238 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 RESEARCH ARTICLE KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT Sinta Amelia Febrianasari 1 , Waluyo 2 1 Clinical Legal Education, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. sintaamelia@atudent.uns.ac.id ABSTRACT The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a democratic legal state, it is said that because apart from being known as a state of law, Indonesia is also a sovereign state due to the recognition that the people are the holders of the highest power in a system of state government, where the people take an appropriate role. important in the system of government of a country which in this case is the state of Indonesia. Seeing this reality, it is clear that there is a need to guarantee the achievement of a right that must be obtained by the Indonesian people, one of which is the freedom to express their opinions and aspirations without any barriers that limit the aspirations of the Indonesian people as long as the ideas they have have good implications for the progress of the nation. When a state makes the people as the highest power holders, it is clear that all decisions and actions taken must be based on the interests or needs of the people and are expected not to conflict with people's thoughts and provide benefits to the community, aspirations and views of the people, which in this case is the Indonesian people themselves, it is clear that if there is a restriction of opinion in public then this will injure the meaning of Indonesia as a sovereign state because, as explained earlier, the people are the holders of g the highest power then if their right to express their aspirations is limited, how can the people become the holders of the highest power if there are restrictions on their aspirations, then in this case the author examines this research with a qualitative approach to be able to conduct an analysis related to the themes to be discussed originating from ideas , understanding, views and references obtained by the author. Seeing the prevalence of restrictions on public opinion in public with this paper, it is hoped that this article can liberate or increase freedom in the expression of opinions in public spaces. Keywords: Freedom of speech, Sovereignty of the people, democratic legal state Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, dikatakan demikian karena selain dikenal sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan negara, dimana rakyat ikut mengambil andil yang penting dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Melihat realitas ini maka jelas diperlukan adanya jaminam tercapainya atas suatu hak-hak yang harus diperoleh rakyat Indonesia salah satunya yaitu © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 239 adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta aspirasi yang dimiliki tanpa adanya pembatas yang membatasi aspirasi yang miliki rakyat Indonesia selama gagasan yang dimiliki berimplikasi baik terhadap kemajuan bangsa, ketika suatau negara menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maka jelas bahwasannya segala keputusan maupun tindakan yang diambil haruslan berdasarkan kepentingan atau keperluan orang banyak serta diharapkan tidak bertentangan dengan pemikiran masyarakat serta memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, aspirasi, serta pandangan orang banyak yang dalam hal ini adalah rakyat Indonesia itu sendiri, maka jelas jika terjadi pembatasan berpendapat di muka umum maka hal ini menciderai arti Indonesia sebagai negara yang berdaulat dikarenakan seperti yang telah dijelaskan diawal bahwasannya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi lalu jika haknya dalam menyampaikan aspirasi dibatasi, bagaimana rakyat bisa menjadi pemeganag kekuasaan tertinggi jika terdapat pembatasan atas aspirasi yang dimiliki, maka dalam hal ini penulis mengkaji penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk dapat melakukan analisis terkait tema yang akan dibahas yang bersumber dari gagasan, pemahaman, pandangan serta referensi yang diperoleh oleh penulis. Melihat cukup maraknya pembatasan pendapat masyarakat di depan publik dengan adanya tulisan ini diharap dapat memerdekakan atau meningkatkan kebebasan dalam penyampaian pendapat di ruang publik. Kata Kunci: Kebebasan berpendapat, Kedaulatan rakyat, negara hukum yang demokratis INTRODUCTION Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dimana hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) :"Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik", serta tertuang dalam ayat (2) : "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar". Kedaulatan ditangan rakyat mengandung arti bahwasannya Indonesia menganut sistem demokasi dalam menjalankan pemerintahanya, dimana dalam negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyar atau rakyat dalam sistem pemerintah mengambil andil yang besar dalam pemerintahan.Indonesia juga merupakan negara yang berbentuk republik sehingga negara ini diselengarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dalam penerapannya dilakukan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilu atau pemilihan umum. Indonesia sebagai negara kesatuan dapat disebut pula dengan negara unitaris dimana negara ini diperintah sebagai satu kesatuan yang apabila ditinjau dari segi susunannya memanglah bersifat tunggal, dalam artian lain negara kesatuan ini adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa atau gabungan beeberapa negara, melainkan hanya terdiri dari 1 negara sehingga tidak ada susunan negara dalam negara, dimana hal ini juga mencerminkan sistem pemerintahan yang ada yaitu di Indonesia sebagai negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang memegang kekuasan, kebijakan, peraturan, serta keputusan-keputusan yang diselenggarakan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sentralisasi dan desentralisasi, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah diibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, contohnya © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
240 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 yaitu pernah terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri atau sistem ini dikenal juga dengan sebutan otonomi daerah atau swantantra. Sistem ini dikenal dengan Negara Malaysia dan pemerintahan pasca orde baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimaasukkan kedaam sistem desentralisasi1.Mengutip pendapat dari Miriam Budiardjo bahwa yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi atau tidak dibatasi, dimana hal ini juga telah dijamin didalam konstitusi.2 Menggali pemaparan sebelumnya yang telah mengutip bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republic, lantas apa alasan yang mendasari Indonesia memilih bentuk negara republik, hal ini tidak dapat terlepas dari adanya kedaulatan rakyat karena republic sendiri identik dengan kedaulatan rakyat atau juga karena bentuk negara kesatuan republic mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat yang dapat pula bentuk republik identik dengan kedaulatan rakyat berarti memiliki dasar yang teguh untuk menyusun sistem pemerintahan berdasarkan pertanggungjawaban yang kokoh serta luas mencangkup semua aspek, dimana seperti yang telah dijelaskan diawal bahwasannya kedaulatan rakyat adalah pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah disepakati dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dimana dalam hal ini NKRI diharapkan dapat mewujudkan persamaan serta kebebasan setiap warna negara mengenai jaminan terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, serta politik warga negara, dan tidak lupa pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam megenai kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang juga tidak bisa dikesampingkan mengingat kebebasan berpendapat sangat penting di negara demokrasi. Sebelum membahas lebih dalam perlu diketahui terlebih dahulu mengenai arti kedaulatan, kedaulatan dalam bahasa latin yaitu supremus yang berarti tertinggi sedangkan dalam bahasa inggris kedaulatan yaitu souvereignty, dalam bahasa Jerman yaitu souvereniteit dan dalam bahasa Belanda biasa disebut souveranete, lalu kita juga perlu mengetahui arti lain dari kedaulatan itu sendiri, mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai makna atau arti dari kedaulatan rakyat, yang pertama adalah menurut Setyo Nugroho, kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat3.Menurut Harold J. Laski mengungkapkan makna kedaulatan (sovereignity) adalah kekuasaan yang sah dan tinggi menurut hukum. Kekuasaan tersebut meliputi golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya,sedangkan menurut J.J Rousseau merespons kedaulatan raja yang dikemukakan oleh Jean Bodin dengan melahirkan kedaulatan rakyat dan menjadi penggerak Revolusi Perancis yang kemudian masukk ke UUD Amerika Serikat, menurut J.J Rousseau kedaulatan rakyat terjadi ketika rakyat menyerahkan semua kekuasaan pada eksekutif untuk memimpin sebuah negara, namun ia berpendapat bhawasannya hal ini tidak lantas membuat rakyat lepas tangan atas hakk kekuasaannya,dimana dalam hal ini rakyat tetap mengontrol 1 A.Ubaedillah& Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media Group, tahun 2015), cetakan ke 8, h.126 2 Reynold Simandjuntak, Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indoneia Perspektif Yuridis Konstitusional, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No 1 (Juni 2015), h.58 3 Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, Journal.uinjkt.ac.id, Vol 1 No.2 (Desember 2013) hal. 250 © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 241 eksekutif dan legislatif apabila berbuat salah4. Dari pendapat para ahli diatas dapat disumpulkan bahwasannya kedaulatan pada intinya memiliki pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berapa ditangan rakyat namun bidang eksekutif bertugas sebagai pemimpin dan rayat mengawasi dan dapat menyampaikan aspirasi apabila terdapat sesuatu yang dirasa janggal atau tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam analisis kali ini pembahasan yang akan disusun adalah: 1. Apa makna sesungguhnya dari negara yang disebut berdaulat, serta makna kebebasan berpendapat? 2. Bagaimana kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia pada saat ini? 3. Bagaimana korelasi antara kebebasan berpendapat dengan kedaulatan rakyat? METODE Tulisan ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui persoalan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dimana berkaitan dengan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sehingga penelitian ini menerapkan pola pikIR deduktif untuk memahami persoalan yang dibahas dan juga menggunakan logika positivistic serta menghindari penilaian yang bersifat subjektif.Dalam hal ini peneliti juga menempatkan diri sebagai bagian terpisah dari objek yang diteliti. Peneliti juga berharap agar tulisan ini mampu menjawab sedikit banyak megenai persoalan yang sedang dibahas karena mengingat tulisan jenis aturan, pedoman, dalam menyampaikan pendapat serta kebebasan yang didapat dalam menyampaikan pendapat yang dilakukan rakyar terkait adanya bentuk negara Indonesia yang berbentuk kedaulatan.Jenis sumber data penelitian ini anatar lain: Undang-Undang dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disertasi hukum, jurnal hukum, jurnal umum, buku serta makalan yang berkaitan dengan kedaulatan serta kebebasan berpendapat, serta internet. ini difokuskan untuk mengkaji berbagai RESULTS & DISCUSSION Makna dari Negara yang Berdaulat Serta Makna Kebebasan Berpendapat Seperti halnya yang telah sedikit disinggung di awal bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berdaulat dimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perlu diketahui juga bahwasannya teori kedaulatan ini tidak hanya terdiri dari kedaulatan rakyat, namun ada juga teori kedaulatan tuhan yaitu teori yang menjelaskan bahwa keuasaan tertinggi didalam suatu negara berasal dari Tuhan, dimana dalam teori ini dijelaskan bahwasannya setiap hal bersumber dari ajaran tuhan lalu disampaikan kepada pemimpin negeri, negara yang menganut teori ini adalah negara Jepang, Ethiopia, dan lainnya, dalam hal ini walaupun Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya mengenal tuhan nahum di Indonesia tidak menerapkan teori tuhan ini, yang Beberapa pada 20 Mei Pukul 16:05 4 Rifan Aditya, "Pengertian Kedaulatan Rakyat dari © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia Tokoh" diakses
242 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 kedua yaitu teori kedaulatan raja dalam teori ini raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, teori ini dianut oleh negara Thailan, Brunei Darussalam, dan lainnya, yang ketika yaitu pembahasan mengenai teori kedaulatan negara dalam teori ini kekuasaan tertinggi pada suatu negara bersumber dari kedaulatan negara itu sendiri, berikutnya yaitu teori kedaulatan hukum dalam hal ini artinya yaitu teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada pada peraturan hukum yang belaku, dan yang terakhir yaitu teori kedaulattan rayat yang akan kita bahas lebih lanjut pada persoalan kali ini. Setiap negara pada dasarnya pasti memiliki teori kedaulatan yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan idiologi dari masing-masing negara tersebut, setiap teori kedaulatan yang ada pada dasarnya berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Pada setiap teori yang dianut terdapat konsekuensi- konsekuensi di dalamnya yang harus dipenuhi seperti halnya negara yang meganut teori kedaulatan raja haruslah mematuhi perintah raja tersebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian teori kedaulatan hukum jika suatu negara menganut teori kedaulatan hukum maka jelas diperlukan aturan hukum yang benar-benar bisa mengatur serta mengarahkan setiap aspek yang ada, hal ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang menganut teori kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat namun disisi lain ada pemerintahan yang tetap bekerja sesuai kewajibannya, dalam hal ini ketika rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi maka setiap peraturan ataupun ketentuan yang dibuat haruslan menjuru kepada tujaun awal yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, sehingga untuk mewujudkan hal ini tidak boleh adanya pembatasan hak-hak yang dimiliki rakyat termasuk dalam pembahasan kali ini yaitu hak kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan berpendapat (freedom of speech) sendiri secara harfiah, menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas (kebebasan) yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasann berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal wujut dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya-upaya pembatasan yang dilakukan megingat kembali bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang sudah semestinya diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi terlebih negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain menjadi hak dasar kebebasan berpendapat juga dirasa sangat penting dikarenakan beberapa faktor,diantaranya: (1) kebebasan berekspresi "penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang" dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, "seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 243 mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.5 . Pengembangan selanjutnya dari pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat yaitu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) "Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" dalam ditegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat ketentuan Undang-Undang merupakan hak yang mendasar dalam kehidupan suatu negara terlebih negara demokrasi yang berdaulat serta kebebassan negara ini dilindungi oleh hukum serta negara itu sendiri. Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat digangu gugat oleh orang lain, kebebasan berpendapat ini ini dijamin oleh negara yaitu diatu dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mugkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dibatasi secara sah oleh pemerintahan. ini Kondisi Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Saat Ini Indonesia sebagai salah satu dari anggota ASEAN menjamin kebebasan berekspresi sejak awal mula kemerdekaan melui UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut direktur informasi dan komunikasi politik, hukum, dan keamanan, kemkominfo, Bambang Gunawan pada saat membuka Forum Literasi Hukum dan HAM Digital dengan tema "ASEAN, HAM, dan Kebebasan Berekspresi" pada tanggal 23 Maret 2022 mengatakan bahwa ASEAN telah mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada 18 November 2012 yang didalam pasalnya menjelaskan mengenai hak yang dimiliki setiap individu dalam kebebasan berekspresi, berpendapat, hingga mencari, menerima, dan memberikan informasi, namun dalam praktiknya negara ASEAN masi terdapat beberapa pelanggaran dengan tidak terpenuhinya hak-hak diatas6, dimana hal ini juga terjadi di Indonesia mengingat di negara Indonesia pada saat ini kerap terjadi tindakan-tindakan yang menjuru kepada pembungkaman baik yang dilakukan secara terang terangan maupun secara tidak langsung. Untuk negara Indonesia sendiri pada masa pemerintahan sekarang dinilai mengalami penurunan semangat dalam memerdekakan kebebasan berpendapat, pemerintahan sekarang dinilai meggunakan aparat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dengan menekan suara masyarakat yang dinilai semakain massif dengan caa yang semakin kreatif, bahkan tak kala pembatasan ini dilakukan sebelum suara-suarra rakyat tersebut dikeluarkan, lalu berdasarkan survei indikator menunjukkan bahwa 57,7% masyarakat setuju bahwa aparat pemerintah semakin semena mena dalam menangkap warga yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan politik dengan pemerintah, tentunya saja jika melihat latar belakang 5 Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, ejournal.Balitbangkumham, Vol 11, No.1 (April 2020) hal.2 6 Direktur informasi dan komunikasi politik, hukum, dan keamanan, kemkominfo, Bambang Gunawan dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital, pada 23 Maret 2022 © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
244 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 Indonesia sebagai negara demokrasi hal tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan pemerintah memang harus siap terhadap kritik dan saran yang diberikan bukan justru melakukan penangkapan sebagai upaya pembungkaman hal ini tentunya juga mencederai kedaulatan rakyat yang dipegang teguh negara Indonesia. "Publik menilai bahwa indonsia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilaii semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan" ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi7 beliau juga menambahkan bawasannya terjadi peningkatan ancaman terhadap kebebasan sipil, dimana mayoritas public cenderung takut dalam menyuarakan aspirasi yang dimiliki. Tanggapan lain muncul dari Koordinator Kontra Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis pada, Selasa 14 September 2021 yang menyatakan bahwa "pemerintah Joko Widodo masi alergi dengan kritikan-kritikan yang diisampaikan oleh warganya. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan presiden untuk mempersilahkan kritik, tapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara"8. Kondisi yang terjadi pada saat ini kerap kali ketika terdapat kritikan yang disampaikan baik berupa luring maupun daring, kerap menimbulkan reaksi negative dari aparat negara seperti segera memanggil polisi, melakukan penangkapan, hingga introgasi yang dilakukan aparat polisi. Tercatat sejak 2021 Januari telah terjadi sedikitnya 26 kasus pembatasan kebebasan berekspresi seperti penghapusan mural, persekusi pembuatan konten, penangkapan warga atas kritik yang diberlakukan selama PPKM, penangkapan terkait UU ITE, hingga penangkapann yang dilakukan aparat negara terhadap warga yang membentangkan poster yang digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada presiden Indonesia.Hingga pada saat ini masi kerap kita temui adanya kesulitan dalam upaya penyampai pendapat yang akan dilakukan oleh rakyat terkait ketetapann yang dilakukan pemerintahan tahun 2022. Pendekatan atau upaya yang dilakukan pemerintah dengan bentuk keamanan seperti penangkapan warga sipil yang dilakukan semena-mena, kritik yang berujung UU ITE, pembungkaman, pembatasan secara paksa, dan lain sebagainya yang mncederai upaya penyampaian kritik serta aspirasi yang dimiliki masyarakat serta berimplikasi menurunnya tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintan. Korelasi Antara Kebebasan Berpendapat dengan Kedaulatan Rakyat Adanya jaminan serta perlindungan atas kebebasan mengemukakan pendapat sehingga setiap rakyat yang memiliki aspirasi,, ide, maupun gagasan dapat bebas menyampaikannya dengan tetap bertanggungjawab atas aspirasinya tersebut dalam artinya selama aspirasi yang disampikan tidak menimbulkan konflik ataupun permasalahan maka sudah seharusnya kebebasan berpendapat itu ditegakkan tampa adanya upaya-upaya yang dirasa membungkam rakyat aspirasi yang dimiliki rakyat.Menurut Prinsip-prinsip Johannesburg, ada beberapa prinsip dalam pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu: a. Pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak. 7 Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pada 25 Oktober 2020 8 Koordinator Kontra Fatia Maulidiyanti, Selasa 14 September 2021 © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 245 b. Pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah. c. Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibatasi merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan pembatasan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.Dalam keadaan darurat, negara dapat menerapkan pembatasan tetapi hanya sampai pada batasan sebagaimana dibutuhkan oleh situasi tersebut dan hanya ketika hak tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban pemerintah berdasarkan hukum internasional. Diskriminasi berdasarkan apapun tidak boleh menjadi dasar pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga dalam hal ini sesuai apa yang dijelaskan diatas bahwa pembatasan dapat dilakuakn apabila penyampaian pendapat yang dilakuka dirasa membahayakan keamanan, pembatasan tidak boleh dilakukan hanya dengan berlandaskan perbedaan pandangan yang dimiliki Selain itu adanya kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk bukti berjalannya sistem pemerintahan yang berdaulat serta demokrasi yang sesungguhnya, kembali lagi bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara maka pendapat mereka sudah seharusnya didengar, bentuk dari adanya kebebasan berpendapat ini tidak hanya memulu megenai lisan atau ucapan bisaa juga mealui tulisan, buku,diskusi, maupun kegiatan pers, karena pada dasarnya setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya baik itu berupa pendapat atau pandangan maupun kritikan. Lokataru Foundation menilai kebebasan berependapat di era Presiden Jokowi mengalami penyempitan ruang ekspresi publik. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil seperti dalam isu Papua, kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, Penyempitan kebebasan Akademik, hingga pemberangusan serikat buruh9 dimana pada masa pemerintahan ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan warga karena menyalahi asas demokrrasi dalam bernegara seperti contoh yang terjadi di papua yaitu mengenai diperlambatnya akses internet di daerah tersebut dimana hal ini juga mempengaruhi aktivitas mereka yang berhubungan dengan internet seperti mencari, memperoleh, serta mempublikasikan infromasi melalui media internet, dimana hal ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk pembatasan penyampaia aspirasi melalui media publik elektronik.Sebagai negara yang berdaulat kita harus mampu menanamkan betapa pentinyanya adanya jaminan atas kebebasan berpendapat tanpa adanya pembungkaman, kita juga harus mampu menghargai setiap pendapat yang diberikan diluar pendapat tersebut bisa diimpelementasikan atau tidak, karena memang sekiranya sudah seharunya kita saling memberikan ruang untuk dapat menyamaikan pendapat yang dimiliki. Penerapan kebebasan berpendapat dalam mewujudkan negara yang berdaulat dapat dimulai dari hal-hal kecil atau dari kesadaran individu masing-masing sebagai contoh kebebasan ini dapat mulai dimunculkan pada saat adanya diskusi dalam taraf kecil seperti musyawarah yang dilakukan untuk mufakat, karena dengan musyawarah ini kita diajarkan untuk mampu menyampaikan pandangan yang kita miliiki serta menghargai pendapat orang lain dan tentunya dalam musyawarah ini kita juga bebas dalam menyampaikan aspirasi yang 9 Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital, Journal.uinjkt.ac.id , Vol 4, No.3 (2020) hal.37-48 © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
246 Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 kita miliki, hal ini penting karena hal-hal besar pasti dimulai dari sesuatu yang kecil seperti ketika kita terbiasa mengikuti musyawarah dan selalu menerima keputusan serta tanggapan yang ada hal ini akan meumbuhkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. CONCLUSION Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dimana hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) :"Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik", serta pasal (2) : "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang dasar", sebagai bentuk dari benar-benar terciptanya suaru negara yang berdaulat maka perlu adanya jaminan pemenuhan hak-hak rakyat sebagai pemegang kekuasaa tertinggi salah satunya yaitu kebebasan berpendapat, dimana hal ini telah tertuang dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Namun dalam penerapannya di negara Indonesia pada saat ini masi kerap terjadi upaya yang membatasi kebabasan rakyat dalam berbendapat sehingga apabila hal ini terus dibiarkan dapat juga menciderai Indonesia sebagai negara yang berdaulau serta demokratis Sehingga dalam hal ini agar benar-benar terciptanya suatu negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seutuhnya perlu adanya pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat secara maksimal dan tentunya tetap dapat dipertanggungjawaban. REFERENCES Aditya, R., 2022, Desember 13, Pengertian Kedaulatan rakyat dari Beberapa Tokoh. Retrieved from dari-beberapa-tokoh Hermawan, C., "Tinjauan Umum Tentang Negara Kesatuan, Demokrasi dan Sejarah Daerah Istimewa Yogjakarta", dspace.uii.ac.id, 2017, 25-61. Hsb, M. O., "HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945", journal.unusia.ac.id, 2011, 29-40. Nasutio, L., "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital", Joural.uinjkt.ac.id, 2020, 37-48. Nasution, H. A., "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", ejournal.Balitbangkumham, 2020, 1-25. Pratiwi, W., "Negara Kesatuan", repository.uinbanten.ac.id, 2021, 26-51. Selian, D. L., "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", journal.unnes.ac.id, 2017, 189-198. Wibowo, S., 2022, Maret 28, Kemkominfo Jelaskan Kebebasan Berpendapat di Indonesia dan SINDONEWS.COM: ASEAN. Retrieved from © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License. Published by Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia