LAPORAN AKHIR KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 BAB I PENDAHULUAN ... 3 A. Gambaran Umum ... 3 B. Dasar Hukum ... 5 C. Maksud dan Tujuan ... 6 BAB II ... PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG ... 8 B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang ... 9 1. Pengawasan Kampanye... 9 2. Pengawasan Dana Kampanye ... 12 3. Pengawasan Masa Tenang ... 13 C. Proses dan Upaya Pencegahan ... 14 BAB III PENANGANAN PELANGGARAN ... 15 A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ... 15 B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi ... 15 C. Data Penanganan Pelanggaran Etik ... 16 D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya ... 16 BAB IV PENUTUP ... 20 A. Evaluasi ... 20 B. Rekomendasi ... 20 Lampiran Lampiran ... 21 2 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi instrumen penting dalam Pemerintah Pusat karena dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Melalui proses Pemiliu yang demokratis, rakyat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih Calon Pemimpinnya selama lima tahun ke depan. Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024. Guna menyukseskan pelaksanaan tahapan proses Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dalam Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan tersebut sudah secara jelas mengatur persiapan penyelenggaraan dalam dua tahap yakni masa persiapan dan penyelenggaraan. Masa persiapan meliputi perencanaan anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) sampai pembentukan badan-badan ad hock. Secara administratif Kabupaten Karangasem merupakan satu dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang turut melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yakni Kecamatan Karangasem; Bebandem; Selat; Manggis; Sidemen; Rencang; Kubu dan Abang. Wilayah Kecamatan tersebut kemudian terbagi dalam 78 Desa/Kelurahan (75 Desa dan 3 Kelurahan); 581 banjar dinas/dusun dan 53 lingkungan. Sementara itu secara adat Kabupaten Karangasem terdiri dari 190 desa adat dan 716 banjar adat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karangasem. Hal ini guna mewujudkan proses Pemilu yang berintegritas sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang sah. Proses pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam); Pengawas Kelurahan Desa (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). 3 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, masyarakat Karangasem yang tercatat berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 388.854. yang terdiri dari : JUMLAH NO KECAMATAN DESA/KELURA JUMLAH TPS JUMLAH DPT HAN 1 ABANG 14 273 64.196 2 BEBANDEM 8 186 43.406 3 KARANGASEM 11 335 77.139 4 KUBU 9 274 62.743 5 MANGGIS 12 176 42.930 6 RENDANG 6 144 33.352 7 SELAT 8 159 35.192 8 SIDEMEN 10 130 29.896 JUMLAH 78 1.677 388.854 Tabel 1.1 Data Pemilih Pilkada Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Sumber Bawaslu Kab. Karangasem Sementara itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk sebanyak 1.677 buah yang tersebar di delapan kecamatan. Dalam kegiatan kampanye yang terdapat di Kabupaten Karangasem 563 Kampanye yang tercatat dan sudah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan. Dengan banyaknya jumlah kampanye tersebut kami jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah mengerahkan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dalam pengawasan kegiatan kampanye. Berkaitan dengan bahan kampanye, Bawaslu Karangasem juga melampirkan seluruh rincian bahan kampanye dari setiap kampanye yang diawasi melalui Form A. hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan melekat yang dilakukan. Beikut beberapa metode kampanye yang digunakan dalam Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem : 1. Kampanye tatap muka ( simakrama) Kampanye yang dilakukan oleh tokoh utama masyarakat untuk memperkuat golongan yang setia serta mempublikasikan gaya pribadi. Bentuk kampanye tatap muka berupa orasi kandidat, debat kandidat dan blusukkan atau terjun lapangan 4 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
