BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG MEKANISME PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR WALIKOTA BOGOR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor perlu diatur tentang pengenaan sanksi administrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dimaksud Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penegakan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah tentang Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor; 32
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun tentang Tata Cara Pembinaan dan 1984 Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; 33
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); terakhir telah diubah 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5); 12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor; 13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; 14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. 34
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN TENTANG SANKSI MEKANISME ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR. WALIKOTA PENEGAKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bogor. 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik daerah. 5. Direksi adalah Direksi PDAM. 6. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 7. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan. 8. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air. 9. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah. 35
10. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air. 11. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. 12. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang. 13. Instrumen meter air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air. 14. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat. 15. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan. 16. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum PDAM. 17. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan. 18. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan. 19. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya beban tetap. 20. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan air minum pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 21. Denda pelanggaran adalah sanksi yang dikenakan berupa denda sebagai akibat pelanggaran. 22. Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara waktu: 36
23. Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi yang dilakukan apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban selama jangka waktu pemutusan sementara. 24. Denda keterlambatan adalah sanksi yang dibebankan kepada pelanggan berupa denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air minum. BAB II BENTUK-BENTUK PELAYANAN PDAM Pasal 2 (1) Bentuk-bentuk pelayanan PDAM terdiri atas: a. penyambungan saluran air minum; b. penyambungan kembali saluran air minum; c. balik nama rekening air minum; d. penggantian meter air atas permintaan pelanggan; e. pindah letak meter; f. g. pengujian kualitas air minum; h. pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan. tera meter; (2) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi. BAB III MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Sanksi Administrasi Pasal 3 (1) Terhadap pelanggaran ketentuan PDAM dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas: a. sanksi denda; b. sanksi polisional. 37
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan melakukan pemberitahuan kepada pelanggan. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi. Bagian Kedua Sanksi Denda Paragraf 1 Denda Keterlambatan Pasal 4 Sanksi denda keterlambatan dibebankan kepada pelanggan yang tidak melaksanakan pembayaran rekening air minum lebih dari tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan yang besarnya diatur oleh Direksi. Paragraf 2 Denda Pelanggaran Pasal 5 (1) Hal-hal yang melanggar ketentuan PDAM adalah sebagai berikut: a. menimbun meter air dengan bahan material dan atau mendirikan bangunan di atas meter air yang mempersulit pelaksanaan tugas Petugas PDAM; b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil; c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan; d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa seizin PDAM; e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain; f. memindahkan meter air tanpa seizin PDAM; g. memindahkan hidran tanpa seizin PDAM; 38
h. merusak jaringan pipa, melepas meter air/segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya; i. menghilangkan meter air; j. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM; k. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang; l. menjual air minum dari kran umum sosial dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM; m. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa melalui meter air dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM; n. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air; o. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; p. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara segaja maupun sebagai akibat kelalaian; q. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM. (2) Pelanggaran oleh pelanggan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda yang diatur oleh Direksi. Bagian Ketiga Sanksi Polisional Pasal 6 Sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pencabutan meter air; b. pemutusan tetap. 39
Paragraf 1 Pencabutan Meter Air Pasal 7 Hal-hal yang mengakibatkan dilaksanakannya pencabutan meter air adalah sebagai berikut: a. memiliki dua atau lebih meter air dalam satu fungsi dan fisik bangunan yang sama tanpa seizin PDAM; b. bagi pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. pelanggan yang tidak melaksanakan pembayaran rekening air selama 2 (dua) bulan berturut-turut . Paragraf 2 Pemutusan Tetap Pasal 8 (1) Bagi pelanggan yang tidak menyelesaikan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi pemutusan tetap dan tetap melunasi denda-denda yang menjadi kewajibannya. (2) Apabila pelanggan tidak melaksanakan pembayaran rekening dan denda keterlambatan setelah 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pencabutan meter air, maka dilakukan pemutusan tetap. (3) Pelanggan yang akan mengaktifkan kembali saluran airnya setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan biaya pemasangan baru. 40
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Januari 2007 WALIKOTA BOGOR, ttd DIANI BUDIARTO Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR t.t.d DODY ROSADI BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum, Ida Priatni 41