Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional Chaira Saidah Yusrie Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Siti Aminah Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Iim Wasliman Pascasarjana S3 Uninus Bandung R. Supyan Sauri Pascasarjana S3 Uninus Bandung uyunsupyan@uninus.ac.id ABSTRACT In essence, development is a systematic and planned effort by each or all components of the nation to change a situation into a better condition by utilizing various available resources optimally, efficiently, effectively and accountably, with the ultimate goal of improving the quality of human life and society in a sustainable manner. Planning is a process that describes the goals of the organization and determines the strategies that will be used to achieve organizational goals. Planning is an important process of all management functions because without planning, the function of organizing, controlling and directing will not work. The research that the author uses is a type of literature review research or often called library research, Library Research which is research that is focused on collecting a series of quotations from various books or articles and laws / regulations related to the object of study. There are several challenges to realizing sustainable development in a concrete manner in various fields and regions, namely: There is still a need for commonalities and widespread understanding by various stakeholders about the importance of sustainable development in all aspects of life; Development of data and measures of sustainable development and their reflection into concrete activities, both in the environmental, economic and social dimensions reflected in sustainable behavior; The importance of developing and encouraging the implementation of environmentally friendly activities reflected in the efficient use of resources and reducing waste, strengthening pollution monitoring including facilitation and support for its expansion; Development of governance that encourages the use of clean resources and technology, including measures to control pollution and law enforcement efforts accompanied by capacity building of institutions and human resources as a whole. There are five national development priorities in the 2020 RKP: National development and poverty alleviation; Infrastructure and equitable distribution of areas; Added value in the real sector and industrialization as well as expanding job opportunities; Food, water, energy and environmental security; and Defense stability and security. Keywords : Policy, Performance, Development Plan 126 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 ABSTRAK Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing- masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses proses yang penting dari semua fungsi pengorganisasian, fungsi manajemern sebab pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, Library Research (kepustakaan) yang merupakan penelitian-penelitian yang difokuskan pada pengumpulan serangkaian kutipan dari berbagai buku atau artikel dan undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan objek kajian. Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu: Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan; Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan; Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya; Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan. Ada lima prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2020 ini, yaitu: Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan; Infrastruktur dan pemerataan wilayah; Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja; Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup; dan Stabilitas pertahanan dan keamanan. tanpa perencanaan (Planning) Kata Kunci : Kebijakan, Kinerja, Rencana Pembangunan PENDAHULUAN Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 127 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia. Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan warganya yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun tahun berikutnya, di samping melayani kebutuhan- kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 128 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk: 1. Kedaulatan dalam politik Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. 2. Berdikari dalam ekonomi Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. 3. Kepribadian dalam kebudayaan Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional. Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, dengan penjelasan sebagai berikut: Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri; Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah; Makmur berarti seluruh kebutuhan 129 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan interaksi antar budaya, internal dan antar umat beragama, melaksanakan mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. lembaga 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6. Mewujudkan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap Indonesia asri dan 130 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; lingkungan hidup untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan merencanakan dan mempermudah suatu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang Pendidikan. Sedangkan tujuan penelitian ini agar secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi dalam Kajian Rencana Pembangunan Nasional. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam mewujudkan operasi sebuah organisasi yang bersifat action oriented serta peran pengorganisasian dalam menyukseskan strategi yang berkaitan dengan isu sinergi dalam dunia pendidikan. METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, Library Research (kepustakaan) yang merupakan penelitian-penelitian yang difokuskan pada pengumpulan serangkaian kutipan dari berbagai buku atau artikel dan undang- undang/peraturan yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan pendekatan data non angka atau berupa dokumen-dokumen manuskrip maupun pemikiran-pemikiran yang ada, di mana dari data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan 131 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 yang dikaji. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu data non angka yang berupa tulisan atau teks yang terdapat dalam buku-buku yang terkait dengan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis seperti: buku, artikel, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya, yang memiliki hubungan dengan tema penelitian. Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, transkrip, agenda dan sebagainya. Teknik analisis data menggunakan Content analysis yang menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan dan komunikasi. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan teknik analisis isi dengan memanfaatkan prosedur yang dapat menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen. Analisis ini selanjutnya penulis gunakan sebagai cara dalam meneliti pendapat-pendapat dari dokumentasi yang ada. Selain itu metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode-metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang berangkat dari kaidah universal menuju kepada hal- hal yang khusus. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Perencanaan Perencanaan atau rencana adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Alder dan Rustiadi (2008:339) perencanaan adalah, "Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya". Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi fungsi pengorganisasian, (Planning) manajemen sebab pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. tanpa perencanaan Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik- baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Albert Waterston menyebutkan perencanaan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. 132 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Pengertian Pembangunan Berikut beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli: 1. Todaro: Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya, Todaro mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,pengentasan kemiskinan. 2. Ginanjar Kartasmista: Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 3. Siagian: Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 4. Deddy T.Tikson: Pembangunan merupakan transformasi ekonomi, strategi dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju ke arah yang diinginkan. 5. Surkino: Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pandapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pengertian Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembagunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan) Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli dan menurut undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 1. Riyadi dan Bratakusumah: Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. 2. Conyers dan Hills: Perencanaan pembangunan adalah 2. Conyers dan Hills: Perencanaan pembangunan adalah 3. Arthur W.Lewis: Perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. 133 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 4. M. L. Jhingan: Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. 5. Perencanaan pembangunan menurut UU no. 25 tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut" Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanl (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005 Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata- mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. cerminan kehendak Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan. 1. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Pancasila Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam 1945. Pembukaan Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, sehingga Undang-Undang Dasar 134 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila, sehingga seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila serta serasi dan utuh menyeluruh. a. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mencakup tanggung jawab bersama semua golongan beragama untuk secara terus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. b. Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab meliputi peningkatan martabat serta hal dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi. c. Pengamalan sila Persatuan Indonesia mencakup upaya peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. d. Pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam pembangunan nasional, mencakup upaya menumbuhkembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara. e. Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakya Indonesia dalam pembangunan, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan menuju kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan UUD 1945 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar landasan konstitusional pembangunan nasional sehingga sekaligus merupakan pedoman dan penuntun bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi selalu diarahkan kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang antara lain memiliki ciri: a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Sedangkan pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan kemakmuran dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya merupakan wujud melalui Pancasila. tangan kedaulatan permusyawaratan/perwakilan di rakyat yang diselenggarakan menurut nilai-nilai luhur 135 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa mengenal penyelesaian masalah nasional sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga negara lainnya senantiasa dilandasi oleh semangat kebersamaan, bertanggung-jawab. keterpaduan Hukum nasional sebagai sasaran ketertiban dan kesejahteraan, harus dapat dan keterbukaan yang berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem Hamkamra yang bersifat kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan menggunakan seluruh potensi nasional secara optimal dan terpadu. 3. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Wawasan Nusantara a. Wawasan Nusantara merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Sebagai doktrin, wawasan nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian wawasan nusantara dijadikan pendorong dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu wawasan nusantara juga merupakan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. c. Wawasan nusantara tidak hanya merupakan tuntutan konseptual saja, tetapi hendaknya dapat diwujudkan dalam bentuk dan kondisi persatuan dan kesatuan segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional. Sebagai wawasan pembangunan nasional, wawasan nusantara memberikan rambu-rambu pedoman dan arah bagi kelanjutan pembangunan nasional dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan sebagai satu kesatuan Hankam. 4. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Ketahanan Nasional a. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional yang merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. b. Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan antara aspek kehidupan bangsa itu guna tetap memungkinkan secara utuh dan menyeluruh. Oleh sebab 136 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 pembangunan nasional selalu berjalan menuju tujuan yang dicapai dan agar dapat dielakkan dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi yang nyata yang dapat dicapai. Sedangkan pembangunan nasional merupakan proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan Ketahanan Nasional atau kondisi yang memadai guna menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar maupun dari dalam. c. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional merupakan sistem holarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai tujuan hubungan interpendensi. Jadi tingkat Ketahanan Nasional yang tangguh akan menunjang lancarnya pembangunan nasional yang berhasil akan mendorong perwujudan tingkat Ketahanan Nasional yang lebih tinggi. d. Selanjutnya Ketahanan Nasional juga berfungsi sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional. Sebagai pola dasar pembangunan maka Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui Pentahapan Repelita. Tujuan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 1. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. 2. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 137 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Landasan Filosofis: 1. Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; 2. Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; 3. Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; 4. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perencanaan dan Penganggaran: Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; • Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia 138 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengandung makna peningkatan kesejahteraan material dan spiritual, (karena diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa), yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan, suasana peri kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Strategi pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk program pembangunan nasional yang pada hakikatnya untuk menciptakan : 1. Peningkatan Ketahanan Nasional di segenap aspek kehidupan nasional. 2. Peningkatan kualitas penghidupan dan kehidupan segenap rakyat Indonesia. 3. Pembangunan aspek kesejahteraan dan pembangunan aspek keamanan sebagai bagian integral pembangunan nasional, dengan pengertian bahwa kondisi keamanan merupakan prasyarat bagi kesinambungan dan kelancaran pembangunan kesejahteraan, sebaliknya keberhasilan pembangunan kesejahteraan akan meningkatkan kondisi keamanan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari: Rencana Pembangunan 1. RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, dikenal sebagai Indonesia Sehat 2009; 2. RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, dikenal sebagai Indonesia Smart 2014; 3. RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dikenal sebagai Permata Indonesia 2019; 4. RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015- 2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 139 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan bagi indikatif. RKP merupakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). yang bersifat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter bangsa dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional. sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya 140 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional. Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primodial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka tantangan utama pembangunan mencakup meningkatkan wibawa negara, peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. 141 | Volume 3 Nomor 2 2021
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 KESIMPULAN Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara konkret ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu: 1. Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan. 2. Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkret, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan. 3. Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya. 4. Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumber daya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan. Ada lima prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2020 ini : 1. Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah. 3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja. 4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan. DAFTAR PUSTAKA Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005- 2025. Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Muhammad, M. (2018). Perencanaan Pembangunan. Makassar: Dua Bersaudara. Muhammad, M (2018). General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law. Diakses dari: ijird. com/index. php/ijird/ article/view/130520 Muhammad, M. (2018). Perencanaan Pembangunan. Diakses dari : meraja6rd. wordpress. com/perencanaan-pembangunan Nurlia. (2018). Strategi Pelayanan Dengan Konsep Service Excellent. Meraja 1(2). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 142 | Volume 3 Nomor 2 2021 Journal
Jurnal Dirosah Islamiyah Volume 2 Nomor 2 (2020) 126-143 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683 DOI: 10.17467/jdi.v2i2.342 Riyadi & Bratakusumah, D.S. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 143 | Volume 3 Nomor 2 2021