Menimbang Mengingat Menetapkan 1 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24 /POJK.04/2016 TENTANG AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, : bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah investor Pasar Modal Indonesia dan memanfaatkan potensi Pasar Modal Indonesia serta mengoptimalkan fungsi pemasaran dari Perantara Pedagang Efek, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Perantara Pedagang Efek; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK.
2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 2. Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama. 3. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. 4. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 5. Gerai adalah sarana kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang tidak bersifat permanen, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada 1 (satu) tempat yang sama. BAB II RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK Bagian Kesatu Ruang Lingkup Agen Perantara Pedagang Efek Pasal 2 Agen Perantara Pedagang Efek terdiri atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.
3 - Pasal 3 (1) Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan hukum. Pasal 4 (1) Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. (2) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Keuangan. (3) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan, apabila tidak bekerja pada Perusahaan Efek dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Jasa
4 - Pasal 5 (1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek di kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai. (3) Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek. Pasal 6 Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Bagian Kedua Persyaratan Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Pasal 7 Dalam rangka memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib: a. memiliki pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
5 - b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan c. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Pasal 8 Pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, wajib: a. memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; dan b. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan untuk bertindak sebagai pegawai yang melakukan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek. Pasal 9 Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat: a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan; b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
6 - BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA BATAS WAKTU Bagian Kesatu Pendaftaran Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Pasal 10 (1) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; c. fotokopi izin usaha; d. data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek, meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
7 - 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; f. dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; g. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya; h. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
8 - i. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut: 1. target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan 2. target jumlah calon nasabah. Pasal 11 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Bagian Kedua Dokumen Elektronik, Proses Pendaftaran, dan Batas Waktu Pasal 12 (1) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranappe@ojk.go.id. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dokumen cetak permohonan pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui sistem elektronik. (4) Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan.
9 - Pasal 13 (1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan Jasa Keuangan memberikan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek. (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat. Pasal 14 (1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sejak: a. memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
10 - b. berakhirnya kontrak kerja sama kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek. (2) Dalam hal Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan tidak melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tanda Terdaftar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan menjadi tidak berlaku. BAB IV KONTRAK KERJA SAMA Pasal 15 Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dengan Agen Perantara Pedagang Efek. Pasal 16 Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat hal sebagai berikut: identitas pihak yang terlibat dalam kontrak; a. b. hak dan kewajiban para pihak; c. komisi yang diterima Agen Perantara Pedagang Efek dan biaya yang menjadi beban Agen Perantara Pedagang d. e. f. Efek; jangka waktu kontrak; penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan ketentuan pengakhiran kontrak. Pasal 17 Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Perantara Pedagang Efek, Perantara Pedagang Efek wajib: a. memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Agen Perantara Pedagang Efek; b. bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara
11 - Perantara Pedagang Efek dan Agen Perantara Pedagang c. Efek; bertanggung jawab atas perilaku Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan; d. meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon Agen Perantara Pedagang Efek; e. memastikan Efek kelembagaan memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Perantara Pedagang Efek yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Perantara Pedagang Efek sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama; dan g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil. Agen Perantara Pedagang f. Pasal 18 (1) Agen Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan setiap dimulainya dan/atau berakhirnya kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan dimulainya kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen kontrak kerja sama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan Perantara Pedagang Efek. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak efektif dimulainya kerja sama dan/atau berakhirnya kerja sama.
12 - BAB V PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PEGAWAI AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK Pasal 19 (1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib (satu) orang pejabat memiliki paling sedikit 1 penanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan. (2) Pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun. (3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling sedikit sebagai berikut: a. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan: 1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan Perantara Pedagang Efek; 2. prosedur operasi standar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan; dan 3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan pihak rangka melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di lain dalam Gerai; b. memastikan dokumen atas proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap; dan c. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13 - (4) Pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain. Pasal 20 (1) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain. (2) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) lokasi Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan. (3) Perangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Gerai. Pasal 21 Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek jawab kegiatan Agen dan/atau pejabat penanggung sebagaimana Perantara Pedagang Efek kelembagaan dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sampai dengan terdapat pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang memiliki izin paling rendah sebagai Wakil Agen Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.
