Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN RANOMEETO BARAT KABUPATEN KONAWE SELATAN IMPLEMENTATION OF VILLAGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAMS IN WEST RANOMEETO SUB-DISTRICT KONAWE SELATAN DISTRICT Agusalim1), Muhammad Amir2), Jopang3) 1)Mahasiswa Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari; e-mail: 2)Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari, e-mail: 3)Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari, e-mail: jopang@uho.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pembangunan insfrastruktur Desa di Kecamatan Ranomeeto Barat Kebupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan berjumlah 12 orang yang pilih secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumenrtasi, kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif melalui model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari indicator pengorganisasian sudah terlaksana dengan baik, namun dari aspek interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Pelaksanaan Program, Pembangunan Infrastruktur, Regulasi ABSTRACT This study aims to describe and analyze the implementation of the village infrastructure development program in West Ranomeeto Subdistrict, South Konawe. This study used a qualitative approach with informants of 12 people who chose purposive sampling. The data in this study was obtained through interviews and documentation studies, then the data obtained was analyzed qualitatively through an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the village infrastructure development program in West Ranomeeto District, South Konawe Regency, seen from the organizing indicators has been carried out well, but from the interpretation and application aspects has not been fully implemented properly. This is due to the overlap of regulations that are the basis for the implementation of village infrastructure development between the Central and Local Governments. Keywords: Implementation, Program, Infrastructure Development, Regulation PENDAHULUAN Pembangunan desa, berdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.Substansi 146
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 pembangunan desa berdasarkan Permendagri tersebut di atas dibedakan menjadi empat bidang, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tahap pelaksanaan program Tentang Pedoman Pembangunan Desa membedakan dua pembangunan desa yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.Tahap persiapan meliputi mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, sampai pengadaan bahan/material.Tahap pelaksanaan mencakup mulai dari rapat kerja pemerintah desa dengan pelaksana kegiatan sampai dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pentahapan pelaksanaan program pembangunan desa tersebut konsistensi dengan tiga tahap implementasi program dari Namsa (2011) yakni pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Pelaksanaan program pembangunan desaakan sangat menentukan ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan desa. Tahap implementasi inilah yang dapat membuat kebijakan menjadi nyata. Pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan program pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan yang baik agar tujuan-tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan efisien.Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebanyakan pelaksanaan tidak sesuai dengan ekspektasi karena ada berbagai faktor yang potensial mempengaruhinya (Bolaji et al. 2015) Hasil evaluasi umum pelaksanaan pembangunan desa selama periode tahun 2015-2017 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan desa telah sesuai prioritas yang ditetapkan dan bahwa ketercapaian output telah maksimal. Pembangunan desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Output pembangunan desa bidang infrastruktur antara lain jalan desa, jembatan, embung desa, dan drainase/irigasi. Output pembangunan desa bidang pelayanan dasar antara lain sambungan air, sumur, polindes, dan pendidikan anak usia dini. Output pembangunan desa di bidang pengembangan ekonomi yang dominan adalah pasar desa (Mulyani, 2017). Outcomes pembangunan desa berdasarkan hasil evaluasi umum dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan antara lain membaiknya Gini Rasio Desa dan menurunnya angka kemiskinan desa, meningkatnya kemandirian desa.Persentase desa mandiri meningkat dari 0,07% menjadi 1,66%; desa maju meningkat dari 4,88% menjadi 15,81%, desa tertinggal berkurang dari 43,48% menjadi 29,76%, sedangkan desa sangat tertinggal berkurang dari 13,03% menjadi 6,08% (Mulyani, 2017). Statistik pembangunan desa tersebut di atas menunjukkan bahwa berbagai output pembangunan desa dalam bentuk sarana dan prasarana publik di desa telah memberikan dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Di samping keberhasilan yang disebutkan di atas, ternyata masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hasil evaluasi umum pelaksanaan pembangunan desa selama periode tahun 2015-2017 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam hal penyaluran dana, masih ditemukan Perkada tentang tatacara penghitungan belum sesuai ketentuan, laporan realisasi belum disampaikan tepat waktu, dokumen laporan penggunaan belum lengkap, penggunaan dana tidak didukung bukti, pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga (Mulyani, 2017), dan sedikit sekali pelibatan tenaga kerja local di dalam pelaksanaannya. Temuan-temuan di atas memberikan gambaran secara umum bahwa baik tahap pengorganisasian, interpretasi maupun tahap aplikasi program pembangunan desa belum berjalan secara baik menurut prinsip-prinsip pembangunan desa yang ditetapkan. Pelaksanaan program pembangunan desa dari aspek tata kelola juga ditengarai belum sepenuhnya berproses dengan baik. Nafidah & Anisa (2017) menemukan bahwa kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju. Tahap pemgorganisasian tingkat pelaksanaan program pembangunan desa, semua desa membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Namun, penyusunan PTPKD belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di sebagian desa, ada kepala seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan bidangnya dan ada sekretaris desa yang bertindak selaku pelaksana 147
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 kegiatan. Inkonsistensi ini dipicu oleh kurang tepatnya pemahaman pemerintah desa terhadap ketentuan-ketentuan yang ada terkait tata cara pembentukan tim pelaksana kegiatan. Fenomena pelaksanaan lainnya yang terjadi adalah belum optimalnya proses demokrasi melalui forum musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan masih bersifat formalitas dan sekedar untuk memenuhi prosedur.Secara riil musyawarah hanya diikuti oleh beberapa warga, namun perangkat desa mengupayakan mobilisasi tanda tangan warga dalam berita acara musyawarah supaya terlihat bahwa musyawarah tersebut melibatkan sejumlah besar warga dari berbagai elemen yang berbeda Uraian di atas menunjukkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ranomeeto Barat lebih dominan pada pembangunan fisik sedangkan aspek-aspek lainnya masih relatif minim.Pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa, menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, merupakan tujuan-tujuan antara yang harus terpenuhi dalam rangka untuk mewujudkan jangka panjang pembangunan desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Faktanya, sebagaimana yang telah penulis tunjukkan dengan data di atas, masih banyak masyarakat desa di Kecamatan Ranomeeto Barat yang belum sejahtera bahkan kemiskinan belum dapat ditanggulangi secara efektif. Selain itu, terlihat pula bahwa pelaksanaan program pembangunan desa baik dalam tahap pengorganisasian, interpretasi maupun tahap aplikasi semuanya masih diwarnai oleh kelemahan-kelemahan yang mendasar. tujuan TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pelaksanaan Boateng, Molla dan Hinson (2008) mengemukakan pelaksanaan adalah suatu perbuatan melaksanakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebagai konsep, pelaksanaan digunakan sebagai terjemahan dari istilah Inggris actuating yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengertian manajemen menurut Nafidah dan Nur (20107) yakni suatu prosesatau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen mempunyai sejumlah fungsi.Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang seringkali dirujuk dalam administrasi publik adalah yang dikemukakan oleh George R. Terry dikutip Terry & Rue (2010), yakni: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Empat fungsi manajemen dari Terry ini lebih dikenal dengan akronim POAC. Konsep Program Hasibuan (2006) mendefinisikan program sebagai suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Boyle (2013) menguraikan makna dari istilah program sebagai suatu kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas maka suatu program tidak lain adalah kegiatan yang terorganisir, mencakup urusan langkah, dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Areros (2013) bahwa program mempunyai desain atau rancangan.. Pandangan tersebut di atas sejalan dengan Jones dalam Namsa (2011) yang menjelaskan bahwa program yang baik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi harus ada pemikiran serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.Pelaksanaan program memiliki tiga pilar yakni: 148
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 1. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu 2. Interpretasi merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dan dan dilaksanakan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan diterima pelaku oleh para 3. Aplikasi (Penerapan) merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Konsep Pembangunan Istilah pembangunan merupakan terjemahan dari kata Inggris development. Menurut Asha (2014) menjelaskan bahwa konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan adalah suatu bentuk perubahan. Namun, Dewi dan Abdi (2019) mengemukakan bahwa sekarang ini istilah pembangunan telah digunakan sebagai suatu konsep yang kompleks dan mendua arti. Cowen and Shenton dikutip dalam Cavaye (2012) mengemukakan bahwa gagasan tentang pembangunan mempunyai dua fitur, yakni: (1) development as immanent atau pengembangan sebagai sesuatu yang inheren, dan (2) development as intentional (pembangunan sebagai sesuatu yang disengaja). Gagasan immanent development menunjuk pada apa yang orang-orang lakukan (what people are doing anyway),apa yang telah tersedia dalam kehidupan (what is already in existence). Konsep Desa Dan Pembangunan Desa Desa seringkali disebut sebagai entitas inti dalam bangunan besar tatanan negara republik Indonesia. Mulyani (2017) mengatakan bahwa Program cash for work merupakan bagian dari Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, yaitu: (a) bersifat swakelola, (b) menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, (c) menggunakan bahan baku atau material setempat (local content), dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK- Kemenkeu, 2017) disebutkan jumlah desa di Indonesia tahun 2017 sebanyak 74.954 desa, di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1.917 desa, dan di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 336 desa. Mardeli (2015) mengemukakan bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota, kabupaten/kota berada dalam wilayah provinsi, sedangkan provinsi berada dalam wilayah negara republik Indonesia. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa Desa mencakup desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Hasibuan (2006) mengemukakan bahwa desa merupakan rezim pemerintahan dan juga basis sosial bagi masyarakat. Desa sebagai rezim pemerintahan adalah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum, menurut Bowman (2011) adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Dewi dan Abdi (2019) mengungkapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pembangunan. Tahapan persiapan menurut Cakra, bambang dan Nuroji (2014) meliputi: (1) penetapan pelaksana kegiatan; (2) penyusunan rencana kerja;(3) sosialisasi kegiatan; (4) pembekalan pelaksana kegiatan; (5) penyiapan dokumen administrasi; (6) pengadaan tenaga kerja; dan (7) 149
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 pengadaan bahan/material. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: (1) rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; (2) pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; (3) perubahan pelaksanaan kegiatan; (4) pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; (5) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. METODE Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah, berdasarkan hasil studi awal, tahapan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal yang ditengarai terkait dengan proses pelaksanaan program pembangunan desa yang masih memiliki berbagai kelemahana dalam proses pengorganisasian tim pelaksana, interpretasi peraturan terkait, dan aplikasi rencana kerja dan prosedur yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informanyang berjumlah sebanyak 12 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoelh melalui wawancara dan studi dokumentasi, data yang diperoleh ini kemudian dianalisis secara kualitatif melalui model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubermans, 2008). HASIL DAN PEMBAHASAN Proses pelaksanaan program pembangunan desa, adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah desa dan pelaksana kegiatan pembangunan bidang infrastruktur desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang diamati dari proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Pengorganisasian Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), perincian tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerjanya dalam pelaksanaan program pembangunan bidang infrastruktur desa. pengorganisasian pelaksana kegiatan program pembangunan bidang infrastruktur dilakukan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Boro-Boro dalam suatu wawancara : "Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Boro-Boro dibentuk setiap tahun pada saat musyawarah penetapan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes). Dimana Tim Pengeloa Kegiatan (TPK) berjumlah 3 orang dari unsur Pemerintah Desa (perangkat desa), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD) dan unsur masyarakat. Setelah dipilih, selanjutnya Kepala Desa menetapkan TPK terpilih melalui SK Pengangkatan TPK Desa Boro-Boro untuk satu tahun masa jabatan" (Wawancara, 2 Juli 2020). Dari penjelasan di atas memberikan isyarat bahwa TPK Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Boro-Boro dibentuk pada saat penetapan RKPDes Desa Boro-Boro. TPK pengadaan barang dan jasa tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah desa, LKD/LAD dan unsur masyarakat. Pengangkatan TPK Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Kepala Desa untuk satu tahun masa jabatan. Menurut Terry dan Rue (2010) Salah satu aspek terpenting dari sebuah manajemen adalah pengorganisasian (organizing). Selanjutnya Namsa (2011) pengroganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan dan etika dalam berorganisasi. Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan bentuk organisasi yang baik, mulai dari sistem kerja, struktur, sumber daya hingga aspek lainnya. Selanjutnya menurut Bowman (2011) pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuantujuan organisasi. Pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif, akan dapat: (1) menjelaskan siapa yang akan melakukan apa (2) 150
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 menjelaskan siapa memimpin siapa (3) menjelaskan saluran-saluran komunikasi (4) memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran. Interprestasi Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menjabarkan program pembangunan bidang infrastruktur desa menjadi kegiatan dan tolok ukur serta standar prosedur operasional yang dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan, Pasal 21 disebutkan bahwa Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: (a). Penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b). Pelaksanaan pembangunan Desa; (c). Pembinaan kemasyarakatan Desa; (d). Pemberdayaan masyarakat Desa; dan (e). Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Opaasi mengenai proses penjabaran program pembangunan desa, tersebut menjelaskan sebagai berikut: "Sesuai dengan arah kebijakan Bupati Konawe Selatan, DD diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Terkait dengan dengan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan Perbup Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan bahwa arah kebijakan pembangunan di arahkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata" (Wawancara, 9 Juli 2020). Informasi di atas menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ranomeeto Barat adalah Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan APB Des merujuk pada peraturan yang ada. Oleh karena itu Pemerintah Desa telah mengintegrasikan program pembangunan desa sesuai dengan pedoman yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap postur APB Desa Boro-Boro, Desa Laikandonga dan Desa Opaasi di Kecamatan Ranomeeto Barat menunjukkan adanya kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan SOP/Peraturan Bupati yang menjadi rujukan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ranomeeto Barat. Postur APB Des ketiga desa di Kecamatan Ranomeeto Barat tersebut menunjukkan bahwa Desa Boro-Boro pada tahun 2019 melaksanakan program pembangunan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana balai desa, pembangunan deuker plat 1 unit, pembangunan drainase 215 meter, pembangunan drainase 20 meter, pembangunan rumah sehat fakir miskin tipe 1 6 unit, pembangunan rumah sehat fakir miskin tipe 2 3 unit dan pembangunan rumah sehat sebanyak 3 unit. Di Desa Laikandonga melaksanakan program kegiatan pembangunan pemeliharaan kantor desa, pembangunan drainase 317 meter, pembangunan talud/penahan tanah 29 meter, pembangunan rabat beton jalan 220 meter, pembangunan rabat beton halaman TK, dan pagar gedung TK dan Desa Opaasi melaksanakan program kegiatan pembangunan pemeliharaan balai desa, rehabilitasi saluran irigasi 225 meter, pembangunan talud dan penahan tanah 235 meter, pembangunan sumur bor 1 unit, pembangunan rumah fakir miskin 8 unit, rehabilitasi rumah 6 unit dan pembangunan jamban/WC keluarga 5 unit. Penafsiran pelaksana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ranomeeto Barat tersebut bertentangan dengan Interpretasi Jones (1996) dalam Areros (2013) adalah menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (implementors) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya Namsa (2011) menjelaskan bahwa penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai. Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini menitikberatkan 151
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan SOP/Peraturan Bupati yang menjadi rujukan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ranomeeto Barat belum sepenuhnya efektif, karena tahapan pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan SOP/Peraturan ada, sehingga tidak semua unsur lembaga masyarakat ataupun masyarakat secara aktif mengikuti kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. tidak semua Aplikasi Aplikasi adalah proses penyediaan perangkat pelayanan, pembayaran atau rutinitas lainnya dalam merealisasikan tolok ukur kegiatan sesuai dengan tujuan program pembangunan bidang infrastruktur desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program akan berhasil dengan baik jika dapat diaplikasikan/diterapkan. Jika tidak dapat diterapkan maka program tersebut hanya merupakan tumpukan kertas saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Ranomeeto Barat yang ditemui di Kantor Kecamatan Ranomeeto Barat menjelaskan sebagai berikut: "Penerapan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ranomeeto Barat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019" (Wawancara, 25 Juli 2020). Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaplikasian program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ranomeeto Barat senantiasa berpedoman pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Konawe Selatan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa tersebut dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Hal ini sejalan dengan Mulyani (2017) Program cash for work merupakan bagian dari Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, yaitu: (a) bersifat swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar daerah ybs. (b) menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja (labor intensive) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. (c) menggunakan bahan baku atau material setempat (local content), agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku, seperti batu, pasir, kayu, bambu dan sebagainya. Dengan prinsip ini, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tapi justru berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesa- besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat. SIMPULAN Dari hasil dan pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diambil adalah bahwa Proses pelaksanaan program pembangunan bidang infrastruktur desadi Kecamatan Ranomeeto Barat dilihat dari indikator pengorganisasian sudah terlaksana dengan baik, namun dari aspek interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh 152
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589 karena adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. REFERENSI Areros, Agustinus W. 2013. Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Sosiohumaniora, Vol 15, No 3. Asha, Aklilu A., 2014. Towards Effective Planning and Implementation of the Local Development Initiatives in Limpopo Province, South Africa.Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5 No 20. Boateng, R., Heeks, R., Molla, A. and Hinson, R. (2008). E-commerce and Socio-Economic Development: Conceptualizing the Link. Internet Research, Vol 18, No 5. Bolaji, Stephen D., Jan R.Gray, and Glenda Campbell-Evans, 2015. "Why Do Policies Fail in Nigeria?" Journal of Education & Social Policy, Vol. 2, No. 5. Bowman, Ann O'M., 2011. Policy Implementation. In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Vol 9, No 12. Boyle, R., & O'Riordan, J., 2013. Capacity and competency requirements in local government. Local Government Research Series, Vol 3, No 5. Cakrawijaya, Muhammad A., Bambang Riyanto, dan Nuroji, 2014. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi,Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,Vol. 25, No. 2. Cavaye, Jim, 2012. Rural Community Development: New Challenges and Enduring Dilemmas. The Journal of Regional Analysis and Policy (JRAP), Vol 31, No 2. Dewi, Evita Dyah dan Adi, Hari Priyo. 2019. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika Vol. 03, No. 02. Hasibuan, Malayu S.P., 2006. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah.Jakarta: Bumi Aksara. Mulyani, Sri. 2017. Buku Saku Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan RI. Nafidah, Lina N. & Nur Anisa, 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 10, No 2. Namsa, M. Yunus, 2011. Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Dasar. Kata Pengantar oleh Mappa Nasrun. Jakarta: Orbit Publishing. Terry, G., dan Rue, Leslie W., 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara. 153