PENGETAHUAN DAN KEKUASAAN MENURUT MICHEL FOUCAULT DAN ANALISIS WACANA PENDIDIKAN Yunizar Ramadhani Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura Abstract This article raises the thoughts of Michel Foucault on the relationship between knowledge and power, as well as describes this relationship in the form of discourse analysis. For Foucault, knowledge is a discourse whose truth is covered by a power. Therefore, discourse cannot be seen as it is, but it is the duty of every reader or listener of discourse to dismantle the structure of discourse that is expressed through languge. Every knowledge, then, falls within the sphere of power relations. Efforts to expose this discourse are through an analytical technique that Foucault's readers often call "discourse analysis". Because knowledge is ubiquitous and humans impart and absorb knowledge through knowledge, discourse is everywhere, be it in the fields of philosophy, science, religion, economics, politic and in education. There have been many researchers and reviewers who have applied Foucault's discourse analysis technique in the field of education. However, in this article I will try to apply this method in the field of education in a broader scope as well as close to everyday life. This article aims to emphasize what Foucault has stated that there is a relationship between knowledge and power. Keywords: discourse, power relations, discourse analysis, education. Abstrak Artikel ini mengangkat pemikiran Michel Foucault tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, sekaligus menjabarkan hubungan tersebut dalam bentuk analisis wacana. Bagi Foucault, pengetahuan adalah wacana (discourse) yang kebenarannya dilingkupi oleh suatu kekuasaan. Oleh karena itu, wacana tidak bisa dilihat sebagaimana adanya, melainkan tugas bagi setiap pembaca atau penyimak wacana untuk membongkar bangunan wacana yang terungkap melalui bahasa. Setiap pengetahuan, dengan demikian, berada dalam ruang lingkup relasi kuasa. Upaya untuk membongkar wacana tersebut adalah melalui suatu teknik analisis yang kerap para pembaca Foucault sebut dengan "analisis wacana". Karena pengetahuan ada di mana-mana dan manusia menyampaikan dan menyerap pengetahuan melalui bahasa, wacana ada di mana-mana pula, baik di bidang filsafat, sains, agama, ekonomi, politik maupun di bidang pendidikan. Sudah banyak peneliti dan pengkaji yang menerapkan teknik analisis wacana Foucault ini dalam bidang pendidikan. Meski demikian, pada artikel ini saya akan mencoba menerapkan metode tersebut di bidang pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih luas sekaligus dekat dengan keseharian. Artikel ini
bertujuan untuk menegaskan apa yang Foucault telah nyatakan bahwa ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Kata kunci: wacana, relasi kuasa, analisis wacana, pendidikan. A. Pendahuluan Setelah berjaya kurang lebih tiga abad lamanya, kekuasaan modernisme sebagai basis filsafat pengetahuan telah runtuh dan posmodernisme mengambil alih tempatnya. Posmodernisme yang muncul di awal abad ke-20 sebenarnya adalah gerakan yang meliputi pelbagai bidang peradaban, seperti seni, arsitektur dan termasuk filsafat. Dalam konteks yang terakhir, posmodernisme pada dasarnya merupakan kritik terhadap Filsafat Barat Modern, khususnya orientasi pengetahuan yang berpijak pada kebenaran tunggal dalam produk pemikiran filosofisnya, yakni logos yang secara harfiah berarti "pengetahuan" (Butler, 2002: 17). Logos menyiratkan posisi puncak dari struktur kebenaran pengetahuan, dimana otoritas makna tidak dapat digugat. Akibat dari pola epistemologis ini adalah lahirnya kesenjangan dikotomis antara subjek pemikir dengan objek yang dipikirkan, atau yang disebut dengan the one (diri) dan the other (liyan). Yang pertama menguasai yang lain dari segi kebenaran metafisis (Sugiharto 1996: 29-30). Dampak jauh dari struktur kebenaran semacam itu melahirkan produk-produk peradaban yang bernilaikan superioritas Barat sebagai "diri" terhadap selainnya sebagai "liyan", seperti kolonialisme. Hal ini terlihat dalam bunga rampai pemikiran para sarjana, seperti Talal Asad yang mengkaji Islam dengan pendekatan antropologis, Edward Said yang menelanjangi orientalisme dan Muhammad Abid al-Jabiri yang mengurai secara kritis struktur nalar Arab-Islam. Intinya adalah bahwa metafisika dengan logos sebagai adidaya kebenaran dalam tradisi Filsafat Barat Modern kini terdekonstruksi di tangan posmodernisme. Agenda posmodernisme adalah mencoba mengurai hubungan-hubungan dikotomis yang muncul lewat bahasa. Bagi para filsuf posmodern, bahasa menjadi instrumen kebenaran dan mereka mendekonstruksinya dengan, misalnya, mengangkat the other sebagai bentuk perlawanan atau merangkai jejak-jejak (trace) makna yang ditinggalkan oleh metafisika. Akhirnya, para bebas menafsirkan atau memaknai setiap pemikiran karena si pengarang (the author) atau subjek yang memiliki otoritas melahirkan gagasan-gagasan filosofis telah mati. "Author is dead", pengarang telah mati. Demikianlah gagasan Jacques Derrida (1930- 2004), seorang filsuf posmodern asal Perancis kelahiran Aljazair. Menurutnya, dunia yang kita ketahui dan fahami melalui bahasa hanyalah permainan tanda-tanda yang merujuk pada
makna (logos). Bahasa merupakan teks atau bangunan pengetahuan yang terdiri dari struktur- struktur makna yang dirumuskan oleh sang author - kata yang berderivasi jadi authority - demi menegakkan konsepsinya mengenai sesuatu. Karena otoritas makna tiada, kebenaran mutlak pun tiada. Karena itu, Derrida mendekonstruksi atau membongkar tanda-tanda dalam bahasa dan memunguti puing-puing yang tertinggal dari bangunan teks, lalu menatanya kembali, membongkarnya lagi dan begitulah seterusnya. (Alfayyadl, 2005: 79). Cara kerja posmodernisme akan jauh lebih lugas kita lihat tatkala menyelami pemikiran Michel Foucault (1926-1984), juga seorang filsuf posmodern Perancis. Apabila Derrida dalam rangka meruntuhkan otoritas pengetahuan berfokus pada dekonstruksi sistem tanda dalam bahasa, Foucault justru menyerang modernisme secara lebih terbuka dengan menelanjangi kekuasaan yang mengungkung pengetahuan. Upayanya dalam membongkar kedok metafisika yang menghiasi ide-ide filsafat Barat Modern patut menjadi acuan dalam menganalisa pelbagai pengetahuan yang terbangun sebagai suatu wacana (discourse). Wacana senantiasa ada dalam pelbagai bidang kehidupan sosial manusia, selama manusia mengungkapkan dan menyerap pengetahuan lewat bahasa, tak terkecuali pendidikan. Lebih-lebih, pengetahuan merupakan salah satu tema penting dalam ilmu pendidikan karena pengetahuanlah yang didistribusikan dan didistribusikan oleh guru kepada peserta didik. Tulisan ini mengangkat pemikiran Michel Foucault tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, sekaligus menjabarkan hubungan tersebut dalam bentuk analisis wacana. Teknik dan gaya analisa Foucault nantinya juga dapat kita gunakan dalam mengamati pelbagai wacana dalam bidang pendidikan yang akan saya coba terapkan dengan gambaran singkat pada bagian akhir artikel ini. B. Sekilas Tentang Foucault Profil seorang tokoh, atau dalam ruang lingkup posmodernisme menganggapnya sebagai pemegang otoritas pengetahuan, sebenarnya tidak begitu penting karena akan membatasi struktur makna pengetahuan (lihat Spivak, terj., 2003: 3-35). Pernyataan ini mungkin terdengar dilematis, sebab pembaca juga dapat menerapkan sikap kritisnya terhadap biografi pengagas pengetahuan. Karena itu, profil Foucault dalam artikel ini terbuka bagi pembaca untuk memaknainya kembali. Michel Foucault adalah seorang filsuf Perancis yang lahir di Politiers pada tahun 1926. Ia lulusan perguruan tinggi Ecole Normale Superioure dalam bidang filsafat. Foucault mengajar di Perancis dan luar negeri hingga tahun 1971 tatkala ia terpilih untuk mengajar di College de France dengan mengembangkan sejarah berbagai sistem pemikiran.