14 - BAB VI KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT, LOKASI LAIN, DAN GERAI AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK Bagian Kesatu Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan Lokasi Lain Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Pasal 22 (1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dimulainya kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dimaksud. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagai berikut: a. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
15 - 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; b. dokumen pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; c. surat keterangan domisili kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan d. daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek, sesuai dengan format daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
16 - terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 23 Dokumen laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranappe@ojk.go.id. Bagian Kedua Gerai Agen Perantara Pedagang Efek Pasal 24 (1) Agen Perantara Pedagang Efek dapat membuka Gerai melalui kerja sama dengan pihak lain. (2) Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai wajib dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK Bagian Kesatu Kewajiban Agen Perantara Pedagang Efek Pasal 25 Bagi Agen Perantara Pedagang Efek: a. kelembagaan wajib: 1. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan lain
17 - b. Agen Perantara Pedagang Efek tersebut; 2. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para pegawainya yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan 3. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama; dan ketentuan semua orang perseorangan wajib: 1. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan 2. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek. Bagian Kedua Larangan Agen Perantara Pedagang Efek Pasal 26 Bagi Agen Perantara Pedagang Efek: a. kelembagaan dilarang: 1. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah; 2. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah; 3. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal; 4. memastikan dan menjanjikan hasil investasi; 5. menyarankan untuk melakukan transaksi; 6. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara Pedagang Efek tertentu;
18 - 7. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan; 8. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah; dan 9. bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek; dan b. orang perseorangan dilarang: 1. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah; 2. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah; 3. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal; 4. memastikan dan menjanjikan hasil investasi; 5. menyarankan untuk melakukan transaksi; 6. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara Pedagang Efek tertentu; 7. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan; 8. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah; 9. bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek; dan 10. bekerja pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. BAB VIII PENYAMPAIAN LAPORAN Bagian Kesatu Laporan Bagi Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Pasal 27 Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat:
19 - 1. perubahan alamat kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; 2. perubahan pejabat penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan/atau 3. penutupan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Bagian Kedua Laporan Bagi Perantara Pedagang Efek Pasal 28 (1) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek. (2) Laporan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerjasama tersebut. (3) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja ke-15 (kelima belas) setelah akhir bulan laporan.
20 - Pasal 29 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem laporan elektronik Agen Perantara Pedagang Efek, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. BAB IX BERAKHIRNYA KEGIATAN AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK Bagian Kesatu Pencabutan Atau Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Pasal 30 Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut: a. Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan- undangan di sektor Pasar Modal; c. Izin usaha pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek pailit atau bubar. Bagian Kedua Berakhirnya Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek Orang Perseorangan Pasal 31 Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan berakhir dengan sendirinya apabila Izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan berupa izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil
21 - Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang dimiliki sudah tidak berlaku. BAB X KETENTUAN SANKSI Pasal 32 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
22 - Pasal 33 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini Pasal 34 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan. Pasal 36 Kontrak kerja sama antara Pihak dengan Perantara Pedagang Efek dalam rangka melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib: a. disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
23 - BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H.LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 127 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24 /POJK.04/2016 TENTANG AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK I. UMUM Salah satu penyebab rendahnya jumlah investor Pasar Modal di Indonesia adalah terbatasnya akses masyarakat Indonesia untuk menjadi investor di Pasar Modal. Terbatasnya jaring pemasaran Perantara Pedagang Efek yang hanya terfokus di kota besar menyebabkan calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau. Dalam rangka memperluas fungsi pemasaran Perantara Pedagang Efek, diperlukan pengaturan yang memungkinkan Perantara Pedagang Efek melakukan kerja sama dengan Pihak lain yang memiliki akses untuk menjangkau calon nasabah terutama calon nasabah yang berada di daerah. Peraturan ini membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Perantara Pedagang Efek dengan melakukan kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek untuk melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek. Pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan. Kerja sama antara Agen Perantara Pedagang Efek dan Perantara Pedagang Efek didasarkan oleh kontrak/perjanjian tertulis, yang menyebutkan minimal klausa yang wajib tercantum dalam perjanjian
2 - kedua belah pihak. Agen Perantara Pedagang Efek dapat menawarkan dan memproses penerimaan sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek, serta menyampaikan informasi suatu Efek sebagai referensi nasabah untuk transaksi Efek. Akan tetapi transaksi Efek tetap dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek. Disamping membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Perantara Pedagang Efek, dalam peraturan ini juga diatur terkait kegiatan dan perilaku Agen Perantara Pedagang Efek. Pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Perantara Pedagang Efek terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan tentang Agen Perantara Pedagang Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
3 - Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud "instansi yang berwenang" antara lain instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan izin usaha termasuk pengesahan badan hukum Dana Pensiun. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Untuk melihat pengalaman kerja dalam kegiatan pemasaran, daftar riwayat hidup dilengkapi dengan informasi pengalaman kerja yang memuat tahun
4 - bekerja, nama perusahaan, bidang usaha, nama jabatan dan uraian tugas, dan tanggung jawab. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Surat elektronik dimaksud biasa disebut dengan e-mail. Ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi mewajibkan penyampaian permohonan pendaftaran Agen Perantara Pedagang Efek dalam bentuk dokumen cetak dalam hal permohonan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.
5 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan pada huruf c ini hanya berlaku bagi Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
6 - Huruf g Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Pejabat penanggung jawab dapat ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab pada 1 (satu) atau lebih lokasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Surat elektronik dimaksud biasa disebut dengan e-mail. Pasal 24 Cukup jelas.
7 - Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek oleh Perantara Pedagang Efek berlaku atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan yang memiliki kontrak kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek dimaksud, yang paling kurang menjelaskan perkembangan: a. b. c. jumlah kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek yang ada; jumlah calon nasabah yang diajukan Agen Perantara Pedagang Efek ke Perantara Pedagang Efek; jumlah calon nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah; dan d. nilai transaksi. Ayat (4) Cukup jelas.
8 - Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5896