1 CERMAT PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26 DIAN ANGGRAENI ANGGA SUKMA DHANISWARA 1 1
2 CERMAT PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26 Disusun oleh: Dian Anggraeni Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2Humas KPDJP [Penulis] Angga Sukma Dhaniswara Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas KPDJP [Penulis dan Designer] Tim Editor: Yohan Suharsoyo Refita Putriana, Iqbal Fadillah, Ndaru Puspitarini Direktorat Peraturan Perpajakan II KPDJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA © 2024 Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan DIAN ANGGRAENI ANGGA SUKMA DHANISWARA
3 " Disclaimer Buku ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat buku ini dibuat. Dalam hal terdapat perbedaan, agar tetap mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku 3 3
4 KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak berhasil menyusun Buku "Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26". Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemotong PPh Pasal 21 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif. Sehingga perlu ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Buku ini menjelaskan secara rinci, pihak pemotong, pihak yang dipotong, objek penghasilan yang dipotong, dasar pengenaan dan pemotongan, tarif pemotongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tata cara serta penghitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan pemotongan lainnya. Untuk membantu implementasi pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan kalkulator untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas wajib pajak penerima
5 penghasilan, yang dapat diakses melalui Buku ini diharapkan dapat menambah pemahaman wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi yang dipotong maupun wajib pajak pemotong mengenai penghitungan PPh Pasal 21 secara komprehensif dan menyeluruh. Melengkapi pemaparan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan terkini, bagian akhir buku ini memuat Frequently Asked Questions (FAQ) terkait pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru. Semoga kehadiran buku ini dapat semakin memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Dwi Astuti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemudahan ini diharapkan akan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan kepatuhan berkelanjutan dapat segera terwujud. Jakarta, Januari 2024 5 5
6 DAFTAR ISI Kata Pengantar 4 Daftar Isi 6 Resume Penghitungan 8 9 What's New Latar Belakang Overview Perubahan dan 10 Penyesuaian Penghitungan 12 13 Pemotong PPh Pasal 21/26 14 Pihak Pemotong Yang tidak wajib memotong 15 Hak dan kewajiban Pemotong 16 18 Saat Pemotongan 19 Mind Map 21 Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26 Pihak Dipotong Tidak termasuk Pihak Dipotong 22 24 Hak dan Kewajiban Pihak Dipotong 24 25 Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Dipotong 26 Tidak termasuk Penghasilan Yang Dipotong 28 31 37 45 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26 Dasar Pengenaan dan Pemotongan 32 35 Mind Map Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tarif Umum 39 TER Bulanan Kategori A 40 TER Bulanan Kategori B 41 TER Bulanan Kategori C 42 Tarif Efektif Harian 43 Pemotongan PPh Pasal 26 44 Penghasilan Tidak Kena Pajak Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak 46 Ketentuan Khusus PTKP 49 Wanita 50 Wanita Lajang Wanita Kawin 51
7 57 81 Pemotongan Pegawai Tetap Definisi Komponen +/- Penghasilan 58 Bruto 59 Perubahan Skema Penghitungan 61 Penghitungan dalam satu tahun pajak 62 Penghitungan baru bekerja pada pertengahan tahun 65 Penghitungan subjektif setelah awal tahun dan mulai bekerja tahun berjalan 66 Penghitungan saat berhenti bekerja pada tahun berjalan 68 Penghitungan berhenti bekerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lain Penghitungan berhenti 70 bekerja sekaligus kehilangan subjektif 74 Penghitungan dalam mata uang asing 76 Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja 76 Penghitungan Tunjangan Pajak 77 Penghitungan Natura/Kenikmatan 78 PPh Pasal 21 Pemotongan Pensiunan 82 Definisi Pengurang yang diperbolehkan 82 Perubahan Skema Penghitungan 83 Contoh Penghitungan 84 87 95 103 109 113 Pemotongan Pegawai Tidak Tetap Definisi 88 Dasar Pengenaan/Pemotongan 88 Perubahan Skema Penghitungan 89 90 Contoh Penghitungan Pemotongan Bukan Pegawai 96 Definisi Perubahan Skema Penghitungan 96 Contoh Penghitungan 97 Pemotongan PPh 21 Lainnya Peserta Kegiatan Peserta Program Pensiun yang 104 masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya 106 107 Mantan Pegawai Pemotongan PPh Pasal 26 110 Definisi 110 Tarif Formula Penghitungan 111 Contoh Penghitungan 112 Lampiran 7 7
8 Resume Penghitungan PPh Pasal 21/26
9 01
WHAT'S NEW?
10 WHAT'S NEW? 01 Pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/2010. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.
11 GAMBAR 1.1 ILUSTRASI KOMPLEKSITAS SKENARIO PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA REGULASI LAMA*) ) Sebelum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 11 11
12 Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 agar dapat: • memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak; meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak. Sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Overview Perubahan dan Penyesuaian Penghitungan Perubahan Skema Penghitungan Penyesuaian Pengaturan skema peng- hitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap; Perubahan seluruh Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan; Menggabungkan PMK biaya jabatan/ biaya pensiun dan PMK Pengurang Penghasilan Harian; Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk "peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun" dari hanya Dana Pensiun menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN; Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang sifatnya dibayar melalui pemberi kerja dalam Penghasilan Bruto PPh Pasal 21; Menambahkan pengecualian peng- hasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh: Bantuan, Sumbangan, dan Hibah; Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK-141/2015; Menaikan bunyi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 Dokter dalam PER-16/PJ/2016 (Petunjuk lampiran PMK ke dalam Umum); Menambah pengecualian peng-hasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah; Penggabungan seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 (satu) bulan; Menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti pemotongan tidak ada penghasilan yang dibayarkan; jika Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura dan/atau kenikmatan. Penghitungan DPP pemotongan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan pegawai, tidak lagi dibedakan apakah bersifat berkesinambungan atau tidak, tidak dikumulatif dengan penghasilan masa-masa sebelumnya. Lebih bayar karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa pembetulan (tidak harus ke masa yang berurutan) PNS harus membuat surat pernyataan 2 (dua) pemberi kerja.
13 02 PEMOTONG PPH PASAL 21/26 13 13
14 PEMOTONG PPH PASAL 21/26 02 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh: 1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan; 2. Instansi Pemerintah, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga lembaga negara, kesekretariatan nonstruktural, Republik perwakilan dan Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; termasuk 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari
15 tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. orang pribadi dan Badan, yang membayar lain sebagai honorarium atau pembayaran jasa yang sehubungan dengan imbalan dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat internasional, perkumpulan, nasional dan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan. Yang Tidak Wajib Memotong Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak, meliputi: a. Kantor perwakilan negara asing; b. Organisasi-organisasi internasional: 1. sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh dengan syarat:
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 15 15
16 Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan 2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c. Orang pribadi yang: 1. tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau 2. melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:
semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja. Hak dan Kewajiban Pemotong 1 2 3 4 Daftar Hitung Bayar Lapor mendaftar diri ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku menghitung & momotong PPh 21/26 • membuat bukti potong (meskipun tarif 0%) menyetorkan PPh Pasal 21/26 hasil pemotongan ke kas negera melaporkan hasil pemotongan, meskipun nihil atau terdapat tarif 0% membuat & menyimpan catatan/ kertas kerja pemotongan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17 Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan tarif sebesar 0% (nol persen). Pemotong Pajak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak, termasuk dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen). Dalam hal pada masa majak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di masa-masa sebelumnya, Pemotong Pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir. Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak, Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan, pemotong berhak untuk menyampaikan pembetulan SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan penyetoran, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan PPh Pasal 21/26 tersebut ke bulan- bulan berikutnya, tanpa harus berurutan. 17 17
18 Saat Pemotongan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukannya: pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan; pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. " Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21/26 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut Nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif 0%. Bukti potong PPh Pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.
19 Mind Map 19 19
21 03 PIHAK DIPOTONG PPH PASAL 21/26 21 21
22 PIHAK DIPOTONG PPH PASAL 21/26 03 Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi: 1. Pegawai Tetap; 2. Pensiunan; 3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur; 4. Pegawai Tidak Tetap; 5. Bukan Pegawai yang meliputi:
tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, iklan, sutradara, kru film, foto bintang model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan
23 secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor pemasaran perusahaan berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. 6. Peserta kegiatan, meliputi: peserta segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; perlombaan dalam peserta sidang, konferensi, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya; rapat, peserta atau anggota dalam suatu Penyelenggara kepanitiaan Kegiatan tertentu; atau sebagai peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 7. peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan 8. Mantan Pegawai. 23 23
24 Tidak Termasuk Pihak Yang Dipotong Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan adalah: a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPh, dengan syarat: 1. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan 2. negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan b. pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat: 1. bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau 2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final. Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%. Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitugan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
25 04 PENGHASILAN DIPOTONG PPH PASAL 21/26 25 25
26 PENGHASILAN DIPOTONG PPH PASAL 21/26 04 Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan terdiri atas: 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang dapat berupa: seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya; lainnya, teratur bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja; pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada sosial badan penyelenggara iuran jaminan
27 ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur; 4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/diperoleh secara bulanan; 5. imbalan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis 6. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis; 7. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan 8. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sebagaimana 27 27
28 diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. " Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak termasuk: 1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 2. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi: makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
29 3. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa jaminan Keuangan, badan penyelenggara sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja; 4. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 5. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; 6. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan; 7. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan 8. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. " Penghasilan yang diterima / diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan yang diterima/ diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri dipotong PPh Pasal 26. 29 29
31 05 DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 31 31
32 DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 05 Secara garis besar, Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut: Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan: untuk Masa Pajak Terakhir DPP-nya adalah Penghasilan Kena Pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh). untuk Selain Masa Pajak Terakhir DPP-nya adalah Penghasilan Bruto. Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur: DPP adalah sebesar Jumlah Penghasilan Bruto.
33 Bagi Pegawai Tidak Tetap: a. untuk penghasilan yang tidak diterima/ diperoleh secara bulanan 1) nominal sampai Rp2.500.000,00/hari. DPP-nya adalah sebesar: penghasilan bruto (jika sehari diterima/diperoleh penghasilan harian).
rata-rata penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh selain harian. Misalnya: mingguan, satuan, atau borongan). 2) nominal lebih dari Rp2.500.000,00/hari DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah penghasilan bruto. b. untuk penghasilan yang diterima/diperoleh bulanan DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto. Bagi Bukan Pegawai: DPP-nya adalah sebesar 50% x Penghasilan Bruto. jumlah Jumlah Penghasilan Bruto ini: a. untuk jasa katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak. b. untuk jasa selain katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk: pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 33 33
34 yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan). pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material) pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/ perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga). Bagi Peserta Kegiatan DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah. Bagi Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto. Bagi Mantan Pegawai DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto. PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.
35 Mind Map 35 35
37 06 TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 37 37
38 TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 06 Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu: 1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum (lihat tabel 6.1); 2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: Tarif Efektif Bulanan Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C (lihat tabel 6.2 s.d tabel 6.3). Tarif Efektif Harian Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian (lihat tabel 6.4) Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).
39 TARIF UMUM PASAL 17 AYAT (1) A UU PPH Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif sampai dengan Rp60 juta 5% di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta 15% di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 25% di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar 30% di atas Rp5 Miliar 35% Tabel 6.1 Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh 39 39
40 TER Bulanan Kategori A Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut: • Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) • Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1) • Kawin tanpa tanggungan (K/0) Tabel 6.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan sampai dengan Rp5.400.000 0% di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000 0,25% di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 0,5% di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 0,75% di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 1% di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 1,25% di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000 di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 1,5% di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000 di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 1,75% di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000 di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 2% di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000 di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 2,25% di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000 di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 2,5% di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000 di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 3% di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000 di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 3,5% di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000 di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 4% di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000 di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 5% di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000 di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 6% di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000 di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 7% di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000 di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 8% di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000 di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 9% di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000 di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 10% di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000 di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 11% di atas Rp1.400.000.000 di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 12% di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 13% Tarif 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34%
41 TER Bulanan Kategori B Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut: • Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2) • Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3) • Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1) • Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2) Tabel 6.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan sampai dengan Rp6.200.000 0% di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 0,25% di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 0,5% di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 0,75% di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 1% di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 1,5% di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 2% di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 2,5% di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 3% di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 4% di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 5% di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 6% di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 7% di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 8% di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 9% di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 10% di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 11% di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 12% di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 13% di atas Rp1.405.000.000 di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 14% di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 15% di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 16% Tarif 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 41 41
42 TER Bulanan Kategori C Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3). Tabel 6.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan sampai dengan Rp6.600.000 0% di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000 di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000 0,25% di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000 di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000 0,5% di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000 di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000 0,75% di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000 di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000 1% di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000 di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000 1,25% di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000 di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000 1,5% di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000 di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000 1,75% di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000 di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000 2% di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000 di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000 3% di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000 di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000 4% di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000 di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000 5% di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000 di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000 6% di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000 di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000 7% di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000 di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000 8% di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000 di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000 9% di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000 di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000 10% di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000 di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000 di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000 11% 12% di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000 di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000 13% di atas Rp1.419.000.000 di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000 14% di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000 15% Tarif 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34%
43 TARIF EFEKTIF HARIAN (DITERAPKAN UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP) Penghasilan Bruto Harian Tarif sampai dengan Rp450 ribu 0% di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta 0,5% Tabel 6.4 Tarif Efektif Harian Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata- rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 43 43
44 Pemotongan PPh Pasal 26 Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah 20% dan bersifat final. Dalam hal yang dipotong memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN), maka pemotongan PPh Pasal 26 tersebut memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud di atas tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. " Penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
45 07 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 45 45
46 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 07 (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan Tidak Kena Pajak Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan). Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut.
47 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (SESUAI PMK 101/PMK.010/2016) Keterangan Besar (Rp) Diri wajib pajak orang pribadi 54.000.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin 4.500.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54.000.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 4.500.000 Tabel 7.1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak 47 47
48 Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Laki-laki/Wanita Lajang Kode PTKP Besaran PTKP TK/0 54.000.000 TK/0, artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. TK/1 TK/2 58.500.000 63.000.000 TK/1, artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan. TK/3 67.500.000 TK/2, artinya belum menikah namun memiliki dua tanggungan. Tabel 7.2 Tabel PTKP Laki-laki/Wanita Lajang TK/3, artinya belum menikah namun memiliki tiga tanggungan. Laki-laki Kawin Kode PTKP Besaran PTKP K/0, artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. K/0 K/1 58.500.000 63.000.000 K/1, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan. K/2 67.500.000 K/3 72.000.000 Tabel 7.3 Tabel PTKP Laki-laki Kawin K/2, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan. K/3, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan. Penghasilan Suami-Istri Digabung Kode PTKP Besaran PTKP K/I/0 112.500.000 K/I/1 117.000.000 K/I/2 121.500.000 K/I/3 126.000.000 K/I/0, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan. • K/I/1, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan. • K/I/2, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan. • K/I/3, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan. Tabel 7.4 Tabel PTKP Penghasilan Suami-Istri Digabung
49 Lantas siapa saja yang dapat menjadi tanggungan? Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU PPh, pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut: Anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung. Anggota keluarga semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri. Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang dimaksud dengan "menjadi tanggungan sepenuhnya" adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Ilustrasi kasus: Tuan A adalah karyawan dari PT BCD, dengan pendapatan sebesar Rp6.000.000,00 per bulan. Status Tuan A pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Tuan A tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Tuan A adalah sebesar Rp63.000.000,00 (Tidak Kawin dengan dua tanggungan (TK/2)). Ketentuan Khusus PTKP Wanita Mengacu kepada pasal 8 UU PPh, terdapat beberapa pengaturan yang berkaitan dengan wanita kawin, yaitu sebagai berikut: Di dalam UU PPh, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomis. Artinya secara prinsip dalam satu keluarga cukup dibutuhkan 1 (satu) NPWP saja (atau cukup NIK Suami saja yang diaktivasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi). Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga (suami, istri, dan anak yang belum dewasa) digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. 49 49
50 Dalam hal istri memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Menyimpang dari ketentuan di atas, suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah (memiliki NPWP sendiri-sendiri atau NIKnya masing-masing diaktivasi sebagai NPWP) apabila: 1. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB); 2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); 3. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Oleh karena itu, langkah awal menentukan PTKP Wanita bisa diawali dengan melihat status dari wanita tersebut pada awal tahun, apakah wanita tersebut telah menikah atau tidak (lajang). Wanita Lajang Pada dasarnya, PTKP untuk Wanita Lajang sama seperti PTKP Laki-laki Lajang. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidup dirinya sendiri, sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi dirinya sendiri. Ilustrasi kasus: Nona B adalah karyawan dari PT EFG dengan pendapatan sebesar Rp7.500.000,00 per bulan. Status Nona B pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Dia tinggal bersama-sama dengan adiknya yang masih bersekolah dan dia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Nona B adalah sebesar Rp54.000.000,00 (Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0). Catatan: Adiknya tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai tanggungan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus.
51 Wanita Kawin Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip untuk wanita kawin, besaran PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri saja (TK/0). Namun dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 1. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Pada Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami) sebelumnya, besaran PTKP untuk wanita kawin adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0). Sesuai dengan penjabaran Dalam hal wanita kawin tersebut : memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja;
telah dipotong PPh Pasal 21; dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. " Secara default, besaran PTKP untuk Wanita Kawin adalah TK/0. 51 51
52 maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Dengan demikian, suami mencantumkan penghasilan istrinya tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh dirinya pada kolom penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final. Ilustrasi kasus: Nyonya C merupakan petugas tata usaha di Universitas HIJ. Sebagai pegawai tetap, dia mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh universitas tersebut. Sementara Tuan D, selaku suami dari Nyonya C, merupakan PNS di Kementerian Kesehatan. Maka sesuai dengan ketentuan, PTKP Nyonya C adalah PTKP untuk dirinya sendiri yaitu TK/0. Atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya C, akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tuan D dan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final/dan atau bersifat final. 2. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami) Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final, namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri (TK/0). Ilustrasi kasus: Nyonya E bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT FGH dan PT IJK. Nyonya E bekerja pada PT FGH pada hari Selasa- Rabu dan pada PT IJK hari Jumat-Sabtu. Tuan F, selaku Suami Nyonya E, merupakan PNS pada Kementerian Keuangan, keduanya belum dikaruniai anak. Status PTKP Tuan F adalah K/0 sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan tercatat adalah TK/0. PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F, dan atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya.
53 Data penghasilan Tuan F dan Nyonya E adalah sebagai berikut: Uraian Penghasilan Suami (Tn.F) (Rp) Penghasilan Ny. E dari PT FGH (Rp) Penghasilan Ny.E dari PT IJK (Rp) Penghasilan Neto 216.000.000 75.000.000 60.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak 58.500.000 54.000.000 54.000.000 Penghasilan Kena Pajak 157.500.000 21.000.000 6.000.000 PPh Pasal 21 Terutang 17.625.000 1.050.000 300.000 PPh Pasal 21 dipotong 17.625.000 1.050.000 300.000 Maka pelaporan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto Suami (Tn. F) : Rp 216.000.000 Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT EFG) : Rp 75.000.000 Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT IJK) : Rp 60.000.000 Jumlah Penghasilan Neto Rp 351.000.000 PTKP (K/I/0) : Rp 112.500.000 Penghasilan Kena Pajak
Rp 238.500.000 PPh terutang: 5% x Rp 60.000.000 Rp 3.000.000 15%xRp178.500.000 Rp26.775.000 + Rp 29.775.000 Kredit Pajak: PPh Pasal 21 Tuan F Rp17.625.000 PPh Pasal 21 Ny E PT FGH Rp 1.050.000 PPh Pasal 21 Ny E PT IJK Rp 300.000 + PPh Pasal 21 Kurang Bayar Rp 18.975.000 - Rp 10.800.000 +
53 53
54 3. PTKP Wanita Kawin Yang Melakukan Kegiatan Usaha (NPWP Gabung Suami) Seperti halnya wanita kawin yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, ketentuan penghitungan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami. dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan/kerugian suaminya.
tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Suaminya adalah K/I/... (sesuai jumlah tanggungan). 4. PTKP Wanita Kawin Yang Pisah Harta/Memilih Terpisah (NPWP Suami dan Istri berbeda/ NIK keduanya diaktivasi sebagai NPWP) Dalam keadaan tertentu, wanita kawin dapat dikenai pajak secara terpisah dan harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sendiri (tidak gabung dengan suami) yaitu dalam hal: dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) . dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). untuk kedua kondisi di atas, secara prinsip besaran PTKP bagi wanita kawinnya tetaplah sama yaitu TK/0. Namun dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya, masing-masing suami dan istri tersebut harus menghitung ulang PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya secara proporsional. Ilustrasi kasus: Tuan G dan Nyonya H sama-sama bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing telah memilki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan dan tidak memiliki tanggungan. Data penghasilan dan besarnya PPh terutang untuk keduanya disajikan dalam tabel yang ada pada halaman berikut.
55 Uraian Penghasilan Suami (Tuan G) (Rp) Penghasilan Istri (Nyonya H) (Rp) Penghasilan Neto 216.000.000 135.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak 58.500.000 54.000.000 Penghasilan Kena Pajak 157.500.000 81.000.000 PPh Pasal 21 Terutang 17.625.000 6.150.000 PPh Pasal 21 dipotong 17.625.000 6.150.000 Berdasarkan data di atas, maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut Penghasilan Neto Suami (Tn. G) : Rp 216.000.000 Penghasilan Neto Istri (Ny.H) : Rp 135.000.000 Penghasilan Neto Gabungan Rp 351.000.000 PTKP (K/I/0) : Rp 112.500.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 238.500.000 PPh terutang: 5% x Rp 60.000.000 Rp 3.000.000 15%xRp178.500.000 Rp26.775.000 + Rp 29.775.000 Proporsi PPh terutang: Tn.G Rp216.000.000 x Rp29.775.000 = Rp 18.323.077 Rp351.000.000 Ny.H Rp135.000.000 x Rp29.775.000 = Rp 11.451.923 Rp351.000.000 Berdasarkan penghitungan ulang atas PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang kurang dibayar sebagai berikut: Tn. G Rp18.323.077 - Rp17.625..000 = Rp 698.077 Ny. H Rp 11.451.923 - Rp 6.150.000 = Rp5.301.923 Selain itu, keduanya harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya masing- masing. +
55 55
57 08 PEMOTONGAN PEGAWAI TETAP 57 57
58 PEMOTONGAN PEGAWAI TETAP 08 Definisi Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu: 1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan 2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
59 Namun dalam UU Perpajakan, kategori pegawai tetap dilihat dari karakteristik: a. Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan? b. Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut? dan c. Apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak/ kesepakatan/ perjanjian tertulis/tidak tertulis/ menduduki jabatan tertentu? dengan demikian, pegawai outsourcing dapat tetap secara dikategorikan sebagai pegawai perpajakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas. Komponen +/- Penghasilan Bruto Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi:
seluruh gaji, segala tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya; jenis bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja; 59 59
60 pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Bagi Pegawai Tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu: Biaya Jabatan yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada: 1. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan; 2. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 3. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Secara sederhana penambah dan pengurang penghasilan bruto dapat digambarkan dalam tabel 8.1 halaman berikut. " Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja. Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan Pemotong Pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai Tetap dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.
61 Ditanggung Pemberi Kerja Ditanggung Karyawan BPJS Kesehatan Keterangan Penambah Penghasilan Bruto (+) V Pengurang Penghasilan Bruto (-) X Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) V Jaminan Kematian (JKM) V Iuran Pensiun (IP) X V Iuran Jaminan Pensiun (JP) X V Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT) X V Tabel 8.1 Tabel Kompenen Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto Perubahan Skema Penghitungan Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 *), terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai berikut. Pengaturan Lama Pengaturan Baru *) Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir) Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir) ((Penghasilan Bruto Sebulan - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun) disetahunkan - PTKP) x Tarif Pasal 17) dibagi 12 Penghasilan Bruto sebulan x TER Bulanan Masa Pajak Terakhir Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun - PTKP) x Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun - Zakat/ Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) x Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 masa pajak terakhir= PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir PPh Pasal 21 masa pajak terakhir= PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir 61 61
62 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut: Bulan Gaji (Rp) Tunjangan (Rp) Tunjangan Hari Raya (Rp) Bonus (Rp) Uang Lembur (Rp) Premi JKK dan JKM (Rp) Penghasilan Bruto (Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.00 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 240.000.000 60.000.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 30.080.000 35.080.000 30.080.000 30.080.000 35.080.000 30.080.000 50.080.000 30.080.000 30.080.000 30.080.000 30.080.000 90.080.000 450.960.000 Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/0), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif Efektif Bulanan Kategori A 13% 14% 13% 13% 14% 13% 18% 13% 13% 13% 13% PPh Pasal 21 (Rp) 3.910.400 4.911.200 3.910.400 3.910.400 4.911.200 3.910.400 9.014.400 3.910.400 3.910.400 3.910.400 3.910.400 50.120.000
63 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Januari Bulan Penghasilan Bruto (Rp) 30.080.000 TER Bulanan Kategori A 13% PPh Pasal 21 (Rp) 3.910.400 Februari 35.080.000 14% 4.911.200 Maret 30.080.000 13% 3.910.400 April 30.080.000 13% 3.910.400 Mei 35.080.000 14% 4.911.200 Juni 30.080.000 13% 3.910.400 Juli 50.080.000 18% 9.014.400 Agustus 30.080.000 13% 3.910.400 September 30.080.000 13% 3.910.400 Oktober 30.080.000 13% 3.910.400 November 30.080.000 13% 3.910.400 Desember 90.080.000 Jumlah 450.960.000 50.120.000 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Jabatan setahun : 5% xRp450.960.000,00 (max Rp6.000.000,00) Iuran Pensiun : 12 xRp100.000,00
Rp6.000.000,00 Rp1.200.000,00 Rp450.960.000,00 Zakat:
12 x Rp200.000,00 Rp2.400.000,00
Rp 9.600.000,00
63 63
64 Penghasilan Bruto Setahun Total Pengurang Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Rp54.000.000,00 • Tambahan untuk menikah Rp 4.500.000,00 Rp450.960.000,00 Rp 9.600.000,00 Rp441.360.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp 60.000.000,00 15% x Rp 190.000.000,00 25%x Rp 132.850.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 28.500.000,00 Rp 33.215.000,00 + Rp 58.500.000,00 Rp382.860.000,00 + Rp 64.715.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 Rp 50.120.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 Rp 14.595.000,00 Catatan : 1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT Z harus memotong PPh Pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Z dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Z untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan A.
65 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Bulan September Penghasilan Bruto (Rp) 15.500.000 TER Bulanan Kategori A 7% PPh Pasal 21 (Rp) 1.085.000 Oktober 15.500.000 7% 1.085.000 November 15.500.000 7% 1.085.000 Desember 15.500.000 Jumlah 62.000.000 3.255.000 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Jabatan setahun : Rp62.000.000,00
5% xRp62.000.000,00 (max 4xRp500.000,00) Iuran Pensiun : 4 xRp100.000,00 Rp2.000.000,00 Rp 400.000,00 + Rp 2.400.000,00 65 65
66 Penghasilan Bruto Setahun Total Pengurang Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp 5.600.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp59.600.000,00 Rp54.000.000,00 Rp 5.600.000,00 Rp 280.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 Rp 3.255.000,00 PPh Pasal 21 yang lebih dipotong (Rp 2.975.000,00) Catatan : 1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT Y kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Y dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Y untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal Tahun Pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan.
67 Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Bulan September Penghasilan Bruto (Rp) 15.500.000 TER Bulanan Kategori A 7% PPh Pasal 21 (Rp) 1.085.000 Oktober 15.500.000 7% 1.085.000 November 15.500.000 7% 1.085.000 Desember 15.500.000 Jumlah 62.000.000 3.255.000 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Jabatan setahun : Rp62.000.000,00 5% xRp62.000.000,00 (max 4xRp500.000,00) Rp2.000.000,00 Sumbangan Keagaamaan Wajib : 4 xRp775.000,00 Rp3.100.000,00 + Total Pengurang Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Neto Disetahunkan 12/4 x Rp56.900.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 56.900.000,00 Rp170.700.000,00
67 67
68 Penghasilan Neto Disetahunkan PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 15% x Rp56.700.000,00 = Rp 8.505.000,00 Rp170.700.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp116.700.000,00 + Rp 11.505.000,00 PPh Pasal 21 terutang dalam tahun 2014 4/12 x Rp11.505.000,00 Rp 3.835.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2024 Rp 3.225.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024 Rp 580.000,00 Catatan : 1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai setelah bulan Januari, yaitu bulan September. 2. Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT X pada Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun PPh Pajak 2024 Tuan C. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif saat Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau
69 memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Januari Bulan Penghasilan Bruto (Rp) 17.500.000 TER Bulanan Kategori A 8% PPh Pasal 21 (Rp) 1.400.000 Februari 17.500.000 8% 1.400.000 Maret 17.500.000 8% 1.400.000 April 17.500.000 8% 1.400.000 Mei 17.500.000 8% 1.400.000 Juni 17.500.000 8% 1.400.000 Juli 17.500.000 8% 1.400.000 Agustus 17.500.000 Jumlah 140.000.000 9.800.000 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Agustus) Penghasilan Bruto sampai dengan Agustus 2024 Rp140.000.000,00 Pengurang: • Biaya Jabatan:
5% xRp140.000.000,00 (max 8xRp500.000,00) Iuran Pensiun: 8 xRp100.000,00 Rp4.000.000,00 Rp 800.000,00 + Total Pengurang Penghasilan sampai dengan Agustus 2024 Rp 4.800.000,00 Rp135.200.000,00
69 69
70 Penghasilan Neto sampai dengan Agustus 2024 PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Rp 54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Agustus 2024 Rp 81.200.000,00 PPh Pasal 21 terutang sampai dengan Agustus 2024 5% x Rp60.000.000,00 15% xRp21.200.000,00 Rp135.200.000,00 Rp3.000.000,00 Rp3.180.000,00 + Rp 6.180.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai Juli 2024 Rp 9.800.000,00 PPh Pasal 21 yang lebih dipotong (Rp 3.620.000,00) Catatan : 1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT W kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September 2024. 2. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektifnya saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja pada Pemberi Kerja Lainnya pada Tahun berjalan Melanjutkan contoh penghitungan di atas. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus
71 ribu rupiah) per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dari PT AB sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Bulan September Penghasilan Bruto (Rp) 22.500.000 TER Bulanan Kategori A 9% PPh Pasal 21 (Rp) 2.025.000 Oktober 22.500.000 9% 2.025.000 November 22.500.000 9% 2.025.000 Desember 22.500.000 Jumlah 90.000.000 6.075.000 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Skenario 1: Dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Jabatan: Rp90.000.000,00
5% xRp90.000.000,00 (max 4xRp500.000,00) Iuran Pensiun : 4 xRp100.000,00 Rp2.000.000,00 Rp 400.000,00 + Total Pengurang Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 2.400.000,00 Rp 87.900.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp 33.600.000,00
71 71
72 Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp33.600.000,00 Rp 33.600.000,00 Rp 1.680.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong bulan September sampai dengan November 2024 Rp PPh Pasal 21 yang lebih dipotong (Rp 4.395.000,00) Catatan : 1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT AB kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D. Dengan demikian, total kredit PPh Pasal 21 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Skenario 2: Dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Jabatan: Rp90.000.000,00 5% xRp90.000.000,00 (max 4xRp500.000,00) Rp2.000.000,00
Iuran Pensiun : 4 xRp100.000,00 Rp 400.000,00 Total Pengurang Rp 2.400.000,00 Penghasilan Neto September s.d Desember 2024 (PT AB) Rp 87.600.000,00 Penghasilan Neto Januari s.d Agustus 2024 (PT W) Rp135.200.000,00 Penghasilan Neto Januari s.d Desember 2024 Rp222.800.000,00 PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp 60.000.000,00 15% xRp108.800.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp168.600.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp16.320.000,00 Rp 19.320.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari s.d Agustus 2024 di PT W Rp 6.180.000,00 PPh Pasal 21 terutang bulan September s.d Desember 2024 Rp 13.140.000,00 PPh Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d Rp 6.075.000,00 PPh Pasal 21 yang wajib dipotong di Desember 2024 Rp 7.065.000,00 November 2024 di PT AB Catatan : 1. PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya yaitu PT W, dalam hal Tuan D menunjukkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dari PT W kepada PT AB. 2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.140.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D. +
73 73
74 4. Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya Tuan E mulai bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan E (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Januari Bulan Penghasilan Bruto 17.500.000 TER Bulanan Kategori A 8% PPh Pasal 21 (Rp) 1.400.000 Februari 17.500.000 8% 1.400.000 Maret 17.500.000 8% 1.400.000 April 17.500.000 8% 1.400.000 Mei 17.500.000 8% 1.400.000 Juni 17.500.000 8% 1.400.000 Juli 17.500.000 8% 1.400.000 Agustus 17.500.000 Jumlah 140.000.000 9.800.000
75 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Agustus) Penghasilan Bruto sampai dengan Agustus 2024 Rp140.000.000,00 Pengurang: • Biaya Jabatan: 5% xRp140.000.000,00 (max 8xRp500.000,00) Penghasilan neto sampai dengan Agustus 2024 Penghasilan neto disetahunkan 12/8 x Rp136.000.000 PTKP Setahun • untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp 60.000.000,00 15% xRp 90.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp13.500.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp136.000.000,00 Rp204.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp150.000.000,00 + Rp 16.500.000,00 PPh Pasal 21 terutang s.d. Agustus 2024 8/12 x Rp16.500.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong bulan Juli 2024 PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Agustus 2024 Rp 11.000.000,00 Rp 9.800.000,00 Rp 1.200.000,00 Catatan : 1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum bulan Desember. 2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan E.
75 75
76 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar US$2.000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per US$1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar US$2.000 x Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C dengan tarif sebesar 11% (sebelas persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 11% x Rp30.000.000,00= Rp3.300.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh Pasal 21 terutang ditanggung Pemberi Kerja Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kebijakan perusahaan pada PT T adalah menanggung PPh Pasal 21 seluruh karyawannya. PPh Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa
77 Pajak bersangkutan dihitung secara full gross up. Penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp65.605.059,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah). Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif sebesar 21% (dua puluh satu persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 21% x Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh Tunjangan Pajak Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah). Tunjangan pajak yang diberikan kepada Pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi Pegawai yang bersangkutan, sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah: Gaji sebulan Tunjangan Pajak Rp 6.500.000,00 Rp 300.000,00 + Penghasilan bruto sebulan Rp 6.800.000,00 Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 77 77
78 besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,5% x Rp6.800.000,00 = Rp34.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima atau diperoleh Pegawai. Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT R sejak bulan Juni 2023. Selama Tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PT R untuk menempuh jenjang pendidikan Doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PT R tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan. Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut: Gaji sebulan Beasiswa Rp 35.000.000,00 Rp 20.000.000,00 + Penghasilan bruto sebulan Rp 55.000.000,00
79 Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 19% (sembilan belas persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 19% x Rp55.500.000,00 = Rp10.545.000,00. 79 79
81 09 PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 PENSIUNAN 81 81
82 PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26 PENSIUNAN 09 Definisi Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurang yang diperbolehkan Pengurangan bagi Pensiunan yang diperboleh- kan yaitu: biaya pensiun yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
83 zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. " Dalam hal Pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun. Perubahan Skema Penghitungan Seperti halnya pegawai tetap, terdapat perubahan skema penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Pengaturan Lama Pengaturan Baru *) Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir) Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir) ((Penghasilan Bruto Sebulan - Biaya Pensiun) disetahunkan - PTKP) x Tarif Pasal 17) dibagi 12 Penghasilan Bruto sebulan x TER Bulanan Masa Pajak Terakhir Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Pensiun - PTKP) x Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 masa pajak terakhir= PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Pensiun Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) x Tarif Pasal 17 Zakat/Sumbangan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir= PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir 83 83
84 Contoh Penghitungan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pensiun Yang Diterima atau Diperoleh Secara Berkala Tuan J mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Q sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan J (K/2), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen). Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir Januari Bulan Uang Pensiun (Rp) 6.300.000 TER Bulanan Kategori B 0,25% PPh Pasal 21 (Rp) 15.750 Februari 6.300.000 0,25% 15.750 Maret 6.300.000 0,25% 15.750 April 6.300.000 0,25% 15.750 Mei 6.300.000 0,25% 15.750 Juni 6.300.000 0,25% 15.750 Juli 6.300.000 0,25% 15.750 Agustus 6.300.000 0,25% 15.750 September 6.300.000 0,25% 15.750 Oktober 6.300.000 0,25% 15.750 November 6.300.000 0,25% 15.750 Desember 6.300.000 Jumlah 75.600.000 173.250
85 Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: • Biaya Pensiun setahun : Rp 75.600.000,00 5% xRp75.600.000,00 (max Rp2.400.000,00) Penghasilan Neto PTKP Setahun • untuk WP Sendiri • • Rp 54.000.000,00 tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 tambahan 2 (dua) orang anak Rp 9.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp5.700.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 73.200.000,00 + Rp67.500.000,00 Rp 5.700.000,00 Rp 285.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 Rp 173.250,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024 Rp 111.750,00 Catatan : 1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, Dana Pensiun harus memotong PPh Pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750,00 (seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
85 85
87 10 PEMOTONGAN PEGAWAI TIDAK TETAP 87 87
88 PEMOTONGAN PEGAWAI TIDAK TETAP 10 Definisi Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja,berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar Pengenaan/Pemotongan Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut: dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar: 1. penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau
89 2. rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; dalam hal penghasilan bruto dibayar secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto. Perubahan Skema Penghitungan Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 *), terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai TidakTetap dengan rincian sebagai berikut. Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Lama) Penghasilan Bruto Tarif ≤ Rp450ribu/hari Tidak dipotong > Rp450rb/hari s.d ≤Rp4,5juta/bulan 5%x (Penghasilan Bruto - Rp450rb) > Rp4,5juta/bulan s.d. ≤Rp10,2juta/ bulan 5%x (Penghasilan Bruto - PTKP Sehari) > Rp10,2juta/bulan Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto disetahunkan - PTKP) Dibayar bulanan Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto - PTKP) Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru) *) Penghasilan Bruto Tarif 0 s.d. Rp2,5juta/hari TER Harian x Penghasilan Bruto sehari > Rp2,5juta/hari Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto Dibayar bulanan TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan 89 89
90 Contoh Penghitungan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Harian ≤ Rp2,5 Juta/Hari Tuan K bekerja di PT P. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar 0,5% x Rp500.000,00 = Rp2.500,00. Catatan: 1. PT P memotong PPh Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan K. 2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT P merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan K. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto ≤ Rp2,5 Juta/Hari Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
91 Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai yaitu sebesar Rp4.500.000,00 dibagi 10 = Rp450.000,00. Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebesar 0% (nol persen). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L per hari sebesar 0% x Rp450.000,00 = Rp0,00. Catatan: 1. PT O tidak memotong PPh Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 (sepuluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan PPh Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari). 2. Atas bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT O tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto > Rp2,5 Juta/Hari Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juga rupiah). Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebagai berikut:
91 91
92 Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebesar 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00. Catatan: 1. PT N memotong PPh Pasal 21 Tuan M sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan M. 2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan M. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto > Rp2,5 Juta/Hari Tuan Z bekerja pada PT A. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 (lima) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebagai berikut: Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebesar Rp15.000.000,00 : 5 = Rp3.000.000,00. Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari rata- rata jumlah penghasilan bruto sehari. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z per hari sebesar 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00.
93 Catatan: 1. PT A memotong PPh Pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 (lima) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Z (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan PPh Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari). 2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT A sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Z. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Yang Diterima/Diperoleh Secara Bulanan Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut: Bulan Januari Jumlah Penghasilan (Rp) 4.000.000 Bulan Agustus Jumlah Penghasilan (Rp) 8.000.000 Februari 7.000.000 September 6.000.000 Maret 1.000.000 Oktober 9.000.000 April 7.000.000 November 2.000.000 Mei 8.000.000 Desember 8.000.000 Juni Juli 6.000.000 7.000.000 Total (Jan-Des) 73.000.000 Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh Tuan N dihitung dengan Tarif Efektif Bulanan Kategori A.
93 93
94 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N selama tahun 2024 sebagai berikut: Bulan Januari Jumlah Penghasilan (Rp) 4.000.000 TER Bulanan Kategori A 0% PPh Pasal 21 0 Februari 7.000.000 1,25% 87.500 Maret 1.000.000 0% 0 April 7.000.000 1,25% 87.500 Mei 8.000.000 1,5% 120.000 Juni 6.000.000 0,75% 45.000 Juli 7.000.000 1,25% 87.500 Agustus 8.000.000 1,5% 120.000 September 6.000.000 0,75% 45.000 Oktober 9.000.000 1,75% 157.500 November 2.000.000 0% 0 Desember 8.000.000 1,5% 120.000 Jumlah 73.000.000 870.000 Catatan: 1. PT M membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh Pasal 21 nihil. 2. Tuan N wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT M dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT M merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024
95 11 PEMOTONGAN BUKAN PEGAWAI 95 95
96 PEMOTONGAN BUKAN PEGAWAI 11 Definisi Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan atau permintaan dari pemberi perintah penghasilan. Perubahan Skema Penghitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Bukan Pegawai. Jika sebelumnya, Bukan Pegawai terbagi menjadi Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan, serta penghitungan bruto diakumulasi dari penghitungan bulan-bulan sebelumnya, namun di dalam ketentuan terbaru pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif.
97 Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Lama) Kondisi Tarif Tidak berkesinambungan Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) Berkesinambungan: • memiliki NPWP • hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.
Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif) Berkesinambungan: • • memperoleh penghasilan lainnya tidak memiliki NPWP; atau selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif) Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *) Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) ) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Contoh Penghitungan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 97 97
98 Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai. Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar = 50% x Rp400.000.000,00 = Rp200.000.000,00. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar (5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000,00) = Rp24.000.000,00. Catatan: 1. PT F memotong PPh Pasal 21 Tuan U sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan U. 2. Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT F dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT F merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan U. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagaimana tabel halaman berikut:
99 Bulan Januari Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp) 45.000.000 Bulan Agustus Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp) 35.000.000 Februari 49.000.000 September 45.000.000 Maret 47.000.000 Oktober 44.000.000 April 40.000.000 November 43.000.000 Mei 44.000.000 Desember 40.000.000 Juni Juli 52.000.000 40.000.000 Total (Jan-Des) 524.000.000 Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut: Bulan (1) Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp) (2) Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (3)=50%x(2) Tarif Pasal 17 UU PPh (4) PPh Pasal 21 Terutang (5)=(3)x(4) Januari 45.000.000 22.500.000 5% 1.125.000 Februari 49.000.000 24.500.000 5% 1.225.000 Maret 47.000.000 23.500.000 5% 1.175.000 April 40.000.000 20.000.000 5% 1.000.000 Mei 44.000.000 22.000.000 5% 1.100.000 Juni 52.000.000 26.000.000 5% 1.300.000 Juli 40.000.000 20.000.000 5% 1.000.000 Agustus 35.000.000 17.500.000 5% 875.000 September 45.000.000 22.500.000 5% 1.125.000 Oktober 44.000.000 22.000.000 5% 1.100.000 November 43.000.000 21.500.000 5% 1.075.000 Desember 40.000.000 20.000.000 5% 1.000.000 Jumlah 524.000.000 13.100.000
99 99
100 Catatan: 1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan. 2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan R. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa Pada bulan November 2024, Tuan T melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT G dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan T dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai. Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar 50% x Rp7.000.000,00 = Rp3.500.000,00. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar 5% x Rp3.500.000,00 = Rp175.000,00. Catatan: 1. PT G memotong PPh Pasal 21 Tuan T sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan T. 2. Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT G dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT G merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan T.
101 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima Bukan Pegawai sehubungan dengan pemberian jasa, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan Orang lain sebagai Pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT E dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E sebagai berikut: Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V. Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar 50% x (Rp10.000.000,00 - (Rp4.500.000,00 + Rp1.000.000,00))= Rp2.250.000,00. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar 5% x Rp2.250.000,00 = Rp112.500,00. Catatan: 1. PT E memotong PPh Pasal 21 Tuan V sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan V. 2. Tuan V wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT E dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT E sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan V.
101 101
103 12 PEMOTONGAN PPH PASAL 21 LAINNYA 103 103
104 PEMOTONGAN PPH PASAL 21 LAINNYA 12 Peserta Kegiatan Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja. Peserta kegiatan tersebut meliputi: peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, lokakarya, atau kunjungan kerja, seminar, pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
105 Formula Penghitungan Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto Contoh Penghitungan Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar (5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000) = Rp24.000.000,00. Catatan: 1. PT D memotong PPh Pasal 21 Tuan W sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan W. 2. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT D dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT D sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan W. 4. Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024. 105 105
106 Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya Formula Penghitungan Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya, adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21 Penarikan Uang Manfaat Pensiun = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto Contoh Penghitungan Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J. Tuan Q menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. PT J telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke Dana Pensiun DEF ditanggung oleh PT J sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan Q melalui PT J adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Q dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:
107 Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024: Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar 5% x Rp20.000.000,00= Rp1.000.000,00. Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024 Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar 5% x Rp15.000.000,00= Rp750.000,00. Catatan: 1. Dana Pensiun DEF memotong PPh Pasal 21 Tuan Q sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan April 2024 dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2024, serta membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Q. 2. Tuan Q wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Dana Pensiun DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Dana Pensiun DEF sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan Q. Mantan Pegawai Mantan Pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan Pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Formula Penghitungan Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21 Mantan Pegawai = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto (atas Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi) 107 107
108 Contoh Penghitungan Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PT L karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PT L sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar: 5% x Rp60.000.000,00 = Rp3.000.000,00. Catatan: 1. Pada bulan Oktober 2024, PT L memotong PPh Pasal 21Tuan O sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan O. 2. Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT L dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024. 3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT L sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan O.
109 13 PEMOTONGAN PPH PASAL 26 109 109
110 PEMOTONGAN PPH PASAL 26 13 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang- Undang PPh. Tarif Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia
111 dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran tersebut dilaksanakan sesuai pajak berganda perundang-undangan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. peraturan Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Formula Penghitungan Rumus penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah sebagai berikut: PPh Pasal 26 = 20% x Penghasilan Bruto atau sesuai P3B tarif dan detil Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dengan negara atau yuridiksi mitra, dapat dilihat pada laman Pengenaan 111 111
112 Contoh Penghitungan Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang Rupiah Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Besarnya pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar 20% x Rp40.000.000,00 = Rp8.000.000,00 dan bersifat final. Catatan: PT C memotong PPh Pasal 26 Tuan X sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk Tuan X. Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar US$2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk US$ 1 (satu dolar Amerika Serikat). Besarnya pemotongan PPh Pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar 20% x US$2.500 x Rp15.000,00 = Rp7.500.000,00 dan bersifat final. Catatan: PT B memotong PPh Pasal 26 Tuan Y sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk Tuan Y.
113 113 113
114 LAMPIRAN Untuk dapat mengakses lampiran, silakan scan QR Code yang ada atau klik langsung pada gambar QR Code tersebut untuk menuju fail yang diinginkan. Frequently Asked Questions (FAQ) Fail ini berisikan FAQ terkait dengan pengaturan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang diatur dalam PP 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. PP 58 Tahun 2023 Fail ini berisikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi PMK 168 Tahun 2023 Fail ini berisikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. PMK 101/PMK.010/2016 Fail ini terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
115 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 115 115