Foucault sangat terpengaruh oleh pemikiran eksistensialisme Nietzsche, khususnya dalam persoalan kebenaran (Gutting, 2005: 11). Ia sendiri mengakui bahwa ia mendapat pencerahan dan pencarian besar Nietzsche. Kebenaran bagi filsuf besar Jerman itu hanyalah suatu konvensi kebahasaan. Bahasa memang merupakan satu-satunya media pengantar manusia kepada pengetahuan, namun bahasa juga mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri dalam merepresentasikan kebenaran. Kecenderungan ontologis ini mendorong Foucault dalam berfilsafat untuk tidak lagi menuju kebenaran, melainkan melihat bagaimana wacana- wacana pengetahuan tampil sebagai kebenaran. Karena itu, seperti halnya Nietzsche, Foucault mencoba membongkar, mempreteli dan mengurai segala wacana dan menggoyahkan segala relasi pembentuknya yang mungkin tidak nampak di permukaan (Chevreau dalam Foucault [terj.], 2000). Foucault juga sempat terpengaruh oleh marxisme, sebagaimana banyak cendekiawan tahun 1950-an, namun ia segera melepaskan keterpengaruhannya itu. Ia menentang konsepsi Marx tentang hubungan antara kekuasaan dengan negara. Foucault menyatakan bahwa negara bukan lagi sekedar produk kelas dominan, sebab masih banyak lagi variabel-variabel yang menyusun kerangka pengetahuan tentang negara. Untuk itu, ia menggantikan teori "ideologi dominan" itu dengan menawarkan suatu sudut pandang baru dalam melihat realitas, yakni memulai dengan menganggap bahwa di balik segala benda, fenomena dan hal tersembunyi ada sesuatu yang menguasai (Gutting, 2005: 24-25). Dengan demikian, usaha filsafat beranjak dari masalah "apa yang orang ketahui?" kepada "bagaimana orang tahu, dalam periode tertentu, di suatu bidang tertentu?". Salah satu karya yang menjadi ikon Foucault adalah Historie de la Folie a l'age Classique (Sejarah Kegilaan di zaman Klasik, 1961). Dalam karyanya ini Foucault memperlihatkan suatu proses analisa yang pernah ia tawarkan itu. Di sana ia menguraikan bagaimana suatu wacana tentang kegilaan di zaman klasik dibentuk dan dipraktekkan sedemikian rupa oleh masyarakat Eropa. Meskipun karya tersebut adalah karya sejarah, Foucault tidak menyajikan sejarah sebagaimana penulis-penulis sejarah lain, melainkan lebih kepada proses transformasi wacana dari satu periode ke periode lain. Selanjutnya, Foucault menancapkan dasar teoritis mengenai pengetahuan dan analisis wacana pengetahuan melalui dua karya fenomenalnya: Les Mots et les Choses (The Order of Things, 1966) yang membahas arkeologi ilmu-ilmu kemanusiaan dan L'Archeologie du Savoir (Arkeologi Pengetahuan, 1969). Karya-karya Foucault yang lain di antaranya adalah Surveiller at Punir (Disiplin dan Hukuman, 1975), dan La Volonte de Savoir: Historie de la Sexualite (Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas, 1976).
Michel Foucault meninggal pada tahun 1984. Kabar menyebutkan penyakit kelamin yang memicu kematiannya. C. Pengetahuan = Wacana Kekuasaan Pada dasarnya, kita dapat menyatakan pemikiran Foucault tentang pengetahuan dengan satu kalimat: "pengetahuan adalah wacana." Umumnya orang memahami istilah "wacana" sebagai suatu bentuk produk pemikiran dalam satu kumpulan pernyataan dalam suatu buku, oeuvre (karya), atau pemikiran. Namun wacana yang Foucault maksud bukan hanya itu, melainkan relasi-relasi yang menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain di dalam suatu sistem formasi pengetahuan. Dengan demikian, wacana adalah produksi pengetahuan yang terbentuk oleh relasi-relasi tertentu. Foucault menegaskan: "The term discourse can be defined as the group of statements that belong to a single system of formation; thus I shall be able to speak of clinical discourse, economic discourse, the discourse of natural history, psychiatric discourse." "Istilah wacana dapat didefiniskan sebagai kumpulan pernyataan yang termasuk dalam suatu sistem formasi tertentu; jadi saya bisa berbicara tentang wacana klinik, wacana ekonomi, wacana sejarah alamiah, wacana psikiatrik" (Foucault [trans.], 2002: 121). Dalam hal ini pengetahuan bukan saja berlandaskan pada suatu pemikiran konstruktif, tetapi juga modifikasi relasional yang melatarbelakanginya. Relasi yang melatarbelakangi konstruksi pengetahuan tersebut kerap disebut dengan "relasi kuasa" (power relations). Dalam kalimat yang lebih lugas tentang pengetahuan menurut Michel Foucault bisa kita ungkapkan: "ada kekuasaan di balik setiap pengetahuan". Kita tinggalkan sebentar perihal "relasi kuasa" yang menjadi titik penting pemikiran Foucault. Terlebih dahulu akan kita lihat bagaimana Foucault menyelidiki wacana-wacana pengetahuan. Dalam persoalan ini ia melihat suatu wacana dalam tiga konsep: positivitas, apriori historis, dan arsip. Yang pertama berkaitan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri apa saja yang dapat mengelompokkan pemikiran-pemikiran ke dalam satu bentuk wacana dalam suatu periode tertentu dan membedakannya dengan wacana-wacana yang lain. Ini berarti bahwa positivitas (positivity) merupakan lingkup komunikasi antara pengarang-pengarang, penutur- penutur atau pemikir-pemikir ketika mereka menelurkan teori-teori mereka (Foucault [trans.], 2002: 142-143). Suatu positivitas dapat terbentuk karena adanya syarat-syarat atau aturan-aturan tertentu yang menentukan suatu wacana. Inilah yang dimaksud dengan "apriori historis"
(historical a priori). Syarat-syarat dan aturan-aturan tersebut tidaklah datang dari luar atau berasal dari hasil analisis orang lain terhadap wacana, melainkan dibentuk dari dalam (Foucault [trans.], 2002: 145). Jadi, suatu wacana terbentuk bersamaan dengan penentuan syarat-syarat dan aturan-aturannya, baik secara sengaja maupun tidak. Inilah yang dimaksud dengan sifat historis dari wacana. Foucault menegaskan: "Saya kira, dalam masyarakat manapun, proses penciptaan wacana pasti diatur, diseleksi, disusun, dan disebarkan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang perannya untuk menghindari kekuatan dan bahaya wacana, untuk menangani peristiwa-peristiwa, menghindari segi materialnya yang menjemukan" (Foucault [terj.], 2003: 12). Setelah terbentuk, wacana disampaikan dalam suatu sistem pernyataan-pernyataan atau, katakanlah, teori-teori. Inilah yang dimaksud dengan "arsip". Dengan demikian, sistem tersebut berhubungan dengan bahasa. Bahasa dengan segala intriknya menghadirkan wacana- wacana, sehingga seringkali pengetahuan terserap apa adanya dan mata kita tertutupi dari relasi-relasi yang sebenarnya membentuk pengetahuan itu (Foucault [trans.], 2002: 146). Foucault menyebut bentuk kegiatan dalam penyelidikan terhadap wacana ini dengan "arkeologi pengetahuan" (l'archeologie du savoir/ the archaeology of knowledge). Penggunaan istilah "arkeologi" bagi Foucault bukan sekedar bermakna ilmu purbakala, melainkan semacam analisis khas terhadap formasi sistem yang membentuk pengetahuan dalam sejarah. Adapun formasi sistem yang membentuk pengetahuan itu, Foucault menyebutnya dengan istilah "episteme" (Foucault [trans.], 2002: 211). Sistem tersebut tidak pernah terlihat di permukaan pengetahuan namun ia ada secara implisit dan tidak perlu sama dengan bentuk pengetahuan. Tugas Foucault dan pembaca atau penyimak pengetahuan adalah menguraikan benang-benang penyusun lembar demi lembar pengetahuan itu. Mengapa demikian? Sebab, menurut Foucault, di sanalah letak pengetahuan dibingkai dan diatur untuk kepentingan- kepentingan tertentu, bukan berdasarkan pengetahuan itu sendiri secara esensial. Foucault sendiri menegaskan dalam kegelisahannya terhadap bahasa yang menjadi pengantar wacana- wacana pengetahuan: "...dua tanggapan yang saling bertolakbelakang atas kegelisahan yang sama: kegelisahan tentang apakah wacana itu, kapan dia muncul secara material, sebagai objek yang ditulis dan diucapkan; tapi juga kegelisahan karena ketidakpastian yang muncul saat berhadapan dengan eksistensi yang cepat hilang, ditakdirkan untuk dilupakan - walau bagaimanapun, tak akan jadi milik kita;
