UJI PETIK BAWASLU: DATA PEMILIH A-KWK BUKAN HASIL SINKRONISASI ANTARA DATA PEMILU 2019 DENGAN DP4 Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilihan 2020. Hasilnya, ditemukan puluhan ribu pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK. Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya di daerah tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah. Padahal, Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memerintahkan, penyusunan daftar pemilih Pemilihan 2020 menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemiluterakhir sebagai sumber pemutakhiran dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh menteri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Dalam menyusun daftar pemilih, KPU RI melakukansinkronisasiDP4 terhadapDPT Pemilu terakhir,dalamhaliniPemilu 2019. Hasilnya, disusun dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK. Daftar pemilihtersebutdibagikedalam klister TPS sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) PKPU 19/2019tentangPemutakhiran dan Penyusunan Daftar model A-KWK tersebut, KPU melakukancoklit yang pada akhirnyamenghasilkan Daftar PemilihSementara (DPS) Pemilihan 2020. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan: 1. Data utama dalam daftar pemilih model A-KWK adalah Daftar Pemilih Pemilu 2019 (kemudian) menambahkan Pemilih Pemula, Pemilih Baru dan/atau yang Memutakhirkan data Pemilih dari DP4. 2. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Pemilih pada Pemilu2019.
3. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya sudah menghapus pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu 2019 misalnya pemilih yang telah meninggal dunia sebelum tahun 2019 dan pemilih berstatus TNI/POLRI. 4. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019. Bawaslu melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020. Uji petik dilakukan di 27 Provinsi dengan mengambil 312 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawas proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu: 1. Indikator Pertama. Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK. 2. Indikator Kedua. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK. Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan: 1. Ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWKPemilihan 2020. 2. Ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih ModelA-KWK Pemilihan 2020. JUMLAH KECAMATAN 2. Ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih ModelA-KWK Pemilihan 2020. JUMLAH KECAMATAN NO INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 1 2 3 4 5 6 7 8 BANTEN BENGKULU YOGYAKARTA JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN 3 9 5 7 22 24 23 3 196 656 426 2.161 8.472 10.968 5.121 127 200 391 70 1.301 3.022 2.462 2.321 127 9 11 3.418 835
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA 12 KEPULAUAN RIAU 13 LAMPUNG 14 15 MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JUMLAH 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 9 5 3 3 9 5 8 12 3 20 3 15 43 5 18 11 4 29 312 2.046 467 89 182 2.102 963 1.302 2.284 1.407 6.309 1.133 1.383 7.009 374 2.687 1.413 814 9.621 73.130 543 539 12 50 719 335 312 1.053 476 1.505 43 1.815 1.056 205 1.610 467 467 2.032 23.968 Berdasarkan uji petik dan indicator tersebut dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU. Hal ini berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogiyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi. Hambatan lainnya adalah, Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut disebabkan, pengawas pemilihan tidak dapat mengakses Daftar Pemilih Model A-KWK karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keputusan KPU RI NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 menetapkan Daftar Pemilih Model A-KWK sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU. Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu ini, keterbukaan data dan informasi antar penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi
perhatian bersama. Keterbukaan informasi antarpenyelenggara pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Kedepan, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan Pemilihan2020, akan semakin meningkatkan pengawasan dan kewenangan untuk memastikan proses Coklit dilaksanakan secara terbuka dan koordinatif. Informasi lebih lanjut: M. Afifuddin (Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jln. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350