2020 PERNYATAAN KEHENDAK PLN ATAS KERANGKA KERJA PEMBIAYAAN YANG BERKELANJUTAN PLN Statement of Intent on Sustainable Financing Framework
KATA PENGANTAR FOREWORD Zulkifli Zaini Direktur Utama President Director
Walaupun di masa yang sulit seperti saat ini, PLN tetap berkomitmen untuk memperkuat kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial dari kegiatan investasi dan kegiatan operasi. Kami telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan tingkat tujuan keberlanjutan di PLN. Pada tahun 2019, kami menambahkan 463 MW pembangkit terbarukan, 60% lebih besar dari target yang ditetapkan. Kami memasang lebih dari 160 PLTS Komunal kepada masyarakat di NTT dan Papua untuk memasok listrik di daerah terpencil. Kami menjalankan berbagai program yang mendukung daerah perbatasan, terluar dan tertinggal (3T) termasuk Program Lisa untuk elektrifikasi pedesaan, dan penyediaan sambungan listrik gratis ke lebih dari 48.000 rumah tangga. Selama tahun 2019, penyaluran dana atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mencapai Rp 275 miliar. Even in these difficult times, PLN remains committed to strengthening the environmental and social sustainability of its investments and operations. We have already made impressive progress in improving our sustainability. In 2019 alone, we added 463 MW of renewable generating capacity, or over 60% more than target. We installed over 160 solar systems in NTT and Papua to supply remote communities. We run various programs supporting border, outermost and disadvantaged (3T) regions including Program Lisa for rural electrification, and the provision of free electricity connections to more than 48,000 households. During 2019, our corporate social responsibility (CSR) and Partnership and Community Development Programs reached Rp 275 billion. Namun demikian, kami sadari masih banyak usaha yang perlu dilakukan. Walaupun pertumbuhan atas pembangkit EBT cukup baik, sumber pembangkit EBT baru mencapai 12% dari total kapasitas yang kami miliki, masih jauh dari target kebijakan energi nasional yaitu sebesar 23% atas kapasitas pada tahun 2025. Walaupun rasio elektrifikasi hampir mencapai 100%, jutaan rumah tangga terakhir adalah masyarakat yang paling sulit dijangkau dan memiliki kemampuan membayar terendah. Dan juga, penurunan ekonomi yang kita hadapi saat ini menjadikan perlindungan sosial lebih penting dari sebelumnya. Nevertheless, we remain acutely aware that much more is needed. Despite impressive growth, renewable sources are just 12% of our total capacity, well short of the national energy policy target of 23% of capacity by 2025. While electrification is nearing 100%, the last million households are the hardest to reach and have the lowest ability to pay. And the economic downturn facing us all, makes social protection more important than ever. Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan ini menjadi salah satu langkah kemajuan terbesar, untuk pertama kalinya kami menyampaikan secara publik bagaimana kami memenuhi persyaratan implementasi terbaik untuk mencapai pendanaan dengan tujuan berkelanjutan. Pendanaan tersebut bermakna lebih baik dibandingkan hanya mendapatkan pendanaan baru. Keharusan untuk memastikan kegiatan investasi dan operasi memenuhi persyaratan tujuan keberlanjutan tertanam pada komitmen kami dengan cara menerapkan komitmen tersebut dalam pekerjaan sehari-hari dan juga mengubah proses internal dan pandangan kami. This Sustainable Financing Framework marks a major step forward in this process, for the first time setting out publicly how we intend to meet best practice requirements for raising sustainable finance. Such finance does much more than deliver new funding. The need to ensure investments and operations meet sustainability requirements will embed our commitments into our day-to-day work and also it will change our internal processes and our outlook. Direktur, Komisaris dan seluruh manajemen PLN ingin mengucapkan terima kasih kepada Asian Development Bank dan Pemerintah Australia untuk mendukung persiapan kerangka kerja ini melalui Program Bantuan Infrastruktur Berkelanjutan. Kami siap menerima tantangan ini dan akan terus memberikan pasokan listrik yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. The directors, commissioners and managements of PLN wish to thank the Asian Development Bank and the Government of Australia for supporting preparation of this framework through the Sustainable Infrastructure Assistance Program. We look forward to this challenge and to delivering both a high-quality and a sustainable electricity supply to the people of Indonesia.
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK iv
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS 2 Bab 1: Keinginan Ramah Lingkungan Kami Our Green Ambition 8 Bab 2: Apa itu Obligasi Keberlanjutan What is a Sustainability Bond? 16 Bab 3: Lingkungan Bisnis Kami Saat Ini Our Current Business Environment 18 A. Sektor Listrik Indonesia A. Indonesia's Power Sector 20 B. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah B. Government Policy and Regulation 25 C. Meningkatkan Keberlanjutan C. Enhancing Sustainability 31 D. Posisi Keuangan D. Financial Position 38 Bab 4: Bagaimana SFF Akan Membantu Kami Mengatasi Tantangan Yang Berkembang How the SFF Will Help Us Address Evolving Challenges 40 A. Mengakses Keuangan A. Accessing Finance 43 B. Menyampaikan Kebijakan Pemerintah B. Delivering Government Policies 47 C. Meningkatkan Perlindungan Lingkungan dan Sosial C. Improving Environmental and Social Safeguards 48 Bab 5: Kerangka Kerja Pembiayaan Keberlanjutan Kami Our Sustainable Financing Framework 50 A. Penggunaan Hasil A. Use of Proceeds 55 B. Evaluasi dan Seleksi Proyek B. Project Evaluation and Selection 58 C. Pengelolaan Hasil C. Management of Proceeds 58 D. Pelaporan D. Reporting 61 E. Verifikasi E.	Verification 62 Bab 6: Implementasi Peta Jalan Road Map Implementation 1
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 2 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
1 Keinginan Ramah Lingkungan Kami Our Green Ambition " ...our long-term strategy emphasizes the need to incorporate environmental and social sustainability into our planning, investments and operations, and to align our financing with this transformation.
4 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") adalah perusahaan produksi listrik nasional Indonesia. Kami melayani lebih dari 75,7 juta pelanggan, yang menjadikan kami salah satu perusahaan produksi listrik terbesar di dunia berdasarkan jumlah pelanggan. Perusahaan yang sepenuhnya merupakan milik pemerintah dan perusahaan negara terbesar kedua berdasarkan aset, kami diberi mandat untuk mendukung pembangunan nasional dengan menyediakan pasokan listrik yang dapat diandalkan ke semua wilayah negara. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") is Indonesia's national power utility. We serve over 75.7 million customers, making us one of the largest electric utilities in the world by number of customers. A wholly government-owned corporation and the second largest state company by assets, we are mandated to support national development by providing reliable electricity supply to all regions of the country. Sejalan dengan mandat kami, fokus historis kami adalah melayani permintaan yang berkembang pesat dan memperluas jaringan. Namun, sekarang setelah sebagian besar dapat menyelesaikan misi awal kami melaksanakan pemasangan tenaga listrik1 secara universal, pemangku kepentingan kami dengan cermat menuntut peningkatan perhatian terhadap keberlanjutan operasi kami sejalan dengan komitmen nasional Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta memastikan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. In line with our mandate, our historical focus has been on serving rapidly growing demand and extending the grid. However, having now largely completed our original mission of delivering universal electrification1, our stakeholders rightly demand increased attention to the sustainability of our operations in line with Indonesia's national commitments to reducing carbon emissions, delivering a cleaner and healthier environment and ensuring inclusive social and economic development. Menanggapi tuntutan ini, strategi jangka panjang kami menekankan pada perlunya memadukan kelestarian lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan, investasi, dan operasi kami, dan untuk menyelaraskan pembiayaan kami dengan transformasi ini. Elemen kunci dalam strategi kami adalah penerbitan instrumen pembiayaan ramah lingkungan dan/ atau berkelanjutan kami, baik sebagai tanda komitmen kami terhadap perubahan ini dan sebagai langkah pertama dalam mengakses pembukaan sumber pendanaan baru bagi kami sebagai hasilnya. Responding to these demands, our long- term strategy emphasizes the need to incorporate environmental and social sustainability into our planning, investments and operations, and to align our financing with this transformation. A key element in our strategy is the issuance of the green and/or sustainable financing instruments, both as a signal of our commitment to this transformation and as a first step in accessing the new financing sources opening to us as a result. 1. Dalam jangka 10 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, kami telah menyambungkan hampir 32 juta pelanggan baru, yang merupakan meningkatkan rasio pemasangan daya listrik dari 66.3% menjadi 98.3%. [Statistik Kementerian Sumberdaya Enerji dan Mineral] 1. In the 10 years from 2009 through 2018, we connected nearly 32 million new consumers, increasing the electrification ratio from 66.3% to 98.3%. [Ministry of Energy and Mineral Resources statistics]
" ...We are largely completed our original mission of delivering universal electrification... ...Kami sebagian besar telah menyelesaikan misi awal kami melaksanakan pemasangan tenaga listrik... 5
6 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung mengintensifkan kebutuhan kami untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan kami. Dalam jangka panjang, kami yakin akan kemampuan kami untuk mengendalikan ancaman langsung terhadap bisnis kami dan untuk tampil lebih kuat dari sebelumnya. Seperti pandemi Covid-19, krisis keuangan Asia tahun 1998 melanda kami dengan hanya sedikit peringatan sebelumnya. Meskipun demikian, kami mempertahankan pasokan yang dapat diandalkan untuk konsumen kami tanpa melalaikan satu kewajiban pun. Pada saat yang sama, kami menanggapi melalui reformasi besar dan proses restrukturisasi yang secara langsung mengarah pada keberhasilan 20 tahun terakhir. The ongoing Covid-19 pandemic intensifies the need for us to diversify our financing sources. In the longer-term, we are confident of our ability to navigate the immediate threats to our business and to emerge stronger than ever. Like the Covid-19 pandemic, the Asian financial crisis of 1998 struck us with little advance warning. Nonetheless, we maintained reliable supply to our consumers without defaulting on a single obligation. At the same time, we responded through a major reform and restructuring process that directly led to the successes of the last 20 years. Namun demikian, dalam jangka pendek, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini pasti akan mempengaruhi kami. Pada April 2020, kami meluncurkan program transformasi baru untuk pengembangan bisnis masa depan kami, yang berjudul "Power Beyond Generations" yang memiliki 4 sasaran strategis utama. Salah satu tujuan strategis utama adalah penggunaan energi ramah lingkungan sebagai upaya PLN untuk melindungi generasi masa depan. Kami akan menggunakan obligasi ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan untuk mendanai proyek dan aktivitas yang memenuhi syarat yang akan membantu mencapai tujuan ini. However, in the short term, the economic crisis brought on by the pandemic will inevitably affect us. In April 2020, we launched our new transformation program for our future business development, entitled as "Power beyond Generations" which has 4 strategic objectives. One of the key strategic objectives is the use of green energy as an effort by PLN to protect our future generations. We will use the green and/or sustainable bonds to fund the eligible projects and activities that will help reach these objectives. Seperti yang ditugaskan oleh Pemerintah, kami menyediakan listrik gratis dan potongan harga untuk kelompok termiskin dan paling rentan As mandated by the government, we are providing free and reduced-price electricity to the poorest and most vulnerable groups
dalam masyarakat kami, untuk membantu melindungi mereka di masa-masa sulit ini. Dampak dari pengaruh yang sangat penting ini terhadap pendapatan kami diperburuk oleh penurunan volume penjualan dan oleh berbagai permintaan anggaran nasional, yang membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kompensasi. in our society, to help protect them in these difficult times. The impact of this vital support on our revenues is exacerbated by falling sales volumes and by the multiple demands on the national budget, limiting the ability of government to provide compensating subsidies. Namun dalam tantangan ini juga terdapat peluang baru. Di antaranya adalah dorongan untuk mencari pembiayaan baru sejalan dengan strategi perubahan kami. Pernyataan Niat ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses ini. Dimana hal ini bertujuan untuk: But in these challenges also lie new opportunities. Among them is the impetus to look to new financing in line with our transformation strategy. This Statement of Intent is an early but key step in this process. It aims to: Menyampaikan kepada banyak pemangku kepentingan, keinginan strategis kami untuk menanamkan budaya keberlanjutan sosial dan lingkungan, termasuk dalam pembiayaan masa depan kami. Convey to our many stakeholders our strategic ambition to instill a culture of social and environmental sustainability, including in our future financing. Menyoroti masalah yang akan kami bahas dalam mempersiapkan kerangka kerja pembiayaan yang berkelanjutan (SFF) baru. Highlight the issues that we will address in preparing a new sustainable financing framework (SFF). Menentukan peta jalan tingkat tinggi menuju penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan pertama kami sebagai elemen kunci dari SFF masa depan. Define a high-level road map towards the issuance of our first green and/or sustainable financing transaction as a key element of the future SFF. Memberikan basis referensi agar terdengar Provide a reference point for market oleh pasar dan calon investor pada SFF yang kami usulkan dan penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan pertama. soundings with potential investors on our proposed SFF and our green and/or sustainable financing transaction. 7
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 88 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
2 Apa itu Obligasi Keberlanjutan? What is a Sustainability Bond? " ...[a] bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to eligible environmental and social projects. 9
10 Obligasi keberlanjutan2 adalah salah satu obligasi yang menggabungkan atribut dari kedua obligasi ramah lingkungan, yang membiayai investasi dan kegiatan yang menghasilkan manfaat lingkungan, dan obligasi sosial, yang membiayai investasi dan kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial. Untuk tujuan SFF kami, kami memberlakukan pengertian dari Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA) untuk obligasi ramah lingkungan, sosial dan keberlanjutan3: A sustainability bond2 is one which combines attributes of both green bonds, which finance investments and activities yielding environmental benefits, and social bonds, which finance investment and activities yielding social benefits. For the purposes of our SFF, we adopt the definitions of the International Capital Markets Association (ICMA) for green, social and sustainability bonds3: Obligasi Ramah Lingkungan, Sosial dan Keberlanjutan adalah semua jenis instrumen obligasi di mana hasilnya akan secara eksklusif diterapkan untuk proyek lingkungan dan sosial yang memenuhi syarat atau kombinasi keduanya: Green, Social and Sustainability Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to eligible environmental and social projects or a combination of both: a. Obligasi Ramah Lingkungan adalah segala jenis instrumen obligasi yang hasilnya akan secara eksklusif diterapkan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek dengan manfaat lingkungan yang jelas dan yang selaras dengan empat komponen inti dari GBP [Prinsip Obligasi Ramah Lingkungan]. Proyek- proyek Ramah Lingkungan yang memenuhi syarat termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, produk-produk yang diadaptasi secara eko-efisien dan/atau berputar, teknologi dan proses produksi, bangunan ramah lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi bersih dan lain-lain1. a. Green Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to finance or re- finance projects with clear environmental benefits and which are aligned with the four core components of the GBP [Green Bond Principles]. Eligible Green projects include renewable energy, energy efficiency, pollution prevention and control, eco-efficient and/or circular economy adapted products, production technologies and processes, Green buildings, terrestrial and aquatic biodiversity conservation, clean transportation etc1. b. Obligasi Sosial membiayai proyek yang secara langsung bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi masalah b. Social Bonds finance projects that directly aim to address or mitigate a specific social issue and/or seek 2. Untuk kenyamanan, kami menggunakan 2. For convenience, we use "bond" as a generic term also including sukuk. Malaysia, for example, has issued a green sukuk. 2. For convenience, we use "bond" as a generic term also including sukuk. Malaysia, for example, has issued a green sukuk. 3. ICMA, Guidance Handbook, Juni 2019. 3. ICMA, Guidance Handbook, June 2019. Handbook-June-2019-120619.pdf 3. ICMA, Guidance Handbook, June 2019. Handbook-June-2019-120619.pdf
12 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK sosial tertentu dan/atau berusaha untuk mencapai hasil sosial yang positif, terutama tetapi tidak secara eksklusif untuk populasi(-populasi) target. Kategori Proyek Sosial mencakup penyediaan dan/atau promosi: infrastruktur dasar yang terjangkau, akses ke layanan- layanan penting, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, atau kemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi. to achieve positive social outcomes, especially but not exclusively for a target population(s). Social Project categories include providing and/or promoting: affordable basic infrastructure, access to essential services, affordable housing, employment generation, food security, or socioeconomic advancement and empowerment. c. Obligasi Keberlanjutan adalah segala jenis instrumen obligasi yang hasilnya akan secara eksklusif diterapkan untuk membiayai atau membiayai kembali kombinasi Proyek Ramah Lingkungan dan Sosial dan yang diselaraskan dengan empat komponen inti dari GBP dan/atau SBP [Prinsip Obligasi Sosial]. Obligasi Ramah Lingkungan, Sosial dan Keberlanjutan adalah instrumen yang diatur yang tunduk pada pasar modal dan peraturan keuangan yang sama dengan surat berharga dengan sekuritas pendapatan tetap terdaftar lainnya. c. Sustainability Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be exclusively applied to finance or re-finance a combination of Green and Social Projects and which are aligned with the four core components of the GBP and/or SBP [Social Bond Principles]. Green, Social and Sustainability Bonds are regulated instruments subject to the same capital market and financial regulation as other listed fixed income securities.
Selain persyaratan ICMA global, kami juga bermaksud untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk badan usaha ASEAN berdasarkan Standar Obligasi Ramah Lingkungan Asia4, Standar Obligasi Sosial ASEAN5, Standar Obligasi Keberlanjutan ASEAN6 dan mengikuti petunjuk pada Panduan Instrumen Keuangan Ramah Lingkungan ASEAN7. In addition to the global ICMA requirements, we also intend to meet the requirements established for ASEAN entities under the ASEAN Green Bond Standards4, the ASEAN Social Bond Standards5, the ASEAN Sustainability Bond Standards6 and follow the guidance in the ASEAN Green Financial Instruments Guide7. Definisi ICMA lebih ketat dari persyaratan yang ada dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK)8. Meskipun kami, tentu The ICMA definitions are more stringent than the existing requirements of Indonesia's Financial Services Authority (Otoritas Jasa 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. Inisiatif Obligasi Iklim, Panduan Instrumen 7. Climate Bonds Initiative, ASEAN Green Keuangan Ramah Lingkungan ASEAN, 2019. Financial Instruments Guide, 2019. 8. Persyaratan minimum untuk perusahaan Indonesia untuk menerbitkan obligasi ramah lingkungan ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 60/2017. 8. Minimum requirements for an Indonesian company to issue a green bond are stipulated in OJK Regulation 60/2017. 13
14 " ...We are designing the framework in complying with the Four Core Component of ICMA... ...Kami menyusun Kerangka kerja dengan mematuhi "empat komponen inti yang ditetapkan oleh ICMA... saja, akan sepenuhnya mematuhi semua peraturan di Indonesia, kami menyadari pentingnya memenuhi standar yang diminta oleh investor global dan yang diringkas dalam definisi ICMA yang lebih ketat. Keuangan, OJK)8. While we will, of course, fully comply with all Indonesian regulations, we recognize the importance of meeting the standards required by global investors and which are encapsulated in the more stringent ICMA definitions. Memenuhi persyaratan ICMA mengharuskan kami untuk mematuhi "empat komponen inti" yang ditetapkan oleh ICMA, yaitu: Meeting the ICMA requirements requires us to comply with the "four core components" established by ICMA. These are: 1. Penggunaan Hasil. 1. Use of Proceeds. Hasil harus digunakan untuk kegiatan kualifikasi dan ini harus diuraikan dengan jelas dalam prospektus dan dokumentasi lainnya. Proceeds must be used for qualifying activities and these must be clearly described in the prospectus and other documentation. 2. Proses Evaluasi dan Seleksi 2. Process for Project Evaluation and Selection. Projects or activities to be funded from the bond must be selected based on clear environmental and social objectives. The process by which these projects have been identified and determined to be eligible, the eligibility and exclusion criteria applied, and the management of associated environmental and social risks must be clearly defined. 2. Process for Project Evaluation and Selection. Projects or activities to be funded from the bond must be selected based on clear environmental and social objectives. The process by which these projects have been identified and determined to be eligible, the eligibility and exclusion criteria applied, and the management of associated environmental and social risks must be clearly defined. 3. Pengelolaan Hasil. 3. Management of Proceeds. Hasil dari obligasi harus diperhitungkan sejak diterimanya sampai dicairkan, termasuk penempatan dana sebelum pencairan, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip obligasi yang berkelanjutan. The proceeds from the bond must be accounted for from their receipt until disbursement, including the placement of funds prior to disbursement, to demonstrate compliance with sustainability bond principles. 4. Pelaporan. 4. Reporting. Penggunaan hasil harus dilaporkan secara teratur serta setiap perubahan materi dalam kondisi. Hal ini termasuk pemantauan input proyek yang berkelanjutan dan transparan serta output dan dampak proyek relatif terhadap tujuan yang dinyatakan. The use of proceeds must be reported regularly as well as upon any material change in conditions. This includes continuous and transparent monitoring of project inputs as well as project outputs and impacts relative to stated objectives.
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK SFF yang ditetapkan dalam Pernyataan Niat ini menjelaskan bagaimana hal ini akan dicapai. Dimulai dengan gambaran umum lingkungan bisnis kami dan bagaimana SFF sesuai dengan hal ini. Diikuti dengan deskripsi kebijakan pemerintah untuk peningkatan yang keberlanjutan dan bagaimana hasil dari obligasi yang keberlanjutan akan digunakan untuk mendukung hal ini, yang membahas komponen inti pertama. Kemudian menguraikan kebijakan dan proses yang menyertainya mengenai identifikasi proyek, pengelolaan hasil dan pelaporan, menangani tiga komponen yang tersisa. Diakhiri dengan peta jalan tentang bagaimana kami mengusulkan untuk bergerak menuju penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan pertama kami. The SFF set out in this Statement of Intent explains how this will be achieved. It begins with an overview of our business environment and how the SFF fits into this. It follows with a description of government policies for improved sustainability and how the proceeds' funds will be used to support this, addressing the first of the core components. It then outlines the accompanying policies and processes regarding project identification, management of proceeds and reporting, addressing the remaining three components. It concludes with a road map of how we propose to move towards the issuance of our first green and/or sustainability financing transaction. 15
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 1616 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
3 Lingkungan Bisnis Kami Saat Ini Our Current Business Environment " ...we...have a key role in helping the country reduce its GHG emissions in line with the Government's commitments. 17
18 A. SEKTOR LISTRIK A. INDONESIA'S POWER INDONESIA SECTOR Selain sejumlah kecil kawasan industri dan off-grid, kami juga merupakan pembeli tunggal, pemancar, dan distributor listrik di Indonesia. Catu daya kami berasal dari campuran pembangkitan kami sendiri, yang berjumlah 45.381 MW, dan pembelian dari produsen listrik independen (IPP) yang berjumlah 17.327 MW. Excepting a small number of industrial estates and off-grid areas, we are the sole buyer, transmitter and distributor in electricity in Indonesia. Our power supply comes from a mix of our own generation, totaling 45,381 MW, and purchases from independent power producers (IPPs) totaling 17,327 MW. Kami adalah, dan telah sejak pendirian kami, merupakan perusahaan yang sepenuhnya milik negara. Karena itu, kami diawasi oleh tiga kementerian utama, yang masing-masing dengan tanggung jawab khusus: We are, and have been since our establishment, a wholly state-owned enterprise. As such, we are overseen by three key ministries, each with specific responsibilities: Kementerian Energi dan Sumber The Ministry of Energy and Mineral Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan sektor tenaga listrik, mengembangkan rencana energi nasional, dan menyetujui rencana bisnis kami sendiri serta mengatur tarif dan kualitas layanan kami. Resources (MEMR) establishes power sector policy, develops national energy plans and approves our own business plans and regulates our tariffs and service quality. Kementerian Badan Usaha Milik The Ministry of State-Owned Negara (BUMN) mewakili pemerintah sebagai pemilik dan bertanggung jawab untuk menunjuk manajemen senior dan menetapkan indikator kinerja utama. Enterprises (MSOE) represents the government as owner and is responsible for appointing senior management and setting key performance indicators. Kementerian Keuangan (Depkeu) bertanggung jawab untuk mengatur subsidi dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada kami sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ketika tarif kami ditetapkan di bawah biaya pasokan atau ketika melakukan kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah yang selain itu tidak memberikan upah komersial, biasanya untuk tujuan sosial. The Ministry of Finance (MOF) is responsible for administering subsidies and other compensation paid to us as stipulated by law when our tariffs are set below the costs of supply or when conducting activities directed by the Government that are otherwise not commercially remunerative, typically for social purposes. An overview of our current operations is provided in Figure 1. The Ministry of Finance (MOF) is responsible for administering subsidies and other compensation paid to us as stipulated by law when our tariffs are set below the costs of supply or when conducting activities directed by the Government that are otherwise not commercially remunerative, typically for social purposes. An overview of our current operations is provided in Figure 1.
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK Gambar 1: Operasi kami / Figure 1: Our operations SEGMEN BISNIS UTAMA / KEY BUSINESS SEGMENTS Mengontrol lebih dari 72,5% dari total kapasitas pembangkit terpasang 62.618 MW berjumlah sekitar 45.381 MW Controls over 72.5% of total installed generating capacity of 62,618 MW amounting to approximately 45,381 MW Memiliki dan mengoperasikan 1.574 pembangkit listrik • Owns and operates 1,574 electricity generating plants Pembeli utama listrik dari Produsen Listrik Independen ("IPPs") • Main purchaser of electricity from Independent Power Producers ("IPPs") Penyedia utama transmisi daya di Indonesia • Major provider of power transmission in Indonesia Mengontrol sekitar 59.867 kmc saluran transmisi yang meningkat 1,5% dari 58.959 kmc pada bulan Desember 2019 Controls approximately 59,867 kmc of transmission lines which increased by 1.5% from 58,959 kmc in December 2019 145.988 MVA kapasitas trafo transmisi yang meningkat 1,1% dari 144.408 MVA pada bulan Desember 2019 145,988 MVA of transmission transformer capacity which increased by 1.1% from 144,408 MVA in December 2019 Distributor utama listrik untuk pelanggan di Indonesia • Major distributor of electricity to customers in Indonesia Mengontrol sekitar 995.306 kmc jalur distribusi dan 60.686 MVA kapasitas trafo distribusi • Controls approximately 995,306 kmc of distribution lines and 60,686 MVA of distribution transformer capacity Melayani sekitar 77,2 juta pelanggan • Server approximately 77.2 million customers RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK / POWER GENERATION DETAIL Pembangkitan Kotor Gross Generation Kapasitas Pembangkitan PLN PLN's Generating Capacity Steam 45% PLN 66% Combined Cycle 24% Total: Diesel 15% Total: IPP 34% 134.732 GWh Hydro 8% 45.381 MW Gas 7% Geo 1% Others 0% Sistem transmisi interkoneksi 500 kV dengan 5.250 kmc • 500 kv interconnected transmission system with 5,250 kmc 20 kV jaringan distribusi tegangan menengah 410.158 kmc Sistem transmisi 275 kV dengan 3.648 kmc • 275 kV transmission system with 3,648 kmc 20 kV medium-voltage line distribution network of 410,158 kmc Sistem transmisi 150 kV dengan 45.402 kmc • 150 kV transmission system with 45,402 kmc • Jaringan distribusi tegangan rendah 585.149 kmc Low-voltage line distribution network of 585,149 kmc Sistem transmisi hingga 70 kV dengan 5.568 kmc • Up to 70 kV transmission system with 5,568 kmc Kapasitas transformator 145.998 MVA • Transformer capacity of 145,998 MVA 519.502 unit trafo distribusi dengan total kapasitas sekitar 60.686 MVA 519,502 units of distribution transformers with total capacity of approximately 60,686 MVA Sumber: PLN (sejak 30 Juni 2020) / Source: PLN (as of 30 June 2020) 19 19
20 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK B. KEBIJAKAN DAN B. GOVERNMENT POLICY PERATURAN PEMERINTAH AND REGULATION Energi dan perubahan iklim Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional9 untuk memandu pengembangan sektor energi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas untuk negara ini. Keadaan ini menetapkan komitmen Indonesia untuk memperluas penggunaan energi terbarukan untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau, menetapkan agar energi baru dan terbarukan harus memenuhi 23% dari permintaan energi primer pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Mengingat pada tahun 2018 listrik dipasok oleh PLN dan IPP yang mewakili 26% dari konsumsi energi primer10, kami memiliki peran penting dalam memenuhi target kebijakan ini. Energy and climate change In 2014 the Government issued its National Energy Policy9 to guide development of the energy sector in line with its broader sustainable development objectives for the country. It set out Indonesia's commitment to expand the use of renewable energy in order to provide clean and affordable energy, stipulating that new and renewable energy should meet 23% of primary energy demand by 2025 and 31% by 2050. Given that in 2018 electricity supplied by PLN and IPPs represented 26% of primary energy consumption10, we have an important role in meeting this policy target. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dan mengajukan Kontribusi Nasional yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) yang pertama, di mana ia berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 29% (41% dengan dukungan internasional) yang dibandingkan dengan skenario bisnis In 2016 the Government of Indonesia ratified the Paris Agreement and submitted its first Nationally Determined Contribution (NDC), whereby it pledged to reduce emissions by 29% (41% with international support) compared to its business as usual scenario by 2030. Energy supply is the biggest 9. Peraturan Pemerintah No. 79/2014. Undang- 9. Government Regulation 79/2014. Law 30/2009 on Energy stipulates that Government shall issue a National Energy Policy. 9. Government Regulation 79/2014. Law 30/2009 on Energy stipulates that Government shall issue a National Energy Policy. 10. MEMR, Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2018 (Edisi Terakhir). 10. MEMR, Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2018 (Final Edition).
sebagaimana biasanya pada tahun 2030. Pasokan energi adalah kontributor terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di negara ini setelah pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU). Pada tahun 2016, sektor energi menyumbang sekitar 538.000 GgCO2e atau sekitar 37% dari total emisi GRK nasional sebesar 1,458 juta GgCO2e11. Pembangkitan listrik menyumbang 43% dari emisi GRK sektor energi, atau 16% dari total emisi GRK Indonesia12. Karenanya kami, secara langsung dan melalui pembelian daya kami, menyumbang sekitar 15% dari total emisi GRK Indonesia, atau sekitar 0,4% dari total emisi GRK global. Konsekuensinya, kami juga memiliki peran kunci dalam membantu negara dalam mengurangi emisi GRK sejalan dengan komitmen Pemerintah. contributor to greenhouse gas (GHG) emissions in the country after agriculture, forestry, and other land use (AFOLU). In 2016, the energy sector contributed approximately 538,000 GgCO2e or about 37% of the total national GHG emissions of 1.458 million GgCO2e11. Electricity generation accounted for 43% of energy sector GHG emissions, or 16% of Indonesia's total GHG emissions12. We therefore, directly and through our power purchases, account for roughly 15% of Indonesia's total GHG emissions, or approximately 0.4% of total global GHG emissions. Consequently, we also have a key role in helping the country reduce its GHG emissions in line with the Government's commitments. Dari tahun 2020, kami juga diharuskan untuk mematuhi Peta Keuangan Yang Berkelanjutan13 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu mengembangkan sistem From 2020, we are also required to comply with the Sustainable Finance Roadmap13 issued by the Financial Services Authority to help develop an environmentally sound 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia: Laporan Pembaruan Dua Tahunan Kedua Berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, 2018. 2nd_BUR.pdf. 11. Ministry of Environment and Forestry, Indonesia: Second Biennial Update Report Under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2018. 12. Ibid., Tabel 2-4, halaman 2-12. 12. Ibid., Table 2-4, p. 2-12. 13. Peraturan OJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Layanan Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. 13. OJK Regulation 51/POJK.03/2017 on Application of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers and Publicly Listed Companies. 21
22 " ...We also have a key role in helping the country reduce its GHG emissions in line with the Government's commitments... ...Kami juga memiliki peran kunci dalam membantu negara dalam mengurangi emisi GRK sejalan dengan komitmen Pemerintah... keuangan yang berwawasan lingkungan seperti yang diatur oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hal ini mensyaratkan penerbit untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang meliputi penyusunan Laporan Keberlanjutan tahunan dan melakukan kegiatan pembiayaan yang berkelanjutan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). financial system as stipulated by Law 32/2009 on Environmental Protection and Management. This requires bond issuers to apply sustainable finance principles, which include preparing an annual Sustainability Report and conducting sustainable financing activities within corporate social responsibility (CSR) programs. Pada tahun 2024, Pemerintah akan membentuk skema perdagangan emisi14. Sebagai penghasil emisi utama berbagai polutan udara, kami akan tunduk pada kuota dan pengaturan perdagangan yang akan diterapkan dalam skema ini. By 2024, the Government will establish an emission trading scheme14. As a major emitter of various air pollutants, we will be subject to the quotas and trading arrangements to be implemented under this scheme. Perencanaan dan regulasi sektor energi Undang-undang dasar yang mengatur sektor ketenagalistrikan adalah UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan peraturan ini dan anak perusahaan, kami diharuskan untuk memperoleh persetujuan pemerintah untuk rencana ekspansi sistem kami, sebagaimana yang tercantum dalam rencana bisnis pasokan listrik tahunan kami. (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RUPTL), dan untuk tarif kami15. Power sector planning and regulation The fundamental law regulating the power sector is Law 30/2009 on Electricity. Under this and subsidiary regulations, we are required to obtain government approval for our system expansion plans, as set out in our annual electricity supply business plan (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RUPTL), and for our tariffs15. 14. Peraturan Pemerintah No. 47/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. 14. Government Regulation 47/2017 on Environmental Economic Instruments. 15. Peraturan Menteri ESDM No. 29/2016, sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 32/2018, adalah peraturan terbaru tentang tarif listrik. 15. MEMR Regulation 29/2016, as amended by 32/2018, is the most recent regulation on electricity tariffs.
Secara historis, kami diharuskan untuk melayani rumah tangga miskin dengan tarif di bawah biaya pasokan kami. Untuk mengimbangi ini, kami dibayar subsidi dari anggaran nasional sesuai dengan persyaratan UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Subsidi ini dihitung sebagai selisih antara pendapatan tarif yang diperoleh dari kelompok pelanggan bersubsidi (saat ini, pelanggan perumahan terkecil) dan biaya pasokan rata-rata yang diaudit kepada konsumen ini16. Selain itu, Pemerintah juga memberikan kompensasi kepada kami untuk kekurangan pendapatan yang timbul dari keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan tarif untuk suatu kelas tarif sejak tahun 201717. Historically, we have been required to serve poorer households at tariffs below our cost of supply. To compensate for this, we are paid subsidies from the national budget in accordance with the requirements of Law 19/2003 on State-Owned Enterprises. These subsidies are calculated as the difference between tariff revenues earned from subsidized customer groups (currently, the smallest residential customers) and our audited average cost of supply to these consumers16. In addition, the Government has also compensated us for the shortfall in revenue arising from the Government's decision not to increase tariffs for any tariff classes since 201717. Dalam perencanaan kami, kami berkewajiban untuk mencerminkan kebijakan pemerintah dan memasukkan inisiatif pemerintah untuk mempercepat penambahan kapasitas pembangkit. Inisiatif paling awal dalam hal ini adalah Program Jalur Cepat Pertama dan Kedua, yang diumumkan Pemerintah masing- masing pada tahun 2006 dan 2010. Pada In our planning, we are obliged to reflect government policies and to include government initiatives to accelerate generation capacity additions. The earliest initiatives in this respect were the First and Second Fast Track Programs, which the Government announced in 2006 and 2010, respectively. In 2016 the Government 16. Administrasi subsidi tarif untuk kelas pelanggan 16. Administration of tariff subsidies for specific customer classes are governed by Minister of Finance Regulation 44/2017 as last amended by 174/2019. 16. Administration of tariff subsidies for specific customer classes are governed by Minister of Finance Regulation 44/2017 as last amended by 174/2019. 17. Kompensasi ini diatur oleh Peraturan Menteri 17. This compensation is governed by Minister of Finance Regulation 227/2019. 17. This compensation is governed by Minister of Finance Regulation 227/2019. 23
24 tahun 2016 Pemerintah meluncurkan Program 35 GW18, yang memperluas berbagai peningkatan kredit untuk memfasilitasi pembiayaan kapasitas pembangkit baru, merampingkan perizinan, dan memberikan dukungan khusus untuk proyek energi terbarukan. launched the 35 GW Program18, which extended various credit enhancements to facilitate financing of new generating capacity, streamlining permitting, and providing support specifically for renewable energy projects. Pemerintah dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, RUKN19 telah menetapkan target untuk mencapai ketenagalistrikan universal dan bergantung pada kami untuk mencapai target itu. Antara tahun 2019 dan 2028, kami berencana untuk menambah 3,2 juta pelanggan lebih lanjut melalui pemasangan tenaga listrik masyarakat yang belum memiliki layanan dan penyerapan rumah tangga yang saat ini dipasok dari sumber-sumber luar jaringan lainnya. The Government in the National Energy Policy and National Electricity Plan (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, RUKN)19 has set the target of achieving universal electrification and relies on us to accomplish that. Between 2019 and 2028, we plan to add a further 3.2 million customers through electrification of communities that do not yet have any service and absorption of households that are currently supplied from other off-grid sources. 18. Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 18. Presidential Regulation 4/2016 on Acceleration of the Development of Electricity Infrastructure. 19. Keputusan Menteri ESDM No. 143K/20/ MEM/2019 menyajikan RUKN 2019-2038. Kebijakan Energi Nasional memandu Rencana Energi Nasional (RUEN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 22/2017), yang pada gilirannya memandu RUKN. RUPTL dimaksudkan untuk memperhitungkan RUKN. 19. MEMR Decree 143K/20/MEM/2019 presents the RUKN 2019-2038. The National Energy Policy guides the National Energy Plan (Rencana Umum Energi Nasional, RUEN, as stipulated in Presidential Regulation 22/2017), which in turn guides the RUKN. The RUPTL is intended to take into account the RUKN.
C. MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN Perencanaan pembangkitan Paket investasi terbaru kami yang disetujui20, RUPTL 2019-28, membayangkan ekspansi kapasitas dan energi terbarukan yang signifikan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hingga tahun 2024, batu bara diperkirakan akan terus tumbuh sebagai bagian dari total kapasitas dan pembangkitan ketika program 35 GW yang sedang berlangsung yang diamanatkan oleh pemerintah diselesaikan. Namun, mulai tahun 2025 dan seterusnya, perluasan cepat energi terbarukan direncanakan. Pada tahun 2028, kami berharap untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dari 12% pada tahun 2018 menjadi 21% dari total kapasitas terpasang kami, menambah 16,7 GW kapasitas hidro, panas bumi dan kapasitas terbarukan lainnya antara 2019 dan 2028. Produksi energi terbarukan akan naik dari 12% menjadi 23% dari total pembangunan pembangkit kami sejalan dengan target kebijakan nasional. C. ENHANCING SUSTAINABILITY Generation planning Our most recent approved investment plan20, RUPTL 2019-28, envisages a significant expansion of renewable energy capacity and generation in line with government policy. Up until 2024, coal is expected to continue to grow as a share of total capacity and generation as the ongoing 35 GW program mandated by government is completed. However, from 2025 onwards, a rapid expansion of renewable energy is planned. By 2028, we expect to have increased renewable energy capacity from 12% in 2018 to 21% of our total installed capacity, adding 16.7 GW of hydro, geothermal and other renewables capacity between 2019 and 2028. Renewable energy production will rise from 12% to 23% of our total generation in line with the national policy targets. Gambar 2: Kapasitas pembangkit aktual dan terencana (2011-28) / Figure 2: Actual and planned generating capacity (2011-28) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 W M 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 Batu bara Coal Gas / Minyak Gas / Oil Hydro Hydro Panas Bumi Geothermal Terbarukan lainnya Other renewable Sumber: RUPTL 2019-28 / Source: RUPTL 2019-28 20. Rencana investasi kami diperbarui setiap tahun. Keputusan Menteri ESDM No. 39K/20/ MEM/2019 menyetujui RUPTL 2019-2028. Namun, ketidakpastian seputar krisis Covid-19 dan dampaknya terhadap permintaan listrik berarti bahwa rencana yang akan diterbitkan tahun ini, RUPTL 2020-29, masih dikembangkan. 20. Our investment plan is updated annually. MEMR Decree No. approved the RUPTL 2019-2028. However, the uncertainties around the Covid-19 crisis and its impacts on electricity demand mean that the plan to be published this year, RUPTL 2020-29, is still being developed. 25
26 Gambar 3: Campuran pembangunan pembangkit aktual dan terencana (2011-28) / Figure 3: Actual and planned generation mix (2011-28) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 Batu bara Coal Gas / Minyak Gas / Oil Hydro Hydro Panas Bumi Geothermal Terbarukan lainnya Other renewable Sumber: RUPTL 2019-28 / Source: RUPTL 2019-28 Mengurangi dampak lingkungan Melalui pengoperasian, pemeliharaan, dan program perbaikan, unit pembangkit listrik kami secara konsisten meningkatkan kinerja dan keandalan pabrik. Upaya ini telah mendapatkan apresiasi dari para pemangku kepentingan. Pada tahun 2018, dua anak perusahaan, PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) memenangkan penghargaan dalam kategori Efisiensi Energi di Subroto Awards pada tahun 201821. Reducing environmental impacts Through their operation, maintenance and refurbishment programs, our power generation units have consistently improved plant performance and reliability. These efforts have gained appreciation from stakeholders. In 2018, two subsidiaries, PT Indonesia Power and PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) won awards in the Energy Efficiency category at the Subroto Awards in 201821. Kami juga telah mengimplementasikan beberapa program tambahan untuk meningkatkan manajemen lingkungan dan sosial dari pengoperasian kami, termasuk: We have also implemented several additional programs to improve the environmental and social management of our operations, including: Pengenalan Standar Karbon Terverifikasi (VCS) sejalan dengan Protokol Kyoto untuk pengembangan dan konstruksi pembangkit energi terbarukan untuk mendapatkan kredit karbon. Tiga pembangkit listrik tenaga air di Sumatera telah disertifikasi pengurangan 3.7 MCO2e dalam emisi berdasarkan skema ini.
Introduction of the Verified Carbon Standard (VCS) in line with the Kyoto Protocol for the development and construction of renewable energy plants to obtain carbon credits. Three hydroelectric power plants in Sumatra have been certified for 3.7 MCO2e reductions in emissions under this scheme. 21. Tempat ketiga untuk kategori Efisiensi Energi dimenangkan oleh UJP Pelabuhan Ratu dan UP Gresik memenangkan tempat kedua dalam kategori Manajemen Energi di Industri Besar 21. Third place for the category of Energy Efficiency was won by UJP Pelabuhan Ratu and UP Gresik won second place in the Management category Energy in Large Industries
Implementasi proyek Mekanisme Pengembangan Yang Bersih (CDM) dengan total pengurangan emisi karbon sebesar 157,550 tCO2e.
Implementation of a Clean Development Mechanism (CDM) project with total carbon emission reduction of 157,550 tCO2e. Di bawah inisiatif E-Green kami, beberapa unit bisnis generasi kami telah melakukan proyek untuk mengurangi jejak lingkungan mereka. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga batu bara Tanjung Jati B telah menerapkan perawatan Desulfurisasi Gas Buang (FGD) berteknologi tinggi. Under our E-Green initiative, several of our generation business units have undertaken projects to reduce their environmental footprint. As an example, the Tanjung Jati B coal-fired power plant has applied high-tech Flue Gas Desulphurization (FGD) treatment. Pemantauan emisi GRK tingkat pabrik melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di bawah ESDM. Data konsumsi bahan bakar tahunan bersama dengan karakteristik pabrik dimasukkan untuk setiap unit pembangkit, dan aplikasi menentukan emisi GRK menggunakan metodologi Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). Hasil ini digunakan untuk menentukan tolok ukur kinerja pabrik dan mengembangkan rencana khusus pabrik untuk mengurangi emisi. Plant-level monitoring of GHG emissions through an application developed by the Directorate General of Electricity under MEMR. Annual fuel consumption data along with plant characteristics are entered for each generating unit, and the application determines GHG emissions using the methodology of the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). These results are used for benchmarking plant performance and developing plant-specific plans to reduce emissions. 27
28 Memperbaiki proses internal Bersamaan dengan inisiatif kami yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan, kami juga memperkuat proses dan kebijakan internal kami terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kami telah mengembangkan delapan agenda lingkungan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (SDGs). Improving internal processes Alongside our ongoing initiatives to reduce environmental impacts, we are also strengthening our internal processes and policies with regards to environmental and social sustainability. We have developed eight environmental agendas in line with Government policy to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Kami juga meningkatkan peraturan, prosedur, dan kapasitas internal kami untuk memenuhi praktik terbaik dalam perlindungan lingkungan dan sosial sebagaimana yang dinyatakan dalam persyaratan pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Tindakan tersebut termasuk: (i) peningkatan jumlah staf di divisi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (HSSE) dan Perizinan dan Pengadaan Tanah kami; (ii) menerapkan pedoman internal yang lebih baik untuk perlindungan lingkungan dan perlindungan pemukiman kembali rudapaksa; dan (iii) peningkatan kapasitas dalam aspek-aspek utama seperti pengelolaan limbah berbahaya, pemulihan mata pencaharian, penilaian gender dan kerentanan dan mekanisme penanganan pengaduan. We are also improving our internal regulations, procedures and capacity to meet best practice in environmental and social safeguards as represented by the requirements of multilateral lenders such as the World Bank and the Asian Development Bank. Actions include: (i) increased staffing numbers in our Health, Safety, Security and Environment (HSSE) and Permitting and Land Acquisition divisions; (ii) implementing improved internal guidelines for environmental protection and involuntary resettlement safeguards; and (iii) capacity building in key aspects such as hazardous waste management, livelihood restoration, gender and vulnerability assessments and grievance redress mechanisms. Pada bulan November tahun 2019, kami mengeluarkan pedoman perlindungan sosial dan lingkungan, yang disusun dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) dan selaras dengan praktik terbaik internasional. Gambar 4 mengilustrasikan tindakan perlindungan lingkungan dan sosial yang sekarang kami integrasikan ke dalam semua investasi modal kami. In November 2019, we issued new environmental and social safeguard guidelines, prepared with the assistance of the Asian Development Bank (ADB) and aligned with international best practice. Figure 4 illustrates the environmental and social safeguard actions that we now integrate into all of our capital investments. " ...We are also strengthening our internal processes and policies with regards to environmental and social sustainability... ...Kami juga memperkuat proses dan kebijakan internal kami terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial...
30 Gambar 4: Tindakan perlindungan lingkungan dan sosial dalam siklus pengembangan proyek / Figure 4: Environmental and social safeguard actions in the project development cycle Pra Studi Kelayakan Pre Feasibility Study Kriteria Pemilihan Lokasi Site Selection Criteria DESAIN DESIGN Studi Kelayakan Feasibility Study Penyaringan & Kategorisasi Proyek Screening & Project Categorization Identifikasi Stakeholder Stakeholder Identification N L P K E Y O R P N A N U G N A B M E P S U L K S E L C Y C T N E M P O L E V E D T C E J O R P N L P PENGADAAN PROCUREMENT KONSTRUKSI CONSTRUCTION Desain Terperinci Detailed Design Penilaian Lingkungan & Perizinan Environmental Assessment & Permitting Persyaratan Lingkungan dalam Dokumen Lelang Environmental Requirements in Tender Docs Kriteria Lingkungan untuk Seleksi Environmental Criteria for Selection Manajemen Lingkungan & Pemantauan Environmental Management & Monitoring Persiapan GRM Proyek Project GRM Preparation GRM I OPERASI & PEMELIHARAAN OPERATIONS & MAINTENANCE Manajemen Lingkungan & Pemantauan Environmental Management & Monitoring Sosial Lingkungan & Audit Environmental Social & Audit Keterbukaan Informasi / Information Disclosure Sumber: Pedoman PLN tentang Perlindungan Lingkungan untuk Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan (November 2019) / Source: PLN Guidelines on Environmental Safeguards for Development of Electricity Infrastructure (November 2019) GRM = mekanisme penanganan keluhan / grievance redress mechanism
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK D. POSISI KEUANGAN Meskipun terdapat kenaikan dalam pendapatan penjualan listrik setelah reformasi tarif listrik pada tahun 2014-2015, kami terus bergantung pada subsidi pemerintah untuk menutup biaya pasokan kami kepada konsumen terkecil, dan kompensasi pemerintah untuk keseluruhan kekurangan pendapatan yang timbul dari pembekuan tarif dari tahun 2017. Sejak tahun 2018, subsidi yang merupakan 15% dari pendapatan kami, turun dari 45% pada tahun 2011, dengan kompensasi Pemerintah yang mewakili 7% tambahan. Diskon tarif sementara yang besar telah diperkenalkan tahun ini sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi yang diinduksi Covid-19 yang mungkin memerlukan peningkatan subsidi untuk mengimbangi dampak pada pendapatan kami. D. FINANCIAL POSITION Despite increases in electricity sales revenues following reforms to electricity tariffs in 2014-15, we continue to depend on government subsidies to cover our cost of supply to the smallest consumers, and government compensation for the overall shortfall in revenue arising from the freeze on tariffs from 2017. As of 2018, subsidies represented 15% of our revenues, down from 45% in 2011, with Government compensation representing an additional 7%. Large temporary tariff discounts have been introduced this year in response to the Covid-19 induced economic crisis which may require increases in subsidies to offset the impacts on our revenues. 31
32 Gambar 5: Pendapatan usaha rata-rata (2011-18) / Figure 5: Average operating revenues (2011-18) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 h W k / p R 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Penjualan listrik Electricity sales Pendapatan operational lainnya Other operating revenues Subsidi pemerintah Government subsidy Biaya operasional Operating costs Sumber: PLN / Source: PLN
Biaya usaha kami didominasi oleh biaya pembangunan pembangkitan dan pembelian daya yang, dikombinasikan, yang merupakan 70% dari biaya usaha kami pada tahun 2018. Peningkatan biaya operasional bersamaan dengan tarif beku dan subsidi tetap telah menyebabkan penurunan margin operasi yang turun menjadi di bawah 4% pada tahun 2018. Our operating costs are dominated by the cost of generation and power purchases which, combined, represented 70% of our operating costs in 2018. Increasing operating costs alongside frozen tariffs and flat subsidies have led to a declining operating margin which fell to under 4% in 2018. Gambar 6: Biaya usaha rata-rata (2011-18) / Figure 6: Average operating costs (2011-18) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 h W k / p R 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pembelian listrik Electricity purchases Biaya operasi lainnya Other operating costs Pendapatan penjualan listrik Electricity Sales Revenues Bahan bakar dan pelumas Fuel and lubricants Laba operasional Operating	profit Sumber: Statistik PLN, berbagai tahun / Source: PLN Statistics, various years Catatan: Berdasarkan perjanjian pembelian daya (PPA) yang ada, PLN bertanggung jawab untuk pembelian bahan bakar, yang biayanya dikecualikan dari pembelian listrik yang ditunjukkan di dalam kerangka kerja ini. Dari tahun 2011-2013 dan pada tahun 2015, PPA digolongkan sebagai sewa pembiayaan dengan hanya pembayaran operasi langsung (tidak termasuk bahan bakar) yang dimasukkan sebagai biaya operasi dan pembayaran kapasitas yang diamortisasi. Pada tahun 2014 dan sejak tahun 2016 dan seterusnya, PPA telah direklasifikasi sebagai sewa operasi dengan pembayaran kapasitas yang dicatat sebagai pembelian listrik. Notes: Under existing power purchase agreements (PPAs), PLN is responsible for fuel purchases, the costs of which are excluded from electricity purchases shown here. From 2011-13 and in 2015, PPAs were classified as finance leases with only direct operating payments (excluding fuel) being included as an operating cost and capacity payments being amortised. In 2014 and from 2016 onwards, PPAs have been reclassified as operating leases with capacity payments being recorded as electricity purchases. 33
34 Meskipun demikian, posisi keuangan kami tetap kuat. Pinjaman sebagai bagian dari pendanaan tetap di bawah 50% dan cakupan layanan utang kami (diukur sebagai EBITDA yang disesuaikan atas biaya keuangan) telah melampaui tiga kali dalam beberapa tahun terakhir. Despite this, our financial position remains strong. Borrowings as a share of funding have remained below 50% and our debt service coverage (measured as adjusted EBITDA over financial costs) has exceeded three times in recent years. Gambar 7: Matriks keuangan utama (2017-1H 2020) / Figure 7: Key financial metrics (2017-1H 2020) Disesuaikan EBITDA(1)(2) / Biaya Keuangan (2) Adjusted EBITDA(1)(2) / Financial Cost (2) Total Pinjaman / (Total Pinjaman + Total Ekuitas) Total Borrowings / (Total Borrowings + Total Equity) 3,0x 3,2x 3,3x 2,8x 26.7% 29,5% 32,8% 34,9% 2017 2018 2019 1H 20 2017 2018 2019 1H 20 Sumber: PLN / Source: PLN Catatan: (1) EBITDA yang disesuaikan mengacu pada pendapatan operasi setelah subsidi ditambah pengeluaran penyusutan, pengeluaran amortisasi dan pengeluaran tunjangan karyawan aktuaria - bersih dari pembayaran. (2) Disesuaikan EBITDA dan Biaya Keuangan untuk periode 30 Juni 2020 menggunakan dua belas bulan terakhir. Notes: (1) Adjusted EBITDA refers to operating income after subsidy plus depreciation expense, amortization expense and actuarial employee benefit expense - net of payments. (2) Adjusted EBITDA and Financial Cost for the period of June 30th, 2020 uses last twelve months figures. Sejak tahun 2008 kami telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah obligasi internasional. Pada tahun 2019, dua penerbitan obligasi global mengumpulkan $ 1,4 miliar dalam porsi 10-tahun dan 30-tahun dan $ 1,5 miliar dalam porsi 10-tahun, 12-tahun, dan 30-tahun. Tingkat kupon pada tahap kedua dari obligasi global 30-tahun kami, yang diterbitkan pada bulan November 2019, adalah 4,375%. Pada bulan Juni 2020, terdapat penerbitan obligasi global mengumpulkan $ 1,4 miliar dalam porsi 10-tahun dan 30-tahun dengan tingkat kupon sebesar 3.00% dan 4.00%. Sejak akhir Juni 2020, total pinjaman kami adalah Rp500.6 triliun ($ 35 miliar) di mana 55% memiliki jangka waktu lebih dari lima tahun dan 68% adalah dalam mata uang asing. Since 2008 we have successfully completed multiple issues of international bonds. In 2019, two global bond issues raised $1.4 billion in 10-year and 30-year tranches and $1.5 billion in 10-year, 12-year and 30-year tranches. Coupon rates on our second tranche of 30-year global bonds, issued in November 2019, were 4.375%. In June 2020, a global bond issues raised $1.5 billion in 10-year and 30-year tranches with the coupon rates were respectively 3.00% and 4.00%. As of end-June 2020, our total outstanding borrowings were Rp 500,6 trillion ($35 billion) of which 55% had a maturity of over five years and 68% was foreign currency-denominated.
Gambar 8: Profil pinjaman (30 Juni 2020) / Figure 8: Borrowing profile (30 June 2020) Ringkasan Pinjaman Borrowings Summary Ringkasan Pinjaman Borrowings Summary Jumlah Amount (IDRbn) Jumlah(1) Amount(1) (US$mm) Pinjaman Dua Tahap (Dijamin) Two-steps Loans (Guaranteed) 39.246 2.744 Pinjaman Pemerintah (Dijamin) Government Loans (Guaranteed) 146 10 Pinjaman Lembaga Keuangan Pemerintah Non-Bank Non-Bank Government Financial Institution Loans 4.758 333 Pinjaman Bank - Terkait Fast Track Program (Dijamin) Bank Loans- Related to Fast Track Program (Guaranteed) 20.094 1.405 Pinjaman Bank (Dijamin) Bank Loans (Guaranteed) 28.613 2.001 Pinjaman Bank (Tidak Dijamin) Bank Loans (Non-Guaranteed) 173.701 12.145 Aset-Sekuritas Yang Didukung (EBA) Asset-Backed Security (EBA) 1.664 116 Hutang Obligasi Bonds Payable 206.893 14.466 Kewajiban Sewa Guna Usaha Lease Liability 18.746 1.311 Pembelian Listrik Yang Terhutang Electricity Purchase Payable 6.825 477 Total 500.687 35.008 Profil Jatuh Tempo Pinjaman Borrowings Maturity Profile 44,6 111,4 69,7 274,9 (IDR tn) < 1 Tahun 1-3 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun Rincian Pinjaman berdasarkan Jenis Bunga Borrowings Breakdown by Interest Type Rincian Pinjaman berdasarkan Mata Uang Borrowings Breakdown by Currency Tetap Fixed Mata Uang Asing Foreign Currency 60% 68% Rupiah Mengambang Floating 32% 40% Sumber: PLN / Source: PLN Catatan: (1) Berdasarkan nilai tukar Rupiah/USD sebesar Rp14.302 per USD sejak 30 Juni 2020 Notes: (1) Based on IDR/USD exchange rate of Rp14,302 per USD as of June 30th, 2020 35
36 Peringkat kredit kami mengikuti peringkat Pemerintah Indonesia dengan tingkat dukungan keuangan yang diberikannya untuk memastikan kelangsungan operasi kami, sebagaimana yang diharuskan oleh undang- undang. Peringkat saat ini adalah peringkat investasi meskipun Standard & Poors baru- baru ini mengubah pandangannya dari 'stabil' menjadi 'negatif' untuk mencerminkan kemungkinan dampak krisis Covid-19. Our credit rating follows that of the Government of Indonesia given the level of financial support that it provides to ensure continuity of our operations, as required by law. Current ratings are investment- grade although Standard & Poors has recently changed its outlook from 'stable' to 'negative' to reflect possible impacts of the Covid-19 crisis. Gambar 9: Penilaian badan pemeringkat kredit / Figure 9: Credit rating agencies assessments Baa2 BBB BBB (Stabil/ Stable) (Negatif/ Negative) (Stabil/ Stable) Profil kredit Indonesia didukung Peringkat kami kepada Indonesia akan terpengaruh oleh potensi pertumbuhan yang kuat, defisit fiskal yang mengecil, dan hutang pemerintah yang rendah. • Indonesia's credit profile is supported by strong growth potential, narrow fiscal deficits, and low government debt. Pembatasan berkelanjutan untuk membatasi wabah virus korona ditambah dengan penyebaran infeksi, akan sangat membatasi aktivitas ekonomi dan akan mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan material. Ongoing restrictions to curb the corona virus outbreak, coupled with a continued spread of infections, will severely curtail economic activity and will result in a material growth slump. Indonesia menecerminkan pengaturan lembaga negara yang stabil, prospek pertumbuhan yang kuat, dan pengaturan kebijakan fiskal yang bijaksana secara historis. Utang luar negeri Indonesia yang tinggi dan PDB per kapita yang rendah cukup mempengaruhi kekuatan ini. Our rating on Indonesia reflect the country's stable institutional settings, strong growth prospects, and historically prudent fiscal policy settings. Indonesia's elevated stock of external debt and low GDP per capita moderate these strength. oleh wabah COVID-19 melalui harga ekspor komoditas yang lebih rendah dan pendapatan pariwisata yang lemah. Wabah juga dapat menyebabkan kemerosotan jangka pendek dalam kinerja pendapatan dan memengaruhi sentimen konsumen dan sektor jasa secara lebih luas jika virus corona menyebar semakin luas di Indonesia. Indonesia will be affected by the COVID-19 outbreak through lower commodity export price and weaker tourism revenue. The outbreak could also lead to a short-term deterioration in revenue performance and affect consumer sentiment and the services sector more broadly if the corona virus were to spread widely within Indonesia. Depresiasi Rupiah yang berkepanjangan akan secara signifikan membatasi konsumsi melalui sentimen yang lebih lemah dan bertindak sebagai penghentian investasi lebih lanjut Pemulihan ekonomi kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh terutama pengeluaran pemerintah, tidak separah ekonomi lain di kawasan lainnya Prolonged IDR depreciation will significantly curb consumption through weaker sentiment and act as a further break on investment Economic recovery is likely to be led primarily by government spending, less pronounced than in other economies in the region Sumber: Moody's, S&P, and Fitch / Source: Moody's, S&P, and Fitch
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PLN / GOVERNMENT COMMITMENT TO PLN Tumbuhnya pemasangan tenaga listrik domestik dan pengembangan infrastruktur tenaga listrik merupakan prioritas ekonomi pemerintah Growing domestic electrification and development of power infrastructure is an economic priority of the government Menjadi pemilik dan operator dominan bisnis listrik di Indonesia, PLN memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan sosial utama pemerintah Being the dominant owner and operator of electricity business in Indonesia, PLN plays a critical role in meeting key social objectives of the government PLN melakukan kewajiban pelayanan publik melalui penyediaan listrik dengan tarif subsidi • PLN performs public service obligation through the provision of electricity at subsidized rates Dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, dengan para pemangku kepentingan Internasional yang kuat (investor utang, mitra, dan pemasok) semakin mendapatkan dukungan kuat Wholly-owned by the Government, with strong international stakeholders (debt investors, partners, and suppliers) further elicit strong support Kami berharap PLN dapat mempertahankan peran pentingnya untuk menjalankan kebijakan ketenagalistrikan pemerintah Indonesia sebagai penyedia tenaga listrik terintegrasi yang dominan di Indonesia. Dalam pandangan kami, pemerintah berkomitmen dan mampu memberikan dukungan kepada PLN dalam segala situasi. Subsidi dan kompensasi pemerintah tetap menjadi kunci untuk profitabilitas dan pembayaran bunga. We expect PLN to maintain its critical role to carry out the Indonesian government's electric policy as the dominant integrated power utility in Indonesia. In our view, the government is committed and able to extend support to PLN in all circumstances. Government subsidies and compensation remain key to profitability and interest servicing. S&P, December 2019 Leverage keuangan PLN akan tetap tinggi mengingat keterlibatannya dalam program penambahan kapasitas nasional, yaitu FTP 1 dan 2, dan program 35 GW lainnya. Program-program ini kemungkinan besar akan meningkatkan utang PLN dan menekan metrik kredit utamanya dalam jangka menengah hingga panjang, hingga program selesai. Peningkatan peringkat empat tingkat mencerminkan ekspektasi Moody akan kemungkinan dukungan pemerintah yang sangat tinggi dalam situasi yang sulit. Harapan dukungan seperti itu mempertimbangkan 100% kepemilikan pemerintah di PLN, ditambah peran strategis penting yang kritis yang dimainkan oleh PLN di sektor listrik di Indonesia. PLN's financial leverage will remain elevated, given its involvement in national capacity addition program, namely FTP 1 and 2, and a further 35GW program. These programs will likely increase PLN's debt and pressure its key credit metric over the medium to long term, until the programs are completed. The four-notch rating uplift reflects Moody's expectation of a very high likelihood of government support in a distressed situation. Such expectation of support considers the 100% government ownership in PLN, plus the strategically important role that PLN plays in Indonesia's critical power sector. Moody's, May 2020 Fitch Ratings melihat status, kepemilikan, dan kendali PLN oleh pemerintah Indonesia sebagai "Sangat Kuat". Negara sepenuhnya memiliki PLN, menunjuk dewan direksi dan manajemen seniornya, serta mengarahkan dan menyetujui investasi. Kami juga melihat catatan dukungan sebagai "Sangat Kuat" dan yakin ada kemungkinan besar dukungan negara untuk PLN, yang menerima subsidi di bawah kerangka kerja yang sangat kuat sebagai imbalan memenuhi kewajiban layanan publik negara. Fitch Ratings sees PLN's status, ownership and control by the Indonesian sovereign as 'Very Strong'. The state fully owns PLN, appoints its board and senior managements, and directs and approves investments. We also see the support record as 'Very Strong' and believe there is a high likelihood of state support for PLN. which receives subsidies under an exceptionally strong framework in return for meeting the state's public-service obligations. Fitch, October 2019 3737
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 3838 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
4 Bagaimana SFF Akan Membantu Kami Mengatasi Tantangan Yang Berkembang How the SFF Will Help Us Address Evolving Challenges " We see the SFF and our first sustainability bond under it as a potential game-changer for our delivery performance... 39
40 Ke depan, tantangan yang kami hadapi terus berkembang. SFF dan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/ atau berkelanjutan awal yang dikeluarkan berdasarkan hal itu akan membantu kami untuk memenuhi tantangan-tantangan ini melalui berbagai rute. Looking forward, the challenges we face continue to evolve. The SFF and the initial green and/or sustainable financing transaction issued under it will help us to meet these challenges through multiple routes. A. MENGAKSES KEUANGAN Meskipun kami telah sangat berhasil dalam meningkatkan keuangan yang diperlukan untuk perluasan besar kapasitas pembangkit dan pemasangan tenaga listrik, kami akan terus perlu mengumpulkan dana besar di tahun-tahun mendatang. Hal ini khususnya terjadi jika kami ingin mencapai atau melampaui target kami untuk memperluas kapasitas energi terbarukan yang menambah 15,2 GW antara tahun 2021 dan 2028 dengan perkiraan biaya melebihi $35 miliar22. Dalam rencana saat ini, minimum 2,7 GW kapasitas ini dengan biaya $ 7,5 miliar akan didanai dan langsung dilaksanakan oleh kami23 dengan 7,5 GW yang sedang dikembangkan sebagai IPP dan 5,0 GW memiliki pengembang yang belum ditentukan. A. ACCESSING FINANCE While we have been very successful in raising the necessary finance for a major expansion of generating capacity and electrification, we will continue to need to raise large funds in future years. This is particularly the case if we are to achieve or exceed our targets for expanding renewable energy capacity which add 15.2 GW between 2021 and 2028 at an estimated cost exceeding $35 billion22. Under current plans, a minimum of 2.7 GW of this capacity at a cost of $7.5 billion will be funded and directly implemented by us23 with 7.5 GW being developed as IPPs and 5.0 GW having the developer yet to be determined. Pada saat yang sama, tidak dapat dihindari bahwa setelah krisis Covid-19 akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendukung kami dan kemampuan banyak lembaga keuangan domestik dan regional untuk memberikan pinjaman kepada kami. At the same time, it is inevitable that the aftermath of the Covid-19 crisis will reduce the ability of government to support us and the capability of many domestic and regional financing institutions to lend to us. This will leave us looking to new sources of 22. Selama periode ini, kami berencana untuk mmemulai 8.686 MW kapasitas tenaga air, 4.266 MW kapasitas panas bumi dan 2.271 MW proyek angin, matahari dan energi terbarukan lainnya. Estimasi kebutuhan pendanaan mengasumsikan biaya investasi rata-rata $ 2.000/kW untuk tenaga air, $ 3.500/kW untuk panas bumi dan $ 1.250/kW untuk energi terbarukan lainnya termasuk angin dan matahari. 22. Over this period, we plan to commission 8,686 MW of hydropower capacity, 4,266 MW of geothermal capacity and 2,271 MW of wind, solar and other renewables projects. The estimated funding needs assume an average investment cost of $2,000/kW for hydropower, of $3,500/kW for geothermal and of $1,250/kW for other renewables including wind and solar. 23. Jumlah hidro (termasuk penyimpanan yang dipompa), panas bumi dan kapasitas terbarukan lainnya yang dialokasikan untuk pengembangan oleh PLN dalam RUPTL 2019-2028. 23. Sum of hydro (including pumped storage), geothermal and other renewable capacity allocated for development by PLN in RUPTL 2019-2028.
" ...The challenges we face continue to evolve... ...Tantangan yang kami hadapi terus berkembang... 41
42 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK Hal ini akan membuat kami mencari sumber dana baru. Pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan adalah elemen kunci dalam hal ini dengan memungkinkan kami untuk mendekati pemodal yang sebelumnya enggan atau tidak dapat meminjamkan kepada kami karena kekhawatiran bahwa hasilnya akan digunakan untuk mendukung investasi bahan bakar fosil baru. funds. Green and/or Sustainable financing are a key element in this by allowing us to approach financiers who have previously been reluctant or unable to lend to us due to concerns that the proceeds would be used to support new fossil fuel investments. " ...We are fully committed to achieve universal access to electricity and to support inclusive development throughout Indonesia... ...Kami berkomitmen penuh untuk mencapai akses universal ke listrik dan untuk mendukung pembangunan inklusif di seluruh Indonesia...
B. MENYAMPAIKAN B. DELIVERING GOVERNMENT KEBIJAKAN PEMERINTAH Kami berkomitmen penuh untuk memberikan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi emisi melalui peningkatan pangsa energi terbarukan dalam campuran pembangkit kami, untuk mencapai akses universal ke listrik dan untuk mendukung pembangunan inklusif di seluruh Indonesia, khususnya dalam pemulihan dari krisis Covid-19. Namun, secara historis kami belum mengimplementasikan investasi kami sesuai rencana24. Khusus melihat ke masa depan, POLICIES We are fully committed to delivering Government policies to reduce emissions through increasing the share of renewable energy in our generation mix, to achieve universal access to electricity and to support inclusive development throughout Indonesia, particularly in recovering from the Covid-19 crisis. However, historically we have not implemented our investments as planned24. Specially looking to the future, the renewable energy additions we 24. Antara 2012 dan 2018, penambahan kapasitas 24. Between 2012 and 2018, actual generating capacity additions have averaged 35-40% of planned levels. 24. Between 2012 and 2018, actual generating capacity additions have averaged 35-40% of planned levels. 43
44 penambahan energi terbarukan yang kami rencanakan merupakan peningkatan skala besar program saat ini atas ekspansi teknologi, yang semakin meningkatkan tantangan lebih lanjut yang kami hadapi25. have planned represent a large scaling- up from current rates of expansion of these technologies, further increasing the challenges we face25. 25. Antara tahun 2012 dan 2018, penambahan kapasitas energi terbarukan (terutama hidro besar) rata-rata 333 MW setiap tahun. Antara tahun 2021 dan 2028, kami berencana untuk meningkatkan ini sebanyak enam kali menjadi 1.902 MW setiap tahun. 25. Between 2012 and 2018, additions of renewables capacity (mainly large hydro) averaged 333 MW annually. Between 2021 and 2028, we plan to increase this by six times to 1,902 MW annually.
Kami melihat SFF dan pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan pertama kami yang berdasarkan hal itu dapat dijadikan sebagai potensi pengubah permainan pelaksanaan pelayanan kami: We see the SFF and our first green and/or sustainable financing under it as a potential game-changer for our delivery performance: Menentukan tujuan investasi dalam hal, tidak hanya input (misalnya membangun jarak pengumpan distribusi pedesaan baru yang ada), tetapi juga dalam hal hasil yang ditargetkan (misalnya meningkatkan mata pencaharian pedesaan), seperti yang disyaratkan oleh GBP dan SBP, akan memfokuskan kegiatan kami pada memberikan dampak yang menguntungkan lingkungan dan sosial, tidak hanya membangun lebih banyak infrastruktur. Defining investment objectives in terms of not only inputs (e.g. constructing a given distance of new rural distribution feeders), but also in terms of targeted outcomes (e.g. improving rural livelihoods), as required by the GBP and SBP, will focus our activities on delivering environmentally and socially beneficial impacts, not just building more infrastructure. Mendedikasikan dana untuk proyek- proyek energi dan sosial yang dapat diperbarui berarti bahwa hal ini tidak lagi bersaing dengan proyek keuangan lainnya. Akibatnya, penundaan yang disebabkan oleh kendala keuangan akan sangat berkurang. Dedicating funds to renewable energy and social projects means that these are no longer competing with other projects for finance. As a result, delays caused by financial constraints will be greatly reduced. Kebutuhan untuk melaporkan alokasi dan kemajuan dalam pencairan hasil dana menciptakan tekanan disiplin eksternal untuk mencapai komitmen pelayanan. The need to report on the allocation of and progress in disbursing the funds proceeds creates external disciplinary pressures to achieve delivery commitments. SFF dan pembiayaan ramah lingkungan The SFF and the green and/or dan/atau berkelanjutan dapat berkontribusi untuk mengubah kerangka pikir internal, meningkatkan kepentingan yang melekat pada energi terbarukan dan proyek sosial dan, sebagai akibatnya, prioritas yang melekat pada hal ini oleh para manajer dan tenaga kerja. sustainable financing can contribute to a change in internal mindsets, elevating the importance attached to renewable energy and social projects and, as a result, the priority attached to these by managers and the workforce. 45
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 46
" ...The SFF and the initial sustainability bond are expected to contribute further to support expansion of financial and human resources allocated to safeguards... ...SFF dan obligasi keberlanjutan awal diharapkan untuk berkontribusi lebih jauh untuk mendukung perluasan sumber daya keuangan dan manusia yang dialokasikan untuk kerangka pengaman... C. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL C. IMPROVING ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS Kami telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan kebijakan dan proses pengamanan lingkungan dan sosial kami yang terkait dengan investasi kami. ADB terus bekerja bersama dengan kami untuk lebih meningkatkan desain dan implementasi kebijakan upaya perlindungan kami26. Tinjauan mereka telah menyimpulkan bahwa kebijakan kami umumnya baik tetapi juga mengidentifikasi perlunya memperluas komitmen manajemen senior, meningkatkan anggaran dan pelatihan yang lebih besar dan pengembangan kapasitas tim kami. We have made great progress in improving our environmental and social safeguards policies and processes related to our investments. The ADB continues to work with us to further improve design and implementation of our safeguard policies26. Their reviews have concluded that our policies are generally sound but also identified the need for expanded senior management commitment, increased budgets and greater training and capacity- building of our teams. SFF dan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan awal diharapkan untuk berkontribusi lebih jauh terhadap kemajuan ini dengan meningkatkan kepentingan perlindungan internal yang efektif terhadap kebutuhan yang ada untuk memenuhi kriteria komitmen obligasi ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan yang ditetapkan. Pada gilirannya, peningkatan kepentingan ini akan mendukung perluasan sumber daya keuangan dan manusia yang dialokasikan untuk kerangka pengaman. The SFF and the initial green and/or sustainable financing transaction are expected to contribute further to this progress by raising the internal importance of effective safeguards given the need to meet criteria established in the green and/ or sustainability bond commitments. In turn, this increased importance will support expansion of financial and human resources allocated to safeguards. 26. Lihat en_19.pdf dan 001-dpta-en_20.pdf. 26. See en_19.pdf and 001-dpta-en_20.pdf. 47
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 4848 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
5 Kerangka Kerja Pembiayaan Keberlanjutan Kami Our Sustainable Financing Framework " The issuance of green and/ or sustainable financing transactions are the important element of our "green" transformation. 49
50 Penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan merupakan elemen penting dari perubahan "ramah lingkungan" kami. Hal ini membutuhkan desain dan kerangka implementasi sendiri seperti yang didefinisikan oleh empat komponen sebagaimana yang dikutip oleh ICMA: The issuance of green and/or sustainable financing transactions are the important element of our "green" transformation. It requires its own design and implementation framework as defined by four components as cited by ICMA: 1. Penggunaan Hasil. 1. Use of Proceeds. 2. Proses untuk Evaluasi dan Seleksi Proyek. 2. Process for Project Evaluation and Selection. 3. Pengelolaan Hasil. 3. Management of Proceeds. 4. Pelaporan. 4. Reporting. Selain itu, kami menyadari pentingnya verifikasi pihak ketiga untuk membangun kredibilitas kami di pasar, dan karenanya telah mengidentifikasi hal ini sebagai elemen kelima dari kerangka kerja kami. In addition, we recognize the importance of third-party verification to establish our credibility in the market, and have therefore identified this as a fifth element of our framework. A. PENGGUNAAN HASIL Hasil bersih dari obligasi keberlanjutan akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, "Proyek Yang Memenuhi Syarat". Kami mengusulkan kriteria berikut ini untuk Proyek yang Memenuhi Syarat: A. USE OF PROCEEDS The net proceeds of the sustainability bond will be used to finance or refinance, in whole or in part, "Eligible Projects". We propose the following criteria for Eligible Projects: 1. Pecapaian lebih lanjut tujuan 1. Further the achievement of our environmental and social objectives, in line with Government policies as described above. 1. Further the achievement of our environmental and social objectives, in line with Government policies as described above. 2. Sepenuhnya menerapkan semua 2. Fully apply all relevant kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan atau yang memiliki rencana untuk penerapannya. environmental and social safeguards policies or have a plan for their application. 3. Disejajarkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 3. Be aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), to which the Government of Indonesia has committed. 4. Mematuhi persyaratan kelayakan obligasi ramah lingkungan dan sosial berdasarkan Pedoman Obligasi Keberlanjutan ICMA dan Standar ASEAN. 4. Be compliant with green and social bond eligibility requirements under the ICMA and the ASEAN Standards.
52 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK Yang terakhir ini dijelaskan sebagai berikut: These latter are described as follows: Proyek Ramah Lingkungan Yang Memenuhi Syarat termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, produk yang diadaptasi secara eko-ekonomis dan/ atau berputar, teknologi dan proses produksi, bangunan hijau, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, dan lain-lain. Eligible Green Projects include renewable energy, energy efficiency, pollution prevention and control, eco- efficient and/or circular economy adapted products, production technologies and processes, Green buildings, terrestrial and aquatic biodiversity conservation, clean transportation, etc. Proyek Sosial Yang Memenuhi Syarat meliputi menyediakan dan/ atau meningkatkan infrastruktur dasar yang terjangkau, akses ke layanan penting, perumahan yang terjangkau, peningkatan kualitas ketenagakerjaan, ketahanan pangan, atau kemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Eligible Social Projects include providing and/or promoting affordable basic infrastructure, access to essential services, affordable housing, employment generation, food security, or socioeconomic advancement and empowerment.
Daftar indikatif dari jenis proyek dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan terdapat di bawah ini. Daftar ini tidak lengkap atau terperinci; proyek dan kegiatan spesifik akan dirancang dan disusun sebelum penerbitan obligasi. Semua proyek dan kegiatan yang diusulkan untuk pendanaan dengan hasil obligasi akan diberikan evaluasi yang ketat dan persetujuan kelayakan melalui proses yang dijelaskan dalam tabel berikut ini. An indicative listing of the types of projects and activities that may be financed through the green and/or sustainability financing transactions is provided below. This list is neither exhaustive nor detailed; specific projects and activities will be designed and compiled ahead of bond issuance. All projects and activities proposed for funding with bond proceeds will be subject to rigorous evaluation and approval of eligibility through the process described following the table. Untuk menghindari keraguan, tidak ada hasil dari transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/atau berkelanjutan yang akan digunakan untuk membiayai pembangkit bahan bakar fosil, termasuk peningkatan atau perbaikan kapasitas yang ada bahkan jika hal ini mengurangi emisi dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Demikian pula, tidak ada hasil yang akan digunakan untuk membiayai pembangkit tenaga nuklir. For the avoidance of doubt, none of the proceeds from the green and/or sustainability financing transactions will be used to finance fossil fuel generation, including enhancements to or refurbishment of existing capacity even where this reduces emissions and improves environmental sustainability. Similarly, none of the proceeds will be used to finance nuclear power generation. 53
54 54 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK TANDA PROYEK YANG MEMENUHI SYARAT / INDICATIVE ELIGIBLE PROJECTS Sektor Sector Indikasi Proyek / Kegiatan Indicative Projects / Activities SDG Yang Diselaraskan Aligned SDGs PROYEK RAMAH LINGKUNGAN GREEN PROJECTS Energi Terbarukan Renewable Energy Pengembangan angin, matahari, pasang surut, tenaga air (≤ 30 MW), panas bumi dan sumber energi terbarukan lainnya. Unit produksi energi meliputi sistem pembangkit energi skala kecil dan skala produksi atau sistem pembangkit listrik terpusat. Development of wind, solar, tidal, hydropower (≤ 30 MW), geothermal and other renewable energy sources. Energy production units include small- scale energy generation systems and utility scale or centralized power generation systems. 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 13 CLIMATE ACTION Proyek Transmisi, Distribusi, dan Smart Grid Transmission, Distribution and Smart Grid Projects Bangunan, operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik, jaringan transmisi dan sistem pengukuran cerdas, yang berkontribusi untuk menghubungkan unit produksi energi terbarukan The building, operation and the maintenance of electric power distribution, transmission networks and smart metering systems, that contribute to connecting renewable energy production units 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE PROYEK SOSIAL SOCIAL PROJECTS Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Socioeconomic Advancement and Empowerment Proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan untuk masyarakat pedesaan yang baru berlistrik, dengan fokus pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kolaborasi PLN dengan BUMN lainnya untuk mengembangkan ekonomi pedesaan. Dan juga, Program Kemitraan, Bina Lingkungan (PKBL)dan CSR menjangkau seluruh Indonesia meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi. Income-generating projects for newly- electrified rural communities, with a focus on disadvantaged, border and outermost (tertinggal, terdepan dan terluar, 3T) regions including the collaboration of PLN with other SOEs to develop the rural economy. And also, The Partnership, Community Development (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) programs reaches all of Indonesia including education, health, nature preservation and economic empowerment activities. Rp 1 NO POVERTY 5 GENDER EQUALITY 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
B. EVALUASI DAN SELEKSI B PROJECT EVALUATION PROYEK AND SELECTION Proyek ramah lingkungan yang lebih besar yang akan didanai dari hasil dana akan diidentifikasi oleh direktorat Perencanaan Perusahaan kami dari mereka yang termasuk dalam rencana investasi kami (RUPTL). Proyek ramah lingkungan dan proyek sosial yang lebih kecil akan diusulkan oleh manajemen badan tingkat provinsi atau sistem (Wilayah) yang relevan dan unit bisnis yang beroperasi. Proyek-proyek ini secara bersama-sama disebut sebagai "unit yang berasal dari proyek" (POUs). Tanggung jawab untuk pembangunan dan pengoperasian proyek-proyek tersebut juga akan berada pada POU. Larger green projects to be funded from proceeds will be identified by our Corporate Planning directorate from those included in our investment plan (RUPTL). Smaller green projects and social projects will be proposed by management of the relevant provincial or system-level entities (Wilayah) and operating business units. These are collectively referred to as the "project originating units" (POUs). Responsibility for construction and operation of the projects will also rest with POUs. Kami akan membentuk "Gugus Tugas Pembiayaan Berkelanjutan" (SFTF) yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengimplementasikan inisiatif yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja ini, termasuk evaluasi dan pemilihan proyek, alokasi dan pengelolaan hasil obligasi, pemantauan dan pelaporan. Pembagian kerja akan didasarkan pada keahlian yang relevan, peran dan tanggung jawab internal. We will establish a "Sustainability Financing Task Force" (SFTF) that will be responsible for overseeing and implementing the initiatives set out in the Framework, including the evaluation and selection of the projects, the allocation and management of bond proceeds, monitoring and reporting. The division of labor will be based on relevant expertise, internal roles and responsibilities. POU dikecualikan dari SFTF untuk memastikan evaluasi objektif proyek yang diusulkan. Secara khusus, diharapkan bahwa setiap proyek yang diusulkan akan telah diperiksa oleh direktorat Perencanaan Perusahaan, sehingga dengan demikian direktorat dan unit-unit anak perusahaannya dianggap sebagai POU dan karenanya dikecualikan dari SFTF. POUs are excluded from the SFTF to ensure objective evaluation of proposed projects. In particular, it is expected that any proposed projects will have already been vetted by the Corporate Planning directorate, hence that directorate and its subsidiary units are considered a POU and therefore excluded from the SFTF. " ...We establish a Sustainability Financing Task Force (SFTF) that will be responsible for overseeing and implementing the initiatives set out in the Framework... ...Kami membentuk Gugus Tugas Pembiayaan Berkelanjutan (SFTF) yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengimplementasikan inisiatif yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja ... 55
56 SFTF akan terdiri dari Komite Pengarah, Komite Pelaksana dan Kelompok Kerja. Komite Pengarah bersama-sama akan bertanggung jawab untuk persiapan keseluruhan dan implementasi kerangka kerja, dan untuk menghilangkan segala hambatan dalam implementasi kerangka kerja. Selain itu, setiap anggota Komite Pengarah akan bertanggung jawab atas kinerja Komite Implementasi dan anggota Kelompok Kerja di bawah manajemen mereka. Proposal pendahuluan untuk keanggotaan dan peran SFTF disediakan di akhir tulisan ini. The SFTF will consist of a Steering Committee, Implementation Committee and Working Groups. The Steering Committee will together be responsible for overall preparation and implementation of the framework, and for removing any obstacles to framework implementation. In addition, each Steering Committee member will be accountable for the performance of Implementation Committee and Working Group members under their management. A preliminary proposal for SFTF membership and roles is provided at the end of this paper. Pada tahap evaluasi dan seleksi proyek, SFTF akan bertanggung jawab untuk: At the project evaluation and selection stage, the SFTF will be responsible for: 1. Memetakan dan mengkaji ulang kegiatan yang saat ini dan di kemudian hari yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 1. Mapping and reviewing of current and future activities related to Sustainable Development Goals;
2. Memetakan tugas dan fungsi utama setiap divisi sejalan dengan kerangka kerja Obligasi Berkelanjutan; 2. Mapping the main tasks and functions of each division in alignment with the Sustainability Bond framework; 3. Memetakan rencana kerja, kendala dan tantangan dalam proses persiapan, implementasi, dan pasca implementasi yang terkait dengan Pendanaan Keberlanjutan; dan 3. Mapping the work plans, the constraints and challenges in the process of preparation, implementation, and post- implementation related to the Sustainability Financing; and 4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan memberikan solusi untuk persiapan Platform Pembiayaan Keberlanjutan di dalam perusahaan. 4. Taking the necessary steps and provide solutions for the preparation of the Sustainability Financing Platform within the company. 5. Mengevaluasi proyek yang diusulkan oleh POU yang berhubungan dengan kesesuaiannya untuk dimasukkan dalam obligasi keberlanjutan. 5. Evaluating projects proposed by the POUs with respect to their suitability for inclusion in the sustainability bond. 57
58 " ...Reporting of the use of proceeds and the outcomes will be monitored by Our Sustainability FInancing the Task Force... ...Pelaporan penggunaan hasil dan hasilnya akan diawalsi oleh Gugus Tugas Pembiayaan Berkelanjutan... C. PENGELOLAAN HASIL C. MANAGEMENT OF PROCEEDS Divisi Anggaran akan mengalokasikan hasil dan Divisi Kas akan mengelola hasil dari penerbitan dan melacak dana dalam sistem manajemen internal kami. 100% dana dari pembiayaan ramah lingkungan dan/atau sosial akan digunakan untuk membiayai dan membiayai kembali proyek yang memenuhi syarat. Jika bagian dari hasil dana akan digunakan untuk membiayai kembali, PLN akan menyediakan proporsi atas pembiayaan dan pembiayaan kembali dari total dana. Penggunaan hasil akan dicatat dalam Daftar Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang akan mencakup setidaknya informasi sebagai berikut: The Budget Division will allocate the proceeds and the Treasury Division will manage the proceeds from issuance and track the funds within our internal management system. 100% of the green and/or sustainability financing funds will be used to finance and re-finance the Eligible Projects. If parts of the proceeds are to be used as refinancing, PLN will provide the proportion of financing and refinancing to the total proceeds. The use of proceeds will be recorded in a Sustainable Development Financing Register, which will include at least the following information: 1. Rincian Obligasi: Nomor identifikasi 1. Details of the Bonds: International sekuritas internasional (ISIN), tanggal penentuan harga, tanggal jatuh tempo, mata uang, dan lain-lain. securities identification number (ISIN), pricing date, maturity date, currency etc. 2. Dokumentasi proyek, termasuk informasi: 2. Project documentation, with information including: Ringkasan rincian proyek Summary of project details Jumlah hasil yang dialokasikan untuk Amount of proceeds allocated to each setiap proyek project Dampak iklim, lingkungan, dan/atau sosial yang diharapkan dari proyek yang memenuhi syarat Expected climate, environmental and/or social impacts of eligible projects Jumlah total hasil yang dialokasikan Aggregate amount of proceeds allocated untuk proyek to projects Sisa saldo dari hasil yang tidak Remaining balance of unallocated dialokasikan proceeds
Informasi lain yang diperlukan Other necessary information PLN akan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kerangka kerja yang diterbitkan. Alokasi tertunda dari hasil dana bersih dapat diinvestasikan dalam bentuk kas, setara kas dan/atau surat berharga sesuai dengan kebijakan manajemen PLN. PLN will ensure that the proceeds are used in accordance with the frameworks established. The pending allocation from the net proceeds may be invested in cash, cash equivalents and/or marketable securities in accordance with PLN's management policies.
D. PELAPORAN Pelaporan penggunaan hasil dan hasilnya akan menjadi tanggung jawab Gugus Tugas, dengan menggunakan data keuangan dan operasional yang disediakan oleh berbagai sumber. Indikator dan metodologi yang digunakan untuk pelaporan akan tersedia untuk umum. Kami akan menerbitkan laporan tahunan di situs web kami yang mencakup hal-hal berikut ini: D. REPORTING Reporting of the use of proceeds and the outcomes will be the responsibility of the Task Force, using financial and operational data provided by multiple sources. The indicators and methodologies used for reporting will be publicly available. We will publish annual reports on our website that will include the following: 1. Daftar ringkasan semua penerbitan dalam periode pelaporan dan yang beredar pada tanggal pelaporan. Informasi kunci yang akan diberikan yang akan mencakup tanggal transaksi, jumlah pokok hasil, tanggal jatuh tempo, kupon, ISIN, dan lain-lain. 1. A summary list of all the issuances in the reporting period and outstanding at the reporting date. Key information to be provided will include transaction date, principal amount of proceeds, maturity date, coupon, ISIN, etc. 2. Uraian dan jumlah hasil yang dialokasikan untuk masing-masing proyek yang didanai oleh obligasi. 2. A description and the amount of proceeds allocated to each of the projects funded by the bond. 3. Laporan tentang dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang telah didanai. Indikator dampak yang digunakan yang akan tergantung pada campuran proyek yang didukung dari ikatan keberlanjutan tetapi yang dapat diharapkan untuk mencakup kapasitas teknologi terbarukan, andilnya dalam campuran generasi dan pengurangan emisi GRK yang dihasilkan serta jumlah rumah tangga dan bisnis yang menerima dukungan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. 3. A report on the environmental and social impacts of the projects that have been funded. The impact indicators used will depend on the mix of project supported from the sustainability bond but can be expected to include the capacity of renewables technologies, their share in the generation mix and resulting reductions in GHG emissions and the numbers of households and businesses receiving support for income-generating activities. Examples of the types of indicators to be monitored and reported are given in 3. A report on the environmental and social impacts of the projects that have been funded. The impact indicators used will depend on the mix of project supported from the sustainability bond but can be expected to include the capacity of renewables technologies, their share in the generation mix and resulting reductions in GHG emissions and the numbers of households and businesses receiving support for income-generating activities. Examples of the types of indicators to be monitored and reported are given in 59
6060 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK INDIKATOR PEMANTAUAN INDIKATIF / INDICATIVE MONITORING INDICATORS Sektor Yang Layak Eligible Sectors Potensi Indikator Dampak Lingkungan Potential Environmental Impact Indicators Potensi Indikator Dampak Sosial Potential Social Impact Indicators % pembangkitan dari sumber terbarukan % of generation from renewable sources Energi Terbarukan Renewable Energy Kapasitas terpasang energi terbarukan dalam MW Installed renewables capacity in MW Pengurangan/penghindaran emisi gas rumah kaca (GHG) tahunan • Annual reduction/avoidance of greenhouse gas (GHG) emissions Jumlah orang dengan akses ke layanan energi bersih. Number of people with access to clean energy services. Jumlah smart meter yang dipasang Number of smart meters installed Proyek Transmisi, Distribusi dan Smart Grid Transmission, Distribution and Smart Grid Projects Pengurangan pembatasan energi terbarukan Reduction in renewable energy curtailments Pengurangan keterlambatan dalam menghubungkan proyek energi terbarukan Reduction in delays in connecting renewable energy projects Jumlah pengguna baru yang terhubung ke jaringan Number of new users connected to the network Pengurangan kerugian jaringan dan emisi GRK dihindari Reduction of grid losses and GHG emissions avoided Jumlah koneksi baru di wilayah 3T • Number of new connections in 3T regions Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Socioeconomic Advancement and Empowerment Jumlah dan jenis rumah tangga yang dirugikan yang dibantu Number and type of disadvantaged households assisted Jumlah orang dan jumlah wanita yang terlatih dalam penggunaan listrik yang menghasilkan pendapatan Number of people and number of women trained in income-generating use of electricity
berikut ini. Hal ini dipilih agar konsisten dengan contoh proyek kami yang memenuhi syarat yang diberikan sebelumnya. Indikator aktual yang digunakan akan tergantung pada proyek yang dipilih dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Indikator tidak hanya berkaitan dengan waktu dan jumlah infrastruktur yang akan dibangun, tetapi juga mencakup dampak lingkungan dan sosial dari pengembangan, pengujian, dan pengoperasian infrastruktur ini. the following table. These are selected to be consistent with our examples of eligible projects provided earlier. The actual indicators used will depend upon the projects selected and may change over time. Indicators do not only pertain to the timing and quantity of infrastructure to be constructed, but also cover the environmental and social impacts of this infrastructure development, commissioning and operation. Untuk melaporkan manfaat proyek, PLN dapat memilih indikator kuantitatif atau kualitatif alternatif, agar tetap relevan terhadap proyek yang dipilih. Selain itu, penelitian tentang proyek-proyek inovatif seperti pengelolaan tanggapan permintaan dapat mengarah pada metodologi baru untuk penilaian dampak. In order to report on the projects' benefits, PLN may select alternative quantitative or qualitative indicators, to remain relevant to the selected projects. Furthermore, the research on innovative projects like demand response management may lead to new methodologies for impact assessment. E. VERIFIKASI Kecukupan dan kepantasan kerangka kerja untuk menentukan kelayakan, pemantauan penggunaan hasil dan pelaporan hasil akan ditinjau dan diverifikasi oleh pakar eksternal independen sebelum penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan/atau transaksi pembiayaan tematik lainnya. Laporan ahli akan menjadi bagian dari prospektus obligasi. E. VERIFICATION The adequacy and appropriateness of the framework for determining eligibility, monitoring the use of proceeds and reporting on outcomes will be reviewed and verified by an independent external expert ahead of the issuance of green, sustainability and/or other thematic financing transactions. The expert's report will form part of the bond prospectus. Auditor eksternal kami setiap tahun akan meninjau dan mengkonfirmasi keakuratan penggunaan dana hasil dari transaksi yang diterbitkan. Secara berkala, kami juga akan menggunakan pakar eksternal untuk meninjau dan mengkonfirmasi kelayakan dan kepatuhan yang berkelanjutan dengan kebijakan dan prosedur evaluasi dan pemantauan kami. Our external auditor will annually review and confirm the accuracy of reported use of proceeds from the established transactions. At regular intervals, we will also use external experts to review and confirm the continued appropriateness of and compliance with our evaluation and monitoring policies and procedures. 61
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 6262 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK
6 Implementasi Peta Jalan Road Map Implementation " With this information, We are one step closer to the "green" transformation. 63
64 Peta jalan kami untuk penerbitan transaksi pembiayaan ramah lingkungan dan/ atau berkelanjutan pertama kami terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: Our road map to issuance of our first green and/or sustainable financing transaction consists of the following steps: 1. Pengesahan Dewan atas Pernyataan Kehendak. Karena penerbitan obligasi yang berkelanjutan adalah upaya seluruh perusahaan, kami pertama-tama akan mendapatkan pengesahan untuk Pernyataan Kehendak ini dari Dewan Direksi kami. Hal ini akan membantu memastikan keterlibatan konstruktif dari semua bagian perusahaan dalam persiapan, penerbitan, pengelolaan hasil, dan pelaporan untuk obligasi. 1. Board endorsement of Statement of Intent. As issuance of a sustainability bond is a corporate-wide endeavor, we will first obtain endorsement for this Statement of Intent from our Board of Directors. This will help ensure constructive engagement from all parts of the company in the preparation, issuance, management of proceeds and reporting for the bond. 2. Persiapan pasar awal. Umpan balik dari pasar akan menjadi penting untuk penataan obligasi, terutama sekali karena adanya ketidakpastian di pasar keuangan global yang timbul dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Pernyataan Kehendak ini, kami akan mengadakan pemeriksaan pasar awal untuk memastikan minat investor, mengidentifikasi perbaikan yang diinginkan dan jenis proyek yang menjanjikan, dan meningkatkan kesadaran akan strategi perubahan kami. 2. Preliminary market sounding. Feedback from the market will be important for structuring the bond, especially given the uncertainties in global financial markets arising from the Covid-19 pandemic. Based on this Statement of Intent, we will hold preliminary market soundings to ascertain investor interest, identify desirable improvements and promising types of projects, and raise awareness of our transforming strategy. 3. Penyebaran internal pedoman 3. Internal dissemination of guidelines and solicitation of projects. In parallel with these preliminary market soundings, the Finance Division will prepare high-level guidelines on project eligibility and selection processes and on monitoring and reporting requirements. They will be assisted by the Change Management Division as this will likely require adjustments to existing corporate processes. Following approval of these guidelines, information sessions will be held with POUs. The preparation and implementation of projects to be financed under the green and/or sustainable bond will impose additional requirements on the responsible POUs. 3. Internal dissemination of guidelines and solicitation of projects. In parallel with these preliminary market soundings, the Finance Division will prepare high-level guidelines on project eligibility and selection processes and on monitoring and reporting requirements. They will be assisted by the Change Management Division as this will likely require adjustments to existing corporate processes. Following approval of these guidelines, information sessions will be held with POUs. The preparation and implementation of projects to be financed under the green and/or sustainable bond will impose additional requirements on the responsible POUs.
66 PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK akan memberlakukan persyaratan tambahan pada POU yang bertanggung jawab. Namun demikian, meningkatnya kemungkinan didanainya proyek mereka akan menjadi insentif penting bagi mereka untuk mengusulkan proyek untuk pendanaan di bawah obligasi. However, the increased likelihood of having their projects funded will be an important incentive for them to propose projects for funding under the bond. 4. Pemilihan proyek pendahuluan. 4. Preliminary project selection. POUs will be invited to submit project proposals for financing from the sustainability bond. The SFTF will be established and will assess these for eligibility as well as status of development. From this assessment, a preliminary list of proposed projects for initial funding will be prepared along with estimates of the required scale of bond issuance to match this list. 4. Preliminary project selection. POUs will be invited to submit project proposals for financing from the sustainability bond. The SFTF will be established and will assess these for eligibility as well as status of development. From this assessment, a preliminary list of proposed projects for initial funding will be prepared along with estimates of the required scale of bond issuance to match this list. 5. Tinjauan eksternal dan tindak lanjut. 5. External review and follow-up. We will engage an independent reviewer to provide a second party opinion regarding the adequacy of guidelines and compliance of the proposed projects with the requirements for green and/ or sustainability bonds. Non-compliant projects will either be removed from the project list or necessary changes will be 5. External review and follow-up. We will engage an independent reviewer to provide a second party opinion regarding the adequacy of guidelines and compliance of the proposed projects with the requirements for green and/ or sustainability bonds. Non-compliant projects will either be removed from the project list or necessary changes will be
dilakukan perubahan yang diperlukan untuk mematuhinya. Setiap perubahan terhadap pedoman juga akan dilakukan. made to bring these into compliance. Any requisite changes to guidelines will also be made. 6. Penunjukan penasehat dan penataan obligasi. Kami akan meminta peninjauan independen untuk memberikan pendapat pihak kedua mengenai kecukupan pedoman dan persetujuan proyek yang sesuai dengan persyaratan persetujuan. Proyek yang tidak patuh akan dipindahkan dari daftar proyek atau akan dilakukan perubahan yang diperlukan untuk mematuhinya. Setiap perubahan terhadap petunjuk juga akan dilakukan. 6. Appointment of advisors and bond structuring. Following external review, legal and financial advisors including arrangers, will be appointed and final decisions on the bond issue size, structure and pricing made. As necessary, the list of proposed projects will be adjusted to match the funds to be raised. Further market soundings will be conducted at this stage as part of this process. 7. Peluncuran Obligasi. 7. Bond launch. Setelah finalisasi, obligasi akan diluncurkan kepada pada investor. Following finalization, the bond will be launched to investors. 8. Kegiatan paska peluncuran. 8. Post-launch activities. Setelah dana diterima, dana akan dikelola seperti yang dijelaskan di atas. Proyek akan dibangun dan dioperasikan, dan kegiatan serta dampak diverifikasi dan dilaporkan. After the funds have been received, they will be managed as described above. The projects will be constructed and operated, and activities and impacts verified and reported. 67
PLN SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 68
Jadwal tentatif diberikan di bawah ini. Kami akan melibatkan para penasihat untuk semua kegiatan dan mencari peluang untuk mempercepat proses di mana pun hal ini dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas dan keberhasilan kerangka kerja kami. A tentative timetable is given below. We will engage advisors for all activities and look for opportunities to accelerate the process wherever this can be done without compromising the quality and efficacy of our framework. Gambar 10: Rencana pelaksanaan / Figure 10: Implementation plan 0 2 0 2 i e M 0 2 0 2 n u J 0 2 0 2 l u J 0 2 0 2 u g A 0 2 0 2 p e S 0 2 0 2 t k O 0 2 0 2 v o N 0 2 0 2 s e D 1 2 0 2 n a J 1 2 0 2 b e F 1 Pengesahan Dewan atas Pernyataan Kehendak Board endorsement of Statement of Intent 2 Persiapan pasar awal Preliminary market sounding 3 Penyebaran pedoman dan pengajuan proyek secara internal Internal dissemination of guidelines and solicitation of projects 4 Pemilihan proyek awal Preliminary project selection 5 Ulasan dan tindak lanjut eksternal External review and follow-up 6 Penunjukan penasihat dan penataan obligasi Appointment of advisors and bond structuring 7 Peluncuran obligasi Bond launch 8 Kegiatan paska peluncuran Post-launch activities Susunan keanggotaan dan peran gugus tugas pembiayaan yang berkelanjutan di lingkungan PT PLN (PERSERO) Sustainability Financing Task Force membership and roles Tim Pengarah Steering Committee Tugas Task Mengawasi, menyupervisi dan mendukung segala tahapan pada saat proses penerbitan Controlling, supervising and supporting all stages during the issuances. 1 Direktur Keuangan (Ketua) Director of Finance (chair) 2 Direktur Human Capital dan Management Director of Human Capital and Management Anggota Member 3 4 Direktur Mega Projects Director of Mega Projects Direktur Energy Primer Director of Primary Energy 5 Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Director of Commerce and Customer Management 6 SEVP Pengelolaan Aset Senior Executive Vice President of Asset Management 69
70 Unit organisasi Organizational Unit Menentukan & mendokumentasi- kan proses Define & document processes Mengajukan proposal proyek dari POU Solicit project proposals from POUs Mengevaluasi proposal dari POU Evaluate proposals from POUs Mempersiapkan & menerbitkan obligasi Prepare & issue bond Mengalokasikan & mengelola hasil Allocate & manage proceeds Memeriksa environmental & social compliances Check environmental & social compliances Menyusun data proyek Compile project data Melaporkan tentang pelaksanaan & hasil Report on implementation & results Komite Implementasi dan Kelompok Kerja (Divisi) Implementation Committee & Working Groups (Divisions) Direktorat Keuangan Finance Directorate Keuangan Finance X X X X X Anggaran Budget X Treasury X X X Manajemen Risiko Risk Management X Direktorat Human Capital and Management Human Capital Management Directorate HSSE X X X Corporate Communication dan CSR X X X Direktorat Energy Primer Energy Primer Directorate Perijinan dan Pertanahan Permits & Land X X X Direktorat Mega Project Mega Projects Directorate Perencanaan Pengadaan Strategis Proc. Planning X X Pengadaan Strategis Procurement X X X Project Management Office X Energi Baru dan Terbarukan Renewable Energy X Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan Commerce and Customer Management Directorate Quality Assurance Produk dan Layanan X Pengembangan Produk Product Development X Departamen Pengelolaan Aset Asset Management Department Pendayagunaan Aset Properti Asset Utilization X Divisi Lain Other Divisions Change Management Office X Pengendalian Kinerja Korporat Corporate Performance Control X X Hukum Legal X X X X Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary X Konstruksi Regional Construction of Region X X X Pengembangan Regional Development if Region X X X Catatan: Direktorat Perencanaan Korporat dan divisi anak perusahaan tidak termasuk dalam SFTF karena direktorat ini akan menjadi POU. Mengizinkan Direktorat ini untuk meninjau proposal sendiri tentang proyek-proyek yang memenuhi syarat akan menimbulkan konflik kepentingan. Notes: Corporate Planning Directorate and subsidiary divisions are not included in the SFTF as these will be POUs. Allowing this Directorate to review its own proposals on eligible projects would present a conflict of interest. 71