IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME GRAND MINAH'S CASE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVISTIC LEGAL THEORY Fikrotul Jadidah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat fikrotuljadidah@iblam.ac.id Submisson Accepted Publish : 24 September 2022 : 30 September 2022 : 30 September 2022 Abstract Grandma Minah (55/farmer), took 3 cocoa beans belonging to PT Rumpun Sari Antan (RSA), while harvesting soybeans on her farm. Minah's grandmother's actions were known to the plantation foreman, and at that time Minah's grandmother returned the cocoa beans she had taken and apologized. However, the company still reported it to the police. Finally, in the case file No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, Minah's grandmother had to undergo trial at the Purwokerto District Court. There is a clash between the values of justice in this case. The research question in this case is how the law views the case from the perspective of legal certainty or legal positivism and humanitarian principles. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. From the results of this study, it was concluded that the legal case that ensnared Grandma Minah was analyzed using the Positivism Paradigm, the ontology is a reality (law). The law presented is Article 362 of the Criminal Code. The judge did this by presenting witnesses and the existence of evidence that was matched with Granny Minah's statement as a defendant. When all the elements of Article 362 are fulfilled, Granny Minah is found guilty and must be punished. In short, the Positivism Paradigm always emphasizes objectivity. The Positivism paradigm that underlies the Legal Positivism flow, explains that there is no law outside the law, the law is identical to the Law. However, the law must be enforced whose justice is justice according to the law. Law must be separated from human and moral values for the sake of legal certainty. That is why Granny Minah must still be punished regardless of how much damage PT Rumpun Sari Antan suffered, because it was legally proven to have committed theft as formulated in Article 362 of the Criminal Code. Keywords : Justice, Legal Theory, Minah's grandmother, Positivism Abstrak Nenek Minah (55/petani), mengambil 3 biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), ketika sedang memanen kedelai di lahan garapannya. Perbuatan nenek Minah telah diketahui oleh Mandor perkebunan, dan pada saat itu juga nenek Minah telah mengembalikan biji kakao yang diambilnya dan meminta maaf. Namun pihak perusahaan tetap melaporkan kepada Polisi. Akhirnya dalam berkas perkara Nomor No. 129
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme 247/PID.B/2009/PN.Pwt, nenek Minah harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam kasus ini yaitu bagaimana hukum memandang kasus tersebut dalam perspektif kepastian hukum atau positivisme hukum dan prinsip kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu Kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi- saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas. Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang- Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Kata Kunci: Keadilan,Nenek Minah, Positivisme, Teori Hukum A. Pendahuluan Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukumdalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtaat), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implentasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (law in a book) dan hukum dilapangan (law in action) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya. 130
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses- proses hukum yang tidak adil. Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman utama dalam menegakkan hukum, hakim hanya sebatas alat penegakan hukum dan hukum harus dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Sistem hukum civil law dipengaruhi oleh Mazhab Filsafat Hukum Positivisme, menurut pandangan mazhab ini bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum.1 Seiring dengan perkembangan zaman dalam pemikiran positivisme akan mendapatkan tantangan yang sangat besar dimana dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran studi hukum yang tidak lagi melihat bahwa hanya peraturan perundang undangan saja yang menjadi sebagai acuan dalam penegakan hukum, akan tetapi hukum harus melihat secara menyeluruh dari berbagai aspek pendekatan ilmu- ilmu lain secara konfrehensif sebagai alat bantu dalam penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam teori hukum inklusif. Pemakaian positivisme hukum ini mengundang banyak permasalahan di kemudian hari, ketika masyarakat yang dinamis selalu berubah dan orang yang berwenang untuk membuat hukum tidak mempunyai kepekaan melihat perubahan yang tejadi dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk masyarakat, begitupun tujuan dari hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Menjadi sebuah permasalahan yang besar ketika hukum yang seyogyanya melayani mayarakat tapi malah masyarakat yang dipaksa mengikuti kehendak hukum, dengan beralasan menegakakkan kepastian hukum, masyarakat dipaksa mengikuti apa yang diperintahkan undang-undang, para hakim, jaksa dan polisi menerapkan hukum secara harfiah saja dari muatan undang-undang tapi tidak mencoba untuk menginterpretasi peraturan itu dengan begitu rupa agar keadilan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum. Sebagain besar hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bekas jajahan Belanda, banyak kaedah-kaedah dalam hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia menganut ajaran Positivisme. Hukum menurut aliran ini adalah apa yang menurut undang- 3 undang, bukan apa yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak 1 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, cet. II, 2008), hlm, 58. 131
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme yuridis seperti etis (penilaian baik dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial). Kasus Nenek Minah (55/petani), mengambil 3 biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), ketika sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Perbuatan nenek Minah telah diketahui oleh Mandor perkebunan, dan pada saat itu juga nenek Minah telah mengembalikan biji kakao yang diambilnya dan meminta maaf. Namun pihak perusahaan tetap melaporkan kepada Polisi. PT RSA IV Darmakradenan menyampaikan bahwa pihaknya telah menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Akhirnya dalam berkas perkara Nomor No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, nenek Minah harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut penulis tertarik menganalisa melalui aliran hukum Positivisme. Dalam kasus ini adalah bagaimana hukum memandang kasus tersebut dalam perspektif kepastian hukum atau positivisme hukum dan prinsip kemanusiaan ?. Tujuan penelitian pada prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif dan tujuan subyektif yang hendak dicapai dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif Untuk mengetahui bagaimana hukum memandang kasus nenek minah dalam perspektif kepastian hukum atau positivism hukum dan prinsip kemanusiaan. 2. Tujuan Subyektif a) Untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama kegiatan perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. b) Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik penulis dalam bidang hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi. B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Positivisme: Pemisahan Antara Aturan Hukum dan Moral 132
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Tidak diragukan H.L.A. Hart, Bentham dan Austin menekankan perbedaan antara hukum yang sekarang berlaku (law as it is) dan hukum yang sekarang berlaku (law as is as to be), mereka di dalam pikirannya menganggap hukum tertentu memiliki arti yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan, dan mereka berdua menganggap hukum tertentu memiliki arti yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan, dan mereka berdua menganggap hukum yang semacam itu, walaupun jika secara moral memalukan, hal itu tetap dianggap sebagai hukum. Hart berpendapat hubungan esensial antara hukum dan moral muncul jika kita mengamati bagaimana hukum, yang artinya masih diperselisihkan, ditafsirkan dan diterapkan pada kasus-kasus yang konkrit. Hubungan ini muncul lagi jika kita memperluas pandangan dan bertanya, bukan apakah tiap aturan hukum tertentu harus memenuhi minimum moral dalam usaha untuk dapat disebut hukum, tetapi apakah sistem dari aturan yang semuanya gagal melakukannya yang dapat dikatakan sebagai sistem hukum. Sekarang kita akan membicarakan kritik yang berbeda dari Amerika tentang pemisahan apa yang menjadi hukum dari apa yang seharusnya menjadi hukum. Kritik ini datang dari penganut Realist tahun 1930-an. Aliran ini membuka mata kita tentang apa sebenarnya yang terjadi pada saat pengadilan memutuskan kasus, dan perbedaan yang digambarkan antara fakta actual dari keputusan pengadilan dan terminology tradisional untuk menerangkannya. Sebagai contoh, aturan hukum melarang kita untuk menggunakan kendaraan di dalam taman umum. Jelas ini larangan untuk mobil, tetapi bagaimana untuk sepeda, sepatu roda dan mobil mainan? bagaimana dengan pesawat terbang? apakah semua ini dapat kita katakan "kendaraan"? yang dimaksud oleh aturan itu atau tidak. Jika kita berkomunikasi satu dan lainnya, dalam bentuk hukum yang paling sederhana, kita menyatakan bahwa tingkah laku tertentu harus diatur dengan aturan-aturan, dan dengan demikian kata yang umum kita pergunakan, seperti kendaraan dalam kasus yang pertama tadi, harus mempunyai standar yang mudah dipahami di mana tidak ada keragu-raguan mengenai penerapannya. Dalam hubungan antara hukum dan moral, setidak-tidaknya ada enam bentuk klaim yang harus kita uraikan:2 1. Kekuasaan dan Kewenangan 2 Erman Rajagukguk, Filsafat Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana), hlm. 96-99. 133
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Selalu dikatakan bahwa sistem hukum harus berdasarkan pada rasa kewajiban moral atau keyakinan nilai moral dalam sistem tersebut, karena ia tidak dapat dan tidak akan dapat semata-mata berstandar kepada kekuasaan manusia atas manusia lain. 2. Pengaruh Moral atas Hukum Hukum setiap negara yang modern memperlihatkan ribuan pengaruh baik dari moral sosial yang diterima dan ide moral. Pengaruh ini masuk kedalam hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislative atau secara diam-diam melalui proses peradilan. Undang-undang mungkin hanya perisai hukum semata-mata dan harus diisi dengan prinsip-prinsip moral. Tingkat pelaksanaan kontrak dapat dibatasi dengan konsepsi moralitas dan keadilan. Tanggung jawab dalam pelanggaran perdata maupun pidana bisa disesuaikan berdasarkan tanggung jawab moral. Tidak ada kaum positivis yang dapat menolak fakta-fakta bahwa stabilitas dari sistem hukum dalam bentuk- bentuk tertentu sebagian berhubungan pada moral. 3. Penafsiran Hukum memerlukan penafsiran jika ia hendak diterapkan kepada kasus-kasus yang kongkrit. Baik di dalam menafsirkan undang-undang atau keputusan- keputusan hakim maupun keputusan-keputusan pengadilan, hakim tidak dibatasi oleh alternative-alternatif buta, pilihan yang sewenang-wenang atau dedukasi mekanikal dari aturan-aturan yang artinya sebelumnya telah ditetapkan. Pilihan mereka selalu dipandu oleh asumsi bahwa kegunaan dari suatu peratura yang ditafsirkannya adalah masuk akal, karenanya peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk melahirkan ketidakadilan atau melawan prinsip-prinsip moral yang berlaku. 4. Kritik atas Hukum Kadang-kadang terdapat klaim bahwa ada hubungan yang perlu antara hukum dan moral datang tidak lebih dari bahwa sistem hukum yang baik harus memenuhi rasa adil dan moralitas. Tidak ada keragu-raguan bahwa sistem hukum harus memperlakukan semua makhluk hidup di dalam lingkup yang berhak atas perlindungan dasar tertentu dan kebebasan, sekarang diterima secara umum sebagai pernyataan yang relevan di dalam kritik hukum. 134
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme 5. Prinsip Legalitas dan Keadilan Dikatakan perbedaan antara sistem hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hal-hal tertentu dari moral dan keadilan, dan sistem hukum yang tidak, hal ini salah, karena minimum keadilan perlu direalisasikan setiap saat tingkah laku manusia diawasi oleh aturan umum yang dinyatakan secara terbuka dan secara umum diterapkan. 6. Keabsahan Hukum dan Hambatan Terhadap Hukum Hal yang menjadi perhatian dari kaum positivis adalah bahwa eksistensi hukum adalah suatu hal tersendiri, sedangkan kegunaan atau ketidakgunaannya adalah suatu hal yang lain. Hukum negara bukan sesuatu yang ideal tetapi sesuatu yang secara actual ada. Ini bukan mengenai apa yang seharusnya ada tetapi apa yang ada sekarang. Norma-norma hukum dapat memiliki bermacam- macam isi. Pemikir-pemikir aliran positivis berkeinginan untuk mendorong apa yang dimaksud dengan kejelasan (clarity) dan kejujuran (honesty) dalam pembentukan teoritis dan masalah-masalah moral yang timbul dari adanya hukum-hukum tertentu yang secara moral tidak adil tetapi diundangkan dalam bentuk yang tepat, jelas dalam artinya, dan memenuhi semua kriteria yang diakui bagi keabsahan suatu sistem. Kita dapat mengatakan ini adalah hukum tetapi terlalu terlalu tidak adil untuk diterapkan atau dipatuhi. 2. Analisis Kasus Pada kasus Nenek Minah, pada proses pelimpahan berkas perkara hingga menjalani proses persidangan, prinsip-prinsip kepastian hukum lebih diutamakan. Menurut hemat saya, hal ini terlihat jelas bahwa perbuatan tindak pidana tidak kompromis kepada pelaku atau tersangka. Sehingga penegak hukum justru melimpahkan kasus ini melalui pendekatan judicial ketimbang melalu pendekatan kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Hukum Pidana di Indonesia masih menganut aliran Positivisme, hal ini secara eksplisit tertuang didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak dapat di pidana seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya, ini disebut dengan azas legalitas. Dari pernyataan diatas maka pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa, dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Jadi perbuatan pidana yang dapat 135
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme dipertanggung jawabkan ialah yang tertuang didalam hukum positif, selama perbuatan pidana tidak diatur didalam didalam hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak bisa diminta pertanggung jawaban hukumnya menurut hukum pidana. Meskipun sebagaimana prinsip pada Pasal 10 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun upaya-upaya di luar persidangan baik melalui diskresi, jalur perdamaian atau non litigasi akan lebih mengedukasi masyarakat, khususnya pada perkara, diatas ketimbang harus membawanya ke meja hijau. Pasalnya, berangkat dari pengaduan oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA), Nenek Minah didakwa telah mengambil 3 biji buah kakao milik PT RSA, diancam sanksi Pasal 362 KUHP, dimana pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Tanpa didampingi kuasa hukum pada saat persidangan, Nenek Minah akhirnya ditahan di rumah tahanan sambil menunggu proses persidangan. Berdasarkan alat bukti yang sah, tiga orang saksi, yakni Mandor Perkebunan diantaranya Jawali, Tarno dan Rajiwan, menjelaskan kepada hakim bahwa benar melihat dengan jelas Nenek Minah mengambil 3 biji buah kakao dengan pisau dan dimasukkan dalam karung plastik. Nenek Minah pun dalam persidangan juga mengakui bahwa mengambil 3 biji buah kako tersebut untuk ditanam di lahannya, karena tidak punya uang untuk membelinya. Terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut adalah pertamakalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun persidangan berlanjut pada tahap tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Dimana penuntut umum mendakwanya dengan perbuatan tindak pidana pencurian yang termasuk dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian disebutkan sebagai berikut. "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" 136
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Adapun rumusan unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian apabila diuraikan sebagai berikut. 1) Barangsiapa. Dalam kasus ini, subyek hukum yang pada hal ini disebut terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban, setelah mendengarkan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. 2) Mengambil sesuatu barang. Terdakwa, nenek Minah, telah mengambil 3 biji buah kakao milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) dan tertangkap tangan oleh mandor perkebunan, yang dalam hal ini selaku saksi persidangan. 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 3 biji buah kakao adalah dengan sah milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA). 4) Dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi, bahwa 3 biji kakao yang diambil tanpa seizing perusahaan diambil dengan maksud untuk ditanam di lahan milik terdakwa. Akibat perbuatan tersebut PT RSA IV Darmakradenan menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Akhirnya dalam perkara tersebut, penuntut umum kemudian membacakan tuntutannya. Diantaranya 1. Menyatakan terdakwa Minah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti: 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT RSA IV Darmakradenan; 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) 137
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Maka atas pertimbangan tersebut, hakim ketua memutuskan dalam perkara No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, bahwa : 1. Menyatakan Terdakwa: Minah alis Ny. Sanrudi Binti Sanatma yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; 3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT RSA IV Darmakradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto; 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). 3. Pandangan Positivisme Hukum Pada Putusan Perkara Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.3 Dalam menjawab persoalan itu, sebagai negara yang menganut aliran positivisme, mau tidak mau cara berpikir aliran positivisme itulah yang harus diterapkan. Inilah yang disebut dengan tertib berpikir. Dengan kata lain, terlepas dari serba keburukan- keburukan yang melekat pada aliran hukum positivisme ini, cara memandang persoalannya harus dengan kacamata positivisme. Bukan dengan dasar filosofis lainnya. 3 Soetandyo Wignjosobroto, Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta : Elsam & Huma, 2002), hlm. 96 138
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme Dalam perspektif positivisme hukum, hukum harus secara tegas memisahkan antara hukum dan moral. Sehingga hakim harus meletakkan undang-undang atau peraturan sebagai dasar utama penafsiran dalam putusan. Dalam perkara diatas, hakim secara positif memberikan putusan bersalah kepada nenek Minah bahwa terdakwa terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Dimana secara logis yuridis, adanya kausalitas antara suatu perbuatan hukum dengan akibat hukum (kerugian yang diderita perusahaan). Kasus nenek Minah menurut aliran positivis adalah sebuah perbuatan yang harus dihukum, tanpa menghiraukan besar kecil yang dicurinya. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuan hukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akan tercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam proses pembuktian pada persidangan ini, hakim melakukan penafsiran melalui teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatiief wettelijk). Dimana didasarkan pada Pasal 184 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian secara negatif harus menjadi pedoman bagi hakim, karena selayaknya hakim harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana. Model pembuktian ini menurut Wirjono bermanfaat jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan4. Apabila hakim menggunakan kacamata positivisme saja, jelas bahwa terdakwa nenek Minah telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dimana terbukti adanya 4 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989, 139
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme kausalitas perbuatan melawan hukum dengan adanya akibat hukum, beserta keterangan saksi-saksi yang menguatkan perbuatan pidana terdakwa. Dalam hal ini hakim menjalankan kapasitasnya sebagai penjamin kepastian hukum. Begitupula justifikasi Hans Kelsen dalam "The Pure Theory of Law" bahwa hukum terkontaminasi anasir non hukum5. tidak boleh Namun apakah kepastian hukum telah memenuhi rasa keadilan (khususnya dalam persoalan ini), bagaimana hubungan antara kepastian hukum dan keadilan?mana yang harus didahulukan? Karena disatu sisi apabila mengedepankan rasa keadilan saja maka hakim tentu telah menisbikan kepastian hukum. Menurut hemat penulis hakim tetap harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Dalam proses pembuktian, faktor keyakinan hakim harus tetap dipertimbangkan. Sebagaimana pembuktian pada prinsip hukum acara pidana, yakni hakim dituntut bersifat aktif untuk mendapatkan kebenaran materiil. Oleh karena itu, dengan didorong kebebasan yudisial pada hakim untuk menggali dan mendapatkan kebenaran materiil, hakim harus tetap berpegang teguh pada keadilan substantif. Yakni keadilan yang memberikan sentuhan nurani dan kemaslahatan. (Moh. Fadli). 4. Prinsip Kemanusiaan dalam Amar Putusan Di sisi yang lain, Ketua Majelis Hakim, Muslih Bambang Luqmono SH menunjukkan sisi kemanusiaan dengan memberikan keringanan putusan atas sanksi yang dijatuhkan. Hal ini hakim menunjukkan kapasitasnya untuk memenuhi Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim dalam perkara Nenek Minah yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, telah mencerminkan prinsip kemanusiaan. Melalui perspektif kemanusiaan, hukum dipandang sebagai bangunan seperangkat aturan yang memanusiakan manusia. Hukum dipahami secara implementatif dan kontekstual. Artinya hakim juga menggunakan nalar silogisme dalam putusan tersebut (metode deduktif), yang kemudian mencari dasar pembenar dan alasan pemaaf. Namun 5 Hans. Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya ( Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010. Bandingkan Jimly Asshiddiqic, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Perss, 2009 140
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme ketika alasan pemaaf dan pembenar belum terpenuhi, maka hakim memperhatikan opini yang berkembang dalam masyarakat. Hakim telah menaruh empati kepada nenek Minah. Beliau yang telah lanjut usia, yang hanya mengambil 3 biji kakao, tidak sebanding dengan hukuman yang akan diterimanya. Menurut nenek Minah, kakao ini adalah barang yang mewah baginya untuk membiayai hidupnya seorang diri. Hakim ketika memutuskan perkara ini juga terlihat jiwanya, bahkan meneteskan air mata tanpa menyembunyikan perasaannya saat membacakan putusan. Kasus nenek Minah merupakan secuil kecil masalah ketidakadilan ditengah- tengah masyarakat. Banyak substansi hukum yang ada tidak berihak kepada kepentingan masyarakat, hukum tidak lagi mencerminkan perkembangan masyarakat sehingga banyak masalah-masalah hukum terkini ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dijawab oleh hukum, karena hukum yang berlaku sudah banyak yang usang seperti hukum warisan kolonial yang masih bersifat positivis. Secara idealnya perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum. Dari kasus nenek Minah, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogynya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. C. Penutup Kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Epistemologi yang bersifat dualis-objektif, pihak- pihak yang independen,tidak saling memengaruhi (antara hakim dengan kasus hukum yang diperiksanya). Tidak ada yang melibatkan nilai di sana karena hukum atau realitasnya berada di luar diri hakim. Metodologinya, selalu adanya verifikasi atau uji empiris. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua 141
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 129-142 Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas. Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang-Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Demi kepastian dan penegakkan hukum Indonesia di masa kini dan mendatang, sudah seyogyanya menjaga konsistensi putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan satu dengan lainnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah yang harus dihindari dalam upaya mempertahankan kepastian hukum. D. Daftar Pustaka Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, cet. II, 2008. Erman Rajagukguk, Filsafat Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2017. Soetandyo Wignjosobroto, Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : Elsam & Huma, 2002 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. , Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No 48 Tahun 2009. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt. 142