PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT Oleh: Diena Amalia Abstract Modern society is increasingly complex needs of not only basic or primary needs that must be met, but secondary and even tertiary needs was sometimes also have to be met as well as staples or primary. Needs filled with demands of society to do something to fulfill one of them with work, either working individually or collectively, behind the work performed certainly pose a risk and should be avoided risk or to transfer risk to another party. One way of taking a risk which can be transferred to the insurance company. Keywords: needs, risks, insurance. A. Latar Belakang Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang terjadi, misalnya tidak diinginkan bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Untuk mengatasi dalam kenyataannya terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia. risiko Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain yaitu dengan mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi mendapatkan perlindungan asuransi. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan dan tertimpa suatu kerugian. untuk aman Namun perusahaan asuransi juga dari tidak kemungkinan pailit. Pengertian pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada dapat menghindar terjadinya tempo, saat utang boleh pernyataan diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyaataan pailit oleh pengadilan.1 Perusahaan tersebut pailit jatuh tidak perasuransian menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang adalah Perasuransian Usaha perusahaan kerugian, asuransi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan pialang perusahaan reasuransi, pialang perusahaan asuransi, reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai dan asuransi kerugian perusahaan konsultan akturia. Pemegang polis merupakan Orang atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa jiwa dengan tertanggung seperti yang tercantum dalam data polis. Tujuan penanggung atas dari pelaksanaan hokum kepailitan dilihat dari Diena Amalia adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. 1 Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm. 45. 60
kepailitan memiliki antara lain:2 tujuan utama a. Untuk menjamin pembagian terhadap harta yang kekayaan debitor di antara para kreditornya; sama b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya; c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. A. Pembahasan 1. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit dibahas mengenai akibat yang timbul apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka perlu diketahui mengenai syarat-syarat permohonan sebelum pernyataan pailit yakni kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta debiturnya memiliki setidak-tidaknya 2 (dua) kreditor.3 Secara umum ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Sebelum Permohonan pernyataan pailit dapat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan permohonan untuk mengajukan diajukan 2 Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38. 3 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 88. pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, atau perusahaan reasuransi sepenuhnya pada Menteri Keuangan.4 ada Adanya perlakuan berbeda dari debitur ini mengelola dana masyarakat umum hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat tidak setiap orang bisa sehingga lembaga mempailitkan tersebut.5 Akibat adanya pernyataan pailit tersebut dibagi menjadi dua yakni akibat pailit secara umum dan khusus.6 lain karena lembaga lembaga- dari Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 2 Tahun tentang Usaha Perasuransian 1992 terlihat untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pereasuransi kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan kekayaam pailit, perusahaan asuransi perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat secara memperoleh proporsional, untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan bahwa otoritas haknya dinyatakan 4 Lihat Pasal Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 5 Diakses tanggal 3 November 2016, jam 18.25 WIB. 6 Jono, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107. dan terakhir 61
tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.7 Terlihat bahwa dalam undang- usaha mengenai undang pereasuransian di atas, memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan mendudukkan para pemegang polis dengan keududukan yang umum dan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Selain dalam kepailitan perusahaaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya yersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat. kewenangan 2. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Diberikan Polis Asuransi Perusahaan yang Pemegang Dalam Jika Asuransi Dinyatakan Pailit dengan Berkaitan 2. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Diberikan Polis Asuransi Perusahaan yang Pemegang Dalam Jika Asuransi Dinyatakan Pailit dengan Berkaitan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban bahwa Pembayaran untuk mengajukan kewenangan permohonan dapat hanya pailit dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri karena perasuranisan kepentingan pemegang polis dan 7 Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi. tersebut dapat preventif melalui dari maupun perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun dan tentang Kepailitan 2004 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: "Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan". Perlindungan perlindungan represif. Bentuk Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan". reasuransi Terkait dengan perlindungan represif yakni pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disamping itu hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam (polis). Guna perjanjian asuransi memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan adanya kepada pemerintah pembentukan lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika semacam 62
perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat. C. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan (polis). dalam perjanjian asuransi Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat. semacam D. Referensi Buku: Jono, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008. Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009. Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum ( terhadap Kreditor Separatis dan dalam pengurusan pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, Pres, Yogyakarta, 2016. FH UII Peraturan Perundang-Undangan: Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Website: Diakses tanggal 3 November terakhir 2016, jam 18.25 WIB. 63