312 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 RESEARCH ARTICLE Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat Sekar Ar-Ruum Samaragrahira UNS MUN Club, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia skr.arruum@student.uns.ac.id ABSTRAK Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat diposisikan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hal ini berkaitan pula dengan konsep demokrasi dan tingkat partisipasi politik masyarakat di dalamnya karena dalam negara demokrasi, rakyatlah sebagai instrument utama dengan melalui partisipasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh negara dan pemerintahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik dalam konsep kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis deskriptif. Hasilnya dapat diketahui bahwa partisipasi politik memiliki berbagai macam bentuk, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Semakin tingginya tingkat partisiapsi politik dalam suatu negara dapat menjadi indikator bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki kesadaran penuh atas haknya, begitu pun dengan sebaliknya. Kesimpulannya, partisipasi politik memegang peranan penting dalam konsep kedaulatan rakyat karena dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan dengan kekuasaan tersebut rakyat dapat menggunakannya untuk berpartisipasi secara aktif demi tercapainya tujuan negara dan pemerintah. Kata Kunci: kedaulatan rakyat, partisipasi politik, demokrasi, rakyat, pemerintah. PENDAHULUAN Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi berkedaulatan rakyat yang dibuktikan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, melalui Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga, kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat merupakan sebuah paham di mana kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara dan pemerintahannya itu. © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 313 Munculnya teori kedaulatan rakyat ini bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama di masa lalu guna mengarahkan jalannya pemerintahan yang ada. Teori ini secara khusus dipelopori oleh John Locke, Montesquieu, dan J.J Rousseau serta menjadi dasar bagi berdirinya negara-negara demokrasi di dunia saat ini. Perlunya rakyat yang berdaulat pada sebuah negara ialah agar penguasa dari negara tersebut tidak dapat memiliki kecenderungan untuk bersikap otoriter terhadap warganya. Dalam hal ini, rakyat berfungsi untuk mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak semena- mena. Montesquieu mengembangkan Konsep Trias Politika yang sebelumnya dicetuskan oleh John Locke. Konsep ini sejatinya digunakan untuk memisahkan kekuasaan negara dan dibagi menjadi beberapa bagian. Dengan pemisahan tersebut, kekuasaan pun menjadi tidak mutlak dan memungkinkan untuk saling bekerja sama atau saling melakukan koreksi. Konsep Trias Politika ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga bentuk, yakni: Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang- undang; Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Peradilan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemimpin negara dan sebagai mekanisme Checks and Balances. Tujuan dari diadakannya dari mekanisme checks and balances adalah untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan sehingga dengan adanya pembatasan kekuasaan antara ketiga organ tersebut (kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif) maka tidak ada satu organ yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan yang lain. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut konsep Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, akan tetapi penerapannya dapat dikatakan tidak absolut karena Indonesia menambahkan kekuasaan eksaminatif di dalamnya. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut konsep Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, akan tetapi penerapannya dapat dikatakan tidak absolut karena Indonesia menambahkan kekuasaan eksaminatif di dalamnya. Sedangkan pada kekuasaan lembaga legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Ketiganya memiliki tugas dan wewenang masing-masing di bidangnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang memiliki orientasi demi kepentingan rakyat, serta mengawasi jalannya lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai tugas untuk merancang dan menetapkan undang- undang demi kepentingan rakyat. Selain itu, DPR juga mempunyai fungsi-fungsi lain, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat yang bersifat independent. Sementara itu, lembaga yudikatif di Indonesia dipegang oleh MA, MK, dan KY. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tertinggi atas kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan tata usaha negara, dan Peradilan militer. MA memiliki wewenang khusus yakni Menguji Peraturan perundang-undangan di bawah (MK) memiliki terhadap Undang-undang. Mahkamah Konstitusi undang-undang © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
314 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 wewenang khusus yakni Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan, Komisi Yudisian (KY) memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Untuk menjadi sebuah negara berkedaulatan rakyat, tentunya dibutuhkan partisipasi politik dari masyarakat agar dapat terwujud sebagaimana mestinya. Pentingnya partisipasi politik dari masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini berhak secara aktif untuk memberikan suara mereka untuk ikut memengaruhi kebijakan public demi keberlangsungan negara ini. Partisipasi politik juga erat kaitannya dengan kesadaran politik karena semakin sadar bahwa sebuah orang diperintah maka orang tersebut kemudian juga menuntut agar diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka mengetahui secara langsung bagaimana pentingnya partisipasi politik dalan konsep kedaulatan rakyat. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pemeriksaan penerapan aturan atau norma dalam hukum positif sehingga penelitian ini berhubungan erat dengan kepustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Materi hukum sekunder dapat meliputi tesis, tesis dan disertasi hukum, jurnal hukum, buku dan makalah yang berkaitan dengan partisipasi politik, dan internet. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, prosedur berikut yang diambil, yakni studi literatur. HASIL DAN DISKUSI 3.1 Pengertian Partisipasi Politik Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" partisipasi politik diartikan sebagai sebuah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partau atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.1 Berkembangnya definisi partisipasi politik seperti yang telah dikemukakan di atas disebabkan karna pada awalanya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi seiring dengan berkembangnya demokrasi 1 Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Jakarta Utama), hlm. 367. © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 315 banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (post industrial) dan dinamakan gerakan sosial baru (new social movement) akibat dari adanya kekecewaan terhadap kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (single issue) saja dengan harapanakan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action. Menurut Herbert McClosky, seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal utama yang dapat kita simpulkan adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan- keputusan pemerintah, sekalipun focus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha- usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.2 Dalam hubungan dengan negara-negara baru, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit Tindakan illegal dan kekerasan. Menurutnya, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi- pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Di negara-negara yang berpaham demokrasi, konsep partisipasi politik berasal dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu politik, misalnya melalui pemberian suara dalam pemilu atau hal lain, akan terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka nantinya akan tersalurkan atau sekurang- kurangnya suara mereka diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy). Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, seseorang kemudian akan menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. 2 Herbert McClosky, "Political Participation", Internasional Enclycopedia of the Social Sciences, ed. Ke- 2 (New York: The Macmillan Company, 1972), XII, hlm. 252. © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
316 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 3.2 Partisipasi Politik dan Korelasinya dalam Konsep Kedaulatan Rakyat Pentingnya partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi dapat dikatakan menjadi sebuah indikator penting dalam implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi negara yang absan oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka salah satunya melalui pesta demokrasi (Pemilu). Adanya sebuah indikasi dimana semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam politik maka mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraaan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi rakyat rendah maka pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau memiliki minat yang rendah terhadap kegiatan kenegaraan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam konsep kedalautan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Rakyat memiliki peran penting untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh negara dan pemerintahannya itu. Rakyat pulalah yang menentukan corak dan cara pemerintahan seperti apa yang diinginkan oleh suatu negara. Sehingga sudah sepantasnya apabila dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat merupakan sebuah instrument penting dalam suatu negara. Konsep kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi dalam suatu negara karena dengan adanya sistem demokrasi memungkinkan rakyat untuk diberi kebebasan dalam berpendapat dan menyampaikan aspirasinya serta berpartisipasi politik secara aktif dalam suatu negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Rakyat juga memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan memilih ataupun untuk dipilih. Selanjutnya, partisipasi politik dalam negara berkembang pada umumnya masih bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri dan masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyatnya bersifat apatis, pemerintah akan diahdapkan pada sebuah masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi itu mengalami jalan buntu maka akan menimbulkan dua hal, yakni "anomi" atau justru "revolusi". Masalah lain yang dapat muncul pada sebuah negara yang proses pembangunannya dapat dikatakan agak lancar ialah adanya perluasan urbanisasi serta jaringan pendidikan dan meningkatnya komunikasi massa yang dapat menggerakkan banyak kelompok yang tadinya bersikap apatis lalu melalui kegiatan bermacam-macam organisasi, seperti serikat buruh, organisasi petani, organisasi perempuan, organisasi pemuda, partai politik, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini tergugah kesadaran sosial dan politiknya sehingga akan terjadi tuntutan terhadap pemerintah yang sangat mencolok. Kesenjangan antara tujuan sosial dan cara-cara dalam mencapai tujuan itu dapat menimbulkan perilaku ekstrim, seperti terror dan pembunuhan. Hal ini tentunya sangat berbahaya di negara yang sedang dilanda kemiskinan dan pengangguran serta dimana komitmen kepada pemerintah kurang mantap. Oleh karena itu, Samuel T. Huntington berpendapat bahwa pembangunan yang cepat dan ikut sertanya banyak kelompok baru dalam politik dalam waktu yang singkat dapat menganggu stabilitas.3 3 Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 4. © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 3, 2023 317 Cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik ialan melalui gerakan sosial (social movements). T. Tarrow dalam bukunya yang berjudul Power in Movement (1994) berpendapat bahwa social movements adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elit, lawan-lawannya, dan pejabat- pejabat. Cara kerja kelompok gerakan sosial ini sebisa mungkin tidak melalui tekanan atau paksaan, tetapi melalui lobbying serta networking yang intensif dan persuasive. Beragam kelompok dengan beragam kepentingan juga biasanya bekerja sama. Masing-masing kelompok bekerja sama dengan kelompok lain yang kira-kira sama orientasinya. KESIMPULAN Berdasarkan dengan hasil yang telah didapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik erat pula kaitannya dengan konsep kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat berkaitan pula dengan konsep demokrasi karena melalui negara demokrasi, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dan berpartipasi secara politik. Pentingnya partisipasi rakyat dalam konsep kedaulatan rakyat disebabkan karena rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara sehingga diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam sebuah negara. Partisipasi politik tersebut dapat berupa ikut memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partau atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan lain sebagainya. DAFTAR PUSTAKA Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968) Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Jakarta Utama) Herbert McClosky, "Political Participation", Internasional Enclycopedia of the Social Sciences, ed. Ke-2 (New York: The Macmillan Company, 1972), XII Asshiddiqie, Jimly., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2015). © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia