BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Internet menghadirkan 'ruang' baru di mana segala sesuatu dapat saling terhubung satu sama lain tanpa mengenal batas kedaulatan negara, geografis, dan waktu. Perkembangan ini juga membuka peluang bagi ancaman-ancaman non- tradisional yang harus dihadapi oleh negara. Negara tidak lagi hanya menjaga keamanan dan pertahanan di ranah yang bersifat fisik, namun juga di ranah non-fisik, misalnya cyber (siber). Kemajuan pesat di era modern saat ini memperluas konsep 'kekuatan' (power) sebuah negara. Saat ini, kemampuan negara tidak lagi diukur hanya berdasarkan kekuatan militer dan ekonomi. Kemampuan negara juga dapat diukur dari aspek-aspek lain yang ditawarkannya terhadap dunia, termasuk penguasaan teknologi. Dapat dikatakan bahwa saat ini hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia, dapat dilakukan dan bertumpu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya adalah teknologi internet. Hal ini berdampak pada perluasan bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara. Pemanfaatan teknologi internet salah satunya digunakan oleh negara untuk melakukan cyber-attack (serangan siber) terhadap negara lain. Salah satu contoh serangan siber yang dilakukan oleh negara adalah penyerangan Amerika Serikat (AS) terhadap reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran. Stuxnet, worm computer berbahaya, yang menyebabkan kerusakan substansial pada sistem program nuklir Iran, merupakan proyek kerjasama AS-Israel (Nakashima & Warrick, Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say, 2012). Ralph Langer, Universitas Pertahanan
seorang pakar cybersecurity (keamanan siber), mengatakan bahwa serangan siber yang terhadap reactor nuklir Iran tersebut memiliki elemen yang kompleks dan memicu perubahan strategi militer global di abad ke-21 (Kelley, 2013). Dalam menghadapi perkembangan ancaman, negara dituntut untuk beradaptasi. Tidak hanya dalam pemanfaatan teknologi, tapi juga dalam perumusan kebijakan dan kerjasama internasional. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan akan aturan-aturan dalam pemanfaatannya. Negara, sebagai aktor yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, berkewajiban untuk menjamin agar pemanfaatannya berlangsung aman. Keamanan yang dicapai tidak hanya ditujukan pada aktivitas pemerintahan, akan tetapi juga terhadap aktivitas masyarakat. Diplomasi siber menjadi salah satu langkah strategis yang dapat digunakan oleh negara dalam menghadapi isu-isu internasional di ranah siber. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet terbesar di dunia, tidak terlepas dari ancaman serangan siber. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi target serangan siber. Berdasarkan data hingga Juni 2017, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar kelima di seluruh dunia. Dari 20 negara, Indonesia menempati posisi setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil (Group, 2017). Masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Berbagai aktifitas pemerintahan dan sektor swasta di Indonesia pun bergantung pada penggunaan internet. Serangan siber yang terjadi rata-rata didasari oleh kepentingan finansial, ataupun kepentingan politik. Selain itu, tipikal serangan siber yang terjadi di Indonesia juga beragam, mulai dari pencurian data pribadi, hingga upaya spionase terhadap pemimpin negara. Meskipun memiliki angka pengguna internet yang besar, akan tetapi Indonesia merupakan negara yang lemah sistem keamanan siber-nya. Universitas Pertahanan 2
Indonesia telah berkali-kali mendapatkan serangan melalui dunia maya, dengan target utamanya adalah institusi keuangan dan situs web pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki respon strategis dalam menghadapi ancaman serangan siber, mulai dari aksi cyber espionage (spionase siber), cyber vandalism (vandalisme siber), cyber terrorism (terorisme siber), hingga cyberwarfare (perang siber). Teknologi modern saat ini telah mampu menghubungkan komputer dengan perangkat militer. Hal ini berarti menggunakan jaringan virtual, yang berpeluang untuk diretas dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertujuan mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. Selain itu, potensi ancaman yang perlu diperhatikan adalah serangan terhadap infrastruktur kritis nasional. Infrastruktur kritis nasional yakni infrastruktur pada sektor- sektor energi, penegakan hukum, keamanan dan intelijen, kesehatan, suplai air, tata kelola elektronik (e-Governance), transportasi, keuangan dan perbankan, telekomunikasi, pertahanan, industri kritis, organisasi- organisasi sensitif dan luar angkasa. Potensi ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional, fasilitas, sistem atau fungsi-fungsi yang dapat menjadikan pemerintahan tidak berfungsi dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari tahun ke tahun akan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas baik metode dan maupun jenis serangannya. Oleh karena itu, ketahanan nasional serta aspek berbangsa dan bernegara menjadi tujuan utama dari kepentingan nasional di bidang pertahanan siber. Berdasarkan laporan yang dilakukan sebuah perusahaan monitoring internet, kejahatan internet yang terjadi di Indonesia meningkat dua kali lipat pada akhir tahun 2013. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara yang berpotensi menjadi target serangan siber. Dari 175 negara yang diinvestigasi, Indonesia berkontribusi sebesar 38% dari total sasaran serangan siber di internet. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan kecepatan internet. Akan tetapi, turut Universitas Pertahanan 3
4 dipengaruhi oleh lemahnya sistem keamanan internet dan komputer di Indonesia. Ancaman siber berpotensi menghancurkan perekonomian dan mengancam keamanan negara. Sejak 2010 hingga 2013, terdapat sekitar 3,9 juta serangan siber yang mengarah ke Indonesia (Alia, 2014). Ancaman serangan siber tidak terbatas pada Indonesia. Sebagaimana perkembangan dunia yang semakin mengaburkan batas- batas antar negara, serangan siber pun berkembang hingga menjadi ancaman bagi kawasan Asia Pasifik, hingga skala global. Pada tahun 2015, serangan siber telah menyebabkan kerugian global sebesar US$3 triliun dengan 71% perusahaan telah menjadi korban. Isu keamanan siber akan terus menjadi perhatian, terutama di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan Cyber 2025 Model, pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 4,7 miliar pengguna internet yang seluruhnya berasal dari negara-negara berkembang (Dhakad, 2017). Peningkatan teknologi tidak hanya memberikan peluang, akan tetapi juga menunjukkan resiko yang besar terhadap negara-negara berkembang. Tingkat kematangan dan pengelolaan teknologi informasi yang di bawah rata-rata, kurangnya kemampuan dan keterampilan, rendahnya pengetahuan, organisasi yang tidak memprioritaskan keamanan siber, serta belum adanya regulasi pemerintah yang komprehensif, menjadi aspek yang harus diatasi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Data dan fakta yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada potensi perang generasi keempat. Perang siber merupakan salah satu aspek dalam perang generasi keempat ini. Perang siber dapat didefinisikan sebagai serangan yang setara dengan serangan bersenjata, menggunakan kekuatan di dunia maya yang dapat memicu respons militer dengan penggunaan kekuatan kinetic yang proporsional (Theohary & Rollins, Cyberwarfare and Cyberterrorism: In Brief, 2015, p. 4). Dalam kondisi ini, perang tidak lagi dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional. Perang yang dilakukan mengaburkan batas-batas antara Universitas Pertahanan
kedaulatan negara, perang dan politik, kombatan dan sipil (Lind, Understanding Fourth Generation War, 2004). Serangan dalam perang generasi keempat semakin bervariasi dan kompleks, serta berdampak jangka panjang. Mulai dari intervensi informasi melalui media, propaganda, hingga menggunakan virus komputer yang merusak infrastruktur kritis negara. Selanjutnya, perang generasi keempat juga menyerang aspek-aspek yang berkaitan dengan ide atau pemikiran, penggiringan opini yang dapat menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Media yang digunakan pun semakin beragam. Media massa, media elektronik, bahkan media sosial, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, negara harus memiliki penguasaan pada cyberspace (ruang siber). Dengan demikian, negara tidak hanya dituntut menguasai seni perang tradisional, melainkan juga teknologi modern (Lind, Nightengale , Schmitt , Sutton, & Wilson, 1989, p. 24). Tidak hanya konsep perang yang telah berubah, pola serangan perang siber juga semakin berkembang. Sebuah survei menunjukkan bahwa keamanan negara terhadap ancaman serangan siber menurun sebesar 37%, diikuti dengan penurunan keamanan terkait dengan perang siber atau terorisme siber sebesar 24%. Selebihnya, kecenderungan tingkat keamanan siber di dunia dapat dilihat pada Gambar 1.1. Universitas Pertahanan 5
6 Gambar 1.1 Persentase Trend Kejahatan Siber Dunia 2015 Sumber: Ponemon Institute, 2016 Data di atas menunjukkan bahwa saat ini serangan siber cenderung lebih menargetkan pada negara. Penyadapan dan pencurian data rahasia negara menjadi isu dominan terkait serangan siber (Ponemon Institute LLC, 2015). Ancaman serangan siber yang semakin berkembang dan kompleks perlu mendapatkan perhatian khusus oleh setiap negara di dunia. Diperkirakan pada tahun 2020, ancaman serangan siber terhadap keamanan infrastruktur kritis di Asia Pasifik akan mengakibatkan kerugian sebesar US$ 22 miliar (Advanced Cyberthreat Rampage in Asia-Pacific to Drive US$22 Billion Critical Infrastructure Security Spend by 2020, 2015). Negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand berpotensi terancam serangan siber. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa serangan siber banyak menargetkan negara-negara dengan pertumbuhan industri ekonomi kreatif dan digital yang sedang bertumbuh. (Eka, 2015). Saat ini, negara-negara di dunia sudah mengetahui dan menyadari potensi ancaman siber yang akan dihadapi. Negara juga saling bekerjasama dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman siber. Kerjasama dilaksanakan untuk membangun rasa saling percaya (trust building), menyepakati nilai-nilai yang diterima oleh seluruh pihak, hingga Universitas Pertahanan
merumuskan kebijakan ataupun aturan yang komprehensif agar dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan nasional. Berbagai diskusi dan kerjasama telah dilakasanakan oleh negara, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Kerjasama multilateral dalam membangun keamanan siber dapat dilaksanakan melalui berbagai organisasi internasional. Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aktif memiliki pembahasan mengenai Perkembangan dalam bidang Informasi dan Telekomunikasi dalam konteks Keamanan Internasional (Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security) selama bertahun-tahun. Uni Afrika telah menerbitkan Rancangan Konvensi Uni Afrika tentang Pembentukan Kerangka Hukum yang Kredibel untuk Keamanan Siber di Afrika (Draft African Union Convention on the Establishment of a Credible Legal Framework for Cyber Security). Uni Eropa (UE) baru-baru ini menerbitkan Joint Communications mengenai Strategi Keamanan Siber Uni Eropa, yang merupakan usaha pertama untuk menyusun dokumen kebijakan UE yang komprehensif dalam ranah siber, untuk mencerminkan pandangan umum mengenai keamanan dunia maya dari 28 negara anggotanya (Talihärm, 2013). Melihat berbagai kerjasama internasional yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa diplomasi dapat digunakan sebagai ujung tombak kerjasama di isu-isu ranah siber. Terlebih, belum adanya kesepakatan terkait etika perang siber dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Melalui strategi diplomasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan keamanan siber. Melalui diplomasi pertahanan, hubungan timbal balik antar negara dikedepankan. Dengan demikian, potensi konflik siber antara Indonesia dan negara-negara lainnya juga dapat dihindari. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia diharapkan dapat mendorong kerjasama ataupun kesepakatan dengan negara-negara lain, untuk mengatur etika perang siber. Universitas Pertahanan 7
Diplomasi telah menjadi strategi politik yang efektif bagi Indonesia dalam mencapai berbagai kepentingan nasionalnya. Sejak bangsa ini merdeka, diplomasi menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional dengan jalan damai. Misalnya, pada April 1946, Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda. Selanjutnya, pada 1947, Indonesia mendirikan Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Upaya-upaya tersebut merupakan contoh keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Hal ini masih sangat relevan jika Indonesia menggunakan diplomasi sebagai upaya mencapai kepentingan nasional di ranah keamanan siber. Saat ini, negara-negara semakin terdorong untuk bekerjasama dan berdiskusi untuk mengelola ruang siber dan menghadapi berbagai permasalahan dan penyalahgunaan-nya. Diplomasi masih dipercaya sebagai alat untuk mencapai kesepakatan antar negara dalam isu-isu terkait ruang siber. Dalam konteks multilateral, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk United Nations Group of Governmental Experts (UN GGE) on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, World Summit on Information Society (WSIS) dan Internet Governance Forum (IGF) (UNODA, n.d.). Selain itu, kerjasama regional juga mulai dibangun untuk membentuk kerangka kerjasama dalam menghadapi isu-isu di ranah siber. Negara- negara anggota ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum Work Plan on Security of and in the Use of Information and Communications Technologies, sementara negara-negara di Afrika membentuk The African Union's Convention on Cyber Security and Personal Data Protecion. Meskipun telah terdapat berbagai skema dan kerjasama internasional, akan tetapi belum tercapai kesepakatan menganai norma global dalam pemanfaatan ranah siber. UN GGE di tahun 2017 pun Universitas Pertahanan 8
9 mengalami deadlock ketika negara-negara tidak bersepakat mengenai penerapan hukum internasional terhadap permasalahan di ranah siber. Diplomasi yang alot terjadi ketika negara-negara yang menganut pendekatan state-centric mengutamakan pentingnya peran negara dalam mengarahkan penggunaan teknologi siber yang sesuai dengan kepentingan public dan mencegah dampak negatif penyalahgunaan ruang siber. Sementara negara dengan pendekatan multi-stakeholder memandang bahwa internet dan ranah siber merupakan hak individu dan mengutamakan keterlibatan aktor yang lebih luas (selain negara) untuk bersama-sama mengelola ruang siber (Carr, Hollis, & Hinojosa, 2016). Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan isu yang ada. Sejauh ini, Indonesia sudah turut aktif dalam berbagai kerjasama internasional terkait isu-isu di ruang siber. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Perkembangan pesat industri digital di Indonesia juga menjadi salah satu yang melatarbelakangi aktifnya Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional di ranah siber. Untuk memperkuat kerjasama internasional demi tercapainya kepentingan nasional dalam bidang siber, sudah saatnya Indonesia mengedepankan diplomasi siber. Pada tingkat bilateral, Indonesia telah membangun kerjasama keamanan siber dengan 10 negara (Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Polandia, Turki, Inggris, Republik Ceko, dan Qatar). Selain itu, Indonesia juga sudah terlibat aktif dalam pertemuan regional maupun multilateral yang membahas isu-isu di ranah siber. Hingga saat ini, Indonesia pun terpilih menjadi anggota UN GGE. Dari berbagai isu di ranah siber yang telah dibahas, salah satu isu yang hingga saat ini belum dibuat regulasinya secara internasional adalah aturan mengenai perang siber. Meskipun berbagai kerjasama multilateral Universitas Pertahanan
10 telah dilaksanakan, salah satu aspek yang juga penting terkait dengan ancaman siber adalah belum adanya kesepakatan mengenai aturan dalam perang siber. Pada konteks perang yang terjadi di dunia nyata (real space), perang konvensional diatur dan dibatasi oleh regulasi yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan protokol-protokol tambahannya. Aturan tersebut mengatur tata cara dan prinsip berperang sehingga dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat dalam perang dapat menghormati prinsip-prinsip dan aturan yang ada. Sebagaimana yang dilakukan terhadap perang konvensional, muncul kebutuhan akan pengaturan perang siber di dalam kebijakan yang dipatuhi oleh negara-negara. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian dan penderitaan berlebihan dalam perang (The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, 2010). Dalam membangun norma hukum dalam ranah siber, diperlukan juga etika yang mengatur operasi siber oleh negara. Hal ini dibutuhkan karena etika dan hukum dapat berdampingan sebagai tatanan di dalam hubungan internasional. Etika berperan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan internasional dan disepakati bersama antar negara. Sehingga, etika dapat menjadi alat yang menjaga rasa saling percaya antara satu negara dengan negara lain. Dengan adanya etika internasional dan hukum internasional, maka diharapkan rasa saling percaya antar negara dapat meningkat. Dengan demikian, aturan terkit konflik di ranah siber dapat segera direalisasikan. Sehingga upaya-upaya penyelesaian konflik secara damai dapat lebih mudah dilaksanakan. Dalam konteks perang siber, terdapat Tallinn Manual, sebuah kajian yang menjadi pedoman mengenai definisi perang siber. Tallinn Manual disusun oleh praktisi dan pakar dari berbagai negara dengan inisiasi dari NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE). Tallinn Manual mengidentifikasi aspek-aspek hukum internasional yang dapat diaplikasikan dalam mengatur perang siber. Hal ini bertujuan, salah Universitas Pertahanan
11 satunya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban aktor-aktor negara yang terlibat dalam perang siber (Schmitt, 2017, p. 16). Talinn Manual dikembangkan menjadi Tallinn Manual 2.0 yang berfokus pada operasi serangan siber yang dilakukan oleh negara. Tallinn Manual 2.0 mengkaji kerangka hukum internasional yang dapat diberlakukan dalam operasi serangan siber (Leetaru, 2017). Dengan demikian, saat ini Tallinn Manual 2.0 menjadi pedoman yang komprehensif dalam mengatur operasi siber. Sehingga, dapat menjadi acuan dalam pengaturan perang siber. Analisis Tallinn Manual 2.0 mengacu pada pemahaman bahwa hukum internasional era pra-siber berlaku untuk operasi siber, yang dilakukan dan diarahkan terhadap negara-negara. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman siber tidak seharusnya terjadi dalam kekosongan hukum. Dalam perang siber, negara memiliki hak dan memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional (Tallinn 2.0: Research). Melihat perkembangan yang berlangsung saat ini, fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa ancaman siber dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan industri ekonomi kreatif dan digital yang pesat. Di mana telah disebutkan sebelumnya bahwa negara dengan pertumbuhan tersebut menjadi sasaran serangan siber. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk memiliki strategi pertahanan yang kuat, baik dalam bentuk kebijakan atau regulasi di dalam negeri, maupun berbagai upaya membangun kerjasama pertahanan di bidang siber. Diperlukan adanya respon strategis (strategic response) untuk menanggulangi ancaman siber. Bentuk respon strategis yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui upaya proaktif dalam mendorong pengaturan terkait perang siber. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma hukum yang dapat diaplikasikan dalam perang siber. Selain itu, dasar moral yang dimiliki oleh Indonesia juga ditunjukkan melalui ratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai hukum internasional yang juga diakui oleh Universitas Pertahanan
12 Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia dapat mendorong etika dan norma hukum tersebut menjadi sebuah nilai universal yang dapat diterima oleh negara-negara lain. Dengan demikian, perlu adanya kajian mengenai kesesuaian antara nilai-nilai yang terdapat dalam Tallinn Manual 2.0 dengan nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dalam bidang keamanan siber. Menjamin keamanan siber tidak hanya dilakukan melalui kebijakan di dalam negeri. Kemanan siber membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kemanan siber juga dapat dicapai melalui sinergi dan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam melaksanakan kerjasama internasional, kepentingan nasional menjadi landasan dasar bagi negara. Kebijakan luar negeri yang disusun oleh Pemerintah harus dapat mewakili kepentingan nasional Indonesia di panggung politik internasional. Saat ini, keamanan di ranah siber menjadi salah satu kepentingan nasional Indonesia. Karena, perkembangan industry digital dalam negeri sedang mengalami peningkatan pesat. Sehingga, menjadi kewajiban Pemerintah untuk menjaga keamanan di ranah tersebut. Salah satunya adalah dengan menjaga kedaulatan dan keamanan di ranah siber. Diplomasi dan kerjasama internasional menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam menjaga keamanan siber. Melalui kerjasama dengan negara lain, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat semakin ditingkatkan. Selain itu, diplomasi juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam membangun rasa saling percaya antar negara. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk tampil sebagai leading sector dalam perumusan aturan internasional di ranah siber. Tidak hanya itu, kerjasama dapat ditujukan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengatur interaksi negara di ranah siber. Dengan demikian, potensi perang siber dengan negara lain dapat dicegah. Universitas Pertahanan
13 Kalaupun terjadi, Indonesia tidak harus menanggung kerugian yang berlebihan. Tallinn Manual 2.0 dapat menjadi pilihan sebagai salah satu tinjauan dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Akan tetapi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah Tallinn Manual 2.0 dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia perlu meninjau lebih jauh bagaimana hambatan dan peluang yang terdapat dalam Tallinn Manual 2.0. Dengan demikian, dapat diketahui apakah Tallinn Manual 2.0 merupakan pilihan rasional bagi Pemerintah Indonesia. Terutama dalam perumusan kebijakan luar negeri yang terkait dengan isu keamanan siber. Selain itu, kesesuaian antara Tallinn Manual 2.0 dengan nilai-nilai etika internasional juga perlu dikaji. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat merumuskan nilai-nilai universal yang nantinya dibawa dalam aktivitas diplomasi siber. Meskipun Indonesia sudah banyak melaksanakan aktivitas diplomasi siber, akan tetapi diplomasi siber belum menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, penelitian dan kajian akademis mengenai isu-isu keamanan siber di Indonesia belum mendapatkan perhatian sebesar isu-isu keamanan tradisional. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa penelitian terkait isu di ranah siber harus lebih diperkaya, terutama terkait dengan Diplomasi Siber. Hal ini berkaitan dengan latar belakang peneliti di bidang ilmu Hubungan Internasional dan Diplomasi Pertahanan. Peneliti melihat bahwa diplomasi siber merupakan isu yang relevan dengan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Di mana perkembangan ini dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, industri, hingga pemerintahan. Berangkat dari latar belakang masalah, urgensi, relevansi dengan keilmuan, dan ketersediaan data; maka penelitian ini mengambil judul Tinjauan Tallinn Manual 2.0 sebagai Materi Diplomasi Siber Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Universitas Pertahanan
14 1.2 Rumusan Masalah Di Indonesia, implementasi kebijakan pertahanan di bidang siber sudah dilaksanakan pada masing-masing instansi dan lembaga nasional. Hal ini bertujuan untuk melindungi system jaringan yang menopang infrastruktur kritis (critical infrastructure) di Indonesia. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia juga sudah cukup aktif dalam berbagai dialog maupun kerjasama pertahanan yang berkaitan dengan isu keamanan siber. Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia belum terlibat dalam regulasi internasional yang berkaitan dengan perang siber. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan luar negeri untuk menginisiasi etika internasional di ranah siber. Hal ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya regulasi internasional di bidang siber. Sehingga, terdapat etika dan hukum internasional di bidang siber yang disepakati secara internasional. Indonesia diharapkan dapat dapat mendorong terciptanya sebuah regulasi yang mengatur bagaimana negara bertindak dalam perang siber. Hal ini berkaitan dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia, dan bagaimana lemahnya pertahanan siber Indonesia dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Selain itu, Indonesia Indonesia memiliki kepentingan nasional yang besar dalam bidang keamanan siber. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi inisiator bagi regulasi internasional dalam bidang siber. Tallinn Manual 2.0 dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia untuk mempromosikan pengaturan perang siber. Akan tetapi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah Tallinn Manual 2.0 sudah dapat mengakomodir kepentingan nasional Indonesia. Perlu adanya tinjauan bagaimana Indonesia dapat mendorong nilai-nilai universal yang diterima di seluruh dunia melalui Tallinn Manual 2.0. Sehingga dapat dirumuskan regulasi yang dipatuhi oleh negara-negara di seluruh dunia. Universitas Pertahanan
15 Tantangan utama dalam penyusunan regulasi internasional adalah bagaimana aturan dibuat, sehingga negara-negara dapat mematuhi regulasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya nilai yang diterima secara universal. Nilai yang terdapat dalam Tallinn Manual 2.0 perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk melihat peluang dan hambatan yang sekiranya akan dihadapi oleh Indonesia ketika Tallinn Manual 2.0 diadopsi dalam aturan perang siber internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, akan dilaksanakan penelitian dengan aspek diplomasi, perumusan kebijakan, ruang siber, keamanan siber, perang siber, dan kepentingan nasional. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana Tallinn Manual 2.0 ditinjau berdasarkan Dimensi Etika Internasional dalam pengaturan perang siber? b. Bagaimana Pemerintah Indonesia meninjau Tallinn Manual 2.0 berdasarkan kepentingan nasional dalam pengaturan perang siber? 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: a. Menganalisis Tallinn Manual 2.0 berdasarkan dimensi etika internasional dalam pengaturan perang siber. b. Menganalisis tinjauan Pemerintah Indonesia terhadap Tallinn Manual 2.0 berdasarkan kepentingan nasional dalam pengaturan perang siber. Signifikansi penelitian ini adalah untuk mendukung upaya pertahanan nasional dalam kemanan siber. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi berbagai peraturan internasional menjadi perundangan dalam Universitas Pertahanan
16 negeri. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada peraturan internasional terkait dengan perang siber. Selain itu, belum disepakatinya etika perang siber secara luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi siber. Melalui penelitian ini pula dapat dilihat sejauh mana diplomasi siber Indonesia dapat berkontribusi dengan ide dan inovasi kebijakan sebagai salah satu kapabilitas di ranah siber. Indonesia diharapkan dapat meyakinkan negara- negara lain agar dapat bekerjasama dan menciptakan aturan dan kesepakatan terkait pengaturan perang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tallinn Manual 2.0 berdasarkan kepentingan nasional Indonesia dalam keamanan siber. Selain itu, Tallinn Manual 2.0 dianalisis berdasarkan dimensi etika internasional dalam keamanan siber. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat kesesuaian antara kepentingan nasional Indonesia dalam isu keamanan siber dengan Tallinn Manual 2.0. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Diplomasi yang dapat dilakukan agar kepentingan nasional Indonesia dapat direfleksikan ketika Tallinn Manual 2.0 diimplementasikan. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kajian dan studi Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana diplomasi dapat berkontribusi dalam pencapaian kepentingan nasional, teriutama dalam bidang pertahanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi kajian dan studi keamanan, terutama terkait kemanan siber. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian lain, maupun penelitian Universitas Pertahanan
17 lanjutan, yang berkaitan dengan strategi diplomasi pertahanan dan keamanan siber. 1.4.2 Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian akademis yang digunakan oleh pemerintah dalam perumusan kebijakan diplomasi pertahanan dan diplomasi siber. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemanan siber. Dengan demikian, secara praktis kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menerapkan diplomasi siber. Melalui diplomasi siber, Indonesia dapat menjadi inisator untuk mendorong terbentuknya regulasi internasional terkait aturan perang siber. Dengan diplomasi siber pula Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas siber yang dapat mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional pada ranah siber. 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian Penelitian ini dibatasi pada lingkup kajian mengenai upaya pencapaian kemanan siber, diplomasi, dan pengaturan perang siber. Penelitian ini akan mengidentifikasi pengaturan perang siber yang terdapat dalam Tallinn Manual 2.0. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis apakah kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia sudah terdapat dalam Tallinn Manual 2.0. Selanjutnya, akan diidentifikasi mengenai bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam perumusan regulasi internasional terkait pengaturan perang siber berdasarkan Tallinn Manual 2.0. Universitas Pertahanan
18 Diplomasi dapat digunakan sebagai instrument dalam pencapaian kepentingan nasional di bidang siber. Gambaran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tallinn Manual 2.0 Diplomasi Siber Indonesia Keamanan Siber Gambar 1.2 Ruang Lingkup Penelitian Berikut ini sistematika penulisan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan karya akhir studi di Universitas Pertahanan. Bab I Pendahuluan; terdiri dari lima sub-bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran; terdiri dari sub-bab tinjauan pustaka yang berisi teori dan konsep, yaitu diplomasi pertahanan, diplomasi siber, Rational Choice Model, ruang siber, keamanan siber, perang siber, kepentingan nasional dan bahasan hasil penelitian sebelumnya; serta sub-bab kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian; berisi tujuh sub-bab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian (instrumen, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data), dan jadwal penelitian. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan; terdiri dari tiga sub-bab: objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada sub-bab pembahasan dianalisis hasil penelitian dan bagaimana regulasi terkait etika perang siber ke depan. Bab V Kesimpulan dan Saran Daftar Pustaka Universitas Pertahanan