P-ISSN : 2686-4541 E-ISSN : 2808-490X Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2, Desember 2022 (186-199) HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU Oleh: Rahman Yasin Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 117, Jakarta Pusat Email: ABSTRAK Hak konstitusional warga negara untuk memilih pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2024 merupakan penerapan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Hak dipilih dan memilih adalah hak dasar warga negara sehingga harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang hendak menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Pemilu serentak Tahun 2024 akan demokratis dan berintegritas, apabila penyelenggara dan stakeholders berperan aktif menyukseskannya, terutama memastikan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih mereka terdaftar dalam DPT. Penyelenggara hendaknya memeperhatikan hak warga negara lebih cermat agar tidak lagi terjadi penghilangan hak pilih warga sebagaimana pada pemilu dan pemilihan serentak sebelum-sebelumnya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) dan analisis deskriptif untuk menela'ah data empiris dari berbagai jenis kepustakaan dengan tetap mengedepankan pengungkapan suatu peristiwa atau praktik yang sudah ada. Pendekatan ini mengurai hasil penelitian dengan beberapa kerangka paradigma determinan tentang teori dan konsep bagaimana bagaimana implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pilkada di tingkat lapangan. Kata Kunci: Hak Konstitusional; dan Pemilu Berintegritas ABSTRACT The constitutional right of citizens to vote in the 2024 simultaneous general elections (pemilu) and elections for regional heads and deputy regional heads (pilkada) is the application of a constitutional democratic government system. The right to vote and vote is a basic right of citizens, so it must be a serious concern of the organizers. Because elections are a means of implementing people's sovereignty to elect prospective leaders who want to run government affairs based on the 1945 Constitution. Simultaneous elections in 2024 will be democratic and with integrity, if organizers and stakeholders play an active role in making it successful, especially ensuring citizens who meet the requirements to exercise their right to vote they are registered in the DPT. Organizers should pay more careful attention to the rights of citizens so that there is no longer the loss of citizens' right to vote as in previous general elections and simultaneous elections. This study uses a qualitative approach (qualitative research) and descriptive analysis to examine empirical data from various types of literature while still prioritizing the disclosure of an existing event or practice. This approach describes the results of research with several determinant paradigm frameworks regarding theories and concepts on how to implement the fulfillment of citizens' constitutional rights in elections and local elections at the field level. Keywords: Constitutional Rights; and Elections with Integrity © 2022 Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License. 186
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU PENDAHULUAN Salah satu problem utama yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan adalah penghilangan hak pilih warga negara. Penghilangan hak pilih warga negara ini salah satu penyebabnya karena minimnya sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana masyarakat dapat dengan mudah dan sederhana menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Selain kurang sosialisasi dan edukasi baik itu penyelenggara maupun partai politik kepada warga negara dalam pesta demokrasi, juga terdapat di banyak daerah yang tidak terdata dalam DPT secara akurat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid. Betapa ada aturan yang lebih praktis membolehkan warga menggunakan hak pilih, namun dengan begitu kemudian membuat ke TPS. Bahkan warga mau terhadap kecenderungan pelaksanaan pemilu menjadi apatis hingga bersikap masa bodoh karena minimnya sosialisasi dan edukasi kepada mereka. Semua partai politik peserta pemilu termasuk calon yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu seharusnya dapat secara massif dan efektif perundang- sesuai undangan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tidak kepada kemudian penyelenggara. Kecenderungan elit politik dan calon yang prakmatis tidak mau tahu soal pentingnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilih masih menjadi hal problematik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kenyataan ini pun dapat menimbulkan pragmatisme dan sikap masa bodoh warga negara terhadap pemilu dan pilkada itu sendiri. hendaklah dipahami sebagai proses pelaksanaannya tidak datang masyarakat ketentuan peraturan sehingga semua kesalahan ditimpahkan hanya Pemilu serentak 2024 juga substantif. sekadar procedural Pemilu serentak yang dilaksanakan secara substansial ini mengandung pengertian Pemilu yang diselenggarakan secara bebas yaitu warga negara yang telah memenuhi syarat memilih bebas menggunakan hak pilih secara merdeka intimidasi; pemilu diselenggarakan tanpa transparan, terbuka, prinsip pemilu secara akuntabel, dan berintegritas; prinsip adil, adil dalam arti pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama secara adil oleh penyelenggara; prinsip jujur, semua terlibat harus bertindak dan bersikap mengedepankan nilai- nilai kebenaran. Salah satu hal mendasar dalam pemilu bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat secara bertanggung jawab dengan memberikan dan penegakan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pemilihan. tetapi partsipatif, kredibel, stakeholders yang adalah perlindungan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bagaimana hak-hak warga negara menggunakan preferensi politik pada setiap momen pemilu. Dalam pengertian pasal-pasal dimaksud mengatur kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan dipilih secara demokratis. Hak dasar (basic right) bagi setiap sebagai warga bangsa dalam induvidu kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. Rumusan pasal- pasal ini memiliki dasar filosofis yang kuat. luas, ketentuan Ide dasar negara hukum demokratis dalam praktik pelaksanaan pemilu maka dalam dirumuskan konstitusi. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup praktik dalam masyarakat penyelenggaraan negara turut mempengaruhi norma-norma hukum dan dalam 187
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU perumusan suatu norma UUD. Karena itu, (geistichenhenterground) suasana kebatinan filosofis, yang menjadi sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan UUD perlu dipahami seksama untuk dapat dimengerti dengan dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD.1 Konstitusi latar belakang negara demokrasi modern selalu memberikan hak politik masyarakat secara konstitusional yaitu pelaksanaan pemilihan bagi pria dan wanita. Perkecualian yang paling menonjol adalah di Swiss yang kontroversi tentang hak pilih untuk wanita. Di beberapa negara bagian, kaum wanita mendapatkan hak pilih untuk urusan negara bagian, tetapi sejauh itu tuntutan mereka untuk persamaan hak suara di tingkat federal belum terpenuhi. Masih ada beberapa negara mempersyaratkan khusus untuk hak suara, meskipun hak pilih dewasa memang ada.2 di mayoritas kondisi-kondisi UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) dikatakan bahwa: Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibataan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang meliputi: (i) pemilu anggota DPR, DPD; pilpres; pimilu anggota DPRD Provinsi; pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka paradigma konstitusionalitas right to vote dan basic right dalam pelaksanaan pemilu sebagai sarana penegakan kedaulatan rakyat harus dikembangkan pada esensi konsep penegakan politik dan konstitusionalitas warga negara sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat direduksi pelanggaran norma hak-hak dasar politik warga negara. perlindungan hak dasar RUMUSAN MASALAH Dalam praktik perubahan UU Pemilu, misalnya, pembahasan ketentuan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 tentang right to vote dan basic right misalnya, sama sekali tidak sejalan dengan semangat rakyat menggunakan hak untuk memilih dan dipilih secara baik. Bahkan perdebatan norma yang hendak dimasukan dalam rumusan UU Pemilu dalam arti tidak menyerasikan dengan norma konstitusi dalam konstitusi menjamin luas hampir dikatakan Bagaimana kebijakan penyelenggara pemilu pemangku kepentingan melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih massif dan sistematis kepada warga negara mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu dan pilkada? dengan melibatkan implementatif penyelenggara pemilu dalam memastikan setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih sudah terdaftar dalam DPT? Bagaimana peran METODE PENELITIAN 1Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 157. 2C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, dalam (terj.), Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 96. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosial politik, yang literatur hukum dan menitikberatkan pada sosial politik. Materi yang memuat tentang peraturan perundang-undangan dan bahan yang lingkup pokok bahasan mencakup penelitian. Penelitian hukum dimaksudkan ruang 188
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU untuk menelik kaida norma hukum yang mempunyai upaya pemaksa (sanksi) atau proses sosial yang mengugeri, mengkaidahkan sesuatu yang berwenang.3 keputusan dari pejabat Pendekatan penelitian sosial politik dimaksudkan agar hasil penafsiran empiris yang memadai akan mengubah konsep menjadi sebuah kerangka konseptual baru yang bisa diuji. Jika defenisi operasional dan sumber- empiris memiliki validitas sumber data sempurna, maka hipotesa analisis identik dengan kesimpulan awal.4 Menurut Judith Green, penelitian yang menggantungkan proses dan tujuan utama agar upaya memahami objek penelitian dari aspek praktik sosial politik (to understanding aspect social politic life), menjadi analisis deskriptif data.5 warga negara baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih setiap calon pemimpin yang hendak membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan demokratis. Pemerintahan yang dibentuk hasil pemilu dan pilkada harus mendapatkan dukungan (legitimate) sebesar- besarnya dari rakyat. Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat benar-benar formalitas diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur belas prinsip adil penyelenggaraan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pilkada. Artinya hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama bagi terciptanya pemilu yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai factor determinan. tetapi harus (jurdil) dan kedua Penelitian kualitatif memiliki prosedur untuk mendapatkan data dan menghasilkan deskripsi6 hak konstitusional warga negara yang kerap kali diabaikan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sehingga dibutuhkan sikap yang dan terklasifikasi dalam pemilu - peserta partai politik, calon perorangan, timses, calon serta pemilih saat hari pemungutan suara sudah terdaftar dalam DPT. kebijakan penyelenggara PEMBAHASAN Pemilu dan pilkada pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak konstitusional Kedaulatan adalah konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti dikatakan oleh Jack H. Nagel, ada dua hal penting, yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan jangkauan kekuasaan (scope of power) dan (domain of power). Dalam hubungan ini, pendekatan Nagel dapat juga digunakan untuk menganalisis gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi. Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi objek dan pemegang kedaulatan (sovereign). 3Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 4. 4Walter L. Wallace, Metode Logika Ilmu Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 55. 5Judith Green, A Guide to Using Qualitative Research Methodology, (London: Nouria Brikci - Research Officer, MSF UK, 2007), hal. 2. 6Robert Bogdan, and Sari Knopp Biklen, Qualitatif Research for Education. (Boston, MA: Allyn and Bacon), 1992, hal. 21-22. Yang paling menarik di atas ajaran-ajaran kedaulatan tersebut di atas adalah ajaran kedaulatan rakyat dan ajaran kedaulatan hukum. sebagaimana Meskipun belum dipraktikkan mestinya, keduanya telah digagaskan sejak dari zaman Yunani kuno dan Rumawi kuno. Mengenai yang pertama, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, pada pokoknya terkait dengan konsep 189
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU yang dikenal sebagai demokrasi. Demokrasi berasal dari perkataan 'demos' yang berarti rakyat dan 'kratien' atau 'cratie' yang berasti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat atau 'rule by the people'. Pengertian yang sering dipopulerkan dengan konsep demokrasi yaitu prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itulah esensi kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula.7 Praktik demokrasi memerlukan desain kelembagaan yang mampu menampung dan memproses kompleksitas kemasyarakatan, dan untuk tetap mampu menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada kehendak rakyat. Desain kelembagaan ini disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi democarcy). (representative perwakilan Demokrasi perwakilan bekerja secara prosedural dan empirik membawakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.8 Partai, pemilu, dan parlemen menjadi dalam bekerjanya sistem demokrasi perwakilan.9 perannya sangat sentral Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan pentingnya hak politik masyarakat atau yang lazim dikenal sebagai hak konstitusional warga negara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus menjadi perhatian serius penyelenggara. sampai hak konstitusional berupa hak pilih warga negara terbaikan. Karena hak pilih warga negara dalam Jangan pemilu kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. sarana Karena pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka rakyat tidak hanya menjadi objek yang didata kemudian dimasukkan dalam DPT semata tanpa sosialisasi dan edukasi yang massif dan sistematis untuk menggunakan hak pilih tetapi karena rakyat sangat menentukan legitimasi dukungan pemerintahan yang dibentuk, hak konstitusinonal mereka tidak bisa dianggap sepeleh dalam pelaksanaan tahapan pendataan hak pilih. Penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP fungsi satu pelaksanaan pemilu harus dapat menjaga dan kepercayaan menjamin masyarakat hasil dan proses pelaksanaan pemilu dan pilkada. itu merupakan pengejawantahan dari sebagai kesatuan terwujudnya terhadap 1. Peran Kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga fungsi penyelenggaraan pemilu yang saling berkait satu sama lain. Ketiga fungsi penyelenggaraan yang dimaksud ialah KPU, Bawaslu dan DKPP yang yang dikonstruksi satu menyelenggarakan kesatuan fungsi. KPU menyelenggarakan semua tahapan, Bawaslu mengawasi semua tahapan pelaksanaan, dan DKPP ditugaskan secara khusus hanya pada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. menjadi lembaga pemilu sebagai 7 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994, hlm, 9. 8 Muhammad, Etika dan Pemilu Demokratis, (Jakarta, Sekretariat DKPP, 2020), hlm, 47. 9 Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Indonesia, Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2019, hlm,, 40 pemilu wujud samping Di kedaulatan rakyat dijamin menghasilkan pemerintahan demokratis dan berasaskan luber dan jurdil, hanya mungkin terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi. Para penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara. itu, 190
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi terwujudnya menghambat yang berkualitas.10 Integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sangat ditentukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu) pada semua tingkatan.11 pemilu Sebagai satu kesatuan fungsi yang saling berkait, maka penting sekali saling mengingatkan untuk mengawal hak-hak politik pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Karena kerapkali praktik kelalaian bahkan potensi kecurangan selalu muncul ialah pada proses pendataan data penduduk, pendataan data pemilih dari DPS, DPSHP, penetapan DPT hingga Daftar Pemilih Tambahan sehingga peran KPU dan Bawaslu sangat diharapkan. KPU dan Bawaslu sebagai fungsi eksekutif dan legislatif penyelenggaraan di tingkat lapangan diharapkan bekerja secara aktif dan professional supaya tidak terjadi hilangnya hak pilih warga pada pemilu serentak tahun 2024. Saat ini tahapan verifikasi partai politik di KPU untuk kemudian ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu serentak tahun 2024 sesuai jadwal tahapan yakni 14 bulan sebelum hari pemungutan suara masih cukup panjang, namun proses pendataan hak pemilih tetap menjadi perhatian serius. KPU dan Bawaslu benar-benar memastikan penempatan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang dibentuk PPS dan PPLN adalah petugas yang independen dan tidak bekerja untuk keperpihakan. Karena petugas pemutakhiran perangkat direkrut data tingkat pemerintahan paling rukun kelurahan/desa dan pemilih dari bawah rukun warga, 10Nur Hidayat Sardini, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, (Jakarta, LP2AB Press, 2016), hal. 38. 11Rahman Yasin, Menulis tentang Pemilu, (Yogyakarta: Imperium, 2014), hal. 89. tetangga atau warga masyarakat. Berdasarkan praktik pemilu ke pemilu, pantarlih umumnya direkrut dari petugas perangkat desa dengan alasan sudah memahami dan memiliki bank data. Namun, pemahaman ini tanpa disertai dengan pengawasan yang aktif dan partisipatif sesama warga masyarakat, tentu potensi penyalahgunaan data pemilih diskriminatif dapat saja terjadi. dan 2. Hak Konstitusional Warga Negara Pemilihan umum serentak Tahun 2024 memiliki suatu gambaran ideal bagi suatu pemerintahan demokrasi pada zaman modern sekarang. Pemilu dalam praktik negara-negara demokrasi modern selalu menjadi parameter untuk mengukur apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak pada suatu negara. Pemilu menjadi dimensi politik yang kuat untuk mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat pada kekuasaan elite. Legitimasi politik menjadi hal niscaya karena dengan legitimasi politik yang kuat itulah pemerintahan dapat dipercaya program untuk menjalankan pembangunan yang sudah disusun. Menurut Robert A. Dahl (1915-2014), demokrasi poliarki (berskala besar) memiliki dua dimensi partisipasi politik (warga negara) yang keduanya serta kontestasi (elite). Menurut William Liddle, dalam sistem pemerintahan demokratis, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, pemerintahan. pemimpin termasuk Kepastian itu hasil mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam saling bergantung, kedaulatan rakyat dan para bahwa pemilihan 191
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.12 Dalam praktik, pemilu menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki political virtues yang bertindak secara bertanggung mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok atau partai politik.13 Padahal intinya adalah pelaksanaan pemilu rakyat. Kehendak menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan secara konstitusi menggunakan hak untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan menurut konsep hukum tata negara, yaitu kedaulatan dalam aspek internal yang menjadi objeknya.14 jawab, tujuan bebas-aktif memberikan perlindungan hak pemilih dalam pemilu bagi warga negara sudah semakin baik sistem dan merupakan pemerintahan demokrasi konstitusional yang signifikan pada era modern sekarang. MK secara konstitusional telah mereduksi peran partai politik yang selama beberapa dasawarsa menerapkan sistem oligarki pada tingkat internal. Oligarki partai politik dapat dilihat dari sentralisasi kebijakan termasuk sentralisasi model-model pengkaderan kepemimpinan yang eksklusif. Kebijakan pusat menjadi sangat menutup dominasi kemungkinan-kemungkinan munculnya pemimpin berkualitas. Seleksi alam kurang mendapat perhatian serius apalagi sudah menyangkut kepentingan berkuasa. suatu kemajuan sehinggaa kerap (1926-2013) memberikan pengertian tentang ciri sistem pemerintahan demokratis. Salah satu ciri pemerintahan demokratis menurutnya ialah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang terselenggaranya pemilu dapat menjamin dengan jujur dan adil. Pemilu baru dapat dikatakan demokratis apabila hak warga negara dipenuhi dengan baik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, yaang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat. pemerintahan demokratis menjamin kompetisi para kontestan pemilu dapat berjalan secara inklusif pemerintahan terciptanya akuntabel. Juan Linz Jose segala atau upaya demi Fungsi dan peran konstitusionalitas MK dalam menegakkan hak politik dengan 12Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Intrans Ilmu Politik, Publishing, 2015), hal. 439. 13Moh. Mahfud MD, Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Seminar Nasional, dalam Keynote Speech, Prosiding, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 24-26 Januari 2012), hal. 28. 14Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 22. (Malang: Akan tetapi praktik dominasi kebijakan pusat dan oligarki kekuasaan internal terutama pada setiap periode pemilu (pencalonan caleg, calon kepala daerah, dan calon pemimpin pada jenjang tertentu dapat dilakukan dengan proses yang cukup adil manakala MK mengeluarkan putusan tentang hak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menggunakan hak suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai pengganti surat suara bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak memilih sepanjang terdaftar pada DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 maka warga bersangkutan dapat menunjukkan identitas berupa KTP dan atau KK pada petugas pemilu di tempat domisili berdasarkan KTP. Putusan transformatif itu tidak hanya mengembalikan hak-hak politik warga negara untuk menggunakan hak pilih tetapi secara teknis, putusan juga memberikan aturan norma 192
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih secara teratur. Putusan MK lebih mengena pada hak konstitusional warga negara yaitu putusan No. putusan No. 001-017/PUU-I/2003 102/PUU-VII/2009 memberikan pedoman mekanisme penggunaan right to vote and right to be candidate sebagai hak yang dijamin konstitusi. dan yang Putusan Mk yang fenomenal dan jauh dari dugaan publik adalah soal politik dinasti. MK mengeluarkan Putusan No. 33/PUU- XIII/2015 terkait judicial review Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945 sehingga hak politik setiap keluarga yang mempunyai relasi kekuasaan dengan pejabat tidak boleh mencalonkan diri bertentangan dengan hak konstitusional. MK sebaliknya, memantapkan pengertian kesempatan yang sepanjang sama mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada menjadi lebih tegas dan jelas. kepada warga negara institusi yang dianggap penting dan sine quo non dalam sistem demokrasi modern.16 Sebagai pilar demokrasi, kedudukan partai politik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Partai politik dapat difungsikan secara kelembagaan politik untuk memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Momentum pemilu dan pilkada serentak tidak sekadar dijadikan sebagai konestasi meraih dapat memberikan kekuasaan, pendidikan politik bagi warga negara termasuk bagaimana kesadaran memunculkan menggunakan hak pilih secara cerdas. Karena partai politik merupakan wadah menyaipkan kepemimpinan bangsa, maka peran partai politik sebagai representasi kepentingan rakyat diharapkan dapat menjadi institusi yang menghubungkan rakyat dan pemerintah. Partai politik harus berperan sebagai artikulasi dan komunikator rakyat. Secara institusi peran partai politik harus dikonstruksi untuk menciptakan iklim kontestasi kompetitif, dan fair dalam pelaksanaan pemilu. tetapi kepentingan 4. Peran Bawaslu dan MK Mengawal Hak 3. Peran Partai Politik Konstitusi Warga Negara Merujuk pada pandangan Reymond Garfield dalam Political Science, dikatakan, partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi dan melaksanakan kebijakan umum ("A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and cary out their general policees).15 Partai politik adalah pemerintahan 4.1. Peran Bawaslu Salah satu peran utama pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Khusus tahapan ini cukup krusial karena menyangkut hak politik warga negara yang tahun untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Oleh karena proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPS dan DPT maka peran dan fungsi pengawasan kelembagaan supaya dapat sudah berumur 17 15Abdillah Fauzi Achmad, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2012), hal. 374. 16Firmasyah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi, (Jakarta: Edisi Revisi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 44. 193
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU dioptimalkan tindakan kelalaian petugas pemutakhiran data pemilih yang menyebabkan hilangnya hak pilih warganegara. Jika ditemukan pelanggaran dan atau ada masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu terkait penggandaan dan pemalsuan data pemilu lainnya, maka Bawaslu dapat menggunakan untuk memeriksa, memanggil, dan memutuskan perkara pelanggaran bahkan dengan wewenang yang ada dapat mendiskualifikasi calon tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran. guna mencegah kewenangannya Bawaslu sebagaimana dalam RDP Hari Selasa, Tanggal 7 Juni 2024, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, bahwa Bawaslu akan secara mempersiapkan standar norma peraturan terkait langsung dengan fungsi serta wewenang kelembagaan dalam melaksanaan pengawasan pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan pemetaan perkembangan praktik yang pemilu penyelenggaraan setiap menurut penyelenggaraan selalu mengalami perubahan sehingga secara otomatis berimplikasi terhadap pelaksanaan tahapan di lapangan. Catatan Bawaslu Pusat, ada 8 peraturan Bawaslu yang akan diubah/direvisi dan atau diganti, dan terdapat 11 peraturan Bawaslu yang dianggap masih relevan dengan praktik pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, terdapat 6 peraturan Bawaslu yang juga dipertahankan sebagai norma pengawasan di lapangan yakni peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan non tahapan pemilu. Untuk norma peraturan Bawaslu non tahapan, hanya 4 peraturan yang akan diubah dan atau diganti.17 kelembagaan tengah dan tugas dan serentak, hamper Bawaslu sistem yang ada pelaksanaan Dalam konteks itu, Bawaslu sebagai institusi pengawasan yang diberikan mandat termasuk berfungsi undang-undang bahkan sebagai kuasi peradilan dalam penanganan sengketa Pemilu hendaklah dapat berperan aktif dan profesional dalam mencegah terjadinya praktik kelalaian KPU misalnya dalam pengelolaan tahapan termasuk tahapan pendataan dan penetapan DPT. Pada konteks itu, peran dan fungsi pengawasan Bawaslu selaku institusi legislatif penyelenggaraan pemilu mengawasi tahapan pendataan data pemilu dari proses penyerahan data penduduk oleh pemerintah kepada KPU hingga pada proses pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih dan pada penetapan Daftar Pemilih Tetap serta Daftar Pemilih Tambahan benar-benar akurat. Bawaslu memastikan bahwa proses pemutakhiran dan penetapan bahkan dalam praktik selanjutnya hingga pada tahapan hari pemungutan suara data masih terus bergerak dinamis sekalipun, Bawaslu menjadi ujung tombak harapan terjaganya hak- hak preferensi warga dilaksanakan dengan baik. 4.2. Peran MK Peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sangat strategis dalam mewujudkan kualitas demokrasi jaminan dengan memberikan kepastian hak konstitusionalitas pemilih pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 dapat dilaksanakan baik menurut asas luber dan jurdil maupun penyelenggaraan. prinsip-prinsip lembaga pengawal Peran konstitusionalitas hak-hak politik warga negara oleh MK menjadi harapan tidak hanya masyarakat dalam suatu konflik atau sengketa PHPU pada pemilu serentak 2024 tetapi oleh para pihak atau peserta dan penyelenggara pemilu. MK 17Rahmat Bagja, Paparan Bawaslu Dalam Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI (Jakarta: Selasa, 07 Juni 2022), hal. 2. 194
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU menjadi hak-hak konstitusional warga dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024. tumpuan ditegakannya Dan salah satu tugas utama MK adalah berperan menjadi penengah yang adil diantara pihak-pihak yang sedang berkompetisi untuk meraih dan mengisi jabatan publik.18 Maka semua aspek kebijakan dan praktik-praktik kegiatan bernegara termasuk penyelesaian sengketa dan konflik pemilu haruslah dikaitkan dengan sebagai isu-isu konstitusionalitas puncak ksesepakatan bersama sebagai bangsa yang bernegara di zaman demokrasi modern dewasa ini.19 Pasal 1945 menegaskan, "negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti, setiap kegiatan bangsa dan hukum (nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan mendasarinya. Demokrasi anarki, tanpa nomokrasi dapat menjadi demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.20 Ide dasarnya adalah memurnikan hasil legislasi yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang bertentangan dengan konstitusi. Tanpa kontrol dari lembaga yudikatif, dengan lembaga kuatnya kepentingan politik di legislatif, sangat terbuka kemungkinan undang- 1 (3) UUD ayat haruslah negara berdasar kemenangan jumlah 18Moh. Mahfud MD, dalam Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2011), hal. v. 19Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, (Jakarta: LP3ES), 2015, hal. 41. 20Moh. Mahfud MD, Konstitusi dalam Hukum Kontroversi Isu, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hal. 41. undang merugikan masyarakat.21 Disinilah peran MK menjaga konstitusi dengan tujuan dapat ditegaknya prinsip konstitusionalitas. Fungsi memutus sengketa hasil pemilu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk (antar memutus lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu.22 berbagai persengketaan Padahal, pemilu dan pilkada pada dasarnya kontestasi hanya kekuasaan, namun menjadi pintu masuk sehingga jabatan-jabatan publik pengisian kualitas dan integritas proses maupun hasil hendaknya mendapatkan perhatian serius baik oleh penyelenggara maupun peserta mengenai hak konstitusional warga negara. tidak ajang Salah satu tugas dan wewenang MK sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) poin (d) dinyatakan, MK menangani perkara penyelesaian hasil pemilu (electoral result). PHPU di MK berupa sengketa yang timbul antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa PHPU pun dapat terjadi antar peserta pemilu dan pilkada karena perselisihan hasil yang berbeda berdasarkan data masing- masing. sejalan dengan harapan warga negara, MK sebagai lembaga peradilan konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir serta dengan sifat putusan yang final dan mengikat dapat dijalankan untuk tetap berfungsi memberikan kepastian hukum hak- hak politik warga negara yang diperlakukan secara tidak demokratis baik oleh peserta Pada konteks itu, 21Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hal. 292. 22Jenedjri M. Gaffar, dalam Makala, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta: 17 Oktober 2009), hal. 11-12. 195
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU maupun penyelenggara pemilu pada kontestasi. Oleh karena itu, untuk menegakkan sistem hukum dan sistem etika (rule of law dan rule of ethics) berdasarkan prinsip penyelenggaraan sesuai konsep good and clean negara prinssip-prinsip government penyelenggaraan accountability, negara transparancy, predictability dan participation termasuk mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu, maka peran penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan konstitusi MK yang juga dimandatkan menyelesaikan sengketa PHPU diharapkan dapat mengawal hak konstitusional warga negara secara optimal. dengan Dalam konteks itu, maka peran MK pada penegakan dan perlindungan hak politik pemilu bagi warga bangsa sudah berdasarkan amanat suatu mahkamah ketatanegaraan yang menjaga prinsip-prinsip negara hukum Indonesia serta menegakkan konstitusinalitas bernegara. MK memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan hak politik pemilu melalui Pasal 10 ayat (1) poin (d) UU No. 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi, MK 2003 sebagai peradilan konstitusi juga bertugas menjalankan prinsip konstitusinalitas negara hukum. Dengan demikian, fungsi dan peran MK pada peradilan konstitusi itu telah menjadi pemilu suatu mahkamah yang lain menjaga, konstitusionalitasnya serta pemilu menegakkan memberikan perlindungan konstitusi pada rakyat Indonesia. konstitusi sebagai yaitu prinsip politik tidak politik hak Pemilu serentak 2024 sejatinya semua pihak dapat mengambil peran aktif untuk mengawal dengan melakukan pengawasan partisipatif (Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dan Lembaga pemantau) guna mencegah jenis dan bentuk penyimpangan segala berusaha termasuk menghilangkan atau menduplikasi hak pemilih praktik jahat yang dalam suara (pergerakan kotak suara/tahapan pemungutan suara hingga proses dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara nasional). Selain peran aktif penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, peran MK pada proses akhir jika terjadi sengketa maka diharapkan dapat memberikan keadilan yang bermartabat. proses penggunaan hak Pendek kata, pemilu dan pilkada oleh harus serentak penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang pentingnya hak konstitusional warga negara itu sudah dijamin terdaftar dalam DPT dan tidak akan berubah. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih luas harus bahkan diberikan termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu tentang cara-cara mudah dan sederhana menggunakan hak pilih. Sosialisasi, publikasi dan gerakan- gerakan edukasi yang massif dan sistematis dari penyelenggara dan peserta pemilu sangat dibutuhkan. Jika tidak maka pengalaman praktik-praktik pada pelaksanaan pemilu dan pilkada yakni sebelum-sebelumnya penghilangan dan atau pengabaikan hak konstitusional warga negara akan terjadi lagi. Dan hal ini harus dicegah oleh semua pemangku kepentingan. 2024 dipastikan termasuk masyarakat pengarahan Selain peran KPU, Bawaslu dan DKPP, yang tidak kalah penting juga peran Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pengalaman praktik penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang disebabkan karena perselisihan hasil angka pemilih yang menggunakan hak konstitusi tertentu pengabaian dan penghilangan hak pilih supaya tidak kembali muncul dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Penyelenggara dan peserta pemilu tidak boleh hanya mengandalkan aturan yang memudahkan bahkan kasus pada pilkada dan serentak 196
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU warga negara menggunakan hak pilih, karena dalam aturan yang memudahkan belum tentu otomatis mendorong motivasi secara pilih masyarakat berdasarkan yang berkeadilan. Aturan yang mempermudah tetapi tetap mengikuti prosedur ketentuan untuk dapat menggunakan hak pilih dan masyarakat akan cenderung berdalih dengan alasan tertentu ini harus menjadi perhatian sehingga hal bersama guna mewujudkan pemilu dan pilkada yang kredibel dan berintegritas. menggunakan kesadaran hak pemilu PENUTUP a. Kesimpulan Hak konstitusional warga negara pada pemilu dan pilkada di Indonesia pada dasarnya dijamin UUD 1945. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 tentang right to vote dan basic right pada implementasinya belum dilaksanakan secara baik. Padahal, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) yang secara jelas dinyatakan, negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibataan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Peran KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi harus mencegah praktik penyimpangan hak pilih warga negara dengan memberikan pelayanan professional dan adil termasuk memperhatikan hak pilih. Pemilu berintegritas apabila peran KPU, Bawaslu, DKPP dan yang tak kalah penting adalah peran MK sebagai harapan terakhir memutuskan perkara PHPU yang disebabkan konflik baik antar sesama peserta maupun peserta dengaan penyelenggara terkait dengan angka hak suara. b. Saran Pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2024. Dibutuhkan kesadaran individu dan kelembagaan menegakkan hak konstitusional warga negara pada pemilu serentak 2024. Diperlukan kinerja penuh kecermatan dan profesionalisme petugas (coklit), pendataan pencocokan penelitian validasi DP4 dan DPS hingga penetapan DPT final. Petugas pendataan dari coklit sampai pada penetapan sesuai uu pemilu 14 bulan sebelum masa pemungutan suara sesuai pasal 201 ayat (5) uu no. 7 Tahun 2017 dibutuhkan peran aktif pemerintah, KPU, dan pengawasan Bawaslu serta pemangku kepentingan agar tidak ada hak konstitusional warga negara yang terabaikan. Sosialisasi dan publikasi lebih giat dan aktif tentang cara mengecek nama dalam DPT pemilu serentak 2024 oleh KPU dan Bawaslu. kesadaran 197
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU REFERENSI Amir, Mushaddiq. (November 2020). "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Buku Asshiddiqie, Jimly, (2015). Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Jakarta: LP3ES. Asshiddiqie, Jimly, (2015). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. _______, (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Bagja, Rahmat, (2022). Materi Paparan Bawaslu Dalam Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI (Jakarta: Selasa, 07 Juni 2022). Bogdan, Robert and Knopp Biklen, Sari. (1992). Qualitatif Research for Education. Boston, MA: Allyn and Bacon. Fauzi, Achmad, Abdillah. (2012). Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, Jakarta: Golden Terayon Press. Firmasyah. (2011). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi, Jakarta: Edisi Revisi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Gaffar, Jenedri, M, (2009). dalam Makala, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta: 17 Oktober 2009. Green, Judith. (2007). A Guide to Using Qualitative Research Methodology. London: Nouria Brikci - Research Officer, MSF UK. Hidayat, Sardini, Nur. (2016). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Jakarta: LP2AB Press. Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: RajaGrafindo. Mahfud, MD, Moh, (2011). dalam Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK. _______, (2012). Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Seminar Nasional, dalam Keynote Speech, Prosiding, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 24-26 Januari. _______, (2012). Konstitusi dalam Hukum Kontroversi Isu, Jakarta: RajaGrafindo. Muhammad, (2020). Etika dan Pemilu Demokratis, Jakarta: Sekretariat DKPP. Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza. (2015). Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing. Singka, Valina, Subekti, (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Strong, C.F. (2008). Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, dalam (Terj.), Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media. Wallace, Walter, L. (1994). Metode Logika Ilmu Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 1994. Waluyo, Bambang, (2002), Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika. Yasin, Rahman. (2014), Menulis tentang Pemilu, Yogyakarta: Imperium publishing, 2014. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 tentang Hak Memilih 198
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2022), 4 (2) RAHMAN YASIN-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tentang Pedoman Penggunaan Hak Memilih Makalah Rahmat Bagja, Paparan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Dalam Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa, 07 Juni 2022. Jenedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah Sekretaris Jenderal MK, Surakarta: 17 Oktober 2009. Jimly Asshiddiqie, 10 Tahun Reformasi Quo Vadis Pemajuan dan Penegakkan HAM di Indonesia, Sambutan Ketua MK dalam Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia: Jakarta, Selasa 8 Juli 2008. 199