UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti1* 1Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia Corresponding Author: Info Artikel Direvisi, 09/03/2024 Diterima, 17/04/2024 Dipublikasi, 20/04/2024 Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Kota Jayapura Keywords: Copyright; Arrangement; City of Jayapura Abstrak Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mekanisme hukum tentang aransemen lagu Tanah Papua berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penjelasan dari para arranger tentang perijinan melakukan aransemen lagu Tanah Papua. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk melakukan ijin aransemen yang perlu diperhatikan adalah Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi dari si pencipta Lagu atau pemegang Hak Cipta tersebut sesuai yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Moral disini yaitu dengan mencantumkan nama dan lain-lain yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adanya Lisensi berupa perjanjian tertulis dan membayar Royalti (Hak Ekonomi Pasal 8) sebagai penghargaan atas ciptaan. Ternyata dari dua narasumber yang merupakan pelaku aransemen (arranger) lagu Tanah Papua tidak melakukan ijin kepada pencipta lagu tersebut dikarenakan kurang pengetahuannya tentang aturan dan UUHC. Karena lemahnya pengawasan dan pemantauan pemerintah atau lembaga-lembaga dibidang Hak Cipta mengenai perijinan suatu karya cipta pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta yang masih kurang dalam masyarakat khususnya (para arranger) dan banyak yang masih kurang menghargai karya seni musik khususnya di Papua karena kurang pemahamannya mengenai Hak Cipta. Abstract Legal Study on Tanah Papua Song Arrangement Permit Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright". The aim is to know and understand the legal mechanisms regarding the arrangement of Tanah Papua songs based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the explanation from the arrangers about permits to arrange Tanah Papua songs. The results of the study revealed that to carry out arrangement permits that need to be considered are the Exclusive Rights of Copyright holders, namely Moral Rights and Economic Rights of the creator of the Song or Copyright holder as stated in Law Number 28 of 2014 Moral Rights here, namely by including names and others written in Article 5 paragraph (1) UUHC has a License in the form of a written agreement and pays Royalties (Economic Rights Article 8) as a reward for the work. It turned out that the two sources who were arrangers of the Tanah Papua song did not give permission to the songwriter because of their lack of knowledge about the rules and UUHC. Due to weak supervision and monitoring of the government or institutions in the field of Copyright regarding the licensing of a copyright work, knowledge about Copyright Law is still lacking in society, especially (arrangers) and many still do not appreciate works of art, music, especially in Papua because of their lack of understanding about Copyright. DOI: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Page 149
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 PENDAHAULUAN Kota Jayapura adalah Ibu kota Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi paling timur Indonesia. Kota ini diberkati dengan lahirnya para musisi / penyanyi yang hebat yang menciptakan banyak karya-karya indah yang dapat di nikmati oleh banyak orang untuk menunjukan kepada semua orang tentang budaya yang dimiliki orang Papua. Adapun yang ingin penulis bahas mengenai lagu Tanah Papua, lagu ini merupakan lagu yang sangat tidak asing di telinga masyarakat Papua, lagu ini menjadi aset orang papua, hampur disetiap kegiatan resmi, kegiatan organisasi maupun kegiatan nasional yang diselenggarakan di Papua tak lupa untuk selalu mengumandangkan lagu Tanah Papua, tak hanya itu lagu ini juga selalu di nyanyikan oleh anak-anak Papua yang mengikuti perlombaan baik nasional maupun internasional. Lagu Tanah Papua di ciptakan oleh Yance Rumbino ia menegaskan, lagu ciptaanya yang saat ini bergema di seluruh Tanah Papua diciptakan guna mengajak Orang Asli Papua (OAP) bekerja keras di atas tanahnya sendiri agar menjadi tuan di negerinya sendiri. Menurutnya, syair lagu yang dulunya dianggap tak mungkin, kini sudah terbukti, walaupun karya ciptanya itu pernah tak dihargai, bahkan diklaim diciptakan orang lain. Tak kenal menyerah, ia terus berjuang mempertahankan Hak Ciptanya. Akhirnya lagu itu menjadi sangat populer saat ini.Lagu Tanah Papua menunjukkan betapa sudah sangat populer dan di nyanyikan oleh berbagai penyanyi, profesional maupun amatir. Yance juga mengoreksi lirik lagu tersebut yang dinyanyikan secara keliru oleh beberapa penyanyi. Salah satunya adalah kelompok penyanyi Trio Ambisi, Kekeliruan Trio Ambisi tersebut ternyata kemudian menyebar dan berulang diikuti oleh penyanyi-penyanyi lain tatkala menyanyikan Tanah Papua. Ditambahkan, meski belum ada pengakuan terhadap karya ciptanya, Yance Rumbino merasa puas karena lagu yang dirilis berdasarkan renungan panjang atas realita Tanah Papua itu kini dijadikan sebagai lagu persatuan Papua. Bahkan dalam menyanyikannya pun, seperti misalnya saat acara-acara penting, lagu tersebut dinyanyikan penuh khidmat dengan posisi berdiri dan tangan diletakan di dada.1 Dengan apa yang dikatakan bapak Yance Rumbino selaku pencipta lagu Tanah Papua perlu diketahui bahwa hasil karya itu sangat perlu untuk di lindungi dan bapak Yance sendiri berusaha keras utuk melindungi karya ciptaanya ini sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari dan beliau akhirnya merasa lega karena hasil karyanya itu telah diapresiasi dengan didaftarkan secara resmi. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah selama ini para pengaransemen Lagu Tanah Papua baik itu aransemen dalam bentuk musik maupun partitur paduan suara sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu tersebut sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Kini banyak para pengaransemen yang melakukan kegiatan aransemen tanpa memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan yakni meminta ijin dari pencipta lagu. Dalam Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) tahun 20012 pada pasal 44 menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah Provinsi untuk melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan undang-undang sehingga dibuatnya Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Nomor 19 tahun 2008 tentang 1 Artikel ini telah tayang di dengan judul "Lagu Tanah Papua Ajak OAP Jadi Tuan di Negerinya Sendiri", Klik untuk baca: tuan-di-negerinya-sendiri, 23 Januari 2024, siang 12.30 Wit. 2 Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2001 Page 150
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua pada pasal 39 ayat (1) dan (2) memepertegas pasal 44 Undang-undang OTSUS yaitu Pemerintah Provinsi berwewenang dan bertanggungjawab terhadap perlindungan HKI orang Papua dengan memberikan fasilitas dan pembinaan. Adapun pasal 12 angka 3 Perdasus berbunyi "Penggunaan karya cipta orang asli Papua, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat dan lain-lain harus melalui ijin dan berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Cipta" disini sangat jelas bahawa penggunaan karya cipta harus berdasarkan ijin dari pencipta. Walaupun dalam Undang - undang Hak Cipta tidak tertulis secara khusus tentang kegiatan aransemen apapun yang menyangkut tentang Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) harus selalu di lindungi dan dipertahankan karena merupakan hasil dari pemikiran intelektual seseorang. METODE PENELITIAN Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan ijin aransemen lagu yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan penelitian di Kota Jayapura terhadap beberapa (arranger) yang melakukan kegiatan aransemen lagu Tanah Papua. HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berdasarkan hasil kajian dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat menjawab bahwa ijin yang sebenarnya dilakukan atau mekanisme ijin aransmen adalah dengan tetap memperhatikan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Pemegang Hak Cipta. Ijin tersebut dapat berupa lisensi yang diberikan dari pemegang Hak Cipta kepada Arranger. Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual, mengaransemen, mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Pemberian lisensi oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dalam karya cipta lagu dan musik kepada pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) atas dasar Pasal 81 UUHC. Pengertian Lisensi menurut Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Jadi pada intinya Lisensi Hak Cipta merupakan sautu bentuk pemberian ijin pemanfaatan atau penggunaan Hak Cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi dalam jangka waktu tertentu , yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Ijin dalam lisensi bersifat mutlak maka itu ijin harus dituangkan dalam perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis ataran kedua belah pihak yang bersangkutan (pemegang hak dan penerima lisensi). Perjanjian lisensi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lisensi Hak Cipta dibuat dengan dasar perjanjian tertulis. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, maka sautu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam daftar umum dengan membayar biaya yang Page 151
