Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | ii
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 6 TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2021 | iv
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Judul Cetakan Penulis Desain isi dan Sampul Ukuran ISBN : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia : Pertama, 2021 : Komnas HAM : Komnas HAM : 21 x 29,7 cm : 978-623-5748-00-9 Alamat Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310 Laman: | Twitter: @komnasham | Surel: info@komnasham.go.id Lisensi: Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi. | ii
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM KATA PENGANTAR Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, fungsi pengkajian dan penelitan bertujuan untuk membahas berbagai masalah berkaitan dengan pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM serta merekomendasikan pengemban kewajiban untuk melaksanakan saran, pendapat, dan rekomendasi Komnas HAM. Saat ini Komnas HAM melaksanakan salah satu Program Prioritas Nasional, yaitu Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia. SNP adalah dokumen yang merupakan penjabaran secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional supaya mudah dipahami, diimplementasikan, dan dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara. Situasi pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) di Indonesia tidak kunjung membaik. Ancaman dan serangan sering ditujukan kepada Pembela HAM karena aktivitasnya dalam melakukan kerja HAM. Pembela HAM sering mengalami berbagai bentuk serangan dan ancaman, seperti serangan fisik, psikis, seksual, stigmatisasi, diskriminasi, penggunaan hukum yang sewenang-wenang, hingga berujung pada pembunuhan. Padahal hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui Konsititusi dan peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, meskipun hingga saat ini belum ada peraturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan hak Pembela HAM. Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, Komnas HAM menyusun SNP tentang Pembela HAM sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM. Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM telah dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 September 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM. Dalam menyusun SNP ini, Komnas HAM mengutamakan partisipasi publik khususnya pihak yang mengalami atau terlibat atau terkait dengan kegiatan pembelaan HAM, di antaranya kelompok masyarakat sipil yang mendampingi kelompok petani, buruh, perempuan, advokat, jurnalis, aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan lainnya. Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada seluruh Tim Penulis, masukan yang diberikan oleh kementerian/lembaga, Polri/TNI, pemerintah daerah, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Penyusunan SNP ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Komnas HAM berterima kasih kepada Penanggung Jawab yaitu Sandrayati Moniaga dan Hairansyah Akhmad, serta tim penulis SNP yang terdiri atas Niken Savitri, Febi Yonesta, Andi | iii
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Muttaqien, Mimin Dwi Hartono, Delsy Nike, Ronny Josua Limbong, Dian Andi Nur Aziz, Ade Angelia Y. Marbun, Arief Ramadhan dan Febriana Ika Saputri. Didukung oleh tim editor yaitu Slamat Trisila, Eko Riyadi, Sahid Hadi dan Despan Heryansyah. Tata letak buku disiapkan oleh Andi Prasetyo. Komnas HAM berharap agar dokumen ini terus dimanfaatkan dan didiseminasikan luas demi mendorong terwujudnya pelaksanaan HAM yang kondusif, serta secara meningkatkan pemajuan, penegakan, dan pelindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ketua Ahmad Taufan Damanik | iv
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... v A. PENDAHULUAN ... 1 B. KEDUDUKAN KOMNAS HAM ... 4 C. MAKSUD DAN TUJUAN ... 5 D. KERANGKA HUKUM PEMBELA HAM ... 7 1) Kerangka Hukum Nasional ... 7 2) Kerangka Hukum Regional ... 9 3) Kerangka Hukum Internasional ... 10 E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELA HAM ... 14 1) Pengertian Pembela HAM ... 14 2) Peran dan Fungsi Pembela HAM ... 18 3) Kategori Pembela HAM ... 20 F. PELANGGARAN HAM TERHADAP PEMBELA HAM ... 22 1) Aktor-Aktor Pelanggaran HAM ... 22 2) Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM ... 25 3) Ancaman dan/atau Serangan Spesifik ... 27 a) Ancaman dan/atau Serangan yang Mengakibatkan Gangguan Fisik, Psikis, Seksual, Verbal, dan Kematian ... 28 b) Ancaman dan/atau Serangan terhadap Properti, baik Milik Pribadi atau Organisasi yang Digunakan dalam Kegiatan Pembelaan HAM ... 30 c) Ancaman dan/atau Serangan Digital terhadap Pribadi atau Organisasi yang Melakukan Kegiatan Pembelaan HAM ... 31 d) Ancaman dan/atau Serangan dengan Mendiskriminasi Pribadi Pembela HAM .. 34 e) Ancaman dan/atau Serangan dengan Penggunaan Hukum yang Sewenang- Wenang ... 35 | v
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM f) Ancaman dan/atau Serangan dengan Perampasan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya... 36 G. HAK-HAK PEMBELA HAM ... 36 H. KEWAJIBAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB AKTOR NON-NEGARA TERHADAP PEMBELA HAM ... 41 1) Kewajiban Negara ... 41 2) Tanggung Jawab Aktor Non-Negara: Masyarakat Sipil, Perusahaan, dan Entitas Lainnya ... 45 Masyarakat Sipil ... 45 Perusahaan ... 45 3) Pemulihan oleh Negara, Perusahaan, atau Entitas Lainnya Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi ... 48 I. KEWENANGAN KOMNAS HAM ... 52 DAFTAR ISTILAH (GLOSARY) ... 55 LAMPIRAN ... 59 | vi
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 6 TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA A. PENDAHULUAN 1. Setiap orang, baik secara individu, berkelompok, maupun organisasi, berhak untuk berpartisipasi dalam pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Hak untuk berpartisipasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terutama Pemerintah, menjalankan kewajibannya dalam membantu Negara, menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Pembela HAM). 2. Dalam dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) ini, Pembela HAM dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.1 3. Keberadaan Pembela HAM sangat penting dalam pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya. Pembela HAM berkontribusi dalam di antaranya bentuk pendampingan korban dalam memperjuangkan hak asasinya; pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas; pengajaran dan peningkatan kapasitas HAM; peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM; peliputan, pemantauan, dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM; pelindungan saksi atau korban pelanggaran HAM; pemeliharaan ilmu HAM; advokasi perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung penegakan HAM; mengusahakan perdamaian, resolusi konflik, dan harmoni sosial; melakukan kegiatan kemanusiaan; penguatan demokrasi dan pemerintahan yang baik; pemantauan korupsi dan akses atas keadilan; dan pelbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM lainnya. Pelbagai kontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM tersebut telah diakui secara universal yang oleh lingkungan; penelitian dan pengembangan 1 Istilah yang sama digunakan dalam UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights sebagai "Human rights defender," yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang baik secara perserorangan maupun bersama dengan orang lain melakukan kegiatan mempromosikan atau melindungi HAM. | 1
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM karenanya, menjadi tugas semua pihak pada khususnya negara untuk memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM. 4. Pada praktiknya, pembela HAM sering berada dalam situasi yang memprihatinkan. Mereka kerap mendapatkan ancaman dan/atau serangan atas kegiatan yang mereka lakukan di bidang pemajuan dan penegakan HAM. Ancaman dan/atau serangan tersebut dapat berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penyalahgunaan proses hukum, atau pelbagai bentuk serangan lainnya.2 Ancaman dan/atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan Pembela HAM dari melakukan kerja-kerjanya. Michel Forst, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Pembela HAM Periode 2014‒2020 menyebutkan bahwa di banyak negara, kegiatan pemajuan dan penegakan HAM masih merupakan kegiatan yang sangat luar biasa berbahaya.3 5. Beberapa peristiwa ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM dapat berbentuk penyalahgunaan proses hukum. Pembela HAM harus berhadapan dengan proses hukum dan administrasi yang tidak sah atau penyalahgunaan kewenangan administratif atau peradilan dalam bentuk lainnya, termasuk penerapan perundang- undangan secara sewenang-wenang atau ketidaksetaraan di hadapan hukum, dengan tujuan atau dampak untuk menghentikan, menghalangi, atau memberikan stigma negatif atas kerja pembelaan HAM.4 Pembela HAM juga kerap mengalami intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui saluran telepon atau melalui sarana digital. Pembela HAM juga dicemarkan reputasinya, diberikan stigma buruk atau label negatif, dilukai dan bahkan dibunuh. Pelanggaran, ancaman, atau serangan ditujukan secara langsung kepada pembela HAM dan juga terhadap keluarga, kerabat, sahabat, atau orang-orang dekat di sekitar Pembela HAM. 6. Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM peridoe 2020‒2023 mencatat bahwa selama periode 2015‒2019, pembunuhan terhadap Pembela HAM paling tidak terjadi di 64 negara, termasuk Indonesia.5 Michel Forst, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM periode 2014‒2020, juga telah menerima laporan penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM di Indonesia.6 Pada 2019, Michel Forst menyatakan di dalam laporannya agar Pemerintah Indonesia 2 UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, hlm. 10-13. 3 UN Doc A/70/217, General Assembly, 30 July 2015. 4 Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), para. 94. 5 Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM, A/HRC/46/35 tentang Final Warning: Death Threats and Killing of Human Rights Defenders, 2020. 6 Laporan Pelapor Khusus PBB, A/HRC/46/35/Add.1, 2021. | 2
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM memberikan akses terhadap para jurnalis dan lembaga internasional sehubungan dengan kerja-kerja pembelaan HAM di Papua.7 7. Komnas HAM sepanjang 2020 menerima pengaduan terkait dengan adanya ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM sebanyak paling tidak 19 kasus pengaduan.8 Pada 2016, Komnas HAM menerbitkan Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia Tahun 2012‒2015 yang memberikan perhatian khusus terhadap 11 peristiwa pelanggaran atau serangan terhadap Pembela HAM.9 Berdasarkan data Komnas HAM dimaksud, pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM meliputi fitnah, penggunaan proses hukum secara tidak sah, pemberangusan hak berserikat, serangan atau kekerasan fisik, pembubaran kegiatan, dan penembakan. 8. Perempuan Pembela HAM mengalami ancaman dan/atau serangan yang lebih khusus. Dibandingkan dengan Pembela HAM yang lain, Perempuan Pembela HAM lebih berisiko mengalami kekerasan dengan bentuk tertentu karena gendernya atau kekerasan berbasis gender, prasangka buruk, pengasingan, penyangkalan, pelecehan seksual, gender stereotip, dan dianggap melanggar adat.10 Pelanggaran terhadap hak Perempuan Pembela HAM justru berasal dari komunitas, keluarga inti, atau kerabat dari tempat mereka berasal. Hal ini di antaranya karena perempuan dilihat dari sudut pandang peran tradisional mereka di dalam komunitasnya. Keterlibatan perempuan dalam pembelaan HAM ditentang, dibatasi, atau dipersalahkan saat mengalami serangan.11 Selain juga mengalami risiko pelanggaran terhadap integritas fisik dan psikologisnya, Perempuan Pembela HAM juga mengalami kekerasan berbasis gender, perkosaan dan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, pelecehan secara fisik atau verbal, kekerasan sosial dan ekonomi, serta serangan terhadap reputasinya, baik secara langsung maupun melalui sarana digital.12 Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mencatat terdapat 36 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM.13 9. Selain Perempuan, Pembela HAM yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku, agama dan kepercayaan, minoritas orientasi seksual dan identitas gender, orang lanjut usia, anak- anak, pekerja migran, dan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Mereka 7 Laporan Pelapor Khusus PBB, A/HRC/43/51 tentang Human Rights Defenders Operating in Conflict and Post-Conflict Situations, 2019. 8 Data Pengaduan Komnas HAM 2020. 9 Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, disusun oleh Pelapor Khusus dan Tim Pembela HAM Komnas HAM, 2016. 10 Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Margaret Sekaggya, A/HRC/25/55, para. 99. 11 UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, hlm. 14. 12 Resolusi A/RES/68/181 tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2013. 13 Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. | 3
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM memiliki risiko pelanggaran HAM yang lebih tinggi dan spesifik sesuai karakter kerentanannya. 10. Pelbagai peristiwa ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM tersebut menunjukkan keseriusan permasalahan yang dihadapi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM merupakan serangan terhadap HAM secara keseluruhan. 11. Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun masih belum tersedia aturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan terhadap Pembela HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih jelas dan terperinci, terkait pengakuan dan pelindungan Pembela HAM, dalam bentuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP), sebagai panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya negara untuk dapat mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM dan memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM secara optimal. B. KEDUDUKAN KOMNAS HAM 12. Sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia), Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam pelbagai bidang kehidupan. Ketentuan ini memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk senantiasa mendorong berkembangnya kondisi HAM yang kondusif di tingkat nasional selaras dengan prinsip dan norma HAM yang berlaku secara universal. 13. Pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki fungsi dan wewenang melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi. 14. Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Paris terkait Status Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM diberikan mandat yang luas untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk memberikan pendapat, rekomendasi, usulan-usulan untuk pemajuan dan pelindungan HAM.14 14 Principles Relating to the Status of National Institution (The Paris Principles), diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 48/134, 20 December 1993. | 4
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 15. SNP tentang Pembela HAM merupakan upaya Komnas HAM menjalankan tujuan dan fungsinya dalam mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan pemajuan serta pelindungan HAM, khususnya bagi Pembela HAM. 16. SNP tentang Pembela HAM telah dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Keputusan Sidang Paripurna Nomor: 11/PS/00.04/IX/2021 pada 7 September 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sepanjang berdasarkan kewenangan. C. MAKSUD DAN TUJUAN 17. Merespons situasi belum adanya standar norma HAM yang operasional dan implementatif dalam kerangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM, Komnas HAM menyusun SNP tentang Pembela HAM. 18. SNP secara umum dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di masyarakat, mendudukkan norma HAM yang berlaku secara nasional, dengan tetap mengacu pada prinsip dan norma HAM internasional, supaya norma HAM yang berlaku secara nasional tersebut dapat dioperasionalisasikan sesuai prinsip dan norma HAM internasional yang berlaku universal, dengan tidak menghilangkan karakteristik pemberlakuannya di dalam konteks Indonesia.15 19. SNP tentang Pembela HAM mengatur tentang subjek pemangku hak, yaitu Pembela HAM sehingga dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang siapa dan apa Pembela HAM, serta mengapa Pembela HAM sangat penting dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM serta bagaimana seharusnya negara dan aktor-aktor negara memberikan dukungan dan pelindungan terhadap Pembela HAM. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang memiliki kewenangan untuk menyusun SNP tentang Pembela HAM. 20. Komnas HAM telah menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran hak-hak Pembela HAM. Pelanggaran hak-hak Pembela HAM tersebut 15 Mengacu pada Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi, Komnas HAM 2021. | 5
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM terjadi karena beberapa hal, antara lain kesenjangan antara norma dan prinsip HAM yang berlaku universal dengan hukum nasional; belum tersedia mekanisme yang lebih konkret bagi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM; dan belum dilaksanakannya seluruh kewajiban Negara, khususnya Pemerintah, untuk memajukan dan menegakkan HAM secara konsisten meskipun sudah dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Upaya pemajuan dan penegakan HAM selama ini masih terbatas pada pembuatan peraturan dan belum diikuti dengan implementasi secara konsisten. Ketentuan normatif terkait HAM, khususnya ketentuan mengenai hak Pembela HAM, belum tersedia secara tegas dan jelas sehingga dibutuhkan penjelasan atau penafsiran yang tepat. Pada konteks pembangunan dan kebijakan hukum nasional, SNP akan memudahkan semua pihak memahami serta menerapkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM. 21. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak Pembela HAM. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi Pembela HAM yang terjadi di tengah masyarakat. 22. Proses penyusunan SNP Pembela HAM dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pegiat HAM, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan lainnya, melalui berbagai sarana yang memadai dan mudah diakses, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipasi yang bermakna 23. SNP Pembela HAM bertujuan untuk: a. Memberikan panduan dan penjelasan bagi negara khususnya lembaga penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah tentang siapa yang dimaksud dengan Pembela HAM, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hak-hak yang melekat, serta pelanggaran HAM yang dialami oleh Pembela HAM sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan adanya pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM, menghindari dari adanya kebijakan atau tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak Pembela HAM, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Pembela HAM; b. Memberikan panduan dan penjelasan bagi Aparat Penegak Hukum untuk memastikan tersedianya pelindungan bagi Pembela HAM, serta memastikan berjalannya proses hukum, dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak-hak Pembela HAM, termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi Pembela HAM yang menjadi korban, serta menghindari potensi penyalahgunaan hukum yang melanggar hak-hak Pembela HAM; | 6
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM c. Memberikan panduan dan penjelasan bagi para penyusun peraturan perundang- undangan serta lembaga yang memiliki fungsi legislasi lainnya dalam memastikan keselarasan produk perundang-undangan untuk dapat meningkatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM; d. Memberikan panduan dan penjelasan kepada pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan pelindungan terhadap Pembela HAM, serta menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasinya; e. Memberikan panduan dan penjelasan kepada masyarakat sipil agar dapat menyadari peran penting Pembela HAM, memiliki kapasitas untuk turut berpartisipasi dalam usaha pelindungan Pembela HAM, serta mendorong untuk menjadi bagian dari Pembela HAM, serta mendorong pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari para pelaku pelanggaran hak-hak Pembela HAM. D. KERANGKA HUKUM PEMBELA HAM 24. Hak Pembela HAM untuk melakukan upaya pemajuan dan penegakan HAM telah diakui dan dijamin di berbagai instrumen hukum dan rujukan lain yang relevan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. 1) Kerangka Hukum Nasional 25. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28C Ayat (2), menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." 26. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hukum hak-hak Pembela HAM pada Bab Partisipasi Masyarakat, antara lain: a. Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia." Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia." Pasal 102: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya." b. c. | 7
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM d. Pasal 103: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia." 27. Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta pelindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kerangka hukum pengakuan dan pelindungan Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup pekerjaan tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta.16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan pelindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak- hak anggotanya. Pelindungan tersebut termasuk larangan bagi perusahaan untuk menghalang-halangi Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, mutasi, tidak membayar upah, melakukan intimidasi, atau melakukan kampanye anti pembentukan serikat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi sebagai advokat.17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.18 Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.19 27. Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta pelindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kerangka hukum pengakuan dan pelindungan Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup pekerjaan tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta.16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan pelindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak- hak anggotanya. Pelindungan tersebut termasuk larangan bagi perusahaan untuk menghalang-halangi Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, mutasi, tidak membayar upah, melakukan intimidasi, atau melakukan kampanye anti pembentukan serikat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi sebagai advokat.17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.18 Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.19 b. c. 16 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan jaminan perlindungan terhadap terhadap kemerdekaan pers. 17 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 18 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 19 SK Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam ranah anti-SLAPP diberikan terhadap pejuang lingkungan yang menempuh ranah litigasi dan dapat diajukan dalam bentuk provisi, eksepsi maupun gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan wajib diputus terlebih dahulu dalam putusan sela. | 8
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM yang berperan dalam pemberian Bantuan Hukum.20 28. Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pelindungan Komnas HAM terhadap Pembela HAM, terutama dalam situasi darurat. Dalam Peraturan tersebut diatur tentang tata cara pelindungan Pembela HAM, mulai dari pengaduan sampai dengan pelaksanaan pelindungan terhadap Pembela HAM. 2) Kerangka Hukum Regional 29. Pada 2001, Organisasi Negara-Negara Amerika menerbitkan Resolusi Nomor AG/RES. 1818 (XXXI-O/01) tentang Para Pembela HAM di Negara-Negara Amerika. Resolusi ini pada intinya memberikan dukungan terhadap kerja-kerja individu, kelompok, dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan dan melindungi HAM di negara-negara Amerika, serta meminta Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Negara-Negara Amerika (IACHR) untuk memberikan perhatian terhadap situasi Pembela HAM di Negara-Negara Amerika. 30. Pada Juni 2004, Uni Eropa mengadopsi Panduan tentang Pembela HAM yang berisi panduan praktis bagi Uni Eropa untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada Pembela HAM, serta mendukung kerja-kerja Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM dan mekanisme regional lainnya untuk melindungi Pembela HAM. Panduan ini mengadopsi definisi Pembela HAM sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. 31. Pada Panduan tentang Pembela HAM Uni Eropa dijelaskan bahwa Pembela HAM adalah individu, kelompok, dan organisasi masyarakat yang memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM mengupayakan pemajuan dan pelindungan hak-hak sipil dan politik serta pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga memajukan dan melindungi hak-hak anggota kelompok seperti komunitas adat. Definisi ini tidak berlaku bagi individu, kelompok atau organisasi yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan. 21 32. Dalam hal perlindungan data pribadi dan hak atas privasi yang juga berlaku untuk Pembela HAM, organisasi negara-negara tingkat regional telah mengesahkan beberapa 20 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa: Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. 21 Ensuring Protection - European Union Guidelines on Human Rights Defender. | 9
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM instrumen perlindungan data pribadi, antara lain Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (the European Union General Data Protection Regulation), Konvensi untuk Perlindungan Individu sehubungan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi (the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data), dan Pedoman Perlindungan Data Pribadi Komisi Uni Afrika (African Union Commission Personal Data Protection Guidelines). 3) Kerangka Hukum Internasional 33. Di tingkat internasional, jaminan hak Pembela HAM telah dinyatakan dalam Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia Universal dan Kebebasan Dasar, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi PBB tentang Pembela HAM.22 Pada Pasal 1 Deklarasi ditegaskan: "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional." Pada Pasal 12 Deklarasi ditegaskan: "Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar." 34. Pada 2013, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah Resolusi tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM. Resolusi ini pada intinya mengajak semua negara untuk memajukan, menerjemahkan, dan menjalankan isi Deklarasi Pembela HAM, termasuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan praktis untuk melindungi Perempuan Pembela HAM.23 Resolusi ini lahir karena adanya keprihatinan atas situasi pelanggaran terhadap Perempuan Pembela HAM. Impunitas terhadap pelaku pelanggaran terjadi akibat dari lemahnya pelaporan, dokumentasi, investigasi, dan akses atas keadilan, hambatan sosial dalam mengatasi masalah-masalah kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan stigma, serta minimnya pengakuan atas peran Perempuan Pembela HAM. 35. Deklarasi Marrakech tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM, dengan fokus khusus terhadap perempuan, menegaskan peran positif, penting, dan sah Pembela HAM, terutama Perempuan Pembela HAM, dalam berkontribusi untuk perwujudan keseluruhan HAM, pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, termasuk terlibat dengan Pemerintah dan berkontribusi dalam usaha penerapan kewajiban dan komitmen Negara dalam bidang ini.24 Pembela HAM menurut Deklarasi Marrakech meliputi setiap orang yang bekerja untuk memajukan 22 Resolusi A/RES/53/144 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1998. 23 Resolusi A/RES/68/181 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2013. 24 The Marrakech Declaration, "Expanding the civic space and promoting and protecting Human Rights Defenders, with a specific focus on women: The role of National Human Rights Institutions", diadopsi pada The 13th International Conference of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Marrakech, Morocco, 10--12 October 2018, para. 9. | 10
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM dan melindungi HAM, termasuk pekerja HAM profesional atau non-profesional; mereka yang bekerja untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender; mereka yang bekerja untuk hak-hak minoritas etnis, bahasa, seksual, atau agama; mereka yang bekerja untuk hak penyandang disabilitas; pembela yang bekerja di isu-isu lingkungan dan pertanahan; mereka yang bekerja untuk hak-hak masyarakat adat; relawan; jurnalis; pengacara; dan setiap orang yang melakukan kegiatan HAM. 36. Beberapa instrumen HAM internasional juga mengatur tentang pentingnya pelindungan Pembela HAM. Pada beberapa Komentar Umum terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), dinyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM. Beberapa Komentar Umum tersebut, antara lain: a. Komentar Umum KIHESB Nomor 12 tentang Hak atas Pangan Yang Layak, pada Paragraf 35, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan dalam merealisasikan hak atas pangan.25 b. Komentar Umum KIHESB Nomor 14 tentang Hak Atas Kesehatan, pada Paragraf 62, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja- kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan atau terpinggirkan dalam merealisasikan hak atas kesehatan.26 c. Komentar Umum KIHESB Nomor 15 tentang Hak Atas Air, pada Paragraf 59, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan atau terpinggirkan dalam merealisasikan hak atas air.27 d. Komentar Umum KIHESB Nomor 18 tentang Hak Atas Pekerjaan, pada Paragraf 51, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja- kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya, secara khusus Serikat Pekerja, yang membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, dalam merealisasikan hak atas pekerjaan.28 e. Komentar Umum KIHESB Nomor 19 tentang Hak Atas Jaminan Sosial, pada Paragraf 81, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan anggota 25 General Comment 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 CESCR), para. 35. 26 General Comment 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 CESCR), para. 62. 27 General Comment 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 CESCR), para. 59. 28 General Comment 18: The Right to Work (Art. 6 CESCR), para. 51. | 11
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM masyarakat sipil lainnya yang membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, dalam merealisasikan hak atas jaminan sosial.29 f. Komentar Umum KIHESB Nomor 2, tentang Hak Atas Kondisi Kerja yang Adil dan Menguntungkan, pada Paragraf 49, menyatakan bahwa Pembela HAM harus dapat berkontribusi pada realisasi sepenuhnya hak-hak yang diatur di dalam Kovenan untuk semua orang, bebas dari segala bentuk pelecehan. Negara Pihak harus menghormati, melindungi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan aktor masyarakat sipil lainnya terhadap terwujudnya hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk dengan memfasilitasi akses informasi dan memungkinkan pelaksanaan hak-hak mereka terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan partisipasi publik.30 g. Komentar Umum KIHESB Nomor 24 tentang Kewajiban Negara dalam Konteks Kegiatan Bisnis, pada Paragraf 48, menyatakan bahwa Komite meminta perhatian Negara Pihak terhadap tantangan yang dihadapi Pembela HAM. Komite kerap menemukan laporan ancaman dan serangan yang ditujukan kepada mereka yang berusaha melindungi hak-hak mereka sendiri atau orang lain, terutama dalam konteks proyek-proyek ekstraktif dan pembangunan. Selain itu, pimpinan serikat buruh, pemimpin gerakan tani, tokoh adat dan aktivis antikorupsi kerap menjadi sasaran risiko kekerasan. Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Pembela HAM dan kerja-kerja mereka. Negara Pihak harus menahan diri dari melakukan penuntutan pidana untuk menghambat atau menghalangi kerja-kerja mereka.31 h. Komentar Umum KIHSP Nomor 34, tentang Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi, pada Paragraf 30, menyatakan bahwa Negara Pihak harus mengambil langkah sangat hati-hati untuk memastikan bahwa peraturan perundang- undangan terkait pengkhianatan dan ketentuan serupa yang berkaitan dengan keamanan nasional, baik berupa ketentuan rahasia negara maupun makar, dibuat dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 3 KIHSP. Penerapan peraturan perundang- undangan yang ditujukan untuk menyembunyikan informasi terkait kepentingan publik yang sah dan tidak membahayakan keamanan nasional, atau ditujukan untuk menuntut jurnalis, peneliti, aktivis lingkungan, Pembela HAM, atau orang lain, karena telah menyebarkan informasi tersebut, merupakan penerapan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini. Begitu pula umumnya tidak tepat untuk memasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut kategori informasi seperti yang berkaitan dengan sektor komersial, perbankan, dan 29 General Comment 19: The Right to Social Security (Art. 9 CESCR), para. 81. 30 General Comment 23, The Right to Just and Favourable Conditions of Work (Art. 7 CESCR), para. 49. 31 General Comment 24, State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, para. 48. | 12
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM kemajuan ilmiah. Komite telah menemukan dalam satu kasus bahwa pembatasan penerbitan pernyataan untuk mendukung perselisihan buruh, termasuk untuk pemogokan nasional, tidak sesuai dengan keabsahan pembatasan dengan dasar keamanan nasional.32 i. Komentar Umum KIHSP Nomor 36 tentang Hak Hidup, pada Paragraf 23, menyatakan bahwa tugas untuk melindungi hak hidup mengharuskan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah pelindungan khusus terhadap orang- orang dalam situasi rentan sehingga hidupnya berada pada risiko tertentu karena ancaman spesifik atau pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya. Orang-orang seperti itu termasuk Pembela HAM, termasuk pejabat yang memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir, pekerja kemanusiaan, jurnalis, tokoh masyarakat, saksi kejahatan, korban kekerasan dalam rumah tangga dan gender, dan perdagangan manusia. Mereka juga termasuk anak-anak, terutama anak-anak jalanan, anak- anak migran tanpa pendamping, anak-anak dalam situasi konflik bersenjata, anggota etnis dan agama minoritas, masyarakat adat, lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, orang dengan albinisme, orang-orang yang dituduh penyihir, orang telantar, pencari suaka, pengungsi, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Negara Pihak harus memberikan respons secara darurat dan efektif untuk melindungi individu yang mengalami ancaman tertentu, dengan mengadopsi langkah-langkah khusus seperti penugasan pelindungan kepolisian sepanjang waktu, penerbitan perintah pengamanan dan penahanan terhadap terduga pelaku penyerangan, dan dalam kasus-kasus luar biasa, dan hanya dengan persetujuan bebas dan terinformasi dari individu yang terancam, agar mereka memperoleh pengamanan diri.33 Lebih lanjut Paragraf 53 Komentar Umum ini menyatakan bahwa kewajiban Negara Pihak untuk melindungi individu dari pembalasan karena kerja-kerja promosi, pelindungan dan penegakan HAM, termasuk melalui kerja sama atau komunikasi dengan Komite. Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons ancaman kematian dan memberikan pelindungan kepada Pembela HAM, termasuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembelaan HAM.34 j. Komentar Umum KIHSP Nomor 37 tentang Hak Berkumpul secara Damai, pada Paragraf 30, menyatakan bahwa peran jurnalis, Pembela HAM, pemantau pemilu dan pihak lainnya yang terlibat dalam peliputan atau pelaporan kegiatan berkumpul sangat penting untuk pelindungan hak berkumpul secara damai. Orang-orang tersebut berhak mendapatkan pelindungan sebagaimana dimaksud di dalam Kovenan ini. Mereka tidak boleh dilarang dalam menjalankan tugas dan 32 General Comment 34, Freedoms of Opinion and Expression (Article 19, CCPR), para. 30. 33 General Comment 36, Right to Life (Art. 6 CCPR), para. 23. 34 General Comment 36, Right to Life (Art. 6 CCPR), para. 53. | 13
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM fungsinya, termasuk yang berkaitan dengan peliputan atau pemantauan tindakan aparat penegak hukum. Mereka tidak boleh mengalami tindakan pembalasan atau kekerasan lainnya, dan peralatan mereka tidak boleh disita atau dirusak. Saat kegiatan berkumpul dinyatakan tidak sah atau dibubarkan, hal itu tidak menghapus hak untuk memantau. Hal ini merupakan praktik baik bagi institusi HAM nasional dan organisasi nonpemerintah untuk dapat meliput kegiatan berkumpul.35 37. Norma-norma sebagaimana dimaksud di dalam pelbagai kerangka hukum atau instrumen di tingkat nasional, regional, dan internasional tersebut merupakan landasan pengakuan dan pelindungan Pembela HAM. Selanjutnya diperlukan pengaturan yang lebih operasional yang dapat menjadi sumber penjelasan dan panduan bagi pengemban kewajiban serta pemangku kepentingan lainnya dalam merealisasikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dalam tataran kebijakan dan implementasi. E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELA HAM 1) Pengertian Pembela HAM 38. Pengertian Pembela HAM dalam SNP ini didasarkan pada norma HAM nasional dan internasional serta merujuk pada dokumen internasional, literatur, diskusi ahli, dan konsultasi publik yang diadakan ketika menyusun SNP ini sehingga menghasilkan rumusan dan penafsiran atas pengertian Pembela HAM dan ruang lingkup dari aktivitas Pembela HAM. 39. Setiap orang, kelompok orang, atau organisasi dikatakan sebagai Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela, berdasarkan prinsip iktikad baik. Pembela HAM yang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM untuk hak atas tanah terhadap seseorang yang menempati tanah secara tidak sah menurut hukum formal, harus dilindungi, dengan alasan pembelaan tersebut didasarkan atas hak untuk bertempat tinggal dan kewajiban negara untuk memenuhinya. 40. Setiap orang berarti siapapun, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM. Termasuk dalam ruang lingkup WNA adalah kelompok pengungsi, pekerja migran, jurnalis asing, koresponden kantor berita asing, dan WNA yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemajuan HAM di wilayah Indonesia. 41. Termasuk ke dalam pengertian siapapun adalah penyintas yang melakukan pembelaan HAM atas diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, baik didukung maupun tidak didukung oleh organisasi Pembela HAM, tidak menyerah pada keadaan dan kemudian 35 General Comment 37, Right to Peaceful Assembly (Art. 21 CCPR), para. 30. | 14
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM bertransformasi untuk melakukan kerja-kerja pembelaan HAM atau terkait dengan pemajuan dan penegakan HAM. 42. Setiap orang mencakup WNA yang melakukan kegiatan sebagai Pembela HAM di Indonesia, tidak dapat dibatasi atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia dengan alasan pelanggaran ketentuan keimigrasian sebagai WNA. Aktivitas yang dilakukan Pembela HAM warga negara asing dianggap bersifat universal dan tidak dapat dibatasi oleh wilayah negara. Hal ini untuk menghindarkan dari adanya penangkalan, pengusiran, atau deportasi terhadap WNA yang melakukan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. 43. Pembela HAM memiliki peran yang penting, sah, dan positif dalam berkontribusi pada realisasi HAM di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, serta upaya mendorong implementasi kewajiban dan komitmen HAM oleh Negara.36 44. Deklarasi Marrakech menentukan adanya prinsip identifikasi diri Pembela HAM. Sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM, cakupan Pembela HAM termasuk siapa saja yang bekerja untuk pemajuan dan pelindungan HAM, yang meliputi: mereka yang melakukan kerja-kerja di bidang HAM secara profesional dan nonprofesional; di bidang hak perempuan; hak-hak kelompok etnis, bahasa, seksual atau kelompok agama minoritas; hak penyandang disabilitas; hak-hak lingkungan dan tanah; hak masyarakat adat; hak ketenagakerjaan, dan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Termasuk di dalamnya para relawan; jurnalis; pengacara; buruh dan siapa pun yang secara permanen ataupun tidak, bergiat dalam aktivitas HAM. 45. Kekhususan aturan tentang Pembela HAM juga didasarkan pada efektivitas kerja yang bersifat reguler dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pembela HAM. Efektivitas kerja seorang Pembela HAM terlihat dengan banyak dan tingginya aktivitas mereka dalam melakukan pembelaan atas HAM, termasuk juga melakukan kritik bagi pemerintah untuk pemajuan HAM. Aktivitas ini tentu saja dilakukan dengan karakternya yang regular dan berkesinambungan sehingga perannya sebagai pembela HAM menunjukkan kerja yang efisien, efektif, dan konsisten.37 46. Aktivitas Pembela HAM dalam memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar meliputi hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.38 Kerja-kerja Pembela HAM tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada isu eksekusi tanpa adanya dasar hukum, penyiksaan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang dari aparat negara, praktik mutilasi kelamin perempuan (sunat perempuan), masalah ketenagakerjaan (perburuhan), penggusuran paksa, akses pada pelayanan kesehatan, limbah berbahaya, dan masalah lingkungan. Selain itu Pembela HAM aktif mendukung pelindungan atas 36 The Marrakech Declaration, on 13th International Conference of National Human Rights Institutions. 37 Prospek Pembela HAM dalam Hukum di Indonesia, Human Rights Support Facilities and Tifa Foundation. 38 Office of the High Commissioner for Human Right. | 15
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM hak hidup, hak atas pangan dan air bersih, hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, pemukiman yang layak, hak atas identitas dan kebangsaan, hak atas pendidikan, kebebasan untuk berpindah tempat (bergerak), dan hak atas tidak adanya diskriminasi. Pembela HAM juga memperjuangkan hak kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti hak perempuan, hak anak, hak masyarakat adat, hak pengungsi, hak interseksual, hak kelompok kelompok lesbian, gay, biseksual, transeksual dan disabilitas dan hak atas bahasa nasional. Selain dari yang disebutkan di atas, termasuk ke dalam Pembela HAM, yaitu mereka yang bergiat dalam masalah hak-hak masyarakat terkait sumber daya alam. 47. Perempuan Pembela HAM perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan adanya kerentanan khusus, selain kerentanan dan kekerasan umum yang diterimanya. Kerentanan khusus tersebut meliputi kekerasan seksual, seperti perkosaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, dan serangan pada peran sebagai istri, ibu, atau anak perempuan, pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya dan nama baik keluarga, pengerdilan kapasitas dan isu perempuan, dan eksploitasi identitas perempuan.39 48. Anak yang turut serta memajukan dan menegakkan HAM, baik hak sesamanya maupun hak orang lain, termasuk orang dewasa, juga sebagai Pembela HAM. Anak Pembela HAM harus diakui meskipun anak tersebut tidak menganggap dirinya atau tidak diberikan status demikian oleh masyarakat. Misalnya, pelajar atau murid sekolah yang menyuarakan pendapatnya tentang hak anak atau HAM pada umumnya. Anak-anak tersebut adalah Pembela HAM, tidak peduli tindakan mereka memfokuskan pada tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional, juga tidak peduli mereka bertindak di negaranya sendiri atau di negara lain, seperti dalam kasus anak-anak migran dan pengungsi. Tindakan seorang anak Pembela HAM dapat berupa reaksi terhadap pelanggaran HAM atau dapat pula tindakan proaktif mempromosikan HAM, seperti peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang Konvensi tentang Hak Anak. Mereka sebagai Pembela HAM jika mereka melakukan tindakan tertentu, seperti menggelar acara atau kampanye, atau jika mereka melakukan advokasi yang sedang berlangsung. Anak-anak Pembela HAM berbicara tentang pandangan mereka sendiri.40 Anak Pembela HAM berhak atas perhatian khusus karena mereka sering kali mengalami stigma dan resistensi, ancaman dikeluarkan dari sekolah, dan tindakan atau sanksi akademik lainnya, diskriminasi, termasuk kekerasan, saat membela HAM, hanya karena status mereka sebagai anak dan dianggap oleh beberapa orang melanggar tradisi sosial dan budaya yang mengharapkan mereka menjadi pasif, dianggap tidak layak berpartisipasi, dan menyerahkan advokasi kepada orang dewasa. Reaksi negatif terhadap Anak 39 Perempuan Pembela HAM, Berjuang dalam Tekanan, Komnas Perempuan, 2007. 40 Concept Note, UN Committee on the Rights of the Child, 2018. | 16
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Pembela HAM dapat diperburuk karena jenis kelamin, kecacatan, ras, bahasa, agama, suku, dan asal sosial.41 Anak Pembela HAM memiliki hak untuk berpartisipasi sama dengan yang dimiliki oleh Pembela HAM dewasa. 49. Seorang Pembela HAM memiliki prinsip konsistensi dalam memperjuangkan HAM. Ketika perjuangan sudah berhasil, Pembela HAM tetap melanjutkan perjuangan untuk memajukan dan melakukan pelindungan HAM. Meskipun tidak disyaratkan kegiatan ini dilakukan secara rutin, namun Pembela HAM terus-menerus dalam kehidupan sehari- sehari melakukan kegiatan yang mendorong negara agar menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. 50. Aktivitas-aktivitas Pembela HAM adalah model tindakan yang dilakukan Pembela HAM berupa tindakan-tindakan yang bersifat damai, dengan tidak menggunakan metode atau cara kekerasan dalam kerangka aksinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Deklarasi PBB tentang Pembela HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar. 51. Penekanan bahwa aksi Pembela HAM harus dilakukan secara damai juga terdapat dalam Pasal 13 Deklarasi Pembela HAM, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mengumpulkan, menerima, dan menggunakan sumber daya dengan maksud yang jelas guna memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar, lewat jalan damai. 52. Penekanan juga didapat dari panduan tentang Pembela HAM yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang menyatakan bahwa Pembela HAM tidak mencakup mereka, individu, kelompok, atau organisasi yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan. Front Line Defenders, organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Dublin Irlandia mendefinisikan Pembela HAM sebagai seseorang yang bekerja tanpa kekerasan untuk semua hak yang terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.42 a. Pengertian tanpa melakukan kekerasan di atas, tidak termasuk pada perlawanan yang dilakukan oleh Pembela HAM, manakala mereka mendapatkan ancaman atau serangan atas aktivitas mereka, atau ancaman atau serangan atas aktivitas untuk mencapai tujuan mereka. Seseorang dapat dikatakan sebagai Pembela HAM apabila ia mengakui derajat universalitas HAM, tidak membeda-bedakan satu rumpun hak dengan rumpun hak lainnya. Seseorang tidak dapat disebut sebagai Pembela HAM apabila ia hanya mengakui segelintir hak dan menolak dan/atau tidak mengakui keberadaan hak- hak lainnya. b. 41 The Rights of Child Human Rights Defenders, Implementation Guide. 42 | 17
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM c. Pembela HAM diidentifikasi sebagai orang yang melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia dengan alasan yang jelas sesuai dengan konteks dan kondisinya. 43 53. Seseorang dikatakan Pembela HAM bila memenuhi kriteria yang disebutkan Paragraf 52, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian bahwa seseorang tidak termasuk dalam kategori Pembela HAM dilakukan dengan menyertakan bukti adanya pelanggaran HAM sebelumnya dan/atau adanya tindakan kekerasan yang dilakukan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu, maka prinsip identifikasi diri dan praduga benar berlaku bagi Pembela HAM. 54. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kriteria Pembela HAM dalam SNP ini, sebagai berikut: a. b. Individu (perorangan) atau kelompok atau organisasi; Secara konsisten melakukan kerja-kerja yang memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; c. Menerima dan mengakui universalitas HAM; d. Melakukan aktivitasnya dengan cara damai. 2) Peran dan Fungsi Pembela HAM 55. Peran dan fungsi Pembela HAM dinyatakan, namun tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam SNP ini, dengan menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Pembela HAM. 56. Peran dan fungsi Pembela HAM adalah: a. Mencari informasi dan mengumpulkan informasi serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Pembela HAM dapat, misalnya, menggunakan strategi lobi untuk menyampaikan laporan mereka kepada publik dan pejabat pemerintah serta pejabat berwenang lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa temuan mereka dipertimbangkan dan memastikan pelanggaran HAM ditangani. b. Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM. Pembela HAM dapat melakukan pembelaan pada korban pelanggaran HAM dengan cara melakukan investigasi dan pelaporan atas pelanggaran tersebut. Investigasi dan pelaporan dapat membantu mengakhiri pelanggaran yang sedang berlangsung, mencegah keberulangan, dan membantu korban dengan membawa kasus mereka ke pengadilan atau nonpengadilan, misalnya mediasi. Pembela HAM juga dapat memberikan konsultasi hukum profesional dan mewakili korban dalam proses 43 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. | 18
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM peradilan dan nonperadilan, selain memberikan bantuan konseling dan rehabilitasi kepada korban. c. Menjamin akuntabilitas dan mengakhiri impunitas. Pembela HAM dapat berperan dalam menjamin akuntabilitas untuk menghormati standar hukum HAM. Dalam arti yang paling luas, aktivitas ini berupa lobi dan mendukung serta mendorong Negara untuk melaksanakan kewajiban HAM internasional yang telah diterima melalui ratifikasi terhadap perjanjian HAM internasional. Secara khusus, Pembela HAM dapat bersaksi, baik di forum publik (misalnya, media) maupun di depan pengadilan, atas pelanggaran HAM yang telah terjadi. Dengan cara ini, para Pembela HAM berkontribusi untuk menjamin keadilan atas nama korban dalam impunitas sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM dan mematahkan pola mencegah pelanggaran di masa yang akan datang. Pembela HAM juga bekerja untuk memperkuat kapasitas negara untuk menuntut pelaku pelanggaran, misalnya dengan memberikan pelatihan HAM bagi jaksa, hakim, dan polisi. d. Mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik. Pembela HAM dapat berperan dalam mendorong Pemerintah secara keseluruhan untuk memenuhi kewajiban atas HAM, misalnya dengan memublikasikan informasi tentang catatan Pemerintah atas penerapan standar HAM dan memantau kemajuan yang telah dilakukan. Pembela HAM dapat memfokuskan pada tata kelola pemerintahan yang baik, mengadvokasi untuk mendukung demokratisasi dan mengakhiri korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pentingnya partisipasi mereka dalam politik. Pembela HAM juga berperan dalam pembuatan kebijakan terkait HAM dan berperan dalam kegiatan perubahan atau penghapusan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai HAM. e. Berkontribusi mendorong implementasi instrumen HAM internasional. Pembela HAM memberikan kontribusi besar, terutama melalui organisasi mereka, untuk pelaksanaan perjanjian HAM internasional. Banyak organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi antarpemerintah membantu membangun proyek perumahan, perawatan kesehatan, dan upah yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Mereka menawarkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan menyediakan peralatan, seperti komputer dan internet untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Kelompok ini patut mendapat perhatian khusus karena anggotanya tidak selalu digambarkan sebagai Pembela HAM dan mereka sendiri tidak menggunakan istilah "hak asasi manusia" dalam deskripsi pekerjaan mereka, melainkan berfokus pada istilah-istilah, seperti "kesehatan, "perumahan," atau "pembangunan" yang mencerminkan bidang kegiatan mereka. Banyak dari aktivitas-aktivitas yang mendukung HAM ini digambarkan secara umum sebagai | 19
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM aksi pembangunan. Banyak LSM dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk dalam kategori ini. Pekerjaan mereka, seperti halnya Pembela HAM lainnya, yaitu mendorong dan berkontribusi dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, serta pencapaian standar HAM. Mereka membutuhkan dan pantas mendapatkan pelindungan yang diberikan untuk kegiatan mereka oleh Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Termasuk dalam peran ini Pembela HAM dapat menyampaikan kritik dan pendapat di muka umum, baik secara perseorangan maupun berkelompok, termasuk untuk terlibat dalam forum nasional dan internasional. f. Pendidikan dan pelatihan HAM. Peran penting lain dari Pembela HAM adalah penyediaan pendidikan dan pelatihan HAM. Dalam beberapa hal, ini terkait dengan kegiatan pendidikan berupa pelatihan penerapan standar HAM dalam konteks kegiatan profesional, misalnya oleh hakim, pengacara, polisi, tentara, atau pemantau HAM. Dalam hal lain, pendidikan mencakup bidang yang lebih luas dan melibatkan pengajaran tentang HAM di sekolah dan universitas atau menyebarkan informasi tentang standar HAM kepada masyarakat umum atau populasi yang rentan. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pengumpulan dan penyebaran informasi, advokasi dan mobilisasi opini publik yang seringkali merupakan alat yang paling umum digunakan oleh Pembela HAM dalam pekerjaan mereka. Pembela HAM juga melakukan pemberdayaan. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan sarana material yang diperlukan untuk mewujudkan HAM, misalnya membangun tempat tinggal, menyediakan makanan, dan memperkuat pembangunan. Mereka bekerja dalam transformasi demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka juga berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, pengurangan ketegangan sosial dan politik, pembangunan perdamaian di dalam dan luar negeri, dan memelihara kesadaran nasional dan internasional tentang HAM. 3) Kategori Pembela HAM 57. Kategori Pembela HAM sangat luas. Pembela HAM dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang bekerja untuk mempromosikan HAM, mulai dari yang berbasis di kota-kota besar di dunia hingga yang bekerja dalam komunitas lokal. Pembela HAM bisa dari semua jenis kelamin atau orientasi seksual dan gender, dari berbagai usia, dari bagian mana pun di dunia dan dari semua jenis latar belakang profesional atau nonprofesional. Secara khusus, Pembela HAM tidak hanya ditemukan di dalam organisasi nonpemerintah dan organisasi antarpemerintah, namun termasuk juga mereka yang bekerja di lembaga-lembaga negara. Dalam beberapa kasus, mereka | 20
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM adalah pejabat publik, pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai swasta.44 58. Pembela HAM dapat dikategorikan dalam kategori Pembela HAM dalam lingkup profesional dan kategori Pembela HAM dalam lingkup nonprofesional. Di dalam kedua kategori tersebut terdapat kategori Pembela HAM yang dibayar (diberi gaji) dan tidak dibayar (tidak diberi gaji). 59. Kategori Pembela HAM dalam lingkup profesional adalah, namun tidak terbatas pada, individu-individu yang bekerja pada komisi-komisi Negara dalam bidang HAM, lembaga- lembaga negara di pusat dan daerah, organisasi nonpemerintah dan organisasi- organisasi masyarakat sipil lainnya yang bergerak di bidang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Termasuk pula di dalamnya, antara lain advokat, jurnalis, arsitek, pengajar, guru, dan dosen. 60. Kategori Pembela HAM dalam lingkup nonprofesional dapat meliputi individu ataupun kelompok atau organisasi yang melakukan aktivitas Pembela HAM, seperti mahasiswa, pelajar, kelompok-kelompok dalam masyarakat, masyarakat adat, organisasi masyarakat adat, organisasi lokal, petani, nelayan, mereka yang bekerja di perdesaan dan organisasi berbasis masyarakat lainnya, pekerja rumah tangga, pekerja informal, paralegal komunitas, dan saksi dalam pengadilan terkait kasus HAM. 61. Pembela HAM juga meliputi staf LSM dan pekerja kemanusiaan.45 Staf LSM nasional dan internasional di seluruh dunia yang bekerja untuk menangani masalah kemanusiaan adalah Pembela HAM. Orang yang mendidik masyarakat tentang HIV/AIDS, aktivis hak- hak masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan relawan yang bekerja di bidang pembangunan adalah Pembela HAM. Termasuk di dalamnya adalah pengacara yang tidak menjadi anggota organisasi yang bergerak dalam bidang HAM namun melakukan kerja-kerja sebagai Pembela HAM, pimpinan dan pengurus organisasi serikat buruh, jurnalis, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, psikolog, dan konselor. Orang yang membela kasus-kasus politik masa lalu, baik sebagai aktivis maupun penyintas, termasuk Pembela HAM. 62. Perhatian khusus diberikan kepada Pembela HAM yang lebih rentan terhadap ancaman dan/atau serangan, yaitu Perempuan Pembela HAM, Pembela HAM yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku dan agama/kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender, orang lanjut usia, anak, dan Pembela HAM dengan kondisi geografis khusus yaitu mereka yang tinggal di daerah terpencil atau daerah tertinggal atau di kepulauan, kelompok- 44 UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. 45 UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. | 21
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM kelompok migran, pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan, termasuk pencari suaka. 63. Pembela HAM juga dapat dimasukkan ke dalam kategori Community Human Rights Defender (CHRD) yang terbagi ke dalam Komunitas Pembela HAM berdasarkan wilayah dan/atau geografi dan Komunitas Pembela HAM berdasarkan isu. 64. Komunitas Pembela HAM berdasarkan wilayah, antara lain, namun tidak terbatas pada, pembela hak-hak masyarakat adat di wilayah tertentu, pembela hak-hak kelompok tertentu di wilayah tertentu. 65. Komunitas Pembela HAM berdasarkan isu, antara lain, namun tidak terbatas pada, komunitas yang memperjuangkan isu lingkungan hidup, buruh, anak-anak, pedesaan, pangan, pekerja rumah tangga, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kesetaraan identitas. 66. Kedua komunitas Pembela HAM tersebut dapat bekerja pada wilayah yang beririsan satu sama lain. Misalnya, komunitas Pembela HAM masyarakat adat yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak terkait pembangunan waduk. Selain terkait dengan hak masyarakat adat, juga terkait dengan isu hak atas lingkungan dan hak atas tanah. 67. Pembela HAM Lingkungan (Environmental Defender) adalah siapa saja, baik individu, kelompok, organisasi, termasuk Perempuan Pembela HAM yang membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. F. PELANGGARAN HAM TERHADAP PEMBELA HAM 1) Aktor-Aktor Pelanggaran HAM 68. Pasal 1 angka 3 UU HAM mendefinisikan Pelanggaran HAM sebagai ''setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." 69. Secara konseptual, pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (duties barrier). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (act of commission) ataupun karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (act of omission), dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pelanggaran HAM secara aktif (act of commission), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam | 22
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM b. mengatur atau mengintervensi hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pelanggaran HAM by commission terhadap Pembela HAM terjadi ketika misalnya negara bertindak aktif untuk melarang Pembela HAM melakukan demonstrasi damai padahal Pembela HAM berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Pelanggaran HAM akibat kelalaian dan/atau pembiaran (act of omission), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi HAM, namun negara justru tidak melakukan suatu tindakan atau bertindak pasif atau gagal mengambil tindakan untuk melindungi dan memenuhi HAM. Pelanggaran HAM by omission terhadap Pembela HAM terjadi ketika negara lalai dan/atau melakukan pembiaran terhadap pelbagai ancaman dan/atau serangan yang dialami oleh Pembela HAM, seperti jaminan hak atas rasa aman dan hak hidup. Misalnya, negara lalai dan/atau membiarkan adanya ancaman dan/atau serangan pembunuhan terhadap Pembela HAM, padahal negara mengetahui atau sudah menerima laporan terkait hal tersebut. 70. Selain negara, aktor nonnegara berikut juga kerap melakukan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM, antara lain, namun tidak terbatas pada: a. Kelompok orang dengan bentuk badan hukum apapun ataupun tidak berbentuk badan hukum, seperti organisasi massa; b. Kelompok bersenjata, yaitu pemberontak (rebels), paramiliter (paramilitaries), c. tentara bayaran (mercenaries), dan milisi (militias); Perusahaan atau entitas bisnis lainnya yang dapat berasal dari perusahan swasta nasional, perusahaan transnasional (transnational corporations) swasta ataupun perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta; d. Perusahaan media massa dengan memberitakan informasi yang keliru dan/atau label dan stigma negatif kepada Pembela HAM melalui memberikan pemberitaannya; Individu-individu yang kerap melakukan diskriminasi, stigma, dan eksklusi terhadap Pembela HAM. Individu-individu ini bisa berasal dari pemimpin- pemimpin pengawal doktrin adat, pengawal doktrin keagamaan, serta organisasi profesi. e. 71. Selama konflik bersenjata atau keadaan darurat berlangsung, Pembela HAM berisiko besar menjadi sasaran kelompok bersenjata nonnegara. Pembela HAM yang mengecam pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kerap mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan mereka bekerja dalam keadaan ketakutan.46 46 UN Doc. A/65/223. para 1. | 23
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 72. Di Indonesia, paramiliter, organisasi atau kelompok vigilantisme memberikan stigma terhadap aktivitas Pembela HAM dengan menuduh mereka terlibat dengan gerakan "Anti-NKRI", menyebarkan atau mengembangkan ajaran separatisme atau Komunisme/Marxisme-Leninisme, hingga dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menyebabkan Pembela HAM mendapatkan ancaman dan/atau serangan, baik oleh aktor negara maupun nonnegara. Kelompok paramiliter juga mengancam membunuh Pembela HAM yang mengadvokasi hak atas tanah dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 73. Organisasi massa radikal kerap melekatkan stigma kepada Pembela HAM yang mendampingi kelompok minoritas agama dengan istilah "Pembela Kelompok Sesat atau Pembela Orang Kafir." Stigma semacam ini tersebar luas melalui berbagai media. Dengan adanya stigma kepada Pembela HAM sehingga semakin rentan untuk mengalami risiko serangan dan ancaman kekerasan. 74. Pembela HAM yang menolak dan memprotes aktivitas pertambangan karena mengalami dampak negatif, juga mendapatkan ancaman dan/atau serangan, seperti kekerasan dan pembunuhan. Hal ini serupa yang terjadi di negara-negara lain, serangan dilakukan terhadap Pembela HAM yang mendukung masyarakat adat yang terkena dampak penambangan emas dan perak oleh perusahaan transnasional.47 75. Aktor negara dan entitas bisnis wajib berkontribusi pada upaya penciptaan lingkungan aman dan kondusif bagi Pembela HAM. Negara wajib memberikan sanksi terhadap setiap tindakan yang merusak lingkungan. Perusahaan dan entitas bisnis wajib menghentikan semua aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Pemerintah dapat menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, yang merupakan sarana penting untuk artikulasi dan sinkronisasi hukum, kebijakan, dan tindakan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi lingkungan. 76. Perusahaan, baik swasta maupun nasional, dapat melakukan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM, antara lain melalui pemasok, kepemilikan saham, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya. Ancaman dan/atau serangan terkait bisnis terhadap Pembela HAM yang menentang atau mengkritik perusahaan sangat umum terjadi di pelbagai sektor, termasuk, namun tidak terbatas pada sektor pangan, pertanian, ekstraktif, energi terbarukan, dan tekstil. 77. Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM juga memperhatikan bahwa dalam banyak kasus pemerintah daerah dapat berkolusi dengan perusahaan swasta telah membantu dan bersekongkol dalam melakukan pelanggaran terhadap Pembela HAM.48 47 Dokumen A/65/223, Human Rights Defender, Note by the Secretary-General, para.15. 48 UN Doc. A/65/223, para. 11. | 24
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 78. Perusahaan swasta dapat, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam tindak kekerasan terhadap Pembela HAM. Pembela HAM yang bekerja di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki kerentanan lebih tinggi karena pekerjaan mereka tidak selalu diakui sebagai pekerjaan HAM.49 79. Media dapat menjadi pelaku pelanggaran hak Pembela HAM, terutama hak atas privasi. Media dapat melakukan stigma kepada Pembela HAM dengan menyebut mereka sebagai pembuat onar sehingga menjadi legitimasi atas serangan terhadap mereka.50 2) Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM 80. Beberapa istilah yang digunakan secara bergantian untuk mengistilahkan bentuk- bentuk pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM adalah, namun tidak terbatas pada, ancaman, serangan, gangguan, kekerasan, risiko, dan intimidasi. Beberapa istilah tersebut dirangkum dalam dua istilah, yaitu ancaman dan/atau serangan. 81. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat.51 82. Serangan adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. 83. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation [WHO]) mendefinisikan kekerasan sebagai "Penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja, diancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, bahaya psikologis, perkembangan yang salah atau deprivasi (perasaan subjektif merasa bersalah dan ikut melakukan kekerasan)."52 84. Pembela HAM yang kerap mendapat ancaman dan/atau serangan, yaitu individu, kelompok, atau organisasi yang bekerja dalam beberapa isu, termasuk, namun tidak terbatas pada, anti korupsi; hak-hak kelompok minoritas, seperti minoritas orientasi seksual dan identitas gender, seperti kelompok lesbian, gay, biseksual, transeksual dan 49 Ibid., para. 39. 50 UN Doc. A/65/223, para. 11. 51 Dalam konteks peraturan perundang-undangan, istilah dan konsep ancaman telah didefinisikan dalam beberapa undang-undang, yakni: 1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan 2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 52 WHO declares that violence is a leading worldwide public health problem (WHO, 2002: 2) | 25
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM interseksual; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, anak, dan disabilitas; hak atas tanah dan wilayah; dan hak atas perlindungan lingkungan. Pembela hak masyarakat adat kerap menjadi korban pelanggaran, seperti tindakan intimidasi, kekerasan, penyerangan, dan penangkapan yang berulang terhadap pemimpin adat karena menentang proyek investasi dan pembangunan yang didirikan oleh perusahaan swasta. Pembela HAM yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan separatisme menghadapi risiko penuntutan hukum. 85. Pembela HAM di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap mendapatkan ancaman dan/atau serangan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang kerap mengancam dan/atau menyerang Pembela HAM yang berdemonstrasi menentang pelanggaran hak- hak masyarakat adat akibat kegiatan pertambangan dan pembangunan proyek infrastruktur. 86. Perempuan Pembela HAM menghadapi risiko yang spesifik gender dan membutuhkan perhatian khusus. Tindakan pelanggaran hak Perempuan Pembela HAM juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk tindakan atau kelalaian yang dimaksudkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan atau mengakibatkan kematian atau kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi, atau penderitaan bagi perempuan, ancaman, pelecehan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan Pembela HAM dipengaruhi dan sering diperburuk oleh faktor budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, politik, agama, sosial, dan lingkungan.53 87. Bentuk ancaman dan/atau serangan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM dibagi ke dalam dua kategori yaitu kekerasan umum dan kekerasan khusus.54 88. Bentuk kekerasan umum terhadap Perempuan Pembela HAM, antara lain:55 a) Pembunuhan serta risiko kehilangan nyawa; b) Penyiksaan; c) Penganiayaan; d) Perusakan properti; e) Kriminalisasi, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang; f) g) Pencemaran nama baik; h) Stigmatisasi; i) Penghancuran sumber penghidupan; Intimidasi lainnya. 53 Selengkapnya dapat dilihat pada General Recommendation 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation 19, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, para.15. 54 Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan, Juni, 2007, hlm. 14. 55 Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan, Juni, 2007, hlm. 25. | 26
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 89. Bentuk kekerasan khusus terhadap Perempuan Pembela HAM, antara lain:56 a) Perkosaan; b) Penyiksaan seksual; c) Teror seksual; d) Pelecehan seksual; e) Stigmatisasi seksual; f) g) Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan; h) Pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan norma Serangan pada peran sebagai ibu, istri, dan anak perempuan; i) j) baik keluarga; Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan; Eksploitasi identitas perempuan. 90. Ancaman dan/atau serangan terhadap Perempuan Pembela HAM dapat berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat. Dengan memperhatikan prinsip pelindungan terhadap Pembela HAM, maka Negara perlu memberikan perhatian atas potensi terjadinya ancaman dan/atau serangan yang berasal dari lingkup keluarga atau kerabat Pembela HAM. 91. Ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM dapat ditujukan langsung kepada pribadi Pembela HAM, organisasi tempat bekerja, keluarga terdekat, ataupun kepada orang yang dicintainya. Meskipun ancaman dan/atau serangan hanya terjadi satu kali, Pembela HAM ataupun keluarganya dapat merasakan dampak berkepanjangan, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ancaman dan/atau serangan dipersiapkan atau direncanakan dengan baik oleh pihak yang melakukannya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara memadai. 3) Ancaman dan/atau Serangan Spesifik 92. Ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM diklasifikasikan, namun tidak terbatas pada, ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: a) Ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian; Ancaman dan/atau serangan terhadap properti, baik milik pribadi maupun organisasi, yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM; Ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang sedang melakukan kegiatan pembelaan HAM; Ancaman dan/atau serangan dengan mendiskriminasi pribadi Pembela HAM; Ancaman dan/atau serangan dengan penggunaan hukum yang sewenang-wenang; Ancaman dan/atau serangan dengan perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. b) c) d) e) f) 56 Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan, Juni, 2007, hlm. 14. | 27
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM a) Ancaman dan/atau Serangan yang Mengakibatkan Gangguan Fisik, Psikis, Seksual, Verbal, dan Kematian Ancaman dan/atau Serangan Fisik 93. Ancaman dan/atau serangan fisik terhadap Pembela HAM mencakup dua tindakan, yaitu kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian termasuk keadaan di luar kendali penyerang/pelaku yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan fisik yang menyebabkan kematian Pembela HAM merupakan pembunuhan. Kekerasan jenis ini merupakan delik materiel, yaitu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Pembela HAM kerap menjadi korban pembunuhan sebagai konsekuensi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dapat terjadi pada diri Pembela HAM atau anggota keluarganya.57 94. Ancaman pembunuhan digunakan secara luas sebagai cara untuk mengancam dan mengintimidasi Pembela HAM agar menghentikan pekerjaan mereka. Ancaman pembunuhan tidak mematikan, namun hanya dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, ketakutan, kesedihan, dan kondisi rentan untuk mematahkan perlawanan Pembela HAM. Ancaman dapat dikirim melalui panggilan telepon, surat fisik, surel, peringatan tidak disebutkan namanya dan cara lain, yang dialamatkan ke kantor organisasi, rumah, dan lingkungan umum. 95. Perkosaan merupakan ancaman dan/atau serangan fisik yang ditujukan kepada bagian seksual seseorang tidak saja sekadar hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh satu atau dua belah pihak melainkan juga termasuk segala tindakan memasukkan benda dan/atau menggunakan bagian tubuh lainnya yang sebenarnya bukan merupakan alat seksual seperti, mulut dan anus. Tindak dan ancaman perkosaan merupakan cara yang efektif untuk membungkam perjuangan Perempuan Pembela HAM.58 96. Penyiksaan seksual adalah perbuatan menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani ataupun seksual, dari perempuan itu untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak 57 Report on The Situation of Human Rights Defenders in The Americas, Inter-American Commission in Human rights (IACHR), para. 155. 58 Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan, Juni, 2007, hlm. 14. | 28
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau tambahan dari sanksi resmi.59 97. Aparat kepolisian kerap menggunakan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dalam menangani demonstrasi damai (peaceful protest). Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada.60 98. Pembela HAM dibunuh oleh perangkat keamanan swasta karena menolak beroperasinya perkebunan. Pembela HAM dianiaya dan dibunuh oleh perangkat keamanan swasta karena menolak tambang pasir ilegal. Pembela HAM mengalami serangan digital dan serangan fisik karena memperjuangan isu antikorupsi. Peristiwa ini adalah pelanggaran hak Pembela HAM yang serius. Ancaman dan/atau Serangan Psikis 99. Pembela HAM rentan menghadapi ancaman dan/serangan berupa kekerasan dan intimidasi yang berdampak psikis. Pembela HAM diintimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan, bahkan pengusiran. Pembela HAM mendapatkan teror di antaranya melalui layanan pesan singkat, media sosial, dan ancaman pembunuhan. Implikasi dari intimidasi tersebut adalah trauma secara psikologis dan perasaan cemas berlebih yang dialami Pembela HAM. 100. Ancaman dan/atau serangan psikis dapat terjadi dengan berbagai bentuk, tidak hanya melalui verbal atau lisan, namun dapat dilakukan dengan tindakan negara dalam menurunkan perangkatnya secara berlebihan dalam penanganan kasus tertentu. Pengerahan polisi atau tentara atau aparatur negara yang lain secara berlebihan merupakan tindakan yang dapat memberikan tekanan psikis terhadap masyarakat dan Pembela HAM. 101. Perempuan Pembela HAM menghadapi dan mendapatkan ancaman dan/atau serangan psikis berupa intimidasi psikis dan teror seksual. Teror seksual adalah setiap ancaman yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Teror seksual disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, layanan pesan singkat, surel, media sosial, dan lain-lain.61 Ancaman Verbal dan Seksual 102. Pembela HAM kerap mendapatkan ancaman dan/atau serangan verbal dan seksual. lebih tinggi karena gender dan Perempuan Pembela HAM menghadapi risiko identitasnya. 59 Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. 60 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 61 Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan, Juni, 2007, hlm. 16. | 29
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 103. Perempuan Pembela HAM kerap menempatkan diri mereka di garis depan dalam pemajuan dan pelindungan HAM. Ancaman dan/atau serangan terhadap mereka bersifat seksual atau menghadapi pembatasan dalam pekerjaan mereka karena jenis kelamin. Rekomendasi Umum Nomor 19 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Against Women (CEDAW) menegaskan, kekerasan terhadap perempuan telah dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan dampak signifikan karena menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan fundamentalnya berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. 104. Deklarasi Marrakech menyebutkan bahwa Perempuan Pembela HAM, meskipun menghadapi risiko yang sama dengan Pembela HAM lainnya, dapat menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tidak hanya oleh aparatur negara, tetapi oleh perangkat keamanan swasta. Kekerasan dapat berbentuk intimidasi, ancaman, dan kekerasan seksual. Kekerasan dapat terjadi pada organisasi mereka sendiri, komunitas, dan keluarga mereka. Mereka menghadapi hambatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama.62 105. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menegaskan bahwa bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis berupa ancaman dan kekerasan verbal, serta kekerasan sistematis seperti peristiwa penyerangan kantor Perempuan Pembela HAM. Perempuan Pembela HAM rentan mengalami kekerasan seksual, sebuah dimensi khas kekerasan terhadap perempuan yang berbeda dengan kekerasan terhadap laki- laki. Perempuan Pembela HAM adalah salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban dan wajib mendapatkan pelindungan khusus.63 106. Ancaman dan/atau serangan terhadap Perempuan Pembela HAM dapat berupa tindakan berlapis. Perempuan Pembela HAM dapat mengalami ancaman dan/atau serangan fisik sekaligus ancaman dan/serangan psikis, seksual, verbal, dan digital. b) Ancaman dan/atau Serangan terhadap Properti, baik Milik Pribadi atau Organisasi yang Digunakan dalam Kegiatan Pembelaan HAM 107. Kepemilikan pribadi merupakan hak milik atas suatu benda atau hak eksklusif seseorang atau perusahaan untuk menguasai dan menikmati suatu benda yang bernilai ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Kepemilikan pribadi memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan atau melarang orang lain dengan tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa izin. 62 The Marrakech Declaration, "Expanding the civic space and promoting and protecting human rights defenders, with a specific focus on women: The role of national human rights institutions". 63 Komnas Perempuan, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 5 Maret 2021, hlm. 47. | 30
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 108. Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan. Pembela HAM yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang memprotes aktivitas bisnis perusahaan pertambangan kerap mendapatkan ancaman dan tindakan perusakan atau pembakaran kendaraan, rumah pribadinya, dan kantor. 109. Perempuan Pembela HAM lebih rentan menjadi korban pelanggaran hak atas benda pribadinya. Hal ini karena posisinya sebagai perempuan kerap tereksklusi dari penguasaan dan/atau kepemilikan atas benda pribadi dan ketidaksetaraannya di hadapan laki-laki. 110. Pembela hak-hak masyarakat adat menghadapi ancaman dan/atau serangan terhadap kepemilikan kolektif atau komunal atas wilayah adat dan sumber daya alam. Ancaman dan/atau serangan ditujukan terhadap wilayah dan sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan masyarakat adat secara tradisional.64 Ancaman dan/atau serangan terhadap kepemilikan komunal terjadi dengan memanfaatkan kerentanan atau kelemahan posisi hukum masyarakat adat. Masyarakat adat menghadapi upaya pecah belah, manipulasi, dan intimidasi untuk melemahkan perjuangan mereka dalam mempertahankan hak-haknya. c) Ancaman dan/atau Serangan Digital yang Melakukan Kegiatan Pembelaan HAM terhadap Pribadi atau Organisasi 111. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain menghadirkan banyak peluang dan inovasi baru, juga menciptakan sejumlah tantangan dan ancaman baru bagi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan yang dihadapi Pembela HAM berkembang, tidak hanya dalam bentuk verbal, fisik, atau penggunaan hukum secara sewenang- wenang, namun juga dalam bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan sarana elektronik. Frank La Rue, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, pada 2011, menyatakan bahwa bentuk- bentuk ancaman kebebasan berekspresi di internet antara lain pemblokiran dan penyaringan konten semena-mena, penuntutan sewenang-wenang terhadap pengguna internet, serangan dunia maya, pemutusan akses dengan alasan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), pengenaan tanggung jawab hukum pada perantara-penyedia jasa internet, ancaman privasi, dan data pribadi. 112. Lemahnya komitmen pemerintah, perusahaan dan entitas bisnis terhadap pelindungan data pribadi kerap mengakibatkan kebocoran data pribadi pada pelbagai platform. Posisi Pembela HAM semakin rentan terhadap ancaman dan/atau serangan digital maupun melalui media digital. 64 Pasal 26 United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples. | 31
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 113. Ancaman dan/atau serangan digital dan ancaman dan/atau serangan melalui media digital yang ditujukan kepada Pembela HAM memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama merupakan kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan siber terbagi menjadi dua, yaitu cyber-enabled crime dan cyber-dependant crime. Cyber-enabled crime adalah kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer, jaringan komputer, atau bentuk lain dari teknologi informasi komunikasi, seperti kesusilaan, perjudian daring, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan/atau ancaman kekerasan. Cyber-dependant crime adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau bentuk lain dari teknologi informasi komunikasi, seperti peretasan, pengiriman malware, email spoofing, phishing (pengelabuan), website defacement, akses tidak sah (illegal access), intersepsi tidak sah (unlawful interception), gangguan terhadap data (data interference), gangguan terhadap sistem (system interference), dan penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device). 114. Bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan sarana dalam bentuk elektronik cukup beragam, antara lain cyber bullying atau pelecehan berulang dengan menampilkan kekuatan untuk mengancam dan mengintimidasi melalui media digital, dan cyber stalking dengan cara menguntit target menggunakan sarana elektronik. Ancaman dan/atau serangan dapat berupa konten yang tidak terkait langsung, seperti trolling atau ucapan mengejek dan mempermalukan, doxing atau dismissive pengungkapan informasi pribadi termasuk menampilkan data pribadi berupa lokasi tempat tinggal Pembela HAM dan sly tweeting atau pelecehan tidak langsung. 115. Ancaman dan/atau serangan dapat terjadi pada penyelenggaraan diskusi daring (online). Berita bohong (hoax) dan serangan digital dilakukan oleh kelompok pendengung (buzzer) untuk menyerang Pembela HAM dengan narasi publik yang menyesatkan. Serangan digital adalah bentuk pelanggaran terhadap Pembela HAM. 116. Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Jaringan Internet dan Gender (UN Working Group on Broadband and Gender) memperkenalkan istilah distribusi berbahaya (malicious distribution), yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan materi illegal dan fitnah terkait korban, termasuk di dalamnya mengancam dan/atau menyebarkan foto atau video pribadi. Distribusi berbahaya dilakukan untuk mengendalikan korban agar menuruti keinginan pelaku. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap Pembela HAM. 117. Ancaman dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM dapat dilanggengkan dalam bentuk pembuatan kebijakan. Undang-undang yang mengandung pasal-pasal sumir kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Undang-undang ini dibuat secara tidak jelas, tidak detail, tidak proporsional, dan tidak tegas yang memunculkan kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya. Pembela | 32
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM HAM kerap menjadi korban penerapan pasal-pasal sumir untuk menghentikan kegiatannya. 118. Penyalahgunaan proses hukum terhadap Pembela HAM dapat dilakukan dengan memilih pasal yang memberatkan dengan meninggalkan pasal lain yang terkait.65 119. Pembela HAM yang memprotes kebijakan pemerintah yang mendukung investor dengan membahayakan lingkungan menjadi korban peggunaan kekuatan berlebihan (excessive force) oleh aparat kepolisian. Pembela HAM mendapatkan ancaman dan/atau serangan digital berupa doxing atau pengungkapan informasi pribadi termasuk menampilkan data pribadi berupa lokasi tempat tinggal Pembela HAM. 120. Larangan penyebaran hasutan kebencian kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. PBB melalui Rencana Aksi Rabat (Rabat Plan of Action) memberikan panduan dan merekomendasikan agar ambang batas tinggi perlu dicari untuk mendefinisikan pembatasan kebebasan berekspresi, hasutan kebencian, dan untuk penerapan Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.66 Penetapan tingkat keparahan atas hasutan kebencian harus mengacu pada bentuk kekejian yang paling parah dan paling dirasakan. Penilaian keparahan hasutan dan elemen-elemen kebencian meliputi kekejaman atau maksud dari pernyataan atau kerugian yang ditimbulkan, frekuensi, jumlah, dan tingkat komunikasi. Terdapat enam standar untuk menguji ekspresi yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, antara lain.67 a. Konteks: Konteks diperlukan untuk menilai apakah pernyataan tertentu cenderung menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap kelompok sasaran, dan mungkin memiliki pengaruh langsung pada niat dan/atau sebab. Hasutan harus dianalisis dalam konteks sosial dan politik yang lazim pada saat pidato itu dibuat dan disebarluaskan; Pembicara: Posisi atau status pembicara dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya menyangkut kedudukan individu, kelompok atau b. c. organisasi yang bersangkutan dalam konteks kepada siapa pidato diarahkan; Niat: Pasal 20 KIHSP menilai maksud dari ujaran kebencian. Kelalaian dan kecerobohan tindakan pelanggaran berdasarkan Pasal 20 KIHSP. Pasal ini mengatur "anjuran" dan "hasutan", lebih tidak cukup untuk disebut sebagai 65 Larangan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Penerapan unsur‐unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok atau golongan penduduk tertentu yang diatur dalam UU ITE harus mengacu pada ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Pada praktiknya, penerapan Pasal 28 (2) UU ITE justru berdiri sendiri, dengan semata‐mata membuktikan secara subjektif dan gramatikal ujaran yang disampaikan oleh seseorang dengan tidak menggali setiap elemen ujaran kebencian, guna membuktikan actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran. 66 A / HRC / 22/17 / Add. 4. 67 Lebih lanjut baca Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. | 33
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM d. e. dari sekadar distribusi atau sirkulasi materi. Diperlukan pembuktian hubungan segitiga antara objek, subjek, serta audiensnya; Isi dan bentuk: Isi pidato merupakan salah satu fokus utama dari pertimbangan pengadilan dan merupakan elemen kritis hasutan. Analisis isi dapat mencakup sejauh mana pidato itu provokatif dan langsung, bentuk, gaya, sifat argumen yang digunakan dalam pidato dan keseimbangan yang dicapai antara argumen- argumen yang digunakan; Luasan tindakan hasutan: Luasan mencakup unsur-unsur, seperti jangkauan hasutan, sifat publiknya, efek, dan jangkauan pendengarnya. Unsur-unsur lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidato itu bersifat publik, apa sarana penyebaran yang digunakan, apakah menggunakan selebaran atau disiarkan di media umum atau melalui internet, bagaimana frekuensi dan jumlah serta tingkat komunikasi, apakah audiens memiliki sarana untuk bertindak atas hasutan, dan apakah pernyataan diedarkan dalam lingkungan terbatas atau dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum; f. Kemungkinan, termasuk kesegeraan: Penghasutan adalah kejahatan yang belum tuntas. Tindakan yang dianjurkan melalui ujaran hasutan tidak harus diperlakukan sama antara ucapan dengan kejahatan yang dilakukan. Tingkat risiko bahaya harus diidentifikasi. Pengadilan harus menentukan apakah ujaran hasutan memiliki hubungan langsung dengan akibat yang ditimbulkannya. 121. Dalam Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan ditegaskan bahwa ancaman dan/atau serangan terhadap Perempuan Pembela HAM memiliki pola baru yang ekstrim, seperti kekerasan gender berbasis siber.68 d) Ancaman dan/atau Serangan dengan Mendiskriminasi Pribadi Pembela HAM 122. Pengurus serikat buruh mendapatkan ancaman berupa pemutusan hubungan kerja karena memprotes kebijakan perusahaan yang merugikan hak-hak buruh. Pekerja rumah tangga yang aktif di serikat pekerja rumah tangga (PRT) mengalami black list dan diumumkan di apartemen-apartemen untuk tidak dipekerjakan. Dua model ancaman ini memberikan efek panjang bagi Pembela HAM ataupun orang dekatnya karena berdampak pada hak ekonomi mereka. 123. Pembela HAM dapat menerima ancaman dan/atau serangan dari lingkungan keluarga. Pembela HAM yang bekerja pada isu orang dengan orientasi seksual yang berbeda, lingkungan hidup, pertanahan, dan masyarakat adat rentan mendapatkan tindakan eksklusi atau pengucilan. 124. Perempuan Pembela HAM mendapatkan ancaman dan/atau serangan berbasis gender dan stereotip. Ancaman dan/atau serangan dapat berupa pelarangan menjalankan 68 Kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus pada tahun 2020. | 34
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM tugas, penggeledahan sewenang-wenang disertai ancaman oleh aparat negara, dan penyerangan dari sekelompok masa. Perempuan Pembela HAM menghadapi hambatan saat memberikan bantuan hukum dengan alasan melanggar aturan berpakaian bagi perempuan yang mengunjungi tahanan.69 125. Pembela HAM yang memperjuangkan isu kebebasan beragama di antaranya dalam pembangunan rumah ibadah, pembelaan keyakinan atau agama tertentu seringkali mengalami intimidasi, pelabelan negatif atau stigma "kafir", bahkan ancaman pembunuhan atau tindak kekerasan. 126. Pembela HAM yang memperjuangkan isu orang dengan orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender yang berbeda menghadapi kerentanan lebih tinggi. Aparat kepolisian wajib memberikan perhatian tinggi atas permintaan pelindungan dari Pembela HAM yang bekerja pada isu sebagaimana dimaksud pada paragraf ini. e) Ancaman dan/atau Serangan dengan Penggunaan Hukum yang Sewenang-Wenang 127. Ancaman dan/atau serangan dapat berupa tindakan pembalasan melalui jalur hukum. Otoritas negara dapat menggunakan hukum pidana, termasuk tindakan penerapan hukum yang sewenang-wenang, untuk membatasi Pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya. 128. Negara-negara kerap menggunakan undang-undang untuk membatasi aktivitas Pembela HAM. Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum, prinsip, dan norma HAM internasional. Pembela HAM kerap menghadapi penerapan undang-undang antiterorisme karena dianggap mengganggu keamanan publik. Perempuan Pembela HAM kerap menghadapi penerapan undang-undang penodaan agama karena bekerja di bidang hak seksual dan reproduksi dan dianggap mengganggu moral publik.70 129. Penggunaan hukum secara sewenang-wenang merupakan tindakan balasan terhadap Pembela HAM. Tindakan ini dapat berupa penggunaan instrumen hukum pidana maupun melalui gugatan perdata. Penggunaan hukum pidana untuk menyasar Pembela HAM kerap dilakukan dengan menerapkan pasal sumir dan mencari kesalahan yang tidak terkait dengan pembelaan yang dilakukan. Gugatan perdata digunakan untuk melakukan intimidasi kepada Pembela HAM. 130. Praktik penggunaan hukum yang sewenang-wenang dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumusan norma yang ada di dalam pelbagai peraturan perundang- undangan yang pasal-pasal tersebut berbunyi dan/atau memiliki makna yang terlalu 69 Komnas Perempuan, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 5 Maret 2021, hlm. 112. 70 A/HRC/25/55, para. 64 - para. 65. | 35
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM luas, tidak dirumuskan dengan rinci (lex stricta) dan cermat atau jelas (lex certa) yang sebenarnya merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. 131. Pemerintah wajib menghindari pembentukan kebijakan maupun peraturan yang berpotensi mengurangi jaminan pelindungan HAM dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya dan Pembela HAM yang mendampinginya. 132. Aktivitas protes kerap kali menjadi alasan untuk melakukan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM. Pembela HAM yang memprotes kegiatan penambangan emas dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara karena dituduh melakukan "kejahatan terhadap Keamanan Negara."71 f) Ancaman dan/atau Serangan dengan Perampasan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 133. Pembela HAM memiliki kerentanan terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman dan/atau serangan terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap digunakan untuk menghalang-halangi aktivitas pembelaan HAM. 134. Perusahaan kerap mengancam dan/atau memberhentikan pekerja yang melakukan mogok atau mengkritik perusahaan. Perusahaan bersama pemerintah menggusur paksa properti masyarakat adat karena menolak rencana beroperasinya perkebunan atau pertambangan. Perguruan tinggi mencabut status mahasiswa atau menghentikan beasiswa kepada mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus. Seluruh peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya Pembela HAM. 135. Pembela HAM kerap mendapatkan kesulitan dalam layanan administrasi kependudukan, layanan dan/atau jaminan bidang pendidikan, layanan dan/atau jaminan kesehatan, dan pelbagai layanan/jaminan lain yang menjadi hak warga negara, sebagai bentuk serangan terhadap Pembela HAM. Tindakan ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus hak sipil dan politik. G. HAK-HAK PEMBELA HAM 136. Pembela HAM, baik berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing ataupun tanpa kewarganegaraan seperti pengungsi, berhak atas jaminan pelindungan hukum sebagai Pembela HAM. 137. Selain dalam berbagai instrumen HAM internasional, Pembela HAM di Indonesia mendapatkan jaminan pelindungan berdasarkan Pasal 28C UUD NRI 1945; Pasal 100, 71 Pasal 107a KUHP. | 36
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang HAM; Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 DUHAM; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 138. Pembela HAM berhak atas jaminan pelindungan yang lebih spesifik dan khusus daripada masyarakat pada umumnya karena potensi risiko ancaman dan/atau serangan yang mereka dapatkan akibat aktivitas pembelaan yang dilakukan. 139. Merujuk di antaranya pada Model Law For the Recognition and Protection Human Rights Defenders,72 Pembela HAM berhak untuk: a. Membentuk kelompok, asosiasi, dan organisasi. Penggunaan istilah kelompok, asosiasi, dan organisasi, mencakup pengertian formal dan informal, yaitu meliputi kelompok masyarakat, kelompok minoritas, perkumpulan masyarakat adat, atau orang-orang yang bersatu untuk membela atau memperjuangkan HAM. Berorganisasi meliputi hak untuk berkumpul atau berasosiasi, baik terdaftar maupun tidak terdaftar. Setiap orang bebas untuk melakukan kegiatan yang sah seperti mengadakan dan berpartisipasi dalam pertemuan damai. Orang yang mengadakan demonstrasi atau pertemuan damai tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Pembela HAM berhak untuk membentuk, bergabung, atau berpartisipasi dalam organisasi dalam negeri ataupun organisasi yang berdiri di luar negeri. b. Meminta, menerima, dan memanfaatkan sumber daya. Sumber daya dapat berasal dari sumber domestik dan internasional, pemerintah, antarpemerintah, orang atau kelompok filantropis, dan swasta dengan tujuan mempromosikan pelindungan dan realisasi HAM, serta kebebasan dasar. c. Mengetahui, mencari, mengakses, memperoleh, menerima, dan menyimpan informasi tentang HAM dan kebebasan dasar. Hak ini termasuk tindakan legislatif, yudikatif, dan administratif dalam menerapkan HAM dan kebebasan dasar; hak atas informasi dari perusahaan/lembaga negara yang diperlukan untuk menjalankan atau melindungi, atau membantu menjalankan atau melindungi HAM atau kebebasan dasar; hak untuk secara bebas memublikasikan, menyebarkan pandangan, informasi dan pengetahuan tentang HAM dan kebebasan dasar; dan hak untuk mempelajari, mendiskusikan, berpendapat tentang ketaatan hukum dan implementasi HAM dan kebebasan dasar. Hak atas informasi dapat digunakan secara lisan, tertulis, cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain, baik dalring (online) maupun luring (offline). d. Mengembangkan, mendiskusikan, dan memperjuangkan ide dan prinsip baru terkait dengan HAM dan kebebasan dasar. Ide dan prinsip baru adalah terkait internasional, khususnya menyangkut perkembangan isu-isu hukum HAM 72 Model Law for the Recognition and Protection Human Rights Defenders. | 37
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM e. kelompok minoritas, termasuk kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam.73 Berkomunikasi secara bebas dengan organisasi nonpemerintah, pemerintah, dan pemerintah negara lain, termasuk anak perusahaan, mekanisme atau tenaga ahli dengan mandat yang relevan dengan HAM dan kebebasan dasar, serta dengan perwakilan diplomatik negara lain. f. Mengakses, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan mekanisme yang g. h. tersedia pada sistem hukum HAM regional dan internasional. Berpartisipasi efektif dalam pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar melalui sistem negara. Hal ini termasuk hak untuk melakukan kritik terhadap pejabat publik dalam melindungi dan menghormati HAM; membuat rekomendasi kepada pejabat publik dalam pembuatan kebijakan yang terkait HAM; mengingatkan pejabat publik tentang tindakan yang dapat menghalangi, menghambat pemajuan, pelindungan, dan implementasi HAM dan kebebasan dasar; menarik perhatian pejabat publik atas tindakan atau kelalaian pihak pemerintah atau swasta yang melibatkan atau berkontribusi pada pelanggaran HAM atau kebebasan dasar; dan memublikasikan informasi berisi kritik dan rekomendasi atas tindakan pejabat publik kepada kepada masyarakat. Bertemu, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan damai terkait HAM dan kebebasan dasar. Hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang oleh pejabat publik dan aktor swasta dalam kegiatan damai harus dilindungi. Hak untuk merencanakan, menyelenggarakan, berpartisipasi, dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan damai tentang HAM harus dilindungi. Kegiatan damai termasuk demonstrasi, protes, seminar, dan pertemuan, baik dilakukan di tempat umum maupun pribadi. Membantu, mewakili, atau bertindak atas nama orang, sekelompok orang, dan organisasi untuk melakukan promosi pelindungan dan pelaksanaan HAM dan i. j. kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Hal ini meliputi hak untuk mengajukan keluhan dan mengajukan petisi atas pelanggaran HAM oleh pejabat publik; terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan; beracara pada proses peradilan; memberikan bantuan dan nasihat hukum; menghadiri audiensi publik; dan menyebarkan gagasan atau informasi tentang pelanggaran HAM dan kebebasan dasar yang terjadi. Bebas bergerak, memilih tempat tinggal, dan menjalankan aktivitas HAM secara keseluruhan di wilayah suatu negara. Tidak seorang pun dapat diusir, dengan cara apapun dari wilayahnya karena tindakannya, sebagian atau seluruhnya, sebagai Pembela HAM. Tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk memasuki atau meninggalkan wilayahnya atas dasar atau terkait dengan status, aktivitas, atau pekerjaannya sebagai Pembela HAM. 73 Lihat Yogyakarta Priciple. | 38
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM k. Mendapatkan pelindungan hak atas privasi. Pembela HAM berhak bebas dari campur tangan, gangguan dan ancaman pada keluarga, lingkungan rumah, tempat kerja, harta benda, korespondensi secara daring (online) maupun luring (offline). Gangguan ini termasuk segala bentuk pengawasan, penyadapan, perekaman, pencarian, dan penyitaan sehubungan dengan aktivitas atau pekerjaannya yang sah sebagai Pembela HAM. Pembela HAM berhak mendapatkan pelindungan data pribadi dan keamanan digital. Peretasan data pribadi dan data digital Pembela HAM adalah kejahatan. Bebas dari 'malicious intention' terkait aktivitasnya sebagai Pembela HAM. Intimidasi atau pembalasan dapat terjadi pada anggota keluarga Pembela HAM, pasangan, perwakilan atau rekan, dan kelompok, asosiasi, atau organisasi yang menunjukkan Pembela HAM berada. Pelindungan terhadap Pembela HAM meliputi pelindungan terhadap kerabat dan orang terdekat. Pembela HAM berhak untuk dirahasiakan identitasnya pada saat membuat laporan atau pengaduan tentang pelanggaran HAM. l. m. Bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan lainnya dalam bentuk apa pun, baik daring (online) maupun luring (offline), yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta. Hak ini diperlukan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap Pembela HAM. n. Mendapatkan pelindungan hak budaya. Pembela HAM berhak untuk mengembangkan kepribadian, secara individu atau dalam pergaulan sosial dan bebas dari halangan atau pembatasan dalam mengembangkan kepribadian secara bebas dan penuh. Kebebasan untuk mengkritik dan mengubah adat istiadat dan tradisi yang melanggar HAM dan kebebasan dasar, harus dilindungi. Hak ini meliputi bebas berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat; mengembangkan berbagai identitas budaya; mengakses warisan budaya; mempertahankan dan menggunakan bahasa tradisional dan lembaga budaya, tanah, situs, dan barang; berkontribusi pada penciptaan, kritik dan pengembangan budaya; dan bertukar tradisi dan praktik budaya dengan orang- lain. Perlu dikembangkan pelindungan khusus bagi orang dari budaya pengembangan kepribadian pada kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, anak-anak, dan agama/kepercayaan minoritas, pekerja migran, masyarakat adat, dan masyarakat miskin. orang lanjut usia, penyandang disabilitas, etnis o. Mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh dalam hal terjadi pelanggaran hak-haknya. Pembela HAM yang haknya dilanggar atau dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau mahkamah yang berwenang untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh, ataupun melalui mekanisme nonyudisial seperti mediasi. Mereka yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan (nonyudisial) adalah Pembela HAM; rekan Pembela HAM; penasihat hukum atau | 39
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM p. q. r. perwakilan lain dari pembela HAM yang ditunjuk untuk melakukan urusan atau bertindak atas nama Pembela HAM; anggota keluarga Pembela HAM; atau kelompok, asosiasi, atau organisasi yang diikuti Pembela HAM menjadi anggota atau pengurusnya. Pembela HAM berhak secara bebas dan bertanggung jawab untuk mengakses sumber-sumber pendanaan, baik privat maupun publik, baik berasal dari dalam maupun internasional. Hambatan dan halangan secara tidak sah terhadap akses dana bagi Pembela HAM harus dihapuskan. Pembela HAM berhak atas kesehatan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, pemulihan fisik dan psikis, kesejahteraan hidup, dan kesempatan melakukan relasi sosial yang baik dengan keluarga, sejawat, dan lingkungannya. Jaminan tersebut diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan organisasi atau lembaga tempat Pembela HAM tergabung dan bekerja. Pembela HAM berhak atas peningkatan kapasitas pelindungan diri yang meliputi kesadaran pengetahuan dan keterampilan pelindungan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelindungan diri, protokol pelindungan diri dan perluasan jaringan pelindungan diri. Pembela HAM dapat memperoleh dukungan dari organisasi, komunitas, dan pihak swasta termasuk bantuan yang berasal dari luar negeri. luar negeri, termasuk badan-badan dan organisasi s. Pembela HAM berhak atas pelindungan khusus dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi ancaman dan/atau serangan yang cukup tinggi dan situasi konflik dan potensi konflik yang menyebabkan terjadinya korban jiwa berskala besar dan berdampak luas.74 140. Pembatasan atas hak-hak Pembela HAM, baik sendiri, kelompok maupun organisasi, harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan kewajiban dan standar HAM internasional secara patut, layak, dan proporsional, semata-mata bertujuan untuk menghormati HAM dan kebebasan dasar orang lain, serta memenuhi persyaratan ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Kata patut, layak, dan proporsional digunakan sebagai alat uji batasan yang diizinkan menurut hukum internasional. Beban pembuktian berada pada orang atau pejabat yang menyatakan adanya pelanggaran atas pembatasan tersebut yang dilakukan oleh Pembela HAM. Alasan moralitas hanya boleh dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena berpotensi digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap Perempuan Pembela HAM yang mengkritik atau mengubah praktik tradisional atau nilai-nilai tradisi yang tidak sesuai dengan HAM. 74 Pasal 8 Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. | 40
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM H. KEWAJIBAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB AKTOR NON-NEGARA TERHADAP PEMBELA HAM 1) Kewajiban Negara 141. Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dalam UUD NRI 1945 yang dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Jaminan normatif ini menjadi dasar pelindungan dan hak khusus bagi Pembela HAM. 142. Negara sebagai pengemban kewajiban, memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Kewajiban untuk Menghormati • Menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak-hak individu, kelompok, atau organisasi, kecuali atas dasar hukum yang sah; Menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar hak-hak Pembela HAM karena pekerjaannya; b. Kewajiban untuk Melindungi • Melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak nonnegara, termasuk individu; Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Pembela HAM. Prasyarat realisasi hak untuk membela HAM meliputi pelindungan yang efektif atas martabat, integritas fisik dan psikologis, kebebasan, dan keamanan Pembela HAM. Lingkungan aman dan kondusif meliputi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, kebebasan bergerak, hak atas kehidupan pribadi dan hak untuk akses tanpa hambatan dan komunikasi dengan badan-badan internasional, termasuk mekanisme HAM internasional dan regional; Mengambil langkah-langkah guna melindungi hak sipil dan politik. Negara wajib melindungi hak sipil dan politik atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan aktor nonnegara, termasuk perusahaan dan entitas bisnis; Melindungi setiap orang dari dampak buruk HAM yang melibatkan perusahaan. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki ketika terjadi pelanggaran HAM, | 41
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM melalui kebijakan, undang-undang, peraturan, dan ajudikasi yang efektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan;75 Melindungi Pembela HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga karena pekerjaan HAM dan untuk melakukan uji tuntas dalam melakukannya; Melindungi demonstrasi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan mayarakat, karena hak ini tidak dapat dihalangi karena telah dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."76 Menyediakan mekanisme pemulihan, baik melalui lembaga yudisial maupun nonyudisial. Pemulihan dapat dilakukan ketika korban meminta/menuntut adanya pemulihan, baik berupa permintaan kompensasi maupun penghukuman kepada pelanggar melalui pejabat publik, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mekanisme-mekanisme pemulihan telah ditetapkan sebagai bentuk tugas negara dalam menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM: tersebut Membangun dan menerapkan mekanisme pemantauan dan pengaduan yang mudah diakses, independen, dengan sumber daya yang baik yang dapat menerima informasi dari Pembela HAM tentang pelanggaran yang mereka alami dalam pekerjaan mereka atau pelanggaran yang menargetkan mereka secara pribadi; Aparat penegak hukum wajib memberikan jaminan pelindungan hukum dan keamanan bagi Pembela HAM yang menggunakan haknya untuk berkumpul dan berorganisasi; Tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi dalam kegiatan HAM internasional. Negara wajib memberikan perlindungan kepada Pembela HAM saat telah kembali ke tanah air; Memastikan bahwa aparat dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin keamanan masyarakat, termasuk dalam menjalankan aktivitas Pembela HAM secara keseluruhan di wilayah atau yurisdiksinya; Menyusun dan memberikan jaminan terhadap hak atas privasi dan melindungi Pembela HAM dari kejahatan siber. Aparat tidak boleh melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pembela HAM, baik daring (online) atau luring (offline); dan 75 First Pilar of United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) 76 Putusan Mahkamah Agung No 1934 K/Pdt/2015 dengan pihak Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis dalam perkara pertambangan. | 42
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Bekerja sama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital untuk melakukan penanganan terhadap ancaman dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM. Sebagai tindakan preventif atas ancaman dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM, negara memastikan jaminan keamanan lingkungan kantor tempat bekerja, lingkungan publik, dan perangkat kerja pribadi, seperti laptop dan ponsel. Kewajiban untuk Memenuhi • Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dengan memaksimalkan sumber daya termasuk melalui kerja sama internasional untuk menjamin pelaksanaan HAM secara progresif; Bekerja sama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital untuk melakukan penanganan terhadap ancaman dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM. Sebagai tindakan preventif atas ancaman dan/atau serangan digital terhadap Pembela HAM, negara memastikan jaminan keamanan lingkungan kantor tempat bekerja, lingkungan publik, dan perangkat kerja pribadi, seperti laptop dan ponsel. Kewajiban untuk Memenuhi • Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dengan memaksimalkan sumber daya termasuk melalui kerja sama internasional untuk menjamin pelaksanaan HAM secara progresif; Mengarustamakan prinsip-prinsip HAM dalam setiap rencana kerja kementerian atau lembaga agar dapat menjalankan amanah konstitusi untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM; Memastikan bahwa undang-undang yang berlaku sesuai dengan substansi yang terdapat dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM; Mengadopsi substansi Deklarasi PBB tentang Pembela HAM sebagai instrumen nasional yang mengikat secara hukum. Adopsi akan memperkuat dasar hukum pelindungan Pembela HAM. Adopsi ini diperlukan guna kepentingan penerapannya oleh pengadilan dan penghormatan terhadapnya oleh pejabat Negara; Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas berkala bagi kementerian atau lembaga terkait isu HAM; Mengambil langkah proaktif untuk mendorong perwujudan penuh hak Pembela HAM, termasuk hak mereka untuk membela HAM; Menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak menyebabkan kerentanan terhadap Pembela HAM. Negara wajib melakukan sinkronisasi kebijakan dan peraturan dari tingkat yang tinggi hingga yang terendah untuk memastikan tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain yang dapat mengancam Pembela HAM; Memberikan kemudahan atas ketentuan administratif atas hak berkumpul dan berorganisasi;77 Memberikan akses informasi seluas-luasnya tentang prosedur pemberitahuan kegiatan berkumpul dan berorganisasi kepada Pembela HAM. Kegiatan berkumpul dan berpendapat yang melibatkan kuantitas peserta yang banyak dan kegiatan yang berisiko tinggi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. 77 Baca lebih lanjut SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. | 43
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Prosedur penyampaian pemberitahuan tertulis harus disusun dengan persyaratan yang mudah dan tidak berbelit-belit;78 Menjamin terlaksananya hak Pembela HAM untuk berkumpul dan berorganisasi dengan damai dengan pertama, memastikan jumlah personil kepolisian sesuai dengan rasio yang ditetapkan dalam perundang-undangan; kedua, merespons pemberitahuan kegiatan unjuk rasa damai dengan melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak organisasi, situasi, dan kondisi sesuai dengan waktu dan tempat pemberitahuan kegiatan (risk assesment) dan merancang tindakan-tindakan preventif-responsif, sebagai tindak lanjut dari mekanisme pemberitahuan (notification) atas kegiatan berkumpul. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mencegah tindakan-tindakan jahat dan membahayakan (harmful acts), seperti ujaran kebencian (hate speech) dan penyerangan (assault) terhadap komunitas lain, seperti kepada kelompok minoritas. Prosedur pemeriksaan merupakan perwujudan pembatasan sebelum kegiatan (prior restrain) yang sah dan diperbolehkan dalam hukuman HAM Internasional.79 Pengaturan terkait dapat ditindak lanjuti melalui prosedur operasional standar yang dalam proses perumusannya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas dan telah lulus uji publik; Mengalokasikan anggaran negara dalam mendukung langkah-langkah pelindungan Pembela HAM yang dilakukan oleh Lembaga HAM Nasional, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Memberikan kemudahan akses bagi Pembela HAM untuk mengetahui, mencari, mengakses, memperoleh, menerima, dan menyimpan informasi. Negara wajib memberikan jaminan terhadap Pembela HAM dalam mengakses dan berkomunikasi dengan pemerintah, swasta, LSM, akademisi, pelapor khusus, dan badan-badan internasional untuk tujuan memajukan dan melindungi HAM; Menyusun undang-undang yang berisi standar pemrosesan informasi pribadi oleh Negara dan aktor swasta. Negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan informasi pribadi oleh perusahaan. Tindakan negara dilakukan legislasi untuk melindungi diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan informasi pribadi secara massal dan berulang oleh perusahaan atau entitas bisnis. Langkah legislasi diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan privasi yang memadai; individu secara hukum.80 Langkah-langkah 78 Report of the UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly, Maina Kiai, 24 April 2013. 79 Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, ODIHR, 2010, hlm. 27. 80 Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. | 44
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Melakukan evaluasi secara periodik terhadap berbagai kebijakan yang mengancam aktivitas Pembela HAM; Lembaga Yudikatif perlu melakukan moratorium penggunaan pasal-pasal yang membatasi kebebasan Pembela HAM dalam mendorong promosi dan perlindungan HAM. Hal ini harus diikuti oleh tiap-tiap badan peradilan yang ada di bawahnya; Memastikan reformasi peradilan berjalan guna memastikan ketika Pembela HAM yang mendapatkan ancaman dan/atau serangan, maka Pembela HAM mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh melalui peradilan yang berwenang. 2) Tanggung Jawab Aktor Non-Negara: Masyarakat Sipil, Perusahaan, dan Entitas Lainnya 143. Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and jawab untuk telah menekankan bahwa Fundamental Freedoms) mempromosikan dan menghormati HAM ditujukan tidak hanya kepada negara, tetapi juga untuk semua individu, kelompok, dan organisasi masyarakat.81 tanggung Masyarakat Sipil 144. Masyarakat sipil dapat turut berpartisipasi dalam menyebarluaskan pentingnya pelindungan Pembela HAM melalui berbagai kampanye, membuat pengaduan secara nasional dan internasional, melakukan kerja-kerja pemantauan dan penyampaian informasi maupun pelatihan-pelatihan secara khusus yang diberikan pada Pembela HAM, pejabat negara, organisasi antarpemerintah, dan media. 145. Masyarakat sipil dapat melakukan pemantauan tentang kondisi atau situasi Pembela HAM dengan menggunakan kapasitas dan jejaring yang dimilikinya. Pemantauan penting untuk menjadi rujukan Negara menilai situasi aktual kondisi Pembela HAM dan langkah yang perlu diambil untuk melindungi Pembela HAM. 146. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki andil besar dalam memberikan dukungan morel, materiel, dan teknis terhadap perjuangan Pembela HAM. Perusahaan 147. Perusahaan atau entitas bisnis bertanggung jawab untuk menghormati HAM.82 Perusahaan atau entitas bisnis meliputi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, institusi 81 Resolusi 53/144, 9 Desember 1998. 82 Third Pilar of United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) | 45
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM keuangan lokal, nasional, dan global, perusahaan swasta, perusahaan transnasional, dan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta (kemitraan publik dan swasta).83 148. Perusahaan atau entitas bisnis bertanggung jawab menghormati HAM dengan cara (a) menghindari tindakan yang menimbulkan dampak yang merugikan melalui kegiatan mereka; (b) menghindari kontribusi terhadap dampak yang merugikan melalui kegiatan mereka sendiri, baik secara langsung maupun melalui beberapa entitas luar, seperti pemerintah, bisnis, atau lainnya; dan (c) berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis mereka, termasuk jika mereka tidak berkontribusi pada dampak tersebut.84 149. Hak atas privasi adalah inti dari penikmatan dan pelaksanaan HAM daring (online) dan luring (offline). Pelindungan hak atas privasi adalah fondasi dalam masyarakat demokratis dan memainkan peran kunci untuk mewujudkan spektrum HAM yang luas, mulai dari kebebasan berekspresi,85 kebebasan berserikat dan berkumpul,86 dan larangan diskriminasi.87 Gangguan terhadap hak atas privasi dapat memberikan dampak individu dan/atau kelompok tertentu sehingga yang tidak proporsional pada memperburuk ketidaksetaraan dan diskriminasi.88 150. Perusahaan dilarang untuk memberikan data pengguna kepada Pemerintah yang dapat digunakan untuk melacak dan menuntut pihak-pihak yang melakukan protes atau pembangkangan, karena melanggar hak atas privasi. 151. Perusahaan dilarang untuk memproduksi dan menjual teknologi yang dapat digunakan untuk hal yang melanggar hukum atau gangguan sewenang-wenang yang memicu terjadinya pelanggaran HAM.89 152. Perusahaan atau entitas bisnis dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan Pembela HAM dengan menyediakan fasilitas, dana, dan membantu negara dalam penyusunan kebijakan terkait pelindungan Pembela HAM. Perusahaan atau entitas bisnis dapat membentuk kebijakan internalnya masing-masing untuk memberikan 83 Resolusi 17/4, 16 Juni 2011. 84 Prinsip 13 United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), dan The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: an Interpretive Guide, 2012. 85 A/HRC/23/40 dan A/HRC/29/32, para. 15 86 A/HRC/31/66, para. 73-78, dan A/72/135, para. 47-50. 87 Paul Bernal, "Data gathering, surveillance and human rights: recasting the debate", dalam Resolusi Dewan HAM Nomor A/HRC/39/29, "The Right to Privacy in the Digital Age". 88 Resolusi Majelis Umum 71/1999, para. 5 (g); Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 34/7, para. 5 (g) dalam ibid. 89 Resolusi Dewan HAM Nomor A/HRC/39/29, The Right to Privacy in the Digital Age, para 43. | 46
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM pengakuan akan kerja-kerja Pembela HAM dan menghindari adanya tindakan pembalasan. 153. Perusahaan atau entitas bisnis dapat menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM dengan melakukan uji tuntas HAM (human rights due diligence) yang meliputi (a) penilaian dampak HAM untuk mengidentifikasi dan menilai setiap dampak HAM yang aktual atau berpotensi merugikan, (b) mengintegrasikan penilaian tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan HAM yang telah diidentifikasi; (c) melaporkan secara formal tentang bagaimana mereka menangani dampak HAM.90 Perusahaan atau entitas bisnis harus memberikan pemulihan atau bekerja sama dalam pemulihan atas pelanggaran sehingga perusahaan telah mengidentifikasi dampak buruk yang dikontribusikannya.91 telah ditimbulkannya atau yang 154. Keterlibatan perusahaan atau entitas bisnis dalam menanggulangi atau meminimalkan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM dapat dilakukan setidaknya melalui tiga mekanisme, yaitu pertama, mekanisme pengaduan berbasis perusahaan atau mekanisme yang ditetapkan dan dikelola oleh perusahaan; kedua, mekanisme pengaduan yang dikembangkan oleh industri, multipemangku kepentingan atau inisiatif kolaboratif lainnya, yaitu mekanisme di luar perusahaan yang mengelola serangkaian komitmen yang telah disetujui untuk dipatuhi oleh perusahaan; dan ketiga, mekanisme yang terkait dengan lembaga pembiayaan, yaitu mekanisme di bagi mereka yang terkena dampak negatif oleh proyek yang didanai sebuah lembaga pembiayaan dapat mencari pemulihan. Ketiga mekanisme ini merupakan alternatif yang dapat dipilih selain mekanisme pemulihan nonyudisial berbasis negara. 155. Perhatian lebih diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh negara, yang di Indonesia merupakan BUMN atau BUMD. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi Pembela HAM dari pelanggaran HAM oleh perusahaan atau entitas bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan dari badan-badan Negara, seperti penyedia kredit ekspor dan badan penjaminan, atau asuransi investasi resmi, termasuk, bila perlu, dengan mensyaratkan uji tuntas HAM.92 156. Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB menyatakan bahwa dalam upaya memastikan semua perusahaan bisnis menghormati HAM, terdapat alasan kuat bagi Negara untuk memimpin dengan memberi teladan dan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa perusahaan di bawah kepemilikan atau kendali mereka sepenuhnya 90 Prinsip 17-21 United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). 91 Prinsip 22 United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) 92 Prinsip Keempat United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), dan 'Summary of the UN Working Group on Business and Human Rights' report to the UN Human Rights Council, June 2016. | 47
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM menghormati HAM. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan menjadikan BUMN atau BUMD menjadi panutan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. 3) Pemulihan oleh Negara, Perusahaan, atau Entitas Lainnya Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi 157. Hak atas pemulihan efektif telah ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip- Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) 1985. Deklarasi PBB ini menyatakan bahwa korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, tidak terkecuali Pembela HAM, berhak mendapatkan ganti rugi (redress) dan pemulihan (remedy).93 158. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan bahwa ketersediaan kebijakan dan produk legislasi nasional harus mampu memastikan bahwa setiap korban berhak atas akses terhadap mekanisme keadilan serta ganti rugi dengan segera. 159. Mekanisme pemulihan, baik yang berbasis negara maupun nonnegara, harus bersifat:94 Sah (legitimate), yaitu bersifat dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan dan bersifat akuntabel guna pelaksanaan proses laporan yang adil; Dapat diakses (accessible), yaitu diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan, dan menyediakan asistensi yang cukup bagi mereka yang memiliki halangan untuk mengakses mekanisme tersebut; Dapat diprediksi (predictable), yaitu menyediakan prosedur yang jelas dan dapat diketahui dengan jangka waktu yang jelas untuk setiap tahap, dan kejelasan mengenai jenis proses dan hasil yang tersedia, beserta cara memonitor implementasi dari hasil mekanisme tersebut; Adil (equitable), yaitu memastikan bahwa para pihak memiliki akses yang cukup terhadap sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk mengikuti sebuah proses pemulihan; Transparan (transparent), yaitu menyediakan informasi tentang perkembangan proses penyelesaian sengketa dan menyediakan informasi yang memadai tentang performa mekanisme tersebut; Sesuai dengan HAM (rights-compatible), yaitu memastikan bahwa hasil dan pemulihan yang diberikan sesuai dengan HAM internasional; d. e. f. g. Sebuah sumber pembelajaran learning), yaitu mengidentifikasi pembelajaran untuk memperbaiki mekanisme dan mencegah pelanggaran di masa depan. (a source of continuous a. b. c. 93 Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/34. 94 Prinsip ke-31, United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). | 48
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 160. Secara khusus, beberapa mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara terhadap berbagai ancaman yang dialami oleh Pembela HAM, antara lain: a. Mekanisme pemulihan terhadap ancaman keselamatan jiwa, secara fisik, psikis, seksual, dan verbal, ancaman yang menghambat pelaksanaan pembelaan HAM, dan ancaman properti, baik milik pribadi maupun organisasi yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM. • Saat Pembela HAM mendapatkan ancaman terhadap keselamatan jiwa baik fisik, psikis, seksual, dan verbal, terdapat beberapa langkah mekanisme pemulihan yang memungkinkan untuk ditempuh, baik melalui jalur yudisial maupun nonyudisial. Berbagai ancaman yang dimensinya masuk ke ranah pidana atau telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Pembela HAM dapat melakukan pelaporan terhadap oknum kepolisian terkait. Jika yang berperan sebagai pelaku adalah aparat kepolisian, maka mekanisme pelaporan terhadap pengawas internal dan eksternal kepolisian menjadi pilihan. Pemulihan dapat dilakukan melalui jalur nonyudisial, yaitu dengan melakukan pengaduan ke lembaga HAM nasional, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, jika pelaku ancamannya adalah aktor nonnegara, seperti perusahaan atau entitas bisnis, beberapa mekanisme pemulihan lain yang dapat ditempuh oleh Pembela HAM paling tidak ada tiga, yaitu pertama, mekanisme pengaduan berbasis perusahaan atau mekanisme yang ditetapkan dan dikelola oleh perusahaan; kedua, mekanisme pengaduan yang dikembangkan oleh industri, multipemangku kepentingan, atau lainnya, yaitu mekanisme di luar perusahaan yang mengelola serangkaian komitmen yang telah disetujui untuk dipatuhi oleh perusahaan; dan ketiga, mekanisme yang terkait dengan lembaga pembiayaan, yaitu mekanisme bagi mereka yang terkena dampak negatif karena proyek yang didanai sebuah lembaga pembiayaan dapat mencari pemulihan. Ketiga mekanisme ini merupakan alternatif yang dapat dipilih selain mekanisme pemulihan nonyudisial berbasis negara. inisiatif kolaboratif b. Mekanisme pemulihan terhadap ancaman yang menggunakan media elektronik. Saat terjadi pelanggaran hak atas privasi yang menyebabkan terjadinya ancaman dan/atau serangan digital ataupun melalui media digital terhadap Pembela HAM, negara, perusahaan, dan entitas bisnis harus menyediakan akses pemulihan yang efektif terhadap Pembela HAM dan mengambil langkah- langkah yang tepat untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM terkait bisnis memiliki akses pada pemulihan yang efektif. Pembela HAM harus | 49
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM memperoleh pemulihan melalui mekanisme pengaduan berbasis negara maupun nonnegara yang efektif. Negara dan perusahaan-perusahaan perantara internet,95 seperti mesin pencari, platform digital, dan penyedia layanan telekomunikasi dan internet harus mengambil tindakan sistemik tambahan sehingga mampu menjangkau mereka yang paling berisiko terkena dampak. Negara harus mempertahankan kewajiban positif mereka untuk mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk membuat kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang aman dan komprehensif termasuk tentang privasi data yang sesuai dengan hukum HAM internasional dalam hal perlindungan, pengawasan, dan pemulihan untuk dapat melindungi hak privasi secara efektif. Negara harus membentuk lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memantau praktik privasi data negara dan sektor swasta, melakukan penyelidikan jika terjadi pelanggaran, menerima keluhan dari individu, kelompok dan organisasi dan mengeluarkan denda dan hukum efektif lainnya untuk pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum oleh badan swasta dan badan publik. Perusahaan atau entitas bisnis harus memastikan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi dari setiap komunikasi yang mereka kirimkan dan data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, atau proses lainnya. Perusahaan atau entitas bisnis harus melakukan penilaian tentang cara terbaik untuk layanan secara merancang dan memperbarui keamanan produk dan berkelanjutan. Perusahaan atau entitas bisnis harus menegakkan tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, termasuk dengan meninjau model bisnis mereka dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan represi digital, seperti penghapusan dan manipulasi konten yang tidak transparan.96 Perusahaan atau entitas bisnis harus berhenti untuk memasok teknologi kepada pemerintah, seperti alat dan aplikasi spyware yang mengklaim dapat mengenali wajah, jenis kelamin, dan emosi yang berisiko besar bagi Pembela HAM ketika menggunakan hak sah mereka untuk menyuarakan dan melakukan pembelaan terhadap HAM. Perusahaan atau entitas bisnis harus mencegah dan mengatasi risiko ini dan menghindari berkontribusi secara sadar atau tidak sengaja pada penyusutan ruang sipil. Sebagai tindakan preventif atas ancaman atau serangan digital terhadap Pembela HAM, setidaknya ada tiga hal yang harus diamankan, yaitu lingkungan 95 Secara implisit arti dari kata perantara (intermediary) adalah ia berada di antara atau di antara dua atau lebih pihak. Meskipun perantara membantu dalam proses mentransmisi atau mendiseminasi, perantara tidak mengambil keputusan untuk menyebarkan konten, produk atau layanan yang melintasi jaringan atau server mereka. Karine Perset, The Economic and Social Role of Internet Intermediaries, OECD, 2010, hlm. 9. 96 OHCHR, Pandemic Recovery: Digital Rights Key to Inclusive and Resilient World | 50
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM kantor tempat bekerja, lingkungan publik, dan perangkat kerja pribadi, seperti laptop dan ponsel. Guna mengantisipasi berbagai macam ancaman serangan digital, organisasi tempat Pembela HAM bekerja juga disarankan untuk melakukan permodelan ancaman. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan tindakan antisipasi dan mitigasi atas setiap risiko dari suatu ancaman. 161. Pembela HAM harus mendapatkan pelindungan penuh dari negara dan pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka akan segera dan sepenuhnya diinvestigasi dan dipulihkan, dan apabila diperlukan, diberikan ganti rugi, atau kompensasi yang sesuai.97 162. Hak mendapatkan ganti rugi berkorelasi kuat dengan akses atas keadilan dan upaya penuntutan ganti rugi yang layak mencerminkan pemenuhan hak atas akses keadilan kepada korban. Hak atas ganti rugi mesti dijalankan dengan penuh kasih sayang dan terhadap martabat manusia. Legislasi nasional harus mampu penghormatan informal, memastikan akses pemulihan, baik melalui prosedur formal maupun dijalankan dengan adil, cepat, mudah diakses, dan difasilitasi dengan maksimal. 163. Deklarasi PBB tentang Pembela HAM mengenalkan dan memperluas cakupan pemulihan dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan asistensi. Ketiganya dapat dilakukan langsung oleh pihak ketiga (aktor nonnegara). Namun demikian, negara wajib langkah-langkah taktis untuk memastikan sistem, mekanisme, prosedur, dan mewujudkan pemulihan itu sehingga berjalan dengan adil. 164. Negara wajib memastikan jaminan ketidakberulangan kepada Pembela HAM yang telah menjadi dan/atau mengalami pelanggaran HAM. 165. Korban penyalahgunaan kekuasaan kerap diidentifikasi tidak menemukan ruang pelindungan melalui mekanisme hukum nasional karena tindakan yang disebabkan kelalaian (omission) pejabat berwenang, belum sepenuhnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum konkret. Instrumen hukum HAM internasional mengualifikasi hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan telah memastikan bahwa negara harus mencegah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan dengan menginkorporasi norma dan standar internasional ke dalam sistem dan mekanisme nasional. Deklarasi PBB ini mendorong pemenuhan hak pemulihan korban yang layak. Pemulihan kepada korban penyalahgunaan kekuasaan dapat dijalankan dengan pemberian restitusi, kompensasi dan dukungan penting lainnya, yaitu material, medis, psikologis, dan bantuan-bantuan sosial. 97 UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. | 51
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM 166. Negara harus lebih serius dalam memastikan perlindungan Pembela HAM salah satunya Pembela HAM di sektor lingkungan tentang perlunya payung hukum perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan melalui peraturan perundang-undangan.98 167. Aparat kepolisian dan militer harus memberikan sanksi tegas kepada setiap anggotanya yang terlibat praktik kekerasan terhadap Pembela HAM dan warga masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya impunitas, pelaku dari unsur kepolisian dan militer harus diadili oleh lembaga peradilan yang independen dan transparan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. 168. Negara melalui lembaga HAM nasional perlu meningkatkan penanganan dan pelindungan terhadap Pembela HAM melalui pembentukan mekanisme pelapor khusus untuk kasus-kasus terkait Pembela HAM. Sedangkan otoritas negara lainnya seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM secara maksimal dan segera, terutama memberikan prioritas penanganan terhadap Pembela HAM yang bekerja di komunitas dan jauh dari pemberitaan media. I. KEWENANGAN KOMNAS HAM 169. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berfungsi dan berwenang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 170. Tujuan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu: a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 171. Fungsi pemajuan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terdiri atas pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM melaui pengkajian dan penelitian untuk mendorong ratifikasi atas instrumen HAM internasional, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan norma dan standar 98 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). | 52
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM HAM, dan pembahasan berbagai permasalahan terkait dengan HAM. Sedangkan melalui penyuluhan, untuk meningkatkan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan masyarakat, penyebarluasan wawasan HAM kepada segenap lapisan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga formal dan informal di tingkat nasional, regional, dan internasional. 172. Fungsi penegakan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, merupakan kewenangan untuk menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM memiliki wewenang melakukan pemantauan dan penyelidikan, di antaranya untuk melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, dan pemberian pendapat di pengadilan (amicus curiae). Sedangkan terkait fungsi mediasi, Komnas HAM memiliki wewenang untuk di antaranya melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI supaya ditangani dan ditindaklanjuti. 173. Dalam hal terjadinya tindakan ancaman dan/atau serangan kepada Pembela HAM, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM akan menindaklanjutinya melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan atau mediasi. Pengaduan tersebut juga bisa dipakai oleh Komnas HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian untuk mendorong adanya perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran HAM aparatur negara agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Pembela HAM. 174. Dalam hal ada permintaan dari pihak yang mewakili Pembela HAM atau otoritas yang sedang menangani kasus yang diduga terkait dengan Pembela HAM, Komnas HAM dapat melakukan identifikasi atas Pembela HAM dimaksud dan menerbitkan dokumen yang berisi penilaian kriteria atas seseorang/kelompok/organisasi sebagai Pembela HAM terpenuhi, dan menyampaikan rekomendasi penanganannya kepada otoritas terkait. 175. Selain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM juga memiliki wewenang melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM jika ditemukan adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis, yang terjadi pada masyarakat dan/atau Pembela HAM. 176. Dalam hal diduga terjadi diskriminasi berbasis ras dan etnis termasuk terhadap Pembela HAM, Komnas HAM berwenang melakukan: a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; | 53
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM. | 54
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM DAFTAR ISTILAH (GLOSARY) Akses Tidak Sah (Illegal Access) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh Informasi elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE). Aktor Non-Negara Orang, organisasi, kelompok, dan perusahaan yang bukan bagian dari alat negara atau bukan merupakan organ Negara. Ancaman Setiap perbuatan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan menggunakan sarana maupun tanpa sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Cyber Bullying Perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Cyber-Dependant Crime Kejahatan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau bentuk lain dari teknologi informasi komunikasi, seperti peretasan, pengiriman malware, email spoofing, pengelabuan (phishing), website defacement, akses tidak sah (illegal access), intersepsi tidak sah (unlawful interception), gangguan terhadap data (data interference), gangguan terhadap sistem (system interference), dan penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device). Cyber-Enabled Crime Kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer, jaringan komputer atau bentuk lain dari teknologi informasi komunikasi, seperti kesusilaan, perjudian online, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan/atau ancaman kekerasan. Cyber Stalking Penguntitan atau pelecehan yang terjadi melalui saluran daring (online), seperti media sosial, forum, atau surel. Dismissive Trolling Ucapan mengejek atau mempermalukan. Distribusi Berbahaya (Malicious Distribution) Penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan materi ilegal dan fitnah terkait korban, termasuk di dalamnya mengancam dan/atau menyebarkan foto atau video pribadi. | 55
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Doxing Sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. Email Spoofing Aksi penipuan dengan mengirimkan pesan surel yang memakai alamat palsu atau bermodus sebagai pihak tertentu. Gangguan Data (Data Interference) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau milik publik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (Pasal 32 UU ITE). Gangguan Sistem (System Interference) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33 UU ITE). Impunitas Sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Intersepsi Tidak Sah (Illegal/Unlawful Interception) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 31 UU ITE). Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang secara fisik, seksual, ekonomi, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di lingkungan kehidupan pribadi. Akar masalah KBG adalah adanya norma, pemikiran, sikap, dan struktur yang menciptakan ketidaksetaraan gender, diskriminasi, relasi kuasa yang timpang, dan tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kelompok Disabilitas Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan | 56
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kelompok Rentan Suatu kelompok masyarakat atau populasi di dalam suatu negara tertentu yang memiliki karakter khusus yang membuat mereka memiliki risiko yang lebih tinggi yang membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan dibandingkan dengan kelompok lainnya, atau terkucilkan dari layanan keuangan dan sosial. Kelompok rentan dapat terdiri atas anak-anak, masyarakat adat, manula, pengungsi, buruh migran, kelompok dengan identitas dan orientasi seksual tertentu, dan kelompok lainnya. Komentar Umum Penjelasan, terjemahan dan analisis terhadap pasal-pasal tertentu di dalam suatu Konvensi atau Perjanjian Internasional yang dibuat oleh para ahli independen yang duduk sebagai anggota komite dari suatu Konvensi tertentu. Malicious Intention Niat jahat, dalam hal ini untuk menghalang-halangi Pembela HAM dalam melakukan kerja- kerjanya atau menghentikan kerja pembelaan HAM. Malware Perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Penyalahgunaan Perangkat (Misuse of Device) Kejahatan berupa pencurian, penyediaan, penjualan, dan distribusi dari data komputer yang diperoleh dari sebuah alat (Pasal 34 UU ITE). Phishing Tindakan memperoleh informasi pribadi, seperti User ID, Password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah surel, telepon, atau pesan teks. Prinsip Identifikasi Diri (Self Identification Principle) Pandangan diri sendiri terhadap statusnya sebagai pembela HAM, tanpa harus adanya penyematan identifikasi dari orang lain atau proses tertentu dari pihak lain. Prinsip Iktikad Baik Kejujuran dalam perilaku atau kejujuran dalam berinterelasi, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar relasi atau transaksi yang ada. Serangan Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian, atau kerugian/kerusakan properti, termasuk serangan, baik dengan menggunakan sarana maupun nonelektronik. tanpa sarana dalam bentuk elektronik atau | 57
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM Sly Tweeting Pelecehan tidak langsung. Stereotip Penilaian dan generalisasi terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dan orang tersebut dikategorikan secara tidak tepat. Stigma Ciri negatif dan merendahkan yang dilekatkan pada seseorang dikarenakan pengaruh lingkungannya. Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence) Manajemen risiko yang baik yang mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi efektif ke dalam komitmen kebijakan HAM perusahaan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan tidak saja mampu mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak potensial dan aktual, tetapi juga mengomunikasikannya dengan baik secara internal dan eksternal, termasuk pakar independen, pembela HAM dan masyarakat sipil terkait tindakan-tindakan penanganan, pencegahan dari dampak yang lebih besar dan pelacakan yang efektif atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Universalitas HAM Penerimaan prinsip-prinsip HAM secara utuh di semua bidang, tanpa kecuali. Seseorang yang menerima universalitas HAM berarti menerima prinsip HAM dalam semua isu/topik. Website Defacement Serangan terhadap laman yang mengubah tampilan visual laman utama atau konten laman. | 58
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA | 59
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | 60
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | 61
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | 62
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | 63
Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM | 64