PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Menimbang : a. bahwa Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga Representasi Kultural orang asli Papua Memiliki Tugas dan Wewenang Tertentu dalam rangka Perlindungan hak-hak Orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan keturunan hidup beragama; b. bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, terutama dalam pelaksanaan hukum, hubungan kewenangan antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pelaksanan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang ......../2
2 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PROVINSI PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang di akui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden bersama Para Menteri; 4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua; 5. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua; 7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah Representasi Kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka Perlindungan Hak- hak orang asli Papua dengan berlandaskan kepada penghormatan kepada adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; 8. Peraturan ......./3
3 - 8. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; 9. Adat adalah kebiasan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun; 10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; 11. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; 12. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; 13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut pokja, adalah alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama. BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang MRP Pasal 2 MRP mempunyai tugas dan wewenang : a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP; b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur; c. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua; d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan persetujuan Terhadap Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 3 (1) DPRP menyerahkan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP. (2) Sekretaris MRP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari DPRP. (3) Sekretaris MRP menyampaikan hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan lengkap, kepada Pokja Adat untuk dilakukan pembahasan. (4) Dalam ......../4
4 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRP menyerahkan kembali kepada DPRP untuk melengkapi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Pasal 4 (1) Pokja Adat melakukan pembahasan untuk menetapkan kriteria orang asli Papua terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan persyaratan administratif yang telah dinyatakan lengkap. (2) Apabila di pandang perlu, dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja Adat dapat memanggil pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan berkaitan status yang bersangkutan sebagai orang asli Papua. (3) Pokja Adat dalam melakukan pembahasan untuk menetapkan kriteria orang asli Papua terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib : a. memperoleh pendampingan narasumber Ahli Antropologi Papua; b. mendokumentasikan proses secara audio visual dan tulisan; dan c. menggunakan kriteria orang asli Papua, yaitu orang asli Papua adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. (4) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi panggilan Pokja Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kehilangan status sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali mengajukan keberatan berdasarkan alasan yang dapat di terima. Pasal 5 (1) Apabila Pokja Adat belum dapat menetapkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang asli Papua, karena kurangnya informasi dan bukti, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pokja Adat meminta Pimpinan MRP untuk membentuk Panitia Khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) Panitia Khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, wajib melakukan pertemuan klarifikasi dengan fungsionaris masyarakat adat yang menjadi asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (3) Pokja Adat menggunakan hasil pertemuan klarifikasi dengan fungsionaris masyarakat adat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang asli Papua atau bukan orang asli Papua. Pasal 6 (1) Pokja Adat menyerahkan hasil pembahasan kriteria orang asli Papua atau bukan orang asli Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam suatu berita acara kepada rapat pleno untuk ditetapkan. (2) Pimpinan MRP menetapkan status orang asli Papua atau bukan orang asli Papua berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno. (3) Sekretaris MRP menyampaikan penetapan status orang asli Papua atau bukan orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRP. Pasal 7......../5
5 - Pasal 7 Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Bagian Ketiga Pelaksanan Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rancangan Perdasus Pasal 8 (1) DPRP menyampaikan Rancangan Perdasus hasil Pembahasan Gubernur dan DPRP kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. (2) Rancangan Perdasus hasil Pembahasan Gubernur dan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRP; dan b. Rancangan Perdasus yang telah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan Pimpinan DPRP. (3) Sekretaris MRP melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari DPRP. (4) Sekretaris MRP menyampaikan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan lengkap kepada Pimpinan MRP untuk dilanjutkan kepada Pokja atau lintas Pokja guna dilakukan pembahasan. (5) Apabila hasil pemeriksaan persyaratan administratif Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRP menyerahkan kembali kepada DPRP untuk dilengkapi. Pasal 9 (1) Pimpinan MRP menetapkan Pokja atau lintas Pokja untuk membahas Rancangan Perdasus untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (2) Pokja atau lintas pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan Rancangan Perdasus, wajib : a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus; b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan; dan c. melakukan kajian terhadap materi muatan Rancangan Perdasus mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. (3) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan Rancangan Perdasus dapat mengundang dan menghadirkan : a. para wakil unsur masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanan Rancangan Perdasus untuk mendapat penjelasan atau pandangan yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus; b. utusan Pemerintah Provinsi dan/atau utusan DPRP untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus. Pasal 10 (1) Pokja atau lintas Pokja menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perdasus kepada Pimpinan MRP dalam bentuk persetujuan atau penolakan. (2) Hasil ........./6
6 - (2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan, dapat berupa : a. persetujuan terhadap seluruh materi muatan disertai alasannya; atau b. persetujuan terhadap sebagian materi muatan disertai alasan dan rumusan perbaikan. (3) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penolakan, harus disertai alasan penolakan terhadap Rancangan Perdasus dan rumusan perbaikan. Pasal 11 (1) Pimpinan MRP melakukan penetapan Rancangan Perdasus hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja dalam rapat pleno. (2) Sekretaris MRP atas persetujuan Pimpinan MRP, menyampaikan hasil penetapan Rancangan Perdasus yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRP untuk ditetapkan menjadi Perdasus. (3) Sekretaris MRP atas persetujuan pimpinan MRP menyampaikan hasil penetapan Rancangan Perdasus yang berupa penolakan kepada DPRP untuk dilakukan pembahasan bersama untuk waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja. (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Kerja MRP yang harus diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan DPRP. Pasal 12 (1) Dalam hal pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak diperoleh kesamaan pandangan, MRP wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai perbedaan pandangan disertai alasannya. (2) Rancangan Perdasus yang tidak mendapatkan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan menjadi Perdasus. Pasal 13 Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang disampaikan DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Saran, Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rencana Perjanjian Kerjasama Pasal 14 (1) Gubernur menyampaikan kepada MRP rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. (2) Pimpinan MRP menunjuk Pokja atau lintas Pokja untuk membahas rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib : a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan materi perjanjian kerjasama; b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan; dan c. melakukan kajian terhadap materi rencana perjanjian kerjasama berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. (4) Pokja ....../7
7 - (4) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan terhadap rencana perjanjian kerja sama dapat mengundang dan menghadirkan : a. wakil unsur masyarakat yang menjadi sasaran rencana perjanjian kerjasama, materi rencana perjanjian kerjasama; dan b. utusan pemerintah dan/atau utusan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan penjelasan atau pandangan yang berkaitan dengan klarifikasi berkaitan dengan materi perjanjian kerjasama. Pasal 15 (1) Pokja atau lintas Pokja menyampaikan hasil pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama kepada Pimpinan MRP dalam bentuk persetujuan atau penolakan. (2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan, dapat berupa : a. persetujuan terhadap seluruh materi rencana perjanjian kerjasama disertai alasannya; atau b. persetujuan terhadap sebagian materi rencana perjanjian kerjasama disertai alasannya dan rumusan perbaikan. (3) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan, harus disertai alasan penolakan terhadap rencana perjanjian kerjasama dan rumusan perbaikan. Pasal 16 (1) Pimpinan MRP membuat penetapan terhadap rencana perjanjian kerjasama hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja dalam rapat pleno dalam bentuk persetujuan atau penolakan. (2) Sekretaris MRP atas persetujuan Pimpinan MRP menyampaikan hasil penetapan rencana perjanjian kerjasama yang berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. (3) MRP wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai alasan penolakan terhadap rencana perjanjian kerjasama. (4) Rencana perjanjian kerjasama yang berupa penolakan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat ditetapkan menjadi perjanjian. Pasal 17 Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, rencana kerjasama dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Bagian Kelima Pelaksanan Penyampaian Aspirasi Dan Pengaduan Serta Fasilitas Tindak Lanjut Penyelesaiannya Pasal 18 (1) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan maupun unsur masyarakat lainnya, secara, orang per orang atau kelompok orang berhak menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada MRP. (2) Aspirasi dan pengaduan kepada MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat MRP atau melalui anggota MRP yang melakukan tugas di luar Sekretariat MRP. (3) Masyarakat ........./8
