Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Penulis : Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi
Peran Sektor Publik dan Ziswaf dalam Perekonomian i
Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Copyright ©2020 pada Bank Indonesia Penulis : Dadang Muljawan (Bank Indonesia), Priyonggo Suseno (Universitas Islam Indonesia), Wiji Purwanta (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Jardine A. Husman (Bank Indonesia), Diana Yumanita (Bank Indonesia), Muh. Nurdin B. (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Budi Hartono (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Khairanis (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Syaerozi (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Wawan Kusumah (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia), Suci Permata Dewi (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia) Diterbitkan oleh: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10350 Penulis : Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Bank Indonesia © Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Katalog Dalam Terbitan Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X/ Penulis, Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi -- Cet.I. -- Jakarta: Bank Indonesia, 2020. viii, 112 hlm. ; 14 x 8 cm ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X I. Judul II. Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi ii
Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam melaksanakan ajaran Islam yang bersifat rahmat bagi semesta (rahmatan lil'alamin) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perekonomian. P Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Buku "Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas" diharapkan dapat digunakan oleh siswa SMA pada mata pelajaran ekonomi. Buku ini disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Buku ini memuat materi mengenai ekonomi dan keuangan syariah sebagai pelengkap materi pelajaran ekonomi. Seiring dengan penyempurnaan kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Indonesia berkeinginan untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang utuh tentang ekonomi dan keuangan syariah. Melalui buku ini diharapkan para guru dan peserta didik dapat memahami dengan baik mengenai ekonomi dan keuangan syariah, sehingga pada saatnya nanti apabila anak didik terjun ke masyarakat telah memiliki penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam berkontribusi terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. iii
Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis, narasumber dan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karuniaNya kepada kita semua dan negara Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis, narasumber dan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karuniaNya kepada kita semua dan negara Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. dan sejahtera. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Jakarta, November 2018 Jakarta, Maret 2020 Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bank Indonesia M. Anwar Bashori M. Anwar Bashori iii iv
Daftar Isi Halaman Judul ... Kata Pengantar ... Daftar Isi ... Daftar Gambar ... Daftar Tabel ... i iv vi viii viii Bab I. Konsep Dasar dan Karakteristik Ekonomi Islam ... A. Pengertian Ekonomi Islam ... B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam ... C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ... D. Karakteristik Ekonomi Islam ... E. Tujuan Ekonomi Islam ... 1 2 3 6 9 10 Bab II. Masalah Pokok dalam Ekonomi Islam ... A. Permasalahan Ekonomi Islam ... B. Masalah Pokok Ekonomi Islam ... C. Sistem Ekonomi ... 12 12 15 16 Bab III. Kegiatan Ekonomi Islam ... A. Kegiatan Konsumsi Menurut Islam ... B. Kegiatan Produksi Menurut Islam... C. Kegiatan Distribusi dalam Ekonomi Islam ... 27 27 30 32 Bab IV. Pasar dan Efisiensi ... A. Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam ... B. Pasar dan Efisiensi ... 35 35 41 Bab V. Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam ... A. Tujuan Kebijakan Ekonomi Islam ... B. Indikator Ekonomi Makro Islam ... B. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam ... C. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam... D. Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam ... 50 50 51 53 54 55 v
Bab VI. Konsep Dasar Keuangan Syariah ... A. Konsep Dasar Keuangan Syariah ... B. Peran Sosial Sistem Keuangan: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf ... C. Prinsip Keuangan Syariah ... D. Instrumen Keuangan Syariah ... E. Lembaga Keuangan Syariah ... 61 61 64 65 67 67 Bab VII. Peran Sektor Publik dan ZISWAF dalam Perekonomian ... A. Pendahuluan ... A. Peran Pemerintah dalam Perekonomian ... B. Keuangan Publik pada Masa Awal Islam ... C. Karakteristik Keuangan Publik Islam ... D. Peran ZISWAF ... 75 75 76 77 85 86 Glosarium ... Daftar Pustaka ... Biodata Penulis ... 90 96 99 vi
Daftar Gambar 1.1 Tokoh Muslim ... 2 1.2 Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah ... 6 3.1 Ilustrasi Tempat Makan dengan Logo Halal dan Tanpa Logo Halal ... 29 4.1 Kurva Permintaan Konsumsi Air Minum ... 36 4.2 Kurva Penawaran Ekonomi Islam ... 39 4.3 Grafik Keseimbangan Pasar ... 42 4.4 Surplus Produsen dan Surplus Konsumen ... 43 4.5 Bisnis Online Syariah ... 47 5.1 Ilustrasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Lingkungan ... 53 6.1 Fungsi Intermediari Lembaga Keuangan Syariah ... 68 6.2 Lembaga Keuangan Syariah ... 70 Daftar Tabel 4.1 Tabel Permintaan Air Minum ... 36 4.2 Contoh Tabel Harga Keseimbangan Pasar ... 41 vii
Bab I Konsep Dasar dan Karakteristik Ekonomi Islam ecara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Apakah ada keterkaitan antara seluruh tindakan dan perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan keyakinan agama? Bagaimana peran agama dalam mengambil, menuntun, dan mengarahkan sikap serta motivasi dalam berekonomi? S Kata syariah berasal dari bahasa Arab-as-syariah yang mempunyai konotasi masyra'ah al-ma' (sumber air minum). Dalam bahasa Arab, syara'a berarti nahaja (menempuh), aw'dhaha (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurut Syehk Yusuf Al-Qordhowi cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara (Ahmad Ifham Solihin, 2010). Berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi, serta pendapat Syehk Yusuf Al- Qordhowi tersebut dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks buku ini penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan hal yang sama dan tidak perlu dibedakan. 1
Agama Islam memandang bahwa harta dan kekayaan adalah anugerah dan sekaligus ujian dari Allah SWT. Peran utama manusia adalah berusaha secara maksimal untuk mengelola harta dan mengalokasikan sumber daya, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT agar tercapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat (falah). Dalam sejarah Islam mencatat bahwa banyak Islam yang menjadi ilmuwan dunia termasuk di bidang sosial. Ibnu Khaldun misalnya, dikenal sebagai sejarawan tersohor di dunia pada abad ke-14. Karya monumental Ibnu Khaldun juga dikenal adalah Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun sebagai Prolegomena. menjadi sumber dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, psikologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al- Hasan yang kemudian terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah/27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran- pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakan sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) yang mengemukakan tentang teori-teori ekonominya. Ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke berbagai negara. tokoh (sumber: pada 19 Februari 2020). Gambar 1.1 Tokoh Muslim A. Pengertian Ekonomi Islam Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat 2
yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis (Umer Chapra, 2000). B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam Nilai dasar Ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 (empat) nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu: 1. Kepemilikan Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah SWT (QS Yunus (10): 55). Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Al Baqarah (2): 195 yang artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.'' Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi 3
ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan. 2. Keadilan dalam Berusaha Apakah arti keadilan menurut Islam? Adil bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Alquran surat Al- Maidah (5): 8 Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Alquran surah Al-Jumuah (62):10) Allah SWT berfirman: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan sesuai dengan firmanNya: "Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.'' (QS Al Humazah (104): 1-3). Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan sesuai dengan Alquran surah Al Baqarah (2): 267 "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 4
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji." 3. Kerja Sama dalam Kebaikan Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang- binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS Al Maidah (5): 2). Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerja sama (cooperative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan. "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS Al Baqarah (2): 148). 4. Pertumbuhan yang Seimbang Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil 'alamin. Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam sebagaimana firman-Nya: "Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS Al Baqarah (2): 11). 5
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi, namun agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan didasari oleh fondasi akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 (enam) prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Adapun 6 (enam) prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut: PRINSIP DASAR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH sumber : Bank Indonesia, 2017 Gambar 1.2 Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah 6
1. Pengendalian Harta Individu Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor rill dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus. 2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat kepada 8 (delapan golongan yang berhak menerima (mustahik) yaitu : 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2) Miskin, mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4) Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 5) Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6) Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya (izzah). 7) Fiisabilillah, mereka yang berjuang dijalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8) Ibnus sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. 3. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagi Risiko Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat pertukaran; campur tangan dalam proses penawaran (supply); tidak ada batasan area perdagangan; kelengkapan kontrak transaksi; dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. 7
4. Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektor riil, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi nonriil seperti perdagangan uang, perbankan sistem ribawi, dan lain-lain. 5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, membeli Sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama sebagaimana firmanNya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS Al Hadid (57): 7). Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. 6. Transaksi Muamalat Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalat khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang. 8
D. Karakteristik Ekonomi Islam Terdapat 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. 1. Adil Menurut Alquran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. 2. Tumbuh Sepadan Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antargenerasi. 3. Bermoral Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. 4. Beradab Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. 9
E. Tujuan Ekonomi Islam Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam (maqashid al- syari'ah), yaitu mencapai kebahagian di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan toyyibah). Maqashid al-syari'ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal). Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Rangkuman 1. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat (maqasid syariah), yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan immaterial dunia dan akhirat (al falah). 2. Islam memiliki pandangan bahwa harta atau kekayaan bukanlah indikator kesuksesan seseorang. Kepemilikan harta bahkan merupakan bentuk ujian dari Tuhan untuk membuktikan apakah manusia mampu menjaga amanah atau tidak. Namun demikian, dengan harta manusia bisa meningkatkan kesuksesan dan kemuliaannya di hadapan Allah SWT, yaitu ketika menggunakan atau membelanjakan harta yang dimilikinya sesuai ketentuan Allah SWT. 3. Untuk mencapai falah, maka kehidupan manusia di dunia ini harus dilindungi. Syariah Islam diturunkan bertujuan untuk menjaga lima kemaslahatan pokok dan inilah yang menjadi tujuan syariah (maqasid syariah). Tujuan syariah yang masyhur ada 5 (lima) , yaitu perlindungan terhadap (1) agama (Al-dien), (2) jiwa (Al-nafs), (3) intelektualitas (Al-'aql), (4) keturunan (Al-nasl) dan (5) harta kekayaan (Al- maal). 4. Wujud konkrit yang diharapkan dari ekonomi Islam adalah lahirnya sistem perekonomian yang adil tumbuh sepadan, bermoral dan berperadaban Islam. Perekonomian Islam bukan mengejar pertumbuhan semata atau pemerataan semata, namun mengutamakan adanya proporsionalitas sehingga tercapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas kegiatan ekonomi yang bermoral dan berperadaban Islami. 10
Evaluasi Bab I 1. Jelaskan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. 2. Jelaskan apa yang dimaksud falah. 3. Jelaskan 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam. 4. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi orang- orang Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. 5. Mengapa ekonomi Islam belum dipraktikkan oleh seluruh umat Islam? Adakah syarat atau ketentuan mengenai kriteria karakter orang atau pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam? 6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pokok yang akan menjadi pembangun struktur atau kerangka ekonomi Islam. Penugasan Dalam konteks ekonomi, perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil, tumbuh sepadan dan berkesinambungan dengan tatanan sosial yang bermoral dan beradab. Coba perhatikan lingkungan sekitar Anda, dari keempat hal yang telah disebutkan, kegiatan ekonomi apa yang mencirikan masing-masing jati diri ekonomi Islam? Jelaskan. 11
Bab II Masalah Pokok dalam Ekonomi Islam ernahkah terpikirkan oleh kita mengapa harga air bersih sekarang lebih mahal daripada harga air bersih sebelumnya? Jawabannya dikarenakan saat ini air bersih telah mengalami kelangkaan di beberapa wilayah, sehingga membuat masyarakat yang awalnya bisa mendapatkan air bersih secara cuma-cuma menjadi harus membelinya. Demikian halnya dengan komoditas beras di Indonesia yang harganya semakin meningkat. Hal ini disebabkan berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik dan perumahan. P Beberapa pertanyaan penting terkait dengan hal ini adalah mengapa kelangkaan itu terjadi? Bagaimana ekonomi menyelesaikan masalah kelangkaan? Bagaimana pandangan Islam tentang masalah pokok ekonomi? Bagaimana sistem perekonomian yang mampu membawa masyarakat meraih kesejahteraan tanpa mengorbankan aspek moralitas dan perusakan lingkungan? A. Permasalahan Ekonomi Islam 1. Ketidakmerataan Distribusi Sumber Daya Distribusi sumber daya yang tidak merata antarindividu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Secara alamiah, Allah SWT menganugerahkan keberagaman pada ciptaan-Nya untuk menguji siapakah manusia yang dapat bersyukur dan bersabar. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam atau kaya akan tenaga kerja dan keahlian. Disisi lain, terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Islam mengajarkan mereka yang diberi kelebihan untuk bersyukur, yaitu dengan menggunakan sumber daya tersebut secara baik, termasuk membaginya kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan Alquran Surah An-Nisa Allah SWT berfirman: 12
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa (4): 32). Adanya perbedaan ketersediaan sumber daya alam di daerah-daerah menimbulkan masalah kelangkaan relatif, namun dalam jangka panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram: "Dari salah seorang sahabat radhiyallahu'anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallahu'alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api." (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Hadis tersebut melarang adanya pemilikan individu atau bahkan monopoli terhadap tiga sumber alam utama, yaitu air, rumput, dan api. Mata air dan sumur wajib dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Seseorang yang mempunyai sumber air wajib mengizinkan orang lain mengambil airnya, tidak dibenarkan memonopoli untuk diri dan keluarganya saja. Demikian juga seseorang yang memiliki api atau sumber energi seperti gas alam, minyak bumi, dan energi alam lain karena energi merupakan hajat hidup manusia juga. Begitu pula padang rumput yang hanya sedikit jumlahnya di tengah gurun, yang menjadi tempat penggembalaan ternak bagi seluruh penduduk. Islam juga mengajarkan manusia untuk bersabar. Sabar sering dipersempit maknanya yaitu lapang dada menerima musibah. Sebenarnya, sabar menurut Islam memiliki arti yang lebih dalam, yaitu pantang menyerah dalam tiga urusan, yaitu sabar dalam melaksanakan dan menegakkan kebenaran, sabar dalam menjauhi dan mengajak meninggalkan maksiat atau kemungkaran, dan sabar terhadap musibah yang menimpa. Sikap sabar dinilai sangat penting, sehingga Allah SWT memposisikan sikap sabar ini setara dengan ibadah salat, rukun Islam kedua, di mana sabar dapat digunakan sebagai penolong kita (QS. Al-Baqarah (2): 153, 177, QS. Taha (20): 132, QS. Az-Zumar (39): 10). 13
2. Manusia Memiliki Kemampuan Terbatas dan Berpotensi Serakah Ketidaktahuan terhadap informasi bisa membuat pilihan alternatif menjadi berkurang. Ketika dulu belum ada teknologi internet, kita hanya bisa mengandalkan informasi dari telepon atau berita televisi untuk mengetahui apakah jalan yang akan kita lalui macet atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan persiapan waktu yang cukup lama sebelum pergi ke sekolah. Namun demikian, kini telah berkembang teknologi deteksi kemacetan berbasis internet seperti waze dan google maps, sehingga kita mendapatkan informasi lebih cepat dan tepat mengenai posisi kemacetan. Secara umum, keterbatasan informasi yang dimiliki manusia dapat menjadikan berkurangnya pilihan alternatif kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki hawa nafsu atau kecenderungan untuk memenuhi keinginannya, yang baik ataupun yang buruk. Alquran banyak mengingatkan bahwa banyak di antara manusia yang terjebak mengikuti hawa nafsunya atau disebut dengan mempertuhankan hawa nafsu, di antaranya dalam Alquran Surah Al-'An'am yang berbunyi: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas," (QS. Al-'An'am (6): 119). Dominasi hawa nafsu dalam pengambilan keputusan dapat berakibat pada penggunaan sumber daya melebihi dari yang dibutuhkan (seperti pemborosan), penyalahgunaan sumber daya (seperti minuman memabukkan, perjudian), atau pembiaran terjadinya perusakan sumber daya (seperti pembalakan liar). Bentuk tidak bersyukur di antaranya adalah serakah atau tamak dan selalu merasa kurang dalam urusan duniawi. Keserakahan ini menimbulkan perilaku berlebihan dalam konsumsi maupun produksi, sehingga berdampak pada kelangkaan sumber daya yang lebih cepat. Salah satu bentuk perilaku tidak sabar adalah keinginan untuk mengambil jalan pintas 3. Manusia Menghadapi Trade-off dalam Memilih Tujuan Hidup Meski kita memahami dan menyadari bahwa perbuatan buruk akan menyebabkan sengsara di dunia dan akhirat, namun hal itu tidak selalu bisa diamati dan dirasakan dalam jangka pendek. Seringkali perbuatan buruk memberikan kenikmatan dalam jangka pendek, dan belum tentu dampak buruknya langsung dirasakan seperti berjudi, 14
mencuri, riba, merampas, juga menipu. Acapkali kita harus memilih antara kepentingan sesaat dan kepentingan jangka panjang, antara kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga dan sosial, antara kepentingan material dan kepentingan spiritual, antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Ada kalanya kebahagiaan akhirat dapat diraih bersama-sama dengan kebahagiaan duniawi, seperti bersedekah, membantu fakir miskin, berhaji dan umrah, makan minum yang halal, dan sebagainya. Namun demikian, ada kalanya kepentingan akhirat bertentangan dengan kepentingan duniawi, seperti bermabuk-mabukkan, berjudi, meminjamkan uang dengan sistem riba, dan sebagainya. Perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang dapat berdampak pada penggunaan sumber daya yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga menambah terjadinya kelangkaan. B. Masalah Pokok Ekonomi Islam Peran utama ilmu ekonomi adalah memutuskan dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada mengenai masalah pokok ekonomi, apa yang akan diproduksi (what), bagaimana dan kapan diproduksi (how), serta kepada siapa output didistribusikan (for whom). Kelangkaan sumber daya bersifat relatif dan bisa disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya secara alamiah, ketidakmampuan manusia serta potensi pertentangan antartujuan hidup manusia. Ekonomi Islam berperan mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Masalah-masalah pokok ekonomi Islam adalah: 1. Komoditas Apa yang Dibutuhkan untuk Mewujudkan Maslahat Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memilih dari alternatif yang ada tentang komoditas barang atau jasa apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga maslahat dapat terwujud. Pada dasarnya, sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah. 15
