LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 -2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode tahun 2016-2021 yang telah dilantik. Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025. BAB I - 1
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Dengan dilantiknya H. Fadeli sebagai Bupati Lamongan dan Hj. Kartika Hidayati sebagai Wakil Bupati Lamongan yang dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2). RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi daerah dan keaneragaman sumber daya daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kesinambungan pembangunan, dan hubungan yang sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, pemerintah propinsi dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah di sekitarnya, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek paling penting yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah aspek hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumberdaya BAB I - 2
daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping masalah yang ada di daerah masing-masing, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah "bersinergi" dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Dokumen perencanaan dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perubahan RPJMD diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya karena telah terjadi perubahan dalam kewenangan dan struktur perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adannya perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan ini dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian pembentukan dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja Perangkat Daerah paling lambat akhir Tahun 2016. Berdasarkan perkembangan kondisi diatas, sangat berpengaruh terhadap substansi dan muatan materi dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun. BAB I - 3
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 agustus 2016 Perihal Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menginstruksikan kepada Gubernur, ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); BAB I - 4
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Repuliblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); BAB I - 5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019; 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah BAB I - 6
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD Perubahan (RPJMDP), maka dokumen RPJMDP Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen- dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMDP merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMDP harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. 2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMDP Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMDP Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Secara lebih lanjut bahwa RPJMDP membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya. 3. Penyusunan RPJMDP juga memperhatikan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lamongan. BAB I - 7
4. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan RPJMDP juga memperhatikan: Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Standar Pelayanan Minimal (SPM). 5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMDP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk program/kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). Renstra KL Pedoma Renja KL Pedoma RKA KL Rincian APBD RPJP Nasional Pedoma Pedoma RPJM Nasional Diacu Dijabar RKP Pedoman RAPBN APBN Pemerintah Pusat Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RPJP Daerah Pedoma RPJM Daerah Dijabar RKP Daerah Pedoma RAPBD APBD Pedoma Diacu Pemerintah Daerah Renstra SKPD Ped Renja SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN UU KN Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional dan spasial. Perencanaan Makro Perencanaan Regional (Keterkaitan antar Wilayah Perencanaan Regional (Keterkaitan antar Sektor) Kesejahteraan, Pelayanan dan Daya Saing BAB I - 8
Penyusunan RPJMDP Tahun 2016-2021 Kabupaten Lamongan akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan misi bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial . Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan yang sedang dilaksanakan Peninjauan Kembali, saat ini harus diselaraskan antara dokumen perencanaan dengan tata ruang kewilayahan. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Lamongan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional RPJP Nasional RPJM Nasional RTRW Nasional RPJPD Jawa Timur RPJMD Jawa Timur RTRW Jawa Timur RPJPD Kab. Lamongan RPJMD Kab. Lamongan RTRW Kab. Lamongan 1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019 1.3.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015- 2019 Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing" didasarkan pada Visi RPJMN 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Keselarasan antara Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.1 Keselarasan Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019 RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJM Nasional 2015-2019 Indonesia Yang Berdaulat, Terwujudnya Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong BAB I - 9
Keselarasan Visi Sejahtera Berdaya saing Berdaulat Mandiri Berkepribadian Gotong Royong Keterangan: = Mendukung/Selaras Adapun Keselarasan Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019 dapat dijelaskan melalui tabel berikut: Tabel 1.2 Keselarasan Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019 RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 Mewujudkan SDM berdaya saing melalui peningkatan pelayanan kualitas pendidikan dan kesehatan yang Mengembangkan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, Memantapkan sarana dan prasarana dasar kelestarian lingkungan, perekonomian dengan menjaga RPJM Nasional 2015-2019 Melakukan revolusi karakter bangsa. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan strategis ekonomi domestik. ekonomi sektor-sektor Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. saing di pasar Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Membuat Pemerintah selalu hadir dengan tata kelola pemerintahan membangun yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan dan reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. sistem Memantapkan yang menjunjung tinggi budaya lokal kehidupan masyarakat tenteram dan damai dengan Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan segenap memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Memperteguh bangsa kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia BAB I - 10
1.3.1.2 Keterkaitan Program Prioritas RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan Prioritas Program Nasional RPJMN Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan dengan Prioritas Program Nasional RPJMN dapat dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 1.3 Keselarasan Program Prioritas RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan Prioritas Program Nasional RPJMN 1. Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Investasi No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan PD penanggung jawab 1 Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah • Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi Harmonisasi, • Pelaksanaan peraturan sinkronisasi perizinan pusat/ Kementerian Lembaga dan Daerah tingkat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Pelayanan Perijinan Penyederhanaan dan perizinan peraturan Program Penataan Per- Perundang- aturan undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 2 Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat • Penegakan Hukum terhadap Persaingan Anti Praktek Usaha yang Sehat Pengawasan Kegiatan Usaha yang dengan sesuai mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat Program Perlindungan Konsumen dan Penga- manan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat Layanan Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat Layanan Pengembangan Perijinan Terpadu • Pengembangan sistem Penyusunan SOP perizinan sesuai dan SOP PTSP standar nasional Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal PTSP dan BAB I - 11
No No 4 5 Program Prioritas Nasional Pemantauan PTSP di daerah Program Prioritas Nasional Percepatan Fasilitasi Penye- lesaian Masalah Investasi • Penyelesaian pengaduan masalah investasi Perencanaan investasi sektor strategis • Perencanaan Investasi Industri prioritas Perencanaan pariwisata Investasi Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas Program RPJMD Kab. Lamongan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Prog. Perencanaan Pem- bangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh dan BAB I - 12 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas Penanaman Modal PTSP dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 6 Peningkatan Berusaha • Perbaikan Kemudahan Me- Kemudahan mulai Usaha Perbaikan Kemudahan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Mendirikan Bangunan Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak Perbaikan Kemudahan Pe- ningkatan Akses Perkreditan Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak Perbaikan kemudahan pe- nyelesaian Perkara Kepailitan • Perbaikan Kemudahan Ter- hadap Investor Minoritas Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara 2. Prioritas Nasional Peningkatan Eksport Non Migas No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Peningkatan Realisasi vestasi berorientasi ekspor • Fasilitasi investasi • Fasilitasi in- permasalahan investasi berorientasi ekspor industri Pemantauan dan pengen- investasi realisasi dalian berorientasi ekspor Peningkatan promosi invest- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor tasi berorientasi ekspor 2 Peningkatan ekspor produk KUMKM • Peningkatan kapasitas ekspor • Perluasan fasilitasi ekspor • Peningkatan diversifikasi dan BAB I - 13 PD penanggung jawab Dinas Penanaman Modal PTSP dan PD penanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No 4 5 Program Prioritas Nasional kualitas produk Peningkatan KUMKM kemitraan rantai nilai dalam kualitas Peningkatan KUMKM kemitraan rantai nilai dalam kualitas partisipasi jaringan/ Peningkatan standar produk ekspor • Peningkatan sarana pengujian dan mutu dan standar Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang tujuan berlaku di negara ekspor Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu • Pengembangan ekspor daerah potensi Penguatan legence, asistensi ekspor market promosi, intel- dan Meningkatkan promosi ekspor terpadu promosi melalui (nation branding) Meningkatkan kuantitas dan jasa kualitas ekspor sektor prioritas • Identifikasi pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal) peluang Pelaksanaan market ligence yang berkualitas intel- Pengembangan ekspor fasilitasi Kelancaran barang modal & bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas impor Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor Fasilitasi pembiayaan ekspor Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor BAB I - 14 PD penanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Program Prioritas Nasional 6 Peningkatan efektivitas ker-ja sama perdagangan inter-nasional (MARKET ACCESS) Perlindungan kepentingan nasional dari praktek-prak-tek perdagangan internasio-nal yang tidak adil Optimalisasi peran per- wakilan RI di luar negeri Peningkatan akses barang olahan dan Indonesia internasional di pasar jasa pasar Peningkatan pemahaman dan hasil perdagangan pemanfaatan perundingan internasional Penyelarasan hasil perun- kebijakan dengan dingan nasional di dalam negeri 3. Prioritas Nasional Reformasi Agraria No Program Prioritas Nasional 1 Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) • Identifikasi dan Inventari-sasi Pemilik-an, dan Penguasaan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah (IP4T) • Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Iden- tifikasi Tanah Terlantar Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset 2 Penyerahan Reforma Agraria (TORA) • Legalisasi Aset Tanah Objek (PRONA, Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program RPJMD Kab. Lamongan Program Penataan Pemilikan, dan Penguasaan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah Program Tertib dan Administrasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB I - 15 PD penanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan PD penanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
No Program Prioritas Nasional Lintas Sektor) 3 Kepastian Hukum Hak Atas Tanah • Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Tata Publikasi Batas Kawasan Hutan Sosialisasi Peraturan Terkait 4 5 Tanah Adat/Ulayat Juru Penerimaan Pertanahan • Analisis Jabatan • Penerimaan PNS Juru Ukur • Penyediaan Anggaran Pembentukan Lembaga Pe- nyediaan Bagi Pembangunan untuk Kepen- tingan Umum • Penyusunan Perpres Lem- baga Penyediaan Tanah Ukur Tanah Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah 4. Prioritas Nasional Reformasi Fiskal No Program Prioritas Nasional 1 Optimalisasi Negara • Optimalisasi Perpajakan • Optimalisasi PNBP Penerimaan Program RPJMD Kab. Lamongan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan & Penge- Pengembangan lolaan Keuangan Daerah Program Perencanan Daerah Pengelolaan Keuangan Program Pengelolaan Pe- natausahaan dan Admi- nistrasi keuangan daerah BAB I - 16 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
No Program Prioritas Nasional 2 Peningkatan Kualitas Belanja Negara • Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran 3 efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa Pembiayaan Infrastruktur • Pembiayaan Pembangunan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 5. Prioritas Nasional Revolusi Mental No Program Prioritas Nasional 1 Penegakan Kelembagaan Politik • Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerin-tah dan Penegak Hukum Hukum dan Penegakan Berkualitas Hukum yang Harmonisasi dan Simplifi-kasi Peraturan Perundangan Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik Politik Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pendataan Wajib Pajak Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Penetapan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Penetapan Keuangan Dasar Pajak Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Pelaporan Keuangan Dasar Pajak Belanja tidak langsung: - Bantuan sosial - Bantuan Keuangan Kepada Desa Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peraturan undangan Penataan Perundang- Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN BAB I - 17 PD penanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PD penanggung jawab Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
No Program Prioritas Nasional 2 Reformasi Pemerintahan • Simplifikasi Sistem Perijin-an, Ijin dan Birokrasi Mengurangi Jumlah Transparan Promosi Layanan Elektronik menuju E- reporting dan Complaint Center • Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan E-budgeting, 3 Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa • Etos Kerja Kewirausahaan dan Jiwa Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Internalisasi Nilai - nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat 4 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa • Pendidikan Berbasis Karakter • Lingkungan Satuan Pendi- dikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Pendidikan Agama Yang Program RPJMD Kab. Lamongan Program Fasilitasi Koordinasi Strategis Pemerintahan dan Kebijakan Tata Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Koperasi yang Kondusif. Program Peningkatan Akses terhadap Kemitraan Sumberdaya Produktif Program Produk Koperasi - Program Pengembangan dan bagi UM Pengembangan Pemasaran bagi UM dan Koperasi - Program Perlindungan dan Penga- Konsumen manan Perdagangan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan BAB I - 18 PD penanggung jawab Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan
No Program Prioritas Nasional Mengajarkan Keragaman dan Toleransi Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya 5 Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan • Toleransi dan Hidup Rukun • Peran Agama, Lembaga Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti Gotong Royong, Kesuka- relawan dan Solidaritas Program RPJMD Kab. Lamongan Tahun; Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; Program Pendidikan Non Formal; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Aksesibilitas Pendidikan Pelayanan Masyarakat Miskin. Program Pendidikan Sekolah Dasar Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Program Kekayaan Budaya; Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya; Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Koordinasi Strategis Rakyat Fasilitasi dan Kebijakan Kesejahteraan BAB I - 19 PD penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
6. Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas • Kurikulum yang Andal Penilaian • Sistem yang Komprehensif dan Kredibel Tenaga Pendidik yang Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Profesional dan Kompeten Program Pendidikan Non Formal; Program Wajib Belajar Dasar Pendidikan Sembilan Tahun; Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Pendidikan Sekolah Dasar; Program Sekolah Pertama Pendidikan Menengah 2 Penyediaan Guru dan Dosen dan Berkualitas yang Penempatan yang Merata • Revitalisasi LPTK • Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen BAB I - 20 PD penanggung jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
No 3 4 5 Program Prioritas Nasional Peningkatan dan Penja-minan Mutu Pendidikan • Sekolah Berbudaya Mutu • Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Assessment Mutu Satuan Pendidikan Penyediaan Pendidikan yang Efektif • Bantuan Afirmasi Pendu-duk / Daerah Bantuan Tidak Mampu Khusus Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Bantuan Prestasi Peningkatan Ketersediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas • Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa Peningkatan Peran Pemda • Kebutuhan Pendukung Infrastruktur Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Program Wajib Belajar Dasar Pendidikan Sembilan Tahun; Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; Program Pendidikan Non Formal; Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; Manajemen - Program Pelayanan Pendidikan Program Aksesibilitas Pendidikan Pelayanan Masyarakat Miskin. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; - Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; BAB I - 21 PD penanggung jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
No 6 7 8 Program Prioritas Nasional Peningkatan Agama Karakter • Peningkatan kualitas pen- didikan agama dan pendi- dikan kewarganegaraan Pendidikan Pendidikan dan Penciptaan pendidikan bebas kekerasan lingkungan berintegritas, dan intimidasi Penguatan Perguruan Tinggi • Penguatan Otonomi PT • Pengembangan Prodi Inovatif Perguruan • Akreditasi Kelembagaan Tinggi/Prodi Perlindungan Prodi Langka Peminat Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi • Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi • Peningkatan Kapasitas Pe- dan nelitian Mahasiswa • Penerbitan Dosen Jurnal Publikasi dan Sitasi Ilmiah, Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT Penerapan Hasil Litbang PT Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pem- binaan Perpustakaan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; - Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan; Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan BAB I - 22 PD penanggung jawab Dinas pustakaan Daerah Per- Dinas Pendidikan Dinas dan Olah Raga Pemuda
No Program Prioritas Nasional di masyarakat 9 Peningkatan Pendidikan • Pengabdian Masyarakat • Pendidikan Vokasi • Pendidikan kewirausahaan • Penguatan Relevansi Kemitraan dengan Dunia usaha - Dunia Industri 7. Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan No Program Prioritas Nasional 1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan • Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasio- nal Indonesia dan Pem- Sehat biayaan Kesehatan (JKN)/Kartu (KIS) Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Fasilitas dan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Fasilitas dan Penyediaan Kesehatan Rujukan Yang Berkualitas • Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian Pengembangan dan Kesehatan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Program RPJMD Kab. Lamongan Belanja tidak langsung: - Bantuan Hibah Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Ibu Keselamatan Melahirkan dan Anak; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Pe-nyakit dan Tidak Menular Menular; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pelayanan Lansia; - Program Peningkatan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Promosi Kese- hatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; BAB I - 23 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas hatan Kese-
No 2 3 Program Prioritas Nasional Penguatan Preventif Masyarakat Sehat" • Advokasi Regulasi Gerakan Promotif : dan "Gerakan Masyarakat Sehat Kampanye Hidup Sehat • Aktivitas Fisik Konektivitas Transportasi Kampanye Hidup Sehat • Aktivitas Fisik Konektivitas Transportasi Konsumsi Pangan Sehat • Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Lingkungan Sehat • Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras dan Penurunan Stress Keselamatan Berkendara Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat • Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak • Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan • Pendidikan dan pemberda- yaan serta perempuan, perkembangan anak usia dini pence- Manajemen dan gahan penyakit Peningkatan sanitasi dan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengadaan, dan Per- Peningkatan dan baikan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Sarana Program Peningkatan Kesehatan; Kemitraan Pelayanan Program Penyelengga- raan Pelayanan Kese- hatan Rumah Sakit. Program Sumber Daya Kesehatan. Program Promosi Kese- hatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat BAB I - 24 PD penanggung jawab Dinas hatan Kese- Dinas hatan Kese-
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan akses air bersih Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye 4 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi • Peningkatan pelayanan KB • Penguatan Advokasi dan Informasi dan Komunikasi, Edukasi (KIE) KB • Pembinaan Remaja • Pembangunan Keluarga • Penguatan regulasi, kelem- bagaan, serta data dan informasi Program Keluarga Berencana; Program Pelayanan Kontrasepsi; Program Penduduk; Program Penduduk; Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 8. Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru • Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Perumahan Baru MBR • Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan BAB I - 25 PD penanggung jawab Dinas ngendalian Penduduk dan Keluarga Be- rencana. Pe- PD penanggung jawab Dinas Peru- mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No 2 3 4 Program Prioritas Nasional Fasilitasi Peningkatan Kua- litas Hunian dan Per-mukiman kumuh • Pembangunan komunitas masyarakat berkelanjutan) berbasis (Perbedayaan yang Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan Penguatan kelembagaan di upaya daerah dalam penangakan kumuh lahan (land consolidation) untuk pena- nganan permukiman kumuh Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi • Penyediaan Infrastruktur Air Sanitasi dan Konsolidasi minum terintegrasi • Peningkatan Terhadap Sanitasi (PHBS) Demand dan Hygiene Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air Baku • Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan) Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum) Program RPJMD Kab. Lamongan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku BAB I - 26 PD penanggung jawab Dinas Peru- mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas jaan Bina Marga Peker- Umum Peker- Dinas Umum jaan Sumber Daya Air
9. Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan No Program Prioritas Nasional 1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain • Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Optimasi Lahan dan Pemu- lihan Kesuburan Lahan Pengendalian Lahan Padi Konversi Reformasi Agraria • Rehabilitasi Jaringan Iri-gasi, Hulu, Rehabilitasi Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit DAS Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian 2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat • Pemantauan dan pengen- dalian harga pangan Cadangan Pemerintah Pangan Pengendalian impor dan tata niaga pangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan Penyaluran Beras Sejahtera 3 (Rastra) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat • Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi • Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) • Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Peningkatan kualitas dan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; Program Peningkatan Produksi Tanaman Pa- ngan dan Hortikultura; Program Produksi Perkebunan. Peningkatan Tanaman Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan BAB I - 27 PD penanggung jawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Peker- Dinas jaan Umum Sumber Daya Air Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
No Program Prioritas Nasional keamanan pangan 4 Penanganan Terhadap Produksi Pangan • Penanganan Organisme Tanaman (OPT) • Asuransi Pertanian • Pengembangan Gangguan Dampak Pengganggu Budidaya Adaptif Bantuan input produksi akibat bencana 10. Prioritas Nasional Kedaulatan Energi No Program Prioritas Nasional 1 Penyediaan Energi Primer • Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi 2 Perbaikan Tata Kelola Migas • Pengembangan Lapangan Migas Baru • Pengendalian Batubara Pengembangan Energi • Peningkatan Cadangan Cadangan Produksi Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Teknologi Penerapan Pertanian/perkebunan Program RPJMD Kab. Lamongan BAB I - 28 PD penanggung jawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan PD penanggung jawab Kewenangan Provinsi
No 3 4 5 Program Prioritas Nasional Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terba-rukan Dalam Bauran Energi • Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir • Penyempurnaan Feed Tariff dan Subsidi EBT In Pembangunan PLTP • Pengembangan penunjang EBT industri Pembangunan Bioenergi Peningkatan Energi • Pembangunan Pembangkit, dan Distribusi Transmisi, Tenaga Listrik Aksesibilitas Peningkatan Industri dan Dalam Negeri Kapasitas Komponen Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Efisiensi Energi • Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Pembangunan serta dan Konservasi Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi Program RPJMD Kab. Lamongan BAB I - 29 PD penanggung jawab
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 6 Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Trans- paran, dan Tepat Sasaran • Monitoring Kualitas dan Volume BBN untuk Biofuel • Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik dan Evaluasi Verifikasi 11. Prioritas Nasional Kelautan dan Kemaritiman No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Konektivitas (tol) laut dan industri maritime • Pembangunan/pengemba- ngan pelabuhan umum Pengembangan Layanan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pelayaran nasional • Insentif Usaha dan Iklim Investasi Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan Penguatan kapalan dan Bangun Kelautan Industri Per- Rancang Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran 2 Industri Perikanan dan Hasil Laut • Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut sarana Pengadaan dan prasarana pendukung pro- duksi kelautan dan perikanan • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pe- ngelolaan dan Pemasa- ran Produksi Perikanan BAB I - 30 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas hubungan Per- Dinas Perikanan
No Program Prioritas Nasional Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan 3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari • Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Konservasi pesisir dan laut • Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut Pengendalian pencemaran pesisir dan laut Pengelolaan Wisata Bahari 4 Kesejahteraan Pembudidaya Petambak Garam • Pembangunan dan Pe- infrastruktur ngembangan sentra nelayan dan pelaku KP lainnya Nelayan, dan Ikan, Peningkatan akses terha-dap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi • Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan Sistem informasi kelautan dan perikanan 5 Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut • Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir; Program Pengembangan Perikanan Tangkap. BAB I - 31 PD penanggung jawab
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan Penguatan lembaga, apa- ratur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat • Penataan Wilayah Penge- (WPP), lolaan Perikanan Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran 6 Perundingan Penetapan Ba- tas Laut, Penamaan Pulau, dan Pulau-Pulau Pengelolaan Kecil • Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut Penamaan dan pendaftaran pulau Pengelolaan pulau-pulau kecil 12. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Penciptaan dengan investasi padat karya • Iklim Ketenagakerjaan dan lapangan kerja memperbesar Program Peningkatan Hubungan Industrial Kesempatan Kerja; Keahlian Pekerja • Layanan kerja Informasi Pasar Program Peningkatan Kualitas dan Produkti-vitas Tenaga Kerja; Iklim Investasi • Infrastruktur Padat Pekerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Perkuatan basis perekono- mian perdesaan • Lembaga Keuangan ber- basis komunitas Program Partisipasi Peningkatan Masyarakat BAB I - 32 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Pem- berdayaan Ma-
No 3 4 Program Prioritas Nasional Keterampilan teknis • Penyediaan sarana pra-saran pendukung kegiatan ekonomi • Pendampingan Masyarakat Desa Pengembangan usahaan • Peningkatan Produktivitas kewira- Perluasan pelayanan dasar • Penyediaan Layanan Dasar • Peningkatan Tata Kelola • Pendampingan Masyarakat Program RPJMD Kab. Lamongan dalam Membangun Desa; Program Kapasitas Pemerintah Desa; Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peran Perdesaan . Peningkatan di Perempuan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; Program Pengembangan dan Kompetitif Kewirausahaan Keunggulan Koperasi dan Usaha Kecil Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Pendidikan Non Formal; Program Wajib Belajar Dasar Pendidikan Sembilan Tahun; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Peningkatan Ibu Keselamatan Melahirkan dan Anak; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; BAB I - 33 PD penanggung jawab syarakat Desa dan Dinas Koperasi dan UM Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
No 5 6 Program Prioritas Nasional Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) • Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Subsidi pangan masyarakat rendah berpenghasilan (RASKIN/RASTRA) Bantuan jaminan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bantuan melalui Pintar (KIP) tunai pendidikan Indonesia Kartu Bantuan sosial di luar sistem keluarga Perhatian usaha mikro dan kecil • Keterampilan Usaha • Akses Pembiayaan • Kualitas Produk dan Akses khusus kepada Pemasaran Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pelayanan Lansia - Program Peningkatan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; - Program Pengadaan, Pe- ningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jaringannya dan Program Peningkatan Kesehatan; Kemitraan Pelayanan Program raan Kesehatan Rumah Sakit Penyelengga- Pelayanan Belanja tidak langsung: - Bantuan Sosial Program Panti Rumah Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Sehat, Program Pengembangan dan Kompetitif Kewirausahaan Keunggulan Koperasi dan Usaha Kecil BAB I - 34 PD penanggung jawab Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UM
No Program Prioritas Nasional Koperasi Usaha dan Kemitraan Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha 13. Prioritas Nasional Daerah Perbatasan No Program Prioritas Nasional 1 Pengembangan PKSN sebagai Pusat Pengembang- an Perbatasan Negara • Pembangunan 10 sarpras di kota pusat pertumbuhan • Pembangunan sarpras ke- maritiman penunjang pe- ngelolaan sumber daya laut Pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdaga- pusat ngan pertumbuhan di kota Regulasi perdagangan impor melalui ekspor dan perbatasan negara industri hilir dan sarana science park dan park techno penunjang industri Pemba- kawasan ngunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah • Peningkatan potensi komo- ditas unggulan perbatasan • Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Pembangunan 2 Membuka Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan • Membangun Isolasi akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran Program RPJMD Kab. Lamongan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengembangan Informasi dan Komu-nikasi Publik; BAB I - 35 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas bungan Perhu- Dinas nikasi Informatika Komu- dan
No 3 4 Program Prioritas Nasional Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran Pembangunan sarana dan pendidikan, prasarana pengembangan dan pelatihan SDM Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan perumahan, kawasan permukiman la-yak huni dan penyediaan air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Pengembangan PLBN Terpadu Infrastruk-tur/ • Pembangunan Pembangunan Gedung CIQS Terpadu Pengadaan Fasilitas Penun- Custom, Kegiatan and jang Imigrasi, Quarantine Security Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN Penyediaan Jalan Lingkung- an, Air Bersih dan Sanitasi Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara • Kerjasama internasional kawasan pengamanan perbatasan • Pembangunan dengan fasilitas manan penunjang Pos TNI penga- Patroli pengamanan batas wilayah Pembangunan, pengawas-an tanda pemeliharaan dan batas wilayah negara Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Lingkungan Sehat Perumahan BAB I - 36 PD penanggung jawab Peker- Dinas jaan umum Bina Marga Peru- Dinas mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No Program Prioritas Nasional 5 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial - Ekonomi • Penataan kelembagaan diplomasi perundingan Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L Penyelesaian segmen batas negara Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regu- lasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan 14. Prioritas Nasional Daerah Tertinggal No Program Prioritas Nasional 1 Pengembangan Lokal • Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Pro-duksi Komoditas Unggulan Ekonomi Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produk- tif/UMKM Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah Perizinan Usaha dan Pe- nguatan Kelembagaan Usaha • Peningkatan Kapasitas Pe- tani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif 2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik • Pembangunan Ketenaga- listrikan Pembangunan sarana dan Program RPJMD Kab. Lamongan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ke- unggulan Kompetitif Ko- perasi dan Usaha Kecil; Program Peningkatan Produksi Perternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pro-duksi Pertanian/per-kebunan. Program Pendidikan Anak Usia Dini; BAB I - 37 PD penanggung jawab PD penanggung jawab Dinas Koperasi dan UM Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas didikan Pen-
No 3 Program Prioritas Nasional prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan Pemenuhan perumahan dan Permukiman layak huni Penyediaan air bersih dan sanitasi • Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan SDM dan Iptek • Penyediaan dan Pemberian Tenaga Tunjangan Pendidikan dan Kesehatan Pembangunan SMK dan Politeknik • Peningkatan Tenaga Kerja Kapasitas Inovasi Daerah, Inkubator Pengembangan Bisnis Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Wajib Belajar Dasar Pendidikan Sembilan Tahun; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; Program Pengadaan, Peningkatan dan Per- baikan Sarana dan Pra- Puskesmas/Pus- sarana kesmas Pembantu dan Jaringannya; Program Peningkatan Kesehatan; Kemitraan Pelayanan Program Penyeleng- garaan Pelayanan Kese- hatan Rumah Sakit. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan; Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Mutu Tenaga dan Pendidik Kependidikan Program Menengah Pendidikan Program Peningkatan Kualitas dan Produkti-vitas Tenaga Kerja Program Penelitian dan Kajian Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi; Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. BAB I - 38 PD penanggung jawab Dinas hatan Kese- Dinas PU SDA dan PU Bina Marga Dinas Peru- mahan dan Ka- wasan Per- mukiman. Dinas didikan Pen- Dinas Tenaga Kerja peneli- Badan tian dan pengembangan Daerah
No Program Prioritas Nasional 4 Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas • Pembangunan, Peningkat-an Pemeli- Kapasitas, haraan Jalan dan Jembatan dan Pembangunan Dermaga Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara • Pengadaan Moda Trans- portasi Darat, Udara, Laut dan ASDP Pelayanan Angkutan Perintis Perkereta- • Pembangunan apian Penyediaan Akses Tele- komunikasi 15. Prioritas Nasional Daerah Tertinggal No Program Prioritas Nasional 1 Pemenuhan Standar Pela- yanan Minimum di Desa Permukiman termasuk Transmigrasi sarana • Penyediaan permukiman prasarana (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan prasarana komunikasi listrik sarana dan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, dan Sumber Daya Air Lainnya; - Program Penyediaan dan Danau Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; BAB I - 39 PD penanggung jawab Dinas jaan Bina Marga Peker- Umum Dinas bungan Perhu- PD penanggung jawab Dinas jaan SDA Peker- Umum
No 2 3 Program Prioritas Nasional Penyusunan NSPK SPM kondisi sesuai Desa geografis wilayah Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Pengembangan Usaha Eko- nomi Desa Masyarakat termasuk Permukiman Transmigrasi • Penataan BUMDesa dan Kelembagaan Penguatan BUMDesa Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Peningkatan kapasitas ma- syarakat desa dalam pe- pengem- dan manfaatan bangan Tepat Teknologi Guna Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawas-an untuk Transmigrasi Mendorong Keterkaitan Desa- Kota • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra pro-duksi, industri pengolahan sentra dan hasil pertanian Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Perumahan; Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Masyarakat Partisipasi dalam Membangun Desa; Program Kapasitas Pemerintah Desa; Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Program Peran Perdesaan. Peningkatan di Perempuan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ke- unggulan Kompetitif Ko- perasi dan Usaha Kecil. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. BAB I - 40 PD penanggung jawab Dinas Peru- rakyat mahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pem- berdayaan Ma- dan syarakat Desa Dinas Kope-rasi dan UM Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
No 4 Program Prioritas Nasional perikanan, serta destinasi pariwisata dan/atau • Pembangunan Rehabilitasi dan prasarana transportasi desa pusat-pusat dengan pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah sarana Pengembangan kerjasama antar desa, daerah, dan pemerintah-swasta ter-masuk pengelolaan BUM Antar Desa lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan ter- hadap modal usaha Pengembangan akses dan/atau Pemeliharaan sarana bis- nis/pusat bisnis di perdesaan Infor- masi dan Komunikasi untuk memfasilitasi per-dagangan dan pertukaran informasi • Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri Pembangunan Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkat-kan nilai tambah dan daya saing peran Pela- yanan Terpadu Satu Pintu di daerah Peningkatan Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkat- reatifitas kan lokal inovasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi • Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Masyarakat Partisipasi dalam Membangun Desa; Program Kapasitas Pemerintah Desa; Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Program Peran Perdesaan; Peningkatan di Perempuan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa. Program Pemberdayaan Pertanian/ Penyuluhan Perkebunan BAB I - 41 PD penanggung jawab Dinas Pem- berdayaan Ma- syarakat dan Desa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
No 5 Program Prioritas Nasional Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melin-dungi lahan pertanian dan menekan lahan produktif alih dan lahan konservasi fungsi Rehabilitasi kawasan per- desaan yang tercemar ling- dampak terkena kungan, bencana serta perubahan iklim Penguatan kapasitas ma- syarakat desa dan masya- rakat adat dalam peman- faatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hi- dup & teknologi tepat guna • Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan ker- jasama pengelolaan/share- holding Penguatan Pemerintahan Desa • Peningkatan kapasitas apa- rat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam tata pemerintahan desa kelola Penataan wilayah, penata-an admi- kewenangan nistrasi pemerintahan desa dan Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa Peningkatan kapasitas apa- rat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa Peningkatan kapasitas desa dalam penyediaan infor-masi Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; Program Peningkatan Produksi Pertanian Ta- naman Pangan dan Hor- tikultura/Perkebunan/ Hasil Peternakan; Program Peningkatan Teknologi Penerapan Pertanian/Perkebunan/Pet ernakan. Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Korban Bencana Alam; Program Rehabilitasi dan Pasca Rekontruksi Bencana Program Peningkatan Masyarakat Partisipasi dalam Membangun Desa; Program Kapasitas Pemerintah Desa; Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. BAB I - 42 PD penanggung jawab Perkebunan Badan Penanggu- langan Bencana Daerah Pem- Dinas berdayaan Ma- syarakat dan Desa
No Program Prioritas Nasional desa perkembangan desa dan evaluasi Program RPJMD Kab. Lamongan BAB I - 43 PD penanggung jawab
No 6 7 Program Prioritas Nasional Pembangunan SDM, Keber- dayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Permukiman termasuk Transmigrasi • Peningkatan di kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahap-an pembangunan desa Pendidikan di desa berba-sis dan ketrampilan kewirausahaan Peningkatan aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan peran Pengembangan kapasitas kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga desa dan dalam kearifan lokal • Peningkatan kebudayaan partisipasi masyarakat dalam perenca- naan & pembangunan desa termasuk perempuan, pe- penyandang muda disabilitas dan Penyiapan teknologi & ko- munikasi serta akses inter- net desa untuk interaksi masy. desa serta antar desa Impelementasi Pengawalan UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelan-jutan • Konsolidasi Lintas Kemen- terian/Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Masyarakat Partisipasi dalam Membangun Desa Program Kapasitas Pemerintah Desa Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peran Perdesaan Peningkatan di Perempuan Program Kapasitas pemerintah Desa; Peningkatan Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Program Regional; Transmigrasi BAB I - 44 PD penanggung jawab Dinas Pem- berdayaan Ma- syarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja;
No Program Prioritas Nasional agar berjalan secara efektif dan efisien 16. Prioritas Nasional Perkotaan No Program Prioritas Nasional 1 Mewujudkan Sistem Perkotaan Pengaturan KSN Perkotaan • Peningkatan Konektivitas 2 Pemenuhan Standar Pela- yanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yg Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik • Tersedianya mukiman • Tersedianya sarana per- sarana dan Tersedianya sistem transportasi publik Penanggulangan kemiskin-an perkotaan • Pendidikan • Kesehatan Program RPJMD Kab. Lamongan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelengga- raan Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Program RPJMD Kab. Lamongan Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. dan Program Pengembangan Perumahan; Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Lingkungan Sehat BAB I - 45 PD penanggung jawab Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; Sekretariat Daerah PD penanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peru- Dinas mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas bungan Perhu- Dinas didikan Pen- Dinas hatan Kese-
No Program Prioritas Nasional 3 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana • Penataan, Pengelolaan, dan dan yang Pemanfaatan kegiatan efisien dan berkeadilan ruang perkotaan Green transportation • Green waste • Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan Membangun ketahanan kota (urban resilience) 4 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK • City Branding • Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembangunan masyarakat yang kreatif dan produktif kapasitas inovatif, 5 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota • Sistem, peraturan dan pro- sedur Kota Berkelanjutan • Membangun dan mengem- bangkan kelembagaan dan pembangunan kerjasama antar kota Membentuk dan Menguat- kan status Badan Koordi-nasi Pembangunan Kawas-an Perkotaan Metropolitan Basis data informasi dan peta perkotaan yg terpadu Program RPJMD Kab. Lamongan Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengembangan Informasi dan Komu-nikasi Publik; Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika. Program Penelitian dan Kajian Bidang Sumber- daya Alam dan Teknologi; - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar. BAB I - 46 PD penanggung jawab Dinas Peru- mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Peru- Dinas mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas nikasi Informatika Komu- dan Badan Penelitian dan Pengem- bangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Pelayanan Prima Kepolisian • Optimalisasi Kepolisian Pelayanan Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian 2 Penguatan Sistem Kepolisian • Profesionalisme SDM Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman • Pengadaan Alutsista TNI rangka pemenuhan dalam MEF Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan Pembangunan Alutsista TNI Sarpras Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI Penguatan Pertahanan Industri 3 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) • Teknologi Persandian dan Siber Program Daerah Persandian Operasional Pengamanan Persandian dan Siber Peningkatan Kapasitas SDM Sandi 4 Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali • Sarpras Pendukung Keamanan Laut Sistem Informasi Kamla yang Terpadu Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Pengembangan Keamanan Laut SDM BAB I - 47 PD penanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 5 Lingkungan Bersih Penya- lahgunaan Narkoba • Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Korban Rehabilitasi Program Upaya Pence- Penyalahgunaan gahan Narkoba Penyalahgunaan Narkoba Litbang Narkoba Penanganan 6 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme Dini • Deteksi dan Penanggulangan Terorisme Penindakan Kejahatan Program Kemitraan Pe- ngembangan Wawasan Kebangsaan Terorisme & Deradikalisasi Teknologi Intelijen 18. Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Penghormatan, Perlindung-an, dan Pemenuhan hak atas keadilan • Harmonisasi Peraturan di Perundang-Undangan bidang Terkait HAM Penegakan HAM • Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu Program Peraturan undangan - Program Kualitas Perlindungan Perempuan Peningkatan dan Hidup Penataan Perundang- 2 Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat • Penanganan kekerasan perempuan dan anak HAM kasus terhadap Pendidikan Apgakum Penegakan Berkualitas • Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Hukum yang bagi Program Peraturan Penataan Perundang- BAB I - 48 PD penanggung jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga Badan Kesatuan Bangsa Politik dan PD penanggung jawab Bagian Hukum sekretariat daerah Pem- Dinas berdayaan Pe- rempuan dan Perlindungan Anak Bagian Hukum sekretariat
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan Pidana Pencucian Uang undangan Transparansi & Akuntabi-litas di Perkara Penanganan Lembaga Peradilan Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat 3 Budaya Hukum Pencegahan dan Pemberan- tasan Korupsi yang Efektif • Harmonisasi Peraturan di Perundang-Undangan bidang Anti Korupsi Program Peraturan undangan Penataan Perundang- Penguatan Anti Korupsi Kelembagaan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 19. Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Pemeliharaan Keamanan Kawasan • Pelaksanaan Stabilitas Roadmap Perundingan Perbatasan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim • Pengelolaan Konflik Tiongkok Selatan Penanganan Laut 2 Pemantapan Peran di ASEAN • Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi BAB I - 49 PD penanggung jawab daerah Bagian Hukum sekretariat daerah PD penanggung jawab
No 3 4 5 6 Program Prioritas Nasional Penguatan Demokrasi • Penguatan Lembaga kelembagaan penyelenggara pemilu Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol Revisi UU Kepemiluan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik • Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu Pusat Pendidikan Pemilih • Peningkatan Peran Forum- Forum Dialog Masyarakat Peningkatan Masyarakat Informasi Publik • Peningkatan Akses Terhadap Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pencegahan Konflik Sosial & Penanggulangan Terorisme • Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan apa-ratur negara melalui pelak-sanaan renaksi Peningkatan peran Pusat Wawasan Pendidikan Kebangsaan (PPWK) Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Peningkatan upaya deradi- kalisasi dan kontra radikal Program RPJMD Kab. Lamongan Belanja tidak langsung: - Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Fasilitasi Koordinasi dan Protokol Program Fasilitasi Koordinasi dan Protokol dan Kehumasan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Kemitraan Pengembangan Wawas-an Kebangsaan BAB I - 50 PD penanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dinas nikasi Informatika Komu- dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
No 7 8 9 Program Prioritas Nasional terorisme • Peningkatan hukum terorisme pada penegakan organisasi Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan • Peningkatan Kapasitas Diplomasi Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja di Sama Tingkat Internasional Pembangunan rezim Pemanfaatan inter- nasional bidang energi dan food security Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik Peningkatan diplomasi eko- nomi di Tingkat Bilateral Penguatan Diplomasi Soft Power • Penguatan positif Indonesia melalui pening- katan peran diplomasi publik positif Indonesia melalui pening- bidang katan informasi pelayanan media citra Penguatan citra peran di dan Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri • Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Program RPJMD Kab. Lamongan BAB I - 51 PD penanggung jawab
20. Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi No Program Prioritas Nasional 1 Peningkatan Disiplin Pengawasan Kinerja Administrasi Keuangan • Penerapan sistem nilai dan dan dan integritas birokrasi Pengawasan yang Indepen- den dan Profesional Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB • Penguatan pengelolaan RB dan Nasional Penguatan sistem pengada- an barang dan jasa Sistem Manajemen Kinerja Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pendidikan Kedinasan; Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN; - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Pendidikan dan Pelatihan ASN. Program Peningkatan Sistem Pengawasan In- ternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Program Peningkatan Pembinaan & Pengawas- an dalam rangka Pening- katan Akuntabilitas Keuangan dan Kinera Program Peningkatan dan Pe- Keuangan Pengembangan ngelolaan Daerah; - Program Pengelolaan Keuangan Perencanaan Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan Analisis Jabatan; Program Optimalisasi BAB I - 52 PD penanggung jawab Badan Kepe- gawaian Daerah Inspektorat Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan PD penanggung jawab Pembangunan Nasional • Penerapan Manajemen ASN • Penataan tata kelola birokrasi • Penataan kelembagaan birokrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan • Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik kapasitas pe- ngelolaan kinerja pela-yanan publik Penguatan Program Peningkatan dan Pembinaan Unit Pelayanan Publik; Program Fasilitasi Koordinasi Strategis Keorganisasian. Program Fasilitasi Koordinasi Strategis Keorganisasian. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 21. Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan PD penanggung jawab 1 Peningkatan Populasi • Fasilitasi Tumbuhnya industri baru Promosi Investasi • Tax Holiday/Tax Allowance • Kemudahan memulai usaha • Pembangunan Science dan Technopark Pertumbuhan IKM • Penumbuhan Industri Kreatif Program Kapasitas Produksi Peningkatan IPTEK Sistem Program Pengembangan Industri Sentra-sentra Potensial Program Promosi Kerjasama Informasi dan Dinas dustrian Perdagangan Perin- dan Dinas Pena- naman Modal dan PTSP 2 Produktivitas dan Daya Saing Industri • Pengembangan Industri Hijau • Fasilitasi dan Insentif • Pengembangan Infrastruktur Program Pengembangan dan Kecil Industri Menengah Dinas dustrian Perdagangan Perin- dan Mutu Perbaruan Industri • Peningkatan Desain Produk Perbaruan Industri • Peningkatan Desain Produk Permesinan SDM yang Kompetitif BAB I - 53
No Program Prioritas Nasional 3 Pengembangan Industri/KEK • Penyediaan Lahan Kawasan Kawasan Industri Konektivitas / Aksesibilitas • Insentif Fiskal dan Non Fiskal • Iklim Investasi PTSP (Peng- hapusan Perda Ber-masalah) • Penyediaan Tenaga Teram- (BLK, SMK, pil dan Ahli Akademi Komunitas, Poli- teknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan Ketersediaan Infrastruktur Dasar 4 Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif • Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Program Industri 5 Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan • Koordinasi antara Peme- rintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin • Penyusunan NSPK SDM Industri Peningkatan Kualitas SMK Industri Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri 6 Hubungan Bersahabat • Implementasi Norma Kese- hatan dan Keselamatan Kerja Industrial yang Program RPJMD Kab. Lamongan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan BAB I - 54 PD penanggung jawab Dinas Pena- naman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas jaan Bina Marga Peker- Umum Dinas Tenaga Kerja
No Program Prioritas Nasional 7 Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis • Inisiasi Perjanjian Kerja-sama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi 8 Ketersediaan Infrastruktur • Peningkatan Aksesibilitas Energi dan / Konektivitas • Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM • Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan 9 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas Pertumbuhan Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas Pertumbuhan Ekonomi Kreatif • Kebijakan Ekraf Pembangunan Perlindungan HKI • Akses ke sumber modal • Akses ke pasar Program RPJMD Kab. Lamongan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan BAB I - 55 PD penanggung jawab Dinas Peru- mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Peru- mahan Rakyat Kawasan dan Permukiman
22. Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan 1 Promosi Wisata Indonesia • Promosi produk wisata • Peningkatan Citra Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Nasional Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak Destinasi Pengembangan Wisata • Penyiapan daya tarik wisata • Pembangunan sarana dan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata prasarana transportasi Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan Penyediaan BBM dan Listrik • Kelembagaan Pengembangan destinasi 3 Koordinasi destinasi dan Koordinasi destinasi dan SDM Pariwisata • Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan Kelembagaan Peningkatan kualitas SMK pariwisata Peningkatan kualitas Pendi- dikan Tinggi Pariwisata Peningkatan kualitas pendi- dikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata 4 Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat • Sosialisasi perilaku masya- dan rakat bersahabat • Penumbuhan yang ramah industri dan usaha kecil pariwisata 5 Layanan Kemudahan Wisa- tawan Mancanegara Masuk • Kemudahan pintu masuk udara Kemudahan pintuk masuk BAB I - 56 PD penanggung jawab Dinas wisata Kebudayaan
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab. Lamongan PD penanggung jawab 6 laut Keselamatan, Jaminan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata • Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib Penciptaan destinasi wisata sehat 1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut : Tabel 1.4 Keselarasan Visi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Sejahtera Berdaya saing Sejahtera Berkeadilan Mandiri Berdaya Saing Berakhlak Keterangan: = Mendukung/Selaras Adapun Keselarasan Misi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.5 Keselarasan Misi Kabupaten Lamongan dengan RPJMDP Propinsi Jawa Timur RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 RPJMDP Provinsi Jawa Timur 2014-2019 MISI KE - 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia peningkatan berdaya kualitas dan kesehatan MISI KE - 2 Mengembangkan yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah saing melalui pelayanan pendidikan perekonomian MISI KE - 1 Meningkatkan kesejahteraan berkeadilan rakyat yang MISI KE - 2 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi BAB I - 57
RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 RPJMDP Provinsi Jawa Timur 2014-2019 MISI KE - 3 Memantapkan sarana dan prasarana kelestarian dasar lingkungan MISI KE - 4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik . MISI KE - 5 Memantapkan yang menjunjung tinggi budaya lokal dengan menjaga kehidupan masyarakat tenteram dan damai dengan MISI KE - 3 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dan penataan ruang yang MISI KE - 4 Meningkatkan pelayanan publik MISI KE - 5 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial reformasi birokrasi, dan 1.3.3 Keterkaitan RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan 1.3.3.1 Keterkaitan Visi Misi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 selaras dengan dokumen RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel berikut: Tabel 1.6 Keterkaitan Visi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 VISI VISI Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Terwujudnya Lamongan Yang Adil Merata, Sejahtera dan Berdaya Saing Sejahtera Berdaya saing Adil Merata Sejahtera Berdaya Saing Keterangan: = Mendukung/Selaras Tabel 1.7 Keterkaitan Misi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 Keselarasan Misi MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan MISI 1 Mewujudkan Masyarakat Lamo- ngan yang sehat, terdidik, ber-moral untuk saing dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. berdaya BAB I - 58
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 MISI 2 Mengembangkan perekonomi-an yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 peningkatan MISI 2 Mewujudkan pertumbuhan daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah. ekonomi MISI 3 Memantapkan dan prasarana dengan menjaga kelestarian lingkungan sarana dasar MISI 3 Mewujudkan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan guna yang memadai utilitas) membuka daerah yang terisolir dan menghubungkan antar kawasan. MISI 5 Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan seca-ra berkelanjutan untuk kesejah-teraan masyarakat Lamongan secara luas dan merata. lingkungan hidup MISI 4 Mewujudkan Reformasi birokrasi pelayanan bagi public. MISI 5 Memantapkan pemenuhan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal MISI 4 Mewujudkan Lamongan yang Good kelola Governance (Tata pemerintahan yang baik). MISI 6 Mewujudkan kehidupan tatanan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan rangka kesejah-teraan meningkatkan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal. dalam 1.3.3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan sasaran RPJPD yang disajikan pada tabel berikut : BAB I - 59
Tabel 1.8 Keterkaitan Sasaran RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan ke- sejahteraan hidupnya, ditandai dengan : a. Terciptanya sistem pendidikan yang baik, sehingga tidak hanya ilmu terjadi teknologi, pengetahuan melainkan pada menanamkan dan membangun ma-syarakat serta masyarakat yang cerdas dan berbudaya. proses transfer dan lebih terdidik, b. Terwujudnya masyarakat yang akses kemudahan memiliki terhadap pendidikan berkualitas, berpendidik-an dan berkompetensi tinggi, berdaya saing, bermoral, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal; c. Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, dan memanfaatkan, ilmu mengembangkan pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah; d. Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pelayanan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Lamongan; kesehatan e. Meningkatnya pemahaman dan penerapan hidup masyarakat yang bersih dan tatanan terutama pada sehat, institusi tangga, rumah institusi dan pendidikan, kesehatan; perilaku BAB I - 60
Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 f. Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan, serta jaminan kesehatan mewujudkan bagi seluruh masyarakat secara bertahap; g. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf serta Pendapatan Per-Kapita dihitung yang berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). 1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani 2. Meningkatnya lapangan usaha perdagangan. pertumbuhan industri dan 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan UM pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Terwujudnya peningkatan pertumbuh- melalui an dan peningkatan produktivitas sektor-se-ktor andalan daerah ditunjukkan oleh : a. Terwujudnya percepatan pertum- dengan ekonomi buhan berkembangnya potensi daerah yang unggul dan berdaya saing; h. Tercapainya ekonomi daerah investasi 4. Meningkatnya realisasi investasi kunjungan 5. Meningkatnya wisatawan. b. Meningkatnya pengembangan kawasan cepat tumbuh (growth sebagai pool) di pemicu Kabupaten La-mongan dengan pendekatan pem-bangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster yang kewilayahan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya; dan strategis pembangunan c. Berkembangnya agroindustri dan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil melalui pola kemitraan dengan industri pe- ngolahan skala menengah dan besar yang mempunyai daya mampu se-hingga saing BAB I - 61
Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 1. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat peningkatan 2. Terwujudnya konservasi kualitas lingkungan serta pengendalian bencana alam. dan Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 lokal, memenuhi membuka kerja di lapangan daerah dan peningkatan nilai ekspor difasilitasi penerapan teknologi dan sarana pertanian, hasil pengolahan perkebunan, dan perikanan di sentra-sentra produksi; kebu-tuhan dengan d. Optimalnya pengelolaan potensi sektor pertanian secara luas dikarenakan adanya peningkatan komoditias inovasi unggulan daerah yang memiliki peluang dan daya saing; terhadap e. Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); f. Berkembangnya akses terhadap permodalan peningkatan dan mutu, efisiensi produksi serta pemasaran; g. Meningkatnya ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri; Terwujudnya pembangunan daerah dan sarana melalui prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka dan daerah menghubungkan antar kawasan yang ditandai oleh : a. Meningkatnya penyediaan yang terisolir dan kualitas prasarana dan sarana transportasi, sumberdaya air dan utilitas di wilayah Lamongan; b. Tersedianya lingkungan pemukim- an sehat bagi semua kalangan beserta sarana pendukung tempat tinggal lainnya seperti air bersih, kuantitas BAB I - 62
Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 sanitasi, dan kelistrikan; c. Tersedianya sarana jalan transportasi yang akan dan meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa yang langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian; raya secara d. Terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati ; ruang e. Terwujudnya wilayah Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing. Terwujudnya kemampuan Kabupaten Lamongan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan a. Tersedianya melindungi kelangsungan sumberdaya alam. regulasi ekosistem yang dan b. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan. c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan untuk sumberdaya mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah. alam d. Penegakan sanksi terhadap usaha pelanggaran perusakan dan lingkungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; e. Meningkatnya kesadaran dan peri- laku masyarakat dalam pengelo- laan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan BAB I - 63
Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian Fiskal Daerah. 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatnya dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya kinerja pelayanan kualitas publik 5. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance (e-gov) Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 lingkungan. f. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya dan fungsi, kemampuan pemulihan dalam mendukung kualitas kehidupan. daya dukung, g. Meningkatnya serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. peran Terwujudnya Lamongan yang Good Governance ( Tata kelola pemerintahan yang baik ) ditunjukkan dengan : a. Diterapkannya akuntabilitas dengan target penetapan kuantitatif atas pencapaian suatu program. b. Terciptanya suatu pengeluaran dengan pemantauan pada yang berdasarkan pencapaian berbagai indikator (performance ditetapkan yang indicators) sebelumnya dan menunjukkan tingkat suatu keberhasilan program secara menyeluruh. efektivitas target kinerja mekanisme pertanggungjawaban publik secara reguler dan verifikasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan. d. Diterapkannya mekanisme yang menangani dalam c. Terciptanya jelas pengaduan dan keluhan. BAB I - 64
Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan pe-rempuan, perlindungan anak serta dan pelaksanaan KB laju mengendalikan pertumbuhan penduduk. 4. Terwujudnya desa yang mandiri 5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 7. Meningkatnya penduduk yang bekerja 8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 9. Meningkatnya ketertiban taat masyarakat/ masyarakat hukum Terwujudnya kehidupan tatanan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka mening- kesejahteraan masyarakat katkan dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal, ditunjukkan oleh a. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar kelompok masyarakat; perlindungan b. Meningkatnya dengan masya-rakat ke-mampuan meningkatkan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat; lembaga kemasya- c. Terciptanya rakatan sarana sebagai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat dalam kegiatan; d. Terbinanya kerjasama dengan antara lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan sehingga berkembangnya dan komunikasi antar desa; kegiatan e. Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam segala bidang sehingga sejajar dan dapat berpartisipasi serta mampu bersaing dalam berbagai sektor pembangunan. f. Tumbuhnya kesadaran, sikap dan laku serta pola hidup tingkah dalam berbangsa, kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang nilai-nilai daerah dan budaya bangsa Indonesia. berdasarkan BAB I - 65
1.3.4 Keterkaitan Kebijakan, Strategi dan Program RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Kebijakan RTRW dengan Kebijakan RPJMD yang disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.9 Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan No Kebijakan RTRW Kabupaten Lamongan Kebijakan RPJMDP Kabupaten Lamongan 1 1.1 kebijakan sistem perkotaan Pengembangan dengan membentuk pelayanan dengan dominasi Kabupaten Lamongan. sistem perkotaan hierarki cakupan dan tertentu dalam wilayah Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas Dalam Mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan; Rangka Peningkatan sarana dan prasarana serta Layanan Perhubungan Guna Mendukung antar wilayah; Konektivitas Penguatan peran lintas sektor dalam melaksanakan pemba-ngunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas dan validitas data; Penanganan regulasi Infrastruktur Permu- kiman secara entitas (keter-paduan) guna menuju permu-kiman yang sehat dan layak; Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli iklim, dan terhadap perubahan peningkatan keberdayaan dalam melestarikan masyarakat lingkungan, didukung konservasi sumber daya alam. serta BAB I - 66
2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 Kebijakan Sistem Pedesaan Pengembangan perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki. sistem Meningkatnya status desa dari desa tertinggal menjadi desa sangat berkembang; Peningkatan dan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh keter-sediaan lingkungan, saprodi yang infrastruktur, dan pengembangan SDM; produksi ramah permo-dalan ekonomi Pengembangan perdesaan bertumpu pada sektor serta pertanian sosial memperhatikan dengan budaya pengembangan dan minapolitan serta bahan baku pangan sektor perikanan karakteristik dan masyarakat, agropolitan Peningkatan populasi dan produksi hasil ternak dengan didukung bibit yang unggul, pembinaan, sarana dan prasarana serta kemitraan usaha; Peningkatan dan produktivitas yang berdaya saing dengan didukung peningkatan tehnologi yang inovatif, efesien dan ramah lingkungan; produksi perikanan Peningkatan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui dan ketersediaan pangan. ketahanan penganekaragaman Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Wilayah Prasarana Kabupaten jaringan Pengembangan transportasi, energi, telekomunikasi dan prasarana sumber daya air pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sistem prasarana Peningkatan sarana dan prasarana serta Layanan Perhubungan Guna Mendukung antar wilayah Konektivitas kemudahan dan kepastian waktu pelayanan bidang perhubungan penurunan angka kecelakan lalu lintas dengan peningkatan peran serta masyarakat Meningkatkan Kelola Kepengairan Rangka Mendukung Produktivitas Lahan dan Pembangunan Berkelanjutan Tata Dalam Peningkatan pelayanan masya-rakat Informasi (IT) berbasis Tehnologi dan komunikasi BAB I - 67
Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD yang disajikan pada tabel berikut : Tabel 1.10 Keterkaitan Startegi RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan No Strategi RTRW Kabupaten Lamongan Strategi RPJMDP Kabupaten Lamongan 1 1.1 Mendorong kebijakan sistem perkotaan mempercepat pertumbuhan kabupaten sebagai bagian dari Gerbangkerta- susila yang merupakan PKN dan wilayah 1.2 Mempercepat pengembangan Per- kotaan Paciran - Brondong sebagai PKLp untuk pusat pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain dan dengan investor mempercepat dan pengembangan perkotaan Paciran - Brondong sebagai kota pelabuhan dan industri melalui promosi, kerjasama dalam dan pengembangan pelabuhan 1.3 Mendorong penyediaan tanah, 1.4 Mendorong pusat kegiatan ekspor- impor yang mendukung nasional, pusat jasa yang kegiatan melayani skala nasional atau beberapa propinsi, simpul transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa propinsi kebijakan dan Strategi perdesaan industri dan 2 sistem Penguatan Base Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah Line Data Penguatan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan. kelembagaan Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; Peningkatan peran lintas sektor rangka pengendalian dan dalam untuk ruang pemanfaatan menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan. . 2.1 Mempercepat pengembangan kawa- san agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah selatan melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pema-saran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang Peningkatan produktivitas komo- ditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan peman- faatan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; lahan BAB I - 68
No Strategi RTRW Kabupaten Lamongan Strategi RPJMDP Kabupaten Lamongan Mengembangkan penyuluhan un-tuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan wilayah kecamatan serta pengembangan kawasan; percontohan di Peningkatan penggunaan tehno-logi pertanian ramah lingkungan secara tepat meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim; untuk Mengembangkan pola kemitraan antara peternak dengan peru-sahaan lokal sebagai penyedia bibit dan pakan ternak; Pembinaan peternak/ terpadu disertai kelompok secara dengan percontohan dan pengem- bangan kawasan peternakan serta introducing tehnology peter-nakan; Membangun sarana dan prasarana terhadap pendukung usaha peternakan. 2.2 Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Lembaga Peran Perdesaan; Menumbuh kembangkan Semangat Dalam Gotong pembangunan desa; Royong Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; Keterpaduan penanganan kumuh infrastruktur Permukiman drainase, (sektor persampahan, airlimbah dan akses jalan). air bersih, 3 3.1 Stretegi dan Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan bebas hambatan, jalan lingkar selatan pantai utara, lingkar utara jalan lamongan, dan jalan lingkar selatan babat Penguatan Data Base Pembangunan Jalan dan Jembatan; Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah. Line BAB I - 69
No 3.2 3.3 Strategi RTRW Kabupaten Lamongan Pengembangan sistem transportasi massal berupa kereta api dan bus metro melalui peningkatan pelayanan kereta api dan bus metro di Kabupaten Lamongan Adanya perencanaan BTS untuk telekomunikasi memenuhi terpadu kebutuhan Strategi RPJMDP Kabupaten Lamongan Kelembagaan Penguatan dan Inventarisasi Data Perhubungan; Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat; Lalu Penertiban Angkutan. Meningkatkan teknologi mendukung pelayanan Lintas dan pemanfaatan untuk informasi Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat beberapa program RTRW pelaksanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD. Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD dapat disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.11 Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan No Program RTRW Kabupaten Lamongan 1 Pemantapan kabu- paten sebagai Pusat Kegiat-an Nasional (PKN) ibukota 2 Penetapan perkotaan Pusat Wilayah Pengembangan (WP) sebagai Pusat Kegiat-an Lokal Perioritas (PKLp) 3 Penetapan perkotaan keca- Pusat matan Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai Program RPJMD Kabupaten Lamongan Program Prasarana Wila- yah dan Sumber Daya Alam; Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/ Pe- dan meliharaan Jembatan; Jalan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. Keterangan 4 Pengembangan sebagai Lamongan kegiatan pemerintahan perkotaan pusat Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 5 Pengembangan perkotaan Paciran - Brondong sebagai pusat industri dan perhubungan laut Program dan Sarana Perhubungan; Pembangunan Prasarana Program Pengembangan Industri Sentra-Sentra Potensial BAB I - 70
No Program RTRW Kabupaten Lamongan 6 Pengembangan perkotaan Ba- bat sebagai pusat perda-gangan dan jasa skala regional 7 Pengembangan perkotaan Ngimbang sebagai pusat pe- layanan kegiatan agropolitan 8 9 Jalan nasional bebas ham- batan : Lamongan - Lamo-ngan - Tuban Jalan nasional arteri Lamo-ngan - Jl. Pang. Sudirman; Jl. Pang. Sudirman - Jl. Jaksa Agung Jl.Jaksa Suprapto; Agung Lamongan; - Suprapto Lamongan - Babat; Babat - Widang 10 Jalan nasional kolektor Babat - Bojonegoro dan Lamongan - Sadang -Tuban 11 Jalan Provinsi jalan kolektor Babat - Temangkar; Jl. Lamo- ngrejo; Jl. Akhmad Dahlan; Jl.Sunan Drajad; Jl.Raya Man- tup; Lamongan - Bts Kab. Mojokerto; Babat - Bts. Kab. Jalan Lamongan- Jombang; (Dradah, Babat; Jalan Halte Ngimbang dan Kambangan) 12 Rencana pengembangan jalan antar kecamatan 13 Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran-Solokuro-Brondong 14 Jalan Lingkar Utara Lamo-ngan jalan Deket - dengan Lamongan - Turi ruas 15 Jalan Lingkar Selatan Babat (Kecamatan Babat - Kab. Bojonegoro) 16 Memperbaiki dan meningkat- terminal di kan pelayanan Perkotaan Lamongan Program RPJMD Kabupaten Lamongan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Cepat Strategis Tumbuh; Program Efisiensi Dalam Negeri. dan Peningkatan Perdagangan Program Penataan Pe- Pemilikan, Pe- dan nguasaan, Penggunaan manfaatan Tanah BAB I - 71 Keterangan Dilaksanakan Oleh rintah Pusat Dilaksanakan Peme- Oleh rintah Provin-si Jawa Timur Peme- Dilaksanakan Oleh rintah Pusat Dilaksanakan Oleh Peme- rintah Provin-si Jawa Timur Peme- Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme-
Program RTRW Kabupaten Lamongan 17 Peningkatan kelas terminal No 18 Pengembangan ter- padu pantura di Kecamatan paciran terminal 19 Pengadaan trayek baru yang kecamatan dengan Kabupaten menghubungkan Paciran Tuban 20 Rencana pengembangan terminal barang 21 Rencana pengembangan dan peningkatan terminal 22 Pengembangan jalur angkut-an bus metro rute Surabaya - Lamongan - Babat jalur perke- 23 Pengembangan retaapian rute Surabaya - Lamongan - Babat komuter 24 Transportasi perkeretaapian 25 Pengembangan pelabuhan Brondong sebagai pelabuhan pengumpul 26 Pengembangan yaitu umum Lamongan Shorebase (LS) 27 Relokasi Bandar Udara Juanda inter- 28 Pengembangan sistem conected Jawa - Bali pelabuhan pelabuhan 29 Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi 30 Pengembangan SUTET 31 Pengembangan SUTT 32 pengembangan Gardu PLN 500 KV dan 150 KV Induk 33 Penyediaan tower BTS (Base secara Transceiver Station) bersama-sama 34 Pembangunan teknologi Program RPJMD Kabupaten Lamongan BAB I - 72 Keterangan Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme- Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD Dilaksanakan oleh BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
No Program RTRW Kabupaten Lamongan telekomunikasi pada wilayah - wilayah terpencil 35 Sumberdaya air lintas Provinsi 36 Normalisasi DAS Bengawan Solo 37 Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero 38 Rehabilitasi Kali Corong 39 TPA 40 Tempat pengelolaan industri B3 dan non B3 limbah 41 Perlindungan setempat sempadan pantai 42 Perlindungan setempat sempadan sungai 43 Perlindungan Waduk dan dibatasi untuk dan menghindari embung, pariwisata bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan yang memberikan vegetasi perlindungan dan waduk embung; 44 Perlindungan mata air 45 Memelihara nilai dan fung-sinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata 46 Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan Program RPJMD Kabupaten Lamongan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Kinerja Persampahan Pengembangan Pengelolaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penanggulangan Banjir Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Perencanaan, Pe- Pengendalian manfaatan, BAB I - 73 Keterangan Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme- Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme- Sharing Pemerintah Pusat Sharing Pemerintah Provinsi dg dg Sharing Pemerintah Pusat Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN dg
No Program RTRW Kabupaten Lamongan 47 Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang 48 Perlindungan kawasan rawan banjir 49 Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi 50 Kawasan Agropolitan 51 Pengembangan hutan pro-duksi dan fungsi lindung 52 Pengembangan kawasan hutan rakyat 53 Pertanian tanaman pangan 54 Pertanian Hortikultura 55 Perkebunan 56 Pengembangan peternakan 57 Perikanan tangkap kawasan 58 Perikanan Budidaya 59 Pengolahan ikan 60 Pengembangan kawasan pertambangan 61 Pengembangan kawasan industri Program RPJMD Kabupaten Lamongan Pemanfaatan Tata Ruang Program Pencegahan Dini Penanggulangan dan Korban Bencana Alam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Perencanaan Pe- Wilayah ngembangan Strategis & Cepat Tumbuh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pro- duksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Optimalisasi Pe- ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Optimalisasi Pe- ngelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Perencanaan, Pe- Pengendalian manfaatan, Pemanfaatan Tata Ruang BAB I - 74 Keterangan Sharing swasta dg Dilaksanakan Oleh Peme- rintah Provin-si Jawa Timur Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
No Program RTRW Kabupaten Lamongan 62 Pengembangan pariwisata 63 Pengembangan permukiman 64 Pengembangan kawasan kawasan kawasan pesisir 65 Pengembangan Gerbang- kertosusila sebagai KSN 66 Kawasan Strategis Ekonomi Lamongan Shorebase (LS) sebagai KSP 67 Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Lamongan - Lamo-ngan) dg industri pengolahan ikan laut sebagai KSP 68 Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas pertumbuhan Tuban - Lamongan - Bojo- negoro sebagai KSP 69 Kawasan Pelabuhan Per-ikanan Nusantara Brondong 70 Kawasan Wisata Pantai Utara Bahari Lamongan Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, dan TPI di Pantura). (Wisata 71 Kawasan Pelabuhan ASDP 72 Kawasan Agropolitan 73 Kawasan Jasa perdagangan dan 74 Monumen Van Der Wijck 75 Makam Sunan Drajat 76 Makam Sendang Duwur 77 Makam Jaka Tingkir 78 Kawasan Situs/Makam Nyai Ratu Andongsari Program RPJMD Kabupaten Lamongan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Tata Ruang; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. Program dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata BAB I - 75 Keterangan Dilaksanakan oleh Swasta Dilaksanakan oleh Swasta Dilaksanakan oleh rintah Pusat Sharing Swasta Peme- dg Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme-
No Program RTRW Kabupaten Lamongan Program RPJMD Kabupaten Lamongan Keterangan 79 Desa Balun 80 Situs-situs lainnya 81 Kawasan Penyangga DAS Bengawan Solo sebagai KSP Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dilaksanakan oleh rintah Pusat Peme- 82 Kawasan Waduk Gondang 83 Kawasan berhutan bakau Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.3.5 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Provinsi Jawa Timur (RPJPD Provinsi) dan Kabupaten Lamongan (RPJPD Lamongan) Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Lamongan wajib untuk dijadikan dasar dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan telaah yang dilakukan, periode perumusan RPJMD Kabupaten Lamongan beririsan dengan RPJP Nasional pada tahap Ketiga (2015-2019), RPJPD Jawa Timur pada tahap Ketiga (2015-2019) dan RPJPD Lamongan pada tahap Ketiga (2016- 2020). BAB I - 76
Tahapan Ketiga (2015-2019) Tabel 1.12 Telaah RPJMN, RPJMD Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Lamongan RPJP NASIONAL 2005-2025 RPJD Jawa Timur 2005-2025 Tujuan Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya pencapaian saing Perekonomian kompetitif keunggulan berlandaskan sumber daya alam dan sum- ber daya manusia berkualitas ilmu dan serta kemampuan teknologi yang terus meningkat Tahapan Ketiga (2015-2019) Tujuan Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai dengan menekankan bidang pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat BAB I - 77 No Ketiga (2016-2020) RPJPD Lamongan 2005-2025 MISI Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai dengan menekankan bidang pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta dan kemampuan teknologi yang terus meningkat ilmu
Sesuai dengan telaah pada Tabel 4.2 tujuan pembangunan jangka panjang pada tahap ketiga, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten merumuskan tujuan yang sama yaitu: "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat" 1.3.6 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Provinsi Jawa Timur (RPJMD Jawa Timur) Disamping melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan, juga harus bersesuaian dengan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian ini disamping untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, juga menjadi pendorong pencapaian rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat benang merah yang kuat antara dokumen RPJMN dan RPJMD Jawa Timur. Dari visi yang ditetapkan, antara RPJMN dan RPJMD Jawa Timur memiliki aspek yang identik pada perwujudan kemandirian dan kepribadian/berakhlak. Sedangkan jika diturunkan pada misi, antara nasional dan Jawa Timur juga memiliki kesamaan. Misi keempat pada RPJMN menyebutkan "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera", memiliki kesamaan dengan misi kesatu RPJMD Jawa Timur yang tertulis "Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan". Kesamaan yang lain terdapat pada misi kelima RPJMN tentang "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" dengan misi kedua RPJMN Jawa Timur yaitu "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi" (lihat Tabel 4.3) Tabel 1.13 Telaah RPJMN dan RPJMD Jawa Timur RPJMN 2015-2019 VISI: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepriba-dian Berlandaskan Gotong Royong" RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 VISI: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" NO 1 MISI Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang ekonomi kemandirian dengan mengamankan sumber daya mencerminkan maritim, kepribadian Indonesia sebagai negara dan NO 1 MISI Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan BAB I - 77
RPJMN 2015-2019 VISI: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepriba-dian Berlandaskan Gotong Royong" RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 VISI: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" NO MISI NO MISI kepulauan 2 3 4 5 6 7 Mewujudkan berkeseimbangan, berlandaskan negara hukum masyarakat dan maju, demokratis Mewujudkan politik luar negeri bebas- aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime Mewujudkan kualitas hidup manusia tinggi, maju, dan Indonesia yang sejahtera Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan berkepribadian dalam kebudayaan masyarakat yang 2 3 4 5 pembangunan Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berbasis berdaya saing, dan agrobisnis/agroindustri, industrialisasi Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang Meningkatkan dan pelayanan publik reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial 1.3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengembangan: 1. Wilayah; 2. Struktur ruang; 3. Pola ruang; dan 4. Kawasan strategis. Berdasarkan perecanaan kewilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila dan Malang. Tidak hanya itu, Kabupaten Lamongan juga masuk dalam wilayah pengembangan Germakertosusila Plus dengan BAB I - 78
pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. 1.3.8 Telaah RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Lamongan secara geografis berbatasan dengan lima kabupaten yaitu: Kabupaten Gresik, Mojokerto, Jombang, Tuban dan Bojonegoro. Dari lima kabupaten tersebut, tiga diantaranya memiliki periodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Lamongan, yaitu Mojokerto, Tuban dan Gresik. Sedangkan dua kabupaten yang lain masih menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan periodenya masing-masing. Dalam konteks perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan, telaah terhadap dokumen RPJMD daerah sekitar yang masih berlaku, wajib hukumnya untuk dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta prediksi terhadap rencana pembangunan Lamongan di masa lima tahun yang akan datang. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, yang nantinya diturunkan dalam bentuk strategi dan kebijakan harus mempertimbangkan perkembangan dan kondisi di daearah sekitar, baik pada aspek yang telah dicapai maupun yang akan dilakukan oleh daerah sekitar. Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, Jombang, Mojokerto dan Gresik terdapat dua aspek/bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Pada keempat kabupaten ditemukan kesamaan arah kebijakan di bidang pertanian dan perekonomian. Tabel 1.14 menunjukkan bahwa pada kebijakan pertanian, ketiga kabupaten memiliki kesamaan dalam mengembangkan agroindustri. Bahkan untuk Jombang, pengembangan agroindustri diarahkan juga menjadi agro wisata. Sedangkan Kabupaten Mojokerto dan Gresik diarahkan untuk usaha agrobisnis. Sedangkan pada aspek perekonomian, Kabupaten Bojonegoro fokus pada pengembangan industri pariwisata. Pada aspek perekonomian ini, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kesamaan dengan Jombang dan Mojokerto berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis. Jika di Jombang adalah kawasan industri Ploso maka di Bojonegoro mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas,Dander, Kalitidu). Kemudian di Kabupaten Mojokerto memiliki kawasan agropolitan di Kecamatan Pacet, Trawas dan Gondang. Untuk telaah dokumen RPJMD Kabupaten Tuban arah kebijakan pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan serta jaringan distribusinya. BAB I - 79
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 ASPEK Visi TUJUAN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Arah Kebijakan Pertanian Pengembangan kawasan sentra jagung dan komoditas unggulan lainnya RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 ASPEK TUJUAN Visi Terwujudnya Bo- pondasi jonegoro sebagai Lum-bung Pangan dan Energi Negeri Produktif, yang Saing, Berdaya Sejahtera, Adil, Bahagia dan Berkelanjutan Arah Kebijakan Pertanian Pengembangan Agro-industri pedesaan Tabel 1.14 Keterkaitan RPJMD Lamongan dengan RPJMD Daerah Sekitar RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 RPJMD Kabupaten Tuban 2016-2021 ASPEK TUJUAN ASPEK TUJUAN Visi Jombang Sejahtera Untuk Semua Visi Kabupaten yang Tuban lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Arah Kebijakan Pertanian Meningkatkan fungsi & peran kawasan agro- politan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata Arah Kebijakan Pertanian Optimalisasi hasil produksi pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan BAB I - 80 RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 ASPEK Visi TUJUAN Terwujudnya Gresik agamis, sejahtera berkehidupan yang berkualitas yang adil, dan Arah Kebijakan Pertanian Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 ASPEK TUJUAN Visi Arah Kebijakan Pertanian Terwujudnya masyarakat Kabupaten yang Mojokerto sejahtera mandiri, bermartabat dan penguatan melalui dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan Pengembangan usaha dan perdagangan agrobisnis
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 ASPEK TUJUAN Arah kebijakan perekono mian Peningkatan produksi produktivitas komoditas unggulan didukung ketersediaan infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM dan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 ASPEK TUJUAN Arah kebijakan perekono mian Optimalisasi in-dustri cluster kawasan agro- politan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu) Meningkatkan desti-nasi pariwisata ber- basis even ekonomi, olahraga, religi, seni dan budaya RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 ASPEK TUJUAN Arah kebijakan perekonomi an Penyediaan infra-struktur penunjang kawasan industri Ploso RPJMD Kabupaten Tuban 2016-2021 ASPEK TUJUAN Arah Kebijakan Perekono mian Peningkatan ekonomi yang melalui peningkatan produksi olahan pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembnagunan dan penyediaan lapangan kerja lokal kuat dan hasil BAB I - 81 RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 ASPEK TUJUAN Arah Kebijakan Perekono mian Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi secara inklusif lokal RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 ASPEK TUJUAN Arah Kebijakan Perekonom ian Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Pacet, Trawas dan Gondang
1.4 BAB BAB BAB BAB Sistematika Penulisan I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut: 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu; 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; 3.3 Kerangka Pendanaan. IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. 4.1 Permasalahan Pembangunan; 4.2 Isu Strategis; 4.3 Telaah Dokumen Perencanaan Terkait. BAB I - 82
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 1.5 Visi; 1.6 Misi; 1.7 Tujuan dan Sasaran. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini diuraikan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasarana yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. BAB I - 83
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD. Bab ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah dilaksankan dengan masa yang akan datang. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 10.1 Pedoman Transisi 10.2 Kaidah Pelaksanaan BAB XI PENUTUP 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut. 1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). 2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut. 1. Merupakan bagian dari RPJPD Tahun 2005-2025, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. 2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu Bupati/Wakil Bupati Lamongan periode 2016-2021. 3. Menyediakan standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. BAB I - 84
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2. 1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Lamongan tersaji pada gambar berikut. Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Lamongan Sumber : RTRW Kabupaten Lamongan Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban BAB II - 1 `
Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan No. Kecamatan Sukorame 1 2 Bluluk 3 Ngimbang 4 Sambeng 5 Mantup 6 Kembangbahu 7 8 Kedungpring 9 Modo 10 Babat 11 Pucuk 12 Sukodadi 13 Lamongan 14 Tikung 15 Sarirejo 16 Deket 17 Glagah 18 Karangbinangun 19 Turi 20 Kalitengah 21 Karanggeneng 22 Sekaran 23 Maduran 24 Laren 25 Solokuro 26 Paciran 27 Brondong Sugio Luas (Km²) 41,5 54,2 114,3 195,4 93,1 63,8 91,3 84,4 77,8 63,0 44,8 52,3 40,4 53,0 47,4 50,1 40,5 52,9 58,7 43,4 51,3 49,7 30,2 96,0 101,0 47,9 74,6 Jumlah Desa/ Kelurahan 9 9 19 22 15 18 21 23 17 23 17 20 20 13 9 17 29 21 19 20 18 21 17 20 10 17 10 Jumlah Dusun 38 41 77 86 72 77 86 74 76 47 34 77 30 68 32 55 87 71 53 44 35 29 31 38 20 30 23 Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017 Berdasarkan data tersebut Kecamatan Sambeng merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 195,44Km², memiliki 22 desa dan 86 dusun. Sedangkan Kecamatan Maduran merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 30,15 Km², memiliki 17 Desa dan 31 dusun 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 2.1.2.1 Posisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada jalur Pantai Utara yang menghubungkan kabupaten/kota di wilayah Utara Jawa Timur. Kabupaten Lamongan berada dalam perlintasan jalur arteri primer Surabaya-Lamongan- Tuban hingga Jawa Tengah dan jalan provinsi Mojokerto-Lamongan. Ibukota Kabupaten Lamongan berjarak 44,8 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan BAB II - 2 `
terletak pada 6º 51' 54" sampai dengan 7º 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur. 2.1.2.2 Kondisi Kawasan Kabupaten Lamongan Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu : 1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu 2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro. 3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Maduran, Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah. 2.1.2.3 Topografi Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m. BAB II - 3 `
Tabel 2.2 Luas Daerah Per Kecamatan Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Lamongan No. Kecamatan 0­2% 2­15% 15­40% > 40% Luas (Ha) Sukorame 1 Bluluk 2 3 Ngimbang 4 Sambeng 5 Mantup 6 7 8 9 Modo 10 Babat 11 Pucuk 12 Sukodadi 13 Lamongan 14 Tikung 15 Sarirejo 16 Deket 17 Glagah 18 Karangbinangun 19 Turi 20 Kalitengah 21 Karanggeneng 22 Sekaran 23 Maduran 24 Laren 25 Solokuro 26 Paciran 27 Brondong Kembangbahu Sugio Kedungpring 2.923 3.503 5.069 5.116 8.217 6.352 7.020 6.041 5.953 5.361 4.386 5.232 4.038 5.299 4.739 5.005 4.052 5.288 5.869 4.335 5.132 4.965 3.015 7.285 2.110 ‐ 5.047 1.224 1.850 1.452 11.806 1.060 32 2.027 1.930 1.407 772 98 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.315 7.850 4.314 2.337 ‐ 62 4.912 2.390 30 ‐ 82 472 420 162 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 142 425 75 ‐ ‐ ‐ 232 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 50 ‐ 4.147 5.415 11.433 19.544 9.307 6.384 9.129 8.443 7.780 6.295 4.484 5.232 4.038 5.299 4.739 5.005 4.052 5.288 5.869 4.335 5.132 4.965 3.015 9.600 10.102 4.789 7.459 Jumlah 131.352 40.474 9.172 282 181.280 Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017 2.1.2.4 Geologi Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randu blatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone Kendeng dan Rembang. Sejarah geologi Kabupaten Lamongan diperkirakan dimulai kurang lebih 37 juta tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu wilayah Kabupaten Lamongan masih berupa lautan(bagian dari Cekungan Jawa Timur).Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara berurutan ke atas BAB II - 4 `
berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta tahun (hingga Kala Polisen). Pada kurang lebih 1,8 juta tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik (Orogenesa Plio-Pleistosen)yang menyebabkan terangkatnya Kabupaten Lamongan muncul ke permukaan laut. Adapun jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Satuan Batu Lanau dengan sisipan batu gamping pasiran dan batu lempung 2. Satuan Napal dengan sisipan batu pasir gampingan, batu pasir dan tuff 3. Satuan Batu Lempung dengan sisipan batu pasir gampingan dan batu gamping 4. Satuan Batu Pasir Tufan dengan sisipan konglomerat, breksi dan batu lempung 5. Satuan Batu Gamping Koral dan Klastik dengan sisipan napal dan batu lempung 6. Aluvial 2.1.2.5 Hidrologi Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir, namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Ketersediaan air permukaan ini sebagian tertampung di waduk-waduk, rawa, embung dan sebagian lagi mengalir melalui sungai-sungai. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata - rata 531,61 m3/bulan (debit maksimum 1.758,46 m3 dan debit minimum 19,58 m3) yang bermata air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Selain dialiri oleh ketiga sungai besar tersebut, kondisi hidrologi ditentukan oleh adanya telaga dan mata air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan sarana rekreasi masyarakat. 2.1.2.6 Klimatologi Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan. Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kabupaten Lamongan tahun 2016 terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata curah hujan yang diperoleh dari 25 stasiun pengamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 2.127 mm dengan rata-rata curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 10.232 mm. BAB II - 5 `
Tabel 2.3 Rata-rata Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Jumlah Hari Hujan (Hari) 297 410 217 231 178 217 102 70 84 252 284 343 No Curah Hujan (mm) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.690 10.232 4.667 4.374 4.234 5.518 1.200 810 1.588 3.904 5.151 5.814 Rata­rata 224 4.432 Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air 2017 2.1.2.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2016 yang terbesar adalah untuk areal persawahan, dengan rincian sawah irigasi 45.841 Ha atau 25,29 persen dan sawah tadah hujan seluas 33.479 Ha atau 18,23 persen. Pemanfaatan lahan terbesar berikutnya adalah hutan seluas 33.717,30 Ha atau setara dengan 18,45 persen dari total lahan. Selengkapnya berkaitan tata guna lahan disajikan Tabel 2.3. Tabel 2.4 Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Prosentase (%) Permukiman 1 Sawah Irigasi 2 Sawah Tadah Hujan 3 Perkebunan 4 Hutan 5 Hutan Rakyat 6 Tambak 7 8 Sungai 9 Waduk 10 11 Tegalan/Ladang Pertambangan 13.151,46 45.841,00 33.479,00 9.919,14 33.717,30 7.098,10 1.380,05 8.760,00 8.719,50 10.993,45 1.200,00 5.997,00 7,25 25,29 18,47 5,47 18,60 3,92 0,76 4,83 4,81 6,06 0,66 3,31 12 Peruntukan tandus dll) Lainnya (rawa,tanah Jumlah 181.280,00 99,44 Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017 BAB II - 6 `
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk. Masing-masing pusat Wilayah Pengembangan (WP) akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun sistem perwilayahan di Kabupaten Lamongan beserta fungsi, peran dan arahan kegiatannya adalah sebagai berikut. 2.1.3.1 Wilayah Pengembangan I (WP I) Lamongan WP Lamongan meliputi Kecamatan Lamongan, Kecamatan Dekat, Kecamatan Glagah, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Kembangbahu, dengan pusat di Perkotaan Lamongan. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah: 1. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten; 2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten; 3. Sebagai pusat kesehatan skala kabupaten; 4. Sebagai pusat pendidikan; 5. Sebagai pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten; 6. Sebagai pusat peribadatan kabupaten; 7. Sebagai pusat perlindungan sumber daya air (Sungai Bengawan Solo). Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah : 1. Pengembangan kegiatan pelayanan umum; 2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 3. Pengembangan kegiatan kesehatan (Rumah Sakit, praktek dokter, apotek, puskesmas); 4. Pengembangan pendidikan; 5. Pengembangan transportasi darat; 6. Pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian skala kabupaten; 7. Pengembangan kegiatan peribadatan. Sedangkan kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah : 1. Pengembangan pertambangan; 2. Pengembangan pertanian; 3. Pengembangan peternakan; 4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat), BAB II - 7 `
5. Pengembangan kegiatan perikanan; serta 6. Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya. 2.1.3.2 Wilayah Pengembangan II (WP II) Paciran-Brondong WP Paciran-Brondong ini meliputi Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Paciran dan Brondong. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah : 1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal; 2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. Sebagai pusat industri besar dan strategis nasional; 4. Sebagai pusat transportasi nasional; 5. Sebagai pengembangan kawasan minapolitan; 6. Sebagai pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional; 7. Sebagai pusat kegiatan pariwisata skala regional; 8. Sebagai pusat Pelayanan pelabuhan barang skala regional; 9. Sebagai pusat pengembangan pendidikan. Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah : 1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan; 2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 3. Pengembangan industri besar; 4. Pengembangan transportasi darat; 5. Pengembangan kegiatan pelabuhan dan perikanan laut; 6. Pengembangan kegiatan wisata skala Regional; serta 7. Pengembangan kegiatan pendidikan. Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah: 1. Pengembangan kegiatan industri (Kerajinan Rakyat); 2. Pengembangan pertanian; 3. Pengembangan peternakan; 4. Pengembangan pertambangan; 5. Pengembangan kehutanan; 6. Perlindungan kawasan lindung (mangrove). 2.1.3.3 Wilayah Pengembangan III (WP III) Babat WP Babat meliputi Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Kedungpring, dengan pusat di Perkotaan Babat. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah : BAB II - 8 `
1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal; 2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Regional; 3. Sebagai pusat pengembangan Industri (kerajinan rakyat, industry pengolahan hasil pertanian); 4. Sebagai pusat perlindungan sumberdaya air (aliran sungai Bengawan Solo); 5. Pengembangan jaringan transportasi darat regional. Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah : 1. Pengembangan pelayanan umum tingkat Kecamatan; 2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kabupaten dan Regional; 3. Pengembangan transportasi darat; 4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian); 5. Perlindungan kawasan konservasi sumberdaya air (aliran sungai Bengawan Solo); 6. Pengembangan transportasi darat (jalan dan kereta api). Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah: 1. Pengembangan pertanian; 2. Pengembangan peternakan; serta 3. Pengembangan pariwisata. 2.1.3.4 Wilayah Pengembangan IV (WP IV) Sukodadi WP Sukodadi ini meliputi Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Sugio, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sukodadi. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah : 1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal; 2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. Sebagai pusat pelayanan umum; 4. Sebagai pusat pengembangan kegiatan industri; 5. Sebagai pusat kegiatan pariwisata; 6. Sebagai pusat kegiatan pertanian; serta 7. Pengembangan jaringan transportasi skala regional. Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah : 1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan; 2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal; 3. Pengembangan transportasi darat; 4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat; industri pengolahan hasil ternak dan pertanian); 5. Pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya; BAB II - 9 `
6. Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); serta 7. Pengembangan transportasi darat. Kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah : 1. Pengembangan pertanian; 2. Pengembangan peternakan; 3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat), 4. Pengembangan transportasi; 5. Pengembangan kegiatan pariwisata. 2.1.3.5 Wilayah Pengembangan V (WP V) Ngimbang WP Ngimbang ini terdiri dari Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Mantup dan Kecamatan Modo, dengan pusat pelayanan berada di Kacamatan Ngimbang. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah: 1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal; 2. Sebagai pusat kegiatan pertanian; 3. Sebagai pusat pengembangan Agropolitan; serta 4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian). Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah : 1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan dan kabupaten; 2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal; 3. Pengembangan transportasi darat; 4. Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan); 5. Pengembangan kegiatan agribisnis; serta 6. Pengembangan kehutanan. Kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah : 1. Pengembangan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan); 2. Pengembangan peternakan; 3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat); 4. Pengembangan pariwisata; 5. Pengembangan kehutanan; serta 6. Pengembangan transportasi. BAB II - 10 `
` 2.1.4 Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan, rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah bencana banjir dan bencana gelombang pasang. 2.1.4.1 Bencana Banjir Beberapa kawasan di Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan banjir terutama pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun. Selain kawasan tersebut kawasan lainnya yang termasuk dalam rawan bencana banjir antara lain Kecamatan Deket dan Turi. Luas seluruh kawasan rawan bencana di Kabupaten Lamongan mencapai +29.273 Ha atau sekitar 16,15 % dari luas wilayah Kabupaten Lamongan. Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan hijau di sekitar daerah sungai, dan banyak terdapat kawasan budidaya di sekitar kawasan konservasi. 2.1.4.2 Bencana Gelombang Pasang Rawan bencana berupa rawan gelombang pasang perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu di pesisir Brondong dan Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan sejak dini. Gambar 2.2 Peta Kawasan Bencana Lamongan Sumber : RTRW Kabupaten Lamongan BAB II - 11
2.1.5 Demografi Kondisi demografi Kabupaten Lamongan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 2011-2016 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 1,65% tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 4,97%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 0,70% dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 0,88%. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 rata-rata berada pada kisaran 0,61%. Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam tabel 2.5 dan 2.6 Di sisi tingkat pendidikan, berdasarkan data Lamongan Dalam Angka tahun 2017 penduduk Kabupaten Lamongan didominasi lulusan SD sederajat sebanyak 38.43 persen diikuti oleh penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 21.45 persen; SMP sederajat 18.71 persen; SMA sederajat 17.20 persen; S1 sebanyak 3.33 persen; Diploma 0.69 persen; S2 sebanyak 2.720 orang atau 0.20 persen dan S3 hanya sebanyak 39 orang. Sedangkan mata pencaharian utama penduduk Lamongan adalah bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 282.272 orang. Di posisi kedua lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 107.550 orang diikuti lapangan usaha berturut-turut yaitu industri pengolahan 75.992 orang; jasa kemasyarakatan, social dan perorangan 62.997 orang; bangunan 41.372 orang; angkutan, pergudangan dan komunikasi 19.264 orang; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan 9.130 orang. BAB II - 12 `
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Peduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No. KECAMATAN 2011 2012 2013 TAHUN 2014 2015 2016 1 2 3 MODO NGIMBANG 4 BABAT 5 KEDUNGPRING 6 BRONDONG 7 LAREN 8 9 SEKARAN 10 MADURAN SAMBENG 11 SUGIO 12 PUCUK 13 PACIRAN 14 SOLOKURO 15 16 MANTUP 17 SUKODADI 18 KARANGGENENG 19 KEMBANGBAHU 20 KALITENGAH 21 22 23 24 KARANGBINANGUN 25 DEKET 26 GLAGAH 27 SUKORAME BLULUK TURI LAMONGAN TIKUNG 21.854 22.695 48.107 42.872 85.185 65.831 57.205 37.268 60.253 41.927 54.718 60.765 51.267 78.698 44.369 43.687 58.146 47.660 44.759 35.333 53.144 65.847 41.342 45.728 44.454 27.251 25.533 1.305.898 21.736 21.337 47.485 45.942 85.066 56.370 67.821 46.588 40.852 31.196 50.055 57.929 47.085 90.604 38.437 44.187 54.312 41.603 49.465 33.417 52.995 67.289 43.852 39.068 43.932 41.097 24.659 1.284.379 21.222 22.211 49.962 47.192 88.547 60.855 73.295 50.910 47.448 36.054 51.348 61.875 48.816 94.499 46.029 44.881 56.145 44.154 48.823 35.756 53.755 67.167 43.822 41.248 44.553 42.879 24.813 1.348.259 20.944 22.426 49.676 46.855 88.332 59.900 71.400 47.873 43.926 34.645 51.579 61.392 48.514 93.248 45.857 45.245 56.391 43.843 48.953 36.007 54.592 68.105 44.126 41.851 45.149 43.064 24.907 1.338.800 20.401 21.393 48.990 46.386 88.958 60.167 73.790 52.054 49.099 37.329 50.384 60.567 49.529 96.017 47.086 43.898 55.538 44.735 47.101 35.429 53.198 66.549 42.840 40.381 43.608 42.525 24.314 1.342.266 20.957 22.665 49.844 47.417 88.406 60.186 71.180 49.397 47.041 35.527 52.170 62.052 49.132 94.230 47.342 46.128 57.405 44.442 49.788 36.009 55.034 68.729 44.968 41.310 44.867 42.695 25.198 1.354.119 SARIREJO Jumlah Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017 BAB II - 13 (laju pertumbuhan penduduk) ‐0,70% ‐0,02% 0,59% 1,69% 0,62% ‐1,48% 3,71% 4,81% ‐4,04% ‐2,72% ‐0,79% 0,35% ‐0,71% 3,05% 1,09% 0,91% ‐0,21% ‐1,16% 1,79% 0,32% 0,58% 0,72% 1,41% ‐1,68% 0,15% 7,77% ‐0,22% 0,61% `
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Jumlah Penduduk menurut Agama Population by Religion 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. Mantup 6. 7. 8. 9. Modo 10. Babat Pucuk 11. Sukodadi 12. 13. Lamongan 14. Tikung Sarirejo 15. 16. Deket 17. Glagah 18. Karangbinangun 19. Turi 20. Kalitengah 21. Karanggeneng 22. Sekaran 23. Maduran 24. 25. 26. 27. Brondong Jumlah Kecamatan Islam 20.919 22.394 49.573 47.311 88.351 60.093 71.143 49.364 46.974 34.903 52.148 62.004 48.286 94.207 47.337 46.115 57.401 44.379 48.662 35.992 55.028 68.711 44.968 41.310 44.867 42.660 25.167 1.350.267 Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017 Sukorame Bluluk Ngimbang Sambeng Kembangbahu Sugio Kedungpring Laren Solokuro Paciran Kristen 37 271 258 98 40 93 6 29 63 515 12 24 397 11 5 4 63 847 17 6 12 4 13 2.825 Katholik 12 5 15 31 4 109 10 20 314 12 13 6 28 14 593 Hindu 1 4 4 74 279 4 366 Budha 1 3 61 3 68 Khonghucu Kepercayaan 0 BAB II - 14 0 Jumlah 20.957 22.665 49.844 47.417 88.406 60.186 71.180 49.397 47.041 35.527 52.170 62.052 49.132 94.230 47.342 46.128 57.405 44.442 49.788 36.009 55.034 68.729 44.968 41.310 44.867 42.695 25.198 1.354.119 `
2. 2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi modern yang ditujukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah/wilayah dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB dapat ditunjukkan berdasarkan struktur lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2016 sebesar 5,86 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 5,77 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lamongan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lamongan diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi pada level yang rendah (Inflasi nasional Tahun 2016 pada level 2,74 persen; lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sebesar 3,08 persen). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,84 persen, diikuti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,95 persen, dan transportasi dan Pergudangan sebesar 8,66 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB tumbuh 4,32 persen pada tahun 2016, melambat dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh melambat dari 7,22 persen pada tahun 2015 menjadi 6,99 persen pada tahun 2016. Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dari 7,14 persen pada tahun 2015 menjadi 6,82 persen pada tahun 2016. Meskipun kondisi ekonomi masih belum mengalami perbaikan di tahun 2016, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun 2015, yaitu Konstruksi yang tumbuh 1,66 persen atau meningkat 4,68 persen poin; Industri Pengolahan tumbuh 8,65 persen atau meningkat 0,94 persen poin, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang tumbuh 4,49 persen atau meningkat 0,06 persen poin. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara detail pada tabel di bawah. BAB II - 15
Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011- 2016 KATEGORI 2011 2012 2013 2014 2015 A. Pertanian, Perikanan Kehutanan, dan 4,29 7,16 5,8 5,76 4,57 B. C. D. E. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengelolaan Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,73 8,31 10,33 ‐0,85 2,79 6,44 10,16 4,33 1,65 6,94 3,78 7,91 6,08 8,47 2,83 3,46 9,64 8,14 0,45 5,43 F. G. Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,67 10,25 4,01 9,4 5,89 9,85 5,08 7,84 1,66 7,2 H. I. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan makan minum akomodasi & 6,07 10,38 6,28 5,69 8,09 6,04 8,87 9,66 7,61 12,8 J. K. L. M. N. O. Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Perta‐hanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,81 9,34 11,75 4,44 8,18 7,84 10,33 10,84 3,97 1,44 7,81 13,05 9,09 5,85 1,69 6,8 7,05 8,07 6,36 0,88 6,93 7,14 8,03 6,84 6,05 P. Q. R. S. T. U. Jasa Pendidikan Sosial Jasa lainnya Produk Domestik Regional Bruto 7,29 19,08 6,19 6,67 8,4 11,96 1,63 6,92 8,74 9,1 4,27 6,86 7,99 9,69 7,34 6,41 7,96 9,14 7,06 5,77 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Lamongan masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan daripada lapangan usaha ekonomi lainnya. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 seperti tahun-tahun sebelumnya dihasilkan oleh lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,87 persen; kemudian lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 18,98 persen; lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 10,77 persen; lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 8,08 persen; dan lapangan usaha kategori informasi dan Komunikasi sebesar 5,97 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya dibawah 5 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai seberapa besar peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Apabila dilihat perkembangan kontribusi masing-masing kategori dari tahun ke tahun terhadap total PDRB pada lapangan usaha/kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan peran dan selalu menjadi penyumbang utama dalam BAB II - 16 2016 4,32 3,42 8,65 8,95 5,49 6,34 6,99 8,66 9,84 7,04 6,82 5,95 5,77 4,17 6,4 8,26 3,35 5,86
pembentukan PDRB, demikian pula untuk kategori industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini akan dicermati pada pokok pembahasan selanjutnya pada masing-masing kategori lapangan usaha. Tabel 2.8 Peranan Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Tahun 2011 - 2016 (persen) KATEGORI 2011 2012 2013 2014 2015 A. B. C. D. E. Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 38,08 1,35 7,23 0.07 0,11 39,08 1,26 7,12 0,07 0,11 39,56 1,19 7,02 0,06 0,11 40,13 1,28 7,13 0,05 0,1 39,96 1,36 7,24 0,05 0,1 F. G. Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil &Sepeda Motor 11,28 18,56 11.02 18,49 10,68 18,96 10,66 18,73 10,5 18,75 H. I. Transportasi dan Pergudangan & Penyediaan Makan Minum Akomodasi 0,71 1,28 0,69 1,26 0,71 1,25 0,74 1,31 0,76 1,41 J. K. L. M. N. O. Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,15 1,83 1.96 0,28 4,86 6,87 1,94 1,97 0,27 4,72 6,62 2,03 1,99 0,27 4,44 6,3 2,06 1,95 0,26 4,1 6,23 2,07 2,04 0,26 4,02 P. Q. R. S. T. U. Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Jasa lainnya Produk Bruto Domestik Regional 2,47 0,74 2,03 100 2,53 0,75 1,84 100 2,55 0,77 1,76 100 2,58 0,8 1,8 100 2,58 0,81 1,86 100 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 2.2.1.2 PDRB Perkapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar, sehingga pengaruh inflasi menjadi cukup dominan. Trend perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif stabil. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan tersaji dalam grafik berikut. BAB II - 17 2016 38,87 1,36 8,08 0,06 0,11 10,77 18,98 0,78 1,48 5,97 2,07 2,09 0,26 3,89 2,57 0,84 1,79 100
Grafik 2.1 Nilai dan Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2016 30.000.000,00 25.000.000,00 21.680.000,00 24.220.000,00 20.000.000,00 17.360.000,00 15.440.000,00 19.390.000,00 15.000.000,00 26.690.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 2.2.1.3 Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Inflasi di Kabupaten Lamongan relative belum stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 berada pada kisaran 3%, namun pada tahun 2013 dan 2014 naik pada kisaran 7% dan turun tajam pada tahun 2015 menjadi 1,96%. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali turun di kisaran 1.52% masih dibawah Propinsi Jawa Timur (2.74%) maupun Nasional (3.02%). Penurunan angka inflasi tersebut sangat dipengaruhi rendahnya inflasi di komoditas bahan makanan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perumahan, air, listrik dan bbm, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Grafik 2.2 Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 8,50 7,52 7,00 7,36 5,50 4,00 3,49 2,50 3,50 1,00 1,96 1,52 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial IPM merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai outcame pembangunan multi dimensi dan jangka panjang. IPM juga merupakan Indeks komposit atas Indeks Pendidikan , Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Capaian IPM Kabupaten Lamongan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 senantiasa menunjukkan progress yang cukup signifikan dan sebagaimana tabel dibawah ini : Grafik 2.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 102,00 82,00 62,00 66,21 67,51 68,90 69,42 69,84 70,34 42,00 22,00 2,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 Salah satu komponen pembentukan IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) dan Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Scholing/EYS). Pada proses pembentukan IPM, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai Indeks Pendidikan. MYS pada tahun 2016 sebesar 7.29 tahun, dan EYS sebesar 13.44 tahun. Sedangkan data Indeks Pendidikan selama periode 2011-2016 sebagaimana tabel di bawah ini. Grafik 2.4 Indeks Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,55 0,57 0,60 0,61 0,62 0,62 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 19
2.2.2.1 Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari 99,84 pada tahun 2011 menjadi 99,98 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,14. Perkembangan AMH Kabupaten Lamongan tahun 2011 sampai tahun 2016 tersaji dalam grafik berikut. Grafik 2.5 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2011-2016 100,00% 99,98% 99,98% 99,95% 99,98% 99,90% 99,85% 99,84% 99,85% 99,87% 99,80% 99,75% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 Pertumbuhan AMH pada periode tahun 2011-2016 menunjukkan peningkatan linier dan mengalami lonjakan pada tahun 2014 dan realtif stabil sampai dengan tahun 2016. Perkembangan yang signifikan pada tahun 2014 merupakan suatu indikasi bahwa program dalam upaya peningkatan angka melek huruf yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, berjalan cukup efektif. Angka Rata-rata Lama Sekolah Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling (MYS). Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah (MYS) di Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 6.63 tahun, sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar 6.84 tahun. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 7.06 hingga tahun 2016 mencapai angka 7.29. BAB II - 20
Grafik 2.6 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamongan 8,00 7,50 7,00 6,50 6,63 6,84 7,06 7,27 7,28 7,29 6,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2016 Tahun SD SMP SMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 113,98 114,26 114.24 113.99 114.00 113,46 125,81 130,05 130.08 129.67 127.97 128,47 87,35 87,37 89.82 94.1 93.79 90,94 BAB II - 21
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan sampai dengan akhir tahun 2016, menunjukkan bahwa untuk penduduk yang belum pernah atau tidak pernah sekolah sampai dengan tidak atau belum tamat tingkat pendidikan SD/MI sebesar 21,45 persen atau sebesar 290.464 orang, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 18,71 persen atau 253.298 orang, tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 17,20 persen atau 232.854 orang, tingkat pendidikan Diploma dan Perguruan Tinggi sebesar 3,53 persen atau sebanyak 47.784 orang. Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2016 No. Variabel Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 Belum pernah sekolah SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat Diploma S1 S2 S3 Jumlah 290.464 520.410 253.298 232.854 9.309 45.025 2.720 39 1.354.119 21,45 38,43 18,71 17,20 0,69 3,33 0,20 0,00 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lamongan 2017 Angka Partisipasi Murni Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD (usia 7-12 tahun) pada 2011 sebesar 99,94 %, baru kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 99,95 % dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 99,97%, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 99,98 % dan kembali mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2016 menjadi 99,99%. BAB II - 22
Grafik 2.7 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 100,00% 99,98% 99,97% 99,98% 99,99% 99,96% 99,94% 99,95% 99,98% 99,94% 99,92% 99,90% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 Sedangkan untuk tingkat SMP (usia 13-15 tahun) pada tahun 2011 sebesar 90,02% dan mengalami kenaikan tipis sebesar 90,04 % pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan drastis sebesar 92,68 %, dan terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 92,77 % hingga mencapai angka 92,89 % di tahun 2015. Terjadi peningkatan cukup drastis di tahun 2016 hingga mencapai 99.99% Grafik 2.8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 90,02% 90,04% 92,68% 92,77% 92,89% 92,90% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 Untuk tingkat SMA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang menggembirakan karena secara terus menerus mengalami peningkatan. Tahun 2012 sebesar 62,59 % sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 62,71 %, dan meningkat menjadi 63,47 % pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 64,14 % serta di tahun 2016 mencapai 64,19 %. Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. BAB II - 23
Grafik 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 62,59% 62,71% 63,47% 64,14% 64,19% 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 2.2.2.2 Urusan Kesehatan Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup pada saat lahir adalah rata-rata yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan resultant (hasil) seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 sebesar 71,35, meningkat sebesar 71,43 di tahun 2013, di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 71,47 hingga tahun 2015 mencapai angka 71,67. Kembali mengalami kenaikan di tahun 2016 mencapai angka 71,77 seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut. Grafik 2.10 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 71,90 71,75 71,60 71,45 71,30 71,15 71,00 71,35 71,43 71,47 71,67 71,77 Realisasi 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. BAB II - 24
Perkembangan kasus Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lamongan menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebesar 51 kasus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 58 kasus dan 88 Kasus di Tahun 2013, akan tetapi di tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 82 kasus dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 109 kasus kemudian kembali menurun di tahun 2016 menjadi 90 kasus. Upaya menekan kasus kematian bayi ditempuh melalui peningkatan pelayanan terhadap kesehatan bayi. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat badan secara rutin, serta pemberian makanan tambahan di Posyandu. Keberhasilan dalam penurunan kasus kematian bayi akan dipertahankan agar kasus kematian bayi dapat terus ditekan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut grafik kasus kematian bayi Kabupaten Lamongan. Grafik 2.11 Perkembangan Kasus Kematian Bayi Kab. Lamongan Tahun 2011-2016 125 100 75 51 58 88 82 109 90 50 25 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2011 sebesar 17 Kasus, mengalami penurunan 11 kasus di tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 17 kasus, pada tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan yaitu 10 kasus dan meningkat di tahun 2015 menjadi 13 kasus kemudian menurun sebanyak 11 kasus di tahun 2016. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lamongan masih berada di bawah Angka Kamatian Ibu Propinsi Jawa Timur. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKI, diantaranya melalui peningkatan monitoring selama kehamilan (ANC) yang lebih optimal dan melakukan konsultasi sedini mungkin setiap kelainan yang ditemukan di luar kasus Obgyn kepada dokter spesialis terkait, serta BAB II - 25
minimal satu kali konsultasi ke dokter umum selama kehamilan. Lebih lengkapnya berikut data angka kematian ibu Kabupaten Lamongan. Grafik 2.12 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kab. Lamongan Tahun 2011-2015 25 20 17 17 15 10 13 10 11 5 11 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017 Status Gizi Masyarakat Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase balita gizi buruk di Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang turun. Perkembangan persentase balita gizi buruk tahun 2011-2016 sebagaimana tersaji pada grafik berikut: Grafik 2.13 Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 500 400 300 448 347 217 200 139 147 100 120 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017 Sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana berusaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam urusan kesehatan, pemerintah daerah berupaya mempermudah dan meningkatkan akses pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat, tidak terkecuali warga miskin. Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi berupaya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, begitu juga halnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan. BAB II - 26
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1 Urusan Kebudayaan Jumlah Grup Kesenian Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan sebagai penyelenggara kesenian memberikan dukungan dalam pelestarian seni dan budaya. Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada kurun 5 tahun tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016 jumlah grup kesenian ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 188 grup. Jumlah Gedung Kesenian Gedung kesenian saat ini di Kabupaten Lamongan masih belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah. Keberadaan gedung kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya daerah. Berdasarkan data peningkatan jumlah grup kesenian di Kabupaten Lamongan, seharusnya kedepan mampu mendukung peningkatan dan eksistensi grup kesenian dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan gedung kesenian. Dengan tersedianya gedung kesenian diharapkan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal dapat berkembang dengan baik. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu stadion, alun-alun, dan pendopo kabupaten. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017 ditunjukkan bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2015 diselenggarakan sebanyak 6 festival yaitu Festival karya tari; Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU); Pawai Budaya dalam rangka FKPU; Festival Patrol Sahur Atraktif; Festival Majapahit Travel Fair; dan Festival Tayub. Selanjutnya di tahun berikutnya 2016, semakin banyak festival yang diselenggarakan salah satunya Festival Kupatan berlokasi di depan Wisata Bahari BAB II - 27
Lamongan memanfaatkan momen pelestarian tradisi seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri (Hari Raya Ketupat). Grafik 2.14 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011-2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2011 3 4 4 9 6 17 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017 Benda Budaya Daerah di Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Oleh karenanya Lamongan mengesahkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya.Di Lamongan terdapat 55 cagar budaya yang dilindungi dari 95 cagar budaya yang ada. Budaya tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai upaya untuk menyatukan dan memperkokoh budaya bangsa. Grafik 2.15 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2011-2016 70 60 50 40 30 20 10 32 36 42 49 55 61 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan2017 BAB II - 28 telah
Grafik 2.16 Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Menerima Pembinaan Tahun 2011-2016 70,00% 60,11% 60,00% 50,00% 37,77% 46,81% 61,17% 40,00% 29,26% 30,00% 20,00% 22,34% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017 2.2.3.2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang kecuali Olahraga di Tingkat Nasional Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional dari Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dari 16 pemuda pada tahun 2011 menjadi 24 pemuda pada tahun 2016. Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional selama periode 2011 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam grafik berikut. Grafik 2.17 Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional Tahun 2011-2015 25 20 16 18 18 19 20 24 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 29
Grafik 2.18 Jumlah Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2011-2016 150 135 135 149 120 90 95 74 78 60 30 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017 Daftar atlet berprestasi Daftar atlet berprestasi ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Lamongan dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut. Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Tahun Prestasi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Atletik Pencak silat Gulat Panahan Tenis meja Tarung drajat Catur Panjat tebing Taekwondo Aeromodeling Karate Wushu Tenis lapangan Sepak takraw Bulu tangkis Tolak peluru Lontar martil Lompat tinggi Lempar lembing Lempar cakram Lompat jauh Balap sepeda no road race Bina raga Basket Jalan cepat Drum band Bola Voli 1 2 20 15 1 ‐ 4 55 ‐ 16 4 7 2 4 ‐ 3 ‐ ‐ 1 1 8 6 6 5 1 ‐ 2 1 3 15 6 ‐ 17 ‐ 17 4 51 6 3 8 3 3 ‐ 2 29 6 20 25 2 7 6 16 3 10 4 2 16 2 2 2 21 1 27 18 1 4 7 97 ‐ 1 8 9 1 11 2 15 10 4 1 4 14 Jumlah 98 70 135 156 176 76 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 30
Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada bidang olahraga menunjukkan peningkatan yang flukuatif dimana capaian prestasi bidang olahraga yang paling banyak di panjat tebing. Lapangan Olah raga Sampai dengan tahun 2015, jumlah lapangan olah raga sebanyak 1.369 buah yang terdiri dari lapangan volley sebanyak 377 buah, lapangan sepak bola sebanyak 313 buah, lapangan basket sebanyak 26 buah, lapangan bulutangkis sebanyak 193 buah, kolam renang sebanyak 17 buah dan lapangan tenis meja sebanyak 298 buah. Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan kualitas lapangan olah raga sesuai standar nasional, serta pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan tersedianya lapangan olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten Lamongan. Lebih lengkapnya berikut data jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Lamongan. Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga Kab. Lamongan Tahun 2014,2015 dan 2016 Tahun No Nama 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 STADION LAP. SEPAKBOLA HALL SERBAGUNA HALL CABOR KOLAM RENANG PADEPOKAN TENIS MEJA LAP BASKET LAP VOLLY SANGGAR SENAM TENIS LAPANGAN LAP BULU TANGKIS PANJAT TEBING LAP SEPAK TAKRAW LAP FUTSAL 1 313 9 - 11 7 251 44 407 23 15 142 4 46 21 1 313 8 1 17 11 298 26 377 34 34 193 7 15 34 1 320 8 - 21 15 306 31 421 32 10 188 7 11 40 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 31
2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 1.1. SD/MI Jumlah siswa usia 7‐12 thn bersekolah di SD/MI 106.114 101.643 99.265 97.878 96.298 94.353 1.2. Jumlah lompok usia 7‐12 tahun penduduk ke‐ 106.224 101.754 99.361 97.981 96.704 94.359 1.3. APS SD/MI SMP/MTs 2 Jumlah siswa usia 13‐15 2.1. thn di bersekolah SMP/MTS 99,9 42.688 99,9 41.381 99,9 43.780 98,5 43.985 99,6 44.476 99,99 42.989 2.2. Jumlah lompok usia 13‐15 tahun penduduk ke‐ 47.445 45.978 47.265 47.449 47.917 46.272 2.3. APS SMP/MTs SMA/MA/SMK 3 Jumlah siswa usia 16‐18 3.1 di bersekolah thn SMA/SMK/MA 89,9 35.538 90 36.960 92,6 44.241 92,7 34.969 92,8 93 36.676 37.230 3.2 Jumlah lompok usia 16‐18 tahun penduduk ke‐ 58.824 59.074 57.366 55.103 57.216 58.003 3.3 APS SMA/MA/SMK 60,4 62,6 77,1 63,5 64,1 64 Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan Angka Partisipasi Sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI cenderung konstan berada dikisaran 99%. Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP/MTs) mengalami kenaikan dari 89,9% tahun 2011 menjadi 92,8% tahun 2015. Sedangkan Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) tahun 2011 sebesar 60,4% menjadi 64,10% tahun 2015. APS tertinggi untuk SMA/MA/SMK sebanyak 77,10% tahun 2013. Jumlah APS yang tertinggi berada di kelompok 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 99,9%. Sedangkan APS yang rendah berada di usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) sebanyak 60,4%. Di tahun 2016, jumlah siswa baik tingkat SD/SMP maupun SMA cenderung menurun. BAB II - 32
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA/SMK per jumlah penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio yang paling tinggi berada di jenjang pendidikan SD/MI. Untuk mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada tabel berikut. Tabel 2.14 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1 1.1. 1.2. SD/MI Jumlah gedung Jumlah penduduk ke‐ 7‐12 lompok tahun usia 1.167 106.224 1.165 101.754 1.165 99.361 1.165 97.981 1.162 96.427 1.3. 2 2.1. 2.2. Rasio SMP/MTs Jumlah gedung Jumlah penduduk ke‐ lompok usia 13‐15 tahun 1 : 91 314 47.445 1 : 87 317 45.978 1 : 85 324 47.265 1 : 84 328 47.449 1 : 83 333 47.917 2.3. 3 3.1 3.2 Rasio SMA/MA/SMK Jumlah gedung Jumlah penduduk ke‐ lompok usia 16‐18 tahun 1 : 151 197 58.824 1 : 145 202 59.074 1 : 146 202 57.366 1 : 144 214 55.103 1 : 144 218 57.216 3.3 Rasio 1 : 299 1 : 292 1 : 284 1 : 257 1 : 262 Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per jumlah murid pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tersaji pada tabel berikut. BAB II - 33 2016 1.164 94.359 1 : 81 338 42.989 1 : 127 221 58.003 1 : 262
Tabel 2.15 Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2016 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 1.1. 1.2. 1.3. Rasio 2 2.1. 2.2. 2.3. Rasio 3 3.1 3.2 3.3 Rasio SD/MI Jumlah guru Jumlah murid 14.087 12.835 120.989 116.122 113.397 111.538 110.180 107.062 1 : 8,3 13.651 13.655 13.498 13.297 1 : 8,5 1 : 8,2 1 : 8,2 1 : 8,5 1 : 8,3 SMP/MTs Jumlah guru Jumlah murid 7.661 59.766 1 : 7,8 7.791 61.436 1 : 7,8 5.925 59.664 1 : 10,1 7.858 61.253 1 : 7,8 7.764 61.462 1 : 7,9 7.765 59.445 1 : 7,6 SMA/MA/SMK Jumlah guru Jumlah murid 6.332 51.588 1 : 8,1 8.008 61.076 1 : 7,6 6.279 51.502 1 : 8,2 Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017 6.617 51.828 1 : 7,8 6.681 53.631 1 : 8,0 5.318 52.862 1 : 9,9 Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, baik itu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK. Rata-rata rasio jumlah guru dan murid berkisar 8. Jadi 8 murid dipegang oleh 1 guru. Fasilitas Pendidikan Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama seluruh stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama satu tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut. Grafik 2.19 Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik Tahun 2011-2016 Ruang Kelas SD Kondisi Baik 3.800 3.650 3.500 3.350 3.200 3.050 2.900 2.750 2.600 2.450 2.300 2.150 2.000 2.082 2.323 2.506 2.492 2.458 3.819 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BAB II - 34
Ruang Kelas SMP Kondisi Baik 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 962 1.039 1.177 1.110 1.088 1.429 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan 2017 Dari grafik tersebut terlihat bahwa bangunan sekolah kondisi baik menunjukan fluktuasi baik SD/MI maupun SMP/MTS. Dari total jumlah ruang kelas yang ada, jumlah ruang kelas dalam kondisi yang baik di SD sebanyak 3.819 sedangkan gedung, SMP/MTS sebanyak 1.429 gedung. 2.3.1.2 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat. Kondisi sanitasi Kabupaten Lamongan baik air limbah, persampahan, drainase secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. a. Air Limbah Domestik Kondisi cakupan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi dua yaitu pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan BABS 10,45%, pengelolaan air limbah setempat (onsite) 88,86%, sistem komunal 0,69% dan sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) 0%. Sedangkan pada wilayah perkotaan BABS 6,91%, pengelolaan air limbah setempat (on site) 91,26%, sistem komunal 1,82%. b. Persampahan Kondisi cakupan layanan persampahan di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi dua yaitu pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan sampah yang terangkut 0%, dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum teralayani 100%, dan 3R 0%. Sedangkan pada wilayah perkotaan sampah yang terangkut 43%, dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum teralayani 55%, dan 3R 2%. c. Drainase Perkotaan Terkait dengan penanganan sanitasi lingkungan, khususnya drainase lingkungan untuk wilayah perkotaan kabupaten Lamongan, bahwa untuk tahapan pengembangan drainase sebesar 379.000 meter yang tersebar di 27 IKK dengan luas genangan 533,64 ha. BAB II - 35
d. Air Bersih Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Lamongan memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan. Di Kabupaten Lamongan penduduk dengan akses air bersih perpipaan sebesar 34,81 % penduduk. Prosentase penggunaan sumber air bersih tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.16 Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Bersih di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 No. Sumber Air Jumlah SR Prosentase 1 Perpipaan 34,81 2 PDAM PJT Lainnya Non Perpipaan 17.250 SR 3.587 SR 95.659 SR 44,19 Total 79 Sumber : Bappeda (Data diolah) Kabupaten Lamongan 2017 Di Kabupaten Lamongan secara garis besar, terdapat 2 jenis kebutuhan air, yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (memenuhi kebutuhan non rumah tangga), kebutuhan air bersih untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) merupakan kebutuhan penduduk untuk masak, mandi, cuci dan kakus. Besarnya pemakaian untuk keperluan ini bervariasi untuk setiap wilayah. Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan non rumah tangga, yaitu untuk kegiatan ekonomi dan perkotaan misalnya untuk industri, perkantoran, pertokoan, hotel, penginapan, rumah makan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain. Disamping itu untuk pembangunan dan penyediaan air bersih diarahkan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan air bersih, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan, karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air bersih maka akan semakin baik kondisi kesehatannya, memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan BAB II - 36
berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata; 2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan; 3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah; 4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata; 5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan 6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang; 7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri; 8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur. 2.3.1.3 Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lamongan sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang, khususnya dalam rencana sistem perkotaan, adalah sebagai Pengembangan Kegiatan Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari Gerbangkertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Lamongan juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten Lamongan akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur. Memperhatikan hal tersebut Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta utilitas yang salah satunya adalah perumahan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini, jumlah rumah sebanyak 353.840. BAB II - 37
Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Lamongan, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah kawasan permukiman yang tertib, baik konfigurasi tapaknya, yaitu kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta memiliki legalitas. Dari data tahun 2016 yang ada saat ini kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan seluas 13.151,46 Ha. 2.3.1.4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Salah satu aspek penting suksesnya pembangunan tidak terlepas dari ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya membina ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban diantaranya Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Operasi Pengamanan Wilayah Terpadu, Operasi Penertiban dan Penegakan Perda, Operasi Wilayah dan Operasi Yustisi. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan penanganan pelanggaran perda utamanya Perda Pajak Daerah dimana jumlah pelanggaran Perda selama tahun 2016 sebanyak 797 pelangaran dan semuanya telah tertangani 100 persen. 2.3.1.5 Urusan Penanaman Modal Perkembangan investasi di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 1.374.956.717.143 dan untuk total nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp.22.242.684.773.608. Realisasi investasi ini didukung oleh investor sebanyak 1.543 investor. Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Lamongan. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten Lamongan akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Lamongan. BAB II - 38
Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah PMDN, Domestik, dan PMA Tahun 2011-2016 Tahun Jumlah PMDN RP(M) Jumlah PMA Rp (M) Jumlah Total Rp (M) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.036 892 910 1235 1381 7012 1.185,28 966,229 913,4 1.441,60 1.374,96 6.859,67 2 3 2 4 4 15 2.680,00 2.649,54 60 2.502,50 1.938,89 15.383,02 1.038 895 912 1.239 1.385 7.027 3.865,28 3.615,77 973,40 3.944,10 3.313,84 22.242,69 Sumber: Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Lamongan 2017 2.3.1.6 Urusan Koperasi dan Usaha Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang mengisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan ekonomi dari para anggota-anggotanya, adanya pengurus yang memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya manajemen yang profesional merupakan kunci keberhasilan pembangunan koperasi. Di dalam koperasi-koperasi tersebut terdapat juga koperasi wanita. Koperasi wanita diharapkan bukan saja memotong jalur kemiskinan di lingkungan wanita saja, namun juga untuk menanamkan jiwa wirausaha dan nilai-nilai berkoperasi di lingkungan generasi yang akan datang melalui media keluarga. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Pembinaan koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Lamongan meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan Koperasi tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.18 Persentase Koperasi Aktif 2011-2016 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Persentase koperasi aktif (%) Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lamongan 2017 788 1.006 78,33 839 1.047 80,13 870 988 88,06 882 956 92,26 1.000 1.064 93,98 950 1188 79,97 BAB II - 39
Selanjutnya data prosentase Koperasi berkualitas berdasarkan database di Dinas Koperasi dan UM di tahun 2016 sebesar 52.63% dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan perhitungan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tahan banting pada waktu krisis ekonomi. UMKM banyak dilakukan oleh masyarakat dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM di Kabupaten Lamongan terus berkembang hal ini tidak lepas dari ide-ide kreatif pelaku usaha serta adanya fasilitasi dari pemerintah daerah dan perbankan. Adapun Perkembangan UMKM di Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 yang tercatat di Dinas Koperasi dan UM adalah sebagai berikut: Tabel 2.19 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2011 - 2016 Komponen 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 Mikro 31.536 83,12 34.914 72,30 29.568 59,00 35.798 69,11 29.939 55,20 244.309 Kecil Menengah 5.339 1.066 14,07 2,81 1.348 2,79 1.368 12.027 24,91 19.176 38,27 14.536 2,73 1.468 36,78 19.950 28,06 2,83 4.350 8,02 8.077 348 Jumlah 37.941 100 48.289 100 50.112 100 51.802 100 54.239 100 252.734 Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lamongan 2017 2.3.1.7 Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Cakupan Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2011-2016 meliputi pelayanan KTP, KK, dan Akta kelahiran. Trend untuk pelayanan pembuatan KTP mulai tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Untuk pelayanan pembuatan KK trendnya relatif stabil sampai dengan tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan penerbitan KTP sebanyak 970.795 e-KTP dan pelayanan pembuatan KK sebanyak 108.244. Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat Lainnya. Untuk pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 10.285 BAB II - 40 % 96,67 3,20 0,14 100,00
Grafik 2.20 Perkembangan Pembuatan KTP, KK & penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011-2016 Pelayanan Pembuatan KTP 1.000.000 950.000 905.527 919.254 919.733 970.795 900.000 850.000 800.000 888.618 867.569 750.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017 Pelayanan Pembuatan KK 550.000 475.000 400.000 325.000 250.000 175.000 100.000 2011 377.627 384.994 2012 369.887 2013 399.230 2014 385.569 2015 108.244 2016 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017 Penerbitan Akta Kelahiran 35.000 30.684 30.000 26.079 25.000 20.252 20.000 15.000 18.379 18.081 10.000 2011 2012 2013 2014 2015 10.285 2016 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017 2.3.1.8 Urusan Ketenagakerjaan Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak BAB II - 41
mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tabel di bawah ini diketahui bahwa pertumbuhan angkatan kerja mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari 603.182 jiwa tahun 2011 menjadi 633.048 jiwa tahun 2015. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Lamongan pada 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.20 Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Tahun Angkatan kerja Pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 603.182 618.831 634.002 611.621 633.048 621.200 ‐ 2,60 2,45 3,53 3,50 1,87 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 2017 Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode tahun 2011-2016 mengalami penurunan dari 4,40% tahun 2011 menjadi 3,56%. Perkembangan TPT secara detail tersaji dalam grafik berikut. Grafik 2.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 7,00% 6,00% 4,98% 5,00% 5,00% 4,30% 4,10% 4,00% 4,40% 3,56% 3,00% 2,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Tenaga KerjaKabupaten Lamongan 2017 BAB II - 42
2.3.1.9 Ketahanan Pangan Kecukupan Protein Per Kapita Protein adalah suatu senyawa organik yang digunakan oleh tubuh sebagai zat pembangun atau pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh seperti pengatur serta mempertahankan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, kecukupan protein cukup berpengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat.Selain itu, protein juga sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak sudah habis. Karena adanya fungsi inilah maka penentuan kecukupan protein dilakukan pada saat kecukupan energi terpenuhi. Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein (AKP) terlihat bahwa ketersediaan pangan sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Sedangkan penguatan cadangan dan pola pangan grafiknya hampir berhimpitan. Grafik perkembangan ketersediaan dan angka kecukupan protein (AKP) sebagai berikut. Grafik 2.22 Perkembangan Ketersediaan Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2016 Pola Pangan Harapan (PPH) 85,00% 83,00% 81,00% 80,15% 80,23% 80,32% 80,40% 80,49% 83,50% 79,00% 77,00% 75,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 2017 Ketersediaan Pangan Utama 1.500,00 1.400,00 1.300,00 1.200,00 1.100,00 1.000,00 900,00 800,00 840,21 954,93 1.006,48 1.019,37 1316 809,24 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 43
Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. Menurunnya Jumlah Daerah Rawan Pangan Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Di Kabupaten Lamongan terdapat daerah rawan pangan tetapi jumlah desanya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 desa rawan pangan sebanyak 111 desa menjadi 82 desa pada tahun 2015 kemudian merosot tajam menjadi tinggal 5 desa di tahun 2016. Diversifikasi pangan saat ini adalah kunci keberhasilan dalam mempertahankan ketahanan pangan. Program Diversifikasi Pangan ini merupakan langkah jitu untuk meredam gejolak pangan dunia dan nasional ditengah ancaman perubahan iklim. Selain itu, diversifikasi pangan menjadi cara mengembangkan kearifan lokal melalui pengoptimalan sumber daya yang ada. Implementasi diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal memerlukan strategi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat. Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang dikuat dari berbagai pemangku kepentingan. Dimana pemerintah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang pro pertanian lokal. Grafik 2.23 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Lamongan 2012-2016 123 103 83 63 43 23 3 2011 111 94 2012 91 2013 88 2014 85 2015 4 2016 Sumber Dinas Ketahan Pangan Kab. Lamongan Tahun 2017 BAB II - 44
2.3.1.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, mencakup komposit dari empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011 sebesar 82,85, mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 84,78 dan sebesar 85,62 di tahun 2013 serta pada tahun 2014 sebesar 87,21 meningkat di tahun 2015 sebesar 87,71. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 88,21 Grafik 2.24 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 95,00 90,00 84,78 85,62 87,21 87,71 88,21 85,00 80,00 82,85 75,00 70,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber BPSKabupaten Lamongan 2.3.1.11 Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan dari tahun 2011-2015 dipengaruhi antara lain Maksimalnya peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi. Maksimalnya Advokasi-advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Prevelensi Peserta KB Aktif pada tahun 2011 sebesar 79,73 dan pada tahun 2015 sebesar 79,50. BAB II - 45
Grafik 2.25 Prevelensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 95,00% 90,00% 85,00% 80,79% 79,64% 79,64% 79,50% 80,00% 79,73% 79,02% 75,00% 70,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas PPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2017 2.3.1.12 Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perfu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dinilai menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan 14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Pada grafik di bawah ini ditunjukkan bahwa perkembangan IKM mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 IKM sebesar 73,04 mengalami peningkatan sebesar 79,26 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan BAB II - 46
pemerintah daerah. Perkembangan IKM Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2011-2016 sebagaimana grafik berikut. Grafik 2.26 Perkembangan IKM Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 90,00 85,00 80,00 73,77 75,28 74,34 78,73 79,26 75,00 70,00 73,04 65,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Bagian organisasi Setda LamonganTahun 2017 2.3.1.13 Urusan Sosial Urusan sosial menangani Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lamongan antara kemiskinan, gelandangan, anak terlantar, tuna susila serta bencana alam. Untuk menanggulangi dampak sosial PMKS, pemerintah Kabupaten Lamongan manfasiliasi antara lain panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Pada tahun 2011 sarana sosial yang ada sebayak 30 sarana dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebanyak 37 buah. Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial mengalami peningkatan dari 74,76% tahun 2011 menjadi 92,62% tahun 2015 begitu juga persentase penanganan penyandang PMKS mengalami peningkatan. Sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,41 % pada tahun 2011 menjadi 15,18 % di tahun 2015 dan menurun menjadi 14.89% pada tahun 2016. Grafik 2.27 Perkembangan urusan sosial Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 % Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 110,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,63% 90,00% 78,91% 80,34% 80,00% 70,00% 75,35% 60,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BAB II - 47
% Tingkat Kemiskinan 19,00% 18,00% 17,41% 17,00% 16,64% 16,12% 15,68% 16,00% 15,18% 15,00% 14,89% 14,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2017 2.3.1.14 Urusan Kearsipan Untuk lebih meningkatkan informasi pembangunan yang berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesinpenghancur kertas, rak arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Lamongan serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa. Pada grafik di bawah ini ditunjukkan bahwa jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaaan arsip baku mengalami peningkatan dari 48 SKPD tahun 2011 menjadi 75 SKPD tahun 2015 dan 2016. Grafik 2.28 Perkembangan Jumlah SKPD menerapkan Pengelolaan Arsip Baku Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 90 80 70 62 70 75 75 60 48 55 50 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan 2017 2.3.1.15 Urusan Perpustakaan Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting,karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus BAB II - 48
dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang bisaditempuh. diantaranya melalui perpustakaan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Jumlah pengunjung pada tahun 2011 sebanyak 84.636 orang menjadi 177.176 orang pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata tiap tahun jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tersebut sebesar 13,37%. Kemudian meningkat tajam hamper 2 kali lipat menjadi 326.640 pengunjung sebagaimana terlihat pada tabel dibawah. Grafik 2.29 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 350.000 320.000 290.000 260.000 230.000 200.000 170.000 140.000 110.000 80.000 50.000 84.636 108.279 131.905 155.362 177.178 326.640 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 2017 Indikator pengunjung perpustakaan tahun 2015 sebanyak 177.176 orang (tercapai 100%) dimana cakupan layanan perpustakaan hanya pada wilayah Kecamatan Kota saja. Sedangkan ditahun 2016 meningkat tajam dikarenakan pada saat ini jangkauan layanan perpustakaan sudah keseluruh wilayah Lamongan meiputi Perpustakaan Umum, Kecamatan, Desa, Lembaga Sekolah baik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta sebagai Gerakan Literasi Lamongan. Ditambah dengan promosi Gemar Membaca dalam setahun sebanyak 441 kali baik melalui iklan media cetak, media social, pameran dan seminar, banner, bedah buku maupun Literasi Informasi (layanan penelusuran informasi bagi BAB II - 49
pengunjung). Peningkatan pengunjung juga didukung oleh penambahan perpustakaan baik perpustakaan sekolah (1.292) maupun perpustakaan khusus (1.289). Tabel 2.21 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Uraian 2011 2012 2013 Tahun 2014 2015 2016 Jumlah Perpustakaan 1 6 89 148 648 2581 Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 2017 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau disebut sebagai usaha agribisnis. Pada umumnya usaha perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Tabel 2.22 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2011-2016 (ton) Komponen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi ikan tangkap 71.293,78 72.212,80 73.183,00 74.625,40 75.310,50 76.139,20 Produksi Ikan Budidaya 36.628,80 37.245,17 39.201,38 42.346,96 46.604,90 51.302,60 Total 107.922,58 109.457,97 112.384,38 116.972,36 121.915,40 127.441,80 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2016 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Lamongan terdiri dari produksi ikan tangkap dan produksi ikan budaya. Perkembangan jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Pada tahun 2011 produksi perikanan sebesar 107.922,58 ton menjadi 127.441,80 ton pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 3,39%. 2.3.2.2 Urusan Pertanian Kesejateraan petani Pekerjaan penduduk Lamongan didominasi di sector pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Secara umum kesejahteraan petani Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari data Nilai Tukar Petani (NTP). Kabupaten Lamongan telah melakukan penghitungan NTP. Adapun perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2011- 2015 sebagai berikut : BAB II - 50
Tabel 2.23 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 - 2015 Komponen 2011 2012 2013 2014 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) ‐ ‐ 102,93 102,18 102 Indeks Harga yang diterima Petani (It) ‐ ‐ 109,54 116,97 118 Indeks Harga yang diterima Petani (It) ‐ ‐ 106,38 114,46 116 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2017 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, baik dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis. Tanaman pangan sangat relevan untuk di jadikan pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten Lamongan, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah, sehingga peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan harus menjadi prioritas utama. Pada tabel di bawah ini produksi dan produktivitas tanaman pangan masih didominasi oleh produksi padi. Produksi padi mengalami peningkatan dari 678.042,17 ton tahun 2011 menjadi 1.053.796 ton pada tahun 2016 dengan produktivitas padi sebesar 6,48. Urutan kedua berasal dari tanaman palawija sebanyak 378.885 ton tahun 2011 menjadi 439.118,27 ton tahun 2016. Sedangkan tanaman holtikultura (buah & sayur) sebanyak 49.190 ton tahun 2011 menjadi 50.564 ton dengan produktivitasnya yang mengalami peningkatan sebesar 8,98 di tahun 2016. Tabel 2.24 Perkembangan Produksi & Produktivitas Pertanian Tahun 2011-2016 Tahun Komponen Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi padi 678.042,17 911.854,00 967.497,00 1.028.254,25 984.067,00 1.053.796 Produktivitas padi Ton/Ha 5,31 6,38 6,45 6,57 6,48 6,6 Produksi naman lawija ta‐ pa‐ 378.885,00 401.185,00 420.372,00 417.175,00 496.787,00 439.118,27 Produktivitas tanaman palawija Ton/ha 5,73 6,24 6,55 6,35 5,41 5,54 Produksi naman tikultura (sayur) ta‐ hol‐ 49.190 50.290 51.894 53.524 65.369 50.564 Produktivitas tanaman holtikultura (sayur) Ton/ha 6,07 6,19 6,22 6,26 7,38 8,98 Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 51
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai meliputi mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran melainkan tanaman yang umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama. Secara umum perkembangan produksi tanaman perkebunan selama lima tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah ini produksi tanaman tebu yang paling dominan jika dibandingkan dengan tanaman tembakau. Produksi tanaman tebu sebesar 341.113 ton tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 62,02. Sedangkan produksi tanaman tembakau sebesar 7.615 ton tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 1,08. Tabel 2.25 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2011-2016 Komponen Sat Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi tembakau tanaman Ton/Ha 16.499 13.704 8.487 7.157 7.615 3.304 Produksi tebu tanaman Ton/Ha 152.403 217.713 304.749 384.533 341.113 308.145 Produkivitas ta‐naman tembakau Ton/Ha 1,89 1,41 1,17 1,00 1,08 0,95 Produktivitas naman tebu ta‐ Ton/Ha 72,27 72,50 88,28 100,19 62,02 62,22 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 2017 Populasi dan Produksi Hasil Peternakan Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba dan ternak unggas,yaitu ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik. Secara umum populasi ternak dan unggas di Kabupaten Lamongan selama tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dengan kontribusi yang paling tinggi dari unggas. Jumlah populasi ternak sebanyak 33.488.887 pada tahun 2011 menjadi 50.267.550 atau meningkat BAB II - 52
41,38%. Sedangkan produksi hasil peternakan yang berupa daging dan telur juga menunjukkan peningkatan. Tabel 2.26 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Komponen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ternak besar 111.098 117.368 97.099 99.436 102.187 105.198 Ternak kecil 135.547 161.279 162.278 162.194 180.284 185.781 Unggas 33.242.242 35.295.354 42.840.021 47.085.707 48.961.890 49.976.571 Jumlah 33.488.887 35.574.001 43.099.398 47.347.337 49.244.361 50.267.550 Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan 2017 Produksi Hasil Peternakan (Daging & Telur) Perkembangan produksi daging dan telur di Kabupaten Lamongan selama tahun 2011- 2015 secara umum mengalami peningkatan. Secara detail gambarannya ada di bawah. Tabel 2.27 Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Komoditi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi daging (kg) 12.047.936,07 22.712.270,45 25.548.854,58 26.782.913,00 28.971.732,00 30.769.126,00 Produksi telur (kg) 2.045.371,38 2.160.796,12 2.621.081,29 2.713.398,00 2.928.471,20 3.117.731 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 2017 2.3.2.3 Urusan Kehutanan Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.Kehutanan bukan hanya berfungsi sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga menghasilkan sesuatu hal yang produktif. Perkembangan kehutanan di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi tiga wilayah hutan yaitu Mojokerto, Tuban, dan Jombang. Perkembangan Jumlah hutan yang paling tinggi berasal dari Mojokerto sebesar 23.694,60 Ha. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Provinsi. BAB II - 53
Tabel 2.28 Data Kehutanan Kabupaten Lamongan Luas lahan Wilayah hutan Hutan produksi Hutang lindung Jumlah KPH Mojokerto KPH Tuban KPH Jombang 23.694,60 8.048,70 1.448,00 252,90 ‐ ‐ 23.947,50 8.048,70 1.448,00 Jumlah 33.191,30 252,90 33.444,20 Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Kab. (RKTK) Kab. Lamongan 2015-2035 Luas Lahan Kritis Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah meskipun dikelola, produktivitasnya sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara lain sebagai berikut: a. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan; b. Genangan air yang terus-menerus; c. Erosi tanah dan masswasting yaitu gerakan masa tanah menuruni lereng yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang miring; d. Pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan; e. Masuknya material yang tak dapat diuraikan oleh bakteri (misalnya plastik)dan dapat bertahan lama masuk ke lahan pertanian, sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah. Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan, kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia. 2.3.2.4 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Energi Listrik Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan BAB II - 54
dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu serta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mengembangkan jaringan listrik pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; (2) Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan minyak tanah untuk lampu penerangan; (3) Memperkecil pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi listrik bagi daerah-daerah terpencil. Berikut perkembangan pemasangan listrik bagi RTM Potensi Pertambangan Berdasarkan hasil kajian, bahwa Kabupaten Lamongan memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri dari pertambangan mineral non logam/ batuan. Jenis mineral (non logam/ batuan) terdiri dari batu gamping, dolomit, pedel urug, lempung, phosphat dolomit. Jenis mineral tersebut tersebar di tujuh kecamatan yaitu kecamatan: Paciran, Brondong, Karanggeneng, Babat, Sambeng, Sugio, dan Mantup. Jumlah luas wilayah tambang sebanyak 1.251,596 Ha, luas keseluruhan yang sudah ditambang sebanyak 375.444. luas wilayah usaha tambang yang paling banyak berada di Kecamatan Mantup dan Kecamatan Sambeng. 2.3.2.5 Urusan Perindustrian Sebagian besar kegiatan industri kecil berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional, dan masih sangat tergantung pada pasaran lokal. Jenis industri kecil, menengah serta industri kerajinan rumah tangga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu alternative dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan seluruh rakyat, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Penciptaan dan perluasan tenaga kerja melalui peningkatan persentase volume usaha industri kecil dan menengah mulai digalakkan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut tergambar jelas dari data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menggambarkan trend positif perkembangan usaha industri kecil dan menengah. Namun demikian jumlah IKM/IRT yang berlegalisasi usaha masih minim sehingga perlu dikembangkan. Adapun perkembangan jumlah industri di Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel dibawah. BAB II - 55
Tabel 2.29 Perkembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Menengah dan Industri Besar Tahun 2011-2016 Tahun Industri Rumah Tangga Indusri Kecil Menengah Industri Besar 2011 12.802 430 20 2012 13.371 475 25 2013 13.889 495 30 2014 14.413 550 35 2015 14.980 575 40 2016 14.267 1621 43 Sumber: Dinas Perindustrian & perdagangan Kabupaten Lamongan 2017 2.3.2.6 Urusan Pariwisata Wisata religi, buatan dan alam merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Lamongan. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 1.658.383 pengunjung tahun 2011 menjadi 2.363.832 pengunjung tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 42.54 persen. Di sisi lain, kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Lamongan per tahunnya mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 11.98 persen dengan jumlah obyek wisata yang telah dikembangkan samapi dengan tahun 2016 sebanyak 7 obyek wisata yaitu Waduk Gondang, Situs Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Pemandian air hangat Brumbun, TPI dan Monumen Van Der Wijck dan Pusat Batik Sendang Duwur. Grafik 2.30 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.658.383 1.536.758 1.550.933 2.358.468 2.360.910 2.363.832 1.000.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2017 BAB II - 56
Tabel 2.30 Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Lamongan Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PAD 99.545.629.500 129.284.733.136 161.087.916.085 272.409.285.216 321.667.133.176 403.474.462.147 PAD PARIWISATA KONTRIBUSI 11.923.240.000 13.323.721.000 14.342.781.000 14.343.159.000 14.607.780.000 14.622.948.000 11,98 10,31 8,90 5,27 4,54 3,62 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2017 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Transportasi Sistem transportasi di Kabupaten Lamongan lebih didominasi oleh transportasi darat termasuk sarana kereta api dan didukung keberadaan pelabuhan ASDP. Saat ini telah dikembangkan pelabuhan laut nasional-internasional oleh PT. Lamongan Shorebase dan Pelabuhan ASDP di wilayah utara Lamongan. Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut. 1. Angkutan Penumpang Umum yang melayani dalam kota Kabupaten Lamongan dengan rute Terminal Lamongan- Dalam Kota Lamongan - Perumnas Made - Perumda Deket 2. Angkutan Penumpang Umum Pedesaan yang melayani trayek antar Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan terdiri dari 13 (tiga belas) rute yaitu : Lamongan - Tikung - Mantup - Babatan Lamongan - Tikung - Kembangbahu - Gondang Lamongan - Sugio - Gondang Lamongan - Deket - Kr. Binangun - Glagah Lamongan - Babat Sukodadi - Kr. Geneng - Banjarwati Pucuk - Laren - Blimbing Laren - Blimbing Babat - Kalen - Kedungpring - Gondang Babat - Modo - Bluluk - Sukorame Sukorame - Kabuh - Ploso - Ngimbang Brondong - Paciran - Sd. Duwur - Solokuro - Nggodog Ngimbang - Sambeng - Mantup - Balonggpanggang. BAB II - 57
2.4.2 Utilitas Data Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2011-2015 Dari total panjang Kabupaten 346.732 di tahun 2011-2015 yang dalam kondisi baik 97,20 % dalam kondisi baik. Selama periode 6 tahun total panjang jalan kabupaten mengalami pertambahan menjadi 446.116 (berdasarkan SK Bupati Nomor 188/170/Kep/413.013/2016) dan selalu melampai target yang ditetapkan hingga tahun 2016 total jalan yang dalam kondisi baik 89,88%. Grafik 2.31 Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2011-2016 100,00% 90,59% 92,75% 97,20% 90,00% 79,59% 89,88% 80,00% 70,00% 60,00% 57,03% 50,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017 Data Jalan Poros Strategis Kondisi Baik Tahun 2011-2016 Selain jalan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan perhatian terhadap perkembangan jalan poros strategis dimana dari total panjang jalan poros strategis 168.800 meter yang dalam kondisi baik di tahun 2011 sebesar 51,35 % selama periode 5 tahun total panjang jalan poros strategis mengalami pertambahan dan selalu melampai target yang ditetapkan hingga tahun 2016 total panjang jalan poros strategis dalam kondisi baik 79,18%. Grafik menurun di tahun 2016 karena terjadi perubahan total panjang jalan poros strategis yang semula 168.800 meter menjadi 279.500 meter berdasarkan SK Bupati Nomor 188/170/Kep/413.013/2016. Grafik 2.32 Panjang Jalan Poros Desa Strategis Kondisi Baik Tahun 2011-2016 100,00% 88,96% 97,23% 90,00% 78,69% 80,00% 79,18% 70,00% 63,66% 60,00% 51,35% 50,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017 BAB II - 58
Data Jalan Lingkungan Kondisi Baik 2011-2016 Dalam upaya mendukung dinamika pergerakan orang dilingkungan permukiman dibutuhkan keberadaan jalan lingkungan yang layak dan representatif, perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap jalan lingkungan selama periode lima tahun dari tahun 2011- 2015 terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan capaian kinerja jalan. Sebagaimana diketahui dari total panjang jalan lingkungan 94.862 meter yang dalam kondisi baik tahun 2011 sebesar 71,34%, selanjutnya dalam tahun 2012 kinerja jalan meningkat menjadi 86,38% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76,17%. Sampai dengan tahun 2016 total panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik menjadi 159.643 meter atau 84,24 % melampaui dari target yang ditetapkan. Grafik 2.33 Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik Tahun 2011-2016 170,00% 146,85% 154,05% 150,00% 130,00% 110,00% 86,38% 97,75% 90,00% 71,34% 84,24% 70,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017 Data Jembatan Kondisi Baik Tahun 2011-2016 Jumlah jembatan di jalan Kabupaten sebanyak 236 unit dimana pada tahun 2011 jembatan kondisi baik sebanyak 151 unit. Pencapaian kinerja jembatan meningkat sebanyak 177 unit di tahun 2015 atau 75 % dalam kondisi baik dan meningkat menjadi 190 unit di tahun 2016 atau 74.51%. Grafik 2.34 Jumlah Jembatan Kondisi Baik Tahun 2011-2016 200 180 160 151 153 160 169 177 190 140 120 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017 BAB II - 59
LPJU Total ketersedian PJU di Kabupaten Lamongan sebanyak 4812 unit di tahun 2011 meningkat menjadi 6.167 di tahun 2016 dimana ada penambahan sebanyak 1.355 unit selama kurun waktu 6 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 5.10% per tahunnya. Grafik 2.35 Jumlah Ketersediaan PJU Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 6.200 5.856 6.167 5.900 5.600 5.408 5.300 4.954 5.154 5.000 4.812 4.700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas Perkim 2017 Jaringan Irigasi Untuk mendukung kegiatan produktifitas kegiatan pertanian dibutuhkan keberadaan jaringan irigasi yang memadai, pada tahun 2011 total panjang jaringan irigasi kondisi baik 76,46 % dari total panjang jaringan 676.251 meter. Pertambahan panjang jaringan irigasi kondisi baik terus diupayakan dan hingga tahun 2015 telah mencapai 92,45 % atau 676.251 meter. Total panjang jaringan tahun 2016 menjadi 901.251 meter dengan kondisi baik sepanjang 631.888 meter. Grafik 2.39 Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 95,00% 92,45% 90,00% 86,45% 85,00% 79,53% 81,76% 80,00% 76,46% 75,00% 70,00% 2011 2012 2013 2014 2015 70,11% 2016 Sumber : Dinas PU SDA 2017 Ketersediaan Sumber Air Baku Potensi ketersediaan sumber air baku diKabupaten Lamongan ada sebanyak 110.061.900 m3, pada tahun 2011 jumlah air baku yang dapat dimanfaatkan sebanyak BAB II - 60
77.677.838 m3 atau 70,58%. Melalui upaya normalisasi waduk dan Badan penangkap air lainnya pada tahun 2015 jumlah air baku yang dapat dimanfaatkan menjadi 81.511.572.m3 atau 74,06% kemudian meningkat sedikit menjadi 74.39% di tahun 2016. Grafik 2.40 Ketersediaan Air Baku Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 75,00% 74,00% 73,24% 74,06% 74,39% 73,00% 71,76% 72,25% 72,00% 71,00% 70,58% 70,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas PU SDA 2017 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagaimana diamanatkan dalan undang-undang bahwa setiap wilayah harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari total luas wilayah. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membentuk lingkungan nyaman dan asri dan berkelanjutan. Pada tahun 2011 di Kabupaten Lamongan ruang terbuka hijau seluas 16,04 Ha atau 4,69%. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menambah ruang terbuka hijau hingga pada tahun 2015 luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan seluas 23,40 Ha atau 6,84% dan meningkat tipis menjadi 6.89% di tahun 2016. Grafik 2.42 Luas RTH Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 7,00% 6,63% 6,84% 6,89% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,69% 4,83% 4,97% 4,50% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas Perkim 2017 BAB II - 61
Rumah Layak Huni Untuk membangun tatanan keluarga yang baik tentunya berangkat dari hunian rumah tangga yang sehat. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat serius mengupayakan keberhadaan hunian yang sehat melalui berbagai program dan kegiatan. Capaian Pada tahun 2011 jumlah rumah layak huni sebanyak 251.252 unit atau 82,58 % dan meningkat di tahun 2015 rumah layak huni yang ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 255.207 unit atau 83,87% dari total keseluruhan 304.271 unit. Selanjutnya di tahun 2016 jumlah total rumah keseluruhan sebanyak 353.840 unit dan 73.98% (261.842 unit) diantaranya merupakan rumah layak huni. Grafik 2.44 Rumah Layak Huni di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% 82,58%82,65% 82,81% 83,22% 83,87% 73,98% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber : Dinas Perkim 2017 Penanganan Kawasan Kumuh kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 teridentifikasi seluas 149,99 Ha atau 5,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam upaya penurunan kawasan kumuh Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui program perbaikan kawasan lingkungan. Pada tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan menjadi 130,20 Ha atau 4,40%. Berikutnya di tahun 2016 luas total kawasan kumuh sebesar 125,67 Ha dan telah tertangani seluas 40,02 Ha. Air Bersih Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi suatu wilayah perkotaan merupakan salah satu pokok yang harus dipersiapkan, karena dapat mempengaruhi pengembangan perekonomian wilayah tersebut. Dengan kesiapan sarana dan prasarana air bersih, maka keinginan masyarakat untuk tinggal di wilayah tersebut semakin tinggi. Dengan semakin pesatnya masyarakat tinggal di wilayah tersebut, tentunya kegiatan masyarakat juga semakin meningkat, baik dalam kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan lain-lain. Dengan semakin tinggi aktifitas yang ada, maka kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. BAB II - 62
Begitu pula dengan Kabupaten Lamongan, dengan pertumbuhan pemukiman penduduk yang semakin meningkat maka diperlukan pula peningkatan pelayanan kebutuhan air di wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan air hingga saat ini diambilkan dari Sungai Bengawan Solo, dan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok HIPPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum).Pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan baru melayani 10 dari 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan melalui 12 area pelayanan yaitu di Kecamatan Lamongan, Sukodadi, Deket, Brondong, Kembangbahu, Sugio, Sekaran, Babat, Kedungpring dan Ngimbang. Persampahan Penanganan persampahan di Kabupaten Lamongan terpusat di 3 lokasi, yakni Kota Lamongan, Babat dan Paciran-Brondong, dimana ketiganya telah dilengkapi sarana TPA dengan metode pananganan control landfill, masing-masing dengan luasan 6.3 Ha (terletak di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung) untuk Kota Lamongan 0,063 Ha (Desa Gendongkulon Kecamatan Babat) untuk Kota Babat, dan seluas 0,09 Ha (di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro) untuk Kota Brondong-Paciran. Adapun penanganan persampahan di masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sampah dari masyarakat dikumpulkan di sebelas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) melalui manajemen yang dikelola oleh masyarakat sendiri, kemudian sampah yang telah terkumpul tersebut di bawah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan menggunakan 6 buah dum truck dengan produksi 80 M3/hari. Adapun untuk Kota Babat dan Brondong-Paciran menggunakan container (sebagai TPS). Tersedia 4 kontainer di wilayah Kota Brondong-Paciran dan 3 kontainer di wilayah Kota Babat, masing-masing dilayani 1 amrol truck dengan produksi sampah perharinya 30 M3 - 36 M3. Untuk lokasi TPA Kota Lamongan telah dilengkapi dengan 3 buah boulduzer, 2 unit tanki air 6000 liter sedangkan pada 2 TPA lainnya untuk pekerjaan perataan dan pemadatan didatangkan boulduzer dari Kota Lamongan. Telekomunikasi Telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dalam menghadapi kemajuan di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat akan memperoleh kemudahan serta percepatan akses dalam penyebaran informasi. Kondisi hingga saat ini, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan telah terjangkau oleh sarana telekomunikasi baik melalui sarana telepon kabel FO maupun yang menggunakan sarana telekomunikasi seluler. Sementara di bidang pemerintahan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi juga menjadi suatu hal yang sangat penting, khususnya BAB II - 63 tingkat
sebagai sarana interaksi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan data atau informasi secara cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini Kabupaten Lamongan telah mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi melalui media Wireless LAN 27 titik di 27 kecamatan. Listrik Dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui peningkatan penyediaan listrik di perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik akan terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani. Pengairan Manajemen pengelolaan sumberdaya air dalam kaitannya dengan penyediaan air bagi kegiatan pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamongan terbagi dalam 7 wilayah Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu UPT Lamongan, Kedungpring, Babat, Karanggeneng, Sukodadi, Kuro dan Laren yang meliputi 55 Daerah Irigasi (DI) dengan luasan area sawah45.841 Ha, meliputi 14.730 Ha merupakan jaringan irigasi teknis, 10.551 Ha jaringan irigasi semi teknis dan 20.560 Ha jaringan irigasi sederhana. Sarana Pasar Perkembangan sarana pasar di Kabupaten Lamongan yaitu telah dibangun 2 Pasar Modern baru yaitu Lamongan Plaza dan Pasar Agrobis Semando Babat. Pasar Agrobis Babat diharapkan dapat mengembangkan eksistensi pedagang tradisional di tengah serbuan sarana perdagangan ritel modern. Keseluruhan terdapat 9 unit Pasar Daerah, yaitu Pasar Baru, Pasar Modern/Lamongan Plaza , Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, Pasar Babat, Pasar Agrobis, Pasar Blimbing/Brondong, Pasar Maduran, Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Babat. Sementara itu, Pasar Desa hingga saat ini berkembang menjadi 112 unit. BAB II - 64
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Kabupaten Lamongan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.Struktur APBD Kabupaten Lamongan terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di daerahnya. Ciri utama suatu daerah yang melaksanakan otonominya secara efektif yaitu: 1. Besarnya kemampuan keuangan daerah, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD. Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase BAB III - 1 `
kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2011-2016 (Rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 99.545.629.500,31 129.284.733.136,02 161.087.916.084,90 272.409.285.215,81 321.667.133.175,96 403.474.462.147,33 1.387.469.159.260,33 1.321.542.956.897,31 1.472.425.927.493,02 1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.090.963.266,96 2.719.031.205.756,84 11.593.529.693.201,80 7,53 8,78 9,62 13,83 13,20 14,84 11,30 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Berdasarkan tabel diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan selama periode 2011-2016 sebesar 11,30 persen yang menunjukkan peran/kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan keuangan. Namun demikian, UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi pemerintah daerah khususnya Kab. Lamongan untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah dalam era desentralisasi fiskal. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Lamongan terdiri atas: (1) Pendapatan yang di dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah; (2) Belanja yang di dalamnya terdapat belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. PENDAPATAN DAERAH Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. BAB III - 2 `
Adapun komponen Pendapatan Daerah yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari; 1. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (berasal dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumberdaya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (berasal dari dana penyesuain), serta Transfer Pemerintah Provinsi (berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya); 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya serta Pendapatan Lainnya. Selama enam tahun terakhir (2011-2016), realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 25 % dengan kenaikan terbesar dari tahun 2015 menuju tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.436.090.963.266,96 pada tahun 2015 dan Rp 2.719.031.205.756,84 pada tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah sebesar 87,95% diikuti oleh lain - lain PAD yang Sah sebesar 33,42%, Pajak Daerah sebesar 41,24%, Dana bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 22,28%, Retribusi Daerah sebesar 23,12%, dan diikuti oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar -1,86%. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut. BAB III - 3 `
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No 1 PENDAPATAN Uraian 2011 (Rp) 1.321.524.956.897,31 2012 (Rp) 1.472.425.857.493,02 2013 (Rp) 1.674.655.717.104,90 2014 (Rp) 1.969.782.922.682,81 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Hasil Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah pengelolaan 1.1.4. dipisahkan Lain‐lain PAD yang sah keuangan daerah yang 99.545.629.500,31 21.555.913.874,82 12.621.817.231,00 16.758.855.894,11 48.609.042.500,38 129.284.733.136,02 27.916.743.413,58 14.415.005.881,00 19.399.749.694,65 67.553.234.146,79 161.087.916.084,90 34.882.026.900,50 29.725.601.395,00 19.416.139.658,63 77.064.148.130,77 272.409.285.215,81 62.762.113.776,50 32.608.916.648,20 20.206.034.556,15 156.832.220.234,96 1.2. Dana Perimbangan 1.2.1. Dana bagi hasil pajak 1.2.1 1.2.2. Dana alokasi umum 1.2.3. Dana alokasi khusus Dana bagi hasil bukan pajak /Sumber Daya Alam 859.140.092.542,00 91.074.742.542,00 ‐ 679.813.150.000,00 88.252.200.000,00 1.006.686.719.310,00 84.900.637.030,00 18.937.916.280,00 832.015.926.000,00 70.832.240.000,00 1.139.467.107.964,00 89.743.822.844,00 15.712.417.120,00 958.344.988.000,00 75.665.880.000,00 1.209.760.803.838,00 67.973.268.586,00 21.818.021.252,00 1.042.124.514.000,00 77.845.000.000,00 1.3. 1.3.1. Hibah 1.3.2. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi 1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.4. Lain­lain Pendapatan Daerah yang Sah Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 362.839.234.855,00 ‐ 64.794.017.364,00 241.439.570.320,00 56.605.647.171,00 336.454.405.047,00 ‐ 60.725.416.363,00 219.647.068.000,00 56.006.600.000,00 374.100.693.056,00 ‐ 76.516.256.952,00 276.114.495.000,00 21.314.625.000,00 487.612.833.629,00 ‐ 130.904.450.025,00 285.154.726.000,00 71.477.137.000,00 1.3.5. Dana Bagi Hasil Restribusi dari Provinsi dan ‐ 75.320.684,00 155.316.104,00 76.520.604,00 Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 BAB III - 4 2015 (Rp) 2.436.090.963.266,96 321.667.133.175,96 77.548.886.579,00 24.724.667.995,00 21.361.254.241,90 198.032.324.360,06 1.313.958.388.093,00 71.226.733.459,00 24.185.889.634,00 1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00 800.465.441.998,00 ‐ 146.003.833.998,00 454.713.285.000,00 199.748.323.000,00 ‐ 2016 (Rp) 2.719.031.205.756,84 403.474.462.147,33 114.982.290.275,30 27.118.546.726,20 22.454.128.197,68 238.919.496.948,15 1.708.680.363.941,00 79.223.583.047,00 19.044.065.094,00 1.166.655.654.000,00 443.757.061.800,00 606.876.379.668,51 33.798.834.668,51 136.756.685.000,00 320.856.510.000,00 115.464.350.000,00 0,00 Rata­Rata Pertumbuh­ an(%) 15,61% 33,42% 41,24% 23,12% 6,15% 40,70% 15,04% ‐1,86% 22,28% 11,61% 55,16% 14,85% 0,00% 19,20% 10,00% 87,95% 13,87% `
Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain: 1. Realisasi total pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 16,61 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur- unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. 2. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,42 persen. Semua unsur PAD menunjukan trend meningkat (pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah) kecuali tahun 2016 karena masih pagu anggaran. Kenaikan yang cukup besar dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah yang merupakan unsur dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Kabupaten Lamongan terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pendapatan dunia usaha di daerah. 3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,90 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur DAK dan DAU yang juga cenderung meningkat. Kenaikan dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan meningkatnya pendapatan dari ekplorasi/eksploitasi SDA yang dibagi hasilkan kepada daerah. Kenaikan DAK dan DAU ini mengindikasikan bahwa Kab. Lamongan masih tergantung dengan pusat. 4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 24,61 persen. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 35,42%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai kisaran 93,71% sampai dengan 108,18%. Perkembangan PAD pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam tabel dan gambar berikut. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2016 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target PAD 106.222.830.724,00 120.937.919.425,00 153.361.759.050,00 259.416.661.087,12 297.353.495.954,67 397.520.914.287,68 Rata­rata Per Tahun Pertumbuh­ an (%) 5,64 13,85 26,81 69,15 14,62 Realisasi PAD 99.545.629.500,31 129.284.733.136,02 161.087.916.084,90 272.409.285.215,81 321.667.133.175,96 403.474.462.147,33 Pertumbuh­ an (%) 4,51 29,88 24,6 69,11 44,25 Rasio Efektivitas 93,71 106,90 105,04 105,01 108,18 101,49 103,83 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 BAB III - 5 `
Sedangkan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2011-2016 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian PAD mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berada di atas target. Pemerintah KabupatenLamongan sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber- sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta penyederhanaan prosedur pemungutan yang dipadukan dengan penerapan sanksi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan. Perkembangan kinerja kapasitas fiskal daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat kinerjanya dengan pendekatan rasio PAD terhadap DAU dalam APBD. Perkembangan rasio PAD terhadap DAU pada APBD tahun 2011-2016 tersaji pada tabel dan grafik berikut. BAB III - 6 `
Tabel 3.4 Rasio PAD Terhadap DAU Dalam APBD TA. 2011-2016 Tahun Anggaran Perbandingan DAU dan PAD PAD DAU Rasio PAD terhadap DAU 2011 2012 2013 2014 2015 2016 99.545.629.500 129.284.733.136 161.087.916.085 272.409.285.216 321.667.133.176 403.474.462.147 679.813.150.000 832.015.926.000 958.344.988.000 1.042.124.514.000 1.064.300.915.000 1.166.655.654.000 14,64 15,54 16,81 26,14 30,22 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Grafik 3.2 Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD TA. 2011-2016 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Pada grafik diatas menjelaskan bahwa garis biru merupakan trend DAU dan garis merah menggambarkan trend PAD. Melihat data trend kenaikan DAU dan PAD dapat dilihat bahwa gapnya sangat lebar, artinya bahwa prosentase kenaikan PAD masih belum sebesar prosentase kenaikan DAU. BELANJA DAERAH Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan BAB III - 7 `
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Alokasi Belanja Daerah Kabupaten lamongan ditargetkan terus meningkat peningkatan dari Rp 1.406.311.340.809,78 ditahun 2011 dan Rp 3.077.043.662.618,30 ditahun 2016. Realisasi fisik belanja daerah secara umum telah memenuhi target, sedangkan realisasi anggran kurang dari alokasi belanja daerah karena danya efisiensi. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi belanja Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. BAB III - 8 `
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No Uraian Belanja Daerah Alokasi 2011 Realisasi Alokasi 2012 Realisasi Alokasi 2013 Realisasi Alokasi 2014 Realisasi A Belanja Tidak Langsung 908.376.973.192,78 877.170.647.340,54 1.029.900.149.977,11 974.111.861.288,95 1.144.474.148.785,02 1.064.722.172.263,67 1.270.084.966.098,13 1.177.445.084.189,69 1 Belanja Pegawai 739.860.974.388,00 725.583.500.948,00 863.057.764.846,00 830.163.409.982,00 947.374.426.785,02 878.528.685.985,00 1.028.552.212.520,00 951.584.354.576,00 2 Belanja Bunga 2.759.762.613,93 2.654.206.530,91 3.332.000.000,00 3.205.861.172,95 2.100.000.000,00 2.006.201.715,67 850.000.000,00 640.804.648,15 3 Belanja Subsidi ‐ ‐ 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 ‐ 4 Belanja Hibah 80.548.134.000,00 65.419.651.326,63 61.930.225.395,00 46.585.113.954,00 51.252.850.000,00 49.742.064.061,00 76.369.650.000,00 69.023.623.176,00 5 6 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 22.462.000.000,00 2.634.518.541,00 22.410.688.000,00 2.562.472.769,00 29.034.280.000,00 2.649.518.541,00 28.530.280.000,00 2.259.133.830,00 26.204.600.000,00 2.873.512.000,00 24.842.448.300,00 2.557.386.436,00 11.912.000.000,00 2.990.900.000,00 10.810.500.000,00 2.637.736.163,00 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 59.804.100.000,00 58.356.555.766,00 64.493.620.000,00 63.031.395.766,00 108.539.760.000,00 107.045.385.766,00 148.415.350.000,00 142.748.065.626,54 8 Belanja Tidak Terduga 307.483.649,85 183.572.000,00 402.741.195,11 336.666.584,00 1.129.000.000,00 ‐ 994.853.578,13 B Belanja Langsung 497.934.367.617,00 410.803.190.980,68 520.596.153.584,00 499.635.533.584,16 566.009.186.271,00 542.060.357.992,00 785.916.552.789,00 736.371.971.894,40 1 Belanja Pegawai 31.448.549.228,00 30.218.134.420,00 49.963.386.230,00 48.255.565.084,00 54.599.177.825,00 52.267.499.208,00 29.890.678.200,00 28.536.354.950,00 2 Belanja Barang dan Jasa 206.202.519.398,00 190.309.053.635,68 188.973.266.502,00 180.331.327.165,16 260.626.155.150,00 249.721.086.302,00 390.159.014.305,00 354.400.001.666,00 3 Belanja Modal 260.283.298.991,00 190.276.002.925,00 281.659.500.852,00 271.048.641.335,00 250.783.853.296,00 240.071.772.482,00 365.866.860.284,00 353.435.615.278,40 Jumlah Belanja 1.406.311.340.809,78 1.287.973.838.321,22 1.550.496.303.561,11 1.473.747.394.873,11 1.710.483.335.056,02 1.606.782.530.255,67 2.056.001.518.887,13 1.913.817.056.084,09 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Rencana dan Pendapatan Belanja 2016 BAB III - 9 ‐ ‐ Alokasi 1.605.863.914.111,47 1.112.263.074.115,35 155.632.917.000,00 12.003.460.000,00 3.399.070.000,00 321.609.771.929,50 955.621.066,62 983.963.205.568,00 36.955.004.850,00 474.073.919.628,00 472.934.281.090,00 2.589.827.119.679,47 2015 ‐ ‐ Realisasi 1.467.528.810.875,34 989.650.519.920,00 145.980.966.861,00 11.548.960.000,00 1.869.200.375,00 318.281.163.719,34 198.000.000,00 938.511.523.206,80 34.498.598.660,00 444.707.131.896,80 459.305.792.650,00 2.406.040.334.082,14 Alokasi 1.873.363.741.148,74 1.253.765.075.405,07 ‐ ‐ 117.773.091.000,00 30.737.100.000,00 3.399.070.000,00 467.346.964.428,90 342.440.314,77 1.203.679.921.469,56 46.579.269.630,00 523.208.585.300,56 633.892.066.539,00 3.077.043.662.618,30 2016 ` Realisasi 1.650.015.258.239,00 1.041.327.725.076,00 ‐ 111.801.261.857,00 28.798.600.000,00 1.595.199.501,00 466.492.471.805,00 0,00 1.146.033.978.983,66 42.270.992.893,00 487.263.264.117,66 616.499.721.973,00 2.796.049.237.222,66
Secara garis besar alokasi dan realisasi belanja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut : Grafik 3.3 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2016 Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan dan komposisi realisasi belanja daerah tahun 2011-2016 dapat dilihat seperti grafik 3.4 di bawah ini. Grafik 3.4 Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2016 Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Lamongan selama kurung waktu 6 (enam) tahun terakhir periode 2011-2016 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 1.287.973.838.321,22, meningkat menjadi Rp 2.796.049.237.222,66 pada tahun 2016. BAB III - 10 `
PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu untuk dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/ Dana Bergulir dan Pembayaran Pokok Utang. Komponen pembiayaan adalah kelompok anggaran yang merupakan sarana kebijakan pemerintah dalam menyikapi fiskal yang terjadi. Dalam perjalanan anggaran maka pertumbuhan dan komposisi realisasi pembiayaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.5 di bawah ini. Grafik 3.5 Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Pembiayaan Tahun 2011-2016 BAB III - 11 `
No A 1 2 3 B 1 2 Uraian Penerimaan Pembiayaan Sisa Anggaran Sebelumnya Lebih Perhitungan Tahun Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan (Investasi) Daerah Modal Pemerintah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pembiayaan Pengeluaran JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN Alokasi 38.843.861.701,85 46.500.000.000,00 23.442.526.750,00 108.786.388.451,85 24.200.000.000,00 6.107.978.586,07 30.307.978.586,07 78.478.409.865,78 2011 Realisasi 38.843.861.701,85 46.500.000.000,00 22.947.334.950,00 108.291.196.651,85 24.200.000.000,00 5.960.952.464,83 30.160.952.464,83 78.130.244.187,02 Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 2012 2013 2014 Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 111.681.362.736,11 111.681.362.736,11 86.063.877.506,02 86.063.877.506,02 125.199.484.089,01 125.199.484.089,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000.000,00 22.666.356.950,00 21.900.000.000,00 22.291.364.000,00 24.400.000.000,00 24.400.000.000,00 133.581.362.736,11 134.347.719.686,11 107.963.877.506,02 108.355.241.506,02 149.599.484.089,01 149.599.484.089,01 34.900.000.000,00 34.900.000.000,00 36.900.000.000,00 36.900.000.000,00 25.900.000.000,00 25.900.000.000,00 12.062.374.800,00 12.062.374.800,00 14.150.000.000,00 14.128.944.266,24 14.451.700.000,00 14.451.686.468,93 46.962.374.800,00 46.962.374.800,00 51.050.000.000,00 51.028.944.266,24 40.351.700.000,00 40.351.686.468,93 86.618.987.936,11 87.385.344.886,11 56.913.877.506,02 57.326.297.239,78 109.247.784.089,01 109.247.797.620,08 BAB III - 12 2015 Alokasi 165.213.664.218,80 0,00 22.400.000.000,00 187.613.664.218,80 26.900.000.000,00 0,00 26.900.000.000,00 160.713.664.218,80 Realisasi 165.213.664.218,80 0,00 22.670.000.000,00 187.883.664.218,80 26.900.000.000,00 0,00 26.900.000.000,00 160.983.664.218,80 2016 Alokasi 189.685.381.614,62 0,00 24.670.000.000,00 214.355.381.614,62 66.698.834.668,51 0,00 66.698.834.668,51 147.656.546.946,11 ` Realisasi 189.685.381.614,62 0,00 24.400.000.000,00 214.085.381.614,62 66.698.834.668,51 56160000,00 66.698.834.668,51 147.386.546.946,11
3.1.2 Neraca Daerah Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku sajatetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja neraca daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 2011-2016 menunjukkan bahwa aset lancar rata-rata pertumbuhannya 8,59%. Rata-rata pertumbuhan asset tetap mengalami penurunan 1,40%. Aset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebanyak 59,63%. Rata-rata pertumbuhan aset yang tinggi tersebut juga diikuti dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.Rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek menunjukkan kenaikan sebesar 44,54 persen.Sedangkan Ekuitas bersih Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 karena penerapan penyusutan asset tetap dan penyisihan piutang. BAB III - 13
No. Uraian 1. ASET 1.1. ASET LANCAR 1.1.1. Kas 1.1.2. Piutang 1.1.3. Penyisihan Piutang 1.1.4. Persediaan JUMLAH PANJANG INVESTASI Investasi Jangka Panjang 1.2. ASET TETAP 1.2.1. Tanah 1.2.2. Peralatan dan mesin 1.2.3. Gedung dan bangunan 1.2.4. Jalan, jaringan dan instalasi 1.2.5. Aset tetap lainnya 1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan 1.3. ASET LAINNYA 1.3.2. Tagihan daerah tuntutan ganti 1.3.4. Aset tak berwujud 1.3.5. Aset Lain‐lain JUMLAH ASET DAERAH JANGKA kerugian Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Asset Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 2011 2012 2013 2014 2015 130.787.425.177,37 119.681.864.270,75 173.669.497.170,15 225.524.011.263,23 265.178.409.213,74 114.314.682.343,34 86.105.384.477,56 125.415.846.752,01 165.532.049.748,60 189.685.381.614,62 6.292.544.324,73 24.024.274.308,24 39.631.020.981,69 42.653.649.507,18 59.292.938.209,55 ‐ (99.928.834,05) (5.084.584.193,55) (98.407.543,55) (1.779.723.348,43) 10.180.198.509,30 9.652.134.319,00 13.707.213.630,00 17.436.719.551,00 17.979.812.738,00 249.019.772.690,15 264.738.892.548,74 306.414.356.873,71 485.930.995.554,00 524.842.626.244,93 249.019.772.690,15 264.738.892.548,74 306.414.356.873,71 485.930.995.554,00 524.842.626.244,93 3.370.171.618.865,00 2.903.625.532.706,00 3.146.360.985.975,80 3.490.157.962.494,40 2.535.501.130.197,23 1.472.874.682.851,00 755.013.941.255,00 763.610.724.751,00 753.210.228.451,00 754.284.768.700,00 269.948.639.229,00 325.001.483.641,00 367.572.893.274,00 425.086.776.386,00 508.437.489.216,00 552.110.388.697,00 632.342.717.872,00 703.829.610.159,00 801.449.887.920,40 925.446.352.901,40 1.055.504.641.475,00 1.171.520.091.325,00 1.289.997.719.675,00 1.489.354.857.510,00 1.745.448.543.340,00 19.733.266.613,00 19.747.298.613,00 19.928.428.363,00 20.668.116.777,00 25.662.595.144,00 ‐ ‐ 1.421.609.753,80 388.095.450,00 39.776.000,00 (1.423.818.395.104,17) 2.386.866.600,00 3.210.597.243,49 7.090.646.283,18 3.658.898.200,00 11.150.498.463,49 ‐ 75.716.043,49 60.300.043,49 ‐ 99.250.043,49 1.489.585.300,00 2.336.581.200,00 2.839.809.200,00 3.234.458.200,00 3.518.704.200,00 897.281.300,00 798.300.000,00 4.190.537.039,69 424.440.000,00 7.532.544.220,00 3.752.365.683.332,52 3.291.256.886.768,98 3.633.535.486.302,84 4.205.271.867.511,63 3.336.672.664.119,39 BAB III - 14 2016 156.120.221.161,45 70.321.213.980,29 70.537.967.543,55 (6.018.880.693,39) 21.279.920.331,00 758.879.219.932,84 758.879.219.932,84 2.913.060.499.904,34 775.052.848.900,00 622.365.499.322,33 1.070.936.100.150,63 2.084.219.940.680,00 33.179.720.047,00 7.198.172.650,00 (1.679.891.781.845,62) 9.636.533.248,99 95.250.043,49 1.442.534.652,50 8.098.748.553,00 3.837.696.474.247,62 Rata‐rata Pertumbuhan 8,59% 0,93% 82,47% 1387,37% 17,10% 26,65% 26,65% ‐1,40% ‐9,21% 18,23% 14,18% 14,63% 11,63% 3586,86% 23,60% 59,63% 15,12% 8,42% 401,25% 1,64% `
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2. KEWAJIBAN 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 12.507.722.835,49 18.024.256.772,72 18.286.620.529,20 2.341.335.768,00 8.530.452.428,00 2.1.2 Utang Bunga ‐ ‐ ‐ 56.160.000,00 56.160.000,00 2.1.3. Bagian Lancar Utang DN Pemerintah 41.583.200,00 ‐ ‐ ‐ ‐ Pusat 2.1.4. Pendapatan diterima di muka ‐ ‐ ‐ ‐ 40.583.000,00 2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya 12.466.139.635,49 18.024.256.772,72 18.286.620.529,20 2.285.175.768,00 ‐ 2.1.6. Utang Kepada Pihak Ketiga ‐ ‐ ‐ ‐ 8.433.709.428,00 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 28.132.282.699,68 14.451.686.468,93 ‐ ‐ ‐ JUMLAH KEWAJIBAN 40.640.005.535,17 32.475.943.241,65 18.286.620.529,20 2.341.335.768,00 8.530.452.428,00 3. EKUITAS DANA 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 118.279.702.341,88 101.757.536.332,08 160.467.460.534,70 223.182.675.495,23 ‐ 3.1.1. SILPA 111.683.339.934,11 86.063.877.506,02 125.199.484.089,01 165.213.664.218,80 3.1.2. Cadangan piutang 6.292.544.324,73 24.024.274.308,24 39.631.020.981,69 42.555.241.963,63 3.1.3. Cadangan persediaan 10.180.198.509,30 9.652.134.319,00 13.707.213.630,00 17.436.719.551,00 3.1.4. Dana yg harus disediakan untuk (12.507.722.835,49) (18.024.256.772,72) (18.286.620.529,00) (2.341.335.768,00) pembayaran utang jangka pendek 3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan 2.631.342.409,23 41.506.971,54 216.362.363,00 318.385.529,80 3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 3.621.578.258.155,15 3.173.550.022.498,23 3.456.965.879.888,40 3.979.747.856.248,47 3.328.142.211.691,39 3.2.1. Diinvestasikan dalam asset tetap 3.370.171.618.865,00 2.903.625.532.706,00 3.146.360.985.975,00 3.490.157.962.494,40 3.328.142.211.691,39 3.2.2. Diinvestasikan dalam asset lainnya 2.386.866.600,00 5.185.597.243,49 4.190.537.039,69 3.658.898.200,00 3.2.3. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka 249.019.772.690,15 264.738.892.548,74 306.414.356.873,71 485.930.995.554,07 Panjang JUMLAH EKUITAS DANA 3.739.857.960.497,03 3.275.307.558.830,31 3.617.433.340.423,10 4.202.930.531.743,70 3.328.142.211.691,39 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.780.497.966.032,20 3.307.783.502.071,96 3.635.719.960.952,30 4.205.271.867.511,70 3.336.672.664.119,39 Sumber: BPKAD Kab. Lamongan Tahun 2016 BAB III - 15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2016 13.894.932.295,55 1.403.265.241,42 8.858.500,00 12.482.808.554,13 13.894.932.295,55 3.819.996.757.448,07 3.819.996.757.448,07 3.819.996.757.448,07 3.833.891.689.743,62 Rata‐rata Pertumbuhan 44,54% 20,00% ‐20,00% 20,00% ‐28,29% 20,00% ‐29,73% 22,67% 0,00% ‐3,44% ‐9,10% 50,83% ‐7,19% ‐28,33% 54,00% ‐0,94% ‐18,91% ‐2,92% ‐3,87% ‐1,32% ‐1,52% `
Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2011-2016, rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami penurunan sebanyak 1,65% setiap tahunnya. Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 8,59%. Pertumbuhan aset lancar ini berasal dari kas, piutang, dan persediaan. Kontribusi yang dominan berasal dari kas. Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 1,4%. Aset tetap tersebut berupa tanah, gedung, peralatan, jalan, bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kelancaran pemerintahan. Kinerja peningkatan asset daerah tidak hanya dari penambahan atau mutasi asset hasil pembelian tiap tahun tetapi juga dari hasil identifikasi aset daerah yang belum memiliki legalitas, sehingga belum dapat dimasukkan dalam neraca daerah. Aset lainnya mengalami rata- rata pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebanyak 59,63%. Aset lainnya ini berasal dari tagihan penjualan, tagihan ganti rugi daerah, kemitraan, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 6 tahun (2011-2016) berasal dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan tiap tahun kewajiban jangka pendek yang paling tinggi yaitu sebesar 44,54%. Sedangkan pertumbuhan kewajiban jangka panjang mengalami penurunan sebesar 29,73% dan mulai tahun 2013-2016 tidak terdapat kewajiban jangka panjang. Rata-rata kewajiban ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu tersebut belum optimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi. Total Ekuitas dana ini merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana lancar Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,44% begitu juga ekuitas dana investasi juga mengalami penurunan sebesar 0,94%. BAB III - 16 ` tugas
3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran Dengan semakin bertambah jumlah pegawai di Kabupaten Lamongan, maka berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Proporsi belanja pemenuhan aparatur tersaji dalam tabel berikut. Tabel 3.8 Tren Realisasi DAU dengan Belanja Pegawai Tahun 2011-2016 No. 1 2 3 4 5 6 Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DAU 679.813.150.000,00 832.015.926.000,00 958.344.988.000,00 1.042.124.514.000,00 1.064.300.915.000,00 1.166.655.654.000,00 Belanja Pegawai 725.583.500.948,00 830.163.409.982,00 878.528.685.985,00 951.584.354.576,00 989.650.519.920,00 999.056.732.183,00 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Perbup Kab Lamongan 2016 Adapun untuk grafik tren kenaikan DAU dan Belanja Pegawai bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Grafik 3.6 Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Pegawai Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selisih DAU yang digunakan untuk membiayai belanja langsung mulai tahun 2011-2016 sudah mulai menyempit, hal itu bisa dilihat dari celah grafik garis di atas. Apabila tren kedua garis ternyata masih sejajar, artinya kenaikan belanja pegawai selalu diikuti kenaikan DAU minimal sama. Apabila tren kedua garis di atas mengarah pada satu titik, maka artinya suatu saat bertemu berarti semua DAU digunakan untuk belanja pegawai. Apabila diteruskan suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah kabupaten akan kesulitan dalam pembiayaan pembangunan. Perkembangan proporsi realisasi BAB III - 17 `
belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja pada periode tahun 2011- 2016 serta tersaji dalam grafik berikut. Grafik 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2011-2016 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Pada komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung didominasi oleh belanja modal dengan rata-rata sebesar 50%. Urutan selanjutnya belanja barang dan jasa sebesar 45% dan 5% belanja pegawai. Adapun proporsi masing-masing komponen belanja langsung terhadap total belanja langsung dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. BAB III - 18 `
Tabel 3.9 Proporsi Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 No Uraian Belanja Daerah 2011 2012 2013 2014 A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil Kepada 877.170.647.340,54 725.583.500.948,00 2.654.206.530,91 0,00 65.419.651.326,63 22.410.688.000,00 2.562.472.769,00 974.111.861.288,95 830.163.409.982,00 3.205.861.172,95 0,00 46.585.113.954,00 28.530.280.000,00 2.259.133.830,00 1.064.722.172.263,67 878.528.685.985,00 2.006.201.715,67 0,00 49.742.064.061,00 24.842.448.300,00 2.557.386.436,00 1.177.445.084.189,69 951.584.354.576,00 640.804.648,15 0,00 69.023.623.176,00 10.810.500.000,00 2.637.736.163,00 Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 7 8 Belanja Tidak Terduga 58.356.555.766,00 183.572.000,00 63.031.395.766,00 336.666.584,00 107.045.385.766,00 0,00 142.748.065.626,54 0,00 B Belanja Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal Jumlah Belanja 410.803.190.980,68 30.218.134.420,00 190.309.053.635,68 190.276.002.925,00 1.287.973.838.321,22 499.635.533.584,16 48.255.565.084,00 180.331.327.165,16 271.048.641.335,00 1.473.747.394.873,11 542.060.357.992,00 52.267.499.208,00 249.721.086.302,00 240.071.772.482,00 1.606.782.530.255,67 736.371.971.894,40 28.536.354.950,00 354.400.001.666,00 353.435.615.278,40 1.913.817.056.084,09 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 BAB III - 19 2015 1.467.528.810.875,34 989.650.519.920,00 0,00 0,00 145.980.966.861,00 11.548.960.000,00 1.869.200.375,00 318.281.163.719,34 198.000.000,00 938.511.523.206,80 34.498.598.660,00 444.707.131.896,80 459.305.792.650,00 2.406.040.334.082,14 2016 1.650.015.258.239,00 1.041.327.725.076,00 111.801.261.857,00 28.798.600.000,00 1.595.199.501,00 466.492.471.805,00 0,00 1.146.033.978.983,66 42.270.992.893,00 487.263.264.117,66 616.499.721.973,00 2.796.049.237.222,66 `
Grafik 3.8 Proporsi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 5% 50% Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45% Sumber: Laporan Realisasi AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah 2016 BAB III - 20 `
Pada komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Dalam lima tahun terakhir (2011-2016), proporsi terbesar adalah pada belanja pegawai yaitu 75%. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 16%, belanja hibah 7% serta belanja bantuan sosial sebesar 2%. Grafik 3.9 Proporsi Komponen Tidak Langsung Tahun 2011-2016 0% Belanja Pegawai Belanja Bunga 0% 16% 2% Belanja Subsidi 0% 7% 0% Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 75% Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari BAB III - 21
Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu: 1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, melalui; a. Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan instansi terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan serta penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Beberapa upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pendapatan daerah; b. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat; c. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD; d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang, mulai dari tingkat bawah sampai atas, dalam pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, serta penerapan sanksi yang efektif bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar aturan; e. Meningkatkan pengendalian terhadap data base potensi pajak dan retribusi dengan melakukan pembentukan tim intensifikasi PAD, melakukan pemeliharaan dan update data wajib pajak/retribusi daerah dan pendataan bagi wajib pajak/wajib retribusi baru, dan Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah f. Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusahaan Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; g. Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disesuaikan seiring dengan perkembangan peraturan dan pembangunan, agar dalam BAB III - 22
pelaksanaannya lebih efisien dan efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memperhatikan kemampuan masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah; h. Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Melakukan penertiban atau penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan teguran secara lisan dan tertulis pada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak kooperatif; j. Melakukan secara intensif pendataan aset daerah dan legalisasi kepemilikan aset daerah, guna tertib administrasi aset daerah dan sebagai dasar pemanfaatan aset daerah; k. Mengintensifkan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal (idle) untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; 2. Melakukan persiapan secara bertahap, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumberdaya manusia maupun kelembagaan, terkait dengan pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 3. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga diperoleh dana perimbangan maupun dana lain sesuai kebutuhan daerah; 4. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah. 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja daerah diarahkan pada: BAB III - 23
1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah; 2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional; 3. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan; 4. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin; 5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja maupun pembiayaan. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. BAB III - 24
Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2016 dapat dijelaskan antara lain: a. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 16,89 persen. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat. b. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 12,16 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja tidak langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang mencapai 56,15 persen meskipun nominal terbesar diantara semua unsur belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai. c. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 23,10 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja modal sebesar 28,48 persen diantara unsur-unsur yang lain. Selain itu belanja barang dan jasa rata-rata pertumbuhannya sebesar 22,04 persen. Apabila dianalis lebih lanjut dari sisi jenis belanja, kontribusi rata-rata terbesar belanja daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 masih ada pada belanja tidak langsung. Dari total belanja tidak langsung dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar 68,10 persen dari total belanja. Pada tahun 2012 total belanja tidak langsung sebesar 66,10 persen dari total belanja. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 66,26 persen dari total belanja. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 61,52 persen, tahun 2015 sebesar 60,99 dan tahun 2016 sebesar 59,01 persen dari total belanja. Hal ini menunjukkan komposisi yang kurang ideal, mengingat belanja tidak langsung masih menempati porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Kondisi ideal yang diharapkan adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Meskipun dalam komponen belanja tidak langsung, selain belanja pegawai terdapat belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan kerangka regulasi daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun prosentasenya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Pelaksanaan kegiatan dalam belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah oleh kelompok masyarakat, sehingga kemanfaatan atas hasil kegiatan tentunya secara langsung dirasakan oleh masyarakat. BAB III - 25
Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama dapat tersaji pada tabel BAB III - 26 berikut:
Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Periodik Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga 877.170.647.340,54 1.467.528.810.875,34 1.064.722.172.263,67 725.583.500.948,00 830.163.409.982,00 878.528.685.985,00 951.584.354.576,00 989.650.519.920,00 2.654.206.530,91 3.205.861.172,95 2.006.201.715,67 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 69.023.623.176,00 145.980.966.861,00 49.742.064.061,00 65.419.651.326,63 22.410.688.000,00 11.548.960.000,00 10.810.500.000,00 24.842.448.300,00 2.562.472.769,00 2.259.133.830,00 2.557.386.436,00 2.637.736.163,00 1.869.200.375,00 63.031.395.766,00 107.045.385.766,00 142.748.065.626,54 318.281.163.719,34 58.356.555.766,00 ‐ ‐ 198.000.000,00 336.666.584,00 183.572.000,00 974.111.861.288,95 1.177.445.084.189,69 640.804.648,15 46.585.113.954,00 28.530.280.000,00 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah Surplus/(Defisit) 938.511.523.206,80 542.060.357.992,00 410.803.190.980,68 30.218.134.420,00 34.498.598.660,00 52.267.499.208,00 190.309.053.635,68 180.331.327.165,16 249.721.086.302,00 354.400.001.666,00 444.707.131.896,80 190.276.002.925,00 271.048.641.335,00 240.071.772.482,00 353.435.615.278,40 459.305.792.650,00 2.406.040.334.082,14 1.606.782.530.255,67 1.287.973.838.321,22 499.635.533.584,16 48.255.565.084,00 736.371.971.894,40 28.536.354.950,00 1.473.747.394.873,11 (1.321.537.380,09) 1.913.817.056.084,09 33.551.118.576,09 67.873.186.849,23 55.965.866.598,72 30.050.629.184,82 PEMBIAYAAN PENGELUARAN Pembentukan dana cadangan Penyertaan pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah modal (investasi) 30.160.952.464,83 ‐ 24.200.000.000,00 5.960.952.464,83 ‐ 46.962.374.800,00 ‐ 34.900.000.000,00 12.062.374.800,00 ‐ 51.028.944.266,24 ‐ 36.900.000.000,00 14.128.944.266,24 ‐ 40.351.686.468,93 ‐ 25.900.000.000,00 14.451.686.468,93 ‐ 26.900.000.000,00 ‐ 26.900.000.000,00 ‐ ‐ Total pembiayaan pengeluaran) pengeluaran (belanja+ 1.318.134.790.786,05 1.520.709.769.673,11 1.657.811.474.521,91 1.954.168.742.553,02 2.432.940.334.082,14 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 BAB III - 27 ‐ 2016 1.650.015.258.239,00 1.041.327.725.076,00 111.801.261.857,00 28.798.600.000,00 1.595.199.501,00 466.492.471.805,00 0,00 1.146.033.978.983,66 42.270.992.893,00 487.263.264.117,66 616.499.721.973,00 2.796.049.237.222,66 (77.018.031.465,82) 66.754.994.668,51 66.698.834.668,51 56.160.000,00 2.862.804.231.891,17 Rata­rata Pertumbuhan 12,16% 7,56% ­36,94% 20,97% 22,82% ­7,86% 56,15% ­3,32% 23,10% 13,20% 22,04% 28,48% 16,90% ­1152,00% 31,65% 34,39% 4,35% 16,89% `
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk perkembangan defisit APBD setiap tahunnya dari tahun 2011-2016 bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.11 Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Tahun 2011-2016 Tahun Surplus/(Defisit) APBD Realisasi Surplus/(Defisit) APBD 2011 2012 2013 2014 2015 (78,478,409,865.78) (86,618,987,936.11) (56,913,877,506.02) (109,247,784,089.01) (160,713,664,218.80) (33,551,118,576.09) (1,321,467,380.09) 67,873,186,849.23 55,965,866,598.72 28,701,717,398.82 2016 (147.600.386.946,11) (77.018.031.465,82) Sumber: Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Adapun beberapa langkah yang perlu diupayakan diantaranya adalah: 1. Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana pembiayaan program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masing-masing urusan; 2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan; 3. Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian kinerja. 3.3 Kerangka Pendanaan Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci BAB III - 28 `
dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMD 2016 - 2021 harus menerapkan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting). 3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Secara garis besar arah kebijakan pendapatan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah 1. Intensifikasi Pajak/Retribusi Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui: a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah; b. Optimasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah; c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja; serta f. Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat. 2. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Ekstensifikasi Pajak/Retribusi terutama diarahkan untuk memperluas basis pajak/retribusi, yang dicapai melalui: a. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah; BAB III - 29 `
b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus; c. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru; serta d. Peningkatan bagi hasil pajak. 3. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif melalui peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi. Dana Perimbangan Sistem perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan mengandung diskresi yang besar terkait kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karenanya kendati formula dasarnya telah ada namun pemerintah daerah tetap sulit untuk melakukan simulasi perhitungan yang riil sebagai dasar dalam menyusun proyeksi penerimaannya. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. 3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran.Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung,jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas. BAB III - 30 `
Belanja Tidak Langsung Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2021 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dimana hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berdampak kenaikan yang cukup signifikan terhadap pendanaan untuk Pemerintah Desa, baik yang bersumber dari APBD dan APBN. Sedangkan untuk kebijakan belanja hibah akan selalu ditingkatkan prinsip - prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan bahwa pemberian hibah disamping harus diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan, guna tertib administrasi dan akuntabilitasnya, maka penerima hibah harus memiliki badan hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan.Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja hibah dan belanja sosial di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan belanja tidak langsung dalam lima tahun kedepan. Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan.Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD.Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan. BAB III - 31 `
3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun ke depan, tetap akan menghindari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Daerah sehingga lebih ditekankan kepada pengelolaan fiskal yang sehat dan suistainable dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu dan Penerimaan dari hasil pengelolaan dana bergulir. Pengeluaran Pembiayaan Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan program ekonomi kerakyatan, dengan memberikan pembiayaan dana bergulir yakni kepada kelompok petani, peternak, petembak, nelayan, pengusaha kecil, menengah dan mikro, serta penguatan lumbung pangan yang bersifat penyertaan modal non permanen. Sedangkan untuk penyertaan modal permanen, Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan melalui pengeluaran pembiayaan akan tetap mendukung peranan BUMD dengan memberikan penyertaan modal yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan komitmen sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah. Pada tabel 3.14 menunjukkan gambaran proyeksi pembiayaan sampai dengan tahun 2021, dimana pertumbuhannya stagnan baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA) diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian di tahun-tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan. Berikut ini gambaran proyeksi pendapatan daerah; belanja daerah dan pembiayaan untuk lima tahun ke depan: BAB III - 32 `
No Uraian 2017 (Rp) 1 PENDAPATAN 2.777.891.879.236,60 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah 436.519.037.265,60 137.746.655.660,00 32.367.703.444,00 23.069.399.443,60 dipisahkan 1.1.4. Lain‐lain PAD yang sah 243.335.278.718,00 1.2. 1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1.2.2. Dana alokasi umum Dana Perimbangan 1.679.944.134.011,00 85.629.392.011,00 1.146.161.266.000,00 1.2.3. Dana alokasi khusus 448.153.476.000,00 1.3. 1.3.1. Hibah 1.3.2. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi 1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus provinsi keuangan 1.3.4. Lain­lain Pendapatan Daerah yang Sah Bantuan Pemerintah Daerah lainnya dari atau 661.428.707.960,00 83.182.800.000,00 135.687.000.560,00 392.498.316.000,00 50.012.900.000,00 1.3.5. Dana Bagi Hasil Restribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 47.691.400,00 Sumber: Bappeda, BPKAD (Data Diolah) 2017 Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Tahun 2017 - 2021 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2.798.401.732.700,00 2.795.576.098.874,00 471.567.901.740,00 157.275.812.000,00 17.132.670.212,00 25.260.000.000,00 518.724.691.914,00 173.003.393.200,00 18.845.937.233,20 27.786.000.000,00 271.899.419.528,00 299.089.361.480,80 1.707.337.516.000,00 106.674.180.000,00 1.146.161.266.000,00 1.701.767.480.000,00 101.104.144.000,00 1.146.161.266.000,00 454.502.070.000,00 454.502.070.000,00 619.496.314.960,00 85.078.080.000,00 165.687.000.560,00 365.762.143.000,00 2.921.400.000,00 575.083.926.960,00 85.078.080.000,00 165.687.000.560,00 321.349.755.000,00 2.921.400.000,00 47.691.400,00 47.691.400,00 BAB III - 33 2020 (Rp) 2.973.808.236.101,38 583.114.258.793,38 202.820.830.207,98 20.730.530.956,52 30.564.600.000,00 328.998.297.628,88 1.786.855.854.000,00 106.159.351.200,00 1.203.469.329.300,00 477.227.173.500,00 603.838.123.308,00 89.331.984.000,00 173.971.350.588,00 337.417.242.750,00 3.067.470.000,00 50.075.970,00 2021 (Rp) 3.151.654.360.846,12 641.425.684.672,72 223.102.913.228,78 22.803.584.052,17 33.621.060.000,00 361.898.127.391,77 1.876.198.646.700,00 111.467.318.760,00 1.263.642.795.765,00 501.088.532.175,00 634.030.029.473,40 93.798.583.200,00 182.669.918.117,40 354.288.104.887,50 3.220.843.500,00 52.579.768,50 ` Rata­Rata Pertumbuhan(%) 3,25% 10,11% 12,85% ‐4,27% 9,87% 10,43% 2,83% 7,34% 2,50% 2,85% ‐0,88% 3,07% 8,03% ‐2,24% ‐21,04% 2,50%
Tabel 3.13 Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 - 2021 Uraian 2017 2018 2019 2020 Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 1.163.411.816.264,00 1.678.216.698.452,89 1.189.470.489.092,00 1.636.181.243.608,00 1.224.644.855.266,00 1.568.181.243.608,00 1.324.330.430.312,98 1.646.590.305.788,40 Belanja Daerah 2.841.628.514.716,89 2.825.651.732.700,00 2.792.826.098.874,00 2.970.920.736.101,38 Tabel 3.14 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017­2021 Uraian 2017 2018 2019 2020 Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 96.362.355.480,29 34.550.000.000,00 74.300.000.000,00 32.050.000.000,00 74.300.000.000,00 32.050.000.000,00 75.515.000.000,00 33.652.500.000,00 Jumlah Pembiayaan Daerah 61.812.355.480,29 42.250.000.000,00 42.250.000.000,00 41.862.500.000,00 BAB III - 34 2021 1.419.702.664.768,29 1.728.919.821.077,82 3.148.622.485.846,11 2021 76.790.750.000,00 35.335.125.000,00 41.455.625.000,00 Rata­rata Pertumbuhan 5,13% 0,83% 2,66% Rata­rata Pertumbuhan ‐4,89% 0,69% ‐8,38% `
` Mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tiap objek dalam komponen pendapatan, kondisi perekonomian global maupun lokal serta pelbagai kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat terkait dana perimbangan, pelbagai indikator teknikal maupun fundamental perekonomian nasional yang berpengaruh dengan munculnya sentimen negatif maupun positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kondusifitas dan pelbagai faktor lainnya dalam diproyeksikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lamongan selama lima tahun kedepan, pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3,25%. Dari tahun 2017 jumlah pendapatan sebesar Rp 2.777.891.879.236,60 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp 3.151.654.360.846,12. Estimasi belanja daerah diproyeksikan sesuai dengan kebutuhan pendanaan program- program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proyeksi selama lima tahun kedepan, belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar 2,66%. Dari tahun 2017 jumlah belanja langsung sebesar Rp 1.163.411.816.264,00 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp 1.419.702.664.768,29 dan dari tahun 2017 jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp 1.678.216.698.452,89 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp. 1.728.919.821.077,82. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas II terpenuhi. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi BAB III - 35
berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan Pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.15 BAB III - 36 `
Uraian Prioritas I Prioritas II Prioritas III Total Tabel 3.15 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2017 - 2021 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. 26,0 738.353.543.628,86 26,2 739.036.237.580,54 26,8 747.319.678.939,30 27,6 818.508.940.959,58 15,0 425.058.272.635,15 15,9 450.434.251.511,46 17,1 477.325.176.326,70 17,0 505.821.489.353,40 59,1 1.678.216.698.452,89 57,9 1.636.181.243.608,00 56,2 1.568.181.243.608,00 55,4 1.646.590.305.788,40 100,0 2.841.628.514.716,89 100,0 2.825.651.732.700,00 100,0 2.792.826.098.874,00 100,0 2.970.920.736.101,38 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017‐2021 No Uraian 2017 (Rp) 2018 (Rp) Proyeksi 2019 (Rp) 2020 (Rp) 1 Pendapatan 2 Pencairan dana cadangan 2.777.891.879.236,60 ‐ 2.798.401.732.700,00 ‐ 2.795.576.098.874,00 ‐ 2.973.808.236.101,38 ‐ (sesuaiPerda) 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan 70.312.355.480,29 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 Anggaran Total penerimaan Dikurangi: 2.848.204.234.716,89 2.848.401.732.700,00 2.845.576.098.874,00 3.023.808.236.101,38 4 Belanja dan Pengeluaran 2.841.628.514.716,89 2.825.651.732.700,00 2.792.826.098.874,00 2.970.920.736.101,38 Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan 6.575.720.000,00 22.750.000.000,00 52.750.000.000,00 52.887.500.000,00 BAB III - 37 Tahun 2021 % Rp. 28,1 883.683.632.500,49 17,0 536.019.032.267,80 54,9 1.728.919.821.077,82 100,0 3.148.622.485.846,11 2021 (Rp) 3.151.654.360.846,12 ‐ 50.000.000.000,00 3.201.654.360.846,12 3.148.622.485.846,11 53.031.875.000,01
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan merupakan hal penting dalam rangka menentukan visi dan misi kedepannya. Penentuan isu strategis dilandasi oleh permasalahan-permasalahan yang berkembang di lapangan. Selanjutnya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu isu-isu strategis diawali dengan mengidentifikasi permasalahan- permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Lamongan. Permasalahan pembangunan tersebut akan disandingkan dengan kajian terhadap lingkungan eksternal. Analisis yang baik terhadap dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, akan membantu pemerintah daerah mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Visi Misi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamongan Program Pembangunan Isu Strategis (Analisis SWOT) Tujuan dan Sasaran VISI DAN MISI 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamongan Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi beban dan tantangan yang harus dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. BAB IV - 1
Berdasarkan hasil survei dan pemetaan, secara umum permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : No 1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Pendidikan adalah salah satu pondasi dalam menopang kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi bagian penting dari sasaran pembangunan, sehingga pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius terhadap permasalahan ini. Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Belum meratanya kualitas pendidikan, terutama disebabkan distribusi tenaga pendidik/guru yang tidak merata dan kurangnya tenaga administrasi di lembaga sekolah. 2 Permasalahan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas dan mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya karena usia bangunan yang sudah tua, bencana alam dan sebagainya. Permasalahan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di Kabupaten Lamongan, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. Menurunnya jumlah penduduk usia sekolah dan semakin banyaknya sekolah- sekolah unggulan atau favorit yang diselenggarakan pemerintah maupun swadaya masyarakat, sementara itu disisi lain dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat membuka kesempatan kepada orang tua peserta didik menyekolahkan anaknya di sekolah yang dinilai lebih berkualitas tidak terbatas di lingkungan daerahnya sendiri, sehingga beberapa sekolah tertentu kekurangan murid. 3 4 Kesehatan Bidang kesehatan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM yang baik akan menunjang peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Masih tingginya / meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2 Masih tingginya penderita yang datang ke layanan dalam kondisi AIDS. 3 Masih tingginya penderita DBD di masyarakat yang disebabkan masih rendah kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan belum optimalnya Gerakan Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum optimal. 4 Masih tingginya kasus Tuberkolusis (TB) 5 Ketersediaan tenaga medis terutama Dokter Spesialis masih terbatas, sehingga pelayanan spesialis masih belum optimal. 6 Kekurangan sarana prasarana (peralatan kedokteran sesuai standar Rumah Sakit kelas B dan perkembangan IPTEK) BAB IV - 2
No 7 Belum meratanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Meski jumlah fasilitas kesehatan sudah terdistribusi diseluruh wilayah kecamatan, tetapi sebagian masyarakat masih mengeluhkan minimnya peralatan yang dimiliki. 8 Percepatan pemulihan penderita gizi buruk belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan makanan tambahan. Permasalahan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air. Hampir sebagian besar waduk di Kabupaten Lamongan memiliki sedimentasi yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penyediaan air baku yang di butuhkan oleh masyarakat umum maupun petani. Tingginya sendimentasi yang terjadi daerah penangkap air menyebabkan menurunya kapasitas air baku yang ada di Kabupaten Lamongan 2. Menurunya tingkat layanan prasarana sumber daya air. Terbatasnya jumlah sehingga saluran mengakibatkan tidak optimalnya layanan kebutuhan air terhadap petani yang masih belum permanen/pasangan irigasi 3. Keterbatasan alokasi pembiayaan penanganan infrastruktur jalan dan irigasi. Meskipun tren peningkatan jalan di Kabupaten Lamongan sangat baik, tetapi struktur tanah yang sebagian besar berupa tanah lempung/clay dengan sifat fisik yang buruk dan elastis sehingga mengakibatkan tingkat usia jalan menjadi pendek selain itu masih rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi batas maximum tonase yang diijinkan sehingga butuh alokasi pendanaan yang besar di tiap tahunnya. Jumlah waduk dan rawa di Kabupaten Lamongan hampir sebagian besar sudah mengalami pendangkalan karena sedimentasi dan di garap secara liar untuk lahan pertanian sehingga perlu adanya normalisasi waduk dan rawa agar mempunyai tangkapan air baku seperti fungsi semula. Namun tingginya biaya yang harus dialokasikan untuk kegiatan normalisasi tersebut menjadi kendala tersendiri. 4 BAB IV - 3
No Permasalahan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni dan bersanitasi kurang layak 2. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Kabupaten Lamongan mempunyai kawasan kumuh seluas 125,66 Ha. Yang tersebar di empat kecamatan dengan tipologi berbeda - beda, untuk kumuh perkotaan di kawasan nelayan berada di (Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing) Kecamatan Paciran dan (Desa Sedayu Lawas dan Kelurahan Brondong) Kecamatan Brondong sedangkan untuk kumuh perkotaan dikawasan perdagangan dan jasa (Desa Plaosan dan Kelurahan Babat) Kecamatan babat serta Kumuh perkotaan di kawasan tepi kota (Desa Made dan Desa Sidomukti) Kecamatan lamongan. Untuk penangan kumuh perkotaan masih bersifat parsial sehingga penurunan luas kawasan kumuh membutuhkan waktu yang lama 3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan 4. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air. Jumlah cakupan layanan air bersih di Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dikarenakan kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan masih bergantung dengan air permukaan selain itu masih terbatasnya kapasitas produksi Instalasi Pengelolaan Air/IPA dan infrastruktur jaringan perpipaan 5. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan. Cakupan Layanan air limbah masih rendah di karenakan di Kabupaten Lamongan baru membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT di tahun 2016 dengan dana APBN dan masih minimnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah/IPAL yang ada di permukiman. Di sisi lain belum semua rumah tangga memiliki jamban 6. Belum optimalnya ketersediaan drainase lingkungan permukiman. Salah satu faktor utama penyebab banjir di permukiman adalah belum tersedianya saluran drainase yang memadai, terjadinya pendangkalan pada saluran dan penyempitan saluran yang mengakibatkan ketidak lancaran saluran drainase permukiman dalam mengalirkan air ke saluran pembuang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Secara umum urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur lainnya. Namun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat antara lain : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah yang dianggap membatasi kegiatan Warga dalam beraktifitas 2. Kurang optimalnya pelaksanaan monitoring bidang ideology, politik, ekonomi, Sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat BAB IV - 4
No 2 Permasalahan Pembangunan 3. Kurang optimalnya peran anggota Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lamongan Sosial Keadaan Perekonomian khususnya di terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya masyarakat menengah kebawah. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Sosial antara lain 1. Belum optimalnya Santunan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana masih belum memadai Disamping itu ketersediaan Sarana dan Prasarana Loka Bina Karya, LIPOSOS dan pemberdayaan generasi muda untuk panti rehabilitasi anak dan remaja terlantar Indonesia kini 2. Belum optimalnya Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PMKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan 3. Belum optimalnya Pemberian bantuan penanggulangan bencana. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Permasalahan Tenaga Kerja yang nampak di Kabupaten Lamongan adalah masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kompetensi daya saing, baik di sektor formal maupun informal terlebih ketika dikaitkan dengan kebijakan integrasi ekonomi dan sosial dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi. Dalam situasi yang demikian, isu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing perlu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Permasalahan Tenaga Kerja yang utama adalah : 1. Tingginya angka pengangguran 2. Minimnya peluang lapangan kerja baru serta minimnya iklim usaha yang investasi maupun terhadap pengembangan perekonomian (baik ramah pengembangan UMKM) 3. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi 4. Belum optimalnya ketersediaan Informasi Pasar Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam kebijakan dan program pembangunan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara BAB IV - 5
adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain : 1. Masih adanya kesenjangan - kesenjangan gender 2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak 3. Masih dijumpainya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut wanita dan anak-anak yang belum bisa didampingi, karena kurangnya tenaga khusus yang berkompetensi Pangan Kebijakan ketahanan pangan menekankan akses pangan bernutrisi yang mencukupi untuk semua, yang dapat disediakan melalui produksi dari dalam negeri maupun dari impor. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dan 474 desa/ kelurahan serta dihuni oleh 1.354.119 jiwa. Jumlah penduduk terus tumbuh, sehingga diperlukan makanan untuk penghidupannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang ketahanan pangan antara lain : 1. Masih adanya desa yang rawan pangan 2. Konsumsi pangan belum B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan pola konsumsinya masih tergantung pada beras 3. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ketahanan dan keamanan pangan masih rendah. Sehingga beresiko terhadap terjadinya masyarakat yang rawan pangan Lingkungan Hidup 1. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan 2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya kawasan permukiman, industri dan kegiatan usaha lainnya 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan 4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkurangnya daerah tangkapan air BAB IV - 6
No Permasalahan Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Sampai saat ini belum semua penduduk Kabupaten Lamongan yang memiliki e - KTP, hal ini banyak dipengaruhi oleh keberadaan penduduk Kab. Lamongan berdomisili diluar Kabupaten/perantauan sehingga belum mengikuti perekaman data e-KTP di Kabupaten Lamongan 2. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Lamongan, terutama untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Keterbatasan SDM pada aparat desa dalam pembuatan laporan keuangan desa 2. Keterbatasan pengetahuan dan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat desa sebagai subyek pembangunan kearah kemandirian 3. Belum maksimalnya peran BUMDes sebagai kekuatan penggerak ekonomi desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Upaya pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). Dengan melaksanakan KB, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, yaitu dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu program KB juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sehingga derajat kesehatan ibu dan anak akan membaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain : 1. Belum optimalnya pelaksanaan operasional pelayanan KB melalui Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat itu pelaksanaan operasional pelayanan KB melalui Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) (LSOM) disamping 2. Belum optimalnya fungsi Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) 3. Masih Tingginya Usia Kawin Muda bagi wanita 4. Masih tingginya Angka Drop-Out Kesertaan ber KB Perhubungan 1. Masih rendahnya cakupan layanan angkutan darat. Rendahnya cakupan layanan angkutan darat dikarenakan masih minimnya moda transportasi umum yang ada di kabupaten lamongan BAB IV - 7
No Permasalahan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan pembangunan menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Tuntutan masyarakat terhadap lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah pelayanan yang Kabupaten Lamongan harus mengikuti perkembangan teknologi. Kebijakan penggunaan teknologi informasi atau e-government telah tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government. Namun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang komunikasi dan informatika antara lain : 1. Belum optimalnya pengelolaan website SKPD sehingga website beberapa SKPD kurang terupdate 2. Keterbatasan alat untuk pemeliharaan jaringan internet 3. Sistem aplikasi yang diperuntukkan SKPD belum dimanfaatkan secara maksimal/optimal oleh SKPD yang bersangkutan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 1.006 unit dan menjadi 1.064 unit pada tahun 2015. Demikian pula untuk UMKM pada tahun 2011 sebanyak 37.941 unit menjadi 54.239 unit pada tahun 2015. Namun demikian perkembangan jumlah koperasi dan UKM juga dihadapkan pada permasalahan yang antara lain : 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 dan melibatkan 10 negara ASEAN termasuk Indonesia, tetapi belum semua UMKM di Kabupaten Lamongan siap dan mampu bersaing dalam pusaran MEA tersebut, terutama dari sisi legalisasi usaha, SDM dan kualitas produk serta pemasarannya 2. Belum berkembangnya sentra-sentra produk unggulan UMKM di Kabupaten Lamongan 3. Tingkat Kualitas SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola serta anggota Koperasi yang relatif masih rendah berdampak pada tingkat kompetitif baik kelembagaan maupun usaha yang masih sangat rendah Penanaman Modal Investasi di Kabupaten Lamongan terus menggeliat. Lamongan telah menjadi incaran investor untuk melakukan investasi, mengingat daerah yang selama ini menjadi lokasi investasi telah overload dan timbul permasalahan dengan buruh. Dari tahun ke tahun realisasi investasi terus meningkat, namun demikian masih ada permasalahan yang harus dacarikan solusi, antara lain: 1. Besarnya minat investasi belum diikuti oleh realisasi investasi, sehingga belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja BAB IV - 8
No Permasalahan Pembangunan 2. Infrastruktur belum mendukung, mengingat banyak jalan dan jembatan yang kondisinya masih belum lebar 3. Meningkatnya persaingan antar daerah dan negara untuk menarik investor, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan kualitas perijinan serta diringi oleh promosi investasi Kepemudaan dan Olah Raga Program kegiatan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, sehat cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Sedangkan Keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa mengikuti perlombaan di berbagai event untuk prestasi setinggi-tingginya. Adapun permasalahan pokok Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lamongan adalah : 1. Masih rendahnya kualitas pemuda 2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan; hasil karya dan kreatifitasnya 3. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di Kabupaten Lamongan; 4. Masih rendahnya kualitas atlit Kebudayaan Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki perwujudan kebudayaan yang bermacam-macam yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan sektor yang sangat prospektif dan strategis untuk dikembangkan sebagai potensi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan kebudayaan, kesenian serta kepariwisataan yang bernuansa global sesuai kondisi yang sedang berkembang. Pengelolaan kekayaan budaya maupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Lamongan juga perlu untuk terus dipelihara sebagai bukti upaya leluhur Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjaga warisan budaya sehingga nantinya generasi penerus khususnya di Kabupaten Lamongan dapat mengetahui sejarah daerahnya yang diharapkan mampu menanamkan rasa memiliki daerahnya tersebut. Kekayaan dan keragaman budaya Kabupaten Lamongan secara historis terbagi menjadi 2 (dua) wilayah sesuai karakteristik budaya dan kesenian yakni : BAB IV - 9
No Permasalahan Pembangunan a. Wilayah Selatan yang kental dengan budaya Jawa (Mojopahit) b. Wilayah Utara yang sangat dominan dan monumental dengan budaya Islam (Budaya Pesisir) Adapun permasalahan pokok Kebudayaan di Kabupaten Lamongan adalah 1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat 2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah 3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan; asset budaya 4. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya Perpustakaan Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, budaya gemar membaca terus ditumbuhkan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Adapun permasalahan pokok Perpustakaan di Kabupaten Lamongan adalah : 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan 3. Belum tersedianya perpustakaan di semua wilayah (Kecamatan dan Desa) dan fasilitas umum Kearsipan Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. lembaga negara, pemerintahan daerah, BAB IV - 10
No 3 Permasalahan Pembangunan Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Adapun permasalahan pokok Kearsipan di Kabupaten Lamongan adalah : 1. Belum optimalnya tata kelola kearsipan 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Potensi sumber daya perikanan yang ada di Lamongan meliputi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum serta perikanan budidaya yang terdiri dari sawah tambak, tambak, kolam dan keramba jaring apung. Pada tahun 2015 produksi perikanan di Kabupaten Lamongan mencapai 121.915,4 ton. Produksi ini didukung oleh potensi laut, sawah tambak, tambak, kolam, rawa, waduk dan sungai seluas. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu : 1. Berkurangnya jumlah populasi dan jenis ikan tangkapan nelayan disekitar pantai yang menyebabkan daerah penangkapan menjadi jauh sehingga memerlukan biaya operasional kapal yang tinggi 2. Adanya penurunan tingkat kualitas lingkungan dengan berkurangya lahan tanaman mangrove serta rusaknya terumbu karang yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan 3. Kondisi infrasruktur budidaya yang masih belum layak, sehingga menghambat distribusi sarana produksi maupun pemasaran 4. Kurangnya alokasi pupuk bagi pembudidaya ikan karena pupuk bersubsidi oleh pemerintah masih belum sesuai kebutuhan pembudidaya 5. Kurangnya persediaan stok benih ikan yang tersedia pada saat musim tebar ikan 6. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah Pariwisata 1. Kurangnya promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan 2. Kurang optimalnya pengembangan potensi wisata sehingga belum menjadi destinasi wisata BAB IV - 11
No Permasalahan Pembangunan Pertanian Kabupaten Lamongan merupakan salah satu produsen gabah terbesar di Jawa Timur dan salah satu penyangga beras nasional. Produksi gabah pada tahun 2015 sebesar 1.028.254 ton GKG. Demikian pula untuk tanaman Buah-buahan (melon, semangka, pepaya, mangga dan blewah), palawija (jagung, kedelei dan kacang tanah serta kacang hijau) dan perkebunan (tebu dan tembakau) terus berkembang. Namun demikian capaian tersebut tidak lepas dari permasalahan antara lain : 1. Pupuk anorganik masih banyak digunakan oleh petani, sehingga berdampak pada tingkat kesuburan tanah dan lingkungan 2. Petani masih banyak yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga lebih modern untuk meningkatkan memerlukan sarana produksi yang produktifitas 3. Terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian terutama untuk wilayah tadah hujan, sehingga menghambat peningkatan produksi 4. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang diakibatkan oleh besarnya biaya produksi, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan petani masih relatif belum memadai, sehingga selisih antara biaya produksi dan pendapatan relatif sempit 5. Nilai tambah produk pertanian masih rendah, hal ini dikarenakan petani/ masyarakat belum melakukan pengolahan hasil pertanian dan banyak dijual dalam kondisi bahan baku/ mentah 6. Terbatasnya Bibit ternak akibat dari belum intensif pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) 7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif 8. Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan (daging dan telur) Perdagangan Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu penyumbang pada PDRB. Usaha perdagangan terus berkembang hal ini didukung oleh banyak berdirinya toko-toko, swalayan, rumah toko (ruko), pedagang kaki lima dan meningkatnya pasar tradisional. Peningkatan lapangan usaha ini terutama pada wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi yang baru misalnya ibukota kecamatan. Namun demikian perkembangan lapangan usaha ini belum optimal, mengingat masih adanya permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Kondisi pasar tradisional yang belum nyaman, rapid dan bersih, sehingga perlu terus dilakukan revitalisasi baik dari sisi manajemen maupun bangunan 2. Keberadaan PKL selama ini masih menggunakan fasilitas umum utamanya trotoar dan jalan umum, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan lalu lintas. Disamping itu keberadaan PKL kurang memperhatikan faktor keindahan, ketertiban & kebersihan lingkungan. BAB IV - 12
No 4 Permasalahan Pembangunan Perindustrian Jumlah industri di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 mencapai 15.595 industri (terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar) jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 13.252 industri terjadi kenaikan sebesar 17,68%. Meningkatnya jumlah industry di Kabupaaten Lamongan baik IRT/IKM maupun besar tidak lepas dari terus berkembangnya perekonomian. Namun demikian perkembangan industri masih menghadapi permasalahan, antara lain : 1. Sampai saat ini IKM/IRT dalam persaingan ditingkat regional dan nasional masih rendah, apalagi menghadapi persaingan di ASEAN Economic Community (AEC) yang berlangsung sejak desember 2015. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kualitas SDM yang masih rendah, manajemen usaha belum modern, informasi pasar dan pemasaran terbatas dan kualitas produk terutama kemasan masih sederhana serta belum semua IRT mempunyai legalisasi usaha IKM 2. Sentra IKM masih terbatas jumlahnya sehingga perlu terus dikembangkan dengan mensinergikan seluruh stakeholder yang terkait Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintah yang baik merupakan aspek mendasar dalam utama mengimplementasikan dapat pembangunan, mewujudkan prinsip-prinsip good govervance dan clean government. Salah satu permasalahan tata kelola pemerintahan adalah berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan perlu ditingkatkan. Permasalahan lainnya adalah berkaitan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu juga perlu memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dievaluasi secara periodik dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat di beberapa unit layanan yang ada. pembangunan subyek untuk daerah. Sebagai pemerintahan penyelenggaraan diarahkan (LK K/L). Opini BPK BAB IV - 13 /
4.1.1 Permasalahan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Salah satu fokus pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pencapaian pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2015 baik berupa jalan kabupaten, poros strategis, poros potensial, poros desa dan lingkungan mencapai diatas 90 % dalam kondisi baik. 4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Capaian Indikator Daerah 4.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai outcame pembangunan multi dimensi dan jangka panjang. IPM juga merupakan Indeks komposit atas Indeks Pendidikan , Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Capaian IPM Kabupaten Lamongan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 senantiasa menunjukkan progress yang cukup signifikan dan berada diatas capaian Jawa Timur, sebagaimana tabel dibawah ini : Grafik 4.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 102,00 82,00 62,00 66,21 67,51 68,90 69,42 69,84 70,34 42,00 22,00 2,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2016 4.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi modern yang ditujukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah/wilayah dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB dapat ditunjukkan berdasarkan struktur lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2016 sebesar 5,86 persen, melambat dibanding tahun 2015 mencapai 5,77 persen. Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi dan semua mengalami pertumbuhan. BAB IV - 14
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2011-2016 selalu diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dari 17 sektor atau lapangan usaha sebanyak 14 sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya diatas 5 %, sedangkan 3 sektor atau lapangan usaha yang pertumbuhannya dibawah 5 %. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara detail pada tabel di bawah. Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011- 2016 KATEGORI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A. Pertanian, Perikanan Kehutanan, dan 4,29 7,16 5,94 4,98 4,6 4,32 B. C. D. E. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,73 8,31 10,33 ‐0,85 2,79 6,44 10,16 4,33 1,65 6,94 3,78 7,91 6,08 11,6 6,29 3,46 9,64 7,71 1,57 5,43 3,42 8,65 8,95 5,49 F. G. Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,67 10,25 4,01 9,4 5,86 9,85 5,05 7,84 1,66 7,22 6,34 6,99 H. I. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan makan minum akomodasi & 6,07 10,38 6,28 5,69 8,09 6,04 8,87 9,66 7,61 12,8 8,66 9,84 J. K. L. M. N. O. Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Pemerintahan, Administrasi Perta‐hanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,81 9,34 11,75 4,44 8,18 7,84 10,33 10,84 3,97 1,44 7,81 13,75 9,09 5,85 1,69 6,8 6,39 8,07 6,36 0,38 7,02 7,14 8,03 6,84 6,05 7,04 6,82 5,95 5,77 4,17 P. Q. R. S. T. U. Jasa Pendidikan Sosial Jasa lainnya Produk Bruto Domestik Regional 7,29 19,08 6,19 6,67 8,4 11,96 1,63 6,92 8,74 9,1 4,72 6,93 7,99 9,69 7,34 6,3 7,96 9,14 7,06 5,77 6,4 8,26 3,35 5,86 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2016 4.1.2.3 PDRB Per Kapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar, sehingga pengaruh inflasi BAB IV - 15
menjadi cukup dominan. Trend perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif stabil. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan tersaji dalam grafik berikut : Grafik 4.2 Nilai dan Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2016 30.000.000,00 26.690.000,00 25.000.000,00 24.200.000,00 21.650.000,00 20.000.000,00 19.400.000,00 17.360.000,00 15.440.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 4.1.2.4 Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Inflasi di Kabupaten Lamongan relative belum stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 berada pada kisaran 3%, namun pada tahun 2013 dan 2014 naik pada kisaran 7% dan turun tajam pada tahun 2015 menjadi 1,96%. Penurunan angka inflasi tersebut sangat dipengaruhi rendahnya inflasi di komoditas bahan makanan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perumahan, air, listrik dan bbm, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : BAB IV - 16
Grafik 4.3 Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 8,50 7,52 7,00 7,36 5,50 4,00 3,49 2,50 3,50 1,00 1,96 1,52 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 4.1.2.5 Indeks Kinerja Infrastruktur Salah satu fokus pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pencapaian pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2016 baik berupa jalan kabupaten, poros strategis, poros potensial, poros desa dan lingkungan kondisinya diatas 90 % dalam kondisi baik. Meskipun tren jalan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun dalam kondisi baik, namun struktur tanah di Kabupaten Lamongan yang rata-rata lembek dan labil hampir di semua ruas, sehingga mengakibatkan usia fisik jalan secara alami lebih cepat menurun. Di samping itu, rendahnya kesadaran pemakai jalan, untuk mematuhi batas maximum tonase yang diijinkan juga mempercepat kerusakan badan jalan. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur ke depan disamping memperluas akses tetapi juga meningkatkan kualitas jalan melalui pemeliharaan sehingga memiliki kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Terlebih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah, mutlak adanya pemantapan kondisi infrastruktur daerah. Permasalahan lainnya berkaitan dengan genangan air di wilayah Bengawan Jero yang merupakan wilayah cekungan dan memiliki elevasi di bawah permukaan air laut sehingga dalam kondisi tertentu akan mengalami banjir. Dampak banjir tersebut yang dirasakan setiap tahun oleh masyarakat di 9 kecamatan yang dilalui Sungai Bengawan Solo adalah kerusakan jalan, saluran irigasi, gagal panen, kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum. Di sisi lain terjadinya pendangkalan waduk dan rawa yang memiliki sedimentasi sangat tinggi karena lebih dari 25 tahun tidak pernah dilakukan pengerukan terutama waduk-waduk dan rawa kewenangan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan air baku yang dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun petani. BAB IV - 17
4.1.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan berturut-turut yaitu 74.34; 78.73 dan 79.26. 4.1.2.7 Angka Kemiskinan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih relatif tinggi sehingga upaya-upaya pendampingan, bantuan dan pemberdayaan perlu dilakukan untuk memutus lingkaran siklus kemiskinan guna menurunkan angka kemiskinan. Grafik 4.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2016 17,00 16,70 16,50 16,00 16,18 15,50 15,68 15,38 15,00 14,89 14,50 14,00 13,50 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPSKabupaten Lamongan 2017 4.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja BAB IV - 18 instansi
baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Grafik 4.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016 7,00% 6,00% 4,98% 5,00% 5,00% 4,30% 4,10% 4,00% 4,40% 3,56% 3,00% 2,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017 Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan utama di Kabupaten lamongan dapat dikelompokkan menjadi 5 hal utama, yaitu: 1. Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya berdaya saing sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut ditandai dengan masih belum maksimalnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, masih terbatasnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan masih belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. 2. Daya saing perekonomian yang masih belum optimal dalam menggali potensi daerah. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro, realisasi investasi dan kunjungan wisata. 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.Hal tersebut ditandai dengan terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan untuk lokasi-lokasi tertentu, belum maksimalnya pemnafaatan tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, masih terdapatnya permukiman kumuh dan tidak layak huni, belum maksimalnya konservasi Lingkungan, belum optimalnya pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam lainnya. BAB IV - 19
4. Belum maksimalnya reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut ditandai dengan masih belum optimalnya konsistensi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan, terbatasnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset , terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, terbatasnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, belum efektifnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, belum optimalnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya, terbatasnya pengelolaan arsip pemerintah daerah dan administrasi kependudukan yang tertib, belum optimalnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, masih rendahnya kapabilas birokrasi yang efektif dan efesien, belum efektifnya Sistem Informasi dan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan Publik, dan belum maksimalnya kepuasan masyarakat. 5. Belum optimalnya kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Hal tersebut ditandai dengan masih belum maksimalnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, jumlah transmigran yang berhasil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa, prestasi pemuda dan olahrag, seni dan budaya daerah, pencari kerja yang ditempatkan, harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum dan kesadaran politik masyarakat 4.2 Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis Kabupaten Lamongan dirumuskan dengan melakukan analisis SWOT terhadap kondisi eksisting Kabupaten Lamongan dengan kondisi lingkungan kebijakan di tingkat provinsi, nasional dan internasional. 4.2.1 Kekuatan (Strength) Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi yang dapat menjadi kekuatan daerah dalam membangun di masa yang akan datang. Berikut beberapa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan. 4.2.1.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana BAB IV - 20
Kabupaten Lamongan memiliki lokasi yang strategis jika dilihat dari kontelasi regional.Berada di jalur Pantai Utara Jawa Timur, Kabupaten Lamongan memiliki akses yang sangat terbuka baik melalui jalan darat maupun laut. Pada aspek fisik dan sarana prasarana Kabupaten Lamongan memiliki potensi sebagai berikut. 1. Pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan Strategis Nasional dengan didukung oleh Perkotaan Lamongan, pengembangan Perkotaan Paciran sebagai pusat pengembangan industri dan pariwisata, pengembangan Perkotaan Brondong sebagai kawasan pelabuhan serta industri, serta pengembangan Perkotaan Babat sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional, Perkotaan Ngimbang sebagai pusat agribisnis berpotensi menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai pusat pertumbuhan yang mampu. 2. Kabupaten Lamongan memiliki angkutan kereta api komuter dengan rute Surabaya - Lamongan - Babat, yang memudahkan akses sosial dan ekonomi masyarakat. 3. Di Pantai Utara Kabupaten Lamongan berkembang beberapa prasarana transportasi laut guna peningkatan sistem transportasi laut regional dan nasional. 4. Di Lamongan juga sudah terdapat pelabuhan perikanan yang berskala besar yaitu Pelabuhan perikanan nusantara Brondong. 4.2.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya Kabupaten Lamongan memiliki keragaman dan kekayaan budaya Lamongan secara historis terbagi menjadi 2 (dua) wilayah sesuai karakteristik budaya dan kesenian yakni: 1. Wilayah Selatan yang kental dengan budaya Jawa (Mojopahit); 2. Wilayah Utara yang sangat dominan dan monumental dengan budaya Islam (Budaya Pesisir). Adanya perbedaan kondisi budaya tersebut melahirkan aneka seni budaya Jawa di Kawasan Selatan, seperti: Wayang Kulit, Sandur, Ketoprak, Tayub, Kepang Dor dan lain sebagainya. Sedangkan di Kawasan Utara yang diilhami oleh Kesenian dan Budaya Islam antara lain: Samroh, Seni Hadrah, Jidor, Sholawatan, Kentrung, Pencak Silat, Qosidah dan lain sebagainya, yang memang seharusnya dilestarikan dan dikembangkan sebagai upaya untuk memperkokoh budaya bangsa. Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lamongan menjadi sektor yang sangat prospektif dan strategis untuk dikembangkan sebagai potensi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian serta kepariwisataan yang bernuansa global sesuai kondisi yang sedang berkembang. 4.2.1.3 Kondisi Perekonomian BAB IV - 21
Pada aspek perekonomian, Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi kekuatan, yaitu: Pertanian Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Lamongan. Kontribusi kategori ini pada tahun 2015 sebesar 38,58 % terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dominasi kategori ini disokong oleh sub kategori tanaman pangan yang mencapai 20,76%. Pada tahun 2016 produksi padi sebesar 1.053.796 ton GKG dengan luas areal tanaman mencapai 151.746 hektar dan produktivitasnya sebesar 6,48 ton per hektar. Produksi padi tersebut, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang disebabkan karena factor iklim.Namun demikian produksi padi tetap menjadi penghasil padi nomor dua di Jawa Timur. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerntah Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian terutama untuk tanaman padi antara lain: bantuan sarana produksi berupa benih dan alat-alat pertanian yang lebih modern, peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi, mengembangkan kawasan agropolitan, peningkatan kualitas SDM pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, agent hayati dan bantuan modal. Selain sub kategori tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong berkembangnya sumber pangan dan energy lainnya yaitu sub kategori peternakan. Berkembangnya peternakan ditunjukan oleh terus bertambahnya populasi ternak di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2015 populasi ternak besar yang meliputi sapi, kerbau dan kuda sebanyak 102.255 ekor, ternak kecil sebanyak 180.284 ekor yang terdiri dari kambing dan domba, serta unggas yang meliputi ayam buras, ayam ras, itik dan itik manila sebanyak 48.447.059 ekor. Berkembangnya peternakan di Kabupaten Lamongan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui kegiatan pemberian bantuan ternak untuk dibudidayakan berupa sapi, kambing, ayam, puyuh serta itik, bantuan cooper, pembinaan dan pengembangan agribis peternakan serta didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana perternakan. Perikanan Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan cukup besar, pada tahun 2016 produksi ikan mencapai 127.441,8 ton. Besarnya potensi ini didukung oleh panjang pantai yang dimiliki sepanjang 47 km, sawah tambak seluas 23,454,73 ha, tambak 1.380,05 ha, kolam 341,95 ha, rawa seluas 7.087 ha, waduk 3.068 ha dan sungai seluas 855,50 km serta adanya BAB IV - 22
Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Fokus pembangunan perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain: 1. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap yang meliputi kecamatan Brondong dan Paciran dengan minapolisnya di PPN Brondong. 2. Pengembangan kawasan minapolitan budidaya yang meliputi kecamatan Kecamatan Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi, Karanggeneng, Kalitengah dengan minapolisnya di Kecamatan Glagah. 3. Peningkatan kualitas SDM pembudidaya dan nelayan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai 4. Serta Gerakan Memasayarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). 5. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat terkait dengan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Potensi Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lamongan memahami bahwa pembangunan perdagangan memiliki peranan penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menciptakan kategori serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.Aktivitas perdagangan terus dipacu baik perdagangan besar maupun eceran melalui peningkatan fasilitas perdagangan berupa pasar tradisonal yang lebih representative serta penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), juga peran swasta melalui pembangunan toko dan ruko. Berbagai aktivitas diatas memberikan dampak terhadap besaran sumbangan untuk Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran : reparasi mobil dan motor sebesar 18,81% pada PDRB ADHB(estimasi). Tentunya didukung oleh tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru seperti Tikung, Kedungpring, Sekaran, Sugio dan Karanggeneng serta Lamongan, Babat, Ngimbang, Paciran, Brondong dan mantup yang merupakan jalur distribusi barang antar wilayah. Potensi Industri Pengolahan Industri pengolahan di Kabapaten Lamongan terus berkembang, hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah industry yang ada, juga semakin variatif antara lain: industi pengolahan makanan dan minuman, pengolahan tembakau, pakaian jadi, kayu dan furniture. Berkembangnya industri pengolahan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Lamongan BAB IV - 23
dalam upaya memfasilitasi ketersediaan infrastruktur, kawasan-kawasan industri serta kemudahan perijinan bagi industri besar. Demikian pula pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)/ Industri Rumah Tangga (IRT) terus dipacu melalui peningkatan skill bagi SDM IKM/IRT, bantuan modal, pemasaran, pengembangan sentra-sentra dan fasilitasi legalisasi usaha. Mengingat IKM/IRT merupakan usaha yang cukup banyak dilakukan oleh masyrakat lamongan dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berkembangannya industri pengolahan ini telah memberikan dampak terhadap perekonomian, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya kontribusi kategori industri pengolahan. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 7,29% pada PDRB ADHB (estimasi). Potensi Wisata Kabupaten Lamongan memiliki 6 (enam) obyek wisata yang telah terkelola dengan baik dan menjadi detinasi wisata antara lain : 1. Wisata Religi Makam Sendang Duwur 2. Wisata Religi Sunan Drajat dan Museum Sunan Drajat 3. Wisata Bahari Lamongan 4. Obyek Wisata Maharani Zoo dan Goa 5. Obyek Wisata Waduk Gondang 6. Wisata Alam Mata Air Panas Brumbun Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta melakukan promosi wisata. Hasil dari upaya ini ditunjukan oleh tingkat kunjungan wisata yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 4.2.2 Kelemahan (Weaknesses) Beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 4.2.2.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana Kelemahan Kabupaten Lamongan yang berhubungan dengan kondisi fisik dan sarana prasarana adalah keberadaan infrastruktur jalan yang memiliki usia fisik yang pendek. Kerusakan infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain dikarenakan struktur tanah yang rata-rata lembek dan labil hampir di semua ruas. Kelemahan ini juga ditunjang dengan bencana banjir yang kerap mengancam Kabupaten Lamongan dengan meluapnya Sungai Bengawan Solo atau gelombang pasang di pesisir Utara. Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Selatan, jika ancaman bencana banjir dan gelombang menjadi permasalahan terjadi Utara, di Selatan ketersediaan saluran air bersih BAB IV - 24
kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu permasalahan ketika musim kemarau. Beberapa kecamatan di wilayah Selatan Kabupaten Lamongan memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih. Pada aspek yang lain, kondisi sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan juga masih belum optimal di Kabupaten Lamongan. Kelemahan yang muncul utamanya berkaitan dengan pemerataan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di beberapa kecamatan masih ditemukan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan yang ada di sekitar kota. Semakin jauh dari pusat kota, semakin banyak ditemukan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. 4.2.2.2 Kondisi Sosial Budaya Kelemahan yang muncul di Kabupaten Lamongan berkaitan dengan kondisi sosial dan dan budaya masyarakat adalah problem klasik kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana uraian sebelumnya, fenomena kemiskinan di Lamongan meliputi kurang sinkronnya beberapa program pengentasan kemiskinan. Meski sudah sangat banyak program pengentasan kemiskinan dijalankan, ternyata hanya memberikan dampak yang sangat kecil terhadap penurunan angka kemiskinan. Sedangkan permasalahan pengangguran muncul dikarenakan pertambahan angkatan kerja tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian, pertambahan lapangan pekerjaan menjadi sulit untuk bertambah secara cepat jika tidak diiringi oleh pertumbuhan pada sektor-sektor riil yang lain. Di sisi yang lain, pertumbuhan sektor riil tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia/tenaga kerja juga berpotensi memunculkan permasalahan tidak terserapnya tenaga kerja lokal karena gagal bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Kendala ini yang ke depan harus direspon dengan berbagai kebijakan yang simultan dan komprehensif. 4.2.2.3 Kondisi Perekonomian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2011-2014 mengalami tren fluktuatif. Jika dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2014 sebesar 6,41 persen, melambat dibanding tahun 2013 mencapai 6,86 persen. Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi. Perlambatan pertumbuhan ini bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan saja, tetapi perlambatan ini dialami kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten yang berdampingan dan wilayah provinsi. Pertumbuhan Lamongan lebih tinggi dan perlambatan yang dialami Lamongan lebih landai. Perlambatan yang dialami perekonomian Indonesia ini diduga BAB IV - 25
disamping karena kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (BI rate). Di sisi yang lain, Kabupaten Lamongan sebagaimana kabupaten/kota lain di Indonesia rentan dengan inflasi yang tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. 4.2.3 Peluang (Opportunity) Di tengah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa kondisi yang memberikan kesempatan dan peluang yaitu: 4.2.3.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana Usia fisik infrastruktur terutama jalan dan jembatan menjadi salah satu kelemahan Kabupaten Lamongan. Untuk dapat mengejar perbaikan jalan dan jembatan dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas, pembangunan jalan tidak dimungkinkan dilakukan dalam waktu yang cepat. Oleh karenanya pemerintah daerah dapat mencari peluang dan kemungkinan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tuntas dan cepat. Beberapa peluang dan situasi yang memungkinkan terjadinya perbaikan kondisi infrastruktur adalah sebagai berikut : 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Implementasi Undang-Undang Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah. Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat dan masuk dalam APBDes akan meringankan beban pemerintah daerah dalam membangun desa khususnya infrastruktur di tingkat desa. 2. Rencana Pembangunan Ring Road Lamongan Rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan Ringroad Utara Lamongan menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah. Jalan yang rencananya dibangun di Deket Wetan hingga Plosowahyu, disamping menjadi solusi kemacetan akibat aktifitas kereta api juga kan mendorong aktifitas perekonomian dan sosial masyarakat. Meski dalam pelaksanaannya BAB IV - 26
masih belum optimal, ke depan rencana pembangunan ini tetap menjadi peluang yang harus ditangkap oleh Kabupaten Lamongan. 3. Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jawa Timur Rencana pengembangan SPAM akan memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Lamongan. Pengembangan SPAM Regional Mojokerto-Lamongan (Mojolamong) dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan air baku di Mojokerto sekaligus membantu Kabupaten Lamongan yang memiliki keterbatasan air baku. Untuk wilayah pelayanannya direncanakan meliputi wilayah di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan dengan kapasitas sebesar 300 l/det. Konsep Pengelolaan SPAM Regional, untuk unit air baku dan produksi oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jawa Timur sedangkan pendistribusian air minum ke masyarakat tetap dilakukan oleh PDAM Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan 4.2.3.2 Kondisi Sosial Budaya Permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi salah satu kelemahan yang harus ditangani dan ditutup dengan kemampuan Kabupaten Lamongan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan kebijakannya. Beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Lamongan di bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan wujud nyata keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya. Dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan tentunya memberikan motivasi bagi warga Negara untuk mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.Jaminan tersebut memberikan keamanan untuk meningkatkan kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat. Penerapan BPJS juga membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakatnya. 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Kemiskinan Indonesia Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan beragam investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment. MP3KI BAB IV - 27
merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI menitikberatkan pada pengembangan livelihood melalui berbagai kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan social secara menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan (sustainable livelihood) masyarakat miskin dan rentan. 3. Komitmen terhadap pelaksanaan Sustanaible Development Goals (SDGs) Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengesahkan SDG's sebagai kesepakatan pembangunan global. Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut hadir dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat bersama dengan 193 perwakilan negara-negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, tujuan yang termuat dalam agenda SDG's memiliki kesesuaian dengan nawacita dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Upaya pemerintah untuk melaksanakan SDGs menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Lamongan. 4.2.3.3 Kondisi Perekonomian Peluang dan kesempatan yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamongan meliputi beberapa hal berikut: 1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk sepuluh besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air. 2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Penerapan Undang-Undang Desa bukan saja berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Salah satu klausul yang berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa akan BAB IV - 28
dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa. Hal ini tentu saja menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi perekonomian yang khas di masing-masing wilayahnya. 4.2.4 Ancaman (Treath) Situasi dan kondisi yang menjadi ancaman Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. 4.2.4.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, terutama kondisi menghadapi tantangan dan ancaman berkaitan dengan pemeliharaan kondisi jalan. Beberapa ancaman terhadap perawatan kondisi jalan yaitu: 1. Kepadatan lalu lintas angkutan barang yang melewati Lamongan Lokasi Kabupaten Lamongan yang strategis memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian. Namun hal itu memunculkan resiko bahwa Kabupaten Lamongan juga menjadi akses dan jalur tranportasi utama yang menghubungkan daerah- daerah lain di Jawa Timur. Hal ini berdampak terhadap kerusakan jalan karena tonase yang berlebihan dan frekuensi yang padat kendaraan. Semakin padatnya transportasi dan perhubungan, mengancam kerusakan jalan ketika tidak mampu mengontrol bobot/tonase kendaraan barang yang melintasi Kabupaten Lamongan. 2. Ancaman bencana alam Situasi lain yang juga menjadi ancaman terhadap kondisi infrastruktur adalah ancaman bencana alam. Beberapa kawasan di Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan banjir terutama pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun. Selain kawasan tersebut kawasan lainnya yang termasuk dalam rawan bencana banjir antara lain Kecamatan Deket dan Turi. Luas seluruh kawasan rawan bencana di Kabupaten Lamongan mencapai +29.273 Ha atau sekitar 16,15 % dari luas wilayah Kabupaten Lamongan. 4.2.4.2 Kondisi Sosial Budaya dan Perekonomian Ancaman yang muncul dalam konteks sosial dan budaya berhubungan langsung dengan isu-isu strategis yang melingkupi Kabupaten Lamongan. Beberapa ancaman tersebut antara lain: BAB IV - 29 jalan,
1. Persaingan perekonomian global Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi peluang sekaligus ancaman. MEA telah berjalan sejak tahun 2015 dicirikan dengan kondisi sebagai berikut : a. Pasar tunggal dan produksi dasar, b. Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah, c. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan d. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global. Dengan situasi regional dan global tersebut, mau tidak mau mendorong daerah mempersiapkan diri agar tidak tergerus dengan persaingan global. Terintegrasinya pasar dengan perekonomian yang lebih kuat, kerap memangsa wilayah atau daerah yang lemah secara ekonomi. Oleh karenanya, dalam konteks Lamongan, tuntutan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolak. 2. Persaingan dengan daerah sekitar dalam pengembangan perekonomian di Cluster Segitiga Emas. Dalam perencanaan pembangunan jangka menengahProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan masuk dalam cluster Segitiga Emas yang terdiri dari Kawasan Strategis Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban, Lamongan dan Bojonegoro; Kawasan Strategis Agroindustri Gresik dan Lamongan; dan kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro. Dengan kondisi serta potensi yang hampir sama antara Lamongan dengan daerah-daerah sekitar, ke depan perkembangan yang terjadi di daerah-daerah sekitar berpotensi menjadi ancaman terhadap Kabupaten Lamongan. Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Lamongan sebagai berikut. 1. Tuntutan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan SDM. 2. Pertumbuhan ekonomi relatif belum stabil dan belum inklusif. 3. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang/jasa atau inflasi. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu dari Pemerintah Daerah. 5. Belum mantapnya kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan serta jaringan irigasi. 6. Relatif tingginya tingkat penggangguran terbuka (TPT). 7. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. BAB IV - 30
Selanjutnya, berdasarkan penjelasan diatas maka isu-isu strategis utama di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan menjadi 5 hal utama, yaitu: 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengoptimalan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. 2. Masih belum optimalnya daya saing perekonomian dalam menggali potensi daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro, realisasi investasi dan kunjungan wisata. 3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dasar yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.Hal tersebut dilakukan melalui pengoptimalan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan untuk lokasi-lokasi tertentu, pemanfaatan tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, permukiman yang layak huni, upaya konservasi Lingkungan, serta pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam lainnya. 4. Tuntutan pelayanan pembangunan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengoptimalan konsistensi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, peran DPRD sesuai dengan fungsinya, pengelolaan arsip pemerintah daerah dan administrasi kependudukan yang tertib, pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, kapabilas birokrasi yang efektif dan efesien, Sistem Informasi dan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan Publik, dan belum maksimalnya kepuasan masyarakat. 5. Perlu fasilitasi agar kehidupan masyarakat tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Hal tersebut dilakukan melalui pemaksimalan pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, BAB IV - 31
jumlah transmigran yang berhasil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa, prestasi pemuda dan olahrag, seni dan budaya daerah, pencari kerja yang ditempatkan, harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum dan kesadaran politik masyarakat. BAB IV - 32
BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi yang termuat dalam RPJMD perubahan merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilihpada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005- 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015- 2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah : "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing" Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 4. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN BAB V - 1 `
5.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing" ditempuh melalui lima misi sebagai berikut. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata. Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan BAB V - 2 ` dan
pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. 5.3 Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum.Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goals) yang telah ditetapkan. Dari lima misi yang telah diuraikan sebelumnya, berikut tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat 3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, maka indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Lamongan adalah : Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama No Indikator kinerja utama Kabupaten Lamongan 1 2 Pertumbuhan ekonomi (%) 3 PDRB per Kapita (Rp.000.000) ADHB 4 5 6 7 8 Indeks Pembangunan Manusia Inflasi Indeks Gini Indeks Kinerja Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Refromasi Birokrasi Kondisi Awal 2016 70,34 5,86 26,69 1,52 0,304 66,80 60,65 - Target Akhir 2021 71,44 - 71,94 5,60 - 6,60 42,90 3,00 - 4,00 0,314 - 0,299 80,24 66,86 62,5 BAB V - 3 `
` 9 Tingkat Kemiskinan (%) 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 14,89 3,56 12,74 - 10,00 3,45 - 3,00 Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi, tujuan dan sasaran. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, memiliki tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing. Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah : 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, memiliki tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah : 1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani 2. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro 4. Meningkatnya realisasi investasi 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, memiliki tujuan : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, memiliki tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. BAB V - 4
Misi 5 Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah : 1. Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah daerah 4. Meningkatnya kinerja pelayanan publik 5. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov) : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, memiliki tujuan : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah : 1. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 4. Terwujudnya desa yang mandiri 5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya 7. Meningkatnya penduduk yang bekerja 8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 9. Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum BAB V - 5 `
VISI KABUPATEN LAMONGAN MISI 1 Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Misi 2 :Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah 1 2 TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat INDIKATOR TUJUAN 3 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2 % Pertumbuhan ekonomi 3 PDRB Per Kapita 4 Inflasi 5 indek gini Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Kondisi Awal SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2017 4 5 6 7 1 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua 1 Indeks Pendidikan 0,62 0,627­0,632 2 Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani 2 3 Indeks Kesehatan Nilai Tukar Petani 0,796 ­ 0.795 ­ 0.798 102,76 4 % Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian 4,32 4,16 ­ 4,71 3 Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan 5 % Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan 8,65 7,75 ­ 8,66 6 % Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan 6,99% 6,56%­7,56% 4 Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro 7 % koperasi berkualitas 52,63% 53% 8 % usaha kecil 8,21% 8,41% 5 Meningkatnya realisasi terhadap usaha mikro dan kecil 9 % peningkatan 22.242.684.773.608 4% investasi 6 Meningkatnya realisasi investasi 10 % peningkatan 2.363.832 0,04% kunjungan wisatawan kunjungan wisatawan BAB V - 6 2018 8 0,634­0,639 0.796 ­ 0.799 103,20 4,17 ­ 4,72 7.76 ­ 8.67 6,57%­7,57% 56% 8,62% 8% 0,08% Target Indikator Kinerja 2019 9 0,641­0,646 0.798 ­ 0.801 103,60 4,18 ­ 4,73 7.77 ­ 8.68 6,58%­7,58% 59% 8,82% 12% 0,13% 2020 10 0,654­0,659 0.799 ­ 0.802 103,80 4,19 ­ 4,74 7.78 ­ 8.69 6,59%­7,59% 62% 9,03% 16% 0,17% 2021 11 0,654­0,659 0.801 ­ 0.804 104,00 4,20 ­ 4,75 7.79 ­ 9.00 6,60%­7,60% 65% 9,23% 20% 0,21% Kondisi Akhir 12 0,654­0,659 0.801 ­ 0.804 104,00 4,21 ­ 4,76 7.79 ­ 9.00 6,60%­7,60% 65% 9,23% 20% 0,21% `
VISI KABUPATEN LAMONGAN MISI 1 Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan 3 TUJUAN 2 Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 6 7 INDIKATOR TUJUAN 3 Indeks Infrastruktur Indeks Lingkungan Hidup Kualitas 7 8 SASARAN 4 Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Kondisi Awal INDIKATOR SASARAN 2016 2017 5 6 7 11 Indeks Infrastruktur ­ 80,82 Jalan 12 Indeks Infrastruktur ­ 80,71 Jembatan 13 Indeks Irigasi 14 Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan ­ 61,05 74,64 62,11 15 Indek infrastruktur permukiman 16 Indeks Pencemaran ­ 61,76 71,91 63.27 Air (IPA) 17 Indeks Pencemaran 71,58 73.57 Udara (IPU) 18 Indeks Tutupan Lahan 51,38 51,49 19 Persentase Desa Tangguh Bencana 7.04 23.94 BAB V - 7 2018 8 81,88 81,61 75,08 63,26 72,62 65.42 75.72 51,51 40.85 Target Indikator Kinerja 2019 9 83,38 82,41 75,54 63,76 73,34 65.92 76.22 51,53 57.75 2020 10 84,20 83,22 76,14 64,65 74,03 68.02 78.22 51,73 74.65 2021 11 85,06 83,97 77,18 65,15 74,74 70.92 81.12 53,13 91.55 Kondisi Akhir 12 85,06 83,97 77,18 65,15 74,74 70.92 81.12 53,13 91.55 `
VISI KABUPATEN LAMONGAN MISI 1 Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik 4 TUJUAN 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 8 INDIKATOR TUJUAN 3 Indek Reformasi Birokrasi SASARAN 4 9 Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah 10 Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 11 Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah 12 Meningkatnya kinerja pelayanan publik 13 Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronic governance (e­gov) Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Kondisi Awal INDIKATOR SASARAN 2016 2017 5 6 7 20 Nilai Sistem B BB Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) 21 Nilai Laporan ST ST Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 22 97% 98% % Kemampuan Fiskal 23 14,84% 15% Derajat Desentralisasi 24 Opini pemeriksa eksternal 25 % PD yang tidak terdapat temuan material dan keuangan WDP 77% WTP 80% 26 % Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti 28,57 30% 27 Indek Profesionalitas ­ 80 ASN 28 Indeks Kepuasan Masyarakat 79,26 79,74 29 Pemeringkatan e‐ Government Indonesia (PeGI) peringkat 4 peringkat 4 BAB V - 8 2018 8 BB ST 99% 15,50% WTP 83% 31% 81 80,25 peringkat 3 Target Indikator Kinerja 2019 9 BB ST 100% 16,00% WTP 86% 32% 82 80,75 peringkat 3 2020 10 A ST 100% 16,50% WTP 90% 33% 83 81,26 peringkat 3 2021 11 A ST 100% 17,00% WTP 95% 34% 84 81,76 peringkat 3 Kondisi Akhir 12 A ST 100% 17% WTP 95% 34% 84 81,76 peringkat 3 `
VISI KABUPATEN LAMONGAN MISI 1 Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal TUJUAN 2 5 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai­ nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. INDIKATOR TUJUAN 3 9 % Tingkat kemiskinan 10 % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SASARAN 4 14 Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS 15 Meningkatnya 16 ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 17 Terwujudnya desa yang mandiri 18 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Kondisi Awal INDIKATOR SASARAN 2016 2017 5 6 7 30 % Penurunan PMKS 2,37% 2,39% 31 Indeks Ketahanan ­ 0,32 Pangan 32 Indeks Pembangunan ­ 88.71 Gender 33 0,88 0,67% % Laju pertumbuhan penduduk 34 Jumlah desa mandiri 1 4 35 % peningkatan 100 6% prestasi pemuda dan atlit BAB V - 9 2018 8 2,41% 0,25 89.21 0,67% 5 12% Target Indikator Kinerja 2019 9 2,42% 0,23 89.71 0,66% 6 18% 2020 10 3,05% 0,21 90.21 0,66% 7 24% 2021 11 3,15% 0,19 90.71 0,66% 8 30% Kondisi Akhir 12 3,15% 0,19 90.71 0,66% 8 30% `
VISI KABUPATEN LAMONGAN MISI 1 TUJUAN 2 INDIKATOR TUJUAN 3 SASARAN 4 19 Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 20 Meningkatnya penduduk yang bekerja 21 Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 22 Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Kondisi Awal INDIKATOR SASARAN 2016 2017 5 6 7 36 91 95 Jumlah seni budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan 37 % penduduk yang 96.44% 95.85 ­ 96.55 bekerja 38 % konflik sosial yang 100% 100% ditangani 39 % penegakan 100% 100% pelanggaran perda dan gangguan trantibbun yang diselesaikan BAB V - 10 2018 8 100 95.87 ­ 96.66 100% 100% Target Indikator Kinerja 2019 9 106 95.89 ­ 96.78 100% 100% 2020 10 111 95.92 ­ 96.89 100% 100% 2021 11 119 96.55 ­ 97.00 100% 100% Kondisi Akhir 12 119 96.55 ­ 97.00 100% 100% `
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Visi Kabupaten Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing No Indikator Kinerja Daerah Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 Misi 1 Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing 1 Indeks (IPM) Pembangunan Manusia Indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata‐rata lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita 70,34 70,56­70,66 70,78­70,98 Misi 2 Tujuan 70 34 69 74 Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat 70 56 70 66 69 50­69 75 70 78 70 98 69 75 ­ 70 00 1 % Pertumbuhan ekonomi Gambaran perkembang‐an perekonomian yang dilihat dari perubahan PDRB ADHK Perbandingan PDRB ADHK dari tahun ke tahun 5,86 5,56 ­ 6,56 5,57 ­ 6,57 2 PDRB Per Kapita Salah satu ukuran kemak‐ muran yang terpenting adalah pendapatan. Kemak‐ muran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan penda‐ patan. (satuan rupiah) Nilai PDRB ADHB / Jumlah penduduk tengah tahun 5 86 5 55 26.690.000 5 56 6 56 5 56 ­ 5 86 29.300.000 5 57 6 57 5 61 ­ 5 96 32.230.000 3 Inflasi Indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus‐ menerus dan saling memengaruhi. Lebih diarahkan untuk pengendalian inflasi 26 690 000 46 381 000 1,52 1,52 2,76 29 300 000 3,00­4,00 1,50­3,00 32 230 000 3,00­4,00 1,50­3,00 BAB V - 11 2019 71,00- 71,30 71 00 71 30 70 00 ­ 70 25 5,58 ­ 6,58 5 58 6 58 5 66 ­ 6 06 35.460.000 35 460 000 3,00­4,00 1,50­3,00 2020 71,22- 71,62 71 22 71 62 5,59 ­ 6,59 5 59 6 59 39.000.000 39 000 000 3,00­4,00 1,50­3,00 2021 71,44­71,94 71 44 71 94 5,60 ­ 6,60 5 60 6 60 42.900.000 42 900 000 3,00­4,00 1,50­3,00 Kondisi Akhir 71,44­71,94 71 44 71 94 5,60 ­ 6,60 5 60 6 60 42.900.000 42 900 000 3,00­4,00 1,50­3,00 `
4 indek gini Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. GR = 1 ­ ∑fi [Yi + Yi­1] 0,304 0,304 0,4 0,318­0,303 0,318­0,303 0,390 ­ 0,400 0,317­0,302 0,317­0,302 0,385 ­ 0,400 0,316­0,301 0,316­0,301 0,380 ­ 0,400 0,315­0,300 0,315­0,300 ‐ Misi 3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Tujuan Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 1 Indeks Infrastruktur Ukuran capaian kinerja infrastruktur dalam satuan indeks Indeks Jalan + Indeks Jembatan + Indeks Irigasi +Indeks Permukiman 66,80 77,02 77,80 78,67 79,40 Jumlah Indeks 66,80 77,02 77,80 78,67 79,40 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITH 60,65 62,41 65 66,32 68,03 60 65 63 98 61 65 63 98 65 49 62 95 65 49 67 00 63 25 67 00 68 52 ‐ 64 56 1 Misi 4 Tujuan Indek Reformasi Birokrasi Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penilaian terhadap ­ kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Hasil penilaian dari KemenPANRB ­ 61 61,5 62 65,00 65,00 ­ 67,00 67,00 ­ 69,00 69,00 ­ 71,00 ‐ Misi 5 Tujuan Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai­nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. 1 % Tingkat kemiskinan Jumlah Persentase Penduduk miskin yang yang hidup dibawah garis kemiskinan jumlah Penduduk miskin yang yang hidup dibawah garis kemiskinan 14,89 14,46­13,91 14,03­12,93 13,60­11,96 13,17­10,98 jumlah Penduduk x 100 2 % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase pengangguran jumlah angkatan kerja jumlah terhadap Jumlah Penganguran Jumlah Angkatan Kerja x 100 3,56 4,15­3,45 4,13­3,34 4,11­3,22 4,08­3,11 3 56 4 21 4,15­3,45 3 54­3 45 4 17 ­ 4 08 4,13­3,34 3 52­3 34 4 08 ­ 3 99 4,11­3,22 3 49­3 22 3 99 ­ 3 90 4,08­3,11 3 47­3 11 BAB V - 12 0,314­0,299 0,314­0,299 ‐ 80,24 80,24 70,61 ‐ 66 86 62,5 ‐ 12,74­10,00 3,45­3,00 3,45­3,00 3 45­3 00 0,314­0,299 0,314­0,299 ‐ 80,24 80,24 70,61 ‐ 66 86 62,5 ‐ 12,74­10,00 3,45­3,00 3,45­3,00 3 45­3 00 `
` Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Dalam rangka pencapaian Misi Pertama ditetapkan 2 (Dua) Sasaran yang diukur melalui 2 (Dua) Indikator Sasaran yang didukung 3 (Tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perpustakaan sebagaimana berikut: Misi Pertama Sasaran Indikator Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Mewujudkan Sumber Manusia saing peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Daya berdaya melalui Terwujudnya pendidikan berkualitas semua yang untuk Meningkatnya derajat masyarakat kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Gambaran untuk perkembangan pendidikan secara umum menge‐tahui Gambaran mengetahui angka harapan hidup umum untuk perkembangan Indeks Angka harapan lama sekolah (EYS) + rata ‐ rata lama sekolah (MYS) 2 ((e0 ‐ 25)/(85‐25)) x 100 Dimana : e0 : Angka Harapan Hidup; Angka Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Maksimum Hidup (UNDP); 25 Harapan 0,62 0,796 0,796 0,627­0,632 0.795 ­ 0.798 0.795 ­ 0.798 0,634­0,639 0.796 ­ 0.799 0.796 ­ 0.799 0,641­0,646 0.798 ­ 0.801 0.798 ­ 0.801 0,654­0,659 0.799 ­ 0.802 0.799 ­ 0.802 0,654­0,659 0,654­0,659 0.801 ­ 0.804 0.801 ­ 0.804 0.801 ­ 0.804 0.801 ­ 0.804 BAB V - 13
` Dalam rangka pencapaian Misi Kedua ditetapkan 5 (Lima) Sasaran yang diukur melalui 8 (Delapan) Indikator Sasaran yang didukung 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Pariwisata dan kelautan & perikanan sebagaimana berikut: Misi Kedua Sasaran Indikator Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan meng‐ optimalkan po‐tensi daerah Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan antara perbandingan Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) (It /Ib) x 100 ­ 105,35 102,76 102,76 105,89 103,20 103,20 106,42 103,60 103,60 106,96 103,80 104,00 104,00 104,00 ­ ­ ­ 103,80 104,00 Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, perkem‐ Gambaran bangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri tanaman pangan, dari hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan lapangan ADHK PDRB usaha tahun pertanian sekarang ‐ PDRB ADHK lapangan perta‐nian tahun sebelumnya PDRB usaha sebelumnya ADHK pertanian lapangan tahun X100 4,32 4,32 4,16 ­ 4,71 4,16 ­ 4,71 4,17 ­ 4,72 4,17 ­ 4,72 4,18 ­ 4,73 4,18 ­ 4,73 4,19 ­ 4,74 4,19 ­ 4,74 4,20 ­ 4,75 4,20 ­ 4,75 4,21 ­ 4,76 4,21 ­ 4,76 Meningkatnya pertumbuhan lapangan industri perdagangan usaha dan Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan perkem‐ Gambaran bangan perekono‐mian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK lapangan PDRB usaha industri pengolahan tahun sekarang ‐ PDRB ADHK usaha lapangan industri pengolahan tahun sebelumnya ADHK PDRB ADHK sub lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya x 100 8,65 8,65 4,51 7,75 ­ 8,66 7,75 ­ 8,66 5,50 7.76 ­ 8.67 7.76 ­ 8.67 5,80 7.77 ­ 8.68 7.78 ­ 8.69 7.79 ­ 9.00 7.79 ­ 9.00 7.77 ­ 8.68 7.78 ­ 8.69 7.79 ­ 9.00 7.79 ­ 9.00 5,85 ­ ­ ­ BAB V - 14
Misi Kedua Sasaran Meningkatnya kualitas dan Usaha Mikro koperasi Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya kunjungan wisatawan Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan Persentase berkualitas koperasi Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil Persentase peningkatan realisasi investasi Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Definisi Operasional perkem‐ Gambaran bangan perekonomian khusus lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Gambaran terkait kondisi berkualitas, koperasi tingkat memenuhi kepatuhan dan kesehatan usaha usaha Gambaran unit mikro yang meningkat menjadi kapasitasnya usaha dimana kecil kreterianya sesuai de‐ Undang‐undang ngan No.20/2008 dalam satuan prosentase realisasi Gambaran investasi PMDN maupun PMA sampai ini dengan berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007 baik tahun kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing Formulasi PDRB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang ‐ PDRB ADHK usaha lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan tahun Motor Sepeda sebelumnya PDRB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sebelumnya ADHK ADHK Jml koperasi berkualitas jml koperasi aktif Jml usaha kecil jml usaha mikro & kecil Jumlah realisasi sampai jumlah realisasi baseline investasi tahun sekarang ‐ investasi jumlah realisasi baseline investasi kunjungan Jumlah wisatawan tahun sekarang ‐ jumlah kunjungan wisatawan baseline jumlah wisatawan baseline kunjungan Base Line 2016 6,99% x 100 6,99% x 100 52,63% 52 63% x 100 8,21% 8,21% 20025 244039 22.242.684.773.608 x 100 22.242.684.773.608 2.363.832 x 100 2.363.832 BAB V - 15 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir 6,56%­7,56% 6,57%­7,57% 6,58%­7,58% 6,59%­7,59% 6,60%­7,60% 6,60%­7,60% 6,56%­7,56% 6,57%­7,57% 6,58%­7,58% 6,59%­7,59% 6,60%­7,60% 6,60%­7,60% 53% 56% 59% 62% 65% 65% 53% 56% 59% 62% 65% 65% 8,41% 8,62% 8,82% 9,03% 9,23% 9,23% 8,41% 20525 244039 8,62% 21025 244039 8,82% 21525 244039 9,03% 22025 244039 9,23% 22525 244039 9,23% 4% 8% 12% 16% 20% 20% 4% 8% 12% 16% 20% 20% 0,04% 0,08% 0,13% 0,17% 0,21% 0,21% 0,04% 0,08% 0,13% 0,17% 0,21% 0,21% `
Dalam rangka pencapaian Misi Ketiga ditetapkan 2 (Dua) Sasaran yang diukur melalui 9 (Sembilan) Indikator Sasaran yang didukung 5 (Lima) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana berikut: Misi Ketiga Sasaran Indikator Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Memantapkan sa‐ rana dan prasa‐rana dasar dengan menjaga kelestarian ling‐kungan Terwujudnya peningkatan kualitas kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat dan Indeks Infrastruktur Jalan Indeks Infrastruktur Jembatan Ukuran kemantapan jalan kabupaten dan poros strategis Ukuran jembatan kemantapan (indek jalan kabupaten+indek jalan poros strategis) / jumlah indek (indek jembatan kabupaten + jembatan strategis)/ jumlah indek ­ ­ 80,82 80,71 81,88 81,61 83,38 82,41 84,20 83,22 85,06 83,97 Indeks Irigasi Ukuran capaian kinerja irigasi IK. Jaringan Irigasi + IK. Air Baku Jumlah Indek ­ 74,64 75,08 75,54 76,14 77,18 Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan Ukuran kinerja layanan lalu lintas dan angkutan jalan (IK pelayanan transportasi dan IK jaringan jalan) / 2 61,05 62,11 63,26 63,76 64,65 65,15 Indek permukiman infrastruktur Ukuran capaian kinerja peningkatan kualitas permukiman (indek rumah layak huni + indek kawasan permukiman kumuh)/ jumlah indek ­ 71,91 72,62 73,34 74,03 74,74 BAB V - 16 Kondisi Akhir 85,06 83,97 77,18 65,15 74,74 `
Misi Ketiga Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam Indikator Definisi Operasional Indeks Kualitas Air (IKA) Perhitungan indeks untuk indikator kua‐ litas air sungai dila‐ berdasarkan kukan Keputusan Menteri Lingkungan Negara Hidup 115 Nomor Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index - PI). Indeks Kualitas Udara (IKU) Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak empat kali per dianggap kualitas mewakili udara tahunan untuk pa‐ masing‐masing rameter. Nilai kon‐ sentrasi tahunan se‐ tiap parameter ada‐lah nilai rata‐rata konsentrasi triwu‐ lanan tahun dr Indeks Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan Didasarkan Pada Luas Tutupan Vegetasi yang ada di Kabupaten Lamongan dibandingkan Luas wilayah secara keseluruhan Persentase Desa Tangguh Bencana Kemampuan desa rawan bencana dalam mengenali dan mengantisipasi bencana Formulasi Keterangan : (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R adalah nilai rata‐rata dari Ci/Lij Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. dimana Ci menyatakan kualitas air i Keterangan : IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2=Indeks Pencemar NO2 IPSO2=Indeks Pencemar SO2 LTL ITL = 100 - ((84,3 - ( x100)) x (50/54,3)) LW ITL = Indeks Tutupan Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Jumlah Desa tangguh bencana Jumlah Desa rawan bencana x 100 BAB V - 17 Base Line 2016 61,76 61,76 52 71,58 71,58 89,25 51,38 54,00 7.04 5 71 2017 63.27 63.27 53.00 73.57 73.57 89.30 51,49 57,00 23.94 14 71 2018 65.42 65.42 54.00 75.72 75.72 89.35 51,51 60,00 40.85 29 71 2019 65.92 65.92 55.00 76.22 76.22 89.40 51,53 63,00 57.75 41 71 2020 68.02 68.02 78.22 78.22 51,73 74.65 53 71 2021 70.92 70.92 81.12 81.12 53,13 91.55 65 71 Kondisi Akhir 70.92 70.92 81.12 81.12 53,13 91.55 65 71 `
Dalam rangka pencapaian Misi Keempat ditetapkan 5 (Lima) Sasaran yang diukur melalui 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran yang didukung 11 (Sebelas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Sekretariat daerah, Sekretariat dewan, Keuangan, Perencanaan, Inspektorat, Penelitian dan pengembangan, Kepegawaian, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Penanaman Modal, Komunikasi dan Informatika, dan Kecamatan sebagaimana berikut: Misi Keempat Sasaran Indikator Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB Nilai SAKIP B B BB BB BB BB BB BB A A A A Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kemendagri Nilai LPPD 60,86 ST 64,7 ST 68,55 ST 72,4 ST 76,25 ST 80,1 ST Sangat Tinggi Sangat Tingggi Sangat Tingggi Sangat Tingggi Persentase Kemampuan Fiskal Gambaran kemampuan fiskal dalam membiayai pembangunan Realisasi pendapatan+Realisasi Pembiayaan Netto x 100 98% 99% 100% 100% 100% Realisasi belanja 2.719.030.732.138 2.796.049.237.222 Persentase Derajat Desentralisasi Gambaran derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Total PAD Total Pendapatan x 100 15% 15,50% 16,00% 16,50% 17,00% Nilai Opini pemeriksa eksternal Persentase tidak terdapat material dan keuangan PD yang temuan Hasil audit dari auditor ekternal Temuan material ditentukan PD yang mendapat temuan material minimal 1/1000 dari jumlah anggaran kegiatan Audit eksternal Jumlah PD yg tidak mendapatkan temuan material Jumlah PD x10 403.473.988.529 WDP 77% WTP 80% WTP 83% WTP 86% WTP 90% WTP 95% BAB V - 18 Kondisi Akhir A A 80,1 ST 100% 17% WTP 95% `
Misi Keempat Sasaran Meningkatnya penelitian pengembangan daerah dan Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja publik pelayanan Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronic governance (e‐gov) Indikator Jurnal Penelitian dan kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional Indek ASN Profesionalitas Indeks Masyarakat Kepuasan Nilai/Pemeringkatan e‐ Government Indonesia Definisi Operasional Gambaran terkait dengan hasil penelitian dan kajian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional profesionalitas Indek aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara pejabat, kompetensi pejabat, kinerja dan kompensasi kedisiplinan Ukuran mendapatkan Indeks Masyrakat layanan pemerintah Gambaran pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah untuk gambaran Kepuasan terhadap Formulasi Base Line 2016 jumlah penelitian & kajian yang dipublikasikan jumlah penelitian & kajian yang dilaksanakan x 100 28,57 Kompetensi Gap kompensasi + pelanggaran disiplin) + Kinerja+ (disiplin‐ ­ 75,73 Indek Kepuasan Masayarakat 79,26 Penilaian Kemenkominfo/Kemenpan peringkat 4 BAB V - 19 2017 30% 80 80 79,74 peringkat 4 2018 1 31% 81 85 80,25 peringkat 3 2019 1 32% 82 90 80,75 peringkat 3 2020 1 33% 83 81,26 peringkat 3 2021 1 34% 84 81,76 peringkat 3 Kondisi Akhir 4 34% 84 81,76 peringkat 3 `
Dalam rangka pencapaian Misi Kelima ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran yang diukur melalui 9 (Sepuluh) Indikator Sasaran yang didukung 10 (Sepuluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Sosial, Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kesatuan bangsa dan politik dan Transmigrasi serta ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana berikut: Misi Kelima Sasaran Indikator Definisi Operasional Formulasi Base Line 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Memantapkan ke‐ hidupan masya‐ rakat yang ten‐ teram dan damai dengan menjun‐ jung tinggi budaya lokal Meningkatnya pelayanan bantuan dalam penurunan PMKS dan sosial upaya Persentase PMKS Penurunan terkait Gambaran dengan penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah th sebelumnya ‐ PMKS th Jumlah tahun PMKS sebelumnya PMKS x 100 2,37% 146.177 2,37% 2,39% 52.64 142.690 2,39% 2,41% 55.78 139.254 2,41% 2,42% 59.00 135.890 2,42% 3,05% 62.30 131.750 3,05% 3,15% 66.05 127.600 3,15% Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pa‐ngan masyarakat Indeks Pangan Ketahanan Hasil hitungan Security Vulnerability yaitu Ketahanan Kerentanan Pangan Food and (FSVA) analisis dan Hasil hitungan Food Security and Vulnerability (FSVA) yaitu analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan ­ 0,32 0,25 0,23 0,21 0,19 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indeks Gender Pembangunan Indeks yang berfungsi untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki‐ laki Angka menunjukkan rasio antara dan pembangunan pembangunan ketika mendekati 100, maka pembangunan gender atau merata gender laki‐laki, semakin seimbang ­ 91,77 88.71 88.71 92,39 ­ 92,90 89.21 89.21 92,91 ­ 93,50 89.71 89.71 93,51 ­ 94,01 90.21 90.21 90.71 90.71 Persentase Laju pertumbuhan penduduk pertambahan Laju penduduk diban‐ dingkan dengan tahun dasar Jumlah sekarang penduduk sebelumnya penduduk ‐ thn jumlah tahun 0,88 0,67% 0,67% 0,66% 0,66% 0,66% jumlah penduduk tahun sebelumnya x 100 0,88 1,09 0,67% 0,66 0,67% 0,65 0,66% 0,64 0,66% 0,66% BAB V - 20 Kondisi Akhir 3,15% 66.05 127.600 3,15% 0,19 90.71 90.71 0,66% `
Misi Kelima Sasaran Terwujudnya desa yang mandiri Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah Meningkatnya penduduk bekerja yang Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum Indikator Jumlah desa mandiri Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlit Jumlah seni budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan Persentase yang bekerja penduduk Persentase konflik sosial yang ditangani Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan trantibbun yang diselesaikan Definisi Operasional Ukuran untuk meng‐ hitung capaian hasil dari desa dalam pe‐ nyelenggaran peme‐ rintahan, kewila‐yahan, dan kema‐syarakatan Gambaran pening‐ katan jumlah prestasi pemuda dan olahraga pada setiap tahunnya dalam satuan prosentase Gambaran jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan Ukuran menghitung pencari ditempatkan baik maupun Lamongan. untuk jumlah yang bekerja Lamongan luar di kerja di Ukuran menghitung konflik ditangani sosial untuk jumlah yang jumlah pelanggaran perda dan gangguan trantibun yang diselesaikan Formulasi Jumlah desa mandiri jml pretasi pemuda dan atlit jumlah skrg‐ prestasi tahun dasar th jumlah prestasi pemuda dan atlit tahun dasar Jumlah seni,budaya lokal dan benda/situs cagar yang dilestarikan Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Jumlah angkatan kerja Jumlah konflik sosial yang ditangani Jumlah konflik sosial yang ada jumlah pelanggaran perda dan gangguan Trantibum yang terselesaikan Jml pelanggaran perda dan gangguan trantibun yang ditemukan Base Line 2016 1 2017 4 462 462 x 100 100 106 100 6% 91 95 x 100 96.44% 95.85 ­ 96.55 100 4,15 95,85 x 100 100% 100% 25 25 647 536 x 100 100% 100% BAB V - 21 2018 5 462 112 12% 100 95.87 ­ 96.66 100 4,13 95,87 100% 27 427 100% 2019 6 462 118 18% 106 95.89 ­ 96.78 100 4,11 95,89 100% 27 382 100% 2020 7 462 124 24% 111 95.92 ­ 96.89 100 4,08 95,92 100% 27 327 100% 2021 8 462 130 30% 119 96.55 ­ 97.00 100 3,45 96,55 100% 25 275 100% ` Kondisi Akhir 8 462 130 30% 119 96.55 ­ 97.00 100 100 100% 25 2594 100%
` BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan sebelumnya. RPJMD perubahan ini melanjutkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya yang dalam pelaksanaannya baru menyelesaikan tahun pertama 2016. RPJMD perubahan ini melanjutkan strategi dan arah kebijakan pada tahun‐tahun selanjutnya 2017 sd 2021. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program‐program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Lamongan dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut strategi dan arah kebijakan Kabupaten Lamongan dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMDP dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. 6.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2016‐2021 masuk tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Pemantapan pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan lima tahun mendatang juga merupakan keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, H. Fadeli SH, MM yang terpilih kembali pada periode kedua. Oleh karenanya strategi umum yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016‐2021 adalah sebagai berikut : Pertama, pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis lingkungan Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada lima tahun sebelumnya, pembangunan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan pada berbagai aspek. Pemenuhan sarana dan prasarana pada lima tahun ke depan difokuskan pemantapan kondisi infrastruktur dengan memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Pembangunan pada tahap lanjut, bukan hanya berhenti pada aspek fisik semata, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan manusia dan daya dukung lingkungan. BAB VI - 1
` Kedua, pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif Strategi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan adalah pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif. Strategi ini fokus pada upaya pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan dan masyarakat secara umum (usia produktif), bukan hanya sekedar memperluas akses tetapi pada saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki pencapaian pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sangat baik. Namun dengan semakin tingginya tantangan serta ancaman yang dihadapi terkait dengan kompetisi antar wilayah dan antar bangsa (MEA), pemantapan kualitas SDM menjadi strategi umum yang harus dilaksanakan di Kabupaten Lamongan. Ketiga, pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi dan produk­produk unggulan daerah Strategi umum ketiga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lamongan adalah pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah. Pemantapan ekonomi dalam menunjang kemandirian daerah dilakukan dengan meningkatkan kontribusi potensi dan produk‐produk unggulan daerah. Perekonomian Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tetap memperkuat potensi produktifitas pertanian, ke depan juga diperlukan pengembangan sektor‐sektor potensial yang lain di Lamongan. Beberapa sektor seperti perdagangan dan industri pengolahan dapat menjadi penopang baru perekonomian, ditunjang dengan perkembangan sub sektor lain seperti pariwisata. 6.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD perubahan secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda‐beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD prubahan. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu‐isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis BAB VI - 2
` permasalahan dan isu‐isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah‐daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya. Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 6.1. sebagai berikut. Gambar 6.1. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016­2021 2016 Pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis lingkungan sebagai pendorong pembangunan perekonomian masyarakat Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat 2017 2018 Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung sumberdaya dan infrastruktur yang memadai Pengembangan perekonomian melalui optimalisasi potensi daerah 2019 2020 Memacu infrasruktur serta pemantapan produk‐produk unggulan untuk percepatan pembangunan sosial ekonomi investasi dan pembangunan Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing 2021 Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut. BAB VI - 3
VISI MISI 1 Tujuan Meningkatkan kua­ litas pelayanan pen­ didikan dan kese­ hatan yang merata serta berdaya saing Tabel 6.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua No aksesibilitas 1 Meningkatkan pelayanan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan Strategi pendidikan Arah Kebijakan 2017‐2021 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan 2017‐2021 Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan me‐ lalui pembinaan karier, pening‐ katan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi 2017‐2021 Pembangunan dan Sarana lembaga Pendidikan Prasarana yang melalui pembangunan Ruang Kelas Baru ruang pemeliharaan gedung, dan penunjang pendi‐dikan peralatan pendidikan 2017‐2021 Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu me‐madai BAB VI - 4
VISI MISI 1 Tujuan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Sasaran No Strategi Arah Kebijakan 2017‐2021 Pemberian Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN) baca 2 Meningkatnya masyarakat didukung yang ketersediaan perpustakaan yang memadai minat 2017‐2021 Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat 2017‐2021 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat sampai Kabupaten, Kecamatan Desa dan Lembaga Sekolah Meningkatnya kesehatan masyarakat derajat aksesbilitas 1 Meningkatkan untuk pelayanan menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan kesehatan 2017‐2021 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan profesionalitas melalui 2017‐2021 Pengembangan tenaga kesehatan peningkatan kualifikasi 2017‐2021 Pembangunan Sarana dan Prasa‐ rana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat BAB VI - 5
VISI MISI 1 Tujuan VISI Sasaran TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan No Strategi Arah Kebijakan 2017‐2021 Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit 2017‐2021 Peningkatan dan kwalitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit sarana kuantitas 2017‐2021 Peningkatan dan prasarana baik medis maupun non medis di Rumah Sakit TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 6
MISI 2 Tujuan Meningkatkan per­ tumbuhan ekonomi optimali­ melalui sasi potensi daerah dan ekonomi kerak­ yatan untuk mewu­ judkan peningkatan pendapatan masya­ rakat VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran Meningkatnya pertumbuhan usaha kesejahteraan petani lapangan dan pertanian No 1 Meningkatkan Strategi dan produktivitas komoditas unggulan oleh dengan ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM produksi didukung Arah Kebijakan 2017‐2021 Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan melalui pokok pangan pengamanan lahan pertanian produktif peman‐faatan lahan terlantar, didukung dengan sistem fasilitasi irigasi dan penyediaan air yang terpadu dan 2017‐2021 Mengembangkan penyuluhan kualitas peningkatan untuk produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan wilayah percontohan kecamatan serta pengembangan kawasan di 2017‐2021 Peningkatan penggunaan tehnologi ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim Peningkatan terhadap pembinaan manajemen penguatan kelompok fasilitasi kemitraan usaha. pertanian 2017‐2021 aksesibilitas petani disertai usaha, tani dan pembiayaan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 7
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran No Strategi 2 Meningkatkan dan populasi ternak dengan produksi hasil didukung bibit yang unggul, pembinaan, sarana dan prasarana serta kemitraan usaha Arah Kebijakan Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan‐pelatihan disertai fasilitasi pemasaran 2017‐2021 Mendorong terbentuknya usaha pembibitan dan pakan ternak untuk menghindari ketergan‐ tungan dari daerah luar 2017‐2021 Pengembangan pola kemitraan dengan sebagai antara perusahaan penyedia bibit dan pakan ternak peternak lokal 2017‐2021 Pembinaan terhadap peternak/ kelompok secara terpadu disertai dan dengan kawasan pengem‐bangan peternakan introducing tehnology peternakan 2017‐2021 Peningkatan populasi melalui bantuan ternak dan inseminasi buatan disertai pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak percontohan serta TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 8
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran No Strategi Arah Kebijakan dan 3 Meningkatkan produktivitas yg berdaya saing dengan didukung yang peningkatan inovatif, ramah lingkungan produksi perikanan tehnologi dan efesien dan prasarana pendukung usaha peternakan 2017‐2021 Peningkatan 2017‐2020 Pembangunan sarana dan produktivitas perikanan dengan tehnologi pemanfaatan perikanan ramah lingkungan yang efektif dan efesien produksi yang 2017‐2021 Peningkatan penggunaan bibit unggul serta pengembangan ikan untuk ketergan‐tungan ikan mendorong usaha pembibitan mengurangi dari daerah lain yang 2017‐2021 Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya 2017‐2020 Mengembangkan Saluran Distribusi ikan untuk menjaga kualitas dan nilai jual Pengembangan pengolahan hasil untuk berbasis dan meningkatkan peningkatan ikan masyarakat TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 2017‐2021 perikanan niali konsumsi jual BAB VI - 9
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan lapangan dan industri No 1 Strategi industri ber‐skala Peningkatan besar serta dan menengah pengembangan kapasitas secara berkelanjutan industri berskala mikro dan kecil bagi Arah Kebijakan 2017‐2021 Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM 2018‐2021 Mendorong berkembanganya dan industri kawasan Pengembangan IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing sentra 2017‐2021 Peningkatan kemam‐puan pelatihan, magang dan studi banding; Fasilitasi legalisasi usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha kualitas dan SDM melalui pen‐dampingan, 2017‐2021 2017‐2021 Diseminasi dan fasilitasi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor serta e­commerce informasi promosi TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 10
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran No 2 Strategi Pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan memprioritaskan tetap perlindungan konsumen Arah Kebijakan Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui sarana penyediaan perdagangan yang representatif 2017‐2021 Mengembangkan informasi dan tingkat dan 2017‐2021 jaringan pasar baik regional, nasional internasional Fasilitasi legalisasi usaha dan pengembangan pasar online 2017‐2021 Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan konsumen 2017‐2021 Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro 3 dan Pengembangan perwujudan UMKM disertai ekonomi peningkatan dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru Koperasi sebagai kerakyatan kualitas 2017‐2021 Peningkatan Iklim Usaha Mikro yang dan Kecil Kondusif pada era perdagangan bebas / globalisasi Koperasi 2017‐2021 Pengembangan dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMK untuk meningkatkan volume usaha Produk TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 11
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran No Strategi Arah Kebijakan 2016‐2021 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMK dalam era global yang kompetititf 2017‐2021 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMK untuk peningkatan ketaatan dan kepatuhan thd Peraturan dan Perundangan 2017‐2021 Peningkatan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Bank maupun LK Non Bank baik Meningkatnya investasi realisasi Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, serta sarana tehnologi informasi dan prasarana 2017‐2021 Pengembangan layanan sederhana, investasi dan mudah, transparan baik secara offline maupun online yang cepat, tepat 2017‐2021 Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online 2017‐2021 Promosi publikasi disertai kemitraan investasi investasi potensi untuk investasi TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 12
MISI 2 Tujuan VISI Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Sasaran No Strategi Arah Kebijakan 2017‐2021 Pemerataan investasi dengan sumberdaya mewujudkan memprioritaskan lokal pemerataan ekonomi untuk Meningkatnya kunjungan wisata Mengembangkan pariwisata dan didukung infrastruktur yang memadai promosi 2017‐2021 Pengembangan destinasi wisata dengan dengan yang mengkolaborasikan sektor‐sektor lainnya ada 2017‐2021 Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik wi‐sata budaya, alam dan religi serta buatan menjadi destinasi wisata 2017‐2021 Melakukan promosi pariwisata dan ditingkat disertai internasional penciptaaan branding wisata khas untuk Lamongan meningkatkan kunjungan wisata nasional TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 13
MISI 3 Tujuan Mewujudkan infra­ struktur yang mam­ pu mendukung pe­ ningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabu­ paten Lamongan dengan memper­ hatikan kelestarian Lingkungan VISI MISI 3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Arah Kebijakan Sasaran No 1 Strategi Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas serta meningkatkan tata kelola kepengairan rangka mendukung produktivitas lahan. Terwujudnya pening‐ katan kualitas dan kuan‐ titas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap pemukiman sehat 2017‐2021 Kualitas Peningkatan dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah Penguatan Line Data Base Pembangunan Jalan dan Jembatan Penguatan dan antar peningkatan antar sektor, pemerintahan lainnya dan dengan daerah pemerintahan atasan Penguatan Line Data Base Pembangunan pengairan serta Anggaran Pengalokasian Berdasarkan Kewenangan Penanganan Pembangunan Pasangan Normalisasi Jaringan Irigasi dalam 2017‐2021 kelembagaan kerjasama 2017‐2021 2017‐2021 2017‐2021 dan 2017‐2021 Normalisasi Daerah Tangkapan Air (Waduk, embung dan Rawa) 2017‐2021 Normalisasi Saluran Pembuang/ Sungai TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan BAB VI - 14
Tujuan VISI Sasaran No Strategi Arah Kebijakan 2 Peningkatan prasarana perhubungan dukung wilayah Kemudahan dan Waktu Perhubungan sarana dan layanan guna men‐ antar serta konektivitas kepastian Pelayanan Bidang 2017‐2019 Penguatan Kelembagaan Inventarisasi Data Perhubungan Pembangunan Perhubungan Darat dan dan 2017‐2020 Prasarana 2017‐2021 Koordinasi intensifikasi 2017‐2021 2017‐2021 2017‐2021 forum lalu lintas Peningkatan ketersediaan rambu‐ rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan Pemenuhan dan Pemeliharaan traffic light, warning light. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan peningkatan peran serta masyarakat TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BAB VI - 15
MISI 3 Tujuan VISI MISI 3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Arah Kebijakan Lalu Sasaran No Strategi 2017‐2021 Penertiban Lintas dan Angkutan 2017‐2020 Pengadaan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan ber‐motor dan 2017‐2021 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 3 Penanganan Infrastruktur Permukiman secara entitas guna menuju (keterpaduan) permukiman yang sehat dan layak, serta meningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan. 2017‐2021 Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh air bersih, drainase, (sektor persampahan, airlimbah dan akses jalan) 2017‐2021 Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih 2017‐2021 Pembangunan Penambahan Perpipaan/SR IPA dan Jaringan 2017‐2021 Optamilasi Instalasi Pengolahan lumpur Tinja (IPLT) TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan BAB VI - 16
Tujuan Sasaran Terwujudnya katan konservasi serta pening‐ dan Lingkungan pengendalian kualitas No 1 Strategi Pembangunan berkelanjutan lingkungan, perubahan yang berwawasan terhadap dan peduli iklim, BAB VI - 17 Arah Kebijakan 2018‐2021 Penegakan terhadap Perda Pengembang Perumahan untuk tempat Wajib menyediakan rumah limbah pembuangan tangga IPAL septic Komunal yang / 2017‐2021 Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat 2017‐2021 Pemenuhan perencanaan efektif, spesifik, dan harmonis; ketersediaan ruang yang tata 2017‐2021 Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan ruang pemanfaatan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan. 2017‐2021 Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah informasi
VISI MISI 4 Tujuan bencana alam Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan didukung yang konservasi sumber daya alam tanggap darurat dalam serta menghadapi dan penanganan bencana. 2017‐2021 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan terhadap perusakan 2017‐2021 Pengendalian pencemaran, dan perusakan pengolahan penguatan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. lingkungan 2017‐2021 Pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 2017‐2021 Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam terbuka hijau menghadapi Becana Alam 2017‐2021 Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam 2017‐2021 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana 2017‐2021 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 18
Meningkatkan tata kelola pemerintah­ an yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik VISI MISI 4 Tujuan Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah 1 Meningkatkan peren‐ akuntabilitas kinerja canaan, instansi pemerintah dan kinerja keuangan perangkat daerah guna mendukung pembangunan daerah kualitas 2017‐2021 Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan 2017‐2021 Peningkatan pengendalian dan perencanaan evaluasi pembangunan daerah 2017‐2021 Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2017‐2021 Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 2017‐2021 Peningkatkan 2017‐2021 Peningkatan penataan usahaan asset daerah dengan tertib 2017‐2021 Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah 2017‐2021 Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi dan pajak daerah 2017‐2021 Peningkatan pelayanan bagi retribusi wajib pajak dan daerah TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Sasaran No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 19
VISI MISI 4 Tujuan Meningkatnya dan Pemerintah Daerah kapasitas kualitas ASN 1 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 2017‐2021 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan layanan 2017‐2021 Peningkatan administrasi kepegawaian yang trans‐paran, cepat, tepat dan akuntabel 2017‐2021 Meningkatkan kedisiplinan Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah Meningkatnya pelayanan publik kinerja 1 Meningkatkan kualitas penelitian untuk dan mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah 1 Meningkatkan pengembangan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan . 2017‐2021 aparatur Peningkatan kualitas penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan 2017‐2021 Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah 2017‐2021 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber manusia daya pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 2017‐2021 Peningkatan sosialisasi kependudukan berkesinambungan kegiatan kebijakan secara TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Sasaran No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 20
VISI MISI 4 Tujuan Sasaran 2017‐2019 Peningkatan kualitas SDM tuntutan terhadap aparatur masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2017‐2021 Peningkatan pemanfaatan SIAK Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertu‐juan untuk melaksanakan pena‐ Administrasi nganan Kependuduk‐an dan Pencatatan Sipil 2017‐2021 Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencataan sipil 2017‐2021 Mempermudah (Sistem mempercepat perijinan dan pelayanan 2017‐2021 Penyederhanaan proses perijinan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 21
VISI MISI 5 2017‐2021 Peningkatan koordinasi dan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan 2017‐2021 Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik 2017‐2021 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan dan 2017‐2021 Meningkatkan penyelamatan pelestarian dan dokumen/arsip daerah 2017‐2021 Peningkatan tata kelola kearsipan Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e‐ gov) 1 Peningkatan syarakat Informasi (IT) dan komunikasi pelayanan ma‐ Tehnologi berbasis 2017‐2021 Meningkatkan pemanfaatan informasi untuk tek‐nologi mendukung pelayanan 2017‐2021 Promosi dan publikasi hasil‐ hasil pembangunan 2017‐2021 Meningkatkan komunikasi maupun offline secara akses online TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal BAB VI - 22
Tujuan Mewujudkan kehi­ dupan bermasya­ rakat yang aman, dan tenteram damai berdasarkan nilai­nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan ma­ syarakat, pengu­ rangan kemiskinan dan penggangguran VISI MISI 5 Tujuan Sasaran Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS No Strategi aksesbilitas Meningkatkan Masalah Penyandang Kesejahteraan (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi Sosial Arah Kebijakan 2017‐2021 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pengembang‐an program‐program unggulan ke‐miskinan dan peningkatan keber‐dayaan masyarakat miskin mau‐pun rentan miskin secara menye‐ luruh meliputi pendidikan, kese‐hatan, ketenagakerjaan, pendapatan pening‐katan dan pengem‐bangan kegiatan perekonomian keterse‐ Meningkatnya diaan dan keragaman pangan masyarakat Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman dan ketersediaan pangan 2017‐2021 Mengembangkan 2017‐2021 pangan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan. Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal cadangan dan Sasaran No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 23
VISI MISI 5 Tujuan Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Peningkatan keluarga dalam rangka perlindungan ter‐ hadap perempuan dan anak serta pelayanan kemudahan akses dan berencana keluarga penggunaan alat kontrasepsi . kualitas 2017‐2021 Meningkatkan pemberda‐ yang perempuan yaan mandiri dalam pembangun‐ an dan peningkatan aksesi‐ bilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas Terwujudnya desa yang mandiri Meningkatnya status desa dari desa maju menjadi desa Mandiri 2017‐2021 Meningkatkan jumlah keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan berencana 2017‐2021 Pengembangan 2017‐2021 Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pembangunan desa 2017‐2021 Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Organisasi Perdesaan TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal Sasaran No Strategi Arah Kebijakan BAB VI - 24
VISI MISI 5 2017‐2021 Pemberdayaan Lembaga dan perempuan Organisasi didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga Meningkatnya pemuda dan olahraga prestasi Meningkatkan tumbuhkembang budaya olahraga dan prestasi pemuda dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga Meningkatkan infrastruktur 2017‐2021 Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecer‐ dasan dan intelektual 2017‐2021 Pelestarian emosional pengem‐ Meningkatnya bangan seni dan budaya daerah pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan adat budaya.serta aktualisai penetapan dan situs benda, kawasan cagar budaya oleh Badan Cagar Budaya (BCB) pengembangan budaya lokal dan seni dan Meningkatnya penduduk yang bekerja Menurunnya jumlah pengangguran di Kab. Lamongan 2017‐2021 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja(JMF) 2017‐2021 Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal BAB VI - 25
Tujuan Sasaran Meningkatnya sosial kebangsaan harmoni dan wawasan Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum No Strategi Meningkatnya toleransi beragama dan serta meningkatnya penanganan konflik sosial Peningkatan masyarakat perundangan yang berlaku integrasi sosial, kepatuhan terhadap peraturan BAB VI - 26 Arah Kebijakan 2017‐2021 Peningkatan, penyuluhan dan pelatihan transmigrasi regional 2017‐2021 Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama 2017‐2021 Peningkatan peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 2017‐2021 Peningkatan masyarakat peraturan perundangan pemahaman terhadap
` BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum dan program pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penjabarannya, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan target kinerja selama lima tahun ke depan. Kebijakan umum dan program‐program pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamongan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program‐program pembangunan Kabupaten Lamonganu tahun 2016‐ 2021. 7.1 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016­2021 Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Program ini akan menjadi prioritas pertama dalam pembangunan daerah selama lima tahun kedepan yang didikung oleh program nomenklatur sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adapun janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tahun 2016‐2021 yaitu : 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2. Menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan; 5. Pemerataan Tenaga Pendidik; 6. Pemantapan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian; 7. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian melalui Pengembangan Agroindustri; 8. Pengembangan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); 9. Penumbuhan Investasi Daerah dengan didukung Promosi Potensi Unggulan; 10. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 11. Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa terutama pariwisata. 12. Pemantapan dan Peningkatan Infrastuktur jalan dan jembatan ; 13. Pemeliharaan Jaringan Irigasi; BAB VII - 1
14. Pemantapan dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan; 15. Penataan Kembali Sistem Birokrasi Pemerintahan dan peningkatan Profesionalisme Aparatur; 16. Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien; 17. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa; 18. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 19. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berdasarkan janji politik tersebut dan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka program‐program tersebut adalah sebagai berikut. BAB VII - 2 `
SASARAN 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua Tabel 7.1 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Capaian Kinerja STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH NO Awal Akhir Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan 2. Pengembangan 1 Indeks Pendidikan 0,654‐ 0.659 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini& Pendidikan masyarakat 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana lembaga Pendidikan yang me‐ madai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendi‐ dikan dan peralatan pendidikan 7. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8. Program Peningkatan Sekolah Menengah Pertama 9. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu BAB VII - 3 OPD DINAS PENDIDIKAN
SASARAN 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat STRATEGI 2. Meningkatnya minat baca masyarakat yang didukung ketersediaan perpustakaan yang memadai Meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan ARAH KEBIJAKAN 5. Pemberian Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN) 1. Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Lembaga Sekolah 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan 2. Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui INDIKATOR SASARAN NO 2 Indeks Kesehatan BAB VII - 4 Capaian Kinerja Awal Akhir 0,796 0,801‐ 0,804 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. ProgramPengembangan Minat dan Budaya Baca 6. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 8. Program Peningkatan Promosi Perpustakaan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD DINAS PERPUSTAKAAN DINAS KESEHATAN
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN peningkatan kualifikasi 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat 4. Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit 5. Peningkatan kuantitas dan kwalitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit 6. Peningkatan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis di Rumah Sakit INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 5 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 5. Program Sumber Daya Kesehatan 6. Program Pelayanan Kesehatan 7. Program Kesehatan Masyarakat 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak Menular 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Progr am Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit Soegiri 2. Program Upaya Ke‐ sehatan/Pembangun‐an Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan (DBHCHT) di RS Soegiri 3. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru‐paru/ rumah sakit mata 4. Program Penyelenggaraan pela‐yanan kesehatan rumah sakit di Rumah Sakit Soegiri 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah OPD RSUD DR SOEGIRI RSUD NGIMBANG
SASARAN 1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani Capaian Kinerja STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO Awal Akhir Misi 2 : Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah 1 Nilai Tukar Petani ‐ 104 1. Meningkatkan produksi dan 1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM produktivitas komo‐ ditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan peman‐ faatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu 2 Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian 4.32 4.21‐ 4.76 2. Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta BAB VII - 6 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH sakit di RS Ngimbang 3. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru‐paru/ rumah sakit mata 4. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Rumah Sakit Ngimbang 5. Program Upaya kesehatan masyarakat RSUD Ngimbang) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 6. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 8. Program Peningkatan OPD DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SASARAN STRATEGI 2. Meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak dengan didukung bibit yang unggul, pembinaan, sarana dan pra‐sarana serta kemitraan usaha ARAH KEBIJAKAN pengembangan kawasan 3. Peningkatan penggunaan tehnologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim 4. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha. 5. Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan‐pelatihan disertai fasilitasi pemasaran 1. Mendorong terbentuknya usaha pembibitan dan pakan ternak untuk menghindari ketergan‐ tungan dari daerah luar INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 7 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Produksi Tanaman Perkebunan/Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT) 9. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 10. Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja OPD DINAS PETERNAKAN
SASARAN STRATEGI 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yg berdaya saing dengan didukung peningkatan tehno‐logi yang inovatif, efesien dan ramah lingkungan ARAH KEBIJAKAN 2. Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan lokal sebagai penyedia bibit dan pakan ternak 3. Pembinaan terhadap peternak/ kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengem‐bangan kawasan peternakan serta introducing tehnology peternakan 4. Peningkatan populasi melalui bantuan ternak dan inseminasi buatan disertai pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 5. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan 1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan yang efektif dan efesien INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 8 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dan Keuangan 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program Peningkatan Kesehatan Ternak 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT) 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Tepat Guna 9. Program Pengembangan data informasi peternakan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4. Program Peningkatan OPD DINAS PERIKANAN
SASARAN 2. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan STRATEGI 1. Peningkatan industri ber‐skala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil ARAH KEBIJAKAN 2. Peningkatan penggunaan bibit ikan yang unggul serta mendorong pengembangan usaha pembibitan ikan untuk mengurangi ketergan‐ tungan dari daerah lain 3. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya 4. Mengembangkan Saluran Distribusi ikan untuk menjaga kualitas dan nilai jual 5. Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk meningkatkan niali jual dan pening‐ katan konsumsi ikan masyarakat 1. Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pen‐ dampingan, magang dan studi banding; 2. Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM 3. Fasilitasi legalisasi INDIKATOR SASARAN NO 3 Persentase Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan BAB VII - 9 Capaian Kinerja Awal Akhir 8.65 7.79‐ 9.00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Disiplin Aparatur 5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 9. Program Pengembangan Data/Informasi Perikanan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Perlindungan OPD DINAS PERINDUS‐ TRIAN DAN PERDAGANGAN
SASARAN STRATEGI 2. Pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen ARAH KEBIJAKAN usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha 4. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor serta e­commerce 5. Mendorong berkembanganya ka‐ wasan industri dan Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing 1. Fasilitasi legalisasi usaha dan pengembangan pasar online 2. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif 3. mengembangkan informasi dan jaringan pasar baik tingkat regional, nasional dan internasional INDIKATOR SASARAN NO 4 Persentase Pertumbuhan lapangan usaha pedagangan BAB VII - 10 Capaian Kinerja Awal Akhir 6.99% 6.60‐ 7.60% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ( DBHCHT ) 6. Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor 7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah/ Pembinaan Lingkungan Sosial dan Industri 10. Program Peningkatan Daya Saing Industri OPD
SASARAN 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro STRATEGI Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuhkembangnya wira usaha baru ARAH KEBIJAKAN 4. Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan konsumen 1. Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada era perdagangan bebas / globalisasi 2. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMK untuk meningkatkan volume usaha 3. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMK dalam era global yang kompetititf 4. Peningkatan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan baik Lembaga Keuangan Bank maupun LK Non Bank 5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMK untuk pening‐ katan ketaatan dan kepatuhan thd Peraturan dan INDIKATOR SASARAN NO 5 Persentase koperasi berkualitas 6 Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil BAB VII - 11 Capaian Kinerja Awal Akhir 52.63% 65% 8.21% 9.23% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Dan Koperasi Yang Kondusif 6. Program Pengembangan Produk Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi 7. Program Pengembangan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi 8. Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif 9. Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi 10. Program Peningkatan Kualitas Koperasi OPD DINAS KOPERASI DAN UM
SASARAN 4. Meningkatnya realisasi investasi 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan STRATEGI Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta tehnologi informasi Mengembangkan pariwisata sebagai penunjang PAD dengan didukung promosi dan infrastruktur yang memadai ARAH KEBIJAKAN Perundangan 1. Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online 2. Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online 3. Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai kemitraan investasi 4. Pemerataan investasi dengan memprioritaskan sumberdaya lokal untuk mewujudkan pemerataan ekonomi 1. Menggali dan mengembangkan po‐ tensi pariwisata yang ada baik wisata budaya, alam dan religi serta buatan menjadi destinasi wisata 2. Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan mengkolaborasikan INDIKATOR SASARAN NO 7 Persentase peningkatan realisasi investasi 8 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan BAB VII - 12 Capaian Kinerja Awal Akhir 22 Trilyun 20% 2.363.8 32 0.21% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inves tasi 6. Program Peningkatan Iklim In vestasi dan Realisasi Investasi 7. Program Peningkatan Pelayan an Perijinan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN dengan sektor‐sektor lainnya 3. Melakukan promosi pariwisata ditingkat nasional dan internasional disertai penciptaaan branding wisata khas Lamongan untuk meningkatkan kunjungan wisata INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 13 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata OPD
SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat Capaian Kinerja STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO Awal Akhir Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas serta Meningkatkan Tata Kelola Kepengairan Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Lahan 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah 1 2 3 Indeks Infrastruktur Jalan Indeks Infrastruktur Jembatan Indeks Irigasi ‐ ‐ ‐ 85.06 83.97 77.18 2. Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan 4. Penguatan Base Line Data Pembangunan pengairan serta Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan Penanganan 5. Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi 6. Normalisasi Daerah Tangkapan Air (Waduk, BAB VII - 14 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD DINAS PU BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
SASARAN STRATEGI 2. Peningkatan sarana dan prasarana serta layanan perhubungan guna mendukung konektivitas antar wilayah, dan kepastian Waktu Pelayanan Bidang Perhubungan Kemudahan ARAH KEBIJAKAN embung dan Rawa) 7. Normalisasi Saluran Pembuang/ Sungai 1. Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan 2. Pembangunan Prasarana Perhu‐ bungan Darat 3. Koordinasi dan intensifikasi forum lalu lintas 4. Peningkatan ketersediaan rambu‐ rambu lalu lintas dan penyediaan Marka Jalan 5. Pemenuhan dan Pemeliharaan traffic light, warning light, rambu lalu lintas 6. Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan 7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana INDIKATOR SASARAN NO 4 Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan BAB VII - 15 Capaian Kinerja Awal Akhir 61.05 65.15 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya 7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8. Program Pengendalian Banjir 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 8. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian OPD DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGI 3. Penanganan Infrastruktur Permukiman secara entitas guna menuju (keterpaduan) permukiman yang sehat dan layak, serta meningkatkan peran lintas sector dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan. ARAH KEBIJAKAN alat pengujian kendaraan bermotor 8. Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 9. Penurunan angka kece‐ lakan lalu lintas dengan peningkatan peran serta masyarakat 1. keterpaduan penanganan infra‐ struktur Permukiman kumuh (sektor air bersih, drainase, persam‐pahan, airlimbah dan akses jalan) 2. Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih 3. Pembangunan IPA dan Penam‐bahan Jaringan Perpipaan/SR 4. Optamilasi Instalasi Pengolahan lumpur Tinja (IPLT) 5. Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang septic / IPAL Komunal 6. Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat INDIKATOR SASARAN NO 5 Indeks infrastruktur permukiman BAB VII - 16 Capaian Kinerja Awal Akhir ‐ 74.74 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kendaraan Bermotor 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan 8. Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang 9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN 2. Terwujudnya pe‐ ningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam STRATEGI Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan pe‐ ningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan, yang didukung konservasi sumber daya alam, serta tanggap darurat dalam menghadapi penanganan dan bencana. ARAH KEBIJAKAN 7. Pemenuhan ketersediaan peren‐ canaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis 8. Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menye‐laraskan pembangunan yang berkelanjutan. 1. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 2. Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3. Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. 4. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah INDIKATOR SASARAN NO 6 Indeks Kualitas Air (IKA) 7 Indeks Kualitas Udara (IKU) 8 Indeks Tutupan Lahan 9 Persentase Desa Tangguh Bencana BAB VII - 17 Capaian Kinerja Awal Akhir 61.76 70.92 71.58 81.12 51.38 53.13 7.04 91.55 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7. Program Penataan Lingkungan 8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan limbah B3 OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN 1. Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah STRATEGI Meningkatkan kualitas peren‐ canaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja keuangan perangkat daerah guna mendukung pembangunan daerah Capaian Kinerja ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO Awal Akhir lingkungan. 5. Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Becana Alam 6. Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana 8. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Misi 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik A 1. Peningkatan kosistensi 1 1. Peningkatan kosistensi 1 ‐ perencanaan pembangunan 2. Peningkatan 2 Nilai LPPD ST ST pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 3 Persentase kemampuan fiskal Persentase Derajat 97% 100% BAB VII - 18 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana 7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 8. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD BADAN PENANGULANG AN BENCANA DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGU‐ NAN DAERAH
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 4. Peningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 6. Peningkatkan penataan usahaan asset daerah dengan tertib 7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah 8. Peningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi dan pajak daerah 9. Peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi daerah INDIKATOR SASARAN NO 4 Desentralisasi 5 Nilai Opini pemeriksa eksternal 6 Persentase PD yang tidak terdapat temuan material dan keuangan BAB VII - 19 Capaian Kinerja Awal 14.84% Akhir 17% WDP WTP 77% 95% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan Data/Informasi 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur OPD INSPEKTORAT
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 20 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pengawasan 7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 8. Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan 8. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah OPD BADAN PENDAPATAN DAERAH
SASARAN 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah STRATEGI Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan kualitas penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan 2. Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah INDIKATOR SASARAN NO 7 Jumlah penelitian dan kajian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional BAB VII - 21 Capaian Kinerja Awal Akhir ‐ 4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah 7. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah 8. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 9. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA‐ NGAN DAERAH
SASARAN 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya STRATEGI Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan 2. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel 3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur INDIKATOR SASARAN NO 8 Indeks profesionalitas ASN BAB VII - 22 Capaian Kinerja Awal Akhir ‐ 84 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 5. Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Ca paian Kinerja dan Keuangan 6. Program Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 7. Program Kelitbangan Ekonomi dan Sosial Budaya 8. Program Kelitbangan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi 9. Program Pengembangan Inovasi Daerah 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Progam peningkatkan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian 6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN 7. Program Pendidikan Dan Pelatihan ASN 8. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteran ASN OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SASARAN kinerja pelayanan publik STRATEGI Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 2. Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara berkesinambungan 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertu‐ juan untuk melaksanakan pena‐ nganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan INDIKATOR SASARAN NO 9 Indeks Kepuasan Masyarakat BAB VII - 23 Capaian Kinerja Awal 79.26 Akhir 81.76 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keungan 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 6. Program Pengembangan Publikasi Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil 8. Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 9. Program Pemanfaatan Data OPD SEKRETARIAT DPRD
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pendaftaran penduduk dan pencataan sipil 6. Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan 7. Menyederhanakan proses perijinan 8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelengga‐ raan pemerintahan dan pembangunan 9. Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik 10. Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah 11. Peningkatan tata kelola kearsipan 12. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 24 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH dan Inovasi Tertib Administrasi Kependudukan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Perbaikan Sistem administrasi kearsipan 7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8. Program Peningkatan Pengawasan Kearsipan Daerah 9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya OPD DINAS KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 25 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan 8. Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan 9. Program penanganan Kasus Hukum 10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa 11. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan rakyat 12. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah 13. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan daerah 14. Program Optimalisasi Pengadaan barang/jasa Pemerintah 15. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama daerah dan Pengembangan BUMD 16. Program Fasilitasi dan OPD
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN NO BAB VII - 26 Capaian Kinerja Awal Akhir PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Kebijakan Strategis Bidang Keorganisasian 17. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol/DBHCT 18. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 8. Peningkatan Pelayanan Perijinan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KECAMATAN
SASARAN 5. Terwujudnya pemerintahan berbasis electronic governance (e‐gov) STRATEGI Peningkatan pelayanan ma‐ syarakat berbasis Tehnologi Informasi (IT) dan komunikasi ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan 2. Promosi dan publikasi hasil‐hasil pembangunan 3. Meningkatkan akses komunikasi secara on line maupun off line INDIKATOR SASARAN NO 10 Nilai/Pemeringkatan e‐ government BAB VII - 27 Capaian Kinerja Awal Akhir Pering kat 4 Pering kat 3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 6. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 7. Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN 1. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat Capaian Kinerja STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH NO Awal Akhir Daerah 9. Program Persandian Daerah MISI 5 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal Meningkatkan aksesbilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program‐ program unggulan ke‐ miskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menye‐ luruh meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pening‐ katan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian 1 Persentase penurunan PMKS 2.37% 3.15% 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Penanganan Fakir Miskin 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 9. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman dan ketersediaan pangan 1. Mengembangkan cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan 2 Indeks Ketahanan Pangan ‐ 0.19 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin BAB VII - 28 OPD DINAS SOSIAL DINAS KETAHANAN PANGAN
SASARAN 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk STRATEGI Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan ter‐ hadap perempuan dan anak serta kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi ARAH KEBIJAKAN lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan 2. Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesi‐ bilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas 2. Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi INDIKATOR SASARAN NO 3 Indeks Pembangunan Gender 4 Persentase Laju pertumbuhan penduduk BAB VII - 29 Capaian Kinerja Awal Akhir 87.21 90.71 0.88 0.66 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan ketahanan pangan 6. Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi 7. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak OPD DINAS PEMBERDA‐ YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU‐ NGAN ANAK
SASARAN 4. Terwujudnya desa yang mandiri STRATEGI Meningkatnya status desa dari desa maju menjadi desa mandiri. ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan 2. Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pemba‐ngunan desa 3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 4. Pemberdayaan Lembaga dan Orga‐ nisasi perempuan didesa dalam pe‐ INDIKATOR SASARAN NO 5 Jumlah Desa Mandiri BAB VII - 30 Capaian Kinerja Awal Akhir 1 8 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Keluarga Berencana 6. Program Pembinaan Keluarga 7. Program Penyuluhan dan Penggerakan 8. Program Pengendalian Penduduk 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8. Program Peningkatan OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDA‐ YAAN MASYARAKAT DESA
SASARAN 5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 7. Meningkatnya penduduk yang bekerja STRATEGI Meningkatkan tumbuhkembang budaya olahraga dan prestasi pemuda dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisai adat budaya.serta penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh Badan Cagar Budaya (BCB) Menurunnya jumlah pengangguran di Kab. Lamongan ARAH KEBIJAKAN ningkatan kesejahteraan keluarga Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja(JMF) INDIKATOR SASARAN NO 6 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlit 7 Jumlah seni budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan 8 Persentase penduduk yang bekerja BAB VII - 31 Capaian Kinerja Awal Akhir 100 30% 91 119 96.44% 96.55‐ 97.00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 6. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur OPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS TENAGA KERJA
SASARAN 8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan STRATEGI Meningkatnya toleransi beragama dan integrasi sosial, serta meningkatnya penanganan konflik sosial ARAH KEBIJAKAN 2. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat 3. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi regional 1. Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama 2. Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial INDIKATOR SASARAN NO 9 Persentase konflik sosial yang ditangani BAB VII - 32 Capaian Kinerja Awal Akhir 100% 100% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 7. Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 9. Program Transmigrasi Regional 10. Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Pengingkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SASARAN 9. Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum STRATEGI Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan INDIKATOR SASARAN NO 10 Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan trantibbun yang diselesaikan BAB VII - 33 Capaian Kinerja Awal Akhir 100% 100% PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan 7. Program pendidikan politik masyarakat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan disiplin aparatur 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya manusia 10. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021 VII‐3 `
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021 II‐4
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Lamongan berisi program‐ program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing‐masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap‐tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program‐program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing‐masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut : BAB VIII - 1 `
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021 VIII‐2 `
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021 II‐3
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Adapun salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah (kabupaten/kota) adalah dengan melihat indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pencapaian target-target indikator kinerja daerah menggambarkan kemampuan institusi dalam mengelola sumberdaya yang tersedia untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik. Keberhasilan suatu pengukuran tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang ada dan memerlukan manajemen pengelolaan data yang handal dan tersistematis. Data dan informasi dapat memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah sesuatu program dilaksanakan. Terjadinya perubahan yang signifikan akibat adanya intervensi program menjadi bahan evaluasi pencapain visi dan mis institusi tersebut. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Perubahan dapat tercapai. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yang telah direncanakan. Gambaran target pembangunan sekaligus target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan disajikan dalam kedua tabel indikator kinerja daerah dibawah ini. Pada tabel 9.1 terdapat 10 target Capaian Indikator Tujuan RPJMD Perubahan kabupaten Lamongan 2016-2021 dan pada tabel 9.2 terdapat 39 target capaian indikator sasaran RPJMD yang meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. BAB IX - 1
TABEL 9.1 Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Tujuan) RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 Kondisi Kinerja Awal RPJMD TARGET CAPAIAN NO INDIKATOR KINERJA Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeks Pembangunan Manusia 69,84 70,34 70,56-70,66 70,78-70,98 71,00- 71,30 71,22- 71,62 71,44-71,94 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi 5,77 5,86 5,56 - 6,56 5,57 - 6,57 5,58 - 6,58 5,59 - 6,59 5,60 - 6,60 3 Jumlah PDRB Per Kapita 24.22.000 26.690.000 29.300.000 32.230.000 35.460.000 39.000.000 42.900.000 4 Persentase Inflasi 1,96 1,52 1,50-3,00 1,50-3,00 1,50-3,00 1,50-3,00 1,50-3,00 5 Indeks Gini 0,310 0,304 0,318-0,303 0,317-0,302 0,316-0,301 0,315- 0,300 0,314-0,299 6 Indek Infrastruktur 0 66,80 77,02 77,80 78,67 79,40 80,24 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60,04 60,65 61,65 62.95 63.25 64.56 66.86 8 Indeks Reformasi Birokrasi
61 61,5 62 62,5 9 Persentase Tingkat Kemiskinan 15,38 14,89 14,46-13,91 14,03-12,93 13,60-11,96 13,17-10,98 12,74-10,00 10 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 4,1 3,56 4,15-3,45 4,13-3,34 4,11-3,22 4,08-3,11 3,45-3,00 BAB IX - 2 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 10 71,44-71,94 5,60 - 6,60 42.900.000 1,50-3,00 0,314-0,299 80,24 66.86 62,5 12,74-10.00 3,45-3,00
Tabel 9.2 Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Sasaran) RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 Kondisi Kinerja Awal RPJMD TARGET CAPAIAN NO INDIKATOR KINERJA Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 I 1.1 Urusan Pertanian 1.1.1 Nilai Tukar Petani 1.2 1.2.1 Persentase Penurunan PMKS 1.3 1.3.1 Urusan Sosial Urusan Pangan Indeks Ketahahan Pangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 1.4 1.4.1 1.5 102 0,20% 87.21 102,56 2.37% 88.21 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 102,76 103,20 2.39% 2.41% 0,4 0,36 88.71 89.21 103,60 2.42% 0,32 89.71 103,80 3.05% 0,29 90.21 1.5.1 Persentase laju pertumbuhan penduduk 0.26 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah desa mandiri Urusan Kebudayaan Jumlah seni, budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan 1.8 Urusan Ketenagakerjaan 1.8.1 Persentase penduduk yg bekerja 1.6 1.6.1 1.7 1.7.1 80 96,44% 1 91 96,46% 4 95 95.85-96.55 5 100 95.87-96.66 6 106 95.89-96.78 7 111 95.92-96.89 1.9 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Linmas 1.9.1 Persentase konflik sosial yg ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAB IX - 3 Tahun 2021 9 104 3.15% 0,26 90.71 0.66 8 119 96.55-97.00 100% Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 10 104 3.15% 0,26 90.71 0.66 8 119 96.55-97.00 100%
1.9.2 Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribbun yang terselesaikan II 2.1 Urusan Pendidikan; Perpustakaan dan Kearsipan 2.1.1 Indeks Pendidikan 2.2 Urusan Kesehatan 2.2.1 Indeks Kesehatan 2.3 Urusan PU dan Tata Ruang 2.3.1 Indeks Infrastruktur Jalan 2.3.2 Indeks Infrastruktur Jembatan 2.3.3 Indeks Irigasi 2.4 Urusan Perhubungan 2.4.1 Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan 2.5 Urusan Perumahan dan Permukiman 2.5.1 Indeks infrastruktur pemukiman 2.6 Urusan Lingkungan Hidup 2.6.1 Indeks Kualitas Air 2.6.2 Indeks Kualitas Udara 2.6.3 Indeks Tutupan Lahan 2.7 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Linmas 2.7.1 Persentase Desa tangguh Bencana 100% 0,62 0,795 60.77 71.07 51.23 5.63 100% 0,62 0,796
61.05
61,76 71,58 51.38 7.04 100% 100% ASPEK PELAYANAN UMUM 0.627-0.632 0.634-0.639 0,795-0.798 0,796-0.799 80.82 81.88 80.71 81.61 74.64 75.08 62.11 63.26 71.91 72.62 63.27 65.42 73.57 75.72 51.49 51.51 23.94 40.85 BAB IX - 4 100% 0.641-0.646 0,798-0.801 83.38 82.41 75.54 63.76 73.34 65.92 76.22 51.53 57.75 100% 0.648-0.652 0,799-0.802 84.20 83.22 76.14 64.65 74.03 68.02 78.22 51.73 74.65 100% 0.654-0.659 0,801-0.804 85.06 83.97 77.18 65.15 74.74 70.92 81.12 53.13 91.55 100% 0.654-0.659 0,801-0.804 85.06 83.97 77.18 65.15 74.74 70.92 81.12 53.13 91.55
2.8 Urusan Otda, Pem Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat III ASPEK DAYA SAING DAERAH 3.1 Urusan Pertanian dan Perikanan 3.1.1 Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Urusan Perindustrian 3.2 3.2.1 Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Urusan Perdagangan 3.3 3.3.1 Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Urusan Koperasi dan UKM 3.4 3.4.1 Persentase Koperasi Berkualitas 3.4.2 Persentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil Urusan Penanaman Modal 3.5 3.5.1 Persentase peningkatan Realisasi Investasi 3.6 3.6.1 Persentase peningkatan Kunjungan Urusan Pariwisata wisatawan 3.7 Urusan Otda, Pem Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.7.1 Nilai SAKIP 3.7.2 Persentase Kemampuan fiskal 3.7.3 Persentase Derajat Desentralisasi 3.7.4 Nilai Opini Pemeriksa Eksternal 78.73 4,60 8,14 % 9.59 47,00
50,19 101 WDP 79.24 4.32 8.65 6.99 52.63 8.21 22.242.684.773.608 2.363.832 60,85 97 14.84% WDP 79.74 4.16 - 4,71 7.75-866 6.56-7.56 53 8.41 4 0,04 BB 98 15% WTP BAB IX - 5 80.25 4,17 - 4,72 7.76-8.67 6.57-7.57 56 8.62 8 0,08 BB 99 15.50% WTP 80.75 4,18 - 4,73 7.77-8.68 6.58-7.58 59 8.82 12 0,13 BB 100 16.00% WTP 81.26 4,19 - 4,74 7.78-8.69 6.59-7.59 62 9.03 16 0,17 A 100 16.50% WTP 81.76 4,20 - 4,75 7.79-9.00 6.60-7.60 65 9.23 20 0,21 A 100 17.00% WTP 81.76 4,21 - 4,76 7.79-9.00 6.60-7.60 65 9.23 20 0,21 A 100 17.00% WTP
3.7.5 Persentase PD yg tidak terdapat temuan material keuangan 3.7.6 Nilai LPPD Jumlah penelitian dan kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional 3.7.8 Indeks profesionalitas ASN 3.7.9 Nilai/Pemeringkatan e-government 3.7.7 Indonesia 3.8 Urusan Pemuda dan Olahraga 3.8.1 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlit 75% 77% 80% 83% 86% ST ST ST ST ST 1 1 80 81 82 peringkat 4 peringkat 4 peringkat 4 peringkat 3 peringkat 3 74 prestasi 100 prestasi 6 % 12% 18% TOTAL INDIKATOR SASARAN DARI KE 3 ASPEK ADALAH 39 INDIKATOR BAB IX - 6 90% ST 1 83 peringkat 3 24% 95% ST 1 84 peringkat 3 30% 95% ST 4 84 peringkat 3 30%
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang dan harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Tak lain agar RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh SKPD dalam koordinasi Bappeda. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan, menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Lamongan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dengan sebaik- baiknya; 2. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021; BAB X - 1
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan; 4. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten; 5. RKPD Kabupaten Lamongan harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; 6. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Lamongan merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya; 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 masih digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 -2018 sedangkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021 secara efektif berlaku pada penyusunan RKPD Tahun 2019 sampai dengan 2021 Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan: 1. Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD; 2. Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD; 3. Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (non government stakeholders) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara PD dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itulah PD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra PD. Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X - 2
BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016‐2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program‐program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Lamongan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam periode 2016‐2021. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Guna terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Pemerintahdan DPRD Kabupaten Lamongan serta warga masyarakatnya harus bersungguh‐sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016‐2021. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan. BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YOSEP DWI PRIHATONO NIP. 19670629 199803 1 004 BAB XI - 1