: Jual beli (Buku Ketiga KUH Perdata) No Hasil Identifikasi pada Langkah Kedua Hasil Identifikasi pada Langkah Ketiga Langkah Keempat: Hasil Pembandingan dan Pengujian a Hak Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. Hak Pelaku Usaha 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. b Kewajiban Pelaku Usaha 1. Menanggung cacat tersembunyi (Pasal 1491 KUH Perdata). Kewajiban Pelaku Usaha 1. Dibebaskan dari menanggung cacat tersembunyi. 1. KE 2. KE/BKE 3. dst. 2. ... 3. dst. 2. ... 3. dst. c Hak konsumen 1. Jika terjadi force majeur menerima kembali harga berupa uang seutuhnya (Pasal 1497 KUH Perdata) 2. ... 3. dst. Hak konsumen 1. Jika terjadi force majeur tidak menerima kembali harga berupa uang seutuhnya ... 2. dst. 1. KE 2. KE/BKE 3. dst. d Kewajiban konsumen 1. ... 2. ... 3. dst. Kewajiban konsumen 1. ... 2. ... 3. dst. 1. KE/BKE 2. KE/BKE 3. dst. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 69
Masalah Penggunaan Perjanjian Baku 1. Telaah Umum Tentang Penggunaan Perjanjian Baku Penggunaan perjanjian baku yang memuat klausula baku di Indonesia telah menguasai hampir seluruh perjanjian yang digunakan di Indonesia. Paling tidak sejak Indonesia membuka pintu bagi penanaman modal asing melalui UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penananaman Modal Asing, penanam modal yang merupakan perusahaan multi nasional tidak saja membawa teknologi, melainkan juga metode dan strategi pemasaran yang menggunakan rantai pasok serta perjanjian baku. Pada saat ini penggunaan perjanjian baku di Indonesia telah merentang mulai dari perjanjian baku yang sangat sederhana, yaitu bon/nota pembelian yang mencantumkan kalusula baku 'barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan' sampai dengan perjanjian baku asuransi kesehatan (polis asuransi) yang sangat rumit dan menggunakan istilah atau frasa yang tidak mudah dipahami oleh tertanggung sebagai konsumen. Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku. Pada tahun 2019, hasil pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)73 Indonesia baru mencapai 72.7 atau hanya 55.92% dari total skor keberdayaan konsumen. Khususnya pada indikator kebiasaan membaca syarat dan ketentuan, disclaimer, dan informasi lain yang relevan menunjukkan bahwa konsumen hanya memperoleh skor 2.84 (paling tidak berdaya) pada skala 5 poin, menunjukkan bahwa konsumen jarang membaca syarat dan ketentuan ketika membeli suatu barang atau jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemauan konsumen untuk membaca klausula baku yang tercantum pada perjanjian baku masih rendah. David Tobing74 mengemukakan bahwa meskipun konsumen telah mengetahui dan memahami pencantuman klausula baku, konsumen sebenarnya cenderung menolak karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, konsumen harus menerima pencantuman klausula baku karena sejumlah alasan, yaitu (1) 73 Megawati Simanjuntak, Penerapan Dan Masalah Klausula Baku Di Indonesia, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020, hlm. 10. 74 David M. L. Tobing, Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | II 71
dipaksa untuk melakukannya; (2) untuk mempercepat proses transaksi; dan (3) tidak merasa dirugikan dari pencantuman klausula baku tersebut. Konsumen mengganggap pelaku usaha yang memasukkan klausula baku tidak berniat untuk tidak adil, sebaliknya klausula baku dianggap membuat transaksi berjalan lancar, bukan sebagai beban bagi konsumen, tidak merugikan, bukan faktor penentu bagi konsumen untuk membeli barang atau menggunakan layanan, meskipun ada perasaan dipaksa untuk menerima klausula baku. Berdasarkan data BPKN75, mayoritas jenis perkara yang diajukan oleh konsumen tentang klausula baku meliputi kasus perbankan dan pembiayaan kendaraan bermotor. Selain itu, terdapat pula kasus asuransi, transportasi, serta rumah dan properti. Kasus perbankan pada 2013 berjumlah sekitar 151 kasus, sedangkan pada 2014 meningkat menjadi 177 kasus. Penurunan kasus terjadi pada 2016 menjadi 90 kasus sementara pada 2017 hanya 60 kasus. Pada tahun 2018, BPKN melaporkan sebanyak 493 kasus, di mana 88 % masih didominasi oleh kasus dari sektor properti atau perumahan. Selanjutnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)76 juga menerima 564 pengaduan dari konsumen dalam setahun terakhir pada tahun 2019, dan mayoritas pengaduan terdiri atas 234 kasus sektor keuangan. Kasus ini memiliki kesamaan, yaitu tentang klausula baku atau syarat dan ketentuan atau disclaimer. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia pada 2018 dan 201977, pengaduan tentang klausula baku mayoritas berasal dari sektor perumahan. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa 9 (sembilan) kasus diajukan ke Kementerian. Sebanyak 4 (empat) kasus diselesaikan oleh Kementerian dengan melibatkan pelaku usaha dan pihak terkait. Sisanya, tindak lanjut pengaduan dilimpahkan ke BPSK, Dinas Perindustrian Perdagangan setempat, dan BPKN. Alasan pelimpahan kasus tersebut ke BPSK atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat adalah asal domisili konsumen, sehingga penanganan pengaduan lebih mudah dan efisien, atau atas kehendak konsumen untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi di daerahnya setelah mendapat penjelasan dari pihak Kementerian. Kementerian meneruskan pengaduan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat jika di daerah tersebut belum berdiri BPSK. Upaya yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut adalah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha, selanjutnya 75 Supra note 73. Id. hlm. 11. 76 Id. 77 72 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
pelaku usaha bersedia menyelesaikan sengketa dengan cara mengembalikan uang, atau membatalkan perjanjian baku, atau melakukan perubahan pada klausula baku. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) kasus tanah dan kasus pembelian apartemen yang selain diadukan ke Kementerian Perdagangan, ternyata diajukan juga ke BPKN oleh konsumen. Kementerian tidak melanjutkan proses pengaduan tersebut karena konsumen lebih memilih untuk melanjutkan penyelesaian ke BPKN. Hasil wawancara dengan BPKN terkait kedua kasus tersebut, ternyata BPKN menyerahkan kedua kasus tersebut ke BPSK (berdasarkan Pasal 52 huruf c UUPK bahwa klausula baku diawasi oleh BPSK). Kasus lain yang diajukan ke BPKN juga diteruskan ke BPSK untuk proses penyelesaian sengketanya. Pada tahun 2019, 6 (enam) pengaduan diterima oleh Kementerian78, di mana semua kasus ditangani langsung oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Umumnya, kasus perumahan meliputi permintaan konsumen untuk pengembalian biaya pemesanan dan uang muka. Kasus lain adalah belum dipenuhinya janji konstruksi oleh pengembang, penolakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dari bank, atau konsumen yang membatalkan pemesanan rumah. Beberapa kasus berhasil diselesaikan dengan pengembalian biaya pemesanan atau uang muka secara keseluruhan atau sampai dengan 70%. Hal ini terjadi karena dilakukan mediasi dengan pelaku usaha (pengembang) oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan. 2. Kelemahan Pengaturan Perjanjian Baku Sebagaimana telah dikemukakan di atas, UUPK merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang mengatur tentang klausula baku sebagai isi dari perjanjian baku, yaitu di dalam Pasal 18 UUPK. Sebagai pengaturan klausula baku satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pengaturan tersebut harus dihargai dan diterapkan sebaik mungkin. Namun demikian, akibat ketergesaan penyusunan UUPK yang merupakan syarat IMF agar mereka bersedia memberikan bantuan penyelamatan Indonesia dari krisis moneter pada tahun 1998, maka pengaturan tersebut mengandung kelemahan yang menuntut penyempurnaan. 78 Id. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 73
Kelemahan tersebut dapat diuraikan antara lain: Ketika Rancangan UUPK diajukan ke DPR pada bulan Oktober 1998, rancangan tersebut merupakan sebuah rancangan UUPK untuk perlindungan konsumen barang saja. Menjelang pengesahan pada bulan April 1999 timbul kesadaran di kalangan DPR bahwa sebuah UUPK seharusnya mengatur pula perlindungan konsumen jasa. Berhubung Indonesia pada saat itu sangat membutuhkan bantuan IMF untuk memulihkan kondisi moneter di dalam negeri, maka diambil jalan pintas dengan cara menambahkan frasa 'dan/atau jasa' pada setiap kata barang. Penambahan tersebut tentu tidak mempertimbangkan bahwa perbedaan sifat antara barang dan jasa akan berdampak pada konstruksi pertanggungjawaban hukumnya. Perbedaan konstruksi pertanggungjawaban hukum antara barang dan jasa sebagai berikut: o Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban hukum pada barang Tujuan memroduksi dan memperdagangkan barang adalah laba (profit); Pihak yang memroduksi dan memperdagangkan barang disebut pelaku usaha; Metode pemasaran barang sebagian terbesar menggunakan rantai pasok, sebagian kecil pemasaran barang dilakukan tanpa rantai pasok, yaitu secara langsung dari produsen ke konsumen; Gugatan konsumen barang yang mengalami kerugian terhadap pelaku usaha barang dapat berdasarkan: + Pel anggaran perjanjian atau wanprestasi, dengan syarat: (1) terdapat perjanjian (dapat berupa perjanjian baku) antara konsumen dengan pelaku usaha; dan (2) hak dan kewajiban masing-masing dapat diukur (terukur). Gugatan berdasarkan wanprestasi ini dapat dilakukan oleh konsumen: (1) terhadap pengecer (retailer)79 karena antara kosumen dengan pengecer (pelaku usaha) terjadi perjanjian jual beli (dapat berupa perjanjian baku); atau 79 Lihat Gambar 2. 74 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
(2) terhadap produsen barang apabila produsen menjual langsung kepada konsumen (karena produsen tidak menggunakan rantai pasok), sehingga antara kosumen dengan produsen (pelaku usaha) terjadi perjanjian jual beli (dapat berupa perjanjian baku). + Perbuatan melanggar hukum (PMH) apabila antara konsumen dengan pelaku usaha tidak terdapat perjanjian, misalnya antara kosumen dengan produsen, distributor, sub distributor, atau grosir dalam suatu rantai pasok. Untuk dapat menggugat berdasarkan PMH, konsumen harus membuktikan 4 (empat) hal, yaitu (1) perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan melanggar hukum; (2) pelaku usaha melakukan kesalahan; (3) timbul kerugian pada konsumen, dan (4) terdapat hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum pelaku usaha dengan kerugian konsumen. Mengenai kewajiban konsumen barang untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha barang pada gugatan berdasarkan pada PMH, di dalam UUPK telah diatur pengalihan beban pembuktian (shifting the burden of proof) atau di dalam masyarakat dikenal sebagai 'pembuktian terbalik'. Beban pembuktian unsur kesalahan dialihkan dari konsumen barang sebagai penggugat kepada pelaku usaha barang sebagai tergugat. Dalam hal ini artinya pelaku usaha barang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK yang menyatakan: 'Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usah8a Konstruksi hukum seperti ini dikenal sebagai pertanggungjawaban langsung (strict liability). o Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban hukum pada jasa Tujuan menghasilkan dan memperdagangkan jasa adalah: (1) memperoleh laba (profit); atau (2) memperoleh nafkah (livelihood). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 75
Pengaturan seperti ini tidak sempat dilakukan di dalam UUPK karena ketergesaan, sehingga pihak yang memberikan dan memperdagangkan jasa diidentikkan dengan pihak yang memroduksi dan memperdagangkan barang, yaitu semua pemberi jasa bertujuan mencari laba; Pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan jasa seharusnya disebut penyedia jasa yang terdiri atas: + penyedia jasa komersial (bank, asuransi, travel agent, cleaning services) yang bertujuan mencari laba (profit); dan + penyedia jasa profesional (dokter, apoteker, advokat, arsitek, dosen, akuntan) yang bertujuan mencari nafkah (livelihood). Namun demikian, di dalam UUPK tidak dikenal pembedaan seperti di atas, sehingga semua penyedia jasa, baik penyedia jasa komersial maupun penyedia jasa profesional disebut pelaku usaha. Hal ini menyebabkan beberapa penyedia jasa profesional menolak untuk terikat pada UUPK karena mereka tidak mau disebut sebagai pelaku usaha; Metode penawaran jasa sebagian terbesar tidak menggunakan rantai pasok melainkan mengadakan hubungan langsung antara penyedia jasa dengan calon penerima jasa sebagai konsumen. Oleh karena antara penyedia jasa dan penerima jasa senantiasa terdapat hubungan langsung, maka antara mereka selalu terjadi perjanjian pemberian jasa (dapat berupa perjanjian baku pemberian jasa); Gugatan penerima jasa sebagai konsumen yang mengalami kerugian terhadap penyedia jasa dapat didasarkan: + Pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, dengan syarat (1) terdapat perjanjian (antara lain berbentuk perjanjian baku) antara penerima jasa sebagai konsumen dengan penyedia jasa; dan (2) hak dan kewajiban masing-masing dapat diukur (terukur). Pada umumnya penyedia jasa komersial termasuk dalam kategori ini; 76 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
+ Perbuatan melanggar hukum (PMH) apabila antara penerima jasa sebagai konsumen dengan pelaku usaha terdapat perjanjian, misalnya perjanjian antara pasien sebagai konsumen dengan dokter, tetapi kewajiban dokter tidak dapat diukur (sebagai syarat kedua untuk menggugat berdasarkan wanprestasi), karena dokter tidak boleh menjanjikan kesembuhan pasiennya, melainkan hanya boleh berikhtiar menyembuhkan. Perjanjian seperti ini disebut sebagai inspanningsverbintenis. Adapun syarat untuk menggugat dokter berdasarkan PMH sama dengan menggugat pelaku usaha sebagaimana dikemukakan di atas. Pada umumnya penyedia jasa profesional termasuk kategori ini. Dalam hal konsumen jasa profesional menggugat penyedia jasa profesional berdasarkan PMH, maka UUPK yang tidak membedakan antara barang dan jasa (karena ketergesaan pada waktu penyusunan), gugatan juga didasarkan pada strict liability sebagaimana diuraikan di atas. Kesimpangsiuran pengaturan dan ketiadaan pengaturan secara tersurat tentang perjanjian baku di bidang jasa sebagaimana diuraikan di atas, jelas menimbulkan kelemahan pengaturan tentang perjanjian baku bidang jasa di dalam UUPK yang harus diakhiri. 3. Kelemahan Pengawasan Perjanjian Baku Menurut UUPK, pengawasan klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku merupakan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf c UUPK yang berbunyi: 'Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;" BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 1 angka 11 UUPK). Dari definisi tentang BPSK, sangat jelas bahwa BPSK merupakan badan yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak pada tempatnya apabila diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Tugas pengawasan terhadap pencantuman klausula baku merupakan tugas Pemerintah sebagaimana dilakukan di berbagai negara. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 77
Praktek baik (good practices) di Negeri Belanda menunjukkan bahwa terdapat sebuah badan atau lembaga, yaitu the Netherlands Consumer Authority di bawah Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. Salah satu tugas dan wewenang Badan atau lembaga tersebut adalah bukan merupakan lembaga atau badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen80. Di Indonesia pengawasan klausula baku yang termuat dalam perjanjian baku dilakukan oleh Kementerian Perdagangan81 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, yang dalam Pasal 26 diatur sebagai berikut: Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 (1) Pengawasan berkala terhadap pemenuhan ketentuan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian dilakukan dengan cara membeli barang dan/ atau jasa, meminta formulir/blanko dokumen, dan/atau perjanjian untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Hasil pengecekan terhadap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pada: a. b. formulir/blanko dokumen, atau perjanjian tidak ditemukan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau formulir/blanko dokumen atau perjanjian ditemukan tercantum klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja: 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait; 2. meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mencantumkan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan. 80 Badan Perlindungan Konsumen Nasional, September 2011, hlm. 11. 81 Supra note 73, hlm. 8 - 10. Johannes Gunawan, Laporan Hasil Kajian Pengawasan Klausula Baku Di Negeri Belanda, 78 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
(4) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, berupa barang dan/atau jasa, formulir/blanko dokumen, atau perjanjian yang diawasi, bukti pembelian (jika ada), penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi. Dalam upaya untuk mengedukasi dan mengawasi pelaku usaha termasuk di dalamnya klausula baku, maka unit pada aras pusat yang bertanggung jawab adalah Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut PPBJ, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau penyelenggaraan perlindungan konsumen di bidang perdagangan, yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu, baik yang ada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh UUPK dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, pada aras provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen, Seksi Pengawasan di antaranya memiliki tugas melaksanakan pengawasan barang dan jasa beredar; melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait pengawasan barang dan jasa beredar; serta melaksanakan penindakan penyidikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan pelaku usaha terhadap klausula baku dapat dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan pada aras pusat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen, Seksi Pengawasan pada aras kabupaten/ kota. Meskipun tidak secara eksplisit diatur tugas dan wewenang untuk mengawasi pencantuman klausula baku, namun terdapat 2 (dua) lembaga perlindungan konsumen di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam mengawasi pencantuman klausula baku, yaitu: a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, diatur bahwa: o Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen (Pasal 6); Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 79
o Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok (Pasal 7); o Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei (Pasal 8); b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tugas dan wewenang BPKN yang relevan dengan pengawasan pencantuman klausula baku adalah: o Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; o melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; o menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; dan o menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha. Dari uraian kelemahan pengawasan perjanjian baku sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa kelemahan tersebut disebabkan oleh: a. Ketidakjelasan pengaturan tentang obyek pengawasan akibat perbedaan pemahaman atau persepsi mengenai perjanjian baku dan klausula baku di antara pelaku usaha, konsumen, serta pihak yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku. b. Kelembagaan pengawas perjanjian baku yang diberi tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi utama dari lembaga tersebut, atau tidak seharusnya diberi tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku. Bahkan BPSK yang diberi kewenangan oleh UUPK untuk mengawasi pencantuman klausula baku pun (sebagaimana diatur pada Pasal 52 huruf c UUPK), tidak jelas otoritasnya dalam hal "menyeleksi" dan "menilai" klausula baku tersebut. Hanya disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa BPSK berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. 80 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Namun sampai saat ini (meskipun UUPK sudah berlaku lebih dari 20 tahun) tidak ada peraturan lebih lanjut yang mengatur implementasi kewenangan BPSK tersebut82. c. Rendahnya penguasaan metode (cara yang sistematis) pengawasan perjanjian baku oleh sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh, BPSK yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi pencantuman klausula baku pada perjanjian baku (jika pemberian tugas dan wewenang ini dianggap benar), maka dapat dikemukakan pengalaman melakukan Bimbingan Teknis terhadap para anggota BPSK di seluruh Indonesia, sebagaimana ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan sejumlah 5 (lima) angkatan, bahwa ternyata pengetahuan mereka tentang perjanjian baku sangat rendah, kalau tidak mau dikatakan tidak memiliki pengetahuan tentang perjanjian baku. Terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta Bimbingan Teknis tersebut tidak memiliki keterampilan untuk menentukan apakah suatu klausula baku merupakan klausula eksonerasi. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah terdapat anggota BPSK dari seluruh Indonesia yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 510 orang dari jumlah total anggota BPSK pada tahun 2019 yang berjumlah 834 orang83. 4. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku pada Beberapa Bidang Berdasarkan larangan pencantuman 8 (delapan) macam klausula baku di dalam UUPK (Pasal 18 ayat (1) UUPK), akan diberikan berbagai contoh tentang: a. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK karena memuat klausula eksonerasi; b. Klausula baku yang tidak termasuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) UUPK tetapi merupakan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi. Penggunaan klausula baku ditemukan pada banyak bidang usaha baik barang dan/atau jasa, antara lain layanan telepon/internet; kredit perbankan; asuransi; layanan transportasi; layanan parkir; pembiayaan; laundry; ekspedisi/logistik; ritel; perumahan; akomodasi; layanan kesehatan; dan sebagainya. 82 J. Widijantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020, hlm. 13. 83 Sambutan Direktur Pemberdayaan Konsumen dalam Pembukaan Bimbingan Teknis SDM Bagi Anggota BPSK, di Bandung tanggal 3 Maret 2020. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 81
Tabel 1. Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK karena memuat klausula eksonerasi No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi ISI KLAUSULA BAKU 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari bank sendiri atau pegawainya atau korespondennya, sub agen ataupun pegawai mereka. Bank bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari bank sendiri atau pegawainya atau korespondennya, sub agen ataupun pegawai mereka, kecuali Bank dapat membuktikan sebaliknya. Manajemen X Mall menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau barang-barang lainnya. Kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang- barang lainnya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Manajemen X Mall bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan atau barang-barang lainnya, kecuali manajemen X Mall dapat membuktikan bahwa kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bukan kesalahannya. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi. Pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tesrebut bukan kesalahannya. 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Barang yang sudah dibeli boleh ditukar atau dikembalikan paling lama 1 x 24 jam setelah pembayaran. Membuka segel berarti Anda Membuka segel sebelum pembayaran berarti membeli. Membuka segel sebelum pembayaran berarti membeli. 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang Apabila pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas kredit (KPR) dan kemudian hari PIhak Kedua wanprestasi dan/ Apabila pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas kredit (KPR) dan kemudian hari PIhak Kedua wanprestasi dan/ 82 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa utang Pihak Kedua kepada Bank, maka Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan Perjanjian. (catatan penulis: isi pasal 14 ayat 2: apabila perjanjian dibatalkan, seluruh pembayaran angsuran yang telah dibayar menjadi hak dan milik pihak kedua dan pihak kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut). Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/ atau membebaskan pihak Pertama dari tuntutan dan/ atau gugatan dalam bentuk apapun terkait dengan adanya pembatalan tersebut. Apabila pembatalan perjanjian diminta oleh pihak kedua dan dapat disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka seluruh angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut. Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa utang Pihak Kedua kepada Bank, maka Kedua Pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian ini dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berupa biaya, rugi, bunga. Pihak Kedua pada saat perjanjian dibatalkan oleh Kedua Pihak, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terkait dengan adanya pembatalan tersebut. Apabila pembatalan perjanjian diminta oleh pihak kedua dan dapat disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka seluruh angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama akan diperhitungkan sesuai hak Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berupa biaya, rugi, bunga. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 83
No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK 4 menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran Apabila Pihak kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 3 bulan beturut-turut atau lebih, maka dengan lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa pihak kedua telah melalaikan kewajibannya kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan lagi peringatan atau somasi apapun dan tanpa diperlukan putusan pengadilan, dan pihak pertama berdasarkan kelalaian pihak kedua tersebut berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari pihak kedua untk membatalkan perjanjian secara sepihak serta berlaku sanksi pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini . Pihak kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh pihak pertama berdasarkan ketentuan ini tidak akan menuntut dan/ atau membebaskan sepenuhnya pihak pertama dari tuntutan dan/ atau gugatan dala bentuk apapun terkait dengan adanya pembatalan tersebut. 5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen Perhitungan luas Satuan Rumah Susun yang dijual berdasarkan Perjanjian ini adalah Luas Semi Gross. Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dan /atau klaim apapun juga atas selisih Luas Semi Gross dengan Luas Netto dari Satuan Rumah Susun, maupun dengan luas Sertipikat 84 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi Apabila Pihak kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 3 bulan beturut-turut atau lebih, maka dengan lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa pihak kedua telah melalaikan kewajibannya kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini. Kerugian Pihak Pertama akibat kelalaian Pihak Kedua akan diperhitungkan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, berupa biaya, rugi, bunga. Perhitungan luas satuan rumah susun sesuai dengan luas yang tercantum dalam sertipikat.
No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Untuk penghitungan Biaya Pemeliharaan, kedua belah pihak setuju untuk tunduk kepada luas semi gross yang tercantum dalam perjanjian ini Apabila Pihak Kedua tidak melangsungkan dan menandatangani akta jual beli dan melengkapi semua akta, dokumen maupun surat lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan pembuatan/ penandatanganan akta jual beli (AJB) dimaksud setelah dua kali pemberitahuan secara tertulis dari Pihak Pertama mengenai jadual pelaksanaan penandatanganan akta jual beli (AJB), maka segala akibat dan risiko karena tertundanya penandatangan akta jual beli (AJB) tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PIhak Kedua dan PIhak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama sejumlah biaya yang ditentukan oleh Pihak Pertama karena tertundanya penandatanganan akta jual beli (AJB) tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada denda penundaan penandatanganan akta jual beli (AJB) sebesar 5% dari harga pengikatan yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebelum akta jual beli ditandatangani. Apabila kerusakan tersebut diperiksa/ diperbaiki di bengkel yang bukan ditunjuk secara resmi, maka pihak Asuransi X tidak akan menanggung biaya perbaikan tersebut. Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi Penghitungan biaya pemeliharaan dilakukan sesuai dengan luas bangunan yang tercantum dalam sertipikat. Waktu penandatanganan akta jual beli satuan rumah susun, disepakati oleh kedua pihak. Apabila kerusakan tersebut diperiksa/ diperbaiki di bengkel yang bukan ditunjuk secara resmi, maka pihak Asuransi X akan menanggung biaya perbaikan tersebut setelah dilakukan penilaian berdasarkan standar Asuransi X. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 85
No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK 6. memberi hak Konsumen berkewajiban kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini, dan KONSUMEN tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi pada KONSUMEN untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian KONSUMEN untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya menururt PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari PELAKU USAHA atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAKU USAHA. Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas klaim pelanggan, kerusakan, kehilangan atau pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan atau kehilangan properti sehubungan dengan layanan telekomunikasi seluler 86 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi Konsumen berkewajiban memenuhi setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, dan KONSUMEN hanya dapat menggunakan alasan atau peristiwa yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure). Perusahaan operator bertanggung jawab atas klaim pelanggan, kerusakan, kehilangan atau pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan atau kehilangan properti yang disebabkan kegagalan layanan telekomunikasi seluler, kecuali perusahaan operator dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya.
No 8 (delapan) macam klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK 7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya 8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran Contoh klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK Bank berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas syarat-syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh Bank tanpa ada kewajiban dari Bank untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rekening. Apabila ada perubahan, penambahan, atau pembaharuan kontrak, maka hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum pembukaan Rekening serta wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Pemilik Rekening. Tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung tanpa kesepakatan tertanggung selama masa pertanggungan asuransi. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan/kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/ informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial. Rumusan frasa klausula baku yang seharusnya agar tidak memuat klausula eksonerasi Bank berhak menga-dakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh Bank dengan kewajiban Bank untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rekening. Apabila dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan kontrak, maka hal tersebut wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening. Tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh penanggung setelah mendapat persetujuan dari tertanggung. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, setelah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 87
LETAK KLAUSULA BAKU SULIT TERLIHAT ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS Halaman sebaliknya 20 cm 20 cm BENTUK KLAUSULA BAKU SULIT TERLIHAT ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS 1 meter PENGUNGKAPAN SULIT DIMENGERTI Mengenai pembatalan secara sepihak oleh Pihak pertama, kedua belah pihak telah setuju untuk melepaskan/ mengesamping-kan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Mengenai pembatalan secara sepihak oleh Pihak pertama, kedua belah pihak telah setuju untuk melepaskan/menge- sampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan secara sepihak tidak perlu dilakukan melalui pengadilan. Penggunaan klausula baku banyak ditemukan pada nota/kuitansi atau formulir perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha berdasarkan bidang usaha ditampilkan pada Gambar 7. Selanjutnya, penggunaan klausula baku secara rinci oleh pelaku usaha dalam berbagai bidang usaha dirangkum dalam Tabel 2.84 84 Semua uraian di dalam bagian ini dikutip dari Supra note 73. 88 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Gambar 7: Contoh penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha Tabel 2. Klausula baku yang tidak termasuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) UUPK tetapi merupakan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi. Sektor Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Otoritas/Kementerian 1. Layanan Telepon/ Internet Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas klaim pelanggan, kerusakan, kehilangan atau pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan atau kehilangan properti sehubungan dengan layanan telekomunikasi seluler. Kementerian Komunikasi dan Informatika Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas kegagalan untuk menggunakan layanan telekomunikasi seluler yang timbul dari kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh operator atau dioperasikan oleh pihak lain, termasuk dalam hal pelanggan melakukan panggilan ke operator lain, koneksi langsung internasional dan/atau dalam posisi jelajah internasional. Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung yang diderita pelanggan termasuk hilangnya keuntungan yang diharapkan, kehilangan data, dan kerugian tidak langsung lainnya yang timbul sehubungan dengan kegagalan pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi seluler yang disediakan oleh operator. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 89
Sektor Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Perusahaan operator memiliki hak untuk mengajukan klaim perdata dan/atau pidana kepada pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan untuk mendapatkan semua biaya yang terhutang dan kompensasi untuk kerugian yang diderita oleh operator. Perusahaan operator dapat mengakhiri kontrak secara sepihak karena sanksi dicabut atau karena operator tidak lagi dapat memberikan layanan telekomunikasi di area/lokasi pelanggan. Perusahaan operator memiliki hak untuk memblokir penggunaan Kartu SIM untuk jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dan menerapkan de-aktivasi jika peristiwa Force Majeure terjadi terus menerus untuk periode lebih dari 6 (enam) bulan. Perusahaan operator tidak menanggung kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diderita oleh Pelanggan baik langsung maupun tidak langsung atas: (1) Kerusakan/gangguan yang terjadi di Instalasi Pelanggan, (2) Kerusakan/gangguan yang terjadi dijaringan Akses milik perusahaan operator yang disebabkan oleh kesalahan pelanggan, (3) Akibat dari perubahan nomor atau akses jaringan akses milik perusahaan operator apabila secara teknis mengharuskan dilakukan perubahan tersebut, (4) Kesalahan tagihan atas pemakaian jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di luar perusahaan operator, (5) Gangguan/kerusakan akibat peristiwa force majeure. Perusahaan operator tidak dapat diminta untuk menanggung kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diderita oleh pelanggan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat tidak berfungsinya sambungan telekomunikasi sebagaimana mestinya. Perusahaan operator tidak menjamin bahwa layanan Internet X tidak akan mengalami gangguan. Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas setiap konten yang diakses atau dipublikasikan dengan menggunakan layanan Internet X. Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian/kerusakan pelanggan dalam menggunakan layanan Internet X. 90 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Otoritas/Kementerian
Sektor 2. E-Commerce 3. Kredit dan Perbankan Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Otoritas/Kementerian Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya tingkat layanan akses data ata berkurangnya kualitas layanan akses data atas penggunaan perangkat modem atau perangkat telekomunikasi lainnya selain yang diinformasikan oleh Perusahaan operator. Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kami dengan ini menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas konten tautan di luar situs web atau situs yang disediakan atau diposting oleh pihak ketiga (konten pihak ketiga). Setiap pengguna dengan ini setuju bahwa untuk alasan apa pun, kami melepaskan dari semua bentuk tanggung jawab kepada pengguna atau kepada pihak ketiga jika mereka tidak dapat menggunakan situs web (apakah karena gangguan, akses terbatas, perubahan	fitur	atau	tidak	dimasukkannya	kembali	fitur-fitur	tertentu	atau	untuk	alasan	lain);	atau	jika	komunikasi transmisi tertunda, gagal atau tidak dapat terjadi; atau jika ada kerugian (langsung, tidak langsung) karena penggunaan atau tidak penggunaan	situs	atau	salah	satu	fitur	di	dalamnya. Semua bentuk keluhan untuk pengiriman adalah tanggung jawab perusahaan logistik yang bekerja bersama kami dan pengguna setuju untuk membebaskan kami dari semua klaim dan kerugian yang diderita oleh pengguna terkait dengan proses pengiriman pesanan. Barang yang dijual di situs adalah tanggung jawab penjual yang menawarkan barangnya melalui situs. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menghubungi pihak manapun guna memperoleh	dan	memverifikasi	keterangan- keterangan yang diperlukan termasuk dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menghubungi pihak manapun guna memperoleh	dan	memverifikasi	keterangan- keterangan yang diperlukan termasuk dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya. Otoritas Jasa Keuangan, Saya dengan ini memberikan persetujuan dan/ kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/ informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-progran komersil. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 91
Sektor Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi PT Bank X, berkedudukan di ..... (selanjutnya disebut "Bank X"), tidak bertanggung jawab atas penolakan pembayaran dengan kartu oleh pedagang manapun, siapapun dan dengan alasan apapun. Bank X akan membayarkan dahulu kepada pedagang atau bank lain semua transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut berdasarkan faktur transaksi (sales draft) atau daftar tagihan yang diserahkan kepada Bank X dan Pemegang Kartu bertanggung jawab kepada Bank X atas jumlah yang tercantum pada faktur atau daftar tagihan tersebut.
........., dan Pemegang Kartu bertanggung jawab kepada Bank X atas jumlah yang tercantum pada faktur atau daftar tagihan tersebut. Dalam hal kartu hilang ......, Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi, ..... dan dikenakan biaya penggantian kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank X. Bank X tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan-kekurangan lain.......
....Pemegang kartu tidak berhak menolak membayar rekening atau setiap bagian daripadanya. Setiap pemegang kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, harus bertanggung jawab atas semua faktur transaksi yang telah ditandatangani berikut penyalah-gunaan dari kartu tersebut.
......, Pemegang kartu menyetujui bahwa seluruh transaksi pengambilan uang tunai dengan menggunakan PIN berikut penyalahgunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu. 4. Pembiayaan Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, pihak debitur setuju untuk membayar denda keterlambatan sebesar ............‰(.........permil) per hari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar." Adanya tempat yang dikosongkan dalam perjanjian dimaksudkan besarnya denda ditentukan lebih lanjut oleh perhitungan pihak kreditur (dalam satuan ‰) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tanpa harus mendiskusikan dengan 92 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Otoritas/Kementerian
Sektor 5. Asuransi Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Otoritas/Kementerian pihak debitur dan besarnya dapat berubah sewaktu- waktu. Pihak kreditur hanya menyampaikan besaran denda keterlambatan tanpa harus mendiskusikan apakah pihak debitur sanggup dan/atau menyetujui besaran denda tersebut atau tidak. Otoritas Jasa Keuangan Perjanjian dan pembukuan pihak kreditur merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap pihak debitur dan pemberi jaminan sehubungan dengan pembayaran seluruh jumlah terhutang pihak debitur kepada pihak kreditur." Pemberi fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pelunasan atau melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan, persyaratan dan/ atau perhitungan Pemberi Fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas membayar pinalti sebesar .........% (..... persen) dari nilai pelunasan. Penerima fasilitas setuju dan mengikatkan diri.... Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk mengasuransikan barang jaminan ke perusahaan asuransi yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas dengan biaya premi ditanggung oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan yang dibayarkan melalui Pemberi fasilitas. Ketentuan untuk perubahan alokasi dana investasi: tingkat penawaran dan penawaran untuk perubahan tersebut ditentukan oleh perusahaan. Ketentuan untuk perubahan alokasi dana investasi: tingkat penawaran dan penawaran untuk perubahan tersebut ditentukan oleh perusahaan. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
Jika karena alasan apa pun perusahaan tidak mengumpulkan premi, ini tidak membebaskan pemegang polis dari kewajiban membayar premi. Risiko yang timbul dari pilihan investasi ditanggung sepenuhnya oleh pemegang polis, baik untuk harga satuan maupun pengembalian investasi per unit. Klaim harus diajukan secara tertulis kepada perusahaan. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.2. Dokumen-dokumen harus diserahkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kematian tertanggung atau akhir masa pertanggungan. Jika dokumen tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan, perusahaan berhak menolak klaim yang dipermasalahkan. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 93
Sektor Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi 6. Layanan Pasien tidak akan menuntut dokter dan rumah sakit. Kesehatan Segala konsekuensi adalah tanggung jawab keluarga. Anggota setuju bahwa Fitness X tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada kecelakaan pribadi, kecelakaan tubuh, kecelakaan mental, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarganya sebagai akibatdari tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas ataupun tindakan dari pegawai atau agen Fitness X. Anggota setuju bertangung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada kecelakaan tubuh atau kecelakaan mental, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian bagi anggota lain disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri.
Jika ada tuntutan yang diajukan oleh siapa pun juga berdasarkan setiap kecelakaan, kerugian, atau kerusakan yang diuraikan di sin, yang melibat anggota atau tamunya, anggota setuju membela Fitness X atas segala tuntutan tersebut dan membayar Fitness X atas segala pengeluaran termasuk biaya hukum bertalian dengan tuntutan tersebut dan melindungi Fitness X dari segala tanggung jawab kepada anggota dan suami/isterinya, anak dalam kandungan, keluarga, atau siapa saja, sebagai akibat dari tuntutan tersebut. Fitness X memiliki hak untuk meningkatkan pembayaran bulanan/biaya pembaruan berdasarkan kebijakan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Fitness X berhak mengubah setiap dan seluruh peraturan dari waktu ke waktu Fitness X tidak bertanggung jawab atas barang- barang yang hilang atau dicuri dari locker harian dan/atau locker sepatu. Biaya keanggotaan dan pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan terlepas dari jumlah penggunaan aktual atau perubahan dalam fasilitas klub termasuk potongan dari area klub. Perubahan pada biaya yang berkaitan dengan hal-hal ini dapat ditingkatkan melalui 7 (tujuh) hari sebelumnya pemberitahuan yang akan 94 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Otoritas/Kementerian Kementerian Kesehatan
Sektor 7. Transportasi 8. Fasilitas Parkir 9. Laundry Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Otoritas/Kementerian dikirim ke alamat Anda sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini atau dapat diperoleh melalui email atau alamat kantor Anda. Semua uang yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika salah satu klub kami berhenti beroperasi, keanggotaan Anda akan secara otomatis ditransfer ke klub terdekat kami. Anda tidak boleh membekukan keanggotaan Anda kecuali ketika Anda bepergian ke dalam atau ke luar Indonesia selama lebih dari 30 hari, disertai dengan bukti dalam bentuk tiket pesawat atau pesanan perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan atau sekolah. Selama pembekuan, Anda tidak akan dikenakan pembayaran bulanan yang telah ditetapkan, tetapi akan dikenakan Holding Fee (biaya pembekuan) melalui autopay untuk mempertahankan keanggotaan. Fitness X memiliki hak untuk meningkatkan biaya pembekuan dari waktu ke waktu. Maskapai tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/ atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi (Pesawat terbang) Kementerian Perhubungan Dengan menggunakan kartu ini pemegang kartu menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan yang berlaku. (Kereta Commuter Line) Barang hilang/rusak/tertukar risiko penumpang. (DAMRI Bis Bandara) Karcis yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan uang. (DAMRI Bis Bandara) Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap segala kehilangan kendaraan. Kementerian Perhubungan, Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan. Kementerian Perdagangan, Peraturan Daerah Kain luntur, berkerut karena sifat kain di luar tanggung jawab kami. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cucian yang tidak diambil dalam waktu 1 bulan bila rusak atau hilang bukan tanggung jawab kami. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 95
Sektor Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Luntur susut karena sifat barang di luar tanggung jawab kami. Kancing lepas di luar tanggung jawab kami. Barang rusak karena lapuk di luar tanggung jawab kami. Kerusakan atau kelunturan yang disebabkan sifat bahan pakaian adalah risiko konsumen. Benda berharga atau barang yang tertinggal dalam cucian apabila hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami. Barang yang rusak dan hilang karena kesalahan kami akan kami ganti maksimal 10x ongkos cuci. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan/ kerusakan barang yang tidak diambil lebih dari 30 hari. Dengan mencuci di laundry kami berarti menyetujui ketentuan di atas 10. Jasa Pengiriman/ Ekspedisi Perusahan tidak dapat dibebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam ssp ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan atau kerusahakan selama dokumen atau barang pengiriman dalam bea dan cukai atau pejabat berwenang lainnya. Pengirim dengan ini membebaskan perusahaan dari keharusan bertanggung jawab atas denda/kerugian tersebut. Pengirim dengan ini menyatakan membebaskan perusahaan dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya kerusakan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran. Perusahaan hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh perusahaan sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan perusahaan, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen perusahaan. 96 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Otoritas/Kementerian Kementerian Perdagangan
Sektor 11. Ritel 12. Perumahan 13. Akomodasi Contoh Klausula Baku memuat Klausula Eksonerasi Otoritas/Kementerian Setiap klaim dari pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor perusahaan paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya diterima di tujuan. 1. Barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan. Kementerian Perdagangan, 2. Setelah rusak dianggap dijual. 3. Membuka segel berarti Anda membelinya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Barang yang tidak dikumpulkan dalam waktu 2 minggu sejak diterimanya akan dibatalkan. 5. Rencana untuk membeli apartemen dibatalkan secara sepihak oleh penjual tetapi uang muka tidak dikembalikan kepada konsumen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 6. Prosedur untuk menandatangani PPJB tidak transparan. 7. Sejumlah klausula baku dianggap merugikan konsumen dalam membeli apartemen. 8. Klausula baku dalam perjanjian pembelian apartemen menyatakan bahwa uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sepihak. 9. Tidak ada pengembalian uang oleh bisnis dengan alasan klausula baku pada surat pesanan. 10. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas tamu yang lupa, kehilangan, dan/atau kecurian uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya, kecuali ditempatkan di brankas hotel. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 11. Pihak hotel tidak menyimpan barang-barang yang ditinggalkan oleh tamu, tetapi dalam keadaan yang jarang terjadi, kami menyimpan barang-barang tertentu untuk Lost & Found, setelah 3 (tiga) bulan barang-barang dan/atau dibuang jika tidak diklaim. disumbangkan akan 12. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atau kecelakaan/ cedera pada setiap tamu/pengunjung termasuk barang-barang pribadi. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 97
Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencegahan masalah klausula baku yang memuat klausula eksonerasi antara lain85: Kurangnya kesadaran hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. Prinsip harmoni yang dipegang masyarakat dalam hubungan sosialnya ini sangat memengaruhi sikap dan tindakan masyarakat di bidang hukum. Masyarakat cenderung enggan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang perlindungan konsumen. 1. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama dalam pengetahuan klausula eksonerasi, membuat masyarakat menerima klausula eksonerasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa upaya negosiasi. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pihak terkait membuat pelaku usaha semakin leluasa dan bebas untuk mencantumkan klausula-klausula ini. 2. Kurangnya sosialisasi. Sosialisasi adalah pendekatan yang dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum. Dalam praktiknya, masyarakat tidak mengetahui pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian standar yang dilarang oleh hukum. Sosialisasi merupakan tugas dan wewenang BPSK dan LPKSM untuk mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk klausula eksonerasi yang dapat merampas hak-hak konsumen. 5. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku Digital Ketika rancangan UUPK diajukan ke DPR pada bulan Oktober 1998, RUU PK tersebut belum mengatur tentang perkembangan perjanjian baku menjadi perjanjian baku digital. Perjanjian baku digital ini digunakan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Di dalam PMSE terjadi transaksi berupa jual beli, sewa menyewa, sewa beli, hutang piutang, tukar menukar barang, dan pemberian jasa komersial serta pemberian jasa profesional. PMSE dalam berbagai bidang usaha sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dihindari, karena proses digitalisasi merupakan keniscayaan (conditio sine qua non) sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 85 Supra note 73. 98 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Konsekuensi dari PMSE tersebut adalah bahwa penggunaaan perjanjian baku digital pada semua transaksi dalam PMSE tidak dapat dihindari. Di bawah ini akan dikemukakan data tentang persentase transaksi PMSE di dunia dan data tentang persentase transaksi PMSE di Indonesia. Selain itu, akan dikemukakan pula, prospek usaha atau pekerjaan yang dapat dilakukan dengan komputer, serta dengan menggunakan informasi dan teknologi, sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian dari Bank Dunia. Dengan mengetahui ketiga data dan informasi tersebut, maka dapat diprediksi tentang prospek penggunaan perjanjian baku digital, sehingga perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan perjanjian baku digital. Selain itu, perlu diketahui berbagai masalah yang akan dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku digital. Adapun persentase transaksi PMSE di dunia dapat dikemukakan sebagai berikut: Gambar 8. Persentase Konsumen dalam PSME di dunia 20%+ 15%-19% 10%-14% 10% or less No data Sumber: Laporan Global Online Consumer oleh KPMG International, 2017 Sedangkan persentase transaksi PMSE di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut86: 86 Statistik E-Commerce 2019, Badan Pusat Statistik. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 99
Gambar 9. Persentase Konsumen dalam PSME di Indonesia Tahun 2018 Konsumen Akhir Konsumen Akhir dan Agen Sale Agen 53,10 45,34 1,56 Menurut Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2018 di Indonesia terjadi transaksi yang sangat besar seperti dikemukakan dalam gambar berikut: Gambar 10. Jumlah transaksi digital dalam PSME di Indonesia Tahun 2018 Jumlah Transaksi 24,82 Juta Transaksi Nilai Transaksi 17,21 Triliun Jika dalam satu tahun terjadi 24.820.000 kali transaksi PMSE, maka dapat dipastikan bahwa telah dibuat 24.820.000 perjanjian baku yang memuat klausula baku digital, dan memuat klausula eksonerasi. Jumlah tersebut akan semakin besar karena, menurut hasil survey Bank Dunia pada tahun 2016, sebagian besar pekerjaan dalam berbagai bidang usaha menggunakan komputer dan teknologi informasi87. 87 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di World Development Report (WDR) 2016, berdasarkan STEP survey rumah tangga oleh World Bank, Frey dan Osborne 2013. Data dapat diakses di 100 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Masalah dalam Kontrak Elektronik di Indonesia 1. Keabsahan Kontrak Elektronik a. Kesepakatan; b. Tanda tangan elektronik; 2. Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik a. Mekanisme b. Pembuktian 3. Tantangan Perlindungan Konsumen Kontrak Elektronik 4. Antisipasi Pencegahan Kecurangan Kontrak Elektronik Mengingat perkiraan jumlah penggunaan perjanjian baku digital di masa depan, maka di dalam perubahan UUPK yang sedang berlangsung harus dimuat pengaturan mengenai perjanjian baku digital yang memuat klausula baku digital. Selain itu, berhubung klausula baku (non digital atau digital) sangat potensial berisi klausula eksonerasi, maka di dalam RUU Perubahan Perlindungan Konsumen harus diatur pula pencantuman klausula baku digital dalam PMSE. Pada saat ini telah diterbitkan PP. No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Selain itu, terdapat 3 (tiga) peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan PMSE, yaitu: •	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); •	UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik; PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE); Di dalam PPPMSE tersebut diatur berbagai hal tentang perjanjian baku digital yang di dalam PP PMSE digunakan frasa 'Kontrak Elektronik', antara lain tentang: a. Syarat keabsahan; b. Tanda tangan elektronik; Kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Syarat Keabsahan Kontrak Elektronik Masalah keabsahan kontrak elektronik dapat dikemukakan dalam Tabel di bawah ini: Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 101
Tabel 3. Syarat Keabsahan Syarat Keabsahan Kontrak Non Elektronik (Pasal 1320 KUH Perdata) Syarat Keabsahan Kontrak Elektronik (Pasal 52 PP No. 80 Tahun 2019) 1. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik 2. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 3. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran 2. Kecakapan untuk membuat 4. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Suatu hal tertentu 5. terdapat hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal 6. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum Di dalam Tabel ini nampak bahwa terdapat perbedaan jumlah syarat keabsahan kontrak non elektronik dan syarat keabsahan kontrak elektronik. Kontrak non elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan 4 (empat) hal, sedangkan Kontrak elektronik mensyaratkan 6 (enam) hal. Masalah yang muncul adalah bahwa ketentuan tentang kebsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE dimaksudkan sebagai ketentuan khusus tentang keabsahan kontrak elektronik. Dengan demikian, ketentuan tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE merupakan lex specialis, sedangkan ketentuan tentang keabsahan kontrak non elektronik di dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan lex generali. Namun demikian, asas lex specialis derogat legi generali mensyaratkan bahwa lex specialis harus memiliki hirarkhi yang minimal setara dengan lex generali. Alhasil, khusus tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE yang dimaksudkan sebagai lex specialis menjadi tidak berlaku karena sebuah peraturan pemerintah tidak dapat menjadi lex specialis dari Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan lex generalis. 102 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
b. Tanda Tangan Elektronik Selain itu, terdapat pula masalah penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) dalam kontrak elektronik, khususnya tentang keharusan menggunakan tanda tangan elektronik, padahal KUH Perdata tidak mensyaratkan keberadaan tanda tangan elektronik. Menurut KUH Perdata (Pasal 1347 KUH Perdata), kontrak non elektronik terjadi apabila para pihak menyatakan kehendak agar terjadi kesepakatan yang dapat dilakukan secara tegas melalui pembubuhan tanda tangan dalam kontrak non elektronik tertulis, atau secara diam-diam melalui suatu kontrak non elektronik lisan, tentu tanpa pembubuhan tanda tangan. Mengenai tanda tangan elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut PP. No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi n Elektronik tersertifikasi harus: memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. c. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Mengenai masalah tanda tangan elektronik dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Tanda Tangan Elektronik Kontrak Non Elektronik Dengan Tanda Tangan/Tanpa Tanda Tangan (Pasal 1347 KUH Perdata) Kontrak Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 54 PP No. 80 Tahun 2019) Pernyataan kehendak agar terjadi kesepakatan dapat dilakukan: a. Secara tegas (explicit/clearly and fully expressed). •	Perjanjian tertulis: dapat dibubuhkan tanda Kontrak Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tangan; atau Perjanjian lisan: tidak ada tanda tangan; b. Secara diam-diam melalui perilaku (tacit/im- plied/understood without being put into words). •	Tidak ada tanda tangan. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 103
6. Masalah Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku Digital Penyelesaian sengketa perjanjian baku digital (kontrak elektronik) dalam PMSE dapat dikemukakan dalam Gambar di bawah ini:
Langkah Pertama Kembali ke Pelaku Usaha untuk menuntut ganti rugi. Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen, akan menimbulkan sengketa konsumen, dan dapat digugat (Pasal 23 UUPK) dengan alternatif sebagai berikut:
Langkah Kedua Gambar 11. Penyelesaian sengketa konsumen dalam PMSE Pengadilan Litigation Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam PMSE Di luar Pengadilan Non - litigation Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di dalam kedua alternatif tersebut timbul masalah jika transaksi yang disengketakan menggunakan kontrak elektronik. Masalah tersebut dapat digambarkan dalam Tabel 5 di bawah ini: 104 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Tabel 5. Alat Bukti Alat Bukti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) Pasal 164 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang PMSE Pasal 29 Alat-alat bukti, yaitu: •	bukti surat; •	bukti saksi; •	persangkaan; •	pengakuan; •	sumpah; semuanya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang diperintahkan pasal-pasal yang berikut. (1) Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidan- gan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. (2) Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan tanda tangan elek- tronik yang	didukung	oleh	suatu	sertifikat	elektronik	yang terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tabel 6. Kekuatan Pembuktian Kekuatan Pembuktian Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) Pasal 164 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang PMSE Penjelasan Pasal 29 Kekuatan pembuktian terhadap suatu informasi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik dengan didukung oleh suatu sertifikasi elektronik yang	berinduk	kepada	sertifikasi	elektronik Pemerintah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menampiknya. Dalam hal sengketa tentang kontrak non elektronik diselesaikan melalui pengadilan, maka berlaku ketentuan tentang pihak yang harus membuktikan, yaitu 'pihak yang mendalilkan'. Hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: 'Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut'. Dengan demikian, dalam sengketa konsumen tentang kontrak non elektronik yang diselesaikan di pengadilan, maka beban pembuktian tentang keberadaan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) berada pada pihak konsumen. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 105
Sedangkan dalam sengketa tentang kontrak baku elektronik, menurut Pasal 52 ayat (2) PP PMSE, kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan ini, berarti bahwa bagi kontrak baku elektronik, berlaku ketentuan di dalam Pasal 18 UUPK tentang pancantuman klausula baku. Namun demikian, jika terjadi sengketa tentang kontrak baku elektronik tetap berlaku ketentuan mengenai pihak yang harus membuktikan keberadaan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) adalah pihak konsumen. Pengalihan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK hanya berlaku bagi sengketa konsumen yang diakibatkan oleh strict liability sebagaimana telah diuraikan di atas. ******** 106 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Solusi Penggunaan Perjanjian Baku 1. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK merupakan salah satu dari 4 (empat) undang-undang yang harus dimiliki Indonesia agar memperoleh bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis moneter 1988. Kesepakatan untuk mendapatkan bantuan dari IMF dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Letter of Intent) antara Indonesia dan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. Nota Kesepahaman tersebut memuat persyaratan bahwa agar bantuan dapat diberikan, Indonesia harus memiliki 4 (empat) undang-undang88, yaitu: Bankruptcy Law Reform •	New Arbitration Regulation : Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa; : Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat; : Undang-Undang Perlindungan Konsumen. : Undang-Undang Kepailitan; Competition Policy •	Consumer Protection Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mulai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Oktober 1998, dan diundangkan 6 (enam) bulan kemudian pada tanggal 20 April 1999 sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 20 April 2000 (Pasal 65 UUPK). Setelah lebih dari 20 tahun sejak dinyatakan berlaku, penegakan UUPK ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dimaksud adalah kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan di dalam UUPK sendiri. Kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan di dalam UUPK yang dimaksud terdapat dalam aspek: a. Gramatika Undang-undang; b. Sistematika Undang-Undang; c. Tanggungjawab Pelaku Usaha; 88 November 2020 pukul 14.42. Indonesia Letter of Intent, diunduh 16 108 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi III
d. Penyelesaian Sengketa Konsumen; e. Kelembagaan Pada buku ini akan diuraikan kelima aspek di atas, namun khusus hanya yang berkaitan dengan perjanjian baku yang memuat klausula baku berupa klausula eksonerasi. Uraian yang dimaksud sebagai berikut: a. Gramatika Undang-undang Perlu dikemukakan bahwa ketika Rancangan UUPK diajukan ke DPR pada bulan Oktober 1998, rancangan tersebut dimaksudkan hanya untuk perlindungan konsumen barang, namun menjelang pengesahan muncul pertanyaan tentang perlindungan konsumen jasa. Berhubung UUPK merupakan salah satu dari 4 (empat) undang-undang yang harus segera dimiliki Indonesia untuk mengatasi krisis moneter 1988 dengan bantuan IMF, maka telah dilakukan jalan pintas sebelum pengesahan pada bulan April 1999, yaitu setiap kata 'barang' diberi tambahan 'dan/atau jasa'. Akibat dari jalan pintas tersebut:
Frasa 'pelaku usaha' berlaku pula untuk 'penyedia jasa' yang tidak disebutkan dalam UUPK, sehingga keduanya digeneralisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari laba (profit making). Padahal terdapat 2 (dua) jenis tujuan penyediaan jasa, yaitu jasa sebagai layanan yang bertujuan mencari laba (profit making), dan jasa sebagai layanan yang bertujuan mencari nafkah (livelihood). Dengan demikian, seharusnya sebagai konsekuensi dari penambahan frasa 'dan/atau jasa' pada setiap kata 'barang', maka di samping frasa 'pelaku usaha' seharusnya diatur 'penyedia jasa' yang terdiri atas 'penyedia jasa komersial' yang bertujuan mencari laba, dan 'penyedia jasa profesional' yang bertujuan mencari nafkah. Pertanggungjawaban pelaku usaha barang yang bertujuan mencari laba dapat didasarkan pada tanggungjawab kontraktual (contractual liability) atau tanggung-jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum (tort liability). Dengan demikian, dalam hal konsumen barang yang dirugikan oleh pelaku usaha barang akan menggugat ganti rugi terhadap pelaku usaha barang tersebut, maka terdapat 2 (dua) dasar gugatan: o Gugatan berdasarkan pelanggaran perjanjian atau ingkar janji atau wanprestasi, yaitu jika antara konsumen dan pelaku usaha barang terdapat perjanjian; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 109
o Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu jika antara konsumen dengan pelaku usaha barang tidak terdapat perjanjian, misalnya konsumen dirugikan oleh perbuatan produsen sebagai pelaku usaha barang dalam suatu rantai pasok, namun konsumen hanya memiliki perjanjian dengan pengecer sebagai pelaku usaha barang. Gugatan kedua yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, di dalam UUPK telah dimodifikasi menjadi tanggungjawab produk (product liability) yang mengadopsi tanggungjawab langsung (strict liability) di dalam civil law system. Memang perlu diketahui bahwa dalam sejarah perkembangan hukum keperdataan terdapat perbedaan antara strict liability di dalam civil law system, dan strict liability di dalam common law system89. Perbedaan pandangan tersebut sebagai berikut: o o Strict liability sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan, atau pertanggung-jawaban berdasarkan kerugian (risk) liability sebagai pertanggungjawaban yang menggunakan Strict pengalihan beban pembuktian atau pembuktian terbalik unsur kesalahan dari penggugat (konsumen) kepada tergugat (pelaku usaha), sehingga di dalamnya tetap terkandung unsur kesalahan (fault) UUPK menggunakan strict liability di dalam civil law system sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 28 UUPK yang mengatur sebagai berikut: 'Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha'. Di dalam Pasal 28 UUPK tersebut terdapat pengalihan beban pembuktian atau pembuktian terbalik unsur kesalahan dari penggugat (konsumen) kepada tergugat (pelaku usaha), yaitu membuktikan bahwa ia sebagai pelaku usaha tidak bersalah. Padahal menurut Pasal 1865 KUH Perdata penggugat (konsumen) yang mendalilkan keberadaan kesalahan tergugat (pelaku usaha) memiliki beban untuk membuktikan kesalahan tergugat (pelaku usaha). 89 Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2018. Johannes Gunawan, Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, 110 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Konsekuensi dari penambahan frasa 'dan/atau jasa' pada setiap kata 'barang' di dalam UUPK, maka pertanggungjawaban penyedia jasa yang senantiasa memiliki perjanjian dengan konsumen (pengguna jasa) yang berarti tanggungjawabnya didasarkan pada contractual liability, dengan terpaksa harus menggunakan perbuatan melanggar hukum (tort liability) yang mengadopsi strict liability yang berlaku bagi pelaku usaha barang. Alhasil, gugatan ganti rugi konsumen jasa yang memiliki perjanjian dengan pelaku usaha jasa dan jasanya tidak terukur, menurut UUPK harus didasarkan pada Pasal 28 UUPK yang berarti menggunakan strict liability. Uraian di atas menunjukkan bahwa kekeliruan gramatika di dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat berakibat fatal, karena dapat mengubah prinsip pertanggungjawaban secara perdata. b. Sistematika Undang-Undang Butir 237 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: •	materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau •	esensinya berubah; sistematika peraturan perundang-undangan berubah; peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Berhubung dalam UUPK yang sekarang berlaku tidak terdapat bab khusus yang mengatur tentang 'Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa'; 'Larangan Bagi Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa'; dan 'Perjanjian Baku', maka menurut Butir 237 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011, terhadap UUPK bukan dilakukan amandemen UUPK melainkan perubahan UUPK. Sistematika rancangan perubahan UUPK tersebut sebagai berikut: BAB I BAB II : : Ketentuan Umum Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 111
BAB III : Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa Larangan Bagi Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa BAB IV : BAB V BAB VI : : Perjanjian Baku Tugas Dan wewenang Pemerintah Di Bidang Perlindungan Konsumen BAB VII : Kelembagaan BAB VIII : Penyelesaian Sengketa Konsumen BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan BAB X : Penyidikan BAB XI : Ketentuan Pidana BAB XII : Ketentuan Peralihan BAB XIII : Ketentuan Penutup c. Tanggungjawab Pelaku Usaha Barang dan/atau Jasa Di dalam RUU Perubahan UUPK dibedakan antara 'Pelaku Usaha' (untuk barang) dan 'Penyedia Jasa' (untuk jasa komersial dan jasa profesional). Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu dikemukakan berbagai jenis dasar tanggungjawab hukum beserta dasar hukum gugatan dalam hukum perdata, sebagai berikut: Dasar tanggungjawab hukum dalam hukum perdata terdiri atas: o o tanggungjawab kontraktual (contractual liability) tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum (tort liability) Dasar hukum gugatan ganti rugi dalam hukum perdata terdiri atas: o Pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, yang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: terdapat perjanjian;	hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian dapat diukur atau terukur; o Pelanggaran hukum atau perbuatan melanggar hukum, yang harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: telah terjadi perbuatan melanggar hukum (sebelum 31 Januari 1919 ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar undang-undang); 112 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
pelaku perbuatan melanggar hukum melakukan kesalahan;	timbul kerugian, baik kerugian material maupun immaterial;	hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan melanggar hukum. Secara skematik, tanggungjawab hukum pelaku usaha barang dan penyedia jasa dapat digambarkan sebagai berikut:
Tanggungjawab Pelaku Usaha Barang o Pelaku usaha barang memiliki perjanjian dengan konsumen barang, yaitu: dalam hal tidak terdapat rantai pasok, sehingga produsen (pelaku usaha barang) langsung menjual barang yang diproduksinya kepada konsumen, maka:
dasar tanggungjawab hukum produsen (pelaku usaha tanggungjawab barang) kepada konsumen barang: kontraktual (contractual liability); dasar hukum gugatan konsumen barang kepada produsen (pelaku usaha barang): pelanggaran perjanjian atau wanprestasi; dalam hal terdapat rantai pasok, sehingga produsen (pelaku usaha barang) tidak langsung menjual barang yang diproduksinya kepada konsumen, melainkan melalui suatu rantai pasok, maka jika antara konsumen barang dan pelaku usaha barang memiliki perjanjian, dalam hal ini antara konsumen barang dengan pengecer (pelaku usaha barang), maka:
dasar tanggungjawab hukum pengecer (pelaku usaha barang) kepada konsumen barang: tanggungjawab kontraktual (contractual liability); dasar hukum gugatan konsumen barang kepada pengecer (pelaku usaha barang): pelanggaran perjanjian atau wanprestasi; o Pelaku usaha barang tidak memiliki perjanjian dengan konsumen barang, yaitu antara konsumen barang dengan grosir, sub distributor, distributor, dan/atau produsen (pelaku usaha barang), maka: dasar tanggungjawab hukum grosir, sub distributor, distributor, dan/atau produsen (pelaku usaha barang) kepada konsumen Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 113
barang: tanggungjawab produk (product liability); dasar hukum gugatan konsumen barang kepada grosir, sub distributor, distributor, dan/atau produsen (pelaku usaha barang): tanggungjawab langsung (strict liability); Dengan demikian, yang relevan dengan pembahasan dalam buku ini adalah tanggungjawab pelaku usaha barang yang memiliki perjanjian dengan konsumen barang. Perjanjian antara pelaku usaha barang dengan konsumen barang, pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula baku berupa klausula eksonerasi. Secara konkrit, tanggungjawab pelaku usaha barang yang memiliki perjanjian baku dengan konsumen barang terdiri atas: o Perjanjian baku antara produsen barang yang menjual langsung (tanpa melalui rantai pasok) kepada konsumen barang; o Perjanjian baku antara pengecer (pelaku usaha barang) dengan konsumen barang;
Tanggungjawab Penyedia Jasa Pada umumnya antara penyedia jasa dengan konsumen jasa senantiasa terdapat perjanjian. o Penyedia Jasa Komersial merupakan penyedia jasa yang memberikan (bank, asuransi, layanan yang bertujuan menghasilkan biro perjalanan, cleaning service, parkir, pelapak digital). Dalam memberikan jasanya, penyedia jasa komersial membuat perjanjian dengan konsumen jasa komersial, sehingga: laba dasar jasa komersial kepada konsumen jasa komersial: tanggungjawab kontraktual (contractual liability); tanggungjawab hukum penyedia dasar hukum gugatan konsumen jasa komersial kepada penyedia jasa komersial: pelanggaran perjanjian atau wanprestasi; o Penyedia jasa yang jasa profesional merupakan penyedia memberikan layanan yang bertujuan menghasilkan nafkah (dokter, advokat, akuntan, psikolog, dosen, arsitek, notaris). Seperti juga penyedia jasa komersial, dalam memberikan jasanya, penyedia jasa profesional membuat perjanjian dengan konsumen jasa profesional, sehingga: 114 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Jika hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat diukur atau terukur (resultaatsverbintenis), maka:
dasar tanggungjawab hukum penyedia jasa profesional kepada konsumen tanggungjawab kontraktual (contractual liability); dasar hukum gugatan konsumen jasa profesional kepada penyedia jasa profesional: pelanggaran perjanjian atau wanprestasi; jasa profesional: Jika hal dan kewajiban dalam perjanjian tidak dapat diukur atau tidak terukur (inspanningsverbintenis), maka:
dasar tanggungjawab hukum penyedia jasa profesional kepada konsumen tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum (tort liability); dasar hukum gugatan konsumen jasa profesional kepada penyedia jasa profesional: tanggungjawab langsung (strict liability). jasa profesional: Pembedaan tanggungjawab secara rinci sebagaimana diuraikan di atas tidak ditemukan dalam UUPK, bahkan para Hakim Agung di Mahkamah Agung telah sepakat bahwa semua pelanggaran terhadap UUPK harus dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal ini terbukti dari relatif banyak putusan BPSK di seluruh Indonesia yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai alasan, salah satu alasan di antara berbagai putusan tersebut adalah bahwa UUPK tidak mengatur dasar hukum gugatan selain perbuatan melanggar hukum90. d. Penyelesaian Sengketa Konsumen Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara litigasi melalui pengadilan atau non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 90 Hasil telaah terhadap 4 (empat) putusan Mahkamah Agung sebagaimana dilakukan oleh Bernadette M. Waluyo dan Karolus E. Lature, lihat Putusan Mahkamah Agung No. 560 K/Pdt. Sus/2012; No. 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016; No. 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; dan No. 187 K/Pdt. Sus-BPSK/2017. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 115
Masalah utama dalam pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di dalam UUPK dan beberapa peraturan perundang-undangan lain adalah ketidaksetaraan antara lembaga yang menjalankan proses litigasi dan lembaga yang menjalankan proses non litigasi. Menurut UUPK, putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (Pasal 57 UUPK). Ketentuan ini berarti BPSK tidak memiliki kemandirian dalam mengeksekusi putusannya, sehingga penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi diletakkan di bawah (sebagai sub set) penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi melalui pengadilan. Proses fiat eksekusi ke pengadilan atas putusan BPSK selain membutuhkan waktu, juga membutuhkan biaya, sehingga prinsip sederhana, biaya ringan dan cepat relatif sukar untuk diwujudkan. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa konsumen tentang sengketa perjanjian baku yang berisi klausula eksonerasi. Masalah berikut adalah tentang penerbitan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah menghapuskan peran Kabupaten/ Kota dalam urusan perlindungan konsumen, termasuk keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula diamanatkan oleh UUPK untuk dibentuk di setiap Daerah Tingkat II (baca: Kabupaten/ Kota), sekarang hanya dapat dibentuk di Provinsi dan Pusat. Selain itu, dengan penerbitan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka urusan perlindungan konsumen jasa keuangan telah diatur secara khusus (lex specialis) di dalam Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Di dalam Pasal 29 diatur sebagai berikut: OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 116 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Walaupun UU OJK menggunakan frasa yang berbeda dengan UUPK, yaitu pengaduan konsumen (complaint handling) sedangkan dalam UUPK digunakan frasa penyelesaian sengketa konsumen (conflict resolution), namun jelas bahwa urusan perlindungan konsumen bidang jasa keuangan telah dikeluarkan dari UUPK dan telah diatur dalam peraturan perundang- undangan khusus, yaitu UU OJK. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS), LAPS adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Jelas bahwa Peraturan OJK tersebut bertentangan dengan UU OJK karena UU OJK tidak memerintahkan OJK untuk menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, melainkan mekanisme penyelesaian pengaduan Konsumen. Walaupun demikian, OJK menerbitkan Pengumuman OJK No. 02/D.07/2016 tentang keberadaan 6 (enam) LAPS, yaitu: 1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI); 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI); 3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) 4. LAPS Perbankan Indonesia (LAPSPI) 5. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) 6. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) Kondisi ini melemahkan upaya perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen, karena:
konsumen yang dirugikan, termasuk yang dirugikan oleh perjanjian baku yang berisi klausula eksonerasi, harus melakukan perjalanan ke ibu kota provinsi terdekat, padahal sebelum penerbitan UU Pemda, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di Kabupaten/Kota di mana konsumen berdomisili. konsumen jasa keuangan, termasuk yang dirugikan oleh perjanjian baku yang berisi klausula eksonerasi bidang jasa keuangan, tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui BPSK karena bukan merupakan kewenangan BPSK lagi. Sebaliknya, keberadaan LAPS selain bertentangan dengan UU OJK, juga keberadaan 6 (enam) LAPS tersebut hanya di DKI Jakarta yang menyebabkan penyelesaian sengketa perjanjian baku bidang jasa keuangan memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 117
e. Kelembagaan Di dalam UUPK diatur berbagai lembaga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu: •	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang bertugas memberi pertimbangan tentang kebijakan perlindungan konsumen kepada Pemerintah; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen; Badan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan konsumen. Kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan tentang kelembagaan dalam perlindungan menurut UUPK dapat dikemukakan bahwa terdapat tugas dan wewenang pada suatu badan/lembaga yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tugas utama dari badan/lembaga teresebut. Ketidaksesuaian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: BPKN yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia (Pasal 33 UUPK), ternyata dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang yang merupakan tugas Pemerintah, yaitu mendorong perkembangan LPKSM, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Selain itu, diberi wewenang pula menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha (Pasal 34 ayat (1) UUPK). Bahwa tugas mendorong perkembangan LPKSM ternyata juga merupakan tugas Pemerintah dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b yang mengatur bahwa Pemerintah melakukan upaya untuk berkembangnya LPKSM. BPSK yang dibentuk Pemerintah untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1) UUPK) ternyata dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang yang merupakan tugas Pemerintah, yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik 118 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
umum apabila terjadi pelanggaran UUPK. Adapun yang sangat keliru adalah dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK. Sebagaimana diketahui bahwa sanksi administratif terdiri atas denda administratif, biaya paksa, dan pencabutan izin dari pelaku usaha. Kewenangan pencabutan izin bukan wewenang BPSK melainkan wewenang instansi yang menerbitkan izin tersebut. Kalaupun BPSK menganggap bahwa perlu penjatuhan sanksi berupa pencabutan izin, maka putusan BPSK tidak berwenang untuk secara langsung memerintahkan pencabutan izin, melainkan memerintahkan instansi penerbit izin tersebut untuk mencabut izin terkait. Badan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memeriksa keberatan atas putusan BPSK yang sudah bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam UUPK bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK (Pasal 56 ayat (2) UUPK). Padahal putusan BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3) UUPK).
LPKSM UUPK mengatur bahwa LPKSM yang memenuhi syarat adalah LPKSM yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Kekeliruan pengaturan tentang LPKSM ini antara lain:
Frasa 'badan hukum atau yayasan' tidak tepat karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Jika frasa 'badan hukum atau yayasan' dipertahankan, maka dapat diartikan bahwa yayasan bukan merupakan badan hukum; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 119
Pemilihan bentuk 'yayasan' untuk LPKSM adalah kekeliruan, karena dalam hal LPKSM merupakan lembaga yang berbasis anggota, maka menurut Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan uraian tentang berbagai kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan UUPK sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan perubahan UUPK yang tidak saja mampu memperbaiki berbagai kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan tersebut, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan perlindungan konsumen masa depan. Perubahan UUPK sebagaimana telah dicantumkan dalam Rancangan Perubahan UUPK yang berhubungan dengan perjanjian baku meliputi91: 1. Tujuan Perlindungan Konsumen Tujuan perlindungan konsumen terdiri atas: a. mewujudkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa; b. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa mengenai hak dan kewajibannya terhadap konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggungjawab dalam menjalankan usaha; c. meningkatkan mutu barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen serta kelangsungan usaha; d. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; e. mengangkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari kerugian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa; f. meningkatkan pemberdayaan menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen; konsumen dalam memilih, g. menciptakan sistem perlindungan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan keterbukaan akses terhadap informasi. 91 Pada saat buku ini ditulis, proses Rancangan Perubahan UUPK telah sampai pada proses harmonisasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Proses harmonisasi yang terakhir dilakukan pada 14 Oktober 2020. 120 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
2. Barang dan/atau jasa a. Barang Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang digunakan/dimanfaatkan oleh konsumen. Jika digambarkan, susunan 'barang' sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 12. Susunan 'barang' di dalam RUU Perubahan UUPK Dapat Dihabiskan Bergerak Benda Berwujud Tidak Dapat Dihabiskan Barang Tidak Bergerak Benda Tidak Berwujud b. Jasa Jasa adalah layanan komersial atau profesional berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dimanfaatkan oleh konsumen. Jika digambarkan, susunan 'jasa' sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 13. Susunan 'jasa' di dalam RUU Perubahan UUPK Jasa Komersial Layanan untuk mencari laba (profit); Contoh: asuransi, bank, travel. Jasa Jasa Profesional Layanan untuk mencari nafkah (livelihood) Contoh: dokter arsitek, akuntan Berdasarkan kedudukan strategisnya barang dan/atau mewujudkan kesejahteraan sosial, barang dan/atau jasa terdiri atas: jasa dalam Barang dan/atau jasa publik, yaitu barang dan/atau jasa yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat; Barang dan/atau jasa privat, yaitu barang dan/atau jasa yang tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 121
Berhubung macam barang dan/atau jasa publik dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka macam barang dan/atau jasa publik akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pengaturan perlindungan konsumen barang dan/atau jasa publik oleh Pemerintah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan masyarakat/publik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan konsumen barang dan/atau jasa privat. 3. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan konsumen Pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan konsumen meliputi: a. Konsumen yang terdiri atas: 1. Konsumen barang; 2. Konsumen jasa yang terdiri atas: a) Konsumen jasa komersial; b) Konsumen jasa profesional; b. Pelaku usaha barang yang terdiri atas: 1. produsen; 2. importir. 3. distributor; 4. agen; 5. grosir; 6. usaha dagang, atau 7. pengecer. c. Penyedia jasa yang terdiri atas: 1. Penyedia jasa komersial; 2. Penyedia jasa profesional. 4. Hak dan Kewajiban a. Hak konsumen: 1. hak atas mutu, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 122 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan dan/atau jasa dimanfaatkan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan tidak diskriminatif, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain; 8. hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 9. hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. b. Kewajiban konsumen: 1. membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang dan/atau pemanfaatan jasa demi keamanan dan keselamatan; 2. beriktikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa; 3. membayar sesuai dengan nilai tukar barang dan/atau jasa yang disepakati dengan pelaku usaha dan/atau penyedia jasa; 4. mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Hak pelaku usaha dan/atau penyedia jasa: 1. hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; 3. hak untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam penyelesaian sengketa konsumen; 4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan terbukti bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 123
5. hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. d. Kewajiban pelaku usaha dan/atau penyedia jasa: 1. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha; 2. memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 3. memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau jasa; 4. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan atau perjanjian; 5. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 6. memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang tertentu dan memberi garansi atas barang yang diproduksi dan/ atau yang diperdagangkan; 7. memberi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang dan/ atau pemanfaatan jasa karena kesalahan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa; 8. memberi ganti rugi apabila barang yang digunakan dan/atau jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian. 5. Larangan Pelaku Usaha Barang a. Pelaku usaha barang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang: 1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 2. tidak memasang label penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha barang, serta keterangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 124 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
3. tidak memasang label berbahasa Indonesia untuk barang impor yang telah dipasang pada waktu barang memasuki wilayah Indonesia, bukan pada saat barang akan diperdagangkan. 4. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau perjanjian; 5. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian; 6. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label barang; 7. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label; 8. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut; 9. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu; 10. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 11. tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 12. tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang rusak, cacat, bekas, dan/atau tercemar. b. Pelaku usaha barang dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang secara tidak benar seolah-olah: 1. barang tersebut memiliki potongan harga, harga khusus, standar, gaya atau mode, karakteristik, sejarah atau kegunaan tertentu; 2. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 3. barang tersebut memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan, manfaat, cara kerja atau aksesori tertentu; 4. barang tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 5. barang tersebut tersedia; 6. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 125
7. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 8. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 9. barang tersebut memiliki harga khusus untuk waktu dan jumlah tertentu; 10. menjanjikan hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma; 11. merendahkan barang lain secara langsung atau tidak langsung; 12. aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping dengan kata yang berlebihan tanpa keterangan yang lengkap. c. Pelaku usaha barang dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 1. harga barang; 2. kegunaan suatu barang; 3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 4. 5. bahaya penggunaan barang. d. Pelaku usaha barang dalam penjualan secara obral atau lelang, dilarang menyesatkan konsumen dengan: 1. menyatakan barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar; 2. menyatakan barang tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; 3. niat untuk tidak menjual barang yang ditawarkan tetapi bermaksud menjual barang lain; 4. tidak menyediakan barang dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain; 5. menaikkan harga barang sebelum melakukan obral. e. Pelaku usaha barang dilarang menawarkan barang dengan memberikan hadiah melalui cara undian apabila : 1. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 2. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 3. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 4. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 126 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
f. Pelaku usaha barang dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. g. Pelaku usaha barang dalam menawarkan barang melalui pesanan dilarang untuk: 1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan perjanjian; 2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 6. Larangan Penyedia Jasa a. Penyedia jasa dilarang menghasilkan dan/atau memperdagangkan jasa yang: 1. tidak memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan atau perjanjian; 2. tidak memenuhi kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian; 3. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, atau promosi pemberian jasa tersebut; 4. tidak memberikan informasi dan/atau petunjuk pemanfaatan jasa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian. b. Penyedia jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa secara tidak benar seolah-olah: 1. 2. 3. 4. 5. jasa tersebut memiliki sponsor, persetujuan, cara kerja tertentu; jasa tersebut dihasilkan oleh penyedia jasa yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; jasa tersebut tersedia; jasa tersebut berasal dari daerah tertentu; jasa tersebut memiliki tarif khusus untuk waktu dan jumlah tertentu; 6. menjanjikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma; 7. merendahkan jasa lain secara langsung atau tidak langsung; 8. aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko dengan menggunakan kata yang berlebihan tanpa keterangan lengkap; 9. mengandung janji yang belum pasti. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 127
c. Penyedia jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 1. tarif jasa; 2. manfaat jasa; 3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas jasa; 4. 5. bahaya pemanfaatan jasa. tawaran potongan tarif atau hadiah menarik yang ditawarkan; d. Penyedia jasa dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral, dilarang menyesatkan konsumen dengan: 1. menyatakan jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. niat untuk tidak menjual jasa yang ditawarkan tetapi dengan maksud untuk menjual jasa lain; 3. tidak menyediakan jasa dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa lain; 4. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dengan maksud menjual jasa lain; 5. menaikkan tarif jasa sebelum melakukan obral. e. Penyedia jasa dalam menawarkan jasa dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 1. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 2. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 3. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 4. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. f. Penyedia jasa dalam menawarkan jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. g. Penyedia jasa periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 1. mengelabui konsumen mengenai mutu, jumlah, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 2. mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa; 128 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; 4. tidak memuat informasi mengenai bahaya pemakaian barang dan/atau jasa; 5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai periklanan. 7. Perjanjian Baku a. Definisi Perjanjian Baku Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang isi, bentuk, maupun cara pembuatannya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, digandakan dan ditawarkan kepada konsumen secara massal. b. Definisi Klausula Baku Isi perjanjian baku berupa pasal yang tercantum di dalam perjanjian baku. Klausula baku di dalam perjanjian baku dilarang apablia: a. Isi klausula baku memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula baku yang: 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa kepada konsumen; 2. menyatakan bahwa pelaku usaha barang berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 3. menyatakan bahwa pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 5. mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 129
6. memberi hak kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa untuk mengurangi kegunaan barang dan manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli; 7. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dalam masa konsumen menggunakan barang atau memanfaatkan jasa yang dibelinya; 8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. b. Bentuk klausula baku yang: 1. 2. ukuran dan bentuk hurufnya tidak dapat dibaca secara jelas; letaknya sulit terlihat; dan/atau c. Bahasa dan/atau frasa klausula baku yang sulit dimengerti oleh konsumen. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang menggunakan perjanjian baku yang berisi klausula baku, wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memahami isi perjanjian baku, sebelum konsumen menutup perjanjian baku tersebut. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa wajib menyesuaikan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang. 8. Perjanjian Baku Digital Di atas telah diuraikan bahwa perjanjian baku digital merupakan keniscayaan, sehingga harus diatur dalam RUU Perubahan UUPK. Keniscayaan tersebut dipicu oleh perkembangan dunia usaha ke arah digital atau sering disebut e-commerce. E-commerce meliputi 2 (dua) moda transaksi sebagai berikut: a. Transaksi melalui Electronic Data Interchange (EDI) dalam suatu jaringan tertutup, baik di dalam suatu perusahaan atau kelompok perusahaan yang dikelola dengan membentuk Holding Company; 130 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
b. Transaksi melalui internet yang dilaksanakan secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas negara (borderless), dan melibatkan para pihak yang mungkin tidak akan pernah bertatap muka (faceless nature). Transaksi digital yang dilakukan melalui internet dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku digital (digital contracts), dengan ciri sebagai berikut: a. Melampaui batas negara (borederless) Pelaku usaha barang dan/atau jasa yang menawarkan barang dan/ atau jasanya melalui internet mengakibatkan tawaran tersebut tersebar secara luas secara digital melampaui batas negara di mana pelaku usaha tersebut berdomisili; b. Lintas yurisdiksi (multiple jurusdiction) Dengan tawaran yang melampaui batas negara, maka terdapat kemungkinan bahwa transaksi terjadi di antara dua pihak yang berdomisili dan memiliki warganegara yang berbeda. Di antara para pihak yang melakukan transaksi tersebut dibuat suatu perjanjian baku digital melalui internet, sehingga harus ditentukan pilihan hukum yang berlaku bagi perjanjian baku digital tersebut, serta pilihan forum penyelesaian sengketa seandainya terjadi sengketa setelah perjanjian baku digital ditutup; c. Nir tatap muka (faceless nature) Berhubung transaksi dilakukan secara digital melalui internet, maka dapat dipastikan bahwa pembuatan perjanjian baku digital terjadi secara nir tatap muka. Dalam hal ini perlu pengaturan tentang cara memastikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian baku digital tersebut telah memenuhi persyaratan keabsahan suatu perjanjian baku digital di suatu negara, atau memenuhi persyaratan keabsahan suatu perjanjian baku digital di masing-masing negara para pihak yang menutup perjanjian baku digital tersebut; d. Tanpa kertas (paperless) Suatu perjanjian baku digital dibuat tanpa mencetaknya di atas kertas sebagaimana perjanjian baku non digital. Dalam kondisi seperti ini, jejak digital berupa rekam digital menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwa perjanjian baku digital telah terjadi, terutama Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 131
ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pengaturan tentang kekuatan hukum suatu perjanjian baku digital sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen merupakan salah satu ketentuan yang mutlak dicantumkan dalam RUU Perubahan UUPK; e. Tanpa tanda tangan manual (no handwritten signatures) Berbeda dengan perjanjian baku non digital yang masih dimungkinkan untuk pembubuhan tanda tangan manual para pihak yang menutup perjanjian tersebut. Tidak demikian dalam suatu perjanjian baku digital, pembubuhan tanda tangan dilakukan secara digital pula. Oleh karena itu, pengaturan tentang pembubuhan tanda tangan digital merupakan ketentuan yang harus dicantumkan dalam RUU Perubahan UUPK; f. Tanpa uang kartal (cashless) Dalam hal transaksi dilakukan tanpa tatap muka, maka pembayaran yang timbul sebagai akibat pembuatan perjanjian baku digital pada umumnya harus dilakukan juga secara digital melalui suatu sistem pembayaran digital. Memang pada saat sekarang masih terdapat suatu modus pembayaran yang disebut cash on delivery, tetapi hal tersebut hanya mungkin dilakukan apabila transaksi terjadi di dalam suatu wilayah yang masih terjangkau dengan pembayaran secara manual. Dilihat dari cara penyerahan (delivery), terdapat 2 (dua) jenis perjanjian baku digital, yaitu: a. Perjanjian baku digital mengenai 'barang' dan/atau 'jasa' yang pembuatannya dilakukan secara digital melalui internet, tetapi penyerahan barang dan/atau jasa obyek perjanjian tersebut (delivery) masih dilakukan secara manual; b. Perjanjian baku digital mengenai 'informasi' dan/atau 'jasa' yang baik pembuatan maupun penyerahan informasi dan/atau jasa obyek perjanjian tersebut (delivery) dilakukan secara digital melalui internet. Pembedaan kedua penyerahannya, dapat digambarkan sebagai berikut: jenis perjanjian baku digital berdasarkan cara 132 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Gambar 14. Bagan pembagian perjanjian baku digital berdasarkan cara penyerahan Barang/ Jasa Pembuatan Perjanjian Baku Penyerahan digital manual Perjanjian Baku Digital Jasa/ informasi Pembuatan Perjanjian Baku digital Penyerahan Persoalan pokok penggunaan perjanjian baku digital di Indonesia, yang harus menjadi pertimbangan dalam merancang RUU Perubahan UUPK sehingga dapat mendukung solusi persoalan perlindungan konsumen di Indonesia, antara lain: Penggalangan kepercayaan konsumen, sehingga melahirkan kepercayaan konsumen untuk melakukan transaksi secara digital; •	Kepercayaan konsumen akan tumbuh apabila pengamanan transaksi secara digital telah dapat diwujudkan; Perancangan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku digital yang memiliki pengaman untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan; Ketiga persoalan pokok di atas diakibatkan oleh cara berpikir Hukum Adat di Indonesia yang didasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu: Kontan Transaksi harus dilakukan secara seketika tanpa penundaan (contemporaneous), sehingga tidak dikenal pembayaran yang dilakukan dengan alat pembayaran berupa kartu kredit sebagai salah satu sistem pembayaran digital. Kartu kredit memerlukan jeda waktu antara transaksi dengan pencairan dana sebagai pembayaran transaksi tersebut; Konkrit Transaksi harus dilakukan dengan nyata, yaitu ketika peradaban telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, menurut Hukum Adat transaksi harus dilakukan secara nyata di mana pelaku usaha Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 133
menyerahkan barang atau penyedia jasa menyerahkan jasa, maka pembeli barang atau penerima jasa harus melakukan perbuatan berupa membayar harga barang dan/atau jasa tersebut berupa uang; Komunal Manusia sebagai individu secara kodrati berada dalam kehidupan dengan manusia lain secara interaktif, sehingga transaksi tidak boleh hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja, melainkan harus pula mempertimbangkan pihak lain di dalam suatu masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama (two sides of the same coin). Oleh karena itu, semboyan perlindungan konsumen di Indonesia adalah membela kepentingan konusmen dan menjaga martabat pelaku usaha; Religio magis Diyakini bahwa perilaku manusia di dunia memiliki aspek ketergantungan kepada kekuatan supra natural sebagai suatu kekuatan di luar kekuatan manusia untuk mengendalikannya. Dengan demikian, perilaku manusia dalam melakukan transaksi harus senantiasa mempertimbangkan bahwa perilaku tersebut senantiasa dalam kendali kekuatan supra natural tersebut. Selanjutnya, perlu dikemukakan beberapa aspek hukum yang penting dalam pengaturan tentang perjanjian baku digital di dalam RUU Perubahan UUPK, yang diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi sekarang dan masa mendatang di Indonesia. Beberapa aspek hukum yang penting tersebut sebagai berikut: Penawaran dan penerimaan (offer and acceptance) Di dalam UUPK dan juga di dalam KUH Perdata tidak diatur secara rinci tentang proses penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) baik di dalam suatu perjanjian, maupun apalagi di dalam suatu perjanjian baku digital. Di dalam UUPK sebagai lex specialis hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang perjanjian, yaitu Pasal 18 UUPK tentang isi, letak, bentuk, dan pengungkapan suatu klausula baku yang dilarang serta sanksi pelanggaran larangan tersebut dalam suatu perjanjian baku non digital. Demikian pula di dalam KUH Perdata sebagai lex generali tidak diatur secara rinci tentang penawaran dan penerimaan tersebut, sehingga muncul berbagai 134 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
doktrin dari para ahli hukum keperdataan tentang penawaran dan penerimaan tesrebut. Oleh karena itu, dalam RUU Perubahan UUPK harus diatur secara rinci tentang proses penawaran dan penerimaan, apalagi bagi perjanjian baku digital yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perjanjian dan perjanjian baku non digital. Proses penawaran dan penerimaan yang rinci dapat ditemukan dalam pengaturan perjanjian di dalam common law system, sebagai berikut: o Penawaran (offer) dalam suatu perjanjian baku digital harus memenuhi syarat jelas dan tidak multitafsir (clear and unequivocal), sehingga pelaku usaha barang atau penyedia jasa memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu istilah atau frasa yang digunakan dalam perjanjian baku digital. Jika penawaran diungkapkan secara tidak jelas atau menimbulkan multi tafsir, maka penawaran tersebut harus dinyatakan bukan suatu penawaran, melainkan suatu undangan untuk melakukan penawaran (invitation to treat). Dengan demikian, jika penawaran belum memenuhi syarat clear and unequivocal, maka tidak akan terjadi perjanjian baku digital; o Penerimaan (acceptance) dalam suatu perjanjian baku digital harus memenuhi syarat, yaitu telah dilakukan pengesahan identitas yang menunjukkan kapasitas atau kecakapan, keabsahan dokumen penyerta melalui pembubuhan tanda tangan digital (digital signature); Kecakapan Para Pihak dalam Perjanjian Baku Digital (Contractual capacity) Berhubung pada perjanjian baku digital terdapat ketiadaan tatap muka antar para pihak (faceless nature) antar para pihak yang membuat perjanjian, maka tindakan memastikan kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian digital merupakan hal penting. Kecakapan para pihak tersebut antara lain mengenai syarat usia dewasa atau telah menikah sebelum usia dewasa, kecakapan untuk membuat perjanjian baku digital tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 135
Pencantuman Ketentuan dan Persyaratan dalam Perjanjian Baku Digital (Incorporation of terms and conditions) Berhubung isi perjanjian baku digital berupa klausula baku digital ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa, maka pemberian kesempatan dalam kurun waktu tertentu kepada konsumen untuk mengerti dan memahami isi klausula baku digital merupakan syarat mutlak agar contemporaneous principle dapat dipenuhi. Oleh karena itu, desain laman (website) pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa wajib mengadakan suatu tahap di mana konsumen akan dapat menutup suatu perjanjian baku digital setelah terlebih dahulu menekan tombol 'klik' yang menampilkan isi perjanjian baku digital untuk dibaca oleh konsumen. Kemudian harus pula disediakan fasilitas dialoque box frequently asked questions, linked hypertext, dan printed friendly kepada konsumen bagi konsumen yang memerlukan perjanjian baku digital yang dicetak. Bahwa konsumen tidak membaca secara teliti setelah meng'klik' linked hypertext dan kemudian melanjutkan proses transaksi, maka secara hukum tanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat perjanjian baku digital tersebut telah beralih kepada konsumen. Hal ini dapat digunakan oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa sebagai pembelaan di forum penyelesaian sengketa konsumen (litigasi atau non litigasi) agar terbebas dari tanggungjawab yang dimaksud. Secara rinci untuk mendisain suatu perjanjian baku digital yang berisi klausula baku digital, perlu diperiksa daftar cek (checklists) tentang pencantuman hal di bawah ini di dalam laman (website) pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, sebagai berikut: o Pastikan klausula baku digital dalam perjanjian baku digital sungguh dimengerti dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen; o Konsumen diwajibkan membaca klausula baku digital dalam perjanjian baku digital sebelum konsumen menutup perjanjian baku digital; o Uraikan prosedur pembentukan perjanjian baku digital, antara lain tata cara menyatakan penawaran dan penerimaan (offer and acceptance); 136 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
o Cantumkan pembatasan tanggungjawab pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa (limitation of liability); o Cantumkan peringatan tentang hak cipta dan merk dagang barang obyek perjanjian baku digital; o Cantumkan informasi lengkap tentang pelaku usaha barang, penyedia jasa, serta barang dan/atau jasa obyek perjanjian dalam perjanjian baku digital; o Cantumkan informasi tentang kemungkinan barang dan/atau jasa terlarang di di domisili konsumen; o Cantumkan rincian pembayaran, antara lain jenis mata uang, biaya pengiriman, bea cukai, biaya asuransi, dan tata cara pembayaran; o Beritahukan tata cara dan waktu penyerahan barang dan atau jasa yang menjadi obyek perjanjian baku digital; o Uraikan privacy policy yang diterapkan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa tentang data personal dan data kartu kredit konsumen; o Nyatakan pilihan hukum (choice of law) yang dilakukan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, serta pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) dalam penyelesaian sengketa; o Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa wajib menyantumkan tanggal terakhir pembaharuan laman (website) yang digunakannya. 9. Kelembagaan Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan tugas dan wewenang kelembagaan di dalam UUPK mengandung beberapa kekeliruan. Selain itu, untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam pengawasan penggunaan perjanjian baku digital, perlu dilakukan pengaturan kembali kelembagaan di dalam RUU Perubahan UUPK sebagai berikut: a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) BPKN akan difungsikan sebagai badan yang bertugas memberikan pertimbangan (advisory body) kepada Pemerintah tentang kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan demikian, agar tugas dan fungsi utamanya sebagai advisory body dapat lebih diberdayakan, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 137
maka di dalam RUU Perubahan UUPK tugas BPKN yang tidak berkaitan dengan pemberian pertimbangan akan dihapuskan. Tugas tersebut antara lain mendorong berkembangnya LPKSM, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, serta menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. Dengan demikian BPKN mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan sistem perlindungan konsumen nasional kepada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian; 2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat tentang sistem perlindungan konsumen nasional; 3. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan strategi nasional perlindungan konsumen, serta sistem perlindungan konsumen nasional. Dalam kaitan dengan perjanjian baku (non digital atau digital), maka BPKN sesuai dengan tugasnya sebagaimana dikemukakan di atas dapat melakukan penelitian tentang perjanjian baku tersebut, kemudian hasilnya digunakan oleh Pemerintah untuk mengembangkan pengaturan tentang perjanjian baku. b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk mengembalikan fungsi dari BPSK sebagai badan yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa konsumen secara non litigasi, maka semua tugas yang tidak relevan dengan tugas utama tersebut sebagaimana tercantum dalam UUPK dihapuskan. Dengan demikian tugas dan wewenang BPSK sebagai berikut: 1. Melaksanakan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa; 2. Melaporkan kepada penyidik dalam hal pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa tidak melaksanakan putusan BPSK yang telah bersifat final dan mengikat; dan 138 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
3. Membatalkan perjanjian baku yang melanggar ketentuan dalam UUPK, berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa melalui mediasi, atau putusan arbitrase. c. Badan Peradilan Umum Putusan BPSK tidak harus dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan negeri, melainkan kewenangan eksekusi dari BPSK diberikan dengan cara menyantumkan irah-irah 'Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa'. Dengan demikian BPSK akan memiliki aparat sendiri untuk melakukan eksekusi putusannya. d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Masyarakat dapat membentuk lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat untuk mendukung perwujudan Perlindungan Konsumen. Tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. e. Asosiasi Konsumen Konsumen Barang dan/atau Jasa Di dalam RUU Perubahan UUPK terdapat asosiasi konsumen barang dan/atau jasa yang akan berfungsi sebagai salah satu unsur yang bertugas menelaah model perjanjian baku (non digital atau digital) yang diajukan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, bersama Pemerintah dan asosiasi pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. f. Asosiasi Pelaku Usaha Barang dan Asosiasi Penyedia Jasa Pada sisi lain seperti halnya perhimpunan /perkumpulan/kelompok konsumen barang dan/atau jasa, Asosiasi Pelaku Usaha Barang dan Asosiasi Penyedia Jasa akan berfungsi sebagai salah satu unsur yang bertugas menelaah model perjanjian baku (non digital atau digital) yang diajukan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, bersama Pemerintah dan perhimpunan /perkumpulan/kelompok konsumen barang dan/atau jasa. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 139
2. Pengawasan Perjanjian Baku Menurut J. Widijantoro92, 'salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis atau kerjasama yang bersifat komersial akan tergantung pada muatan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Namun sayangnya para pihak, khususnya pihak pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki privilege untuk terlebih dahulu menyusun draft kontrak (kontrak baku/kontrak baku), seringkali mengabaikan norma dan prosedur penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak seharusnya tidak hanya benar dari sisi sistematiknya saja, namun juga harus dikembalikan pada tujuan kontrak yaitu sebagai sarana mencapai tujuan para pihak dan mencegah risiko yang mungkin muncul dalam hubungan hukum antara para pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen)'. Untuk mewujudkan hal tersebut, di dalam RUU Perubahan UUPK didesain pengawasan terhadap penyusunan perjanjian baku oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa melalui pengaturan berikut. Pengaturan Perjanjian Baku di dalam RUU Perubahan UUPK sebagai berikut: a. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula baku yang berisi: 1. pengalihan kewajiban Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa kepada Konsumen; 2. hak Pelaku Usaha Barang untuk menolak penyerahan kembali Barang yang dibeli Konsumen; 3. hak Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan oleh Konsumen; 4. pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang dan/ atau Penyedia Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan oleh Konsumen secara angsuran; 5. pembuktian atas hilangnya kegunaan Barang atau manfaat Jasa yang dibeli oleh Konsumen; 6. hak Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk mengurangi kegunaan Barang dan manfaat Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek transaksi; 92 Supra note 82, hlm. 14. 140 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
7. menundukkan Konsumen pada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan aturan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dalam masa Konsumen menggunakan Barang atau memanfaatkan Jasa yang diperolehnya; 8. pemberian kuasa Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang untuk pembebanan hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai, atau hak fidusia atas Barang yang dibeli oleh Konsumen dengan biaya pihak ketiga; 9. pengaturan bahwa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa hanya terikat pada Klasula Baku yang tercantum dalam Perjanjian Baku; 10. pengaturan bahwa Pelaku Usaha Barang tidak bertanggungjawab atas kerugian Konsumen yang diakibatkan oleh perbuatan subyek hukum yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan/atau 11. penetapan forum penyelesaian sengketa selain forum yang berada pada domisili Konsumen. b. Pelaku usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dilarang membuat dan menggunakan Klausula Baku yang diletakkan pada posisi yang sulit dilihat. c. Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dilarang membuat dan menggunakan Klausula Baku dengan ukuran dan bentuk huruf yang tidak dapat dibaca secara jelas. d. Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib membuat dan menggunakan Klausula Baku dalam Bahasa Indonesia dengan istilah dan frasa yang mudah dimengerti. e. Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan Perjanjian Baku wajib memberikan penjelasan dan kesempatan kepada Konsumen untuk memahami isi Perjanjian Baku, sebelum Konsumen menutup Perjanjian Baku tersebut Untuk mengawasi ketentuan tentang larangan dan kewajiban pelaku Usaha Barang dan/atau penyedia Jasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka didesain pengawasan terhadap perjanjian baku sebagai berikut: a. Model Perjanjian Baku untuk setiap bidang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud dengan 'model perjanjian baku' adalah pola pengaturan klausula baku yang secara fundamental dapat menghindarkan pencantuman klausula eksonerasi. Model penjanjian baku ini bukan template perjanjian baku, namun sering disebut sebagai 'model kontrak', yaitu draft perjanjian baku yang berisi hak dan kewajiban pokok atau fundamental dalam suatu perjanjian baku dalam bidang tertentu. Setelah model perjanjian baku ini disepakati oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Pemerintah, asosiasi pelaku Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 141
usaha barang dan/atau penyedia jasa, dan asosiasi konsumen dalam bidang tertentu; b. Dalam penetapan model perjanjian baku untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan: 1. asosiasi pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dalam bidang terkait; 2. asosiasi konsumen barang dan/atau jasa dalam bidang terkait. Dalam hal ini desain pengawasan oleh 3 (tiga) pihak tersebut disebut pengawasan oleh 'tripartite' yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 15. Bagan Tripartite pengawasan perjanjian baku Pemerintah Model Perjanjian Baku Asosiasi Pelaku Usaha Barang/ Penyedia Jasa Asosiasi Konsumen Model Perjanjian Baku yang telah disepakati oleh Tripartite, kemudian ditetapkan oleh Pemerintah dan selanjutnya wajib digunakan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia sebagaimana dimaksud di atas dikenakan: jasa yang melanggar ketentuan a. Sanksi administratif berupa: denda administratif; •	penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau •	pencabutan izin. b. Sanksi Perdata Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku sebagaimana dimaksud di atas batal demi hukum; 142 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Pembatalan Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud di atas, dapat disertai sanksi perdata berupa ganti rugi, yaitu: o Pengembalian uang yang setara dengan nilai Barang dan/atau Jasa atau penggantian Barang yang sejenis atau setara nilainya disertai biaya, rugi, dan/atau bunga; dan/atau o Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan cacat permanen/ kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatalan Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud di atas diajukan oleh Konsumen kepada pengadilan atau BPSK. c. Sanksi Pidana Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa
sebagaimana diatur di atas tidak menghapuskan tuntutan pidana. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan peraturan perundang- undangan pidana umum. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud di atas, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: o perampasan barang; o pengumuman keputusan hakim. Di samping berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, terdapat ketentuan yang berasal dari KUH Perdata yang perlu direvitalisasi dan dicantumkan dalam RUU Perubahan UUPK, yaitu: Prinsip contra proferentem93 Prinsip contra proferentem digunakan dalam penafsiran suatu perjanjian baku yang telah dikenal dalam common law system kurang lebih 600 tahun yang lalu. Prinsip ini diadopsi sebagai Unidroit Principles 2010 yang di dalam Article 4.6 mengatur contra proferentem rule sebagai berikut: 'If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred'. 93 Penerbit Nuansa Aulia, 2019, hlm.109. Johannes Gunawan dalam buku Bunga Rampai Hukum Keperdataan, ed. Yanly Gandawidjaja, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 143
(Jika ketentuan dalam perjanjian dibuat oleh salah satu pihak tidak jelas, penafsiran yang sebaliknya dari maksud pembuat ketentuan dalam perjanjian tersebut didahulukan). Selanjutnya Pasal 1349 KUH Perdata mengatur bahwa: 'Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu'. Dalam hal suatu perjanjian baku memerlukan penafsiran, maka perjanjian baku tersebut harus ditafsirkan atas kerugian pihak pelaku usaha barang atau penyedia jasa yang telah meminta diperjanjikan berbagai klausula baku dalam perjanjian baku, dan untuk keuntungan pihak konsumen barang dan/atau jasa yang telah mengikatkan dirinya dengan menutup perjanjian baku tersebut. 3. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku Menurut UUPK sengketa konsumen, termasuk sengketa tentang perjanjian baku, baru terjadi apabila konsumen barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan telah kembali kepada pelaku usaha barang atau penyedia jasa untuk memperoleh ganti rugi, tetapi pelaku usaha barang atau penyedia jasa tidak memberikan respon apapun. Dalam keadaan seperti itu, UUPK menyediakan dua jalur untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu: a. Melalui pengadilan negeri, atau sering disebut melalui proses 'litigasi' ; atau b. Melalui BPSK, atau sering disebut melalui proses 'non litigasi'. Seperti telah dikemukakan di atas, dalam sistem tersebut nampak bahwa penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi diletakkan sebagai sub set dari penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi. Hal ini ditunjukkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: a. Terhadap putusan BPSK dapat diajukan keberatan melalui pengadilan negeri; b. Putusan BPSK tidak dapat dieksekusi kecuali telah dimintakan 'fiat eksekusi' terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Padahal menurut sistem Hukum Adat di Indonesia, hukum asli bangsa Indonesia, penyelesaian sengketa yang utama adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, pengaturan kedudukan kedua proses penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh menyebabkan proses penyelesaian sengketa yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. 144 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Jika BPSK akan difungsikan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa konsumen (termasuk penyelesaian sengketa perjanjian baku), maka antara pengaturan tentang proses litigasi dan non litigasi harus diredisain, yaitu kedua proses penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan putusan yang langsung dapat dieksekusi dalam masing-masing proses penyelesaian sengketa, dan pengajuan keberatan hanya dimungkinkan di dalam jalur proses penyelesaian sengketa yang sama (tidak lintas jalur). Selain itu, karena keniscayaan perkembangan semua aspek kehidupan manusia ke arah proses dalam jaringan (daring) atau online, maka sebagai solusi masa depan, proses penyelesaian sengketa konsumen (termasuk penyelesaian sengketa perjanjian baku) harus dilakukan secara daring (online). Proses penyelesaian sengketa konsumen (termasuk penyelesaian sengketa perjanjian baku) yang dilakukan secara daring (online) ini disebut sebagai online dispute resolution (ODR). Kebutuhan pada ODR ini semakin mengemuka, apabila peraturan perundang- undangan tentang pemerintah daerah di Indonesia tetap tidak memperkenankan kabupaten dan kota menyelenggarakan urusan perlindungan konsumen, melainkan urusan tersebut menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Adapun desain penyelesaian sengketa konsumen (termasuk penyelesaian sengketa perjanjian baku) di dalam RUU Perubahan UUPK yang dipandang sebagai solusi masalah sistem penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK sebagai berikut: a. Konsumen barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa harus kembali ke pelaku usaha barang dan/ atau penyedia jasa untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang dialami; b. Apabila pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen barang dan/atau jasa, maka timbul sengketa konsumen; c. Konsumen barang dan/atau jasa yang dirugikan sebagaimana dimaksud di atas dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa melalui proses penyelesaian sengketa konsumen: 1. di luar pengadilan yang diselenggarakan oleh BPSK; atau 2. melalui Pengadilan di lingkungan peradilan umum; di tempat kedudukan konsumen. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 145
d. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK bertujuan mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen; e. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peradilan umum; f. Penyelesaian sengketa konsumen harus diajukan melalui BPSK apabila nilai transaksi yang menimbulkan sengketa paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah); g. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sebagaimana dimaksud di atas, tidak menghilangkan tanggungjawab pidana pelaku usaha barang dan/ atau penyedia jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan; h. Gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dapat dilakukan oleh: 1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 3. LPKSM; 4. pemerintah dan/atau instansi terkait; i. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, LPKSM, atau pemerintah sebagaimana dimaksud di atas harus diajukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum; j. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dapat dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen, apabila: 1. barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; 2. cacat barang timbul di kemudian hari setelah masa garansi; 3. cacat barang timbul akibat penaatan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kualifikasi barang; 4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 5. jangka waktu penuntutan ganti rugi telah daluwarsa atau jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah dilampaui. k. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa lain, bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen barang dan/atau jasa apabila: 146 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
1. pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut; 2. pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan spesifikasi; l. Pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud di atas dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen, apabila pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut; m. Keanggotaan BPSK terdiri atas: 1. unsur pemerintah daerah ; 2. unsur konsumen; dan 3. unsur pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. n. Anggota BPSK dari setiap unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. o. Sepertiga dari jumlah seluruh anggota BPSK paling rendah bergelar sarjana hukum. p. Tugas dan wewenang BPSK: 1. menyelesaikan sengketa konsumen melalui: mediasi pada tahap pertama; dan • arbitrase pada tahap kedua, apabila mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa konsumen; 2. memeriksa para pihak yang terlibat dalam sengketa perlindungan konsumen; 3. memanggil pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen; 4. memanggil, menghadirkan, dan memeriksa saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen; 5. meminta penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud di atas yang tidak memenuhi panggilan BPSK; Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 147
6. meminta dan memeriksa surat, dokumen, atau alat bukti lain untuk penyelidikan dalam penyelesaian sengketa konsumen; 7. memutuskan dan menetapkan kerugian konsumen dan sanksi ganti rugi oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa; 8. melakukan eksekusi putusan BPSK kepada pelaku usaha barang an/ atau penyedia jasa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. q. BPSK wajib menerbitkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal sidang pertama majelis. r. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK sebagaimana dimaksud di atas, pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa wajib melaksanakan putusan tersebut; s. Apabila pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa tidak melaksanakan putusan BPSK, ketua BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; t. Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud di atas merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. u. Gugatan ganti rugi oleh konsumen barang yang dirugikan: 1. berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal gugatan ditujukan kepada pengecer barang; 2. berdasarkan perbuatan melanggar hukum dengan pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha barang, dalam hal gugatan ditujukan kepada grosir, agen, distributor, produsen, dan/atau importir; v. Ganti rugi bagi konsumen barang dapat berupa: 1. pengembalian uang yang setara dengan nilai jasa yang telah diberikan disertai biaya, rugi, dan/atau bunga; 2. perawatan kesehatan dan pemberian santunan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; w. Gugatan ganti rugi oleh konsumen jasa yang dirugikan: 1. berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal gugatan ditujukan kepada penyedia jasa yang jasanya terukur; 2. berdasarkan perbuatan melanggar hukum dengan pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada penyedia jasa, dalam hal gugatan ditujukan kepada penyedia jasa yang jasanya tidak terukur; 148 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
x. Klausula baku dalam perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang memuat isi, bentuk, dan/atau bahasa/ frasa dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan atau melalui BPSK; y. Pembatalan klausula baku dalam perjanjian baku oleh pengadilan atau BPSK, dapat disertai sanksi ganti rugi; z. Pembuktian ada tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi melalui pengadilan atau BPSK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. Demikian pula pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam tuntutan pidana melalui pengadilan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. ******** Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 149
Kesimpulan dan Saran 1. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dari uraian di dalam bab bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa; a. Penggunaaan perjanjian baku di dalam dunia usaha merupakan keniscayaan, bahkan akibat Revolusi Industri 4.0 menyebabkan perubahan penggunaan perjanjian baku menjadi perjanjian baku digital; b. Perjanjian baku, baik non digital maupun digital, potensial merugikan konsumen barang dan/atau jasa, karena disiapkan, dibuat, dan digunakan secara sepihak oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa. Akibatnya, pelaku usaha barang atau penyedia jasa dengan mudah mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi; c. UUPK sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan perjanjian baku ternyata mengandung berbagai kelemahan, karena penyusunannya yang dilakukan secara tergesa-gesa untuk memenuhi permintaan IMF dalam rangka memberi bantuan kepada Indonesia yang mengalami krisis moneter; d. Praktek penggunaan perjanjian baku menunjukkan bahwa potensial disalahgunakan oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa, karena pengaturan pengawasan penggunaan perjanjian baku yang multi tafsir, sistem pengawasan yang tidak terstruktur, dan dilakukan oleh beberapa badan atau lembaga yang sesungguhnya tidak berwenang melakkan pengawasan penggunaan perjanjian baku; e. Konsumen barang dan/atau jasa pengguna perjanjian baku, non digital apalagi digital, belum memahami tentang akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang terdiri atas sejumlah klausula baku yang memuat klausula eksonerasi; Terhadap masalah yang disebutkan di atas, buku ini menawarkan solusi terhadap masalah di atas melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang pembaharuan pengaturan perjanjian baku, pengawasan penggunaan perjanjian baku, dan pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian baku; f. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | IV 151
2. Rekomendasi Secara garis besar, rekomendasi terhadap perubahan UUPK dan pihak terkait sebagai berikut: 1. Regulasi Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap UUPK dengan mempertegas kriteria perjanjian baku yang berisi klausula baku yang memuat klausula eksonorasi. Hal ini diharapkan dapat mencegah pelaku usaha barang dan/ atau penyedia jasa untuk menyiapkan, membuat, menggunakan perjanjian baku yang berpotensi merugikan konsumen; Perjanjian baku yang berisi klausula baku harus disiapkan, dibuat, dan digunakan oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa dengan memperhatikan kepentingan konsumen, karena konsumen barang dan/ atau jasa tidak memiliki pilihan selain menyetujui isi, bentuk, dan ketentuan perjanjian baku yang disiapkan, dibuat, dan digunakan secara sepihak oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. Selain UUPK, terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku yang memerlukan perubahan agar sinkron dengan RUU Perubahan UUPK, antara lain UU OJK, PBI tentang Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran, POJK tentang Perlindungan Konsumen di bidang Jasa Keuangan. 2. Pemerintah Dalam upaya melindungi hak konsumen dalam penggunaan perjanjian baku, diperlukan sosialisasi yang intensif dan masif tentang klausula baku yang dilarang dilengkapi contoh dan metode menganalisis suatu klausula baku yang berisi klausula eksonerasi yang dilarang. 3. Pelaku Usaha Sosialisasi mengenai penyiapan, pembuatan, dan penggunaan perjanjian baku dan ketentuan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa agar tercipta iklim usaha yang sehat dan praktik usaha yang mampu menjaga martabat produsen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 152 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Pembinaan terhadap pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, selain untuk melindungi kepentingan konsumen, namun sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa untuk meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Dalam upaya untuk mengawasi penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa, otoritas yang bertanggung jawab adalah Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa, Kementerian Perdagangan di tingkat pusat, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen, Seksi Pengawasan di tingkat kabupaten/kota. 4. Konsumen Langkah pertama yang diperlukan seseorang untuk melindungi diri dari klausula baku yang berupa klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku adalah mengetahui haknya sebagai konsumen. Dengan memahami haknya, konsumen dapat menilai apakah pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa melanggar hak konsumen. Konsumen yang merasa haknya dilanggar wajib menyampaikan keluhan kepada pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. Salah satu ciri konsumen cerdas adalah teliti sebelum membeli. Untuk itu, kepada konsumen harus disosialisasikan tentang metode menentukan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi pada perjanjian baku. Sosialisasi tersebut bertujuan menguatkan kebiasaan konsumen barang dan/ atau jasa dalam memeriksa formulir perjanjian baku dan informasi tertulis lain dalam perjanjian baku. Selain itu, konsumen harus diberdayakan agar mau dan mampu menuntut haknya, baik secara litigasi maupun secara non litigasi. ******** Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 153
Daftar Pustaka 1. Buku Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Yunani Klasik: Relevansi Untuk Abad XXI, Yogyakarta: Jalasutra, 2013. Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Bandung: Yrama Widya, 2016, 2020. David M. L. Tobing, Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. John Rawls, A Theory of Justice (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0674017726, 1971, 1991, hlm. 10-15, 96-98, 301-302. Untuk uraian teoretis lihat John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (2nd ed.), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 9780674005112, 2001`. Marcel Mauss, The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies, London & New York: Routledge, 1950 Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie, Munchen: Verlag Beck Zippelius, 1982. R.Tresna, Komentar HIR, PT. Pradnya Paramita, 1976. Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015. 2. Jurnal Bronislaw Malinowski (1920). "Kula: the Circulating Exchange of Valuables in the Archipelagoes of Eastern New Guinea". Man. 20: 97-105. Source: Man, Vol. 20, 1920, , Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Stable URL: diunduh tanggal 19 Maret 2016 pukul 15:27 UTC, hlm. 97-105, record/1449522#.XvbfnJozbIU, diunduh tanggal 10 2020-09-10)Malinowski (1920): David M. L. Tobing, Praktik Penggunaaan Perjanjian Baku, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020, Oktober 2020 154 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd., This page was last edited on 12 January 2020, at 09:42 (UTC) Gregory Klass, Introduction to Philosophical Foundations of Contract Law, Georgetown University Law Center, March 2014, georgetown.edu/facpub/1326; Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, Majalah Padjadjaran, No. 3-4, 1987. Johannes Gunawan, Laporan Hasil Kajian Pengawasan Klausula Baku Di Negeri Belanda, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, September 2011. Johannes Gunawan, Revitalisasi Prinsip Contra Proferentem Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Hukum Keperdataan, Yanly Gandawidjaja (ed), Penerbit Nuansa Aulia, 2019 J. Widijantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020 Megawati Simanjuntak, Penerapan Dan Masalah Klausula Baku Di Indonesia, GIZ - Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020 Michael Ivanovitch Restovtzeff (1998), Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Band 2, Primus Verlag, 1998. Rafael Domingo, Justinian and the Corpus Iuris: An Overview, Electronic Journal, January 2017. Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Mengubah Dunia: Uang, Sejak Kapan Digunakan? W. David Slawson, Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power, Harvard Law Review, Number 3, Volume 84, January 1971. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 155
3. Peraturan Perundang-undangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima , 1992. ******** 156 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Biografi Penulis Utama dan Kontributor Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Prof. Johannes Gunawan aktif mengajar sebagai Guru Besar bidang Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen di FH Unpar, Bandung. Khususnya di bidang perlindungan konsumen, Prof. Gunawan pernah menjabat sebagai Konsultan Hukum untuk Kementerian Perdagangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta Ketua dan Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Beliau juga terlibat sebagai anggota Tim Perubahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2016, Prof Gunawan memperoleh penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai tokoh inspiratif Pendukung Pengaturan Perlindungan Jasa Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prof. Gunawan mendapatkan gelar Sarjananya di FH Unpar (1977); Magister di Vrije Universiteit Brussel, Belgium (1988); dan gelar Doktor-nya di FH Unpar bekerjasama dengan Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda (2003). Prof. Dr. Bernadette Waluyo, SH., MH., CN Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Prof. Bernadette Waluyo adalah Guru Besar aktif dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perlindungan Konsumen di FH Unpar, Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selama 2 periode, serta Ahli Hukum berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Di antaranya, Prof. Waluyo terlibat sebagai anggota tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Modul Pelatihan untuk Anggota BPSK se-Indonesia; serta Buku Pedoman tentang Klausula Baku di bidang perbankan, asuransi, perparkiran dan pengangkutan. Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 157
Prof. Waluyo memperoleh gelar Sarjana (1982), Magister (1997) dan Doktoralnya (2003) di FH Unpar, serta menyelesaikan Pendidikan spesialis kenotariatannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1988). Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH Of-Counsel, NKN Legal dan Anggota PERADI Berkantor di Jakarta, Prof. Budiono Kusumohamidjojo menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Sosial-Budaya LEMHANNAS RI dalam beberapa tahun terakhir. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1976), dan lulus magna cum laude untuk gelar Doktor der Philosophie (Dr.phil.) dari Staatsuniversität Würzburg, Jerman (1982). Prof. Budiono Kusumohamidjojo juga mendapatkan sertifikasi sebagai penerjemah tersumpah untuk Bahasa Inggris, Jerman dan Belanda dari Universitas Indonesia (1995). Selain sebagai Of-Counsel NKN Legal untuk bidang korporat dan komersial, Prof. Budiono Kusumohamidjojo juga adalah Guru Besar untuk Filsafat Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Beliau mengajar Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum dan Perbandingan Hukum Kontrak pada Program Magister Ilmu Hukum. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn Ketua, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) Sejak mendirikan kantor hukum Adams & Co. Counsellors at Law pada tahun 1999 hingga saat ini, Dr. Tobing aktif memberikan konsultasi pro-bono pada kasus-kasus ternama perlindungan konsumen. Prestasinya ini pun mendapatkan pengakuan dari dalam dan luar negeri dengan terpilihnya Dr. Tobing sebagai Tokoh Perlindungan Konsumen dari Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Kementerian Perdagangan Indonesia pada tahun 2018; The Most Inspiring Lawyer in Pro Bono Non-Litigation oleh Hukumonline pada tahun 2018 dan 2019; serta Indonesia's Top 100 Lawyers oleh Asia Business Law Journal pada tahun 2019 dan 2020. Dr. Tobing menyelesaikan seluruh studinya di Universitas Indonesia. Disertasi doktoralnya, "Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen", juga diterbitkan sebagai buku pada tahun 2019. Saat ini, beliau pun menjabat sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). 158 | Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi
Dr. Megawati Simanjuntak, SP, MSi Komisioner, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Sejak tahun 2005, Dr. Megawati Simanjuntak menjadi pengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dr. Simanjuntak telah menerbitkan sebanyak 19 buku teks/buku referensi terkait topik konsumen, melakukan penelaahan sejawat pada 13 jurnal nasional dan internasional, serta menjadi anggota pada 8 organisasi profesi di level nasional dan internasional. Ia pernah mendapat paten dari Business Innovation Center (BIC), Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Ristek). Pada bidang konsumen dan manajemen sumberdaya keluarga, ia telah melaksanakan 46 kegiatan penelitian. Salah satunya merupakan penelitian mengenai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2013- 2019 bersama Dikti dan Kementerian Perdagangan. Saat ini, Dr. Simanjuntak juga merupakan anggota Komisi I Penelitian dan Pengembangan BPKN. Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. Dosen Tetap, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH-UAJY) Berdomisili di Yogyakarta, Dr. Johanes Widijantoro telah lama menekuni bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum HAM, melalui berbagai aktivitas ilmiah dan forum pertemuan tingkat nasional/internasional. Dr. Widijantoro pernah menjabat sebagai Dekan di FH UAJY (2003-2006); Anggota Lembaga Ombudsman Swasta DIY (2005-2008); dan Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta/LKY (2009-2013). Pendidikan S-1 diperoleh di FH-UAJY, S-2 di Universitas Indonesia, dan S-3 di Universitas Gadjah Mada. Selain aktif sebagai dosen, Dr. Widijantoro saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dan anggota International Association of Consumer Law (IACL). Isu disabilitas, sebagai salah satu isu HAM, juga menarik perhatiannya, khususnya dalam mengadvokasi hak-hak difabel. ini penelitian mengenai penguatan kapasitas hukum Saat difabel sedang dilakukannya bersama dengan SIGAB (organisasi penyandang disabilitas). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi | 159
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registered offices Bonn and Eschborn Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 53113 Bonn, Germany T +49 228 44 60-0 F +49 228 44 60-17 66 E info@giz.de I Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 Eschborn, Germany T +49 61 96 79-0 F +49 61 96 79-11 15