BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Implementasi Kebijakan Publik Sebuah kebijakan publik tidak akan ditetapkan bila tidak ada permasalahan yang muncul dengan skala sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Pembuatan kebijakan publik adalah kompleksitas yang mengharuskan proses secara runtut serta pilihan keputusan yang selalu dikaji, dan harus segera diperbaiki ketika tidak relevan untuk diterapkan4. Pada penelitian ini perihal yang akan dibahas ialah implementasi kebijakan publik. Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan agar nilai-nilai yang diidealkan tercapai. Implementasi menjadi penghubung antara konsep ide yang diidealkan dengan realitas di lapangan5. Melalui implernentasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direcanakan. Namun kemungkinan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Jenis pelaksanaan implementasi kebijakan menurut penulis tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legisiatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang 4 Budi Winarno. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Buku Seru. Halaman 36. 5 Muh. Aufal Marom. 2017. Studi Kebijakan Inklusif (Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.21 Tahun 2013 Tentang Pnyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul). Skripsi : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 12
berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, jika dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah melaksanakan distribusi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berpedoman pada kebijakan sebagai perencanaan sosial. 2.2. Dari Perumusan Ke Implementasi Kebijakan Publik Menurut seorang ahli ilmu politik Marilee S. Grindle berpendapat bahwa hal ihwal yang memengaruhi implementasi kebijakan publik dibuat adalah definisi kebijakan tersebut atau maksud dan tujuan dari perumusan untuk masyarakat. Baik aktor politik dan administratif terlibat dalam tugas penetapan tujuan tersebut. Dalam negara-negara di dunia ketiga, pedoman yang diberikan oleh aktor politik mungkin sangat penting karena ada sedikit kesepakatan di antara anggota komunitas politik tentang kepercayaan dasar, nilai-nilai, dan tujuan masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada petunjuk dari aktor-aktor politik seperti itu, kondisi normal dapat menjadi konflik dan kebingungan yang cukup besar atas tujuan yang ditempuh dalam kegiatan publik. Para aktor politik memberikan arahan-arahan secara resmi dalam pernyataan publik mereka atau dalam percakapan pribadi secara formal untuk tindakan pemerintah yang harus diambil. Mereka mungkin memberi isyarat, misalnya, tentang tingkat perubahan sosial atau ekonomi yang mereka anggap 13
pantas untuk didorong oleh rezim politik. Informasi ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menilai sejauh mana program mereka harus berusaha untuk mempengaruhi distribusi kekuatan ekonomi dan politik di masyarakat. Para pemimpin politik juga memberikan pedoman umum tentang prioritas di antara kebijakan dan penekanan kebijakan, serta melakukan dan menunjukkan kepada para perencana kerangka kerja ideologis yang paling dapat diterima secara politis untuk program-program yang mereka kembangkan. Aktor politik atau yang sering disebut Grindle sebagai pemimpin politik harus bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan publik yang harus diutamakan dan diberikan perhatian khusus, karena adanya sumber daya yang langka dan semua kebijakan yang diinginkan tidak dapat diupayakan secara optimal di dunia ketiga. Para pemimpin juga memiliki input yang signifikan untuk memutuskan sejauh mana materi dan sumber daya manusia untuk ditugaskan pada pencapaian program tertentu. Tindakan-tindakan ini, di samping pernyataan dukungan publik, memberikan tingkat legitimasi terhadap tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan kebijakan. Patut diakui bahwa kegagalan para pemimpin politik untuk menyetujui tujuan kebijakan atau salah persepsi tentang niat masing-masing, juga memiliki dampak besar pada bagaimana tujuan tersebut didefinisikan. Hasil paling umum dari kurangnya kesepakatan di antara para actor yang terlibat adalah tujuan yang tidak jelas dan umumnya mengarah pada kegagalan implementasi. Ada juga keputusan administratif yang dibuat pada tahap definisi yang mungkin memiliki dampak besar pada kelayakan implementasi di masa depan. Formulasi untuk 14
implementasi kebijakan, contohnya adalah tingkat kekhususan dan kebaikan yang terkandung dalam tujuan kebijakan tersebut. Misalnya, ukuran keberhasilan penerima program pemerintah didefinisikan secara kategoris mungkin sangat penting dalam memastikan bahwa mereka mendapat manfaat dari kebijakan tersebut6. 2.3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik Model Grindle Pada penelitian ini digunakan pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal sebagai Implementation as A Political and Administrative Procces7 sebagai sebuah teori. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni sebagai berikut : Gambar 2.1 Variabel Implementasi Kebijakan Publik Model Grindle outcomes keberhasilan implementasi kebijakan publik implementability 6 Merilee S. Grindle. 2017. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press. Hal, 35.36. 7 Grindle, Ibid. Hal, 20-30. 15
Sebuah keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni : a. Melalui Proses mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. b. Melalui pencapaian tujuan kebijakan. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi Kemudian, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu yang terdiri dari a. Isi Kebijakan (Content of Policy) yang terdiri dari beberapa hal diantaranya sebagai berikut : a) Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini merupakan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya yang pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. b) Type of benefits merupakan upaya-upaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 16
c) Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) adalah bahwa ukuran perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat. d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan) dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. e) Programme implementer (pelaksana program) bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. f) Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) yakni sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. b. Lingkungan implementasi (Context of Implementation) yang mencakup beberapa hal seperti berikut ini : a) Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan- kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) merupakan dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal 17
ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. b) Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) yakni lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. c) Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dari para pelaksana, maka ukuran kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dengan demikian untuk mengetahui implementasi kebijakan publik adalah melalui indikator-indikator yang telah dijelaskan tersebut diatas. Setelah sebuah kebijakan telah berlaku dalam masyarakat, kemudian dilaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka dapat diketahui para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, selain itu juga dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan masyarakat, sehingga terjadinya tingkat perubahan tersebut serta dampak-dampak yang berpengaruh bagi tatanan kehidupan. 18
2.4. Disabilitas dan Hak Asasi Manusia Penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Perlakuan perundungan secara verbal maupun non-verbal kerap dialami mereka karena kondisi fisik atau mental yang dianggap tidak normal. Sikap diskriminatif tersebut akibat dari kurang pemahaman mengenai kaum disabilitas. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Peran serta negara terutama pemerintah, dengan dukungan peran serta masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap aspek yang terkandung dalam HAM termasuk di dalamnya hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya8. Membicarakan disabilitas memang terdengar menyenangkan dibeberapa kalangan. Dari pemaknaannya saja istilah disabilitas sudah terdapat kompleksitas permasalahan. Kata penyandang disabilitas merupakan sebutan yang akrab bagi seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan pada draft undang-undang yang berbunyi, "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 8 Kementrian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia. 2015. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal, 1. 19
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.9" Lalu, kata penyandang disabilitas sebenarnya merupakan hal yang baru, karena dahulu sebelum kata disabilitas muncul, mereka dipanggil dengan sebutan penyandang cacat. Penyandang cacat bermakna berarti orang yang memiliki keterbatasan fisik yang tidak mampu melakukan apapun. Kata cacat lebih merujuk kepada kekurangan fisik yang memiliki stigma tidak mampu, tidak normal dan negatif. Cacat biasanya digunakan oleh istilah medis yang merujuk pada kerusakan fisik. Sehingga, ditawarkanlah kata disabilitas untuk mengubah paradigma seseorang tentang mereka. Konsep disabilitas mulai diperkenalkan untuk memperkuat penanaman pandangan kepada masyarakat. Konsep tersebut merupakan proses pemaknaan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dianggap sama oleh semua kalangan. Disabilitas berhak memiliki penanganan dan pelayanan dari berbagai pihak sama seperti non disabilitas pada umumnya. Sehingga, kata cacat harus diganti oleh konsep makna disabilitas. Hal ini termasuk upaya agar disabilitas mampu melakukan aktivitas seperti manusia yang dianggap normal lainnya. Akibat dari anggapan bahwa manusia dengan disabilitas tidak mampu melakukan apapun ialah sangat luas terhadap kinerja produktivitas mereka. Tidak banyak dari mereka yang mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Sungguh beban yang berat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 20
Secara normatif kesetaraan penyandang disabilitas diatur dalam Undang- Undang nomor 8 tahun 2016. Para penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan akses diberbagai aspek kehidupan dengan mendapatkan sarana dan prasarana khusus tanpa diskriminasi.10 Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.11 Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya sebagai berikut : a. Penyandang disabilitas fisik, adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. b. Penyandang disabilitas interlektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Kemudian, dibagi menjadi : a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. 10 Menurut yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 2016 pengertian diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 11 Lihat UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2! 21
22 b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperakti d. Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara12. Selain empat kategori tersebut, terdapat kategori penyandang disabilitas ganda yakni penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama. Tujuan negara Indonesia ialah salah satunya mewujudkan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyatnya. Kesejahteraan sosial akan tercapai apabila negara memberikan kesempatan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Kerap kali alasan sulitnya suatu masyarakat mencapai kesejahteraan sosial karena kesenjangan ekonomi yang begitu terlihat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ironisnya di Indonesia, kesenjangan tersebut dianggap suatu peristiwa yang biasa. Padahal seharusnya, negara mampu mengatur kesenjangan tersebut. Indonesia mengakui bahwa negaranya berdasarkan atas hukum yang berkeadilan. Menurut seorang ahli dalam buku "Jurisprudence" yang ditulis oleh R. W. M. Dias berpandangan bahwa secara umum keadilan itu, didasarkan pada pengertian equality (persamaan). Di bidang perlakuan terhadap hukum harus diberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam kebijakan publik tidak dibenarkan 12 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas!
adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau keyakinan agama13. Begitupula dengan peraturan yang diakui di Indonesia terhadap hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam UU No. 19 Tahun 2011. Peraturan tersebut dibuat atas dasar perjanjian Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau bisa dikenal sebagai CPRD yang mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak Asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan14. Dengan demikian adanya CPRD dan UU No.19 Tahun 2011 merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat di Indonesia agar tidak ada lagi diskriminasi atas hak-hak yang seharusnya dimiliki mereka. Oleh sebab itu, perlu banyak peran yang saling memengaruhi untuk tata pelaksanan sebuah kebijakan yang telah dibuat, karena sebuah kebijakan publik yang telah ditentukan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan setiap elemen masyarakat dan pemerintah. 13 Taufiqurrahman Syahuri. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta : Kencana. Halaman 97. 14 Bambang Sutiyoso. 2002. Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: UII Press. Halaman 23. 23
24 2.5. Kerangka Berpikir Penulis menyusun konsep berpikir melalui kerangka berikut untuk menggabarkan secara detail apa yang akan penulis teliti nanti. Berikut gambaran konsep berpikir penulis : Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Kebijakan pemerintah pusat melalui kementrian sosial tentang pemindahandan penutupan SLBN A Wyata Guna Bandung Terjadi penolakan dari kelompok kerja implementasi UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Content of Policy Implementasi kebijakan publik melalui riset Context of Implementation Isu bermula dari kebijakan pemerintah pusat melalui kementrian sosial untuk melakukan penutupan dan pemindahan SLBN A Wyata Guna Bandung. Kemensos RI berdalih langkah ini diambil karena tempat tersebut akan dibangun sarana pengembangan untuk disabilitas. Akan tetapi, beberapa pihak tidak setuju dengan keputusan tersebut. Pihak yang tidak setuju antara lain yang tergabung dalam Pokja Implementasi UU No. 8 Tahun 2016. Hal ini perlu diamati dengan ilmiah, karena banyak asumsi yang terbangun bahwa pemerintah gagal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
25 Sehingga, perlu diketahui keputusan seperti apa yang dibuat oleh pemerintah yang tidak akan merugikan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bersekolah disana beserta Pokja menuntut kemensos untuk mencabut kenijakan tersebut yang dinilai negatif, serta memohon kepada presiden untuk mendapat perlindungan terhadap apa yang seharusnya mereka miliki dari jaminan undang-undang yang telah dibuat. 2.6. Penelitian Terdahulu Penelitian ini ditentukan tentunya tidak berdasarkan asumsi yang penulis bangun sendiri. Penelitian ini disusun berdasarkan petunjuk dari penelitian- penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang pengamatan penulis selanjutnya nanti. Adapun penelitian-penelitian tersebut ialah : Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu No. 1. Nama Penulis dan Judul Karya Ilmiah Jefri Tamba : A Juridical Study Toward Indonesian Disabilities Right For Public Services Accessibility According To Law No. 8 Year 2016 Persamaan Pada penelitian tersebut Jefri Tamba menjelaskan bahwa penelitian yang dia tulis bertujuan untuk menjelaskan hak- hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hal yang paling disoroti dalam penelitian Perbedaan Perbedaan penelitian yang dikemukakan oleh Tamba ialah pada pendekatan penelitian, pada penelitian tersebut Tamba menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis secara hukum. Sedangkan penelitian penulis menggunakan
2. Nur Paikah : Implementasi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone tersebut adalah aksebalitas layanan publik terhadap disabilitas sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Menurutnya semua layanan publik di Indonesia harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat. Penelitian Nur Paikah menjelaskan mengenai pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 di daerah Bone. Penelitian ini fokus pada perlindungan dan hak yang lebih bersifat general dibandingkan dengan apa yang akan penulis bahas dalam bidang pendidikan. pendekatan studi kasus, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Nur Paikah menulis karya ilmiahnya dengan menggunakan pendekatan hukum, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus pada kajian kebijakan publik ini. 26