PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DIFABEL UIN ANTASARI BANJARMASIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2023
DAFTAR ISI COVER ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Landasan Yuridis... 3 C. Tujuan... 4 BAB II ROADMAP LAYANAN MAHASISWA DIFABEL A. Layanan Kelembagaan ... 5 B. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru Difabel ... 5 C. Layanan Akademik ... ..7 D. Layanan Sarana dan Prasarana... 15 BAB III PENUTUP... ... 18 DAFTAR PUSTAKA ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di dalam Undang - Undang nomor 20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang - Undang nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif). Saat ini, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terbuka cukup luas. Ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2009, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional secara khusus telah mengeluarkan peraturan menteri tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa (permendiknas nomor 70/2009). Permen ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mendorong dan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di 1
lembaga pendidikan umum (secara inklusif) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menegah. Pada tahun 2014, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkokoh komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tertuang di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal. Pada Tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Kehadiran Permenristekdikti nomor 46/2017 menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan tinggi, karena saat ini semakin banyak warga negara disabilitas yang menempuh pendidikan di pergutuan tinggi. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di Kalimantan, haruslah dapat menjadi salah satu pelopor dalam hal penyedia serta pemberi layanan untuk para mahasiwa difabel, karena sebagai sebuah kampus besar maka akan banyak mahasiswa difabel yang ikut menuntut ilmu di UIN Antasari, hal inilah sebagai latar belakang awal guna memberikan fasilitas, layanan serta penyedian massif baik dari saran-prasarana maupun dalam hal akademik lainnya. Pelayanan secara masif dan terstruktur kepada mahasiswa difabel sangat diperlukan agar mereka dari awal masuk, mengikuti perkuliahan sampai menjadi sarjana. 2
UIN Antasari Banjarmasin melalui Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel. Memberikan layanan, fasilitas maupun perlindungan terhadap para mahasiswa yang difabel, hal ini dapat terlihat melalui pendampingan saat seleksi awal masuk universitas, masuk ke dalam pembelajaran bahkan UIN Antasari juga sudah memberikan fasilitas untuk para mahasiswa difabel. B. Landasan Yuridis 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang no.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 3
khusus di Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; C. Tujuan Pada dasarnya mahasiswa difabel memiliki hak yang sama dengan mahasiswa yang normal pada umumnya, namun tentu disadari terdapat kekurangan pada mahasiswa difabel yang menyebabkan kemungkinan munculnya hambatan baik yang bersifat akademis maupun sosial. Hambatan-hambatan yang dialami mahasiswa difabel harus diminimalisir sehingga mereka mampu memiliki kesempatan dan tingkat partisipasi yang sama dengan mahasiswa normal pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu fakultas dan program studi di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus serta memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal. 4
BAB II ROADMAP LAYANAN MAHASISWA DIFABEL A. Layanan Kelembagaan Secara kelembagaan, mahasiswa difabel akan mendapat perhatian dan penanganan khusus dari Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel yang berada di bawah koordinator LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Lembaga ini diberikan kewenangan untuk memprogramkan berbagai layanan yang berkaitan dan berdampak positif terhadap perkembangan mahasiswa difabel baik dari sisi akademik dan lainnya. B. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru Difabel 1. Jalur Penerimaan Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dapat dilakukan melalui pola umum dan pola khusus: a. Penerimaan mahasiswa pola umum adalah penerimaan mahasiswa baru disabilitas melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). b. Penerimaan mahasiswa baru pola khusus adalah penerimaan mahasiswa disabilitas melalui kebijakan khusus oleh perguruan tinggi di antaranya pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa disabilitas dan/atau program afirmasi yang dilakukan melalui jalur Ujian Mandiri (UM) di masing-masing Perguruan Tinggi. 2.Petunjuk Pelaksanaan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut: a. Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, setiap Perguruan tinggi perlu mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa 5
penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. b.Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumunan secara online sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas. c. Soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format Braille, soft copy, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa tunanetra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca (dibacakan oleh seseorang). d. Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar. e. Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat. f. Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk Braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30 - 40 persen. g. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus. . 3. Pendampingan Pendaftaran Layanan pendampinan pendaftaran terkait dengan sosialisasi cara pendaftaran dan pendampingan pendaftaran. Selain itu juga melayani 6
konsultasi terkait dengan pemilihan jurusan / program studi oleh mahasiswa difabel. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya kemungkinan pemilihan jurusan/prodi dipengaruhi oleh mahasiswa difabel yang sudah ada sehingga hamasiswa baru mengikuti jejak mahasiswa difabel yang sudah ada, akibatnya bisa terjadi penumpukan di suatu prodi untuk jenis disabilitas tertentu. Dalam hal ini sangat diperlukan keramahan dari phak-pihak yang terkait dengan proses pendampingan pendaftaran sehingga nampak sisi manusiawi dan keberpihakan terhadap kepentingan mahasiswa difabel. C. Layanan Akademik 1. Pra Perkuliahan Layanan pra-kuliah ini meliputi pendampingan saat PBAK dan pengisian KHS. Untuk layanan saat PBAK diharapkan adanya perhatian khusus dari panitia penyelenggara PBAK baik di tingkat universitas maupun di tingkat Fakultas, di bawah koordinasi WR 3/Wadek 3. Adapun pendampingan saat pengisian KRS diharapkan adanya perhatian khusus dari penasehat akademik mahasiswa yang bersangkutan, ketua/penanggung jawab kelas dan pengelola UTPID terkait dengan siakat. 2. Layanan Proses Perkuliahan Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Di bawah ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mahasiswa tunanetra : a. Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti 7
silabus, SAP, handout dll.) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra. Misalnya dalam bentuk Braille, soft copy, printout dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa low vision). b. Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkonpensasi keterbatasan penerinaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh: 1) Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide Powerpoint, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal. 2) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan "ini" tambah "ini" sama dengan "ini", tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain, ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata "hai", "kamu", "anda" atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud. c. Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa tunanetra dapat menggunakan Braille, Notetaker, laptop atau Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi 11 rekaman audio. Notetaker adalah piranti portable menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, yang outputnya berupa Braille dan suara. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mahasiswa tunarungu : a. Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll. b. Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi 8
dengan cara membaca gerakan bibir dosen. c. Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas. d. Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang komplek, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu. e. Dosen diajurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung. f. Dosen dianjurkan untuk menggunakan multi media g. Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis. h. Menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi tunarungu yang membutuhkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mahasiswa tunadaksa: a. Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan. b. Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (fieldwork). c. Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas. d. Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas. 9
e. Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mahasiswa autis dan Gangguan Perhatian : a. Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti humming, dll. b. Pre-university briefing. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Briefing semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autism dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh visual cues seperti gambar, poster, atau grafis. c. Peer Support Service. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman (peer/s) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisai dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. d. Counseling Service. Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan dengan autism dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi 10
dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir: diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan. e. Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya f. Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas ("work limit" bukan "time limit"). Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar a. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar, membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa. b. Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. c. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan. d. Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestitik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah "analisa tugas" (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilahan dan tahapan 11
yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa). e. Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa). f. Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain. 3. Layanan Media dan Sumber Belajar Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas: a. Perpustakaan perlu memiliki disability corner. Disability corner adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi 15 dan informasi secara mudah. Kondisi ruangan disability corner hendaknya: b. Mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya). c. Aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan) d. Nyaman bagi penyandang disabilitas (jangan sampai mereka, misalnya, menjadi tontonan pengunjung yang lain) Disability corner mencakup: Peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya adalah: 12
Scanner dan Software OCR (Optical Character Recognition). Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan screen reader (JAWS), CCTV (Closed Circuit Television). Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa low vision, komputer bicara (talking computer), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (screen reader)., DTB (digital talking book) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB, Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya: buku braille, buku bicara analog (audio cassette), buku bicara digital (CD), buku "cetak besar" (large print), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision, E-Book (buku elektronik) e. Terdapat ruang tenang (quiet room) bagi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang 4. Layanan Pendampingan Tugas Kuliah Layanan pendampingan tugas kuliah ini diberikan kepada mahasiswa difabel yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah. Pendampingan bisa dilakukan oleh relawan terdiri dari satu atau beberapa orang mahasiswa normal yang merupakan kawan mahasiswa difabel. Penyelesaian tugas bisa dilakukan di kelas, di luar kelas, atau di tempat khusus yang letah disediakan oleh Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel. 5. Layanan Pendampingan Ujian Layanan pendampingan ujian diberikan kepada mahasiswa difabel netra. Pendampingan ini berupa membacakan soal dan menuliskan jawaban sesuai 13
dengan jawaban difabel netra. Pendampingan dilakukan oleh relawan mahasiswa normal. 6. Layanan Pendampingan KKN Sama halnya dengan mahasiswa pada umumnya, salah satu tahapan penting yang harus dilewati mahasiswa dalam kuliah adalah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata). KKN adalah media mahasiswa belajar terjun langsung di masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya. . Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terkait dengan kegiatan KKN bagi difabel ini adalah sebagai berikut: a. Mahasiswa difabel mengikuti kegiatan KKN sepenuhnya sebagaimana mahasiswa yang lain, tanpa dispensasi atau kegiatan pengganti. b. Mahasiswa difabel tidak ditempatkan di lokasi khusus difabel, seperti di komunitas difabel. c. Mendorong mahasiswa difabel untuk mengikuti KKN dengan segala keterbatasan daya dukung yang ada di lokasi KKN. d. Layanan pendampingan KKN oleh Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel lebih berupa layanan komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara KKN (Pusat Pengabdian Masyarakat pada LP2M UIN Antasari Banjarmasin. e. Layanan intervensi dan bantuan personal diberikan untuk mahasiswa difabel hanya dalam kasus khusus dan terbatas, 7. Layanan Pendampingan Academic Writing Academik writing yang dimaksudkan di sini baik di tingkat yang ringan maupun yang berat. Yang ringan berupa penulisan makalah dan sejenisnya, adapun yang berat berupaka penulisan skripsi. Tugas penulisan makalah untuk dipresentasikan diberikan Sejak semester awal. Sejumlah mata kuliah juga mengharuskan mahasiswa untuk menulis laporan hasil riset 14
dan praktikum. Di akhir-akhir studi biasanya setelah KKN mahasiswa melakukan penulisan skripsi. Hingga saat ini, skripsi masih menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana di semua program studi. Secara aturan, belum ada kebijakan yang memungkinkan tugas akhir dalam bentuk selain skripsi. Oleh sebab itu, tanpa menimbang jenis disabilitas, semua mahasiswa difabel wajib menulis skripsi. Academic writing seringkali jadi masalah bagi mahasiswa pada umumnya, apalagi difabel. Tunanetra dan Tuli mengalami hambatan dalam membaca literatur baik karena sifat tekstual maupun kosakatanya. Mereka juga akan mengalami hambatan ketika harus mengumpulkan data di lapangan. Menyadari banyaknya hambatan yang dapat menyulitkan mahasiswa difabel dalam menyelesaikan studi, Pusat studi gender, anak, dan difabel menyediakan berbagai layanan pendampingan terkait academic writing, mulai dari keterampilan dasar Bahasa Indonesia, menulis ilmiah, teknis referensi, dll. D. Layanan Sarana Dan Prasarana Menyoroti perihal sarana dan prasaran difabel yang ada di kampus UIN Antasari bisa dilihat sudah bisa dikatakan tersedia untuk sebagian, meskipun masih perlu pembenahan serta penambahan fasilitas yang lebih masif lagi. Adapun fasilitas yang disebutkan ini mencakup tentang akasesbilitas mobilitas para difabel untuk masuk dan berjalan dilingkungan UIN Antasari Banjarmasin seperti 1. Guiding Block Guiding Block adalah block yang dipasang di lantai atau jalan dengan bentuk-bentuk pola tertentu, pola-pola tersebut diperuntukan untuk mempermudah para penyandang difabel khususnya para penyandang Tunanetra, falisilitas ini sangat perlu untuk disediakan khususnya dilingkungan kampus, agar mempermudah para penyandang difabel. 15
Guiding Block ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada para penyandang difabel khusus penyandang Tunanetra agar bisa dengan mudah berjalan sesuai dengan arah yang ditempuh. Urgensi adanya Guiding Block bisa dikatakan sebagai petunjuk arah agar para penyandang Tunanetra dapat berjalan dengan aman tidak membahayakan diri mereka sendiri. 2. Tangga Akses Khusus Difabel Tangga khusus ini berbentuk seperti bidang miring, yang diperuntukan untuk para penyandang Difabel khususnya mereka yang harus bergerak secara mobilitas menggunakan kursi roda, fasilitas ini sangat urgen adanya khususnya di kampus guna memberikan kenyamanan 16
para difabel yang menggunakan kursi roda untuk mengakses gedung. 17
BAB III PENUTUP Kampus sebagai sebuah lembaga akademis haruslah bisa memberikan sebuah penyediaan pelayanan yang secara mereta kepada seluruh akademika dalam kampus. Tidak terkecuali mereka para penyendang difabel, bahkan lebih khsusunya sangat harus diperhatikan guna pengadaan serta penyediaan pelayanan kepada mereka, karena tidak semua akademika kampus bukan penyandang difabel. UIN Antasari Banjarmasin sebagai sebuah kampus Keagamaan Islam yang besar di Kalimantan, tentulah banyak memiliki mahasiswa dari berbagai kalangan dan tidak menutup kemungkinan adanya mahasiswa sebagai penyandang difabel, maka dari hal tersebut diperlukanlah berbagai fasilitas khususnya dalam aksesbilitas untuk mobilitas mereka selama berada di kampus. Fasilitas aksesbilitas ini mencakup seperti disediakan jalan dan dibuatkannya disetiap gedung perkuliahan bahkan gedung kampus berupa Guiding Block guna mempermudah mobitas berjalan mereka agar tidak membahayakan diri mereka, setelah itu perlunya akses tangga khusus untuk pengguna kursi roda agar dapat mempermudah mereka dalam mobilitas naik untuk gedung yang memliki tingkatkan lantainya. Melihat dari seberapa fasilitas aksesbilitas untuk penyandang difabel yang disediakan oleh UIN Antasari Banjarmasin maka, perlu kiranya ditingkatkan lagi secara masif karena tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya para penyandang difabel untuk berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin 18
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi. 19