WARTA PEMERIKSA Edisi 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 Menjaga Akuntabilitas Hibah Pembiayaan Infrastruktur Pemeriksaan Covid-19 dari Hulu ke Hilir BPK-IMO Bahas Rencana Pemeriksaan Hal 4 Hal 16 Hal 25 Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19 Hasil Perbaikan Revaluasi BMN tidak Akurat
DARI REDAKSI P emeriksaan semesta (audit universe) Covid-19 yang dilakukan Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK) RI menjadi salah satu isu penting yang kami angkat pada edisi Oktober 2020. Kali ini, redaksi menyajikan informasi yang lebih menyeluruh dan detail terkait peme- riksaan yang melibatkan banyak entitas ini. Pemeriksaan semesta Covid-19 menjadi pem- bahasan yang penting karena jumlah anggaran yang diperiksa sangat besar. Jumlah pihak yang diperiksa juga sangat banyak dan yang tak kalah penting adalah besarnya potensi penyalahguna- an anggaran. Laporan mengenai pemeriksaan semesta kami hadirkan dalam tulisan berjudul "Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19". Dalam tulisan itu Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pemeriksaan semesta dilakukan karena desain dan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Risiko itu antara lain mengenai lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi Co- vid-19. Baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kare- nanya, pemeriksaan BPK pun dilakukan dengan meng identifikasi risiko dan mengembangkan pende katan pemeriksaan yang meliputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas seluruh lingkup keuangan negara. "Oleh karena itu kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 se- bagai Risk Based Comprehensive Audit," ucap dia. Laporan mengenai pemeriksaan semesta juga saan Covid-19 dari Hulu ke Hilir". Kali ini redaksi berbincang dengan Kepala Direktorat Utama Pe- rencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Peme- riksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana. Menurutnya, audit universe bukan hal baru dalam dunia pemeriksaan. Secara definisi, audit ini diartikan sebagai auditable areas atau area-area yang bisa diperiksa dalam suatu entitas. "Dalam hal pemeriksaan penanganan Covid-19, maka yang menjadi entitas pemeriksaan adalah seluruh subyek keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara," kata Dwita. Kami juga menyampaikan laporan berjudul "BPK Ajak SAI Berdiskusi tentang Audit Covid-19". Laporan ini memuat mengenai International Seminar for Audit Covid-19 Response yang digelar secara virtual pada Kamis (1/10). Pe- nyelenggaraan seminar internasional ini bertu- juan untuk berbagi pengetahuan tentang stan- dar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain. Seminar diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari BPK dan perwakilan anggota The ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Selain terkait audit universe, simak juga infor- masi lain yang telah redaksi siapkan di edisi Okto- ber 2020. Kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini redaksi sedang mengembangkan plat- form digital untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam menjangkau pembaca. Dengan platform ini kami berharap pembaca mendapatkan peng- alaman baru saat menikmati Warta Pemeriksa. l kami hadirkan dalam tulisan berjudul "Pemerik- TIM EDITORIAL Pengarah Kepala Sekretariat Alamat Sekretariat Diterbitkan oleh Agung Firman Sampurna Trisari Istiati Gedung BPK-RI Sekretariat Jenderal Agus Joko Pramono Jalan Gatot Subroto no 31 Badan Pemeriksa Keuangan Bahrullah Akbar Sekretariat Jakarta Republik Indonesia Bahtiar Arif Bestantia Indraswati Telepon: 021-25549000 Penanggung Jawab Selvia Vivi Devianti Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Pesawat 1188/1187 Faksimili: 021-57854096 Email: Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Sudarman Ketua Tim Redaksi (Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK) Sri Haryati 2
DAFTAR ISI MENJAGA AKUNTABILITAS HIBAH PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR HASIL PERBAIKAN REVALUASI BMN TIDAK AKURAT 4 IIFD-TF memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. 6 BPK memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dalam LK 2020. 8 MERAPIKAN PENCATATAN ASET NEGARA 27 BPK AJAK SAI BERDISKUSI TENTANG AUDIT COVID-19 29 BPK BERBAGI PENGALAMAN AUDIT DONOR FUNDS 32 MERAMAIKAN MUSEUM BPK DENGAN KEGIATAN KOMUNITAS 34 ASAH FOKUS DAN KEBUGARAN DENGAN PANAHAN 37 BPK JAMBI OPTIMALKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI MENCEGAH RISIKO TATA KELOLA PENANGANAN COVID-19 BPK PERKUAT PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL 11 Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penangan an Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. 38 BPK akan meningkatkan pemanfaatan hasil pe- meriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif. 14 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 16 20 PEMERIKSAAN COVID-19 DARI HULU KE HILIR MENGAWAL IMPLEMENTASI SDGS 40 PENGURUS IPKN WILAYAH HARUS CETAK AGEN PERUBAHAN 22 25 YUAN CANDRA DJAISIN, KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI "MENJADI AUDITOR NEGARA SEBUAH KEBANGGAAN" BPK-IMO BAHAS RENCANA PEMERIKSAAN 42 44 47 BPK PERKUAT MANFAAT PEMERIKSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROBLEM REALOKASI ANGGARAN PANDEMI BERITA FOTO 3
BPK BEKERJA Menjaga Akuntabilitas Hibah Pembiayaan Infrastruktur IIFD-TF memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa la- poran keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada 2019. Salah satu program hibah yang diperiksa BPK adalah Laporan Keuang- an Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) Tahun 2019 yang didanai dari Grant Agreement Number TF0A2268 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. La- poran tersebut juga menjadi bagian dari Lapor an Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2019. Pada Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Econo- mic Cooperation (APEC) tahun 2013, Department for Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD) Pemerin- tah Kanada menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia dengan memberikan dana perwalian sebesar 15 juta dolar AS kepada Pemerintah lndonesia melalui Kementerian Keuangan yang akan di- implementasikan selama 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, Bank Dunia membentuk Indonesia lnfrastructure Finance Development Trust-Fund (llFD-TF) dan pengelolaan- nya dibagi menjadi dua instrumen pro- yek dengan perkiraan pembagian dana perwalian 40:60 yaitu oleh Bank-Execu- ted Trust Fund (BETF) sebesar 5,5 juta dolar AS dan Recipient-Executed Trust Fund (RETF) sebesar 8,28 juta dolar AS. IIFD-TF memiliki tujuan untuk meng atasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia serta mem- berikan rekomendasi kebijakan dan transaksi yang konsisten kepada Pe- merintah lndonesia terkait optimalisasi peran pihak swasta dalam mewujudkan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau yang juga disebut sebagai Public Private Partnership (PPP). Menurut opini BPK, laporan ke- uangan IIFD Tahun 2019 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan klausul pela- poran keuangan yang tercantum da- lam Schedule 2 Section II.B dari Grant Agreement Number TF0A2268. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga me- lakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepa- tuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan IIFD Tahun 2019 yang ditemukan BPK, yaitu Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Perjalanan Dinas dan Kegiatan Training Tahun 2019 tidak sesuai Manual Pengelolaan Proyek (MPP). Sehubungan dengan temuan ter- sebut, BPK merekomendasikan Direk- tur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) agar melakukan penyempurnaan MPP untuk hal-hal yang belum diatur secara detail seperti 4
BPK BEKERJA pelaksanaan training berkelanjutan, perjalanan dinas dalam rangka training dan workshop, dan sebagainya. Selain itu, DJPPR juga direkomendasikan un- tuk merealisasikan belanja mengikuti MPP yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemeriksan atas Laporan Keuangan IIFD Tahun 2019, BPK memantau tindak lanjut terha- dap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern tahun 2016-2018. Sesuai dengan Pasal 20 Un- dang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tang gung jawab DJPPR selaku execu- ting agency dan DPR. Profiling risiko bisnis juga telah dilakukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan IIFD. DJPPR Kementerian Keuangan te- lah menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu mengenai rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembia- yaan dan Risiko selaku executing agen- cy agar menyusun mekanisme reviu APIP atas Laporan Keuangan Proyek IIFD dan memastikan implementasinya mulai laporan keuangan Tahun Ang- garan 2017 dan menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp12,91 juta dan menyetorkan ke kas negara. DJPPR Kemenkeu juga telah menjalankan rekomendasi agar Ke- tua Project Management Unit (PMU) melakukan reviu kembali dan segera melakukan penyempurnaan atas POM serta segera mengimplementasikan POM dalam pengelolaan hibah IIFD mulai Tahun Anggaran 2017. DJPPR Kemenkeu juga telah berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam merevisi penyusunan format IFR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi dari pencapai an AWP, pengaturan mekanisme rekonsiliasi antara laporan berdasarkan SAI dan IFR, penyusunan CaLK sebagai bagian dari penyajian laporan keuangan IIFD, perumusan kebijakan yang dapat berfungsi seba- gai perantara acuan kegiatan sambil menunggu persetujuan atas revisi MPP, pengaturan mekanisme kerja dari kebijakan Steering Committee untuk dapat ditranslasikan pada level teknis, serta pengaturan pembayaran hono- rarium staf administrasi dan juru mudi pengelolaan dana hibah IIFD. Profiling risiko bisnis juga telah dilakukan dalam pelaksanaan monito- ring dan evaluasi kegiatan IIFD. Sementara itu, rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut ada- lah berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk menyelaraskan penyajian sub- kategori pengeluaran pada Quarterly Report dan Laporan Konsolidasi den- gan AWP serta merealisasikan belanja mengikuti MPP yang telah ditetapkan. Kemudian, sesuai Standar Pemerik- saan Keuangan Negara (SPKN) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan IIFD tersebut di atas, BPK juga melaku- kan pengujian kepatuhan pada DJPPR Kementerian Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan IIFD tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas ke- patuhan terhadap keseluruhan keten- tuan peraturan perundang-undangan. kemenkeu.go.id Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidak- patuhan terhadap Grant Agreement, MPP, dan peraturan perundangan lain yang berlaku, yaitu Pemenuhan Work Plan (Time Input) dan Output atas Peng adaan Jasa Konsultan Core Advisory and Management Support Indonesian Infrastructure Finance De- velopment (IIFD) tidak sesuai dengan kontrak dan amandemennya. Sehu- bungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peker- jaan jasa konsultan dan menentukan sanksi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PT Deloitte Konsul- tan Indonesia. BPK juga menginstruksikan PPK untuk memerintahkan PT Deloitte Konsultan Indonesia menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan output pekerjaan sesuai yang diatur dalam kontrak. l 5
BPK BEKERJA Hasil Perbaikan Revaluasi BMN tidak Akurat BPK memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dalam LK 2020. B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali ba- rang milik negara (BMN) tahun 2017-2018 pada LKPP Audited tahun 2019 tidak akurat. Hal itu diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern LKPP 2019. Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) menya- jikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 De- sember 2018 masing-masing sebesar Rp5.949,60 triliun dan Rp1.931,05 triliun. Nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2019 tersebut berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614,96 triliun dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp665,37 triliun. Kenaikan signifikan saldo Aset Tetap sebesar Rp4.018,54 triliun dari tahun sebelumnya antara lain berasal dari hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019. Dalam rangka penyajian nilai Aset Tetap pada LKPP sesuai nilai wajarnya dan guna membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN ber- dasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 75 Tahun 2017, Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan ba- ngunan, serta jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi jalan, jembatan, dan bangunan air. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut berupa PMK Nomor 118/ PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kem- bali BMN dan beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN dengan dua perubahan pada 2018 dan 2019, yaitu melalui PMK Nomor 57/PMK.06/2018 dan PMK Nomor 107/PMK.06/2019. Tujuan penilaian kembali BMN adalah mening katkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN, menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan, membangun database BMN yang lebih baik untuk kepen- tingan pengelolaan BMN, mengidentifikasi BMN idle, dan meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penilaian kembali BMN telah selesai dilakukan Peme- rintah terhadap seluruh objek BMN sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2017 dan disampaikan kepada BPK melalui Surat Menkeu Nomor 765/MK.06/2018. BPK pun melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Terten- tu (PDTT) Revaluasi BMN 2017-2018 dengan simpulan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian sub- stantif. Pemerintah pun melakukan tindak lanjut LHP PDTT Reva- luasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan desain dan metodo- logi penilaian kembali di antaranya melalui penetapan PMK Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK No- mor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peni- laian Kembali BMN beserta kebijakan/peraturan pendukung teknis lainnya. Berdasarkan Kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola BMN melalui Nota Dinas Nomor ND-49/KN/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang 6 said alamri-unsplash
BPK BEKERJA Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dijelaskan bahwa target penyelesaian koreksi atas penilaian kembali difokuskan pada BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, BMN selain te- muan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai signifikan dengan meng hasilkan berdasarkan skala/klaster nilai tertentu, dan juga BMN lainnya. Kebijakan skala/klaster yang dibuat Pemerintah adalah dengan menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2019 yang diprioritaskan pada BMN dengan nilai wajar di atas Rp5 miliar. Di luar prioritas target penyelesaian perbaik an penilaian kembali BMN tersebut maka akan disele- saikan pada 2020. Pada 2019, Pemerintah menyampaikan pe nyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-937/ MK.06/2019. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan menya- takan, Pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (unaudited). BPK merespons hal tersebut dengan menerbitkan su- rat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang me nyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa faktor. Hal itu antara lain pengelola barang dan pengguna barang harus selesai menindaklanjuti hasil reviu APIP paling lambat akhir Januari 2020, Pemerintah tetap harus me nyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020, dan BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penya- jian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP (Unaudited). Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada 2019 tersebut tercatat dalam database aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebanyak 195.375 Nomor Urut Pendafataran (NUP) dengan nilai wajar Rp5.373,59 triliun. Mekanisme koreksi perbaikan hasil penilaian kembali yang akan dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Ne- gara (SIMAK-BMN) Satker dengan cara menerima arsip data komputer (ADK) koreksi yang dikirimkan dari aplikasi SIMAN dan perekaman manual pada SIMAK-BMN satker penerima atas objek revaluasi yang memiliki transaksi lanjutan setelah tahun 2017-2018 berupa transaksi reklasifikasi dan transfer. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Audited Tahun 2019 melalui pengujian penyajian Nilai Wajar hasil Perbaikan Penilaian Kembali berdasarkan da- tabase aplikasi Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN (SIP-Reval), SIMAN, dan SIMAK-BMN, E-Rekon, dan Laporan Keuangan Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan BPK ke- mudian mengakibatkan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN pada neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), dan laporan operasional LKPP Tahun 2019 (Audited) belum akurat. BPK menjelaskan, perbaikan nilai wajar aset pada SI- MAK-BMN melalui ADK lebih catat sebesar Rp22,49 miliar dan kurang catat sebesar Rp5,40 miliar. Selain itu, perbaikan nilai wajar pada SIMAK-BMN me- lalui perekaman manual pada aplikasi SIMAK-BMN sebesar Rp301,47 miliar (lebih catat sebesar Rp659,97 miliar dan ku- rang catat sebesar Rp358,50 miliar). Perbaikan nilai wajar pada SIMAK-BMN melalui pere- kaman manual pada aplikasi SAKTI sebesar Rp11,86 miliar (lebih catat sebesar Rp14,10 miliar dan kurang catat sebesar Rp2,25 miliar. Nilai wajar aset BMN berlebih kurang catat se- besar Rp136,19 miliar. Sementara itu, hasil rekalkulasi penyajian akun yang terpengaruhi perbaikan revaluasi BMN antara lain akun ta- nah kurang catat sebesar Rp131,96 miliar, akun gedung dan bangunan kurang catat sebesar Rp56,82 miliar, akun jalan dan jembatan lebih catat sebesar Rp143,49 miliar, dan akun irigasi kurang catat sebesar Rp 609,98 miliar. Selain itu, akun akumulasi penyusutan aset tetap kurang catat sebesar Rp144,52 miliar, akun aset lainnya kurang catat sebesar Rp2,85 miliar, akun aset akumulasi penyusutan aset lainnya lebih catat sebesar Rp3,56 miliar, dan akun beban penyusutan kurang catat sebesar Rp254,65 miliar. Permasalahan yang ditemukan BPK juga meng akibatkan saldo Aset Tetap yang merupakan BMN Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan perbaik an penilaian kembali dengan nilai peroleh an minimal sebesar Rp23,41 triliun tidak menggam- barkan keadaan yang sebenarnya. Penyajian dan pengung- kapan atas saldo Satkon dampak dari pelaksanaan revaluasi belum memadai. Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian oleh DJKN selaku pengelola barang dan ke- menterian/lembaga (K/L) selaku pengguna barang dalam melaksanakan penyajian perbaikan atas penilaian kembali BMN. BPK pun mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan selaku wakil pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada menkeu agar menyelesaikan penelusuran atas barang yang tidak di- temukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. l 7
BPK BEKERJA Merapikan Pencatatan Aset Negara reskan oleh BPK," kata Achsanul. BPK mengungkap temuan pencatatan ganda aset senilai Rp1,47 triliun di Universitas Indonesia dan Kemenristekdikti. Dia menyampaikan, apabila temuan aset ganda terjadi maka pencatatan aset oleh pemerintah tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan ke- adaan yang sebenarnya. BPK pun terus menelusuri hal ini dan berupaya mempertemukan kedua belah pihak serta mencari solusinya. P impinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan, BPK memiliki peran untuk memastikan aset negara dapat teradministrasi dan terkelola dengan baik. Menurut Ach- sanul, aset negara yang tercatat dengan baik dapat memikat investor dan ujungnya akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. "Kalau kepercayaan investor bertambah maka pembangunan di negeri ini akan meningkat dan akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kemudian akan kembali lagi ke penerimaan negara berupa pajak," ujar Achsanul kepada Warta Pemeriksa. "BPK pun memberikan rekomendasi agar perma- salahan ini bisa diselesaikan," tutur Achsanul. Achsanul menegaskan, K/L yang terkait dalam pencatatan aset ganda tidak boleh mengusung ego sektoral masing-masing. Menurut Achsanul, apabila K/L tertentu sudah tidak memiliki kewenangan lagi atas suatu aset maka harus dilepas. "Saya kira tidak ada untungnya juga mereka mengelola aset itu, karena tentunya dia harus me- masukkan anggaran untuk merawat aset itu. Dengan aset itu dilepas, entitas tersebut bisa menggunakan anggarannya untuk kepentingan lain yang bermanfa- at," ungkap Achsanul. Pencatatan ganda aset Universitas Indonesia Salah satu temuan terkait pencatatan aset yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengen- diungkap BPK adalah pencatatan ganda aset. Ach- sanul menjelaskan, pencatatan aset ganda kerap ter- jadi pada kementerian/lembaga (K/L) yang sebelum- nya bergabung namun kemudian dipecah. Selain itu, pencatatan ganda aset juga terjadi di sebuah lemba- ga Badan Usaha Milik Negara dengan kementerian induknya. dalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 mengungkapkan temuan penca- tatan ganda aset senilai Rp1,47 triliun. Aset tersebut diakui sebagai aset tetap pada Laporan Keuangan PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Per- sediaan pada Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2019. Achsanul mencontohkan, sebelumnya, terdapat temuan pencatatan ganda aset TVRI dengan Kemen- terian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini karena dahulu TVRI adalah bagian dari Depar- temen Penerangan yang sekarang menjadi Kemenko- minfo. "Terjadinya pencatatan ganda ini kemudian dibe- Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) menyajikan saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-ma- sing sebesar Rp506,78 triliun dan Rp507,11 triliun. Saldo Investasi Permanen Lainnya Tahun 2019 terse- but di antaranya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain kepada Perguruan Tinggi Negara Ba- 8
BPK BEKERJA n Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK, Achsanul Qosasi dan Hukum (PTNBH) sebesar Rp23,49 triliun. Pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada PTNBH UI menunjukkan bahwa terdapat pencatatan aset UI yang bersumber dari hibah Pemerintah Tahun 2017 dan 2019 pada Laporan Keuangan UI namun aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan PSAK Nomor 16 tentang Aset Te- tap, beberapa aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap UI karena aset-aset hibah dimaksud telah selesai pemba- ngunannya dan telah digunakan untuk operasional UI. Aset tetap UI yang berasal dari hibah pemerintah hibah dan Berita Acara Serah Terima sebagai doku- men sumber untuk menghapus BMN dari daftar di Kementerian/Lembaga. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemen- ristekdikti masih mencatat aset PTNBH UI yang sedang diajukan permohonan hibah sebagai Perse- diaan sebesar Rp1,46 triliun yang terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp782,98 miliar serta Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Ma- syarakat sebesar Rp673,87 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan dan sedang dalam proses pengajuan hibah oleh UI sebesar Rp1,47 triliun terdiri atas aset Rumah Sakit UI (RS UI) sebesar Rp1,08 triliun pada 2019 dan aset Indonesian Medical Education dan Research Institute (IMERI) sebesar Rp390,68 miliar pada 2017. Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 (Audited) pada ekuitas PTNBH UI sebesar Rp3,62 triliun termasuk nilai aset hibah yang belum selesai diproses dari Pemerintah atau dalam hal ini yakni Kemenristekdikti. Penyajian aset PTNBH UI yang ber- asal dari hibah yang belum selesai diproses tersebut dapat berdampak pada net equity yang diakui PTNBH UI serta pengakuan Investasi Pemerintah pada LKPP, termasuk nilai pendapatan atau beban penyesuaian nilai investasi yang terkait dengan kenaikan atau pe- nurunan ekuitas PTNBH UI. Sementara itu, proses administrasi hibah atas aset-aset PTNBH UI masih dalam tahap permohon- an ke Kementerian Keuangan, sehingga aset-aset PTNBH UI tersebut belum dituangkan dalam naskah Keuangan PTNBH UI menjadi tidak andal untuk di- gunakan sebagai dokumen sumber pencatatan nilai Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH sebagai Investasi Permanen Lainnya. Permasalahan tersebut disebabkan PTNBH UI mencatat dan mengakui aset hibah dari Pemerintah yang belum selesai proses penyelesaiannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomen- dasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemeritah agar menyelesaikan proses hibah aset PTNBH UI yang dicatat ganda dengan persediaan Kementerian/ Lembaga segera sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku. Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah pun menerima dan akan menindaklanjuti dengan me- lakukan koordinasi dengan UI terkait penyelesaian proses hibah aset PTNBH UI serta menyampaikan ke- pada K/L Pemberi Hibah untuk segera menyelesaikan proses pengajuan permohonan persetujuan hibah BMN ke Menteri Keuangan. l 9
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP. Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. B. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyata- kan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut: 1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak pervasive, terhadap laporan keuangan; atau 2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti) Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (possible effects) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak pervasive. c. Opini Tidak Wajar (TW) Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memper- oleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan pervasive. Sifat pervasive (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. D. Opini tIdak Memberikan Pendapat Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK. 10
SOROTAN Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19 n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berge- rak lebih awal melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Langkah ini di- lakukan karena desain dan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam webinar "Persiapan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19" di Jakarta, Selasa (22/9). Topik yang dibahas pada webi- nar tersebut adalah "Kebijakan Pemerintah Daerah, Ru- mah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia". Di awal diskusi, Agung menyatakan BPK telah me- mulai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya mencakup pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional. Kickoff dan entry meeting telah dilaksanakan pada 8 dan 14 September 2020. Saat ini, seluruh tim pemerik- sa dari berbagai Auditorat Keuangan Negara terus melaksanakan pengumpulan data dan informasi. "Pengumpul an data dan informasinya sejatinya telah kami mulai sejak tiga bulan lalu," ucap dia. 11
SOROTAN Agung mengatakan, sedari awal ia menyatakan implementasi kebijakan dalam kondisi kedarurat- an berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Risiko itu salah satu satunya mengenai lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun antara peme- rintah pusat dan pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan risiko stra- tegis pencapaian tujuan program penanganan Covid-19 dan risiko operasional implementasi pro- gram di lapangan. "Kurang memadai atau kurang tepatnya desain dan implementasi pengendalian internal masa daru- rat yang menimbulkan risiko ketidakpatuhan bahkan kecurangan atau fraud, inefisiensi dalam pengguna- an sumber daya publik termasuk dana bantuan, tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang antara lain tecermin dari tidak tercapainya tujuan government expenditure yang di dalamnya termasuk tidak tepat- nya penyaluran bantuan sosial," ucap dia. n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono Risiko terakhir adalah risiko pemeriksaan, ya- itu ketika hasil pemeriksaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya akibat lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan akses terhadap sumber data dalam kondisi darurat seperti saat ini. Pemeriksaan BPK kali ini dilakukan dengan meng identifikasi berbagai risiko tersebut dan me- ngembangkan pendekatan pemeriksaan yang me- liputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas seluruh lingkup keuangan negara. "Oleh karena itu kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 sebagai Risk Based Comprehensive Audit," ucap dia. Ia menambahkan, kebutuhan dalam imple- mentasi kebijakan yang bersifat masif dan me- libatkan pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintah daerah, menempatkan peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam kebijakan implementasi maupun pengawasan- nya. Sehubungan dengan penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri diketahui telah me- nyusun sejumlah regulasi bagi daerah, termasuk refocusing dan relokasi anggaran, percepatan pe- nyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dan pem- bentukan gugus tugas di daerah. n Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar Ia mengatakan, pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerin- tahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, memiliki peran penting yang sangat menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah, khu- susnya dalam konteks penanganan pandemi Co- vid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Agung menambahkan, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan model komunikasi dan koordinasi yang efektif yang dapat mendukung pelaksanaan tugas besar ini. Dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif, kata dia, akan tercipta suasana kerja yang kondusif. Model komunikasi dan koordinasi inilah yang akan membangun kola- borasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah kebijakan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah responsif dan proaktif dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel serta disiplin dalam menerapkan pro- tokol kesehatan. Terkait tema diskusi, ia mengatakan melonjak- nya pasien Covid-19 diikuti pula dengan semakin padatnya fasilitas isolasi dan instalasi gawat daru- rat di berbagai rumah sakit (RS). RS rujukan mem- butuhkan penambahan perangkat medis seperti ventilator, obat-obatan, hingga tenaga medis. 12
SOROTAN perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja serta pembiayaan. Atas dasar itu, pemerintah me- netapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pena nganan Pandemi Covid-19 menjadi un- dang-undang. BPK, ungkap Bahrullah, juga telah bergerak cepat dengan lebih dulu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya termasuk pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional. BPK berharap ada keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 dengan mempertimbangkan kemampuan, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi pe- nanganan yang tepat. Selain itu, keselarasan dalam penanganan kesehatan, persiapan jaring peng- aman sosial, dan dampak ekonomi. Bahrullah menyatakan, BPK hadir dalam rangka n Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pe- ngelolaan keuangan negara dalam situasi darurat Covid-19. BPK pun sudah merumuskan beberapa kebijakan terkait pemeriksaan dalam masa pande- mi Covid-19. n Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA Kebijakan pertama adalah pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (comprehensive audit). Com- prehensive audit dilakukan melalui tiga jenis pemerik- saan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ki- nerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuang an negara dalam penanganan pandemi Covid-19. "Saat ini, sejujurnya kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang res- ponsif serta proaktif adalah hal yang sangat ditung- gu," ucap dia. Cakupan pemeriksaan antara lain meliputi refo- cusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, tambahan belanja negara/daerah, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK juga melakukan observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi, dan implemen- tasinya. Agung menegaskan, kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlang- sungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabili- tas. BPK ingin responsif dan membantu mengiden- tifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. Peme- riksaan ini juga menjadi instrumen yang penting dan strategis untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kondisi kedaruratan seba- gaimana peng alaman empiris sebelumnya. Dalam webinar yang sama, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar mengatakan, pandemi berdampak pada Berikutnya adalah kajian komprehensif dengan fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemeriksaan tersendiri dibagi dua, yaitu kepatuhan dan kinerja. "Tujuan pemeriksaan kepa- tuhan adalah menilai apakah realokasi dan refocu- sing, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi terkait pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-un- dangan. Sementara kinerja bertujuan untuk melihat efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19." l 13
SOROTAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Gerak BPK MARET - APRIL 2020 8 MEI 2020 29 MEI 2020 30 JUNI 2020 JULI 2020 BPK melakukan Kajian Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penangan an dan Mitigasi Risiko Pandemi Covid-19 BPK melakukan rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas peng- awasan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. BPK melakukan rapat konsultasi dengan Timwas Penanganan Bencana DPR RI mem- bahas pelaksanaan fungsi dan tugas BPK dalam pena nganan bencana pandemi Co- vid-19. BPK melakukan rapat konsultasi dengan pim pinan DPR RI me- ngenai pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penangan an Covid-19. Sidang Badan Peme- riksa Keuangan me- mutuskan akan me- lakukan pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 secara kom- prehensif. Tujuan Pemeriksaan Untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara da- lam kondisi darurat pandemi Covid-19. Pendekatan Pemeriksaan: Risk-based Comprehensive Audit Pemeriksaan menyeluruh berbasis risiko dengan gabungan tujuan ketiga jenis pemeriksaan. 1 2 7 Pertanyaan Pemeriksaan Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja? Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur? Pemereriksaan Keuangngan Memberikan perhatian pada pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. 3 4 Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga? Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi? Pemerieriiksaksak an Kinerja Dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan p dandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Bertujuan untuntukuk menmenilailaii efektivitas program. 5 Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19? 6 7 Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi Covid-19? Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan memadai? PemP eriksaan Denngangan Tujuan TT) Tertentu u (PD( Berfokus pada kepatuhan ddan penge dndalilia in i tnternall d ldalam penggunaan keuangan negara untuk menangani Covid-19, termasuk pemeriksaan investigasi. 14
WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 SOROTAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 JULI 2020 28 JULI 2020 8 SEPTEMBER 2020 14 SEPTEMBER 2020 22 SEPTEMBER 2020 24 SEPTEMBER 2020 Rakor Pokja Pemeriksaan Tematik AKN V. Salah sa- tu pemeriksaan tematik yaitu pemeriksaan atas penanganan dampak pandemi Covid-19. Badiklat BPK menyeleng- garan webinar persiapan pemeriksaan penangan- an pandemi Covid-19 dengan topik "Kebijakan Pemerintah Daerah, Ru- mah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta da- lam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia". BPK menggelar entry meeting pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab ke- uangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 secara vir- tual. BPK dan Pemerintah gelar kick-off meeting pemeriksaan atas pen- gelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pan- demi Covid-19 di Istana Negara. AKN VI BPK menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) persiapan pemeriksaan anggaran pandemi Covid-19. Lingkup Pemeriksaan ALOKASI (KEUANGAN NEGARA) SUMBER (KEUANGAN NEGARA) 1 2 3 PROGRAM/ KEGIATAN 1. Refocusing dan realokasi l APBN murni sebelum pandemi l Stimulus dalam APBN 2020 (sebelum pandemi Covid-19) l APBN-P: * Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L * Penghematan belanja K/L * Realokasi cadangan dari BUN * Penghematan dari transfer ke daerah dan dana desa (BUN) l APBN-P untuk belanja penanganan kesehat an, perlindungan sosial, penanganan dampak eko- nomi dan keuangan (termasuk PEN) 2. PC PEN: l Penanganan Kesehatan l Alokasi APBD-P pemda untuk pena nganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pena- nganan dampak ekonomi dan keuangan l Perlindungan Sosial l Insentif Usaha l UMKM l Pembiayaan Korporasi l Sektoral K/L & Pemda l APBD murni-refocusing dan realokasi l Alokasi anggaran Bank Indonesia l Alokasi anggaran LPS (Public and Non Public Goods, Burden Sharing) l APBD perubahan: * Alokasi TKDD ke pemerintah l Alokasi dana CSR dan Bina Lingkungan BUMN/D daerah l Alokasi hibah dan donasi masyarakat yang di- 3. Pengadaan barang dan jasa masa darurat bencana Refocusing kegiatan dan realokasi APBD pos BTT dan belanja bansos menjadi belanja penanganan pandemi Covid-19 kelola BNPB. 4 SIKLUS BUDGET 4. Manajemen Penanggulangan Bencana l Anggaran BI dan LPS Perencanaan, penganggaran, implementasi, monev dan pengawasan, pelaporan dan per- tanggungjawaban. l CSR, Bina Lingkungan BUMN/ BUMD l Dana masyarakat yang dikelola BNPB/BPBD 5 PEMANGKU KEPENTINGAN l K/L pemangku kebijakan l Entitas pelaksana kebijakan l Entitas dan masyarakat penerima manfaat dan bantuan Sumber: Ditama Revbang dan Tim DSR 15
SOROTAN Pemeriksaan Covid-19 dari Hulu ke Hilir Pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN. BPK juga memeriksa APBD, dana Bank Indonesia, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana BUMN/BUMD, dan dana masyarakat yang dikelola pemerintah. B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menge rahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk mengidenti- fikasi audit universe atas Penanganan Covid-19 (PC) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peme riksaan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari kerangka regulasi, program yang dilaksanakan pemerintah, pe ngelolaan dan peng gunaan uang negara, hingga para penerima manfaat dari program atau kebijakan yang dibuat pemerintah. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, audit universe bukanlah hal yang baru dalam dunia peme- riksaan. Dia menjelaskan, definisi audit universe adalah auditable areas atau area-area yang bisa diperiksa dalam suatu entitas. "Dalam hal pemeriksaan pena- nganan Covid-19, maka yang menjadi entitas peme- riksaan adalah seluruh subyek keuangan negara seba- gaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara," kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, pertengahan Oktober. Dwita mengatakan, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Peme- rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lain nya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Dae- rah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuang an negara. "Jadi, audit universe penanganan Covid-19 akan me nyentuh aspek Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulih an ekonomi nasional," ujar Dwita. Berpijak dari amanah yang diberikan kepada BPK dalam UU tersebut, kata Dwita, BPK kemudian meru- muskan auditable areas dalam penanganan Covid-19. Dwita menga takan, aspek pertama yang perlu dilihat adalah mengenai regulatory and implementation framework atau kerangka peraturan dan implemen- tasinya. Kerangka regulasi jadi perhatian BPK karena hal tersebut menjadi acuan hukum pemerintah dalam melaksanakan program-program. Sementara bagi BPK, kerangka regulasi menjadi landasan dalam me- nentukan kriteria pemeriksaan. Dwita menambahkan, ada setidaknya dua hal yang diperhatikan terkait regulatory and implemen- tation frame work di tingkat UU. Yang pertama, UU Penanggulangan Bencana dan UU Kesehatan. "Di si- ni, kita harus melihat sejauh mana UU dan peraturan turunannya digunakan dalam menanggulangi ben- cana non alam pandemi Covid-19," ujar Dwita. Yang kedua, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetap an Peraturan Pemerintah Pengganti Un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. 16
SOROTAN merintah dan Bank Indonesia. Dwita mengatakan, pemeriksaan atas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 juga dilakukan terhadap sektor moneter dan stabilitas sistem keuang an. Ini karena Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin an Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Ke- uangan (OJK) mendapatkan kewenang an luas dalam membantu menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. n Bernardus Dwita Pradana Salah satu perluasan kewenangan itu adalah me- lakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana. "BI sebenarnya tidak boleh beli di pasar perdana, harusnya di pasar sekunder. Tapi di UU (UU Nomor 2 Tahun 2020), BI diperbolehkan." Keuangan negara LPS juga akan diperiksa. Sebab, LPS nantinya ber- tugas melakukan penyelamatan bank gagal non sis- temik dan penjaminan simpanan kelompok nasabah. "Sampai sekarang belum atau jangan sampai terjadi," kata Dwita. Setelah aspek regulasi, aspek selanjutnya yang di- periksa BPK adalah keuangan negara sesuai penger- tian dan ling kupnya sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Dwita memaparkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara ber- hubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, peme- riksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN. BPK juga memeriksa APBD, dana Bank Indonesia, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana BUMN/BUMD, dan dana masyarakat yang dikelo- la entitas pemerintah. Unsur keuangan negara yang juga diperiksa ada- lah kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN dan BUMD. Ia mengatakan, selain menerima penugasan pemerintah melalui PEN, di BUMN juga terdapat da- na tang gung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bina lingkungan yang turut di- kucurkan untuk membantu pena nganan Covid-19. Dari sisi keuangan negara, pemeriksaan bukan hanya dilakukan untuk yang Rp695,2 triliun (anggaran PC PEN). Karena itu hanya salah satu unsur dari keuangan negara. "Satu lagi adalah dana masyarakat yang dikelola entitas publik sebagai subyek keuangan negara. Contohnya adalah dana masyarakat yang diberikan kepada BNPB atau BPBD untuk disalurkan ke- pada penerima bantuan. Itu termasuk ke dalam unsur ke- uangan negara," ujar Dwita. "Dengan demikian, dari sisi keuangan negara, peme- riksaan bukan hanya di- lakukan untuk yang Rp695 triliun (anggaran PC-PEN). Karena itu hanya salah satu unsur dari keuangan negara," kata Dwita. Pengelolaan dan tanggung jawab Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas penangan- an Covid-19 juga akan mencakup aspek pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dwita men- jelaskan, sesuai sesuai UU Pemeriksaan Pe ngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU BPK, pengelolaan ke uangan negara adalah keseluruh an kegiatan pejabat pe ngelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang me- liputi perencanaan, pelaksanaan, peng awasan, dan pertanggungjawaban. Ada lima hal yang diperiksa terkait keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Kelima hal itu adalah refocusing dan realokasi anggaran, pena- nganan kesehatan, perlindungan sosial, penangan an dampak ekonomi dan keuangan, pengadaan barang/ jasa dalam masa darurat bencana, serta manaje- men penanggulangan bencana. Perlu diperhatikan pula pembagian PC PEN sebagai Public Goods dan Non-Public Goods dalam konteks burden sharing pe- 17
SOROTAN Sedangkan tanggung jawab pengelolaan keuang- an negara adalah kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. para pembuat kebijakan, para pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima manfaat. "Sedangkan mengenai tanggung jawab keuang an negara, kita cari tahu bagaimana kualitas dan tang- gung jawab pemerintah dalam melaksanakan penge- lolaan tersebut. Apakah tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan," ucap Dwita. Dwita mengatakan, salah satu yang diperiksa dalam hal pengelolaan mengenai refo cusing dan realokasi serta pelaksanaan program PC PEN. BPK akan menelisik bagaimana proses perencanaan, peng- anggaran dan pelaksanaan atau penyerapannya. "Misalnya, mengapa penyerap an anggaran ren- dah? Apakah ada masalah dalam proses penganggar- an dan penetapan DIPA? Dimana titik masalahnya, apakah di satker atau di kementerian keuangan atau dua-duanya?" ujar Dwita. Setelah itu, kata Dwita, BPK juga melakukan pen- dalaman terhadap para pemangku kepentingan, yaitu Mengenai pemeriksaan terhadap penyaluran bantuan, BPK akan terjun langsung untuk memeriksa penyalur annya sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Seperti diketahui, pemerintah memberikan begitu banyak program bantuan kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekono- mi nasional, antara lain program bansos, sembako, insentif usaha, subsidi bunga UMKM, hingga bantuan subsidi gaji pekerja. "Kita akan memeriksa apakah semuanya telah diterima oleh penerima yang berhak dan apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi," kata dia. l Pemeriksaan BPK Dibutuhkan Pakar Akuntansi dan Aka- demisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Gagaring Pagalung, meng apresiasi langkah BPK untuk melakukan pemeriksaan me nyeluruh atas penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, peran BPK sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran penangan an Covid-19 telah dibe- lanjakan sesuai peruntukan dan pertanggungjawabannya. "Sehingga, dana yang digu- nakan betul-betul terkait dengan penanganan Covid-19. Begitu pula ketika ada penambahan anggaran, maka BPK berperan untuk memastikan penambahan dana tersebut telah ada pengesahan sebelumnya," kata Gagaring kepada Warta Pemeriksa, Kamis (22/10). Ia juga sepakat dengan langkah BPK untuk terjun lebih awal dalam melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19. Menurut Gagaring, langkah BPK tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dalam n Gagaring Pagalung satu periode tertentu terkait pe- nanganan Covid-19. "Lalu pena- nganan Covid-19 di periode beri- kutnya diantisipasi lagi, sehing ga ada semacam penanganan pemeriksaan yang berkelanjutan," katanya. unhas.ac.id Dari sisi risiko, Gagaring menilai program penanganan wabah memiliki risiko yang lebih tinggi daripada program pemu- lihan ekonomi nasional. Sebab, ketidakpastian program pengen- dalian Covid-19 lebih besar dari pada program PEN. Selain itu, pengukuran penanganan wabah lebih rumit ketimbang PEN. "Permasalahan di PEN ada pada basis data yang akurat, sehingga risiko lebih rendah. Sehingga ha- rapannya ke depan, pengakuan dan pengukuran Covid-19 harus terukur dalam pendanaan. Apalagi variasi kompleksitas penyebab Covid-19 makin be- ragam sehingga pendanaannya makin besar dan kompleks. Namun, program pendampingan di PEN juga perlu ada agar resiko kegagalan makin kecil." l 18
SHARING KNOWLEDGE Mengawal Implementasi SDGs Pemeriksaan implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meng- awal program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelan- jutan di Indonesia. Saat ini, proses pemeriksaan telah memasuki tahapan pemeriksaan imple- mentasi SDGs. Pemeriksaan implementasi SDGs berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM). Mengacu pada ISAM, maka prioritas pemeriksaan dimulai dari target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setelah itu, baru dikaitkan dengan target SDGs di level global. Kendati demikian, Rencana Strategis (Renstra) BPK telah menjadikan target-target pembangunan dalam RPJMN sebagai dasar penyusunannya, maka target yang diperiksa dalam SDGs, bisa searah dengan target yang ada dalam Renstra BPK. Dalam melakukan pemeriksaan SDGs, BPK menggunakan multistakeholder approach. BPK akan memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjut- kan ke level Kementerian dan Pemda pada tahap implementasinya. Selain itu, BPK bekerjasama de ngan SDGs center yang ada di perguruan tinggi, hingga non-state actors seperti UNDP Indonesia untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok peme- riksaan. photographeeasia-freepik 20 WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 20
SHARING KNOWLEDGE Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam work- shop terkait pemeriksaan SDGs beberapa waktu lalu menyampaikan, audit implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs. dipung kiri, pandemi memang memunculkan tan- tangan baru dalam pemeriksaan SDGs. Namun, BPK sejak lama sebelum adanya pandemi telah memiliki perangkat berupa mobile audit. Pada saat pemeriksaan SDGs preparedness di tahun 2018, penggunaan mobile audit belum jadi prioritas. Namun di saat kondisi pandemi, mobile audit menjadi alat yang sangat relevan. Saat ini, BPK juga sedang menyiapkan portal audit SDGs sebagai bentuk komprehensif dari tools mobile audit. Audit yang dilakukan ini adalah untuk menyim- pulkan hal-hal terkait upaya untuk menuju penca- paian target yang telah disepakati secara nasional. Lalu, mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukup- an target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai. BPK juga memanfaatkan teknologi geospasial melalui aplikasi arcGIS dalam melakukan pemerik- saan SDGs. Aplikasi arcGIS merupakan tulang pung- gung analisa spasial dalam membantu tim pemerik- sa. Kegunaannya sangat bervariasi. Dari sisi dimensi ekonomi, bisa digunakan untuk memeriksa revaluasi aset. Dari sisi dimensi sosial, aplikasi itu bisa Audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang me- mungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan leave no one behind atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan. digunakan untuk melakukan audit pendidikan. Lalu untuk dimensi lingkungan, digunakan saat memeriksa cetak sawah, audit tambang, audit hutan, hing- ga audit daerah aliran su- ngai. Saat ini, semakin ba- nyak Auditorat Keuangan Negara (AKN) di BPK yang menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu proses analisa pemeriksaan. BPK sudah cukup lama Audit implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target terkait dengan satu atau lebih target SDGs. Sesuai dengan mandat yang dimiliki BPK, pemerik- saan multistakeholder akan fokus pada pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk dapat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengaturan dan pe- laksanaan target yang disepakati secara nasional terkait dengan SDGs. Pemeriksa juga dapat memeriksa apakah pemerintah dapat menciptakan kondisi yang baik un- tuk proses pelibatan, tingkat keterlibatan para pemang- ku kepentingan, pelibatan pemangku kepentingan yang kritis, dan kecukupan interaksi dalam prosesnya. Dalam mempertimbangkan kecukupan interak- menggunakan aplikasi arcGIS. Sejak 2008, aplikasi arcGis digu- nakan khususnya untuk mengaudit kehutanan, daerah aliran sungai dan pertambangan. Dahulu, aplikasi tersebut memang belum berkembang pesat karena teknologi geo- spasial dengan citra satelit sangat mahal. Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya drone, pemetaan kondisi terkini yang dihasilkan bisa di- gunakan untuk memeriksa cetak sawah, program pemulihan lingkungan di sektor tambang dan hutan dengan biaya yang lebih terjangkau. si, pemeriksa dapat mempertimbangkan apakah terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan untuk adanya sistem umpan balik yang terbuka dan jujur; apakah sistem umpan balik dapat diakses dan tidak rumit untuk para pemangku kepentingan, dan apakah sistem umpan balik memungkinkan adanya dialog yang berimbang antar para pihak. Teknologi Geospasial BPK saat ini merupakan salah satu lembaga pe- meriksa (SAI) yang terdepan dalam mengawal imple- mentasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnyam BPK telah menghasil- kan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang meng- acu VNR 2019. Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam me- lakukan pemeriksaan terkait SDGs. l Pandemi Covid-19 tak menghalangi BPK un- tuk tetap melakukan pemeriksaan SDGs. Tak bisa Sumber: Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 21 21
SOSOK YUAN CANDRA DJAISIN, KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI Menjadi Auditor Negara Sebuah Kebanggaan B agi Yuan Candra Djaisin, bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meru- pakan sebuah kebanggaan. Hal itulah yang membuat dia memilih untuk meng abdikan diri di BPK ketika baru lulus kuliah dan sedang mencari peker- jaan. Kepada Warta Pemeriksa, Yuan Candra Djaisin menceritakan perjalanan kariernya sejak masih merintis hingga sampai saat ini dipercaya menjadi Kepa- la Perwakilan BPK Provinsi Jambi. Berikut petikan wawancara dengannya. Bagaimana kisah bapak dalam meniti karier di BPK? Saya masuk ke BPK pada tahun 1997. Jadi, begitu baru lulus S1, saya langsung melamar di BPK. Alhamdu- lillah diterima menjadi pemeriksa di Auditorat Keuang an Negara V yang membidangi pemeriksaan BUMN. Kemudian tahun 1999 saya menda- patkan beasiswa S2 sampai 2001. Ke- mudian tahun 2001 saya kembali lagi dan ditugaskan di AKN VII. Tiga tahun berselang, tepatnya 2004, saya menda- patkan promosi sebagai kepala seksi di perwakilan Sulawesi Selatan. Sambil menunggu promosi dari 2001 hingga 2004, saya mencoba un- tuk mengajar. Bahkan sempat menjadi dosen luar biasa di STIE Trisakti pada 2001 sampai 2004. Kemudian tahun 2007 dipromosikan lagi menjadi ese- lon III. Tahun 2010, mungkin karena dipandang sudah terlalu lama di Su- lawesi Selatan, saya dipindahkan ke Perwakilan Jawa Timur. Sampai 2016 mendapatkan promosi menjadi Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dua setengah tahun di Beng kulu, saya dipindah ke Jakarta (kepala perwakil an BPK DKI Jakarta) dan di Februari 2020 saya menjadi Ke- pala Perwakilan BPK Jambi. Menurut bapak bagaimana perbedaan antara BPK yang dahulu dengan yang sekarang? Banyak sekali perubahan, ya. Saya pikir yang signifikan yang pertama ter- kait dengan infrastruktur dan sistem yang ada di BPK. Dahulu aturan tidak sebanyak saat ini, baik itu untuk pemeriksaan maupun juga untuk yang nonpeme- riksaan. Tapi saat ini kita lihat sudah dibuat suatu peraturan-peraturan, baik untuk auditor maupun untuk tim nonauditor. Jadi perubahan itu cukup signifikan. Kemudian yang kedua, dari sisi perencanaan pun kita sudah cukup baik. Pada saat saya pertama masuk, belum ada suatu sistem perenca- naan strategis di BPK yang mema- dai tahun. Sementara saat ini perencaan dan pengukuran kinerja sudah sangat baik. Yang tidak kalah penting bagi saya saat ini adalah terkait de ngan kesejahte- raan. Dari sisi fa- silitas kesehat- an yang diberikan juga sangat baik, termasuk terkait dengan penanganan Covid-19. Mulai dari rapid test malah ditanggung sepenuhnya oleh kantor. Satu lagi terkait de ngan penerapan IT, sarana-prasarana beda sekali. Dahulu n Yuan Candra Djaisin 22
SOSOK untuk beli laptop saja terpaksa men- cari yang bekas, namun saat ini semua dibekali laptop untuk bekerja. Apa motivasi bapak dalam be- kerja di BPK? Prinsipnya saya usaha seba nyak- banyaknya. Jadi ketika itu, saya meng- ikuti berbagai ujian dan tes. Selain di BPK, saya juga ikut tes di kantor akun- tan publik. Waktu saya bersama de- ngan beberapa teman, kami berdiskusi mana yang paling menarik bagi kami. Akhirnya kami sepakati bahwa sebagai auditor negara lebih membanggakan. Jadi, motivasi saya itu waktu itu ya simpel saja. Kalau menjadi auditor negara kan artinya kita menjaga keuangan negara. Jadi itu saja sih motivasi saya simpel- nya dan alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang. Jadi, sudah lengkap- lah. Artinya, dulu motivasinya kita juga sebagai akuntan negara, sekarang segala kebutuhan yang terkait dengan kita untuk bekerja sudah ada. Karena cintanya dengan pekerjaan ini, kita harus berjuang. Apalagi seka- rang BPK memang bertugas menjaga, menyelamatkan dan mengawal harta negara. Sejak saya masuk BPK, pikiran saya sudah seperti itu. Selama 23 tahun berkarier di BPK, menurut bapak prestasi apa saja yang telah bapak raih? Mengenai prestasi, kita mengukur diri sendiri tampaknya sulit. Jadi yang menilai ya mungkin orang luar. Saya sulit mengatakan itu. Namun selama bekerja di BPK dan dedikasi yang saya berikan sampai saat ini, saya menerima tanda penghargaan Satya Lancana Karya. Kalau prestasi sebagai Kepala Perwakilan, saya masih terus kerja kare- na saya lihat teman-teman daerah lain sudah begitu banyak prestasi, terutama teman-teman sesama auditor. Terkait penegakan IIP, bagaima- na bapak mengkomunikasikannya dengan stakeholders? Yang pertama kita harus mende- finisikan siapa stakeholder prioritas kita, seperti misalnya yang pertama adalah DPRD. Itu kita harus menjalin hubungan dengan mereka khususnya dengan pimpinan DPRD. Kita sampaikan juga kondisi-kon- disi ketika pemeriksaan berlangsung dan kita membuka diri juga jika ada dari pihak DPRD yang ingin membe- rikan masukan. Jadi, saya datang ke Jambi, salah satu yang prioritas saya temui adalah pimpinan dewan dan Al- hamdulillah sempat ketemu dan saya berusaha terbuka dengan mereka. Jadi kita enggak menutup diri sebagai kepala perwakilan sehing- ga mereka merasa nyaman dengan meng obrol. Akhirnya kita bisa men- dapat bocoran misalnya laporan dari konstituen dan lain-lain. Kemudian stakeholder lain adalah kepala daerah. Ini juga penting. Saya berusaha untuk bertemu dengan kepala daerah pada saat melakukan supervisi. Hanya memang karena Covid-19 jadi belum terlaksana untuk bertemu semua kepala daerah. Saya targetkan untuk bisa menemui semua dan ber- komunikasi langsung dengan mereka. Tentu, dalam pertemuan itu kita akan sampaikan nilai-nilai dasar BPK terma- suk kode etik pemeriksa. BPK selalu berupaya menjadi ko- de etik. Bah kan, pernah ada bupati yang protes karena tim kami tidak mau makan bersama. Mereka merasa tersinggung. Ini artinya protes-protes yang membanggakan. Kami jelaskan bahwa itu memang sesuai dengan kode etik dan batas-batas koridor, jadi saya sampaikan kepada pihak bupati soal tim audit kami. Akhirnya mereka bisa mengerti. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan aparat penegak hukum. Kita harus selalu menjalin hu- bungan baik dengan Kapolda dengan Kajati. Alhamdulillah di sini kita sering bertemu dan setiap ada pergantian pimpinan kita saling berdiskusi. Jadi, kita harus membangun citra bahwa BPK bukan suatu hal yang menakutkan, bukan juga katak dalam tempurung, tapi yang memberikan pelayanan kepada siapa pun. Pesan-pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada para pe- gawai di BPK, khususnya pengawai BPK Perwakilan Jambi? Bagi saya, yang nomor satu yang harus kita jaga itu adalah Indepedensi, Integritas, dan Profesionalisme. Se- pintar apa pun kita, serajin apa pun kita, akan hancur berantakan kalau kita tidak berintegritas. Dan itu enggak bisa diterapkan kalau tidak leading by example. Jadi untuk tingkat perwakil- an, nomor satu saya yang harus men- jalankan. Yang kedua adalah tingkatkan moral. Tingkatkan moral dengan ba- nyak-banyak mempelajari kebaikan. Saya biasanya melakukan itu dengan menanamkan nilai-nilai agama. Ini akan mendorong nilai-nilai kejujuran serta nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Ni- lai-nilai agama adalah hal yang penting. Jadi, semua agama di sini (BPK Jambi), silakan kalau mau membuat acara. Pe- meluk agama Islam silakan kalau ingin membaut pengajian ataupun membuat acara lain. Begitu juga dengan te- man-teman pemeluk agama lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-te- man auditor harus memiliki pola pikir bahwa audit bukan hanya pekerjaan rutinitas. Akan tetapi juga berpikir se- cara filosofis audit itu apa. Mereka ha- rus punya value bahwa audit mereka bisa memperbaiki kondisi pemerintah daerah. Jadi saya pikir pekerjaan audit itu tidak sekadar rutinitas. Oleh karena itu, auditor harus berpikir dengan baik, memberikan rekomendasi dengan te- pat. Audit kita harus bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku ke- pentingan. Kemudian juga penerapan IT. Saya juga meminta teman-teman lebih piawai dalam menggunakan aplikasi SIAP dan SIPTL. Dan yang terpenting adalah penegakan IIP atau Integritas, Independensi, dan Profesio- nalisme. l 23
WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 24
INTERNASIONAL BPK-IMO Bahas Rencana Pemeriksaan Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Oktober hingga November 2020. n Suasana virtual high level meeting BPK-IMO B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan International Maritime Organi- zation (IMO) atau Organisasi Mari- tim Internasional menggelar high level meeting secara virtual pada Rabu (30/9). Pertemuan antarpim- pinan tinggi ini digelar sebagai bagian dari ta- hapan awal penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023. (IMLI) David Joseph Attard, dan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London Adam M Tugio serta jajaran ma- najemen IMO. Selain membahas rencana peme- riksaan, pertemuan tersebut untuk memberi- kan informasi dan pemahaman mendalam atas IMO, WMU and IMLI, selaku entitas pemeriksaan BPK dan juga untuk memperkenalkan pimpin- an dan tim pemeriksa eksternal BPK kepada entitas yang akan diperiksa High level meeting tersebut dihadiri Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jen- deral IMO Kitack Lim, Presiden World Maritime University (WMU) Cleopatra Doumbia-Henry, Direktur International Maritime Law Institute Pada kesempatan ini, Ketua BPK menyam- paikan paparan mengenai penyesuaian jadwal pemeriksaan dikarenakan adanya pandemi Co- vid-19, prosedur serta mekanisme pemeriksaan 25
INTERNASIONAL BPK akan melaksanakan prosedur pemeriksaan se- cara virtual selama 2020. harapannya terhadap penugasan pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Ia juga menyampai- kan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal telah banyak membantu IMO dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitasnya sebagai organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Serta meningkatkan kepercayaan para negara anggo- ta dan pemangku kepentingan terhadap hasil kerja IMO," katanya. n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna di tengah pandemi Covid-19, hingga menjelas- kan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam tata kelola pada IMO, WMU, dan IMLI. Selain itu, Ketua BPK juga menceritakan mengenai serah terima jabatan pemeriksa eksternal dari SAI Ghana ke BPK. Sementara itu, Presiden WMU dan Direktur IMLI pada pertemuan virtual ini menyampaikan informasi singkat mengenai tugas, fungsi dan status terkini atas WMU dan IMLI. Penjelasan singkat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai WMU and IMLI, yang merupakan dua lembaga pendidikan ke- maritiman yang dibentuk oleh IMO. "BPK akan melaksanakan prosedur peme- riksaan secara virtual selama 2020. Sedangkan prosedur pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan direncanakan dilakukan di London, Swedia, dan Malta pada Februari hingga Maret 2021," jelas Ketua BPK. Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Okto- ber hingga November 2020. Setelah itu dilanjut- kan dengan perencanaan pemeriksaan laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 pada De- sember 2020 hingga Januari 2021. Pertemuan virtual dengan IMO turut diikuti Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif yang juga merangkap sebagai Penanggung Jawab Tim Pe- meriksa IMO, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasan- ti. Rapat ini juga diikuti Nanik Rahayu, Pingky De- zar Zulkarnain dan Endra Noviandy Sujadi yang merupakan Pengendali Teknis, Pengendali Teknis TI dan Ketua Tim Pemeriksa IMO serta Analis Ker- ja Sama Luar Negeri Kartika Widyastuti. l Seluruh tahapan pemeriksaan interim dan perencanaan pemeriksaan tersebut dilaksa- nakan secara virtual. Selanjutnya untuk pe- meriksaan atas laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan pada Februa- ri hingga Maret 2021 dan pelaporan hasil pe- meriksaan pada Maret hingga April 2021 akan dilaksanakan secara on site. Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan n Suasana virtual high level meeting BPK-IMO 26
INTERNASIONAL BPK Ajak SAI Berdiskusi tentang Audit Covid-19 SAI memiliki peranan penting untuk menjamin transparansi di masa pandemi. Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyam- paikan perhatiannya yang mendalam atas pandemi ini dan menekankan bahwa SAI memiliki peranan penting untuk menjamin transparansi di masa pan- demi. Sementara, Group Executive Director - Profes- sional Services and Relationships Group Australian National Audit Office (ANAO), Jane Meade, men- jelaskan mengenai dampak Covid 19 yang telah mempengaruhi kinerja pemerintah dan ANAO. "Dalam masa ini, remote audit dan IT system memegang peranan penting untuk meminimalkan risiko terpapar Covid-19," jelas Jane Meade. n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono Selanjutnya, Executive Director Assurance Audit B adan Pemeriksa Keuang an (BPK) me- nyelenggarakan International Seminar for Audit Covid-19 Response secara virtual pada Kamis (1/10). Penyeleng- garaan seminar internasional ini bertujuan untuk berbagi pengeta- huan tentang standar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas pena nganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain. Services Group ANAO Rahul Tejani memaparkan mengenai tantangan yang dihadapi dalam me- lakukan audit, terutama kerika pemerintah sedang fokus mengatasi pandemi. Hal yang perlu dite- kankan adalah bahwa kesehatan dan keselamatan auditor merupakan hal yang terpenting. Sementara itu, Director General of Office of the Comptroller and Auditor General India Keerti Tewari Seminar yang diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari BPK dan perwakilan anggota The ASEAN Su- preme Audit Institutions (ASEANSAI) dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Se- minar ini menghadirkan pembicara dari Australian National Audit Office (ANAO), Office of the Comp- troller and Auditor General India, Auditor-General of South Africa, INTOSAI Development Initiative (IDI), dan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia. n Manager of Professional and Relevant SAIs Department IDI, Yudi Ramdan Budiman 27
INTERNASIONAL n Group Executive Director-Professional Services and n Executive Director Assurance Audit Services Group Relationships Group ANAO, Jane Meade ANAO, Rahul Tejani Roux menyam paikan tentang real time audit atas Covid-19 yang terdiri dari tiga komponan, yaitu prevention, detection dan reporting. Selanjutnya, Manager of Professional and Re- Dalam masa ini, remote audit dan IT system me- megang peranan penting untuk meminimalkan risiko terpapar Covid-19. levant SAIs Department INTOSAI Development Initiative Yudi Ramdan Budiman mendorong SAI untuk tetap meng awal penggunaan dana darurat bencana di masa Covid-19. Ia juga menyampaikan inisiatif IDI untuk mendukung SAI melewati masa Covid-19 melalui publikasi dan program IDI lain- nya. membagi kan pengalaman SAI India dalam mela- ku kan audit pengadaan obat dan alat medis untuk penanganan Covid-19. Corporate Executive in the office of the Audi- Seminar virtual berjalan dengan baik dan produktif. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta untuk menanyakan beberapa isu kepada pembi- cara. Diharapkan, seminar ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran bagi peserta dalam mempersiapkan audit pena nganan Covid-19 yang akan dilakukan. n tor-General yang mewakili Auditor General of South Africa, Jan van Schalkwyk, ikut berbagi peng alaman. Ia dalam kesempatan itu mene- kankan pentingnya INTOSAI P-12, terutama me- ngenai peran SAI dalam mendorong akuntabilitas di masa pandemi. Pengamalan SAI Afrika Selatan dalam melakukan audit terhadap Covid-19 res- ponse di sampaikan secara komprehensif oleh Business Executive: Audit Research and Develop- ment Linda le Roux. Dalam paparannya, Linda le n Director General of Office of the Comptroller and Auditor General India, Keerti Tewari n Business Executive: Audit Research and Development, Linda le Roux n Corporate Executive in the office of the Auditor- General South Africa, Jan van Schalkwyk 28
INTERNASIONAL BPK Berbagi Pengalaman Audit Donor Funds BPK menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, harmonisasi, komunikasi, inovasi, dan pembangunan kapasitas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga dan negara donor serta komunitas INTOSAI. institutions (SAI). Sistem pertama adalah full use of country system dimana pengelolaan dan pemerik- saan dilakukan dengan mengikuti secara penuh sistem yang ada di negara tersebut. Ini merupakan salah satu unsur penting dari prinsip efektifitas peng gunaan dana bantuan pembangunan yang disepakati dalam Paris Declaration (2005), Accra Agenda for Action (2008) dan Busan Partnership for Effective Development Cooperation (2011). B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berkesempatan menjadi panelis dalam INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) Webinar on SAI's Auditing Donor Funds yang diselenggarakan secara vir- tual, pada Selasa (6/10). Seminar virtual itu membahas mengenai pemeriksaan dana pinjam- an hibah dari luar negeri-PHLN donor funds. Sedangkan sistem kedua adalah supplemental use of country systems dimana selain pengelolaan dan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan country system, banyak lembaga donor mulai meli- batkan SAI dalam pemeriksaan dana donor secara khusus sesuai term of reference sebagai aktivitas tambahan dari pemeriksaan SAI. Sistem tersebut sebelumnya sudah digunakan dan hingga saat ini masih diterapkan pada beberapa lembaga donor di dunia. Pemeriksaan dilakukan internal dan eksternal auditor dari lembaga donor dan kantor akuntan pu- blik (KAP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk di Indonesia. Pada kesempatan itu, BPK diwakili Kepala Direkto rat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pe- ngembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Ber- nardus Dwita Pradana. Dia menjelaskan mengenai pro's and con's and possible dilemmas of a SAI being in the lead in the audit of donor funds. Menurut Dwita, dalam kontek siklus anggaran, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana donor, ada dua sistem yang umum dilakukan lembaga pemeriksa supreme audit Indonesia, khususnya BPK, saat ini menggu- nakan supplemental use of country system dalam pemeriksaan. Semua donor funds masuk dan dike- lola dalam sistem keuangan negara. Karena meru- pakan bagian dari keuangan negara, maka otomatis menjadi lingkup pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL). Informasi mengenai PHLN diungkap secara memadai dalam laporan keuangan. 29
INTERNASIONAL Di sisi lain, karena adanya special requirements dari sistem lembaga donor, BPK juga melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap laporan keuangan dana donor. Disinilah kemudian muncul dilema antara mengintegrasikan pemeriksaan dana donor sebagai bagian dari pemeriksaan LKPP/LKKL (full use of country system) dengan pemeriksaan laporan keuangan secara tersendiri untuk memenuhi per- syaratan khusus dari lembaga donor (supplemental use of country system). n Bernardus Dwita Pradana Tantangan ke depan adalah menggunakan full use of country system. Dengan sistem ini, ujar Dwita, transparansi dan akuntabilitas lebih meningkat karena pemeriksaan dan pertanggungjawaban proyek PHLN menjadi bagian terintegrasi dan tidak terpisahkan dari proses LKPP dan LKKL. Sehingga, PHLN diungkap secara memadai dan lengkap di masing-masing kementerian/lembaga. Hasil peme- riksaan BPK kemudian disampaikan kepada parle- men dan terus dimonitor tindak lanjutnya. "Apabila tidak menggunakan sistem ini (country system), maka pemeriksaan atas dana donor yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau internal dan eksternal auditor yang ditunjuk lembaga do- nor, nanti laporannya hanya ke pihak pendonor," ujar dia. Menurut Dwita, keuntungan lain dari use of country system adalah lebih efisien. Jadi, pemerik- saan bisa dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan LKKL dan tidak ada doubling audit yang dapat me- nyebabkan resource drain. Ia menambahkan, hal-hal selanjutnya yang per- lu diperhatikan adalah bagaimana memenuhi per- syaratan khusus, seperti jenis laporan dan manual program bantuan dari pihak lembaga atau negara pendonor. "Bisa juga terjadi kemungkinan beberapa proyek PHLN tidak diperiksa karena tidak ter-sam- pling. Padahal lembaga donor berharap dengan sistem ini semua proyek terperiksa. SAI secara profesional dan independen menentukan apa dan bagaimana pemeriksaan dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan materialitas", demikian Dwita menambahkan. Dwita mengatakan, upaya harmonisasi yang telah dilakukan BPK, antara lain, meminta pemerin- tah memasukkan kerangka kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK dalam daftar proyek PHLN. Selain itu, memasukan tujuan dan lingkup peme- riksaan yang telah disetujui BPK sebagai bagian dari perjanjian proyek PHLN yang disepakati pemerin- tah dan lembaga donor. Dwita dalam seminar virtual tersebut juga menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, har- monisasi, komunikasi, inovasi, dan pembangunan kapasitas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga dan negara donor serta komunitas INTOSAI. Hal ini merupakan aspek penting dalam mewujudkan peran SAI yang berke- lanjutan dalam melakukan audit donor funds. Acara webinar yang diselenggarakan INTOSAI itu dibuka oleh CBC Vice Chair dan Auditor General of Sweden Helena Lindberg. Dia menjelaskan bah- wa diskusi panel yang berlangsung mengacu pada issue paper yang telah dibagikan kepada seluruh peserta. Sementara diskusi panel dimoderatori Interna- tional Director at the Netherlands Court of Audit Andrea Connell. Selain topik yang disampaikan Dwita, sesi dis- kusi juga membahas tiga isu lain. Tiga sesi itu yakni conditions for success and identified best practices; how can INTOSAI and regional organizations support SAIs in this area?; dan questions and answer session. Panelis lain yang ikut mengisi webinar adalah Corporate Executive at Auditor-General of South Africa Jan van Schalkwyk, Deputy Auditor General, International Affairs, Swedish National Audit Office Catharina Cappelin, Chief Executive Officer of AFRO- SAI-E Meisie Nkau, Auditor General Afghanistan Mo- hammad Naiem Haqmal, dan Governance advisor and economist at the EU Delegation in Madagascar Mailan Chiche. Dari diskusi webinar menghasilkan beberapa poin penting, antara lain pentingnya peranan SAI dalam melakukan audit donor funds. Kemudian pentingnya bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, berdialog, pembangunan kapasitas serta mandat SAI dalam melakukan audit donor funds. Dengan peran sebagai panelis dalam webinar ini, maka diharapkan dapat mendukung upaya BPK dalam melakukan eksternalisasi pengalaman dalam melakukan audit. Hal ini dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Ke depan, diharapkan BPK dapat menjadi referensi bagi SAI lain yang ingin belajar terkait bagaimana melakukan audit donor funds. l 30
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tugas BPK BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 31
KOMUNITAS Meramaikan Museum BPK dengan Kegiatan Komunitas Museum BPK tidak membatasi diri dalam menjalin hubungan dengan komunitas. n Kegiatan Gelar Budaya bersama komunitas dan kunjungan pelajar di Museum BPK Magelang sebelum masa pandemi Covid-19. Dari kiri ke kanan: kegiatan pada 13 Oktober 2019, 19 Oktober 2019, 19 Oktober 2019. M useum Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama de- ngan sejumlah komunitas untuk meningkatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPK maupun keberadaan Museum BPK. Kepala Museum BPK RI Dicky Dewarijanto menyampaikan, ko- laborasi tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan animo kunjungan serta menghidupkan suasana museum yang berada di Magelang, Jawa Te- ngah tersebut. "Komunitas yang bekerja sama dengan museum merupakan komu- nitas yang mempunyai fokus kegiatan yang jelas dan positif serta sejalan dengan fungsi museum sebagai lahan edukasi dan rekreasi. Dengan ini, di- harapkan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan," kata Dicky kepada Warta Pemeriksa. Beberapa komunitas yang telah menjalin kerja sama dengan Museum BPK antara lain memiliki fokus peles- tarian benda cagar budaya atau kuno, seni tari, seni musik, seni lukis, dan foto- grafi. Selain itu, juga terdapat beberapa komunitas yang bergerak di bidang so- sial, pendidikan, dan kreasi anak muda. "Kegiatan Museum BPK RI semakin berkembang dengan tetap meng- utamakan kegiatan utama museum," ujarnya. Kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh Museum BPK RI, antara lain pentas musik Koes Plus, pentas tari tradisional, pameran lukisan, pelestarian aksara jawa kuno, kontes se- peda tua, dan lain-lain. Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan untuk anak muda, seperti kontes koleksi diecast, lomba vlog, dan lain-lain. Museum BPK juga memiliki kegiat- an yang bersifat sosial. Museum BPK bekerja sama dengan komunitas untuk menggalang bantuan untuk korban bencana, berbagi dengan anak yatim, maupun memberikan pelatihan dan n Komplek Museum BPK Magelang 32
KOMUNITAS bantuan pemasaran untuk usaha mi- kro, kecil, dan menengah (UMKM). Dicky menyampaikan, Museum BPK tidak membatasi diri dalam men- jalin hubungan dengan komunitas. Syaratnya, komunitas tersebut tidak merugikan dan berkegiatan sesuai dengan syarat-syarat umum yang bia- sa dilaksanakan oleh museum. n Kegiatan bersama komunitas fotografi Magelang - Charity for Palu dan Donggala pada 28 Tak hanya itu, Museum BPK juga Oktober 2018. terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mu- seum Indonesia (AMI). Hal itu antara lain dengan menghadiri beberapa musyawarah nasional museum se-In- donesia dan turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh AMI. Asosiasi tersebut merupakan wadah yang ber- anggotakan museum-museum yang berada di Indonesia. n Kunjungan delegasi NAA Cambodia ke Museum BPK Magelang pada 1 Mei 2019. Museum BPK juga terlibat di Aso- siasi Museum Indonesia Daerah (AMI- DA) Provinsi Jawa Tengah yang meru- pakan kepengurusan AMI di tingkat provinsi. Museum BPK menjabat seba- gai Wakil Ketua AMIDA Jateng, periode kepengurusan 2019 hingga 2024. Wadah komunitas museum terse- but, kata Dicky, membuat komunikasi antarmuseum tetap lancar sehingga banyak kegiatan yang diselengga- rakan bersama-sama oleh beberapa museum. Hal itu antara lain kegiatan pameran bersama, workshop strategi pemasaran, dan beberapa tema ke- giatan lain. "Terutama pada masa pandemi, dengan adanya kegiatan bersama ini, bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengunjungi laman-laman vir- tual pameran," kata Dicky. Saat ini Museum BPK RI beroperasi kembali dengan memanfaatkan media daring yaitu virtual tour Museum BPK RI. mengadakan sosialisasi museum. "Selain itu, saat ini Museum BPK RI beroperasi kembali dengan meman- faatkan media daring yaitu virtual tour Museum BPK RI dan masyarakat dapat berkunjung ke Museum BPK RI tanpa harus hadir ke lokasi," kata Dicky. Komunitas Kota Toea Magelang pada 2008. Bagus mengatakan, lokasi Mu- seum BPK yang terletak di kompleks eks Karesidenan Kedu sangat cocok untuk komunitas pecinta sejarah. Terlebih lagi, gedung Museum BPK merupakan kantor pertama BPK yang didirikan pada 1947. "Kami sering menggelar berbagai macam kegiatan mulai dari pameran hingga bedah film sejarah," ujar Bagus. Menurut Bagus, hubungan Mu- seum BPK dengan komunitas-komuni- tas yang ada di Magelang sangat erat. Dengan adanya Museum BPK, komu- nitas menjadi memiliki wadah untuk mengekspresikan kegiatannya kepada masyarakat. Selain itu, Museum BPK pun juga mendapatkan manfaat kare- na menjadi lebih dikenal luas. Bagus mengatakan, komunitasnya Dicky menyampaikan, masa pan- demi telah memberikan pengaruh sig- nifikan terhadap operasional Museum BPK. Sejak pertengahan Maret 2020, Museum BPK telah menghentikan ope- rasional dan tidak menerima kunjungan maupun menyelenggarakan kegiatan. Meski begitu, Museum BPK tetap Salah satu komunitas yang rutin menjalin kerja sama dengan Museum BPK RI adalah penggemar sepeda tua Old Bikers VOC Magelang. Komunitas yang terbentuk pada 2003 itu bahkan sudah bekerja sama dengan BPK sejak 2005 lalu. pernah menggelar bedah arsip keha- diran BPK di Magelang pada 1940-an. Meski begitu, Bagus mengatakan, kon- disi pandemi membuat sejumlah ren- cana kegiatan yang akan dilaksanakan komunitas dengan Museum BPK harus dikondisikan ulang. menjalin silaturahmi dengan seko- lah-sekolah yang relatif aman kon- disinya dari situasi pandemi dengan Founder Old Bikers VOC Magelang Bagus Priyana menyampaikan, kerja sama itu terus berlanjut bahkan ketika ia mendirikan komunitas lain bernama "Tentunya kami berharap pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kegiat an komunitas dengan Museum BPK bisa kembali berjalan normal," ujar Bagus. l 33
HOBI Asah Fokus dan Kebugaran dengan Panahan Tidak ada proses instan dalam belajar memanah. B agi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuang- an (BPK) Agus Joko Pramono, olahraga panahan bukan hal yang asing. Kegiatan memanah pernah dicobanya ketika masih duduk di bangku sekolah. Namun, esensi olahraga memanah yang sesungguhnya baru ia dapatkan dalam tiga tahun terakhir. Agus me- rasakan, kegiatan tersebut sangat cocok untuk ditekuni auditor. "Dalam panahan, kita sebenarnya bukan bertan- ding dengan orang lain tapi justru bertanding dengan diri sendiri. Anda sudah cukup berhasil apabila Anda memanah lebih baik dibandingkan diri Anda sendiri se- belumnya," ujar Agus kepada Warta Pemeriksa. Agus menjelaskan, dalam panahan dibutuhkan persistensi dan konsistensi. Seorang pemanah harus bisa melesatkan anak panah dengan kualitas yang sa- ma secara terus menerus. Menurut Agus, olahraga ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan harus bisa dijaga sepanjang proses memanah. Untuk menjaga konsisten- si tersebut menjadi hal yang sangat menantang. "Terka- dang pemanah ahli pun bisa jatuh pada kualitas yang tidak terlalu baik," ujar Agus. n Wakil Ketua BPK RI saat berolahraga panahan. 34 WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 34
HOBI sampai 15 cm," ujarnya. Untuk kategori compound indoor, kata Agus, anak panah tidak ditembakkan ke target yang sama. Dalam kategori tersebut, akan ada beberapa target sehingga satu anak panah di- gunakan hanya untuk satu target. Hal itu yang menjadi salah satu perbedaan dengan teknis panahan kategori recurve yang hanya meng- gunakan satu target saja. Agus mengaku lebih tertarik dengan panahan compound karena lebih mudah mencapai konsistensi memanah dengan busur tersebut. Untuk bisa mengasah kemampuan mema- nah, diperlukan latihan yang sifatnya terus me- nerus dan panjang. Menurut Agus, tidak ada proses instan dalam belajar memanah. "Mungkin bisa berhasil sekali atau dua kali. Tapi, untuk bisa memiliki konsistensi itulah tantangan sesungguhnya dalam olahraga me- manah," ujarnya. Bagi sebagian orang, kegiatan panahan dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu menguras fisik. Padahal, menurut Agus, olahra- ga panahan justru membutuhkan tenaga yang kuat mulai dari menarik anak panah di busur, menjaga posisi busur tegak dan meng arah ke sasaran, serta tetap berkonsentrasi. Bah kan, se- seorang yang menggunakan busur compound dan bisa memanah secara konsisten minimal enam kali itu sudah dianggap baik. Menurut Agus, panahan adalah kegiatan yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Dia mengatakan, dahulu kala, masyarakat Indone- sia sudah terbiasa memanah. Bahkan, medali olimpiade pertama Indonesia berasal dari ca- bang panahan. "Indonesia dapat medali olimpiade perta- ma kali dan itu menunjukkan bahwa olahraga panahan memang olahraga yang dekat de ngan orang Indonesia," ujarnya Agus. Agus kini menekuni kegiatan panahan dengan menggunakan busur compound. Dia menjelaskan, dalam panahan ada beberapa kelompok berdasarkan busur panahnya anta- ra lain barebow atau recurve, compound, dan tradisional. Masing-masing alat itu memiliki kemampuan berbeda dan biasanya sese orang akan memiliki kecocokan dengan salah satu alat tertentu. "Karena masing-masing jenis busur panah itu memiliki teknik yang berbeda. Jadi biasa- nya pemanah akan memilih alat panahan yang cocok dengan diri nya sendiri," ungkap Agus. "Panahan itu gabungan antara olahraga fisik, konsentrasi, dan kesabaran. Dalam per- tandingan panahan, biasanya kita memanah berkali-kali dan yang dinilai itu adalah konsis- tensi memanah ke target," kata Agus. Meski bisa menjadi aktivitas yang menye- nangkan, Agus mengingatkan kegiatan panah- an menuntut tanggung jawab yang besar. Dia menyampaikan, anak panah yang melesat dari busur compound bahkan bisa menembus dinding. Di beberapa negara, busur panah compound bahkan diatur sebagai senjata dan membutuhkan izin khusus. "Kita dituntut untuk benar-benar hati-hati terkait lokasi latihan dan tidak boleh main- main dalam olahraga ini," ujarnya. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, Agus menga takan, anggota BPK Archery Club rutin menggelar latihan setiap Jumat dengan meng- undang pelatih profesional. Namun, saat ini, Agus yang juga pendiri klub tersebut biasa melakukan latihan sendiri baik di Kantor Pusat BPK maupun di kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Pada dasarnya, olahraga panahan memiliki mekanisme pertandingan yang sama yaitu menembakkan anak panah ke sasaran. Namun, terdapat perbedaan untuk masing-masing ka- tegori. Agus menjelaskan, untuk kategori com- pound, jarak memanahnya relatif cukup jauh. "Untuk indoor itu bisa mencapai 18 meter dengan sasaran yang relatif kecil hanya 10 Agus mengatakan, kegiatan panahan meru- pakan aktivitas yang cocok untuk ditekuni para pemeriksa untuk mengeksplorasi kemampuan- nya. "Panahan ini cocok sekali untuk auditor karena dia ini butuh konsentrasi, dia tidak tergantung dengan pihak lain, dan dia sangat tergantung mood pemanahnya," ujar Agus. l 35
WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 36
BPK PERWAKILAN BPK Jambi Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Penerapan TI secara maksimal dapat membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan karena berkurangnya penggunaan kertas. dengan menerapkan aplikasi teknologi informasi. Apa- lagi, kita kita hidup di zaman TI, jadi tidak bisa kalai kita tidak menggunakan TI," kata dia. Menurut Yuan Candra, penerapan TI secara maksi- mal dapat membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan karena berkurangnya penggunaan kertas. "Dalam pemanfaatan aplikasi, awalnya di sini me- mang sudah menggunakan SISDM, tapi juga masih menggunakan kertas, sehingga double. Nah ini yang kita coba pangkas untuk memudahkan pekerjaan kita dengan memanfaatkan teknologi informasi," ucap dia. Berikutnya, ucap dia, adalah melakukan peremajaan dalam hal sarana dan prasarana. Alasannya, bukan hanya soal lebih modern, namun agar membuat staf BPK lebih merasa nyaman berada di kantor BPK Perwakilan Jambi. "Apalagi sebagian besar hidup kita di kantor sehing- B PK Perwakilan Provinsi Jambi memaksi- malkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebab, penggunaan teknologi merupakan keniscayaan dan menjadi sebuah keharusan di era digital dan di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin mengatakan, sejak ditugaskan menjabat kepala perwakilan pada Februari 2020, ia bertekad membuat para pegawai di Perwakilan Jambi memanfaatkan tek- nologi secara maksimal. "Awal saya di Jambi, saya mulai melakukan inovasi ga semua soal kenyamanan bekerja. Jadi kita ciptakan suasana kenyamanan sarana-prasarana," ungkapnya. Dalam proses peremajaan, Yuan juga membawa keberhasilan perubahan yang dilakukan di Jakarta. Per- ubahan itu adalah menerapkan eco-office. "Di sini saya mau mulai dengan penerapan eco-office karena kita lihat juga mungkin bukan hanya di BPK, di pemerintah daerah sekitar Jambi juga tampaknya sudah menjadi isu yang menarik," ucap dia. Ia pun berharap BPK Jambi menjadi pionir dalam penerapan eco-office. Dia juga berupaya menguatkan mindset para audi- tor di BPK Perwakilan Jambi. Ia ingin agar auditor tak menjadikan pekerjaan di BPK sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan. Auditor, kata dia, harus juga me- miliki filosofi yang kuat mengenai tujuan audit. "Mereka harus punya value bahwa audit mereka itu bisa mem- perbaiki kondisi pemerintah daerah," ungkap dia. l 37
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA BPK Perkuat Pemanfaatan Media Digital BPK akan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif. n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Hubungan Masya- rakat dan Kerja Sama Internasio- nal berkomitmen memanfaatkan media digital sebagai upaya mengoptimalkan komunikasi dengan stakeholder. Hal itu diwujudkan de ngan menyelenggarakan Sosialisasi Imple- mentasi Harmonisasi Website, e-PPID Perwa- kilan, Warta Pemeriksa Digital, dan Portal Kerja Sama Internasional (KSI) pada Senin (5/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan dilaksanakan secara virtual. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan pejabat struktural di BPK Perwakilan, serta pegawai atau pelaksana pada Subbagian Hu- bungan Masyarakat (Humas) BPK Perwakilan. Dalam sambutannya, Agus mengatakan, perkembangan zaman mengharuskan BPK adaptif terhadap model komunikasi dan mo- del informasi yang seharusnya direncanakan dan terbentuk. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu wadah atau proses untuk menuju transparansi yang lebih baik dalam menyampaikan tujuan-tujuan BPK. "BPK mempunyai berbagai macam stake- holder dari yang sifatnya spesifik sampai yang sifatnya general, untuk itu perlu ditangani secara khusus terhadap masing-masing stake- holder," ungkap Agus. itu yang terdiri dari para kepala perwakilan, 38
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA n Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, n Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar Harry Azhar Azis Dalam rencana strategisnya, Agus mengatakan, BPK mencanangkan akan meningkatkan pemanfa- atan hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif. Untuk mendapatkan komunikasi yang efek- tif tersebut, BPK menggunakan perangkat digital, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan dapat disampaikan pada saat yang tepat. "BPK mengikuti pola perkembangan zaman yang ada saat ini, yaitu dengan menggunakan pe- rangkat digital yang semakin luas penggunaannya dan semakin mudah penggunaannya serta sema- kin real time. Oleh karena itu, perangkat digital sa- ngat diperlukan," jelas Wakil Ketua BPK. Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuang- an Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam arahannya mengatakan, melalui e-PPID BPK (la- yanan informasi dan pengaduan berbasis online) diharapkan BPK Perwakilan dapat berkomitmen untuk selalu memperbaharui informasi dan lebih cepat dalam menangani pelayanan publik, teruta- ma dalam melayani permintaan informasi. tut untuk membuat tampilan media komunikasi menjadi semakin baik, namun harus diikuti dengan informasi yang baik pula. Oleh karena itu, Harry mendorong agar pelaksana di BPK khususnya BPK Perwakilan dapat senantiasa inovatif, kreatif, dan selalu meningkatkan kualitas layanan publik. "Ko- munikasi antara BPK dengan para stakeholder, baik dalam meminta informasi maupun dalam membe- rikan pengaduan, harus dibuat semakin menarik dan jika memungkinkan dapat dilakukan secara interaktif," ujar Anggota VI BPK. Untuk diketahui, saat ini BPK telah memiliki ber- bagai saluran informasi seperti Website BPK Pusat dan Perwakilan, Pusat Informasi dan Komunikasi, e-PPID, surat elektronik (e-mail)/fax/PO BOX, Media Sosial BPK (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dan Aplikasi SIPADU. BPK melakukan harmonisasi dengan tujuan agar tampilan pada media komu- nikasi yang dimiliki BPK menjadi lebih menarik, sederhana, informatif, dan komunikatif. l Tidak hanya e-PPID, Bahrullah juga meminta agar Warta Pemeriksa Digital dapat menjadi topik, arah dan perkembangan tentang aktualitas dan faktualitas atas hasil-hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada lembaga perwakilan. Menurutnya, semakin BPK terbuka dan membe- rikan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan, maka BPK dapat dilihat oleh publik se- bagai contoh dalam melakukan perubahan. n Sekjen BPK, Bahtiar Arif "Dengan membangun sistem elektronik yang paripurna yang termasuk di dalamnya e-PPID dan Warta Pemeriksa Digital ini, tentunya BPK sudah memberikan contoh kepada auditee bahwa BPK terus berkembang dan berinovasi," ungkapnya. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota VI BPK Harry Azhar Azis dalam arahannya juga mengatakan bahwa di era keterbukaan dan transparansi informasi ini, BPK tidak hanya ditun- 39
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA Pengurus IPKN Wilayah Harus Cetak Agen Perubahan Para anggota IPKN dituntut mampu beradaptasi di tengah perubahan lingkungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. K etua Umum Dewan Peng urus Nasional Institut Pemeriksa Ke- uangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar meminta pengurus IPKN yang berada di daerah dapat men- cetak agen perubah an. Sebagai tulang punggung dari organisasi, pengurus wilayah menjadi alat kelengkapan IPKN dalam melaksanakan kegiatan di daerah. Untuk itu, Bahrullah berharap pengurus IPKN wilayah mampu untuk mengemban visi dan misi diben- tuknya IPKN. "Pengurus IPKN wilayah diharap kan mampu untuk mengemban visi dan misi dibentuknya IPKN, yaitu membentuk para pemeriksa yang profesional sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Bahrullah. Pernyataan Bahrullah tersebut di sampaikan usai melantik Pengurus IPKN Wilayah Aceh, IPKN Wilayah Sumatera Utara, IPKN Wilayah Sumatera Barat, IPKN Wilayah Riau, dan IPKN Wilayah Ke- pulauan Riau pada Selasa (6/10). Anggota V Badan Pemeriksa Ke uangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V tersebut menuturkan, pengurus IPKN wilayah harus mampu menjembatani berbagai macam n Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN, Bahrullah Akbar 40
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA n Para Pengurus IPKN Wilayah latar belakang pemeriksa untuk menjalin kerja sama. Oleh sebab itu, IPKN terbuka untuk para pengawas internal pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan sinergi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. "Kolaborasi antara pemeriksa eksternal dan pemeriksa internal dalam pemeriksaan dan peng awasan pengelolaan dan tanggung jawab keuang an negara merupakan kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya. kondisinya, akuntabilitas harus tetap dijaga. "Para anggota IPKN harus mampu beradap- tasi di tengah perubahan lingkungan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Adaptasi dan kolaborasi harus menjadi semangat seluruh ang- gota IPKN agar tidak mundur sedikit pun untuk mewujudkan cita-cita membangun negara yang kita cintai ini," ujarnya. l Pelantikan pengurus IPKN Wilayah Aceh, IPKN Wilayah Sumatera Utara, IPKN Wilayah Sumatera Barat, IPKN Wilayah Riau, dan IPKN Wilayah Ke- pulauan Riau tersebut dilaksanakan dalam satu kegiatan "Pelantikan Peng urus IPKN Wilayah Su- matera Bagian Utara periode 2020-2023". Adapun kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut bertempat di masing-masing auditorium kantor BPK Perwakilan. Turut hadir pada kegiatan tersebut, yaitu Anggota Dewan Pengarah IPKN, Sekretaris Jen- deral DPN IPKN, dan pelaksana di lingkungan BPK Perwa kilan, serta para undangan dari Apa- rat Peng awas Intern Pemerintah (APIP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi antara pemeriksa eksternal dan pemeriksa internal dalam pemeriksaan dan peng awasan pengelolaan dan tanggung jawab keuang an negara merupakan kunci ter- wujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Bahrullah juga memberikan peng arahan da- lam pelantikan pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung pada Kamis (8/10). Ia menyampaikan, pandemi Covid-19 telah mem- pengaruhi pola kerja banyak pihak termasuk pemeriksaan keuangan negara. Namun, apapun n Para Pengurus IPKN Wilayah 41
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA BPK Perkuat Manfaat Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Masyarakat n Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Bahrullah Akbar AKN V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terhadap lima pemerintah provinsi. B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) meng- gelar webinar internasional yang mengang kat tema "Pendekatan Baru atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuang an Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu (New Approach in Local Govern- ment Financial Audit Reporting with Emphasis on Certain Performance Aspects)". Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, pada Selasa (20/10). Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Ang- gota V BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya mengatakan, pencapaian opini Wajar Tanpa Penge- cualian (WTP) oleh pemerintah daerah merupakan tantangan BPK untuk memberikan nilai tambah terhadap penekanan hal-hal lain dalam laporan keuangan tersebut. Untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan para pengguna laporan ke uangan, maka BPK perlu mengembangkan peme- riksaan atas laporan keuangan yang memperhatikan atau menekankan kepada aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah. Jika dalam pemeriksaan atas laporan keuangan BPK memberikan opini atas kewajaran laporan ke- uangan maka pada pemeriksaan kinerja BPK mem- berikan simpul an atas pengelolaan program atau kegiat an dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 42
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA Form Audit Report (LFAR). Hal ini sejalan dengan The International Standards Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, yang ditetapkan oleh In- ternational Organization of Supreme Audit Insti- tutions (INTOSAI) tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens. n Meryem Duygun Berdasarkan hal tersebut maka ke depan- nya rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang terkait dengan pemeriksaan kinerja menjadi terukur dan terarah untuk pening katan kesejah- teraan masyarakat. Sebagai proyek percontohan, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terha- dap lima pemerintah provinsi antara lain Aceh, Lampung, Banten, Jawa Timur, dan DKI. Topik pemeriksaan kinerja di lima daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi ma- sing-masing entitas. n Mardiasmo Webinar tersebut menghadirkan narasum- ber Ketua Ikatan Akuntan Indonesia serta pakar akuntansi dari Universitas Gajah Mada Mardias- mo, pakar akuntansi dari Universitas Hasanud- din Gagaring Pagalung, serta pakar akuntansi dari Nottingham University Business School Meryem Duygun. n Gagaring Pagalung Dalam sesi seminar, Mardiasmo me- nyampaikan, pihak akademisi sangat men- dukung penerapan integrated audit dan LFAR karena dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. "Pemeriksaan yang komprehensif antara pe- meriksaan atas laporan keuangan dan pemerik- saan kinerja, maka BPK dapat memberikan peni- laian secara utuh dari sisi aspek kualitas laporan keuangan dan juga penggunaan keuangannya," kata Bahrullah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui integrated audit yang dituangkan dalam Long "Sehingga, BPK tidak hanya memberikan opini tapi memberikan apa yang dibutuh kan masyarakat," kata Mardiasmo. Mardiasmo menekankan, peran penting SAI adalah membuat perubahan yang bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu indi- kator yang dirasakan, ujarnya, adalah peningkat- an pemerataan, pengen tasan kemiskinan, dan pengurangan peng angguran. l 43
KOLOM Problem Realokasi Anggaran Pandemi n OLEH ROZIQIN, SH, M.Si, CFrA, CLA, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BPK Realokasi dan pelaksanaannya di lapangan, harus dikawal agar tidak menjadi ladang korupsi baru, dengan berlindung sebagai anggaran penanganan Covid-19. C orona Virus Disease 2019 (Covid-19) tam- paknya belum menun- jukkan tanda-tanda akan berakhir. Di Indo- nesia, jumlah korban terinfeksi hingga meninggal terus ber- tambah. Namun demikian, usaha yang dilakukan Pemerintah mengatasi Covid 19 masih terlihat sporadis. Termasuk dalam pembuatan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Un- dang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut sempat di- protes banyak pihak, termasuk dengan dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, belum selesai persidangan MK Mem- bahas Perppus, Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sehingga uji materi di MK dinyatakan tidak diterima. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah memiliki berbagai fleksi- bilitas di bidang keuangan. Misalnya, sejak sekarang hingga 2022, Pemerin- tah berwenang untuk melaksanakan anggaran defisit melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang sebelumya dibatasi maksimal 3 persen dari PDB. Pemerintah juga diberi kewe- nangan untuk melakukan tindakan yang belum tersedia anggarannya. Problem Hukum Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan realokasi anggaran agar ang- garan difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sayangnya, terdapat beberapa problem hukum dalam Perppu tersebut. Pertama, UU tersebut belum diper- lukan. Untuk realokasi anggaran guna penanganan pandemi, UU 17 Tahun 2003 telah menyediakan mekanisme APBN Perubahan. Berdasarkan UU 17 Tahun 2003, dalam keadaan darurat, perubahan APBN/APBD dapat di- lakukan di kemudian hari, dan dapat dilakukan pengeluaran terlebih dahulu meski belum tersedia anggarannya. Bahkan bila tidak memungkinkan, bisa saja tidak dibuat Perubahan APBN/ APBD, namun hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran. Kedua, UU tersebut tidak meng- atur mekanisme evaluasi atas kegiatan realokasi anggaran dan mekanisme pengawasan masyarakat. Diketahui sejumlah Pemerintah Daerah belum optimal melakukan penyerapan atas re alokasi anggaran yang dilakukan. Padahal penanganan pandemi harus cepat dan tersedia anggaran yang cukup untuk itu. UU Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak tegas mengatur batas minimal alokasi anggaran untuk penanganan pandemi, sehingga Pemerintah Daerah maupun lembaga Pemerintah berpoten- si hanya mengganggarkan penangan an Covid-19 dalam jumlah minimal. Ketiga, ketentuan UU Nomor 2 Ta- hun 2020 yang mengatur bahwa sam- pai 2022 defisit boleh lebih dari 3 per- sen tanpa batas maksimal, berpotensi terjadinya moral hazard oleh oknum Pemerintah dengan melaksanakan de- fisit secara tidak prudent. Lalu Bagaimana? Perlu diingat bahwa berdasarkan UUD 1945, hak budget ada pada DPR sebagai wakil rakyat, sehingga APBN harus ditetapkan setiap tahun oleh DPR. Dengan demikian, tidak tepat bila untuk penanganan pandemi, Pemerin- tah diberi kewenangan terus menerus untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Karena sejak Maret Pemerintah sudah tahu ada pandemi, maka selayaknya Pemerintah telah dapat merencanakan anggaran penangananan pandemi untuk ta- hun-tahun mendatang dengan APBN. 44
KOLOM bah Pemerintah Pusat, atau Pemerin- tah Daerah, atau jangan-jangan dana sumbangan masyarakat, Demikian pu- la Bantuan Langsung Tuna (BLT) yang diterima masyarakat desa, apakah se- bagai dana bantuan Presiden, guber- nur, atau bupati/walikota atau realoka- si Dana Desa dari Kementerian Desa, atau dari sumber lain. Jangan sampai satu bentuk bantuan dilaporkan ber- kali-kali. Demikian juga jangan sampai ada pemotongan bantuan yang seha- rusnya diterima masyarakat. freepik Untuk meningkatkan transaparansi Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ang- garan memiliki arti penting karena berfungsi sebagai otorisasi, alokasi, perencanaan, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, semua hak dan pengeluaran keuangan negara harus dimasukkan dalam APBN/APBD. Agar realokasi anggaran berjalan optimal, Presiden perlu menginstruksi- kan dan mengawasi menteri, para kepa- la lembaga negara, para kepala daerah dan DPRD, untuk segera memangkas anggaran yang tidak mendesak, dan mengalihkannya menjadi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Berbagai anggaran yang bisa dipangkas adalah belanja yang tidak terkait de- ngan pelayanan rakyat secara langsung, antara lain konsinyering, perjalanan dinas, pembangunan gedung, jamuan rapat, alat tulis kantor, paket meeting di hotel yang tidak akan dilaksanakan di saat social distancing ini, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga harus berani melaporkan jika ada proyek-proyek yang tidak mendesak namun masih di- kerjakan di tengah wabah saat ini. Presiden sebagai atasan dari BUMN juga perlu menginstruksikan dan meng awasi BUMN agar memangkas kegiatan yang tidak berhubungan dengan produksi dan distribusi. Pe- mangkasan THR PNS perlu diikuti pe- mangkasan bonus pegawai dan pim- pinan BUMN karena capaian mereka tidak maksimal saat ini. Pemangkasan bonus sekaligus sebagai upaya men- jaga perasaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Presiden perlu memastikan bahwa realokasi benar-benar mengalokasikan bantuan terhadap pihak terdampak, terutama dari kelas menengah ke bawah yang kehilangan atau berkurang pendapatannya. Bila realokasi dijalan- kan dengan baik, maka dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 bisa jadi Indonesia tidak perlu menambah utang kepada lembaga donor atau negara lain, serta skema pendanaan lain yang mengandalkan pihak ketiga. Misalnya, bila belanja modal yang saat ini dianggarkan lebih dari 200 triliun di- realokasi untuk penanganan Covid-19, maka penerbitan global bond sebesar US$ 4,3 miliar seperti yang dilakukan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu bisa dihindari. Penambahan utang akan mengganggu sensitivitas masyarakat di masa kritis ini. Realokasi dan pelaksanaannya di la- pangan, harus dikawal agar tidak men- jadi ladang korupsi baru, dengan ber- lindung sebagai anggaran penangan an Covid-19. Terlebih dengan adanya ke- bolehan penyederhanaan dokumen di bidang keuangan negara melalui Per- ppu dimaksud, menyebabkan potensi terjadinya kegiatan fiktif oleh oknum penyelenggara negara menjadi tinggi. Dalam realokasi anggaran ini, ketika semua melakukan refocusing kegiat an untuk penanganan Covid-19, kita harus mewaspadai potensi ter- jadinya duplikasi anggaran. Misalnya anggaran pengadaan peralatan medis, perlu dicek apakah dari pos dana hi- dan akuntabilitas, informasi tentang realokasi anggaran di masa darurat nasional saat ini seharusnya menjadi in- formasi yang tersedia serta merta untuk umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik. Hal ini karena keberlangsungan realokasi anggaran akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kita perlu belajar dari ketertu- tupan dana bailout Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang ternyata justru jadi ladang korupsi bagi para oknum pejabat dan dunia perbankan yang bernilai triliunan. Perlu diingat bahwa meski dalam kondisi darurat, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara trans- paran dan akuntabel nantinya, meski dengan standar yang lebih rendah. Bila ada praktik korupsi di tengah bencana nasional, maka itu merupakan perbuat- an tak bermoral yang akan tercatat da- lam sejarah sepanjang massa. l Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/ unit kerja dan nomor yang bisa di- hubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000. 45
WARTA PEMERIKSA | EDISI 10 | Vol. III - OKTOBER 2020 46
BERITA FOTO 1 Oktober 2020 Ketua BPK Agung Firman Sampurna berbincang bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Acara HUT ke-16 DPD RI. 30 September 2020 Rakor BPK dengan BPKP dihadiri oleh Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/ Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing. 24 September 2020 Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pemeriksaan Tematik di Yogyakarta. 29 September 2020 Pelantikan enam pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Auditorium BPK. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dan Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun. Serta disaksikan secara virtual melalui video conference oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. 47
BERITA FOTO 28 September & 5 Oktober 2020 Ketua BPK Agung Firman Sam- purna, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggo- ta IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpinan Pemerik- saan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis, Anggota VII BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing menjalani Ujian Sidang Forensik. 48
BERITA FOTO 12 Oktober 2020 Workshop JDIH dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. 23 Oktober 2020 Sertijab Kalan Jogja dihadiri Anggota V BPK/Pimpinan Pemerik- saan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. 14 Oktober 2020 Entry meeting pemeriksaan kinerja atas penanggulangan Covid-19 pada Kepolisian Negara RI di Polda Sumsel dihadiri oleh Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto. 7 Oktober 2020 Serah Terima Jabatan Kaditama Revbang. 8 Oktober 2020 Courtesy call Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dengan BPKH. 49
INTERAKSI Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email Pertanyaan: dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama Dalam warta pemeriksa edisi september 2020 disebutkan bahwa pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI). Berapakah nilai indikasi kerugian negara/daerahnya? lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi. Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat. 50
SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA 28 Oktober 2020 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA