Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI Iyan Barlian1, Pipih Ludia Karsa2 1,2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam kekuasaan negara dalam konteks pemisahan kekuasaan (Separation Of Power), atau pembagian kekuasaan (Distribution Of Power), peran lembaga perwakilan turut serta dengan beberapa fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Di Indonesia Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, yang semuanya itu perlu adanya kesinergisan. Walaupun fungsi utamanya adalah Legislasi, tetapi Fungsi Pengawasannya (Controling) juga perlu di optimalisasikan secara efektif dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan fungsi anggaran, ini akan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Sedangkan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan Kekuasaan DPR diperbesar diantaranya: DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima duta penempatan Negara lain, memberikan amnesti dan abolisi, DPR juga diberikan kekuasaan dalam bentuk memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain, apakah dalam bidang perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah. DPR juga diberikan hak budget, memilih anggota BPK, dengan memerhatikan saran DPD, memberikan persetujuan dalam hal Presiden mengangkat atau memberhentikan anggota KY dan menominasikan 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Keterwakilan rakyat pada lembaga perwakilan (DPR) dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili telah diperjuangkan dalam rangka kesejahteraan rakyat, baik melalui pola optimalisasi fungsi maupun korelasi kewenangan dengan lembaga lainnya. Kata Kunci: Fungsi, Kewenangan, DPR dan Konstitusionalitas. ABSTRACT The administration of government, either in state power in the context of separation of powers (Separation Of Power), or division of powers (Distribution Of Power), the role of representative institutions participates with some of the functions and authorities it has. In Indonesia, the function of the House of Representatives has a Legislative Function, a Supervision Function, a Budget Function, all of which need synergy. Although its main function is legislation, its controlling function also needs to be effectively optimized in conducting supervision related to the implementation of government. As for the budget function, this will be related to the welfare of the people. While the authority or power based on the 1945 Constitution as a result of changes in the power of the DPR was enlarged including: The DPR is given the power to give consideration to the President in appointing Ambassadors and receiving ambassadors for the placement of other countries, providing amnesty and abolition, the DPR is also given power in the form of giving approval if the President wants to make agreements with other countries, whether in the economic sector, peace agreements, declare war and other international treaties affecting territorial integrity. The DPR is also given budget rights, elects BPK members, by observing DPD advice, gives approval in the event that the President appoints or dismisses KY members and nominates 3 Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 410
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Constitutional Court judges. People's representation in representative institutions (DPR) can be said to be channeled if the interests of the values, aspirations, and opinions of the people represented have been fought for in the framework of people's welfare, both through the pattern of optimizing functions and the correlation of authority with other institutions. Keywords: Function, Authority, DPR and Constitutionality. Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 411
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 PENDAHULUAN Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya gerakan pemisahan antara kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta serta pimpinan gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan Negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan Negara kedalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu denga teori trias politica-nya, yaitu cabang kekuasaan eksekutif atau admistrative, dan cabang kekuasaan yudisial. Menurut Montesquieu, dalam bukunya "L'Esprit des Lois" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan Negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan Negara moderndalam tiga fungsi, yaitu Legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function) dan yudisial (the judicial function). Dasar pemikiran doktrin Trias Politika sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan oleh Jhon Locke. Dengan begitu, ajaran - ajaran ini bukan ajaran yang baru bagi Montesquieu. Secara garis besar ajaran Montesquieu sebagai berikut; Pertama, terciptanya masyarakat yang bebas. Kedua, jalan untuk mencapai masyarakat yang bebas adalah pemisahan kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Eksekutif. Ketiga, kekuasaan Yudisial harus dipisah dengan fungsi Legislatif. Penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam kekuasaan negara dalam konteks pemisahan kekuasaan (Separation Of Power), atau pembagian kekuasaan (Distribution Of Power), peran lembaga perwakilan akan turut serta dengan beberapa fungsi yang dimilikinya. Di Indonesia Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, yang semuanya itu perlu adanya kesinergisan, sehingga ketiga fungsi tersebut bisa berjalan bersamaan secara optimal. Walaupun fungsi utamanya adalah Legislasi, tetapi Fungsi Pengawasannya (Controling) juga perlu di optimalisasikan secara efektif dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan fungsi anggaran, ini akan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, manakala anggaran belanja Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 412
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 untuk kepentingan rakyat menjadi skala prioritas, dengan menghindari belanja - belanja yang tidak menyentuh kepada pemulihan ekonomi kerakyatan. DPR merupakan perwujudan dari rakyat, DPR juga merupakan refresentasi rakyat, sehingga dalam menjalankan Fungsi dan haknya, yang menjadi skala prioritas adalah kepentingan rakyat secara luas, artinya tidak mengedepankan aspek politik dalam kerangka kepentingan kelompok atau kepentingan pribadinya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga tinggi Negara yang anggota - anggotanya terdiri dari wakil - wakil rakyat. Jumlah badan perwakilan pilihan rakyat yang dimiliki oleh suatu negara menentukan sistem apa yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Konfigurasi demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 tidak bisa dipenuhi pada awal-awal proklamasi kemerdekaan, karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, semua kekuasaan dilimpahkan kepada Presiden melalui Pasal IV, aturan peralihan yang berbunyi: "sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional" Sekarang, sesudah UUD 1945, Mengenai fungsi dan hak lembaga DPR serta hak anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A, berbunyi sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undng Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-undang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi, secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan checks and balances oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, sejumlah ahli hukum tata Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 413
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Negara menilai bahwa perubahan ini justru telah menggeser executive heavy kearah legislative heavy sehingga terkesan bukan keseimbangan yang dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat ingin memusatkan kekuasaan ditangannya. Berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan, kekuasaan legislatif ada di DPR, (Pasal 20 ayat (1)) bukan MPR atau DPD. Kekuasaan DPR diperbesar diantaranya: DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima duta penempatan Negara lain (Pasal 13 ayat (2)) dan (3); memberikan amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2)) Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan kekuasaan dalam bentuk memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian dengan Negara lain, apakah dalam bidang perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah (Pasal 11 ayat (2) dan (3)). Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan hak budget (Pasal 23 ayat (3)), memilih anggota BPK, dengan memerhatikan saran DPD (Pasal 23F ayat (1)), memberikan persetujuan dalam hal Presiden mengangkat atau memberhentikan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3)), menominasikan 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (3)). Atas uraian permasalahan tersebut, maka Penulis membagi permasalahan menjadi dua, yakni; Pertama: Bagaimana Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Reformasi? Kedua: Bagaimana Pola Hubungan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi? METODE Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder terbagi menjadi: bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Kelembagaan DPR.. Sedangkan bahan hukum sekunder, seperti: bukunya H.R.E. Kosasih Taruna sepandji, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, dan buku-buku lainnya termasuk jurnal yang memiliki korelasi dengan judul yang Penulis uraikan. Metode Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 414
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yakni dengan menganalisis dan mengelaborasi bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. HASIL DAN PEMBAHASAN Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Reformasi Fungsi yang dimiliki oleh DPR RI, yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan ini adalah fungsi implementatif dari kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (good governance), dan juga sebagai Checks and Balances (sistem pengawasan dari luar). Dalam hal yang melalukan membentuk undang - undang ialah Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya setiap rancangan undang - undang yang dibuat oleh pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika undang - undang tersebut sudah dibuat, maka perlu adanya pengawasan pada pelaksanaan undang - undang, apakah pemerintah menjalankan sesungguhnya tugas yang telah dilimpahkan. Begitu juga dalam fungsi anggaran, yang hendak menjadi skala prioritas adalah pemulihan dan bantuan mengenai ekonomi kerakyatan, bantuan pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia, bantuan kesehatan dalam menyongsong Indonesia sehat, sehingga anggaran yang tersedia bisa lebih efektif dan efisien. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama- tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislative. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga Negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 415
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 (regelende functie) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (wetgevende functie atau law making function). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (regelende functie). Fungsi pengaturan (regelende functie) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat ini sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan presiden. Di Amerika Serikat, undang-undang ini disebut law atau legislative act, di Belanda disebut wet, sedangkan di Jerman disebut gesetz. Untuk menjalankan semua bentuk undang- undang, wet, gesetz, atau act tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia, yaitu dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Selanjutnya, kewenangan pengaturan lebih operasional itu dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, sehingga harus ada pemerintah atau pendelegasian kewenangan (legislative delegation of rule-making power) kepada lembaga eksekitif untuk menemukan pengaturan lebih lanjut tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip freiesermessen yang dikenal dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang. Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: 1) Prakasa perbuatan undang-undang (legislative initiation); 2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process); 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 416
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents). Dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Pembedaan ini, misalnya, dapat dilihat dalam Undang- Undang tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, DPRD. Dalam praktit di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam Undang-Undang. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum diberbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi civil law sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. Namun demikian, di negara-negara common law malah timbul kecenderungan memproduksi peraturan-peraturan tertulis. Di AS misalnya, dewasa ini dibentuk lebih dari 100 Act per tahun. Disamping itu, perlu ditelaah secara kritis pula mengenai fungsi penganggaran (budgeting), apakah tepat disebut sebagai satu fungsi yang tersendiri. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam baju hukum undang-undang sehingga penyusunan anggaran dan belanja negara identik dengan pembentukan undang-undang tentang APBN, meskipun rancangannya selalu harus datang dari Presiden. Sementara itu, pelaksanaan APBN iti sendiri harus pula diawasi oleh DPR, dan pengawasan itu sendiri termasuk kategori fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, sebenarnya lebih tepat untuk mengelompokan fungsi-fungsi parlemen itu menjadi tiga, yaitu : (i)legislasi (ii)pengawasan;dan (iii) representasi. Disamping itu, oleh beberapa sarjana ditambahkan pula adanya fungsi-fungsi lain, yaitu: (iv)fungsi deliberative; dan (v) fungsi penyelesai konflik (conflict resolution). Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 417
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pendapat Jellinek yang mengatakan bahwa pemerintah negara secara formal itu mengandung kekuasaan mengatur dan memutus, sedangkan secara material mengandung unsur pemerintah dan menyelenggarakan, maka sebenarnya Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara dapat membentuk semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pasal 70 ayat (1) UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka jelaslah bahwa kewenangan Presiden dalam membentuk Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan bagi peraturan perundang-undangan lainnya tidak. Apabila demikian pembentukan suatu Undang-Undang Indonesia selalu dikaitkan dengan suatu materi muatan yang sifatnya khas atau khusus, sehingga oleh karenanya pembentukan Undang-Undang itu harus dilakukan 'dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'; dengan demikian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat inilah yang membedakan antara Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila hal-hal yang menjadi materi muatan Undang-Undang sudah ditemukan, maka kemudian akan dapat diketahui materi muatan yang menjadi sisanya, yang merupakan kewenangan Presiden untuk membentuknya. Oleh karena itu, menemukan materi muatan suatu Undang-Undang di negara Indonesia adalah sangat perlu sebagai pedoman dalam hal pembentukan peraturan-peraturan lainnya. Pasca reformasi, pemilihan DPR melalui pemilu langsung oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, berbunyi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Merupakan salah satu tonggak bagi muatan materi undang- undang yang lebih menekankan pada titik berat kepentingan rakyat. Pada periode 1999 dan 2004, merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi. Pada tanggal 7 Juni 1999 Pemilu untuk memilih anggota legislative dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu mengubah UU tentang Partai Politik, UU Pemilihan Umum, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) dengan tujuan mengganti Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 418
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 sistem Pemilu ke arah yang demokratis. DPR hasil Pemilu 1999 menghasilkan tujuh partai besar yaitu PDIP, Golkar, PPP,PKB,PAN, dan PK, dan PBB. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1999 telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Meskipun hasil amandemen tersebut masih belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan Presiden secara langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR ini paling produktif yaitu mengesahkan 175 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Seperti halnya pada hasil Pemilu 1999 dan 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pun rakyat masih diberikan hak suaranya untuk memilih Legislatif baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Perberdayaan politik rakyat masih mendapat apresiasi, sehingga pemilu yang sudah berjalan 3 (tiga) kali dapat menghasilkan produk Legislatif yang aspiratif. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengawasan menurut J.B Sumarlin menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good govermance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan itu perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi auditee (organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis. Seperti dikemukakan di atas, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani hak harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggaraan negara, perlu di control dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak di control sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan di tangan pemerintah dapat terjerumus kedalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan itu, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (control of executive); (ii) kontrol atas pengeluaran (control of expenditure); dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation). Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 419
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Bahkan, secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu: 1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making); 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing); 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting); 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation); 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances); 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Parlemen pertama-tama haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen bersama dengan pemerintah. Pada pokoknya, undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya mencerminkan norma-norma hukum yang berisi kebijakan atau state policy yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan yang dimaksud, baik menyangkut bentuk penuangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula dengan kegiatan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, harus pula dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat. Daya serap anggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan erat dengan kinerja pemerintahan (government perfomences) oleh Karena itu, kontol terhadap kedua hal ini, sama-sama penting dalam rangka fungsi kontrol oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu, maka pengangkatannya ditentukan harus dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Misalnya, para hakim agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung dengan Keputusan Presiden. Tiga orang hakim konstitusi, Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 420
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Duta Besar, diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pimpinan atau Dewan Gubernur Bank Sentral dipilh oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Panglima TNI dan Kepala POLRI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan lain sebagainya. Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga legislatife. Hak untuk konfirmasi (right to confirm) ini harus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengankatan politis (political appointment). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kenerja para pejabat public dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik, sebenarnya fungsi control atau pengawasan inilah yang harusnya diutamakan. Apalagi, pada hakikatnya, asal mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata le parle yang berarti to speak yang berarti "berbicara". Artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat ubahnya merupakan wadah, di mana kepentingan dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili. Dengan demikian, fungsi control ini ialah yang sebenarnya lebih utama daripada fungsi legalisasi. Fungsi control tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (budgeting) yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya, fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian, yang penting disebut tersendiri sebagai fungsi parlemen itu sebenarnya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan (control), dan fungsi representasi (representation). Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 itu 421
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Pola Hubungan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi Seorang yang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (political representation). Perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan, karena yang terpilih biasanya orang yang popular karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang pemerintahan. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional dan daftar calon terbuka. Yang dimaksud dengan sistem proporsional (multy member constituency) adalah jumlah kursi DPR (parlemen) yang diperoleh Parpol sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat. Merupakan suatu mitos abad ke-19 bahwa demokrasi dilaksanakan dengan lembaga perwakilan rakyat, sekalipun Pollard menunjukkan bahwa secara historis lembaga perwakilan kita warisan dari sistem feudal di mana para penyewa tanah berkumpul atas "permintaan" pemilik tanah, untuk menentukan sewa tanah yang pada zaman modern ini kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal pembentukannya hanya disebutkan harus ditetapkan dengan undang - undang, sehingga dalam hal ini kita terbuka, dapat dengan sistem pemilihan yang manapun, maupun cara pengangkatan asalkan ditentukan dengan undang - undang. Di sini ada dua pandangan teoritis yang harus kita perhatikan yaitu: apabila lembaga perwakilan hanya merupakan lembaga untuk memutuskan soal - soal kenegaraan (entscheidungsorgan) maka yang menjadi masalah hanyalah kemampuan melaksanakan keputusan organisasi kekuatan sosial politik yang "diwakilinya". Ringkasnya, ia hanya dituntut untuk dapat memberikan persetujuan atau penolakan sehingga tidak dituntut kemampuan professional para anggotanya. Apabila lembaga perwakilan dilihat sebagai lembaga untuk bekerjasama menyelenggarakan tugas - tugas kenegaraan (wirkungseinheit) maka dituntut kemampuan professional untuk pelaksanaan tugas - tugasnya. Dalam hal ini kewenangan lembaga perwakilan menjadi relevan. Dalam teori dituntut keseimbangan antara kedua konsep tersebut sekalipun aspek en stscheidungsorgan biasanya dominan, dengan permasalahan hak recall-nya. Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 422
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Hal ini pun ditandai ketika Dewan Perwakilan Rakyat ini dipilih secara demokratis, maka keterkaitan rakyat dalam kehidupan politik begitu erat. Manakala wakil rakyat ini dipilih secara tepat oleh rakyat lewat sarana pemilu, harapannya adalah agar mampu mengemban kepentingan - kepentingan rakyat secara utuh. Fungsi Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan ini, penting dibedakan antara pengertian representation in presence dan representation in ideas. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk dilembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya aspirasi mereka itu sudah benar- benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh parlemen. Fungsi perwakilan sustantif ini berkaitan juga dengan fungsi deliberatif (deliberative function). Parlemen difungsikan sebagai forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka 'rule making' dan 'public policy making' serta 'public policy executing'. Untuk menjamin keterwakilan substantif itu, prinsip perwakilan dianggap tidak cukup hanya apabila sesuatu pendapat rakyat sudah disampaikan secara resmi ke lembaga perwakilan rakyat. Untuk menjamin hal itu, masih diperlukan kemerdekaan pers, kebebasan untuk berdemo atau berunjuk rasa, dan bahkan hak mogok bagi buruh, dan sebagainya sehingga keterwakilan formal di parlemen itu dapat dilengkapi secara substantif. Dengan demikian, perwakilan formal memang dapat dianggap penting, tetapi tetap tidak mencukupi (it's necessary, but not sufficient) untuk menjamin keterwakilan rakyat secara sejati dalam sistem demokrasi perwakilan yang dikembangkan dalam praktik. Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 telah 423
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah: 1) Sistem perwakilan politik (political representation); 2) Sistem perwakilan territorial (territorial atau regional representation); dan 3) Sistem perwakilam fungsional (functional representation). Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik (political representatives), sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah (regional representatives atau territorial representatives). Sementara itu, sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil - wakil golongan fungsional (functional representatives). Misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik merupakan contoh dari perwakilan politik, sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari tiap - tiap daerah provinsi adalah contoh dari perwakilan territorial atau regional representation. Sedangkan, anggota utusan golongan dalam sistem keanggotaan MPR di masa orde baru (sebelum perubahan UUD 1945) adalah contoh dari sistem perwakilan fungsional (functional representation). Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik (political representation), perwakilan territorial (territorial representation), dan perwakilan fungsional (functional refresentation) menentukan bentuk dan struktur perlembagaan sistem perwakilan itu di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam stuktur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara. Pada umumnya, disetiap negara, dianut salah satu atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, perlembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar (unicameral parliament). Jika sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar (bicameral parliament). Misalnya, Kerajaan Inggris memiliki parlemen dua kamar, yaitu House of Lords dan House of Commons. The of House of Lords beranggotakan tokoh-tokoh yang mempunyai ciri sebagai kelompok fungsional. Sedangkan, The House of Commons beranggotakan mereka yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga disebut sebagai political representative. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa Inggris menganut sistem perwakilan fungsional dan perwakilan politik yang masing-masing tercemin di lembaga parlemen bikameralnya, yaitu The House of Lords dan The House of Commons. Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 424
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat juga memiliki parlemen dua kamar atau bicameral parliament, yaitu The House of Representative dan The Senate yang secara bersama-sama disebut sebagai The Congress of the United States of America. The House of Representative mirip dengan The House of Commons di Inggris, yaitu sama-sama merupakan wakil-wakil partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, berbeda dengan The House of Lords di Inggris, Senat Amerika Serikat beranggotakan wakil-wakil rakyat dinegara bagian yang juga dipilih melalui pemilihan umum setempat. Calon anggota Senat tidak diharuskan berasal dari partai politik tertentu, meskipun dapat saja para calon Senator itu berasal dari orang-orang partai politik. Akan tetapi, karakteristik para anggota Senat itu merupakan wakil negara bagian atau Regional Representatives berdasarkan prinsip territorial representation, sedangkan para Lords, termasuk kategori wakil-wakil dari golongan fungsional (functional refresentation). Justru yang menarik adalah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan menggabungkan ketiga sistem perwakilan tersebut diatas sekaligus. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menentukan: "MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah- daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang- Undang." Didalamnya terdapat tiga unsur anggota yaitu; (i) anggota DPR sebagai perwakilan politik (political representatives); (ii) Utusan Daerah dari Daerah provinsi (regional representatives); dan (iii) Utusan Golongan yang berasal dari golongan fungsional (Functional Representatives). Sekarang, setelah Perubahan Keempat UUD, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Dengan demikian, unsur utusan golongan fungsional dihilangkan sama sekali dari keanggotaan MPR pasca reformasi. Berdasarkan Ketetapan MPR No. VII/ MPR/ 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI, MPR juga mendelegasikan beberapa Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 425
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang panglima TNI (Pasal 3 ayat (2)). Demikian juga bila Presiden hendak mengangkat seorang Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 7 ayat (3)). Dewan Perwakilan Rakyat juga diberi kewenangan untuk memilih/ menyeleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Komisi Nasional HAM. Praktis hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimasuki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, bukan hanya memasuki bidang kekuasaan Presiden, tetapi dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden (Pasal 7A). Melihat adanya beberapa pemberian kekuasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ini berarti perlu adanya optimalisasi dalam melaksanakan kewenangannya, dengan tidak melalaikan dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan. KESIMPULAN Optimalisasi Fungsi DPR Pasca Optimalisasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan ini, penting dibedakan antara pengertian representation in presence dan representation in ideas. Dalam hal Fungsi Legislasi atau fungsi pengaturan (regelende functie) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (wetgevende functie atau law making function). Kemudian Pola hubungan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan Kekuasaan DPR diperbesar diantaranya: DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima duta penempatan negara lain, memberikan amnesti dan abolisi, DPR juga diberikan kekuasaan dalam bentuk memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain, apakah dalam bidang perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah. DPR juga diberikan hak budget, memilih anggota BPK, dengan memerhatikan saran DPD, memberikan persetujuan dalam hal Presiden mengangkat atau memberhentikan anggota KY dan menominasikan 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, fungsi pembuatan undang- undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (regelende functie). Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat ini sendiri menyetujui Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 426
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. DAFTAR PUSTAKA Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju (Jakarta, Kencana, 2009). Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat;Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan, cet.2 (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004). Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia Jilid 2 (Jakarta, Rineka Cipta, 2003). C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta, Bumi Aksara, 2008). Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta, Asdi Mahasatya, 2005). H.R.E. Kosasih Taruna sepandji, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Bandung, Universal Offset, 2000). Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009). Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah,(Jakarta, UI-Press, 1996). Jazim Hamidi., Malik, Hukum Perbandingan Konstitusi (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008). Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang - Undangan(Yogyakarta, Kanisius, 2007). Miriam Bidiardjo, Dasar - Dasar Ilmu Politik (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008). Moh. Mahpud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009). Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta, FH UII Press, 2003). Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005). Suwarma., Sri Hartini., Nuchson, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta, Universitas Terbuka, 2007). Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 427
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 2 Juli 2023 DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2 Undang - Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen, (Bandung, Fokusmedia,2007). Undang - Undang No.27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. J.B. Sumarlin, Pokok-Pokok Sambutan Tentang Optimalisasi Pengawasan Manajemen Pemerintah Menuju terciptanya good governance (Jakarta 13 Januari 2004). Doi Artikel: 10.46306/rj.v3i2.80 428