ketidakpastian yang muncul saat tersugesti oleh kekuatan dan bahaya-bahaya yang hampir tidak bisa dibayangkan di balik aktivitas ini, walau bagaimanapun membosankan dan suram kelihatannya; ketidakpastian saat kita mencoba menduga-duga konflik, keunggulan, kegentingan, dominasi, dan perbudakan yang ada di balik kata-kata ini, bahkan meskipun lamanya penggunaan telah mematahkan mata tumpul kata-kata" (Foucault [terj.], 2003: 10-11). Kegiatan arkeologis terhadap wacana-wacana terlihat dalam analisanya terhadap sejarah pemikiran. Menurut Foucault, sejarah kebanyakan ditulis dengan orientasi kekinian. Masa lalu ditulis dengan sudut pandang masa kini, sehingga seringkali melupakan hubungan antara keduanya dan masa lalu tidak dapat berbicara dengan sendirinya.Bagi Foucault, hal ini akan membuat pengetahuan akan masa lalu terjajah dalam kerangka wacana masa kini. Dengan demikian, Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan tidak dilandasi oleh makna esensial yang mutlak. Bersamaan dengan eksistensi pengetahuan, telah tersusun suatu struktur pikiran yang justru bukan menjadi unsur orisinal dari pengetahuan tersebut, seperti halnya sejarah masa lalu yang dipandang berdasarkan unsur-unsur masa kini. Selanjutnya Foucault menyatakan bahwa setiap tindakan dalam sejarah berada dalam proses transformasi. Ini lagi-lagi menandaskan pengertian kita pada benda-benda dan kata- kata, atau pengetahuan, bukan sesuatu yang bersifat esensial, selalu ada relasi-relasi yang membentuk pengetahuan. Makna dalam suatu wacana, karena itu, tidak akan pernah final. Di sinilah nampaknya begitu terlihat pengaruh Nietzsche tentang eksistensialisme terhadap pemikiran Foucault (Lechte, [terj.], 2001: 177-178). Berdasarkan pengertian ini, peranan subjek selaku penutur, penulis dan pewacana suatu pengetahuan sangatlah penting. Dalam kata lain, ketika memandang suatu pengetahuan kita mesti melihat kepada siapa yang berbicara, siapa penulis dan siapa pewacananya. Hal ini juga disinggung Foucault: "Who, among the totality of speaking individuals, is accorded the right to use this sort of language (langage)? Who is qualified to do so? Who derives from it his own special quality, his prestige, and from whom, in return, does he receive if not the assurance, at least the presumption that what he says is true? What is the status of the individuals who - alone - have the right sanctioned by law or tradition juridically defined or spontaneously accepted, to proffer such a discourse?" "Siapa di antara individu-individu yang berbicara, yang mendapatkan hak untuk menggunakan bahasa semacam ini? Siapa yang mengambil dari adanya
kualitas khusus dirinya, prestisenya dan sebaliknya dari siapa dia menerima, jika bukan kepastian sekurang-kurangnya dugaan, bahwa apa yang dikatakannya adalah benar? Apakah status dari individu-individu yang secara khusus mempunyai hak, disahkan oleh hukum atau tradisi, didefiniskan secara juridis atau diterima secara spontan, untuk menawarkan wacana semacam itu?" (Foucault [trans.], 2002: 55). Dengan demikian, dalam melihat sebuah wacana kita perlu melihat siapa si pembuat wacana, sebab alam pikiran subjek dilingkupi oleh suatu kekuatan yang menguasainya (Foucault [trans.], 2005: 333). Wacana yang dikemukakan seorang dari kalangan masyarakat kelas bawah akan berbeda dengan wacana dari kalangan masyarakat kelas menengah, berbeda pula dengan wacana dari kalangan masyarakat atas. Wacana dari rakyat jelata berbeda dengan para petinggi. Begitu pula wacana yang guru biasa lontarkan akan berbeda dengan kepala sekolah atau Kyai dan Ulama. Boleh jadi seseorang menyampaikan satu wacana yang kontradiktif, bertolak-belakang, melompat-lompat atau mengalamai penyesuaian-penyesuaian di satu waktu dengan waktu yang lain. Mujiburrahman (2008: 31) memberi contoh mengenai ini: suatu ketika di masa Hamka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa perayaan natal bersama haram. Itu karena natal dalam agama Kristen adalah syirik menurut akidah Islam. Pemerintah rupanya bereaksi tidak senang dengan keluarnya fatwa tersebut, sebab pejabat pemerintah yang muslim kerap hadir pada acara perayaan natal yang diselenggarakan rakyatnya yang beragama kristiani. Hamka selaku ketua MUI mencabut fatwa tersebut, namun tetap menegaskan isi fatwa tetap sah, kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran yang isinya membolehkan orang ikut perayaan agama tanpa mengikuti ritualnya. MUI kemudian juga mengeluarkan Surat Edaran sebagai pegangan para pejabat pemerintah untuk menghadiri perayaan keagamaan agama lain, sekalipun fatwa larangan hadir para perayaan natal tetap berlaku untuk umumnya kaum Muslim. Dinamika wacana beserta kontradiksi dan penyesuaiannya semacam ini juga saya kemukakan pada analisa wacana pendidikan di bagian akhir artikel ini. Demikianlah kiranya yang Foucault maksud dengan kekuasaan dalam pengetahuan. kekuasaan di sini bukan menyangkut lembaga-lembaga, organisasi, dan institusi politik yang memperlihatkan pemilikan mereka terhadap sesuatu yang dikuasainya, melainkan lebih merupakan strategi, intrik, dan hegemoni. Ini berarti suatu wacana pengetahuan adalah hasil kerja strategi, intrik, dan hegemoni subjek-subjek tertentu yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Praktek strategi kekuasaan dalam wacana terjadi di mana saja dan
tidak hanya terbatas pada satu bidang wacana. Kekuasaan muncul dalam setiap pengetahuan dan bukan berasal dari luar pengetahuan. Ia membentuk pengetahuan dari dalam dan menentukan aturan-aturan dan hubungan-hubungan antar komponen dalam pengetahuan, khususnya antara konsep dengan kebenaran (Foucault [trans.], 2005: 70 & 227). Suatu konsep dikatakan benar menurut kepentingan tertentu atau otoritas yang menyuarakannya. Peraturan Daerah (Perda) tentang khatam Quran yang pernah menjadi perbincangan hangat publik sekitar satu dekade lalu disikapi sebagai kebijakan resmi yang bijak oleh kalangan Islamis meskipun kebijakan tersebut berguna untuk melanggengkan wibawa kekuasaan atau perolehan suara bagi pengambil kebijakan. Konsep tentang negara Islam dianggap sebagai alternatif "ilahiah", padahal konsep tersebut pada aspek tertentu memuluskan jalan bagi terciptanya kekuasaan baru yang berhubungan dengan agresi politik, ekonomi dan sosial-budaya. Selain kecenderungan islamisme yang semakin menguat, keputusan penjilbaban anak sekolah juga dapat kita baca sebagai komoditi bagi pihak-pihak tertentu demi lumbung bisinis dan keuntungan finansial. Jadi, kekuasaan dalam pengetahuan tidak hanya bekerja dalam bentuk penindasan, penjajahan, ataupun pemaksaan yang dianggap bahaya sebagaimana Foucalt katakan. Bahaya kekuasaan juga justru terjadi dengan dalih moralitas dan normalisasi. Karena itulah, praktek kekuasaan tidaklah bersifat destruktif melainkan produktif. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kekuasaan selalu terdengar sebagai sesuatu yang membangun dan bercita- cita akan kemajuan, namun sekali lagi, pernyataan-pernyataan tersebut disusun berdasarkan kerangka relasi-relasi kuasa (Foucault [trans.], 2005: 81; Bertens [terj.], 2001: 320-324). Kita akan melihat beberapa contoh dari hasil analisa Foucault terhadap sejarah kegilaan dan wacana tentang seksualitas untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam pengetahuan. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa analisa terhadap kekuasaan bukan berarti menolak kekuasaan itu sendiri, namun hanya sebagai alat analisa dan boleh jadi juga mengambil bagian dalam kekuasaan. Menolak kekuasaan atau mengambil posisi yang berseberangan dengan kekuasaan justru menjadikan kita berada dalam lingkup kekuasaan lain yang juga terbentuk berdasarkan relasi-relasi atau aturan-aturan yang melatarbelakanginya. Tak ada pengetahuan yang tidak terbentuk oleh relasi kuasa. Pada akhirnya, tidak ada kebenaran sejati. Berikut ini kita akan melihat bagaimana Foucault menjabarkan praktek kekuasaan pada wacana-wacana yang dalam rangka penyajian artikel adalah sejarah kegilaan. Keduanya merupakan lahan bagi proyek arkeologi pengetahuan ala Foucalt.
D. Relasi Kuasa Dalam Sejarah Kegilaan Mengenai sejarah kegilaan (historie de la folie/ history of madness), Foucault berbicara tentang sejarah orang-orang gila dalam hubungannya dengan masyarakat Eropa dalam tiga fase: renaisans, zaman klasik, dan pasca-klasik. Sebelumnya di abad pertengahan pernah terjadi pengucilan orang-orang penderita kusta. Mereka yang berpenyakit menular ini diasingkan dan dikeluarkan dari masyarakat, sehingga rumah-rumah dan penampungan mereka menjadi kosong. Penderita kusta telah diusir dan bahaya pun hilang, namun pola pikir (episteme) pengucilan yang mendominasi benak masyarakat Eropa tidak hilang sepenuhnya, melainkan muncul kembali dalam memperlakukan orang gila di era renaisans. Ini menandakan bahwa wacana tentang orang gila tidak muncul secara mandiri, tapi berasal dari struktur wacana yang telah ada sebelumnya, yakni wacana penderita kusta. Orang gila adalah orang-orang yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, seperti halnya penderita kusta, dan cenderung membahayakan dengan perilaku-perilakunya yang dianggap dapat merusak tatanan masyarakat. Karena itu, mereka harus diasingkan dan dijauhkan. Salah satu simbol yang menandai suasana ini adalah adanya stultifera navis atau narrenschift, kapal- kapal yang membawa orang-orang gila (Foucault [trans.], 1988: 17). Kapal-kapal ini berfungsi mengeluarkan orang-orang gila dari lingkungan masyarakat dan tidak kembali lagi. Para seniman menunjukkan pemaknaan yang lebih dalam terhadap suasana ini dalam karya- karya mereka, dimana air tidak hanya mengantar orang-orang gila ke dunia luar, namun juga membersihkan masyarakat dari kegilaan yang membahayakan (Bertens [terj.], 2001: 303). Suasana berbeda terlihat di zaman klasik. Yang Foucault maksudkan adalah era pertengahan abad ke-17. Saat itu suasana kegilaan berlangsung bersamaan dengan berlangsungnya zaman rasio. Rasionalitas menjadi pijakan pengetahuan dan hanya segala hal yang berdasar pada rasionalitas yang dapat diterima. Sebaliknya, kegilaan ditempatkan pada sudut yang tidak rasional. Dengan demikian, pada era ini kegilaan tidak lagi dijauhkan dari masyarakat secara fisik, namun diperlawankan dengan rasionalitas sebagai sesuatu tidak rasional (unreason) (Foucault [trans.], 1988: 87). Orang-orang gila tidak lagi dikirim ke dunia-dunia luar untuk diasingkan, namun dilokalisasi pada suatu lembaga penampungan orang gila, seperti Hospital General yang didirikan oleh Raja Perancis pada 1656 (Foucault [trans.], 1988: 46; Bertens [terj.], 2001: 305). Lembaga ini bukanlah instalasi kesehatan, namun lebih menyangkut tata tertib. Tidak hanya orang gila yang dikurung di dalamnya, tetapi juga orang-orang yang berbuat onar, pemalas, pengemis, gelandangan, dan lain-lain yang perbuatan-perbuatan mereka tidak tempat
dianggap sebagai bagian dari rasionalitas. Semua orang ini tentu tidak lagi bebas tapi negara menjamin kesejahteraan mereka. Selain perbuatan, kata-kata dan ucapan orang gila juga dianggap tidak mewakili rasionalitas, hanyalah racauan dan omong kosong yang keluar dari mulut orang gila. Bahasa orang gila, karena itu, adalah bahasa yang tidak rasional, tidak berpola, tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan, tidak dapat menjadi rujukan dalam hukum, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan pada pola pembagian (division) dalam memandang status-status masyarakat. Bahasa seringkali mengarah pada bagaimana membagi-bagi apa yang diketahui untuk kemudian memilah-milah mana yang kita terima, mana yang ditolak. Meski begitu, selama berabad-abad dalam tradisi masyarakat Eropa, kata-kata orang gila tidak diabaikan dalam konteks lain. Kata-kata orang gila memang diabaikan, namun juga didengarkan untuk menyatakan kebenaran tersembunyi dari kekuatan magis, meramalkan apa yang akan terjadi, dan segala kenaifan yang lain (Foucault [trans.], 1988: 94). Kata-kata orang gila, karena itu, lebih rasional ketimbang rasionalitas itu sendiri. Demikian menurut Foucault. Terlepas dari apakah diabaikan atau diterima, yang pasti kata-kata dan perbuatan orang gila tetaplah unreason (Foucault [terj.], 2003: 14-16). Jika pada zaman klasik sejarah kegilaan ditandai dengan berdirinya Hospital General, pada zaman pasca-klasik, atau abad ke-18, sejarah kegilaan ditandai dengan dilepaskannya orang-orang gila dari tempat penampungannya itu. Bukan dilepaskan dalam arti dibebaskan seperti orang kebanyakan, melainkan ditampung di tempat lain dengan perlakuan yang lebih baik, yakni Asylum atau the Retreat. Di sana orang-orang gila mendapatkan terapi-terapi dan pengobatan kesehatan jiwa. Dipindahkannya orang-orang gila ke Asylum memang menandai kemajuan dalam bidang kedokteran, tapi bukan itu intinya. Kegilaan sebenarnya diletakkan dalam konteks moralitas. Orang-orang gila dipandang sebagai tidak bermoral, merusak peradaban, dan jauh dari kesopanan. Ketika masyarakat Eropa semakin maju dalam rasionalitas dan ilmu pengetahuan (sains), saat itu kegilaan menjadi konsekuensi dari kemajuan tersebut. Peradaban yang maju meninggalkan masalah-masalah moral yang cukup memprihatinkan. Disamping itu, jumlah orang gila pada tahun 1780 semakin bertambah, sehingga masyarakat takut bila kegilaan akan terus menular dari hospital ke hospital. Dengan demikian, jika pada zaman klasik kegilaan dipertentangkan dengan rasionalitas, maka kegilaan di era ini adalah lawan dari moralitas. Pengobatan penyakit jiwa dalam Asylum adalah upaya paling bijak dalam merawat peradaban yang tidak mungkin bagi kekuasaan mengurung orang-orang gila
yang semakin bertambah, sebab mengurung mereka justru bertentangan dengan moralitas itu sendiri (Foucault [trans.], 1988: 131). Akan tetapi, pola pembagian (division) sebagaimana dipraktekkan sebelumnya tidak menghilang. Bersamaan dengan adanya praktek-praktek pengobatan terhadap orang gila, muncul kesenjangan antara orang gila sebagai pasien dengan dokter (Foucault [trans.], 1988: 163). Di hadapan dokter, orang gila memiliki kebebasan berbicara dan berekspresi, tapi hal itu dalam rangka memberikan informasi bagi dokter guna melancarkan kata-kata magisnya dengan alasan menempatkan orang gila pada sisi moral, seperti halnya pengakuan dosa oleh pendosa kepada pastur. Di mata pasien, dokter tak ubahnya seperti tukang sihir, atau lebih tepatnya pastur yang mengayomi orang-orang gila dan menumbuhkan emosi ketakutan dan ketundukan kepada hukum moral dalam suasana penuh kekeluargaan. Dengan demikian, kegilaan pada zaman ini ditempatkan pada sudut "tak bermoral" sebagai lawan dari sudut "bermoral" dan meninggalkan suatu struktur hirarkis kuasi-magis antara dokter dengan orang gila (Bertens [terj.], 2001: 310). E. Relasi Kuasa Dalam Sejarah Seksualitas Sejarah seksualitas, sebagaimana Foucault jabarkan, juga mengandung pola sebagaimana dalam sejarah kegilaan. Perlu kita maklumi terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seksualitas di sini bukanlah suatu wacana tentang praktek-praktek seksual, melainkan praktek-praktek seksual tersebut dibentuk oleh wacana-wacana seksual. Jadi, praktek seksual disusun dan diatur secara hegemonis dalam kungkungan wacana seksualitas. Titik penting pandangan Foucault terhadap seksualitas tertuju pada wacana represi (pembungkaman) terhadap pembicaraan dan tindakan seksual. Abad ke-17 tatkala Ratu Victoria berkuasa, ia menjadi simbol suasana seksualitas yang berciri khas menahan diri, diam, dan munafik. Sebelumnya di awal abad itu, seksualitas bukan sesuatu yang ditutup- tutupi, malah dibiarkan terbuka, kegiatan-kegiatan seksual dirayakan dan kata-kata serta perbincangan mengenai seks tidak disamarkan. Akan tetapi, era Ratu Victoria datang dan membungkam semua tindakan dan kata-kata tentang seksualitas. Sejak itulah, menurut Foucault, seksualitas dirumahtanggakan, diatur, dilembagakan, dimana pada intinya seks merupakan barang yang tabu dan diharamkan (Foucault [terj.], 2000: 25). Di sini kita akan kembali mendapat suguhan gambaran Foucault terhadap seksualitas dalam kerangka penguraian relasi-relasi atau aturan-aturan yang membentuk wacana, yang dalam hal ini mengenai represi seksual sebagaimana ia lakukan pada wacana kegilaan. Zaman Victoria, menurut Foucault, menempatkan seksualitas secara oposisional dengan
moralitas, ketabuan dengan kesopanan, ketidakberadaban dengan norma-norma. Karena seksualitas adalah sesuatu yang berada di seberang moral, maka melakukan kegiatan seksual secara sembarangan dan membicarakannya berarti pelanggaran norma dan hanya diampuni dalam ruang-ruang pengampunan dosa. Suasana represi ini muncul kembali di abad ke-18. Tapi kali ini seksualitas tidak lagi dilawankan dengan moralitas seiring dengan runtuhnya otoritas agama. Era ini merupakan kebangkitan rasio dan epistemologi modern yang dapat dikerucutkan kepada tiga tema besar: rasionalitas, positivisme, dan kapitalisme. Rasionalitas kemudian menghadirkan hukum sebagai dasar ketertiban, sehingga seks lantas menjadi urusan polisi. Penertiban seksualitas tidak hanya berarti pembungkaman kekacauan dan kesemberonoan, melainkan juga peningkatan kekuatan intern negara secara individual maupun kolektif. Tindakan dan perilaku seks, karena itu, diatur dan dikontrol sedemikian rupa dalam upaya peningkatan produksi, sehingga pada akhirnya represi seks ditujukan untuk kepentingan kapitalisme. Perilaku seks buruh sangat berpengaruh pada kuantitas dan kualitas produksi, kepadatan penduduk dan kualitas kelahiran warga negara baru juga berimbas pada kekuatan kapital. Penyimpangan seksual, seperti perselingkuhan dan prostitusi, juga menjadi pertaruhan wibawa negara. Dengan demikian, perilaku seksual dan segala wacana tentang seksualitas berubah menjadi perilaku yang lebih bersifat ekonomis dan politis (Foucault [terj.], 2000: 27- 29). Demi mewujudkan tujuan tersebut, dalam pengontrolan seksualitas diperlukanlah sains yang telah mulai berkembang dengan struktur epistemologinya yang positivistik. Maka muncullah ilmu-ilmu kedokteran untuk mengatur kegiatan seks secara biologis, psikologi sebagai kontrol perilaku-perilaku seksual, seksologi sebagai landasan peningkatan kualitas seks secara berwibawa, dan lain sebagainya. Hasilnya mulai mencapai puncaknya pada abad ke-19. Peran ilmu-ilmu tersebut memang membungkam seks dalam arti aktivitas liarnya, namun justru menyiratkan kembalinya seks ke dalam wacana publik yang terbuka, dirayakan, dan terumbar. Perilaku seks memang tidak bisa lenyap begitu saja, sebab sejak abad ke-17 dengan suasana represinya kecenderungan untuk mengangkat dan membicarakan seks telah ada dan tentu saja muncul dalam kerangka moralisasi, seperti pengakuan dosa. Di sini kita menemukan bahwa struktur berfikir yang memenuhi benak masyarakat Eropa di abad ke-19 tentang pelembagaan seksualitas tidak muncul dengan sendirinya, melainkan telah ada justru sejak masa represi berlangsung. Di sinilah Foucault kembali menunjukkan transformasi sejarah masa kini dari masa lalu, sebagaimana saya jabarkan sebelumnya. Sebagaimana
wacana seksualitas diangkat di dalam gereja-gereja pada abad-abad sebelumnya, pada abad ke-18 dan ke-19 seksualitas dibicarakan di rumah-rumah sakit, laboratorium, dan rumah- rumah praktek dokter, tentu saja dengan teknik dan sudut pandang yang saintifik. Seksualitas, karena itu, dilihat dan ditangani dengan kacamata sains. Foucault menyebut aktivitas- aktivitas tersebut dengan "scientia sexualis" (Foucault [terj.], 2000: 63). Melihat wacana tentang seksualitas, Foucault telah menyebutkan proposisi-proposisi penting dalam analisa politis terhadap wacana-wacana yang dapat digunakan dalam menganalisa segala hal: pertama, hubungan negatif. Dalam wacana, kekuasaan selalu menunjukkan hubungan negatif antara dirinya dengan apa yang ingin dihindari. Bagi kekuasaan, seks adalah sesuatu yang harus disematkan padanya kata "tidak". Sehingga, meskipun suatu wacana mengangkat tema seks namun kapastitasnya hanyalah upaya untuk menidakhadirkan. Ariel Heryanto, tatkala mendiskusikan komunisme dan gerakan dalam wacana kenegaraan sepanjang Orde Baru di Indonesia dan komunitas Tionghoa dalam kontestasi rasisme di tengah masyarakat Indonesia, mengumpamakan hubungan negatif tersebut seperti kata yang dicoret (misal: komunisme, Tionghoa). Ini merupakan teknik penulisan ala pemikiran pasca-strukturalisme yang menyebut sesuatu yang kemudian disangkal atau ditolak sendiri oleh penulisnya (lihat Heryanto, 2015: 210). Kedua, instansi aturan. Kekuasaan hanyalah apa yang menentukan hukum seks, sehingga kekuasaan menempatkan seks dalam sistem biner: boleh-terlarang, baik-buruk, halal-haram. Ketiga, siklus larangan. Wacana mengenai seksualitas adalah sistem larangan- larangan tersembunyi, tapi bisa dilanggar dalam kegelapan dan kerahasiaan. Tujuannya adalah agar seks menyangkal dirinya sendiri dan alatnya adalah ancaman-ancaman. "Jangan muncul jika tidak ingin sirna", demikian kira-kira ilustrasinya. Keempat, logika sensor. Bentuk-bentuk larangan terhadap seks ternyata bukan berarti meniadakan sama sekali, melainkan memilah-memilah mana yang boleh dan mana yang terlarang, mana yang halal dan mana yang haram. Kelima, kesatuan perangkat. Kekuasaan atas seks diterapkan secara merata di segala tataran, dari atas ke bawah, mulai dari konteks yang lebih umum sampai ke lebih khusus, bahkan sampai ke detil-detilnya, mulai dari keputusan pemerintah secara umum sampai praktek seksualitas di rumah-rumah (Foucault [terj.], 2000: 102-104). F. Relasi Kuasa Dalam Wacana Pendidikan
Pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa atau hubungan relasional antara pengetahuan dan kekuasaan serta teknik analisis wacana, sebagaimana saya paparkan secara singkat di atas, telah menjadi pondasi banyak kajian, mulai dari kajian ilmiah akademik, populer, bahkan hingga gaya hidup posmodern. Posmodernisme itu sendiri merupakan gerakan kritik dan perlawanan terhadap modernisme yang melingkupi perbagai bidang: filsafat, politik, ekonomi, sosial-budaya hingga seni. Oleh karena itu, cara pandang foucauldian dapat diterapkan dalam bidang apapun, termasuk pendidikan. Para pembaca Foucault juga telah banyak mengimplementasikan dan menerapkan pemikirannya dalam pendidikan. Di antaranya yang dapat saya sebutkan di sini adalah karya Gail McNicol Jardine, Foucault and Education. Di sana Jardine menyatakan bahwa kurikulum, sistem penilaian, manajamen sekolah dan kebijakan-kebijakan pendidikan dan pengajaran adalah contoh-contoh wacana yang menjadi instrumen kekuasaan. Cara kekuasaan dalam menundukkan individu, baik siswa maupun guru, adalah melalui pengamatan (panopticon), normalisasi atau standarisasi dan ujian. Dalam panopticon, kekuasaan bekerja mengamati perilaku individu sebagai bentuk pendisiplinan tubuh yang, menariknya, objek penundukan menyadari bahwa sang subjek tidak hadir namun kekuasaannya terasa hadir dan mengamatinya. Seragam sekolah dan Pekerjaan Rumah (PR) adalah wujud-wujud dari kekuasaan yang "hadir tapi tak hadir" itu. Sementara, normalisasi atau standarisasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur, mengelompokkan, dan mengategorikan individu sesuai standar atau norma tertentu. Melalui normalisasi, seorang individu tidak hanya dinilai dari kebaikan dan kesalahan yang dilakukannya, melainkan dengan membandingkannya dengan individu lain dengan menggunakan standar tertentu. Standar norma di sekolah diwujudkan dalam misalnya, standar prestasi dan tatatertib sekolah. (Jardine, 2005: 24-26). Adapun ujian, sekalipun menjadi alat penting dalam mengevaluasi kemampuan dan hasil belajar siswa, ia merupakan lokus utama kekuasaan yang menggabungkan kemampuan, kecerdasan dan kebenaran dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ujian adalah sarana atau dalil untuk memilah mana individu yang berpengetahuan dan mana yang tidak, mana siswa yang cerdas dan mana yang tidak. Dengan itu, ujian digunakan untuk mengklasifikasi individu-individu dan kemudian memberi mereka ganjaran dan hukuman, sebagai konsekuensi dari penerapan mekanisme sebelumnya, yakni pengamatan dan normalisasi. Padahal, ujian bukanlah satu-satunya standar yang dapat mengukur kemampuan dan kecerdasan siswa mengingat kompleksitas individu sebagai manusia. Ujian, karena itu, bukanlah satu-satunya kebenaran (Jardine, 2005: 62).
Bentuk pendisiplinan tubuh oleh kekuasaan di lingkungan sekolah juga diungkap oleh Margaret Walshaw dalam Working with Foucault in Education. Siswa adalah objek yang selalu diawasi di sekolah, sehingga ia juga objek penundukan oleh kekuasaan melalui pendisiplinan yang bekerja melalui proses dan jaringan terinstitusi untuk mengontrol individu (Walshaw, 2007: 99). Lebih jauh lagi, Walshaw mengidentifikasi pelbagai teori yang kerap dipelajari para guru dan calon-calon guru di ruang-ruang akademik dan digunakan sebagai landasan proses pendidikan dengan gaya arkeologi pengetahuan Foucault. Behaviorisme, misalnya, yang berasumsi bahwa segala perubahan perilaku individu hampir sepenuhnya dipengaruhi kejadian-kejadian eksternal, sebenarnya dilatarbelakangi oleh suasana pasca Perang Dunia II yang membutuhkan masyarakat yang bangkit dari perang sehingga pendidikan jadi lebih penting dari biasanya. Dalam keadaan demikian, pendidikan dan, secara khusus pembelajaran sains dan matematika, dilihat sebagai "obat mujarab politik" (political panacea), sebuah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan nasional (Walshaw, 2007: 28). Lawan dari Behaviorisme adalah Kognitivisme berargumen bahwa pembelajaran dapat disistematisasi dan diinterpretasi aktivitas kognitif di dalam diri individu. Teori kognisi inilah yang melanggengkan sistematisasi pembalajaran yang berimbas pada standarisasi kecerdasan individu sebagaimana kritik ala Foucault dalam pembahasan sebelumnya. Apa yang luput dari perhatian kognitivisme, menurut Walshaw, adalah pemahaman individu yang berbeda di usia yang berbeda di lingkungan yang sama. Dalam kata lain, standar-standar yang dibuat oleh kekuasaan dalam pendidikan tidak selalu menyiratkan kebenaran tunggal dalam menilai kemampuan dan kecerdasan individu (Walshaw, 2007: 28). Analisa wacana kekuasaan juga telah banyak dilakukan oleh para peneliti Indonesia. Faiz Muhammad Ilham dan Agus Machfud Fauzi dalam makalahnya berjudul Relasi Kuasa Guru dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan metode analisa Foucault pada ranah yang lebih spesifik, yakni aktivitas guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar di Sekolah. Selain melacak wacana pembelajaran oleh guru secara arkeologis, kedua penulis juga fokus pada peran subjek sebagai pemberlaku kekuasaan. Penelitian yang dilakukan di SMPN 20 Depok itu mengamati aktivitas guru yang mengampu pembelajaran agama Islam. Sekolah tersebut melaksanakan kegiatan rutin berupa tadarus al-Quran dan salat dhuha setiap pagi kecuali Senin karena ada upacara bendera (mengenai upacara bendera di sekolah dan hubungannya dengan kekuasaan yang mewujud dalam kehendak berkuasa lewat pencitraan saya tuliskan dalam artikel berjudul Upacara dan Pencitraan, di Januari 2021). Kedua peneliti menemukan dan menganalisa
bahwa kegiatan tadarus dan salat dhuha di sekolah tersebut merupakan produk kekuasaan instansi sekolah dengan tujuan mengontrol kegiatan individu. Dalam kegiatan itu terdapat sistem pengawasan atau pengamatan dalam bentuk pengawasan guru terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan tadarus dan salat dhuha itu juga menjadi media penanaman pengetahuan kepada siswa dan menormalisasi tradisi keagamaan. Guru yang menjadi objek penelitian adalah alumni sebuah pondok pesantren di Depok yang didirikan oleh KH. Ma'ruf Amin, seorang ulama masyayikh dari kalangan Nahdlatul Ulama (sekarang Wakil Presiden RI). Latarbelakang tersebut lantas menjadikan tradisi dan pengetahuan keagamaan yang ditransmisikan pada siswa oleh guru bernuansa nahdliyyin (sebutan bagi kalangan pengikut NU). Akhirnya, kebenaran tentang pengetahuan keagamaan yang terdistribusi kepada para siswa adalah kebenaran versi kaum tradisionalis nusantara tersebut (Ilham, 2020: 10-15). Analisa wacana pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dilakukan oleh Fisca Fitri Cahyani dan Moh. Mudzakkir dalam artikelnya Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013. Penelitian yang menggunakan analisis isi (content analisys) menyoroti perdebatan dan komentar tentang kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013 (K13) oleh Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Republik Indonesia (2009-2014). Kurikulum ini rupanya menuai pro-kontra di kalangan pengamat. Sebagian pihak kontra menilainya terlalu memberatkan peserta didik karena mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah karena makin padatnya jam pelajaran. Selain itu, pemberlakuan K13 dirasa seperti proyek kejar tayang karena sang pengambil kebijakan hendak pensiun sehingga kurikulum ini disebut-sebut sebagai kurikulum instan. Muhammad Nuh sendiri membantah kritik tersebut dengan mengatakan bahwa K13 sudah lama dipikirkan namun baru bisa terealisasi. Ia mengibaratkan K13 seperti bahtera Nabi Nuh yang jika segera menggantikan kurikulum lama sistem pendidikan segera dapat terselamatkan. Bersikap terhadap wacana K13 yang dinilai kurikulum instan tersebut, Anies Baswedan yang menggantikan Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016) mengeluarkan peraturan baru melalui Permendiknas Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Peraturan menyebutkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan K13 selama tiga semester tetap menggunakannya, sementara yang lain boleh melanjutkan kurikulum yang ada. Walhasil, pada masa Anies pendidikan Indonesia menggunakan dua kurikulum sekaligus.
Karena penelitian ini fokus pada perdebatan pro-kontra di ruang publik, yang dalam hal ini tulisan-tulisan di media-media, baik luring maupun daring, analisanya juga berkisar pada wacana-wacana yang dikemukakan di ruang-ruang publik tersebut, bukan pada analisa terhadap pemberlaku kebijakan K13 secara mendalam. Meski demikian, penelitian tersebut telah dengan baik menggunakan teknik analisis wacana ala Foucault, yakni fokus pada relasi kuasa yang meliputi subjek pewacana. Perbedaan perspektif atau pandangan terhadap K13, menurut peneliti, tidak lepas dari organisasi yang menaungi. Tulisan-tulisan yang mendukung kebijakan Muhammad Nuh ditulis oleh kalangan dari dalam pemerintah yang salah satunya merupakan anggota tim pelaksanaan Kurikulum 2013. Sementara tulisan-tulisan yang mengkritik K13 ditulis dari kelompok di luar pemerintah, seperti tulisan salah seorang yang berlatarbelakang anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI). Selain itu, ada pula pengkritik K13 yang mendukung kebijakan yang diambil Anies Baswedan, yang ternyata seorang anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang juga seorang dosen di Universitas Paramadina, insitusi yang pernah dipimpin oleh Anies (Cahyani, 2017: 1-15). Berdasarkan paparan di atas, analisis wacana ala Michel Foucault dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Bagaimanapun suci dan luhurnya nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, dalam pemikiran dan pelaksanaannya ia tak dapat lepas dari campur tangan kekuasaan. Berikut ini saya akan mencoba menerapkan teknik analisis tersebut dalam wacana pendidikan, sejauh yang dapat saya amati. Persoalan yang akan saya bahas tentunya perlu penelaahan lebih lanjut, namun kapasitas tulisan ini hanyalah sekedar memberikan contoh bagaimana pengetahuan dan kekuasaan dapat saling berhubungan dalam suatu relas kuasa. Contoh pertama yang dapat saya kemukakan adalah wacana Pondok Modern. Istilah "Pondok Modern" mengacu pada lembaga pendidikan Islam berbentuk pondok pesantren yang mengombinasikan pola pendidikan dan pengajaran tradisional Islam dengan pola modern. Sekalipun lembaga pendidikan Islam modern sudah ada sebelumnya, namun penggunaan kata "modern" secara resmi sebagai identitas pertama kali dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok ini, sejak berdiri awal abad 20 memang punya ideologi dan corak yang berbeda dengan pesantren-pesantren tradisional. Seiring dengan banyaknya alumni yang sudah ia telurkan, alumni-alumni tersebut banyak membangun pesantren-pesantren yang mengambil ideologi dan corak yang serupa dengan pondok almamaternya. Pondok-pondok yang dibangun alumni gontor disebut pondok alumni Gontor. Baik Pondok Gontor maupun kebanyakan pondok alumni Gontor menyebut lembaga mereka sebagai "Pondok Modern".
Istilah "modern" sebenarnya mengacu pada suatu periode dalam perkembangan peradaban Barat yang muncul pertama kali di Eropa, dimulai pada abad ke-16 (1500-an). Era modern ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan mesin cetak. Dengan adanya mesin uap orang akhirnya bisa membuat kereta api yang memudahkan transportasi, memangkas waktu perjalanan manusia dari Berlin ke Paris dalam waktu yang sangat singkat. Dengan hadirnya kereta api dan moda-moda transportasi lain, mobilitas manusia Eropa kala itu meningkat drastis, artinya mereka bisa jalan kemana-mana dengan mudah. Hal itu melahirkan intensitas pertemuan budaya, aktivitas perdagangan, dan pertukaran pengetahuan dan informasi yang sangat tinggi. Karena intensitas itu akhirnya masyarakat Barat di era modern bergerak menuju dan akhirnya menjadi masyarakat yang kosmopolit dan menguasai dunia. Dengan adanya mesin cetak, orang bisa dengan mudah memperbanyak percetakan buku dan media-media publik yang berisi ilmu pengetahuan dan informasi. Dengan itu, perpindahan dan penyebaran pengetahuan ke masyarakat luas sulit untuk dibendung (kini percetakan dikalahkan oleh medsos yang membuat informasi mirip wabah). Jenis pengetahuan yang berkembang kala itu adalah sains, sehingga dalam keadaan semacam itu sains menjadi jenis pengetahuan yang dijunjung tinggi masyarakat Eropa, mengalahkan agama yang pernah membuat Eropa dalam masa kegelapan, atau yang disebut dengan periode Abad Pertengahan, terjadi sebelum era Renaisans sebagai pintu masuk menuju era modern. Dengan demikian, era modern Barat bisa kita sebut era kekalahan agama dan kemenangan sains. Perkembangan sains kemudian melahirkan teknologi yang perkembangannya kita nikmati hingga saat ini. Apakah istilah "modern" diambil oleh kalangan pesantren di Nusantara dengan makna yang berlatar belakang tersebut di atas sehingga lahirlah nama "Pondok Modern"? Boleh jadi jawabannya tidak. Sebab, jika Pondok Modern memahami kata modern dengan latar belakang tersebut di atas - yang memang maknanya itu - maka hal itu sungguh dilematis. Bagaimana mungkin pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menganut faham modern yang dalam konteks masyarakat Barat sangat menjunjung tinggi sains dan menjatuhkan agama?! Lalu apa makna "modern" dalam nomenklatur "Pondok Modern"? Nampaknya pihak yang memprakarsai berdirinya Pondok Modern hanya mengambil satu aspek makna dari kata "modern" itu, yakni keagungan sains, namun tidak menyingkirkan agama. Sains atau Ilmu Pengetahuan modern masuk ke wilayah Nusantara melalui kolonialisme. Memang kolonialisme membawa pandangan baru bagi bangsa-bangsa yang kemudian disebut "dunia ketiga" tentang alam semesta melalui sains tadi. Namun karena ia adalah pergerakan ekonomi dan politik, kolonialisme atau penjajahan dirasakan mengganggu eksistensi orang-orang
muslim di negeri-negeri mereka. Orang-orang Islam takluk oleh-oleh orang-orang Barat yang "kafir" itu. Begitulah kenyataannya. Namun setelah negeri-negeri muslim dijajah sekian lama, muncul kesadaran di kalangan terdidik. Mereka berpikir, "apa yang membuat orang- orang Barat itu unggul sementara kita orang Islam kalah, padahal kita menganut agama yang diridhai Allah?" Mereka temukan jawabannya. Itu karena orang-orang Barat menguasai dan menerapkan sains. Kemudian muncul gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah yang puncaknya terjadi pada penghujung abad ke-19 dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Gerakan ini mengambil berbagai macam bentuk sebagai reaksi persentuhan umat Islam dengan budaya Barat. Meskipun bertujuan menangkis serangan kebudayaan Barat, gerakan pembaharuan Islam juga menyeru orang-orang Islam untuk tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama yang sudah jadi tradisi di kalangan muslim, tapi juga sains Barat. Maka didirikanlah lembaga- lembaga pendidikan Islam yang memadukan antara pengajaran ilmu Islam dan sains Barat, termasuk pesantren. Pondok modern lahir karena diilhami gagasan pembaharuan Islam ini. Dengan demikian, Pondok Modern hadir sebagai kritik terhadap pondok pesantren tradisional yang dianggap hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sebagai simbolnya, sebagian pondok modern tidak mau menyebut dirinya pondok pesantren. kata "pesantren" dibuang dan hanya menyisakan "Pondok Modern". Meski begitu, Pondok Modern tetap tidak bisa melepaskan diri dari sifat-sifat tradisionalnya. Misalnya, pengajaran ilmu Islam tetap yang utama (contohnya bahasa Arab tetap nomor satu dari bahasa Inggris), Kyai tetap memiliki kekuasaan tertinggi, cenderung absolut dan sakral, dan ketika ia turun dari jabatan digantikan oleh keturunan atau keluarganya (kalau mengikuti modern-nya Barat, semua orang punya hak untuk jadi pimpinan), dan sains tidak bisa keluar dari pakem keagamaan, sains tidak bebas seperti yang difahami Barat. Akhirnya, Istilah "modern" dalam nomenklatur Pondok Modern merupakan sebagai pembeda antara dirinya dengan pesantren-pesantren tradisional. Contoh di atas lebih fokus analisis arkeologis terhadap wacana, dalam arti membongkar bangunan suatu wacana untuk menelusuri jejak-jejak kuasa yang tersembunyi di dalamnya. Contoh berikut ini lebih menitikberatkan subjek pewacana, sebagaimana yang juga menjadi perhatian Foucault. Pada masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia, tepatnya Maret 2020, pemerintah dengan segera memberlakukan Protokol Kesehatan dengan tujuan memutus rantai penyebaran wabah. Protokol tersebut bukan hanya soal membasuh tangan, mengenakan masker dan menjaga jarak, tetapi juga menutup tempat-tempat umum agar menghindarkan masyarakat dari kerumunan, mulai dari pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat-tempat
ibadah, termasuk juga sekolah-sekolah. Segala aktivitas sehari-hari kemudian dipusatkan di rumah secara daring, sehingga muncul istilah work from home dan learn from home. Di tengah kepanikan akibat wabah ditambah dengan pemberlakuan Protokol Kesehatan itu, masyarakat secara umum terbelah antara yang mendukung kebijakan pemerintah dan yang menolak langkah-langkah tersebut. Perdebatan publik di masa awal pandemi begitu riuh, khususnya menyangkut persoalan mana yang didahulukan, antara keselamatan jiwa dan ekonomi hingga, antara sains dan agama. Penutupan aktivitas pendidikan dan pengajaran di sekolah juga berimbas pada proses pembelajaran di pondok pesantren: apakah pesantren harus memulangkan santri-santrinya kepada orangtua mereka masing-masing ataukah terus melangsungkan kegiatan belajar- mengajar secara tatap muka. Sebagian pesantren memulangkan santri-santrinya dan sebagian lain menahan santri-santrinya tetap di pesantren meskipun pandemi masih berlangsung sementara masa liburan tiba. Yang menarik perhatian saya dan akan saya singgung di sini adalah sikap dan reaksi seorang Kyai atau pimpinan pondok pesantren terhadap protokol yang diberlakukan pemerintah - sayang sekali saya tidak dapat menyebutkan siapa dan pondok pesantren mana dalam tulisan ini karena ini hanyalah pengamatan sepintas. Sikap Kyai tersebut terhadap kebijakan pemerintah tentang penutupan lingkungan sekolah dan pemberlakuan protokol kesehatan nampak mendua. Sebagai pemimpin - dengan begitu ia adalah seorang yang punya otoritas - sebuah lembaga pendidikan yang sekalipun swasta tapi sedikit-banyaknya berada dalam pengawasan pemerintah, ia (harus) menaati aturan yang dibuat pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren. Untuk itu, ia memberlakukan penutupan (lockdown) pesantrennya: melarang kegiatan yang menghajatkan interaksi dengan lingkungan luar pesantren seperti study tour, lomba antar sekolah dan lain-lain; membatasi frekuensi jumlah keluar-masuk warga pondok dari dan ke dalam pondok; membentuk Tim Gugus Covid-19 yang menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pondok dan memastikan protokol itu tidak terlanggar; melarang santri izin keluar pondok dan orangtua bertamu; mengelompokkan guru-guru, yang sebagian besarnya tinggal di luar lingkungan pondok, kepada kelompok guru yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk ke area pondok, yang imbasnya adalah perubahan besar jadwal kegiatan belajar-mengajar; dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebagai seorang individu, pendapat dan sikapnya terhadap protokol yang dibuat pemerintah dan terhadap pandemi itu sendiri justru bertolak-belakang dengan sikapnya sebagai pimpinan lembaga. Ia menyatakan belum dapat sepenuhnya menerima atau setuju terhadap kebijakan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah dan mengaku skeptis terhadap
adanya pandemi. Ia berargumen bahwa pondok pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen pada pendidikan akhlak dan pendidikan akhlak takkan pernah efektif jika dilakukan tanpa tatap muka atau secara daring. Ia juga meyakini bahwa pondok pesantren adalah tempat suci yang terhindar dari wabah penyakit, lebih-lebih lingkungan pesantrennya jauh-jauh hari sudah mengisolasi santri-santri dari pengaruh dunia luar. Jikapun wabah Covid-19 itu begitu berbahaya, menurut informasi yang ia terima, penyakit itu lebih mudah menyerang orang-orang berusia lanjut dan sedang menderita penyakit lain, sedangkan santri-santrinya masih muda dan masih punya kekebalan tubuh yang baik. Mengenai wabah, ia mencurigai adanya konspirasi global di balik pandemi yang mendunia itu. Ia juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan umum di tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah tapi tidak menutup pusat-pusat perbelanjaan padahal di sana juga orang-orang membuat kerumunan. Fenomena yang saya urai di sini, sekalipun hanya amatan sepintas, menampilkan betapa wacana dipengaruhi oleh relasi kuasa yang meliputi subjek pewacana. Pada peristiwa tersebut, terlihat bahwa wacana yang dikemukakan individu kadang tampil secara kontradiktif, bertolak-belakang dan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Sikapnya sebagai individu yang berseberangan dengan pemerintah itu nampaknya dipengaruhi oleh pertentangan antara kaum nasionalis dan islamis dalam suasana tak lama pasca Pemilu 2019 dan antara sains dan agama, dimana ia berpihak pada kubu yang kalah pada Pemilu 2019 yang didukung oleh kelompok islamis dan dalam pertentangan sains versus agama ia berdiri di sudut agama. Rasa kurang atau bahkan tidak percaya pada pemerintah yang sedang berkuasa juga mendukung sikapnya tersebut. Namun, lembaga pendidikan yang ia ampu berada di bawah pengawasan pemerintah, sehingga sebagai pimpinan lembaga ia harus menaati aturan dan kebijakan pemerintah. Ini menjadi contoh yang gamblang bagaimana analisis wacana dan pemikiran Michel Foucault tentang relasi antara pengetahuan dan kekuasaan bekerja. G. Simpulan Michel Foucault menyatakan adanya hubungan perselingkuhan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap pengetahuan merupakan wacana (discourse) dan tugas pembaca atau penyimak wacana adalah mengungkap relasi kuasa yang bermain di balik setiap pengetahuan atau wacana. Teknik analisa yang dapat dilakukan adalah dengan membongkar bangunan wacana seperti layaknya arkeolog yang membongkar tanah untuk menemukan benda-benda bersejarah. Dalam konteks pengetahuan, kita dapat menelusuri bangunan kebahasaan yang
menjadi bangunan pengetahuan atau wacana tersebut. Selain itu, kita juga dapat menelaah subjek pewacana dan menyingkap konteks atau latar belakang subjek demi menemukan kuasa yang melingkupi wacana yang diusungnya. Analisis wacana Foucault dapat berfungsi untuk memandang dan menilai wacana di pelbagai bidang, termasuk pendidikan. Bagaimanapun, baik dalam proses maupun manajemen pelaksanaannya, terdapat wacana- wacana yang tidak dapat lepas dari relasi kuasa. Sistem pendidikan dan pengajaran yang kita anut selama ini bahkan menampilkan bentuk bagaimana kekuasaan bekerja. Karena itulah, Stephen J. Ball dalam bukunya Foucault as Educator mengajukan sebuah pertanyaan yang sungguh menarik: "whether an increase in our capabilities must necessarily be purchased at the price of our intensified subjection?", apakah peningkatan kemampuan kita harus dibeli dengan harga ketundukan penuh kita? (Ball, 2017: 29) Pertanyaan ini begitu menggelitik namun juga mendorong kita untuk menelaah kembali bagaimanakah semestinya pendidikan terlaksana dalam ruang lingkup pemikiran Michel Foucault. Mungkin persoalan ini akan menjadi bahasan menarik bagi kajian-kajian selanjutnya. REFERENSI Al-Fayyadl, Muhammad, Derrida, Yogyakarta: LKiS, 2005. Ball, Stephen J., Foucault as Educator, London: Springer, 2017. Bertens, Kees, Filsafat Barat Kontemporer Jilid II: Prancis, terj., Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Butler, Christopher, Postmodernism: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press, 2005. Cahyani, Fisca Fitri, Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 6 No. 1, 2017. Foucault, Michel, Archaeology of Knowledge, trans. Sheridan Smith, London and New York: Routledge, 2002. ____________________, Kritik Wacana Bahasa, terj. Inyiak Ridwan Munzir, Yogyakarta: IRCISoD, 2003. ____________________, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, trans. Richard Howard, New York: Vintage Books, 1988. ____________________, Order of Things: The Archaeology of the Human Sciences, trans. Tavistok/Routledge, London and New York: Routledge, 2005. ____________________, Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta PT. Gramedia Pustaka utama, 2000. Gutting, Gary, Foucault: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press, 2005. Heryanto, Ariel, Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
Ilham, Faiz Muhammad, Relasi Kuasa Guru dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal Paradigma Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9 No. 2, 2020. Jardine, Gail McNicol, Foucault and Education, New York: Peter Lang Publishing, Inc, 2005. Lechte, John, 50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas, terj. A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: Kanisius, 2001. Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Ramadhani, Yunizar, Upacara dan Pencitraan, dan-pencitraan, 12 Januari 2021. Spivak, Gayatri Chakravorty, Membaca Pemikiran Jacques Derrida: Sebuah Pengantar, terj. Inyiak Ridwan Munzir, Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz, 2003. Sugiharto, I. Bambang, Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1996. Walshaw, Margaret, Working with Foucault in Education, Rotterdam: Sense Publisher, 2007.