langsung yang dilakukan oleh kandidat. Metode kampanye ini paling banyak dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres serta Calon Legisltif karena dianggap cara paling ampuh untuk menggaet dukungan kepada masyarakat. Simakrama biasanya dilakukan di Balai Banjar atau Wantilan Desa dengan cara mengumpulkan warga desa dalam sebuah pertemuan. 2. Kampanye Elektronik. Media elektronik termasuk saluran atau media kampanye massa. Yang termasuk media elektronik adalah radio dan televisi, namun telepon (handphone) juga merupakan alat komunikasi politik yang penting. Saat ini handphone sudah menjadi inovasi dalam komunikasi elektronik yang juga mempunyai akibat terhadap bidang politik. Dalam masa kampanye yang ada di Kabupaten Karangasem beberapa Calon Legislatif Provinsi Bali Dapil Karangasem menggunakan radio untuk melakukan kampanye. Sedangkan Capres dan Cawapres lebih sering menggunakan iklan di televise untuk meraih dukungan. 3. Kampanye Media Cetak. Kampanye cetak masih merupakan alat utama kandidat politik untuk berkomunikasi dengan khalayak massa. Kepustakaan kampanye (poster, sebaran, brosur, foto, dsb.) masih tetap merupakan bagian bagi politik kontemporer seperti bagi pembicara politik di atas unggul pada zaman pionir. Metode ini paling jarang digunakan tapi tidak menutup kemungkinan masih digunakan dalam proses kampanye. Dalam Masa Kampanye Pemilu di Kabupaten Karangasem media cetak masih digunakan oleh beberapa Calon Legislatif utamanya Caleg Provinsi Bali Dapil Karangasem. B. Dasar Hukum Adapun dasar hukum dari penyusunan laporan akhir Tahapan Kampanye dan Masa Tenang ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemillihan Umum; 5 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. C. Maksud dan Tujuan Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan laporan akhir Tahapan Kampanye dan Masa Tenang ini adalah sebagai berikut : 1. Maksud Adapun maksud dari penyusunan laporan akhir ini antara lain: a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penerapan prinsip transparansi dalam pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem. 2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan laporan akhir Tahapan Kampanye dan Masa Tenang ini adalah sebagai berikut: a. Untuk menggambarkan kegiatan pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang dan capaian Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 6 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
2024; b. Untuk menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran; 7 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG A. Penyusunan Program Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 147 berbunyi untuk mendukung kelancaran tugas wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dimana masing-masing sekretariat itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung tugas penanganan pelanggaran Pemilu sebagai berikut: 1. Tanggung jawab SDM/ jajaran Sekretariat baik secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas Pemilihan sesuai mandat dan secara Struktural menjalankan tugas-tugas administrasi perkatoran sesuai dengan delegasi yang diberikan undang-undang; 2. Fasilitas yang dilakukan oleh sekretariat sangat penting dilakukan yang merupakan garda terdepan dalam menerima laporan pelanggaran; 3. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam proses penanganan pelanggaran; 4. Sekretariat memiliki tugas untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran; 5. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran dalam hal administrasi Laporan/Temuan; 6. Adanya perubahan atau pergantian jajaran sekretariat khususnya pada bidang penanganan Pelanggaran; 7. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan jajaran sekretariat dalam penanganan pelanggara; 8. Adanya beberapa perubahan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum. Dalam menyambut pesta demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menjadi salah satu bagian dari Penyelenggara Pemilu dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi- 8 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran, serta menangani sengketa proses. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu di semua tingkatan mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut Bawaslu bersifat mandiri yang bebas dari pengaruh serta tekanan berbagai pihak. Olehnya Bawaslu dalam berbagai jenjang tingkatan selalu membuat program kerja terkait pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang. Bawaslu Kabupaten Karangasem membentuk tim fasilitasi Pengawasan Masa Kampanye kemudian menyusun jadwal pengawasan melalui piket bergilir dan melibatkan jajaran Sentra Gakkumdu Pemilu dalam setiap pengawasan melekat yang diawasi. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karangasem selalu melakukan monitoring dan supervisi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan. Seperti yang dijelaskan diatas sebanyak 563 kampanye yang ada di Kabupaten Karangasem sudah diawasi oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa. Dalam tahapan Masa Tenang Bawaslu dan jajaran Sentra Gakkumdu melakukan monitoring ke delapan kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Karangasem guna memastikan gudang logistic dan persiapan lainnya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal kegiatan atrol tersebut jajaran Sentra Gakkumdu juga memberi arahan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa ( PKD ) yang ditemui hal ini dilakukan guna memberikan dukungan moril kepada mereka. Selain itu Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Bali beberapa kali melakukan kegiatan rapat guna menyamakan persepsi dalam tahapan pengawasan Kampanye dan Masa Tenang. Yang dimana maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mminimalisir kebingungan yang terjadi dilapangan nantinya, dan tentunya dapat memberikan bekal pengetahuan dalam melakukan pengawasan. B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang 1. Pengawasan Kampanye Pengawasan Kampanye di wilayah Kabupaten Karangasem di dominasi oleh kegiatan tatap muka ( simakrama ) yang dilakukan di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Hal ini merupakan salah satu cara pendekatan Partai Politik dan Calon Legislatif untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan oleh baik Bawaslu Kabupaten 9 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
Karangasem, Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk memaksimalkan pengawasan yang kemudian dimuat kedalam Form A dan Aplikasi Siwaskam. Terhitung sebanyak 563 kampanye yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karangasem dan sudah disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) baik dari Polda Bali maupun Polres Karangasem. Beberapa kendala yang dialami dalm pengawasan Kampanye diantaranya adalah medan atau lokasi dan akses jalan menuju tempat kampanye yang ekstrim sehingga mempersulit kami ketika melakukan proses pengawasan. Dalam tahapan kampanye ini juga Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui Panwaslu Kecamatan mendapat dua laporan yang dilaporkan ke masing- masing Kecamatan Abang dan Kubu dengan data sebagai berikut : No Bawaslu Kabupaten/ Panwaslu Kecamatan Nomor Laporan/ Laporan Hasil Pengawasan Status Penanganan Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Tindak Lanjut 1 Panwaslu Kecamatan Abang 001/LP/PL/K ec- Abang/17.06 /XII/2023 Tidak Teregistrasi Pada Hari Kamis 30 November 2023 12.00 Wita Puku Baliho I Nyoman Oka Antara, SH dengan I Ketut Suardana di pasang di Banjar Dinas Bunutan di I Ketut lahan milik Suarnata. Keesokan harinya sekitar Pukul 06.30 Wita diketahui tersebut Baliho sudah di bagian Wajah I Ketut yang Suardana Caleg merupakan Kab. PDIP dari Karangasem, Baliho tersebut di duga ada yang merusak. robek Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel dan formil. 10 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
No Bawaslu Kabupaten/ Panwaslu Kecamatan Nomor Laporan/ Laporan Hasil Pengawasan Status Penanganan Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Tindak Lanjut 2 Panwaslu Kecamatan Kubu Pada Hari Senin 11 Desember 2023. Baliho I Nyoman Oka Antara, S.H.,MAP di pasang di Br.Dinas Tunas Sari Desa Tianyar lahan milik Sariwangi dan sudah untuk ijin diberi baliho memasang dilahannya dan Pertigaan Parangati Tianyar Desa Tengah. Pada tanggal 24 Desember sekitar 09.00 Wita baliho diketahui tersebut yang Calon merupakan DPRD Provinsi Bali dapil Karangasem Dari Partai PDIP atas nama I Nyoman Oka S.H.,MAP Antara, Baliho diketahui tersebut sudah robek bagian mata. di tersebut di Baliho duga yang ada merusak. Tabel 2.1 Rekap Laporan Ditingkat Kecamatan 001/LP/PL/K ec- Kubu/17.06/ XII/2023 Tidak Teregistrasi Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel dan formil. Dari penjabaran kolom diatas terdaat dua laporan yang masuk melalui Panwaslu Kecamatan yang melapokan mengenai perusakan Alat Peraga Kampanye ( APK ) yang ada di wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu. Namun kedua laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karna tidak memenuhi syarat formil dan 11 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
materiil. Dan dalam proses penanganan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan supervisi ke Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu guna membantu proses penanganan laporan tersebut. Selain itu melaui arahan Bawaslu Provinsi Bali kedua laporan tersebut diunggah melalui aplikasi SigapLapor untuk menginventarisir laporan yang masuk di Bawaslu. 2. Pengawasan Dana Kampanye Pengawasan dana kampanye tertera dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023. Pengawasan tersebut harus dilakukan Bawaslu dan jajarannya hingga pengawas Pemilu di tingkat bawah. Berkaitan dengan hal itu Bawaslu Kabupaten Karangasem selalu melakukan koordinasi terutama dengan KPU. Yang dimana dalam pengawasan terhadap laporan dana kampanye dilakukan tidak hanya di awal saja, namun sampai pada akhir laporan dana kampanye nantinya. Bawaslu Kabupaten arangasem juga beberapa kali memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Karangasem agar dapat mencermati aturan secara seksama. Dalam pengawasan dana kampanye meskipun terkendala pada terbatasnya akses SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) sehingga membuat pengawasan secara online tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, namun tugas pengawasan harus tetap dilaksanakan. Salah satunya dengan berkoordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Karangasem. Terkait akses SIKADEKA yang terbatas dan kesulitan yang dialami peserta Pemilu dalam proses upload data, KPU telah membuat Help Desk guna membantu peserta ataupun penyelenggara Pemilu. Adapun rincian atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Public. Disamping itu data donatur yang menjadi sumber dana kampanye itu juga akan diupload di SIKADEKA. Bawaslu Kabupaten Karangasem yang di komandoi oleh Bawaslu Provinsi Bali melakukan pengawasan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta dan Yogyakarta. Yang dimana kami dinagi menjadi 3 tim dan kemudian melakukan pengawasan di KAP yang dtunjuk oleh partai politik. Dari hasil pengawasan kami semua KAP yang ditunjuk memang benar keberadaanya dalam artian KAP yang benar-benar sudah teruji dan terverifikasi dalam melakukan pengolahan data dari partai politik tersebut. 12 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
Dalam proses pengawasan penyampaian LADK, LPSDK dan LPPDK Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan dan koordinasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Karangasem. Dalam pencermatan LADK terdapat beberapa Partai Politik yang belum menginput saldo RKDK dan sudah melakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten Karangasem. Dalam pengawasan LPSDK terdapat satu Partai Politik yang melaporkannya. Dan berdasarkan hasil pencermatan kami LPSDK tersebut berasa dari perseorangan dan sudah disertai formulir model LPSDK Perseorangan. Dalam pengawasan LPPDK dari 18 Partai Poitik yang mengikuti Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karangasem semuanya sudah menyampaikan melalui SIKADEKA dan selanjutnya KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK yang sudah disampaikan yang kemudian diberikan tanda terima. 3. Pengawasan Masa Tenang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 1 Ayat 36 disebutkan, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Durasi masa tenang ini ada tiga hari yang dihitung sejak masa kampanye berakhir dan sebelum hari pemungutan suara. Ada hal-hal yang dilarang dilakukan dalam masa tiga hari tersebut. Pada Pasal 278 UU Pemilu disebutkan, selama masa tenang ada sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Sejumlah larangan tersebut adalah menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau ajakan untuk golput, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Artinya, pada masa tenang selama tiga hari ini, kegiatan yang sifatnya melakukan kampanye, baik kampanye ajakan memilih maupun ajakan tidak memilih, haram dilakukan. Dalam masa tenang di Kabupaten Karangasem, Sentra Gakkumdu dan Jajaran Sekretariat Bawaslu melakukan monitoring patroli ke delapan kecamatan yang ada. Guna memastikan penempatan logistik, dan TPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu maksud dan tujuan lainnya adalah memastikan tidak 13 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
adanya lagi kampanye yang dilakukan secara diam-diam dan mencegah adanya politik uang. C. Proses dan Upaya Pencegahan Dalam melakukan upaya pencegahan dalam Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karangasem. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mminimalisir hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu upaya lainnya adalah dengan selalu berkoordinasi untuk melakukan penyamaan persepsi baik melalui telepon ataupun kegiatan-kegiatan rapat. Terdapat dua Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu diantaranya : 1. Mengindentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. 2. Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Kedua hal tersebut sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasm sebagai upaya dalam melakukan pencegahan. 14 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
BAB III PENANGANAN PELANGGARAN A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Pemilu. Dapat disampaikan bahwa selama Tahapan Pemilu Tahun 2024, selama tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak ada menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang bersumber dari Temuan. Adapun uraian data dari temuan tindak pidana Pemilihan disampaikan dalam tabel di bawah ini: No
Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan
Nomor Registrasi
Terlapor
Uraian Dugaan Pelanggaran
Tindak Lanjut
Tabel 3.1 Temuan Pelanggaran Tidak Pidana Pemilu. Sumber Bawaslu Kab. Karangasem B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dapat dijelaskan bahwa selama Tahapan Proses Pemilu Serentak Tahun 2024, tidak ada pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem. Hal ini karena setiap potensi pelanggaran administrasi, sudah diberikan upaya pencegahan baik secara lisan (langsung) maupun secara tertulis lewat surat cegah dini dan imbauan. Adapun uraian data dari temuan tersebut tersaji berdasarkan tabel di bawah ini. No Bawaslu
Kabupaten / Panwaslu Kecamatan
Nomor Registrasi
Terlapor
Uraian Pelanggaran Dugaan
Tindak Lanjut
Tabel 3.1 Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Sumber Bawaslu Kab. Karangasem. 15 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
No 1 C. Data Penanganan Pelanggaran Etik Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024, Tidak ada pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun uraian data dari temuan tersebut tersaji berdasarkan tabel di bawah ini. No Bawaslu
Kabupaten / Panwaslu Kecamatan
Nomor Registrasi
Terlapor
Uraian Pelanggaran Dugaan
Tindak Lanjut
Tabel 3.1 Temuan Pelanggaran Etik. Sumber Bawaslu Kab. Karangasem D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya Perbuatan yang termasuk dalam Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya dalam Pemilu, seperti pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN); TNI- Polri termasuk Kepala Desa. Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem sendiri pada Pemilu Tahun 2024 sudah membentuk Kelompok Kerja ( pokja ) Netralitas ASN dan TNI Polri dengan mengajak pihak-pihak eksternal dalam pokja tersebut. Tujuan pokja ini dibentuk jika terjadi atau ditemukan pelanggaran tersebut, Bawaslu akan merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui aplikasi SIAPNET bagi jajaran ASN yang melanggar; kepada Bupati/Dinas yang membidangi Desa bagi Kepala Desa yang melanggar. Berdasarkan data di Bawaslu Kabupaten Karangasem, pada tahapan Pemilu Tahun 2024, terdapat satu penanganan pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan Lainnya. Adapun uraian data dari temuan tersebut tersaji berdasarkan pada tabel dibawah ini. Bawaslu Nomor Kabupaten / Registrasi/Form Terlapor Uraian Dugaan Tindak Lanjut Panwaslu Model A Pelanggaran Kecamatan Bawaslu Kabupaten Karangasem Form A Nomor 074/LHP/PM.01.02/5 I Ketut Temaya Pada tanggal 9 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem mendapat Sudah ditindaklanjuti 16 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
No Bawaslu Nomor Kabupaten / Registrasi/Form Terlapor Uraian Dugaan Panwaslu Model A Pelanggaran Kecamatan 107/02/2024 kiriman surat yang dikirimkan oleh I Gede Ardana. Yang dimana di dalam surat tersebut terdapat laporan salah satu oknum ASN atas nama I Ketut Temaya dari Instasi SMK Negeri 1 Amlapura berfoto bersama salah satu Calon Legislatif dengan menunjukan gestur tangan bentuk dukungan. Kemudian hal tersebut dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem dan selanjutnya dilakukan penelusuran. Berdasarkan hasil tindaklanjut adanya informasi awal atas adanyaa dugaan keterlibatan ASN di wilayah Kabupaten Karangasem, Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Kadek Arianta Putra, SH bersama dua orang staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH, dan I Gede Benson Narendra, Amd.Kom berdasarkan Surat Tugas Nomor: 17 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4 Tindak Lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku
No Bawaslu Nomor Kabupaten / Registrasi/Form Terlapor Uraian Dugaan Panwaslu Model A Pelanggaran Kecamatan 071/PM.00.02/K.BA- 06/02/2024 dan Nomor 072/PM.00.02/BA- 06/02/2024 yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karangasem, melaksanakan penelusuran berkaitan dengan informasi tersebut pada hari senin, tanggal 12 Februari 2024, adapun hasil penelusuran tersebut yaitu : Bahwa berdasarkan informasi I Made Ganya selaku Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Amlapura yang menyatakan bahwa I Ketut Temaya, SE. dengan NIP. 19720514 200701 1 017 sebagai PNS yang aktif bekerja di SMK Negeri 1 Amlapura pada bagian Tata Usaha. Dalam kesempatan tersebut kami langsung bertemu dengan I Ketut Temaya, SE dan langsung dilakukan klarifikasi. Dan I Ketut Temaya Mengakui memang benar dirinya berfoto bersama salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama I Nyoman Winata dengan 18 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4 Tindak Lanjut
No Bawaslu Nomor Kabupaten / Registrasi/Form Terlapor Uraian Dugaan Panwaslu Model A Pelanggaran Kecamatan melakukan gestur tangan tanda bentuk dukungan dan dilakukan dengan sadar. Kegiatan dalam foto tersebut adalah kunjungan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama I Nyoman Winata ke salah satu rumah warga di Banjar Dinas Asak, Pertima, Kecamatan Karangasem. Hal tersebut diakuinya karena I Nyoman Winata secara pribadi telah banyak membantu keluarganya. Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Amlapura juga menerangkan bahwa Seluruh ASN yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Amlapura sudah menghimbau dan melakukan deklarasi Netralitas ASN serta sudah disampaikan agar seluruh jajaran untuk berhati-hati dan menjaga Netralitas ASN di tahapan perhelatan Pemilu. Tabel 3.4 Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya. Sumber Bawaslu Kab. Karangasem 19 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4 Tindak Lanjut
BAB IV PENUTUP A. Evaluasi Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi sepertinya kurangnya pelatihan- pelatihan bagi staf teknis dan terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran yang terbatas. Disisi lainnya penggunan Aplikasi Siwaskam dinilai masih tidak membantu karena masih kurangnya pengetahuan SDM ditingkat bawah dalam menggunakan Aplikasi yang berbasis Android. Selain itu aplikasi Siwaskam masih perlu dibenahi karena masih sering terjadi eror dalam proses penginputan hasil pengawasan. B. Rekomendasi Berdasarkan paparan laporan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang kami sampaikan diantaranya: a. Untuk mendukung proses pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu tahun 2024, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis dalam menangani pelanggaran. Pelatihan tersebut misalnya, pelatihan melakukan klarifikasi, pelatihan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, sehingga saat dihadapkan pada pelanggaran yang sebenarnya, hasilnya bisa maksimal. b. Bahwa pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri saat menangani pelanggaran. c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung juga perlu dipenuhi seperti alat penyimpan data, alat perekam, laptop, printer dan sarana pendukung lainnya. 20 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
Lampiran Lampiran 21 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
22 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
23 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
24 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
25 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
26 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
27 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
28 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
29 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
30 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
31 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4
32 | L a p o r a n A k h i r K a m p a n y e d a n M a s a T e n a n g P e m i l u T a h u n 2 0 2 4