HUBUNGAN ILLAT, HIKMAH DAN SABAB Oleh: Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. (Hakim PA Ngamprah) A. Latar Belakang Masalah Hukum Islam bersumber dari al-Quran dan hadis melalui proses ijtihad ulama'. Nash yang didukung dengan kontektualisasi penggunaan akal menjadi karakteristik khusus yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang lain. Teks-teks syariat Islam terbatas dengan berakhirnya wahyu dan sempurnanya ajaran agama Islam yang diturunkan, sementara problematika kehidupan yang membutuhkan jawaban hukum dan memerlukan solusi tidak terbatas dan senantiasa berubah-berkembang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam maqa>lah berikut: ـــيرغ1 تلاو دياز ـ تلاو دد ـــ جتلا ة ــــ مئاد ةيتايلحا لاو ـــــ حلأاو ع ـ ئاقولا ةرو محـ صــ ــــصو Artinya, "nash-nash terbatas, adapun kejadian-kejadian dan kondisi kehidupan manusia senantiasa baru, bertambah, dan berubah. Teks-teks dalam nash yang berhubungan dengan hukum jumlahnya terbatas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadith Rasulullah SAW. Ayat-ayat hukum jumlahnya tidak lebih dari 200 ayat dari 6.236 ayat. Sedangkan hadith-hadith hukum tidak lebih dari 3000 hadith dari sekitar 60.000an redaksi hadith. 1 Syekh Ali Jumah, Tārikh Uṣul Fiqh, (Kairo: Dārul Maqṭum, 2015), h. 102. صنلا
Situasi ini yang membuat para ahli ushul menggali hukum Islam yang bersumber dari nash dengan menemukan metode-motode pengambilan hukum (istinbaṭ al-ḥukm), salah satunya adalah dengan melakukan qiyas (analogi). Salah satu unsur dalam qiyas adalah illat. Menemukan illat menjadi bagian krusial dalam metode qiyas, karena tidak mungkin qiyas bisa aplikasikan tanpa ditemukan terlebih dahulu illat-nya pada perkembanganya metode penggunaan illat hukum ini juga dinamakan metode istinba>t} ta'li>li> / ta'lili al-ahka>m. Metode istinba>t} ta'li>li> adalah metode istinbat} yang bertumpu pada 'illat yang menjadi pijakan berlakukannya suatu ketetuan hukum.2 Tesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur prilaku manusia, pasti terdapat alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah Swt tidak menggariskan ketentuan dan aturan dengan sia- sia dan/atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum dipahami bahwa tujuan tersebut adalah kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih mengerucut dipahami bahwa dalam setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai alasan logis dan tujuan di baliknya. Alasan itu ada yang disebutkan secara implisit di dalam al-Qur'an dan hadith, sebagian lainnya diisyaratkan secara eksplisit dan ada pula yang membutuhkan usaha penemuan dan berfikir lebih dahulu.3 Mayoritas ulama (jumhu>r) berpendapat bahwa alasan logis tersebut 2 Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, al-Madkhal ila> 'ilm Us}u>l al-Fiqh, (Damaskus,: Ja>mi'ah Damaskus, t.th.), h.1959. 3 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqi'in, dengan tahqiq Thaha Abd al-Rauf sa'd, al Hajj 'Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun, (kairo: t.p,1968), h.196 1
selalu ada, tetapi ada yang memang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia (ghoiru ma'qula>t al-ma'na), sebagaimana alasan logis atas ketentuan dalam bidang ubudiyah. Alasan logis inilah yang dinamakan 'illat atau mana>t} al-hukm. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penyusunan makalah ini adalah hubungan illat, hikmah dan sabab? yang dijabarkan kedalam sub pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep illat dalam berlakunya ketentuan hukum? 2. Bagaimana hubungan illat, sabab dan hikmah dalam sebuah hukum? 3. Bagaimana metode untuk mengetahui illat hukum? C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan makalah ini adalah: 1. Untuk mengkaji konsep illat dalam berlakunya ketentuan hukum; 2. Untuk mengkaji hubungan illat, sabab dan hikmah dalam sebuah hukum; 3. Untuk mengkaji metode untuk mengetahui illat hukum. D. Illat antara Qiya>s dan Ta'li>l Ahka>m Pembahasan qiyas, dalam ilmu ushul fikih merupakan kajian yang sangat penting. Qiyas berkaitan erat dengan metode ijtihad, bahkan ada sebuah ibarat yang dinisbatkan kepada Imam Syâfi'î bahwa ijtihad itu adalah qiyas. Namun tesis ini dibantah oleh al-Mâwardî. Menurutnya bahwa yang dimaksud tesis tersebut adalah bahwa makna dalam ijtihad adalah makna qiyas karena keduanya sama- sama digunkaan untuk menemukan hukum yang tidak terdapat ketentuan nash-nya 2
(ghair manshûsh 'alayh). Terdapat perbedaan antara ijtihad dan qiyas. Jika ijtihad adalah kesungguhan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan premis-premis yang ada, sedangkan qiyas adalah mengumpulkan antara ashl (hukum asal) dengan far' (hukum cabang) karena sama 'illat-nya. Dalam melakukan qiyas selalu dibutuhkan ijtihad, sedangkan dalam ber-ijtihad tidak selalu menggunakan qiyas.4 Oleh karena itulah, al-Mâwardî mengatakan bahwa sebelum membahas tentang qiyas, ada dua masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu yakni ijtihad dan istinba>th.5 Terlepas dari pembahasan tersebut di atas, pembahasan mengenai qiyas pada hakikatnya berfokus pada pembahasan 'illat, menemukannya adalah inti pembahasan (core business) dari qiyas. Dengan menemukan'illat sebuah ketentuan hukum dalam nash dapat diperluas "cakupan keberlakuannya" dengan menjadikan hukum asalnya berlaku pada peristiwa lain yang sama (far') sehingga dapat menampung sebanyak mungkin peristiwa. Oleh karena itu, proses menemukan 'illat dari teks-teks hukum (talîl al-ahkâm) menjadi proses yang sangat krusial karena proses inilah yang akan menjaga keberlangsungan dan kelanggengan teks- teks hukum Islam. Kenyataan nash yang terbatas dari sisi kuantitasnya, membuat metode qiyas diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial yang senantiasa berubah-ubah. Hanya saja, oleh sebagaian intelektual muslim proses qiyas dengan talîl al-ahkâm dianggap terbatas karena harus menemukan dua persoalan yang sama atau mirip, di mana salah satunya merupakan persoalan yang sudah ada 4 Al-Mâwardî, Al-Hâwî al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), juz XVI, h.117-118. 5 Al-Mâwardî, Al-Hâwî al-Kabîr, h.117-118. 3
hukumnya (asal) dalam nas syariat dan persoalan lain adalah persoalan baru (far') yang hendak diberikan status hukum, yakni dengan menemukan 'illat yang sama antara keduanya agar dapat disamakan status hukumnya. Qiyas dengan model ini dianggap mereka sulit memecahkan persoalan baru yang tidak dapat dicarikan kesamaannya dengan persoalan lama yang manshûsh dan mencari kesamaan 'illat- nya.6 Berangkat dari argumentasi tersebut akhir-akhir ini banyak kalangan intelektual muslim menyuarakan untuk menggunakan proses talîl al-ahkâm menuju metode maqâshid al- syarî'ah yang dianggap lebih fleksibel dam dapat lebih menjawab masalah kontemporer yang semakin kompleks. Namun di sisi lain menjadikan kemaslahatan yang sulit diukur (samar) seperti illat sebagai alasan berlakunya hukum. Kesamaran dalam alasan logis yang dijadikan dasar pembinaan hukum ini dikhawatirkan akan mengarahkan kepada tasahul (menggampangkan) dalam menerapkan hukum atas dasar kemasalahatan manusia. Karena atas nama maslahah semuanya bisa saja dicari alasan pembenarnya (hillah). Begitu pula intelektual muslim di Indonesia agaknya akhir-akhir ini ada yang mencoba mengemukakan illat terlepas dari qiyas, seperti ketika menjelaskan tindakan sayyidina Umar RA yang tidak memberikan zakat kepada muallaf yang dalam nash yang telah disebutkan dalam al-Qur'an merupakan salah satu dari delapan golongan (ashna>f ) yang berhak zakat. Melihat konteks ayat al-Qur'an 6 Muh. Nashirudin, Talîl Al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 22. 4
yang saat itu diturunkan karena untuk menarik simpati dan menguatkan hati orang yang baru memeluk Islam, sehingga Illat terkait muallaf sebagai mustahiq zakat adalah untuk kejayaan Islam (penguatan agama), sehingga ketika islam sudah kuat tidak perlu lagi memberikan zakat kepada muallaf. Qiyas ini juga mulai ditinggalkan dalam manhaj berfatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang akhir-akhir ini cenderung lebih menggunakan masalahah mursalah dan syadz al- dariah. E. Illat Hukum Secara etimologi kata 'illat adalah shighat masdar ghairu mim kata ةلع - لعي bermakna sakit atau penyakit.7 Menurut al-Jurjani 'illat dinamakan penyakit karena illat mengubah kondisi fisik seseorang dari kuat menjadi lemah. Dalam dunia kedokteran sesuatu yang menyebabkan tubuh merasa sakit disebut dengan 'illat.8 Dalam ilmu sharaf illat dikenal sebagai harf al-illat (huruf penyakit) yang berupa alif, wawu dan ya', yang sebenarnya huruf alif itu adalah hasil perubahan dari wawu dan ya yang terkena kaidah I'lal (pembredelan/operasi huruf dalam kata), kata yang huruf asalnya berupa khuruf illat dalam sharaf sering terkena I'lal, karena dianggap berat dalam kata oleh orang Arab jika diucapkan, misalnya kata ( َناَص) yang bentuk asalnya adalah ( َن َوَص). Secara terminologi ditemukan sejumlah rumusan pengertian tentang 'illat hukum, bentuk redaksionalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. 7 Luis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-Ulum (Beirut, al-Mathba'at al- Katsulikiyah, 1956) h. 523. 8 Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat (Singapore-Jeddah, t.th.) h. 154. 5 لع-
ahli ushul fiqh klasik, misalnya al-Ghazali menyebut 'illat hukum itu dengan "manath al-hukm" (keterpautan hukum), yaitu "keterpautan hukum dimana Syari' menggantungkan hukum dengannya". Al- Ghazali terkadang menyebut 'illat dengan "al-Mu'atstsir" (yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan "al-'alamah" (suatu tanda).9 Rumusan al- Ghazali ini tidak berbeda dengan rumusan pendapat al-Subki.10 Ia menyebutkan bahwa 'illat itu yaitu suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkannya hukum. Adapun Abu Zakariya al-Anshari mengemukakan 'illat hukum merupakan sesuatu yang memberitahu atau yang mempengaruhi, yang mendorong untuk menimbulkan penetapan hukum bagi mukallaf. Dalam pengertian ini Abu Zakariya memberikan tambahan ungkapan bahwa penetapan hukum itu erat keterkaitannya dengan pembebanan (taklif ) kepada orang mukallaf.11 Sementara itu Shadiq Hasan Khan, menyebutkan bahwa 'illat hukum itu diungkapkan dengan rumusan "sebab, tanda atau petunjuk, yang mendorong, menuntut, menghendaki, menjadi motif, menjadi pautan, menjadi petunjuk, menentukan, mengharuskan, atau yang mempengaruhi".12 9 Al-Ghazali, al-Mustashfa, h. 395. 10 Ibnu Subki, Syarh Matan Jami' al- Jawami' Jl. II (Maktabah Dar Ihya, t.th.) h. 231. 11 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Ghayah al-Washil: Syarh Lubb al-Ushul, (Surabaya, t.tp. t.th.) h. 144) 12 Shadiq Hasan Khan, Mukhtashar Hushul al-Ma'mul Min 'Ilm al-Ushul, (Kairo,Dar al- Shahwah, 1403) h. 106-108. 6
Rumusan tentang 'illat hukum yang dikemukakan oleh para fuqaha' klasik di atas berbeda dengan rumusan yang dikemukakan oleh para fuqaha' kontemporer, misalnya Muhammad Abu Zahrah13 dalam bukunya Ushul Fiqh menyebutkan bahwa 'illat hukum itu suatu sifat atau keadaan yang jelas yang serasi sebagai dasar penetapan hukum. Abd al-Karim Zaidan14 yang merumuskan bahwa 'illat hukum itu adalah suatu sifat yang jelas dan pasti yang dijadikan sebagai dasar pembinaan dan pautan hukum, ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan ada dan tiadanya 'illat. Sementara itu, Abd al-Wahhab Khallaf15 mengatakan 'illat hukum itu sesuatu yang jelas dan teratur (akurat/terukur) yang dapat dijadikan landasan pembangunan dan tambatan hukum disebabkan ada atau tidak adanya 'illat-nya. Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para fuqaha klasik maupun kontemporer tersebut di atas, maka 'illat itu merupakan sesuatu yang memberitahu dan sesuatu yang mendorong yang menjadi landasan hukum. 'illat adalah sifat yang dapat diketahui secara obyektif (dhahir), dapat diketahui dengan jelas dan terukur (mundabith) dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib), yang keberadaanya meupakan penentu adanya hukum. Dalam illat dapat menjadi petunjuk adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka 'illat 13 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al- Fiqh, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 237. 14 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Baghdad, al-Dar al-Arabiyah li al- Tiba'ah, 1977), h. 201-202. 15 Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al- Fiqh, (Mesir, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), h. 65. 7
ditetapkan sebagai pertanda (madzinnah) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya hikmah. Menurut Muslehuddin, hikmah itu implisit di dalam 'illat dan tidak terpisah dengannya, karena hikmah tidak ada jika 'illat tidak ada. Di samping itu, 'illat adalah dasar perbuatan. Jika ia ada tanpa adanya hikmah, maka ia tidak dapat dianggap berasal dari hukum Allah Yang Maha Bijaksana.16 Jika 'illat itu jelas nampak terlihat, maka tidak ada kesulitan. Namun apabila 'illat itu tidak jelas terlihat dan sulit untuk ditemukan, para ahli ushûl fiqh berbeda pendapat. Ada yang menganıbil jalan takwil dan mencoba menggali 'illat berkenaan dengan kata-kata nash yang implisit. Sedangkan yang lainnya mengambil metode interpretasi nash sesuai dengan akal mereka berkenaan dengan kepentingan masyarakat. F. Sabab Hukum Sebab ialah sesuatu yang terang dan tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum (musabbab ). Artinya adanya sebab, dengan sendirinya terwujud hukum.17 Abu Zahrah18 mengemukakan bahwa Sebab ialah suatu perkara yang terang, jelas yang dijadikan Allah sebagai tanda terwujudnya hukum. 16 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1980), h. 133. 17 Minhajuddin, Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar, (Ujungpandang: Balai Penelitian IAIN Alauddin, 1992), h.12. 18 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Mesir: Da>r al-Fikr al-Araby, T.th.) h. 55-56 8
Sebab itu terbagi dua. Pertama: Sebab yang bukan dari perbuatan orang mukallaf. Kedua: Sebab yang ditimbulkan oleh perbuatan orang mukallaf. Adapun sebab-sebab yang bukan dari perbuatan orang-orang mukallaf ialah sebab yang diciptakan Allah sebagai tanda atas terwujudnya hukum, misalnya: masukya waktu sebagai sebab wajibnya shalat, keadaan bahaya menjadi sebab bolehnya makan bangkai, mampu dan banyak lagi yang diciptakan Allah seperti mati menjadi sebab dibaginya harta warisan. Adapun sebab-sebab karena perbuatan orang mukallaf ialah perbuatan mukallaf yang menyebabkan Allah menetapkan hukumnya, misalnya: bepergian (safar) menjadi sebab boleh berbuka bagi yang berpuasa, dan jual beli menjadi sebab memiliki apa yang diperjanjikan (transaksikan) padanya. G. Hikmah Hukum Kata hikmah jamaknya, hikam, menurut bahasa mempunyai beberapa arti diantaranya berarti ilmu yang tinggi nilainya, mutiara kata yang mengandung kebenaran, kebulatan pendapat yang penuh kebijaksanaan, rahasia yang dalam, hasil buah pemikiran yang sistimatis, dan juga berarti falsafah. Dalam kaitannya dengan hikmah hukum maka dimaksudkan di sini adalah rahasia hukum atau manfaat yang dimaksudkan oleh syara;19 19 Minhajuddin, Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar, h.11. 9
Hikmah itu lebih khusus dari ilmu. Hikmah ialah mengetahui sesuatu menurut hakikatnya dan mengetahui apa yang terdapat padanya yang merupakan faidah dan manfaat yang menggerakkan kita untuk melakukannya.20 sebagian pendapat mengemukanan bahwa hikmah adalah Illat-illat yang ditetapkan akal yang berpadanan dengan hukum.21 H. Hubungan Illat Hikmah dan Sabab Jumhur ulama telah sepakat bahwa Allah swt. tidak menetapkan sesuatu hukum, kecuali untuk kemashlahatan hembanya. Kemashlahatan itu ada dua macam, Pertama, berupa mantaat bagi manusia dan kedua, berupa terhindarnya manusia dari kemudharatan (kesengsaraan). Olen karena itu yang menjadi pendorong untuk menetepkan sesuatu hukun syara ialah menarik kemanfaatan begi manusia dan menolak kemudharatan bagi mereka. Dan pendorong inilah yang menjadi tujuan yang dicapai dengan menetapkan hukum itu, dan inilah yang dinamakan juga hikmah suatu hukum (hikmah hukum). Misalnya seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kerusakan baginya. Diwajibkan qishash atas orang yang membunuh dengan sengaja hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya, dan diwajibkan memotong tangan pencuri yang memenuhi syarat-syaratnya, hikmahnya adalah untuk memelihara milik menusia. Dengan 20 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah, Juz II (T.tp.:Musthafa Muhammad, T.th.) h. 202. 21 Izuddin Abd al-Sala>m, Qawaid al-Ahkam, (Al-Qahirah: Matbaah al-Istiqamah, T.th.) h. 219. 10
demikian suatu hukum syara ialah untuk mewujudkan mashlahat dan menolak kemudharatan. Menurut pendapat yang menyamakan illat dengan hikmah, bahwa setiap hukum itu dibina atas sesuatu hikmah, dan terwujud atau tidaknya suatu hukum sangat tergantung pada hikmah itu. Akan tetapi setelah diadakan penyelidikan yarg mendalam, ternyata bahwa hikmah itu pada beberapa hukum adalah merupakan perkara yang samar (abstrak) yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera. Karenanya tidak mungkin untuk menetapkan adanya hikmah atau ketiadaannya, dan tidak mungkin pula untuk menetapkan ada tidaknya suatu hukum dengan ada atau tiadanya hikmah, Misalnya dibolehkan tukar menukar dalam bidang muamalah yang hikmahnya untuk menolak kesempitan bagi menusia disebabkan hal itu dapat memenuhi hajat mereka. Sedang hajat itu sendiri merupakan hal yang samar-samar dan tidak mungkin diketahui dengan pasti bahwa tukar menukar itu suatu hajat yang urgen atau bukan suatu hajat. Dan kadang-kadang merupakan perkara yang dikira-kirakan, bukan merupakan perkara yang pasti. Karena itu juga tidak depat untuak membina hukum dan mengaitkan ada atau tidaknya hukum. Misalnya diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang dalam keadaan sakit, hikmahnya ialah untuk menghilangkan kemdharatan. Kemudharatan itu merupakan perkera yang dikira- kirakan saja yang berbeda-beda mengingat situasi dan kondisi masing-masing 11
manusia. Oleh karena itu andai kata hukum dibina atas dasar ini, maka~ taklif tidak akan sempurna.22 Disamping sebagian hukum itu mempunyai hikmah yang sifatnya masih samar-samar, terdapat pula sebagian hukum yang lain yang mengandung perkara-perkara yang sudah jelas yang dapat dijadikan dasar pembinaan hukum dan dapat dijadikan untuk menentukan ada atau tidakya hukum. Perkara- perkara yang sudah jelas yang dapat dijadikan dasar pembinaan hukum itu, oleh para Ahli Ushul, disebut illat. Ulama ushul membicarakan masalah ʻillah ketika mambahas qiyas (analogy). 'illat merupakan rukun qiyas dan qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan 'illatnya. Setiap hukum ada illah yang melatarbelakanginya, sehingga, jika 'illat ada, maka hukum pun ada, dan begitu sebaliknya.23sehingga masyur dikenal kaidah: 24 امدعو ادوجو هتلع عم رودي مكلحا "Hukum berputar beserta 'illatnya (alasan), ada dan tiadanya." Penjabaran dari kaidah tersebut adalah keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan 'illat (sebab)-nya, sehingga jika ada 'illat maka ada hukumnya dan jika tidak ada 'illat-nya maka tidak ada hukumnya. Inilah yang menjadi kekhususan illat, dan illat-lah yang menentukan adanya sebuah hukum bukan 22 Minhajuddin, Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar, h. 16. Lihat Ushul Fikih Abdul Wahab Khalaf. 23 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3. 24 Abdul Muhsin, Syarh al-Qawaid al-Sa'diyyah, (Riyadh: Dar Athlas, 2001), h. 281. 12
hikmah, sehingga sesuatu dikatakan sebagai illat harus jelas (dhahir), cocok/sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) dan pasti/terukur (mundhabith). 1. Perbedaan antara Hikmah dengan Illat Perbedaan antara hikmah dengan illat ialah bahwa hikmah itu adalah dorongan atau tujuan yang dimaksudkan oleh syara' untuk mencari kemanfaatan yang harus didayagunakan dan kemafsadatan yang harus dihindari atau dikurangi (jalb al-manfaat wa daf'u al-dharar). Sedang illat hukum itu ialah perkara yang sudah jelas (dhahir) lagi pasti (mundhabit) yang dijadikan dasar pembinaan dan penentuan ada atau tidaknya suatu hukum. Misalnya: a. Mengqashar shalat bagi orang yang mengadakan perjalanan mempunyai hikmah dan illat, Hikmahnya ialah untuk memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan. Sedang illatnya mengadakan perjalanan. Oleh karena hikmah itu adalah hal-hal yang masih dikira-kirakan dan belum pasti, serta hukum atau meniadakannya, maka ulama menjadikan bepergian itu sebagai illat hukumnya, sebab ia adalah hal yang sudah jelas dan pasti; b. Hak syurf'ah (hak beli yang diutamakan) bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga mempunyai hikmah dan illat, Hikmahnya ialah untuk menghindari kemudharatan bagi anggota serikat atau tetengga. Sedang illatnya ialah perserikatan otau pertentagaan. Perserikatan atau pertetangaan ini oleh syara dijadikan sebagal illat 13
hukum bagi syuf'ah, karena ia adalah hal yang sudah jelas dan pasti; Adanya illat hukum itu diduga keras untuk merealisir hikmah hukum, kesulitan akan menimpa kepada orang yang mengadakan perjalanan, sekiranya hikmah mengqashar shalat itu tidak ada. Atas dasar itulah bahwa semua hukum Islam dibangun atas illat, bukan dibentuk atas hikmah, oleh karena itu hukum berwujud bila ada illatnya, walaupun hikmahnya berbeda-beda. Jadi Perbedaan antara illat hukum dan hikmahnya adalah bahwa hikmah adalah yang memotivasi penetapan hukum dan menjadi tujuan akhir, yakni kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum harus dibuktikan dan disempurnakan, atau kerusakan yang harus dihilangkan dan dikurangi. Sedangkan illat hukum adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan dasar hukum dan hubungan ada atau tidak adanya hukum. Karena kondisi pembentukan dan hubungan sesuatu dengan hukum tersebut harus mampu merealisasikan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum 2. Perbedaan antara Illat dengan Sabab Para ulama salaf (klasik), tidak membedakan antara 'illat dengan sebab, keduanya sama-sama menjadi dasar atau alasan adanya ketetapan hukum. Sedangkan para ulama kontemporer, misalnya Abd al-Wahhab 14
Khallaf25 membedakan antara 'illat dengan sebab. 'Illat itu Sesuatu yang menjadi landasan atau alasan penetapan hukum itu harus dapat dipahami kaitannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak dapat dipahami kaitannya antara yang menjadi landasan atau alasan penetapan hukum dengan ketentuan hukum yang ditetapkan maka bukanlah 'illat hukum. Dalam kaitan ini Abd al-Wahhab Khallaf memberikan contoh "menyaksikan bulan sebagai "sebab" timbulnya kewajiban "puasa Ramadhan". Hal ini tidaklah dinamakan "sebab" bukan "'illat", karena tidak dapat dipahami bagaimana hubungannya antara menyaksikan bulan dengan adanya kewajiban puasa. Atau contoh lain, terbenamnya matahari di ufuk barat, maka timbulnya kewajiban shalat maghrib. Baik menyaksikan bulan atau terbenam matahari di barat adalah sebab yang mengakibatkan kewajiban puasa atau kewajiban shalat maghrib. Ini sebab- akibat, tetapi bukan 'illat. Atas dasar itulah Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa setiap 'illat itu adalah sebab, tetapi tidaklah semua sebab itu dapat disebut 'illat. I. Pembagian Illat 1. 'Illat Manshushah 25 Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al- Fiqh, h. 67-68. 15
16 'illat Manshushoh adalah 'illat yang tersebut bersama hukumnya dalam redaksi teks nash itu sendiri secara eksplisit. Sebagaimana hadis: 26 َء َلََيُخ ُهَبْوَـث َّرَج ْنَم َلَِإ َُّللَّا ُرُظْنَـي َلَ َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ َرَمُع ِنْبا ْنَع "Allah swt tidak melihat kepada siapa yang menjulurkan pakaian-nya dengan sombong" (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini dengan jelas menerangkan tentang Allah yang murka terhadap mereka yang menjulurkan atau memanjangkan dalam berpakaian dengan maksud menyombongkan diri dan sejenisnya. Atau biasa dikenal degan istilah "Isbal". Dan hadis semacam ini banyak redaksinya bukan hanya ini saja. Karena ini dimurkai oleh Allah SWT, maka hal ini (menjulurkan panjang kain dalam berpakaian) itu menjadi haram hukumnya. Akan tetapi Ulama menyimpulkan bahwa "ancaman" kemurkaan Allah itu hanya kepada mereka yang melakukannya karena "sombong". Ulama berpendapat bahwa hukum keharamannya isba>l itu bergantung pada 'illat-nya yaitu khuyala' (sombong). sehingga ketika 'illat-nya hilang maka hilang juga hukum keharamannya. Sehingga konteks ini dapat dipahami secara terbalik dalam cara berpakaian, walaupun seseorang telah berpakaian dengan celana di atas mata kaki namun tujuan berpakaiannya itu diniatkan untuk menunjukkan kesombongan misalnya ingin menunjukkan diri 26 Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih al-Bukhari, Juz 7 (Damaskus: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.), h. 141.
sebagai orang yang paling islami, paling mengikuti sunnah Nabi dengan menghindari isbal maka illat khuyala tentunya bisa diterapkan dalam berpakaian semacam itu. Fenomena fashion hijah akhir-akhir ini agaknya mulai menggeser makna subtansial dalam beragama, seakan hijrah dalam beragama adalah hijrah dalam berpakaian namun melupakan pakain sejatinya diri yakni taqwa. 2. 'Illat Mustanbathah (Ghairu Manshushah) Sedangkan 'illat Mustanbathoh itu ialah 'illat yang tidak tersebut dalam nash syariah (ghairu manshushah) namun, keberadaannya bisa disimpulkan dari redaksi nash syariah itu (implisit). Illat ini juga disebut sebagai illat muktasabah karena membutuhkan usaha untuk menemukan illat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi saw: 27 ُناَبْضَغ َوُهَو ِ ْيَْنْـثا َ ْيَْب يِضاَقْلا يِضْقَـي َلَ "Tidaklah seorang Hakim Memberikan putusan hukum ketika ia sedang dalam keadaan marah" (HR Ibnu Majah) Dalam hadis tersebut terdapat larangan bagi seorang hakim untuk memberikan putusan ketika ia sedang marah. Artinya seorang hakim harus 27 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (T.Tp.: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, T.Th.), h. 776. 17
dalam keadaan netral baik fisik atau pun psikis (baca: tenang) dalam memberikan putusan. Ulama dalah hal ini berpendapat bahwa larangan tersebut bukan karena semata-mata karena marah. 'illat larangannya bukan karena marah saja, akan tetapi 'illat larangannya tersebut ialah karena marah itu bisa menggangu konsentrasi seorang hakim dalam menentukan putusan, dan yang bisa mengganggu kejernihan fikiran dan konsentrasi hakim bukan hanya marah. Sehingga sesutu yang bisa menganggu pikiran Hakim ketika menentukan putusan itu yang menjadi 'illat larangannya. Bisa jadi karena lapar, mengantuk, tertekan, diancam dan lain sebagainya. Dengan penjelasan tersebut, maka dilarang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan ketika ia sedang dalam keadaan lapar, atau sedang mengantuk karena itu bisa menganggu obyektifitas dan fokus pikirannya dalam memberikan keputusan. J. Syarat Illat Menurut Abd al-Wahhâb Khallâf ada empat syarat yang harus ada pada illat, yakni: 1. Illat harus bersifat inderawi (washfan zha>hiran) dapat diketahui oleh panca indra, seperti zat memabukkan yang terdapat dalam khamar dan nabidz (perasan kurma). 2. llat harus bersifat permanen (mundhabit). illat memiliki ketetapan sifat yang tidak berbeda pada setiap kondisi dan keadaan. Seperti zat 18
memabukkan dalam khamar dan nabidz yang tetap akan memabukkan bagi siapapun yang meminumnya. 3. Illat harus korelasional (munasib). illat harus memiliki keterkaitan dengan maqashid syariah. 4. Illat tidak bersifat terbatas hanya pada al-ashl semata. Karena jika hanya terdapat pada al-ashl maka tidak akan bisa menjadi kiasan bagi al-far'. 28 K. Metode untuk Mengetahui Illat Hukum (Masa>lik al-'Illat) Yang sangat penting dalam teori illat ini adalah cara mencarinya atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan masâlik al-'illat. Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam masâlik al-'illat ini. Al-Asnawi menuturkan terdapat 9 metode mencari 'illat yakni: al-nash, al-îmâ', al-ijmâ', al-munâsabah, al- sunnah, al-daurân, al-taqsîm, al-thard, dan tanqîh al-manâth.29 Menurut al- Syaukani ada 11 metode mencarinya yakni: al-ijmâ', al-nash, al-îmâ", al- istidlâl, al-sibr wa al-taqsîm, al-munâsabah, al-syibh, al-thard, al-daurân, tanqîh al- manâth, dan tahqîq al-manâth.30 Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan tiga cara yang paling umum digunakan untuk mengetahui sebuah illat dalam sebuah hukum syariat yakni Nash, Ijma' dan Sabr wa Taqsi>m. Namun yang masyhur dan populer digunakan di kalangan ulama Ushul Fiqh pada perkembangannya akhir-akhir ini metode penemuan illat terbagi (1) Takhrij 28 Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh, (al-Qâhirah: Maktabah al-Da"wah al- Islâmiyyah, tt.), hlm. 63. 29 Jalal al-Dîn abd al-Rahîm Al-Asnawî, Nihâyat al-Sûl Syarh Minhâj al-Wushûl, (Bairût: Dâr al-Kutub al-"Ilmiyyah, tt.), Juz III, hlm. 52. 30 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'ilm al-Ushûl, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 356. 19
al-Manat (2) Tanqih al-manat dan (3) Tahqiq al-manat.31Takhrij al-manath mengeluarkan (mengidentifikasi) illat-illat yang terkandung dalam teks nash, Tanqih al-Manath menyeleksi illat-illat yang sudah ditemukan dan Tahqi>q Tahqiq al-mana>th adalah menetapkan illat. L. Kesimpulan Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kajian ushul fiqh, 'illat adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu, eksistensi 'illat tidak terpisahkan dalam proses penetapan (tasyri' al-ahkam) hukum Islam itu sendiri. Berpijak pada pemahaman ini, maka ulama ushul memformulasikan satu rumusan yang kemudian menjadi kaidah yang baku tentang 'illat, bahwa hukum itu akan selalu tepaut dengan 'illat yang mendasarinya, ada 'illat ada hukum dan bila tidak ada maka hukum menjadi tidak ada (al-Hukm yaduru Ma'a al-'Illatih wujudan wa 'adaman). Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Illat adalah sebab ketetapan sebuah hukum, atau sesuatu yang menjadi dasar penentuan huku, sebuah hukum. Illat hukum ada yang hanya diketahui oleh Syari' Allah SWT seperti ketentuan mengenai waktu salat, ketentuan bagian ahli waris. Hukum ini disebut ta'abudy /ghairu ma'qula>t al-ma'na. Dan ada illat yang tidak hanya diketahui oleh syari' tetapi Allah memberikan petunjuk 31 Abu ali al-Hasan al-Akbari al-hanbali, Risalah al-Akbari fi Usul al-Fiqh, (Aman: Lataif, 2017), h. 48. 20
kepada akal manusia untuk mengetahuinya seperti memabukkan menjadi illat keharaman khamr, illat dalam konteks ini harus jelas (dhahir), sesuai (munasib) dan terukur/pasti (mundhabith) esensi hukum inilah yang dapat ditarik dari hukum asalnya untuk hukum cabang dengan perantaraan qiyas atau ijtihad. 2. Korelasi antara hikmah, illat dan sabab mempunyai hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan. Hikmah adalah dorongan atau tujuan yang dimaksudkan oleh Sya>ri' untuk mencari kemanfaatan yang harus didayagunakan dan kemafsadatan yang harus dihindari. Sedang illat hukum ialah perkara yang sudah jelas lagi pasti yang dijadikan dasar pembentukan dan penentuan ada atau tidaknya suatu hukum. Adapun hubungan illat dan sabab, pada umumnya ahli Ushul mempersama kannya yaitu illat dan sebab sama-sama sebagai dasar untuk membentuk hukum dan tempat menggantungkan ada atau tidak adanya hukum. Namun ada yang berpendapat bahwa jika sifat yang menjadi dasar suatu hukum dapat dipikirkan oleh akal, dinamai illat, sedang jika tidak dapat dipikirkan oleh akal, maka dinamai sabab hukum. 3. Adapun prosedur dalam penetapan dan penemuan'illat, yakni dengan menempuh berbagai langkah yang dikenal dengan sebutan "al-masalik al- 'Illat, yaitu melalui/menggunakan Takhrij al-Manath, Tanqih al-manat, dan Tahqiq al-manath. 21
DAFTAR PUSTAKA Abd al-Rahîm Al-Asnawî, Jalal al-Dîn. Nihâyat al-Sûl Syarh Minhâj al-Wushûl. Bairût: Dâr al-Kutub al-"Ilmiyyah. tt. Juz III. Abd al-Sala>m, Izuddin. Qawaid al-Ahkam. Al-Qahirah: Matbaah al-Istiqamah. T.th. h. Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al- Fiqh. Kairo. Dar al-Fikr al-Arabi. 1958. Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqih. Mesir: Da>r al-Fikr al-Araby. T.th. al-Darînî, Muhammad Fathî. Buhûts Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Ushûluh. Bairût: Muassasah al-Risâlah. 2008. Juz I. al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf. al-Madkhal ila> 'ilm Us}u>l al-Fiqh. Damaskus.: Ja>mi'ah Damaskus. t.th. al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim . I'lam al-Muwaqi'in. dengan tahqiq Thaha Abd al- Rauf sa'd. al Hajj 'Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun. kairo: t.p.1968. Al-Jurjani, Muhammad. Kitab al-Ta'rifat. Singapore-Jeddah. t.th. Al-Mâwardî. Al-Hâwî al-Kabîr. Beirut: Dâr al-Fikr. t.t. juz XVI. Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah. Juz II T.tp.:Musthafa Muhammad. T.th. Al-Syawkânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al- Haq min 'ilm al-Ushûl. Beirût: Dâr al-Fikr. tt. Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1999. Efendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2005. 22
Hasan Khan, Shadiq. Mukhtashar Hushul al-Ma'mul Min 'Ilm al-Ushul. Kairo.Dar al-Shahwah. 1403 h. Ibn al-Najjâr, Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul Azîz. Syarh al-Kaukâb al- Munîr. Mekkah: Markâz al-Bahts al-'Ilmi Jamiah Umm Al-Qura. tt. Juz IV. Jumah, Syekh Ali. Tārikh Uṣul Fiqh. Kairo: Dārul Maqṭum. 2015. Khallaf, Abd al-Wahhab. 'Ilm Ushul al- Fiqh. Mesir. Maktabah al-Da'wah al- Islamiyah. 1990. Ma'luf, Luis . al-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-Ulum. Beirut. al- Mathba'at al- Katsulikiyah. 1956. Minhajuddin. Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar. Ujungpandang: Balai Penelitian IAIN Alauddin. 1992. Misbahudin. Ushul Fiqh I. Makassar: Alauddin University Press. 2013. Muslehuddin, Muhammad. Philosophy of Islamic Law and The Orientalists. Lahore: Islamic Publication Ltd. 1980. Nashirudin, Muh.. Talîl Al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih. Ahkam: Vol. XV. No. 1. Januari 2015. Subki, Ibnu . Syarh Matan Jami' al- Jawami' Jl. II. Maktabah Dar Ihya. t.th. Warson Munawir, Ahmad. Al-Munawir Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997. Yasin, Achmad. Ilmu Ushul Fiah: Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel. T.th. Zaidan, Abd al-Karim. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Baghdad. al-Dar al-Arabiyah li al- Tiba'ah. 1977. 23
Zakariya al-Anshari, Abu Yahya. Ghayah al-Washil: Syarh Lubb al-Ushul. Surabaya. t.tp. t.th. Zuhayli, Wahbah. Uṣhul Fiqhil Islāmī. Beirut. Dārul Fikr: 1986. Juz I. 24