Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3, Desember 2019 EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR EVALUATION OF MEDICAL CHECK-UP FOR LABOR IMPLEMENTED AT BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR Ridwan1 dan Najmi Kamariah 2 1Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan Kota Jayapura e-mail: 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara Makassar e-mail: Abstrak Kegiatan Pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja masih menjadi kendala dalam penerapannya karna tidak dilakukanya pemeriksaan kesehatan awal dan kesehatan khusus pada tenaga kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Balai Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan kerja, Sesuai Permenakertrans No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan dan Penyeleggaraan keseselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan serta mengamati secara mendalam tentang evaluasi penerapan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Sumber data yang dianalisis adalah hasil wawancara, Pengamatan langsung pada Bidang Pelayanan, Bidang Umum Tenaga Kerja serta telaah dokumen di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja pada perusahaan masih belum efektif karena belum diterapkan pemeriksaan kesehatan awal dan khusus, rekomendasi yang ditawarkan peneliti kepada BBPK3 untuk merevisi atau amandemen undang-undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan penerapan ISO 15189 tentang akreditasi laboratorium klinik Agar perusahaan dapat menerapkan Pemeriksaan Kesehatan kerja Awal,berkala dan khusus, supaya Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja semakin sempurna guna meningkatkan efisiensi dan pencapaian tingkat kinerja tenaga kerja lebih tinggi. Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Abstract Health inspection activities on the workforce is still a challenge in its application because no initial health checks and special health checks on the workforce. Based on these considerations, this study aims to evaluate the application of labor inspection in the Center for Occupational Safety and Health Development, in accordance with Minister of Manpower and Transmigration No. 02 of 1980 concerning health checks and work safety management. The research method used was qualitative 246
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 discussion material that discussed health issues at the Center for Occupational Safety and Health Development. Data sources analyzed were the results of interviews, direct observations in the field of services, the general field of labor and document review at the Makassar Center for Occupational Safety and Health Development. Research results related to the implementation of medical examinations in companies are still ineffective because they apply initial and special health examinations, the discussion offered by researchers for BBPK3 to revise or amend, Law No. 1 of 1970 concerning work safety and the application of ISO 15189 on clinical laboratory accreditation so that companies can examine initial, periodic and special occupational health, examine the workforce health of workers to improve efficiency and improve workforce performance higher. Keywords: Health Check, Occupational Health and Safety PENDAHULUAN Berdasarkan peraturan menteri Kondisi Keselamatan dan tenaga kerja dan transmigrasi no. Kesehatan Kerja (K3) perusahaan di 02/MEN/1980, pemeriksaan kesehatan Indonesia secara umum diperkirakan merupakan agenda wajib yang harus termasuk rendah. Indonesia akan sulit dilakukan oleh pemilik perusahaan kepada menghadapi pasar global karena pekerja. Hal ini dilakukan untuk mengalami ketidak efisienan pemanfaatan menghindari adanya yang disebabkan oleh tenaga kerja (produktivitas kerja yang riwayat penyakit yang diderita oleh pekerja, rendah). Padahal kemajuan perusahaan ataupun gangguan-gangguan fisik dan sangat ditentukan peranan mutu tenaga mental yang tidak diketahui oleh pemilik kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan. Pemeriksaan kesehatan perusahaan, pemerintah juga perlu biasanya dilakukan pada saat sebelum memfasilitasi dengan peraturan kerja, dan pemeriksaan berkala yang perlindungan Keselamatan dan Kesehatan dilakukan di saat-saat tertentu, serta Kerja Suma'mur (1981). pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan Sumber daya manusia merupakan kesehatan dimana terjadi permasalahan aset perusahaan yang sangat penting dalam yang timbul akibat beban kerja maupun kaitannya dalam produksi, dan untuk itu lingkungan kerja. perlu di upayakan agar tingkat kesehatan Era globalisasi dan pasar bebas yang tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal. akan berlaku tahun 2020 mendatang, Interaksi tenaga dan risiko, untuk itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) segala upaya harus dilakukan untuk merupakan salah satu prasyarat yang mengurangi dampak negative tersebut, ditetapkan dalam hubungan ekonomi karena hanya pada kondisikerja yang sehat perdagangan barang dan jasa antar negara dan aman seorang pekerja dapat bekerja yang harus dipenuhi oleh seluruh negara dengan aman, efektif dan efisien. anggota. Masalah Keselamatan dan 247
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 Kesehatan Kerja masih sering terabaikan. tata usaha dan rumah tangga. (Arikunto, Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya 2013). angka kecelakaan kerja. Keselamatan dan Adapun posisi BBPK3 kesehatan Kesehatan Kerja amat berkaitandengan kerja berada pada lingkup pekerja dan lebih upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit menekankan pada aspek promosi terhadap akibat kerja dan memiliki jangkauan berupa kesehatan para pekerja sementara posisi terciptanya masyarakat dan lingkungan keselamatan berada pada aspek interaksi kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta yang ada dalam system kerjaatau proses efisien dan produktif. kerja dan mempunyai peran Kesehatan dan Balai Besar Pengembangan Keselamatan dalam ilmu Kesehatan kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkontribusi dalam upaya perlindungan (BBPK3) mempunyai tugas pokok kesehatan para pekerja dengan upaya melaksanakan pengembangan pengujian promosi kesehatan, pemantauan dan dan pemeriksaan Keselamatan dan survailan kesehatan serta upaya KesehatanKerja, peningkatan kapasitas peningkatan daya tubuh dan kebugaran tenaga Keselamatan dan KesehatanKerja, pekerja. serta pemberdayaan di bidang Keselamatan Dari hasil pemantauan dan dan Kesehatan Kerja. Dalam melaksankan wawancara awal pada tanggal 12 Februari tugas sebagaimana di maksud dalam tugas 2019 kepada Kepala BidangTeknis Balai pokok diatas, Balai Besar Pengembangan Besar Pengembangan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kesehatan Kerja Makassar, terkait dengan Makassar menyelenggarakan fungsi: pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum Penyusunan rencana, program, dan bekerja terhadap tenaga kerja masih banyak anggaran; Pelaksanaan pengujian dan perusahaan yang tidak melmiliki data base pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan pemeriksaan kesehatan awal pada Kerja; Pelakasanaan analisis, padatenaga kerja dan pemeriksaan perekayasaan, penerapan teknologi dan uji kesehatan khusus. coba Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Berdasarkan data tersebut maka Pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga peneliti ingin melihat dan mengkaji Keselamatan dan Kesehatan Kerja; pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Pelaksanaan pemberdayaan Keselamatan pekerja kerja pada perusahaan yang dan Kesehatan Kerja; Evaluasi dan dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan penyusunan laporan; Pelaksanaan urusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar serta kendala apa yang membuat 248
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 perusahaan tidak menerapkan pemeriksaan Berdasarkan data tersebut maka kesehatan awal dan pemeriksaan secara peneliti ingin melihat dan mengkaji khusus. pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Adapun tujuan dari penelitian ini pekerja kerja pada perusahaan yang adalah untuk mengetahui sejauh mana dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Kegiatan dan pelayanan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kesehatan tenaga kerja di Balai Besar Makassar serta kendala apa yang membuat Pengembangan Keselamatan dan perusahaan tidak menerapkan pemeriksaan Kesehatan Kerja Makassar. Menunjukkan kesehatan awal dan pemeriksaan secara bahwa data yang ada