PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD HATTA TENTANG DEMOKRASI Oleh: Pangeran Nagari Hutabarat (14010110120010) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website : / Email : fisip@undip.ac.id Abstract Mohammad Hatta or Mr. Hatta is a pioneer figure of human rights movement in Indonesia. There are reasons to confirm Mr. Hatta as the pioneer figure of human rights movement in Indonesia. First, Mr. Hatta is judged as the main person to create the foundation of modern democratic constitutional nation, both in the level of values and the practice of it's development. Second, Mr. Hatta is regarded as the pioneer of democracy. It was seen on 3rd November 1945, when the government issued a declaration signed by Mr. Hatta as the Vice President which proclaimed the creation of political parties. Therefore, that occasion underlining the nullification of the single party nation while most of political elite regarded the single party nation with Partai Nasional Indonesia was the best idea. The purpose of this research is to indentify the solution from the weakness of individualism concept in democracy so that it can be applied in Indonesia, also to identify the effectivity of democratic system, and to describe a democracy that should be applied in Indonesia. The method used in this research is literature 1
review. There are four indicators in Mr. Hatta's idea. i.e: Individualism vs. Collectivism, Democracy, People's Sovereignty, and Economic System. Mohammad Hatta rejects democracy that focused on individualism, because in the later people's development, the capitalists were the ones who can reap most benefit from it. Economic democracy contains the idea of social- economy decison making pattern by the hand of majority public. This idea is contrary to the monopolistic economical structure which progressively limit the access of majority of working-class people against the chances and economic resources. The rationality is based on the idea that full political rights can't be obtained without full economic rights. To ensure the democratic economy governance and to ensure appropriate distribution of economic resources, political control and law enforcement, therefore it should be returned to people's majority. In macro point of view, some of the postulations from Mr. Hatta's exemplary manner and idea still very relevant today. People's sovereignty and collectivism can only be done if accompanied by democratic economy. According to Mr. Hatta, the main pillar in creating democratic economy is Cooperative Business. Keywords: Mohammad Hatta, Democracy, People's Sovereignty, Human Rights 2
A. PENDAHULUAN Hatta juga menyerap habis banyak literatur Barat, khususnya aliran Sosialisme dan Marxisme. Bahkan di tahap awal perjuangan Hatta menggunakan analisa kelas kaum Marxis untuk memaknai pertentangan rakyat Hindia Belanda dengan pemerintah Kolonial, sebagaimana tercermin dalam pidato pembelaanya di depan pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928. Ini keterikatan Hatta dengan elemen-elemen demokrasi Barat yang dikritisinya, yang dengan demikian menimbulkan pertanyaan tentang posisi Hatta yang sebenarnya terhadap demokrasi Barat, menolak atau menerima dengan sejumlah perubahan. Pengalaman hidup sebelas tahun di Negeri Belanda dan kunjungan ke beberapa Negara Eropa lainnya, khususnya pembebasannya dari pengadilan di Den Haag 1928, memang menyadarkan Hatta tentang adanya unsur-unsur positif dari demokrasi. Begitu juga, inisiatif Hatta memperkenalkan sistem pemerintahan parlementer bulan Oktober 1945 menyulitkan kita untuk menyimpulkan, Hatta benar-benar bersikap menolak demokrasi Barat. Yang paling mungkin adalah dugaan, Hatta adalah penganut demokrasi Barat yang beraliran Sosialis atau Sosialisme demokrasi (Democracy Socialism) sebagaimana berkembang di Jerman, Inggris dan negara-negara Skandinavia sejak akhir Perang Dunia pertama.1 Pada kedalaman filosofinya, demokrasi ekonomi berisi gagasan tentang pola pengambilan keputusan sosial-ekonomi di tangan publik mayoritas. Gagasan 1Zulfikri Suleman. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara, hlm 35. 3
ini melawan struktur ekonomi monopolistik yang secara progresif membatasi akses mayoritas rakyat kelas pekerja terhadap kesempatan dan sumber daya ekonomi. Rasionalitas yang mendasarinya adalah pandangan bahwa hak politik yang penuh tidak dapat dimenangkan tanpa hak ekonomi yang penuh. Untuk menjamin tata kelola perekonomian yang demokratis dan memastikan distribusi yang pantas atas sumber daya ekonomi, kontrol politik dan hukum selayaknya dikembalikan kepada rakyat mayoritas. Mohammad Hatta, menurutnya tak ada demokrasi politik khas Indonesia lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun, Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Apabila perekonomian dikuasai oleh sebuah minoritas para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat?Inilah kritik paling mendasar Hatta terhadap pengertian masyarakat demokratis di Barat.2 Mohammad Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat kemudian, kaum bermodal adalah pihak yang paling cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Dan kaum pemodal, kapitalis, bisa tumbuh apabila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. 2 Salman Alfarizi. 2010. Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980)/Salman Alfarizi Jogjakarta: Penerbit Garasi, hlm 116. 4
B. PEMBAHASAN B.1 Hak Asasi Manusia Pertama, Hatta sebagai peletak dasar utama negara demokrasi konstitusional, baik dalam praktik tataran nilai-nilai maupun praktik kelembagannya. Sejak menjadi mahasiswa di Belanda dan ketua Perhimpunan Indonesia di Eropa, telah menampilkan sikap-sikap yang pro-HAM. Pembelaannya di pengadilan Belanda, Indonesia Vriij, pada 1928, telah menggemparkan Belanda terhadap perlawannya akan penindasan dan keterhinaan rakyat jajahan, ketiadaan emansipasi, diskriminasi, brutal, dan menggolongkan anak negeri sebagai warga negara kelas tiga (inlander) di bawah Eropa dan Vreemdem Oosterlingen. Kedua, mampu menyelesaikan konflik ideologi yang timbul akibat ditempatkannya piagam Jakarta yang di dalamnya mengatur asas ketuhanan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk" sebagai Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945. Hatta tegas menghapus "tujuh kata" tersebut. Di sini, Hatta tampak sebagai penganut demokrasi sejati dengan mengacu pada persamaan hukum bagi semua warga negara termasuk jaminan HAM untuk mendapatkan kebebasan beragama. Ketiga, lahirnya Maklumat X pada 16 Oktober 1945 yang berbunyi "Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi Badan Legislatif dengan ikut menetapkan GBHN, dan dibentuk Badan Pekerja yang diketuai oleh Sutan Sjahrir." Hatta melihat bila pemerintahan berjalan tanpa kontrol lembaga 5
legislative, terutama yang berfungsi menyusun GBHN, maka pemerintah akan berjalan absolut. Fakta ini menunjukkan betapa Hatta memiliki konsep kenegaraan konstitusional demokratik atau negara hukum dengan perbuatan nyata. Di dalam pembukaan UUD 1945 tertera, tersurat, dan tersirat cita-cita untuk membangun Indonesia sebagai negara yang bukan saja merdeka dan berdaulat, akan tetapi juga negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi serta berdasarkan konstitualisme. Hal ini terlihat dalam kalimat "Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Keempat, lahirnya Manifesto Politik 1 November 1945 yang berisi asas- asas negara yang dijadikan pedoman dalam keberhasilan perjuangan diplomatic melawan Belanda yang berusaha kembali untuk memperoleh kekuasaannya di atas bekas jajahan di Asia Tenggara. Salah satu isinya adalah tekad untuk menegakkan asas-asas universal pemerintahan yang baik mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban. Ketiga pemikiran itu telah dipopulerkan Hatta sebelum manifesto itu. Kelima, Manifesto 1 November 1945 juga memberi kebebasan kekuasaan dari luar dengan memberi kesempatan yang terbuka agar pemerintah berusaha untuk mencapai perkembangan bangsa dan negara mewujudkan tatanan Internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengenai hak-hak autentik rakyat sesuai dengan aspirasi PBB. 6
Keenam, Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dan diperlukan partisipasi yang luas dari segala lapisan masyarakat. Pemikiran ini didasari masyarakat kita tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan aliran politik, sehingga mustahil bila "kenyataan sosiologis" yang ada saat itu hanya diwadahi oleh satu partai politik. Bagi Hatta, partai-partai politik dapat memimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Padahal arus utama elit politik saat itu lebih banyak menghendaki partai tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia. Ketujuh, Hatta menyetujui usulan dari Badan Pekerja KNIP tentang perubahan system pemerintahan presidensiil ke parlementer yang diketuai oleh Sjahrir dengan alas an UUD 1945 tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban di tingkat menteri, dan bahwa pertanggungjawaban ke KNIP (MPR) merupakan salah satu cara menegakkan kedaulatan rakyat Kedelapan, Hatta mewakili delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB itu adalah terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi baru bernama RIS. Hal yang menonjol dari UU RIS adalah untuk pertama kali bangsa Indonesia menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada 1949. Ini menunjukkan bahwa Hatta sangat berpikiran maju dalam perjuangan HAM. 7
Kesembilan, adanya perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta dalam mengelola negara pertengahan tahun 1950-an. Soekarno mulai menyingkirkan lawan politiknya yang tidak sehaluan, sementara Hatta lebih menekankan dasar hukum dan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Ketika merumuskan dasar-dasar konstitusi pascakemerdekaan, Hatta tegas berpandangan bahwa hak asasi manusia dan hak-hak warga negara harus dicantumkan dalam dasar konstitusi tersebut sebagai perlindungan atas Negara dan warga yang merdeka. Soekarno sebaliknya, pencantuman HAM dipandang bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang mesti diabadikan.3 B.2 Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya; bukanlah keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara mendadak dalam suatu rapat orang banyak yang tersendiri saja; dengan menyerukan bersama-sama "mufakat". Di sini tak ada permusyawaratan lebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut "kedaulatan rakyat".4 3 Ibid. hlm 104-105. 4 Wawan Tanggul Alam. 2003. DEMI BANGSAKU: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. hlm 421. 8
Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat di atas permusyawaratan. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan oleh semua orang yang dewasa pada suatu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya mungkin pada suatu desa yang tidak begitu besar jumlah penduduknya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan selalu dilakukan dengan jalan perwakilan. Tidak rakyat seluruhnya lagi mengambil keputusan, melainkan wakil-wakilnya. Kalau rakyat berkuasa menentukan peraturan tentang hidup bersama dalam negara, maka rakyat bertanggung jawab pula tentang segala akibat dari peraturan yang diperbuatnya. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan dari peraturan yang tertinggi kepada rakyat, tetapi juga meletakkan tanggung jawab yang terbesar. Dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggung jawab. Manakala rakyat sekarang mendapat kekuasaan - menurut dasar kedaulatan rakyat - rakyat itu pulalah yang bertanggung jawab. Tetapi nyatalah, bahwa kekuasaan atas orang banyak yang dilakukan oleh orang seorang, yaitu raja atau oleh suatu golongan kecil, yaitu oligarki. Kekuasaan macam itu tidak dapat dan tak pula ingin bertanggungjawaban. Sebab, kalau ia bertanggung kekuasaannya. Jika ia dapat dituntut, ia pun dapat dipecat. Pemecatan dictator hanya dapat berlaku dengan kekerasan, dengan jalan pemberontakan rakyat. Pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat pada hakikatnya lebih tangguh, karena ia dijunjung pleh tanggung jawab bersama. 9
Bahwasannya pemerintah negara yang berdasar kekuasaan orang seorang, kekuasaan raja, tidak memberikan susunan yang kuat kepada negara, ternyata dalam sejarah segala masa. Rakyat dalam negeri itu tidak merasa ikut bertanggung jawab. Ia merasa hanya dibebani dengan kewajiban terhadap negara. Dan kewajiban yang ditimpahkan dari atas dirasakan oleh rakyat sebagai suatu tindasan. Rakyat yang menderita tindasan pada umumnya tidak merasa berkewajiban untuk mempertahankan negerinya. Dia tidak peduli akan siapa yang memerintahnya. Ingatannya yang terutama ialah kapan akan terlepas dari tindasan itu. Dan selama rakyat belum mendapat jalan untuk melepaskan dirinya dari tindasan rajanya, selama itu ia tidak mempunyai jiwa yang ingin berbakti kepada tanah air. Oleh karena itu negara yang diperintah oleh seorang raja dengan dasar kuasa sendiri yang sepenuh-penuhnya mudah sekali runtuh. Itulah sebabnya kekuasaan negara yang digantungkan pada diri seorang raja tidak bisa kekal. Demikian juga kekuasaan yang digenggam oleh seorang diktator yang bukan seorang raja. Dengan lenyapnya dia dari muka bumi atau dari kedudukannya, lenyaplah kekuasaan itu. Pendek kata pemerintahan negara yang di dasarkan pada kedaulatan orang seorang tidak dapat menanam sendi yang kuat dan kekal untuk kedudukan negara. 10
B.3 Demokrasi Barat Dalam Pandangan Hatta Yang paling mendasar, demokrasi politik berarti apa yang oleh William Ebenstein dan Edwin Fogelman disebut "pementingan individu" dalam kehidupan politik. Maksudnya, individu dengan segenap hak-hak dasarnya merupakan unit utama dalam kehidupan politik. Negara dan kelompok-kelompok lain diadakan semata-mata untuk melayani kepentingan individu-individu ini. Implikasi dari pandangan ini, setiap oramg memiliki hak dan peluang yang sama untuk maju dalam kehidupan politik sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing, misalnya untuk menyatakan pendapat, membentuk asosiasi atau untuk menjadi anggota parlemen. Implikasi selanjutnya, penerapan paham individualisme dalam kehidupan politik senantiasa diwarnai oleh persaingan di antara individu-individu. Yang dimaksud di sini terutama, ada argumentasi secara rasional, tapi dalam proses selanjutnya juga melibatkan cara-cara persaingan yang tidak sehat, khususnya di masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah. Kedua, pemerintahan demokratis ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Salah satu di antaranya, prinsip kekuasaan oleh kelompok yang menang (majority rule). Maksudnya, di samping melindungi hak-hak individual, tatanan demokrasi juga menuntut kewajiban individu untuk mematuhi prinsip- prinsip demokrasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan hukum dan etika demokrasi. Sebagai contoh, pengambilan keputusan 11
politik - terutama dalam pemilihan umum di dasarkan atas pemungutan suara, di mana hasilnya akan menampakkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (zero-sum game).5 B.4 Sosialisme Paham sosialisme Bung Hatta juga bersumber dari kolektivisme Indonesia yang tercermin dari masyarakat desa, berupa gotong royong dan asas kekeluargaan. Karena itu, Bung Hatta menilai bangsa Indonesia tidak memerlukan pemimpin besar, yang bisa memutuskan segala prakara yang tidak bisa diselesaikan. Baginya, azas kekeluargaan itu perlu dicerminkan pada niat, yang dalam perdebatan bukan mencari permusuhan tapi kebenaran.6 Selanjutnya sumber sosialisme Bung Hatta yang lainnya adalah paham sosialisme Barat, karena ia tinggal di negeri Belanda semasa sekolah. Ia banyak mempelajari keberhasilan Fabian Society di Inggris, yang merupakan laboratorium pengolahan masalah-masalah kemasyarakatan. Ia juga mempelajari koperasi di Skandinavia. Karena itu, ia berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisme di Indonesia dapat dipercepat dengan perkembangan gerakan koperasi. Gerakan koperasi bukan saja menolak kapitalisme, tapi juga merupakan alat untuk membentuk budi daya mulia seorang insan. Bung Hatta juga mengembangkan pemikirannya tentang sosialisme ala Indonesia, yang diketengahkannya tahun 1961. Menurutnya, pada dasarnya semua 5 Zulfikri Suleman. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara, hlm 143-144 6 Wawan Tanggul Alam, Op.Cit. hlm 380. 12
paham sosialisme mempunyai persamaan: menghendaki suatu pergaulan hidup, di mana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan (exploitation de I'homme par I'homme), dan dijamin bagi rakyat, bagi tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian. Bung Hatta melihat bahwa pada mulanya pemuda Indonesia gemar dengan semboyan Revolusi Perancis tahun 1789: liberte, egalite, fraternite, untuk memperkuat tuntutan kemerdekaannya.akan tetapi, dalam perkembangannya, Revolusi Perancis itu hanya memberikan kemerdekaan pada hak politik (demokrasi politik), tetapi tidak dalam persamaan dan persaudaraan, sebab ekonomi tetap dikuasai oleh kaum kapitalis. Dengan tidak ada persamaan tidak ada pula demokrasi. Karena itu, pegangan baru dia peroleh dari literatur sosialis. Sosialisme menuntut suatu masyarakat, di mana produksi dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak, di bawah pimpinan badan-badan masyarakat. Sosialisme, menurut cita-citanya, adalah suatu bangun mansyarakat yang tidak berkelas, di mana berlaku semangat sama rata dan sama rasa, bebas dari segala macam pertentangan. Bung Hatta melihat bahwa pertentangan kelas di Indonesia ternyata tidak seperti yang digambarkan Marx, karena ajaran Marx yang dipahami oleh kaum intelegensia Indonesia melahirkan sosialisme yang dari semula terpengaruh oleh cita-cita kebangsaan Indonesia. Pertentangan ras di Indonesia, antara bangsa Indonesia (kaum sini) dan bangsa Belanda (kaum sana) ternyata lebih kuat daripada pertentangan kelas. Karena itu pula, sosialisme di Indonesia memperoleh coraknya sendiri, memakai sifat kenasionalannya. 13
C. PENUTUP C.1 Simpulan 1. Mohammad Hatta seorang pemikir maupun pejuang demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk membangun Indonesia, dengan mengembangkan gagasannya mengenai kedaulatan rakyat berdasarkan apa yang dianggapnya sebagai kelemahan demokrasi Barat. 2. Dalam pandangan demokrasi politik ini tidak dari kelemahan substansifnya, melainkan dari sudut alasannya dibentuk tatanan demokrasi politik tersebut, jadi cara pandang Hatta mirip dengan pandangan Marx. Demokrasi politik sebagai suatu yang mulia, dengan tatanan yang mengandung semangat kemerdekaan, kebersamaan dan persaudaraan. 3. Mohammad Hatta pemikir yang sangat kritis pada jamannya, dan sungguh beliau juga sebagai pemikir sosialisme di Indonesia, serta pemikirannya ini juga tertuang di dalam Pasal 33, Pasal 27, dan Pasal 34. Paham sosialisme ini perlu ditempuh dengan mengingat prioritas maupun keperluan hidup yang penting. C.2 Saran Menyempurnakan lebih dahulu individualitas atau roman manusia untuk kemudian menyempurnakan bangsa sendiri. Maksud dari itu adalah seperti halnya di bidang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan juga membentuk karakter individualitas, dan dikarenakan baru belakangan ini terjadi pembentukan karakter yang seharusnya sudah dari dahulu, akan butuh waktu lama untuk membangun bangsa ini kepada kemajuan. 14
DAFTAR RUJUKAN Referesnsi Buku Suleman , Zulfikri. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara. 2010. Alfarizi, Salman. Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980)/Salman Alfarizi Yogjakarta: Penerbit Garasi. 2010. Alam, Wawan Tanggul. 2003. DEMI BANGSAKU: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 15