BAB II PENGATURAN DAN FUNGSI PENGAKUAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL A. Pengaturan Pengakuan Terhadap Negara Dalam Hukum Internasional Pengaturan pengakuan merupakan suatu perbuatan bebas suatu Negara/beberapa Negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi, kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat Internasional. Pengakuan lebih merupakan perbuatan politik dari pada perbuatan hukum. Terdapat dua segi alasannya, yaitu dari segi penetapan dan segi akibat. Dari segi penetapan sendiri pengakuan lebih ke perbuatan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui. Sedangkan dari segi akibat sendiri pengakuan merupakan perbuatan hukum.1 Pengakuan adalah cara mengakui fakta dan kemudian menimbulkan konsekuensi hukum. Peran dari pengakuan ini adalah untuk memudahkan negara-negara terkait dalam melakukan transaksi internasional di masa depan. Memperoleh pengakuan nasional secara otomatis akan menunjukkan bahwa negara menerima hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional. Selain itu, pengakuan diterima oleh negara lain sebagai badan hukum yang bertindak sebagai badan hukum oleh negara lain. Pengakuan sendiri memiliki beberapa bentuk, diantaranya : 1) Pengakuan Negara Baru. 2) Pengakuan Pemerintah Baru. 3) Pengakuan Belligerency. 4) Pengakuan Terhadap Gerakan Pembebasan Nasional 1 A. Masyhur Efendi et al., Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional, 2011, hal.215 20
Sebagai pelaku utama hubungan internasional, maka yang menjadi perhatian utama hukum internasional adalah hak dan kewajiban serta kepentingan negara. Negara sebagai subjek hukum internasional yang pertama dan utama serta terpenting (par excellence) karena yang pertama menjalani hubungan internasional adalah negara2. Negara sebagai kesatuan politik dalam hukum maka negara harus memiliki unsur-unsur tertentu berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan oleh komunitas internasional dapat ditentukan dalam bentuk aturan perilaku, dan negara harus mematuhi aturan perilaku ini saat menjalin hubungan kerja sama. Diantara banyak definisi, terdapat kesepakatan umum di seluruh dunia yang dapat digunakan untuk menentukan definisi atau elemen suatu negara. Media hukum yang "mempersatukan" perbedaan tersebut ialah Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933 (Konvensi Montevideo 1933). Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, negara dapat dikatakan utuh harus memiliki empat unsur konstitutif berikut: 1. Adanya Penduduk. 2. Adanya wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (adefinedterritory). 3. Adanya kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (a go vernment). 4. Kesanggupan mengadakan hubungan dengan negara negara lainnya. 2 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar.Op.Cit..Hal. 105. 21
a. Penduduk Tetap Merupakan dasar pembentukan sebuah negara. Penduduk atau masyarakat suatu negara adalah sekelompok orang yang tinggal secara permanen atau tinggal di suatu wilayah dengan luas tertentu. Boer Mauna mendefinisikan penduduk sebagai kumpulan individu yang terdiri dari dua jenis kelamin. Ras ini tidak membedakan antara ras, bahasa, agama dan budaya3. Mereka hidup dalam masyarakat dan mengedepankan keadilan dan politik melalui kewarga negaraan mereka. Hubungan terikat dalam suatu negara. Tidak ada ketentuan normatif yang menetapkan jumlah penduduk suatu negara. Selain itu tidak ada keharusan suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa, suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa selama memiliki kewarganegaraan yang sama. b. Wilayah Tertentu Wilayah tetap merupakan kebutuhan dasar bagi keberadaan suatu negara. Namun, hukum internasional tidak mengharuskan semua perbatasan bersifat final, dan tidak ada sengketa perbatasan dengan negara tetangga ketika atau setelah menyatakan diri sebagai negara baru. 4 c. Pemerintahan Sebagai suatu person yuridik, negara membutuhkan banyak institusi untuk mewakili dan menyampaikan keinginannya. Negara hanya dapat menjalankan kekuasaan ini atas nama kekuasaan melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Para pemimpin organisasi ini disebut 3 Ibid, hal. 106. 4Sefriani.Hukum Internasional Suatu Pengantar.hal. 104 22
pemerintah, karena bentuk prasangka ini bervariasi dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya. Bagi hukum internasional, wilayah tanpa pemerintahan bukanlah negara dalam arti yang sebenarnya. Keberadaan pemerintahan yang efektif sangat penting dan merupakan salah satu syarat suatu entitas dapat disebut negara. Efektif artinya pemerintah mempunyai kemampuan nyata untuk menjalankan semua fungsi negara, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri serta melaksanakan berbagai komitmen di luar negeri. d. Kemampuan Untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain Ini merupakan unsur ke-4 yang terdapat pada Konvensi Montevideo 1933. Pesatnya perkembangan hubungan antar negara, ketentuan dalam Konvensi Montevideo yang mengandung unsure kapasitas (capacity) tersebut sudah tertinggal dan kedaulatan (souvereignty) sebagai pengganti unsur konstitutif keempat pembentukan negara. Menurut konsep hukum internasional, kedaulatan mempunyai tiga aspek utama, yaitu: ekstern, intern dan territorial 1) Aspek ekstern kedaulatan adalah setiap negara memiliki hak untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan masing-masing negara atau kelompok lain tanpa dibatasi, ditekan atau diawasi oleh negara lain. 5 2) Aspek intern kedaulatan ialah hak atau kewenangan eksklusif negara untuk menentukan bentuk lembaganya, bagaimana lembaga tersebut 5 Boer Mauna.Op.cit..Hal. 24. 23
beroperasi, dan merumuskan undang-undang yang diinginkan dan dipatuhi. 3) Aspek territorial kedaulatan berarti Negara memiliki kekuasaan penuh atas individu dan benda yang ada di wilayah tersebut. Secara umum, kedaulatan dapat diartikan sebagai to govern itself (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai entitas tentu memiliki kedaulatan, artinya negara memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan segala sesuatu di negaranya. Boer Mauna mengatakan: "Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi negara selama tidak melanggar hukum internasional, menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Ada dua macam pengakuan atas suatu negara, yaitu :1) Pengakuan defacto dan; 2) Pengakuan dejure. Pengakuan defacto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Sedangkan pengakuan dejure adalah pengakuan akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Jika suatu pemerintah telah memperoleh pengakuan defacto, tetapi kemudian ternyata pemerintah itu tidak berhasil menegakan kekuasannya, maka pengakuan defacto akan gugur dengan sendirinya, namun jika pemerintahan itu terbukti dapat bertahan dan mampu memenuhi kewajibannya yang lazim sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia, barulah pemerintahan yang bersangkutan diberikan pengakuan dejure. Dengan diberikannya pengakuan dejure, maka lazimnya pengakuan itu di anggap berlaku tidak sejak pengakuan dejure itu diberikan, melainkan 24
pengakuan tersebut berlaku sejak berdirinya kekuasaan atas negara itu secara defacto. Para ahli berpendapat bahwa unsur pengakuan mendapat posisi yang begitu penting, sehingga unsur pengakuan sebagai unsur keempat dan berdirinya suatu negara, disamping ketiga unsur yang lain yiatu: rakyat (bangsa), wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran unsur pengakuan hanyala sekedar menjelaskan tentang negara yang sudah ada. Jadi keberadaan suatu Negara sama sekali tidak tergantung dan ada tidaknya unsur pengakuan. Akibat perbedan pandangan mengenai unsur pengakuan tersebut maka ada 2 macam teori tentang pengakuan dalam hukum internasional, yaitu: 6 a. Teori Konstitutif (Constitutive Theory) Yaitu teori yang menyimpulkan bahwa pengakuan negara lain berdampak pada keberadaan atau pembentukan negara baru. Penganut teori konstitutif berpendirian bahwa berapapun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, tidaklah ia secara otomatis diterima sebagai Negara di tengah-tengah masyarakat Internasional. Alasannya, bahwa suatu masyarakat politik justru baru dapat diketahui apakah ia memenuhi unsur-unsur negara atau tidak melalui unsur pengakuan oleh negara lain. Dengan adanya pernyataan pengakuan dari negara-negara lain, maka masyarakat politik tersebut mulai diterima sebagai negara negara baru yang 6 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar.Op.Cit..Hal. 132 25
berdaulat dan berkedudukan sama dengan negara-negara lainnya sebagai anggota keluarga negara-negara sedunia. b. Teori Deklaratif (Declaratory Theory-Evidentiary Theory) Adalah teori yang pengertiannya pengakuan negara lain hanya untuk memperkuat kondisi yang menunjukkan keberadaan negara yang diakui tersebut. Berdasarkan teori deklaratif, jika suatu masyarakat politik telah memiliki ketiga unsur pokok tentang negara, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara, yang karenanya patut diperlakukan sebagaimana mestinya perlakuan tersebut diberikan oleh anggota keluarga negara sedunia yang satu terhadap lainnya. Saat ini dalam praktiknya, yang paling umum diterima adalah teori ini. Keberadaan suatu negara tetap akan sah secara konstitusional meskipun tidak diakui oleh negara lain. Dalam kaitanya dengan hal itu, Ivan Shearer menyatakan bahwa pengakuan yang akan diberikan oleh Negara-negara dihadapkan pada dilema dan pada umumnya disebabkan oleh dua alasan. Pengakuan lebih terkait dengan kebijakan dibanding persoalan hukum, sebagaimana yang terlihat dalam praktek Negara-negara. Kebijakan Negara yang memberikan pengakuan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan menjaga kepentinganya sendiri. Dalam hal pemberian pengakuan terdapat pertimbangan politis seperti persoalan penguasaan wilayah yang sangat mempengaruhi proses pengakuan. Selanjutnya, terdapat sebuah kecenderungan dalam praktek bahwa pemberian pengakuan dengan 26
mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum, tidak lebih sebagai kedok bagi sebuah keputusan politik. 7 Lahirnya sebuah Negara baru dapat melalui bermacam cara, seperti melepaskan diri dari penjajah bagi bekas wilayah jajahan, pemisahan diri sebagian wilayah suatu Negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka, atau pecahnya sebuah Negara menjadi beberapa Negara yang lebih kecil dari pada Negara semula, maupun penggabungan beberapa Negara menjadi sebuah Negara yang baru sama sekali Contoh dari pengakuan ini adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Meskipun Amerika Serikat belum secara resmi mengakui Republik Rakyat Cina, negara tersebut telah mengadakan negosiasi duta besar di Jenewa sejak tahun 1955. Dalam hal ini lahirnya sebuah Negara baru seperti halnya Somaliland yang mencoba melepas diri dari Somalia. Somaliland sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Namun, deklarasi itu tidak diakui oleh dunia internasional, yang menganggap Somaliland sebagai wilayah otonom Somalia. Pemisahan secara sepihak ini sebenarnya illegal untuk dilakukan sebab harus melalui persetujuan dari pemerintah Somalia. Persetujuan dari pihak Republik Somalia atas kemerdekaan Somaliland sangat vital untuk melakukan pembagian wilayah yang sah dimata hukum. Karena Somaliland hanya memerintah lima daerah secara de facto, 7 Agussalim Andi Gadjong,et al., Ilmu Negara, Bogor, 2019, hal. 145 27
bukan de jure. Wilayah tersebut suatu saat bisa dianeksasi oleh Somalia atau pun pihak lain. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat dua kelompok ahli hukum internasional yang memiliki pendapat berbeda tentang pengakuan Negara. Golongan pertama berpendapat bahwa jika semua unsur kenegaraan (adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat serta kemampuan melakukan hubungan dengan Negara lain) telah dipenuhi, maka secara otomatis ia akan menjadi negara dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya oleh Negara-negara lain. Pengakuan hanyalah tindakan formal untuk menegaskan atau menerima fakta yang ada tersebut, 8Karena itu pengakuan tidak menciptakan negara baru. Keberadaan entitas sebagai negara baru disebabkan oleh kemampuannya untuk menjalankan kontrol atas wilayahnya sendiri, bukan karena diakui atau tidak oleh pihak lain. Teori ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa eksistensi politik suatu negara bebas dari pengakuan pihak lain. Selanjutnya teori ini juga dikuatkan oleh beberapa putusan pengadilan. Dalam Deutcsche Continental Gas - Gesellschaft v Polish State 1929, mahkamah arbitrase menyatakan bahwa: "according to the opinion rightly admitted by the great majority of writers on international law, the recognition of a state is nor constitutive but merely declaratory. The state exist by itself and the recognition is nothing else than a declarition of existence, recognized by the state frow 85/10/pelopor-klaim- pada tanggal 8 juni 2023. 28
which it emanates." Kelemahan dari teori deklaratif menurut Alina Kaczorowska adalah menempatkan pengakuan pada titik terendah atau empty formality. Golongan pertama ini disebut sebagai penganut teori deklatoir (declaratory theory). Bila lahirnya suatu negara hanya merupakan peristiwa fakta, maka seharusnya akibat yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut: a) Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum; b) Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan negara.9 Golongan kedua mengemukakan bahwa meskipun masyarakat politik telah menyadari unsur kebangsaan, namun tidak serta merta diterima sebagai negara dalam masyarakat internasional. Pertama, harus ada pernyataan dari negara lain bahwa masyarakat politik telah memenuhi syarat menjadi negara. Hanya dengan cara inilah dia dapat menikmati hak untuk menjadi Negara baru. Menurut Lauterpacht, pendukung utama teori konstitutif, recognition is quasi judicial duty dan bukan an act of arbutrary discreation or a political consession. Dalam praktiknya teori konstitutif dilaksanakan berlandaskan pertimbangan politik murni, seberapa jauh keuntungan yang akan diperoleh Negara yang memberi pengakuan. Amerika menolak mengakui RRC sampai akhir 1978 dengan pertimbangan bahwa pengakuan 9 J.L Briely.The Law Nations. Clarendon Press. Oxford. 1955.Hal.114 29
terhadap RRC tidak akan menguntungkan Amerika Serikat dan dunia bebas secara keseluruhan dan hanya mendorong Negara tersebut untuk meluaskan dominasi komunis ke seluruh dunia. Beberapa kelemahan dari penerapan teori konstitutif yaitu sebagai berikut: 1) Negara baru yang tidak diakui akan menjadi entitas tanpa hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional sampai diakui. 2) Praktik Negara menunjukkan bahwa pemberian pengakuan hanya sebuah tindakan politik demi Negara yang mengakui. 3) Tidak ada aturan yang jelas tentang berapa jumlah minimum Negara yang diperlukan untuk memberikan pengakuan terhadap entitas baru untuk menjadi negara. 4) Ketidak jelasan parameter entitas baru untuk menjadi sebuah Negara. Penilaian yang ada didasarkan pada pertimbangan yang sangat subyektif terhadap kepentingan politik pihak yang mengakui saja. 5) Dapat menciptakan instabilitas suatu negara. Untuk mengakui suatu negara baru pada umumnya Negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut; a) Keyakinan adanya stabilitas di Negara tersebut b) Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk c) Kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban Internasional. 30
Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang sangat kompleks karena juga menyangkut persoalan hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, memang sulit untuk memisahkan secara jelas unsur politik dan hukum, karena pengakuan dan penolakan pengakuan oleh suatu negara biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, namun konsekuensinya terkait secara hukum. Pengakuan internasional kepada suatu Negara, pemerintah atau beligerensi cenderung menonjolkan aspek kepentingan. Ada atau tidaknya suatu kepentingan politik akan berpengaruh terhadap diberikannya atau tidak suatu pengakuan.10 Dalam kebanyakan kasus, mengenai kelahiran negara baru, pengakuan adalah kebijakan politik suatu Negara yang mengakui negara tersebut dan mungkin memiliki akibat: 1. Pengakuan adalah kebijakan pribadi. Negara bebas untuk mengakui suatu Negara tanpa memperhatikan sikap negara lain. 2. Pengakuan adalah suatu discretionary act yaitu suatu negara mengakui Negara lain kalau dianggapnya perlu, sebagai contoh : a) Spanyol baru mengakui Peru setelah 75 tahun negara tersebut memproklamasikan kemerdekaanya. b) Belanda baru mengakui Belgia pada tahun 1838 setelah Negara tersebut merdeka pada tahun 1831 10Ramlan. Hukum Internasional. Universitas Jambi. 2005. hal. 127-128. 31
c) Amerika Serikat mengakui Israel hanya beberapa jam setelah Negara tersebut lahir tanggal 14 Mei 1948 d) Amerika Serikat mengakui RRC setelah 30 tahun terbentuknya negara tersebut. Perancis misalnya yang dari tahun 1791 sampai tahun 1875 beberapa kali berubah, dari kerajaan, republik, kekaisaran, kembali ke kerajaan dan republik dengan pembentukan Republik III pada tahun 1875, Republik IV tahun 1941, dan semenjak tahun 1958 Republik V tetap merupakan Negara Perancis dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek hukum internasional dan yang tidak memerlukan lagi pengakuan sebagai negara. B. Fungsi Pengakuan Menururt Hukum Internasional Pengakuan tidak digunakan sebagai perangkat hukum untuk mengatur interaksi antar Negara secara harmonis dan normal melainkan difungsikan sebagai perangkat politik untuk memburu kepentingan nasional negara bersangkutan. 11Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua hal yaitu kepentingan untuk mamatuhi hukum internasional dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Secara yuridis normatif pengakuan merupakan salah satu norma yang mengatur interaksi formal antara negara-negara berdaulat yang perlu dihormati, sementara kepentingan 11 BayuSujadmiko,Pengakuan Negara BaruDitinjau DariPerspektif Hukum Internasional(Studi terhadap kemerdekaan Kosovo), 2012, hal.183 32
nasional merupakan unsur penting bagi setiap negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah negara yang telah diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekwensi politik yang tegas. Fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain terutama negara-negara yang telah mengakuinya. Disamping itu negara atau pemerintah baru yang telah diakui itu berpengaruh terhadap hukum domestik negara yang mengakui.12 Meskipun fungsi politik dan hukum sering dikaburkan dalam pengakuan ini, akan tetapi setidaknya pemberian pengakuan ini, akan berakibat peran politik dari negara yang diakui akan semakin besar dalam sistem internasional terutama dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Dengan adanya pengakuan dari suatu negara, maka secara otomatis menunjukkan bahwa negara tersebut telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subyek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subyek hukum. 12 Mas NanaJumena et al., Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional), 2019,hal.72 33
Menurut Quincy Wright dalam Holsti 13mengatakan bahwa norma hukum, religious serta etika yang mengatur perilaku hubungan di antara unit unit politik yang beragam telah ada dan dipraktekan oleh berbagai negara non Barat pada zaman system internasional peradaban pra industry, seperti di masyarakat India, China, serta masyarakat Islam, norma hukum yang mengikat hubungan antar unitunit politik tidak lepas dari kaidah umum yang bersumber pada moralitas politik atau agama, bahkan kebiasaan yang berlaku waktu itu. Konsep hak dan kewajiban hukum negara yang berdaulat, seperti yang diatur dalam hukum internasional modern, tidak pernah berkembang sampai munculnya system negara bangsa Eropa. Dalam menjalankan fungsi pengakuan sebagai subjek hukum Internasioanl, maka kedaulatan merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah Negara. Pengertian kedaulatan sendiri sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting, yaitu : 1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan tersebut. 2. Kekuasaan tersebut berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lainnya dimulai. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki batasan-batasan penting yang mengikat yaitu kekuasaan terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain dimulai. Bahwa kedaulatan suatu Negara terbatas dan 13 Denny Ramdhany et al., Arti PentingPengakuan Atas BerdirinyaSuatu Negara 34
bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan Negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan itu sendiri. Oleh karena fungsi pengakuan dari Negara lain yang begitu penting, diantaranya : a) Untuk tidak adanya pengasingan kumpulan manusia dalam hubungan internasional b) Untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang dapat merugikan kepentingan individu dan bangsa. Dalam terbentuknya suatu Negara, maka fungsi pengakuan demikian juga berlaku terhadap Negara Somaliland yang hingga saat ini masih berstatus Negara dengan pengakuan terbatas sebab hanya adanya pengakuan de facto bukan de jure. Sekalipun Somaliland memiliki kontak politik dengan tetangganya Ethiopia, Djibouti, Negara non- anggota PBB Republik Tiongkok, serta dengan Afrika Selatan, Swedia, Britania Raya dan Negara mikro Liberland, Uni Eropa (UE) juga mengirim delegasi urusan luar negeri untuk membahas kerjasama di masa depan. Uni Afrika (AU) juga telah mengirimkan menteri luar negeri untuk membahas pengakuan internasional. 14 14 SetyoWidagdo, Hukum Press, Malang, 2019, hal.23 35