SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2018 SERI E.5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 - 2038 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON, Menimbang : a. bahwa mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, untuk berbudaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dalam rangka dan berkelanjutan b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; pentingnya penataan c. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Wilayah Tahun 2011-2031 terjadi perubahan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dan berkembangnya aspirasi masyarakat; Cirebon d. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tahun dalam pelaksanaannya tidak dapat diterapkan, maka perlu peraturan perundang-undangan; Kabupaten Cirebon Kabupaten yang Cirebon Wilayah 2011-2031 disesuaikan dengan
Mengingat e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali perda RTRW serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 dengan Peraturan Daerah. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah-Daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Pembentukan Subang Pembentukan 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403); Pokok-Pokok Agraria 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pengairan tentang Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046; (Lembaran Negara 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 3419); Republik Negara Indonesia (Lembaran Kehutanan 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Undang-Undang Pengganti Nomor 41 2
Lembaran Nomor 4412); Negara Republik Indonesia 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nomor 4433) sebagaimana dengan Tahun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nomor 5073); telah diubah Nomor Perubahan Undang-Undang Republik tentang Negara 2009 Indonesia atas Indonesia 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nomor 4433) sebagaimana dengan Tahun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nomor 5073); telah diubah Nomor Perubahan Undang-Undang Republik tentang Negara 2009 Indonesia atas Indonesia Negara Republik 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun Lembaran Nomor 4438); Republik 126, Republik 2004 Nomor Tambahan Negara Negara Indonesia Indonesia 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Nomor 4441); Republik Negara Indonesia 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Republik Negara Indonesia 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Negara tentang Perkeretaapian Indonesia Republik Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Tahun 2007 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 3
Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran telah diubah Nomor 4739) sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); Republik Indonesia Indonesia Negara 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Republik Negara Indonesia 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara tentang Kepariwisataan Indonesia Republik Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Tahun 2009 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 5619); diubah telah Indonesia dengan Negara Republik 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Republik 96, Negara Indonesia 21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Lembaran Negara Republik Tambahan 4
Indonesia Nomor 5052); 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengelolaan Negara tentang Lingkungan Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); (Lembaran Tahun Hidup Indonesia dan Perlindungan 2009 23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Lahan Pertanian (Lembaran Negara tentang Perlindungan Pangan Berkelanjutan Republik Indonesia Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); Tahun 2009 24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 5168); 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemukiman Kawasan Perumahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); dan Indonesia 26. Undang - Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustriaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Republik Lembaran Negara Tambahan Indonesia Nomor 5492); 27. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik tentang Desa Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 5495); Republik Negara Indonesia 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); Tahun 1998 5
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Analisis Mengenai Tahun 1999 Dampak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); Lingkungan 31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 (Lembaran Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); tentang Ketahanan Pangan Negara Republik Indonesia 34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Negara Republik Indonesia 35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Tambahan Tahun 2004 Nomor 146, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 4638); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Tata Hutan dan Tahun 2007 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 6
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 4696); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 41. Peraturan Pemerintah Tahun Penyelenggaraan tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Republik Lembaran Tambahan Indonesia Nomor 4828); Negara Nomor 21 2008 42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Insentif Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); dan Pemberian Indonesia Tahun 2008 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Republik Lembaran Indonesia Nomor 5004); Perkotaan Negara 45. Peraturan Pemerintah Tahun Penyelenggaraan tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103); Nomor Indonesia 15 2010 46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun Republik 118, Indonesia Tambahan 2010 Nomor 7
Lembaran Nomor 5160); Negara Republik Indonesia 47. Peraturan 2011 Tahun Pembangunan (Lembaran Negara Tahun Lembaran Nomor 5262); 2011 Nomor Negara Pemerintah Nomor tentang Rencana Kepariwisataan Republik 1 2 5 , Republik 50 Induk Nasional Indonesia Tambahan Indonesia 48. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5393); Negara Republik Indonesia 49. Peraturan Tahun Peraturan Tahun tantang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 5 , Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 5530); Nomor 2012 Pemerintah tentang Pemerintah 23 Nomor Perubahan Atas 2014 14 50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 2 3 , Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 5539); Tahun 2014 Nomor 51. Peraturan Tahun Perbinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan (Lembaran Negara Republik Permukiman 520, Indonesia Tambahan Republik Indonesia Nomor 5615); Tahun Lembaran Negara tentang Nomor 2014 88 Pemerintah Nomor tentang Rencana Pemerintah Nomor 2014 52. Peraturan Tahun 2015 Pembangunan Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nomor 5671); Republik Industri Negara Induk Indonesia 14 Nasional 53. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber (Lembaran Negara Republik Daya Air Tahun Indonesia 344, Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 5801); 2015 Nomor 8
54. Peraturan Tahun Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modern; tentang Pasar 2007 Tradisional, Presiden Nomor Penataan 112 dan Pusat 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan (Lembaran Daerah Lingkungan Geologi Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E); 56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); Provinsi Jawa Barat 58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121); 59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151); 60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengembangan dan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Pembangunan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32); tentang Rencana Panjang Daerah 2005-2025 Jangka Tahun Kabupaten Cirebon 9
62. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2014 - 2019 Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42). Cirebon (Lembaran Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2018-2038. KABUPATEN CIREBON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Indonesia yang memegang kekuasaan Presiden Republik pemerintahan negara Republik Indonesia; 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon; 6. Bupati adalah Bupati Cirebon; 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya; 8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 10
10. Perencanaan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; tata ruang adalah 11. Penyelenggaran penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang; 12. Pengendalian pemanfaatan mewujudkan tertib tata ruang; 12. Pengendalian pemanfaatan mewujudkan tertib tata ruang; 13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; 14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya; 16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; 18. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya; jaringan transportasi, sistem 19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; 21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa Provinsi; 22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; 11
23. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan penataan ruang di Daerah; pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; 25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 26. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; tempat permukiman perdesaan, pelayanan 27. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten; 28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; bangunan pelengkap termasuk jalan, 29. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik; 30. Jaringan perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi; telekomunikasi adalah rangkaian 31. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km2; 32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan; 33. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten yang memberikan gambaran 12
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang; 34. Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan, peraturan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; ketentuan 35. Kawasan budidaya Kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; 36. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; 37. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan lahan kering, pertanian kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan; lahan basah, kawasan pertanian 38. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dalam meningkatkan perkebunan 39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi kelestarian perikanan, lingkungan; tetap memperhatikan dengan 40. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral dan batubara; 41. Kawasan peruntukan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; industri adalah kawasan yang ditetapkan oleh 42. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 43. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian 13
dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. 44. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; 45. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; lingkungan, dan/atau budaya, 46. Arahan pemanfaatan adat, ruang wilayah Kabupaten adalah pemangku dan/atau lain dalam penyelenggaraan arahanhukum kepentingan non pemerintah penataan ruang; korporasi, 47. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang; 48. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten; 49. Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten; 50. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan peraturan perundang-undangan; 51. Ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan; adalah ketentuan-ketentuan 52. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; 14
53. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku; 54. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH KABUPATEN Pasal 2 (1) Ruang lingkup wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup: a. wilayah daratan seluas kurang lebih 107.028 (seratus tujuh ribu dua puluh delapan) hektar; dan b. wilayah pesisir dengan panjang garis pantai kurang lebih 77,97 kilometer. (2) Batas koordinat geografis, terletak diantara 6°30'58" - 7°00'24" LS dan 108°19'30" - 108°50'03" BT. (3) Batas wilayah administrasi yang meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa; b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan; c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3 Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 4 (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi: 15
a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga. (2) Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, meliputi: a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung telah menurun akibat pengembangan kegiatan yang budidaya; (1) b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling luas kawasan (tiga puluh persen) dari sedikit 30% perkotaan; c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana. (3) Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan dengan kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. menjaga kawasan berbatasan yang keterkaitan dalam dan mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga; keterpaduan b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga. Pasal 5 (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi: a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; b. pengembangan jaringan meningkatkan produktivitas berkelanjutan; dan sumber air untuk lahan pertanian pangan daya c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 16
c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembanangan pasca pertanian. (3) Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan produktivitas lahan pertanian b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian. (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut. Pasal 6 (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi: a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan. (2) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri. (3) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri lingkungan sebagaimana yang berdaya saing dan ramah dimaksud ayat (1) pada huruf b, meliputi: a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri. Pasal 7 (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi: a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata; b. pengembangan kawasan pariwisata; dan perkotaan sebagai pusat c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata. 17
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata. (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; dan b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata. (4) Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata. Pasal 8 (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas: a. rencana sistem pusat kegiatan; dan b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan. 18
(3) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sistem jaringan prasarana utama; dan b. sistem jaringan prasarana lainnya. (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan Pasal 10 (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pusat kegiatan perkotaan; dan b. fungsi pelayanan. (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon; b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: 1. PKL Arjawinangun; 2. PKL Palimanan; 3. PKL Sumber; 4. PKL Lemahabang; dan 5. PKL Ciledug. c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: 1. PPK Gegesik; 2. PPK Kapetakan; 3. PPK Klangenan; 4. PPK Plumbon; 5. PPK Weru; 6. PPK Kedawung; 7. PPK Astanajapura 8. PPK Karangsembung; 9. PPK Babakan; dan 10. PPK Losari. (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Kabupaten diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan mineral; 19
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: 1. PKL Arjawinangun dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pendidikan; 2. PKL Palimanan dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai sentra industri dan pergudangan; 3. PKL Sumber dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai pusat pemerintahan; 4. PKL Lemahabang dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai industri manufaktur; dan 5. PKL Ciledug dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dilengkapi dengan kegiatan pendukung perkotaan jasa, pendidikan dan agro industri. lainnya meliputi perdagangan, dan beberapa desa di sekitarnya; 5. PKL Ciledug dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dilengkapi dengan kegiatan pendukung perkotaan jasa, pendidikan dan agro industri. lainnya meliputi perdagangan, dan beberapa desa di sekitarnya; d. PPK yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi: 1. PPK Kapetakan; 2. PPK Plumbon; 3. PPK Weru; 4. PPK Astanajapura; dan 5. PPK Losari. (4) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bagian Ketiga Rencana Sistem Perdesaan Pasal 11 (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pusat kegiatan perdesaan; dan b. fungsi pelayanan. (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 1. Kecamatan Pabedilan; 2. Kecamatan Pabuaran; 3. Kecamatan Waled; 4. Kecamatan Gebang; 5. Kecamatan Pasaleman; 6. Kecamatan Mundu; 7. Kecamatan Pangenan; 8. Kecamatan Sedong; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Karangwareng; 11. Kecamatan Beber; 12. Kecamatan Greged; 13. Kecamatan Plered; 20
14. Kecamatan Tengahtani; 15. Kecamatan Talun; 16. Kecamatan Gunungjati; 17. Kecamatan Jamblang; 18. Kecamatan Depok; 19. Kecamatan Dukupuntang; 20. Kecamatan Gempol; 21. Kecamatan Susukan; 22. Kecamatan Kaliwedi; 23. Kecamatan Panguragan; 24. Kecamatan Suranenggala; dan 25. Kecamatan Ciwaringin. (4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya. Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 12 Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 13 (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan dan jembatan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. jaringan transportasi perkeretaapian. (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan nasional di dalam wilayah kabupaten; b. jaringan jalan provinsi di dalam wilayah kabupaten; c. jaringan jalan kabupaten; dan d. jembatan. (3) Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan bebas hambatan (tol), meliputi: 1. ruas jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan; 2. ruas jalan bebas hambatan Palimanan-Kanci; dan 3. ruas jalan bebas hambatan Kanci-Pejagan. 21
b. jaringan jalan arteri, meliputi: 1. Batas Kabupaten Palimanan; 1. Batas Kabupaten Palimanan; 2. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan); 3. Batas Kota Palimanan - Batas Kota Cirebon; 4. Jalan Raya Palimanan 1 (Palimanan); 5. Jalan Raya Jamblang (Cirebon); 6. Jalan Raya Klangenan (Cirebon); dan 7. Batas Kota Cirebon - Losari (Batas Provinsi Jawa Tengah). c. jaringan jalan Kolektor Primer 1 (KP1), meliputi: 1. Karangampel - Batas Kabupaten Cirebon/ Indramayu (Singakerta); 2. Batas Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) - Batas Kota Cirebon; dan 3. Jalan Raya Pasindangan (Cirebon). (4) Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan jalan Kolektor Primer 2 (KP2), meliputi: a. Jalan Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon; b. Jalan Dewi Sartika (Sumber); c. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber); d. Jalan Sumber - Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol); e. Jalan Weru - Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber); f. Jalan Sumber - Mandirancan (Jalan Pangeran Kejaksan, Sumber); g. Jalan Parapatan - Budur; h. Jalan Budur - Susukan - Tegalgubug; i. Jalan Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala)); j. Jalan Batas Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (Jalan Dewi Sartika); k. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan Pangeran Walang Sungsang); l. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jend. Suprapto); m. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya); n. Jalan Ciledug-Losari (Jalan Let. Jend. D.I. Panjaitan); o. Jalan Ciledug - Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten P. Tendean); p. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber); q. Jalan Sultan Agung (Sumber); dan r. Jalan Lingkar Kabupaten Cirebon. (5) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, meliputi: a. peningkatan jalan lokal; b. peningkatan jalan desa; dan c. pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan, meliputi: 22
1. pelebaran ruas jalan Kedawung - Warungasem; 2. pembangunan ruas jalan Watubelah - Pejambon; 3. pembangun ruas jalan menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan Gebang; 4. peningkatan ruas jalan Nagrak-Kalimati; 5. pembangunan ruas jalan Pejambon-Cempaka; dan 6. pelebaran ruas jalan Gesik-Sendang. (6) Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa peningkatan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan. (8) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. terminal penumpang; dan b. terminal barang. (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi: a. pembangunan terminal penumpang tipe B, berada di: 1. Kecamatan Sumber; 2. Kecamatan Ciledug; dan 3. Kecamatan Losari. b. pengoptimalan terminal penumpang tipe C, berada di: 1. Kecamatan Lemahabang; dan 2. Kecamatan Arjawinangun. (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b berupa pembangunan terminal barang berada di Kecamatan Gempol. (11) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan b. jaringan lintas angkutan barang. (12) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi: a. pemantapan trayek angkutan antar kota antar provinsi, meliputi: 1. Cirebon- Jakarta; dan 2. Cirebon - seluruh kota di Pulau Jawa. b. pemantapan trayek angkutan antar kota dalam provinsi, meliputi: 1. Cirebon-Bandung; 2. Cirebon-Kuningan; 3. Ciledug-Cirebon via Babakan; 23 (8)
4. Ciledug-Cirebon via Sindanglaut; 5. Sindanglaut-Cirebon; 6. Babakan-Cirebon; 7. Losari-Cirebon; 8. Losari-Tegal; 9. Cirebon-Rajagaluh via Palimanan; 10. Cirebon-Kadipaten via Palimanan; dan 11. Cirebon-Gegesik via Arjawinangun. c. pemantapan trayek angkutan kota, meliputi: 1. Gunung Sari-Plered; 2. Gunung Sari-Sumber; 3. Gunung Sari-Ciperna; 4. Gunung Sari-Mundu; 5. Gunung Sari-Celancang; 6. Celancang-Bakung; 7. Plered-Celancang; 8. Plered-Sumber; 9. Plered-Arjawinangun; 10. Plered-Gunung Jati; 11. Plumbon-Sumber; 12. Sumber-Jamblang; 13. Sumber-Kramat; dan 14. Sumber-Wanasaba. belum terlayani, meliputi: 1. Gunung Sari-Plered; 2. Gunung Sari-Sumber; 3. Gunung Sari-Ciperna; 4. Gunung Sari-Mundu; 5. Gunung Sari-Celancang; 6. Celancang-Bakung; 7. Plered-Celancang; 8. Plered-Sumber; 9. Plered-Arjawinangun; 10. Plered-Gunung Jati; 11. Plumbon-Sumber; 12. Sumber-Jamblang; 13. Sumber-Kramat; dan 14. Sumber-Wanasaba. belum terlayani, meliputi: 1. Terminal Weru - Perumahan Kaliwulu - Prapatan - Siabang Karangmulya; Tegalsari Tegalwangi Bodesari 2. Wanakaya Bunderan Kedawung - Kedungjaya - Sidapurna - Keduanan - Lurah - Purbawinangun - Cidengok; Dawuan 3. Sidapurna - Keduanan - Lurah - Purbawinangun - Cidengok - Jamblang - Sidapurna; 4. Losari - Mulyasari - Tegalsari; 5. Mundu - Situpatok Banjarwangunan Perum Pamengkang; 6. Cipeujeuh Wetan - Pande-Beringin - Kalimeang - Karangmalang - Karangsembung; 7. Cipeujeh Wetan - Lemahabang - Babakan - Japura Kidul - Japura Lor - Pangarengan; 8. Sindanglaut - Wangkelang; 9. Sindanglaut - Lemahabang - Ender; 10. Cipeujeh Karangsembung Karangmekar- Karangmalang - Kalimeang; - Kubangkarang
11. Karangsembung - Sarajaya - Sigong - Lemahabang - - Sindanglaut - Pesawahan Karangsembung; 12. Cipeujeh Wetan Susukan Curug Karangasem - - Sindanglaut Pasawahan - Ciawijapura - Sedong Lor - Sedong Kidul - Widara - Loji Kaum; 13. Cipeujeh Wetan - Cipeujeh Kulon - Belawa - Wangkelang Greged - Cibuluh - Nanggela; 24
14. Cipeujeh - Wetan - Cipeujeh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gemulung Tonggoh; 15. Karangmalang - Karangsuwung - Sumurkondang - Seuseupan; 16. Putat - Winduhaji - Koreak; 17. Cipejeuh - Mertapada - Kendal - Astanajapura - Japura Kidul - Astanamukti; 18. Putat - Ciawi Gajah; 19. Ciperna - Mertapada Kulon; 20. Beber - Halimpu - Caiwangi; 21. Beber - Cipinang - Kamarang Lebak; 22. Ciperna - Wanayasa - Greged - Beber; 23. Tegalgubug - Ciwaringin - Galagamba; 24. Geyongan - Kedongdong - Budur - Babakan; dan 25. Arjawinangun - Sende - Tegalkarang - Winong - Kempek- Gempol. e. pemantapan jaringan trayek angkutan pedesaan di wilayah yang sudah terlayani, meliputi: 1. Plumbon (GKBI) Soka Karangasem Wetan Pasanggrahan; 2. Sendang - Astapada - Gesik - Tengahtani - Kemlaka - Kedawung - By Pass - Tuk - Mountoya - Sendang; 3. Klangenan - Pengampon - SMAN 1 Lebak - Wangunharja Bojong - Pekantingan - Jemaras - Klangenan; 4. Klangenan - Jemaras - Kreyo - Gede - Geyongan; 5. Terminal Weru - Tegalwangi - Kaliwulu - Wotgali - Gamel Sarabau - Babadan - Wanakaya; 6. Terminal Weru - Arjawinangun - Gegesik; 7. Terminal Weru - Tegalwangi - Pasar Bode - Pasalakan - Watubelah; 8. Terminal Weru - Cangkring - Celancang; 9. Pasar Karang Anyar - Sitiwinangun - Orimalang - Bakung Kidul - Bakung Lor - Lemahtamba; 10. Pasar Minggu - Kramat; 11. Pasar Minggu - Kedongdong - Kepuh; 12. Pasar Minggu - Kantor Pos - Balerante - Cilukrak - Kepuh - Kramat; 13. Sumber - Sindangjawa - Jamblang; 14. Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang; 15. Sumber - Plered (Terminal Weru); 16. Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon; 17. Sumber - Kramat; 18. Sumber - Kenanga - Plumbon; 19. Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang; 20. Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat; 21. Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem Plumbon; 22. Simpang Megu Cilik - Pasar Caplek - Pasar Jamblang; 23. Arjawinangun - Terminal Weru; 24. Arjawinangun - Tegalgubug - Kaliwedi - Ujungsemi; 25. Arjawinangun - Susukan - Budur - Ciwaringin Via Tegalgubug; 26. Arjawinangun - Suranenggala; 25
27. Arjawinangun - Jagapura; 28. Arjawinangun - Geyongan - Gintung - Ciwaringin; 29. Arjawinangun - Gegesik - Slendra; 30. Arjawinangun Budur Jatianom Jatipura Ujunggebang - Luwung Kencana; 31. Slangit - Bulak - Sende - Arjawinangun; 32. Ciledug - Pasalaman - Tonjong - Singkep; 33. Ciledug - Pabedilan - Playangan; 34. Ciledug - Losari; 35. Ciledug - Dompyong - Gebang Kulon - Kalipasung; 36. Ciledug - Cigobang; 37. Ciledug - Ambit - Cibogo - Pasar Babakan; 38. Cipeujeuh - Lemahabang - Sigong - Japura Kidul - Beringin - Japura Lor - Rawaurip - Bendungan; 39. Cipeujeuh - Mertapada - Sidomulyo - Munjul - Gemulung Tonggoh - Gemulung Lebak - Lebak Mekar; 40. Cipeujeuh Wetan - Karangsembung - Karangsuwung - - - Karangmalang Kubangkarang Getrakmoyan - Ender; Gedongan 41. Cipeujeuh Kulon - Sindanglaut - Asem - Pasawahan - Ciawijapura - Sedong - Panongan - Putat - Panambangan - Windujaya - Winduhaji; 42. Sindanglaut - Putat - Winduhaji; 43. Sindanglaut - Pangarengan; 44. Cipeujeuh - Karangsuwung - Karangasem - Karangwareng - Blender - Sumurkondang - Seuseupan; - Karangtengah 45. Karangsembung - Susukan Lebak; 46. Cipeujeuh-Lemahabang- Tuk- 45. Karangsembung - Susukan Lebak; 46. Cipeujeuh-Lemahabang- Tuk- 47. Ciperna - Beber - Durajaya - Nanggela - Jatipancur - - Sindang Kempeng Sindanghayu - Wanayasa; dan 48. Celancang - Bakung - Panguragan. Greged Sindangkasih (13) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b,meliputi: 1. pengembangan lintas angkutan barang dari Terminal Barang Gempol ke seluruh kota di Pulau Jawa; dan jaringan 2. pengembangan jaringan lintas angkutan barang dari Terminal Barang Gempol ke seluruh kecamatan. (14) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. prasarana kereta api; dan b. pelayanan kereta api. (15) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi: a. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon - Jakarta yang melintasi: 1. Kecamatan Susukan; 26
2. Kecamatan Arjawinangun; 3. Kecamatan Klangenan; 4. Kecamatan Jamblang; 5. Kecamatan Plered; dan 6. Kecamatan Kedawung. b. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon - Bandung yang melintasi: 1. Kecamatan Gempol; 2. Kecamatan Arjawinangun; 3. Kecamatan Klangenan; 4. Kecamatan Jamblang; 5. Kecamatan Plered; 6. Kecamatan Kedawung; dan 7. Kecamatan Ciwaringin. c. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon - Semarang yang melintasi: 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Pangenan; 4. Kecamatan Gebang; dan 5. Kecamatan Losari. d. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon - Yogyakarta yang melintasi: 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Lemahabang; 4. Kecamatan Karangsembung; 5. Kecamatan Karangwareng; 6. Kecamatan Pabuaran; dan 7. Kecamatan Ciledug. e. rencana jaringan kereta api yang melintasi: 1. Kecamatan Gempol; 2. Kecamatan Ciwaringin 3. Kecamatan Arjawinangun; dan 4. Kecamatan Klangenan. f. rencana reaktivasi/pengembangan jalur Kereta Api Cirebon- Kadipaten; g. pembangunan jaringan kereta api semi cepat; h. pembangunan jaringan Kereta Api Cangkring-Pelabuhan Cirebon; 27
i. pembangunan jaringan Kereta Api Cepat (High Speed Train) yang menghubungkan kota Jakarta-Cirebon-Semarang dan Surabaya; j. pembangunan jaringan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan; k. pengembangan stasiun kereta api, meliputi: 1. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Plered; 2. Stasiun Bangodua berada di Kecamatan Klangenan; 3. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun; 4. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu; 5. Stasiun Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang; 6. Stasiun Karangsuwung Kecamatan berada di Karangsembung; 7. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug; 8. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura; 9. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan; dan 10. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari. l. pengembangan sarana dan prasarana perkeretaapian yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. (16) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi: a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 14 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi: a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengembangan terminal khusus batubara, meliputi: 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; dan 3. Kecamatan Pangenan. b. pembangunan pelabuhan pengumpul, meliputi; 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Gebang; dan 4. Kecamatan Pangenan. 28
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. alur pelayaran di laut; dan b. alur pelayaran sungai. (4) Rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dan sarana pendukung yang belum tercantum dalam perencanaan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 15 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandara Cakrabuwana berada di Kecamatan Talun sebagai pengumpul skala tersier. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Horizontal Dalam, meliputi: 1. Kecamatan Beber; 2. Kecamatan Greged; 3. Kecamatan Kedawung; 4. Kecamatan Mundu; 5. Kecamatan Sumber; dan 6. Kecamatan Talun. b. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Kerucut, meliputi: 1. Kecamatan Beber; 2. Kecamatan Greged; 3. Kecamatan Gunungjati; 4. Kecamatan Kedawung; 5. Kecamatan Mundu; 6. Kecamatan Plered; 7. Kecamatan Sumber; 8. Kecamatan Talun; 9. Kecamatan Tengahtani; 10. Kecamatan Weru. c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Harizontal Luar, meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Beber; 4. Kecamatan Depok; 5. Kecamatan Dukupuntang; 6. Kecamatan Gempol; 7. Kecamatan Greged: 8. Kecamatan Gunungjati; 29
9. Kecamatan Jamblang; 10. Kecamatan Karangsembung; 11. Kecamatan Kedawung; 12. Kecamatan Klangenan: 13. Kecamatan Lemahabang: 14. Kecamatan Mundu; 15. Kecamatan Palimanan; 16. Kecamatan Pangenan; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Plered; 19. Kecamatan Plumbon; 20. Kecamatan Sedong; 21. Kecamatan Sumber; 22. Kecamatan Suranenggala; 23. Kecamatan Susukan Lebak; 24. Kecamatan Talun; 25. Kecamatan Tangahtani; dan 26. Kecamatan Weru. Bagian Kelima Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 16 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi: a. sistem jaringan prasarana energi; b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Energi Pasal 17 (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas: a. b. gardu induk; c. pembangkit listrik; d. jaringan transmisi tenaga listrik; dan e. pengembangan energi alternatif. jaringan pipa minyak dan gas bumi; (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan sarana dan prasarana minyak, gas bumi, dan panas bumi di wilayah kabupaten. (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengoptimalan gardu induk, meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 30
2. Kecamatan Palimanan; dan 3. Kecamatan Babakan. b. pembangunan gardu induk meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura. 3. Kecamatan Plered; 4. Kecamatan Babakan; 5. Kecamatan Karangwareng; 6. Kecamatan Susukan Lebak; dan 7. Kecamatan Gebang. (4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Astanajapura; dan b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan. (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik melintasi wilayah Kabupaten. (6) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan energi terbarukan di wilayah kabupaten. Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi Pasal 18 (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas: a. jaringan terestrial atau kabel; b. jaringan nirkabel; dan c. jaringan satelit. (2) Jaringan terestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan kabel di wilayah Kabupaten. (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel di wilayah kabupaten; b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel di wilayah Kabupaten; dan c. mengoptimalkan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Bupati. (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan satelit di kawasan terpencil. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 19 (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi aspek konservasi sumber daya air, 31
pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu, terdiri atas: a. sistem wilayah sungai; b. sumber air dan tampungan air; c. jaringan irigasi; d. jaringan air baku untuk air bersih; e. sistem pengendalian banjir; dan f. sistem pengamanan pantai. (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung yang pengelolaannya didasarkan pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung, meliputi : a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwaringin; b. DAS Kalibunder; c. DAS Bangkaderes; dan d. DAS Cisanggarung. (3) Sumber air dan tampungan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi dan sumber air baku untuk air bersih, meliputi: a. air permukaan berupa sungai meliputi : 1. DAS Ciwaringin; 2. DAS Kalibunder; 3. DAS Bangkaderes; dan 4. DAS Cisanggarung. b. air tanah yang berada di seluruh Cekungan Air Tanah (CAT) c. tampungan air berupa waduk, meliputi: 1. Waduk Cipanundan berada di Kecamatan Waled; 2. Waduk Cijurai berada di Kecamatan Sedong; 3. Waduk Kalijaga berada di Kecamatan Beber; 4. Waduk Maneungteung berada di Kecamatan Waled; dan 5. Waduk Cihowe berada berada di Kecamatan Pasaleman. d. Tampungan air berupa embung dan situ, meliputi: 1. Situ Patok berada berada di Kecamatan Mundu; 2. Situ Sedong berada berada di Kecamatan Sedong; 3. Embung Sarwadadi berada berada di Kecamatan Talun; 4. Embung Rajadana berada berada di Kecamatan Sumber; 5. Embung Danamulya berada berada di Kecamatan Plumbon; 6. Embung Geyongan berada di Kecamatan Arjawinangun; 7. Embung Slendra berada di Kecamatan Gegesik; 32
8. Embung Wanakaya berada di Kecamatan Gunungjati; 9. Embung Gumulung berada di Kecamatan Greged; 10. Embung Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala; 11. Embung Kalideres berada di Kecamatan Kaliwedi; 12. Embung Jagapura Kulon berada di Kecamatan Gegesik; 13. Embung Gegesik Kidul berada di Kecamatan Gegesik; 14. Embung Panguragan Lor berada di Kecamatan Panguragan; 15. Embung Wanayasa berada di Kecamatan Beber; 16. Embung Winduhaji berada di Kecamatan Sedong; 17. Embung Galagamba berada di Kecamatan Ciwaringin; 18. Embung Guwa Kidul berada di Kecamatan Kaliwedi; 19. Embung Sumurkondang berada di Kecamatan Karangwareng; 20. Embung Ciuyah berada di Kecamatan Waled; dan 21. Embung Cupang berada di Kecamatan Gempol. (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. peningkatan pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi: 1. DI Rentang; 2. DI Ciwaringan; 3. DI Seuseupan; dan 4. DI Cikeusik. b. peningkatan pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi, meliputi: 1. DI Walahar; 2. DI Jamblang; 3. DI Cipager; 4. DI Setupatok; 5. DI Paniis Lebak; 6. DI Cibacang; 7. DI Cipurut; 8. DI Jawa; 9. DI Mungkal; 10. DI Katiga; dan 11. DI Ambit. c. peningkatan kapasitas saluran pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: 1. DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar; 2. DI Soka seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar; 33
3. DI Rajadana seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar; 4. DI Ciparigi seluas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar; 5. DI Keputon seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar; 6. DI Sedong seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar; 7. DI Ciwado seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar; 8. DI Agung seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar; 9. DI Kecepet seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar; 10. DI Panongan seluas kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) hektar; dan 11. DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar. (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. sumber air baku, meliputi air permukaan dan air tanah; b. intake air baku; c. saluran pembawa air baku; d. sarana dan prasarana penyediaan air baku lainnya; dan e. pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten. (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai, terutama pada kawasan rawan banjir meliputi : 1. Kecamatan Kapetakan; 2. Kecamatan Gunungjati; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Gegesik; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Pabedilan; 7. Kecamatan Waled; 8. Kecamatan Dukupuntang; dan 9. Kecamatan Mundu. b. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir, baik berupa tanggul, kanal banjir, pompa banjir, kolam retensi, waduk, dan lain-lain; c. pengembangan sistem peringatan dini pada sungai-sungai utama; dan 34
d. pelibatan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan banjir. (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pengamanan banjir pada kawasan rawan abrasi pantai meliputi : 1. Kecamatan Losari; 2. Kecamatan Gebang; 3. Kecamatan Pangenan; 4. Kecamatan Astanajapura; 5. Kecamatan Mundu; 6. Kecamatan Gunungjati; 7. Kecamatan Suranenggala; dan 8. Kecamatan Kapetakan. (8) Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan pantai, baik berupa tanggul laut, bangunan pemecah gelombang, dan lain- lain. (9) Pengembangan sistem peringatan dini tsunami dan gelombang pasang. Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 20 Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air limbah; c. sistem jaringan drainase; d. sistem jaringan air minum perkotaan; dan e. jalur dan ruang evakuasi bencana. Pasal 21 (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas: a. pengembangan pengangkutan sampah; b. pengembangan sistem komposting sampah; c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS); d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS). (2) Pengembangan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat, meliputi 5 (lima) PKL, dan 10 (Sepuluh) PPK. (3) Pengembangan sistem komposting sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah. 35
(4) Pengembangan TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. peningkatan pemanfaatan TPAS yang ada dengan sistem pengelolaan sampah sanitary landfill atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya, meliputi: 1. TPAS Gunung Santri berada di Kecamatan Palimanan; 2. TPAS Gegesik berada di Kecamatan Gegesik; 3. TPAS Ciawi Japura berada di Kecamatan Susukan Lebak; dan 4. TPAS Ciledug berada di Kecamatan Ciledug. b. pembangunan TPAS dengan sistem pengelolaan sampah teknologi landfill atau dengan penerapan sanitary persampahan lainnya terdapat di wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur Kabupaten sesuai dengan hasil kajian; dan c. pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional dengan sistem pengelolaan sampah sanitary landfill atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya berada di wilayah kabupaten. (5) Pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. rencana lokasi TPS diletakan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial berada di setiap kecamatan; b. rencana lokasi TPS akan diatur dalam rencana rinci, rencana detail tata ruang dan/atau kebijakan/strategi pengelolaan sampah di Daerah. (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Pasal 22 (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas: a. penanganan limbah domestik; dan b. penanganan limbah non domestik. (2) Penanganan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemenuhan prasarana jamban keluarga untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; b. pembangunan jamban umum dan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; c. pengembangan sistem pengangkutan limbah tinja dari jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan d. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. (3) Penanganan limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri dan kawasan indutri baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun; 36
b. pembangunan IPAL untuk kegiatan pertambangan yang tersebar di wilayah kabupaten; c. pembangunan IPAL untuk kegiatan rumah sakit tersebar di wilayah kabupaten; d. pembangunan IPAL untuk kegiatan hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten; e. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian di kawasan perdesaan; dan f. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten. Pasal 23 (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi: a. sistem saluran drainase lokal; dan b. sistem drainase utama. (2) Sistem saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pembangunan dan peningkatan saluran yang melayani kawasan fungsional tertentu, meliputi: 1. perkantoran; 2. perdagangan dan jasa; 3. komersial; 4. industri; 5. permukiman; 6. fasilitas umum dan sosial; dan 7. kawasan fungsional lainnya. b. pengelolaan saluran drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainnya. (3) Sistem drainase utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pembangunan dan peningkatan saluran tersier pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; b. pembangunan dan peningkatan saluran sekunder pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; c. pembangunan dan peningkatan saluran primer pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; dan d. pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap, meliputi: 1. pembangunan dan peningkatan gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, di kawasan perkotaan PKL, dan PPK; dan 2. pembangunan dan peningkatan pompa dan pintu air di kawasan rawan bencana banjir. 37
Pasal 24 (1) Sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi: a. peningkatan cakupan pelayanan jaringan air minum perkotaan; dan b. pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan. (2) Peningkatan cakupan pelayanan jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. peningkatan pemanfaatan kapasitas yang belum dimanfaatkan; b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya; c. optimalisasi sumber air baku eksisting; dan d. pengembangan sumber air baru. (3) Pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Wilayah Pelayanan Arjawinangun; b. Wilayah Pelayanan Gegesik; c. Wilayah Pelayanan Kapetakan; d. Wilayah Pelayanan Losari; e. Wilayah Pelayanan Lemahabang; f. Wilayah Pelayanan Palimanan; g. Wilayah Pelayanan Sumber; dan h. Wilayah Pelayanan Suranenggala. Pasal 25 (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi: a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan lingkungan, taman perumahan dapat memanfaatkan lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik; b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum. (2) Jalur evakuasi bencana, meliputi: a. jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, meliputi: 1. Kecamatan Dukupuntang; 2. Kecamatan Sumber; 3. Kecamatan Gempol; 4. Kecamatan Sedong; 38
5. Kecamatan Beber; dan 6. Kecamatan Greged. b. jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang, meliputi: c. 1. Kecamatan Losari; 2. Kecamatan Gebang; 3. Kecamatan Pangenan; 4. Kecamatan Astanajapura; 5. Kecamatan Mundu; 6. Kecamatan Gunungjati; 7. Kecamatan Suranenggala; dan 8. Kecamatan Kapetakan. jalur evakuasi bencana alam banjir, meliputi: 1. Kecamatan Kapetakan; 2. Kecamatan Gunungjati; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Gegesik; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Pabedilan; 7. Kecamatan Waled; 8. Kecamatan Dukupuntang; dan 9. Kecamatan Mundu. d. jalur evakuasi bencana alam angin ribut, meliputi: 1. Kecamatan Susukan; 2. Kecamatan Losari; dan 3. Kecamatan Gebang. e. Jalur evakuasi bencana alam letusan Gunung Api Ciremai, meliputi : 1. Kecamatan Pasaleman; 2. Kecamatan Waled; 3. Kecamatan Karangwareng; 4. Kecamatan Sedong; 5. Kecamatan Greged; 6. Kecamatan Beber; 7. Kecamatan Talun; 8. Kecamatan Sumber; dan 9. Kecamatan Dukupuntang. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Umum Pasal 26 (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 39
Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Pasal 27 (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan e. kawasan rawan bencana alam. (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menetapkan kawasan lindung kabupaten sebesar 12 % (dua belas persen) dari luas wilayah kabupaten yang merupakan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 28 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar, meliputi: a. Kecamatan Palimanan; dan b. Kecamatan Dukupuntang. Paragraf 2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 29 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air. (2) kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Dukupuntang. 40
Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 30 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar waduk, situ dan embung; d. kawasan sekitar mata air; dan e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Kapetakan; 2. Kecamatan Suranenggala; 3. Kecamatan Gunungjati; 4. Kecamatan Mundu; 5. Kecamatan Astanajapura; 6. Kecamatan Pangenan; 7. Kecamatan Gebang; dan 8. Kecamatan Losari. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.967 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah kabupaten. (4) Kawasan sekitar waduk, situ dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Sedong; 3. Kecamatan Astanajapura; 4. Kecamatan Greged; 5. Kecamatan Gempol; 6. Kecamatan Lemahabang; dan 7. Kecamatan Kaliwedi. (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Astanajapura; 2. Kecamatan Greged; 3. Kecamatan Lemahabang; 4. Kecamatan Palimanan; 41
5. Kecamatan Sumber; 6. Kecamatan Talun; dan 7. Kecamatan Waled. (6) Kawasan RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 911 (sembilan ratus sebelas) Hektar tersebar di wilayah Kabupaten, terdiri atas: a. RTH Jalur Hijau; b. RTH Taman; dan c. RTH Pemakaman. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Pasal 31 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kawasan suaka margasatwa; b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; c. kawasan hutan bakau; d. kawasan hutan konservasi; dan e. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam. (2) Kawasan suaka margasatwa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar berupa taman suaka margasatwa kura - kura Belawa berada di Kecamatan Lemahabang. (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Babakan; 4. Kecamatan Beber; 5. Kecamatan Ciledug; 6. Kecamatan Ciwaringin; 7. Kecamatan Depok; 8. Kecamatan Dukupuntang; 9. Kecamatan Gebang; 10. Kecamatan Gegesik; 11. Kecamatan Gempol; 12. Kecamatan Gunungjati; 42
13. Kecamatan Jamblang; 14. Kecamatan Kapetakan; 15. Kecamatan Karangsembung; 16. Kecamatan Kedawung; 17. Kecamatan Klangenan; 18. Kecamatan Lemahabang; 19. Kecamatan Losari; 20. Kecamatan Mundu; 21. Kecamatan Pabedilan; 22. Kecamatan Pabuaran; 23. Kecamatan Palimanan; 24. Kecamatan Panguragan; 25. Kecamatan Plered; 26. Kecamatan Plumbon; 27. Kecamatan Sumber; 28. Kecamatan Susukan Lebak; 29. Kecamatan Tengah Tani; 30. Kecamatan Waled; dan 31. Kecamatan Weru. (4) Kawasan hutan bakau sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 204 (dua ratus empat) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Astanajapura; 2. Kecamatan Gebang; 3. Kecamatan Gunungjati; 4. Kecamatan Kapetakan; 5. Kecamatan Losari; 6. Kecamatan Mundu; 7. Kecamatan Pangenan; dan 8. Kecamatan Suranenggala. (5) Kawasan hutan konservasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar berada di Kecamatan Dukupuntang. (6) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam bagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar berada di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang. 43
Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 32 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. Kawasan rawan tanah longsor; b. Kawasan rawan gelombang pasang; c. Kawasan rawan banjir; d. Kawasan rawan angin ribut; dan e. Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai. (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.538 (empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi: 1. Desa Halimpu dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber; 2. Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan; 3. Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged; 4. Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong; 5. Desa Sidawangi dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber; dan 6. Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol. (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: 1. Kecamatan Losari; 2. Kecamatan Gebang; 3. Kecamatan Pangenan; 4. Kecamatan Astanajapura; 5. Kecamatan Mundu; 6. Kecamatan Gunungjati; 7. Kecamatan Suranenggala; dan 8. Kecamatan Kapetakan. (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar, meliputi: 1. Desa Karangkendal dan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan; 2. Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati; 3. Desa Tawangsari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari; 4. Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik; 5. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan; 6. Desa Babakan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan; 7. Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari 44
Kecamatan Waled; 8. Desa Girinata, Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan; 9. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu. (5) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar, meliputi: 1. Desa Jatianom dan Desa Luwung Kecamatan Susukan; 2. Desa Panggangsari Kecamatan Losari; dan 3. Desa Melakasari Kecamatan Gebang. (6) Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar, meliputi : 1. Kecamatan Pasaleman; 2. Kecamatan Waled; 3. Kecamatan Karangwareng; 4. Kecamatan Sedong; 5. Kecamatan Greged; 6. Kecamatan Beber; 7. Kecamatan Talun; 8. Kecamatan Sumber; dan 9. Kecamatan Dukupuntang. Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya Pasal 33 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 34 (1) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas: a. kawasan peruntukkan hutan produksi tetap; dan b. kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas. (2) Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Kesatuan 45
Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan seluas kurang lebih 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) hektar, meliputi: a. Kecamatan Dukupuntang; b. Kecamatan Waled; c. Kecamatan Sedong; d. Kecamatan Karangwareng; dan e. Kecamatan Pasaleman. peruntukkan (3) Kawasan terbatas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh KPH Majalengka dan Kuningan seluas kurang lebih 3.466 (tiga ribu empat ratus enam puluh enam) hektar, meliputi: a. Kecamatan Ciwaringin; b. Kecamatan Dukupuntang; c. Kecamatan Pasaleman; dan d. Kecamatan Gempol. hutan produksi Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 35 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar, meliputi: a. Kecamatan Astanajapura; b. Kecamatan Beber; c. Kecamatan Depok; d. Kecamatan Dukupuntang; e. Kecamatan Gebang; f. Kecamatan Greged; g. Kecamatan Kapetakan; h. Kecamatan Karangwareng; i. Kecamatan Palimanan; j. Kecamatan Pasaleman; k. Kecamatan Plered; l. m. Kecamatan Sedong; n. Kecamatan Sumber; o. Kecamatan Suranenggala; dan p. Kecamatan Susukan Lebak. Kecamatan Plumbon; Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi: a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan b. kawasan peruntukan peternakan. Pasal 37 (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas 45.000 (empat puluh lima ribu) hektar, meliputi : 46
a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); b. Kawasan Peruntukan Holtikultura; c. Kawasan Peruntukan Perkebunan; dan d. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 40.000 (empat puluh ribu) hektar, meliputi : a. Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar; b. Kecamatan Losari seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar; c. Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) hektar; d. Kecamatan Pabuaran seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar; e. Kecamatan Waled seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua f. ratus) hektar; Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar; g. Kecamatan Babakan seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar; h. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 651 (enam ratus i. j. lima puluh satu) hektar; Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 501 (lima ratus satu) hektar; Kecamatan Astanajapura seluas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar; k. Kecamatan Mundu seluas kurang lebih 351 (tiga ratus lima l. puluh satu) hektar; Kecamatan Pangenan seluas kurang lebih 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hektar; m. Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) hektar; n. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar; o. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar; p. Kecamatan Karangwareng seluas kurang lebih 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hektar; q. Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar; r. Kecamatan Weru seluas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar; s. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar; t. Kecamatan Greged seluas kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) hektar; u. Kecamatan Plered seluas kurang lebih 461 (empat ratus enam puluh satu) hektar; v. Kecamatan Tengah Tani seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; w. Kecamatan Talun seluas kurang lebih 501 (lima ratus satu) hektar; x. Kecamatan Kedawung seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar; 47
y. Kecamatan Gunungjati seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar; z. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar; aa. Kecamatan Plumbon seluas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) hektar; bb. Kecamatan Klangenan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; cc. Kecamatan Jamblang seluas kurang lebih 1.027 (seribu dua puluh tujuh) hektar; dd. Kecamatan Depok seluas kurang lebih 551 (lima ratus lima puluh satu) hektar; ee. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 1.179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar; ff. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar; gg. Kecamatan Arjawinangun seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar; hh. Kecamatan Kapetakan seluas kurang lebih 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) hektar; ii. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 3.303 (tiga ribu tiga ratus tiga) hektar; jj. Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) hektar; kk. Kecamatan Gegesik seluas kurang lebih 5.122 (lima ribu seratus dua puluh dua) hektar; ll. Kecamatan Panguragan seluas kurang lebih 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) hektar; mm. Kecamatan Suranenggala seluas kurang lebih 1.502 (seribu lima ratus dua) hektar; dan nn. Kecamatan Ciwaringin seluas kurang lebih 966 (sembilan ratus enam puluh enam) hektar. (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.000 (dua ribu) hektar, meliputi: a. Kecamatan Pasaleman; b. Kecamatan Pabedilan; c. Kecamatan Waled; d. Kecamatan Ciledug; e. Kecamatan Pabuaran; f. Kecamatan Babakan; g. Kecamatan Gebang; h. Kecamatan Mundu; i. Kecamatan Astanajapura; j. Kecamatan Pangenan; k. Kecamatan Lemahabang; l. Kecamatan Karangwareng; m. Kecamatan Karangsembung; n. Kecamatan Susukanlebak; o. Kecamatan Sedong; p. Kecamatan Greged; q. Kecamatan Beber; r. Kecamatan Talun; s. Kecamatan Sumber; t. Kecamatan Dukupuntang; u. Kecamatan Depok; 48
v. Kecamatan Ciwaringin; w. Kecamatan Palimanan; x. Kecamatan Gempol; y. Kecamatan Susukan; dan z. Kecamatan Kaliwedi; (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar meliputi : a. Kecamatan Pasaleman; b. Kecamatan Waled; c. Kecamatan Karangwareng; d. Kecamatan Karangsembung; e. Kecamatan Susukan Lebak; f. Kecamatan Sedong; g. Kecamatan Greged; dan h. Kecamatan Beber. (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai LCP2B. Pasal 38 (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 1.684 (seribu enam ratus delapan puluh empat) hektar, terdiri atas: a. peternakan hewan besar dan kecil; dan b. peternakan unggas. (2) Peternakan hewan besar dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.009 (seribu sembilan) hektar tersebar di wilayah kabupaten. (3) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b seluas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar tersebar di wilayah kabupaten. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 39 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) hektar, terdiri atas: a. perikanan budidaya air payau; b. perikanan budidaya air tawar; c. produksi garam; d. pengolahan perikanan; dan e. pelabuhan perikanan. (2) Perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar, meliputi: a. Kecamatan Kapetakan; b. Kecamatan Suranenggala; c. Kecamatan Gunungjati; d. Kecamatan Mundu; e. Kecamatan Astanajapura; f. Kecamatan Pangenan; g. Kecamatan Gebang; dan h. Kecamatan Losari. 49 (1)
(3) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.064 (dua ribu enam puluh empat) hektar, meliputi wilayah kabupaten. (4) Produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) hektar, meliputi: a. Kecamatan Kapetakan; b. Kecamatan Suranenggala; c. Kecamatan Gunungjati; d. Kecamatan Mundu; e. Kecamatan Pangenan; f. Kecamatan Astanajapura; g. Kecamatan Gebang; dan h. Kecamatan Losari. (5) Pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Kecamatan Losari; b. Kecamatan Gebang; c. Kecamatan Pangenan; d. Kecamatan Astanajapura; e. KecamatanMundu; f. Kecamatan Gunungjati; g. Kecamatan Suranenggala; dan h. Kecamatan Kapetakan. (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berupa PPP Bondet berada di Kecamatan Gunungjati. b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi: 1. PPI Ambulu berada di KecamatanLosari; 2. PPI Tawangsari berada di Kecamatan Losari; 3. PPI Bandengan berada di KecamatanMundu; 4. PPI Citemu berada di Kecamatan Mundu; 5. PPI Mundu Pesisir berada di Kecamatan Mundu; 6. PPI Waruduwur berada di Kecamatan Mundu. 7. PPI Bungko berada di Kecamatan Kapetakan; 8. PPI Bungko Lor berada di Kecamatan Kapetakan; 9. PPI Condong berada di Kecamatan Gunungjati; 10. PPI Grogol berada di Kecamatan Gunungjati; 11. PPI Ender berada di Kecamatan Pangenan; 12. PPI Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang; 13. PPI Kalipasung berada di Kecamatan Gebang; 14. PPI Playangan berada di Kecamatan Gebang; 15. PPI Karangreja berada di Kecamatan Suranenggala; dan 16. PPI Pangarengan berada di Kecamatan Pangenan. (7) Pengembangan dan Lokasi yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 50
Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 40 Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e seluas kurang lebih 1.005 (seribu lima) hektar, terdiri atas tanah urug, pasir batu, pasir, tanah liat dan batuan, meliputi: a. Kecamatan Gempol; b. Kecamatan Dukupuntang; c. Kecamatan Greged; d. Kecamatan Beber; e. Kecamatan Astanajapura; f. Kecamatan Sedong; g. Kecamatan Susukan Lebak; h. Kecamatan Lemahabang; i. Kecamatan Pasaleman; j. Kecamatan Karangwareng k. Kecamatan Palimanan; dan l. Kecamatan Karangsembung. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 41 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar, terdiri atas: a. Kawasan peruntukan industri menengah dan besar; b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; c. Kawasan peruntukan Industri Agro; dan d. Kawasan Industri. (2) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kecamatan Susukan; b. Kecamatan Gempol; c. Kecamatan Ciwaringin; d. Kecamatan Arjawinangun; e. Kecamatan Kapetakan; f. Kecamatan Palimanan; g. Kecamatan Plumbon; h. Kecamatan Depok; i. Kecamatan Greged; j. Kecamatan Mundu; k. Kecamatan Pangenan; l. Kecamatan Astanajapura; m. Kecamatan Gebang; n. Kecamatan Pabedilan; o. Kecamatan Losari; dan p. Kecamatan Ciledug. 51
(3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di dalam kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Kabupaten. (4) Kawasan peruntukan Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kecamatan Sedong; b. Kecamatan Greged; c. Kecamatan Lemahabang; d. Kecamatan Pasaleman; dan e. Kecamatan Astanajapura. (5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di dalam kawasan peruntukan industri menengah dan besar. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 42 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g seluas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar, terdiri atas: a. kawasan peruntukan pariwisata alam; b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan d. kawasan peruntukan sarana dan prasarana penunjang wisata. (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kura-kura Belawa berada di Kecamatan Lemahabang; b. Setu Patok berada di Kecamatan Mundu; c. Banyu Panas berada di Kecamatan Gempol; d. Hutan Kera Plangon berada di Kecamatan Sumber; e. Setu Sedong berada di Kecamatan Sedong; f. Kawasan Gronggong berada di Kecamatan Beber; g. Kawasan Gebang berada di Kecamatan Gebang; h. Kawasan Cikalahang di Kecamatan Dukupuntang; dan i. Kawasan Hutan Mangroove di sepanjang garis pantai. (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Makam Sunan Gunungjati berada di Kecamatan Gunungjati; b. Makam Nyi Mas Gandasari berada di Kecamatan Panguragan; c. Makam Syeh Magelung Sakti berada di Kecamatan Kapetakan; d. Makam Kramat Talun berada di Kecamatan Talun; e. Makam Ki Buyut Trusmi berada di Kecamatan Plered; f. Upacara adat nadran di wilayah pesisir laut; g. Wisata budaya Desa Serang Kecamatan Klangenan; h. Wisata petilasan Nyi Mas Gandasari di Kasugengan Kidul Kecamatan Depok; i. Wisata petilasan Sunan Bonang berada di Desa Cupang Kecamatan Gempol; j. Wisata petilasan Syeh Qobul berada di Desa Marikangen Kecamatan Plumbon; 52
k. Wisata petilasan Patiwaringin berada di Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala; l. Wisata petilasan Nyi Mas Baduran berada di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala; m. Wisata petilasan Pangeran Jagasara Jagasari berada di Desa Beber Kecamatan Beber; n. Wisata petilasan Ki Layaman berada di Kecamatan Tengah Tani; dan o. Wisata petilasan Syeh Ahmad Pangeran Panji berada di Kecamatan Kedawung. (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kawasan Batik Cirebon, meliputi: 1. Kecamatan Plered; 2. Kecamatan Weru; dan 3. kecamatan Ciwaringin. b. Kawasan Wisata Ciperna berada di Kecamatan Talun; c. Kawasan kerajinan rotan, meliputi: 1. Kecamatan Plered; 2. Kecamatan Plumbon; 3. Kecamatan Sumber; 4. Kecamatan Depok; dan 5. Kecamatan Palimanan. Tani; 1. Kecamatan Plered; 2. Kecamatan Plumbon; 3. Kecamatan Sumber; 4. Kecamatan Depok; dan 5. Kecamatan Palimanan. Tani; e. Kawasan wisata kuliner tersebar di wilayah kabupaten; dan f. Kawasan waterboom, agrowisata, dan agropolitan di wilayah kabupaten. (5) Kawasan peruntukan sarana dan prasarana penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di wilayah kabupaten. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 43 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h seluas kurang lebih 21.194 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) hektar, terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 14.992 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar tersebar di pusat kegiatan perkotaan. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.202 (enam ribu dua ratus dua) hektar tersebar di pusat kegiatan perdesaan. 53
Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 44 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam i, berupa Kawasan peruntukan sarana Pasal 33 huruf pertahanan dan keamanaan. (2) Kawasan peruntukan sarana pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kecamatan Sumber; b. Kawasan Militer Angkatan Udara berada di Kecamatan Plumbon; c. Kawasan Militer Angkatan Laut berada di Kecamatan Gebang; d. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah kabupaten; dan e. Kawasan Kepolisian meliputi: 1. Kepolisian Resort berada berada di Kecamatan Sumber; 2. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah kabupaten; 3. Markas Brigader Mobil berada di Kecamatan Talun; dan 4. Kesatuan Polisi Air berada di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Gunungjati. BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 45 (1) Kawasan strategis Kabupaten, terdiri atas: a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: a. KSP Pertanian berlahan basah dan beriirigasi teknis Pantura Jawa Barat; b. KSP Koridor Bandung-Cirebon; c. KSP Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah; dan d. KSP Pesisir Pantura. (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: 1. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Barat, meliputi: 1. Kecamatan Gempol; 2. Kecamatan Susukan; 3. Kecamatan Kaliwedi; 4. Kecamatan Ciwaringin; dan 5. Kecamatan Kapetakan. 2. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Timur, meliputi: 1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; 54
3. Kecamatan Pangenan; 4. Kecamatan Gebang; 5. Kecamatan Losari; 6. Kecamatan Pabedilan; dan 7. Kecamatan Greged. 3. KSK Sentra Batik Cirebon, meliputi: 1. Kecamatan Plered; 2. Kecamatan Weru; dan 3. Kecamatan Ciwaringin. 4. KSK Pesisir Terpadu Gebang berada di Kecamatan Gebang. 5. KSK Pariwisata Terpadu Cikalahang berada di Kecamatan Dukupuntang. 6. KSK Agro Arjawinangun, meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Panguragan; dan 3. Kecamatan Gegesik. 7. KSK Agro Ciledug, meliputi: 1. Kecamatan Ciledug; 2. Kecamatan Babakan; dan 3. Kecamatan Pabuaran. Warisan Budaya Gunungjati. 6. KSK Agro Arjawinangun, meliputi: 1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Panguragan; dan 3. Kecamatan Gegesik. 7. KSK Agro Ciledug, meliputi: 1. Kecamatan Ciledug; 2. Kecamatan Babakan; dan 3. Kecamatan Pabuaran. Warisan Budaya Gunungjati. c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Pelestarian Sumber Daya Air, meliputi: a. Kecamatan Susukan; b. Kecamatan Mundu; c. Kecamatan Sedong; dan d. Kecamatan Ciledug. d. KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi adalah KSK Sumber Energi, meliputi: a. Kecamatan Mundu; b. Kecamatan Astanajapura; dan c. Kecamatan Pangenan. (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang (RTR) KSK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (5) Kawasan Strategi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 46 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a. indikasi program utama; 55
b. indikasi lokasi; c. indikasi waktu pelaksanaan; d. indikasi sumber pendanaan; dan e. indikasi pelaksana kegiatan. (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten. (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten. (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2038 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi: a. tahap I (2018 - 2023); b. tahap II (2023 - 2028); c. tahap III (2028 - 2033); dan d. tahap IV (2033 - 2038). (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. dana Pemerintah; b. dana Pemerintah Provinsi; c. dana Pemerintah Kabupaten; d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN); e. dana swasta; dan f. dana masyarakat. (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten; d. BUMN; e. swasta; dan f. masyarakat. (7) Rincian indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tahapan pelaksanaan (2) 56
Bagian Kedua Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 47 Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Pasal 48 (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas: a. perwujudan PKL; b. perwujudan PPK; dan c. perwujudan PPL. (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penyusunan dan/atau revisi RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan; b. pengembangan PKL Arjawinangun, meliputi: 1. pengembangan kawasan pertanian; 2. pengembangan kawasan peruntukan pergudangan; industri dan 3. pengembangan kawasan permukiman; 4. pembangunan terminal tipe B; 5. Pembangunan Perguruan Tinggi; 6. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan; 7. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan; 8. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan; 9. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan; 10. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan; 11. pengembangan sarana olah raga skala kawasan; 12. pengembangan taman skala kawasan; 13. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan 14. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan. industri dan pergudangan; 3. pengembangan kawasan permukiman; 4. pembangunan terminal tipe B; 5. Pembangunan Perguruan Tinggi; 6. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan; 7. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan; 8. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan; 9. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan; 10. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan; 11. pengembangan sarana olah raga skala kawasan; 12. pengembangan taman skala kawasan; 13. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan 14. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan. industri dan pergudangan; 3. pengembangan kawasan permukiman; 4. Pengembangan Perguruan Tinggi; 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan; 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan; 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan; 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan; 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan; 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan; 11. pengembangan taman skala kawasan; 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan. 57
d. Pengembangan PKL Sumber, meliputi: 1. pengembangan kabupaten; perkantoran pemerintahan 2. pengembangan perkantoran swasta skala kabupaten; 3. pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten; 4. pembangunan rumah sakit tipe C; 5. pembangunan terminal tipe C; 6. pembangunan perguruan tinggi; 7. pengembangan mesjid skala kabupaten; 8. pengembangan stadion olah raga skala kabupaten; 9. pengembangan taman skala kabupaten; 10. pengembangan pariwisata skala kabupaten; 11. pengembangan kawasan permukiman; dan 12. pengembangan terbatas pertanian, peternakan, dan perikanan. e. Pengembangan PKL Lemahabang, meliputi: 1. pengembangan kawasan pertanian; 2. pengembangan kawasan permukiman; 3. Pengembangan Perguruan Tinggi; 4. pengembangan kawasan pertambangan; 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan; 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan; 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan; 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan; 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan; 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan; 11. pengembangan taman skala kawasan; 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan. f. Pengembangan PKL Ciledug, meliputi: 1. pengembangan kawasan pertanian; 2. pengembangan kawasan permukiman; 3. Pengembangan Perguruan Tinggi 4. pengembangan kawasan industri dan pergudangan; 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan; 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan; 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan; 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan; 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan; 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan; 11. pengembangan taman skala kawasan; 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan. (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengembangan PPK Gegesik; b. pengembangan PPK Kapetakan; c. pengembangan PPK Klangenan; d. pengembangan PPK Plumbon; e. pengembangan PPK Weru f. pengembangan PPK Kedawung; g. pengembangan PPK Astanajapura; h. pengembangan PPK Karangsembung; i. pengembangan PPK Babakan; dan j. pengembangan PPK Losari. 58 skala
(4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. penataan kawasan PPL Pabedilan; b. penataan kawasan PPL Pabuaran; c. penataan kawasan PPL Waled; d. penataan kawasan PPL Gebang; e. penataan kawasan PPL Pasaleman; f. penataan kawasan PPL Mundu; g. penataan kawasan PPL Pangenan; h. penataan kawasan PPL Sedong; i. penataan kawasan PPL Susukanlebak; j. penataan kawasan PPL Karangwareng; k. penataan kawasan PPL Beber; l. penataan kawasan PPL Greged; m. penataan kawasan PPL Plered; n. penataan kawasan PPL Tengahtani; o. penataan kawasan PPL Talun; p. penataan kawasan PPL Gunungjati; q. penataan kawasan PPL Jamblang; r. penataan kawasan PPL Depok; s. penataan kawasan PPL Dukupuntang; t. penataan kawasan PPL Gempol; u. penataan kawasan PPL Susukan; v. penataan kawasan PPL Kaliwedi; w. penataan kawasan PPL Panguragan; x. penataan kawasan PPL Suranenggala;dan y. penataan kawasan PPL Ciwaringin. Paragraf 2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 49 (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas: a. perwujudan sistem prasarana utama; dan b. perwujudan sistem prasarana lainnya. (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. perwujudan sistem transportasi darat; b. perwujudan sistem transportasi laut; dan c. perwujudan sistem transportasi udara, (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi; b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sistem Pasal 50 (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi: a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan; 59
b. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. perwujudan pelayanan transportasi perkeretaapian (2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. perwujudan jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten; b. perwujudan kabupaten; jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah c. perwujudan jaringan Jalan Kabupaten; dan d. perwujudan jembatan. (3) Perwujudan jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri primer, dan jalan kolektor. (4) Perwujudan jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten (2) huruf b, berupa sebagaimana dimaksud pada ayat pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor primer. (5) Perwujudan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. penetapan fungsi jaringan jalan Kabupaten; b. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lokal; c. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lingkungan; dan d. pembangunan jaringan jalan baru. (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa peningkatan jembatan. (7) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (1) huruf b berupa sebagaimana dimaksud pada ayat pengembangan terminal, meliputi: a. pengembangan terminal penumpang tipe B; b. optimalisasi terminal penumpang tipe C; dan c. penyediaan terminal terpadu kawasan industri. (8) Perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum; dan b. penyediaan sarana angkutan jalan. (9) Perwujudan pelayanan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. pembangunan jaringan kereta api; b. pembangunan stasiun kereta api; dan c. menjaga kelestarian dan keamanan prasarana kereta api pada lintas tidak aktif sebagai peninggalan sejarah. Pasal 51 Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pembangunan dan penataan terminal khusus batubara; dan b. pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul. 60
Pasal 52 Perwujudan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi: a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara; dan b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Pasal 53 Perwujudan sistem dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi: jaringan prasarana energi sebagaimana a. pengamanan jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pengembangan gardu induk; c. pengembangan pembangkit tenaga listrik; d. pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik; e. pengembangan sumber energi tak terbarukan; dan f. pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pasal 54 Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi: a. penyediaan jaringan kabel telepon; b. penyediaan infrastruktur nirkabel; dan c. pembangunan BTS bersama. Pasal 55 Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, meliputi: a. pengamanan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan kabupaten atau kota; b. pengelolaan wilayah sungai kabupaten; c. pengembangan waduk, situ dan embung untuk konservasi, sumber air baku bagi daerah irigasi serta kebutuhan domestik; d. pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi; e. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku; f. pengoptimalan sumber mata air; g. pengoptimalan Waduk Jatigede dari Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif; h. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; i. sistem penyediaan air bersih non perpipaan dari pemerintah ataupun dengan swadaya murni dari masyarakat; dan j. pengembangan prasarana pengendalian banjir. Pasal 56 (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, meliputi: a. perwujudan sistem jaringan persampahan; 61
b. perwujudan sistem jaringan air limbah; c. perwujudan sistem jaringan drainase; d. perwujudan sistem jaringan air minum perkotaan; dan e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana. (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS); b. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; c. mengembangkan lembaga pengelola sampah; d. mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat; e. menerapkan penanganan akhir sampah di TPPAS sampah secara sanitary landfill atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya ; f. merehabilitasi TPAS yang sudah tidak dipergunakan; g. pengelolaan sampah organik dan an-organik ataupun B3 dengan sistem terpilah; h. pengelolaan sampah B3 rumah tangga; i. pengelolaan sampah B3 industri; dan j. pengelolaan sampah B3 medis secara individual atau komunal. (3) Perwujudan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penerapan sistem septic perkotaan dan perdesaan; tank kawasan permukiman b. pengembangan pengolahan limbah bergerak; c. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah B3; dan d. penyusunan masterplan pengolahan limbah. (4) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman; b. pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional; c. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan; d. pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup; dan e. penyusunan masterplan drainase. (5) Perwujudan jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. pengembangan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari mata air; b. optimalisasi Waduk Jatigede berada di Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif; c. pengembangan sumber distribusi air minum perpipaan; d. pengembangan jaringan perpipaan air minum; dan e. pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah belum terlayani. (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. penyediaan ruang evakuasi bencana alam; b. penyediaan jalur evakuasi bencana alam; dan 62
c. penyusunan masterplan kebencanaan. Bagian Ketiga Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 57 Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. perwujudan kawasan lindung; dan b. perwujudan kawasan budidaya Paragraf 1 Perwujudan Kawasan Lindung Pasal 58 (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas: a. perwujudan kawasan hutan lindung; b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan e. perwujudan kawasan rawan bencana alam. (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan; b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. pengembalian reboisasi; fungsi lindung dengan rehabilitasi dan d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan; e. perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan f. pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan. (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penetapan batas kawasan hutan lindung daerah perbatasan; b. penanaman tanaman tahunan; c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung; d. pengembangan pola insentif dan disinsentif; dan e. optimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung. (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, embung dan mata air; b. penetapan batas kawasan lindung; c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; 63
f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. pengawasan kawasan lindung; h. pemeliharaan dan rehabilitasi sungai di bagian hulu; i. pemeliharaan dan rehabilitasi di bagian hilir DAS; dan j. pengembangan RTH. (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. penetapan batas kawasan lindung; b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam dan cagar alam; d. penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; e. penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan TNGC; f. sosialisasi pengelolaan kawasan TNGC; g. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNGC; dan h. pengendalian kerusakan kawasan TNGC. (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana secara lebih akurat; b. pemetaan kawasan bencana alam; c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; d. melakukan upaya untuk mengurangi atau meniadakan resiko bencana alam; e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; f. peningkatan kapasitas masyarakat; g. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; h. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; i. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan j. relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana. Paragraf 2 Perwujudan Kawasan Budidaya Pasal 59 (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas: a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi; b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian; c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan; d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan; e. perwujudan kawasan peruntukan industri; f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya. (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; 64
b. pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi; d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis; e. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; f. pengembangan hasil hutan bukan kayu; g. pengembangan tanaman hutan; dan h. peningkatan pemasaran hasil produksi. (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan lahan basah berupa sawah dengan dukungan irigasi; b. pengembangan sarana dan prasarana; c. pengembangan agroindustri; d. pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; e. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; f. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; g. penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; h. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; i. peningkatan pemasaran hasil produksi; j. pengembangan kawasan tanaman tahunan; k. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan l. penyusunan masterplan pertanian. (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan infrastruktur; b. pengembangan unit kolam air deras; c. pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR); d. pengembangan pasar ikan; e. pengembangan pengolahan perikanan; f. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan g. penyusunan masterplan perikanan. (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; b. pengembangan kawasan pertambangan; c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. e. pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi; f. peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; g. peningkatan peran masyarakat; h. pendataan ulang izin pertambangan; i. j. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan k. reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi reboisasi tanaman; lain. (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro; 65
b. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; c. pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan membentuk sentra - sentra produksi; d. peningkatan sistem pemasaran; e. pengembangan klaster-klaster industri menengah; f. membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; g. menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (rest area) dengan pola kemitraan; h. pengembangan aneka produk olahan; dan i. peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; b. tata batas obyek- obyek wista; c. pengembangan satuan kawasan wisata; d. pengembangan obyek wisata utama; e. pengkaitan kalender wisata kabupaten; f. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan g. peningkatan akomodasi dan infrastruktur. (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: a. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi: a. pengembangan dan penataan kawasan; b. penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. monitoring evaluasi dan pelaksanaan masterplan permukiman; d. pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru; e. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; g. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; h. pengembangan rumah susun sederhana; i. pembangunan dan pengembangan hunian vertikal;dan j. penyiapan lahan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA). (10) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi: a. penyediaan sarana listrik; b. program penyediaan air bersih secara sederhana; c. pengembangan jaringan jalan desa; d. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan e. penyediaan fasilitas kesehatan. (11) Perwujudan kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pengembangan pertahanan dan keamanan. lainnya 66
Bagian Keempat Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Pasal 60 (1) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; c. perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan d. perwujudan KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. (2) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penyusunan RTR KSK; b. penataan kawasan potensial pengembangan ekonomi; dan c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis. (3) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. penyusunan RTR KSK; b. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata pengembangan obyek wisata; dan c. peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata. (4) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. penyusunan RTR KSK; b. penataan dan pengendalian kawasan rehabilitasi lingkungan hidup; dan c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis. (5) Perwujudan KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. penyusunan RTR KSK; dan b. penataan kawasan potensial sumber daya alam dan teknologi tinggi. BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 61 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 67
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Umum Pasal 62 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan Pasal 63 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen; b. tidak diperbolehkan keseluruhan fungsi dasarnya; dilakukan perubahan secara 68
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib sistem digunakan untuk mendukung perdesaan dan jaringan prasarana; berfungsinya b. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan; c. pembatasan mengganggu prasarana; dan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak jaringan fungsi sistem perdesaan dan d. pelarangan pemanfaatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana. ruang Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 64 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi laut; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian. 69
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan; b. pembatasan intensitas bangunan sepanjang jalan bebas hambatan; c. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan; d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan; e. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan; f. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan g. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jalan arteri primer disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk yang menghubungkan antar-pusat kegiatan utama kegiatan skala provinsi dan nasional; prasarana pergerakan b. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten; c. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah; d. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer; f. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer; g. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; h. tidak diperkenankan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan i. diperbolehkan bagi pergerakkan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana 70
dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa jaringan jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan; b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten; c. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah; d. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; e. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer; f. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer; g. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan h. diperbolehkan bagi pergerakan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa jaringan jalan lokal primer disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan; b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; c. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakkan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut; d. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung di sekitar ujung jembatan; b. tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya di sekitar jembatan; c. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan galian C jenis pasir dan batu di sekitar jembatan; d. diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan; dan e. tidak diperbolehkan dijadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan. 71
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan lalu lintas angkutan jalan berupa orang, barang dan kendaraan; dan b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal. (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan: a. penetapan trayek dalam kota dan luar kota; b. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; c. pembatasan trayek dalam satu ruas jalan untuk mencegah kemacetan dan pemerataan jalur; d. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota; e. Setiap pengembangan suatu kawasan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus disertai dengan dokumen analisa dampak lalu lintas; dan f. diperbolehkan penumpang. penyediaan halte untuk penurunan (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api. (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api untuk tingkat intensitas menengah hingga tinggi; b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api operasi dan yang dapat mengganggu kepentingan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap lintas kereta api di dampak sepanjang jalur kereta api; lingkungan akibat lalu d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan b. tidak diperbolehkan pemanfaatan lingkungan kerja stasiun kereta api. ruang di dalam 72
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bandara umum disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan operasional Bandar Udara; ruang untuk kebutuhan b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; c. penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara. Pasal 65 lainnya Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Pasal 66 Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun dengan ketentuan: a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kawasan perkotaan; b. pemanfaatan areal di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kawasan perkotaan mengacu kepada peraturan perundang- undangan; c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur perundang-undangan; transmisi sesuai ketentuan peraturan d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas; e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di dalam garis f. sempadan pipa gas selain bangunan pendukung; dan tidak diperbolehkan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan. Pasal 67 Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem Pasal 65 huruf b disusun dengan ketentuan: jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 73
a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi; b. diperbolehkan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan adanya bangunan rumah dengan c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi Pasal 68 Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pada kawasan di tetap menjaga kelestarian sekitar wilayah sungai dengan lingkungan dan fungsi lindung kawasan; b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; c. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; d. penetapan lebar sempadan sungai diatur dengan peraturan daerah; e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi yang berbatasan; dan f. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum. Pasal 69 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sebagaimana sistem prasarana pengelolaan dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas: a. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar lingkungan prasarana sistem jaringan persampahan; b. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum perkotaan; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam; (2) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam ataupun perairan setempat; b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar lokasi persampahan; c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar lokasi persampahan; 74
d. tidak diperbolehkan lokasi TPAS berdekatan dengan kawasan permukiman; dan e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah. (3) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. pelarangan pembuangan limbah industri ke badan sungai; b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah; c. diwajibkan agar industri yang menghasilkan limbah beracun untuk menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan d. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. pelarangan pembuangan sampah pada jaringan drainase; b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung oleh jaringan drainase; c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase; dan d. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkotaan berupa prasarana sosial dengan menggunakan jaringan drainase sistem tertutup. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan tatanan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas air; dan c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka. 75
Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Lindung Pasal 70 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, ditetapkan dengan memperhatikan : a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam. Pasal 71 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas: lindung a. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam; b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan c. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat. Pasal 72 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan sebagaimana bawahannya perlindungan dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b terdiri atas: terhadap kawasan a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air; c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjaga dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut; fungsi hidrogeologis kawasan kars, e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; 76
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; g. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tegakan; h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan flora dan fauna, serta i. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air. Pasal 73 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, situ dan embung; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Perkotaan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal; c. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut; d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan permanen; e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; f. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gelombang pasang, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, dan kegiatan pelabuhan; h. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai. 77
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelarangan membuang limbah industri ke sungai; c. pengoptimalan pemanfaatan ruang di sempadan untuk ruang terbuka hijau; d. garis sempadan sungai yang berbatasan dengan jalan mengikuti garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian, dan keamanan sengai beserta bangunan sungai; e. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan f. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; b. diperbolehkan bersyarat waduk yang digunakan untuk pariwisata diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung tidak berhubungan dengan untuk bangunan konservasi waduk; yang d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; e. diperbolehkan bersyarat dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan f. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; b. diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi; c. diizinkan digunakan untuk pariwisata selama mengurangi kualitas tata air yang ada; d. diperbolehkan pemanfaatan embung untuk perikanan budidaya; e. tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; f. pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk RTH; g. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan h. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. 78 tidak
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pemanfaatan RTH sebagai konservasi lingkungan, rekreasi, dan sebagai industri dan peningkatan keindahan kota, penyeimbang bagi penggunaan permukiman; lahan b. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan pendirian bangunan diharapkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota; c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekonomi dalam bentuk pertanian; e. diwajibkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 f. (satu) hektar pada masing-masing kelurahan; dan tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen. Pasal 74 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata; b. diperbolehkan yang dilakukan di dalam taman nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah perlindungan; pengembangan kegiatan pendukung c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu ilmu kelestarian pengetahuan; dan lingkungan di sekitar cagar budaya dan g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat. Pasal 75 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor; b. ketentuan umum peraturan rawan zonasi kawasan gelombang pasang; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; 79
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin ribut; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkannya perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan syarat penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; b. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor; c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian, fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan jenis, dan ancaman mempertimbangkan karakteristik, bencana; b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan c. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. pembuatan sumur resapan; b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. penetapan batas dataran banjir; e. diperkenankan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan f. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan bencana angin ribut bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; b. tidak diperbolehkan membangun fasilitas umum; dan c. diperbolehkan dengan terbatas pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana angin ribut. 80
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi rawan letusan Gunung Api Ciremai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan dengan jenis, dan ancaman ruang mempertimbangkan karakteristik, bencana; b. diperbolehkan bangunan sebagai ruang mitigasi bencana; c. diperbolehkan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam. Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Budidaya Pasal 76 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kawasan permukiman; dan i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya. Pasal 77 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a disusun dengan ketentuan: a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; b. diizinkan pendirian bangunan dan sistem jaringan prasarana wilayah terbatas yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; c. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan; d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan 81
e. ketentuan jarak penebangan pohon dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pasal 78 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan hutan secara berkelanjutan; b. diperbolehkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan; c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan; d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan e. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan. Pasal 79 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis; c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi; d. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis; e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian irigasi teknis, khususnya bagi tanaman pangan non penduduk yang bekerja di sektor pertanian; tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; f. g. diperbolehkan kegiatan industri berbasis bahan baku; h. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung; produktivitas peningkatan i. diperbolehkan pertanian hortikultura; j. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan; k. diperbolehkannya aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; l. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan; m. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan; 82
n. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; o. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air; p. diperbolehkan dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; q. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan r. diperbolehkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan; b. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan; c. pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata, fungsi pengembangannya tidak diperbolehkan merusak pariwisata; d. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri penunjang peternakan yang mendukung usaha peternakan yang terdapat di wilayah kawasan peruntukan industri; dan e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya. Pasal 80 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan; b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan; c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; d. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, tidak diperbolehkan merusak pengembangan perikanannya fungsi pariwisata; e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; f. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung; g. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan; h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak diperbolehkan melebihi potensi lestari; dan i. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air payau dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 83
Pasal 81 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e disusun dengan ketentuan: a. wajib menerapkan metode pertambangan yang memenuhi kaidah good mining practice; b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan; c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung; e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang bersinggungan dengan daerah sumber mata air; f. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung; g. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; h. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan penambangan; i. pengharusan pemulihan zona bentang alam pasca penambangan; j. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, dengan mengintegrasikan pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten; k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten; dan l. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Pasal 82 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f dengan ketentuan: a. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri serta menerapkan konsep bangunan vertikal; b. diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen industri dan memperhatikan dampak kawasan peruntukan lingkungan; c. diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya; d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; f. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3; g. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan memiliki pengelolaan limbah terpadu; 84
h. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan frontage road; i. diperbolehkan bersyarat pengembangan pembangkit tenaga listrik pada lokasi kawasan peruntukan industri; j. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri; k. kewajiban menyediakan RTH sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); l. diutamakan pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan industri; dan m. tidak diperbolehkan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri pada zona air tanah kritis dan rusak. Pasal 83 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata; b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan; c. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata; d. diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; e. diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat; f. diperbolehkan bersyarat pembangunan pariwisata dengan menyediakan fasilitas parkir; g. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal; h. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, dan tidak diperbolehkan mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual. i. Pasal 84 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengambilan air baku dari air permukaan; b. diperbolehkan adanya penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga; c. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan lainnya dengan skala pelayanan fasilitas sosial ekonomi lingkungan; d. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan dan menyediakan lingkungan; kelengkapan keselamatan bangunan 85
e. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan; f. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan; g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor; h. diperbolehkan pembangunan sarana prasarana pendidikan sebagai pendukung fungsi permukiman; i. diperbolehkan pertumbuhan dan penyebaran sarana prasarana perdagangan dan jasa sebagai pendukung fungsi permukiman dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; j. diperbolehkan pengembangan minimarket dengan syarat tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam permukiman; k. diperbolehkan mengembangkan budidaya produktif sebagai pendukung fasilitas sosial dan fasilitas umum; lainnya l. diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. diperbolehkan pembangunan kawasan perumahan vertikal yang menjamin tersedia kawasan hijau yang berfungsi resapan, sosial, dan estetika; n. diperbolehkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; o. diperbolehkan pengembangan usaha industri kecil mikro pada kawasan perumahan berupa industri rumah tangga dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi kawasan; p. tidak diperbolehkan perkembangan kawasan permukiman yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung; dan q. tidak diperbolehkan segala budidaya yang akan mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pasal 85 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i berupa Kawasan peruntukan sarana pertahanan dan keamanaan disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan kemanan; pengembangan aktivitas pertahanan dan b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan; c. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter; d. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan kemanan; dan e. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan. 86
Paragraf 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Pasal 86 (1) Ketentuan umum peraturan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi KSP; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK. zonasi kawasan (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan; b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten; b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan; c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Paragraf 1 Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 87 (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan (2) (3) ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. Izin pemanfaatan ruang memuat tentang: a. arahan pemanfaatan peruntukkan ruang yang menyangkut fungsi ruang; b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna. (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya. (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 87
Paragraf 2 Jenis Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 88 Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), meliputi: a. Fatwa rencana pengarahan lokasi; b. izin lokasi; c. d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. izin mendirikan bangunan; dan Pasal 89 (1) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten. (2) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan. (3) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 90 (1) (2) (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan. Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 91 (1) Semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 88
Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 92 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang. (2) Ketentuan (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan pemanfaatan dibatasi pengembangannya. ruang pada kawasan yang Paragraf 2 Bentuk Insentif dan Disinsentif Pasal 93 (1) Insentif dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. (2) (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemberian keringanan pajak; dan b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan sarana dan prasarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi dan promosi. Pasal 94 (1) Insentif yang diberikan penghargaan pemanfaatan pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri atas : a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; terhadap kegiatan didorong pada ruang kawasan yang b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan c. 89
Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. keringanan biaya sertifikasi tanah; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan c. pemberian penghargaan kepada masyarakat. (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kemudahan prosedur perizinan; b. kompensasi; c. subsidi silang; d. imbalan; e. sewa ruang; f. kontribusi saham; dan g. pemberian penghargaan. (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan. (5) Untuk mewujudkan kawasan pertanian tanaman pangan atau lahan basah dan beririgasi teknis berkelanjutan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani. (6) Pemberian Insentif kepada masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk: a. keringanan retribusi Daerah; b. kompensasi biaya sosial petani; c. pengembangan infrastruktur pertanian; d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan f. penghargaan. (7) Untuk mewujudkan 5 % (lima persen) kawasan lindung, pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau jasa lingkungan kepada dunia usaha dan masyarakat dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung non hutan dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung non hutan di wilayahnya. Pasal 95 (1) Pemberian disinsentif terdiri atas: a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya; dan 90
b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan kegiatan dalam dibatasi pada Pemerintah Daerah pemanfaatan ruang pengembangannya. pelaksanaan kawasan yang (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pembatasan penyediaan infrastruktur; b. penghentian izin; dan c. penalti. yang dibatasi pengembangannya (3) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis. yang dibatasi pengembangannya Pasal 96 (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 97 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. (2) Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. yang berwenang yang menerbitkan (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 91
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan i. denda administratif. (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 5. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu. (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan ditetapkan ketentuan yang 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. 92 (6)
(9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persy ruang yang diterbitkan izin pemanfaatan aratan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan; dan c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. (10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 5. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang; dan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. c. (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 93
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen. (12) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan pola umum pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten. (13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 5. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. 94
b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa perintah apabila pembongkaran bangunan. pelanggar mengabaikan surat (14) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 5. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ditetapkan ketentuan yang 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan 7. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu. b. pemulihan fungsi dilakukan secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi. (15) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan: a. pengenaan terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin ruang yang diterbitkan berdasarkan pemanfaatan RTRWKabupaten; 5. pelanggaran dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; ketentuan yang ditetapkan 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. 95
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 98 (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka RTRW; c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW. (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk: a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum. Bagian Kedua Bentuk dan Peran Masyarakat Pasal 99 (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri atas: a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang; b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan c. peran masyarakat dalam pengendalian ruang. (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi: a. pemberian masukan mengenai rencana tata ruang; b. persiapan penyusunan rencana tata ruang; c. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; d. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan e. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal 96
serta perundang- undangan; sesuai dengan ketentuan peraturan e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, serta perizinan, pemberian pengenaan sanksi; insentif dan disinsentif b. keikutsertaan dalam memantau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan mengawasi instansi dan/atau perjabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. c. pelaporan kepada Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat Pasal 100 (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang. (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati. (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KELEMBAGAAN Pasal 101 (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati 97
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 102 Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 103 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut 98
umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Pasal 104 Penegakkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 105 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2018 - 2038 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 99
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin kawasan fungsi tersebut dengan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan sebagai akibat terhadap kerugian pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; timbul yang penyesuaian dengan masa 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada indikator sebagai angka 3, dengan memperhatikan berikut: a) memperhatikan harga pasaran setempat; b) sesuai dengan NJOP; c) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau d) berdasarkan musyawarah mufakat. c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak ini dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 108 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 100 izin
Pasal 109 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. setiap orang Ditetapkan di Sumber pada tanggal 7 Juni 2018 Plt. BUPATI CIREBON WAKIL BUPATI, TTD SELLY ANDRIANY GANTINA Diundangkan di Sumber pada tanggal 7 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, TTD RAHMAT SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E.5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (7/81/2018). Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Imam Sobirin,SH NIP. 19650808 199203 1 012 101