12 BAB II LANDASAN TEORI A. Kleptomania 1. Pengertian Kleptomania Kleptomania menurut bahasa berasal dari kata kleptiein yang artinya mencuri.1 Sedangkan kleptomania menurut istilah adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri . benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir, atau barang-barang lainnya.2 Penderita biasanya merasakan kelegaan atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut.3 Kleptomania juga merupakan gangguan yang berupa tingkah laku yang dilakukan secara berulang dan secara kompulsif, merasa tersiksa karena ketidak mampuan untuk mengontrol diri. Gangguan control impuls: tingkah laku yang secara potensial berbahaya, yang tidak dapat ditolaknya, kadang mempunyai efek sakit-beberapa mengandung resiko.4 Ada 3 gambaran tingkah laku yang secara potensial berbahaya : a) Tidak mampu untuk melakukan impuls yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain; tingkah laku itu dapat spontan, dapat pula terencana, beberapa berusaha menolak, yang lain setuju ketika ada dorongan tersebut. 1 Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal 206. 2 Supratikna, Mengenal Prilaku Abnormal, Kanisius, Yogjakarta, 1995, hlm. 107. 3 Ibid. 4 Nungky Gabriel, Tugas, dan Catatan Sekolah, Buku pr. tanggal akses 7 Desember 2015.
13 b) Sebelum melakukan perbuatan itu orang merasa adanya tekanan untuk melakukan itu, mengalami kecemasan dan tekanan yang hanya dapat hilang dengan melakukan impuls tersebut; beberapa merasakan seperti timbulnya gairah seksual. c) Ketika melakukan impuls itu, ia merasakan senang, atau puas, juga seperti dorongan seksual terpuaskan. d) Kleptomania merupakan sebuah gangguan kejiwaan dimana seorang penderita mengalami dorongan dan ketegangan yang sangat kuat untuk melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain dan mencapai kepuasaannya apabila tindakan mengambil tersebut telah berhasil. Seolah menjadi sebuah kebutuhan, dimana barang yang diambil bukan merupakan barang yang dibutuhkan atau bernilai ekonomis tinggi, melainkan semata pemenuhan hasrat "sensasi" dalam melakukan tindakan pengambilan barang tersebut. Penderita ini mencuri bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi mereka didorong oleh dorongan untuk mencuri yang terus menerus.5 2. Sifat Kleptomania a) Didorong keinginan mencuri, bukan keinginan untuk memiliki b) Motivasi utama: menghilangkan ketegangan. c) Mencuri menghilangkan ketegangan dan memberikan rasa sensasi, meskipun orang merasa dorongan itu tidak menyenangkan, tidak dikehendaki, mengganggu dan bodoh. d) Pencurian dapat dilakukan di toko, tetapi ada yang hanya pada orang yang ia tertarik. e) Barang curian dibuang atau diberikan orang lain f) Ciri khas: tidak ada perhatian pada barang yang dicuri. Teori dan Perlakuan 5 Abdul Kadir Nassa, Cleptomania, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 1.
14 g) Penderita kleptomania biasanya juga menderita gangguan psikologis yang lain h) Ada yang berteori kleptomania merupakan simptomp gangguan biologis, maka ada yang berpendapat gangguan itu akibat kekurangan serotonin maka penyembuhan dengan fluxitin yang menaikkan serotonin di system syaraf i) Perlakuan behavioral: sensitisasi tertutup, klien diperintah menimbulkan dalam pikiran bayangan aversif selama perbuatan mencuri. Misalnya: bayangan hal yang menjijikkan seperti muntah, atau disuruh menggunakan penghenti pikiran. j) Seperti yang dikemukakan pada wikipedia, penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada sampai dewasa. Pada beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup. Penderita juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya, seperti kelainan emosi, Bulimia Nervosa, paranoid, schizoid atau borderline personality disorder. Kleptomania dapat muncul setelah terjadi cedera otak traumatik dan keracunan karbon monoksida.6 3. Kleptomania Menurut Pendekatan Psikologis Kleptomania dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah sebagai wadah pemenuhan kepuasaan. Dilihat dari kacamata ilmu jiwa, kleptomania merupakan sebuah impuls abnormal untuk mencuri. Ini merupakan penyakit mental patologis. Seperti gangguan pengendalian impuls lainnya, kleptomania ditandai oleh ketegangan yang memuncak sebelum tindakan, diikuti oleh pemuasan dan peredaan ketegangan dengan atau tanpa rasa bersalah, penyesalan, atau depresi selama tindakan. Mencuri adalah tidak direncanakan dan tidak melibatkan orang lain.7 6 Ibid., hlm.2. 7 Ibid., hlm.2.
15 Walaupun pencurian tidak terjadi jika kemungkinan akan ditangkap, orang kleptomania tidak selalu mempertimbangkan kemungkinan penangkapan mereka, kendatipun penahanan yang berulang menyebabkan penderitaan dan rasa malu. Orang kleptomania mungkin merasa bersalah dan cemas setelah mencuri, tetapi mereka tidak marah atau balas dendam. Selain itu, jika benda yang dicuri adalah sasaran, diagnosis bukan kleptomania, karena kleptomania tindakan mencuri itu sendirilah yang menjadi sasarannya. Seperti yang dikemukan diawal pembahasan ini bahwa kebanyakan dari penderita adalah para remaja, disaat masa pubertas hingga orang dewasa. Dalam pandangan psikologi, masa remaja merupakan masa dimana seseorang tengah asyik untuk mencoba-coba berbagai hal, dari yang bermanfaat bagi dirinya hingga hal-hal yang dapat memberikan kepuasan dalam dirinya. Ketika seorang remaja mencoba-coba tindakan tersebut dan dia mendapatkan "reward" berupa kepuasan dalam dirinya, maka ia cenderung terus melakukan tindakan tersebut, apapun resikonya. Seperti yang dikemukakan dalam teori Operant Conditioning bahwa seseorang cenderung mempertahankan perilakunya apabila ia mendapatkan reward dari tindakannya tersebut. Reward bagi seseorang jelas tidak terbatas hanya pada bentuk materi. 4. Kleptomania Menurut Pendekatan Sosial Sebagian orang masyarakat ada yang tidak mengetahui bahwa kleptomania merupakan suatu gangguan mental. Mereka berfikir orang-orang yang melakukan klepto merupakan seorang pencuri, sehingga penderitapun dikucilkan dan dicemooh. Sebagian masyarakat yang lainpun bisa jadi mengetahui gangguan mental kleptomania ini, namun karena berbagai faktor seperti sulitnya mencari seorang psikolog, tidak adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, kekurangan biaya, sehingga pengobatan dan perawatan tidak dilakukan. Dengan adanya pendeskriminasian pada masyarakat,
8 Ibid., hlm.3. 9 Abd Kadir Nassa, Op. Cit., hal.3. 16 maka akan timbul perilaku menarik diri, merasa diri paling bersalah, malu untuk bersosialisasi, dan masih banyak hal lain yang mengekang perilaku sosalisasi penderita.8 Penderita akan menjadi pribadi yang cenderung pendiam, menyendiri, tidak mau berkomunikasi dan mengenal orang lain, menjadi orang yang introvert, merasa masyarakat sekitar memandang hina pada dirinya sehingga tidak ada keinginan untuk membina sosialisasi. Namun faktor eksternal pun terlibat seperti, menjauhnya masyarakat dari penderita kleptomania, timbulnya jugdement masyarakat pada penderita yang terkadang hal ini justru memicu penderita untuk tetap melakukan tindakan klepto-nya, penderita merasa tidak ada lagi yang percaya dengan dirinya, maka timbullah stress bahkan depresi berat.9 Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai gangguan mental termasuk kleptomania dan cara pengobatannya, sehingga baik masyarakat maupun penderita dapat terbebas dari perasaan bersalah dan tindakan yang salah terhadap penderita. 5. Kleptomania Menurut Pendekatan Spiritual Dalam Islam mengajarkan bahwa buku amalan akan ditarik dalam 3 kriteria, salah satunya ialah apabila orang tersebut tidak berakal/adanya gangguan jiwa (hilang ingatan), maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Dosa seseorang akan berlaku bagi mereka yang bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Mereka yang menyadari dan mengetahui bahwa tindakan mencuri merupakan tindakan buruk dan merugikan orang lain, namun tetap melakukan hal tersebut, maka jelas ia telah melanggar larangan Allah dan Allah tidak
10 Abd Kadir Nassa, Cleptomania, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 4. 11 Al Qur'an Surat Ar Ra'd Ayat 28, Al Qur'an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 127. 17 menyukai perbuatannya. Namun pada penderita kleptomania, pada saat melakukan tindakan tersebut, hilangnya kesadaran mereka untuk dapat mengontrol diri dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.10 Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya; Artinya : " (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram" (Q.S Ar Ra'd:28).11 Salah satu penyebab tindakan klepto adalah timbulnya gangguan kecemasan dan hati yang tidak tenang. Maka Allah telah menurunkan firman-Nya seperti diatas. Bahwa dengan mengingat Allah (berdzikir) akan menghindarkan seseorang dari berbagai gangguan jiwa seperti kleptomania. Seorang muslim seharusnya mempercayai bahwa jika ia mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka itu dapat menjadi penyembuh dari berbagai penyakit hati dan gangguan jiwa. Sehingga hidup pun menjadi lebih tentram dan damai serta terhindar dari berbagai penyakit. 6. Kleptomania Menurut Pendekatan Hukum Pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pencurian dan dilakukan dengan sengaja yaitu pencuri menghendaki dan mengetahui akan akibat dari tindakannya, sedangkan seorang kleptomania melakukan pencurian bukan karena
12 Abd Kadir Nassa, Op. Cit., hlm.4. 18 dia memang memerlukan barang yang diambilnya atau bukan karena barang itu memang memiliki nilai yang mahal. Tapi dia melakukan pencurian karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya. Tentu hal ini jelas berbeda dengan seorang pencuri biasa yang merasa khawatir kalau-kalau tindakannya diketahui orang lain, maka seorang kleptomania sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu saat dia melakukan pencurian. Bagi diri seorang kleptomania, mencuri justru merupakan sebuah tindakan yang menyenangkan bagi dirinya.12 Dari pembahasan yang tersebut diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa perspektif pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian karena kleptomania yaitu para penderita kleptomania dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencurian yang telah dilakukannya karena kemampuannya untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang. Seorang kleptomania dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang biasa dikenal dengan pertanggungjawaban sebagian. Untuk melihat apakah perbuatannya dilakukan dalam keadaan seseorang tersebut sedang sakit atau tidak harus ada pernyataan dari dokter ahli jiwa. Apabila orang tersebut benar mempunyai penyakit kleptomania maka aparat penegak hukum harus memberikan tindakan kepada pelaku, tindakan yang dilakukan adalah memasukan pelaku ke rumah sakit jiwa atau dilakukannya bimbingan psikiatri. Sedangkan alasan penyidik kepolisian memproses pelaku tindak pidana pencurian karena kleptomania yaitu setiap adanya aduan dari pihak pelapor atau pihak yang dirugikan, pihak kepolisian harus memproses pelaku terlebih dahulu sesuai dengan prosedur penyidikan. Apabila setelah diselidiki pelaku memang benar terbukti mengidap
19 penyakit kleptomania, pihak kepolisian akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3). Penyidik kepolisian dalam menangani setiap kasus harus bertindak sesuai prosedur yang ada, bila menemukan pelaku tindak pidana pencurian karena kleptomania tidak langsung membebaskannya begitu saja tetapi harus diproses terlebih dahulu apakah benar orang tersebut seorang kleptomania atau memang pencuri biasa. Sehingga aparat penegak hukum tidak salah dalam mengambil keputusan. B. Pidana Pencurian 1. Menurut Hukum Islam a) Pengertian Pencurian Definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tersebut terlampau singkat dan masih kurang lengkap. Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh MuhammadAbu Syahbah yaitu Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, opabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.13 Salah satu maqasid al-syari'ah tujuan syariat adalah hifd al-mal yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan harta kekayaan bisa tetap terjaga, maka harus ada instrumen hukum untuk mengaturnya. Karena itu, instrumen yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga menjadi sesuatu yang penting. Atas dasar ini pula maka al-Quran mengatur sejumlah instrumen yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan dan memelihara harta. 13 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.82.
14 Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.166. 20 Secara garis besar, instrumen tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori: Pertama, upaya untuk mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup manusia, untuk ini Islam mewajibkan umat manusia untuk berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki. Kedua, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, dengan melakukan berbagai cara; a. Larangan melakukan penipuan dan penzaliman terhadap harta, b. Larangan berfoya-foya dan menghaburkan uang tidak pada tempatnya; c. Larangan pencurian dan perampokan, dan ancaman berat atas pelakunya; d. Kewajiban mengganti rugi atas siapa yang merusak harta orang lain; e. Disyariatkan bagi seseorang untuk berjuang mempertahankan hartanya; dan f. Dianjurkan dalam praktik utang piutang supaya pakai bukti tertulis dan pakai saksi.14 Berdasarkan uraian tersebut jelas, bahwa pencurian dan perampokan dilarang karena tindakan kejahatan tersebut dapat mengancam eksistensi harta benda. Selain itu, kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat, dan karena itu, a1-Quran melarang keras tindakan kejahatan ini dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri siapa yang melanggar larangan itu. Demikian, sebenarnya larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian dan perampokan adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan
21 umat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif pidana konvensional, khususnya yang ada pada KUHP Indonesia. 15 Para Ulama Islam sepakat bahwa setiap peristiwa/kejadian, terkait di dalamnya ketentuan hukum syari'at. Hukum tersebut sebagaian bersumber pada nash Al Qur'an dan As Sunnah dan sebagian lain diketahui melalui dalil-dalil lain yang diakui syara'. Dalil Syara' di luar Al Qur'an dan As Sunnah itu yang amat jelas petunjuknya adalah ijma' dan qiyas, sedang metode ijtihad lainnya kurang jelas petunjuknya, yaitu Istihsan, istishab, baraah ashliyah, adat/'urf . 16 Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, opabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.17 b) Unsur-Unsur Pencurian Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian, yaitu sebagai berikut : 1) Pengambilan secara Diam-Diam Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. 15 Ibid., hlm.166. 16 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan Serta Fleksibilitasnya, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.186. 17 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.82.
22 Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (ikhtilas). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut. (1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya. (2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik. (3) Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri. 2) Barang yang diambil Berupa Harta Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyis maka pencuri tidak dikenaik hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had. Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1) Barang yang dicuri harus berupa al mutaqawwim Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang mutaqawwim, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti
18 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm.83. 19 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hal.84. 23 bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal mutaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman. 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.18 Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya.. hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain. 3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan di tempat simpanannya Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi para pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.19 4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian
20 Ibid., hlm.84. 24 Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw. 3) Harta Tersebut Milik Orang Lain Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.20 c) Pembuktian Pencurian Pertama dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seornag laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila
21 Asep Saepudin Jahar, dkk, Op. Cit., hlm.175. 22 Asep Saepudin Jahar, dkk, Op. Cit., hlm.176. 25 saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman.21 Kedua dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Namun, Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan dua kali. Ketiga dengan sumpah. Di kalangan Syafi'iyah berkembang pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.22 d) Macam-Macam Pencurian Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.
26 1. Pencurian yang hukumannya had 2. Pencurian yang hukumannya ta'zir Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu a. Pencurian ringan dan b. Pencurian berat Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dan secara khusus akan dibicarakan dalam bab tersendiri. Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut. 1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. 2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik
27 barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. 2. Menurut Hukum Positif Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain seluruhnya maupun sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP. Tidak hanya berbagai rumusan delik dan sanksi yang terdapat didalam hukum
28 pidana, didalam penjatuhan sanksi, hukum pidana juga mensyaratkan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Tidak adil rasanya menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang tidak memiliki kemapuan untuk bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan, sekali pun perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi rumusan delik didalam Undang-undang.23 Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psychologisch yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.24 Pada bab XXII kitab undang-undang hukum pidana tentang pencurian, khusunya dalam pasal 362 disebutkan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".25 Berikut beberapa pasal berkaitan dengan tindak pidana pencurian yaitu :26 1) Pasal 363 a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) pencurian ternak; (2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 23 Anak Agung Ayu dan I Dewa Gede, Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, 2010, hlm.1. 24 Suharto, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5. 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian. 26 Ibid.
29 dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. b) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2) Pasal 364 Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 3) Pasal 365 a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: (1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; (2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. c) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.
30 d) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 4) Pasal 366 Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalum pasal 362. 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4. 5) Pasal 367 a) Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. c) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. C. Hal yang Meringankan Pidana 1. Menurut Hukum Positif Dasar peniadaan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan. Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar pemiadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut
31 jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar peniadaan pidana lazim dibagi dua, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf (schulduitsslutingsgroden atau verontschuldingsgroden).27 Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Konsep sentral didalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' (geen straf zonder schuld). Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai kualifikasi pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hukum pidana. Dalam pasal 44 KUHP hanya menyebutkan bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Dua keadaan dimana seseorang tidak dimungkinkan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Keadaan yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, dimana dalam hal ini melibatkan disiplin ilmu lain dalam mengkaji hal ini. Kejiwaan yang dimaksud disini tidak saja orang gila yang terganggu akal dan nalarnya tetapi berbagai penyakit kejiwaan lainya salah satunya (Curi Patologis) Kleptomania. Orang dengan kleptomania selalu mengambil barang milik orang lain demi mendapatkan rasa puas setelah melakukan tindakan mencuri tersebut. Mencuri didalam KUHP merupakan suatu delik yang diatur didalam pasal 362 KUHP.28 a. Pasal Pengecualian 27 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.189. 28 Anak Agung Ayu dan I Dewa Gede, Op. Cit., hlm. 5.
32 Dalam bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana yaitu :29 1) Pasal 44 a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. b) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. c) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 2) Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran 29 Pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana, Bab III tentang hlm-hlm yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.
33 tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. b. Pengecualian Sebagai Salah Satu Unsur Kewibawaan Hukum Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan primer dari segala macam bentuk dan perwujudan hukum ialah untuk mencapai keadilan, yang secara yuridis-filosofis dapat dikatakan merupakan suatu keserasian antara unsur kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, tentunya diperlukan unsur keketatan hukum, yang dalam hal ini merupakan unsur yang membuat keadaan penerapan hukum itu menjadi serba pasti dan serba jelas bagi atau dihadapan semua pihak tanpa pandang bulu serta serba tegas dan konsekuen. Tetapi keadilan mustahil akan terwujud tanpa adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum yang pada hakikatnya merupakan akar dari hal kesetimpalan, mengingat melalui asas kesetimpalan ini setiap orang diperlakukan selaras dengan jasa atau kesalahannya.30 Kepastian hukum hanyalah merupakan suatu nilai yang menjamin bahwa hukum akan betul-betul diterapkan dan selalu akan diterapkan secara merata terhadap setiap subyek hukum (baik orang maupun badan hukum), sehingga dalam hal ini berarti hukum pasti akan melindungi setiap pihak yang benar dan beritikad baik di samping hukum pun pasti akan 30 Kedaulatan diakses pada hari selasa 20 Nopember 2015
31 Ridwan Hlmim, Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm .257-258. 32 Ridwan Hlmim, Op. Cit., hlm.262. 34 mempunyai daya tindak terhadap setiap pihak yang terbukti bersalah atau/dan beritikad buruk. Perlakuan hukum yang patut dan harus diterima oleh suatu subyek hukum atas perbuatannya (apakah itu berupa imbalan/penghargaan bila yang bersangkutan berjasa ataukah berupa ganjaran hukuman bila ia bersalah) dan bagaimana pula seadil-adilnya imbalan/penghargaan itu diberikan atau seadil-adilnya ganjaran hukuman itu dijatuhkan atas dirinya, maka dalam hal inilah unsur kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum akan berfungsi31 1) Wujud Pengecualian yang Menghilangkan Ketindakpidanaan dalam Asas-asas Hukum Pidana Umum Dalam membicarakan hal ini, sebaiknya kita berpangkal tolah terlebih dahulu dari asas-asas Hukum Pidana Umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita mengenal hukuman (Srafuitsluitingsgroden) yang pada dasarnya ialah sebagai berikut : 32 2) Wujud Pengecualian yang Menghilangkan Ketindakpidanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar-dasar peniadaan hukuman itu pada dasarnya sama saja dengan dasar-dasar peniadaan hukum. Hanya pada dasar-dasar tertentu saja memang terdapat perbedaan.
35 Yang dapat dikatakan tidak berbeda ialah dasar yang menunjukkan tidak mampunya si pelaku itu mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya. Pada kegiatan bidang pendidikan pun hal ini dapat dikatakan merupakan dasar yang sangat kuat untuk meniadakan penghukuman terhadap si pelaku. Mengenai keadaan jiwa si pelaku yang tidak sempurna seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, hal ini sudah cukup jelas sehingga kita tidak perlu memperbincangkannya lebih jauh. Apa hendak dikata bila si pelaku berada dalam keadaan jiwa yang tidak normal. Sanksi atau hukuman apa pun yang dikenakan padanya jelas tidak akan ada gunanya mengingat yang bersangkutan sendiri tidak menyadari dengan wajar mengenai diri dan kehidupannya sendiri.33 2. Menurut Hukum Islam Dalam hukum Islam sendiri diatur bahwa faktor yang menyebabkan pertanggung jawaban pidana adalah adanya perbuatan jarimah, yakni perbuatan melawan hukum oleh Syariat diperintahkan untuk meninggalkannya, sedangkan suatu perbuatan baru bisa dikatakan jarimah bila memenuhi 3 unsur yaitu pertama, unsur formil yaitu adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga suatu perbuatan tidak dianggap sebagai delik pidana dan tidak pula dijatuhi hukuman sebelum adanya nas yang mengaturnya. Dalam hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi: 33 Ibid., hlm .263.
34 A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 138 35 Ibid, 139 36 Mujibah, Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'iyah Tentang Kleptomania, Jurnal Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 13. 37 Ibid., hlm. 14. 36 َلا ُحْكَم َألِْف َعأل ْلاُعَقَلاأء َقْب َل ُو ُرْوأد َ نلاأسا 34. Kedua, unsur materiil berupa adanya sifat melawan hukum. Ketiga, unsur moril berupa pelakunya mukalaf, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang dilakukan.35 sedangkan pengidap kleptomania adalah seorang yang mengalami gangguan fungsi kepribadian atau abnormal sehingga ada unsur subhat. 36 Di sisi lain apabila ketidakmampuan seorang kleptomania dalam menahan dorongan untuk mencuri yang datang tiba-tiba dapat dianggap sebagai kesulitan untuk berfikir rasional (masaqat) maka akan menyebabkan adanya kemudahan (taisir) maksudnya bahwa hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi subjek hukum maka Syari'ah akan dapat meringankan hukum tersebut. َاْلَمَشَ قُة َتْجألُب َ تلاْي أسْي َر37 Dalam Al-sunah yang salah satunya fungsinya sebagai penjelas Al-quran juga tidak mengakomodir masalah ini hingga untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu merujuk pada pemikiran dan metode istimbat hukum dari para ulama, salah satu ulama pada madzab imam syafi'i yang mengecualikan dijatuhkan had berupa hukuman potong tangan terhadap pencurian yang dilakukan anak kecil, dan orang gila serta orang dipaksa karena dalam islam akal adalah alat untuk memahami
37 maksud syara' oleh karena itu taklif hukum hanya dibebankan pada orang yang berakal, sebab memberikan taklif pada orang yang tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila merupakan suatu kemustahilan38, sedangkan kleptomania sendiri dalam bahasa fikih diistilahkan dengan ma'tuh dimana pengidap kleptomania melakukan tindakan pencurian dalam alam bawah sadar mereka akibat gangguan fungsi kepribadian yang dikategorikan sebagai impus/ abnormal.39 Ma'tuh menurut Ibnu Qayyim adalah orang yang kurang sekali pemahamannya serta rusak pentadbirannya atau orang yang lemah akalnya, dimana kemudian kita dapat menyamakan pencurian yang dilakukan oleh ma'tuh dengan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sempurna akalnya ghairu al-aql yang tidak dijatuhi hukuman had potong tangan dengan menggunakan metode qiyas .40 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam ialah dengan mengqiyaskan/ menyamakan pencurian yang dilakukan oleh ma'tuh dengan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sempurna akalnya ghairu al-aql yang tidak dijatuhi hukuman had potong tangan, sedangkan tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam hukum positif ialah terdapat dalam KUHP pasal Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam 38 Al-Jaziri, Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, hlm. 114-116 39 James driver, Kamus Psikologi, PT. Bina Aksara, Jakarta,ttp , hlm. 350 40 Ibnu Qayyim Al Jauziyah, I'lam Al-muwagi'in, Matbaah Mustafa Muhammad, Mesir, ttp, hlm. 207
38 pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana". D. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian tentang antara lain dilakukan oleh beberapa peneliti berikut : No Nama Judul Metode Hasil 1 Tony Suryantoro Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Anak Kleptomania literature atau library research menunjukkan bahwa putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang
39 tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui masih banyak anak-anak yang harus dijatuhi pidana oleh hakim tanpa didahului pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog atau psikiater. Psikiater atau psikolog dibutuhkan untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab anak pelaku pencurian, karena anak belum tentu memiliki motif ekonomi layaknya orang dewasa yang melakukan pencurian dan adanya kemungkinan penyakit kleptomania yang diidap oleh pelaku sehingga akan berkaitan dengan alasan pemaaf pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Anak-anak juga harus mendapat perlakuan yang berbeda dari oramg dewasa karena adanya aturan tentang perlindungan anak. Kasus kleptomaniapun belum diatur
40 secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga akan terjadi macam-macam pendapat ketika terjadi kasus kleptomania apakah patut dipidana atau tidak 2 Anak Agung Ayu dan I Dewa Gede Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di Dalam Pertanggungjawaban Pidana, literature atau library research menunjukkan bahwa Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam pasal 362 KUHP. Selain tindak pidana dalam KUHP juga diatur mengenai bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang hal ini menyebutkan orang dengan keadaan-keadaan tertentu tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang ia lakukan baik secara keseluruhan maupun untuk sebagian. Tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagaian ini salah satunya berlaku bagi orang dengan penyakit curi patologis (kleptomania). Dalam KUHP tidak diterangkan mengenai kondisi apa saja yang dikatakan sebagai kondisi tidak mampu
41 bertanggungjawab secara keseluruhan, maupun sebagian serta dasar apa yang digunakan untuk menetukan kualifikasi pertanggungjawaban seseorang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan seperti curi patologis (kleptomania). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dasar dalam hukum pidana melihat pertanggungjawaban orang dengan kleptomania41 3 Bambang Dwi Baskoro Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di wilayah iterature atau library research , Implementasi UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di sidang Pengadilan dilakukan dengan cara penuntutan dalam perkara anak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun oleh Penuntut Umum biasa tanpa berbekal surat pengangkatan khusus. Penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan 41 Anak Agung Ayu dan I Dewa Gede, Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, 2010, hlm.1.
42 hukum PN. Purwodadi kepentingan korban, masyarakat dan pelaku sehingga tidak terlalu berat bagi anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Pemeriksaan dalam perkara anak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara anak, antara lain: pandangan keliru terhadap anak nakal, LAPAS sebagai lembaga pembinaan belum terbukti, kesulitan menghadirkan pihak terkait,substansi hukum UU No.3 Tahun 1997 belum sempurna. Usaha-usaha yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain: merubah pandangan, mencontoh praktik di negara lain, optimalisasi non custodial punishment, optimalisasi peran
4 Moh Iflah Kleptomania dan pertanggung jawabaan pidana pencurian ( studi perbandingan antara fiqih jinayah dan hukum pidana positif) menunjukkan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya apakah dikenai pertanggung jawaban atau merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia di sisi lain merupakan gangguan prilaku yang tindakannya mengganggu ketentraman individu atau masyarakat dan perlu penanganan yang serius. Kleptomania merupkan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Ketentuan lain yang dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut fiqih jinayah dan hukum pidana positif 42 Bambang Dwi Baskoro, Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di wilayah hukum PN. Purwodadi, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 1. 43 serta masyarakat, mengkaji batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak.42
43 Tony Suryantoro, Op. Cit., hlm. 11. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengarah pada tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang pidana pencurian oleh penderita kleptomania. Sedangkan letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meninjau tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Positif. 44 mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam fiqih jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang melakukan pencurian dikarenakan gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pencurian bagi kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan.43