8 - (3) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan maupun unsur masyarakat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyampaikan aspirasi dan atau pengaduan, wajib : a. menyampaikan melalui cara-cara damai; b. melampirkan identitas yang jelas; dan c. menjelaskan isi, tujuan dan disertai bukti-bukti terkait yang dibutuhkan. Pasal 19 (1) Pimpinan MRP menetapkan Pokja atau lintas Pokja untuk membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan wajib : a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan isi aspirasi dan /atau pengaduan; b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan; dan c. melakukan kajian terhadap isi dan tujuan aspirasi dan/atau pengaduan. (3) Pimpinan MRP membuat penetapan hasil pembahasan Pokja atau lintas pokja dalam rapat pleno. Pasal 20 (1) Pimpinan MRP memberikan jawaban tertulis kepada pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan berdasarkan hasil penetapan pleno. (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. menerima seluruh isinya dan menjelaskan bentuk tindak lanjut yang dilakukan MRP; b. menerima sebagian isinya, menjelaskan bagian dari isi yang tidak diterima, serta menjelaskan bentuk tindak lanjut yang dilakukan MRP; atau c. menolak seluruh isinya disertai alasan penolakan dan saran yang seharusnya dilakukan pihak yang menyampaikan aspirasi atau pengaduan. (3) Penyampaian jawaban kepada pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada yang bersangkutan sesuai dengan identitas. Pasal 21 (1) Pimpinan MRP wajib menyampaikan tindak lanjut penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduan yang membutuhkan tindakan penyelesaian (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menawarkan : a. bentuk forum penyelesaian yang dapat dipilih dan disepakati; b. waktu dan tempat penyelesaian yang dapat dipilih dan disepakati; dan c. fasilitator yang dapat dipilih dan disepakati. (3) Pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan wajib memberi tanggapan terhadap tawaran tindak lanjut penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima jawaban dari MRP. Pasal 22 Setiap Anggota MRP pada waktu menerima aspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan jawaban langsung mengenai sikap MRP setelah memahami isi dan tujuan penyampaian aspirasi. Bagian ....../9
9 - Bagian Keenam Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota Pasal 23 (1) Sekretaris MRP menyampaikan kepada Pimpinan MRP produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Anggota MRP atau dari orang per orang atau kelompok orang. (2) Pimpinan MRP berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pokja atau lintas Pokja yang bertugas membahas dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Pasal 24 (1) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib : a. memperoleh pendampingan nara sumber ahli yang berkaitan dengan produk hukum daerah yang menjadi obyek kajian; b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tulisan; dan c. melakukan kajian terhadap produk hukum daerah yang menjadi obyek kajian terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua. (2) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan dapat mengundang utusan lembaga pemerintahan Provinsi dan/atau utusan lembaga pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi produk hukum terkait. Pasal 25 (1) Pokja atau lintas pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, wajib menghasilkan pertimbangan yang memuat uraian : a. penyebab produk hukum daerah tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; b. materi muatan pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak- hak orang asli Papua; c. dampak pelaksanaan produk hukum yang menjadi obyek kajian; dan d. rekomendasi perbaikan pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua. (2) Pokja atau lintas Pokja menyerahkan hasil pertimbangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dalam rapat pleno. Pasal 26 (1) Pimpinan MRP menetapkan hasil pertimbangan produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno. (2) Sekretaris MRP menyampaikan hasil penetapan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga pembuat produk hukum yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. BAB III ........./10
10 - BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penetapannya dalam lembaran daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 10 Oktober 2008 GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU,SH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TTD TEDJO SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2008 NOMOR 4 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA I. UMUM Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua,melestarikan budaya serta lingkungan budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat. Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas,maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua MRP, mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang mencakup pemberian : a) pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di usulkan oleh DPRP, b) pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur, c) saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang di buat oleh Pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya dan e) pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD terkait dengan Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang perlindungan hak-hak orang asli Papua. Agar MRP dapat melaksanakan kelima tugas dan wewenangnya secara jelas, lancar dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah bersama Gubernur dan DPRP, untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelas dan sistemmatis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP. II. Pasal ........../2
2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Persyaratan administrasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diserahkan DPRP melalui Sekretaris MRP, terdiri atas surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan DPRP, disertai daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh bakal calon yang setidaknya memuat data nama, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, suku atau etnis, masyarakat adat bakal calon dan pekerjaan bakal calon. Ayat (2) Diterimanya persyaratan administrasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari DPRP ke Sekretariat MRP, dibuktikan dengan tanda terima berkas persyaratan administratif pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh petugas Sekretariat MRP yang setidaknya memuat keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun diterimanya berkas, dilengkapi dengan nama petugas, tandatangan dan stempel Sekretariat MRP. Ayat (3) Hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan lengkap dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Sekertaris MRP, dilengkapi dengan keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya pernyataan. Ayat (4) Hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap dituangkan dalam berita acara yang memuat jenis persyaratan yang belum ada atau persyaratan yang perlu di lengkapi dan di tandatangani oleh sekertaris MRP, dilengkapi dengan keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun, dibuatnya pernyataan. Waktu penyerahan kembali hasil pemeriksaan persyaratan administratif pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap dari MRP kepada DPRP di buktikan dengan tanda terima yang setidaknya memuat keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun dilengkapi dengan nama petugas, tandatangan dan stempel Sekretariat DPRP. Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan proses dokumentasi secara audiovisual adalah rekaman seluruh pelaksanaan kegiatan secara elektronik dalam bentuk rekaman gambar dan rekaman suara, seperti dengan menggunakan "video compact disk" dan "compact disk". Yang ........./3
3 - Yang dimaksud dengan proses dokumentasi dalam bentuk tulisan adalah memindahkan atau merangkum proses rekaman suara dalam bentuk tulisan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan alasan yang dapat di terima seperti : alasan sakit alasan tidak berada di tempat yang menjadi sebab bakal calon, calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menghadiri panggilan Pokja Adat MRP dapat mengambil langkah mendatangi tempat bakal calon berada atau melakukan wawancara dengan menggunakan media elektronik, atau langkah lain untuk memperlancar proses wawancara. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kurangnya informasi dan bukti hasil pembahasan adalah setelah memanggil dan melakukan wawancara dengan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan berkaitan status yang bersangkutan sebagai orang asli Papua, Pokja adat belum dapat mengambil kesimpulan dan membubuhkan tambahan informasi dan bukti dari masyarakat adat yang menjadi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Panitia khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah alat kelengkapan MRP yang bersifat sementara mempunyai anggota berjumlah gasal dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang bertugas untuk melakukan melengkapi informasi dan alat bukti melalui pertemuan klarifikasi dengan pemimpin masyarakat adat. Ayat (2) Pertemuan klarifikasi dengan fungsionaris masyarakat adat dilakukan oleh panitia khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditempat keberadaan masyarakat adat atau ditempat lain yang disetujui oleh fungsionaris masyarakat adat. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 9 ......./4
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 4 - Pasal 16 ....../5
5 - Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan orang perorang adalah setiap orang yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok, organisasi maupun lembaga yang dibuktikan dengan identitas jabatan yang bersangkutan dalam kelompok, organisasi maupun lembaga yang mewakili. Yang dimaksud dengan kelompok orang adalah orang yang berjumlah lebih dari satu orang yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan mewakili kelompok, organisasi maupun lembaga yang dibuktikan dengan identitas jabatan yang bersangkutan dalam kelompok, organisasi maupun lembaga yang mewakili. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud aspirasi adalah gagasan, kemauan, keinginan atau kebutuhan yang disampaikan secara orang perorang atau kelompok orang yamg diharapkan dapat dipenuhi melalui bantuan MRP, berdasarkan adanya masalah maupun tanpa adanya masalah yang menjadi sebab disampaikannya aspirasi. Yang dimaksud dengan pengaduan adalah penyampaian informasi yang disampaikan secara orang perorang atau kelompok orang berdasarkan adanya suatu peristiwa atau kejadian yang dipandang sebagai masalah yang diharapkan untuk diselesaikan dengan bantuan MRP. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 21 ......./6
6 - Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan Keputusan Bupati/Walikota. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemimpin lembaga pembuat produk hukum daerah terdiri dapat berupa Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Gubernur, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota. Pasal 27 Cukup jelas