NO. 1 2 Daftar Pertanyaan Sharing Session Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Sektor IKNB terhadap Penerapan Program APU PPT Selasa, 9 Februari 2021. Nama Nama Perusahaan Pertanyaan Januar Jahja
Sebagaimana kita tahu, asuransi umum bisa dikatakan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan asuransi jiwa karena produknya yang relatif rendah risiko APU PPT tdak ada nilai tunai dan jangka waktu relatif pendek. Risiko asuransi yg dicover juga harus ada obyeknya baik rumah, mobil, bencana alam dan lain-lain. Sepengetahuan saya, dibeberapa group perusahaan multi nasional, asuransi umum masuk kategori out of scope risiko APUPPT, sehingga penerapan program APU PPTnya minimal. Apakah di Indonesia juga dapat dibedakan penerapan program APUPPT dgn standar yg berbeda antara asuransi umum dan kerugian? Terima kasih. Jawaban: Industri Asuransi baik Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa memiliki perbedaan karakteristik dan risiko TPPU/TPPT. Jika dibandingkan, Asuransi Jiwa memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada asurnasi umum. Hal tersebut dikarenakan pada asuransi jiwa terdapat produk-produk yang memiliki investasi. Namun demikian apabila Asuransi Umum memungkinkan menerbitkan produk-produk yang memiliki investasi, maka tingkat risikonya akan relative sama. Pelaku kejahatan TPPU/TPPT seringkali menggunakan investasi dimaksud sebagai sarana untuk melakukan generate claim atas asuransi yang dimiliki. Natalia Soebagjo
Bagaimana mengikis persepsi umum bahwa building compliance systems itu mahal? Keterangan Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum (sent) Sistem Informasi (sent)
NO. 3 4 Nama Ali Ussalim Noy Isibonow - Nama Perusahaan PT Capella Multi Dana Pertanyaan Jawaban: Pada dasarnya Building Compliance Systems memang memerlukan biaya namun pelu juga dilihat berdasarkan Cost Benefit Analysis (CBA) yang membandingkan investasi pada sistem dengan dilakukan secara manual. Investasi sistem informasi merupakan hal yang sangat baik. Jika masih dilakukan secara manual, justru dapat akan menimbulkan cost yang tidak murah, karena banyak SDM yg terlibat dan dapat menimbulkan resiko human error yang lebih tinggi. Apakah ada perbedaan penerapan sistem APU PPT terhadap perusahaan Non-Bank dengan Bank, karena transaksi dan system yang berjalan ada sedikit perbedaan. Terima kasih. Jawaban: Secara prinsip baik PJK Bank maupun Non-Bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam penerapan program APU PPT. Hanya saja, perlu diperhatikan terkait exposure tingkat risiko dari masing- masing jenis PJK dimaksud. Secara umum, kunci penerapan program APU PPT yang baik adalah berada pada tone of the top dari PJK itu sendiri. Terkait dengan Risk Based Approach dalam penerapan AML yang efektif di perusahaan, untuk industri perasuransian apakah ada wacana dari OJK untuk membuat ketentuan/pedoman yang lebih spesifik untuk asuransi umum (general) yang memiliki perbedaan yang cukup berbeda dengan asuransi jiwa (life) terutama bila dikaitkan dengan Money Laundering? Jawaban: Secara umum OJK telah menerbitkan ketentuan terkait Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan melalui POJK Nomor Keterangan Sistem Informasi (sent) Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum (sent)
NO. 5 6 Nama Andreas Freddy Pieloor Nugroho Nama Perusahaan Pertanyaan Keterangan 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT di Sektor IKNB. Pada SEOJK dimaksud, telah dijelaskan mengenai tipologi dan berbagai contoh studi kasus penerapan program APU PPT untuk setiap subsektor. Pedoman teknis dilengkapi juga dengan adanya kegiatan Workshop Pendampingan untuk seluruh sektor jasa keuangan. Dalam Workshop Pendampingan tersebut tidak hanya dibahas mengenai teori dan aturan penerapan program APU PPT, namun juga terkait studi kasus yang seringkali dialami oleh PJK.
Selain melakukan scanning profile calon Klien terkait dengan profesi dan penghasilan, juga melakukan scanning profil (KYC CDD) siapa yang membayar premi asuransi dan beneficiary? Apakah sistim IT Manulife juga mampu melakukan scanning pembatalan polis yang baru terbit dengan uang yang cair dalam jumlah besar? Dengan memperhatikan siapa klien dan siapa yang membayar premi serta siapa yang menerima pencairan dana tersebut? Terima kasih. KYC Jawaban: Dalam sistem monitoring Manulife, salah satu skrenario yang di build adalah berapa banyak jumlah money out. Ketika nasabah melakukan pembatalan polis/surrender akan tertangkap pada sistem tersebut. Sistem monitoring transaksi juga telah menerapkan prinsip Risk Based sehingga sistem tersebut dapat menangkap money out yang masuk dalam kategori high risk. Selain itu, dalam proses transaksi, Manulife mengaharuskan dana ditransfer ke pemegang polis, apabila penerima dana bukan pemegang polis, maka Manulife akan mengidentifkasi lebih lanjut hal tersebut kepada nasabah. Komisaris PT Dipo Tindak pidana perbankan/pembiayaan sejatinya masuk klasifikasi TPPU, Penyidikan OJK
NO. 7 Nama Agung Wijoyo Rodion Wikanto Nama Perusahaan Star Finance
Pertanyaan karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 tahun 2014 yang lalu, yang memperluas kewenangan OJK di penyidikan sektor keuangan, namun demikian perangkat hukum penegakan tindak pidana di sektor usaha jasa pembiayaan belum terbangun, belum ada perangkatnya, baik legal, soft and hard infrastructure, juga penegakan hukumnya. Apakah OJK akan menetapkan dimulainya tindakan penyidikan tindak pidana di sektor usaha jasa pembiayaan? Apakah penyidikan OJK di sektor usaha jasa pembiayaan akan diimplementasikan? Mohon maaf, meski belum se- advanced Pasar Modal, demikian pula konsep Tindak Pidananya pun tidak sekompleks Pasar Modal, meski masih banyak marak kasus Pasar Modal yang penegakannya tidak menimbulkan efek jera. Atau apakah tindak pidana di sektor usaha jasa pembiayaan dari pidana mau dialihkan ke sanksi administratif? Jawaban: OJK telah memiliki Satuan Kerja yang menangani penyidikan yaitu Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan yang bertugas melaksanakan penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, serta pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, OJK dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam lingkungan OJK dan dengan lembaga penegak hukum lainnya, memberikan dukungan kepada Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Bagaimana pihak swasta/non bank dapat mengetahui mengakses data APU PPT untuk mendapatkan informasi transaksi yang perlu mendapatkan Keterangan ke IKNB Data Pendukung bagi
NO. 8 Nama Yulianto Nama Perusahaan PT Insurance Indonesia Sompo Pertanyaan perhatian khusus? Jawaban: PJK wajib untuk melakukan pengecekan atau screening data nasabah, calon nasabah, walk in customer apakah nasabah tersebut masuk ke dalam daftar DTTOT atau daftar Proliferasi tersebut. Saat ini OJK telah meneruskan data DTTOT dari Kepolisian dan daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dari PPATK melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang dapat diakses oleh masing-masing PJK. Kedua data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi informasi bagi nasabah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait pendanaan terorisme. PJK juga wajib menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian dan/atau PPATK dan tembusan kepada OJK melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) apabila tidak ditemukan kesamaan data nasabah dengan daftar-daftar tersebut. Dalam hal PJK menemukan kesamaan data maka PJK wajib melakukan pemblokiran secara serta merta dan menyampaikan laporan pemblokiran secara serta merta dimaksud kepada Kepolisian dan/atau PPATK dan tembusan kepada OJK melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP). Mohon informasinya apakah saat ini sudah ada suatu sistem yang mengeluarkan daftar PEP, DTTOT, Proliferasi, dan nama-nama TPPU secara centralize yang bisa dimanfaatkan PJK dalam screening customer mereka untuk menentukan high/medium/ low risk customer? Jawaban: Saat ini OJK telah meneruskan data DTTOT dari Kepolisian dan daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dari PPATK melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang dapat diakses oleh masing-masing PJK. Sementara untuk daftar nama terkait TPPU yang Keterangan PJK Data Pendukung bagi PJK
9 Nama
Azwar
Nama Perusahaan Pertanyaan berasal dari media massa telah disampaikan secara berkala oleh PPATK dalam bentuk AML Newsletter. Kemudian untuk daftar PEP, PPATK telah meluncurkan sistem Aplikasi PEP pada bulan Desember 2020 dan dapat diakses oleh masing-masing PJK sebagaimana diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi PEP. Namun berdasarkan Pasal 31 POJK POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019, diatur bahwa PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah adalah PEP. PJK juga wajib untuk menyelenggarakan secara mandiri penyusunan daftar tersebut sebagai bagian dari penerapan program APU PPT (identifikasi verifikasi dan pemantauan) baik terhadap nasabah Perorangan dan nasabah Korporasi atau Legal Person serta terhadap Beneficial Owner. Sumber data PEP yang disediakan oleh PPATK pada Aplikasi PEP diperoleh dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang meliputi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, Jabatan, dan Nama Instansi. Apakah pelaksanaan KYC sudah cukup dilakukan di bank penerima, apabila Perusahaan Modal Ventura (PMV) mendapatkan pinjaman dari luar negri yang di transfer ke bank tersebut di dalam negeri? Jawaban: Kewajiban untuk melakukan KYC tetap ada pada sisi PMV yang bersangkutan untuk memastikan bahwa dana yang diterima bukan berasal dari TPPU/TPPT. Apabila dana atau pinjaman tersebut diduga berasal dari TPPU/TPPT, maka PJK wajib menolak transaksi, Keterangan KYC
10 Nama
Andreas Freddy
Nama Perusahaan Pertanyaan membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019. Hal ini dapat dianalogikan dengan PJK Bank yang menerima dana pihak ketiga dari nasabah berupa giro, deposito, tabungan. Dalam hal ini, PJK wajib melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah dan melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dian Ediana Rae, bahwa pelaku kejahatan saat ini sangat kreatif dan inovatif, dan mencari celah aturan yang dapat diterobos. Seringkali kejahatan APU PPT dilakukan orang luar (klien) bekerja sama dengan orang dalam (staf/pincab/bod) entah disengaja atau tidak, namun yang pasti mereka mengabaikan KYC / CDD dimana profil calon klien tidak sesuai dengan jenis polis dan premi asuransi yang dibayarkan. Kadang yang menjadi tertanggung, pembayar premi asuransi dan beneficiary tidak selaras (tidak memiliki insurable interest). Dalam industri perasuransian pelanggaran APU PPT sering terjadi pada jenis polis asuransi yang mengandung investasi (PAYDI) seperti Unit Link. Saya mengkhawatirkan industri perasuransian ini akan menjadi "sarana" bagi para penjahat tersebut, terlebih saat ini industri asuransi umum juga diperkenankan untuk menjual polis asuransi yang mengandung investasi (PAYDI). Kerja bertambah keras bagi PPATK dan OJK untuk memeriksa lebih, karena ke depan perusahaan asuransi umum juga menjual PAYDI (selain perusahaan asuransi jiwa saat ini). Bisakah Komisaris Independen dan Komite Audit serta Komite Manajemen Keterangan Unit Link
NO. 11 Nama Noy Isibonow Nama Perusahaan Pertanyaan Risiko, mengirimkan surat langsung kepada OJK dan atau PPATK bila ditengarai ada sebuah transaksi mencurigakan dalam sebuah LJK? Jawaban: Apabila PJK menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) maka dapat langsung dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK melalui sistem aplikasi pelaporan goAML. Namun PPATK juga telah menyediakan layanan pengaduan TPPU oleh Masyarakat melalui Seluruh Pihak dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia dengan memberikan informasi kepada PPATK tentang adanya dugaan TPPU dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Terkait dengan digitalisasi dunia bisnis, apakah kedepannya dari regulator akan mempertimbangkan hal ini dalam penyusunan peraturan? Jawaban: OJK telah menerbitkan peraturan dalam rangka merespon digitalisasi keuangan diantaranya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Pengaturan terhadap Inovasi Keuangan Digital (IKD) dilakukan OJK dengan tujuan untuk mendukung pengembangan IKD, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi dalam ekosistem Keterangan Asuransi Jiwa Asuransi dan Umum
12 Nama
Ali Ussalim
Nama Perusahaan Pertanyaan digital jasa keuangan. Telah diatur pula bahwa penyelenggara IKD wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara IKD terdaftar juga wajib menerapkan program APU PPT terhadap konsumen sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan program anti APU PPT di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK terkait IKD tersebut. Merespon perkembangan layanan yang disediakan oleh sektor jasa keuangan yang saat ini telah bergerak ke era digitalisasi, OJK turut serta mendorong peningkatan pengaturan dan pengawasan dari dua sisi yaitu Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech). OJK juga tengah mengembangkan SupTech yang sangat dibutuhkan dalam rangka penggunaan teknologi yang inovatif untuk mendukung pengawasan atas kepatuhan dan regulatory process. Bagaimana rencana OJK untuk menetapkan program Pengawasan APU PPT terhadap IKNB apakah semuanya sama persis dengan sistem di Bank, karena dari sisi kuantitas di antara keduanya cukup beda. Jawaban: Pengawasan program APU PPT terhadap sektor IKNB mengacu pada POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019 dan SEOJK 37 /SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank. OJK telah memiliki pedoman pengawasan program APU PPT berbasis risiko atau Risk Based Approach dimana OJK memiliki tools untuk Keterangan Pedoman Pengawasan APU PPT IKNB
NO. 13 14 Nama Benedicta Ivan Apthioman Nama Perusahaan PT. TC Finance Ciptadana Pertanyaan menilai risiko TPPU TPPT dari PJK yang diawasinya dengan mengacu kepada nasabah, area geografis, delivery channels dan produk & jasa. Atas penilaian risiko tersebut akan menentukan tindakan pengawasan berupa pemeriksaan program APU PPT atas PJK yang dinilai berisiko Tinggi, Menengah dan Rendah. OJK memandang bahwa penerapan program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko yang mencakup 5 Pilar yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen, dan SDM dan Pelatihan. Adapun masing-masing pedoman mencakup pengawasan 5 Pilar yang berlaku umum untuk seluruh sektor namun pada aspek tertentu disesuaikan dengan sektor masing-masing. Untuk DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi bisa kami dapatkan update nya, apakah untuk Daftar PEP juga bisa dibantu untuk di update? Jawaban: Untuk daftar PEP, PPATK telah meluncurkan sistem Aplikasi PEP pada bulan Desember 2020 dan dapat diakses oleh masing-masing PJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi PEP. Sumber data PEP yang disediakan oleh PPATK pada Aplikasi PEP diperoleh dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang meliputi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, Jabatan, dan Nama Instansi. Berangkat dari pemaparan Ibu Heni bahwa pencucian uang terbanyak adalah hasil Korupsi dan seperti yang disampaikan Pak Dian (PPATK) bahwa banyak yang belum paham apa itu PEP, belajar dari kasus tertanggung Keterangan Data Pendukung bagi PJK TPPU
NO. Nama 15 Wiwin Komalawijaya Nama Perusahaan AGMF Pertanyaan Pejabat beristri dua tadi boleh sharing titik lemah/ kecolongan nya hingga bisa terjadi padahal sudah dilakukan kYC dan Due Diligence, hal ini untuk menjadi perhatian kita semua dan tolong langkah apa saja yang dilakukan/tindak lanjuti setelah mengetahui hal tersebut Jawaban: Berdasarkan POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019, PEP merupakan orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person), dan wajib dilakukan Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yaitu tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, Walk In Customer, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi. PJK juga wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Salah satu berisiko tinggi adalah termasuk dalam kategori PEP. Untuk daftar PEP, PPATK telah meluncurkan sistem Aplikasi PEP pada bulan Desember 2020 dan dapat diakses oleh masing-masing PJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi PEP. Sumber data PEP yang disediakan oleh PPATK pada Aplikasi PEP diperoleh dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang meliputi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, Jabatan, dan Nama Instansi. Apakah regulasi yang ada saat ini baik di OJK maupun PPATK sudah mengakomodir perkembangan teknologi dalam bidang keuangan saat ini. terima kasih. Keterangan Regulasi Perkembangan Teknologi atas
16 Nama
Anonym
Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban: OJK telah menerbitkan peraturan dalam rangka merespon digitalisasi keuangan diantaranya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Pengaturan terhadap Inovasi Keuangan Digital (IKD) dilakukan OJK dengan tujuan untuk mendukung pengembangan IKD, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan. Telah diatur pula bahwa penyelenggara IKD wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara IKD terdaftar juga wajib menerapkan program APU PPT terhadap konsumen sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan program anti APU PPT di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK terkait IKD tersebut. Merespon perkembangan layanan yang disediakan oleh sektor jasa keuangan yang saat ini telah bergerak ke era digitalisasi, OJK turut serta mendorong peningkatan pengaturan dan pengawasan dari dua sisi yaitu Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech). OJK juga tengah mengembangkan SupTech yang sangat dibutuhkan dalam rangka penggunaan teknologi yang inovatif untuk mendukung pengawasan atas kepatuhan dan regulatory process. Adakah metode KYC untuk hal spesifik terkait APU PPT? Keterangan KYC
17 Nama
Trihadi Deritanto
Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban: terkait metode KYC dapat dilihat pada POJK Ketentuan 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019 dan SEOJK 37 /SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank. Dengan demikian, PJK memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasabahnya untuk mengetahui siapa sebenarnya nasabah tersebut dan apakah ada kemungkinan nasabah tersebut terkait dengan TPPU dan TPPT. Kemudian, selama berjalannya hubungan usaha PJK wajib memantau transaksi nasabah tersebut apakah berjalan secara wajar sesuai dengan pola transaksi dan profil risiko dari nasabah tersebut. Apabila terdapat penyimpangan dari pola transaksi, kewajaran, dan profil risiko nasabah maka PJK wajib sebagai Transaksi Keuangan melaporkan nasabah Mencurigakan (TKM) kepada PPATK sebagai FIU dalam rezim APU PPT di Indonesia. PJK wajib menolak dan memutuskan hubungan usaha dengan nasabahnya apabila diketahui atau diduga nasabah tersebut terlibat dalam TPPU dan TPPT. Dalam melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT PJK wajib mengacu pada NRA yang dikeluarkan oleh PPATK dan SRA yang dikeluarkan oleh OJK. tersebut Bagaimana Perusahaan dapat mendapatkan Feedback atas pelaporan yang sudah disampaikan terkait dengan update APU PPT di Industri Keuangan (IKNB) Jawaban: Dalam hal pelaporan dimaksud merupakan laporan yang disampaikan Keterangan Feedback Pelaporan APU PPT PJK
18 Nama
Andreas Freddy Pieloor
Nama Perusahaan Pertanyaan kepada masing-masing Satuan Kerja Pengawasan yang sebagaimana Pasal 62 POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019, maka penyampaian feedback seluruhnya merupakan wewenang dari Satuan Kerja Pengawasan. Penyampaian feedback mungkin dapat diberikan oleh Pengawas pada saat pelaksanaan pemeriksaan program APU PPT yang dilakukan terhadap PJK dimana salah satu yang dilakukan Pengawas adalah menilai kecukupan pelaporan APU PPT dari PJK ke OJK. Selanjutnya atas laporan yang disampaikan PJK ke PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) merupakan hal yang bersifat Rahasia atau yang disebut anti tipping off sebagaimana diatur pada Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimana mencegah kejahatan APU PPT, bila yang menjadi pelaku kejahatan tersebut adalah BOD dan BOC? Apakah ada cara jitu guna mencegah kejahatan yang dilakukan BOD dan BOC tersebut? Karena "Perfect-Storm" (meminjam istilah Dr. Dian Ediana Rae (PPATK) akan terjadi bila BOD BOC terlibat dalam kejahatan APUPPT. Terima kasih. Jawaban: Manulife memiliki Whistle Blowing System (WBS) yaitu Manulife Ethics Hotline dimana karyawan dapat melaporkan adanya potensi pelanggaran etika bisnis yang berlaku di Manulife baik yang dilakukan sesama karyawan, Direksi, Komisaris maupun pihak ketiga. Pelaporan melalui Manulife Ethics Hotline dapat disampaikan secara anonim dan laporan akan langsung ditindak lanjuti oleh tim Compliance Global. Keterangan Pencegahan APU PPT di internal Perusahaan
19 Nama
ASPAN
Nama Perusahaan Pertanyaan Secara tahunan Direksi, Komisaris juga diwajibkan untuk menyatakan pernyataan mematuhi Code of Business Conduct. Untuk mencegah kejahatan TPPU & TPPT di Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen menerapkan 5 (lima) Pilar APU & PPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bentuk dari komitmen tersebut diantaranya: 1. Setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas. 2. Penerapan Anti Fraud. 3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 2. Penerapan Anti Fraud. 3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 4. Penerapan Benturan Kepentingan. 5. Penerapan Whistleblowing System (WBS) Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja APU & PPT akan menganalisis dan melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku Pertanyaan: Bagaimana tindakan perusahaan (asuransi umum) jika intermediaries (broker / agent), serta leader koas tidak bersedia memberikan data-data nasabah? Jawaban: PJK wajib melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah dan melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019, diatur bahwa PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah Keterangan
20 Nama
Johannes
Nama Perusahaan Pertanyaan apabila: - Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah. Maka, dalam proses pembukaan rekening Nasabah perlu dipastikan bahwa PJK telah mendapatkan data-data Nasabah dan meyakini kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen Calon Nasabah dimaksud. Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi, DPLK, Pegadaian, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LKM, Lembaga Pembiayaan Ekspor, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi merupakan Pihak Pelapor yang wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dalam hal ini OJK. Tadi disebutkan bahwa bahwa pendanaan teroris sudah menyasar ke IKNB. Saya mohon informasi contohnya bagaimana? Kami bergerak di bidang pialang asuransi, dan sudah membuat TC yang terbaik dan melakukan penutupan obyek asuransi dengan baik, baik dari wujudnya (artinya ada instansi obyeknya), surat-suratnya pemerintah yang berwenang) dan TSI atau nilai wajar dari obyek tersebut dan Perusahaan Asuransi Umum terlah menyetujui serta seluruh pembayaran premi dilakukan dengan mentransfer antar bank. dan obyek yang diasuransikan sesuai dengan jenis perusahaan. Kira-kira bagaimana modus yang dimaksud, supaya kami dapat lebih mendeteksi dan lebih mendukung program APU PPT ini. (atau dokumentasi obyek dari Keterangan Pendanaan Terorisme
NO. 21 Nama Doddy S Nama Perusahaan PLN Insurance Pertanyaan Jawaban: Untuk asuransi jiwa, beberapa red flag umum yang terkait pendanaan terorisme yang dapat menjadi acuan adalah sebagai berikut: Organisasi nirlaba atau organisasi amal, yang melakukan transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan / tujuan ekonomi yang jelas atau tidak ada kaitannya dengan aktivitas organisasi dan tidak ada kaitannya dengan para pihak dalam transaksi tersebut. Transaksi valuta asing yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan nasabah diikuti dengan transfer dana ke lokasi yang tidak ada hubungan bisnis dengan nasabah yang bersangkutan atau ke negara / lokasi yang khususnya terkait dengan terorisme Red flag diatas tidak selalu berarti bahwa nasabah terlibat dalam pendanaan terorisme. Namun, red flag ini dapat menjadi acuan apakah proses Enhanced Due Diligence perlu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah transaksi tersebut dapat menjadi indikasi pencucian uang atau kegiatan pendanaan terorisme Mohon pendapat terkait adanya rencana produk PAYDI yang akan dapat dipasarkan Perusahaan Asuransi Umum, yang membutuhkan Sistem Informasi yang paling tidak seperti dimiliki DPLK dan SDM yang handal dalam rangka pemenuhan kebutuhan stakeholders dan secara langsung bisa membantu perusahaan dalam konteks penanganan APU PPT. Terima kasih. Unit Link Jawaban: Dilihat dari kategori risiko APU PPT, produk unitlink memiliki risiko yang melekat yang termasuk tinggi, maka dibutuhkan mitigasi risiko APU PPT yang memadai untuk dilakukan oleh Perusahaan. Salah satu penyebab risiko pencucian uang yang ada di produk unitlink karena adanya kemudahan dalam penempatan dan penarikan dana. Untuk Keterangan
22 23
Nama Anonym
Aldius Taher
Nama Perusahaan Pertanyaan risiko ini, dapat dilakukan beberapa hal diantaranya identifikasi sumber dana dan penerima dana, batasan pembayaran dana ke pihak ketiga, serta penetapan red flag apa saja yang menjadi acuan dalam proses monitoring transaksi. Bagaimana Manulife mengidentifikasi pembayaran premi dari pihak ketiga (bukan pemilik polis) mengingat saat ini banyak sekali opsi pembayaran yg dilakukan secara online. Jawaban: Saat ini proses pembayaran secara online tetap dilakukan melalui bank seperti transfer bank maupun kartu kredit dimana pihak bank juga telah melakukan uji tuntas terhadap nasabah dan memonitor transaksi nasabah serta memiliki standar APU PPT yang cukup baik. Dalam hal pembayaran tidak melalui bank, Manulife menetapkan batasan jumlah transaksi yang dapat dilakukan dengan tetap melakukan monitoring transaksi yang memadai atas transaksi-transaksi tersebut. Salah satu scenario yang dibangun dalam sistem manajemen informasi monitoring transaksi adalah scenario money in. Sehingga apabila ada transaksi money in yang mencurigakan berdasarkan scenario yang ada, maka transaksi tersebut akan ditinjau lebih lanjut. Apakah pelatihan SDM hanya dilakukan oleh pengajar internal saja, ataukah melibatkan pihak luar Manulife. Bila dilakukan juga oleh pihak luar, mana yg lebih efektif hasilnya bila hanya menggunakan pengajar internal ataukah pihak luar? Tks Jawaban: Pelatihan APU PPT di Manulife dilakukan secara internal dengan menyesuaikan dengan ketentuan regulasi dan standar APU PPT dalam Keterangan KYC SDM Pelatihan dan
NO. 24 25 26 Nama Ali Ussalim Harly weku Anonymous
Nama Perusahaan Pertanyaan Keterangan Grup Manulife. Namun, kami juga bermaksud utuk mengundang eksternal termasuk pihak regulator dan pengawas untuk dapat memberikan informasi dan isu terkini yang terjadi dalam rezim APU PPT di Indonesia. Apakah telah menerapkan sistem sertifikasi lulus setiap tahun dalam ujian kepada semua karyawan secara rutin tanpa terkecuali, seperti yang telah dijalankan oleh Bank. SDM Pelatihan dan Jawaban: Pelatihan APU PPT di Manulife untuk semua karyawan dilakukan secara tahunan melalui sistem e-learning. Pada pelatihan ini selain terdapat materi yang interaktif juga terdapat tes yang mewajibkan karyawan lulus guna memastikan karyawan memahami materi APU PPT yang diberikan. Semua bukti pelatihan dikelola dalam sistem e-learning tersebut. Untuk mitigasi risiko penerimaan nasabah, apakah di Manulife sebagai yg dispkan ibu Apriani Siregar ada batasan jumlah pertanggungan yg menimbulkan kecurigaan sebagai APU PPT? Terima kasih Unit Link Jawaban: Tidak ada batasan nilai/jumlah pertanggungan selama telah sesuai dengan profil keuangan dan seleksi risiko kesehatan yang dilakukan oleh underwriting. Namun, karena risiko APU PPT ini lebih terkait dengan identifikasi sumber dana dan jumlah dana maka di Manulife ditetapkan standar untuk dilakukan Enhanced Due Diligence untuk transaksi premi dan top up yang melebihi dari batasan (threshold) yang berlaku di Manulife. Salah satu produk yang dimiliki oleh perusahaan asuransi adalah produk Beneficiary
NO. Nama Attendee Nama Perusahaan Pertanyaan asuransi kesehatan kumpulan (kepada perusahaan). Apakah terdapat kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk meneliti juga pihak-pihak yang menjadi peserta selain Direksi, Dewan Komisaris serta Beneficial dari Perusahaan? Jawaban: PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019. Kemudian pada Pasal 16 PJK diwajibkan mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Dalam Pasal 17 diatur pula bahwa dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah dan melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah. Dengan demikian, pada awal penerimaan nasabah, PJK wajib melakukan assessment terhadap produk asuransi kumpulan tersebut, dengan melihat perusahaan yang bersangkutan, Direksi dan Dewan Komisaris serta pemilik perusahaan untuk menentukan apakah nasabah dan/atau transaksi tersebut berisiko rendah, menengah, atau tinggi yang akan menentukan proses pemantauan terhadap nasabah dan/atau transaksi tersebut. Untuk melakukan uji tuntas secara komprehensif, Manulife juga melakukan identifikasi dan penelitian (scanning) terhadap Direksi, Keterangan Owner
NO. 27 28 Nama Ian R. Ivo Lubis Santri Nama Perusahaan PT. MJP Lippo Insurance Pertanyaan Dewan Komisaris dan Beneficial Owner dari nasabah korporasi. Apabila terdapat risiko yang meningkat, maka dapat dilakukan Enhanced Due Diligence terhadap Direksi, Dewan Komisaris dan Beneficial Owner dari nasabah korporasi tersebut. Pratek pengalaman cukup banyak & bagus sekali. Mau tanya di Manulife pengalamannya disebutkan sangat ketat APU PPT untuk nasabah perusahaan/korporasi, bagaimana dengan nasabah individu/perorangan adakah batas nilai pertanggungan? nilai premi? karena pada Pademi Covid- 19 nasabah perorangan bisa offline atau online. Terima kasih. Jawaban: Tidak ada batasan nilai/jumlah pertanggungan selama telah sesuai dengan profil keuangan dan seleksi risiko kesehatan yang dilakukan oleh underwriting. Namun, karena risiko APU PPT ini lebih terkait dengan identifikasi sumber dana maka di Manulife ditetapkan standar untuk dilakukan Enhanced Due Diligence untuk transaksi premi dan top up yang melebihi dari batasan (threshold) yang berlaku di Manulife. Terkait dengan nilai premi atau money in, Manulife melakukan monitoring terhadap money in yang dibayarkan oleh nasabah dan melakukan Enhanced Due Diligence terhadap nasabah yang melakukan total pembayaran premi dan top up melebihi jumlah tertentu. Khususnya selama pandemi COVID-19 perlu juga diperhatikan jika adanya indikasi calon nasabah memanfaatkan situasi pandemic dengan meminta waive ketentuan dokumen dengan alasan yang tidak rasional. Terkait Beneficial Owner (BO). 1. Dalam hal calon tertanggung adalah sebuah perusahaan fintech, melakukan pembelian asuransi kredit untuk dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui kredit/pinjaman. Keterangan Unit Link Beneficiary Owner
NO. Nama Nama Perusahaan Pertanyaan Selain perusahaan fintech tersebut, siapa lagi yang harus dilakukan KYC/CDD atas pembelian Asuransi Kredit? 2. Dengan kondisi ini, siapa yang menjadi BO nya? 3. Apakah Lender juga harus dilakukan KYC/CDD? 4. Saat ini banyak perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi melalui ecommerce atau website, Dalam hal adanya pembelian asuransi secara online bagaimana cara melakukan screening dari calon tertanggung tersebut jika ternyata tertanggung tersebut adalah salah satu PEP (High Risk). Jawaban: Pada penerapan APU PJK wajib melakukan PPT/KYC/CDD/identifikasi verifikasi dan pemantauan terhadap perusahaan fintech dan kepada nasabah-nasabah dari perusahaan fintech yang diasuransikan tersebut. Dalam hal ini, nasabah perusahaan fintech cenderung merupakan Beneficial Owner (BO)nya. Dengan kata lain, PJK melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Fintech dan kemudian PJK harus menelaah profil risiko dari perusahaan fintech tersebut ditinjau dari produk, area geografis, delivery channel dan nasabah apakah berisiko Rendah, Sedang atau Tinggi. PJK harus menilai risiko TPPU/TPPT dari produk yang diberikan atau dikeluarkan kepada perusahaan Fintech tersebut. Dengan demikian, terhadap perusahaan Fintech harus dilakukan Customer Due Dilligence (CDD) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK 23/POJK.01/2019, dan baru kemudian kepada nasabah perusahaan Fintech yang dalam hal ini diberikan pembiayaan oleh Perusahaan Fintech tersebut. Dalam hal risiko dari perusahaan Fintech dan turunannya berisiko Rendah dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), maka prinsipnya Keterangan
NO. Nama Nama Perusahaan Pertanyaan PJK dapat melakukan CDD Sederhana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) s.d. ayat (9). Sedangkan apabila PJK memandang bahwa Perusahaan Fintech dan turunanya diberikan kepada nasabah berisiko Tinggi, maka harus dilakukan CDD yang lebih mendalam atau Enhanced Due Dilligence (EDD) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 POJK dimaksud. Dalam Pasal 17 diatur pula bahwa dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah dan melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah. Yang menjadi BO adalah nasabah dari perusahaan fintech tersebut. Sesuai dengan prinsip APU PPT, perusahaan asuransi wajib melakukan CDD/EDD dan juga nasabah dari perusahaan fintech tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya adalah: Ketika suatu perusahaan asuransi menjual produk melalui ecommerce atau website, maka perusahaan asuransi tetap wajib melakukan CDD lainnya atau EDD serta rangkaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi POJK No. 23/POJK.01/2019. Perusahaan Asuransi juga wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC adalah PEP sebagaimana Pasal 31 POJK dimaksud. Diatur pula dalam Pasal 37 dan Pasal 38, bahwa selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Perusahaan Asuransi wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat (beneficiary) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (beneficiary) diidentifikasi atau ditetapkan. Perusahaan Asuransi juga wajib memasukkan penerima manfaat identifikasi dan verifikasi Keterangan
29 Nama
Zon Herianto
Nama Perusahaan Pertanyaan (beneficiary) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam memastikan apakah EDD perlu diterapkan. Dalam hal penerima manfaat (beneficiary) dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada saat pembayaran klaim asuransi adalah PEP, PJK wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait hubungan usaha dengan pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 POJK dimaksud. Tambahan: jiwa 1- Manulife melakukan identifikasi dan uji tuntas terhadap vendor atau mitra Manulife yang bekerjasama dengan Manulife. Identifikasi dan uji tuntas yang dimaksud antara lain mencakup pemeriksaan dan identifikasi terhadap pemilik dan manajemen mitra tersebut. 2- Beneficial Owner adalah pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam POJK. Untuk dapat memahami Beneficial Owner, maka perusahaan mitra perlu mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan mitra tersebut serta ultimate beneficial owner dari perusahaan mitra tersebut. 4- Identifikasi nasabah dapat dilakukan apabila perusahaan mewajibkan nasabah untuk memberikan nama sesuai dengan KTP, tanggal lahir dan no KTP. Dengan adanya informasi tersebut, perusahaan dapat melakukan identifikasi dan screening nasabah terhadap database nasabah risiko tinggi. Apa bisa di elaborasi berikut contoh yaitu tentang penerapan risk base itu dan bagaimana mengkategorikannya dan pada lini usaha apa saja, makasih banyak Ibu. Keterangan RBA
30 Nama
Risca Pasaribu
Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban: Risk based dilakukan berdasarkan beberapa faktor diantaranya produk, profil nasabah, geografis, saluran distribusi. Tingkat risiko pada masing- masing faktor tersebut harus didasarkan dengan SRA dan NRA serta penilaian risiko mandiri Perusahaan. Salah satu penerapannya yaitu dapat dilakukan Simplified Due Diligence untuk nasabah yang berisiko rendah seperti karyawan swasta yang mengajukan pembelian polis produk kesehatan dimana tidak ada pengembalian dana apapun ke nasabah jika tidak terjadi risiko. Berkaca dr Asabari, Jiwasraya, AJBB, dimana yg melakukan adalah Direksi dan pihak ketiga yang berkaitan, bgm penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Manulife dan pergadaian, karena meningkatkan kepedulian staf untuk melaporkan pimpinannya jika melakukan kegaitan yang kurang baik adalah penting. Jawaban: Manulife memiliki Whistle Blowing System (WBS) yaitu Manulife Ethics Hotline dimana karyawan dapat melaporkan adanya potensi pelanggaran etika bisnis yang berlaku di Manulife baik yang dilakukan sesama karyawan, Direksi, Komisaris maupun pihak ketiga. Pelaporan melalui Manulife Ethics Hotline dapat disampaikan secara anonim dan laporan akan langsung ditindak lanjuti oleh tim Compliance Global. Pengunaan Manulife Ethics Hotline ini senantiasa disampaikan melalui training Code of Business Conduct yang dilakukan secara tahunan. Manulife juga membangun budaya kepatuhan dimulai dari top manajemen dengan menanamkan core values Manulife kepada seluruh manajemen dan karyawan. Kampanye budaya kepatuhan ini terus dilakukan oleh manajemen. Diantaranya melalui poster, compliance awareness week, training, dsb. Sehingga, setiap karyawan dituntut untuk menjadikan kepatuhan sebagai budaya dalam menjalankan setiap Keterangan Pencegahan APU PPT di internal Perusahaan
31 Nama
Ali Ussalim
Nama Perusahaan Pertanyaan kegiatan organisasi perusahaan. Dalam upaya mencegah TPPU & TPPT dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Top Management, PT Pegadaian (Persero) menggunakan media Whistleblowing System (WBS). Dalam upaya meningkatkan awareness Karyawan terhadap penerapan WBS, PT Pegadaian (Persero) melakukan e-learning WBS sekali setahun kepada seluruh Karyawan dan melakukan sosialisasi kepada pihak Stakeholders secara berkala. Pengelolaan WBS ditangani langsung oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal dan bersifat rahasia dengan mekanisme pelaporan sesuai dengan jenjang pihak terlapor. Apakah PT. Pegadaian sudah memenuhi APU PPT dalam aplikasi online yang baru saja diimplementasikan. Jawaban: Dalam penerapan program APU & PPT, PT Pegadaian (Persero) telah menggunakan sistem teknologi informasi core bisnis dan channel distribution melalui aplikasi digital, yaitu: • Aplikasi Online yang dimiliki oleh Pegadaian yaitu PASSION Integrated Online) (Pegadaian Application Support System dibangun untuk memenuhi kebutuhan bisnis Pegadaian. Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) untuk melayani transaksi Nasabah secara online sesuai dengan penerapan CDD secara elektronik. Penggunaan Face Recognition bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Pengembangan sistem tersebut memperhatikan ketentuan POJK 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Keterangan Sistem Informasi Manajemen
32 Nama
Frans Wiyono A
Nama Perusahaan Pertanyaan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Melihat kinerja penyebaran di Peta Indonesia, apakah memang di daerah Maluku, Maluku Utara dan Papua belum ada Pegadaian atau sebenarnya ada? Bagaimana pandangan bapak tentang menjamurnya outlet "tempat gadai" untuk menggadaikan bermacam ragam harta. Terima kasih Bapak, stay safe and healthy. Jawaban: • PT Pegadaian (Persero) mempunyai 4.087 outlet dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 12 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Di daerah Maluku, Maluku Utara dan Papua terdapat 23 Kantor Cabang dan 101 Kantor Unit Pelayanan Cabang. Propinsi Maluku masuk kedalam Kanwil VI Makassar dan Propinsi Maluku Utara serta wilayah Papua termasuk kedalam Kanwil V Manado. PT Pegadaian (Persero) memandang positif munculnya perusahaan gadai swasta yang tumbuh pesat akhir-akhir ini. Hal ini berdampak positif terhadap pengembangan industri Pergadaian ke depannya dan masyarakat mempunyai banyak alternatif pilihan dalam menggunakan jasa gadai. Bagi PT Pegadaian (Persero), perusahaan gadai yang baru tersebut merupakan partner strategis untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada Nasabah Keterangan Unit Link