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Tidak hanya Lisensi pemberian Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan hasil karya cipta musik dan lagu yang di pergunakan untuk keperluan komersial. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan definisi Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.3 Pasal 80 UUHC menyebutkan bahwa: (1) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. (2) Penentuan besarnya royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dan penerimaan lisensi. (3) Besar royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.4 Penjelasan para Arranger tentang Perijinan melakukan Aransemen Lagu Tanah Papua Lagu Tanah Papua menunjukkan betapa sudah sangat populer, dinyanyikan oleh berbagai penyanyi, profesional maupun amatir, dan juga sudah di aransemen oleh beberapa arranger di Papua khususnya di Kota Jayapura yaitu Bapa Agus Samori dan Bapa Berth Kameubun (yang merupakan narasumber) berupa teks partitur lagu SATB untuk dinyanyikan Paduan Suara. Berdasarkan, hasil wawancara dengan para arrenger yang bersangkutan, setelah ditanya bagaimana prosedur mereka melakukan ijin aransemen Lagu Tanah Papua mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan ijin apapun kepada pemegang Hak Cipta/pencipta lagu tersebut " untuk lagu Tanah Papua, saya tidak meminta ijin kepada pencipta" kata Bapa Berth Kameubun. Menurut beliau, tanpa ijin itu tidaklah masalah tetapi jangan sampai mengubah lagu asli atau lagu pokok tersebut apalagi lagu ini memang sudah sangat populer di masyarakat Papua dan lagu ini diaransemen untuk kepentingan semua masyarakat dan bukan utuk kepentingan dia sendiri. Setelah diberi tahu bahwa melakukan aransemen itu harus meminta perijinan kepada pemegang Hak Cipta barulah beliau paham.5 Selain itu, menurut Bapa Agus Samori, menurutnya Lagu Tanah Papua itu sangat luar biasa sekali karena setiap upacara ataupun kegiatan resmi yang diadakan di Papua Barat selalu dikumandangkan dari situlah banyak orang berlomba-lomba untuk mengaransemen lagu tersebut termasuk dirinya sendiri tertarik untuk mengaransemennya, karna lagu itu sudah diterima oleh semua masyarakat Papua dan sudah hampir berdampingan dengan lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri, dan lagu nasional lainnya. Bapa Agus Samori terinspirasi mengaransemen lagu tersebut berdasarkan kemampuan seni yang bapa tahu secara autodidak yang akhirnya dikomposisikan dalam bentuk notasi angka sehingga lagu tersebut tidak hanya dalam bentuk syair saja dan kiranya ada yang mengerti tentang notasi dapat 3 Op.cit, Pasal 1 angka 21. 4 Ibid, Pasal 80 5 Wawancara dengan Bapa Berth Kameubun pada Tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 18.30 WIT Page 152
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 menyanyikannya. Jadi selama ini bapa tidak pernah melakukan ijin aransemen terhadap lagu-lagu yang ia aransemen.6 Beliau berharap untuk masalah seperti ini pemerintah juga harus andil dalam melakukan sosialisasi kepada para musisi yang masih kurang paham mengenai Hak Cipta dan berharap agar para arranger di Papua juga perlu dilindungi karena mereka telah melestarikan lagu-lagu Papua dalam bentuk komposisi lagu sehingga lagu-lagu itu terus berkembang sesuai variasi yang di komposisikan tidak hanya itu, mengaransemen juga menguras tenaga, pikiran, waktu karena mereka berhadapan dengan not-not balok maupun not angka untuk mentrasfer lagu-lagu yang awalnya hanya berupa syair lagu dan kini orang-orang bisa mengetahui lagu tersebut dengan menyanyikan notasinya. Dalam Perdasus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 12 angka (2) tertulis jelas bahwa "Penggunaan karya cipta orang asli Papua, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat, dan lain-lain harus melalui ijin berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Cipta."7 Dengan ini jelas bahwa pencipta lagu Tanah Papua masih ada dan perlu untuk melakukan ijin memakai karya cipta tersebut (melakukan aransemen) kecuali lagu tersebut memang tidak jelas penciptanya maka akan menjadi hak masyarakat adat setempat dalam hal ini lagu-lagu foklore atau lagu daerah (etnik) dalam Pasal 11 Perdasus juga tercantum bahwa Pemerintah Provinsi juga dapat memegang Hak Cipta atas karta peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya, serta karya cipta lainnya, sepanjang tidak ada pengakuan dari masyarakat adat.8 Pemerintah Provinsi sebagai pemegang hak komunitas adat yang tidak diketahui penemunya dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, dongeng, hikayat, legensa, lagu, kerajinan tangan, patung, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Salah satu Hak Ekonomi dan Hak Moral dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah hak atas pengaransemenan ciptaannya. Aransemen musik merupakan salah satu cara dalam kerja kreatif musik. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya tanpa mengubah lagu asli, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Dalam pasal 9 ayat (3) tertulis "Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Disini yang dimaksudkan dengan komersial adalah dengan memanfaatkan suatu karya cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau berbayar secara pribadi. Berdasarkan pada definisi dari aransemen diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan pengaransemenan tanpa ijin dapat diindikasikan sebagai kegiatan yang melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaransemenan suatu ciptaan lagu juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena jelas sesuai dengan ketentuan dari huruf d Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kegiatan aransemen atau pengaransemen merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak atas keuntungan (ekonomi) yang diperoleh dari adanya kegiatan 6 Wawancara dengan Bapa Agus Samori pada Tanggal 8 Desember 2023, pada pukul 14.30 WIT 7 Peraturan Derah Khusus Provinsi Papua, Pasal 12 angka (2) 8 Ibid, pasal 11 angka (3) Page 153
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 pengaransemenan ciptaanya. Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dapat berimplikasi sebagai kegiatan pelanggaran Hak Cipta dan dapat juga bukan pelanggaran Hak Cipta. Tergantung apakah kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial atau tidak dan apakah pihak yang melakukan aransemen lagu telah mendapat izin atau tidak oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaransemenan lagu merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tidak ada seorang pun dapat mengaransemen lagu ciptaan orang lain (apalagi dengan tujuan komersial) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau lisensi dari yang bersangkutan. Sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Ketika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu telah mendapat izin atau lisensi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka kegiatan aransemen tersebut bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta, sehingga kegiatan tersebut sah secara hukum (tidak ada akibat hukumnya). Namun, jika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu belum atau tidak mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka kegiatan aransemen tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta antara lain: a. Akibat Hukum Secara Perdata; adanya pelanggaran Hak Cipta oleh seseorang dengan memanfaatkan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta, gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta. b. Akibat Hukum Secara Pidana; pihak yang mengaransemen suatu ciptaan lagu tanpa izin, juga dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dimana ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Berth Kameubun dan Bapa Agus Samori selaku pengaransemen lagu Tanah Papua mengatakan bahwa mereka mengaransemen lagu tersebut tidak dengan tujuan komersial mereka juga mengungkapkan bahwa apabila ada orang atau kelompok Paduan suara yang ingin menyanyikan lagu Tahah Papua hasil aransemen mereka, dan mereka pun tidak mempermasalahkan bayaran atas lagu hasil komposisi dari mereka walaupun itu diatur, mereka hanya berpikir lagu ini mereka persembahkan untuk dinyanyikan di semua kalangan bahkan sudah dipakai di perlombaan paduan suara antar sekolah maupun umum. KESIMPULAN 1. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorag maupun kelompok yang saling terkait dalam pembentukan suatu karya cipta yang harus dilindungi oleh hukum sehingga diatur dalam Undang - undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud normatif tetapi Undang-undang tersebut belum mampu menjelaskan secara detail Page 154
Volume 8, Issue 1, April 2024 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 mekanisme ataupun prosedur perizinan suatu karya cipta, sehingga masih banyak orang yang mengabaikan bahkan tidak tahu terkait perizinan suatu karya (dalam hal ini melakukan aransemen). Karena tidak adanya ijin khusus secara spesifik yang tertulis dalam UUHC inti dari mekanisme ataupun prosedur perijinan suatu karya adalah dengan tetap memperhatikan Hak moral dan Hak Ekonomi Pemilik Hak Cipta. 2. Karena masih Lemahnya pengawasan dan pemantauan pemerintah atau lembaga-lembaga dibidang Hak Cipta mengenai perijinan suatu karya cipta sehingga pengetahuan tentang UUHC yang masih kurang dalam masyarakat khususnya (para arranger) dan banyak yang masih kurang menghargai karya seni musik khususnya di Papua karena kurang pemahamannya mengenai Hak Cipta banyak pencipta yang hasil karyanya dipakai orang dan pencipta itu hanya sebatas merasa "Bangga" karena Lagu atau karya ciptanya digunakan meski tanpa adanya proses perijinan. DAFTAR PUSTAKA Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2013). Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Peneliatian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014. H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok: Rajagrafindo Persada, 2015 Hoeve, Van, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta Miller, M. Hugh, tanpa tahun, Pengantar Apresiasi Musik, diterjemahkan oleh Triyono Bramantyo PS. dari Introduction to Music: A Guide to Good Listening, Institut Seni IndonesiaYogyakarta, Yogyakarta. Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis, Malang, 2017 Supramono, Gatot, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 Utomo, Tomi Suryo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Page 155