MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan dalam pengoperasian Pesawat Udara, perlu dilakukan penyempurnaan sertifìkasi pengoperasian Pesawat Udara, serta mengakomodir pengaturan sertifìkasi pengoperasian Pesawat Udara tanpa awak dan pengoperasian Pesawat Udara asing dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas; b. bahwa beberapa ketentuan mengenai tata cara dan prosedur sertifikat operator Pesawat Udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifìkasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifìkasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certifìcation and Operating Requirements: Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers) serta peraturan dengan perubahannya perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 tentang Sertifìkasi Pengoperasian Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara; ketentuan terhadap tidak sudah sesuai c. pertimbangan
Mengingat Menetapkan 2 - : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Kementerian Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); Perhubungan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); (Berita Negara Republik MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI TENTANG PENERBANGAN SIPIL PERATURAN KESELAMATAN BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA. PERHUBUNGAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikasi adalah suatu proses dan prosedur terdokumentasi untuk memastikan setiap orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan Angkutan Udara ketentuan persyaratan dan standar. telah memenuhi 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. 4. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 5. Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. 6. Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) adalah sertifikat yang diberikan kepada yang orang mengoperasikan Pesawat Udara Tanpa Awak badan hukum Indonesia atau
3- 7. (Unmanned Aircraft System/UAS) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri. Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat. 8. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System) adalah Pesawat Udara yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun kendali jarak jauh, tautan kendali dan perintah yang dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan desain tipe. 9. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan elemen terkait termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang diperlukan untuk pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional. 10. Izin Khusus adalah izin pengoperasian Pesawat Udara asing dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas. 11. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. adalah Angkutan Udara 12. Angkutan Udara Niaga untuk umum dengan memungut pembayaran. 13. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah Angkutan Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang Angkutan Udara. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 15. Direktur Jenderal Perhubungan Udara. adalah Direktur Jenderal 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. BAB II SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Pasal 2 (1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan Angkutan Udara wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat operator Pesawat Udara, yang diberikan kepada yang hukum mengoperasikan Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan Udara Niaga; atau badan Indonesia
4 - b. sertifìkat pengoperasian Pesawat Udara, yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan Udara Bukan Niaga. (3) Sertifìkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 3 (1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) untuk kegiatan Angkutan Udara Niaga atau Angkutan Udara Bukan Niaga wajib memiliki Sertifìkat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate). (2) Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki Sertifìkat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) untuk: a. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System)-, dan b. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang dipergunakan untuk kegiatan Angkutan Udara niaga. (3) Sertifìkat sebagaimana dimaksud pada ayat diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Sertifìkat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi bagian dari sertifìkat operator Pesawat Udara atau sertifìkat pengoperasian Pesawat Udara yang telah dimiliki sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udaranya. Pasal 4 Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat sertifìkat operator Pesawat Udara sebagaimana (2) huruf a, harus dimaksud dalam Pasal 2 ayat memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga; b. memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimiliki; c. memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat Udara; d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang jaminan operasi, perawatan, keselamatan, dan kendali mutu; e. memiliki personel manajemen yang kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan; (1)
5- f. memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan; g. memiliki program perawatan Pesawat Udara; h. memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus; i. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan; dan j. memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan. Pasal 5 Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk sertifìkat pengoperasian Pesawat Udara mendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; b. memiliki atau menguasai Pesawat Udara; c. memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara; d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara; e. memiliki program perawatan Pesawat Udara; dan f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional. Pasal 6 Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat Sertifìkat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga atau perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; b. memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran perizinan berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara; c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); e. memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); dan f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional.
6 - Pasal 7 Proses penerbitan sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, dan sertifikat pengooperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan melalui sistem Online Single Submision (OSS) dan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. Pasal 8 Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau sertifikat operator Pesawat Udara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat mengajukan permohonan Izin Khusus kepada Direktur Jenderal. (2) Pengoperasian Pesawat Udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tidak tersedianya kapasitas Pesawat Udara di Indonesia; tidak Pesawat Udara Angkutan Udara; bencana alam; dan/atau b. tersedianya jenis atau kemampuan Indonesia untuk kegiatan c. d. bantuan kemanusiaan. (4) Dalam waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu pengoperasian Pesawat Udara dapat ditanggulanginya keadaan tertentu oleh Pesawat Udara Indonesia. sipil asing dibatasi sampai Pasal 10 (1) Permohonan Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Direktur Jenderal dapat dilakukan secara tertulis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan persyaratan berupa: a. salinan sertifikat Kelaikudaraan yang masih berlaku; salinan sertifikat pendaftaran yang masih berlaku; salinan Pesawat Udara license) ; b. c. sertifikat stasiun penerbangan di (aircraft aeronautical station
7 - d. e. f. g. h. i. salinari sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara dari negara tempat pendaftaran Pesawat Udara dan spesifikasi operasi tipe pesawat yang akan digunakan, yang masih berlaku; salinan sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara badan hukum Indonesia yang mengajukan izin yang masih berlaku; salinan bukti asuransi Pesawat Udara; salinan lisensi dari personel Pesawat Udara yang melakukan perawatan Pesawat Udara; salinan perjanjian antar pemegang sertifikat operator sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, yang mengatur mengenai pelimpahan pengawasan teknis; dan surat rekomendasi/permohonan dari instansi terkait yang membutuhkan. pengoperasian dan Pesawat Udara atau (3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nama pemegang sertifikat yang diberikan Izin Khusus; b. keadaan tertentu yang diberikan; c. tipe Pesawat Udara dan digunakan; registrasi yang d. negara tempat Pesawat Udara terdaftar; e. f. masa pengoperasian: dan g. area operasi: kewajiban dan batasan pemegang sertifikat. (4) Dalam hai persetujuan Izin Khusus telah diberikan, Izin dapat mengajukan permohonan pemegang amandemen spesifikasi operasi kepada Direktur Jenderal. (5) Tata cara permohonan, persyaratan dan pemberian Izin Khusus dan amandemen spesifikasi operasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11 (1) Dalam hai keadaan darurat yang membutuhkan Izin Khusus secepatnya, pemegang sertifikat dapat mengajukan permohonan melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, short message Service, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memberikan sarana persetujuan komunikasi surat elektronik, short message Service, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya. (3) Pemegang atau berupa panggilan penolakan melalui telepon, sertifikat harus tetap mengajukan permohonan secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah izin diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8 - Pasal 12 Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau pemegang sertifikat operator Pesawat Udara yang mengajukan permohonan Izin Khusus harus memiliki pengalaman yang setara dengan jenis pesawat, jenis operasi, dan/atau otorisasi yang akan dilakukan pada spesifìkasi operasinya. Pasal 13 Setiap pemegang sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10, wajib: a. mempertahankan persyaratan Sertìfikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini; segala ketentuan b. melaksanakan sesuai dengan sertifìkasinya; c. melaksanakan ketentuan di dalam spesifìkasi operasi (operation specification) ; d. melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; e. melaksanakan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan; f. memberi Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan pengawasan; dan akses kepada Direktorat g. menunjukkan sertifikat dan spesifìkasi operasinya di Pusat Kegiatan Operasi Penerbangannya. BAB III PENGAWASAN Pasal 14 (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. b. c. d. pemantauan (monitoring). audit; inspeksi; pengamatan (surveillancé)] dan (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15 (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang sertifikat operator Pesawat
9 - Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. b. c. d. peringatan tertulis; pembekuan; pencabutan; dan/ atau denda administratif. Pasal 16 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 15, dapat diberikan kepada pemegang dalam sertifikat Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Sertifikat atau Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus, dalam hai: a. operator Pesawat Udara b. pelanggaran berpotensi membahayakan keamanan dan/atau keselamatan Penerbangan; atau tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan di bidang penerbangan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: (1) Pemegang sertifikat operator Pesawat Udara wajib menyesuaikan ketentuan terkait persyaratan sistem jaminan kendali mutu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Sertifikat operator Pesawat Udara telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan masa berakhimya sertifikat tersebut. yang Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: (1) Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku selama masih melakukan kegiatannya.
10- BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan- Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1099), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Cimi Aviation Safety Regulation Pari 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Intemasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Beijadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 512), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Pari 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Intemasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Beijadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1097), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
11- Agar pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan Peraturan Menteri ini Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2022 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1046 Salinan sesuai dengan aslinva
12- LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 119 SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
13- DAFTAR ISI DAFTARISI ... 13 SUB BAGIAN A ... 14 KETENTUAN UMUM... 14 119.1 Pemberlakuan... 14 119.2 Definisi... 14 Persyaratan Sertifikasi dan Larangan: Um um ... 15 119.3 Sistem Manajemen Keselamatan... 15 119.7 Sistem Jaminan Rendali Mutu... 17 119.9 119.11 Penggunaan Merek J asa... 17 119.13 Kewenangan Pengawasan... 17 SUB BAGIAN B - SERTIFIKASI, SPESIFIKASI OPERASI, DAN PERSYARATAN LAIN UNTUK BERBAGAI JENIS OPERASI... 18 119.21 Pemberlakuan... 18 119.23 Persyaratan Umum... 18 119.25 Perjanjian Wet Lease Pesawat Udara dan perjanjian lainnya untuk Angkutan Udara... 19 119.27 Aturan Yang Berlaku Untuk Operasi di Negara Lain... 20 119.29 Pengoperasian Pesawat Udara Asing Dalam Keadaan Tertentu... 20 119.31 Isi Sertifikat Operator Pesawat Pesawat Udara, Sertifikat Sertifikat Pengoperasian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak... 21 119.33 Isi Spesifikasi Operasi... 21 119.35 Permohonan Sertifikat... 22 119.37 Penerbitan atau Penolakan Sertifikat... 22 119.39 Masa Berlaku Sertifikat dan Spesifikasi Operasi... 23 119.41 Minimum selang waktu operasi (Recency of operations) Udara atau untuk Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak... 23 119.43 Perubahan Sertifikat... 24 119.45 Perubahan Spesifikasi Operasi... 24 119.46 Penggantian atas Kehilangan atau Kerusakan Sertifikat... 25 119.47 Mempertahankan atau Perubahan Alamat Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara, Pusat Kegiatan Operasi Penerbangan, dan Pusat Kegiatan Perawatan Pesawat Udara... 25 119.49 Persyaratan Persomi Manajemen Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara... 25 119.51 Persyaratan dan Kualifikasi Personel Manajemen untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara... 26 119.53 Persyaratan dan Kualifikasi Personel Manajemen untuk Pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara... 30 119.55 Persyaratan dan Kualifikasi Personel Manajemen Untuk Pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak... 30
119.1 119.2 14- SUB BAGIAN A KETENTUAN UMUM Pemberlakuan PKPS Bagian 119 ini berlaku untuk: a. Setiap Orang yang akan mengoperasikan Pesawat Udara dan diwajibkan memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (Operating Certificate (OC)), Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate dan/atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft System/ RPAS Operator Certificate) sesuai dengan perizinan berusahanya; dan pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (Operating (Air Certificate (OC)), Sertifikat Operator Pesawat Udara Operator Certificate (AOC)), dan/atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft System/RPAS Operator Certificate). (AOC)), b. Definisi Dalam PKPS Bagian 119 ini yang dimaksud dengan: a. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga untuk melayani Angkutan Udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga untuk melayani Angkutan Udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. Operasi Domestik adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam negeri yang menggunakan Pesawat Terbang dengan kapasitas kursi lebih dari 19 penumpang, atau Berat Maksimum Tinggal Landas (Maximum Take Off Weight/ MTOW) lebih dari 5700 kg. c. d. Operasi Nasional adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam dan luar negeri, atau luar negeri yang menggunakan Pesawat Terbang dengan kapasitas kursi lebih dari 19 penumpang, atau Berat Maksimum Tinggal Landas (Maximum Take Off Weight / MTOW) lebih dari 5700 kg. e. Operasi Suplemen adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal atau Tidak Berjadwal dalam negeri dan/atau luar negeri untuk kargo yang menggunakan Pesawat Udara dengan Berat Maksimum Tinggal Landas (Maximum Take Off Weight / MTOW) lebih dari 5700 kg, atau kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam negeri dan/atau luar negeri untuk penumpang yang menggunakan Pesawat Udara dengan kapasitas kursi lebih dari 30 penumpang. f. Operasi Komuter adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga yang berjadwal dalam negeri dan/atau menggunakan Pesawat Terbang dengan kapasitas kursi tidak lebih dari 19 penumpang, atau Berat Maksimum Tinggal Landas (Maximum Take Off Weight/MTOW) tidak lebih dari 5700 kg, atau menggunakan Helikopter. luar negeri g. Operasi Carter adalah kegiatan Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal dalam negeri dan/atau yang menggunakan Pesawat Terbang dengan kapasitas kursi tidak luar negeri
119.3 15- lebih dari 30 penumpang, atau Berat Maksimum Tinggal Landas (Maximum Take Off Weight / MTOW) tidak lebih dari 5700 kg, atau menggunakan Helikopter. h. Spesifikasi Operasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan lampiran dari sertifikat yang memuat informasi mengenai otorisasi, persyaratan dan limitasi operator penerbangan. i. Manual Perusahaan adalah semua pedoman dalam perusahaan paling sedikit meliputi pedoman sistem manajemen mutu, pedoman sistem manajemen keselamatan, pedoman organisasi pengoperasian (Operation Manual/ OM), dan pedoman organisasi perawatan (Company Maintenance Manual/CMM). Peijanjian Wet Lease adalah perjanjian antara penyewa dan yang menyewa (pemegang sertifikat, perusahaan Angkutan Udara asing, atau orang asing) untuk sebuah pesawat dengan minimum 1 pilot. izin yang diberikan kepada Lisensi adalah adalah surat seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekeijaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. l. Merek Jasa adalah Merek yang terdaftar yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. j. k. m. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan Angkutan Udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda kebangsaan negara asing. Pemegang Sertifikat adalah pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara, Sertifikat Operator Pesawat Udara, atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate). tanda pendaftaran dan n. o. Direktur adalah Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Persyaratan Sertifikasi dan Larangan: Umum a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Angkutan Udara tanpa atau melanggar sertifikat dan spesifikasi operasi terkait yang masih berlaku dan dikeluarkan berdasarkan bagian ini. b. Setiap orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan Angkutan Udara Niaga, harus mematuhi persyaratan Sertifikasi dan spesifikasi operasi dalam sub bagian B, dan harus melakukan: 1. Operasi Domestik sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 121, dan akan diterbitkan spesifikasi tersebut sesuai dengan persyaratan. operasi untuk kegiatan 2. Operasi Nasional sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 121, dan akan diterbitkan spesifikasi tersebut sesuai dengan persyaratan. operasi untuk kegiatan 3. Operasi Suplemen sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 121, dan akan diterbitkan spesifikasi tersebut sesuai dengan persyaratan. operasi untuk kegiatan
119.7 16- 4. Operasi Komuter sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 135, dan akan diterbitkan tersebut sesuai spesifikasi operasi untuk kegiatan dengan persyaratan. 5. Operasi Carter sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 135, dan akan diterbitkan spesifikasi sesuai dengan operasi untuk kegiatan persyaratan. tersebut c. Setiap orang yang melakukan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga, harus mematuhi persyaratan Sertifikasi dan spesifikasi operasi di sub bagian B, dan harus melakukan operasinya sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam PKPS bagian 91, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan. d. Setiap orang yang melakukan pengoperasian Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System) dan/atau Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang dipergunakan untuk kegiatan Angkutan Udara niaga harus mematuhi persyaratan Sertifikasi dan spesifikasi operasi di sub bagian B, dan harus melakukan operasinya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan penilaian risiko, dan akan diterbitkan spesifikasi operasi untuk kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat dapat mengajukan Pengoperasian permohonan untuk jenis operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan harus memenuhi persyaratan Sertifikasi dan spesifikasi operasi di sub bagian B. Pemegang Sertifikat tidak dapat mengoperasikan atau mencantumkan Pesawat Udara pada spesifikasi operasinya untuk Pesawat Udara yang telah tercantum pada spesifikasi operasi yang dikeluarkan untuk pemegang sertifikat lain, kecuali atas persetujuan Direktur Jenderal. e. Pesawat Udara f. Sistem Manajemen Keselamatan a. Pemegang Sertifikat dari bagian ini harus mempunyai sistem manajemen keselamatan yang memenuhi persyaratan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 19 dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal. b. Sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus tercantum secara tertulis pada: 1) pedoman sistem manajemen keselamatan untuk 2) 3) pemegang sertifikat operator Pesawat Udara; standar pengoperasian Pesawat Udara untuk pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara; dan standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak ( Unmanned Aircraft System/CAS) untuk pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate). c. Setiap orang yang mengajukan permohonan sertifikat kepada Direktur Jenderal harus mendemonstrasikan, sebagai bagian dari proses Sertifikasi sesuai bagian 119.35, bahwa memiliki sistem manajemen keselamatan yang memenuhi standar yang ditetapkan di dalam PKPS Bagian 19 dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
17- 119.9 Sistem Jaminan Rendali Mutu a. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate (AOC)) dari bagian ini harus menetapkan sistem jaminan kendali mutu untuk memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan, standar, dan prosedur yang berlaku, untuk memastikan praktik operasional Pesawat Udara yang aman dan laik udara. b. Sistem jaminan kendali mutu operator setidaknya harus mencakup: 1. garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas di seluruh lini; 2. deskripsi tentang filosofi dan prinsip-prinsip operator secara keseluruhan sehubungan dengan kendali mutu, yang disebut sebagai Kebijakan Kendali Mutu; 3. -memiliki personel yang terlatih dan kompeten untuk melakukan tugasnya; dan fungsi untuk memastikan terhadap persyaratan yang relevan termasuk sistem umpan balik dari temuan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi tindakan perbaikan yang efektif. 3. -memiliki personel yang terlatih dan kompeten untuk melakukan tugasnya; dan fungsi untuk memastikan terhadap persyaratan yang relevan termasuk sistem umpan balik dari temuan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi tindakan perbaikan yang efektif. kepatuhan c. Sistem jaminan kendali mutu harus dijelaskan dalam dokumentasi yang relevan, yang diidentifikasi sebagai pedoman sistem manajemen mutu perusahaan yang diterima oleh Direktur Jenderal. 119.11 Penggunaan Merek Jasa a. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate (AOC)), dan Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft System/ RPAS Operator Certificate) hanya dapat mengoperasikan Pesawat Udara menggunakan Merek Jasa yang tercantum dalam spesifìkasi operasinya. b. Tidak seorangpun yang dapat mengoperasikan Pesawat Udara sesuai Bagian ini kecuali nama pemegang sertifikat yang mengoperasikan Pesawat Udara, tertera dengan jelas di Pesawat Udara dan terlihat jelas dan dapat dibaca oleh orang yang berdiri di luar Pesawat Udara setiap saat kecuali selama penerbangan. c. Ketentuan mengenai tata cara menampilkan nama di Pesawat Udara dan keterbacaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 119.13 Kewenangan Pengawasan Direktur Jenderal melakukan pengawasan dalam menentukan kepatuhan terhadap Sertifikasi dalam Peraturan Menteri ini.
18- SUB BAGIAN B - SERTIFIKASI, SPESIFIKASI OPERASI, DAN PERSYARATAN LAIN UNTUK BERBAGAI JENIS OPERASI 119.21 Pemberlakuan Sub Bagian persyaratan tertentu lainnya. ini mengatur Sertifikasi, spesifikasi operasi dan 119.23 Persyaratan Umum a. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat operator Pesawat Udara harus memenuhi persyaratan : 1. memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga; 2. memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimiliki; 3. memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang jumlah rasio yang memadai untuk kompeten dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat Udara; 4. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu; 5. memiliki personel manajemen yang kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan: 6. memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan; 7. memiliki program perawatan Pesawat Udara; 8. memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus; 9. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan; dan 10. memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan. b. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat pengoperasian Pesawat Udara harus memenuhi persyaratan: 1. memiliki perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; 2. memiliki atau menguasai Pesawat Udara; 3. memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara; 4. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara; 5. memiliki program perawatan Pesawat Udara; dan 6. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional. c. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) harus memenuhi persyaratan: 1. memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga atau perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; 2. memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak ( Unmanned Aircraft System/CAS) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran Perizinan Berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara; 3. memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat (Unmanned Aircraft System/ UAS) Udara Tanpa Awak
19- dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); 4. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); 5. memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); dan 6. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional. d. Setiap orang yang mengajukan permohonan sertifikat dan/atau spesifikasi operasi yang memberikan otorisasi untuk jenis operasi barn sesuai dengan PKPS terkait harus melakukan uji pembuktian pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana disahkan oleh Direktur Jenderal. Semua uji pembuktian pengoperasian Pesawat Udara harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal, harus dilakukan sesuai persyaratan pengoperasian dan perawatan dalam PKPS terkait yang akan diberlakukan setelah pemohon memiliki sertifikat. Tata cara uji pembuktian pengoperasian Pesawat Udara ditetapkan Direktur Jenderal. e. 119.25 Perjanjian Wet Lease Pesawat Udara dan perjanjian lainnya untuk Angkutan Udara. a. Kecuali jika telah diotorisasi oleh Direktur Jenderal berdasarkan butir 119.29 Pengoperasian Pesawat Udara Asing Dalam Keadaan Tertentu, sebelum melakukan operasi yang melibatkan sewa-menyewa, setiap pemegang sertifikat sesuai dengan Bagian ini yang diotorisasi untuk melakukan kegiatan Angkutan Udara niaga harus menyampaikan salinan Perjanjian Wet Lease Pesawat Udara yang akan dilaksanakan kepada orang lain yang terlibat dalam operasi Angkutan Udara niaga sesuai dengan Bagian ini, termasuk perusahaan Angkutan Udara asing, atau orang asing lain yang terlibat dalam Angkutan Udara niaga sepenuhnya di luar Indonesia, kepada Direktur Jenderal. Pemegang sertifikat sesuai dengan Bagian ini yang diotorisasi untuk melakukan kegiatan Angkutan Udara niaga dapat melakukan Perjanjian Wet Lease dari perusahaan Angkutan Udara asing, orang asing lainnya atau Setiap Orang. Setelah menerima salinan Perjanjian Wet Lease Pesawat Udara, Direktur Jenderal menentukan pihak mana dalam perjanjian yang memiliki kontrol operasional Pesawat Udara dan mengeluarkan amandemen spesifikasi operasi kepada masing- masing pihak dalam perjanjian, sesuai kebutuhan. Pemberi sewa harus memberikan informasi untuk dimasukkan ke dalam spesifikasi operasi kedua belah pihak, sesuai kebutuhan, yaitu: 1. nama-nama para pihak dalam perjanjian; 2. 3. kewarganegaraan pemberi sewa; 4. b. c. d. j angka waktu perj anj ian ; 5. 6 . tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran masing-masing Pesawat Udara yang terlibat dalam perjanjian; jenis operasi komuter, atau carter); bandar udara atau area operasi; dan (misalnya, domestik, nasional, suplemen,
20 - 7. pernyataan yang menjelaskan pihak yang dianggap memiliki kontrol operasional dan waktunya, bandar udara, atau area dimana kontrol operasional tersebut dilakukan. e. Dalam membuat keputusan dari paragraf c, Direktur Jenderal akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. awak Pesawat Udara dan pelatihan; 2. kelaikudaraan dan kinerja perawatan Pesawat Udara; 3. pemberangkatan (dispatch); 4. pelayanan teknis penanganan Pesawat Udara di darat; 5. penjadwalan; dan/atau 6. faktor lain yang dianggap relevan oleh Direktur Jenderal. f. Dalam hai perjanjian lain untuk transportasi udara, pemegang sertifikat operator Pesawat Udara tidak dapat melakukan operasi apa pun untuk pemegang sertifikat lain sesuai Bagian ini atau perusahaan Angkutan Udara asing sesuai PKPS Bagian 129 atau orang asing yang terlibat dalam transportasi udara komersial sepenuhnya di luar Indonesia kecuali memegang perizinan berusaha Angkutan Udara yang berlaku, jika diperlukan, dan berwenang sesuai spesifikasi operasinya untuk melakukan jenis operasi yang sama. 119.27 Aturan Yang Berlaku Untuk Operasi di Negara Lain Selama beroperasi di negara lain, setiap pemegang sertifikat harus mematuhi peraturan lalu lintas udara negara yang bersangkutan dan peraturan bandar udara setempat, kecuali jika ada peraturan dari bagian ini yang lebih ketat dan dapat diikuti tanpa melanggar peraturan negara tersebut. 119.29 Pengoperasian Pesawat Udara Asing Dalam Keadaan Tertentu a. Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas, Direktur Jenderal atas nama Menteri, dapat memberikan Izin Khusus sertifikat dalam pengoperasian Pesawat Udara atau sertifikat operator Pesawat Udara untuk mengoperasikan Pesawat Udara Sipil Asing. keadaan tertentu kepada pemegang b. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu: 1) 2) 3) 4) tidak tersedianya kapasitas Pesawat Udara di Indonesia; tidak tersedianya jenis atau kemampuan Pesawat Udara Indonesia untuk kegiatan Angkutan Udara; bencana alam; dan/atau bantuan kemanusiaan. c. Dalam waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan waktu pengoperasian Pesawat Udara Sipil Asing dibatasi sampai dapat ditanggulanginya keadaan tertentu oleh Pesawat Udara Indonesia. Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau pemegang sertifikat operator Pesawat Udara yang mengajukan permohonan Izin Khusus harus memiliki pengalaman yang sebanding dengan jenis pesawat, jenis operasi, dan/ atau otorisasi yang akan dilakukan pada spesifikasi operasinya. d. e. Dalam hai permohonan izin telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Izin Khusus dalam keadaan tertentu dan perubahan yang sesuai pada spesifikasi operasi dari pemegang sertifikat.
119.31 119.33 21 - f. Dalam hai terjadi keadaan darurat yang menyebabkan tidak memungkinkan penerbitan surat Izin Khusus dalam keadaan tertentu dan/atau amandemen spesifikasi operasi secara tepat waktu, maka: 1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan Izin Khusus dalam keadaan tertentu melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, short message Service, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya; dan Pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Izin Khusus dalam keadaan tertentu diberikan. 2) Isi Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) a. Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) memuat informasi sebagai berikut: 1. nomor sertifikat; 2. nama pemegang sertifikat; 3. Merek Jasa pemegang sertifikat (jika ada); 4. alamat Kantor Pusat, nomor telepon, nomor faks, dan surat elektronik dari Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang Perizinan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; 5. kontak operasional; 6. 7. tanggal masa berlaku sertifikat; dan otorisasi, peraturan referensi termasuk penerbangan sipil yang sesuai, tanggal penerbitan, judul, nama dan tanda tangan Direktur Jenderal. terhadap b. Bentuk dan isi sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Direktur Jenderal. Isi Spesifikasi Operasi a. Spesifikasi Operasi merupakan sertifikat dan menunjukkan area operasional dan perawatan dengan standar minimum yang memuat informasi sebagai berikut: 1. nomor sertifikat; 2. nama pemegang sertifikat; 3. merek jasa pemegang sertifikat (jika ada); 4. tanggal penerbitan Spesifikasi Operasi; 5. buatan, model dan seri, atau seri master dari Pesawat Udara; 6. jenis operasi; 7. area operasi yang diotorisasi; dan 8. daftar batasan dan otorisasi yang berlaku. lampiran b. Spesifikasi Operasi harus didukung oleh dokumen terperinci yang sesuai, yang berisi otorisasi, kondisi, dan batasan. Dokumen-dokumen pendukung ini harus menjadi bagian dari Manual Perusahaan.
22 - 119.35 Permohonan Sertifikat a. Setiap permohonan penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) harus memuat informasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. b. Setiap pemohon harus mengajukan permohonan paling lambat tanggal operasi yang 90 dimaksudkan. (sembilan puluh) hari sebelum 119.37 Penerbitan atau Penolakan Sertifikat a. Pemohon dapat diberikan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) apabila setelah hasil verifikasi oleh Direktur Jenderal dinyatakan bahwa pemohon: 1. memenuhi persyaratan yang diberlakukan pada bagian ini; 2. memiliki fasilitas dan personel yang baik dan memadai sesuai dengan persyaratan dan mampu melakukan operasi yang aman sesuai ketentuan PKPS dan spesifikasi operasi yang sesuai, untuk jenis operasi yang akan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada 119.3. b. Proses Sertifikasi secara umum melalui beberapa tahapan, meliputi tahapan awal persiapan Sertifikasi, penentuan kelayakan umum operasi, pemeriksaan semua dokumen, demonstrasi dan inspeksi, dan evaluasi keseluruhan hasil verifikasi yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Proses dan penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) dapat menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Permohonan sertifikat dapat ditolak jika Direktur Jenderal menemukan bahwa: Pemohon fasilitas dan personel yang 1. memadai atau tidak dapat melakukan operasi yang aman sesuai ketentuan PKPS yang terkait; c. d. tidak memiliki 2. Pemohon sebelumnya memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) yang pernah dicabut; 3. Pemohon bermaksud atau mengisi posisi manajemen yang tercantum dalam 119.49 huruf a, 119.53 huruf a dan huruf b, atau 119.55 huruf a dan huruf b sebagaimana berlaku, dengan individu yang menjalankan kendali atas atau yang memegang posisi yang sama atau serupa dengan pemegang sertifikat yang sertifikatnya dicabut, atau sedang dalam proses pencabutan, dan individu tersebut secara material yang menyebabkan keadaan berkontribusi pencabutan atau menyebabkan proses pencabutan; atau 4. Seorang individu yang akan memiliki kendali atas atau memiliki kepentingan kepemilikan yang substansial pada pemohon yang memiliki kendali atau kepentingan yang sama atau serupa pada pemegang sertifikat yang proses sertifikatnya dicabut, sedang dalam pada atau
23 - pencabutan, dan individu tersebut berkontribusi secara material untuk keadaan yang menyebabkan pencabutan atau menyebabkan proses pencabutan. 119.39 Masa Berlaku Sertifikat dan Spesifikasi Operasi a. Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian (Remotely Piloted Aircraft Pesawat Udara Tanpa Awak diterbitkan Systems/ RPAS berdasarkan Bagian ini memiliki masa berlaku paling lama 60 (enam puluh) bulan kalender sejak tanggal sertifikat tersebut diterbitkan atau diperbarui, kecuali: 1. Pemegang sertifikat menyerahkannya secara sukarela Operator Certificate) yang kepada Direktur Jenderal; atau 2. Direktur Jenderal membekukan atau mencabut sertifikat. b. Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara yang diterbitkan berdasarkan Bagian ini akan terus berlaku selama masih melakukan kegiatan, kecuali: 1. Pemegang sertifikat menyerahkannya secara suka rela kepada Direktur Jenderal; atau c. 2. Direktur Jenderal membekukan atau mencabut sertifikat. Spesifikasi Operasi yang dikeluarkan berdasarkan Bagian ini berlaku selama Sertifikat masih berlaku, kecuali: 1. Spesifikasi Operasi diubah sesuai ketentuan di bagian 119.45; atau 2. Direktur Jenderal membekukan atau mencabut Spesifikasi Operasi untuk suatu jenis operasi karena ketidakmampuan pemegang sertifikat untuk mengoperasikan jenis operasi tersebut. d. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Sertifikat dibekukan, dicabut atau masa berlakunya berakhir berdasarkan Bagian ini, Sertifikat dan Spesifikasi Operasi harus diserahkan oleh pemegang sertifikat kepada Direktur Jenderal. Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) dapat diperbaharui jika pemohon mengajukan aplikasi ke Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat. jika Sertifikat yang pemohon mengajukan aplikasi ke Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum rencana beroperasi kembali, untuk memberikan waktu yang cukup bagi Direktur Jenderal untuk memastikan bahwa standar operasi yang diperlukan dipertahankan oleh pemegang sertifikat untuk memberikan layanan Angkutan Udara yang aman dan dapat diandalkan kepada publik. Sertifikat Operator Pesawat Udara, atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) yang telah dicabut tidak dapat diperbaharui. e. f. telah dibekukan dapat diperbaharui g. 119.41 Minimum selang waktu operasi (Recency o f operations) untuk Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate)
24 - a. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) dapat melakukan jenis operasi sesuai dengan otorisasi dalam Spesifikasi Operasinya, dengan ketentuan melakukan jenis operasinya minimal sekali dalam kurun waktu sebagai berikut: 1. Untuk operasi domestik, nasional, atau komuter - 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut. 2. untuk operasi suplemen atau carter - 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut. 3. Ketentuan-huruf a. butir 2. tidak berlaku, jika pemegang sertifikat memiliki otorisasi untuk melakukan jenis operasi domestik atau nasional dan telah melakukan jenis operasi tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. b. Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted tidak Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) melakukan jenis operasi sesuai dengan otorisasi dalam Spesifikasi operasinya dalam kurun waktu yang ditentukan dalam butir a dapat melakukan operasinya kembali jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pemegang sertifikat memberitahukan Direktur Jenderal (lima) hari kalender sebelum dimulai yang paling kembalinya jenis operasi tersebut; dan lama 5 2. Pemegang sertifikat menyediakan dan memberi akses selama 5 (lima) hari kalender kepada Direktur Jenderal untuk melakukan inspeksi guna menentukan apakah pemegang sertifikat masih atau tidak memiliki fasilitas dan personel yang memadai sesuai dengan persyaratan dan mampu melakukan operasi yang aman sesuai ketentuan PKPS dan spesifikasi operasi yang sesuai, untuk jenis operasi yang telah dimiliki. 119.43 Perubahan Sertifikat a. Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan bagian ini dapat diubah melalui permohonan oleh pemegang dan Direktur Jenderal menentukan bahwa keselamatan dalam transportasi udara dan kepentingan umum memungkinkan perubahan. Pemohon untuk perubahan sertifikat harus mengajukan permohonannya ke Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif yang diusulkan dari perubahan itu, kecuali jika periode pengajuan yang lebih singkat diizinkan. Setiap saat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penolakan oleh Direktur Jenderal untuk menyetujui permohonan perubahan, pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal untuk mempertimbangkan kembali penolakan tersebut. b. c. 119.45 Perubahan Spesifikasi Operasi Direktur Jenderal dapat mengubah spesifikasi operasi apa pun yang dikeluarkan berdasarkan bagian ini: a. Setelah pemohon mengajukan permohonannya ke Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif yang diusulkan dari perubahan itu dan Direktur Jenderal menentukan bahwa keselamatan dalam Angkutan Udara dan kepentingan umum memungkinkan perubahan; atau
25 - b. Jika Direktur Jenderal menentukan bahwa keselamatan penerbangan dan kepentingan umum memerlukan perubahan. 119.46 Penggantian atas Kehilangan atau Kerusakan Sertifikat a. Terhadap sertifikat yang hilang atau rusak, pemegang Sertifikat dapat menyampaikan permohonan penggantian sertifikat kembali dengan mengajukan surat kepada Direktur Jenderal. b. Mekanisme permohonan penggantian sertifikat ditetapkan Direktur Jenderal. 119.47 Mempertahankan atau Perubahan Alamat Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara, Pusat Kegiatan Operasi Penerbangan, dan Pusat Kegiatan Perawatan Pesawat Udara a. Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara. Setiap pemegang sertifikat juga dapat mendirikan Pusat Kegiatan Operasi Penerbangan dan Pusat Kegiatan Perawatan Pesawat Udara yang mungkin terletak lokasi yang sama dengan Kantor Pusat Badan Usaha di Angkutan Udara atau di lokasi terpisah. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pengajuan untuk menetapkan atau mengubah lokasi Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara, Pusat Kegiatan Operasi Penerbangan, atau Pusat Kegiatan Perawatan Pesawat Udara, pemegang sertifikat harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal. b. 119.49 Persyaratan Personel Manajemen Untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara a. Setiap pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara harus memiliki personel manajemen dan personel teknis yang mencukupi dan memiliki kualifikasi untuk memastikan tingkat keselamatan tertinggi dalam operasinya. Pemegang sertifikat harus memiliki personel berkualifikasi yang bekerja waktu penuh dalam posisi berikut atau setara: 1. Direktur Utama 2. Direktur Keselamatan 3. Direktur Kendali Mutu (yang juga bisa seorang Direktur Keselamatan) 4. Direktur Operasi 5. Direktur Teknik 6. Ketua Pilot 7. Ketua Inspektur 8. Ketua Awak Kabin. b. Atas permohonan oleh pemegang sertifikat, Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menyetujui posisi atau jumlah posisi yang berbeda dari yang tercantum dalam huruf a. untuk operasi tertentu jika pemegang sertifikat tersebut menunjukkan bahwa dapat melakukan operasi dengan tingkat keselamatan tertinggi di bawah kontrol personel manajemen yang lebih sedikit atau berbeda karena: 1. 2. jumlah dan jenis pesawat yang digunakan; dan 3. area operasi. Posisi jabatan yang disyaratkan dalam huruf a atau jabatan dan jumlah jabatan setara yang disetujui menurut huruf b harus ditetapkan dalam Spesifikasi Operasi pemegang sertifikat. jenis operasi yang terlibat; c.
26 - d. Kecuali sebagaimana ditentukan pada huruf g, individu yang bertugas pada posisi yang diwajibkan atau disetujui berdasarkan huruf a atau huruf b, dan siapa pun yang berada dalam posisi untuk menjalankan kendali atas operasi yang dilakukan dibawah pemegang sertifikat harus: 1. memenuhi kualifìkasi minimum sesuai dengan 119.51 2. melalui pelatihan, pengalaman, dan keahlian; sepanjang tanggung jawab mereka, memiliki pemahaman penuh tentang materi berikut sehubungan dengan operasi pemegang sertifikat: a) standar keselamatan penerbangan dan praktik pengoperasian yang aman; b) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS); c) d) Manual Perusahaan yang disyaratkan oleh PKPS spesifikasi operasi pemegang sertifikat; Bagian 121 dan/atau 135; e. f. 3. melaksanakan tugas sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan menjaga operasi penerbangan yang aman; dan lulus uji kelayakan dan uji kepatutan. 4. Setiap pemohon harus menyerahkan nama-nama orang yang dinominasikan untuk setiap posisi yang disyaratkan oleh sub bagian ini dalam bentuk nominasi yang dapat diterima, memberikan penjelasan yang cukup untuk menunjukkan kualifìkasi, pengalaman, dan latar belakang kandidat. Setiap pemegang sertifikat harus: 1. menyebutkan dalam ketentuan kebijakan umum dari manual perusahaan yang disyaratkan oleh PKPS bagian 121.133 dan 121.369 atau 135.133 dan 135.141, tugas, tanggung jawab, dan wewenang personel yang disyaratkan dalam huruf a; 2. membuat daftar nama dan alamat bisnis dari individu yang ditugaskan untuk posisi tersebut di pedoman organisasi pengoperasian; dan g. 3. memberitahukan setiap kekosongan dan menyerahkan proposai untuk setiap perubahan personel manajemennya dalam waktu 10 hari kepada Direktur Jenderal. Untuk menjabat sebagai direktur utama, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki kemampuan operasi dan manajerial pengelolaan 2. usaha Angkutan Udara Niaga; tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Udara; dan 3. pada saat memimpin Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 119.51 Persyaratan dan Kualifìkasi Personel Manajemen untuk Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara a. Untuk menjabat sebagai Direktur Keselamatan sesuai dengan 119.49.a. seseorang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki kriteria sebagai berikut: a) paling sedikit 1 (satu) tahun pengalaman di bidang keselamatan atau kendali mutu penerbangan; b) pengalaman operasional penerbangan;
27 - c) d) keterampilan interpersonal; kemampuan analitis dan pemecahan masalah; e) keterampilan manajemen; f) g) keterampilan komunikasi lisan dan tertulis; dan h) pemahaman tentang faktor manusia (human factor); 2. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifìkasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat. latar belakang teknis sesuai dengan operasionalnya; b. Untuk menjabat sebagai Direktur Kendali Mutu sesuai dengan 119.49. a. seseorang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki kriteria sebagai berikut : a) paling sedikit 1 (satu) tahun pengalaman di bidang kendali mutu penerbangan; b) pengalaman operasional penerbangan; c) d) keterampilan interpersonal; kemampuan analitis dan pemecahan masalah; e) keterampilan manajemen; f) g) keterampilan komunikasi lisan dan tertulis; dan h) pemahaman tentang faktor manusia (human factor). 2. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifìkasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat. latar belakang teknis sesuai dengan operasionalnya; c. Untuk menjabat sebagai Direktur Operasi sesuai dengan 119.49. a. untuk jenis operasi sesuai PKPS Bagian 121 seseorang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifìkasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat; 2. memiliki lisensi penerbang airiine transpor (airiine transport pilot licence/ATPL) yang sah dan masih berlaku dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pengalaman dalam bidang pengawasan atau manajerial dalam 6 (enam) tahun terakhir dalam posisi yang menjalankan kontrol operasional atas operasi apa pun yang dilakukan sesuai dengan PKPS bagian 121; 3. dalam hai seseorang menjadi Direktur Operasi: a) untuk pertama kalinya, memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pengalaman, dalam 6 (enam) tahun terakhir, sebagai kapten penerbang dari Pesawat Terbang besar yang dioperasikan sesuai PKPS bagian 121 atau bagian 135; atau b) dalam hai seseorang dengan pengalaman sebelumnya sebagai Direktur Operasi, memiliki sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun pengalaman sebagai kapten yang penerbang dari Pesawat Terbang besar dioperasikan sesuai PKPS bagian 121 atau bagian 135. d. Untuk menjabat sebagai Direktur Operasi sesuai Bagian 119.49. a. untuk jenis operasi PKPS Bagian 135 seseorang harus: isi dari manual perusahaan dan spesifìkasi 1. memahami operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat; dan 2. memiliki lisensi penerbang airiine transpor (airiine transport lisensi penerbang komersil pilot (commercial pilot licence/ CPL) yang masih berlaku jika tidak licence/ ATPL) atau
28 - ada pesawat yang digunakan oleh pemegang sertifìkat yang mensyaratkan lisensi penerbang airiine transpor. 3. memiliki paling sedikit 3 (tiga) tahun pengalaman sebagai kapten penerbang dari jenis Pesawat Udara serupa dengan yang akan dioperasikan; atau 4. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Direktur Operasi atau posisi dengan tanggung jawab yang sebanding dengan pemegang sertifikat menggunakan jenis Pesawat Udara yang akan dioperasikan. serupa dengan yang 119.49.a. seseorang harus: 1. memegang lisensi ahli perawatan Pesawat Udara (aircraft maintenance engineer license/AMEL) yang sesuai, atau kualifikasi yang setara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal, 4. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Direktur Operasi atau posisi dengan tanggung jawab yang sebanding dengan pemegang sertifikat menggunakan jenis Pesawat Udara yang akan dioperasikan. serupa dengan yang 119.49.a. seseorang harus: 1. memegang lisensi ahli perawatan Pesawat Udara (aircraft maintenance engineer license/AMEL) yang sesuai, atau kualifikasi yang setara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal, 2. memiliki paling sedikit 5 (lima) tahun pengalaman dalam perawatan jenis Pesawat Udara serupa dengan yang akan dioperasikan, 1 (satu) tahun yang mana harus dalam kapasitas pengawasan, dan 3. memahami bagian perawatan dari manual perusahaan dan spesifikasi operasi, dan ketentuan perawatan yang berlaku dari bagian ini. f. Untuk menjabat sebagai Ketua Pilot sesuai Bagian 119.49.a. untuk jenis operasi bagian 121 seseorang harus: 1. memiliki lisensi penerbang airiine transpor (airiine transport pilot Zicen.ce/ATPL) yang sah dan masih berlaku dengan rating yang sesuai untuk setidaknya 1 (satu) pesawat yang digunakan oleh operator Pesawat Udara. 2. dalam hai seseorang menjadi ketua pilot: a) untuk pertama kalinya, memiliki setidaknya 3 (tiga) tahun pengalaman, dalam 6 (enam) tahun terakhir, sebagai kapten penerbang Pesawat Terbang yang dioperasikan sesuai PKPS bagian 121; atau b) dengan telah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai tahun ketua pilot, memiliki setidaknya 3 pengalaman, sebagai kapten penerbang Pesawat Terbang yang dioperasikan sesuai PKPS bagian 121. (tiga) 3. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifikasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat. g. Untuk menjabat sebagai ketua pilot sesuai Bagian 119.49.a. untuk jenis operasi sesuai PKPS Bagian 135 seseorang harus: 1. memiliki lisensi penerbang airiine transpor (airiine transport lisensi penerbang komersil pilot (commercial pilot licence/ CPL) yang sah dan masih berlaku dengan rating yang sesuai, jika tidak ada Pesawat Udara yang digunakan oleh pemegang sertifikat yang memiliki berat maksimum tinggal landas yang tersertifikasi lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram; telah mengumpulkan lebih dari atau sama dengan 1000 (seribu) jam sebagai kapten penerbang pada jenis Pesawat Udara yang sama atau, dalam 5 (lima) tahun sebelumnya, telah bertindak sebagai kapten penerbang selama sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun dan terakumulasi tidak kurang dari 500 (lima ratus) jam sebagai kapten penerbang pada licence/ ATPL) atau 2.
29 - jenis Pesawat Udara yang sama dengan pemegang sertifikat; dan 3. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifikasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat. Inspektur sesuai Bagian 3. memahami isi dari manual perusahaan dan spesifikasi operasi, dan ketentuan bagian ini yang diperlukan untuk kinerja tugasnya yang tepat. Inspektur sesuai Bagian 119.49. a. seseorang harus: 1. memiliki lisensi ahli perawatan Pesawat Udara (aircraft maintenance engineer license/ AMEL) dengan rating yang sesuai dan telah berlaku sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut; 2. memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pengalaman perawatan yang beragam pada Operator atau Organisasi (Approved Maintenance Perawatan Oragnization/ AMO) dengan jenis Pesawat Udara yang serupa dengan yang akan dioperasikan, dan selama 1 (satu) tahun menjabat sebagai inspektur perawatan; dan Pesawat Udara i. 3. memahami manual perusahaan dan spesifikasi perusahaan penerbangan bagian perawatan dan ketentuan perawatan yang berlaku dalam PKPS bagian 121 dan/atau 135. Untuk menjabat sebagai Ketua Awak Kabin sesuai Bagian 119.49. a. untuk jenis operasi yang dibutuhkan awak kabin seseorang harus: 1. memiliki Sertifikat Awak Kabin (Flight Attendant Certificate/ FAC) yang sah dan masih berlaku untuk setidaknya 1 (satu) pesawat yang digunakan oleh operator Pesawat Udara; j. 2. memiliki pengalaman sebagai Awak Kabin paling sedikit 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebagai Penyelia Awak Kabin pada terkompleks yang digunakan oleh operator Pesawat Udara; dan 3. memahami PKPS terkait dan Manual Perusahaan. Pemegang sertifikat dilarang menugaskan seseorang untuk bertindak dalam posisi manajemen atas hal-hal operasional atau personel, kecuali: 1. posisi manajemen resmi telah dibuat sesuai Bagian ini dan diterbitkan dalam bagan organisasi; rating pesawat yang 2. daftar kualifikasi minimum yang harus dimiliki pejabat Pedoman Organisasi diterbitkan telah Pengoperasian; dan informasi yang dipersyaratkan oleh Bagian 119.49 diterbitkan di dalam Pedoman Organisasi Pengoperasian. dalam di 3. k. Jika pemohon mengajukan pengecualian terhadap kualifikasi apa pun yang tercantum di bagian ini, setelah pertimbangan, Direktur Jenderal dapat memutuskan untuk memberikan pengecualian untuk kualifikasi tertentu dimana: 1. pengalaman, kualifikasi, dan latar belakang orang tersebut 2. 3. dapat diterima oleh Direktur Jenderal; ruang lingkup dan ukuran operasi yang diusulkan sedemikian rupa sehingga tingkat kualifikasi yang lebih rendah akan dapat diterima untuk mencapai tingkat keselamatan yang memuaskan; dan atas kebijakan Direktur Jenderal, calon personel manajemen setuju untuk menjalani pemeriksaan untuk menguji kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
30 - 119.53 Persyaratan dan Kualifikasi Personel Manajemen untuk Pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara a. Setiap pemegang sertifikat harus memiliki manajer program untuk memastikan tingkat keselamatan tertinggi dalam operasinya dan implementasi sistem jaminan kendali mutu, dimana personel tersebut dapat dipercaya berdasarkan latar belakangnya dan bukan ancaman terhadap operasi Pesawat Udara yang aman dan tepat. b. Setiap pemegang sertifikat sesuai PKPS bagian 91 harus memiliki manajemen dan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi untuk memastikan tingkat keselamatan operasinya. Pemegang sertifikat harus memiliki personel yang memenuhi syarat dalam posisi berikut atau setara: 1. Ketua Pilot; dan 2. Ketua Teknisi. tertinggi dalam c. Ketua Pilot harus memiliki lisensi penerbang komersil (commercial pilot licence/CPLj atau lisensi penerbang privat (Private Pilot License/PPL) jika Pesawat Udara yang dioperasikan tidak memiliki Berat Maksimum Tinggal Landas yang tersertifikasi lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram atau bermesin jet yang sah dan masih berlaku dengan ratings yang sesuai. sekurang-kurangnya d. Ketua Teknisi harus memiliki lisensi ahli perawatan Pesawat Udara (aircraft maintenance engineer license/AMEL) dengan rating yang sesuai. Setelah permohonan oleh pemegang sertifikat, Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menyetujui posisi atau jumlah posisi yang berbeda dari yang tercantum dalam huruf b dengan syarat pemegang sertifikat tetap dapat melakukan operasi dengan tingkat keselamatan tertinggi di bawah kontrol kategori personel manajemen yang lebih sedikit atau berbeda. Posisi jabatan yang disyaratkan dalam huruf b atau jabatan dan jumlah jabatan setara yang disetujui menurut huruf e harus ditetapkan dalam spesifikasi operasi pemegang sertifikat. Setiap pemegang sertifikat harus memberitahukan setiap kekosongan dan menyerahkan proposai untuk setiap perubahan personel manajemennya kepada Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya perubahan atau kekosongan. e. f. g. 119.55 Persyaratan dan Kualifikasi Personel Manajemen Untuk Pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) a. Setiap pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate) harus memiliki manajer program untuk memastikan tingkat dan implementasi sistem jaminan kendali mutu, dimana personel tersebut dapat dipercaya berdasarkan latar belakangnya dan bukan ancaman terhadap operasi Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) yang aman dan tepat. keselamatan tertinggi dalam operasinya
31 - b. Setiap pemegang Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) harus memiliki personel manajemen dan tenaga teknis berkualifikasi yang dibutuhkan untuk memastikan tingkat keselamatan tertinggi dalam operasinya. Pemegang sertifikat harus memiliki personel manajemen yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk posisi berikut atau setara: 1. ketua remote pilot; dan 2. ketua teknisi. c. d. Ketua remote pilot sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 harus memiliki setidaknya remote pilot licence dengan rating yang sesuai. e. Ketua Teknisi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 harus memiliki sertifikat pengesahan perawatan (certificate of maintenance approvai/COMA) dengan rating yang sesuai. Pada saat permohonan oleh pemegang sertifikat, Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menyetujui posisi atau jumlah posisi yang berbeda dari yang tercantum dalam huruf b dan huruf c, dalam keadaan tertentu dimana pemegang sertifikat dapat melakukan pengoperasian dengan tingkat keselamatan tertinggi di bawah kontrol dari personel manajemen yang lebih sedikit atau berbeda. Posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau jabatan dan jumlah jabatan setara yang disetujui menurut huruf f. harus ditetapkan dalam spesifikasi operasi pemegang sertifikat. f. g. h. Setiap pemegang sertifikat harus memberitahukan setiap terjadinya kekosongan posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dan menyampaikan proposai untuk setiap perubahan personel manajemennya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya perubahan atau kekosongan, kepada Direktur Jenderal. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI sesuai dengan aslinya Biro Hukum, Rusdihanto
32 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION CASR PART 119 AIRCRAFT OPERATION CERTIFICATION FOR AIR TRANSPORT REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATIONS
33 - Table of Contents TABLE OF CONTENT... 3 3 SUBPART A GENERAL... 3 4 119.1 Applicability... 34 119.2 Defìnitions... 34 119.3 Certification Requirements and Prohibitions: General... 35 119.7 Safety Management Systems... 36 119.9 Quality Assurance System... 36 119.11 Use of business names... 37 119.13 Inspection Authority... 37 SUBPART B CERTIFICATION, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND CERTAIN OTHER REQUIREMENTS FOR KINDS OF OPERATIONS... 38 119.21 Applicability... 38 119.23 General requirements... 38 119.25 Wet leasing of aircraft and other arrangements for air transporta tion... 39 119.27 Rules Applicable to Operations in a Foreign Country... 40 119.29 Operation of foreign aircraft under certain circumstances... 40 119.31 Contents of an Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate... 40 119.33 Contents of thè Operations Specifications... 41 119.35 Application for Certificate... 41 119.37 Issuing or denying a certificate... 41 119.39 Duration of Certificate and Operations Specifications... 42 119.41 Recency of Operations for Air Operator Certificate or RPAS Operating Certificate... 43 119.43 Amendment of Certificate... 43 119.45 Amendment of Operations Specifications... 43 119.46 Replacement of Lost or Destroyed Certificate... 44 119.47 Maintaining a Principal Base of Operations, Main Operations Base, and Main Maintenance Base; Change of Address... 44 119.49 Management Personnel Required for Air Operator Certificate Holder... 44 119.51 Management Personnel Qualifications for Air Operator Certificate Holder... 45 119.53 Management Personnel Required and Qualification for Operating Certificate Holder... 48 119.55 Management Personnel Required and Qualification for RPAS Operating Certificate Holder... 49
119.1 119.2 34 - SUBPART A GENERAL Applicability This part applies to a. each person intending to operate civil aircraft who required to hold an Operating Certificate (OC), Air Operating Certificate (AOC), and/or Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operating Certificate (ROC) in accordance with thè business permit; and b. Operating Certificate (OC), Air Operating Certificate (AOC), and/or Remotely Piloted Aircraft System/RPAS Operator Certificate (ROC) holder. Definitions For thè purpose of this part, thè term - a. Domestic Air Transportation air transportation activity serving air transportation from one airport to another within thè territory of thè Republic of Indonesia. International Air Transportation is a commercial air transportation activity serving air transportation from one airport in thè country to another airport outside thè territory of thè Republic of Indonesia and vice versa. is a commercial b. c. Domestic Operations means any domestic scheduled commercial air transportation activities using aeroplane with a seat capacity of more than 19 passengers, or a Maximum Take Off Weight (MTOW) of more than 5700 kg. d. Flag Operations means any domestic and international, or international only scheduled commercial air transportation activities using aeroplane with a seat capacity of more than 19 passengers, or a Maximum Take Off Weight (MTOW) of more than 5700 kg. Supplemental Operations means any domestic and/or international scheduled or unscheduled commercial air transportation activities for cargo using aircraft with a maximum take off weight (MTOW) of more than 5700 kg, or domestic and/or international non-scheduled commercial air transportation activities for passengers using aircraft with a seat capacity of more than 30 passengers. and/or Commuter Operations means international transportation activities using aeroplane with a seat capacity of not more than 19 passengers, or Maximum Take Off Weight (MTOW) not more than 5700 kg, or using a helicopter. e. f. any domestic scheduled commercial air g. Charter operation means any non-scheduled domestic and/or international commercial air transportation activity using an aeroplane with a seat capacity of not more than 30 passengers, or a Maximum Take Off Weight (MTOW) of not more than 5700 kg, or using a helicopter. h. Operation Specifications (OPSPEC) means thè data approved by DGCA attached to thè certificate of organization approvai, include operation limitation of thè organization Company Manuals means all manuals, at least but not limited to quality management System guidelines, safety management guidelines System (Operation Manual/OM), and maintenance organization guidelines (Company Maintenance Manual/CMM). i. guidelines, operating organization
119.3 35 - j. Wet Lease means any agreement in which a lessor, leases an aircraft, with at least one pilot flight crewmember, to either an air carrier, foreign air carrier or a foreign person (thè lessee) License is an authorization letter given by an individuai upon fulfilment of certain requirements to perform work in certain field for a certain period of time. Business name means a registered name used on Services by a person or several people together or by a legai entity to distinguisi! them from other similar Services. k. l. m. Foreign civil aircraft means an aircraft registered and or hearing non-Indonesian nationality and registration marks. n. Certificate Holder means thè holder of Operating Certificate (OC), Air Operating Certificate (AOC), and/or Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operating Certificate (ROC). Certification Requirements and Prohibitions: General a. No person may engagé in air transport without, or in violation of a certificate and appropriate operations specifications issued under this part. b. Each person who conducts aircraft operations as a commercial air thè certification and operations specifications requirements in subpart B of this part, and shall conduct its: 1. domestic operations in accordance with thè applicable requirements of CASR part 121, and shall be issued in operations specifications accordance with those requirements. flag operations thè applicable in accordance with requirements of CASR part 121, and shall be issued operations specifications accordance with those requirements. supplemental operations thè applicable requirements of CASR part 121, and shall be issued operations specifications for those operations in accordance with those requirements. commuter operations in accordance with thè applicable requirements of CASR part 135, and shall be issued operations specifications accordance with those requirements. charter operations in accordance with thè applicable requirements of CASR part 135, and shall be issued operations specifications accordance with those requirements. transportation, shall comply with for those operations 2. for those operations 3. in accordance with 4. those operations for 5. for those operations c. Each person who conducts aircraft operations as a non- commercial air transport, shall comply with thè certification and operations specifications requirements in subpart B of this part, and shall conduct its operations in accordance with thè applicable requirements of CASR part 91, and shall be issued operations specifications in accordance with those requirements. for those operations d. Each person who conducts Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) operation and/or small unmanned aircraft System used for commercial air transport shall comply with thè certification and operations specifications requirement in subpart B, and shall conduct its operations in accordance with requirements prescribed by Director General based on in in in
36 - risk assessment-and shall be issued operations specifications for those operations in accordance with those requirements. e. An Operating Certificate or Air Operator Certificate holder may apply for kind of operation in paragraph d. and shall comply with specifications and requirement in subpart B of this part. Subject to thè approvai of thè Director General, no certificate holder may operate or list on any required listing of its aircraft any aircraft listed on any operation specifications issued to another certificate holder under this part. thè certification operations f. 119.7 Safety Management Systems a. Certificate holders of this part must have a safety management System that meets thè requirements of Civil Aviation Safety Regulations part 19 and is acceptable to thè Director General. b. Safety management System as required in paragraph a must be in either: 1) safety management System manual for Air Operator Certificate holders; 2) standard operating procedure for Operating Certificate holders; 3) standard operating procedure Certificate. 3) standard operating procedure Certificate. c. Each person applying to thè Director General for a certificate must demonstrate, as part of thè certification process under section 119.35, that it has an SMS that meets thè standards set forth in CASR part 19 and is acceptable to thè Director General. 119.9 Quality Assurance System a. An Air Operator Certificate (AOC) holder under this part shall establish quality assurance System to assure compliance with all applicable requirements, standards and procedures, to ensure safe operational practices and airworthy of aircraft. b. The operatori quality assurance System should at least include: 1. clearly defined lines of responsibility and accountability throughout thè operator; a description of thè overall philosophies and principles of thè operator with regard to quality, referred to as thè Quality Policy; 2. 3. maintaining personnel trained and competent to perform their tasks; a function to ensure compliance with thè relevant requirements including a feedback System of findings to effective to accountable manager thè implementation of corrective actions. 3. maintaining personnel trained and competent to perform their tasks; a function to ensure compliance with thè relevant requirements including a feedback System of findings to effective to accountable manager thè implementation of corrective actions. ensure c. The quality assurance System must be described in relevant documentation identified as company quality management System manual and is acceptable to thè Director General.
37 - 119.11 Use of business names. a. An Air Operator Certificate and Remotely Piloted Aircraft System/RPAS Operator Certificate (ROC) shall operate an aircraft using a business name appearing in thè operations specification. b. No person may operate an aircraft under this part unless thè name of thè certificate holder who is operating thè aircraft, is legibly displayed on thè aircraft and is clearly visible and readable from thè outside of thè aircraft to a person standing on thè ground at any time except during flight time. The means of displaying thè name on thè aircraft and its readability prescribed by thè Director General. The means of displaying thè name on thè aircraft and its readability prescribed by thè Director General. c. 119.13 Inspection Authority The Director General conduct aviation safety oversight determine thè compliance with this part. to
38 - SUBPART B CERTIFICATION, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND CERTAIN OTHER REQUIREMENTS FOR KINDS OF OPERATIONS 119.21 Applicability This subpart sets out certification, operations specifications and certain other requirements for kinds of operations. 119.23 General requirements a. An applicant to an Air Operator Certificate (AOC) shall meet thè following requirements: 1. 2. own a commercial air transport business permit; own and possess aircraft(s) in accordance with thè commercial air transport business permit; own and/or possess competent personnel in an adequate ratio to operate and maintain airworthiness of aircraft; own at least an organization structure including thè operations, maintenance, safety and quality assurance; own competent management personnel who are responsible for safety, operations and maintenance activity and passed thè fit and proper test; own an operation manual and company maintenance manual; own an aircraft maintenance program; own a quality management System manual to maintain operational and maintenance performance continuously; 8. own a safety management System manual; and 9. own an approved aircraft operator security program. 3. 4. 5. 6. 7. b. An applicant to an Operating Certificate (OC) shall meet thè follo wing requirements: 1. 2. 3. 4. 5. 6. own a non-commercial air transport business permit; own or possess aircraft(s); own aircraft operations and maintenance personnel; own an aircraft standard operating procedure; own an aircraft maintenance program; and own an aircraft operator security program in accordance with thè National Aviation Security Program. c. An applicant to an RPAS Operator Certificate (ROC) shall meet thè following requirements: 1. own a commercial or non-commercial air transport business permit; 2. Own and/or possess unmanned aircraft System in accordance with thè commercial air transport business permit; 3. Own and/or possess operations and maintenance personnel for unmanned aircraft System; own a standard operating procedure for unmanned aircraft System; own a standard maintenance for unmanned aircraft System; own an aircraft operator security program in accordance with thè National Aviation Security Program. 3. Own and/or possess operations and maintenance personnel for unmanned aircraft System; own a standard operating procedure for unmanned aircraft System; own a standard maintenance for unmanned aircraft System; own an aircraft operator security program in accordance with thè National Aviation Security Program. 4. 5. d. Each applicant for a certificate under this part and operations specifications authorizing a new kind of operation that is subject to applicable CASR shall conduct proving tests as authorized by thè Director General. All proving tests must be conducted in a manner acceptable to thè Director General and
39 - e. must be conducted under thè appropriate operating and maintenance requirements of applicable CASR that would apply if thè applicant were fully certificated. The procedure prescribed by Director General. for demonstration of aircraft operation 119.25 Wet leasing of aircraft and other arrangements for air transportation a. Unless otherwise authorized by thè Director General stated in section 119.29 Operation of foreign aircraft under certain circumstances, prior to conducting operations involving a wet lease, to conduct commercial air transportation operations under this part shall provide thè Director General with a copy of thè wet lease to be executed which would lease thè aircraft to any other person engaged in commercial air transportation operations under this part, including foreign air operators, or to any other foreign person engaged in commercial air transportation wholly outside thè Indonesia. certificate holder authorized to engagé in commercial air transport under this part may wet lease from a foreign air operator or any other foreign person or any person. each certificate holder authorized b. c. Upon receiving a copy of a wet lease, thè Director General determines which party to thè agreement has operational issues amendments to thè control of thè aircraft and operations specifications of each party to thè agreement, as needed. d. The lessor must provide thè following information to be incorporated into thè operations specifications of both parties, as needed: 1. 2. 3. 4. thè names of thè parties to thè agreement; thè duration of agreement; thè nationality of lessor; thè nationality and registration markings of each aircraft involved in thè agreement; thè kind of operation (e.g., domestic, flag, supplemental, commuter, or on-demand); thè airports or areas of operation; and a statement specifying thè party deemed to operational control and under which such operational control is exercised. 5. 6. 7. have thè times, airports, or areas e. In making thè determination of paragraph c. of this section, thè Director General will consider thè following: 1. Crewmembers and training. 2. Airworthiness and performance of maintenance. 3. Dispatch. 4. Servicing thè aircraft. 5. Scheduling; and/or 6. Any other factor thè Director General considers relevant. f. Other arrangements for transportation by air, an air operator certificate holder may not conduct any operation for another certificate holder under this part or a foreign air operator under CASR part 129 or a foreign person engaged in commercial air transport wholly outside thè Indonesia unless it holds applicable air transport business permit, if required,
40 - and is authorized under its operations specifications to conduct thè same kinds of operations. 119.27 Rules Applicatile to Operations in a Foreign Country Each certificate holder shall, while operating in a foreign country, comply with thè air traffic rules of thè country concerned and thè locai airport rules, except where any rule of this part is more restrictive and may be followed without violating thè rules of that country. 119.29 Operation of foreign aircraft under certain circumstances a. Under certain circumstances within limited period of time, Director General on Behalf of thè Minister may authorize operating certificate or air operator certificate holder to operate foreign civil aircraft. b. The certain circumstances under paragraph a are implied to: 1. Unavailability of thè aircraft capacity in Indonesia; 2. Unavailability of thè type or capability of thè aircraft in Indonesia for thè air transportation activities; 3. Naturai disaster; and/or 4. Humanitarian aids operation. c. Within limited period of time under paragraph a means thè period of a special permit under certain circumstances is limited to operate foreign civil aircraft until such operation can be handled by Indonesian aircraft(s) operating certificate or air operator certificate holder applying for special permit must has had appropriate special authorization, and/or have equal experience with thè type of aircraft and thè kind of operation to be carried out. d. e. When a certificate holder authorized to operate a foreign aircraft under certain circumstances, The Director General on behalf of thè Minister will issue a special permit letter and appropriate amendment to thè certificate holder operations specifications. If thè nature of thè emergency does not permit timely issue special permit letter and/or amendment of thè operations specifications: 1) f. 2) The Director General on behalf of thè Minister may approve or deny thè deviation authorization using communication by telephone calls, electronic mail, short message Service, or other media of communication; and The certificate holder shall provide application in writing thè deviation within 24 authorized. (twenty-four) hours after 119.31 Contents of an Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate a. The Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate includes: 1. The certificate number; 2. The certificate holder's name; 3. The certificate holder's business name (if any); 4. The certificate holder's principal base of business address, telephone number, fax number, and e-mail; 5. Operational points of contact; 6. The certificate expiry date; and
41 - 7. Authorization, including reference to appropriate civil issuance date, title, name and aviation regulation, signature of Director General. b. Form and content of certificate required under paragraph a prescribed by thè Director General. 119.33 Contents of thè Operations Specifications a. Each Operations Specifications is an attachment to thè Certificate and addresses at least thè following standard operational and maintenance areas: 1. The certificate number; 2. The certificate holder's name; 3. The certificate holder's business name (if any); Issuance date of thè Operations Specifications; 4. 5. The aircraft make, model and series, or master series; 6. The type of operation; 7. Area(s) of authorized operation; and 8. List of applicable special limitations and authorizations. b. Operations Specifications shall be supported by appropriate detailed documents, which contain authorizations, conditions, and limitations. These supporting documents shall be a part of certificate holder's manuals. 119.35 Application for Certificate a. Each application for an Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate, shall be made in thè form and manner and contain information prescribed by thè Director General. b. Each applicant must submit his application at least 90 (ninety) days before thè date of intended operation. 119.37 Issuing or denying a certificate. a. An applicant may be issued an Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate if, after verification process, thè Director General finds that thè applicant- 1. meets thè applicable requirements under this part; and 2. is properly and adequately equipped in accordance with thè requirements and is able to conduct a safe operation under appropriate provisions of CASR and operations specifications, for kinds of operations to be conducted as specified in section 119.3. b. Certification process prescribed by Director General, in generai, includes preliminary discussion, determination generai feasibility of thè operation, examination of all documentation, demonstration and inspection, and conclusion of thè certification. Process and issuance of Certificate can use information technology systems. thè process c. d. An application for a certificate may be denied if thè Director General finds that- 1. The applicant is not properly or adequately equipped or is not able to conduct safe operations under appropriate provisions of CASR;
42 - 2. The applicant previously held an Air Operator Certificate, Operating Certificate or RPAS Operating Certificate which was revoked; 3. The applicant intends to or fills a key management position listed in paragraph 119.49 a., 119.53 a. and b., or 119.55 a. and b. as applicable, with an individuai who exercised control over or who held thè same or a similar position with a certificate holder whose certificate was revoked, or is in thè process of being revoked, and that individuai materially contributed to thè circumstances causing revocation or causing thè revocation process; or 4. An individuai who will have control over or have a substantial ownership interest in thè applicant had thè same or similar control or interest in a certificate holder whose certificate was revoked, or is in thè process of being revoked, and that individuai materially contributed to thè circumstances causing revocation or causing thè revocation process. 119.39 Duration of Certificate and Operations Specifications. a. An Air Operator Certificate or RPAS Operating Certificate issued under this Part is valid for a maximum period 60 (sixty) calendar months from thè date of thè certificate is issued, unless- 1. The certificate holder surrenders it earlier to thè Director General; or 2. The Director General suspends or revokes thè certificate. b. An Operating Certificate issued under this Part shall continue in effect indefinitely, unless- 1. The certificate holder surrenders it to thè Director General; or 2. The Director General suspends or revokes thè certificate. c. Operations Specifications issued under this Part are effective as long as thè Certificate is valid, unless- 1. The Operations Specifications are amended as provided in section 119.45; or 2. The Director General suspends or revokes thè Operations Specifications for a kind of operation due to thè incapacity of thè certificate holder to operate that kind of operation. d. Within 7 (seven) days after a Certificate has been suspended, revoked or expired under this Part, thè Certificate and Operations Specifications must be surrendered by thè certificate holder to thè Director General. The Air Operator certificate or RPAS Operating Certificate holder may be renew if thè applicant forwards thè application to thè Director General at least 60 (sixty) consecutive calendar days before expiration of thè Certificate. A certificate which has been suspended may be renew if thè applicant applies to thè Director General at least 60 (sixty) consecutive calendar days before thè operations, to allow sufficient time for thè Director General to ensure that thè required standard of operation is maintained by thè certificate holder in order to provide a safe and reliable air transport Service to thè public. e. f. resumption of
43 - g. An Air Operator Certificate, or RPAS Operating Certificate which has been revoked may not be renew. 119.41 Recency of Operations for Air Operator Certificate or RPAS Operating Certificate a. No Air Operator Certificate, or RPAS Operating Certificate holder may conduct a kind of operation for which it holds authority in its Operations Specifications unless thè certificate holder has conducted that kind of operation within thè preceding number of consecutive calendar days specified in this paragraph: 1. For domestic, flag or commuter operations - 30 (thirty) consecutive calendar days. 2. For supplemental or charter operations - 90 (ninety) consecutive calendar days. 3. Paragraph a.2. not applicable, if thè certificate holder has authority to conduct domestic or flag operations, and has conducted domestic or thè previous 30 (thirty) days. flag operations within b. If an Air Operator Certificate, or RPAS Operating Certificate holder does not conduct a kind of operation for which it is authorized in its Operations Specifications within thè number of calendar days specified in paragraph (a) of this section, it shall not conduct such kind of operation unless- 1. (five) It advises consecutive calendar days before resumption of that kind of operation; and It makes itself available and accessible during thè 5 (five) consecutive calendars day period in thè event that thè Director General decides to conduct a full inspection to determine whether thè certificate holder remains properly and adequately equipped and able to conduct a safe operation under appropriate provisions of CASR and operations specification of that kind of operation. thè Director General at least 5 2. 119.43 Amendment of Certificate a. The certificate issued under this part may be amended upon application by thè Director General determines that safety in air tran sportation and thè public interest allows thè amendment. thè holder, and b. An applicant for an amendment to a certificate must file its application with thè Director General at least 30 (thirty) days before thè proposed effective date of that amendment, unless a shorter filing period is allowed. c. At any time within 30 (thirty) days after refusai of thè Director for amendment, thè General to approve an application certificate holder may petition thè Director General to reconsider thè refusai. 119.45 Amendment of Operations Specifications The Director General may amend any operations specifications issued under this part: a. Upon application by thè holder at least 30 (thirty) days before thè proposed effective date of that amendment, and thè Director General determines that safety in air transportation and thè public interest allows thè amendment; or
44 - b. If thè Director General determines transportation and amendment. thè public that safety in air thè interest requires 119.46 Replacement of Lost or Destroyed Certificate a. b. For certificates that are lost or destroyed, Certificate Holders for a replacement certificate by can submit a request submitting a letter to thè Director General. Procedure for replacement certificate is prescribed by thè Director General. 119.47 Maintaining a Principal Base of Operations, Main Operations Base, and Main Maintenance Base; Change of Address a. Each certificate holder must maintain a principal base of operations. Each certificate holder may also establish a main operation base and a main maintenance base which may be located at either thè same location as thè principal base of operations or at separate locations. b. At least 30 (thirty) days before it proposes to establish or change thè location of its principal base of operations, its main operations base, or its main maintenance base, a certificate holder must provide written notification to thè Director General. 119.49 Management Personnel Required for Air Operator Certificate Holder a. Each Air Operator Certificate holder must have sufficient and qualified management and technical personnel to ensure thè highest degree of safety in its operations. The certificate holder must have qualified personnel serving in thè following or equivalent positions: 1. Managing or President Director 2. Director of Safety 3. Director of Quality (who may also be Director of Safety) 4. Director of Operation 5. Director of Maintenance 6. Chief Pilot 7. Chief inspector 8. Chief Flight Attendant. full-time b. Upon application by thè certificate holder, thè Director on behalf of Director General may approve different positions or number of positions than those listed in paragraph a. of this section for a particular operation if thè certificate holder shows that it can perform thè operation with thè highest degree of safety under thè direction of fewer or different categories of management personnel due to: 1. The kind of operation involved; 2. The number and type of aircraft used; and 3. The area of operations. The title of thè positions required under paragraph a of this section or thè title and number of equivalent positions approved under paragraph b of this section shall be set forth in thè certificate holder's Operations Specifications. c. d. Except in thè paragraph g of this section, thè individuals who serve in thè positions required or approved under paragraph a. or b. of this section and anyone in a position to exercise
45 - control over operations conducted under thè operating certificate must- 1. meet thè required minimum specified in section 119.51 through training, experience, and expertise; 2. To thè extent of their responsibilities, have a full understanding of thè following materials with respect to thè certificate holder's operation: a) Aviation safety standard s and safe operating practices; b) Civil Aviation Safety Regulations (CASR); c) The certificate holder's Operations Specifications; and d) The certificate holder's manual required by CASR Part 121 and/or 135. their duties 3. Discharge to meet applicatale requirements and to maintain safe operations; and legai 4. Passed fit and proper test. e. Each applicant shall submit thè names of persons nominated to each position required by this subpart on an acceptable nomination form, giving sufficient details to demonstrate that thè candidate qualifications, experience, and background. Each certificate holder must- 1. State in thè generai policy provisions of thè certificate holder's manual required by section 121.133 and 121.369 or 135.133 and 135.141 of thè CASR, thè duties, responsibilities, and authority of personnel required under paragraph a. of this section; List in thè operation manual thè names and business addresses of thè individuals assigned to those positions; and f. 2. 3. Notify any vacancy and submit thè proposai for any change of its management personnel within 10 (ten) days to thè Director General. g. To serve as Managing or President Director, a person must- 1. have operational and managerial skill to manage thè commercial air transport business; 2. have never been involve in a criminal act based on a court decision that has obtained permanent legai force related to thè operation of air transport; and 3. when manage a commercial air transport business organization, has never been declared bankrupt in accordance with thè provision of thè legislation. 119.51 Management Personnel Qualifications for Air Operator Certificate Holder a. To serve as Director of Safety under paragraph 119.49 a. a person must- 1. have meet thè following criteria: a) at least 1 (one) year experience in aviation safety or quality; flight operational experience; technical background operations; interpersonal skill; analytical and problem solving skill; b) c) in accordance with d) e) f) management skill; its
46 - g) h) understanding of thè human factor. orai and written communication skill; and 2. knows thè contents of thè certificate holder's manuals and operations specifications, and thè provisions of this part necessary to thè proper performance of his duties. b. To serve as Director of Quality under paragraph 119.49 a. a person must- 1. have meet thè following criteria: a) b) c) at least 1 (one) year experience in aviation quality; flight operational experience; technical background operations; interpersonal skill; analytical and problem solving skill; in accordance with d) e) f) management skill; g) h) understanding of thè human factor. orai and written communication skill; and c. 2. knows thè contents of thè certificate holder's manuals and operations specifications, and thè provisions of this part necessary to thè proper performance of his duties. To serve as Director of Operation under paragraph 119.49 a. for part 121 kind of operations a person must- 1. knows thè contents of thè certificate holder's manuals and operations specifications, and thè provisions of this part necessary to thè proper performance of his duties; 2. holds airiine transport pilot licence; with at least 3 (three) years supervisoiy or managerial experience within thè last 6 (six) years in a position that exercise operational control over any operation conducted with large aeroplane under part 121. In thè case of a person becoming a Director of Operations: a) 3. For thè first time ever, have at least 3 (three) year experience, within thè past 6 (six) years, as pilot in command of a large aeroplane operated under part 121 or part 135; or In thè case of a person with previous experience as a Director of Operations, have at least 3 (three) year experience as pilot in command of a large aeroplane operated under part 121 or part 135. b) d. To serve as Director of Operation under paragraph 119.49 a. for part 135 kind of operations a person must- 1. knows thè contents of thè certificate holder's manuals and operations specifications, and thè provisions of this part necessary to thè proper performance of his duties; and 2. held airiine transport pilot licence (or a commercial pilot licence if none of thè aircraft utilized by thè certificate holder require an airiine transport licence); 3. has had at least 3 (three) year experience as pilot-in- command of similar types of aircraft with which thè operations are to be conducted; or 4. has had at least 3 (three) year experience as Director of Operations or a position of comparable responsibility with a certificate holder using similar types of aircraft. its
e. f. g. 47 - To serve as Director of Maintenance under paragraph 119.49 letter a. a person must- 1. Holds an appropriate AME licence, or equivalent qualifications acceptable to thè Director General; 2. Has had at least 5 (five) years of experience in thè maintenance of similar types of Aircraft with which thè operations are to be conducted, 1 (one) year of which must have been in a supervisory capacity; and 3. Knows thè maintenance parts of thè certificate holder's manuals and operations specifications and thè applicable maintenance provisions of this part. To serve as Chief Pilot under paragraph 119.49 a. for part 121 kind of operations a person must- 1. Holds airiine transport pilot license with appropriate ratings and be qualified to serve as pilot in command in at least 1 (one) of thè aeroplane used by thè air operator; In thè case of a person becoming a chief pilot: a) 2. For thè first time ever, have at least 3 (three) year experience, within thè past 6 (six) years, as a pilot in command of a large aeroplane operated under part 121; or In thè case of a person with previous experience as a chief pilot, have at least 3 (three) year experience, as a pilot in command of a large aeroplane operated under part 121; b) 3. knows thè contents of thè certificate holder's manuals and operations specifications, and thè provisions of this part necessary to thè proper performance of his duties. To serve as Chief Pilot under paragraph 119.49 a. for part 135 kind of operations a person must- 1. holds airiine transport pilot licence with appropriate ratings, or a commercial pilot licence, with appropriate ratings, if none of thè aircraft utilized by thè certificate holder have a maximum certified take-off weight of (five thousand seven hundred) greater than 5,700 kilograms. The Chief Pilot must be qualified to serve as pilot in command in at least 1 (one) aircraft used by thè air operator; 2. has accumulated not less than 1000 (one thousand) hours as pilot-in-command on similar types of aircraft or, within thè preceding 5 (five) years, has acted as pilot-in- three years and command accumulated not less than 500 hours as pilot-in- command on similar types of aircraft with a certificate holder; and least 3 for at (three) 3. knows thè contents of thè certificate holder's manual and operations specifications, and thè provisions of this part necessaiy to thè proper performance of his duties.
48 - h. To serve as Chief Inspector under paragraph 119.49 a. a person must- 1. Holds an appropriate AME license which has been valid for at least 5 (five) consecutive years; 2. Has had at (three) years of diversified maintenance experience on similar types of aircraft with which thè operations are to be conducted with an Air Operator or A.M.O., 1 (one) year of which must have been as a maintenance inspector; and least 3 3. Knows thè maintenance parts of thè certificate holder's manual and operations specifications, and thè applicable maintenance provisions of this part. i. To serve as Chief Flight Attendant under paragraph 119.49 a. a person must- 1. holds flight attendant certificate and be qualified to serve as flight attendant for at least 1 (one) types of aircraft used by thè air operator; j. 2. has had at least 5 (five) years of experience as flight attendant and 1 (one) year as flight attendant supervisor in thè highest complexity aircraft ratings used by thè air operator; and knows thè appropriate CASR and thè certificate holder's manuals. 3. No certificate holder may assign a person to act in a position of management over operational matters or personnel, unless- 1. An officiai management position has been created in accordance with this Section and is published in thè organization chart. 2. a list of minimum qualifications thè incumbent must posses is published in thè operation manual, and 3. The information required by section 119.49 is published in thè operation manual. k. Where an applicant files for a deviation to any qualification thè Director General may after to certain listed consideration, decide to give an exemption qualifications where: 1. in this section, thè person's experience, qualifications and background are acceptable to thè Director General, thè scope and size of thè proposed operations is such that a lower level of qualifications would be acceptable to achieve a satisfactory level of safety, and at thè discretion of thè Director General, thè manager nominee agrees to undergo an examination to test his suitability for thè position. 2. 3. 119.53 Management Personnel Required and Qualification for Operating Certificate Holder a. Each certificate holder must have a program manager to ensure thè highest degree of safety in its operations, where has reason to believe based on thè background of such person, that person is not a threat to thè safe and proper operations of thè aircraft.
49 - b. Each certificate holder under CASR part 91 must have sufficient qualified management and technical personnel to ensure thè highest degree of safety in its operations. The certificate holder must have qualified personnel in thè following or equivalent positions: 1. Chief Pilot; and 2. Chief Engineer. The Chief Pilot must hold at least commercial pilot licence or private pilot license if thè aircraft utilized by thè certificate holder does not meet requirement with a maximum certified take-off weight of greater than 5,700 (five thousand seven hundred) kilograms or jet engine with thè appropriate ratings. c. d. The Chief Engineer must hold aircraft maintenance engineer license with appropriate ratings. e. Upon application by thè certificate holder, thè Director on behalf of Director General may approve different positions or number of positions than those listed in paragraph b. of this section under certain circumstances where it can perform thè operation with thè highest degree of safety under thè direction of fewer or different categories of management personnel. The title of thè positions required under paragraph b. of this section, or thè title and number of equivalent positions approved under paragraph e. of this section shall be set forth in thè certificate holder's Operations Specifications. f. g. Each certificate holder must notify any vacancy and submit thè proposai for any change of its management personnel within 10 (ten) days to thè Director General. 119.55 Management Personnel Required and Qualification for RPAS Operating Certificate Holder a. Each certificate holder must have a program manager to ensure thè highest degree of safety in its operations and implementation of quality management System, where thè Director General has reason to believe, based on thè background of such person, that person is not a threat to thè safe and proper operations of thè RPAS. b. Each RPAS operating certificate holder must have sufficient qualified management and technical personnel to ensure thè highest degree of safety in its operations. The certificate holder must have qualified management personnel as listed in paragraph b in thè following or equivalent positions: 1. chief remote pilot; and 2. chief engineer. c. d. The Chief Remote Pilot as listed in paragraph c point 1 must hold at least a remote pilot license with appropriate ratings. The Chief Engineer listed in paragraph c point 2 must hold certificate of maintenance approvai (COMA) with appropriate ratings. e. f. Upon application by thè certificate holder, thè Director on behalf of Director General may approve different positions or number of positions than those listed in paragraph b and paragraph c of this section under certain circumstances where it can perform thè operation with thè highest degree of safety under thè direction of fewer or different categories of management personnel.
50 - g. The title of thè positions required under paragraph b and paragraph c of this section, or thè title and number of equivalent positions approved under paragraph f of this section shall be set forth in thè certificate holder's Operations Specifìcations. h. Each certificate holder must notify any vacancy for thè position as listed in paragraph b and paragraph c, and submit thè proposai for any change of its management personnel within 10 (ten) days prior to thè effective date of vacancy or change, to thè Director General. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Biro Hukum,