2. Bagaimana Cara Menghasilkan Komoditas Agar Maslahat Tercapai Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahat dapat terwujud. Kemaslahatan dalam produksi bisa terjadi sepanjang proses produksi yaitu pemilihan input, proses produksi, hingga output dihasilkan. Produksi yang mengandung maslahat yaitu produksi yang menggunakan input halal, diproses secara halal, dan menghasilkan output halal. 3. Bagaimana Komoditas Didistribusikan Agar Tercapai Kemashalatan Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang atau jasa serta dengan cara bagaimana sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat dan kepada siapa sumber daya didistribusikan. Nilai utama dalam distribusi komoditi yang sesuai Islam adalah keadilan dan menolong (takaful), di mana sumber daya serta barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar ataupun metode kebajikan atau takaful (misalnya tidak menimbun barang, tidak mengurangi timbangan), sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditas yang diproduksi. Distribusi dalam ekonomi Islam melalui mekanisme nonpasar di antaranya adalah penerapan sistem warisan, wasiat, hadiah, sedekah, pajak, dan wakaf. C. Sistem Ekonomi Meskipun secara umum permasalahan pokok ekonomi dinilai identik, namun cara penyelesaiannya dapat berbeda sesuai dengan paham atau pola pikir masyarakat. Kaum kapitalis misalnya, menyelesaikan masalah konsumsi, produksi, dan distribusi melalui metode "bersaing" karena didasarkan atas keyakinan bahwa setiap individu (baik rumah tangga ataupun produsen) adalah makhluk homo economicus, yang termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individual. Keputusan mengenai "komoditas apakah yang akan dihasilkan" diserahkan sepenuhnya kepada kehendak masyarakat. Keputusan mengenai "siapakah, bagaimanakah, serta kapan memproduksi" juga diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tidak ada pihak tertentu, seperti pemerintah, yang disarankan turut campur dalam urusan alokasi dan produksi barang atau jasa. Pada akhirnya pola kerja yang demikian akan melahirkan suatu sistem ekonomi pasar. Apakah kemudian Ekonomi Islam akan melahirkan suatu sistem ekonomi yang baru? Untuk itu, perlu dibahas terlebih dahulu tentang unsur-unsur pokok pembentuk suatu sistem ekonomi. 16
Unsur Pembentuk Sistem Ekonomi Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu hubungan jaringan organisasi (rumah tangga, produsen, dan pemerintah) dengan kerangka kerja dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Suatu sistem ekonomi meliputi bagaimana output diproduksi dan dibagikan di antara anggota masyarakat, bagaimana insentif dan pengambilan keputusan dibuat, seberapa besar peran pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa, peran pasar dan pengawasannya, sistem legal dalam aspek kepemilikan aset, dan kepemilikan faktor produksi. Menurut Gregory, Stuart (2003) elemen pokok dari suatu sistem ekonomi ada 4 (empat) yaitu: 1. Hak kepemilikan. 2. Mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi. 3. Metode pengambilan keputusan. 4. Sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Konsep mengenai hak milik, memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (what), bagaimana (how), mengapa (why), serta untuk siapa (for whom) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Masalah hak milik berkaitan dengan pengakuan secara legal terhadap kepemilikan sumber daya maupun output dan batasan-batasannya. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara. Mekanisme penyediaan informasi terkait dengan penyediaan informasi ketersediaan pasokan barang, ketersediaan input, harga-harga barang input, dan juga informasi lain yang diperlukan oleh pelaku ekonomi. Secara umum, mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan mekanisme pasar, perencanaan, atau juga tradisi setempat. Secara umum pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas pemerintah pusat dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana. Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme. Pada sisi kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi, sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam 17
pengambilan keputusan ekonomi atau yang disembut metode pengambilan keputusan desentralisasi. Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas. Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai kehendaknya tanpa perlu mempedulikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak- banyaknya. Sebaliknya, dalam paham sosialisme kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan atau kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu maupun insentif sosial seringkali diukur dari aspek material semata. Kesejahteraan individu seringkali dimaknai dengan tingginya pendapatan dan daya beli individu. Disamping itu kesejahteraan sosial sering kali dimaknai oleh tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal yang paling membedakan antarsistem ekonomi terletak pada peran relatif pasar dan pemerintah dalam menentukan barang atau jasa apa yang diproduksi, bagaimana mereka diproduksi, dan siapa yang mendapatkan hasil produksi. Pembeda utama kedua terletak pada peran aspek moralitas dan keadilan dalam sistem ekonomi. Terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan sistem ekonomi, salah satunya dengan membagi sistem ekonomi menjadi 3 (tiga), yaitu ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campuran. Dua negara yang mempunyai sistem ekonomi yang sama belum tentu memiliki karakteristik sama. Banyak hal yang memengaruhi karakteristik ekonomi di suatu negara, di antaranya adalah pilihan ideologi, latar belakang sejarah bangsa, dan kondisi keterbukaan negara. Sebelum munculnya sistem ekonomi, kita telah mengenal ekonomi tradisional dimana sistem ini didominasi oleh sektor pertanian tanpa spesialisasi tenaga kerja. Perekonomian banyak bergantung pada tradisi, adat istiadat, sumber daya alam, dan agama dalam memutuskan apa dan bagaimana barang atau jasa diproduksi dan didistribusikan, serta apa pekerjaan yang dipilih. Komoditas, hewan, dan tanah masih banyak digunakan untuk menyimpan kekayaan, dan sistem barter masih sangat umum terjadi. Sistem tradisional ini masih ada di beberapa pedalaman negara berkembang seperti India bagian selatan, Nepal, dan Kenya. 18
1. Sistem Ekonomi Pasar (Pure Market Economies) Sistem ekonomi pasar atau kapitalis modern diilhami oleh pemikiran Adam Smith, penulis dua buku ternama yang berjudul: The Wealth of Nations (lebih tepatnya berjudul: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) terbit tahun 1776, yang didahului oleh bukunya The Theory of Moral Sentiments yang terbit tahun 1759. Ide dasarnya adalah bahwa mekanisme pasar bisa berjalan dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri, dan tidak memerlukan pengaturan, intervensi, dan regulasi dari pemerintah, dan bahkan intervensi pemerintah dapat memperburuk perekonomian. Pemikiran Smith didasarkan atas pengamatan (yang pada dasarnya merupakan asumsi dasar) bahwa pelaku ekonomi adalah rasional, yaitu masing-masing menyadari dan memahami apa yang terbaik bagi dirinya dan mengetahui bagaimana cara mencapainya. Setiap orang memiliki hak kepemilikan pribadi atas sumber daya maupun barang atau jasa. Ia juga memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuatu yang dikuasainya sesuai cara yang ia inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pemikiran dasar dari sistem ekonomi pasar adalah keyakinan bahwa hasil terbaik dalam perekonomian yaitu volume barang atau jasa maksimal dengan harga terendah akan diraih jika semua pelaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli, dapat bertindak secara bebas dan independen melalui mekanisme harga (persaingan pasar). 2. Sistem Ekonomi Komando (Command/Planned Economies) Sistem ekonomi komando atau terencana adalah kebalikan dari ekonomi pasar. Dalam ekonomi komando, pemerintah pusat berperan membuat keputusan mengenai barang-barang yang diproduksi, yaitu keputusan yang akan dibuat oleh produsen dan konsumen individual dalam sistem pasar. Dalam sistem ekonomi komando tidak ada hak kepemilikan pribadi. Properti dan sumber daya secara kolektif dimiliki oleh kelompok atau oleh negara. Negara atau lembaga perencana menentukan output dari masing- masing sektor, baik sektor barang dan jasa. Mereka menentukan upah yang harus dibayar dan semua pendapatan yang harus dibayarkan kepada pemilik faktor produksi. Untuk mendapatkan tingkat konsumsi (permintaan) yang ideal, perencanaan benar- benar dilakukan dari aspek mikro hingga makro contohnya jenis dan ukuran sepatu atau baju yang akan diproduksi. Dalam ekonomi komando, pemerintah menentukan harga barang dan pendapatan konsumen. Dalam praktiknya, tidak ada perencanaan yang dapat memprediksi permintaan individu dengan tepat serta kekuatan gerakan permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga. Perencana juga tidak dapat mendikte produsen tentang cara terbaik (paling 19
efisien) dalam berproduksi. Sebaliknya, produsenlah yang memiliki dorongan mencari laba dan yang mengetahui teknologi dan biaya input relatif terbaik untuk menghasilkan output dengan kualitas terbaik dan biaya terendah. 3. Sistem Ekonomi Islam Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Pada kenyataannya, belum ada satu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Alquran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui: 1. Penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Alquran dan Sunnah. 2. Meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal. 3. Merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal. Sistem Ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Konsekuensinya, sumber daya alam harus dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua manusia dari semua generasi secara adil. Karena kepemilikan individu dinilai sakral dalam Islam, maka mekanisme pasar menjadi basis pertukaran harta, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang terbaik dan paling efisien. Masyarakat didorong untuk tergerak mewujudkan kesejahteraan sosial bersama, material dan immaterial. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan immaterial, disebut falah, akan melahirkan permintaan barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian, produsenpun tergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal dan memberikan manfaat secara material dan immaterial. 20
Dalam sistem ekonomi Islam, peran kelembagaan sangatlah penting dalam mewujudkan falah secara bersama. Bukan hanya pelaku pasar, konsumen dan produsen, namun Islam menyadari akan pentingnya otoritas pengawasan pasar karena potensi perilaku amoral para pelaku ekonomi dan kegagalan pasar dalam mewujudkan falah. Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama. Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal. a. Kepemilikan dalam Islam Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah SWT menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (wasilah al hayah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat. Islam mengakui konsep tiga kepemilikan sekaligus untuk suatu barang. Artinya, kepemilikan individu diakui secara sah dan dilindungi, namun dalam kondisi tertentu negara atau masyarakat memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan. Ada 3 (tiga) jenis hak milik yang diakui dan dilindungi dalam Islam, yaitu: 1. Hak milik individual (milkiyah fardhiah/private ownership). 2. Hak milik umum atau publik (milkiyah 'ammah/public ownership). 3. Hak milik negara (milkiyah daulah/state ownership). Individu diberikan kebebasan tinggi dan dilindungi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya, dengan syarat: 1. Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun, pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban. 21
Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum, sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Tetapi, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik berikut (An-Nabhani, 1996; Sulaiman, 1994, dan Sadr, 1992): • Fasilitas dan sarana umum. Sebenarnya, individu mungkin memiliki sarana ini namun berdampak pada potensi sengketa dalam masyarakat. Contohnya adalah sarana komunikasi, transportasi umum, makanan ternak, sumber energi seperti listrik dan api. Bahan tambang yang relatif terbatas jumlahnya, seperti perak, besi, emas, dan tambang dari perut bumi. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual. Misalnya, jalan raya, masjid, atau fasilitas umum yang jika dimiliki individu dapat mengganggu pemanfaatan oleh individu lain. • Harta benda wakaf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Hak milik negara pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah SWT di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Jika dibandingkan dengan ekonomi pasar dan sosial, konsep kepemilikan Islam dapat disingkat dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Kepemilikan: Ekonomi Pasar, Komando dan Ekonomi Islam Indikator Ekonomi Pasar Ekonomi Komando Ekonomi Islam Sifat kepemilikan Kepemilikan mutlak Kepemilikan mutlak oleh Allah SWT adalah pemilik mutlak, sumber daya dan output oleh manusia secara individual manusia, diwakili oleh negara atau otoritas manusia berhak memiliki dengan batasan aturan Allah SWT Hak pemanfaatan Manusia bebas Manusia bebas Pemanfaatan oleh manusia memanfaatkannya memanfaatkannya mengikuti ketentuan Allah SWT Prioritas Hak milik individu Hak milik umum dijunjung Tiga hak milik sekaligus: individu, kepemilikan dijunjung tinggi tinggi umum dan negara 22
Indikator Ekonomi Pasar Ekonomi Komando Ekonomi Islam Peran individu dan Individu bebas Negara berwenang Terdapat kewajiban individu, negara memanfaatkan mengatur pemanfaatan masyarakat, dan negara secara sumber daya sumber daya proporsional Distribusi Bertumpu pada Bertumpu pada peran Pasar, pemerintah dan kepemilikan sumber daya dan output mekanisme pasar negara masyarakat dengan mengikuti aturan dalam Alquran dan Sunah Tanggung jawab Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pemanfaatan kepada diri sendiri kepada publik secara kepada diri, publik dan Allah SWT secara ekonomis teknis ekonomis teknis di dunia dan akhirat Contoh yang Amerika Serikat, China, Korea Utara, Kuba. Negara yang keuangan Islamnya mendekati Kanada, negara di Sebelum tahun 1990an: berkembang: Arab Saudi, Malaysia, Eropa Barat Suriah, Bolivia, India, Uni Emirat, Arab, Kuwait, Qatar, Bangladesh, Srilanka, Turki, Indonesia, Bahrain, dan Aljazair, Laos, Vietnam Pakistan. Sumber: P3EI, 2014. Dimodifikasi b. Maslahat Sebagai Insentif Ekonomi Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada movitasi dan insentif setiap individu. Islam mengakui adanya insentif material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia berwujud kepuasan psikis ataupun kemanfaatan bagi jiwa, pemenuhan kebutuhan akal, kebutuhan keluarga dan keturunan maupun insentif material. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Hurairah diceritakan mencintai kucing dan merawatnya dengan baik. Ini adalah contoh pemenuhan kebutuhan psikologis, kasih dan sayang terhadap binatang. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai maslahat sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. c. Musyawarah Sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan 23
dilakukan oleh satu otoritas yaitu pemerintah pusat dan agen ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan ekonomi komando (command/planned economies). Sebaliknya, dalam kapitalisme, pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme. Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip saling ridha sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output. Dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Alquran dan Sunah perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran. Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip desentralisasi, dengan didasarkan pada nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai maslahat. d. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi dan Penyediaan Informasi Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, pasar bebas tidaklah cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut (individu, sosial, dan kesucian). Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taymiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah "pasar yang adil". Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada agen ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (citizenship) dalam upaya mencapai keadilan dan maslahat maksimum. 24
Rangkuman 1. Islam mengakui bahwa kelangkaan sumber daya itu memang terjadi. Namun demikian, tugas ekonomi bukan sebatas mengalokasikan sumber daya yang langka tersebut, namun juga mengupayakan penyelesaian atas penyebab dasarnya, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, perangai buruk manusia, dan adanya trade-off antartujuan hidup. Distribusi sumber daya adalah masalah awal yang harus diperhatikan dalam perekonomian, karena hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Dalam tahap selanjutnya, peran ekonomi Islam adalah menentukan pilihan produksi, proses produksi dan distribusi output untuk mewujudkan kesejahteraan umat atau al-falah. 2. Sistem ekonomi Islam mengarahkan pelaku pasar untuk memiliki moral Islam, mentransformasi dari masyarakat peduli material (kepuasan dan keuntungan) menuju masyarakat yang peduli maslahat. Kepemilikan pribadi dilindungi dan dimotivasi dengan tetap memperhatikan kepemilikan sosial dan negara. 3. Dalam sistem ekonomi Islam, peran kelembagaan sangatlah penting. Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama. Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal. Evaluasi Bab II 1. Bagaimana peran ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber. 2. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) pertanyaan pokok dalam ekonomi Islam. 3. Sebutkan 4 (empat) unsur pokok yang menjadi pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. 4. Bandingkan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi pasar. Apakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penugasan 1. Amati 4 (empat) jenis angkutan umum di tempat tinggal Anda, yaitu angkutan umum atau bis kota, taksi, ojek motor, dan becak. Perkirakan dan urutkan jenis angkutan mana yang jumlahnya paling banyak hingga paling sedikit. Manakah yang paling langka? Menurut ilmu ekonomi Islam, jenis angkutan manakah yang paling langka. Diskusikan jawaban tersebut dengan kawan-kawan yang berasal dari kota atau daerah yang berbeda. 25
2. Lakukan pengamatan di tempat tinggal kalian tentang fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan siapakah yang menyediakan fasilitas tersebut. Sebutkan apakah individu, umum dan negara tertentu atau gabungan dari ketiganya. Nama Kecamatan/Kelurahan: ... No Bentuk Fasilitas Umum Pihak yang Menyediakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contoh: jalan raya Jalan kampung Pos Siskamling Tempat ibadah (masjid/gereja/wihara/pura) Gedung olah raga Tempat Pemakaman Umum (TPU) Balai kampung/RT/RW Sekolah/tempat mengaji Pemadam kebakaran Tempat Pembuangan Sampah Pemerintah/Masyarakat/Pribadi ... lanjutkan 26
Bab III Kegiatan Ekonomi Islam ecara umum, pengertian konsumsi merupakan suatu kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan (utility) suatu benda, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kepuasan dari kebutuhannya, seperti membeli makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai dari barang yang dibeli, maka semakin tinggi kepuasan yang akan diraih. Apabila hal ini selalu diterapkan, maka akan condong kepada konsumsi yang selalu mementingkan diri sendiri dan menyingkirkan kepentingan orang lain, padahal sebagai manusia sudah sewajarnya kita hidup bersosial dan saling tolong menolong. Selain itu juga, batasan dalam konsumsi hanya akan ditentukan pada tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan, dan tidak mementingkan halal atau haram maupun kepentingan sosialnya. S A. Kegiatan Konsumsi Menurut Islam 1. Pengertian Konsumsi Menurut Islam Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen harus selalu didasarkan pada Syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain disebutkan dalam Alquran Surah Al-Maidah (5): 87-88: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya." Kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan, selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan. Hal 27
lain yang lebih dianjurkan dalam Islam adalah melakukan kegiatan konsumsi untuk tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan bukan sekadar mengejar kepuasan pribadi. Dalam berkonsumsi, terkadang seorang yang beriman terpanggil untuk mengonsumsi barang dengan maksud sebatas mendapatkan berkah meskipun kepuasan pribadi tidak diperoleh. Misalkan, beberapa muslim yang tinggal di negara dengan penduduk minoritas muslim seperti di Eropa dan di Amerika rela mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan makanan yang halal. 2. Tujuan Konsumsi Menurut Islam Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadaNya, sesuai firman Allah SWT dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat (51): 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaKu." Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia mengonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Dalam konsumsi menurut konsep Islam, seluruh perilaku konsumsi harus sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Islam. Misalnya, dalam aspek memerhatikan orang lain dalam melakukan konsumsi, hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: Dari Abu Dzarr radhiyallahu Ta'ala 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." (HR. Muslim, No.1492). Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa diharamkan seorang muslim untuk hidup bermewah dengan cara yang tidak benar. Misalnya, hidup bermewah-mewah namun tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Dalam Alquran Surah Al-Taubah (9): 34, Allah SWT berfirman: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." 28
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsumsi a. Jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi. b. Besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan. c. Besarnya pendapatan yang akan ditabung. 4. Maslahat dalam Konsumsi Kegiatan mengonsumsi barang atau jasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memperoleh maslahat dan memperoleh kepuasan. Maslahat dari suatu barang atau jasa berupa aspek berkah dan manfaat, sedangkan kepuasan hanya memiliki aspek manfaat saja. Contohnya: sebut saja Singgih dan Giri, pada suatu waktu mereka berdua membeli sate kambing untuk berbuka puasa di tempat yang berbeda-beda. Singgih membeli sate kambing di tempat yang telah dijamin kehalalannya, baik dalam hal penyembelihan maupun dalam memasak daging kambing, seluruhnya telah diproses sesuai aturan syariah. Hal berbeda dilakukan oleh Giri. Giri membeli sate kambing di tempat yang tidak terjamin kehalalannya. Hal ini dilakukan karena Giri orang yang tidak peduli terhadap masalah kehalalan. Dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan dalam segi manfaat, sesuatu yang dibeli oleh Singgih dan Giri memiliki manfaat yang sama dalam bentuk makanan sate kambing. Namun demikian, maslahat yang diterima oleh Singgih lebih besar daripada maslahat yang diterima oleh Giri, karena ada aspek kehalalan yang menjadi berkah pada makanan yang dibeli Singgih. sumber: penulis, 2020 Gambar 3.1 Ilustrasi Tempat Makan dengan Logo Halal dan Tanpa Logo Halal 29
B. Kegiatan Produksi Menurut Islam 1. Pengertian Produksi Menurut Islam Produksi menurut Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek penentuan tujuan, pemilihan input, proses produksi (termasuk moralitas/etika dalam produksi) dan output. 2. Tujuan Produksi Menurut Islam Tujuan produksi menurut Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat yang diterima langsung atau tidak langsung oleh konsumen. Manfaat langsung bagi produsen yaitu mendapatkan laba dan maslahat, sedangkan manfaat tidak langsung bagi produsen yaitu produsen hanya mendapatkan maslahat yakni mendapatkan manfaat dan berkah. Seperti produsen hanya memproduksi dengan kemungkinan tidak mendapatkan laba, tetapi telah memanfaatkan sumber daya yang telah dititipkan oleh Allah SWT contohnya, membuka lapangan pekerjaan, memproduksi barang yang halal, memproduksi barang yang halal walaupun dengan biaya produksi yang lebih mahal dan belum tentu diminati oleh konsumen, dan sebagainya. Secara lebih spesifik, ekonom muslim menjelaskan tujuan kegiatan produksi sesuai ekonomi Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan di antaranya dalam bentuk: a) Memenuhi kebutuhan manusia hingga tingkat moderat. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan 2 (dua) implikasi: 1) Produsen hanya menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan (need), meskipun belum tentu merupakan keinginan (want) konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami dan bukan sekadar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. 2) Kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang atau jasa secara berlebihan tidak hanya menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan cepat terkurasnya sumber daya secara cepat. b) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Kegiatan produksi secara umum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun peran produsen dalam ekonomi Islam adalah dengan terus 30
melakukan inovasi untuk menemukan jenis kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan tentang rumah sederhana tahan gempa baru disadari konsumen setelah gempa terjadi, kebutuhan akan air minum sehat disadari ketika banyak penyakit yang timbul karena kekurangan air minum yang sehat. c) Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Produsen berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan seperti menyediakan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sekaligus memperbaiki kerusakan alam dalam jangka pendek. Penemuan sumber energi biologis (biogas atau biodiesel), energi listrik tenaga matahari (solar energy), mobil listrik tenaga matahari, merupakan contoh produksi yang direkomendasikan oleh Islam. d) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan produksi ini menjadi ciri khas dari produksi Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri, tetapi dapat dirasakan secara sosial. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan beribadah kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam Alquran surah As-Saff (61): 10-11): "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.'' 3. Nilai-Nilai Islam dalam Produksi Secara singkat di Bab I telah disebutkan ada 4 (empat) nilai pokok dalam ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, keadilan dalam berusaha, kerja sama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Dalam melakukan produksi produsen dituntut untuk selalu mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Misalnya, tidak memproduksi barang yang haram dan barang yang mengandung zat membahayakan. 4. Maksimisasi Maslahat dalam Produksi Bagaimana konsep maslahat diaplikasikan dalam perilaku produsen? Maslahat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu manfaat dan berkah. Bagi produsen yang menaruh perhatian pada keuntungan atau laba, maka laba ini merupakan salah satu wujud manfaat material (maal). Meskipun demikian, laba dapat dipergunakan untuk mewujudkan 31
maslahat lainnya seperti maslahat fisik, intelektual, maupun sosial. Oleh karena itu, motivasi mencari laba dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan selama laba itu akan meningkatkan kemaslahatan. Komponen maslahat kedua dalam produksi adalah berkah, yaitu bertambahnya kebaikan yang ditimbulkan dari suatu proses produksi sebagai akibat dari komitmen terhadap kewajiban agama atau berbuat baik kepada pihak lain dengan memerlukan biaya tambahan. Contoh, untuk mendapatkan daging yang halal bagi sebuah warung makan, maka adakalanya diperlukan biaya tambahan dan ada kalanya tidak, bergantung pada adat dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Pada sebagian besar negara Barat menggunakan daging halal mungkin berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi, namun di Indonesia hal ini belum tentu menambah biaya produksi C. Kegiatan Distribusi dalam Ekonomi Islam 1. Pengertian Distribusi dalam Ekonomi Islam Distribusi yaitu, bagaimana sumber daya dan komoditi didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahat. Distribusi dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sistem ekonomi lainnya yaitu, sumber daya dan barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditi yang di produksi. Dalam pembahasannya Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus serta meletakkan masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya serta kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006). 2. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan untuk menumbuhkan keadilan sosial. Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting adalah kepatuhan syariah dan moralitas sebagai dampak dari tujuan maqasid syariah dalam distribusi. Maqasid syariah dalam distribusi dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: a) Mencegah kekayaan (sumber daya) dikuasai oleh individu atau sekelompok kecil orang. b) Membantu redistribusi kekayaan antaranggota masyarakat. c) Mengendalikan perilaku ekonomi yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip syariah. 32
Syariah Islam secara tegas melarang beberapa perilaku konsumen dan produsen yang tidak sehat seperti penimbunan barang, monopoli, spekulasi berlebihan, pasar gelap, kemubaziran, penjualan minuman keras dan sebagainya. Kegiatan distribusi diharapkan mampu miminimalkan terjadinya pasar yang tidak sehat dan pelanggaran syariah. Ekonomi Islam juga menganjurkan distribusi untuk keadilan sosial seperti sedekah. 3. Prinsip Pokok Distribusi dalam Ekonomi Islam Secara garis besar, Khalid Ahmad dan Arif Hassan (2000) menyatakan bahwa prinsip Islam dalam keadilan distributif kekayaan dan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Perekonomian menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kebutuhan dasar dalam Islam merujuk kepada 5 (lima) jenis kemaslahatan seperti kebutuhan jiwa, akal, keluarga, pendapatan atau pekerjaan dan agama. b) Prinsip keadilan bukan kesamaan dalam hal pendapatan personal. c) Penghapusan ketidaksetaraan pendapatan personal dan kekayaan yang ekstrim. 4. Maksimisasi Distribusi dalam Ekonomi Islam Maksimisasi distribusi dalam ekonomi Islam tercapai jika terdapat keadilan dan cara distribusi yang sesuai dengan syariat. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau hijrah ke Madinah ketika melakukan distribusi kekayaan negara maupun kekayaan individu. Pembagian kekayaan negara (fa'i dan ghanimah) dilakukan melalui metode pendistribusian secara langsung oleh Rasulullah SAW kepada penerima. Distribusi kekayaan personal diserahkan kepada mekanisme sosial yang ada. Pada umumnya Kaum Ansar (para penolong perjuangan atau sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan penduduk Madinah setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah) membagikan sebagian hartanya kepada Kaum Muhajirin (para pengikut Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah) secara cuma-cuma. Rangkuman 1. Konsumen akan selalu berusaha untuk mendapatkan maslahat dari barang atau jasa yang dikonsumsi. 2. Maslahat konsumsi dari barang atau jasa berupa aspek berkah dan manfaat, sedangkan kepuasan hanya memiliki aspek manfaat saja. 3. Komponen maslahat produksi adalah berkah yaitu bertambahnya kebaikan yang ditimbulkan dari suatu produksi. Komitmen produsen dalam memaksimalkan 33
kemaslahatan diwujudkan melalui ketaatan terhadap nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap mata rantai produksi. Nilai utama Islam dalam produksi adalah menghindari hal-hal yang diharamkan dalam transaksi dan melaksanakan nilai- nilai Islam yang dianjurkan. Evaluasi Bab III 1. Jelaskan apa yang disebut dengan kegiatan konsumsi dalam ekonomi Islam. 2. Apakah di dalam produksi menurut ekonomi Islam boleh mencampur antara perkara yang halal dan perkara yang haram? Jelaskan. 3. Apakah distribusi pendapatan yang merata sempurna adalah tujuan utama distribusi menurut Islam? Jelaskan dan berikan contohnya. Penugasan Lakukan percobaan berikut ini. Bayangkan jika Bapak atau Ibu guru memberi Rp100.000,00 sebagai hadiah untuk juara kelas dan juga tidak pernah terlambat masuk kelas selama setahun. Misalkan, seluruh uang tersebut dibelikan sejumlah coklat di suatu toko dan diperbolehkan memilih jenis dan jumlahnya, pilihan yang tersedia di toko coklat adalah sebagai berikut: Merek Harga/batang Keterangan A B C D Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Produk impor, tanpa label halal, terkenal Produk impor, berlabel halal MUI Produk lokal, tanpa label halal Produk lokal, berlabel halal MUI, terkenal 1. Bagaimana kemungkinan kombinasi pembelian coklat tersebut? Mana yang paling banyak? 2. Apabila terdapat perubahan harga pada masing-masing merk coklat sebagaimana tabel di bawah, bagaimana kemungkinan kombinasi pembelian coklat? Merek Harga/batang Keterangan A B C D Rp 11.000,00 Rp 12.000,00 Rp 10.000,00 Rp 11.000,00 Harga naik Rp 1.000,00 Harga naik Rp 2.000,00 Harga tetap Harga naik Rp 1.000,00 3. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman sebelah. Apakah jawabannya berbeda? Jika ya, diskusikan apakah penyebab terjadinya perbedaan tersebut. 34
Bab IV Pasar dan Efisiensi etiap menjelang hari raya Idul Fitri, harga-harga barang selalu meningkat, khususnya sandang dan pangan. Demikian pula menjelang hari raya Idul Adha, harga hewan kurban kambing dan sapi cenderung meningkat. Di sisi lain, pada saat musim kemarau harga-harga seperti beras dan bahan pangan lainnya cenderung meningkat. Apakah kesamaan peristiwa di atas? Hal itu semua menunjukkan cara kerja penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Mereka menentukan harga keseimbangan pada tingkat harga dan jumlah. Jika kalian ingin tahu bagaimana pengaruh suatu kejadian atau kebijakan terhadap perekonomian, maka kalian harus memikirkan dulu bagaimana hal itu akan memengaruhi penawaran dan permintaan. Bab ini memperkenalkan teori penawaran dan permintaan. Teori ini menjelaskan bagaimana pembeli dan penjual berperilaku dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Bab ini juga akan menguraikan tentang mekanisme pasar menurut prinsip syariah Islam. S A. Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam 1. Permintaan a) Pengertian Permintaan Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi "jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap (ceteris paribus), maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta naik". Pengertian ceteris paribus adalah dengan menganggap hal-hal lain selain harga dianggap tetap, baik dalam arti tingkat berkah, tingkat manfaat, tingkat pendapatan, preferensi dan sebagainya. Jika satu dari hal-hal lain yang dimaksudkan berubah, maka hukum permintaan di atas tidak berlaku lagi. 35
Untuk menggambarkan kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan yang berbanding terbalik, dapat dicermati pada tabel permintaan air minum di bawah ini: Tabel 4.1 Tabel Permintaan Air Minum No Harga (P) Jumlah yang diminta (Q) 1 Rp5.000,00 1 liter 2 Rp4.000,00 2 liter 3 Rp3.000,00 3 liter 4 Rp2.000,00 4 liter 5 Rp1.000,00 5 liter Apabila digambarkan dalam kurva permintaan adalah sebagai berikut: p R 6000 ) P ( 5000 4000 3000 2000 1000 D 0 0 1 2 3 4 5 6 (Q) Liter Gambar 4.1 Kurva Permintaan Konsumsi Air Minum 36
b) Faktor-Faktor Selain Harga yang Memengaruhi Permintaan dalam Ekonomi Islam 1) Pendapatan Konsumen Kenaikan pendapatan konsumen akan meningkatkan daya beli konsumen, hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya, kecuali untuk pembelian barang-barang inferior. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan (israf). 2) Harga Barang Lain yang Terkait Terdapat 2 (dua) jenis barang lain yang terkait yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti (substitusi) naik, demikian pula sebaliknya jika permintaan suatu barang turun maka harga barang pengganti (substitusi) turun. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang komplementer turun, demikian pula sebaliknya permintaan suatu barang akan menurun jika harga barang komplementer naik. Misalnya, permintaan kopi akan menurun jika harga gula naik. 3) Selera Konsumen Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai makanan yang diolah dari labu, beliau juga menyukai baju jenis gamis, dan beliau menyukai warna putih pada bajunya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengapa beliau menyukai hal tertentu, seperti labu adalah sangat baik untuk kesehatan badan dan baju gamis lebih menutup aurat dan sederhana pemakaiannya. Selain tidak boleh melanggar syariah, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas Islam, seperti tidak berlebihan (israf) atau melakukan penyia-nyiaan (tabdzir), memakai baju yang aneh atau di luar kewajaran (syhurah). Meningkatnya selera akan meningkatkan permintaan sekalipun harga barang tetap. 37
4) Ekspektasi (Harapan) Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Demikian pula jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti ketidakpastian kondisi ekonomi atau gejolak sosial politik, hal ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya, ekspektasi positif seperti harapan penurunan harga, harapan kenaikan pendapatan, membaiknya keamanan dan stabilitas politik akan menimbulkan penundaan permintaan dan karenanya menurunkan permintaan barang. 5) Jumlah Penduduk Jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Misalnya, jika teman satu kelas bergabung sebagai konsumen bakso, kuantitas bakso yang diminta akan meningkat. 6) Maslahat Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang, karena maksimisasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat (falah). 2. Penawaran a) Pengertian Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan menyebabkan terjadinya hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang dengan hal lain selain harga dianggap tetap (ceteris paribus), maka akan semakin banyak barang yang akan ditawarkan agar kemaslahatan total maksimum tercapai. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pola hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dan tingkat harga barang atau jasa ini akan membentuk kurva penawaran. Kurva penawaran Islam berbunyi "jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain 38
selain harga dianggap tetap (ceteris paribus), maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat". Ceteris paribus di sini meliputi faktor kemanfaatan dan berkah dari barang yang tetap, teknologi tetap, dan faktor yang relevan lainnya. Turunnya kandungan maslahat pada barang akan mengubah pengaruh harga terhadap penawaran, sehingga kenaikan harga belum tentu diikuti dengan peningkatan penawaran, mungkin tetap atau bahkan menurun. S S = Penawaran (supply) P = Harga (price) Q = Kuantitas/Jumlah Barang (Quantity) O Gambar 4.2 Kurva Penawaran Ekonomi Islam b) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran 1) Harga Input Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Kenaikan harga input akan berpengaruh negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya, demikian sebaliknya. Misalnya, dalam memproduksi sepatu, perusahaan menggunakan berbagai input seperti kulit, karet, lem, benang, kain, dan tenaga kerja serta mesin. Ketika harga input naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi akan berkurang, sehingga laba produsen akan menurun. 39
Ekonomi Islam mendorong kita untuk menggunakan sumber daya lokal dengan tetap memelihara keseimbangan alam dalam pemanfaatannya. Selain itu, ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sebagaimana hadis sahih yang dikemukakan oleh HR. Ibnu Majah "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.'' 2) Teknologi Produksi Teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta, sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan produsen. Akhirnya, meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya. 3) Ekspektasi (Harapan) Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan, ia akan menyimpan sebagian hasil produksi saat ini ke dalam gudang dan mengurangi pasokan untuk pasaran saat ini. 4) Jumlah Penjual atau Produsen Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan bertambah, sebaliknya jika semakin sedikit jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya, sepatu futsal dengan merek Nike, Puma, Adidas, dan Specs berhenti dari bisnis sepatu futsal, penawaran sepatu futsal di pasar akan jauh berkurang. 5) Maslahat Seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen "mukmin" (produsen yang percaya kemaslahatan) akan memperbanyak jumlah produksinya, ceteris paribus. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, ceteris paribus, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantikan dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. 40
B. Pasar dan Efisiensi 1. Konsep Dasar Keseimbangan Pasar Permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah barang tertentu. 2. Mekanisme Pasar Mekanisme pasar terjadi dalam rangka untuk menuju tercapainya keseimbangan pasar, di mana telah terjadi kesepakatan atau keseimbangan antara pembeli dan penjual pada tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang dibeli dan dijual. Untuk memahami bagaimana keseimbangan pasar terjadi, biasanya kita asumsikan bentuk pasarnya adalah persaingan sempurna. Pasar merupakan tempat banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga seorang pembeli atau seorang penjual tidak dapat memengaruhi harga. Mereka secara individual hanya bisa menerima harga apa adanya. Bagaimana proses keseimbangan pasar terjadi dan bagaimana harga barang bisa naik turun dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 4.2 Contoh Tabel Harga Keseimbangan Pasar Harga (P) Jumlah yang diminta (Qd) Jumlah yang ditawarkan (Qs) Rp200,00 Rp300,00 Rp400,00 Rp500,00 Rp600,00 7.000 unit 6.000 unit 5.000 unit 4.000 unit 3.000 unit 3.000 unit 4.000 unit 5.000 unit 6.000 unit 7.000 unit Pada tabel 4.2 harga keseimbangan (E) adalah Rp400,00 kenapa? Karena pada saat harga Rp400,00 jumlah Qd (jumlah yang diminta) sama dengan Qs (jumlah yang ditawarkan) yaitu 5.000 unit. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut: 41
