EDISI APRIL-JUNI 2023 ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA GAUNG AMAN Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat Laporan RAKERNAS AMAN VII & HKMAN ke-24 di Bumi Raflesia Menguatkan Organisasi, Meneguhkan Gerakan Politik
02 Daftar Isi 02 12 20 24 GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 06 15 27
34 38 29 36 Daftar Isi 31 43 GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 03
04 Editorial Mari Kita Teguhkan Perjuangan Politik Masyarakat Adat oleh Rukka Sombolinggi Satu dekade terakhir kita tak melihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Janji Nawacita terhadap Masyarakat Adat hanya sekadar catatan tertulis di sebuah dokumen yang tak kita lihat implementasinya. RUU Masyarakat Adat dibiarkan berkarat di Senayan, bahkan diutak-atik sedemikian rupa sehingga mengaburkan semangat dan prinsip dari pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Justru sebaliknya, negara malah memberikan rentetan undang-undang yang mengancam wilayah-wilayah adat kita. Undang-undang yang tak memberikan ruang partisipasi bagi Masyarakat Adat untuk terlibat secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan. Suara kita hanya ditampung sebatas sebagai sebuah masukan, sehingga tak heran yang terjadi di lapangan, wilayah- wilayah adat kita dirampas, saudara-saudara kita Masyarakat Adat dikriminalisasi, kedaulatan dan martabat kita direnggut. Mereka yang dulu adalah kawan kita di jalanan, yang kini telah duduk di lingkaran kekuasaan, juga tak memberikan dampak signifikan bagi perjuangan Masyarakat Adat. Para mantan aktivis gerakan sosial yang sekarang telah menjadi bagian dari kekuasan justru lebih banyak bekerja untuk menundukan gerakan sosial. Melemahkan posisi tawar kita di hadapan penguasa, alih-alih mendekatkan gagasan-gagasan kita ke penguasa untuk diimplementasikan. Kita juga telah belajar dari politik selama satu dekade terakhir, bahwa Masyarakat Adat tidak bisa menggantungkan nasib dan masa depan kita pada orang lain. Tak terkecuali pada Presiden Jokowi. Lalu apakah kita akan menyerah dengan kondisi seperti ini? Tidak! Kita tak pernah diajarkan oleh para leluhur untuk menyerah begitu saja. Kita adalah pejuang kehidupan yang selama ratusan tahun telah membuktikan eksistensi kita sebagai Masyarakat Adat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Lalu apa yang harus kita lakukan? Secara umum, apa yang telah kita bahas dan melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam dan Rakernas AMAN VII menjadi panduan untuk terus berjuang. Itu adalah kesepakatan bersama yang lahir dari proses panjang yang mengiringi dinamika perjalanan kita, dan menjadi mandat bagi kita sendiri untuk melakukannya. Namun, secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa hal yang perlu kita lakukan untuk merespons situasi tersebut adalah meneguhkan dan menegaskan jalan politik Masyarakat Adat. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN saat RAKERNAS AMAN VII di Kutei Lubuk Kembang, Rejang Lebong, Bengkulu. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN
Mulai dari kampung-kampung, kita perlu mendorong peningkatan kesadaran politik dengan melakukan pendidikan-pendidikan politik. Pendidikan politik Masyarakat Adat yang bertumpu pada semangat untuk memperkuat otonomi Masyarakat Adat. Yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat, serta pemahaman tentang hak-hak kita sebagai warga negara dan hak-hak kita sebagai Masyarakat Adat. Politik Masyarakat Adat, adalah politik partisipatif yang kita mulai dari musyawarah adat di kampung dan kemudian membawanya ke ruang-ruang politik yang lebih luas. Pemilu 2024, hanyalah langkah kecil dari upaya kita untuk masuk ke ruang-ruang politik yang tersedia. Kita perlu mengerahkan kekuatan kita untuk mempersiapkan, mengawal dan memenangkan para utusan-utusan politik Masyarakat Adat yang akan bertarung di pemilu 2024. Lalu ketika para utusan politik tersebut berhasil menggapai posisi, kita akan memastikan pula bahwa para utusan politik dengan lantang menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat, mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan berdiri di barisan paling depan ketika wilayah adat kita akan dirampas. Editorial Namun, perlu digarisbawahi, bahwa pemilu 2024 bukanlah tujuan utama kita. Gerakan Politik Masyarakat Adat melampaui momentum tersebut. Tujuan utama perjuangan politik Masyarakat Adat adalah wilayah adat yang berdaulat, nilai-nilai leluhur kita yang terus terjaga, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Masyarakat Adat, dan martabat kita sebagai Masyarakat Adat yang penuh penghormatan. Pemilu juga bukanlah satu-satunya ruang politik yang perlu kita intervensi. Perjuangan Masyarakat Adat yang selama ini kita lakukan, seperti mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat adalah ruang lain yang harus kita masuki dan intervensi. Hadir di jalanan bersama saudara-saudara kita yang lain, buruh, petani, nelayan, perempuan, mahasiswa, untuk menolak berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, juga adalah ruang politik yang penting untuk kita isi. Percayalah, bahwa langkah-langkah politik yang kita ambil, akan mampu meningkatkan dan memperkuat posisi politik kita di hadapan siapapun. Dan yakinlah, bahwa perjuangan politik Masyarakat Adat ada di tangan kita sendiri. Upacara Pembukaan RAKERNAS AMAN VII di Kantor Bupati Rejang Lebong, Bengkulu. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 05
06 RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII Lubuk Kembang, 17-19 Maret 2023 Pada tanggal 17-19 Maret 2023, bertempat di Wilayah Adat Kutei Lubuk Kembang, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ke-Tujuh (RAKERNAS AMAN VII) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus AMAN dari Sumatera hingga Papua, mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan peninjau dari berbagai institusi pemerintah serta organisasi non-pemerintah. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Kami mengucapkan terimakasih kepada Komunitas Masyarakat Adat Kutei-Lubuk Kembang, PD AMAN Rejang Lebong dan PW AMAN Bengkulu sebagai tuan rumah, yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan Rakernas AMAN VII dan menerima kami dengan tangan terbuka- kehangatan saudara sesama Masyarakat Adat. Kami juga menyampaikan keprihatinan terkait nasib saudara kami Masyarakat Adat Serawai di Kabupaten Seluma yang terus mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi oleh Negara. Bersama-sama dengan Masyarakat Adat di seluruh nusantara, kami merayakan 17 Maret sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN), sekaligus peringatan hari lahir AMAN ke XXIV. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) tahun 1999, telah menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan Masyarakat Adat di Indonesia, dan membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah organisasi bagi Masyarakat Adat untuk menegakkan hak-hak adatnya serta memposisikan diri sebagai unsur utama pembentukan Negara Republik Indonesia dan menjadi komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyadari, bahwa pencapaian cita-cita Masyarakat Adat Berdaulat, Mandiri, Bermartabat, masih dipenuhi tantangan. Hingga hari ini, Masyarakat Adat di penjuru wilayah nusantara, masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, intimidasi dan kekerasan, serta kriminalisasi. Wilayah- wilayah adat masih terus menjadi target eksploitasi sumber daya alam, pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional, pengembangan usaha bisnis swasta dan nasional, hingga penetapan wilayah konservasi dan pengembangan pariwisata. Peserta Dialog Umum Rakernas AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Kami bersaksi, bahwa perampasan wilayah adat dan pembukaan hutan alam secara besar- besaran untuk pembangunan infrastruktur, pemindahan Ibu Kota Negara, perkebunan skala besar, Hutan Tanaman Industri, pertambangan, pembangunan waduk dan taman nasional, telah berdampak pada hilangnya sumber-sumber kehidupan kami. Kegiatan-kegiatan industri telah menyebabkan terjadinya pemanasan global dengan berbagai dampak; krisis pangan, krisis air bersih, hilangnya budaya dan meningkatnya kemiskinan yang memaksa kami harus bergelut untuk memenuhi kebutuhan penghidupan kami. Hilangnya hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil telah pula menyebabkan kami kehilangan sumber pengetahuan asli mengenai pangan dan obat-obatan alami sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap pasar dan pengobatan modern. Tambang dan pabrik- pabrik industri yang beroperasi di wilayah adat kami, membuat kami rentan terpapar limbah yang menyebabkan banyak persoalan. Aksi Peringatan 1 Tahun pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan gedung DPR 5 Oktober 2021. Sumber foto: Dokumentasi Greenpeace Indonesia. RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII Kami terganggu, atas berbagai fakta dan peristiwa dimana hak rakyat untuk mengutarakan pendapat, yang dijamin dalam konstusi, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seringkali dianggap sebagai upaya untuk melawan dan melemahkan negara. Sebagai negara demokrasi, seharusnya kritik dan perbedaan pendapat diletakkan sebagai upaya untuk memperkuat negara. Kami menegaskan, bahwa hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat dijamin dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Meskipun demikian, di tingkat nasional, justru muncul tantangan baru, mulai dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (CILAKA) hingga terhambatnya pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RI. Oleh sebab itu, kami menghargai upaya- upaya yang dilakukan oleh berbagai Pemerintah Daerah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat di wilayahnya, melalui Perda maupun SK. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 07
08 RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII Berkaitan dengan hal tersebut di atas melalui Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN VII), maka kami menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Kami mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat. 2. Kami mendesak DPR RI untuk menolak pengesahan PERPU Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU karena bertentangan dengan UUD 1945. PERPPU Cipta Kerja akan menjadi basis legal dalam tindakan- tindakan perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, serta berdampak pada hilangnya hak-hak Masyarakat Adat dan rusaknya lingkungan hidup yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa. Tambang Nikel di sekitar Kawasan IWIP, yang menghancurkan ruang hidup & wilayah adat milik Masyarakat Adat O Hangana Manyawa, Halmahera Tengah Sumber foto: #SaveAkejira. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 3. Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah di dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan living law yang merampas kedaulatan Masyarakat Adat untuk menyelenggarakan sistem peradilan sendiri. 4. Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membatalkan Undang- Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 tahun 2020 yang memberikan keleluasaan kepada negara bersama oligarki untuk merampas dan merusak wilayah adat, serta semakin banyak mengkriminalisasi Masyarakat Adat.
5. Kami mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, karena menjadi instrument perampasan tanah Petani dan Masyarakat Adat. 6. Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membentuk kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat termasuk hak atas wilayah adatnya. Bagi daerah, provinsi/kabupaten/kota, yang sudah mengesahkan produk hukum Masyarakat Adat (Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Peraturan-Peraturan Bupati/Wali Kota maupun Peraturan Gubernur) kami mendesak untuk segera diimplementasikan. 7. Kami mendesak PEMERINTAH untuk mencabut dan tidak memperpanjang seluruh kebijakan yang bersifat memudahkan bagi investasi dengan mengabaikan Hak- Hak Masyarakat Adat, misalnya pemberian HGU, izin pertambangan dan kehutanan di Wilayah-Wilayah Adat, khususnya di IKN dan program-program strategis nasional lainnya. semua izin investasi pertambangan, energi, perkebunan, hutan tanaman industri, hak pengelolaan hutan, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan ijin usaha lainnya yang mengabaikan Hak Asasi Manusia dan merampas hak-hak Masyarakat Adat, serta merusak lingkungan hidup. Untuk selanjutnya mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kegiatan perampasan serta pengrusakan Wilayah Adat yang berdampak buruk pada Masyarakat Adat. lubang tambang batu bara di IKN Nusantara, tepatnya di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kaltim. Jatam Kaltim menduga rekalamasi 149 lubang tambang di IKN Pakai APBN. Sumber foto: Dokumentasi JATAM. RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII 8. Mendesak pemerintah untuk mencabut surat keputusan Menteri ESDM RI tentang penetapan pulau Flores sebagai pulau Geotermal/panas bumi. Karena keputusan ini berpotensi mengakibatkan perampasan wilayah adat dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. 9. Mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi dan materialisasi dengan cara-cara yang tidak adil dan diskriminatif terhadap sumber penghidupan, nilai dan budaya Masyarakat Adat untuk kepentingan pariwisata premium milik para oligarki. 10. Terkait IKN, kami mendesak Pemerintah untuk menghentikan penggusuran dan relokasi Masyarakat Adat suku Balik, menghentikan penggusuran situs-situs bersejarah dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi serta memastikan perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Suku Balik. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 09
10 RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII 11. Mendesak Pemerintah untuk mencabut semua skema Perhutanan Sosial yang terbit di atas Wilayah Adat kecuali skema Hutan Adat, dan menghentikan seluruh proses skema Perhutanan Sosial yang sedang berlangsung di atas Wilayah Adat. Dan kami menyerukan kepada donor dan NGO untuk tidak mendukung dan mempromosikan perhutanan sosial selain Hutan Adat. 12. Kami kembali mendesak Pemerintah harus segera mempercepat proses pengembalian HUTAN ADAT sesuai Putusan MK 35/PUU- X/2012. 13. Kami menolak tegas penguasaan negara secara sepihak atas karbon di wilayah adat. Selanjutnya mendesak Pemerintah untuk mencabut dan mentertibkan perusahaan- perusahaan karbon yang beroperasi di wilayah adat. 14. Kami mendesak Pemerintah untuk memastikan inisiatif global terkait pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat benar-benar diakses langsung oleh komunitas dan organisasi Masyarakat Adat. Hutan Adat di Tano Batak yang digunduli dan ditanami Eucaliptus oleh PT TPL. Sumber Foto : Aliansi #TutupTPL GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 15. Mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penetapan tata batas Kawasan hutan karena telah menimbulkan keresahan Masyarakat Adat diseluruh nusantara. Selanjutnya membuka dokumen berita acara tata batas Kawasan hutan yang sudah dikukuhkan sebagai dokumen publik sesuai dengan Keputusan MK Nomor 45 Tahun 2011. 16. Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengakomodir hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di dalam proses pembentukan RUU KSDAHE dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan konservasi. 17. Kami menegaskan bahwa Masyarakat Adat berbeda dengan kerajaan/kesultanan. Oleh sebab itu, terkait RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara, kami mendesak DPD dan DPR RI untuk tidak mencampuradukkan identitas Kerajaan/Kesultanan dengan Masyarakat Adat yang RUU-nya sedang dibahas di DPR RI, agar sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945.
18. Pemerintah harus menjamin, melindungi dan mendukung upaya-upaya Masyarakat Adat dalam mengelola wilayah adatnya, mengambil langkah-langkah progressif untuk mengakui dan mempromosikan praktek dan pengembangan model ekonomi Masyarakat Adat yang bersifat lokal dan berkelanjutan, yang selama ini telah terbukti memastikan kemandirian komunitas- komunitas adat menuju pencapaian kedaulatan pangan, baik di tingkat komunitas, maupun secara nasional. 19. Kami mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengakomodir 2,5 juta Masyarakat Adat yang belum terdaftar sebagai pemilih karena dianggap menduduki kawasan hutan dan wilayah pertambangan. Kami mendesak pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang memudahkan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam Pemilu dan Pilkada 2024. 20. Terkait Pemilu 2024, kami mendesak seluruh Partai Politik dan para Calon Presiden/Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah untuk memprioritaskan agenda perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat. Hutan Adat milik Komunitas Adat Batu Kerbau Jambi Sumber Foto : Dokumentasi AMAN RESOLUSI RAKERNAS AMAN VII 21. Kembali mendesak Presiden untuk segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang bertugas membangun sistem penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan pemulihan (remedy) kepada Masyarakat Adat yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan menyusun kajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Masyarakat Adat serta berimplikasi pada pemenuhan hak-haknya. 22. Kami mendesak Pemerintah untuk menghentikan upaya-upaya pembungkaman karna berdampak pada kemunduran demokrasi dan Hak Azasi Manusia di Indonesia. 23. Kembali kami mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada Masyarakat Adat karena telah melakukan pelanggaran dan membiarkan perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan pengabaian hak-hak Masyarakat Adat selama berpuluh-puluh tahun. Sebagai penutup, kami, Masyarakat Adat Nusantara, mengingatkan kembali kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, untuk merealisasikan komitmen politiknya kepada Masyarakat Adat, yang tercantum dalam NAWACITA. Belum terlambat untuk memastikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak konstitutional Masyarakat Adat di Indonesia. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 11
12 Opini Resolusi Masyarakat Adat Nusantara adalah Resolusi untuk Kita Semua Melawan Perilaku Kolonial Oleh: Evi Mariani * Penulis adalah Pimpinan Umum Media Project Multatuli Setelah membaca 23 poin resolusi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Rakernas AMAN VII, saya seperti mendapatkan tenaga, energi, untuk bersama-sama melawan perilaku kolonial "Jakarta" terhadap rakyatnya, terutama Masyarakat Adat. Pesan yang disampaikan AMAN jelas: hentikan perampasan tanah, biarkan Masyarakat Berdaulat di ruang hidupnya. Merampas tanah dan mengambil atau menghalangi hak suatu kelompok masyarakat yang secara sistemik diberi stigma lebih rendah posisinya dari kelompok penguasa merupakan ciri-ciri kolonialisme. Untuk memperjelas, yang saya sebut "Jakarta" bukan kotanya dan warganya, tetapi "Jakarta" sebagai simbol kekuasaan. Gabungan penguasa dan pengusaha serakah yang makin ke sini makin ugal-ugalan. Dalam simbol "Jakarta" juga termasuk penguasa lokal di berbagai daerah yang ugal- ugalan yang tangan dan pikirannya diatur oleh kekuasaan di "Jakarta". Meski saya bukan bagian dari Masyarakat Adat, bagi saya resolusi itu bertaut dengan kehidupan seluruh umat manusia. Lewat resolusi tersebut, Masyarakat Adat memiliki imajinasi yang luas tentang seperti apa dunia seharusnya bekerja. Dunia yang melindungi bumi dan menjaga lingkungan hidup, dunia yang mengakui Masyarakat Adat, dunia yang tak ingin ada penindasan terhadap buruh, petani, dan perempuan. Maka saya sebagai jurnalis, melihat betapa mendesaknya dunia pers untuk menggaungkan perjuangan Masyarakat Adat di Nusantara ini. Tanaman Kopi yang ditanam Masyarakat Adat di Wilayah Adat Kutei Lubuk Kembang yang diklaim sepihak oleh Negara sebagai Kawasan Hutan. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Saya mendirikan Project Multatuli bersama beberapa kawan jurnalis lain pada 2021, dengan semangat otokritik. Kami melihat betapa industri media di Indonesia telah mengabaikan suara- suara banyak sekali komunitas, termasuk Masyarakat Adat. Liputan-liputan media, jumlahnya puluhan ribu, mengerubuti isu-isu yang dianggap akan lebih banyak dibaca orang: seputar politik elite, seks, atau skandal. Upaya Masyarakat Adat menjaga keberagaman pangan, menjaga ruang hidupnya di hutan dan kebun atau di pesisir dan di laut dianggap kurang mendulang klik, sehingga tidak dilirik. Liputan- liputan media tentang Masyarakat Adat hanya muncul ketika ada konflik, seperti yang pernah dituliskan oleh Yuyun Kurniasih, yang saat menulis adalah pengurus Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Yuyun menulis bahwa Masyarakat Adat dibicarakan hanya saat ada konflik atau baju adatnya dipakai pejabat, seperti Presiden Jokowi. Ada beberapa "penyakit" dalam industri media komersial saat ini: satu, cara melihat dunia yang berpusat di Jakarta, dari perspektif Jakarta, yang harus kita akui kerap kolonialis; dua, cara melihat dari cara pandang laki-laki; dan tiga, cara melihat apa-apa dari sudut pandang elite (kelas menengah atas, orang yang mudah mengakses fasilitas negara, dsb). Konsekuensinya, ada banyak kelompok masyarakat yang ditinggalkan oleh media, salah satunya Masyarakat Adat. Dan ini salah besar. Opini Pers dan Masyarakat Adat Sebab berpihak pada mereka yang dipinggirkan akan membuat dunia lebih adil, dan ini sesuai dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial. Omong kosong bicara objektivitas pers ketika pada praktiknya pers mendaku objektif, tapi sebenarnya sedang menjalankan cara pandang Jakarta, laki- laki, dan elitis. Dengan motto kami yang spesifik: Melayani yang Dipinggirkan dan Mengawasi Kekuasaan Agar Tidak Ugal-Ugalan. Project Multatuli berusaha untuk mengimbangi ketimpangan informasi di Indonesia. Dengan memobilisasi laporan-laporan dari jurnalis- jurnalis di seluruh Indonesia tentang perampasan- perampasan lahan rakyat, termasuk Masyarakat Adat, yang harus berhadapan dengan korporat atau dengan pemerintah demi proyek energi, pariwisata, tambang, atau perkebunan monokultur. Dari Mei 2021 hingga Desember 2022, kami menerbitkan 224 tulisan, ide & esai, dan cerita foto. Lebih dari 60 tulisan narasumbernya dari Masyarakat Adat, petani dan nelayan, dan korban kerusakan lingkungan. Beberapa liputan kami yang mendapatkan respons cukup baik dari pembaca adalah mengenai menyempitnya ruang hidup Orang Rimba yang didesak sawit, sampai dituduh pencuri di tanah sendiri. Kisah perempuan-perempuan Gane mempertahankan ruang hidup mereka di Halmahera dari desakan sawit juga mendapatkan perhatian. Pidato Pembukaan Rukka Sombolinggi di Seminar Nasional "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja". Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 13
14 Opini Melalui mikrositus yang merupakan direktori khusus liputan-liputan perempuan adat, kami memberikan ruang khusus untuk suara perempuan adat atau perempuan di perdesaan. Ini penting untuk digaungkan agar bisa menjadi penyeimbang suara yang sudah terlampau mendominasi lanskap informasi kita, yaitu suara laki-laki setengah baya yang tinggal di perkotaan. Dalam arti sederhana, Project Multatuli sebagai sebuah media ingin menunjukkan bahwa ketika media memilih fokus ke isu yang dipinggirkan, maka kebutuhan Masyarakat Adat untuk diberitakan itu sangat besar. Berbagai cerita, baik dari sisi budaya, perjuangan, kekayaan pangan dan lain sebagainya harus terus berjalan. Karena inilah yang selama ini diabaikan. Saya merasa optimis dan memiliki harapan bahwa dunia pers akan mengabarkan berita tentang Masyarakat Adat dengan baik. Kompas, Tempo, Mongabay, telah lebih dahulu secara konsisten terus menunjukkan keberpihakannya pada Masyarakat Adat dan yang lebih penting lagi adalah memberitakan dalam perspektif Masyarakat Adat. Semangat yang suatu hari nanti diharapkan dapat menular pada media-media lain, memberikan ruang yang besar bagi Masyarakat Adat sekaligus menyingkirkan pemberitaan- pemberitaan yang mendiskreditkan Masyarakat Adat. Paling tidak, inilah imajinasi saya tentang bagaimana seharusnya pers hadir. Bisa saja orang-orang akan berpikir hal itu tidak mungkin terwujud, jika melihat banyak media dimiliki oleh penguasa dan pengusaha. Tapi, justru itulah esensi dari sebuah imajinasi dan perjuangan, mewujudkan sesuatu yang kita atau banyak orang lain merasa tak mungkin terjadi dan diwujudkan. Pers dan Perjuangan Politik Masyarakat Adat Dari sebuah desa kecil di Bengkulu, Lubuk Kembang, Resolusi Rakernas AMAN VII juga memberikan penekanan tentang pentingnya perjuangan politik bagi Masyarakat Adat. Berbagai desakan atau tuntutan kepada penguasa tentu tak mungkin bisa terwujud jika Masyarakat Adat atau AMAN sebagai organisasi yang mewadahinya tidak mengambil pilihan perjuangan politik. Desakan-desakan tersebut juga menunjukan konsistensi organisasi pada pilihan politiknya. Jumlah Masyarakat Adat yang begitu besar (20 jutaan Masyarakat Adat di Indonesia), selayaknya negara memberikan perhatian khusus pada Masyarakat Adat. Dengan memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang bisa diwujudkan dengan secara serius berupaya untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat tanpa mengutak-atik pasal-pasal di dalamnya yang tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat Adat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Sebagaimana resolusi yang saya anggap bukan sekadar untuk Masyarakat Adat, RUU Masyarakat Adat, bagi saya, juga bukan semata untuk kepentingan Masyarakat Adat. Hutan, gunung, pesisir, laut, alam, dan bumi yang selama ini dijaga oleh Masyarakat Adat juga dinikmati oleh masyarakat luas. Karena oksigen yang dihasilkan dari alam yang selama ini dijaga Masyarakat Adat juga dihirup oleh orang- orang di kota-kota besar. Demikian lah ketika RUU Masyarakat Adat disahkan, praktik menjaga bumi yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat Adat akan semakin terjamin. Tak ada lagi wilayah adat yang dirampas untuk dijadikan kebun sawit, tak ada lagi gunung yang ditambang, dan dunia seperti inilah yang kita bayangkan. Perjuangan politik yang dilakukan oleh AMAN tentu perlu mendapat dukungan dari banyak pihak, pers salah satunya yang wajib. Ketika pers mengambil sikap untuk memberikan suara mereka yang dipinggirkan, selayaknya pers juga mengikuti dan menyuarakan agenda- agenda politik Masyarakat Adat. Bersama-sama kita bisa melawan perilaku kolonial dan hidup sejahtera dan bahagia bersama, tanpa menginjak siapapun. "Saya mengalami sendiri, ketika kami menolak perusahan MHM masuk kampung, justru kami yang dilaporkan ke polisi," kata Novenia saat mengadukan kasusnya secara daring kepada dua orang Komisioner Komnas HAM pada 5 Juni 2023. Novenia menyatakan pelaporan dirinya ke polisi sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang menolak kehadiran perusahaan PT MHM. Menurutnya, cara-cara culas seperti ini tidak akan melunturkan sikap tegas mereka terhadap perusahaan. Ia justru mempertanyakan sikap pemerintah yang lebih melindungi perusahaan daripada Masyarakat Adat. "Kami butuh keadilan, kenapa pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan? Apa negara ini sudah tidak lagi mengakui kami sebagai Masyarakat Adat?" tanya Novenia dengan nada heran.
Kriminalisasi: Modus Kejahatan Negara dan Perusahaan untuk Merampas Wilayah Adat oleh Syamsul Alam Agus * Kriminalisasi Masyarakat Adat menjadi fenomena yang muncul di hampir setiap kasus perampasan wilayah adat. Masyarakat adat, yang secara historis tinggal di wilayah tertentu selama berabad-abad, sering kali menghadapi kriminalisasi dalam mempertahankan wilayah adat. Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat merujuk pada situasi di mana kegiatan tradisional yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dianggap sebagai tindakan kriminal oleh aparat negara. Hal ini sering kali terjadi karena adanya konflik kepentingan antara Masyarakat Adat dengan pemerintah, perusahaan, atau individu lain yang berusaha mengakses sumber daya alam yang terletak di wilayah adat. Salah satu contoh kriminalisasi Masyarakat Adat adalah penangkapan atau hukuman terhadap kegiatan perburuan, pengumpulan hasil hutan, atau praktik pertanian tradisional yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya Masyarakat Adat selama berabad-abad. Penegakan hukum destruktif yang didukung dengan peraturan dan kebijakan yang tidak adil kepada Masyarakat Adat sering kali mengakibatkan penangkapan, penahanan, penyiksaan hingga vonis pengadilan terhadap Masyarakat Adat. Topik Utama Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). PPMAN adalah organisasi sayap AMAN yang beranggotakan 158 Advokat dan Ahli Hukum yang memberikan kewajiban probono profesi advokat dalam membela Masyarakat Adat di Indonesia. Anak dari Alen Baikole, Masyarakat Adat O Hangana Manyawa yang dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pembunuhan Sumber Foto: PPMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 15
16 Topik Utama Pada titik ini, hukum digunakan oleh penguasa sebagai senjata untuk mengkriminalisasi Masyarakat Adat. Dengan kekuatan politiknya, penguasa menggunakan instrumen hukum untuk memuluskan kepentingannya. Ketidak berimbangan posisi politik dan hukum antara para perampas wilayah adat dengan Masyarakat Adat, membuat Masyarakat Adat menjadi korban dari satu kepentingan. Dalam bentuk lain, kriminalisasi Masyarakat Adat sering terjadi dalam konteks perjuangan mempertahankan wilayah adat dari klaim oleh pihak ketiga, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu. Upaya Masyarakat Adat untuk melindungi wilayah adat sering kali dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan pihak berwenang menggunakan aparat hukum untuk menghentikan atau bahkan menghukum. Kriminalisasi tidak hanya mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan budaya dan tradisi. Pengetahuan dan praktik yang berharga terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemeliharaan lingkungan, ritual dan budaya, serta berbagai pengetahuan tradisional yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat Adat akan hilang seiring dengan hilangnya wilayah adat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 672 Masyarakat Adat Dikriminalisasi Dalam Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang lima tahun terakhir (2017-2022) telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat yang seluas 8,5 Juta Ha. Dalam rentan waktu tersebut sebanyak 672 anggota Masyarakat Adat dikriminalisasi. Pada periode Januari - Mei 2023, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mencatat sebanyak 25 orang Masyarakat Adat dari berbagai wilayah berhadapan dengan hukum, lima di antaranya adalah perempuan adat. Salah satu kasus kriminalisasi yang sangat keras terjadi pada komunitas Masayarakat Adat O Hagana Manyawa (Tobelo Dalam), Kepulauan Maluku. Empat orang divonis penjara seumur hidup, di mana sebelumnya Mahkamah Agung RI memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memvonis pidana mati. Dua orang divonis penjara 20 tahun dan dua orang lainnya masih dalam proses persidangan di pengadilan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebelumnya menetapkan O Hagana Manyawa sebagai salah satu komunitas Masyarakat Adat yang terancam punah. Kriminalisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan tersebut. 5 Masyarakat Adat O Hangana Manyawa yang dipidana dan dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pembunuhan Sumber Foto: PPMAN
Dampak Kriminalisasi Masyarakat Adat Peraturan dan kebijakan sering digunakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengkriminalisasi Masyarakat Adat. Di antaranya, UU Minerba, UU Kehutanan, KUHP, Penodaan Agama. Dan hadirnya UU Cipta Kerja akan menjadi senjata baru yang akan semakin megancaman keberadaan Masyarakat Adat. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hak Masyarakat Adat diakui secara internasional. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka sendiri. Negara- negara juga diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat memiliki dampak yang luas dan serius bagi kehidupan Masyarakat Adat. Pertama dan yang paling fundamental adalah hilangnya akses terhadap wilayah adat karena kriminalisasi sering kali berarti pengusiran atau pembatasan akses Masyarakat Adat terhadap wilayah adat, inti dari identitas Masyarakat Adat. Kedua, kriminalisasi mengancam keberlanjutan budaya dan identitas Masyarakat Adat. Banyak praktik dan tradisi yang terikat dengan wilayah adat. Pemisahan dari wilayah adat juga menyebabkan kehilangan ikatan sosial dan kehilangan identitas budaya yang kuat, serta musnahnya sumber daya alam dan lingkungan yang selama ini telah dijaga secara berkelanjutan oleh Masyarakat Adat. Suasana Sidang Perdana Pra Peradilan 2 orang Masyarakat Adat O Hangana Manyawa yang ditersangkakan atas kasus Pembunuhan oleh Polres Haltim di Pengadilan Soasio, Halmahera Timur. Sumber Foto : Dokumentasi PPMAN. Topik Utama Ketiga, kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat Adat yang mengalami kriminalisasi akan menghadapi kekerasan fisik, penahanan sewenang-wenang, intimidasi, bahkan ancaman terhadap keselamatan mereka. Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar hak mereka untuk hidup dengan aman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, dan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Keempat, tidak ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi Masyarakat Adat ketika masuk ke dalam sistem hukum. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan, dan dapat dianggap bersalah secara sepihak tanpa proses yang adil. Selain itu, kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak berwenang yang melakukan kriminalisasi jauh lebih besar daripada yang dimiliki Masyarakat Adat. kelima, kriminalisasi dapat menghancurkan ekonomi Masyarakat Adat. Ketika Masyarakat Adat dilarang atau dihentikan melakukan kegiatan tradisional akan berimbas pada berkurangnya atau bahkan hilangnya sumber- sumber ekonomi. Pada akhirnya, kriminalisasi akan menyebabkan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan sosial Masyarakat Adat. Lebih jauh, krimainalisasi terhadap Masyarakat Adat juga berimbas pada keberlanjutan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya yang penting bagi kehidupan masyarakat umum. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 17
18 Topik Utama Kriminalisasi Perempuan Adat Bagi perempuan adat, kriminalisasi terhadap perempuan adat mengakibatkan beban berlapis. Kriminalisasi terhadap perempuan adat sering kali memperburuk diskriminasi dan marginalisasi. Sistem hukum yang tidak memahami atau menghormati praktik adat dan tradisi perempuan adat dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan merugikan mereka. Perempuan adat adalah penjaga pengetahuan dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perempuan adat yang mengalami kriminalisasi tidak akan dapat melanjutkan perannya dalam mewariskan pengetahuan-pengetahuan lokal. Selain itu, perempuan adat juga akan kehilangan sumber penghidupan mereka dan mengalami pemiskinan. Dalam banyak kasus, perempuan adat yang mengalami penahanan sewenang-wenang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau bahkan merendahkan perempuan adat. Kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak lain yang berkepentingan kerap terjadi. Karena keterbatasan akses terhadap sistem hukum dan kurangnya perlindungan yang memadai, perempuan adat mungkin kesulitan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dampak berlapis akibat kriminalisasi terhadap perempuan adat tersebut diatas mendesakkan pentingnya pengakuan hak-hak perempuan adat dan memastikan perlindungan hukum yang memadai serta penghormatan terhadap praktik dan tradisi perempuan adat. Perempuan Adat ditangkap Aparat Kepolisian pada saat aksi tolak tambang pasir besi PT Flaminglevto Bakti Abadi. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Masyarakat Adat Melawan Kriminalisasi Secara prinsip, kriminalisasi terhadap Masyarakat tak boleh ada lagi karena Masyarakat Adat memiliki hak- hak yang melekat, terhadap wilayah adat dan terhadap hak asasi manusia. Kesadaran tentang hak-hak Masyarakat Adat adalah langkah penting dalam melawan kriminalisasi yang mereka hadapi. Bagi kita, AMAN dan Masyarakat Adat, pendidikan tentang hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci penting untuk melawan kriminalisasi. Ini adalah bagian integral dari advokasi. Pendidikan atau pelatihan hukum yang ditujukan kepada Masyarakat Adat dan advokat pembela Masyarakat Adat mampu menjadi kunci untuk memahami sistem hukum dan hak-hak Masyarakat Adat. Bukan hanya pendidikan dari sisi hukum dalam kerangka advokasi, namun juga penting pendidikan politik bagi Masyarakat Adat. Pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak politik Masyarakat Adat atas wilayah adat dan juga sebagai warga negara. Pendidikan politik ini bisa digunakan untuk melihat dan memetakan aktor-aktor politik yang ingin merampas wilayah adat. Dalam jangka panjang, pendidikan politik akan bisa digunakan untuk merancang strategi dan perjuangan politik untuk mempertahankan dan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan martabat Masyarakat Adat. Melawan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat juga perlu melibatkan pihak lain. Solidaritas merupakan modal sosial yang penting bagi gerakan masyarakat sipil. Masyarakat Adat harus membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan lembaga internasional untuk melawan kriminalisasi dan memperkuat advokasi. Peran lain yang cukup penting adalah media massa karena media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Melalui media cetak, elektronik, dan sosial, informasi tentang kriminalisasi Masyarakat Adat dapat disebarkan dengan lebih luas. Dan kepada negara, perlu memahami lebih dalam tentang arti penting pelibatan dan partisipasi penuh dari Masyarakat Adat dalam segala program yang akan berdampak pada Masyarakat Adat. Bukan hanya sekadar disosialisasikan yang pada akhirnya Masyarakat Adat hanya dijadikan objek semata. Proses pembangunan yang tak partisipatif pada akhirnya akan menimbulkan dampak buruk bagi Masyarakat Adat, dan lebih jauh, penolakan Masyarakat Adat terhadap pembangunan yang tak partisipatif akan menimbulkan kriminalisasi. Topik Utama Seorang Polisi tampak sedang menghalangi pihak keluarga Alen Baikole, Masyarakat Adat O Hangana Manyawa ditangkap polisi karena dituduh melakukan pembunuhan. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 19
20 Hukum & Politik Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin Dikriminalisasi: Kami Butuh Keadilan Oleh: Apriadi Gunawan * * Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Bengkulu "Saya mengalami sendiri, ketika kami menolak perusahan MHM masuk kampung, justru kami yang dilaporkan ke polisi," kata Novenia saat mengadukan kasusnya secara daring kepada dua orang Komisioner Komnas HAM pada 5 Juni 2023. Novenia Ambue mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Perempuan berusia 36 tahun asal Maluku Utara ini menceritakan keresahan dirinya terkait ruang hidup yang semakin sempit pasca masuknya perusahaan PT Mega Haltim Mineral (MHM) ke desa Minamin, Halmahera Timur. Di desa ini, Masyarakat Adat Tobelo subetnis Boeng mengalami tekanan, bahkan yang menolak perusahaan dilaporkan ke polisi. Novenia menyatakan pelaporan dirinya ke polisi sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang menolak kehadiran perusahaan PT MHM. Menurutnya, cara-cara culas seperti ini tidak akan melunturkan sikap tegas mereka terhadap perusahaan. Ia justru mempertanyakan sikap pemerintah yang lebih melindungi perusahaan daripada Masyarakat Adat. "Kami butuh keadilan, kenapa pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan? Apa negara ini sudah tidak lagi mengakui kami sebagai Masyarakat Adat?" tanya Novenia dengan nada heran. Masyarakat Adat Suku Togutil Habeba, Hoana Wangaeke Minamin Saolat melakukan aksi pemalangan aktivitas pertambangan PT Weda Bay Nikel dan PT IWIP di kawasan Hutan adat Moleo Ma Bohuku (Tofu), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku. Sumber Foto: Christ Belseran GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Hukum & Politik Merespon pengaduan ini, Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan meminta agar Masyarakat Adat Tobelo bersabar. Hari berjanji pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. "Komnas HAM akan mengawal kasus ini hingga tuntas," katanya. Menurut Syamsul Alam, cara ini merupakan ciri khusus dari tindakan kriminalisasi yang secara umum sering dipraktikkan oleh penegak hukum atas permintaan pihak ketiga (perusahaan) kepada Masyarakat Adat. Pada praktiknya, dapat diketahui disela pemanggilan ini ada upaya mediasi yang diinisiasi oleh anggota kepolisian Polsek Wasile Selatan. Baru-baru ini, PT MHM melaporkan Novenia Ambuea dan Yulius Dagali ke Polsek Wasile Selatan akibat penolakan warga yang berujung pada pemblokiran jalan masuk perusahaan. Laporan ini dikecam sejumlah pihak, termasuk Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Ketua PPMAN Syamsul Alam Agus menyatakan tindakan PT MHM melaporkan Novenia Ambuea dan Yulius Dagali ke Polsek Wasile Selatan sebagai bentuk arogansi dan intimidasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polsek Wasile Selatan yang melakukan upaya pemanggilan guna pengambilan keterangan terhadap dua tokoh Masyarakat Adat di Tobelo Boeng tersebut. "Pelapor adalah pihak perusahaan (PT MHM) dan diterima baik oleh kepolisian, dari sini dapat diduga adanya relasi kepentingan keduanya," kata Syamsul. Berdasarkan hal ini, sebut Syamsul, PPMAN meminta kepada kepolisian untuk menghentikan proses pemanggilan Masyarakat Adat. Dikatakannya, pemanggilan ini melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Sebab, alasan yang disampaikan melalui surat panggilan tersebut, pihak kepolisian secara nyata melindungi kepentingan eksploitasi sumber daya alam milik Masyarakat Adat dengan alasan perizinan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yulius Dagali & Novenia Ambeua, Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin dikriminalisasi karena menghadang alat berat milik perusahaan tambang nikel PT Mega Haltim Mineral (MHM) yang akan merusak kebun & hutan warga di wilayah adatnya yang diklaim sepihak oleh PT Wana Kencana Sejati II (WKS). Sumber Foto: Christ Belseran GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 21
22 Hukum & Politik "Disini, penting dan mendesak untuk menguji keabsahan dari seluruh proses terbitnya izin yang dikantongi oleh perusahaan tersebut," ujarnya. Syamsul mengatakan polisi harus mendasari seluruh pelaksanaan tanggungjawabnya dengan berpedoman pada Perkap Hak Asasi Manusia dan Perkap Penyelidikan Perkara Pidana. Alasan obyektif harus jadi pedoman utama bagi kepolisian sebelum memulai penyelidikan atas dasar laporan perusahaan. "Tidak boleh gegabah dan tidak cermat dalam menentukan langkah hukum lebih lanjut," tandasnya. Syamsul menyebut contoh lain dari ketidakcermatan polisi dalam menentukan langkah hukum adalah ketika secara sewenang- wenang menangkap dan menahan Samuel Baikole dan Alen Baikole. Tindakan kesewenang-wenangan ini telah menimbulkan reaksi dari Masyarakat Adat O Hagana Manyawa (Tobelo Dalam) yang menggugat Kepolisian Resort Halmahera Timur. Gugatan ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada 2 Mei 2023. SAMUEL & ALEN BAIKOLE MASYARAKAT ADAT O HANGANA MANYAWA YANG DITUDUH MEMBUNUH GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Syamsul Alam, yang hadir dalam persidangan perdana ini mengatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Masyarakat Adat Tobelo Dalam ini karena diyakini adanya tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Polres Halmahera Timur, mulai dari proses penangkapan, penahanan dan penetapan Samuel Baikole dan Alen Baikole sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Polres Halmahera Timur terhadap kedua Masyarakat Adat tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, termohon yang dalam persidangan pra-peradilan ini diwakilkan oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur dan Binkum Polda Maluku Utara, diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kedua tersangka. "Berdasarkan keterangan yang kami miliki, sangat kuat dugaan bahwa penangkapan serta penahanan tersangka telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," kata Alam. Alam menambahkan bahwa tindakan termohon dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka tanpa prosedur merupakan tindakan pelanggaran hukum, karena sejatinya penyitaan barang milik tersangka harus memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana. Selain itu, penyitaan harusnya dilakukan melalui proses di pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, atau setidaknya mengacu pada Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Berdasarkan hal ini, Alam berharap hakim dapat mengabulkan gugatan pra-peradilan ini karena adanya dugaan kesalahan prosedur dan tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Halmahera Timur atas penangkapan Samuel Baikole dan Alen Baikole yang dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang masyarakat dari Dusun Tukur-Tukur pada Oktober 2002. "Tuduhan itu tidak benar, karenanya atas kesalahan prosedur yang fatal ini, kita minta hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan ini demi tegaknya keadilan," ujar Alam. Hukum & Politik Ketua Tim Advokasi untuk Keadilan Masyarakat Adat Tobelo Dalam, Maharani Caroline menerangkan termohon telah melakukan kekerasan dengan cara menendang, memukul, mengikat tangan tersangka di kursi, mengintimidasi dan mengancam agar kedua tersangka mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Menurutnya, ini merupakan tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang harus dituntut secara hukum. Perempuan yang biasa disapa Rani ini juga menambahkan bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan ini meminta kepada termohon untuk memberikan ganti rugi atas tindakan mereka kepada kedua tersangka Samuel Baikole dan Alen Baikole. "Samuel dan Alen berhak menerima ganti rugi secara materiil maupun imateriil dari termohon," tandasnya. Salah satu kawasan tambang yang menghancurkan hutan adat milik Masyarakat Adat O Hangana Manyawa di Halmahera Timur, maraknya industri & tambang nikel di halmahera diduga kuat menjadi pemicu kriminalisasi banyak masyarakat adat di Pulau Halmahera. Sumber Foto: Christ Belseran GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 23
24 Hukum & Politik Dua Perda Masyarakat Adat di Bengkulu akan Melindungi, Mengakui, dan Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Sepriandi * Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Bengkulu Dua Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Dua Kabupaten itu yaitu, Kabupaten Seluma dengan Perda No.3 tahun 2022 tentang Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Kabupaten Rejang Lebong dengan Perda No.5 tahun 2019 tentang Pangakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Deftri Hardianto mengatakan pembentukan perda tersebut melewati proses yang panjang. Dengan melibatkan tohoh adat dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten. "Di Bengkulu, sudah ada dua kabupaten yang mengesahkan perda tentang mekanisme pengakuan hak- hak Masyarakat Adat. Di Rejang Lebong saat ini sudah berjalan dan sudah diimplementasikan di wilayah adat. Untuk di AMAN Seluma masih dalam tahap identifikasi dan masih menunggu dibentuknya panitia dari Masyarakat Adat sebagai turunan dari perda," ujar Deftri. Wilayah Adat Kutei Lubuk Kembang, Rejang Lebong, Bengkulu. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Hukum & Politik Pemkab Seluma melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2022, tengah melakukan identifikasi terhadap lima komunitas adat yaitu, komunitas Masyarakat Adat Serawai Semidang Sakti, Serawai Pasar Seluma, Lubuk Lagan, Napal Jungur, dan Arang Sapat. Tapi, saat ini masih dibutuhkan pembentukan panitia Masyarakat Adat sebagai mandat dari Perda No.3/2022. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Daerah AMAN Rejang Lebong Khairul Amin menyatakan, di Rejang Lebong saat ini sudah diberlakukan Perda No.5/2019. Bahkan sudah ada lima wilayah komunitas Masyarakat Adat yang telah diakui oleh pemerintah. Yaitu, komunitas Masyarakat Adat Kutei Babakan Baru, Bangun Jaya, Lubuk Kembang, Air Lanang, dan Cawangan Kayu Manis. Pengurus Daerah AMAN Rejang Lebong saat ini terus memberikan pemahaman kepada komunitas-konunitas yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tentang perda tersebut. Ini merupakan bagian dari kerja-kerja pengurus untuk melakukan sosialisasi secara masif. Disampaikannya, berdasarkan Pasal 3 Perda No.5/2019, pangakuan dan perlindungan Masyarakat Adat bertujuan untuk menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap Masyarakat Adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum. Memberikan kepastian hukum bagi keberadaan Masyarakat Adat sehingga dapat hidup secara aman dan dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. "Implementasi dari adanya Perda ini cukup baik. Terbukti di komunitas yang wilayahnya sudah ada perda, tidak ada lagi penangkapan atau pengusiran terhadap komunitas yang memiliki lahan dalam hutan negara yang dikaim pemerintah secara sepihak, dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat juga sudah berkurang," jelas Khairul. Juga memberikan perlindungan terhadap hak- hak Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan, dan menyediakan dasar hukum bagi pemda dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Hutan bakau yang berada di wilayah adat Komunitas Masyarakat Adat Pasar Seluma, Bengkulu GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 25
26 Hukum & Politik Kemudian, pada Pasal 5 BAB III dijelaskan bahwa, keberadaan Masyarakat Adat didasarkan pada ikatan keturunan atau genealogis, ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial). Keberadaan Masyarakat Adat memiliki ciri adanya kelembagaan dalam perangkat adat, adanya wilayah adat yang jelas, serta adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. "Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritual dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup, dan hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat," sampainya. Ketua PD AMAN Tanah Serawai, Hertoni menyampaikan, Perda No.3/2022 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Seluma sudah resmi diundangkan oleh pemerintah Kabupaten Seluma. Hanya saja, saat ini Pengurus Daerah AMAN Tanah Serawai masih menunggu pembentukan panitia Masyarakat Adat. Yang terdiri dari, akademisi, pemerintah daerah dan Masyarakat Adat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 "Setelah tim dibentuk, barulah nanti dilakukan identifikasi terhadap wilayah dan Masyarakat Adat di Kabupaten Seluma," sampainya. Menurut Hertoni, meski perda tersebut masih dalam tahap identifikasi, namun implementasi perda itu sudah mulai dirasakan oleh komunitas Masyarakat Adat di wilayah AMAN Tanah Serawai. Terbukti dengan berkurangnya angka kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat di wilayah adatnya. Kabag Hukum Pemkab Seluma, Nurfadliya menyampaikan, perda tersebut sudah disahkan dan dapat dipergunakan oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Seluma. Pengurus wilayah maupun pengurus daerah AMAN dipersilahkan jika ingin menyosialisasikan perda tersebut di tingkat komunitas Masyarakat Adat. "Perda itu sudah selesai dan boleh disosialisaikan. Saat ini kami sedang mempersiapkan pembentukan panitia. Yang dalam waktu dekat ini akan segera rampung," ujarnya. Wilayah adat Masyarakat Adat Pasar Seluma yang diekploitasi tambang pasir besi PT Faminglevto Abadi. Sumber foto: Dokumentasi AMAN
AMAN, KPA, dan WALHI Luncurkan Dana Nusantara Tmemiliki rekam jejak dalam iga organisasi yang dikenal menjaga lingkungan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hari ini meluncurkan satu inisiatif bersama yang diberi nama "Dana Nusantara". Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan pendanaan langsung kepada komunitas anggota dari tiga lembaga tersebut, agar mampu bergerak lebih masif dalam menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia di masa depan. Inisiatif ini merupakan yang pertama kali di dunia, di mana Dana Nusantara disalurkan langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk melanjutkan berbagai aktivitas dalam melindungi dan mengelola tanah, air, wilayah adat, lingkungan hidup, dan sumber-sumber agraria lainnya. Ekonomi ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Oleh Titi Pangestu * Penulis adalah Koordinator INFOKOM PB AMAN . "Jelas, bahwa 80% keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dengan dukungan Dana Nusantara, kami berharap kontribusi dalam mengurangi emisi, deforestasi dan degradasi hutan akan semakin besar," ujar Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN yang juga merupakan salah satu pendiri Dana Nusantara. Selama ini, pendanaan global untuk merespons perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang menyasar Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal hanya $270 juta atau 1%, dan dari jumlah itu, hanya 16% atau $47 juta yang disalurkan langsung ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh dunia. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 27
28 Ekonomi Dalam gambaran situasi hari ini, Rukka menjelaskan bahwa wilayah dan ruang hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal semakin hari semakin terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah dan derasnya arus investasi. "Kita perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal," sambung Rukka. Penekanan lain disampaikan oleh Dewi Kartika, Sekjen KPA. Menurutnya, peluncuran Dana Nusantara ini menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas lintas gerakan dari Masyarakat Adat, Reforma Agraria, dan Lingkungan. "Dana Nusantara juga akan membantu komunitas dari sisi penguatan organisasi dan juga membangun kemandirian ekonomi," ujarnya. Lebih jauh, Dewi menyampaikan bahwasanya gagasan pembentukan Dana Nusantara juga melalui proses partisipatif di tingkat komunitas. Di mana, ketiga lembaga melakukan proses konsultasi dengan komunitas anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah yang dilakukan pada medio pertengahan hingga akhir 2022. Hingga akhirnya, per Desember 2022, uji coba implementasi Dana Nusantara telah didistribusikan ke 30 komunitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia. "Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah kelompok masyarakat yang memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Telah terbukti dari generasi ke generasi menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Dan kami percaya, bahwa di tingkat komunitas akan mampu mengelola dukungan Dana Nusantara dengan baik," pungkasnya. Mekanisme pendanaan secara langsung pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tanpa melalui perantara ini merupakan bagian dari komitmen Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) Forest Tenure Pledge pada Climate Change Conference 26 (COP26) di Glasgow pada 2021 lalu. Dalam forum tersebut, sejumlah lembaga donor dan filantropis berkomitmen untuk meningkatkan dukungan langsung untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang mencapai senilai USD 1,7 miliar, sebagai bagian dari upaya global untuk mengembalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu menjadi penyangga bumi dan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim saat ini. Tidak sedikit, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah merasakan dampak dari krisis iklim yang berimbas ke perekonomiannya. "Dana Nusantara dibutuhkan untuk memberikan dukungan pada Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang selama ini telah membangun ekonomi, pemulihan lingkungan, menjaga hutan, dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim," ungkap Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI. Zenzi meyakini, bahwa dukungan Dana Nusantara kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk merespon perubahan iklim akan memiliki dampak positif bagi Indonesia. Menurutnya, ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mampu dan semakin luas menjaga alam dan sumber-sumber pangannya, maka masyarakat Indonesia dan global akan menikmatinya. "Udara bersih yang kita hirup, pangan yang kita nikmati, karena Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mampu menjaga bumi dan memproduksi pangan bagi kita," tegasnya. Dalam menjalankan program dukungan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Dana Nusantara memegang prinsip yang berbasis masyarakat, akuntabilitas, kesetaraan, fleksibilitas, inklusif dan transparan, serta penghormatan atas HAM. Ada pun target yang ingin dicapai dari Dana Nusantara adalah meningkatkan pemetaan Wilayah Adat, Wilayah Kelola Rakyat, dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria sebesar 20 juta hektar, pendaftaran tanah dan wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal seluas 7,8 juta hektar, hingga rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Selain itu, Dana Nusantara juga ingin mewujudkan berbagai model produksi, distribusi dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan, membentuk pusat-pusat "Pendidikan Rakyat". Target-target tersebut setidaknya akan berdampak langsung pada sedikitnya 30 juta orang atau setidaknya 11% dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada 30 juta hektar hutan dan lahan, atau 1/6 dari total luas daratan Indonesia.
BPAN Berbagi Pengalaman tentang Gerakan Pulang Kampung di Forum Asia Learning Exchange oleh Febrianus Kori dan Apriliska Titahena* Febrianus Kori, Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), & Apriliska Titahena (Fasilitator Pendidikan Adat dari Region Maluku) "Di forum ini, pemuda sangat diberikan ruang dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Bahkan dari beberapa break session (diskusi panel), pemuda juga menjadi narasumber terkait isu pengelolaan wilayah adat," ujar Febrianus Kori yang hadir sebagai perwakilan Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Febrianus Kori Sebagai Narasumber dalam diskusi Asia Learning Exchange di Prama Sanur Beach, Bali. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. Pemuda Adat Pada 27 Mei hingga 2 Juni 2023, BPAN terlibat dalam kegiatan Asia Regional Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth yang diselanggarakan di Bali. Mempertemukan mitra, anggota, dan organisasi non-profit dari berbagai negara di Asia yang bekerja demi memajukan keamanan tenurial masyarakat. Puluhan orang datang untuk saling mendengar, belajar, menggali inpirasi, dan berkoordinasi tentang cara-cara terbaik dalam memajukan berbagai aspek keamanan tenurial pada konteks Asia yang difokuskan melalui cara-cara efektif untuk meningkatkan inklusi perempuan, pemuda, dan kelompok terpinggirkan dalam mengamankan hak tenurial. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 29
30 Pemuda Adat "Kami berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang sekolah adat, Gerakan Pulang Kampung, pendokumentasi situs budaya, obat-obatan herbal dan masih banyak lagi," ujar pemuda adat yang berasal dari komunitas adat Binua Sunge Samak ini. Apriliska Titahena punya cerita yang sedikit berbeda. Ia mengawali kegiatan Asia Learning Exchange dengan kunjungan kunjungan ke komunitas Masyarakat Adat Sumberklampok dan Pemuteran, di Bali. Fasilitator Pendidikan Adat dari Region Maluku ini melakukan kunjungan dan pertukaran pengetahuan dengan Serikat Petani Buleleng di Desa Sumber Klampok dan Serikat Petani Sumber Makmur di Desa Pemuteran, Buleleng, Bali; Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Alas Mertajati, Buleleng, Bali; Komunitas Lokal Pancer di Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur; dan Masyarakat Adat Karang Bajo di Karang Bajo, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. "Pada salah satu sesi, kami membawakan topik hangat tentang Gerakan Pulang Kampung sebagai strategi yang efektif untuk regenerasi kepemimpinan dan keterlibatan pemuda dalam gerakan Masyarakat Adat. BPAN berbagi tentang praktik-praktik baik serta tantangan dan peluang yang dihadapi pemuda adat dalam perjuangan mempertahankan wilayah adat," ujar perempuan yang akrab disapa Ika. Mempertahankan wilayah adat menjadi tugas penting bagi pemuda adat karena keberadaan wilayah adat adalah bagian dari kelangsungan hidup komunitas Masyarakat Adat. Wilayah adat yang terjaga akan berkesinambungan dengan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Adat dan kelestarian tanah sebagai ibu bumi. Gerakan Pulang Kampung menjadi gagasan yang dibagikan oleh BPAN dalam Asia Learning Exchange. Berbagi pengalaman tentang pelibatan pemuda adat tentang sistem tata kelola adat sebagai bentuk nyata peran anak muda dalam sistem tata kelola adat dan lembaga tradisional dalam proses reformasi inklusif serta pengelolaan tanah kolektif yang berkelanjutan. Setelah sesi kunjungan ke komunitas- komunitas, peserta memperdalam topik diskusi melalui sesi sidang pleno dan sesi break out yang terdiri dari 6 sesi. Narasumber pada sesi break out ini turut melibatkan perwakilan BPAN. Secara keseluruhan, BPAN terlibat dalam dua sesi untuk membagikan pengalaman dan strategi pemuda adat mengamankan tenurial. "Di forum ini, peserta saling belajar dan juga terhubung untuk memperkuat solidaritas serta menemukan strategi-strategi efektif dalam memecahkan masalah tenurial yang kompleks. Pemuda adat pun hadir sebagai regenerasi pemimpin masa depan yang berani berkomitmen secara konsisten untuk mengatasi permasalahan aspek tenurial yang masih timpang saat ini," sambung Ika. Asia Learning Exchange Break Out Room Jauk, Prama Sanur beach Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Peran Perempuan Adat di Antara Pengelolaan Wilayah Adat & Gempuran Pembangunan & Investasi Oleh Isnah Ayunda * Penulis adalah anggota Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN Region Kalimantan. Ppenting dalam sistem pengelolaan wilayah erempuan adat memiliki peran yang sangat adat. Memiliki hubungan erat dengan alam dan lingkungan, memiliki pengetahuan tradisional lalu mempraktekannya, memenuhi kebutuhan hidup dari sumber-sumber pangan di wilayah adat, termasuk dalam sistem pemerintahan adat, perempuan adat juga memiliki peran yang besar. Semuanya dapat diwariskan kepada generasi penerus. Masyarakat Adat Rendu menjaga pos jaga Tolak Waduk Lambo sambil menenun. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. Perempuan Adat Karena peran penting tersebut, perempuan mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat. Namun demikian, dengan peran besar yang dimiliki, perempuan adat masih kerap tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan atau bahkan akses terhadap informasi. Misalnya saja ketika ada satu investasi atau pembangunan yang akan berdampak pada satu wilayah adat, perempuan adat masih kerap tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga perempuan adat tidak dapat menyampaikan suaranya. Ini bisa terjadi karena masih ada anggapan bahwa perempuan tidak bisa berbicara dihadapan publik, dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi suara, perempuan adat hanya dianggap mengurus urusan domestik rumah tangga, mengurus suami, anak, ternak hingga kebun. Tanpa melihat perempuan adat yang pandai dalam memanfaatkan sumber daya penghidupan, tanpa melihat pengetahuan tradisional yang dimiliki yang diturunkan secara turun temurun. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 31
32 Perempuan Adat Kondisi tersebut tak membuat perempuan adat diam saja. Upaya perempuan adat untuk menjaga hak dan eksistensinya terus diwujudkan dalam berbagai bentuk. Melakukan pendokomentasian pengetahuan, membuka kebun secara kolektif, membentuk sekolah sekolah adat, perempuan adat juga mulai memetakan ruang hidup, terlibat dalam pemetaan partisipatif bersama-sama para tetua adat di komunitas, dll, sebagai bagian dari upaya untuk masuk dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN juga memastikan hak kolektif mereka dimasukan dalam regulasi hukum. Mulai dari peraturan di tingkat kampung, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Perjuangan Perempuan Adat Menjaga Wilayah Adat Pembangunan atau investasi yang merampas wilayah adat, semakin memperburuk posisi perempuan adat. Pengaruh pembangunan dan investasi dalam suatu wilayah adat akan mengancam ruang hidup perempuan adat. Pengetahuan tradisional akan terancam hilang, wilayah adat yang semakin menipis membuat perempuan adat kehilangan kehidupannya dan pengetahuan tradisionalnya. Diskriminasi yang dilakukan Polres Nagekeo terhadap Perempuan Adat Rendu yang tidak diizinkan untuk hadir dalam pembicaraan tentang pembangunan waduk lambo, Nagekeo. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Wilayah adat yang juga menjadi sumber kebudayaan bagi perempuan adat. Dengan dirampasanya wilayah adat, tidak hanya sumber-sumber pangan atau ekonomi saja yang hilang, sumber- sumber ramuan atau obat tradisional, bahan baku untuk kain, dan lain lainnya juga akan hilang. Padahal perempuan juga memiliki peran yang besar di sisi ini. Maka, hilang pula hak dan eksistensi perempuan adat. Bisa jadi perempuan adat terpaksa harus menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan dan investasi yang menyasar wilayah adat membuat posisi perempuan adat menjadi sangat rentan, terlebih kriminalisasi kerap menjadi senjata para penguasa terhadap Masyarakat Adat yang menolak. Tidak sedikit perempuan adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya, bukan hanya kriminalisasi, adu domba antar perempuan adat juga sering terjadi untuk memecahkan perjuangan. Hal ini adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adat yang dilakukan oleh pelaku investasi maupun negara dan perangkat negara seperti polisi dan TNI.
Banyak perempuan adat di Nusantara berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya. Perempuan Adat Rendu misalnya, sampai hari ini masih berjuang mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan agar hak dan eksistensi mereka tetap terjaga dari pembangunan waduk Lambo. Begitu pula dengan perempuan adat Benuo Balik Sepaku yang saat ini terus berjuang untuk menolak relokasi dan pemusnahan terhadap suku dan wilayah adatnya akibat pembangunan Ibu Kota Negara. Perempuan adat Rangan Migi Saing Puak yang memperjuangkan pengakuan atas wilayah adatnya agar sumber mata air tetap terjaga. Negara yang seharusnya menjadi pelindung warga negaranya (Masyarakat Adat), justru menjadi pihak yang turut andil memusnahkan hak Masyarakat Adat. Regulasi hukum yang harusnya menjadi kekuatan Masyarakat Adat untuk menjaga wilayah adat, justru menjadi senjata bagi perampasan wilayah adat. Perempuan Adat Aksi Masyarakat Adat Rendu menolak lokasi pembangunan Waduk Lambo. Sumber foto: AMAN Nusa Bunga. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 33
Kabar Internasional Skoll Award adalah Bukti Baik Perjuangkan AMAN oleh Apriadi Gunawan 34 GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 AOrganisasi nirlaba yang berbasis di Palo Alto, California, MAN mendapat kabar gembira dari The Skoll Foundation. Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa AMAN - di bawah kepemimpinan Rukka Sombolinggi - memperoleh penghargaan "Skoll Award for Social Innovation". Sebuah penghargaan karena AMAN dinilai memiliki inovasi sosial dalam gerakan Masyarakat Adat. Pengumuman yang disampaikan secara daring pada Minggu (2/4/2023) malam pukul 20.00 WIB tersebut, disambut riang gembira oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi bersama jajaran pengurus AMAN. Rukka menyatakan bersyukur atas penghargaan yang diberikan oleh The Skoll Foundation kepada AMAN. Ia berterima kasih kepada semua pihak, khususnya para tetua adat yang telah membidani kelahiran AMAN pada 1999 lalu. Rukka juga mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh The Skoll Foundation merupakan hasil kerja keras secara kolektif Masyarakat Adat di seluruh Nusantara, Asia, dan dunia, sekaligus bukti baik atas apa yang diperjuangkan AMAN selama ini. "Perjuangan kami berada di jalan yang benar," ujarnya. Pidato Rukka Sombolinggi & Mina Susana Setra mewakili AMAN menerima Skoll Award. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Rukka menambahkan kalau penghargaan itu juga hasil dari perjalanan panjang AMAN dalam memperjuangkan hak Masyarakat Adat di Tanah Air. Karena itu, ia berharap penghargaan bergengsi itu bisa menjadi pemicu semangat AMAN untuk tetap konsisten memperjuangkan hak Masyarakat Adat. "Penghargaan ini jadi motivasi AMAN untuk terus berjuang membela hak Masyarakat Adat," katanya. Rukka berharap Masyarakat Adat ke depan bisa lebih kuat di tengah kemunduran kebijakan yang menekan, khususnya bagi perempuan adat dan pemuda adat yang menjadi masa depan perjuangan dan benteng dalam menjaga wilayah adat dan kampung. Penghargaan tersebut, tambah Rukka, merupakan apresiasi untuk seluruh perempuan adat dan pemuda adat di Nusantara yang telah berjuang menjaga wilayah adat dan kampung dari segala bentuk tindak perampasan wilayah adat. Menurutnya, perampasan wilayah adat menyebabkan berbagai kekayaan serta keragaman hayati dan budaya yang dimiliki Masyarakat Adat, jadi punah. "Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan Masyarakat Adat di Indonesia bersatu, menyatukan visi dan misi, serta mengonsolidasikan diri dalam memperjuangkan hak Masyarakat Adat," ujarnya. Deputi IV Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya Mina Susana Setra menyebut bahwa jumlah anggota AMAN saat ini sekitar 20 juta jiwa lebih. Mereka bernaung di 2.565 komunitas Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Ia menerangkan, dengan jumlah anggota yang besar, AMAN diharapkan menjadi rumah bersama untuk menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan hak Masyarakat Adat. Rukka Sombolinggi & Mina Susana Setra mewakili AMAN menerima Skoll Award Sumber foto: Dokumentasi AMAN. Kabar Internasional Bahwa seharusnya dunia ini adil dan bisa menyejahterakan Masyarakat Adat, di mana ketika Masyarakat Adat ingin mengelola wilayah adatnya, tidak harus bertempur dengan tentara, ditangkap polisi, dan berkelahi dengan perusahaan. "Dunia seperti ini yang kita inginkan, di mana keadilan dalam atau luar komunitas, bisa ditegakkan," tandasnya. AMAN berhasil meraih penghargaan Skoll Award 2023 untuk kategori "Inovasi Sosial." Penghargaan itu diberikan ke organisasi- organisasi yang dinilai telah berperan memajukan perubahan sosial di seluruh dunia. Tentu saja, itu bukan pertama kali bagi AMAN memperoleh penghargaan. Sebelumnya, sejumlah penghargaan bergengsi pernah diraih AMAN, termasuk Elinor Ostrom Award tahun 2015, Anugerah Kebudayaan Kemendikbud tahun 2018, dan Ormas Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2018. Selain AMAN, Skoll Award 2023 juga diberikan kepada empat organisasi lain, yaitu Reach Digital Health dari Afrika Selatan, Protect Democracy dan Policy Link dari Amerika Serikat, serta Conexsus dari Brasil. Penghargaan akan diserahkan dalam Forum Dunia Skoll ke-20 yang berlangsung di New Theatre, Oxford, Inggris pada Kamis 13 April 2023. CEO Skoll Foundation Don Gips mengatakan, seiring dengan tantangan global yang terus meningkat, para peraih penghargaan Skoll tersebut - lewat tekad dan inovasinya - memberi harapan dan inspirasi untuk masa depan dunia. "Para inovator sosial ini mengubah dunia kita," ujarnya dalam pernyataan resminya. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 35
36 Kabar Kampung Jurnalis Masyarakat Adat: Menjaga & Mengabarkan Kampung pada Nusantara oleh Muhammad Nurji * Penulis adalah Biro Infokom PW AMAN NTB. STenggara Barat (NTB). Sembilan perempuan ekitar 18 pemuda berkumpul di Senggigi, Nusa dan sembilan laki-laki terlihat khusyuk mendengarkan paparan tentang apa itu jurnalisme warga, apa itu data, apa itu informasi, apa itu berita, bagaimana membuat berita, dll. "Ini pengalaman baru bagi saya dan bersyukur diberikan kesempatan untuk belajar dan menyadari arti pentingnya menulis," ungkap Saiful Hak peserta yang berasal dari Komunitas Masyarakat Adat Langko, Lombok Tengah. Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat. Satu bekal bagi para pemuda-pemuda adat dalam memupuk kemampuan untuk menyuarakan isu-isu Masyarakat Adat. Dalam pelatihan tersebut, jurnalis Masyarakat Adat diambil dari kampung-kampung yang mewakili pengurus daerah, untuk kemudian menjadi corong utama dalam membangun isu Masyarakat Adat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Kegiatan ini juga mendorong partisipasi pemuda adat dalam program dan perjuangan Masyarakat Adat, di mana salah satunya adalah dari sisi menyuarakan cerita dan berita tentang Masyarakat Adat dari sumber utama, yaitu pemuda adat dari kampung. Peserta dalam pelatihan itu adalah pemuda yang diutus dari masing-masing Pengurus Daerah (PD) yang ada di NTB di antaranya, Dompu, Bima, Sembalun, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram. Menyuarakan tentang hak-hak Masyarakat Adat menjadi salah satu program prioritas Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB). Terlebih, NTB merupakan salah satu daerah super prioritas pemerintah di Indonesia dalam hal pembangunan yang mendorong para investor melirik kawasan yang ada di NTB khusunya Lombok. "Sirkuit Mandalika mungkin kebanggaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi sebuah ancaman besar bagi keberadaan Masyarakat Adat di Lombok," ujar Lalu Kesuma Jayadi, staf pengurus di PW AMAN NTB. Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat diselenggarakan oleh PW AMAN NTB yang didukung oleh Infokom PB AMAN dan bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mataram, berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17-19 Mei 2023. Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat diselenggarakan oleh PW AMAN NTB, Infokom PB AMAN dan Jurnalis Indepenen (AJI) Kota Mataram. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Dari Kampung untuk Kampung Setelah mendapatkan bekal ilmu jurnalistik dari narasumber yang profesional di bidangnya, peserta akan kembali ke kampungnya masing-masing dan diminta untuk membuat berita tentang kampungnya. Tentang kebudayaan di kampung, tentang hal-hal unik di kampung, kedaulatan pangan, warisan leluhur, dan lain-lain. Lebih dari itu, bekal pengetahuan dari pelatihan juga bisa menjadi alat advokasi tentang kasus-kasus yang dialami di kampung, di wilayah adat, dan menjaganya dari berbagai ancaman dengan ilmu jurnalistik. "Ssaya merasa terdorong untuk mencari dan mengolah informasi menjadi sebuah berita karena sudah mendapat bekal pengetahuan jurnalistik," lanjut Saiful Hak. Senada juga disampaikan Baiq Nia, yang berasal komunitas Masyarakat Adat Panjianom Rinjani, Lombok Timur. Bahwa tidak hanya ilmu jurnalistik, tapi perlahan juga mengetahui arah perjuangan AMAN itu sendiri sehingga dalam tulisan nanti fokus pada apa yang diperjuangkan oleh Masyarakat Adat. "Sangat menyenangkan dan saya bertemu dengan temen-teman dari berbagai suku, dan bisa tahu apa saja adat-istiadat dan kebiasaan mereka yang masih berkembang di kampungnya," ujar Baiq Nia. Ketua PHW AMAN NTB, Lalu Prima Wira Putra mengatakan sangat mengapresiasi acara tersebut. Ia berharap para peserta dapat mempengaruhi perspektif pemuda lainnya untuk kembali membangun kampung, memanfaatkan teknologi yang ada, dan menyuarakan isu Masyarakat Adat dari ilmu yang didapat. "Para jurnalis Masyarakat Adat diharapkan bisa berkembang dan eksis di pelosok- pelosok kampung, sehingga gerakan kita sebagai Masyarakat Adat dapat dilihat sebagai upaya yang harus diperhatikan oleh negara," jelas Lalu Prima. Kabar Kampung Lalu Prima Wira Putra, Ketua PHW AMAN NTB. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 37
38 Sosok Ideng Putri, Merawat Tanaman Obat di Tengah Ancaman Pembangunan oleh Lasron P. Sinurat Mpengetahuan dalam memanfaatkan asyarakat Adat memiliki berbagai keanekaragaman hayati sebagai tanaman obat tradisional yang berfungsi untuk penyembuhan dan pengobatan berbagai jenis penyakit yang muncul. Muktiningsih, dkk, dalam jurnal yang berjudul "Review Tanaman Obat yang Digunakan oleh Pengobat Tradisional di Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan" menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Dalam jurnal yang diterbitkan di Media Litbang Kesehatan, XI (4) tahun 2001 tersebut, diperkirakan ada 1.300 jenis tanaman yang bermanfaat sebagai obat tradisional. Tentu, keanekaragaman hayati ini tidak terlepas dari keberadaan Masyarakat Adat dalam melindungi wilayah adatnya. Pengetahuan atas pemanfaatan tanaman obat tradisional terus diwariskan secara turun temurun oleh para tetua adat kepada generasi penerus Masyarakat Adat. Ideng Putri (52) adalah seorang perempuan adat dari komunitas Masyarakat Adat Suku Paser di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terus merawat dan menjaga pengetahuan tanaman obat tradisional di komunitasnya. Ideng Putri lahir dan bertumbuh di komunitasnya, tidak pernah merantau ke kampung lain. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan kemanusiaan di kampung. Tahun 1990- an, Ideng Putri sering bergabung dengan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Yayasan PADI dan WALHI. "Dulu, ada semacam program LSM masuk desa, jadi saya ikut belajar bersama mereka," kenangnya. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sumber foto: Dokumentasi AMAN. Pergaulannya dengan aktivis LSM membuatnya berpikir lebih luas. Ia bercerita bahwa dia tidak sekolah, tapi suka bergabung dan dekat dengan orang-orang pintar. Dari bergaul itulah dia banyak belajar soal perjuangan Masyarakat Adat. Karena sering bergabung dengan aktivis LSM, ia akhirnya diundang untuk mewakili Masyarakat Adat dari Sepan untuk mengikuti Kongres Masyarakat Adat di Jakarta tahun 1999. "Kami ada dua orang dari Sepan, saya dan Alm. Pak Nonda selaku Kepala Adat di Paser," ceritanya. Pengalaman berorganisasi dan didikan orangtua di kampung, membawanya terpanggil untuk menjaga dan mewariskan pengetahuan Masyarakat Adat, salah satunya adalah tanaman obat tradisional. Sejak kecil ia senang ikut orangtua pergi ke ladang atau kebun. Di ladang atau di kebun, ia menyaksikan kedua orangtuanya bertani merawat berbagai tanaman obat tradisional.
Sosok "Dulu, orangtua saya sering memperkenalkan jenis-jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat. Jadi, kita belajar dari orangtua dengan cara berpraktik," kenangnya. Perempuan adat yang lahir pada 2 Juli 1971 itu menjelaskan bahwa tanaman obat menjadi bagian penting dalam kehidupan Masyarakat Adat di komunitasnya. Menanam dan merawat tanaman obat tradisional diajarkan dan dianjurkan oleh para orang tua. Tanaman ini berfungsi untuk menjadi obat bagi keluarga yang sakit di kampung. "Tanaman obat ini harus kita rawat di kampung karena waktu itu rumah sakit atau puskesmas sangat jauh dari kampung", tambahnya. Ideng Putri menjelaskan bahwa tujuan menanam tanaman obat ini adalah supaya tidak punah dan tidak mencari obat ke tetangga atau ke kampung sebelah. Jika tanaman obat tidak ada tumbuh di ladang, kebun, dan pekarangan, maka kita mencari atau meminta bibit tanaman tersebut ke orang yang punya. "Jika tidak ada, saya selalu mencari ke desa atau kampung tetangga supaya tanaman obat itu tetap ada di kampung," tegas Ideng. Di kampung, tanaman obat tradisional dijaga dan dilestarikan oleh setiap orang. Ideng Putri sendiri sudah terlibat menanam tanaman obat sejak tahun 1995, usianya waktu itu masih anak gadis. Merawat tanaman obat ini tidak terlalu repot seperti jenis tanaman lain karena tanaman obat ini tidak hanya ditanam di ladang atau di kebun, tetapi juga di pekarangan rumah. Ideng menceritakan bahwa hampir setiap rumah yang punya pekarangan memiliki tanaman obat. Adapun jenis tanaman obat ini sangat banyak, misalnya akar ginseng, akar kuning, kencur, serai, daun salam, kunyit, dan lain- lainnya. Merawat Tanaman Obat di Tengah Ancaman Pembangunan Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah menjadi momok membahayakan bagi seluruh komunitas Masyarakat Adat di Indonesia. Pembangunan kerap mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat sehingga mengancam keberadaan Masyarakat Adat di wilayah adatnya. Di berbagai daerah Indonesia, pembangunan kerap menimbulkan konflik agraria yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 39
40 Sosok Ideng Putri punya pengalaman terlibat dalam konflik wilayah adat di komunitasnya tahun 1995. Pembangunan gaya pemerintah Orde Baru sangat rakus terhadap sumber daya alam, secara khusus kayu. Hampir seluruh Masyarakat Adat yang memiliki kayu di wilayah adat terancam di bawah pemerintahan Orde Baru. Meski demikian, Masyarakat Adat tidak diam atas perlakuan rezim Orde Baru, sebagaimana pengalaman Ideng Putri bersama komunitasnya. Tahun 1995, sebuah perusahaan kayu bernama PT. BEPI menebang kayu di hutan adat, komunitas Masyarakat Adat Suku Paser. Perusahaan ini telah merusak hutan adat yang dianggap memiliki nilai dan sejarah Masyarakat Adat Suku Paser. Ideng menceritakan bahwa suara gergaji mesin di hutan adat sangat keras. Hal ini membuat warga komunitas curiga dengan perusahaan, sehingga Masyarakat Adat pergi ke hutan untuk melihat. Ternyata, kayu-kayu seperti manggris, damar mata kucing, ulin, dan kayu alam lainnya sudah ditebang dan dikumpulkan untuk diangkut. "Kami, warga komunitas, marah atas perlakuan perusahaan yang merusak hutan adat dan tidak menghargai kami. Di hutan adat itu ada kuburan keramat kami. Kami membawa tombak dan senjata lainnya ke hutan untuk mengusir perusahaan," tegas Ideng Putri. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Perusakan wilayah adat (hutan) akan berdampak pada ketersediaan tanaman obat tradisional yang digunakan komunitas Masyarakat Adat Suku Paser. Ideng Putri menjelaskan bahwa warga komunitas tidak ingin hutan adat dirusak. Jika hutan adat hilang, maka hilanglah tanaman obat itu. Oleh karenanya, kami mengusir perusahaan. "Waktu itu, kami sudah mengenal LSM dan mereka telah memberi kami penyuluhan tentang perusahaan," jelasnya. Ideng Putri dan warga komunitas lainnya melakukan perlawanan mengusir perusahaan. Ideng mengatakan bahwa perlawanan ini cukup lama terselesaikan, bahkan Camat tidak mengakui kami sebagai warganya. "Perusahaan itu bandel, kita pukul-pukul meja saat berdebat dengan direktur perusahaan. Banyak satpamnya, saya dipanggil satpam dan saya berani menghadapi mereka, saya tidak takut," kenang Ideng Putri. Pada akhirnya, tuntutan warga komunitas Masyarakat Adat Suku Paser dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah, perusahaan angkat kaki dari hutan adat. "Dengan keluarnya perusahaan, kami sangat senang karena kami bisa kembali menjaga tanaman obat tradisional yang diajarkan oleh leluhur kami," jelas Ideng Putri. Hutan Adat di Penajam Paser Utara. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Orientasi Pembangunan yang Bersifat Merampas Tanah Kini, 28 tahun setelah Masyarakat Adat Suku Paser berhasil mengusir PT. BEPI, kini pemerintah Joko Widodo datang membawa wajah baru pembangunan yang gayanya masih sama dengan pemerintah Orde Baru. Yaitu ancaman perampasan tanah. Ruth Indah Rahayu, dalam buku "Membongkar Asumsi Kerja Perempuan : Kontribusi Pudjiwati Sajogyo (2019)", menyebut bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat bekas jajahan atau koloni, termasuk Indonesia, adalah pembangunan yang bersifat merampas tanah dan juga mengubah relasi masyarakat dengan teritorialnya. Orientasi pembangunan di Indonesia memang tidak berubah. Dari masa ke masa, pembangunan selalu mengorbankan dan mengganggu eksistensi Masyarakat Adat. Sebagaimana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok Pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah mengubah bentuk kepemilikan tanah di Masyarakat Adat. Ideng menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyuruh Masyarakat Adat membuat sertifikat tanah. Kalau tanah Masyarakat Adat tidak disertifikatkan, maka tanah-tanah adat akan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan IKN. Menurut Ideng Putri sertifikat tanah ini menjadi pilihan dilema bagi Masyarakat Adat di komunitas. Ia menjelaskan bahwa kalau tidak dibuat sekarang, nanti Masyarakat Adat bisa tidak punya tanah. Pihak BPN pernah mengatakan bahwa kalau tidak punya sertifikat maka tanah-tanah yang terdampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi tanah, tapi hanya dapat ganti rugi tanaman. Tetapi, jika punya sertifikat, maka tanah dan tanaman yang terdampak pembangunan IKN akan diganti rugi oleh pemerintah. Akhirnya, semua Masyarakat Adat membuat sertifikat, termasuk kebun-kebun dan perladangan. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 41
42 Sosok Ia merasa bingung dengan situasi ini, Masyarakat Adat yang punya kebun diharuskan membuat sertifikat, padahal tanah itu adalah tanah warisan dari nenek moyang. Ia khawatir jika di kemudian hari, tanah-tanah adat nantinya akan mudah dijual- belikan dengan adanya sertifikat. "Jika tanah-tanah adat sudah dijual, maka kedepan tanaman obat tradisional tidak lagi bisa ditanam dengan jumlah banyak lagi," jelasnya. Kekhawatiran Ideng Putri inilah yang membedakan cara pandang negara terhadap makna tanah rakyat dengan masyarakat pemilik tanah sangat berbeda. Negara memandang bahwa tanah itu adalah komoditas, sedangkan Masyarakat Adat memandang tanah sebagai sumber segala kehidupan. Menurut Karl Polayi dalam bukunya yang berjudul "Transformasi Besar: Asal-usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang (2003)", memasukkan tanah dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Meski demikian, Ideng Putri tidak punya pilihan selain membuat sertifikat tanah adatnya pada tahun 2022. Ia menceritakan, saat mengurus sertifikat tanahnya, dia tidak punya kartu segel karena tanah adat itu adalah warisan dari orangtua. Kartu segel adalah surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk bisa mengurus sertifikat, pemerintah menyuruh supaya meminta surat kepemilikan tanah bertandatangan Kepala Adat di kampung sebagai bukti. Persyaratan itu dipenuhi oleh Ideng Putri sehingga tanahnya punya sertifikat. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Di tengah ancaman pembangunan, Ideng Putri masih tetap merawat tanaman obat tradisional. Saat ini, ia mengumpulkan bibit tanaman obat yang dipakai Masyarakat Adat untuk penyembuhan berbagai penyakit. Bibit-bibit ini ia tanam di pekarangan, ladang, dan kebun. Bibit tanaman obat yang tidak ada lagi di kampung, ia cari sampai ketemu ke kampung tetangga, menanam dan merawatnya. Ideng Putri menegaskan bahwa ia tidak mau tanaman obat tradisional ini punah. Ia ingin tanaman obat ini diwariskan terus ke generasi muda karena ini bentuk penghormatan kami kepada tetua-tetua dan orang tua yang telah mewariskannya. "Bagi kami, tanaman obat tradisional ini lebih baik daripada obat dari rumah sakit," tegasnya. Hutan Adat di Penajam Paser Utara. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Dokumentasi RAKERNAS AMAN VII oleh Tim Infokom PB AMAN Galeri Foto PJayapura, Papua. Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai agi telah riuh di Lapangan Theis Sentani, Kabupaten penjuru Nusantara telah berkumpul pada pukul 06.00 WIT. Meski hujan deras mengguyur langit Sentani, namun - ketika cuaca berangsur-angsur kembali cerah - rombongan Masyarakat Adat melanjutkan tari dan lagu diiringi bermacam alat musik tradisional. Dengan bangga, Masyarakat Adat mengenakan pakaian adatnya. "Kami sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini," ungkap Ketua Pengurus AMAN Kepulauan Mentawai Afridianda. Rombongan dari Kepulauan Mentawai telah menempuh perjalanan darat, laut, dan udara berhari-hari untuk bisa tiba di Jayapura. Hal serupa juga dialami oleh banyak Masyarakat Adat lain. Perjalanan menuju lokasi KMAN VI, memang tidak mudah. Namun, itu tak menyurutkan semangat untuk berpartisipasi dalam perhelatan terbesar lima tahunan tersebut. Penyambutan Kirab Budaya peserta Rakernas AMAN VII dengan Sileq atau Silat. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 43
44 Galeri Foto Pagi itu, teriakan Ketua Panitia KMAN VI Eustobio Rero Renggi, memulai dilaksanakannya Kirab Budaya: "Rombongan dari Masyarakat Adat Papua sebagai tuan rumah, dipersilakan untuk jalan terlebih dulu!" Seketika teriakan yang membakar semangat pun kian terdengar nyaring saat berbagai komunitas Masyarakat Adat dari Provinsi Papua mulai melakukan Kirab Budaya yang menjadi penanda atas pembukaan KMAN VI pada 24-30 Oktober 2022. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Lautan Masyarakat Adat dengan ragam warna, tumpah ruah ke jalan. Kirab Budaya berlangsung selama sekitar dua jam dengan menempuh jarak dua kilometer. Masyarakat sekitar menyambut hangat dan ikut berpawai. Kirab Budaya pun menjadi penegasan atas identitas dan eksistensi Masyarakat Adat. "Tanpa Masyarakat Adat, tidak akan mungkin ada Pancasila. Tanpa Masyarakat Adat, tidak akan mungkin ada negara Indonesia," ungkap Barnabas Suebu, Gubernur Papua ke-9 yang ikut hadir pada pembukaan KMAN VI di Stadion Barnabas Youwe (SBY). Potret Perempuan Adat Rejang Lebong membawa Sirih Pinang untuk disuguhkan ke Peserta Kirab Budaya dalam rangkaian acara HKMAN & Rakernas AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Kirab Budaya HKMAN 23 & Rakernas AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. Galeri Foto Penjemputan Peserta Rakernas AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 45
46 Galeri Foto Sidang Pleno Rakernas AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 Penyambutan peserta Rakernas AMAN VII dengan Tari Kejei di Kutei Lubuk Kembang. Sumber foto: Dokumentasi AMAN
Galeri Foto Penampilan dari Perempuan Adat Kutei Lubuk Kembang dalam panggung budaya Rakernas AMAN VII. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN Antusiasme masyarakat pada malam panggung budaya. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 47
48 Galeri Foto Bang Uyub menghibur peserta Rakernas AMAN & Warga Adat Kutei Lubuk Kembang dengan memainkan Sape di Malam budaya RAKERNAS AMAN VII. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN Seorang Pengunjung sedang menawar harga barang yang dijual Masyarakat Adat saat bazar rakyat, depan pangung budaya RAKERNAS AMAN VII. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Transparansi Publik Laporan Iuran Anggota (01 Maret 2023 - 31 Mei 2023) Deskripsi Iuran Anggota Iuran Anggota 3,934,000.00 Iuran Anggota Komunitas 3,621,000.00 Komunitas Ga Aye Kung Kemul 330,000.00 Komunitas NN 3,291,000.00 Iuran Kader Penggerak 313,000.00 Iuran Kader - Jemianto 48,000.00 Iuran Kader - Helena 144,000.00 Iuran Kader - Arsyad Arifin 25,000.00 iuran Kader - Dedi Suhendra 24,000.00 Iuran Kader - Noval Apek Saputra 72,000.00 Total Iuran Anggota 3,934,000.00 Masyarakat Adat Peserta KMAN VI memasuki Stadion Barnabas Youwe setelah selesai melaksanakan Kirab Budaya. Sumber foto: Dokumentasi AMAN. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 49
Transparansi Publik Laporan Keuangan (Per 31 Mei 2023) Penerimaan Dana Periode hingga Mei 2023 Sisa Dana per 31 Mei 2023 Sumber Dana Jumlah Sumber Dana Jumlah Tenure Facility 36.905.000.000,00 Tenure Facility 7.031.068.969,70 PACKARD 616.737.775,00 PACKARD 170.322.895,00 IFAD 3.191.600.000,00 IFAD 156.986.522,03 Pawanka-Wayfinder 756.250.000,00 Pawanka-Wayfinder 470.460.015,00 NICFI 9.577.545.645,41 NICFI 386.354.927,22 SKOLL 5.020.750.000,00 SKOLL 1.633.493.841,00 SKOLL 2023 21.946.875.000,00 SKOLL 2023 11.918.576.814,00 NDI 2.037.219.125,00 NDI 708.429.471,00 OSF 673.200.000,00 OSF 471.466.796,00 Christensen Fund 1.474.749.250,00 Christensen Fund 1.420.297.579,00 KMAN VI 550.000.000,00 KMAN VI 550.000.000,00 Ballmer 89.537.832.000,00 Ballmer 31.494.903.824,00 Silicon Valley 1.191.084.180,00 Silicon Valley 1.191.084.180,00 Saldo 173.478.842.975,41 Saldo 57.603.445.833,95 Dana Iuran dan Sumbangan-sumbangan Dana Organisasi per 31 Mei 2023 Sumber Dana Jumlah Sumber Dana Jumlah Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN 138.582.127,42 Kas 10.000.000,00 Donasi (Penggalangan Dana Mandiri) 67.373.905,87 Dana Organisasi 868.237.774,96 Penerimaan Dana Emergency Respond Dana Resiliancy 3.169.764.977,20 Dana-dana Program ER Titipan dana Program TF & NICFI 504.659.250,00 Sisa dana ER per 31 Mei 2023 5.241.330.500,06 Saldo 4.552.662.002,16 50 GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023
Transparansi Publik LAPORAN KEUANGAN TANGGAP DARURAT/ EMERGENCY RESPOND (ER) AMAN Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019 504.184.783,76 Tanggal Penerimaaan Dana Jumlah 20-Apr-2020 Tamalpais Trust Fund 764.770.500,00 4-May-2020 Pawanka Foundation 439.280.250,00 23-Jun-2020 Tebtebba Foundation (ER) 209.040.750,00 10-Jul-2020 AVAAZ Foundation 1.061.037.750,00 18-Sep-2020 Rainforest Foundation US (ER) 712.892.376,00 27-Oct-2020 IFAD 33.960.000,00 16-Dec-2020 Ashden Trust 101.953.500,00 24-Feb-2021 Pawanka Foundation - Wayfinder 8.716.875,00 12-Apr-2021 CLUA 68.122.729,00 27-Jul-2021 SAMDHANA 43.500.000,00 13-Aug-2021 Tamalpais Trust Fund 706.834.950,00 25-Aug-2021 Ashden Trust 773.560.000,00 10-Sep-2021 CLUA 52.968.750,00 22-Oct-2021 Pawanka Foundation 694.346.700,00 8-Nov-2021 Packard 5.659.759.450,00 29-Jun-2022 SKOLL 171.250.000,00 5-Jul-2022 Pawanka Wayfinder 17.733.315,00 17-Oct-2022 Pawanka Wayfinder 756.250.000,00 14-Dec-2022 Tenure Facility 498.244.499,00 14-Mar-2023 SKOLL 866.000.000,00 14-Mar-2023 Ballmer 2.238.445.800,00 Total Dana ER AMAN 16.382.852.977,76 Pengeluaran per 31 Mei 2023 11.141.522.477,70 Sisa dana menurut bank Per 31 Mei 2023 5.241.330.500,06 Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan- dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain. GAUNG AMAN EDISI APRIL-JUNI 2023 51
Nikmati Cita Rasa Aneka Kopi dari Wilayah Adat di berbagai Pelosok Nusantara & Aneka Produk Kerajinan yang dibuat oleh tangan terampil Masyarakat Adat Jl. Raya Cifor No. 8, Situ Gede, Kota Bogor @genuscoffeebouque