MORAWALI KAJIAN KEMARITIMAN
(Pertemuan 1
2)
TUJUAN PERKULIAHAN MAMPU MENGANALISIS RUANG LINGKUP KAJIAN KEMARITIMAN MAMPU MENJELASKAN SEJARAH KEMARITIMAN
Maritim berasal dari bahasa inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, dari kata ini kemudian lahirlah istilah maritime power yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara dengan kekuatan yang bebasis di laut. Masih dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah seapower. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.
maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (angkatan laut) atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan. kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas dan menutupi permukaan bumi, yang hanya melihat laut secara fisik dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia adalah negara yang harus memanfaatkan potensi lautnya, rasanya penggunaan kata maritim akan lebih tepat. Indonesia harus menjadi negara maritim, bukan hanya negara kelautan. Argumentasinya adalah, negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan potensi laut untuk kemakmuran negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya saja, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.
Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, laut di antara dan laut di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut menegaskan: (1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; (2) Bahwa sejak dahulu kala, kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Deklarasi Djuanda (1957) akhirnya diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea) ke-3 tahun 1982. Melalui Konvensi Hukum Laut, Indonesia berhasil menambah luas yuriskdiksi wilayah laut menjadi sekitar 5,8 juta km2, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif. Luas laut yang mencapai 70 % dari luas wilayah nasional ini meliputi panjang pantai sekitar 95.181 Km dan jumlah pulau 17.504 (DEKIN 2009).
PIDATO PELAKTIKAN PRESIDEN RI: JOKO WIDODO JAKARTA, 20 OKTOBER 2014
PIDATO IR. SOEKARNO.... PERESMIAN INSTITUT ANGKATAN LAUT, 1953
KEMARITIMAN INDONESIA (1) KERAJAAN SRIWIJAYA KERAJAAN MAJAPAHIT KERAJAAN DEMAK ASIA TENGGARA CENTRE OF EXCELLENCE ARMADA NIAGA LAUT ARMADA MILITER BIDANG KEMARITIMAN BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG AGAMA
ERA KOLO NIAL ABAD 16
ERA KOLO NIAL ABAD 16
ERA KEMERDEKAAN RI
SECARA GEOGRAFIS, INDONESIA MEMILIKI KAWASAN DOMINAN PERAIRAN. LAUT TIDAK HANYA MENJADI SUMBER MAKANAN DAN REKREASI DALAM MAKNA LUAS NAMUN JUGA MENJADI "JALAN RAYA' UNTUK PERDAGANGAN DAN KOMUNIKASI ANTAR BANGSA. (KONEKTIVITAS)
7 PILAR kebijakan kelautan
Assessment Esential (second edition), Assessment Esential (second edition),
KEBIJAKAN REALISASI INDONESIA SBG NEGARA MARITIM (PERT 3-5) WIWIK SRI UTAMI
KEJAYAAN SEA POWER SUATU BANGSA BERKORELASI LANGSUNG DG KEJAYAAN BANGSA ITU SENDIRI
INDONESIA: NEGARA KEPULAUAN
FISIK
GEO BUDAYA
POLITIK SOSIAL
EKONOMI HANKAM
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN dg PARADIGMA DATARAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN dg PARADIGMA PULAU LAUT
ARAH & KEBIJAKAN REALISASI MENJADI POROS MARITIM DUNIA
Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu. Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing. Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing, dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, dalam lima tahun akan menjadi 17 juta hektar dan penambahan konservasi seluas 700 hektar. Penerapan best aqua-culture practice untuk komoditas-komoditas unggulan. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunann maritim dan perikanan. Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi 40-50 juta ton per tahun pada tahun 2019.
STRATEGI KEBIJAKAN GEOMARITIM ASTHA TARANI BENTUK & LETAK STRATEGIS WILAYAH INDONESIA KEBIJAKAN TATA RUANG LAUT NASIONAL UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKSPANSI RENCANA RUANG POROS MARITIM DUNIA PRIORITAS PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR PELABUHAN KONEKTIVITAS PELABUHAN DENGAN WILAYAH PRODUKSI DARAT & LAUT (SISTEM CORE-HINTERLAND) MENYUSUN MATERI DIPLOMASI LUAR NEGERI MELALUI KEBUDAYAAN MARITIM EDUKASI MELALUI GEOLITERASI NILAI KEMARITIMAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL
1. BENTUK & WILAYAH INDONESIA Bentuk Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan ukuran besaran yang berbeda membuat wilayah Indonesia bukan merupakan daratan yang tertutup (landlock) tetapi merupakan wilayah yang terbuka, Kebhinekaan wilayah geografi mengandung arti saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan syarat adanya cluster-kluster wilayah tertentu agar mobilitas tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Wilayah geografi mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh unsur-unsur geosfer Masing-masing wilayah mempunyai geographic competitiveness yang bersifat khas
2. KEBIJAKAN TATA RUANG LAUT NASIONAL Tata ruang nasional sebagai landasan legal untuk dijadikan "ATURAN MAIN" dalam memanfaatkan ruang wilayah laut Indonesia. Aturan masing-masing sector agar dapat memanfaatkan wilayah laut dengan tepat Menjaga keberlanjutan sumberdaya perairan laut
PETA EKO
REGION INDONESIA
Di Indonesia, kawasan konservasi perairan terbagi menjadi tiga basis, yaitu spasial, konservasi habitat, dan konservasi spesies. Nah, salah satu contoh konservasi secara spasial adalah Ekoregion Laut Indonesia (ELI). Lantas, apa itu ELI? ELI merupakan perwilayahan laut Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Jadi, ekoregion ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian produktivitas sumber daya laut secara berkelanjutan. Parameter yang digunakan meliputi morfologi dasar laut, oseanografi, dan keanekaragaman hayati.
PETA EKOREGION INDONESIA
3. EKSPANSI RENCANA TATA RUANG POROS MARITIM DUNIA DALAM SKALA KAWASAN ANTAR NEGARA HARUS MENEKANKAN KONTEKS GEOEKONOMI & GEOPOLITIK MEMANFAATKAN POSISI STRATEGIS INDONESIA DI SEPANJANG PANTAI TIMUR DAN UTARA SUMATERA PERLU DIBANGUN PELABUHAN (BELAWAN & SABANG) YG MENDUKUNG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI SELAT MALAKA DI BAGIAN TIMUR INDONESIA PERLU DIKEMBANGKAN RUANG GERAK UNTUK MENAMPUNG & MENDISTRIBUSIKAN KOMODITAS PERDAGANGAN MENUJU NEGARA YANG BERADA DI ASIA PASIFIK PANDANGAN GEOMARITIM DLM KONTEKS EKSPANSI RUANG POROS MARITIM DUNIA DI SKALA INTERNASIONAL, INDONESIA PERLU MEMERLUKAN EKSPANSI RUANG LAUT KE SISI BARAT (SAMODERA Hindia) SERTA MENGARAH KE UTARA &SELATAN (KAWASAN PASIFIK &AUSTRALIA)
4. PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN (TARAF INTERNASIONAL) PELABUHAN KLASTER BARAT (AKSES HINDIA) PELABUHAN KLASTER TIMUR-UTARA (AKSES PASIFIK) PELABUHAN KLASTER AUSINDO (ASES AUSTRALIA & SELANDIA BARU) MENINGKATKAN MODA TRANSPORTASI PENGIRIMAN BARANG
5. KONEKTIVITAS DENGAN PELABUHAN DENGAN WILAYAH PRODUKSI DI DARAT & LAUT PELABUHAN SUDAH DIBANGUN TP MASIH MINIM BARANG HASIL PRODUKSI YANG DIANGKUT PELABUHAN JUSTRU SEMAKIN MENINGKAT MELAYANI BARANG IMPOR LUAR NEGERI HARUS MENERAPKAN SISTEM CORE-HINTERLAND PENINGKATAN HASIL PRODUKSI DI DAERAH HINTERLAND PELABUHAN BAIK YANG ADA DI DARAT MAUPUN DI LAUT. INDONESIA BISA MENGULANG KEJAYAAN MASA LALU SEBAGAI PEMASUK REMPAH-REMPAH TERBESAR DUNIA
6. MENYUSUN MATERI DIPLOMASI LUAR NEGERI MELALUI KEBUDAYAAN MARITIM INDONESIA KEKUATAN SUMBERDAYA LOKAL HRS DIOPTIMALKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT MARITIM SPT YANG DILAKUKAN SUKU BUGIS YANG MENJALIN HUB DG FILIPINA UNTUK AKTIVITAS KEMARITIMAN, SUKU BAJO MEMILIKI KEKUATAN DAN PENGALAMAN MENJELAJAH LAUTAN SECARA LUAS DIPLOMASI YG DIKEMBANGKAN ADALAH AFILIASI KEKUATAN ANTARA NEGARA DENGAN SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN TERDAPAT BAHAN YANG TELAH DIMILIKI OLEH SUKU MARITIM INDONESIA TERKAIT DENGAN ILMU DAN TEKNOLOGI LOKAL, YAITU: DAUR/SIKLUS PENANGKAPAN IKAN (ALUR RUAYA IKAN) • TEKNOLOGI KAPAL MASYARAKAT
DILPOMASI
7. EDUKASI MASYARAKAT MELALUI GEOLITERASI NILAI KEMARITIMAN UNT PENGEMBANGAN SDM INDONESIA CARA EFEKTIF MELALUI PENDIDIKAN FORMAL PROSES EDUKASI NILAI MARITIM PALING EFEKTIF PADA USIA 16-19 TAHUN, TP PENGENALAN MARITIM SEBAIKNYA SDH DILAKUKAN SEJAK DINI STRATEGI YANG DIGUNAKAN: MENYESUAIKAN KURIKULUM SEKOLAH • MENINGKATKAN JUMLAH ALAT PERAGA • MENINGKATKAN MAGANG BAGI SEKOLAH YANG BERKAITAN DG KEMARITIMAN • MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG KEMARITIMAN
8. MEMILIKI, MENGAPLIKASIKAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAI DATA DASAR KEBIJAKAN ATAU DATA DASAR POKOK PEMBANGUNAN MARITIM INDONESIA OCEAN DATA CENTRE MERUPAKAN SALAH SATU SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KETIDAK SERAGAMAN DAN KETIDAK LENGKAPAN DATA ATAU PETA RUJUKAN DALAM PEMBUATAN TATA RUANG LAUT NASIONAL
TUGAS: LKM-2 MENGANALISIS KAITAN ANTARA ASTHA TARANI GEO MARITIM DENGAN LIMA PILAR POROS MARITIM
TANTANGAN PEMBANGUNAN LAUT INDONESIA PERTEMUAN 7-8 WIWIK SRI UTAMI
TANTANGAN DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HANKAM
Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. HISTORIS
TANTANGAN: KONDISI Meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, Indonesia. Tidak mudah menyatakan kepada masyarakat.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah choke points (Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar) membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, Peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan dan terisolasi, terutama pulau-pulau yang bertetangga dengan daerah kon ik di luar wilayah Indonesia. Membangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan.
TANTANGAN: KONDISI Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, Pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif. Sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik-praktik perikanan yang tidak lestari Pemanfaatan minyak, gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan.
Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menambah luas yurisdiksi landas kontinen di luar 200 mil laut dan mampu melakukan eksplorasi di wilayah "The Area" yang berada di luar perairan internasional.
TANTANGAN: KONDISI • Pengembangan jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari. Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan perusakan keanekaragaman hayati. Gerakan desentralisasi kelautan Perkembangan lingkungan strategis Indonesia mengalami perubahan pesat Kemampuan nasional dalam pendidikan maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dimulai dari penyiapan SDM melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan.
SEMOGA SEHAT, SUKSES SELALU.