P (Harga) S 600 500 E 400 300 200 D O 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Q (Kuantitas) Gambar 4.3 Grafik Keseimbangan Pasar 3. Efisiensi Ekonomi Berdasarkan mekanisme dalam ilmu ekonomi, efisiensi diartikan sebagai suatu bentuk alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan yang diterima oleh semua anggota masyarakat, yaitu konsumen dan produsen. Kesejahteraan konsumen diukur dari besarnya surplus konsumen, sedangkan kesejahteraan produsen diukur dari besarnya surplus produsen. Jika alokasi sumber daya memaksimalkan surplus total yaitu konsumen dan produsen, dapat dinyatakan bahwa alokasi menunjukkan efisiensi. Ini pula yang disebut dengan efisiensi alokatif (allocative efficiency). Misalnya, Kamil memiliki uang sebesar Rp100.000,00 untuk membeli topi, kemudian pada saat dia membeli topi ternyata harganya Rp50.000,00, maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi surplus konsumen yang dialami oleh Kamil sebesar Rp50.000,00. Sementara itu surplus produsen terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga terendah yang bersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Misalnya dalam memproduksi topi, biaya marjinal produksi topi tersebut sebesar Rp100.000,00 sedangkan harga pasarnya adalah sebesar Rp150.000,00 perbuah sehingga surplus produsen yang diperoleh oleh Hasan sebesar Rp50.000,00. Dapat dilihat pada gambar 4.4 bahwa besar surplus produsen adalah segitiga ACPe, sedangkan besar surplus konsumen adalah segitiga CBPe, sehingga surplus total adalah seluas segitiga ABC dengan harga keseimbangan pada titik Pe. 42
P (Harga) Surplus Konsumen Surplus Produsen O Qe Q (kuantitas) Gambar 4.4 Surplus Produsen dan Surplus Konsumen 4. Pasar pada Masa Awal Islam Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Nabi Muhammad SAW giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekkah, yang selanjutnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Nabi Muhammad SAW terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah menekankan gagasan bahwa bekerja merupakan ibadah dan sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan dari umat Islam. Masyarakat didorong dengan sungguh-sungguh untuk berusaha dan bekerja dengan giat sehingga setiap orang dapat berubah dengan cepat menjadi aset masyarakat sesuai dengan kemampuannya, dan bukan beban. Wilayah Madinah diubah menjadi lahan kerja yang indah, produktif, pertanian subur, dan taman serta kebun buah yang indah. 43
Cerita mengenai pasar Islami diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Perhatian awal Nabi Muhammad SAW saat itu adalah konsolidasi antara kaum muslim pendatang (Muhajirin) dan kaum muslim Madinah (Ansar). Dengan cepat, kerja sama antara kaum Muhajirin dan Ansar berjalan dengan baik meskipun latar belakang mereka berbeda. Sebagian besar profesi kaum Muhajirin adalah pedagang, sedangkan profesi masyarakat Madinah adalah bertani dan berkebun. Pada awalnya mereka masih menggunakan pasar-pasar yang ada untuk berdagang, yaitu pasar-pasar yang dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Di pasar ini, orang-orang Yahudi menghina dan melakukan banyak praktik penyimpangan, sehingga kaum muslim makin enggan untuk melakukan bisnis di sana. Selanjutnya, dibangunlah pasar Madinah yang dilengkapi dengan sebuah institusi baru yang disebut al-Hisbah, yang pusat perhatiannya adalah pemeliharaan hukum, ketertiban, dan perdagangan yang adil di pasar. Nabi Muhammad SAW biasa pergi ke pasar sendiri untuk mencari tahu sesuatu yang terjadi di sana dan memperbaiki perilaku pedagang yang keliru, sehingga hal ini dijadikan pedoman para khalifah dan gubernur berikutnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter pasar Madinah ini, Ja'afar Mortadhza (1988, 23-25) telah menyimpulkan beberapa hal berikut: a) Tanah dan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun pasar disediakan oleh masyarakat b) Tidak ada penyewaan untuk penggunaan lahan dan fasilitas yang disediakan oleh pasar. c) Beberapa pasar memiliki bangunan dan beberapa lainnya tidak memiliki fasilitas sama sekali. Mereka tidak mengizinkan pemegang kios untuk menggunakan ruang umum pasar atau masuk ke ruang yang telah dialokasikan untuk lainnya. d) Dilarang mendirikan bangunan atau menempati tempat yang tidak diperbolehkan di pasar. Pimpinan memerintahkan pembakaran terhadap tenda pelanggar, penjual yang bersangkutan tidak diizinkan lagi berjualan. e) Di tempat-tempat yang tidak ada bangunan, prioritas diberikan berdasarkan prinsip 'siapa cepat dia dapat' dan izin tersebut hanya berlaku untuk hari itu. 5. Karakteristik Pasar Islam Dengan memperhatikan karakteristik pasar Madinah dalam ekonomi era Islam awal, maka karakteristik pasar Islam adalah sebagai berikut: 44
a) Jumlah Penjual dan Pembeli Banyak Sebelum Pasar Madinah dibentuk, pedagang Yahudi melakukan monopoli. Setelah pasar Madinah dibangun, tidak ada pedagang ataupun pembeli yang mampu mengendalikan harga pasar. Meskipun tidak ada data berapa jumlah mereka, namun luas pasar mampu menampung jumlah yang relatif banyak dan tidak ada kekuatan monopoli di pasar saat itu. b) Tidak Ada Hambatan dalam Perdagangan Hambatan peraturan dagang tidak ada. Impor atau ekspor ke dalam dan luar semenanjung Arab dan pengiriman komoditas ke pasar bisa dicapai dengan sangat mudah. Memasuki pasar dan memulai aktivitas perdagangan sangat mudah dan tanpa perlu izin dan lisensi sebelumnya. Sebelum peradaban Islam, pedagang harus mendapatkan izin dari kepala suku yang masuk pasar dan membayar pajak kepadanya. c) Patuh pada Kode Etik dalam Transaksi Transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan syariat Islam. Oleh karena itu, semua kewajiban legal dari transaksi diawasi dan ditegakkan. Dalam setiap transaksi, kuantitas, kualitas, harga jual, dan durasi pembayaran, terutama untuk kredit dan penjualan ke depan, harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas. d) Peraturan Patuh terhadap Syariah Selain syarat yang sudah disebutkan, banyak peraturan lainnya yang ditetapkan oleh penasihat syariah sehingga pedagang bisa melakukan transaksi mereka sesuai dengan peraturan itu. Peraturan-peraturan ini meliputi: hak pembatalan, pilihan (khiyar), berbagai jenis kontrak serta kesepakatan, dan sebagainya. Hak milik dan pemanfaatannya jelas dan bebas dari ambiguitas apapun, sehingga kaum muslim dapat menikmati bisnis dan perdagangan dengan jaminan keamanan dan memiliki perlindungan hukum yang lengkap. e) Larangan Menimbun dan Monopoli Salah satu kegiatan yang telah dikritik dan dilarang keras oleh Ekonomi Islam adalah penimbunan. Jika menimbun dengan maksud mencari laba lebih besar dan penjual menyadari adanya kekurangan pasokan, maka ia telah melakukan dosa dan tindakan haram. f) Peran Pemerintah dalam Menstabilkan Harga Ketika Muslim lainnya meminta Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan harga barang, Nabi menahan diri dan tidak menyatakan harga apapun untuk itu. Namun demikian, dijelaskan bahwa harga komoditas harus adil dan pemerintah di Mesir diperbolehkan untuk menetapkan harga jika pasar tidak stabil dan tidak adil. 45
g) Tidak ada Persaingan yang Saling Merugikan Baik produsen maupun konsumen tidak boleh saling menjatuhkan orang lain karena aktivitas produksi atau konsumsi mereka. Putusan ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dalam syariah Islam dan sesuai perintahnya. h) Tidak ada Aktivitas tanpa Nilai Tambah Aktivitas ekonomi apapun yang tidak menciptakan nilai ekonomi dianggap ilegal dan dilarang. Contohnya, pengambilan hak orang lain, penipuan, pencurian, dan perjudian. Penghasilan dianggap bernilai tambah murni jika, dan hanya jika, mereka menimbulkan kesejahteraan sosial yang nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan pemikiran Islam. Di pasar awal Islam, tidak ada yang terbiasa memperoleh penghasilan dengan melakukan aktivitas ilegal. i) Larangan Pemborosan Alquran dan hadis maupun para ulama menegaskan atas larangan pemborosan. Pada saat pemborosan terjadi, keuntungan personal mungkin tidak menjadi nol, namun hal ini kurang bermanfaat sosial. j) Larangan Transaksi Najasi Transaksi najasi adalah manipulasi pembelian, yaitu pelibatan pihak lain untuk berpura-pura membeli dengan tujuan untuk menaikkan harga dan menguntungkan penjual. Atau bisa juga ada yang berpura-pura menjadi pembeli yang menawar harga lebih rendah dengan tujuan membantu pembeli lain untuk mendapatkan harga murah. Pembelian semu ini dilarang. k) Larangan Riba Pembahasan riba telah dilakukan di depan dan transaksi ini juga dilarang dilakukan di pasar. Riba merupakan tambahan yang dipastikan. l) Larangan Mengutil (tatfif) Tatfif adalah mengurangi timbangan atau takaran ketika sedang menjual. Nabi Muhammad SAW telah merekomendasikan bahwa ketika menimbang komoditi, penjual harus memberikan lebih dari jumlah yang diminta oleh pembeli. m) Larangan Transaksi Haram Beberapa transaksi dilarang dilakukan di pasar, seperti jual beli barang terlarang, jual beli dengan undian atau lemparan batu, atau jual beli barang ilegal, jual beli dengan waktu dan harga yang tidak jelas (misalnya transaksi yang dilakukan melalui instrumen futures yaitu salah satu instrumen keuangan derivatif atau kontrak finansial yang berisi tentang pembelian atau penjualan komoditas dengan harga tertentu dan janji pengiriman diwaktu yang akan datang). 46
n) Pengangkatan Pengawas Pasar Salah satu ciri khas dari pasar awal Islam adalah pengangkatan seseorang sebagai pengawas pasar oleh Nabi Muhammad SAW Langkah ini diambil untuk mengendalikan kinerja pasar. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Saeid Ibn Al-Aas sebagai pengawas pasar Makkah dan Omar Ibn Al- Khattab untuk mengawasi pasar Madinah. Ibnu Abbas ditugaskan oleh Gubernur ke Basrah untuk pemeriksaan dan pengadilan, sedangkan Ali bin Asmaa ditunjuk sebagai inspektur pasar pertanian di kota itu (Sadr, 2016). o) Adanya Hak Pilih dalam Bertransaksi (Khiyar) Pembeli dan penjual memiliki pilihan untuk membatalkan transaksi mereka dengan syarat tertentu. 6. Pasar Online Syariah Bisnis online saat ini semakin berkembang dan diminati di Indonesia. Bahkan banyak situs yang menyebutkan dirinya sebagai bisnis online syariah. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur, dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sumber: Bank Indonesia pada: Gambar 4.5 Bisnis Online Syariah 47
Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline. Hal yang membedakan keduanya hanya pada lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus lembaga media berpromosi. Antara pembeli dan penjual tidak ada tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan. Rangkuman 1. Pasar ideal dalam ekonomi Islam pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu pasar Madinah yang dibangun setelah prosesi Hijrah. Pasar ini dibangun untuk menggantikan pasar Yahudi yang jauh dari nilai-nilai Islam. Pasar Madinah dibangun atas dasar prinsip Islam, khususnya menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, kesehatan dalam persaingan, dan keterlibatan seluruh anggota umat. 2. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi, dan tingkat maslahat. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang diminta konsumen disebut kurva permintaan. Sementara itu, penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya maslahat, keuntungan, dan harga. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang ditawarkan disebut kurva penawaran. 3. Kehadiran pasar Islam adalah untuk mengoreksi keberadaan pasar yang telah ada, yang secara umum hanya mengedepankan aspek efisiensi dengan mengabaikan aspek moralitas serta keadilan. Pasar persaingan murni secara teori maupun praktik telah membawa pada ketimpangan distribusi barang atau jasa dalam masyarakat, hal ini berpotensi pada meningkatnya ketidakadilan. 4. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-Hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Evaluasi Bab IV 1. Jelaskan maksud keseimbangan pasar? Faktor apakah yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan pasar? 48
2. Jelaskan dampak fenomena ini bagi keseimbangan pasar: a. kenaikan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya idul fitri. b. Ada bencana alam yang menyebabkan pasokan atau penawaran barang berkurang. c. Pemerintah menerapkan kebijakan penurunan pajak hingga harga barang turun. 3. Tunjukkan apakah hal-hal berikut ini merupakan gejala adanya kelebihan penawaran atau kekurangan penawaran terhadap produk atau jasa yang dicetak miring? a. Toko-toko baju ramai-ramai menawarkan diskon, tetapi tetap saja sepi pengunjung yang datang membeli. b. Jumlah pelamar untuk menjadi tenaga kerja selalu tinggi, sehingga terpaksa ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. c. Pembangunan rumah-rumah mewah di kota besar terus berkembang meskipun harganya selalu meningkat. d. Saat ini jumlah merek handphone semakin banyak, sehingga harga semakin murah. 4. Apakah yang dimaksud dengan efisiensi alokatif? Apakah dampak penurunan harga bagi efisiensi? 5. Apakah yang dimaksud dengan keadilan distributif? Apakah mekanisme pasar akan meningkatkan keadilan distributif? 6. Apakah maksud ayat Alquran yang menjelaskan bahwa di dalam harta kita terdapat hak-hak orang miskin? 7. Bagaimanakah prinsip pasar yang Islami itu? Apakah perbedaan utama dengan pasar konvensional? Penugasan Carilah masing-masing 5 (lima) situs jual beli online konvensional dan syariah untuk produk yang sama. Lakukan pengamatan apakah persamaan dan perbedaan di antara kedua jenis situs tersebut. 49
Bab V Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam konomi makro pada hakikatnya adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jika ekonomi makro berjalan dengan baik, pekerjaan mudah didapatkan, pendapatan pada umumnya akan meningkat, dan keuntungan perusahaan tinggi. Di sisi lain, jika ekonomi makro dalam keadaan buruk, lowongan kerja sangat sulit, pendapatan tidak meningkat secara rill, dan keuntungan bisnis rendah dan ketidakpastian tinggi. Mengingat besarnya pengaruh kondisi makroekonomi terhadap kehidupan kita, penting bagi kita untuk memahami cara kerja dan solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam terhadap masalah ekonomi makro. E Ekonomi makro Islam sangat memperhatikan terwujudnya kemaslahatan dalam konteks yang luas. Oleh karena itu, perlu dipahami tujuan, indikator, peran pemerintah dan kebijakan ekonomi makro Islam. A. Tujuan Kebijakan Ekonomi Islam Tujuan kebijakan ekonomi Islam diturunkan dari konsep maqasid syariah, yaitu tercapainya falah dalam konteks ekonomi makro. Dalam konteks ekonomi makro, tujuan kebijakan ekonomi dapat dipilah menjadi tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer kebijakan ekonomi makro Islam: 1. Pengembangan dan pemeliharaan kerangka kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi. Inti dari peran ini adalah mewujudkan dan melestarikan pasar yang adil, peran pemerintah (ulil amri) dan masyarakat yang efektif dalam perekonomian. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar minimum (hak asasi ekonomi) untuk setiap individu dan keluarga. Kebutuhan dasar bukan sekadar sembako (sembilan bahan pokok), namun kebutuhan yang merujuk kepada 5 (lima) aspek maslahat (agama, jiwa, intelektualitas, keturunan dan harta kekayaan). 3. Mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, teknologi asing dan penguasaan asing terhadap perekonomian nasional. 50
4. Memberikan pendidikan kepada warganya untuk bisa hidup dengan baik. Tanggung jawab pendidikan tersebut bukan hanya melalui pendidikan agama, namun juga berkaitan dengan pendidikan teknologi (keahlian), seni dan budaya, ilmu alam dan sosial. Dalam konteks pendidikan ekonomi diperlukan pendidikan bagi pelaku ekonomi (konsumen, produsen, masyarakat) agar berperilaku mengikuti prinsip ekonomi dan moralitas Islam. Tujuan primer ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tanpa institusi yang benar dalam pemenuhan kebutuhan dasar minimum, keadilan tidak akan bisa diwujudkan. Tujuan sekunder kebijakan ekonomi makro Islam: 1. Mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah. Fenomena kesenjangan ekonomi tidak hanya terjadi antarindividu atau faktor produksi, namun juga kesenjangan antardaerah. 2. Mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. 3. Pengembangan infrastruktur ekonomi seperti sarana komunikasi dan transportasi. 4. Pengentasan kemiskinan, dalam pandangan Islam tidak dibenarkan apabila seseorang hidup berkecukupan atau mewah di tengah masyarakat yang kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta atau menggelandang sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Ma'un (107): 1-7. Tujuan primer dan sekunder merupakan tujuan umum untuk setiap kebijakan ekonomi makro Islam, baik melibatkan kebijakan fiskal, moneter ataupun bauran (campuran) kebijakan. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi harus disinkronisasikan dengan kebijakan lainnya dalam mewujudkan tujuan ekonomi makro, karena pada hakikatnya sumber masalah ekonomi bisa berasal dari berbagai aspek. B. Indikator Ekonomi Makro Islam Gambaran ideal perekonomian Islam yaitu, perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil, tumbuh sepadan dan berkesinambungan dengan tatanan sosial yang berperadaban dan bermoral. Ada 4 (empat) kata kunci dari jati diri perekonomian Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral dan beradab. Istilah ini diadopsi dari Alquran surat Saba' (34) ayat 15 dengan istilahnya 'baldatun thayyibun warabbun ghafuur. 51
Beberapa karakteristik ekonomi makro Islam, yaitu: 1. Tidak ada suatu perekonomian Islam yang 100 persen pasti benar, kenyataannya yang ada adalah sebuah perekonomian Islam, yang telah disepakati para ekonom muslim, namun bentuk perekonomian Islam sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran dan kondisi perekonomian suatu negara. 2. Individualisme, setiap orang hakikatnya datang ke dunia ini dalam keadaan sendirian, dan akan kembali sendirian pula. Seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Individu yang bertanggung jawab secara sosial saling terkait satu sama lain, melalui ikatan keluarga, struktur hak-kewajiban atas dasar syariah dan bentuk transaksi yang diizinkan. 3. Ekonomi berbasis pasar dengan sistem transaksi tersendiri dan kerangka kelembagaan yang sesuai. Transaksi dan intermediasi keuangan berbasis prinsip syariah, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai agen ekonomi, dan sektor keuangan dan sektor riil saling terkait erat. 4. Pemerintah berperan sebagai khalifatullah dalam urusan dunia dan akhirat (wali al- amr). Pemerintah memiliki peran ganda yaitu: a. Menegakkan moralitas Islam yaitu hak, kewajiban serta akhlak yang telah diatur dalam syariah. b. Mewakili rakyat dalam urusan kolektif rakyatnya, yaitu mewujudkan mekanisme pasar yang efisien dan adil. Dengan pertimbangan di atas, maka indikator ekonomi makro Islam didasarkan pada maqasid syariah. Indikator Ekonomi Makro Berdasarkan Maqasid Syariah Meskipun faktanya negara berpenduduk mayoritas muslim masih menggunakan indikator-indikator umum yang disesuaikan dengan ajaran Islam, namun saat ini telah dikembangkan pemikiran untuk menggunakan indikator makro yang lebih komprehensif dan mencerminkan perekonomian Islam. Pengembangan indikator ekonomi makro berbasis maqasid syariah telah diinisiasi oleh Umer Chapra (2008) yang kemudian dikembangkan oleh berbagai pemikir ekonomi Islam lainnya. Ide dasarnya adalah bahwa kinerja ekonomi makro semestinya diukur berdasarkan keberhasilannya mewujudkan maqasid syariah, yang secara garis besar terdiri dari 5 (lima) variabel, yaitu agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan material. 52
C. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam Untuk mewujudkan berbagai tujuan kebijakan ekonomi makro Islam, peran pemerintah mutlak diperlukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatkan Efisiensi dalam Mekanisme Pasar a. Menyediakan infrastruktur pasar menuju efisiensi, seperti menghilangkan berbagai hambatan persaingan seperti pungli, koalisi, kartel dan semacamnya. b. Memfasilitasi implementasi nilai-nilai Islam dalam mekanisme pasar seperti pelembagaan zakat, pelarangan riba, judi, spekulasi berlebihan, dan bisnis haram. c. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku pasar agar berkomitmen terhadap moral Islam. Lembaga ini disebut dengan Al-muhtasib, yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Islam seperti kecurangan, penipuan, pemaksaan dan sebagainya. 2. Peduli Lingkungan dan Mengatasi Kerusakan Pasar a. Memberikan regulasi terkait kebijakan insentif dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan oleh para pelaku pasar. Misalnya, insentif akses permodalan atau perpajakan bagi produsen yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk peningkatan tata kelola sampah dan limbah di tingkat daerah, Kementerian Keuangan menyiapkan insentif biaya layanan pengelolaan sampah (BLPS) hal tersebut mendorong sejumlah anggota Polda NTB membersihkan sampah di pinggiran pantai saat aksi bersih pantai di Tanjung Karang, Mataram, NTB, Kamis (21/2/2019) sumber : sampah (diakses 4 Maret 2020) Gambar 5.1 Ilustrasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Lingkungan 53
b. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada umumnya mekanisme pasar murni memiliki kecenderungan memfasilitasi keinginan kelompok kaya karena potensi laba yang tinggi, namun kebutuhan rakyat miskin tidak terlayani. Di sinilah peran pemerintah memberikan insentif kepada pelaku pasar untuk turut melayani mereka. 3. Menyediakan Barang Publik yang Diperlukan a. Menyediakan infrastruktur untuk terwujudnya standar hidup layak minimum ber- basis maslahat. b. Menyediakan layanan publik dan akses setiap individu untuk beraktivitas ekonomi sesuai syariah. c. Mengelola kekayaan publik, seperti energi dan kebutuhan dasar. 4. Mendorong Proses Distribusi dan Redistribusi Kekayaan dan Pendapatan a. Menjamin terlaksananya redistribusi yang diwajibkan oleh syariah, seperti sistem zakat dan sistem warisan. b. Melaksanakan redistribusi kekayaan/pendapatan melalui pajak dan subsidi. c. Memberikan insentif kepada pelaku pasar untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan seperti wakaf, infaq dan sedekah. D. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara seperti kebijakan pajak dan subsidi. Kebijakan moneter seringkali dikaitkan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar atau penawaran uang untuk memengaruhi kondisi dan kinerja perekonomian. Secara umum para ekonom berpandangan bahwa tujuan utama kebijakan fiskal atau moneter dalam ekonomi Islam adalah hampir sama dengan kebijakan fiskal atau moneter konvensional. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Faridhi (1983) memiliki 4 (empat) tujuan pokok: 1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan. 2. Penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. 4. Memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. 54
Tujuan utama kebijakan moneter dalam Islam menurut Umer Chapra (2000) pada bukunya yang berjudul Sistem Moneter Islam adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. 2. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang sepadan. 3. Menjaga stabilitas mata uang negara. E. Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam Islam tidak membatasi bentuk-bentuk instrumen kebijakan fiskal ataupun moneter. Hal yang terpenting adalah dihindarkannya instrumen tersebut dari hal-hal terlarang seperti riba (bunga), spekulasi, dan perjudian. Prinsip dasar instrumen fiskal adalah sama dengan prinsip dasar konvensional, yaitu instrumen pemasukan dan pengeluaran negara. 1. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam Beberapa instrumen kebijakan fiskal menurut para ekonom muslim: a) Zakat maal Meskipun tarif zakat sudah ditentukan oleh syariah, namun alokasi zakat sangatlah luas manfaatnya bagi peningkatan keadilan dan kesejahteraan para mustahik. Pemerintah dapat melakukan peningkatan kebijakan pengelolaan zakat yang efektif sehingga tidak salah sasaran. Fungsi utama zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial (social safety net), maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. b) Penerimaan pajak seperti pajak perdagangan ('ushr), pajak penghasilan (jizya), pajak pertanian (khums), dan pajak tanah (kharaj). Meskipun namanya sama, yaitu pajak, namun salah satu prinsip yang membedakan dalam Islam pemungutan pajak bersifat temporer yaitu sesuai dengan kebutuhan negara. Kebutuhan negara dalam hal ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau untuk memperlancar perdagangan, seperti pajak perdagangan atau pajak impor ('ushr). Secara historis hal itu diterapkan dalam rangka menciptakan sistem perdagangan yang adil karena para eksportir juga dikenakan pajak. 55
c) Pemasukan pemerintah lainnya Contoh pemasukan perintah lainnya seperti penghasilan dari aset negara (fai dan ghanimah), sumbangan masyarakat (nawa'ib), harta yang tidak ada pewarisnya dan denda (kafarat). d) Penerimaan sumbangan dari masyarakat, berupa sedekah, infaq dan wakaf Penerimaan ini bersifat sukarela. Dalam sejarah Islam sumbangan sukarela ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan. e) Kerja sama pembiayaan pemerintah dan swasta Pemerintah dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan swasta dalam menyelenggarakan peran negara melalui pembiayaan dengan menerbitan sukuk atau obligasi syariah oleh negara. 2. Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori: a) Operasi pasar terbuka (open market operation) Kebijakan ini ditujukan untuk memengaruhi likuiditas perbankan dengan cara jual beli surat berharga yang berbasis bagi hasil (syariah). Untuk itu keberadaan surat berharga, khususnya obligasi memberikan imbalan (return) sesuai dengan prinsip syariah merupakan prasyarat yang mutlak untuk pelaksanaan operasi pasar terbuka. b) Cadangan wajib minimum (reserve requirement) Dana minimal yang ada di bank komersial yang disimpan di Bank Sentral sebagai cadangan wajib. Instrumen ini membantu memberikan jaminan atas deposito dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank komersial. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini melalui skim tanpa bunga. c) Pembiayaan selektif yang berorientasi kepada falah Realisasi pembiayaan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi pembiayaan mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan pembiayaan yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank. 56
d) Himbauan moral (moral suassion) Bank Sentral dapat melakukan pendekatan moral kepada bank-bank dan pelaku keuangan untuk turut perhatian terhadap kondisi makro ekonomi negaranya, bukan mengejar keuntungan pribadi. Misalkan, himbauan untuk memaksimalkan pembiayaan ketika ekonomi sedang lesu. e) Rasio pembiayaan tanpa bunga (financing ratio) Bank Sentral menerapkan aturan kepada bank komersial untuk menaikkan porsi pembiayaan tanpa bunga. Tujuan instrumen ini untuk mendorong sektor- sektor dengan profit rendah, namun bersifat strategis dan dibutuhkan masyarakat. Bank komersial memerlukan insentif dalam hal ini, misalnya dalam bentuk sharing penjaminan pembiayaan oleh pemerintah atau mengaitkan skema ini dengan pengukuran indikator kinerja perbankan. f) Rasio bagi hasil (profit sharing ratio) Rasio bagi hasil merupakan instrumen pengganti rate Bank Sentral. Rasio bagi-hasil adalah nisbah bagi hasil antara Bank Sentral sebagai pengelola dana (mudharib) dan bank komersial sebagai pemodal (dharib). Bank Sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika Bank Sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk bank akan ditingkatkan, sehingga bank komersial lebih tertarik untuk berinvestasi di Bank Sentral daripada memberikan pembiayaan kepada nasabah. Permasalahan dari instrumen ini adalah bahwa Bank Sentral memiliki konflik kepentingan ketika ia harus menawarkan bagi-hasil, karena hakikatnya Bank Sentral adalah lembaga independen yang tidak boleh terlibat dalam bisnis perbankan. Dalam perkembanganya instrumen ini diganti dengan akad nonbagi hasil, seperti akad wadiah atau akad ijarah. 3. Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam di Indonesia Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia masih terfokus pada sektor moneter dan keuangan. Oleh karena itu instrumen kebijakan ekonomi Islam yang telah ada juga lebih banyak pada kebijakan moneter. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas moneter konvensional dan Islam. Instrumen moneter Islam artinya instrumen yang menerapkan prinsip- prinsip syariah dan diterapkan untuk mengendalikan pasar dan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan dan pasar modal syariah. Beberapa instrumen kebijakan fiskal dan moneter Islam di Indonesia adalah : 57
a) Giro Wajib Minimum (GWM) GWM biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank komersial dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM diperlukan untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential Banking) dan berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah uang beredar. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 15/16/PBI/2013, besaran GWM untuk bank syariah nasional adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah). Sedangkan untuk bank devisa dikenakan aturan tambahan yaitu 1% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Rasio GWM rupiah ini meningkat seiring dengan meningkatnya risiko keuangan bank, yaitu turunnya kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan dan meningkatnya dana pihak ketiga. b) Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA) Instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam melakukan transaksi antarbank untuk mengelola likuiditas mereka. Misalnya, ketika sebuah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan akan mendapatkan insentif imbalan sesuai dengan sertifikat IMA. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik). c) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Sertifikat bukti partisipasi bisnis bank syariah dengan Bank Indonesia. Akad yang digunakan adalah ju'alah atau sayembara. SBIS ini dianalogikan dengan sayembara yang diadakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank syariah untuk melakukan sayembara lelang dalam melakukan kontrol moneter. Untuk itu, Bank Indonesia menawarkan imbalan senilai tetap atau variabel sesuai kesepakatan. SBIS dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SBIS mempunyai nilai nominal minimum Rp500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran atau pelunasan SBIS dilakukan melalui debet/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama ujrah yang disepakati diawal. 58
d) Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara (SBSN) SBSN merupakan obligasi negara yang di terbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN diterbitkan oleh perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN merupakan instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini di terbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN. Penerbitan SBSN didasarkan pada undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/1X/2002 tentang sukuk. Akad yang digunakan dalam SBSN bervariasi bergantung pada kebutuhan, seperti akad Ijarah (sewa menyewa atas suatu aset negara), akad mudharabah, akad istisna' (akad pembiayaan suatu proyek yang di mana barang diserahkan secara bertahap dan perlu pembangunan jangka menengah atau panjang). Prinsip memiliki kelebihan likuiditas, maka ia dapat menawarkan investasi melalui pasar pokoknya adalah bahwa akad yang digunakan boleh bervariasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya pada tahun 2016 DPR menyetujui permohonan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan penggunaan barang milik Negara (BMN) sebagai Aset Penjamin senilai Rp 33,45 Triliun. Aset Negara tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk menutup defisit anggaran. Rangkuman 1. Terdapat 4 (empat) tujuan primer dan 4 (empat) tujuan sekunder kebijakan ekonomi makro Islam di mana 8 (delapan) tujuan tersebut merupakan tujuan umum yaitu tercapainya falah baik melibatkan kebijakan fiskal, moneter ataupun bauran (campuran) kebijakan. 2. Untuk meraih seluruh tujuan kebijakan makro secara simultan sangatlah kecil kemungkinannya, karena adanya potensi konflik antartujuan. Misalnya, tujuan pertumbuhan ekonomi pada umumnya mengorbankan distribusi keadilan, disertai dengan penurunan kualitas hidup dan lingkungan. Untuk mengkompromikan berbagai tujuan tersebut diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, yang dikenal dengan kebijakan ekonomi. 3. Terdapat 4 (empat) peran pokok pemerintah dalam perekonomian Islam, yaitu (1) meningkatkan efisiensi dan keadilan mekanisme pasar, (2) peduli lingkungan dan atasi kerusakan lingkungan, (3) menyediakan barang publik yang diperlukan, dan (4) mendorong proses distribusi dan redistribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Berdasarkan keempat fungsi ini dilahirkan berbagai instrumen kebijakan. 59
4. Kebijakan ekonomi Islam dikategorikan menjadi kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan dalam ekonomi Islam lebih luas, yaitu tujuan ekonomi pada umumnya dan tujuan untuk penegakan kepatuhan syariah dalam ekonomi. Oleh karena itu, setiap instrumen kebijakan fiskal ataupun moneter harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan seperti tingkat bunga, spekulasi dan insentif perjudian. Evaluasi Bab V 1. Sebutkan dan jelaskan tujuan umum kebijakan dalam ekonomi makro. 2. Jelaskan indikator ekonomi makro menurut ekonomi Islam. 3. Jelaskan tujuan kebijakan ekonomi menurut ekonomi Islam, baik fiskal ataupun moneter. 4. Apakah perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter? 5. Jelaskan apakah instrumen profit-sharing ratio itu? Mengapa instrumen kebijakan ini sulit untuk dipraktikkan. 6. Jelaskan beberapa instrumen kebijakan moneter Islam yang sudah ada di Indonesia. Penugasan Carilah 10 (sepuluh) contoh peran pemerintah yang sesuai dengan ekonomi Islam di Indonesia. 60
Bab VI Konsep Dasar Keuangan Syariah euangan syariah merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi syariah yang memberikan sebuah tatanan sistem ekonomi baru bagi perekonomian. Dalam implementasinya keuangan syariah berwujud lembaga keuangan syariah yang K memiliki produk keuangan berbasis akad syariah. Prinsip lembaga keuangan syariah yaitu bebas maysir, gharar, riba, haram dan batil serta penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). ZISWAF merupakan keunggulan dari pelaksanaan sistem keuangan syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah telah memberikan semangat baru bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Keberadaan keuangan syariah merupakan rahmatan lil alamin untuk semua masyarakat. A. Konsep Dasar Keuangan Syariah Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Keempat elemen ini diatur oleh hukum syariah dan peraturan industri keuangan yang berlaku. Sistem keuangan syariah selalu berinteraksi dengan sistem keuangan secara umum. Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan (rules) syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan. 1. Aturan Dasar Keuangan Syariah Keuangan Syariah harus terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Maysir atau Perjudian Maysir secara bahasa bermakna judi (gambling) yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Kata maysir dan 61
turunannya berulang sebanyak 44 kali dalam Alquran. Kata maysir sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah (2): 219 dan Al-Maidah (5): 90-91. Alquran mengakui bahwa terdapat manfaat material dari maysir berupa memperoleh keuntungan besar secara mudah, namun dengan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi dapat semakin terdorong untuk mengalir ke sektor produktif karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor perjudian. b. Gharar atau Ketidakpastian Akad Secara bahasa gharar berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah suatu perbuatan yang dapat memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat dan lainnya. Gharar tidaklah sama dengan transaksi spekulatif atau melakukan suatu bisnis dengan tanpa diketahui hasilnya secara pasti. Gharar terkait dengan akad atau perjanjian yang membuat salah satu atau kedua pihak berada dalam kondisi ketidakpastian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakpastian ini bisa terjadi pada aspek barang yang menjadi objek transaksi, yaitu misalnya barang yang tidak jelas kualifikasinya, barang yang tidak dimiliki oleh penjualnya, barang yang tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Ketidakpastian juga dapat terjadi pada aspek harga, di mana harga tidak disepakati atau disepakati lebih dari satu harga sehingga membuat setiap pihak tidak pasti keadaanya. Tidak setiap bentuk gharar dilarang, bergantung dengan potensi bahaya yang ditimbulkan. Berbeda dengan judi yang dilarang dalam kondisi apapun, pelarangan gharar dapat berubah karena pengaruh teknologi dan peradaban. Adanya perbaikan teknologi dapat mengurangi ketidakpastian sehingga membuat transaksi yang semula berisiko menjadi tidak berisiko, seperti transaksi online yang berlaku saat ini. Secara ekonomi, pelarangan gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis. c. Riba Secara bahasa riba berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain, dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan pemberi pinjaman menerima pengembalian dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Alquran antara lain dalam QS. Ali Imran (3): 130, QS. An-Nisa (4): 160-161, dan QS. Al-Baqarah (2): 275- 62
280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat yang sangat sulit dihilangkan sampai sekarang. Secara ekonomi, manfaat pelarangan riba sejalan dengan pelarangan judi, yaitu untuk mendorong lancarnya arus investasi agar tidak terhambat oleh tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya investasi. Dengan dihapusnya bunga, maka semua potensi usaha memiliki akses yang sama terhadap modal yang ditawarkan oleh calon investor. d. Larangan terhadap Komoditi Haram Larangan terhadap yang haram dapat timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu secara jelas disebutkan dilarang oleh Allah SWT. Pendapat adanya pertimbangan para ulama atas interpretasi oleh Allah SWT tidak dijelaskan secara langsung dalam Alquran. Kata haram dengan segala turunannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Alquran, antara lain, QS. Al-Baqarah (2): 173, QS. An- Nahl (12): 115 dan QS. Al-Maidah (5): 3. Dalam aktivitas ekonomi Islam setiap orang diharapkan untuk menghindari hal-hal yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Keuangan syariah hanya memberikan layanan keuangan untuk memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan barang dan jasa yang halal, baik cara memperoleh, cara mengolah, maupun dari segi zatnya. e. Larangan terhadap Cara yang Batil Batil secara bahasa bermakna batal atau tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 dan QS. An-Nisa (4): 29. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, dan menipu. Secara ekonomi, pelarangan terhadap batil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard atau bentuk kecurangan dalam berekonomi yang terbukti telah merugikan banyak pihak. 2. Akad atau Perjanjian dalam Transaksi Keuangan Keuangan syariah dibangun atas asumsi bahwa manusia sadar dan akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam melakukan transaksi dimulai dengan akad atau perjanjian, akan muncul hak dan kewajiban, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. 63
Prinsip akad atau perjanjian dinilai sah atau tidak batil menurut syariah adalah: a. Memenuhi rukun dan syarat akad. b. Tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah. c. Tidak ada unsur pemaksaaan (ikrah) oleh salah satu pihak yang berakad. d. Tujuan akad bukan untuk maksiat Jenis akad ada 2 (dua), yaitu akad tabarru dan akad tijaro. a. Akad tabarru' merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan material (nirlaba), namun hanya bersifat kebajikan murni, seperti infak, wakaf, dan Qard Al-Hasan (pinjaman ihsan) yaitu pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan. b. Akad tijaro merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual beli yaitu akad murabahah dan salam; akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil yaitu mudharabah, dan musyarakah; akad yang mengacu kepada sewa yaitu ijarah, dan akad yang mengacu kepada titipan yaitu wadiah. Semua transaksi ekonomi menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya 'iwadh (mengimbangi) berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada 'iwadh, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba. B. Peran Sosial Sistem Keuangan: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Keuangan Syariah mempunyai 2 (dua) peran sekaligus, yaitu peran usaha dan peran sosial. Pada peran usaha, keuangan syariah berfungsi sebagai manager investasi, investor dan jasa pelayanan. Peran sosial, keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam perspektif kolektif ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli, sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor rill. 64
C. Prinsip Keuangan Syariah Prinsip-prinsip keuangan syariah telah banyak diuraikan oleh para ahli dari berbagai bahasa dengan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda sebagai berikut: 1. Penghapusan Bunga dari Sistem Keuangan Larangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial, persamaan, dan hak kepemilikan. Islam mendorong untuk mencari keuntungan, tapi Islam melarang memungut bunga, karena keuntungan itu datang di belakang, yang mencerminkan kesuksesan wirausaha. Pendapatan dari hasil bunga, ditentukan di depan, merupakan biaya yang masih harus dibayar tanpa peduli apakah usahanya untung atau rugi. 2. Berbagi Risiko (Risk Sharing) Penyedia modal keuangan dan pengusaha saling berbagi risiko bisnis dengan imbalan berbagi keuntungan. Konsep berbagi risiko ini disesuaikan dengan kemampuan masing- masing pihak dalam menanggung risiko. Implementasinya, dalam keuangan syariah terdapat produk yang berbagi laba/rugi antara pemilik modal dan pengelola modal (mudharabah), berbagi laba/rugi antara pihak yang berkongsi dalam penyetoran modal (musharakah). 3. Nilai Uang Ekonomi Islam mengakui tentang nilai waktu dan uang, tapi nilai itu baru ada jika uang telah berubah sebagai modal usaha. Sebagai konsekuensinya, dalam sistem keuangan syariah tidak dikenal adanya pasar uang yang memperjualbelikan uang dengan sewa harian atau mingguan. Namun demikian, ekonomi Islam mengakui adanya pasar investasi, yaitu pasar yang memperdagangkan faktor produksi modal keuangan. Untuk lebih memahami penjelasan di atas berikut diberikan ilustrasi tentang potensial uang: misalkan, Zaki memiliki uang tabungan sejumlah Rp30 juta dan direncanakan akan digunakan dua tahun mendatang untuk buka usaha kecil-kecilan selepas lulus sekolah. Kemudian Latif ingin meminjam uang kepada Zaki sejumlah Rp10 juta untuk keperluan membeli sepeda motor dan akan dikembalikan 6 bulan ke depan, maka hakikatnya tidak akan kehilangan apa-apa atau biaya kesempatan (opportunity cost) adalah nol, karena menabung dalam ekonomi Islam tidak berhak mendapatkan keuntungan yang diperjanjikan dari nilai tabungannya. Oleh karena itu, tidak boleh memungut biaya dari Latif (peminjam) karena hal itu adalah riba. Namun demikian, jika Latif datang dan 65
bercerita akan meminjam uang kepada Zaki sejumlah Rp10 juta dan dikembalikan 3 tahun kemudian, maka Zaki akan merasa kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha. Dengan demikian, Zaki dapat mengatakan bahwa "Saya tidak mempunyai uang, tapi yang saya miliki adalah modal kerja senilai Rp10 juta." Jika Latif akan menggunakan modal tersebut, Zaki berhak untuk meminta imbalan hasil dari usaha Latif tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini hanya dapat dilakukan jika Latif menggunakan dana untuk usaha produktif, bukan untuk keperluan konsumtif. Jika ternyata Latif menawarkan bagi hasil yang kurang menarik atau lebih rendah dari yang diharapkan, maka Zaki dapat melakukan negosiasi untuk bekerja sama atau membatalkannya. Itulah prinsip nilai uang dalam keuangan syariah. 4. Keterkaitan antara Transaksi Keuangan dan Sektor Produktif Pada hakikatnya modal merupakan faktor produksi, penggunaan modal melalui sistem keuangan selalu dimaksudkan untuk menggerakkan sektor riil. Uang tidak akan memberikan nilai tambah dengan sendirinya, namun uang baru akan memberikan nilai tambah ketika ditransformasikan menjadi modal kerja atau alat tukar (jual beli barang). Sistem keuangan syariah tidak menawarkan keuntungan atas kekayaan keuangan yang tidak terkait dengan sektor produktif. Simpanan akan memberikan imbalan ketika dipergunakan untuk sektor produktif. Demikian pula halnya dengan dana pinjaman yang diberikan tidak berhak atas keuntungan kecuali dimanfaatkan untuk peningkatan produksi. 5. Larangan Perilaku Spekulatif Berlebihan Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang menanggung ketidakpastian tinggi, perjudian, dan risiko yang ekstrem, misalnya menimbun barang kebutuhan hidup sehari-hari sehingga terjadi kelangkaan barang dengan harapan harga barang akan meningkat dan memperoleh keuntungan yang maksimal dari selisih harga pembelian dan penjualan barang. 6. Kesakralan Suatu Kontrak Islam menjunjung tinggi kewajiban memenuhi kontrak dan keterbukaan informasi sebagai kewajiban suci agar tidak terjadi moral hazard. Moral hazard merupakan ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Misalnya, seorang manajer memiliki insentif untuk mengejar kepentinganya sendiri atas biaya pemegang saham (Asbaugh, 2004). Pada kondisi tersebut manager cenderung mengejar laba jangka pendek untuk mendapatkan bonus atau insentif dengan mengabaikan kinerja jangka panjang, sehingga terjadinya moral hazard. Moral 66
hazard yang dilakukan manajer ini akan merugikan pemegang saham karena laba yang dilaporkan belum tentu dalam bentuk aliran kas tetapi kompensasi atau bonus yang dibayarkan merupakan aliran kas keluar. 7. Kegiatan Investasi yang Syariah Investasi dilakukan sesuai prinsip syariah, misalnya bertani dengan sistem bagi hasil antara petani dan pemilik lahan, melakukan investasi pada surat berharga syariah. Dalam melakukan investasi tidak diperbolehkan berinvestasi pada kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti, produksi minuman keras, perjudian, dan perdagangan ilegal seperti perdagangan manusia (human trafficking). D. Instrumen Keuangan Syariah Instrumen keuangan adalah kontrak keuangan antarpihak, yang dapat diperdagangkan, dimodifikasi dan diselesaikan secara langsung. Instrumen keuangan bisa berupa uang tunai (mata uang), bukti kepemilikan suatu entitas (saham), atau hak kontrak untuk menerima atau memberikan uang (obligasi). Instrumen keuangan dapat dikategorikan berdasarkan "kelas aset" bergantung pada apakah itu berbasis ekuitas (saham) atau berbasis hutang (obligasi). Jika instrumennya adalah hutang, maka bisa dikategorikan lebih jauh ke dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau jangka panjang. Demikian pula dalam keuangan syariah, jenis instrumen keuangannya pada dasarnya adalah sama. Namun demikian, pada keuangan syariah proses penyusunan instrumen keuangan harus mengikuti ketentuan dan prinsip syariah, maka keuangan syariah tidak mengenal instrumen derivative. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor gharar dan kecenderungan maysir dan riba pada instrumen derivative. Jenis instrumen keuangan syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk/Obligasi Syariah, Negotiable Certificate of Deposit Syariah (NCDS), Sukuk BI (SukBI). E. Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana 67
kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga keuangan ini berbeda dalam tujuan, mekanisme, kewenangan, ruang lingkup serta tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat secara umum. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang merupakan proses penyerahan dana dari unit surplus ekonomi baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lainnya (sektor defisit). seperti tampak pada bagan berikut : Sektor Surplus Lembaga Keuangan Syariah Sektor Defisit sumber: Penulis Gambar 6.1 Fungsi Intermediari Lembaga Keuangan Syariah 1. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Fungsi lembaga keuangan syariah bisa ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu dari aspek jasa-jasa penyedia finansial, aspek kedudukannya dalam sistem perbankan, aspek sistem moneter, dan aspek sistem keuangan. a. Fungsi Lembaga Keuangan sebagai Penyedia Jasa-Jasa Keuangan Fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa keuangan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Fungsi tabungan atau penghimpunan dana. 2) Fungsi penyimpan kekayaan atau melindungi nilai kekayaan. 3) Fungsi likuiditas, yaitu mengelola kebutuhan dana dalam jangka pendek, baik dalam kondisi surplus atau defisit. 4) Fungsi pembiayaan, yaitu keperluan penyediaan dana atau modal. 5) Fungsi diversifikasi risiko, yaitu pengelolaan risiko aset-aset keuangan agar risikonya minimal. 6) Fungsi manajemen portofolio, yaitu pengelolaan berbagai alternatif aset keuangan untuk mendapatkan nilai investasi yang optimal. 7) Fungsi kebijakan, yaitu menjadi sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan. 68
b) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Ditinjau dari Aspek Kedudukannya sebagai Lembaga Keuangan dalam Sistem Perbankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berfungsi sebagaimana perbankan konvensional, yaitu sebagai bagian terintegrasi dari unit-unit yang diberi kewenangan dalam menghimpun dana masyarakat dan mengalokasikannya kepada masyarakat. Perbankan syariah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau dari Aspek Kedudukannya dalam Sistem Moneter Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai agen yang menciptakan uang dan sistem pembayaran. Tujuan utama kebijakan moneter Islam yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) agar pertumbuhan ekonomi yang sepadan dan berkesinambungan diharapkan dapat tercapai. LKS akan menjadi elemen sistem pembayaran dan transmisi uang yang menghubungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diraih sejalan dengan pertumbuhan sektor keuangan. d. Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Aspek Kedudukannya dalam Sistem Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan. LKS contohnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 1) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam Fuqaha' (ahli fikih, serta ahli lain dan praktisi ekonomi). DSN MUI berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 adalah lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Ada 4 (empat) fungsi utama DPS, yaitu: a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 69
b) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan- pembahasan DSN. 2. Lembaga Keuangan Syariah Secara umum Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diuraikan menjadi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank, seperti tampak dalam bagan berikut: sumber: Bank Indonesia, 2020 Gambar 6.2 Lembaga Keuangan Syariah a) Lembaga Keuangan Bank (LKB) LKB merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan selain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, memberikan jasa keuangan. LKB secara operasional dibina dan diawasi oleh OJK. Pembinaan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga keuangan bank syariah terdiri dari: 70
1) Bank Umum Syariah (BUS) BUS merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagai fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukuan rekening giro dan ikut kliring. b) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) LKBB secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Lembaga keuangan nonbank, antara lain terdiri dari: 1) Pasar Modal (Capital Market) Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi. Pasar modal mencakup underwriter, broker, dealer, guarantor, trustee, kustodian, jasa penunjang. Pasar modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan tahun 2003 dengan berbagai aturan yang pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh OJK, dan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI. 2) Pasar Uang (Money Market) Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana berjangka waktu pendek. Transaksi pasar uang lebih banyak dilakukan dengan media elektronik, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan instrumen antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) yang operasionalnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI. 71
3) Dana Pensiun Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun dilakukan melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah. 4) Perusahaan Modal Ventura Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan- perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 5) Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu plastik dan pembiayaan konsumen. 6) Perusahaan Pegadaian Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah. Pegadaian syariah menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn (gadai). Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. 7) Lembaga Keuangan Islam Mikro a) Koperasi Simpan Pinjam dengan Prinsip Syariah (KSPPS) KSPPS adalah lembaga yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sebagian besar 72
KSPPS adalah perubahan dari Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang telah terbentuk di Indonesia sejak 1992. BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT menjadi badan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Lainnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mewadahi adanya LKS mikro selain koperasi. LKS ini di bawah regulasi dan pengawasan OJK dan kepemilikan dari LKS ini merupakan kepemilikan bersama antara kelompok masyarakat dan pemerintah daerah atau institusi pemerintah. Beberapa LKS mikro syariah ini dikelola oleh instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Syariah. 8) Lembaga Pengelola Zakat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Zakat diamanatkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal. BAZ dan LAZ ini bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah lain, dalam program penghimpunan dana khususnya zakat. 9) Lembaga Pengelola Wakaf Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memilih kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. 73
Rangkuman 1. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang diatur dengan hukum syariah, menerapkan prinsip syariah dan berpegang pada etika dan moralitas Islam. Aturan syariah berkaitan dengan penghindaran terhadap hal-hal terlarang, terutama maysir, riba dan gharar. Prinsip syariah dalam keuangan merupakan berbagai prinsip yang mampu melahirkan sistem keuangan alternatif, sehingga tujuan syariah dan efisiensi keuangan dapat tercapai sekaligus. Di antara prinsip tersebut adalah prinsip antiriba, prinsip produktivitas, dan prinsip pentingnya akad syariah. 2. Penerapan aturan, prinsip, dan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan membawa implikasi kepada perlunya perubahan dan penyesuaian terhadap instrumen- instrumen keuangan, jasa-jasa keuangan yang ditawarkan melalui lembaga keuangan dan pasar keuangan yang ada. Instrumen-instrumen keuangan syariah pada dasarnya identik dengan konvensional, namun setiap instrumen dapat diwadahi oleh berbagai akad yang berbeda. Pemilihan akad yang tepat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah. 3. Evaluasi Bab VI 1. Deskripsikan pengertian dan makna sistem keuangan. 2. Deskrisikan prinsip keuangan syariah. 3. Deskripsikan fungsi utama sistem keuangan syariah. 4. Identifikasikan karakteristik sistem keuangan syariah. 5. Deskripsikan aturan syariah yang harus dipenuhi dalam sistem keuangan syariah. 6. Deskripsikan implikasi dari kepatuhan terhadap aturan syariah bagi sistem keuangan. Bagaimana implikasinya ketika bunga bank dilarang bagi bank syariah. Identifikasikan jenis simpanan dan investasi menurut keuangan syariah. 7. 8. Deskripsikan instrumen-instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk pembiayaan dan berikan contohnya. 9. Deskripsikan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah. Penugasan Sudah pernahkah Anda berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah atau Pegadaian Syariah? Berikan contoh satu lembaga keuangan syariah di sekitar tempat tinggal Anda. 74
Bab VII Peran Sektor Publik dan ZISWAF dalam Perekonomian A. Pendahuluan euangan publik ekonomi Islam telah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Peran pemerintah menjadi sangat penting karena mengemban tugas sebagai penanggung jawab, regulator dan pelaksana kebijakan publik yang harus memastikan berjalan sesuai syariat Islam. Adanya perubahan zaman membuat lemahnya peran pemerintah terhadap sektor ZISWAF, sehingga pengelolaan ZISWAF banyak dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pokok tata kelola (core principles) yang baik untuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian. K Sejarah Islam mencatat peran zakat dan wakaf sangat signifikan dalam menopang penyediaan sarana publik seperti lembaga pendidikan dan pesantren, masjid, pasar, dan fasilitas umum. Peran ini cukup tinggi hingga masa kekuasaan khalifah di Turki berakhir tahun 1952. Universitas Al-Azhar di Kairo merupakan salah satu universitas Islam terbaik dan terbesar di dunia yang dilahirkan dan dibesarkan dari dana wakaf. Zam-Zam Tower di sebelah Masjid Al-Haram di kota Makkah adalah bangunan hotel dan mal komersial besar saat ini yang dibangun di atas tanah wakaf. Peran dana ZISWAF ini memiliki potensi sangat besar jika dikelola dengan baik. Untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia akhirat) yang maksimum, harus dilakukan dengan tidak menyerahkan seluruh aktivitas ekonominya kepada mekanisme pasar. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa mekanisme pasar tidak selalu dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Permasalahan publik yang selanjutnya muncul akibat dari mekanisme pasar antara lain terkait: 1. Pemilihan barang atau jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah atau masyarakat. 2. Sumber dana yang akan digunakan untuk penyediaan barang atau jasa tersebut. 3. Alokasi dan distribusi barang atau jasa disediakan oleh pemerintah atau masyarakat 4. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat. 75
B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh pelaku ekonomi, termasuk pemerintah dan masyarakat. Banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat. Di samping pemerintah, masyarakat harus berperan aktif. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian syariah didasari oleh beberapa argumentasi sebagai berikut: 1. Teladan dari konsep kekhalifahan. 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al kifayah). 3. Adanya kegagalan pasar (market failure) dalam merealisasikan falah. Pemimpin adalah pemegang amanah Allah SWT untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyatan toyyiban) bagi seluruh umat. Pemerintah adalah khalifah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Allah SWT, keberadaan dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Alquran dan Sunah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi keberadaan pemerintah. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (shura) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Surah Asy Syura (42): 38 yang artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." Kewajiban kolektif atau fard al kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat. Jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sehingga jika telah dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu orang), maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Jika individu gagal untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban (dosa) publik. Selain pada salat jenazah, konsep fard al kifayah mengacu pada segala kepentingan masyarakat di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan menderita kerugian. Sebagai contoh, kewajiban untuk membangun industri yang menyediakan kebutuhan pokok seperti transportasi, pendidikan, pelayanan 76
medis, dan lain-lain. Transportasi adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan, sehingga jika tidak ada anggota masyarakat yang bersedia untuk mengusahakannya, maka seluruh masyarakat akan menderita kerugian. Pemerintah berperan penting dalam menjalankan fard al kifayah ini apabila masyarakat gagal untuk menjalankannya dengan baik. Masyarakat bisa gagal berperan karena kurangnya informasi, potensi pelanggaran moral ataupun kurangnya sumber daya dan kemampuan teknis. Peran pemerintah dalam Alquran dan hadis secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan, yaitu: 1. Mengelola kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. 2. Melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius dan politik. 3. Menggali sumber dana untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. 4. Menjamin kebebasan individu untuk dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan serta kesejahteraan. 5. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan. 6. Menjaga perekonomian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. C. Keuangan Publik pada Masa Awal Islam 1. Keuangan Publik pada Masa Rasulullah SAW a) Sumber Penerimaan Publik Pada masa-masa awal pemerintahan, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, sekaligus pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah SAW tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada zaman Rasulullah SAW hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. 77
Situasi berubah setelah turunnya Surah Al-Anfal (8): 41 (rampasan perang). Waktu turunnya surah ini adalah antara perang Badr dan pembagian rampasan perang, pada tahun ke dua setelah Hijrah. Ayatnya berbunyi: "Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." Pada tahun kedua Hijriah, sedekah fitrah diwajibkan. Sedekah ini diwajibkan setiap bulan Ramadhan. Sampai tahun keempat Hijriah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Bani Nadir, suatu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini pernah mengikuti Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, mereka berusaha membunuh Rasulullah SAW, Ketika Rasulullah SAW meminta mereka meninggalkan kota, mereka menolaknya. Lalu Rasulullah SAW mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang- barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Bani Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah SAW menurut ketentuan Alquran Surah Al- Hasyr (59): 2 berbunyi: "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!." Rasulullah SAW membagikan tanah yang ditinggalkan oleh Bani Nadir sebagian besar kepada Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar yang miskin. Bagian milik Rasulullah SAW digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mukhairik, seorang rabbi Bani Nadir, yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebun yang kemudian oleh Rasulullah SAW dijadikan tanah sedekah. Inilah wakaf Islam yang pertama. Pada tahun ketujuh Hijriah Khaibar dikuasai. Penduduknya menentang dan memerangi kaum muslim. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Kami memiliki pengalaman khusus 78
dalam bertani dan berkebun kurma," dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan Hijriah. Ketika perintah wajib ini dimulai, maka mulai dipikirkan para pegawai pengelolanya. Mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mereka mendapat bayaran tertentu dari dana zakat tersebut. Zakat dan ushr merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah SAW hidup. Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Alquran dalam Surah At Taubah (9): 60 yang berbunyi: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Di samping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa Rasulullah SAW, juga terdapat sumber pendapatan sekunder, di antaranya adalah: 1) Uang tebusan untuk para tawanan perang. 2) Pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin (setelah penaklukkan kota Makkah) dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin. 3) Khumus atas rikaz, yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam. 4) Amwal fadhla, berasal dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang kaum muslim yang meninggalkan negerinya. 5) Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal. 6) Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. 7) Zakat fitrah, zakat yang ditarik di bulan suci Ramadhan, dan dibagi sebelum salat Ied. 8) Bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat, denda yang harus ditunaikan atau dilaksanakan karena melanggar larangan Allah SWT atau janji. 79
b) Lembaga Keuangan Negara: Baitul Maal Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh. Semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut baitul maal atau bendahara negara. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, Masjid Nabawi digunakan kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya baitul maal. Akan tetapi, binatang- binatang tidak bisa disimpan di baitul maal. Sesuai dengan alamnya, binatang- binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka. Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan di masjid dalam jangka waktu yang pendek yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku budaya dan sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah SAW, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Hal ini hanya dimungkinkan terjadi di dalam lingkungan yang memiliki pengawasan yang ketat. Pada perkembangan selanjutnya, institusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal periode Islam terutama pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 2. Keuangan Publik pada Masa Khulafaur Rasyidin Secara ringkas, empat sahabat Nabi SAW berperan meneruskan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beberapa inovasi yang ditemukan banyak dilakukan oleh khalifah Umar Ibn RA. Berikut ini akan disajikan secara singkat peran masing- masing khalifah dalam perekonomian saat itu. a) Masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA Abu Bakar Ash-Siddiq RA terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin akibat telah menyedekahkan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar RA diurus oleh kekayaan dari baitul maal. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari baitul maal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per tahun. 80
Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Siddiq RA telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar Ash-Siddiq RA sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan sehingga pada saat Abu Bakar Ash-Siddiq RA wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Ketika mendekati wafatnya, sumber pendanaan negara semakin menipis, sehingga kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara. b) Masa Kekhalifahan Umar bin Khatab Al-Faruqi RA Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar bin Khatab RA, di antaranya adalah masalah: 1) Baitul Maal. 2) Kepemilikan Tanah. 3) Zakat dan Ushr. 4) Sedekah untuk Nonmuslim. 5) Mata Uang. 6) Klasifikasi Pendapatan Negara. 7) Pengeluaran. Penjelasan singkat ialah sebagai berikut: 1) Baitul Maal Pada tahun 16 H, Khalifah Umar RA mengumpulkan dana kharaj senilai 500.000 dirham, hasil dari Abu Haraira, Amil Bahrain, untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Dana tersebut disimpan di Baitul Maal secara reguler dan permanen, didirikan untuk pertama kalinya di ibu kota, kemudian dibangun beberapa cabang di ibu kota provinsi. Khalifah Umar RA mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-Divan. Sebenarnya, lembaga itu adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. 2) Kepemilikan Tanah Sepanjang pemerintahan Khalifah Umar RA, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Pada masa ini mulai timbul permasalahan bagaimana 81
pembagiannya. Di antara sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok baik untuk mereka yang datang pertama maupun yang datang terakhir. Setelah melakukan proses syura, Khalifah Umar RA memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fa'i, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Khalifah Umar RA menerapkan beberapa peraturan mengenai kepemilikan tanah berikut: a) Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik Muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. b) Kharaj dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian tanah seperti itu tidak dapat dikonversikan menjadi tanah Ushr. c) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar kharaj dan jizyah. d) Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh kaum muslim diperlakukan sebagai tanah ushr. e) Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum), dengan anggapan tanah tersebut dapat dialiri air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan. f) Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar, dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga Irdabb gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka, dan madu, rancangan ini telah disetujui Khalifah. g) Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum muslimin. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah. 3) Zakat dan Ushr Pada masa Khalifah Umar RA, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang- sarang tawon tidak membayar ushr tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Khalifah Umar RA mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Jika 82
tidak membayar ushr, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Khalifah Umar RA membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu pegunungan dan sepersepuluh untuk madu lading (madu yang diperoleh dari lahan kering). Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Rasulullah SAW mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapuskan bea masuk antarprovinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditangani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dinyatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dinyatakan sebagai yang pertama dalam masa Khalifah Umar RA. 4) Sedekah untuk nonmuslim Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen orang Banu Taghlib yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat yang dibayar kaum muslim. Banu Taghlib adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Umar mengenakan Jizyah dan justru membayar sedekah. Namun demikian, Ibnu Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka. Ia mengatakan, bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksakannya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka pun menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. 5) Mata Uang Pada masa Nabi Muhammad SAW dan sepanjang masa Khulafaurrasyidin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar yaitu sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan mistqal atau sama dengan 20 qirath atau 100 grain barley. Bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirath atau 70 grain barley. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir perekonomian saat itu telah menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi. 83
6) Klasifikasi Pendapatan Negara a) Zakat dan Ushr Dana ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum muslimin dan didistribusikan kepada delapan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) dan dalam tingkat lokal. Kelebihan dana zakat disimpan di baitul maal pusat, dan dibagikan kembali. b) Khums dan Sedekah Dana ini dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. c) Kharaj, Fai, Jizya, Ushr dan sewa tetap tahunan tanah Dana ini diperoleh dari pihak luar (nonmuslim/nonwarga) dan didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. d) Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 7) Pengeluaran Bagian pengeluaran yang paling penting dari pendapatan keseluruhan adalah dana pensiun kemudian diikuti oleh dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Secara garis besar pengeluaran negara pada masa kekhalifahan Umar RA dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim maupun nonmuslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil. 3.	Masa	Kekhalifahan	Usman	bin	Affan	RA Khalifah Usman bin Affan RA adalah khalifah ketiga. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Khalifah Umar RA yang terdahulu diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Khalifah Usman RA tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Beliau juga berusaha untuk 84
meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizya dari Mesir. 4. Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Setelah meninggalnya Khalifah Usman RA, Ali RA terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali RA menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Khalifah Ali RA sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Dalam hal penerimaan negara, Khalifah Ali RA masih membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Menurut Baladhuri, Khalifah Ali RA membebankan para pemilik hutan (Ajmat) 4.000 dirham. Di hutan ini, terdapat ngarai yang dalam, yang menurut informasi dari beberapa orang tanahnya dibuat untuk batu-batu istana, dan menurut yang lainnya, itu adalah tanah longsor (Ahmad Munir Hamid, 2018). Khalifah Ali RA mendistribusikan seluruh pendapatan di baitul maal ke provinsi yang ada di baitul maal Madinah, Bushra dan Kufa. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. D. Karakteristik Keuangan Publik Islam Belajar dari sejarah dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat dalam keuangan publik Islam, maka dapat disarikan karakter utama keuangan publik Islam yang dapat diterapkan dalam dunia modern ini. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik syariat yaitu: 1. Sistem pungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. 2. Berbagai pungutan tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. 3. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah SAW di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. 4. Islam memperlakukan kaum muslim dan nonmuslim secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. 5. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4 (empat) jenis: 85
a) Zakat, yaitu pungutan wajib atas muslim yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengubah hal itu semua, tetapi dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada ketentuan umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. b) Aset atau kekayaan nonkeuangan, yang diperoleh dari ghanimah, fai, ataupun amwal fadhila. Aset ini memungkinkan negara untuk memiliki perusahaan dalam menciptakan penerimaan sendiri dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan kepada pemerintah. c) Dharibah, yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah meliputi jizyah kharaj, ushr usyur, nawaib, dan sebagainya. d) Penerimaan publik sukarela, yaitu yang objek dan besarannya diserahkan kepada pembayar. Jenis penerimaan ini meliputi infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya. Penerimaan jenis ini dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan zakat dan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip yang harus diterapkan dalam aspek pengeluaran publik adalah: 1. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah SWT, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi menjalankan manajemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai ajaran Islam. 2. Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok, di antaranya: (Chapra: 1995, 288-289): a) Belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahat. b) Menghindari masyaqqah (kesukaran, kesulitan) dan mudarat. c) Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat yang lebih besar. d) Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan bersifat umum. e) Manfaat publik didistribusikan seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung. f) Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syariat Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan. E. Peran ZISWAF Dari fakta sejarah Islam tentang pentingnya peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai keuangan publik dari sektor masyarakat, kita seharusnya mampu 86
belajar untuk mencari prinsip pokok pengelolaan dana publik tersebut dalam suatu rangkaian sistem yang utuh dalam perekonomian Islam. ZISWAF semestinya berperan vital dalam perekonomian sebagai sektor ketiga, sebagaimana sektor pasar dan pemerintah. Penerapan regulasi dan kelembagaan ZISWAF semestinya menjadi bagian integral dari sistem perekonomian. Penguatan sistem dan kelembagaan keuangan publik perlu diatur pengelolaannya secara baik (good corporate governance) dengan bersumber dari Alquran dan hadis. Untuk saat ini telah disusun tata cara pengelolaan zakat (zakat core principles) dan wakaf (waqf core principles) dengan tujuan utama yaitu: 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan Organisasi Pengelola Wakaf (OPW) baik pemerintah maupun swasta. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. 3. Adanya sinergi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat dan wakaf secara sistemik, yaitu antara amil, pemerintah, pemberi zakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), pemberi wakaf (waqif), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pengelola wakaf (nazhir), ulama dan organisasi sosial lain. 4. Peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, diperlukan sebuah kerangka institusional zakat dan wakaf nasional yang komprehensif. Sistem kelembagaan wakaf dan zakat tidak hanya melibatkan OPZ atau OPW dan regulator semata, namun juga memerlukan dukungan dan sinergi dari kebijakan terkait, misalkan kebijakan perpajakan, asosiasi pengelola, sistem akuntansi wakaf dan zakat, industri keuangan syariah dan lembaga pendididikan dan penelitian. Rangkuman 1. Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh agen ekonomi, termasuk pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin merealisasikan falah hanya dengan bertumpu pada salah satu sektor saja. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak dan bekerja bersama (ta'awun) dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. 2. Peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa 87
argumentasi, yaitu: (1) keteladanan dari konsep kekhalifahan; (2) konsekuensi adanya kewajiban kolektif (fard al kifayah); serta (3) adanya kegagalan pasar (market failure) dalam merealisasikan falah. 3. Sejarah pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa keuangan publik tertumpu untuk mempertahankan eksistensi syariah. 4. Sumber-sumber keuangan publik secara syariah: zakat bersifat sukarela dalam bentuk infak, wakaf dan sedekah. 5. Khulafaur Rasyidin secara umum memiliki inovasi dan kreasi dalam mengembang- kan sumber-sumber keuangan publik serta alokasinya. Namun demikian, terdapat kesamaan prinsip-prinsip yang dipegang dalam keuangan publik, yaitu: a. Sistem pungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dharibah. b. Berbagai pungutan dharibah tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. c. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. d. Islam memperlakukan kaum muslimin dan nonmuslimin secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. 6. Tata kelola zakat (zakat core principles) mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik. Selanjutnya, tata kelola wakaf (waqf core principles) mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan wakaf dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik. Evaluasi Bab VII 1. Dari sejarah kebijakan publik Islam sejak masa Rasullah SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin, berikan perbedaan masing-masing kebijakannya? 2. Carilah ketentuan tentang tata kelola zakat (zakat core principles) di Indonesia. Penugasan 1. Bagaimana menurutmu peran pemerintah dalam kebijakan publik Islam saat ini? Apakah sudah tepat? Dalam hal apakah pemerintah masih lemah atau perlu ditingkatkan dalam menangani kebijakan keuangan publik Islam 2. Kunjungi website dari Islamic Development Bank atau IDB Carilah data dari negara-negara anggota IDB mengenai PDB per kapita mereka dan zakat 88
yang terkumpul. Dari data tersebut, diskusikan apakah kekayaan masyarakat berkaitan dengan besarnya pajak yang mereka bayarkan? Dapatkan pula penerimaan zakat dari negara-negara tersebut. Dari data tersebut, diskusikan apakah kekayaan masyarakat berkaitan dengan besarnya zakat yang mereka bayarkan? Mengapa? 89
Glosarium Al-Falah Al-Hisbah Berkah Biaya Berkah Biaya Oportunitas Biaya Total Dharibah Discovery Distribusi Fungsional Distribusi Personal Efisiensi Ekonomi Kemenangan, kelestarian, kekekalan, keberuntungan, dan kebertahanan hidup. Jadi maksudnya, Al-falah bermakna kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian dari sesuatu yang diinginkan dan dicari setelah melakukan sebuah upaya secara terus menerus dan berkelanjutan (dunia dan akhirat). Lembaga pengawasan persaingan. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Biaya yang dikeluarkan bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan atau manfaat saja, namun ada unsur ibadahnya. Sesuatu (biaya) yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (pajak). Tahap penyingkapan suatu penemuan baru. Seberapa besar faktor produksi mendapatkan bagian pendapatan dari produk yang dihasilkan. Pemerataan pendapatan atau kekayaan di suatu negara. Sebagai suatu bentuk alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan yang diterima oleh semua anggota masyarakat, yaitu konsumen dan produsen. 90
Fai' Falah Ghanimah Gharar Hukum Penawaran Hukum Permintaan Indikator Ekonomi Makro Infaq Instrumen Kebijakan Judgment Keadilan Distributif Keadilan Ekonomi Kebijakan Dasar Ekonomi Islam Kebijakan Fiskal Harta yang disita dari suatu negara atau wilayah yang tidak didahului perang. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu negara atau wilayah yg didahului dengan perang. Ketidakjelasan. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan semakin sedikit (ceteris paribus). Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta semakin sedikit. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta semakin banyak (ceteris paribus). Indikator kinerja ekonomi dan indikator kinerja kepatuhan syariah. Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sarana penelitian dokumen resmi, keputusan tentang rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintahan, organisasi. Tahap Justifikasi Teori. Kesetaraan (fairness), kesamaan (equality), pembiaran (desert) atau hak (rights). Kesamaan dalam distribusi. Landasan dasar transformasi menuju sistem perekonomian Islam. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 91
Kebijakan Moneter Kelangkaan Relatif Keseimbangan Pasar Ketidakmerataan Distribusi Kharaj Khaznah Khozin Khulafa Khums Lingkup Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam Maqasid Al-amwal Maqasid Syariah Maslahat Maslahat dan Berkah Kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk memengaruhi penawaran uang (jumlah uang beredar) dalam perekonomian. Kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam wilayah tertentu berbeda-beda (nisbi). Terjadinya kesepakatan harga dan kuantitas antara pembeli dan penjual. Distribusi sumber daya yang tidak merata antarindividu atau wilayah. Cukai untuk tanah pertanian. Bendahara. Penjaga harta yang ada di tangannya atau yang dimilikinya. Wakil. Dana yang dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Upaya pemerintah mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan konsep pasar yang Islami dapat berfungsi. Maksud dan tujuan Al-amwal (harta dan kekayaan dalam ekonomi Islam). Tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum (merujuk pada hukum islam). Menurut Asy-Syatibi, pengertian maqasid syariah adalah tujuan syariah (hukum) yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya). Maslahat yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa yang halal dengan diikuti niat beribadah. Perjudian. Maslahat Minimum Maysir 92
Mudarat Nilai Dasar Ekonomi Islam Nilai-Nilai Islam dalam Produksi Pasar Madinah Peran Pemerintah dalam Keuangan Publik Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam Perekonomian Prinsip Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Islam dalam Produksi Produksi Riba Sedekah Sesuatu yang tidak bermanfaat. Kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Kepemilikan, keadilan, kerja sama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Pasar yang digunakan oleh kaum muslim dan pasar Suku Bani Nainogha. Peran utama pemerintah dalam keuangan publik secara garis besar adalah peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial, dan peran mengelola ekonomi makro. ZISWAF mempunyai dua peran, yaitu peran usaha dan peran sosial. Pada peran usaha, ZISWAF berfungsi sebagai manager investasi, investor dan jasa pelayanan. Sementara itu, pada peran sosial, ZISWAF sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Karakter utama produksi adalah memuliakan harkat manusia, produksi adalah amanah, nonprofesionalisme adalah sumber kehancuran bisnis, produsen harus belajar terus menerus menggapai maslahat maksimum. Meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tambahan yang dipastikan. Pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sistem Ekonomi Islam Sistem ekonomi di mana penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah SWT, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. 93
Sistem Ekonomi Pasar Sistem Ekonomi Komando Sunnatullah Tafdhil Takrim Tujuan Kebijakan Makro Tujuan Keuangan publik (baitulmal) Pada Masa Awal Islam Tujuan Produksi Umana Ushr Sistem ekonomi dimana mekanisme pasar bisa berjalan dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri, dan tidak memerlukan pengaturan, intervensi, dan regulasi dari pemerintah, dan bahkan intervensi pemerintah dapat memperburuk perekonomian. Sistem Ekonomi dimana pemerintah pusat berperan membuat keputusan mengenai barang-barang yang diproduksi, yaitu keputusan yang akan dibuat oleh produsen dan konsumen individual dalam sistem pasar Ketetapan Allah SWT. Isim yang dibentuk untuk menyatakan perbandingan (keadaan lebih) antara satu benda atau keadaaan dan keadaan yang lain, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Penghormatan atau penghargaan. Pengembangan dan pemeliharaan kerangka kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar minimum (hak asasi ekonomi) untuk setiap individu dan keluarga. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, Masjid Nabawi digunakan kantor pusat negara, sekaligus menjadi tempat tinggalnya baitul maal. Namun demikian, binatang binatang tidak bisa disimpan di baitul maal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka. Pemasukkan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan di masjid dalam jangka waktu yang pendek yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia baik kemaslahatan itu berupa manfaat yang diterima langsung atau tidak langsung oleh produsen. Pembawa amanat. Kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Kegunaan atau manfaat. Utilitas 94
Wakaf Zakat Zakat Core Principles Harta yang secara sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim untuk digunakan kemaslahatan umat Islam. Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat dalam rangka regulasi dan pengawasan yang baik. 95
Daftar Pustaka Ahmad Ausaf (1984), A Macro Model of Distribution in An Islamic Economy, Journal of Res. Islamic Economics, 2, (1): 3-18. Ahmad Khaliq dan Arif Hassan (2000), Distributive Justice: The Islamic Perspective, Intellectual Discourse, 8, (2): 159-172. Ahmad Munir Hamid (2018), Peran Baitul Mal dalam Keuangan Publik. ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah, 1, (1): 96-116. Ahmed Ziauddin, Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan (1983), Fiscal Policy and Resource Alocation in Islam, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad. Al-Jarhi Mabid (2002), Macroeconomics: An Islamic Perspective, MPRA Paper No. 66938, diakses dari An-Nabhani Taqiyudin, Larangan Menimbun Emas dan Perak, Nidzham Iqtishad fil Islam, diakses dari 1 Februari 2010. Ashbaugh, Hollis et al, 2004, Corporate Governance and Cost of Equity Capital, Badri Muhammad Arifin (tanpa tahun), Agar Rizki Mendapat Keberkahan, diakses dari Baidhawy Zakiyuddin (2012), Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 2 (2): 241-266. Chapra M Umer (1983), Monetary Policy In An Islamic Economy, dalam Ziauddin Ahmed, et. al. eds., Money and Banking in Islam, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics. Chapra M Umer (2000), Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press. Choudury Masudul Alam (2006), Islamic macroeconomics? International Journal of Social Economics, 33(2):160-186. Haq Ghiasul (2013), Distribution of Income and Wealth in Islam, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 2, (2): 34-40. 96
Helliwell John, Richard Layard dan Jeffrey Sachs (2017), World Happiness Report 2017, diakses dari Hendrieanto, M.B (2011), Introducing An Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development In OIC Countries, Islamic Economic Studies, 19, (2):69-95 Iqbal Munawar (1991), Distributive Justice and Need Fulfillment In An Islamic Economy, King Abdul Azis University: Islamic Economics. (3): 95-114. Iqbal Zamir (1997), Islamic Financial Systems, Finance and Development, June 1997: 42-45. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Khatab, (terj), Al-Fiqh Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab (penerj). Asmuni Sholihin Zamakhsyari, cet.1 (Jakarta: Khalifa, 2006, Hal 211). Javanpour Aziz dan Davood Norouzi (2014), Business Ethics from The Perspective of Islamic Economics, Marketing and Branding Research 1(2014): 4-13. Karim, Adhiwarman Azwar (2001), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, IIIT, Jakarta. Makmun KH Syukron (2010), Janganlah Harta Berputar di Antara Orang-Orang Kaya Saja, diakses dari 2010/06/10/6987/ Mustafa (tanpa tahun), Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, diakses dari P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia (2014), Ekonomi Islam, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta. Rahim Shafinah Begum Abdul (2015), A Conceptional Framework of Distributive Justice In Islamic Economics, AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies (BJRS) 4 (1): 19-38. Rahmawaty Anita (2013), Disribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1): 1-17. Sarker MD. Abdul Awwal (2016), An Evaluation of Islamic Monetary Policy Instruments Introduced In Some Selected OIC Member Countries, Islamic Economic Studies, 24, (1): 1-47. 97
Siddiqi, Muhammad Nejatulah. 1979. Economic Enterprise In Islam. Dehli: Markaz Makhtaba Islami. Stiglitz Joseph E. (2016), Distribution of Income and Wealth among Individuals: Theoretical Perspectives, (Presentation Slides), Advanced Graduate Workshop, Bangalore. Sulaiman D. Muhammad, Muhammad Usman, Abdul Majid and Ghulam Rasool Lakhan (2013), Distribution of Wealth An Islamic Perspective: Theoretical Consideration, World Applied Sciences Journal 23 (8): 1118-1124, DOI: 10.5829/idosi. wasj.2013.23.08.949. Syarbani Syaikh Syamsuddin M Al-Khatib (1997) Mughni Al-Muhtaj, Daarul Ma'rifat: Beirut Libanon. Tahir Sayyed (2011), Macroeconomics In Islamic Economy: A Theoretical Perspective, 14th Distance Learning Program of IRTI, Fall 2011. Tahir Sayyid (2013), Fiscal and Monetary Policies In Islamic Economics: Contours of An Institutional Framework, Islamic Economic Studies, 21, (2):1-22, DOI No. 10.12816/0001556. Tatiana Nikonova, Kokh Igor dan Safina Liliya (2015), Principles and Instruments of Islamic Financial Institutions, Procedia Economics and Finance (24): 479 - 484. Yusoff Mohammed B (2006), Fiscal Policy In An Islamic Economy and The Role of Zakat, IIUM Journal of Economics & Management, 14 (2): 117-145. 98
Biodata Penulis Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Dadang Muljawan Ph.D : : Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 : Economic and Finance Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2019-Sekarang: Direktur-Kepala Grup Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 2. 2018-2019: Direktur-Peneliti Ahli Senior Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 3. 2016-2018: Deputi Direktur-Kepala Divisi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Syariah Domestik dan Internasional, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 4. 2014-2016: Deputi Direktur-Kepala Divisi Outlook Review dan Rekomendasi Kebijakan, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3: Islamic Finance and Banking, Loughborough University UK (2002). 2. S2: Manajemen Pemasaran, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (1996). 3. S1: Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (1992). Informasi Lain: Lahir di Bandung, 24 Agustus 1968, saat ini aktif sebagai Direktur di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, yang membawahi Grup Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan program kerja antara lain Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Pengembangan Sektor Kuangan Sosial Syariah, Pengelolaan Data dan Informasi Eksyar serta melakukan edukasi dan sosialisasi terkait Eksyar kepada masyarakat. Beberapa kali menjadi narasumber di berbagai seminar dan konferensi baik di tingkat domestik maupun internasional yang membahas mengenai pengembangan Islamic Economic and Finance. 99
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. : : - : Ekonomi Keuangan Islam Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 1995-Sekarang: Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2. 2014-2016: Direktur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Iqtisaduna, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1994). 2. S2: Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, University of Loughborough, Inggris (2002). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Ekonomi Islam, (Bersama tim P3EI Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia), Penerbit Rajagrafindo Persada (2008). 2. Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah, Penerbit Universitas Terbuka (2014). 3. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, (Bersama Tim Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, Bank Indonesia), Penerbit Bank Indonesia (2016). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Suseno P and Y Fitriyani (2019), Role of the Development of Islamic Finance to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 1, January 2018: 1-8. 2. Suseno P and O Bamahriz, (2017). Examining The Impact of Bank's Risks to Islamic Banks' Profitability. Economic Journal of Emerging Markets 9 (2), 125-137. 3. Suseno, P dan S.R. Setyowati (2011), Peran Religiusitas terhadap Permintaan Deposito di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 5. 4. Suseno, P (2010), Mudharabah Financing & Its Relation with Cost Structure of The Project: An Agency Theory Approach, IQTISAD, International Journal of Islamic Economics, Vol. X, no. 2. 5. Suseno, P and A Mitayani (2009), Inter-Sectoral Analysis On The Role of Employment to Productive Sectors In Indonesia, Proceeding Paper on The First INSANIAH-IRTI 100
International Conference on Islamic Economics, Banking, and Finance (18-19 August 2009), INSANIAH University College & IRTI-IDB, Langkawi, Malaysia. 6. Suseno, P dan R. Muhammad (2009), Implementasi Pendekatan Model Terintegrasi terhadap Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, Proceeding Paper pada Simposium Nasional Ekonomi Islam ke-4, 8-9 Oktober, 2009, Yogyakarta. 7. Suseno, P dan S, Maskuri (2009), Penentuan Standar Mustahiq pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam AMWALUN, Vol. 1 No. 1. Informasi Lain: Lahir di Magelang, tanggal 16 Maret 1971, saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor di bidang Ekonomi Keuangan Islam di INCEIF, the Global University of Islamic Finance, Kuala Lumpur. Aktif di berbagai organisasi ekonomi Islam, seperti Anggota Dewan Pakar pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan MES daerah Magelang Raya, Anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Selain itu, juga terlibat aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan pelatihan dan seminar Ekonomi Keuangan Islam. 101
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Dr. Jardine Ariena Husman : jardine@bi.go.id : Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 : Ekonomi, dan Ekonomi Syariah Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2018-sekarang: Technical Committee, Islamic Financial Service Board (IFSB). 2. 2016-sekarang: Ekonom Senior, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 3. 2015-2016: Ekonom Senior, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia. 4. 2008-2010: Ekonom, Departemen Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. Economics, University of Warwick, United Kingdom (2015). 2. Economics, University of Birmingham, United Kingdom (2004). 3. Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1997). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara (2016). Informasi Lain: Selain bekerja di Bank Indonesia, juga aktif sebagai Technical Committee, Islamic Financial Service Board (IFSB). Selain itu, saat ini aktif sebagai pengurus IAEI Indonesia bidang Ekonomi Digital. 102
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Diana Yumanita, SE, MSE : diana_yumanita@bi.go.id : Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 : Ekonomi dan Keuangan Syariah Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2019-Sekarang: Deputi Direktur, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 2. Maret 2016-Sekarang: Ekonom, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. 3. 2011-Maret 2016: Peneliti, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia 4. 2001-2011: Peneliti, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran, (1997). 2. S2: Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (2007). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Buku: Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang efektif. 2. Buku : Zakat Core Principles (2016). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. 2. Early Warning Indicator Risiko Likuiditas Perbankan Indonesia. 3. Penggunaan Sukuk IILM sebagai Instrumen Investasi dan Likuiditas . 4. Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. Informasi Lain: Lahir di Sungai Penuh, 28 April 1973, saat ini aktif sebagai Deputi Direktur di Bank Indonesia. Telah menulis berbagai penelitian dan telah menyusun beberapa buku. 103
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Drs. Wiji Purwanta, M.Pd. : : Jl. Prapanca Raya No.9 Jakarta : Ekonomi Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2011-Sekarang: Sundindik Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. 2003-2011: Guru Ekonomi SMAN 33 Jakarta dan Dosen Ekonomi Diploma Telkom Jakarta. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: FKIP-Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1996). 2. S2: Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (2008). 3. Kandidat Doktor Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Explorasi Nalar Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XII, XI, X. 2. Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kurikulum 2013 Perguruan Tinggi, SMP/MTs, dan SMA/MA Ekonomi. 3. Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan Kurikulum 2013. Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Meningkatkan Kemampuan Guru, Menerapkan Strategi Pembelajaran Kontektual, Melalui Supervisi Pengawas di SMA Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Meningkatkan Kemampuan Guru Mata Pelajaran Ekonomi dalam Melaksanakan Pembelajaran Melalui Supervisi Klinis di SMA Swasta Paket Binaan Jakarta Selatan. 3. Implementasi Diskusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Memanfaatkan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar di SMAN 34 Jakarta Selatan. 4. Evaluasi Program Pelatihan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Tahun 2016 (PPPG Bahasa Kemdikbud). Informasi Lain: Lahir di Klaten tanggal 5 Juni 1959, saat ini menjabat sebagai ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi tahun 2002-2011. Aktif sebagai Ketua Asosiasi Guru Ekonomi 104
Indonesia dari tahun 2014 s.d. sekarang, selain itu sebagai Dewan Juri Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi sejak tahun 2007 s.d. sekarang. Terlibat di berbagai kegiatan termasuk menjadi narasumber dalam berbagai event dan telah menulis berbagai modul atau buku ekonomi sejak tahun 1996. Ketua Tim International Economics Olympiad Russia 2018 s.d. 2019. 105
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Dr. H. Muh Nurdin B., M.Si. : muhnrdinb_s3@yahoo.co.id : Jalan Poros Makassar Malino, Km 62, Tinggimoncong : Ekonomi Dan Keuangan Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2017-Sekarang : Dosen Manajemen Keuangan dan Ekonomi Makro/Mikro Universitas Patria Artha Makassar dan Sekarang Guru Mata Pelajaran Ekonomi dan Akuntansi SMAN 5 Gowa. 2. 2014-2017: Kepala SMAN 2 Tinggimoncong. 3. 2000-2014: Guru Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi SMAN 2 Tinggimoncong. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Ekonomi Perusahaan IKIP Makassar (1982). 2. S2: Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin Makassar (2004). 3. S3: Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia (2012). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Buku Teks Pelajaran : Kompetensi Ekonomi untuk SMA Kelas X, XI, XII (2007). 2. Buku Teks Pelajaran: Ekonomi untuk SMA Kelas XII (2019). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Pengaruh Kebijakan Keuangan dan Tata Kelola terhadap Pertumbuhan Perusahaan yang Go Public (2018). 2. E-SPT dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan PPh-21 pada KPP Pratama Makassar Barat (2019). Informasi Lain: Lahir di Makassar pada tanggal 12 April 1957, saat ini aktif di organisasi profesi guru AGEI (Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia). Pada Tahun 2010 mengikuti workshop pengelola sekolah RSBI dan Training of Trainers (ToT) PJP dan Fasilitator Bimtek KTSP Tingkat Provinsi. Tahun 2011 mengikuti Bimtek Pengembangan KTSP RSBI dan Bimtek Wakil Kepala Sekolah RSBI. Tahun 2015 mengikuti ToT Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 bagi Guru Ekonomi Indonesia. Tahun 2016 mengikuti ToT Instruktur Nasional Mata Pelajaran Ekonomi dan Instruktur Nasional Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Mata Pelajaran Ekonomi. Tahun 2017 menjadi Fasilitator Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 serta peserta Research 106
and Scientific Publication Workshop Redirecting Banking and Finance for Development serta International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC)Bank Indonesia. Tahun 2018 mengikuti IHT Awareness ISO 9001:2015 dan Pelatihan Asesor Kompetensi Manajemen Keuangan. 107
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Budi Hartono, S.rs., M.Si. : : - : Ekonomi Riwayat Pekerjaan dan Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2017-sekarang: Kepala SMAN 1 Lenteng. 2. 2015-2017: Kepala SMAN 1 Kalianget. 3. 2011-2015: Kepala SMAN 1 Gayam. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Koperasi IKIP Malang (1995). 2. S2: Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya (2002). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 1 SMAN 1 Gayam. 2. Penerapan Pembelajaran Kerja Sama (Cooperative Learning) Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 3. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar SMAN 1 Lenteng Tahun Pelajaran 2017 Melalui Penyelenggaraan Seminar Narkoba. 4. Kegiatan In House Training (IHT) untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL). Informasi Lain: Lahir di Sumenep, tanggal 2 Oktober 1967, saat ini aktif di organisasi Profesi Kepala Sekolah, pengurus Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) Pusat Jakarta dan menjadi Ketua Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan ekonomi, beberapa kali menjadi narasumber di berbagai pelatihan guru-guru ekonomi. 108
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Dra.Khairanis : anis_sma2bkt@yahoo.co.id : Jl. Sudirman, No. 5 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat : Ekonomi Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 2009-2019: Guru SMAN 2 Bukittinggi. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Pendidikan Akuntansi IKIP Padang (1988). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): Pendidikan Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang untuk SMA kelas XII (2018). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA pada Pelajaran Akuntansi melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) Tahun 2013. 2. Bedah SKL dengan Permainan Kartu Soal untuk Meningkatkankan Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Ekonomi Berstandar UN di SMA Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2015. 3. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Ekonomi dengan Teknik Pembelajaran Aktif Course Review Horay (CRH) Pada Siswa Kelas XII IPS 4 SMAN 2 Bukittinggi Tahun 2018. Informasi Lain: Lahir di Kabupaten Agam Sumatera Barat, tanggal 8 Juli 1965, saat ini aktif di organisasi profesi Guru (Ketua MGMP dan AGEI Sumatera Barat dari tahun 2007 s.d. sekarang) Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan (Instruktur Provinsi untuk Kurikulum 2013) beberapa kali menjadi narasumber di berbagai sekolah di Sumatera Barat dan pada tahun 2010 utusan Sumatera Barat sebagai Guru Berprestasi Tingkat Nasional. 109
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Syaerozi, S.Pd : : Puspitaloka Sektor III.2 BSD, Tangerang Selatan : Ekonomi Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 2003-sekarang: SMA Islam Al-Azhar BSD. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: IKIP Negeri Jakarta (Tahun 1998). 2. S2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Jakarta (2016). Informasi Lain: Lahir di Brebes, 18 Januari 1974, saat ini aktif sebagai ketua di KOPKAR DAMAI Al- Azhar BSD tahun 2012 s.d. 2014 dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) tahun 2014 s.d. sekarang. 110
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Drs.H.Wawan Setia Kusumah : kusumahwawan@yahoo.co.id : - : Ekonomi Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 2000-sekarang: Guru Ekonomi Akuntansi SMAN 8 Pekanbaru. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: S1: Ekonomi Koperasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (1987). Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): Buku Teks Pelajaran Ekonomi SMA Kelas X, XI, dan XII (2012). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir): 1. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Jurnal Pembelian dan Jurnal Pengeluaran Kas dalam Perusahaan Dagang Melalui Metode TPS (think pair square) pada Siswa Kelas XII di SMA 8 Pekanbaru Tahun 2015 (masuk Jurnal Guru Kreatifitas dan Inovasi Sumatera Barat). 2. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester 2 SMA Negeri 8 Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (think pair share) Tahun Pelajaran 2014 (masuk Jurnal Guru Kreatifitas dan Inovasi Sumatera Barat). Informasi Lain: Lahir di Bandung, 17 Mei 1962, saat ini aktif di organisasi profesi guru sebagai Pengurus Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) Pusat Jakarta dan menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Provisi Riau. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan ekonomi, beberapa kali menjadi narasumber di berbagai pelatihan guru-guru ekonomi. 111
Nama Lengkap Email Alamat Kantor Bidang Keahlian : Suci Permata Dewi, M.Ak : : Jl. Raya Padurenan Km 1 Cikakak, Palabuanratu Kab. Sukabumi : Ekonomi Riwayat Pekerjaan atau Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2011-sekarang: Guru Ekonomi SMAN 1 Cikakak, Kab. Sukabumi Jawa Barat. 2. 2010: Staff Perencanaan dan Pengembangan, Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar : 1. S1 : Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia (2010). 2. S2 : Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran (UNPAD) (2015). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 1. Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit (Studi Kasus Pada Lima Bank Devisa yang Terdaftar di BEI dan BI. 2. Pengaruh Implementasi Psak No. 50/55, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)). 3. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based and Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Persamaan Dasar Akuntansi, Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas XII MIPA 2 SMA Negeri 1 Cikakak, Semester 1 Tahun Pelajaran 2018-2019. Informasi Lain: Lahir di Bandung, 3 Februari 1987, saat ini aktif menjadi pengurus pusat Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), pengurus MGMP Ekonomi Kabupaten Sukabumi, Team Fasilitator TIKOMDIK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 112
Buku nonteks pelajaran ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud Nomor: ... Tanggal ... tentang "Penetapan Buku Pengayaan Pembelajaran sebagai Buku Nonteks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar pada Jenjang Pendidikan Menengah." DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA