Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia KEJAHATAN TRANSNASIONAL, KERENTANAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Bambang Shergi Laksmono Evi Fitriani Sari Viciawati Yuni Reti Intarti Ali Abdullah Wibisono Kania Saraswati Getar Hati Aisha Kusumasomantri Budhi Dharma Ni Luh Putu Agastya Akbar Renaldy Rahmat Andriansyah Lendi Andita DEPOK 2 0 2 0
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia KEJAHATAN TRANSNASIONAL, KERENTANAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Kompilasi Laporan Perjalanan Riset di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia 2018 - 2020) BAMBANG SHERGI LAKSMONO, DKK. i
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia KEJAHATAN TRANSNASIONAL, KERENTANAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Kompilasi Laporan Perjalanan Riset di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia 2018 - 2020) BAMBANG SHERGI LAKSMONO, DKK. Diterbitkan oleh: Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia 2020 ii
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bambang Shergi Laksmono, dkk. Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, Dan Perlindungan Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia: Sebuah Kompilasi Laporan Perjalanan Riset di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia 2018 - 2020)--- Depok: Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, 2020. 93 hlm., ISBN ..... Penulis: Bambang Shergi Laksmono, Evi Fitriani, Sari Viciawati, Yuni Reti Intarti, Ali Abdullah Wibisono, Kania Saraswati, Getar Hati, Aisha Kusumasomantri, Budhi Dharma, Ni Luh Putu Agastya, Akbar Renaldy, Rahmat Andriansyah, Lendi Andita Foto Sampul: Tim Peneliti Perbatasan 2018 - 2020 Hibah PUPT Ristekdikti - Universitas Indonesia Dicetak oleh: Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Ruang CL Rudolph, Gd. Nusantara 2 Lt. 2 Kampus FISIP UI Depok Website: iii
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia DAFTAR ISI Kata Pengantar ... v Bab 1. Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan Sosial di Wilayah Perbatasan ... 1 Bab 2. Kapasitas Kelembagaan dan Hubungan Diplomasi di Wilayah Perbatasan ... 13 Bab 3. Identifikasi Permasalahan, Tantangan, dan Potensi di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia ... 21 A. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Malaysia ... 23 B. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Timor Leste ... 33 C. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Papua New Guinea ... 48 Bab 4. Hubungan Antar dalam Menangani Masalah Kerawanan Sosial Dan Keamanan di Perbatasan Darat Republik Indonesia ... 54 Lembaga A. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Malaysia ... 54 B. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Timor Leste ... 72 C. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Papua New Guinea ... 83 Daftar Pustaka ... 89 iv
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia KATA PENGANTAR Topik dan isu perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dominan dengan hubungannya dengan negeri jiran Malyasia. Perhatian publik tumbuh terutama dari perkembangan antara Indonesia dan Malaysia di sekitar tahun 2009 yang dilatarbelakangi oleh sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang kita ketahui telah dimenangkan oleh Malaysia. Hilangnya dua pulau tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan wilayah negerinya. Hubungan kedua negara juga semakin memanas dengan tumbuhnya emosi permusuhan berlatar belakang budaya dengan isu klaim tarian Reog Ponorogo yang diklaim sebagai warisan keberagaman budaya Malaysia. Persoalan klaim pemilikan dan asal lagu Rasa Sayange, juga menambah deretan isu yang terus menyulut perseteruan masyarakat dari dua negara yang tumbuh dari akar budaya yang sama. Perkembangan yang ditandai oleh tumbuhnya animosity (permusuhan) yang berkembang di banyak lapisan masyarakat untuk waktu yang relatif lama ini tentu mengganggu dan kemudian menjadi adalah awal dari ketertarikan tim peneliti untuk mengangkat isu perbatasan sebagai topik penelitian dan selanjutnya menjadi sebuah domain kajian multi disiplin yang penting dalam ilmu ilmu sosial humaniora di Universitas Indonesia. memanasnya hubungan Disadari, hubungan dua negara yang bertetangga bukanlah hanya persoalan kualitas relasi warganegara pada tataran isu dalam pemberitaan dan ragam isi media komunikasi elektronik. Ketegangan hubungan antar negara sesungguhnya bersifat nyata di lapangan, pada v
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia tataran komunitas. Masyarakat lokal yang sudah hidup bersama jauh sebelum pembagian wilayah oleh kekuatan kolonial. Kemerdekaan yang diperoleh negara bekas jajahan ini seringkali masih menyisakan bibit persoalan yang tidak sempat diselesaikan dan terus menjadi persoalan yang membelenggu. Kawasan perbatasan dapat berpotensi dan telah menjadi fokus permasalahan yang mengganggu hubungan diantara dua negara dan masyarakatnya. Persoalan di perbatasan sangat lah beragam, dari isu patok batas wilayah yang terkait dengan kedaulatan wilayah negara hingga isu-isu yang dinamis dalam hubungan ekonomi dan budaya: mobilitas penduduk yang menyeberang untuk mencari pekerjaan, ilegal (penyelundupan), kenyataan tentang ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok pada negara tetangga dan kriminalitas. isu perdagangan barang secara Suatu keberuntungan bahwa saat ini wilayah perbatasan telah menjadi domain yang penting dalam kebijakan Pemerintah. Pemerintahan Jokowi telah memasukkan wilayah perbatasan sebagai kawasan pembangunan prioritas, sesuai butir dalam Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran, dengan penekanan konsepsi pembangunan di wilayah Tiga T, yakni wilayah terpencil, terluar dan terdepan. Perbatasan tidak lagi dilihat sebagai wilayah terjauh, namun merupakan langsung berhadapan wilayah muka yang berdiri dengan negara tetangga. Ia menjadi wajah representasi negeri di mata tetangga. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan perhatian yang besar kepada wilayah perbatasan, dalam rangka membangun citra yang kuat, dinamis dan berdaulat dari wilayah negara Republik Indonesia, sekaligus membangun masyarakat yang vi
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia tinggal di wilayah tersebut sebagai wujud 'Negara Hadir' dalam rangka memenuhi hak pembangunan bagi warganegara Indonesia yang kerap tinggal jauh dan terisolasi. Disadari pula, wilayah luas. Bentangan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dalam bentangan negeri yang mencakup panjang 5110 km dan mencakup lebar 1887 km. Dari kawasan yang luas ini, Indonesia memiliki kawasan sepanjang 3087 km perbatasan darat dengan 3 negara, yakni dengan Timor Leste, Malaysia dan Papua New Guinea. Wilayah perbatasan darat yang dimaksud inilah yang menjadi perhatian dalam kajian dan materi yang ditulis dalam buku ini. Bagaimana situasi yang berkembang dari kawasan perbatasan yang bersebelahan dengan 3 negara tersebut? Apakah penentu dari perbedaan relasi masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara yang berbeda? Secara khusus pula kajian ini menyorot pada dua elemen dasar yang menentukan, yakni ancaman kejahatan teroganisir trans-nasional dan situasi kerawanan sosial dari warga negara Indonesia yang tinggal dan melintasi wilayah perbatasan sebagai pekerja migran. Dua pertanyaan di atas dirangkum pula dengan bagaimana perkembangan kondisi kelembagaan pemerintahan dalam rangka merespons dinamika dari kebutuhan pembangunan serta manajemen wilayah yang sangat khas karakteristiknya ini. Materi buku ini dibangun atas dasar penelitian lapangan di wilayah perbatasan darat di 3 Propinsi, yakni Kajian serta pertanyaan penelitian yang diajukan ini dapat dicakup dalam wacana konsepsi yang dikenal dengan border governance, sebagai bentuk tentang prinsip-prinsip serta kapasitas pengkajian Indonesia sangatlah sebuah pertanyaan umum, vii
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan peran dinamis dibidang pengawasan dan pembangunan wilayah perbatasan untuk menjelang tumbuhnya relasi multi dimensi dari warga lokal dan seterusnya menjaga hubungan baik antar negara yang bertetangga. Ilmu-ilmu sosial saat ini tengah berkembang menuju perspektif multi-disiplin yang terintegrasi. Telah berkembang dorongan agar berbagai disiplin ilmu sosial melakukan upaya analisa yang berkorvegensi, atau membangun alur yang menyatu untuk memecahkan masalah. Kita didorong untuk problem-based dan mengikutsertakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membedah persoalan dan juga bekerja sama untuk mencarikan solusinya. Salah satu pengikat dan elemen mendasar adalah pemahahan akan karakter, fungsi dan kesejarahan dari manusia yang tinggal dalam ruang atau sebuah lokasi. Perhatian kita saat ini semakin terdorong untuk melihat kesatuan karakteristik kawasan. Wilayah Perbatasan adalah salah satu titik perhatian itu. Wilayah yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga, tantangan yang besar. Salah satu menghadirkan tantangan bagaimana adalah ini untuk kepentingan mengendalikan wilayah keamanan, khususnya dalam upaya mencegah berbagai bentuk tindak kejahatan yang dilakukan dengan untuk memanfaatkan pasar atau konsumen lintas negara. mengemuka Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang telah membuka jalan ini dan selanjutnya bagi pelaksanaan penelitian memungkinkan terbitnya buku ini. Buku ini merupakan hasil dari kompilasi laporan perjalanan riset 2018 - 2020 dari dana hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi viii
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia (PUPT), dengan pendanaan dari Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) periode 2018-2020. judul Kejahatan Transnasional, Kerentanan dan Perlindungan Sosial di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia, yang ini adalah sebuah berlangsung selama 3 kesempatan sangat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk penelitian dasar maupun dalam artian terapan. Isu perbatasan, walaupun sering dibicarakan, namun jarang diteliti. Menjangkau warga perbatasan yang berada jauh dari pusat perhatian publik, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemerataan, keadilan pembangunan dan memiliki nilai penting menjaga kedaulatan negara melalui sumberdaya manusianya. Penelitian yang diberi tahun langka yang Seperti disinggung sepintas, buku ini adalah hasil kajian di tahun II yang memberikan fokus pada proses dalam rangka memahami kapasitas kelembagaan pemerintah untuk merencanakan program untuk merespon kebutuhan spesisik wilayah perbatasan. Rencananya, penelitian tahun III (di tahun 2020) akan memfokuskan pada analisis dimensi teknis proses perencanaan yang berlangsung di tingkat Pusat, khususnya pada unit perencanaan BNPP. Salah satu output penelitian tahun III (di tahun 2020) adalah dirumuskannya Indeks Integrasi Pembangunan (IIP) untuk wilayah perbatasan. Indeks ini diharapakan dapat menjadi salah satu instrumen praktis yang dapat dipakai untuk membantu input pembangunan sektor dan mengawal proses lembaga pembangunan dalam rangka memantau realisasi sasaran dalam Rencana Induk Pembangunan wilayah perbatasan. ix
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Tim peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua elemen di Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan POLDA dan KODAM di Propinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur yang telah dijadikan tempat diselengaraknnya penelitian. Semoga kajian dan buku yang diterbitkan ini dapat menjadi awal dari serangkaian kajian lanjutan yang memungkinkan pemahaman yang komprehensif dari diperoleh untuk pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Depok, 5 Desember 2020 Tim Penulis Prof.Bambang Shergi Laksmono M.Sc Ketua x
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bab 1 Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan Sosial di Wilayah Perbatasan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga (UU No. 43/2008). Keseluruhan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut menunjukkan terdapat sepuluh provinsi dan 24 kabupaten yang menjadi garis depan (frontier) perbatasan (PP No. 26/2008). Untuk perbatasan di wilayah laut, mekanisme regional ASEAN cukup memberi ruang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengelola konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga lainnya. Sementara itu, perbatasan darat memiliki karakter masalah yang berbeda karena daratan memungkinkan mobilitas orang dan barang yang lebih intensif dan masif. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga dari 10 negara yang mengelilinginya yaitu perbatasan Indonesia- Malaysia, Indonesia-Papua Nugini, dan Indonesia-Timor Leste. Berbeda dengan wilayah laut, berbagai masalah keamanan di wilayah perbatasan darat berkaitan dengan isu- isu yang lebih luas dan sistemik yang melibatkan kedua negara yang bertetangga seperti perdagangan manusia (human trafficking), peredaran narkotika dan obat terlarang (drug 1
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia smuggling), dan perdagangan senjata illegal (illegal arms trading). Faktor lain yang juga sangat penting dalam memahani dinamika keamanan di wilayah perbatasan darat adalah wilyah yang terisolir dan masyarakat di kawasan tersebut yang pada umumnya hidup di bawah ambang batas kemiskinan. Kejahatan transnasional di perbatasan tidak hanya menimbulkan masalah-masalah keamanan bagi negara tapi juga mengancam keselamatan dan kehidupan warganya. Kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara memiliki karakter khusus yaitu pemerintah mendapat tantangan dari aktor non-negara, dan aktor non-negara tersebut menggunakan strategi asimetris (Rüland, 2005). Lebih lanjut, berbagai bentuk ancaman kejahatan transnasional memberikan dampak merusak bagi keamanan manusia jauh lebih besar dibandingkan terhadap keamanan negara dalam pengertian tradisional. Dengan kata lain, entitas yang menjadi referensi (referent object) dalam kajian kejahatan transnasional adalah masyarakat dalam satu wilayah negara yang secara langsung merasakan ketidakamanan (insecurity). Kompleksitas penanganan ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga pada gilirannya menuntut adanya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. 2
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Perbatasan Indonesia dengan negara tetangganya memiliki ciri khas tersendiri, termasuk perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia- Timor Leste. Karakter wilayah di perbatasan tersebut perlu dikelola berdasarkan permasalahan masing-masing daerah. Salah satu permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia terdapat permasalahanperdagangan manusia dan arus buruh migran yang deras karena terdapat ketimpangan ekonomi di antara kedua negara. Laksmono, Aryo, & Dharma (2012) memandang bahwa kondisi ini membawa posisi tidak menguntungkan bagi Indonesia karena berbagai permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan seperti penyebaran penyakit menular yang tidak terkontrol, keterikatan terhadap hutang dengan bunga tinggi dalam waktu yang panjang, keterisolasian, sampai dengan identitas warga Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dampak sosial yang terjadi karena tingginya mobilitas warga negara di wilayah perbatasan darat tanpa pengawasan yang memadai juga dapat terjadi di wilayah lainnya, seperti di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Permasalahan yang terjadi di perbatasan tersebut adalah peredaran obat terlarang, perusakan lingkungan, penyelundupan manusia oleh kelompok manusia bersenjata, kemiskinan dan juga masalah 3
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia separatisme. Jika negara tidak melakukan pengelolaan wilayah perbatasan dengan baik, maka warga yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut akan mengalami kerentanan karena akibat dari permasalahan tersebut akan mempengaruhi berbagai macam aspek dasar kesejahteraan. Perbatasan Indonesia-Timor Leste juga tidak lepas dari kompleksitas permasalahan wilayah perbatasan. Selain konflik antar negara yang belum tuntas menyelesaikan masalah titik perbatasan, ada permasalahan sosial lain sepertu pengungsi eks Timor-timur akibat Referendum tahun 1999. Pengungsi sebagai salah satu kasus menjadi permasalahan yang krusial tersendiri. Tanpa penanganan yang tepat, permasalahan pengungsi akan mengancam aspek "human security" yang sangat kompleks bagi warga yang tinggal di perbatasan. Belum lagi, oleh karena adanya keterbatasan pengawasan, wilayah perbatasan di Indonesia-Timor Leste juga rawan terhadap kasus penyelundupan obat-obatan dan barang-barang konsumsi. Upreti, Bhattarai & Wagle (2013) menyebutkan komponen "human security" terdiri dari ecosystem and climate security, water and energy security, food and health security, environmental security, nuclear and biological ecurity, individual 4
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia security, societal security dan national security. Secara umum definisi dari human security adalah: "...A people-centric approach to security, which is necessary for national, regional and global stability. It concentrates on the safety of people and communities. The broad aim of human security is to mitigate threats to the insecurity of individuals including socio- economic and political conditions such as food, health, environmental, community and personal safety ...UNDP (1994) emphasised that the rich seek security from the threat of crime and drug wars in their streets, the spread of deadly diseases like HIV/AIDS, soil degradation, rising levels of pollution, the fear of losing their jobs and other anxieties that emerge as the social fabric disintegrates. People in poor countries demand liberation from the continuing threat of hunger, disease and poverty whilst also facing the same problems that threaten industrial countries." Dalam konteks permasalahan sosial di wilayah perbatasan, perlindungan sosial sebagai alat untuk mencapai human security sebagai outcome menjadi tidak sederhana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelly et al. (2006), "human security based development paradigm accounts community priorities and power structures at many levels and works to decrease structural violence from institution, transforming public policy into cultural policy." Untuk itu, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mengelola kerentanan sosial yang terjadi di kawasan perbatasan menjadi komponen penting 5 for
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste memperlihatkan bahwa permasalahan di Indonesia-Malaysia tidak terbatas pada permasalahan keamanan. Keterbatasan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di wilayah perbatasan membuat warga Indonesia mengalami kerentanan sosial (social vulnerability). Kompleksitas permasalahan pada warga negara di kawasan perbatasan membutuhkan pembangunan kawasan yang mengangkat dimensi perlindungan pada warga negara dari situasi kerawanan dan ancaman. Oleh karenanya, ada komponen lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan kawasan perbatasan yang lebih humanis, antara lain perlindungan sosial dan pelayanan sosial, pembangunan lokal dan struktur ekonomi kawasan, hak azasi manusia, dan kapasitas kelembagaan. Kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Indonesia- Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste menunjukkan bahwa potensi kerentanan bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut. Kerentanan yang dialami tidak hanya terkait dengan permasalahan fisik dan sosial saja, Parchman & Byrd (2001); Suwang (2012) menjelaskan bahwa warga yang tinggal di 6
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia daerah perbatasan dapat mengalami kerentanan secara psikologis. Kerentanan psikologis di wilayah perbatasan pernah di gambarkan oleh Asante (2012) sebagai berikut: "constant thinking and 'worrying too much' about their safety in the vehicles, the cash they carry along, the activities of gendarmes and armed robbers, untrust- worthy clients as well as the safety of the children the leave behind". Oleh karena itu, pemahaman kerentanan sosial di wilayah perbatasan menjadi suatu hal yang luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Cannon, Twigg, & Rowell (2003): "It is not the same as poverty, marginalization, or other conceptualisations that identify sections of the population who are deemed to be disadvantaged, at risk, or in other ways in need. Poverty is a measure of current status: vulnerability should involve a predictive quality: it is supposedly a way of conceptualising what may happen to an identifiable population under conditions of particular risks and hazards." Kerentanan sebagai sebuah kondisi pada akhirnya bukan suatu hal yang dapat dilihat secara kasat mata dan terjadi pada saat ini. Sebagai kondisi yang diprediksikan oleh karena adanya situasi yang beresiko dan mengancam seperti akibat terjadinya kejahatan transnasional, kerentanan dapat mencakup berbagai bidang kesejahteraan sosial yang sangat luas. Tidak hanya kemiskinan yang memberikan dampak nyata 7
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia terhadap aspek pendidikan dan kesehatan fisik pada setiap kelompok usia, kerentanan pada warga di wilayah perbatasan juga dapat menjangkau bidang kesehatan jiwa, disabilitas, bahkan politik dan lingkungan. Eakin & Luers (2006) menjelaskan: "Political-ecology research explores vulnerability with respect to broad processes of institutional and environmental change. It shares the emphasis of political- economy perspectives on the importance of scale, politics, and economic and social human-environmental processes interactions and out- comes. Whereas political-economic analyses of vulnerability tend to downplay the explanatory power of physical processes, political ecologists argue for a more balanced consideration of both biophysical and social dynamics, with explicit attention to the representation of those dynamics in policy and decision making (1, 29). Both perspectives focus on the political dimensions of vulnerability, highlighting social inequities and points of conflict within societies. Their assessments thus tend to be more sensitive to issues of power than traditional risk-hazard approaches." in explanations of Kerentanan berdasarkan bidang politik dan lingkungan pada akhirnya tidak hanya mencakup pada aspek mikro-mezo di masyarakat. Kerentanan juga melibatkan dinamika sosial di tingkat makro, antara lain budaya, institusi sosial, dan pelayanan sosial. Dalam kaitannya dengan wilayah keterbatasan, keterlibatan setiap level system di masyarakat menjadi subjek penting dalam proses identifikasi 8
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia permasalahan. Cannon et al. (2003) menyebutkan karaktertistik kerentanan sosial yang kompleks terdiri dari status kesejahteraan (gizi, kesehatan fisik dan jiwa, moral), livelihood and resilience, perlindungan diri (self-protection); perlindungan sosial (social protection); jejaring lembaga sosial dan politik. Dalam memprediksikan berbagai resiko yang dapat terjadi dari berbagai permasalahan sosial yang ada di wilayah perbatasan, implementasi intervensi sosial pada akhirnya harus dapat melindungi dan mendorong masyarakat untuk bisa lebih memiliki ketahanan terhadap berbagai macam resiko yang dihadapinya. Perlindungan sosial sebagai salah satu aspek karakteristik dari kerentanan sosial perlu menjadi perhatian prioritas dari pemerintah bagi masyarakat di daerah perbatasan mengingat wilayahnya yang rawan kejahatan transnasional dan terisolasi dari pelayanan sosial. Permasalahan sosial di salah satu wilayah perbatasan tersebut memberikan gambaran bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan skema perlindungan sosial masih jauh dari yang diharapkan. Padahal perlindungan sosial tidak hanya penting untuk membantu warga negara mendapatkan kualitas hidup yang baik secara mendasar. Lebih dari itu, perlindungan sosial juga penting untuk menjangkau aspek "human security" 9
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia terutama bagi warga di perbatasan yang mengalami kerentanan sosial. Asian Development Bank (2011, hal. 8) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai The set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazard and the interruption/loss of income. Aplikasi dari perlindungan sosial ada berbagai macam. Salah satunya adalah program yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat rentan. Bantuan dapat berupa uang tunai seperti beasiswa, bantuan kesehatan atau bantuan bagi korban bencana. Bentuk dari program sosial lainnya ada yang berupa pelayanan sosial yang bersifat preventif, seperti asuransi, program pemberdayaan komunitas, serta regulasi yang memberikan masyarakat tidak mampu atau rentan melalui kemanfaatan yang tidak dirasakan secara langsung, seperti UU Perlindungan Anak. Jika disarikan, komponen dari perlindungan sosial antara lain terdiri dari kebijakan dan program tenaga kerja, program asuransi sosial, program bantuan sosial dan kesejahteraan sosial, micro and area-based schemes dan perlindungan anak. 10
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Jika dikaitkan dengan wilayah perbatasan, aplikasi perlindungan sosial menjadi sangat relevan. Terjadinya kejahatan transnasional dan keterisolasian wilayah perbatasan lebih memprioritaskan aplikasi asistensi sosial. Pada saat ini, implementasi asistensi sosial di wilayah perbatasan juga masih jauh dari yang diharapkan. Padahal warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sosial. Dalam konteks wilayah perbatasan, implementasi perlindungan sosial yang terkait dengan pelayanan yang bersifat residual. Dalam pendekatan residual, pemerintah pada dasarnya telah mengembangkan berbagai bantuan sosial yang bisa menopang peningkatan kualitas hidup manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk asistensi sosial yang ada di dalam skema perlindungan sosial. Permasalahannya, pemenuhan kebutuhan yang paling vital pun menjadi persoalan karena wilayah perbatasan terkukung oleh adanya masalah penjangkauan akses yang sulit terhadap pelayanan sosial. Kondisi kualitas hidup warga Indonesia di kawasan perbatasan yang belum tersentuh oleh pelayanan kemanusiaan dari negaranya sendiri memprihatinkan. Di lain sisi, wilayah perbatasan memang menjadi permasalahan tersendiri karena 11
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia adanya ketimpangan kondisi antara kedua negara dan cairnya mobiltas warga, serta pengawasan di kawasan perbatasan yang sangat minim. 12
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bab 2 Kapasitas Kelembagaan dan Hubungan Diplomasi di Wilayah Perbatasan Konstuk kesejahteraan dalam pembangunan di era otonomi daerah juga membutuhkan peran pemerintah daerah. Namun dalam aplikasinya, pengembangan strategi pembangunan di daerah memang menemukan berbagai permasalahan. Permasalahan yang ditemukan antara lain lemahnya perencanaan, anggaran koordinasi, kapasitas birokasi yang lemah, infrastruktur yang buruk, social barriers, diskriminasi konflik sosial, ekploitasi sumber daya alam dan karakter geografis (Laksmono, 2015; Laksmono 2016). Permasalahan tersebut mengendap di berbagai layer sub sistem pelayanan. Laksmono (2015) juga mengungkapkan ada permasalahan lain yang perlu ditelisik lebih jauh, yaitu pengembangan model intervensi sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kajian pelayanan di kawasan yang sistemik perlu dieksplorasi untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan di wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan. Menurut Sedarmayanti (2005, h.336) pengembangan kapasitas 13
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia kelembagaan/penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan sehingga benar-benar pengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance. Namun dalam pendekatan yang sistemik untuk pengembangan kapasitas lembaga di wilayah perbatasan, kelembagaan dalam struktur kesejahteraan sosial pun pada dasarnya tidak hanya terkait dengan lembaga pemerintah saja. Lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Faith Based Organization, dan Lembaga Internasional juga merupakan komponen yang harus diperhitungkan dalam struktur kesejahteraan sosial. Kemudian dalam praktiknya, sub komponen dalam struktur masyarakat tersebut bisa dapat bersinergi antara lainnya selaras dengan apa yang dikemukakan oleh (Friedlander & Apte, 1982) bahwa struktur pelayanan kemanusiaan tidak hanya melibatkan organisasi pemerintah, namun elemen lain di masyarakat juga turut berperan dalam system kesejahteraan secara umum. Dalam proses implementasi penguatan kelembagaan itu sendiri, berbagai level intervensi di dalam organisasi terlibat. Oleh karenanya, penguatan kapasitas kelembagaan mencakup intervensi dari tingkat mikro sampai dengan makro. 14
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi jalur perdagangan manusia yang sangat rawan, selain menjadi lalu lintas penyelundupan obat-obat terlarang dan senjata. Perbatasan Indonesia - Papua Nugini ditandai dengan masalah peredaran obat terlarang, kemiskinan, perusakan lingkungan dan juga - sampai batas tertentu - masalah isu separatisme. Selain itu, perbatasan Indonesia - Timor Leste ditandai oleh tingkat pembangunan yang rendah, serta persaingan penguasaan dan penyelundupan sumber daya alam. Kerjasama untuk mewujudkan keamanan bersama (common security) menekankan adanya interdependensi dan tanggung jawab bersama (common responsibility) antar negara- negara yang berkepentingan (Hoadley, 2006). Pada tataran implementasi, Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste idealnya telah merumuskan dan menyepakati semacam kesepakatan kerjasama keamanan yang mencantumkan aturan dan prosedur penanganan masalah keamanan di masing-masing wilayah perbatasan. Kesepakatan kerjasan keamanan tersebut dapat berupa aturan dan prosedur penggunaan aktor keamanan negara (coercive instruments) maupun berbagai kerjasama politik, ekonomi, dan sosial di wilayah perbatasan yang dirancang secara langsung maupun tidak bertujuan untuk menutup ruang gerak aktor non-negara 15
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia yang mengancam keamanan di wilayah perbatasan Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dalam menangani permasalahan kewananan sosial dan keamanan di atas, masing-masing lembaga baik lembaga negara dan lembaga non-negara memiliki peran dan tugasnya. Terkait lembaga negara, peran BNPP sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan di wilayah perbatasan, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang difokuskan (Raharjo, 2012): 1. Pendekatan keamanan, TNI mengambil peran terbesar untuk mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional/ nonmiliter. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan tiga pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma). Sedangkan, untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat seperti program TNI Masuk Desa. 2. Pendekatan kesejahteraan, peran pemerintah terepresentasikan dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang mencakup 1) mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana 16
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia prasarana Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB); 2) mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan; 3) mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan; dan 4) mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan. 4 (empat) inti kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-lokasi prioritas (lokpri) di kawasan perbatasan. 3. Pendekatan lingkungan, berusaha menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak ya ng akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Seperti halnya terkait dengan perlindungan hutan di sekitar wilayah perbatasan. Sedangkan lembaga non-negara (non-state agency) dalam menangani permasalahan kerawanan sosial dan keamanan di wilayah perbatasan dapat melibatkan peran lembaga masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Lembaga masyarakat diharapkan mampu melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat di perbatasan sehingga dapat 17
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia memantau secara kontinyu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. Pendampingan ini nantinya dapat menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi yang tepat untuk wilayah-wilayah di perbatasan (Kompas, 7 Februari 2015). Peran perguruan tinggi juga perlu dioptimalkan dalam melakukan penanganan yang sinergis dengan lembaga masyarakat dan lembaga negara. Kementerian Desa dan PDT pada tahun 2015 melibatkan 10 (sepuluh) perguruan tinggi untuk menjadi pengawal dan penyangga percepatan pembangunan bangsa melalui cara memaksimalkan peran mahasiswa dan dosen untuk terjun langsung meningkatkan kualitas kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat (Kompas, 9 Juli 2015). Penanganan masalah kejahatan transnasional dan perlindungan warga negara di perbatasan juga dapat dilakukan dengan upada diplomasi, yaitu bekerjasama dengan negara tetangga dan /atau negara-negara di kawasan. Walaupun manifestasi ancaman keamanan tidak jauh berbeda, terdapat satu faktor yang membedakan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dan Timor Leste dengan perbatasan darat dengan Malaysia. Faktor tersebut adalah tidak adanya mekanisme multiregional pada tingkat 18
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia regional untuk mengelola masalah perbatasan di Indonesia bagian timur. Dengan absennya mekanisme multilateral regional tersebut, maka satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan adalah mekanisme bilateral antara Indonesia dan dua negara lainnya. Pada gilirannya, kerjasama antar negara - baik bilateral maupun multilateral - mensyaratkan diplomasi yang efektif untuk membuahkan kesepakatan. Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan darat di Indonesia timur, diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini dan Timur Leste menjadi sangat krusial dalam rangka membina kerjasama bilateral untuk menangani berbagai masalah keamanan non-tradisional yang ada. Model konseptual dari kaitan kejahatan transnasional, kerawanan sosial, dan perlindungan sosial pada masyarakat perbatasan darat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, dimana tergambar juga bagaimana kapasitas Lembaga negara dan non negara serta hubungan diplomasi melalui Kerjasama internasional diharapkan mampu mencapai human security. 19
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Model Konseptual Human Security di Masyarakat Perbatasan Sumber: Olahan Penelitian (2018) 20
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bab 3 Identifikasi Permasalahan, Tantangan, dan Potensi di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Masalah kerawanan sosial dan keamanan di wilayah perbatasan dianggap masih menjadi isu strategis dalam tugas pembangunan nasional. BPS (2013) menyebutkan bahwa kerawanan sosial adalah struktur sosial dari suatu komunitas atau masyarakat terkena shock (guncangan) atau stress (tekanan) yang biasanya disebabkan oleh perselisihan ekonomi, perubahan lingkungan, kebijakan pemerintah atau bahkan disebabkan oleh kejadian internal dan kekuatan yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor. Dari beberapa hasil kajian yang telah dihasilkan Bappenas (2014), Kemitraan (2011), serta pendalaman dari hasil Diskusi Kelompok Terfokus (2018), secara umum permasalahan kerawanan sosial dan keamanan di wilayah perbatasan mencakup hal-hal yang terkait: 1. Permasalahan pengelolaan batas negara, terkait penetapan batas zona darat dan laut Indonesia dan negara tetangga. 2. Permasalahan sosial budaya, terkait konflik tentang status kepemilikan tanah adat adat di wilayah Indonesia dan negara tetangga; adanya penolakan masyarakat lokal yang 21
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia masih berstatus beda negara; serta masalah pengungsian di beberapa titik wilayah perbatasan. 3. Permasalahan fisik (sarana dan prasarana), terkait masalah perumahan tidak layak huni; akses jalan; keterbatasan ketersediaan sumber daya (listrik, air bersih, telekomunikasi, dsb); serta terbatasnya fasilitas penjagaan di pos-pos perbatasan yang memungkinkan munculnya beragam masalah seperti masalah keamanan. 4. Permasalahan kesehatan, terkait masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah penyakit menular, serta keterbatasan jumlah tenaga medis untuk menangani kesehatan warga masyarakat di perbatasan. 5. Permasalahan pendidikan, terkait dengan keterbatasan fasilitas pendidikan dan pendidik berkualitas yang juga menghasilkan kualitas sumber daya manusia di perbatasan yang masih rendah. 6. Permasalahan ekonomi, terkait dengan adanya kesenjangan antara perkembangan di wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain sedangkan globalisasi ekonomi dan perdaganagn bebas mengakibatkan produk yang dihasilkan masyarakat wilayah perbatasan sulit bersaing sehingga justru menyebabkan adanya perubahan 22
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia orientasi kegiatan sosial-ekonomi berkiblat di kawasan negara tetangga. 7. Permasalahan keamanan, terkait dengan adanya ruang gerak yang masih cukup luas untuk masyarakat dari wilayah lain untuk masuk ke wilayah Indonesia (kartu pas lintas batas masih belum ketat untuk mengidentifikasi mobilisasi warga masyarakat), lunturnya rasa nasionalisme akibat adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan, serta adanya ancaman gerakan separatisme di beberapa wilayah perbatasan. A. Perbatasan Darat Republik Indonesia-Malaysia Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia (Kalimantan Utara) Permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia - Malaysia (Kalimantan Utara/Kaltara), khususnya Nunukan adalah permasalahan yang terkait dengan kesehatan, sosial emosional, miras, dan narkoba. Sebelumnya terdapat permasalahan penebangan liar, namun permasalahan ini sudah tidak ada karena kayu sudah habis. Karena kebutuhan pokok yang mahal, masyarakat kini menjadi rawan karena adanya Kaltara sebagai wilayah perbatasan rentan terhadap perdagangan miras dan narkoba. 23
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Salah satu permasalahan kesehatan antara lain kerawanan masyarakat terhadap miras dan narkoba. Khusus di daerah desa mansalong, permasalahan miras dan narkoba membuat masyarakat menjadi resah. Anak-anak dan pemuda terkena dampak. Bahkan ada temuan, anak masuk kelas sambil muntah-muntah karena habis bermabuk-mabukan. Pihak sekolah sudah melakukan kerja sama dengan dinas Pendidikan untuk mengatasi permasalahan miras dan narkoba yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan pemuda dan anak di desa Mansalong. Permasalahan terkait dengan TKI tidak ditemukan di Desa Mansalong dan Desa Lumbis Ogong yang lebih mengedepankan permasalahan miras dan narkoba. Berbeda dengan desa tersebut, Nunukan memiliki permasalahan terkait dengan pekerja migran. Permasalahan pekerja migran di Nunukan merupakan perihal yang kompleks karena push and pull factor di negara Malaysia dan Indonesia. kompleksitas penyebab tersebut menumbuhkan maraknya pekerja migran dari Indonesia. pemalsuan identitas menjadi permasalahan menjadi semakin rumit. Permasalahan pekerja migran lainnya meliputi permasalahan trauma karena mengalami kekerasan dan pemerkosaan. Dua orang informan juga menyatakan bahwa 24
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia pekerja migran ada yang mengalami gangguang jiwa. Upaya rehabilitasi untuk permasalahan tersebut, pemerintah telah melaksanakan program. Tetapi SOP masih belum jelas. Ada kolaborasi antara pemerintah Nunukan dan wilayah asal dari odgj. Sehingga permasalahan sosial tidak bertumpu di Nunukan. Pemerintah mengupayakan ada kolaborasi antara pemerintah Nunukan dan wilayah asal dari orang dengan gangguan jiwa. Sehingga permasalahan sosial tidak bertumpu di Nunukan. Sedangkan untuk masalah HIV, penanganan untuk pekerja migran yang terkenai HIV sudah ada SOP-nya. Pelayanan Kesehatan (kiri Rumah Sakit, kanan Puskesmas) di Kecamatan Tulin Onsoi Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 25
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, kondisi pekerja migran di Nunukan merupakan permasalahan yang rumit. Pemalsuan identitas menjadi permasalahan pekerja migran menjadi semakin rumit. Selain itu, permasalahan yang muncul terkait dengan identitas yang bisa memunculkan adanya transnational crime adalah KTP Tembak dan masyarakat cenderung mempergunakan jasa dari calo atau sponsor perorangan yang ilegal, visa tourist dipakai sebagai visa kerja, kepengurusan identitas di lakukan di wilayah perbatasan, dan perubahan akte lahir. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mencegah permasalahan tersebut dengan melaksanakan berbagai pengamanan. Namun masyarakat tetap melaksanakan pelanggaran. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang sudah muncul di masyarakat mengenai pekerja migram, yakni adanya upah kerja yang lebih besar dan kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Di sisi lain, mereka tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai apa yang akan menjadi resiko jika mereka menjadi pekerja migran. Padahal ada banyak masalah pada saat menjadi pekerja migran. Apalagi para pekerja migran memiliki pendidikan yang rendah. 26
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Suasana Taman Pendidikan Terpadu Lumbis Ogong Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) Permasalahan pendidikan yang rendah pada pekerja migran berimplikasi ke berbagai permasalahan. Misalnya, mereka tidak mengetahui bahwa mereka harus memperpanjang visa. Permasalahan ini kemudian membuat pekerja migran yang legal menjadi ilegal. Selain itu, kemanfaatan menjadi pekerja migran kerap menjadi bagian dari budaya lokal. Ada yang mendapatkan iming-iming bahwa pekerja migran akan lebih mudah untuk berhaji. Sehingga mereka melihat banyak keuntungan dari profesi menjadi pekerja migran. Selain itu, profesi pekerja migran juga dilihat sebagai profesi yang lebih bergengsi dari pada petani. Sehingga penjualan asset seperti penjualan lahan 27
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia dan ternak menjadi suatu hal yang wajar karena menjadi pekerja migran juga tidak berbiaya murah. Pekerja migran harus memiliki modal. Jika tidak berhasil, penjualan asset kekayaan malah membuat pekerja migran semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Jika tidak memiliki modal, maka ada akses bagi calon pekerja migran untuk berhutang. Ini juga menjadi risiko tersendiri bagi pekerja migran. Pekerja migram juga harus menemui agen penyalur yang memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah agen yang tidak transparan terhadap penyaluran gaji yang menjadi hak tenaga kerja. Selain dengan agen penyalur pekerja migran, pekerja migran juga dapat menemui permasalahan adalah terbelit hutang dengan majikan. Jika pekerja migran hampir melunasi hutangnya, mereka pindah ke majikan yang baru dan hutangnya pun menjadi tidak pernah bisa lunas. Mereka tetap terus terlibat dengan masalah hutang karena paspor disita oleh majikan. Penebangan liar berhenti karena Kaltara telah kehabisan sumber daya. Kondisi ini memicu munculnya permasalahan lain. Yaitu adanya perdagangan miras illegal dan narkoba. Para pekerja migran pun kerap menjadi kurir. Hal 28
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia ini menjadi semakin buruk karena negara tetangga, Malaysia, tidak mau bekerja sama. Petugas di perbatasan sering kali menemui alat pemindai narkoba di daerah Malaysia dimatikan. Sehingga narkoba bisa masuk dengan mudah ke wiayah Indonesia yang memiliki peralatan terbatas. Sungai lumbis - Malaysia. Akses utama masyarakat yang melewati perbatasan: perbatasan dalam keterpencilan Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) Selain pekerja migran, ada pula permasalahan lain yang memang sudah menjadi bentuk kejahatan dari sejak awal prosesnya: perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini dilaksanakan oleh oknum dengan berbagai macam modus: 29
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia haji/umroh/ziarah, kunjungan keluarga, magang, wisata, duta budaya, dll. Dengan berbagai iming-iming, banyak yang menjadi korban perdagangan manusia dan menemui permasalahan di negara lain. Misalnya, gaji tidak dibayar, kerja tidak terbatas waktu, beraneka ragam perkerjaan, upah rendah (asisten rumah tangga atau baby sitter; pekerja perkebunan; pekerja konstruksi; pekerja pabrik), pengekangan kebebasan, penahanan identitas, intimidasi/ancaman/kekerasan (pekerja seks secara paksa di tempat hiburan), dan sebagainya. Tugu Garuda Pancasila, Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 30
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia (Kalimantan Barat) Pada umumnya, permasalahan kerawanan sosial yang di jelaskan oleh berbagai lembaga pemerintahan daerah dapat dikategorikan menjadi tiga hal yakni: 1. Permasalahan yang terkait dengan transmigrasi; 2. Koordinasi antar lembaga yang masih menemukan hambatan; dan 3. Faktor ekonomi masyarakat setempat. Mengenai yang pertama, wilayah perbatasan di Entikong merupakan salah satu yang cukup padat dan penting khususnya untuk di daerah Kalimantan Barat itu sendiri. Untuk itu, sebagai wilayah transit, arus perpindahan barang hingga manusia terjadi cukup tinggi. Masyarakat setempat memandang hal tersebut sebagai bentuk kerawanan sosial, dikarenakan banyak di antara kasus-kasus kejahatan yang terjadi baik pelaku atau korban, bukan berasal dari penduduk setempat, melainkan datang dari luar daerah. Salah satu contohnya yakni terkait dengan TKI non-prosedural sebagai isu yang menjadi sorotan pemerintah setempat, yang mana dalam berbagai temuan, mereka bukan penduduk asli Entikong, melainkan merupakan orang-orang yang berasal dari luar pulau Kalimantan seperti Jawa hingga Nusa Tenggara. Persepsi seperti ini kemudian memunculkan sentimen "pendatang" 31
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia yang cukup kental di dalam masyarakatnya. Hal ini kemudian juga berpengaruh kepada penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga daerah tersebut, terkait dengan pemulangan para TKI non-prosedural ini ke daerah asalnya, yang cukup memakan waktu lama karena persoalan birokrasi dan anggaran. Situasi seperti ini juga kerap terjadi pada penanganan isu lain, seperti human trafficking. Hal tersebut kemudian berkaitan dengan poin kedua, yakni koordinasi antar lembaga yang masih menemukan hambatan. Beberapa koordinasi lembaga seperti dinas sosial, dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak berjalan berkesinambungan, terutama dengan BNP2TKI yang lebih bersifat vertikal, padahal permasalahan sosial seperti TKI non- prosedural yang juga berujung menjadi human trafficking adalah isu yang sangat kompleks. Selain itu, BNN juga mengalami kendala terkait dengan minimnya tenaga kerja, sehingga belum dapat memaksimalkan program-program yang dikembangkan. Terakhir, yakni faktor ekonomi masyarakat setempat. Peneliti menemukan bahwa potensi perekonomian di Entikong cukup besar. Perkebunan merupakan sektor yang paling utama, hanya saja hal ini tidak diolah secara maksimal. Masyarakat setempat lebih memilih untuk berjualan hasil 32
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia perkebunannya di Malaysia, dengan memanfaatkan keuntungan dari selisih nilai tukar uang yang cukup besar. Tidak hanya untuk menjual hasil panen, tetapi pembelian pupuk juga diambil dari Malaysia dikarenakan faktor harga yang lebih murah dibandingkan menggunakan produk Indonesia. Pemerintah setempat juga sudah berupaya untuk mengkampanyekan produk-produk nasional, namun tetap terkendala pada sulitnya mengubah mindset masyarakat karena mereka telah "akrab" dengan produk asal Malaysia. Selain itu, terdapat juga masalah warga Indonesia yang cenderung untuk memilih bekerja di Malaysia dan mayoritas secara non- prosedural. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Pas lintas batas yang mereka miliki, walaupun PLB tersebut tidak memberikan izin untuk bekerja. B. Perbatasan Darat Republik Indonesia-Timor Leste Negara berkepentingan dan menjadi penentu defisini kerja, wacana dan langkah langkah kebijakan yang berlaku. Ruang pemerintahan di wilayah perbatasan memiliki sejumlah keistimewaan dan sangat diharapkan berperan menonjol, di tengah konteks sejarah dan realita kebutuhan masyarakat (serta otoritas formal) dua negara yang saling berhadapan. Berikut 33
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia beberapa hal spesifik yang menjadi catatan inti dari temuan lapangan: 1. Terdapat dua pemikiran yang relevan dengan persoalan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini; pertama dalah doktrin a) 'negara hadir' dan b) 'perbatasan sebagai beranda depan'. Ada kepentingan politis atas dua pemikiran yang mendasar ini. Dua pemikiran dasar untuk membangun kebijakan ini berimplikasi pada cara kita melihat dan implikasi turunan kebijakan yang dampaknya akan dirasakan oleh publik, khususnya masyarakat di sekitar (sepanjang) perbatasan. Pada tataran final, kita akan sampai pada bahasan tentang 'nationhood', rasa berkebangsaan , yang mencakup dan berporses dari proses nation-building. 2. Kebijkan publik di wilayah perbatasan mencakup visi-misi (mandat) dan kapasitas yang dimiliki unsur otoritas negara dalam mememnuhi kepentingan stratejik nagara dalam hubungan perbatasan. Perbatasan sebagai sebuah konsep, dapat diartikan sebagai arus hubungan kepentingan lintas negara yang diatur oleh perangkat perundangan/hukum internasional. Hukum internasional yang berlaku secara formal dilaksanakan dalam sebuah konteks hubungan masyarakat yang klangsung dan tidak langsung 34
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia bersentuhan dengan dinamika wilayah (space), yang menanungi aktifitas ekonomi, sosial , budaya dan politik- pertahanan. 3. Realita masyarakat dalam kesehariannya, berkepentingan untuk dapat menjalankan proses penghidupan (livelihood), yang utamanya berkenaan dengan pendapatan dan hubungan kekeluargaan/adat/ budaya lintas negara. Kesempatan kerja dan perolehan pendapatan adalah elemen yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat perbatasan juga berkenaan dengan kebutuhan pemenuhan hidup dan sosial dasar, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tingkat kessejhteraan adalah agenda domestik pemerintah, yang berlaku bagi semua pemerinthan daerah manapun. Namun, pemerinthan di wilayah perbatasana memiliki tuntutan yang berbeda. Tuntutan capaian pemerintah di wilayah perbatasan bersifat multiple, berkriteria ganda. 4. Kriteria capaian ganda mencakup/berkenaan dengan realita tuntutan negara hadir yang harus lebih baik dari atau minimal menyamai negara tetangga, dalam konteks comparative needs. Adanya kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik akan berpengaruh pada kondisi moral 35
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia warganegara dalam interkasi masyarakat lintas negara. Kesenjangan pembangunan (development divide) lintas negara akan berpengaruh pada atau akan mewarnai hubungan masyarakat lintas negara. 5. Corak hubungan masyarakat di wilayah perbatasan negara yang dimiliki Indonesia beragam; yang diuangkap dalam studi ini melalui pilihan Propinsi yang mewakili. 6. Kesan dan pesan utama yang disampaikan oleh berbagai pihak /narasumber adalah Kunjungan kerja ke Belu NTT kali ini diwarnai rasa antusiasme, mengenal wilayahnya yg memiliki nuansa sejarah lepasnya (merdeka nya) Timor Leste dan konflik sosial yang menyertainya. Penelitian ini mengusung tema penelitian yang cukup spesifik, yakni kerawanan sosial dan kejahatan internasional. Kesan umum yang dapat ditarik adalah, Kabupaten Belu adalah wilayah terdepan bukan saja dalam garis depan perbatasan dengannegara tetangga, namun juga menanggung beban sebagai kabupaten yang menyerap berbagai ekses konfliks sosial dari pergolakan politik kemerdekaanj Timor Leste. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tengah melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan dengan intensif, di masa pemerintahan Jokowi/Kabinet Kerja. Namun tidak dapat dipungkiri dan diungkap oleh informan penelitian bahwa 36
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia pada dasarnya Kabupaten Belu menjadi front yang menanggung beban pindahnya penduduk dari 13 kecamatan di wilayah Timor Timur, yang eksodus ke wilayah Indonesia, ke NTT umumnya dan yang tinggal di Belu khususnya. 8. Gelombang pengungsi eks Timor Timur sangat besar jumlahnya dan menjalani proses penyatuan dalam kehidupan sebagai warga di NTT secara keseluruhan. Penduduk eks Timor Timur disebut dengan istilah 'warga pendatang', sebuah penamaan yang berlaku pada awalnya. Lebih dari 15 tahun berselang, warga pendatang (yang bernuansa labelling) tidak lagi berlaku dan tidak memiliki makna spesfik dalam kehidupan masyarakat. Generasi baru sudah tumbuh dari anak anak para pengungsi ini dan kini sudah tidak dapat dibedakan lagi dari warga lokal lainnya. 9. Penting memahami Belu sebagai sebuah propinsi yang memiliki profil demografis dan konsisi sosial budaya dan masalah (keterbelakangan) pembangunan yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Lewat sejumlah wawancara yang dilaksanakan, kabupaten Belu memiliki persoalan pembangunan yang tidakkalah beratnya. Aada masalah pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, 37
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia masalah kesehatan dll. Tiga isu besar menjadi perhatian : masalah nasib TKI asal Belu/NTT, masalah-masalah pelintasan cross border dan masalah rekonsiliasi warga eks Timor Timur. 10. Kesan akan adanya optimisme terasa di kalangan birokrat pembangunan di Belu, dengan penetapan wilayah perbatsasn sebagai beranda depan, dengan penguatan kebijakan pembangunan wilayah terluar dan perbatasan. Mekanisme perencanaan dengan E-Planning sudah mulai diterapkan, hal mama menunjang transparasnis perencqnaan pembangunan. Namun demikian, praktek perencanaan pembangunan sangat terkendala dengan perubahan nomenklatur kelembagaan pemerintahan daerah yang terus berubah- ubah dan menyulitkan: dinas dilebur/dihapus/dipisah/pindah ke Propinsi. Perda harus dibuat untuk meyesuaikan perubahan sistem kewenangan pusat daerah yang berubah. 11. Masalah lain adalah perihal lambat turunnya petunjuk teknis atas DAK yang diturunkan ke tingkat Kabupaten. Akibatnya serapan dana menjadi sangat lambat. Problematika di wilayah perbatasan yang dipersepsikan oleh pemerintah daerah dapat dikategorikan 38
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia menjadi tiga kelompok besar. Pertama adalah problematika perbatasan yang diakibatkan oleh interaksi masyarakat dengan masyarakat di negara lain yang menjadi perbatasan darat, masyarakat di luar wilayah perbatasan darat. Kedua, adalah problematika di daerah perbatasan yang berasal dari kerentanan wilayah perbatasan itu sendiri. Ketiga, problematika di wilayah perbatasan yang diakibatkan oleh struktur birokrasi pemerintah. Berkenaan dengan yang pertama, problematika perbatasan karena interaksi wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain yang berbatasan darat, sumber kerawanan yang disebutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu adalah proses integrase masyarakat eks- pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu. Para pejuang integrasi yang bermigrasi dari Timor Leste masih ada yang belum bisa berekonsiliasi dengan keluarga yang ditinggalkannya. Di lain pihak pemerintah daerah mengupayakan asimilasi masyarakat eks-pengungsi di tanah Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemda menyebutkan bahwa ada kecenderungan keengganan dari masyarakat eks- pengungsi untuk berbaur dengan masyarakat dan mempertahankan tradisinya sebagai masyarakat eks-pejuang. Hal ini ditambah dengan perbedaan kultural dari kedua masyarakat yang dipersepsikan berlawanan. 39
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Kerentanan yang diakibatkan oleh interaksi dengan wilayah negara lain juga terjadi dalam bentuk penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi dari Indonesia ke Timor Leste. Komoditas lain yang juga diselundupkan adalah miniuman keras dan kendaraan bermotor. Untuk yang terakhir disebutkan bahwa warga TL mencuri kendaraan bermotor di di NTT untuk diselundupkan ke Timor Leste. Warga Timor Leste di perbatasan juga tertangkap melakukan pencurian ternak warga dan membawa ke seberang perbatasan; kerentanan muncul karena aksi balas yang dilakukan oleh warga perbatasan NTT dapat mengakibatkan perselisihan dan kekerasan yang membawa korban. Selain itu kerawanan lain yang muncul akibat penggunaan fasilitas kesehatan oleh warga Timor Leste perbatasan karena Warga perbatasan Timor Leste tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Kerentanan lain akibat interaksi antar daerah muncul dengan banyaknya warga NTT yang menjadi pekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia dan negara-negara lain. Beberapa di antara mereka pulang dengan infeksi HIV, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk penanggulangan masalah ini. Persepsi ancaman Pemda maupun aktor keamanan memiliki persepsi ancaman yang rendah. Baik Pemda maupun aktor 40
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia keamanan (Kodim, Polre, Yonif, Pamtas, Yonkaf) melihat tidak ada ancaman keamanan yang signifikan di perbatasan. Mereka menyadari adanya tapal batas yang belum selesai dan cenderung dilanggar, tetapi mereka juga memahami bahwa Timor Leste dan warga Belu adalah etnis dan ras yang sama yang hidup berdampingan. Selain itu, aktivitas ekonomi yang bersifat melanggar perbatasan dipersepsikan sebagai murni aktivitas penunjang ekonomi masyarakat, bukan ilegalitas yang membahayakan. Kerentanan tipe kedua muncul dari karakteristik daerah itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini adalah kerentanan yang terjadi akibat kekeringan dan kelangkaan air bersih. Akibatknya 70% warga Belu masih mengandalkan air tangki. Kerentanan tipe ketiga muncul dari interaksi antara pemda Belu dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang tidak konsisten dengan regulasi birokrasi pemerintahan daerah. Di dalam tugas mengamankan perbatasan RI-RDTL ada beberapa hal yang akan dilaksanakan Satgas, yaitu menjaga agar tidak ada pelanggaran di garis batas negara, menghentikan penyelundupan, pasar gelap serta menjaga wilayah perbatasan termasuk menjaga patok-patok perbatasan yang telah ada agar tidak berpindah tempat. Jumlah pasukan yang mengamankan perbatasan saat ini sekitar 650 prajurit 41
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia yang ditempatkan di 38 pos perbatasan. Dari 38 pos pengaman perbatasan, 25 di Kabupaten Belu dan sisanya berada di wilayah TTU dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusie Timor Leste. Gangguan keamanan pernah terjadi di beberapa bagian wilayah secara sporadis dan berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakjelasan batas darat RI dan RDTL, sewaktu-waktu dapat meletupkan perselisihan, pertikaian dan konflik baik antar masyarakat atau antara masyarakat dengan aparat keamanan. Insiden yang pernah terjadi antara lain adalah insiden 6 Januari 2006 yang terjadi di tepian sungai Malibaka. Insiden ini terjadi ketika pasukan UPF (Unido Patruofomento Fronteira) menembak mati tiga WNI eks pengungsi yang tinggal di dusun Sikutren Desa Rote, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Menurut pihak Timor Leste, mereka ditembak karena melintas perbatasan secara ilegal dan mereka adalah eks milisi yang telah sering melakukan infiltrasi ke wilayah Timor Leste. Namun, pihak RI menyatakan bahwa mereka tidak sedang melakukan aktivitas politik dengan penyusupan tetapi sedang melakukan aktivitas mencari ikan di sungai Malibaka. Pemerintah juga menyatakan kemarahannya karena penembakan tersebut tersebut terjadi tanpa peringatan dan ternyata mereka masih berada dalam batas wilayah Indonesia. 42
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Beberapa kasus di tahun 2009-2010 di wilayah sengketa baik di Un- Resolved Segment dan Un-Survey Segment sejauh ini masih dapat diselesaikan antara aparat keamanan perbatasan kedua negara dengan melaksanakan koordinasi secara intensif di lapangan. Pihak Satgas Pamtas selain berkoordinasi dengan UPF juga mengambil langkah dengan melaksanakan pemantauan daerah sengketa dengan patroli bersama dan melaporkan setiap perkembangan situasi daerah sengketa ke Komando Atas. Hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya ketegangan dan timbulnya konflik antara masyarakat kedua negara maupun timbulnya hubungan yang kurang baik antara kedua negara. Namun demikian beberapa waktu terakhir ini mulai diketemukan kegiatan pihak Timor Leste di daerah sengketa seperti pembangunan jalan baru yang dibuat oleh masyarakat Pasabe-Oecusse (Timor Leste sepanjang lebih kurang 450 m di wilayah sengketa Pistana (Un- Survey Segment), penemuan Pos UPF Kiubiselo di wilayah sengketa Subina (Un-Survey Segment). Selanjutnya ada indikasi pihak pemerintah Timor Leste sengaja melakukan propaganda dengan mengeluar statement/pernyataan bahwa Naktuka (Noel Besi) sudah menjadi milik Timor Leste, ditemukannya pembangunan kantor pertanian, rencana pembangunan kantor Imigrasi dan adanya kegiatan sensus 43
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia oleh pemerintah Timor Leste pada tahun 2010 di wilayah Naktuka serta ditemukannya mesin traktor bantuan pemerintah Timor Leste merupakan indikasi Pihak RDTL melanggar kesepakatan bahwa daerah sengketa adalah daerah steril. Menurut Uphoff (1986) dalam Syahyuti (2003) dijelaskan bahwa istilah kelembagaan dan organisasi seringkali membuat bingung serta dapat dipertukarkan. Kemudian istilah kelembagaan juga dijelaskan oleh Mubyarto (1977) dalam Saptana (2001) bahwa kelembagaan (institution) merupakan sebuah organisasi yang bersifat formal maupun informal yang mengatur perilaku serta tindakan dari seluruh anggota masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam usaha masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup mereka. Sedangkan dalam Buku Ajaran mengenai Agroforestry, kelembagaan dinyatakan sebagai suatu tatanan maupun pola hubungan di antara anggota masyarakat ataupun organisasi yang saling mengikat, dimana hal tersebut dapat menentukan bentuk dari hubungan, baik hubungan antar manusia maupun antar organisasi, yang diwadahi oleh suatu organisasi ataupun jaringan yang terjalin. Kelembagaan tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang membatasi serta mengikat berupa norma, kode etik, aturan baik formal maupun 44
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia informal, di dalam cara untuk melakukan pengendalian perilaku sosial dan langkah insentif untuk melakukan kerjasama serta mencapai tujuan bersama (Djogo et al, 2003). Untuk kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, lembaga yang ada di wilayah tersebut dapat dikatakan cukup lengkap, mulai dari Bappeda hingga ke dinas-dinas maupun badan-badan terkait, di wilayah tersebut. Namun yang perlu menjadi perhatian dalam hubungan dengan perspektif kelembagaan ini adalah masih kurangnya norma atau peraturan dari lembaga yang ada di wilayah tersebut dalam hubungannya dengan menangani kerawanan maupun keamanan sosial di sekitar wilayah perbatasan. Salah satunya dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan disana yang menyatakan hingga saat ini masih belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai biaya pengobatan bagi masyarakat dari Timor Leste yang berobat di fasilitas kesehatan Indonesia, seperti Puskesmas. Hal tersebut menyebabkan anggota dari dinas kesehatan maupun petugas kesehatan mengalami kseulitan untuk menetapkan biaya bagi masyarakat Timor Leste yang menggunakan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sebagai contoh, untuk penanganan kelahiran di Puskesmas di sekitar kawasan perbatasan, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut 45
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dikenakan kepada masyarakat yang berasal dari Timor Leste dikarenakan belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenaii hal tersebut sehingga seringkali masyarakat dari Timor Leste tidak dikenakan biaya atau gratis. Penjelasan lainnya juga dikemukakan oleh pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belu. Menurutnya selama ini disana sudah ada beberapa pelajar dari Timor Leste yang mengenyam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Belu. Bahkan pemerintah setempat berinisiatif mendirikan SMK Internasional dengan tujuan menarik pelajar dari kawasan Timor Leste. Namun, berbeda dengan perguruan tinggi, untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah, masih belum terdapat aturan mengenai standar biaya bagi pelajar yang berasal dari Timor Leste. Selain masalah mengenai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang biaya bagi pelajar Timor Leste, masalah lain yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan disana adalah masih kurangnya fasilitas pendidikan, infrastruktur yang kurang memadai, serta masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Belu. 46
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Contoh lainnya adalah masih kurangnya penegakan peraturan serta pengawasan mengenai pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan dengan plat Timor Leste. Sehingga seringkali ditemukan kendaraan dengan plat nomor Timor Leste menggunakan BBM bersubsidi dimana hal tersebut tentu saja melanggar peraturan yang telah ditetapkan petugas imigrasi bahwa kendaraan yang berasal dari Timor Leste dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi di kawasan Indonesia. Perspektif kelembagaan juga ditujukan untuk mengendalikan perilaku sosial dalam masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penegakan peraturan berupa pembakaran atau penghangusan barang bukti BBM ilegal yang akan diselundupkan ke kawasan Timor Leste, dimana hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penanganan BBM ilegal yang ada di kawasan perbatasan di Kabupaten Belu tersebut dilakukan selain mencegah terjadinya aksi penyelundupan lainnya, juga dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan BBM yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Belu. 47
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia C. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Papua New Guinea Perspektif kelembagaan diwakili oleh aparat yang aktif di wilayah perbatasan. Di Merauke, masalah utama terjadinya "saling titip kewenangan" antar petugas yang berjaga di pintu perbatasan. Temuan barang yang terlarang atau tidak sesuai ketentuan di satu petugas tidak ditindaklanjuti petugas lain yang belum tentu melakukannya karena tidak ada yang bisa memaksa para pendatang. Dalam salah satu pengamatan terhadap Satgas Pengamanan Perbatasan, para pendatang dari PNG yang berdatangan dengan menggunakan sepeda diperiksa pertama kali tidak oleh petugas imigrasi tetapi oleh petugas pengamanan perbatasan (TNI-AD) dan setelah itu tidak ada pemeriksaan lagi. Sementara itu, petugas perbatasan tidak bisa sepenuhnya menerapkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) pada warga PNG karena "simpati" mereka kepada warga PNG yang dianggap hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saja. Kekhawatiran utama yang diekspresikan aparat militer di Sota (perbatasan RI-PNG di Merauke) berkisar pada minuman keras dan mabuk-mabukan, dan separatisme yang sudah mulai hilang tetapi masih rawan. Problematika ganja banyak diungkapkan masyarakat tetapi tidak terlalu mendapat penekanan oleh 48 oleh
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia aparat local. Penduduk lokal, khususnya pendeta, mengemukakan kekhawatiran mereka bahwa ganja yang berasal dari PNG; harapan warga adalah aparat dapat mendisiplinkan warga PNG yang membawa ganja. Penuturan lain dari masyarakat adalah ganja sudah ada pembelinya di Papua dan pembawa ganja dari PNG membawa ganja yang pada dasarnya sudah ada konsumen yang menunggu di Papua yang membelinya tidak harus dengan uang, tetapi juga dengan barang, misalnya dengan motor. Masalah lain yang diidentifikasi aparat adalah problematika separatism. Umumnya keterangan yang diberikan berkisar pada anggota-anggota separatis yang bersembunyi di Papua New Guinea (PNG), sehingga salah satu kebutuhan yang muncul adalah merepatriasi mereka yang telah pindah ke PNG. Repatriasi penduduk warga negara Indonesia dari PNG kembali ke Papua (RI) adalah fenomena yang banyak ditemukan dalam pengamatan di perbatasan Papua-PNG. Sejak pembangunan di Papua meningkat dan kehadiran pemerintah semakin kuat dalam hal melayani kebutuhan masyarakat WNI yang semula pindah ke PNG untuk mencari perlindungan dari pemerintah Indonesia dan TNI yang represif kembali ke Papua, karena kehidupan di PNG semakin tidak menunjang kesejahteraan mereka. Seringkali 49
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Kawasan perbatasan di PNG seringkali dimanfaatkan untuk bersembunyi bagi buronan, atau digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba, senjata, dan barang illegal lainnya. Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan antara lain dengan mendirikan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan. Sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di kawasan perbatasan RI-PNG secara keseluruhan berjumlah 86 pos. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi Hubungan kekerabatan dan kesukuan adalah fitur yang banyak diungkapkan oleh aparat; hal ini menjadikan tugas pengamanan perbatasan perlu memahami kebutuhan kekerabatan ini. Salah satu sumber kompleksitas pengamanan perbatasan adalah hubungan kekerabatan dan kesukuan lintas perbatasan yang tak bisa diakhiri dengan perbatasan. Sejumlah penduduk mengaku sebagai pelintas batas yang rutin karena 50
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia kerbat mereka sesame suku ada yang tinggal di seberang perbatasan. Dalam perkembangannya, banyak ditemukan kasus bahwa beberapa suku dari Papua Nugini juga mengakui kepemilikan tanah hak ulayat yang letaknya berada di wilayah perbatasan Indonesia, dimana hal tersebut sudah menjadi fenomena yang lazim di perbatasan. Keberadaan tanah yang banyak menyebar di kawasan perbatasan akan berpotensi menimbulkan masalah sengketa tanah di perbatasan dan mengancam kedaulatan RI. Bahkan diketahui sudah ada kepala suku beserta masyarakatnya yang berkewarganegaraan Papua Nugini menetap di wilayah RI, seperti di Lokpri Muara Tami, dan Sota. Suku tersebut tinggal di wilayah Indonesia karena tanah hak ulayat sukunya memang berada di wilayah Indonesia. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusi penanganannya, maka akan berpotensi menjadi masalah dikemudian hari, seperti pengakuan dari pemerintah Papua Nugini atas tanah ulayat itu sebagai bagian dari wilayah negaranya. Penanganan mengenai hal ini sangat berimplikasi pada faktor sosial budaya yang bisa berdampak juga pada faktor politis dan hankam. Dalam hal ini diperlukan pendekatan persuasif baik melalui pendekatan sosialisasi langsung maupun pendekatan kultur. 51
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Pada umumnya aktivitas pelintas batas di kawasan perbatasan masih berupa pelintas batas tradisional, yakni kegiatan yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke Papua Nugini dan sebaliknya serta perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Dalam menjaga kondisi keamanan di kawasan perbatasan, warga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah daerah untuk mengadakan patroli secara rutin ke tempat-tempat perbatasan atau patok-patok yang telah ada. Namun demikian, masih ada kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kurangnya alat komunikasi, kurangnya kendaraan roda dua dan roda empat, serta kurangnya personil TNI/POLRI yang bertugas di area perbatasan ini. Mengemuka dalam pandangan penyelenggara birokrasi di perbatasan RI-PNG di Merauke tentang ketiadaan pemeriksaan warga pendatang satu atap seperti yang disediakan lewat PLBN Skouw. Menurut Kepala Distrik Sota, hal ini mengakibatkan banyaknya jalan masuk ke RI di wilayah Merauke, tidak hanya lewat pos perbatasan. Banyak titik jalan tikus yang masih belum diawasi. 52
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Problematika infrastruktur masih mengemuka di antara aparat birokrasi perbatasan. Ketiadaan jalan yang parallel dengan perbatasan RI-PNG di Papua. 99% perbatasan darat masih belum memiliki jalanan, dan belum memiliki pos perbatasan. Kalau pun ada pos perbatasan, belum tentu dialiri listrik. Perbatasan di Pegunungan Bintang, misalnya, masih berupa hutan lebat. Sementara itu, hal ini tidak terbantu oleh apa yang diupayakan oleh apa yang dilakukan oleh PNG yang sangat terbatas pembangunan jalannya oleh apa yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan asing di negara itu. Konektivitas adalah hal yang sangat penting di Papua, bahkan lebih penting dari rumah. Konektivitas juga disebut menentukan penanggulangan masalah keamanan. Misalnya ketika ada problematika penurunan bendera oleh oknum PNG di Merauke. 53
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bab 4 Hubungan Antar Lembaga dalam Menangani Masalah Kerawanan Sosial dan Keamanan di Perbatasan Darat Republik Indonesia A. Perbatasan Darat Republik Indonesia-Malaysia Perbatasan Darat RI - Malaysia (Kalimantan Utara) Di beberapa kecamatan memiliki kerisauan terhadap Miras dan Narkoba. Kecuali Desa Sanur yang terlihat lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya. Selain karena elit desa Sanur lebih kreatif dan progresif dalam melaksanakan kerja sama, desa Sanur juga lebih berjarak dengan garis perbatasan dengan Malaysia. Keterjangkauan dan infrastruktur juga lebih memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kolaborasi antar lembaga pemerintah telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil FGD, sinergi lintas sector di wilayah perbatasan memang membaik sejak tahun 2015. Namun kondisinya belum maksimal. Ketidakmaksimalan kolaborasi disebabkan adanya keterbatasan system itu sendiri. Misalnya keterbatasan dana. Ada permasalahan penyelundupan narkoba. Hal ini telah di tangani di wilayah perbatasan, namun ketika diserahkan, pelaku dilepaskan. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana. 54
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Keterbatasan fasilitas dan dana sangat terlihat di Pos Pengamanan Perbatasan Lumbis Ogong. Petugas tidak dapat bertindak tegas karena permasalahan kejahatan kerap berkelindan dengan adat. Misalnya ada yang melewati perbatasan dengan jumlah sekitar ratusan orang. Tetapi petugas perbatasan tidak dapat berbuat banyak karena mereka memiliki kekurangan fasilitas. Fasilitas yang kurang antara lain alat pendeteksi narkoba yang kerap di simpan dibawah perahu. Fungsi pos perbatasan juga menjadi kurang maksimal karena jika ada yang bermasalah, petugas tidak bisa menangkap dan menahan karena tidak ada fasilitas. Jika ada ketegasan petugas juga bermasalah karena petugas yang bekerja beberapa bulan tidak biasa menghadapi medan berat yang ada di perbatasan. Ada beberapa petugas yang meninggal karena tenggelam. Masyarakat yang berkolaborasi dengan para pelaku penyelundupan narkoba juga kerap memberikan hukuman tersendiri jika perilaku mereka di batasi. Para petugas perbatasan menjadi kesulitan dalam memasok bahan pokok untuk bertugas di perbatasan. Dari hasil FGD, partisipan melihat adanya urgensi untuk pembangunan perbatasan yang lebih layak sebagaimana di wilayah entikong. Medan berat mempersulit pencegahan kejahanan transnasional dan kerawanan sosial. 55
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan koordinasi untuk penanganan preventif dan developmental dalam mencegah kejahatan transnasional dan kerawanan sosial. Di desa Sanur, koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan dan desanya pun maju. Bahkan dana desa bisa dipergunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan dalam rangka upaya pencegahan. Namun di desa lain, seperti desa Mansalong, koordinasi untuk pemanfaatan dana desa belum maksimal. Desa tersebut baru menekankan aspek infrastruktur. Bahkan ada pembelian piring yang tidak penting untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal permasalahan narkoba dan miras di desa tersebut sangat memprihatinkan. Kartu Pas Lintas Batas Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) Perbatasan Darat RI - Malaysia (Kalimantan Barat) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, koordinasi antar lembaga di pemerintahan kabupaten Sanggau masih 56
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia mengalami hambatan, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan birokrasi vertikal dari beberapa lembaga. BNPP sendiri merupakan lembaga yang kerap menjadi sorotan dari pemerintah setempat. Mereka menilai BNPP tidak memiliki peran yang penting dalam menangani permasalahan manajemen perbatasan. BNPP dilihat hanya sebagai lembaga independen dan tidak menjalankan fungsi koordinasi dengan instansi daerah, mengingat sifat BNPP yang menjalankan mandat langsung dari Kemendagri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan BNPP, terlihat juga bagaimana BNPP memiliki zona-zona yang menjadi kewenangan mereka, namun kerap kali permasalahan kejahatan trans-nasional tidak terjadi di zona-zona tersebut, melainkan dari 'jalur-jalur tikus' yang kemudian tidak dapat diatasi oleh BNPP. Terlebih lagi, terkait penanganan barang-barang ilegal atau yang tidak sesuai prosedur akan langsung diserahkan kepada pihak imigrasi dan bea cukai. Untuk itu dapat dikatakan, BNPP memiliki peran yang minim di dalam mengatasi permasalahan kerawanan sosial di perbatasan. Selain itu, terdapat juga kendala dari Camat sebagai salah satu stakeholder di wilayah perbatasan tersebut, yang dinilai kerap tidak dilibatkan dalam hal manajemen perbatasan. 57
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Hambatan Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik di Perbatasan Darat RI - Malaysia. Wilayah Lumbis (Desa Mansalong) Masyarakat dayak membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, terlebih Bupati Nunukan belum lagi hadir dalam pertemuan-pertemuan di masyarakat. Permasalahan data kependudukan seperti KTP yang sudah lama tidak berlaku (dan belum elektronik), serta belum didapatnya kartu BPJS menjadi permasalahan pula yang tentunya hal ini perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu pula belum tersosialisasikannya rencana dan penggunaan dana desa oleh pihak desa kepada warga ditunjukkan dengan ketidak tahuan warga bahwa pemerintah telah memberikan bantuan tersebut. Terkait dengan sektor ekonomi, masyarakat merasakan adanya penderitaan karena mereka tidak ada pendapatan, selama ini mata pencaharian mereka bergantung ladang seperti menanam singkong dan padi. Mereka harus ke Mansalong terlebih dahulu untuk mendapatkan kebutuhan pokok lainnya seperti gula dan kopi yang harganya tidak lah murah. Mereka menjangkau wilayah ini dengan mendayung sampan terlebih dahulu dimana waktu tempuhnya tidaklah pendek. 58
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bermata pencaharian sebagai petani, warga hanya mampu menyediakan hasil tani tersebut untuk konsumsi keluarga sendiri. Mereka belum mampu untuk menghasilkan hasil tani yang bernilai ekonomis lebih. Hal ini dikarenakan kebiasaan mereka selam ini yang menggantungkan hidup dari hasil hutan, sehingga mereka tidak terbiasa untuk mengolah lahan untuk menghasilkan hasil panen yang lebih dari saat ini, baik untuk dijual kembali ataupun diolah agar menghasilkan produk lainnya. Pihak dinas pertanian sesungguhnya telah berupaya untuk memfasilitasi warga agar hasil pertanian mereka dapat bernilai ekonomi tinggi. Akan tetapi hal ini masih sulit dilaksanakan. Berdasarkan informasi dari pegawai dinas pertanian setempat, bantuan dari pemerintah sesungguhnya telah dibagikan ke warga yang dikelompokkan dalam kelompok tani. Sayangnya, nama yang tertera dalam kelompok tani hanya lah nama saja, mereka sesungguhnya tidak secara serius memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik karena sebagian besar dari mereka menjalani profesi petani hanya sebagai sambilan saja disamping pekerjaan mereka yang lain seperti menjadi buruh di perusahaan perkebunan sawit. Kebutuhan pangan sehari-hari pun, warga masih bergantung pada pasokan dari negara tetangga, Malaysia. Seperti daging ayam dan sapi yang kesehariannya di konsumsi 59
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia oleh warga bukanlah produk yang berkualitas baik. Ayam merah yang mereka dapatkan adalah ayam petelur yang tidak dikonsumsi oleh warga negara tetangga. Begitu pula halnya dengan daging sapi. Daging tersebut adalah daging yang dikirimkan dari India (karena warga India tidak mengonsumsi daging sapi) melalui Malaysia. Hal ini sudah pernah disosialisasikan oleh pihak puskesmas, akan tetapi sayangnya, warga belum terlalu peduli karena tidak ada pasokan dari daerah mereka sendiri. Padahal, apabila warga mampu menyediakannya dari hasil ternak sendiri, tentu kerentanan (baik ketergantungan dari sisi ekonomi terhadap negara tetangga dan kerentanan dalam hal kesehatan) dapat terhindar. Masih kuatnya penerapan adat istiadat masyarakat dayak di wilayah ini dirasakan sulit untuk dihilangkan walaupun dapat menimbulkan kerentanan pada masyarakat. Misalnya pada saat perayaan baik pesta pernikahan atau pun kematian, pada pelaksanaan adat dayak yang berlaku adalah disediakannya minuman-minuman keras (beralkohol) untuk dikonsumsi secara bergiliran dengan menggunakan satu alat minum (sedotan) yang tidak bisa digantikan dengan alat lainnya. Hal ini tentu dapat membuat terjangkitnya penyakit menularkan yang dapat ditularkan antara satu orang dengan yang lainnya. Selain itu pula, kebebasan warga untuk 60
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia mengonsumsi minuman keras tersebut baik warga yang sudah dewasa maupun anak-anak dapat menimbulkan kerentanan lainnya. Konflik antar individu yang terpengaruh pengonsumsian alkoloh memang pernah terjadi pada saat perayaan tersebut, akan tetapi warga tidak cemas karena perselisihan tersebut bisa diselesaikan. Kebiasaan ini, dapat menggiring ke permasalahan lainnya seperti munculnya kebiasaan meminum minuman keras di waktu selain perayaan adat. Seperti yang terjadi di fasilitas publik seperti sekolah. Salah satu pengajar Indonesia Mengajar menyatakan bahwa ia telah melaporkan kepada pihak berwenang terkait dengan adanya kejadian yang merugikan sekolah. Kejadian mabuk-mabukan dan penggunaan barang narkoba (masih diselidiki) dilakukan di dalam kelas. Hal ini diketahui oleh pihak sekolah ketika menemukan keesokan harinya bahwa kelas sudah berantakan dengan sisa-sisa minuman keras dan narkotika, padahal kelas tersebut telah dikunci sebelumnya dan akan digunakan untuk menyambut orang tua murid saat pembagian rapot sekolah anak mereka. 61
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Wilayah Sei Menggaris Berbeda halnya dengan wilayah transmigran (disana biasa disebut wilayah trans. Sebagian besar transmigran memiliki etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan warga asli. Hal ini terlihat sangat mencolok dimana wilayah trans memiliki sarana dan prasarana serta infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya yang ada di perbatasan. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan sangat memungkinkan terjadinya kerentanan munculnya konlik antara transmigran dan penduduk asli. Penduduk asli (dayak) yang dahulu memiliki tanah yang luas terbiasa untuk menjual tanah mereka dimana uangnya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bukan untuk diputar kembali dalam bentuk usaha ekonomi. Ketika mereka meminta bantuan pemerintah untuk menyediakan tanah, kembali lagi kasus tersebut terjadi, mereka menjualnya. Selain itu, adanya adat Dayak yang rentan mempengaruhi kehidupan ekonomi warganya. Seperti memberikan hantaran kepada calon pengantin yang tidak murah biayanya, serta adanya kebiasaan dimana istri harus melahirkan anaknya di rumah orang tuanya sehingga suami pun harus menebus si bayi pula jika si bayi diserahkan kepada ayahnya. Kerentanan sosial pun terjadi dalam prosesi 62
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia pernikahan, sebelum menikah, calon pengantin diminta untuk tinggal serumah hingga si wanita terbukti bisa hamil. Apabil tidak hamil juga, si wanita dapat dikembalikan kepada orang tuanya. Akan tetapi, hal ini sudah jarang terjadi saat ini. Informan mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dan penertiban dapat pula dikarenakan adanya campur tangan adat. Hambatan Dari Institusi Atau Personal di Perbatasan Darat RI - Malaysia. Salah satu institusi yang terlibat dalam menjaga lintas batas negara adalah pihak TNI. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan personel TNI bertugas di pos perbatasan, mereka hanya bertugas dalam menjaga batas negara saja, yakni menjaga patok-patok batas negara. Sesungguhnya, bukan tugas mereka untuk memerika paspor dan barang-barang bawaan para penyintas batas karena yang mereka pahami, hal tersebut adaah tugas dari pihak imigrasi, bea cukai dan juga kepolisian. Para personel TNI berharap pihak tersebut di atas juga ada di perbatasan. Sebelum ditugaskan ke lapangan, dalam hal ini pos batas negara, mereka tidak mempelajari atau diberikan pendidikan tentang tugas selain menjaga wilayah dan patok 63
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia batas negara, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti apakah dokumen yg dibawa penyintas memang betul-betul asli. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan memang belum ketat, dimana sangat rentan sekali akan penyelundupan barang termasuk narkotika dan miras. Sayangnya, walaupun sudah tersedia pos polisi, pos ini tidak ditempati. Personel TNI menyatakan bahwa tidak ada yang betah disana, yang terbiasa hidup dengan situasi dan kondisi di hanyalah TNI. Situasi dan kondisi ini tidak pernah mereka ungkapkan, karena mereka menjaga harga diri TNI, yg mereka harapkan adalah pemahaman dari pihak-pihak lain tersebut untuk bisa turut bekerja bertugas sesuai tugas/perannya, untuk itu mereka tidak mau menyindir pihak lain. TNI siap menjalankan tugas ditambah dengan tugas lainnya (yang bukan tugas utama mereka) sebagai tambahan demi keamanan negara. Sebagai personel TNI yang bekerja di lapangan mereka tidak tahu mengenai apakah ada kordinasi antara TNI dengan pihak lainnya. Selain itu pula, terdapat kasus tertentu dimana terlihat adanya kelemahan dalam institusi di pemerintahan. Hal ini terjadi misalnya pada saat terjadinya kasus penyelundupan. Pihak TNI telah menangkap warga yang melakukan 64
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia penyelundupan, ketika diserahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian, sayangnya pelaku tersebut dilepaskan. Hal ini lah yang membuat kekecewaan dari pihak personel TNI yang pernah menjaga pos lintas batas. Keterbatasan sumber daya kesehatan seperti dokter dan perawat dari pemerintah (dinas kesehatan) membuat para tentara ini harus terlibat pula dalam bidang kesehatan. Pos perbatasan tersedia 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Selain bertugas untu membantu tentara apabila ada yang terluka (karena gigitan hewan berbahaya atau pun yang lainnya), mereka pun membantu warga sekitar. Warga juga ada yg berobat ke pos karena mereka menyadari bahwa desa hanya memiliki 1 bidan saja dimana bidan keliling pun setahun atau 2 tahun sekali hadir di tengah masyarakat. Salah satu bidan desa menyatakan bahwa kekurangan SDM kesehatan yang berkualitas menghambat kerja dan layanan kesehatan. Padahal, sudah ada 2 orang perawat (warga asli desa, status honorer) yang membantu mereka di puskesmas, akan tetapi belum mampu memberikan pelayanan maksimal. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan pula terutama terkait dengan masih adanya kebiasaan untuk menikah di usia dini dimana banyak perempuan yang hamil masih terlalu muda membutuhkan perhatian medis yang lebih serta keretanan anak-anak muda 65
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia saat ini yang sudah mulai mengonsumsi narkoba (walaupun besaran angkanya belum terlihat). Keterbatasan sumber daya manusia yang mau dan mampu menjalankan roda perekonomian khususnya kerajinan kreatif dirasakan oleh kelompok PKK yang saat mengembangkan kerajinan anyaman dari daun khas Kalimantan. Mereka mengakui bahwa sudah banyak pesanan kerajinan (tas, tikar, dll) yang datang akan tetapi mereka tidak dapat memenuhinya karena terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengerjakannya. Hingga saat ini, hanya tersedia 3 orang pengrajin saja. Motif khas desa Mansalong memiliki nilai seni yang tinggi, bahkan sudah ada kerjasama dengan pihak swasta yang mau membantu mendisain dan memasarkan produk. Sumber daya manusia di sektor pendidikan pun sangat terbatas. Tidak banyak tenaga pendidik dari luar wilayah perbatasan yang dapat bertahan (betah) tinggal di wilayah ini. Hambatan dari Sumber Lainnya (Keuangan, Infrastrukur, dsb) di Perbatasan Darat RI - Malaysia Akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas cukup jauh dijangkau. Untuk menjangkau fasilitas kesehatan dan akses perekonomian, masyarakat yang memiliki 66 ini
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia kartu pas putih dapat dapat melakukan lintas batas. Ketidaktersediaannya sarana dan pra sarana sekolah membuat para siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjangkau sekolah. Selain menempuh sekolah dengan menggunakan alat transportasi sungai, ada pula siswa yang harus berpisah dengan orang tua mereka karena tinggal di asrama pelajar. Seperti di desa Mansalong, dimana asrama pelajar tersedia untuk para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Keterbatasan akses antara pos perbatasan dengan desa (mencakup medannya yang cukup jauh dan jeram (sungai), sangat dirasakan oleh para personel TNI yang sempat kekurangan pasokan makanan dari desa. Dalam temuan lapangan teridentifikasi bahwa hambatan utama yang datang adalah dari masih banyaknya masyarakat setempat yang tidak memanfaatkan jalur resmi PLBN saat melintas. Mereka lebih memilih untuk menggunakan jalur-jalur tradisional, atau dapat juga dikatakan 'jalur tikus'. Hal ini terutama dikarenakan masalah akses dari desa-desa terluar yang sangat jauh dari PLBN Entikong. Banyak di antara desa-desa tersebut harus menempuh perjalanan lebih dari 12 jam dan harus melewati sungai (yang juga bergantung pada faktor cuaca) untuk mencapai desa 67
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Entikong. Polres setempat telah menemukan setidaknya 12 titik jalur tidak resmi yang digunakan oleh warga. Polres masih mengalami kendala dalam menangani jalur-jalur tersebut, karena dari sinilah barang-barang ilegal diselundupkan ke Indonesia. Namun disisi lain, akses dari warga setempat yang paling dekat untuk membeli bahan pokok adalah melalui jalur tersebut, untuk itu hingga kini, Polres hanya dapat menempatkan personil-personilnya untuk melakukan penjagaan. Hambatan dari Permasalahan Kerawanan Sosial dan Keamanan di Perbatasan Darat RI - Malaysia Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, permasalahan kerawanan sosial dan keamanan perbatasan yang diidentifikasikan oleh pihak pemerintah/birokrat berbeda dengan pandangan masyarakat perbatasan. Menurut pemerintah tingkat Kabupaten, belum diamankannya jalur- jalur tikus di sekitar perbatasan resmi merupakan akar masalah keamanan. Jalur-jalur ini sangat mudah dimanfaatkan oleh penduduk sekitar dan pendatang untuk aktivitas kejahatan, seperti TKI Ilegal, penyelundupan gula dan juga narkoba. Untuk TKI ilegal, masalah yang dihadapi adalah tidak adanya anggaran dan kapasitas untuk memulangkan dan melakukan 68
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia rehabilitasi atau respon pertama terhadap trauma korban. Pengedaran dan penggunaan narkoba merupakan salah satu isu kerawanan sosial yang diangkat. Menurut penduduk sekitar perbatasan, keadaan jalur- jalur tikus yang ada di sekitar perbatasan tidak meresahkan penduduk di wilayah perbatasan. Penduduk perbatasan (diwakili oleh penyedia layanan, kepala desa, dan perangkat desa), mengidentifikasi banyak masalah sosial ekonomi merupakan akar permasalahan di wilayah perbatasan. Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah nilai tukar ringgit dan rupiah, tidak adanya lapangan pekerjaan, mahalnya pupuk, sulitnya pemasaran hasil pertanian. Masalah lainnya yang juga terindentifikasi adalah nasionalisme yang memudar karena tidak ada peran pemerintah bagi masyarakat perbatasan, misalnya melalui penyediaan infrastruktur jalan, tidak adanya sekolah menengah atas, dan kordinasi antar lembaga pemerintahan yang lemah. Organisasi masyarakat di luar Entikong memiliki persepsi berbeda mengenai masalah-masalah yang terjadi di wilayah perbatasan. Narkoba, HIV/AIDS, perdagangan manusia, prostitusi dianggap sebagai masalah kerawanan sosial di Entikong. Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Bidan, staf PLBN, serta juga perangkat kecamatan 69
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Entikong tidak membuktikan hal-hal tersebut. Prostitusi dan perdagangan manusia kini tidak lagi dianggap sebagai masalah. Jumlah korban dianggap telah jauh berkurang dan hampir tidak ada (untuk prostitusi) karena adanya PLBN atau pos perbatasan resmi. Bagi masyarakat perbatasan, masalah-masalah tersebut merupakan akar dari terjadinya beragam kerawanan. Salah satu peserta FGD menyatakan bahwa TKI muncul karena tidak adanya SMA, tidak adanya lapangan pekerjaan, tingginya nilai ringgit yang menggiurkan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya berbeda dengan pihak pemerintah daerah yang melihat TKI sebagai masalah pendatang dan dilatarbelakangi oleh pemalsuan dokumen-dokumen imigrasi. Persepsi yang berbeda terhadap masalah yang ada sangat mungkin menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Hambatan Masalah Perbedaan Persepsi Antara Pemeritah Kabupaten dan Masyarakat di Perbatasan Darat RI - Malaysia Perbatasan tentunya menjadi salah satu hambatan untuk menangani masalah. Kemungkinan besar pemerintah daerah akan berfokus pada penyusunan kebijakan dan 70
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia program yang dalam implementasinya tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Salah satu contohnya adalah harapan pemerintah daerah untuk menutup jalur-jalur tikus untuk alasan keamanan. Fokus kebijakannya bisa jadi pada penguatan kapasitas pengamanan. Di sisi lain, masyarakat sendiri merasa jika saja pemberdayaan ekonomi dan lapangan pekerjaan tersedia di daerah perbatasan, masyarakat juga tidak akan menggunakan jalur tikus untuk melakukan kejahatan. Pembagian kewenangan secara vertikal juga menghambat penyelesaian masalah - masalah diperbatasan. Penanganan TKI sebagai salah satu masalah sosial yang sering ditemukan di wilayah perbatasan, termasuk Entikong, dapat memberikan ilustrasi yang lebih jelas. Pemerintah pusat melalui BP4TKI hanya memiliki anggaran untuk mendeportasi TKI tanpa anggaran dan kapasitas untuk memberikan pelayanan psikososial. Setelah TKI masuk kembali ke wilayah Indonesia, kewenangan untuk menangani mereka masih belum jelas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki anggaran terbatas (diutamakan untuk TKI non-pendatang) untuk memberikan pelayanan respon psikosial. Kordinasi dengan pemerintah provinsi cukup panjang dan setelah kordinasi dilaksanakan, dalam beberapa 71
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia kasus, TKI tetap tidak bisa mendapatkan bantuan karena provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk respon, yang kemudian harus dilanjutkan ke tingkat nasional. Di sisi lain, korban harus segera mendapatkan pendampingan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat berakhir memberikan pelayanan secara sukarela (quote here). Kasus ini memberikan gambaran ketidakjelasan kewenangan dan juga kakunya pengalokasian anggaran untuk mengatasi masalah-masalah khusus di wilayah perbatasan. Isu kewenangan sangat mempengaruhi penganggaran serta juga respon atau tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang terjadi. Di dalam isu kewenangan ini, kondisi perencanaan dan pemberian layanan yang masih terkotak-kotak atau sektoral menyebabkan respon menjadi semakin lambat dan terkesan tidak komprehensif. B. Perbatasan Darat Republik Indonesia-Timor Leste Dalam konteks di kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste di Kabupaten Belu, dapat dilihat bahwa permasalahan dalam hubungan antar lembaga sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang narasumber disana yang menyatakan bahwa terjadinya perubahan peraturan maupun kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat seringkali 72
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia menyulitkan kinerja dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, apabila pemerintah pusat menerapkan kebijakan atau peraturan mengenai pelaporan keuangan, maka pemerintah daerah harus segera mengikutinya, namun seringkali petunjuk teknis yang dibutuhkan sebagai acuan bagi aparatur pemerintah daerah bekerja, dikeluarkan atau disahkan setelah beberapa bulan semenjak undang-undang atau kebijakan tersebut ditetapkan. Hal tersebut menurut narasumber cukup menghambat kinerja dari aparatur pemerintah daerah setempat, karena tanpa adanya petunjuk teknis tersebut mereka tidak berani untuk melakukan penyesuaian dengan undang-undang atau peraturan yang telah disahkan. Rangkuman berikut bermaksud memberikan gambaran umum permasalahan pembangunan umum di wilayah Kabupaten Belu, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Permasalahan yang dicakup dalam rangkuman ini memfokuskan diri pada aspek yang berkenaan dengan pembangunan sosial-ekonomi, permasalahan kerawanan sosial dan konteks kewilayahan perbatasan. Konteks wilayah menjadi penting, sebagai karakteristik dasar fisik demografis yang menjadi latar belakang dari kebutuhan intervensi pembangunan yang khusus. 73
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus mengingat unsur dan pertimbangan keamanan nasional (national border security), yang mana betumpu pula pada unsur ketahanan sosial masyarakatnya. Kemampuan pengendalian masalah sosial, membangun potensi sosial-ekonomi, integrasi sosial dan kualitas hidup bermasyarakat adalah kondisi yang perlu terus dicermati dalam rangka tugas Pemerintahan. Profil wilayah dan masalah di perbatasan menjadi cukup penting dan berspektrum luas. Kerawanan sosial dapat bersinggungan dengan persoalan perdagangan manusia, penyelundupan, perdagangan narkotika dan juga penyelundupan. Konteks luas dari persoalan di wilayah perbatsan menjadi perhatian pemerintah Indonesia, mencakup wilayah perbatasan darat dan laut di Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Riau, Papua dan Sulawesi Utara. Kondisi wilayah di masing-masing perbatasan dengan negara tetangga akan sangat berbeda beda. Kondisi dan latar belakang sosial ekonomi Indonesia dengan Malaysia tentu berbeda dengan perbatasan Timor Leste atau Papua New Guinea, yang ditentukan pula oleh tingkat kemajuan perkembangan perokonomian masing masing negara. Unsur pergerakan manusia, lewat perdagangan dan juga pasar tenaga kerja sangat bervariasi dan menonjol dalam karakteristik yang berkembang. 74
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Perkembangan dan Situasi Kabupaten Belu Dari wawancara dan diskusi dengan narasumber, diperoleh gambaran bahwa pembangunan di wilayah Kabupaten Belu tengah mendapat perhatian dan dukungan pemerintah Pusat yang sangat besar. Dirasakan adanya percepatan pembangunan yang direspon positif oleh masyarakat luas di kabupaten ini. Konsep Nawa Cita , khususnya arah dan gagasan 'pembangunan dari pinggiran' telah menjadi dasar perubahan yang cukup signifikan. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste menjadi titik singgung antar negara yang unik, dengan latar belakang hubungan sosial budaya yang sangat dekat secara budaya. Pembangunan Pos Perbatasan, misalnya, dirasakan sangat besar mendorong kebanggan dan kehormatan bagi warga Belu yang dulunya merasa seakan terlupakan dan menyaksikan pembangunan yang terjadi di Timor Leste. Kebanggan warganegara juga tumbuh seiriing dengan perbaikan wujud fisik kantor Pos Lintas Batas di wilayah Indonesia. Wujud pembangunan lain yang menjadi catatan adalah perkembangan pembangunan infrastruktur yang menembus menyambung) wilayah antar Kabupaten di NTT, khususnya yang menyatu di wilayah perbatasan Indonesia. Jalan darat yang memiliki spesifikasi (kualitas) unggul, membuat potensi 75 (dan
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia wilayah berkembang dan membuka peluang perkonomian lokal yang sangat menjanjikan. Penelitian ini mendapatkan kesan bahwa dimata masyarakat, permasalahan perbatasan harus dilihat dari kemandiran dari warga masyarakat perbatasan itu sendiri. Untuk wilayah Belu, warga berpendapat bahwa persoaan sosial ekonomi, khususnya pendapatan dan pekerjaan, masih merupakan masalah besar. Warga NTT umumnya dan juga di Kabupaten Belu khususnya, adalah wilayah pengrim tenaga kerja ke luar negeri. Besar jumlah penduduk NTT yang menjadi TKI ke Malaysia dan belakangan ini beralih ke perkebunan sawit di Kalimantan. Jumlah mereka yang berangkat kerja di luar negeri sangat besar dan menjadi wilayah bisnis komoditas tenaga kerja yang menggiurkan. Ada dua implikasi kerawanan yang muncul, dari catatan diskusi yang diadakan bersama informan. Pertama adalah kerawanan dalam proses rekrutmen TKI yang dilakukan secara ilegal. Masalah di sekitar pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal dapat kita ikuti dengan segala jenis persoalan yang muncul. Kasus Nirmala Bonat yang banyak diberitakan media massa, sebagai pembantu rumah tangga dari Indonesia yang disiksa majikan di Malaysia, adalah warga yang berasal dari Belu. Berbagai kasus yang terjadi disekitar masalah TKI asal NTT, dapat 76
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia ditelusuri dari persoalan tenaga kerja lokal yang dilakukan secara buruk. Persoalan TKI akan menjadi isu besar yang akan terus mendominasi wilayah perbatasan Belu. Kerawanan kedua yang menarik perhatian kita adalah perihal penularan HIV/AIDS. Wilayah Belu menduduki peringkat tinggi dalam perkembangan kasus HIV/AIDS, secara nasional maupun Propinsi. Berkembangnya pengidap HIV/AIDS tumbuh dari pola migrasi pekerja yang disebut sebelum ini, yakni tertular keitka menjadi TKI di luar negeri. Persoalan ini tidak ringan dan membutuhkan kerangka penanganan yang holistik. Pemberitaan media lokal mengenai masalah (HIV/AIDS) ini cukup gencar dan menjadi sorotan publik. Namun, penelitian singkat ini belum mendalami isu ini secara khusus. Yang pasti, angka kematian dan penularan di kalangan anak kandung pasien, telah menjadi hal yang sudah diketahui masyarakat. Salah seorang informan penelitian ini menyampaikan bahwa ada kasus anak yatim piatu dari orang tua yang meninggal karena AIDS. Juga kasus TKI di Malaysia yang pulang untuk akhirnya/kemudian meninggal dunia di kampung halamannya, diduga karena AIDS. Kebutuhan masyarakat akan kesempatan kerja yang cukup sangatlah dinantikan. Kemiskinan dan keterbelakangan 77
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia masyarakat di Belu sebagai wilayah perbatasan memerlukan perhatian yang lebih besar lagi, khususnya dalam mendorong program yang dapat mencapai konektifitas yang inklusif. Kota Atambua, misalnya, masih menjadi wilayah kunjungan warga Timor Leste, untuk kepentingan ekonomi. Seorang informan menyampaikan harapan yang sangat besar agar ekonomi lokal dapat dibangun lebih seksama. Dibutuhkan hanya sedikit dana untuk menggerakan potensi lahan kososng yang dimiliki luas oleh masyarakat. Hanya dibutuhkan modal kecil untuk mebangun pagar untuk penggembalaan ternak sapi dan babi yang tekniknya sangat dikuasai oleh petani lokal. Dibutuhkan sarana, penyediaan dana yang sifatnya menyentuh masyarakat untuk menggerakan potensi ekonominya. Di lain pihak BNPP tidak dipandang penting oleh Pemerintah Daerah; Kepala Bappeda Belu memandang BNPP tidak memiliki peran nyata di wilayah perbatasan selain rapat koordinasi yang dipandang kurang bermanfaat nyata. Bagi pemda, banyak regulasi pemerintah pusat yang sering berubah dalam hal birokratisasi pembangunan yang menyebabkan mereka harus melakukan pelatihan ulang dan menghambat kerja nyata. (Misalnya SKPD menjadi OPD, dinas-dinas tertentu yang ditarik dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, dan terlambatnya penerbitan petunjuk teknis yang 78
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia baru terjadi bulan april, sementara penyerapan anggaran yang semustinya sejak awal tahun. Pos Batas Lintas Negara adalah tempat yang paling menampilkan kehadiran berbagai wakil lembaga negara yang melakukan tugas nya masing-masing, terdiri dari kementerian kesehatan untuk karantina kesehatan, kementerian pertanian untuk karantina tanaman, kemenkumham untuk masalah imigrasi, kementerian kelautan dan perikanan untuk karantina ikan dan kementerian keuangan untuk masalah bea dan cukai. Menurut Manan (2006) dalam Muhtadi (2013) hubungan antar lembaga dapat menciptakan hubungan ketatanegaraan (staatsrechtelijk) namun di sisi lain hubungan antar lembaga ini juga dapat lebih bersifat administratif (administratief rechtelijk). Dalam kawasan perbatasan, hubungan antar lembaga yang yang terlalu banyak jumlahnya dapat menyebabkan kondisi yang tidak efektif dan tidak efisien dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan. Hal tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antar lembaga yang pada akhirnya akan mempersulit proses koordinasi sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerja dari masing-masing lembaga (Zulkifli et al, 2017). 79
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Hambatan dalam Menangani Permasalahan Kerawanan Sosial dan Keamanan di Perbatasan Darat RI - Timor Leste Demokratik Timor Leste (RDTL), masih menyisakan beberapa permasalahan di lapangan. Terdapat 3 (tiga) un- resolved segments : Noel Besi, Manusasi, dan Memo. 1 (satu) un-surveyed segment (Subina-Oben), dan 1 (satu) segmen kecil di Nelu (TTU, ± 1,5 km) yg sudah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakatnya menolak di- demarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan garapan. Kondisi saat ini pada wilayah Noel Besi terdapat 44 keluarga Timor Leste, Keluarga RDTL yang seharus nya tidak berada pada wilayah tersebut (Desa Naktuka). Masalah lain terkait Border Crossing Pass yang tidak seragam dan berisi informasi yang tidak sesuai dengan agreement kedua Negara. Gambaran permasalahan perbatasan tersebut, masih dilengkapi dengan persoalan lain adanya sinyalemen terjadinya pergeseran, kerusakan, dan hilangnya patok-patok perbatasan darat wilayah negara, banyaknya "jalur tikus" lintas batas, dan kondisi Pos Lintas Batas (PLB) yang belum memadai terutama PLB tradisional, secara akumulatif menjadi bagian dari permasalahan strategis perbatasan saat ini yang memerlukan perhatian serius. Border Crossing Pass: hanya disepakati 1 (satu) macam sesuai dengan agreement kedua negara. Pihak TL 80
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia mengeluarkan 2 (dua) macam kartu yang isinya tidak sesuai dengan agreement tersebut. Pihak RI akan menyeragamkan Border Crossing Pass untuk semua perbatasan yang berisi informasi yang sesuai dengan agreement antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Permasalahan batas Indonesia-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki "batas" yang diakui secara turun- temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung "klaim" masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa "klaim" tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi. Penanganan batas negara Indonesia-Timor Leste selama ini ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia-RDTL 81
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation RI- RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal (kini BIG). Ilegal Fishing terjadi karena sumber daya alam perikanan yang melimpah. Ilegal fishing dilakukan oleh anak kapal-kapal berbendera asing melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan indonesia, bahkan kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan hingga masuk ke jalur tangkapan tradisional di sekitar Warabal. Biasanya kapal- kapal asing tersebut terlihat pada Bulan Januari dan Februari. Kapal- kapal asing tersebut bukan berasal dari Australia, sebagai Negara tetangga terdekat melainkan dari kapal asing yang berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dll. Sebenarnya aspek peralatan keamanan saat ini sudah cukup baik yang didukung oleh adanya radar patroli tetapi mercusuar yang tidak berfungsi, yang disebabkan oleh tidak adanya petugas yang ditepatkan di mercusuar itu. Radar patroli yang ada dapat mendeteksi kehadiran nelayan atau kapal asing dalam radius 5 mil. Itulah sebabnya perlu peningkatan alat dan SDM aparat kemanan dalam berpatroli, penjaga perbatasan dan melakukan pengawasan di sepanjang Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Australia yang merupakan daerah 82
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia perbatasan dengan laut lepas. Kebijakan ini mendukung program Kabinet Kerja Pemerintah Indonesia dengan menindak tegas kegiatan ilegal fishing. C. Perbatasan Darat Republik Indonesia- Papua New Guinea Hubungan antar Lembaga yang cukup mengemuka adalah hubungan dengan pemerintah dan masyarakat PNG, karena ada indikasi kesepakatan-kesepakatan RI-PNG untuk pengamanan perbatasan tidak disosialiasikan hingga aparat pelaksana. Misalnya untuk penggunaan Kartu Lintas Batas, untuk PNG kartu berwarna kuning sementara Indonesia menggunakan kartu berwarna merah. Tetapi pihak PNG sendiri tidak menerbitkan kartu lintas batas yang sudah disepakati tersebut. Selain itu terdapat pula kesepakatan- kesepakatan lain berkenaan dengan jumlah barang yang boleh dibawa oleh traditional cross-borders dan berburu binatang (berburu diperbolehkan). Isu hubungan antar Lembaga lain yang juga mengemuka adalah hubungan antara Biro Perbatasan Pemda Papua dan BNPP. Kesepakatan yang muncul adalah BNPP focus pada pembangunan wilayah perbatasan, sementara Pemprov Papua pada hubungan dengan negara tetangga dan diplomasi public 83
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia dengan masyarakat perbatasan. Tetapi koordinasi ini sulit diwujudkan karena pembangunan di wilayah perbatasan seringkali tidak tuntas, bangunan yang sudah ada misalnya tidak dialiri listrik dan air. BNPP dipersepsikan oleh Biro Perbatasan Pemprov hanya mengetahui di atas kertas tanpa memahami apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Seyogyanya yang menjadi prioritas adalah pembangunan pos- pos jaga lintas batas yang lebih banyak dan terfasilitasi dengan baik dalam hal listrik, air dan sinyal GSM. Hanya dengan cara ini lah peredaran ganja lintas batas dipetakan dengan lebih baik dan dicegah. Pengelolaan batas Negara Indonesia - Papua Nugini saat ini ditangani dua lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia - Papua Nugini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia - Papua Nugini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Di bawah JBC terdapat pula Border Liaison Meeting dan Border Liaison Officers Meeting, masing-masing setingkat lebih rendah dari sebelumnya. 84
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Hambatan Menangani Permasalahan Kerawanan Sosial dan Keamanan di Perbatasan Darat RI - PNG Hambatan yang teridentifikasi adalah kondisi pembatas RI-PNG yang berupa patok-patok yang sangat berjauhan satu sama lain, dengan total jumlah patok yang hanya 14 di sepanjang perbatasan. Batas pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di beberapa lokasi prioritas, seperti di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena belum memadainya fasilitas CIQS. Patok batas negara di beberapa distrik hanya berupa patok kayu dan terletak di tengah-tengah hutan belantara. Keberadaan patok-patok perbatasan yang sulit dijangkau berdampak pada banyaknya masyarakat perbatasan dari RI maupun PNG yang tidak mengetahui mengenai keberadaan patok batas tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejauh ini belum ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah daerah setempat maupun pusat untuk melakukan rehabilitasi terhadap patok-patok tersebut. Ada usulan agar patok batas tersebut mengikuti standardisasi yang ditetapkan atau 85
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia disetujui oleh kedua belah pihak dengan nomor dan identitas tertentu. Akibat dari ketidakjelasan batas RI-PNG, ada beberapa wilayah Indonesia di daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang secara fisik ada di Indonesia tetapi secara administrative ditangani oleh PNG. Di wilayah perbatasan Provinsi Papua masih kental budaya kepemilikan tanah hak ulayat, baik bagi penduduk Papua sendiri maupun penduduk PNG. Tanah Hak ulayat adalah tanah warisan yang dipercaya oleh penduduk setempat merupakan peninggalan dari nenek moyang dan difungsikan sebagi tempat dilangsungkannya upacara atau kegiatan adat. Kedekatan yang erat antara suku di kawasan perbatasan Indonesia dengan PNG berpengaruh pada interaksi dan perilaku sehari-hari antara keduanya. Hambatan lain yang diidentifikasi dalam wawancara dengan pemerintah dan masyarakat adalah aksesibilitas yang belum merata. beberapa lokasi prioritas di Papua yang tidak berbatasan secara langsung dengan kawasan perbatasan, pada umumnya memiliki interaksi perekonomian yang rendah dengan negara tetangga, bahkan untuk sebatas memenuhi kebutuhan lokal pun masih kesulitan. Faktor limitasi fisik dan kondisi geografis ditambah dengan minimnya aksesibilitas 86
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia menjadi penyebab utama rendahnya interaksi dengan negara tetangga. Desa-desa yang mengalami hal seperti ini telah dikategorikan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) oleh BNPP, meliputi desa Muting, Jair, Ulilin, dan Naukenjerai. Berbeda dengan desa-desa ini, Desa Sota (merauke) dan Muara Tami (Jayapura) yang berdekatan dengan Kawasan perbatasan (telah dibangun pemerintah sebagai Kawasan perbatasan) memiliki perekonomian lintas batas yang cukup intensif dan beragam Aktivitas perdagangan tersebut dilakukan oleh masyarakat kampung Sota dengan masyarakat kampung PNG terdekat, yaitu Kampung Wereave (PNG). Kondisi perbatasan di Lokpri Sota yang lebih baik dari Desa Wereave dalam hal ketersediaan sarana prasarana penunjang kehidupan, menjadikan Sota sebagai salah satu tujuan pemenuhan sehari-hari masyarakat Wereave. Akses jalan dari ibukota Kabupaten Merauke-Sota yang merupakan bagian dari jalur trans papua semakin mendukung aktivitas perekonomian di kawasan perbatasan karena infrastruktur jaringan jalan yang sudah tersentuh pembangunan prasarana jalan aspal. Melalui upaya peningkatan jalan dan transportasi diharapkan akan mendorong minat masyarakat PNG untuk lebih sering lagi berkujung ke Lokpri Sota (Dahulu interaksi dilakukan menggunakan sepeda dengan jarak tempuh 45 menit) 87
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan PNG melalui Agreement RI-PNG di Port Moresby tanggal 18 Maret 2003 telah menyepakati penetapan 14 Pos Lintas Batas tradisional. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi dari beberapa narasumber di masing-masing lokasi prioritas, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh lokasi lokpri dengan garis batas perbatasan maka ketersediaan sarana prasarana lintas batas semakin minim. Hambatan terakhir berkenaan dengan penggunaan mata uang kina (PNG). Warga PNG yang membeli produk-produk di Indonesia kerap menggunakan mata uang kina yang memiliki nilai tukar cukup tinggi terhadap rupiah (sekitar 4000 rupiah untuk 1 kina) tetapi tidak dapat atau sulit ditukar dengan mata uang lain. Sehingga money changer (Bank BRI) di lokasi perbatasan memiliki simpanan mata uang Kina yang banyak dan sulit ditukarkan ke mata uang lain. 88
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Daftar Pustaka BPS (2013). Indeks Potensi Kerawanan Sosial. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Cannon, T., Twigg, J., & Rowell, J. (2003). Social vulnerability, sustainable livelihoods and disasters. Darmajana, A. (2014). Postur Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, Jurnal Analisis Hubungan Internasional UNAIR, Surabaya. De Sousa, Idalina N.A. (2017). Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Darat Indonesia Dan Timor-Leste. (Studi Kasus Batas Desa Naktuka Indonesia dan Distrik Oecusse RDTL), Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Indonesia. (2013). Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, 2; 38 Eilenberg, M., & Wadley, R. L. (2009). Borderland livelihood strategies: The socio-economic significance of ethnicity in cross-border labour migration, West Kalimantan, Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 50(1), 58-73 Eakin, H., & Luers, A. L. (2006). Assessing the vulnerability of social-environmental systems. Annual Review of Environment and Resources, 31(1), 365. Faozan, H. (2006). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan. Jurnal Borneo Administrator, 2(2). Fauzi, D.T. (2016). Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia- Papua Nugini dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan 89
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Bilateral Indonesia-Papua Nugini. Skripsi, Universitas Pasundan. Fukuda-parr, S. (2004). Gender, globalization and new threats to human security. Peace Review, 16(1), 35-42. Friedlander, W. A., & Apte, R. Z. (1980). Introduction to Social Welfare. New Delhi: Prentice Hall. Hamid, M, dan Widianto, T. (2001). Kawasan Perbatasan Konsep Pengkajian Kebijakan Deputi Kalimantan Pengembangan. Teknologi Pengkajian Kebijakan Teknologi. BPP Teknologi. Permasalahan dan Pusat Pengembangan Wilayah. Hadi, S. (2014). Program Pembangunan Kawasan Perbatasan. Jakarta: BAPPENAS. Hariyadi (2008). "Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (RI) - Timor Leste (RDTL) dalam Perspektif Kebijakan Publik", dalam Kajian Vol. 13, No. 3, September, Perbatasan-Indonesia-- Timor-Leste-dalam- Healy, K. (2014). Social work theories in context: Creating frameworks for practice. Palgrave Macmillan. Hoadley, S. (2006). "The Evolution of Security Thingking: An Overview", dalam S. Hoadley dan J. Rüland (ed.) Asian Security Reassessed, Singapore: ISEAS. Ikhwanuddin. (2011). Penyusunan Kebijakan Nasional Indonesia. strategi Pengelolaan Kawasan Pengelolaan Kawasan Kebijakan dan Perbatasan Antarnegara, BAPPENAS. Perbatasan Imelda, J.D., Machdum, S.V., Cholid, S., Annisah, Sutisna, C. (2015). Laporan Penelitian: Optimalisasi Sistem Bio- 90
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Ekological dalam Usaha Mengurangi Angka Kematian lbu: Participatory Action. Depok: Universitas Indonesia Imelda, J.D., Machdum, S.V., Cholid, S., Annisah, Sutisna, C. (2016). Proposal Penelitian: Optimalisasi Sistem Bio- Ekological dalam Usaha Mengurangi Angka Kematian lbu: Participatory Action. Depok: Universitas Indonesia Kelly, P. M., Ardian, M., Waramori, G., Anstey, N., Syahrial, H., Tjitra, E., ... Lumb, R. (2006). A community-based TB drug susceptibility study in Mimika District, Papua Journal of Province, Tuberculosis and Lung Disease, 10(2), 167-171. Indonesia. The International Kemitraan (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan: Partnership Policy Paper No.2/2011. Jakarta: Mei 2011. Kompas (7 Februari 2015). Tumbuhkan Nasionalisme, Pemerintah Siapkan Tim Pendamping Desa di Perbatasan. Prasetyo Eko P. Kompas (9 Juli, 2015). Kemendesa Gandeng 10 Perguruan Tinggi Bangun Daerah Perbatasan. Anne Anggraeni. Laksmono, B. S. (2015). Konstruk Kesejahteraan dalam Jakarta: Pembangunan di Era Otonomi Daerah . Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa . Laksmono, B. S. (2016). Welfare Matters: The Jokowi's Populist Policy and Prospect of Human Development In Indonesia. Depok: Journal International Antropologi Indonesia. Symposium of Laksmono, B. S., Aryo, B., & Dharma, B. (2012). Membangun Perspektif Pembangunan Sosial dan Hak Azasi Manusia di Perbatasan Indonesia-Malaysia. In E. 91
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Fitriani, Hubungan Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Sosial, Budaya, Negara dan Media: Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran (pp. 125-147). Depok: UI Press. Madu, Ludiro, Fauzan, dkk. (2010). Mengelola Perbatasan Indonesia du Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan, Graha Ilmu, Yogyakarta. Muradi. (2015). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 no. 1. Nainggolan, P.P. (2014). Masalah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Jurnal Kajian DPR Vol. 13 No. 4 Desember 2008. Parchman, M., & Byrd, T. (2001). Access to and use of ambulatory health care by a vulnerable Mexican American population on the US-Mexico border. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 12(4), 404-414.su and wang, 2012. Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2002). Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan. Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019. Perkasa, V.D. (2011). Indeginized Good gvernance dan akuntabilitas sosial di Papua, dalam analisis CSIS Tantangan Indoensia dalam Pentas Domestik dan Global. Prasojo, Z.H. (2013). Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. Waisongo, Volume 1 No 2, November 2013. 92
Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia Raharjo, SNI. (2012). Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan. Artikel LIPI: 17 Desember 2012. Rüland, J. (2005). "The Nature of Southeast Asian Security Challenges", Security Dialogue, Vol. 36 No. 4. Upreti, B. R., Bhattarai, R., & Wagle, G. (2013). Human security in Nepal: concepts, issues and challenges. Nepal Institute for Policy Studies and South Asia Regional Coordination Office of NCCR (North-south), Kathmandu. Wadley. R. L. dan Eilenberg, M. (2006). "Vigilantes and gangsters in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia", in A. Horstmann (ed.) State, People and Borders in Southeast Asia: A Special Issue of the Kyoto Review of Southeast Asia, Vol. 7: 1-25. 93