di balai besar khusus. pengembangan K3 semua perusahaan tidak memiliki data terkait pemeriksaan METODE PENELITIAN kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan Desain peneitian yang digunakan khusus Sementra pemeriksaan kesehatan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelum bekerja dijabarkan dalam kualitatif. Penelitian kualitatif adalah peraturan yang sama di dalam pasal 2 UU metode penelitian yang mengumpulkan dan Nomor 1 tahun 1970 yang menjelaskan menganalisis data berupa kata-kata (lisan bahwa Pemeriksaan Kesehatan sebelum maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang manusia. (Sugiyono, 2011) Penelitian ini diterima berada dalam kondisi kesehatan akan dilakukan di Balai Besar yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai Pengembangan keselamatan dan Kesehatan penyakit menular yang akan mengenai Kerja Makassar dan pengambilan data tenaga kerjalain nya. rencananya akan dilaksanakan pada bulan Dari hasil pemantauan dan April sampai bulan Mei 2019. wawancara awal pada tanggal 12 Februari Informan dalam penelitian ini adalah 2019 kepada Kepala BidangTeknis Balai orang atau pelaku yang benar-benar tahu Besar Pengembangan Keselamatan dan dan menguasai masalah, serta terlibat Kesehatan Kerja Makassar, terkait dengan langsung dengan masalah penelitian. pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum Pemilihan informan sebagai sumber data bekerja terhadap tenaga kerja masih banyak dalam penelitian ini adalah berdasarkan perusahaan yang tidak melmiliki data base pada asas subyek yang menguasai pemeriksaan kesehatan awal pada permasalahan, memiliki data dan bersedia padatenaga kerja dan pemeriksaan memberikan informasi lengkap dan akurat. kesehatan khusus. Informan Kunci adalah Penanggung Jawab 249
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 Pemeriksaan Kesehatan pada pekerja di penyakit yang diderita saat ini, riwayat Balai Besar Pengembangan Keselamatan penyakit terdahulu, riwayat penyakit dan Kesehatan Kerja termasuk Kepala keluarga serta riwayat adanya pemeparan Balai, Kepala Bidang Teknis, Dokter dan faktor bahaya dilingkungan kerja Petugas Kesehatan terkait pelayanan sebelumnya. pemeriksaan kesehatan Kerja. Pemeriksaan fisik dilakukan secara Informan Biasa adalah Tenaga kerja menyeluruh dan sistimatik meliputi yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan keadaan umum, tanda fungsi kesehatan kerja di Balai Besar vital, pemeriksaan ketajaman penglihatan, Pengembangan Keselamatan dan THT, pemeriksaan jantung, paru, perut dan Kesehatan Kerja Makassar dan bersedia organ gerak. Pemeriksaan penunjang berperan serta dalam penelitian ini. Untuk meliputi pemeriksaan foto rontgen, pengumpulan data ini, maka peneliti akan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain menggunakan tekni-teknik analisis data. yang dianggap perlu. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat bervariasi HASIL PENELITIAN tergantung dari kebutuhan, Misalnya calon Pemeriksaan Kesehatan Awal karyawan yang akan ditempatkan pada unit Berdasarkan hasil wawancara dengan kerja dangan tingkat kebisingan tinggi, Kepala BBPK3 mengungkapkan bahwa sebaiknya perlu perlu ditambahkan kendala dalam penerapan pemeriksaan pemeriksaan audiometri. kesehatan kerja yaitu dimana tidak semua Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai perusahaan melakukan pemeriksaan dengan fakta yang ada dimana hampir kesehatan kerja sehingga kembali pada semua perusahaan tidak melakukan pengawasan tenaga kerja yang pemeriksaan awal dalam melakukan menginstruksikan perusahaan melakukan penerimaan tenaga kerja. Hal ini juga di pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan pengaruhi lemahnya pengawasan peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan akhir berdampak pada Identitas nama, umur, jenis kelamin, Balai Besar Pengembangan Keselamatan alamat tertulis, status perkawinan, riwayat dan Kesehatan Kerja dibawah naungan pekerjaan terdahulu, serta rencana Binwasnaker selaku instansi terkait dalam penempatan dan jenis pekerjaannya. pelayanan pemeriksaan kesehatan tenaga Anamnesis ditujukan untuk mendapatkan kerja di perusahaan. mendapatkan informasi sebanyak- Untuk mengetahui lebih jelasnya banyaknya mengenai kemungkinan adanya terkait pemeriksaan awal tersebut, peneliti 250
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 melakukan wawancara mendalam (indepht keterangan berbadan sehat dari dokter atau Interview) kepada tenaga kerja yang ada di puskesmas sebagai persyaratan diterima suatu perusahaan. Adapaun hasil menjadi tenaga kerja pada perusahaan. wawancara yang dilakukan mengenai Selanjutnya dalam proses penelitian pernah tidaknya dilakukan pemeriksaan ini, informan (tenaga kerja) juga dimintai kesehatan awal sebelum masuk ke keterangan terkait pengetahuan tenaga perusahaan, dimana informan (tenaga kerja mengenai Undang - Undang Nomor 1 Kerja) menyampaikan hasil wawancara tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan Permenaker No. 02 Tahun 1980 tentang awal yaitu informan (tenaga Kerja) pemeriksaaan kesehatan dan penyelenggara menyampaikan bahwa tidak pernah keselamatan kerja. Adapun hasil dilakukan pemeriksaan awal pada saat wawancara kepada informan yaitu tenaga penerimaan tenaga kerja. kerja adalah berdasarkan hasil wawancara Selain itu hasil wawancara kepada dengan informan, rata - rata mengatakan informan terkait keterangan berbadan sehat bahwa mereka tidak tahu terkait aturan yang menjadi persyaratan dari pihak ataupun Undang -Undang yang menjadi perusahaan, dimana informan 1 yaitu landasan ketenaga kerjaan. Bebeapa tenaga kerja mengungkapkan hasil informan juga mengungkapkan tahu wawancara dengan Informan 1 yaitu tenaga dengan aturan tersebut akan tetapi masih kerja mengungkapkan bahwa dia diminta diabaikan oleh perusahaan maupun untuk melampirkan surat keterangan pengawas karena sangsinya terlalu ringan. berbadan sehat dari dokter oleh perusahaan Dalam penelitian ini bukan hanya sebagai syarat melamar sebagai tenaga tenaga kerja atau karyawan yang menjadi kerja di perusahaan tersebut. informan akan tetapi pihak BBPK3 juga Dari wawancara bersama Informan 2 merupakan informan yang sangat penting yaitu tenaga kerja mengemukakan bahwa dimana selaku informan kunci untuk dia tidak pernah diminta untuk memperoleh informasi mengenai obyek malampirkan surat keterangan berbadan penelitian. Berikut hasil wawancara sehat oleh pihak perusahaan. Sementara itu terhadap informan kunci yaitu kepala berdasarkan informasi dari hasil BBPK3 mengungkapkan terkait wawancara dengan beberapa informan pemeriksaan awal adalah Sejalan dengan dimana informan 3, 4, dan 5 sejalan dengan apa yang diutarakan oleh kepala BBPK3, informasi yang di sampaikan oleh informan infoman 6 yaitu kepala bidang tekhnis 1, yaitu harus melampirkan surat 251
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 BBPK3 juga mengungkapkan hal terkait merupakan perugas kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan awal. hasil wawancara dari beberapa informan Berdasarkan informasi yang diatas mengungkapkan bahwa begitu disampaikan dua informan kunci diatas pentingnya dilakukan pemeriksaan yaitu perlu adanya pemeriksaan kesehatan kesehatan awal tenaga kerja, dimana kerja baik itu kesehatan awal, berkala dan nantinya akan menjadi acuan data awal khusus dimana hal tersebut diatur dalam untuk mendiagnosa atau menentukan Undang - Undang dan itu wajib penyakit akibat kerja dan juga menjadikan dilaksanakan oleh semua perusahaan yang perusahaan taat aturan dimana akan berada dalam wilayah Indonesia. tertibnya peraturan atau Undang - Undang Informasi dari informan 8 yaitu Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan petugas lapngan menegaskan bahwa tidak kerja dan Permenaker 02 tahun 1980 pernah ada pemeriksaan kesehatan awal tentang pemeriksaan ksehatan dan yang dilakukan dalam rekruitmen tenaga penyelenggaraan keselamatan kerja. kerja dala suatu perusahaan. Pemeriksaan kesehatan awal atau Dari hasil Wawancara dengan sebelum bekerja merupakan hal yang Informan 8 yaitu petugas lapangan sangat penting dilakukan dalam sebuah mengungkapkan bahwa kendala yang di perusahaan agar tenaga keja yang akan temukan dalam hal ini, petugas lapangan diterima berada dalam kondisi kesehatan tidak bisa mendignsis atau menentukan yang setinggi-tingginya. Tidak mempunyai penyakit akbat kerja karena tidak adanya penyakit menular yang akan mengenai data awal yang dimiliki oleh Balai Besar tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk Pengebangan Keselamatan dan kesehatan pekerjaan yang dilakukannya sehingga Kerja terkait pemeriksaan awal tenaga keselamatan dan kesehatan kerja yang kerja. bersangkutan dan tenaga kerja lainnya juga Informan 9 yang juga merupakan dapat dijamin. Adapun tujuan dari petugas lapangan juga mengungkapkan pemeriksaan kesehatan awal adalah sebagai kendala dalam melakukan pemeriksaan data medis dasar yang dapat dipakai kesehatan terhadap tenaga kerja, sebagai pertimbangan untuk kepentingan berdasarkan hasil wawancara yang pengajuan kompensasi dan mempermudah dilakukan di temukan informasi sebagai menyelasaikan masalah tentang penyakit berikut akibat kerja Apabila dikemudian hari Hal diatas juga searah dengan terjadi suatu penyakit/gangguan sebagai pemaparan informan 9 yang juga akibat dari pekerjaannya. Sehinggah 252
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 perusahaan dapat memperhatikan hak dilakukan hanya 1 kali dalam setahun. tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan Sementara itu pemeriksaan berkala sangat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. penting, karna dimana kita bisa mengetahui Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan tenaga kerja sehinga kesehatan Awal atau sebelum bekerja maka perusahaan dapat mempertahankan derajat kesimpulan yang diambil dapat kesehatan tenaga kerjanya. digolongkan menjadi bahwa calon tenaga Penerapan pemeriksaan kesehatan kerja yang diterima yaitu dapat melakukan berkala sangat penting dilakukan dalam segala macam pekerjaan dan tidak ada suatu perusahaan untuk menjanjamin kelainan fisik atau cacat selain itu tenaga kesehatan tenaga kerja dalam beraktivitas kerja yang melakukan pekerjaan atau tugas atau menjalankan pekerjaannya. Adapun tertentu yang terbatas karena adanya efek hasil wawancara yang dilkukan bersama atau penyakit yang menetap. Tenega kerja informan 5 yaitu tenaga kerja. ini dapat melakukan pekerjaan yang khusus Sejalan dengan informasi yang dan ditempatkan pada tempat yang sesuai dipaparkan oleh informan 1, informan 5 dengan kondisi kesehatannya serta tidak yang juga merupakan tenaga kerja pada berbahaya pada dirinya maupun orang yang suatu perusahaan mengatakan bahwa disekitarnya. informan 5 mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Berkala pemeriksaan berkala itu sangat penting Kesimpulan yang diambil dari untuk tenaga kerja, dimana tenaga kerja pemeriksaan kesehatan berkala tenaga kerja sangat membutuhkan dan berharap adanya yaitu Sehat, Perlu tindak lanjut untuk upaya yang dilakukan oleh balai k3 untuk kelainan medis yang ditemukan. merekomendasikan perusahaan melakukan Pada penelitian yang dilakukan, pemerikasaan juga sebagai kontrol tenaga peneliti mencoba mengumpulkan informasi kerja mengenai dampak penyakitnya. dengan menggunakan metode wawancara kepada informan terkait pemeriksaan kesehatan berkala tersebut. Adapun hasil Pemeriksaan Kesehatan Khusus wawancara dengan beberapa informan Berdsarkan hasil wawancara yang terkait. dilakukan bersama beberapa informan di Berdasarkan hasil wawancara dengan temukan informasi bahwa tidak ada dan informan diatas yaitu dengan tenaga kerja, tidak pernah dilakukan pemeriksaan khusus mengemukakan bahwa pernah dilakukan terhadap tenaga kerja perusahaan dan pemeriksaan kesehatan berkala akan tetapi informan juga tidak tahu seperti apa itu 253
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 pemeriksaan kesehatan khusus, sementara Dari hasil wawancara bersama informan juga mengemukakan bahwa Informan 7 hampir sama dengan ungkapan apabila tenaga kerja mengalami sakit akibat kepala balai BBPK3, Kepala bidang tehknis kerja disuruh atau di perintahkan Juga mengungkapkan bahwa belum semua memeriksakan kesehatannya di puskesmas perusahaan mengerti dan paham tentang atau dirumah sakit saja. Keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga Selain dari proses penelitian yang belum semua perusahaan sadar akan dilakukan oleh peneliti terkait variabel pentingnya pemeriksaan kesehatan awal, diatas, peneliti juga melakukan wawancara berkala, maupun khusus disamping Klinik mendalam kepada Kepala BBPK3, Kepala medis Balai Besar Pengembagan Bidang Tehknis BBPK3, dan Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja belum Lapangan BBPK3 sebagai Informan Kunci ISO atau akreditasi. mengenai pemeriksan kesehatan Kerja pada Selain itu petugas lapangan yang juga tenaga kerja suatu perusahaan. sebagai informan dalam penelitian ini Adapun informasi yang di temukan mengungkapkan terkait kendala dalam pada saat melakukan wawancara bersama penerapan pemeriksaan kesehatan terhadap informan yaitu kepala Balai BBPK3 terkait tenaga kerja dalam suatu perusahaan adalah kendala dalam penerapan pemeriksaan dari hasil Wawancara dengan Informan 8 kesehatan tenaga kerja baik itu awal, yaitu petugas lapangan mengungkapkan bekala, mapun khusus. bahwa kendala yang di temukan dalam hal Berdasarkan hasil wawancara dengan ini, petugas lapangan tidak bisa mendignsis Kepala BBPK3 mengungkapkan bahwa atau menentukan penyakit akbat kerja kendala dalam penerapan pemeriksaan karena tidak adanya data awal yang dimiliki kesehatan kerja yaitu dimana tidak semua oleh Balai Besar Pengebangan perusahaan melakukan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan Kerja terkait kesehatan kerja sehingga kembali pada pemeriksaan awal tenaga kerja. pengawasan tenaga kerja yang Informan 9 yang juga merupakan menginstruksikan perusahaan melakukan petugas lapangan juga mengungkapkan pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan kendala dalam melakukan pemeriksaan peraturan perundang-undangan. Sementara kesehatan terhadap tenaga kerja, informan lainnya yaitu kepala bidang berdasarkan hasil wawancara yang tehknis BBPK3 juga memberikan informasi dilakukan bersama informan 9 yang terkait kendala pelaksanaan pemeriksaan menungkapkan bahwa perlu adanya kesehatan kerja. pembenahan klinik BBPK3 terutama 254
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 masalah administrasinya dimana melakukan pemeriksaan kesehatan seharusnya semua data base hasil tersebut. pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sudah Selain dari inform diatas informan bisa tersimpan rapih sehingga apabilah ada lain yaitu petugas lapangan juga masalah penyakit akibat kerja, BBPK3 memberikan saran terkait penerpan dapat melakukan tindakan yang cepat pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga melihat dari data awal yang dimiliki. kerja tersebut. Adapun hasil wawancara Selain dari kendala yang dihadapi yang dilakukan adalah Petugas lapangan peneliti juga menggaili informsi mengenai selaku informan 8 mengungkapkan bahwa alternative solusi terkait pelaksanaan setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja. Dalam hal ini pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik itu yang menjadi informan adalah Kepala awal, berkala maupun khusus agar muda BBPK3 dimana hasil wawancara yang petugas muda mendeteksi penyakit akibat didapatkan Kepala BBPK3 kerja dan penyakit tertentu yang dialami mengungkapkan bahwa seharusnya petugas olah tenaga kerja. dalam hal ini pengawas Ketenagakerjaan Sejalan dengan informan 8, informan yang punya kewenangan supaya semua 9 yang juga selaku petugas lapangan perusahaan dapat melakukan pemeriksaan mengemukakan bahwa Informan 9 kesehatan kerja awal, berkala, dan khusus mengemukakan bahwa, sebagai saran supaya mejadi acuan kontrol tenaga kerja kedepan pegawai pengawas dapat melalui data base, apakah tenega kerja merekomendasikan perusahaan untuk mengalamii penyakit akibat kerja atau melakukan pemeriksaan kesehatan awal penyakit bawaan. terhadap tenaga kerjanya sebagai upaya Sementara itu informan 7 yaitu kepala mengadakan hasil diagnosis penyakit bidang tehknis menyampaikan informasi akibat kerja. terkait alternatif solusi terkait pemeriksaan Berdasarkan hasil wawancara diatas kesehatan di perusahaan. Kepala bidang ditemukan solusi dan saran yaitu perlunya tehknis mengungkapkan bahwa seharusnya ketegasan oleh pengawas terhadap ada pemegang kuasa terkait kewenangan perusahaan untuk melakukan dan memastikan pemeriksaan terkait memaksimalkan pemeriksaan kesehatan dibelakukannya Undang - Undang Nomor kerja awal, berkala, dan khusus terhadap 1 Tahun 1970, dan kontrol yang tegas tenaga kerja sehingga diperoleh data hasil terhadap pihak perusaahaan untuk diagnosis penyakit akibat kerja dan itu 255
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 dianggap sebagai suatu yang seharusnya diterimanya bekerja diperusahaan tersebut, diimplementasikan oleh perusahaan. namun yang terjadi pada tenaga kerja diperusahaan berbanding terbalik dengan PEMBAHASAN apa yang seharusnya menjadi pedoman Berdasarkan Peraturan menteri tenaga peraturan Undang-undang Republik kerja dan Transmigrasi No. 02 /MEN/ 1980 Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang tentang Pemeriksaan Kesehatan merupakan keselamatan kerja yaitu pada pasal 2 ayat agenda wajib yang harus dilakukan oleh (2) yang menyebutkan bahwa harus pemilik perusahaan kepada pekerja. Hal ini mengadakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menghindari adanya sebelum bekerja sedangkan Pasal 8 ayat (1) kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bahwa Pengurus diwajibkan memeriksakan riwayat penyakit yang diderita oleh tenaga kesehatan badan, kondisi mental dan kerja. ataupun gangguan-gangguan fisik kemampuan fisik dari tenaga kerja yang dan mental yang tidak diketahui oleh akan diterimahnya maupun akan pemilik perusahaan. Pemeriksaan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat kesehatan kerja bisanya dilakukan disaat pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan di sebelum bekerja, Adapun tujuan dari pertegas juga dalam peraturan menteri pemeriksaan kesehatan Kerja Awal tenaga kerja dan transmigrasi No. Per. 02 (sebelum bekerja) adalah ditujukan agar tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang diterima berada dalam tenaga kerja dan penyelenggaraan kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, keselamatan kerja yaitu pada pasal (2 )ayat tidak mempunyat menular yang akan (1) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan mengenai tenaga kerja lainnya dan cocok sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja untuk pekerjaan yang akan dilakukan yang diterima berada dalam kondisi sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja mempunyai penyakit menular yang akan lainya dapat terjamin. Berdasarkan hasil mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok wawancara yang dilakukan terhadap untuk pekerjaan yang akan dilakukan informan, menyampaikan bahwa tidak sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan awal atau yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya sebelum bekerja dan informan dengan nota dapat dijamin. sementara tidak ada sangsi bene selaku tenaga kerja hanya membawa yang diberikan pada perusahaan maka dari surat keterangan berbadan sehat sebagai itu untuk memberlakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kesehatan awal tenaga kerja tersebut 256
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 diperlukan penguatan undang-undang No. 1 tentang pemeriksaan kesehatan. Dalam tahun 1970 tentang keselamatan kerja ketentuannya, pemeriksaan kesehatan dengan cara melakukan perbaikan atau berkala ini harus dilakukan sekurang- amandemen dan meningkatkan atau kurangnya satu tahun sekali. Adapun memberikan sangsi pada pihak perusahaan Pemeriksaan Kesehatan berkala meliputi yang tidak memberlakukan undang-undang pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran tersbut. jasmani, foto rontgen paru, laboratorium Salah satu tujuan dari pemeriksaan rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap kesehatan berkala pada tenaga kerja adalah perlu, dalam hal ditemukan kelainan atau upaya pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan pada pemeriksaan penunjang dalam menjaga kesehatan tenaga berkala. Perusahaan wajib mengadakan kerja dimana untuk deteksi dini penyakit tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan sehingga dapat diatasi dengan lebih cepat, tersebut seperti (terapi, tindakan medis tepat dan efisien. Dengan upaya ini juga tertentu rujukan spesialis serta rehabilitasi bisa menjadi masukan untuk perusahaan dan mengatasi penyebabnya antara lain apakah penempatan tenaga kerja sudah yaitu pengendalian lingkungan kerja untuk sesuai dengan kondisi fisik pekerja. menjamin terselenggaranya Keselamatan Pemeriksaan kesehatan berkala (Periodik) dan Kesehatan Kerja. untuk tenaga kerja diperusahaan adalah Hasil penelitian bahwa sebagian sebagai dasar dan pembanding masa perusahan sudah melakukan pemeriksaan sekarang dengan masa sebelum bekerja kesehatan berkala terhadap tenaga kerja dalam mendeteksi penyakit akibat kerja dan dimana diatur dalam Undang-Undang no. 1 sebagai data untuk pengembangan kegiatan tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan pencegahan dan promosi kesehatan kerja. Permenakertrans no. 02 tahun 1980 tentang Pemeriksaan kesehatan berkala pemeriksaan kesehatan kerja dan adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu penyelenggara keselamatan kerja dimana - waktu tertentu dalam artian bahwa BBPK3 sudah bisa mendapatkan data pemeriksaan yang dilakukan 1 kali dalam penyakit yang dialami oleh tenga kerja setahun terhadap tenaga kerja yang tersebut untuk direkomendasikan kepada dilakukan oleh dokter dan petugas tenaga kerja untuk berobat tetapi untuk kesehatan. Pemeriksaan kesehtan berkala menentukan Penyakit Akibat Kerja, Dokter ini juga diatur dalam Undang - Undang dan Petugas Kesehatan sulit atau tidak bisa Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja kerja dan Permenaker 02 tahun 1980 dimana kendalanya adalah tidak adanya 257
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 Data Base Pemeriksaan kesehatan Awal berisiko terkena radiasi, menangani bahan tenaga kerja. Dimana diatur dalam kimia yang berbahaya. Tenaga kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan dibagian penyedia makanan, makanan, Transmigrasi No. Per. 01 tahun 1981 perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tentang Kewajiban Melapor Penyakit tertentu, misalnya carrier penyakit tipus. Akibat Kerja yaitu pasal 1 poin (a) yang Tenaga kerja yang karena fisik, mental serta menyebutkan bahwa Penyakit Akibat Kerja penyakit yang dideritanya perlu istirahat, adalah Setiap penyakit yang disebabkan sakit secara terus menerus dalam waktu oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. yang lama. Salah satu tujuan untuk Pemeriksaaan kesehatan khusus pemeriksaan kesehatan khusus juga diatur merupakan hal yang sangat penting dalam Peraturan Menteri tenaga kerja dan terhadap tenaga kerja untuk menilai adanya Transmigrasi No 02 tahun 1980 tentang pengaruh dari pekejaan tertentu terhadap pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam golongan tenaga kerja tertentu karna penyelenggaraan keselamatan kerja. yang pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan dimuat pada pasal 5 ayat (3) yang pada tenaga kerja yang telah mengalami menyebutkan bahwa Pemeriksaan kecelakaan atau penyakit yang memerlukan kesehatan Khusus diadakan pula terdapat perawatan lebih dari dua minggu dan keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau tenaga kerja yang diduga menderita atas pengamatan pegawai pengawas K3 gangguan kesehatan tertentu supaya atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan keselamatan dan Balai-balainya atau kerja dari perusahaan yang sesuai dengan atas pendapat umum masyarakat. peraturan agar tenaga kerja dapat bekerja Pemeriksaan kesehatan khusus adalah dengan sehat dan selamat dalam menunjang pemeriksaan kesehatan yang dilakukan produktivitas tenaga kerja perusahaan. oleh dokter secara khusus terhadap tenaga Dalam pemeriksaan kesehatan kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan yang khusus perlu Evaluasi dilakukan setelah dimaksudkan adalah untuk menilai adanya satu tahun untuk menentukan apakah pengaruh - pengaruh dari pekerjaan tenaga kerja tersebut telah mencapai tertentu terhadap tenaga kerja atau maximum medical cure yang berarti telah golongan tenaga kerja tertentu. Adapun mendapat pengobatan / tindakan medis contoh tentang pemeriksaan khusus antara yang maksimal yang bila dilanjutkan tidak lain tenaga kerja yang bekerja dengan ada perbaikan lagi. Dalam hal ini dapat resiko tertentu, misalnya pekerja yang dipertimbangkan pemutusan hubungan 258
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 kerja dengan prosedur tertentu sesuai diamanatkan sesuai Peraturan Perundang- peraturan perundangan yang ada. undangan dan Permenakertrans RI. Berdasarkan hasil penelitian yang Menurut salah satu Informan yang sempat dilakukan, ditemukan informasi dari peneliti wawancarai dengan inisial (MJ) wawancara dengan beberapa Informan umur 37 tahun selaku Petugas Ahli K3 diantaranya adalah tidak pernah ada diperusahaan tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan pemeriksaan khusus oleh apa bila terjadi kecelakaan kerja atau peerusahaan atau dalam hal ini tenaga kerja Penyakit yang dialami oleh tenaga kerja yang dilakukan oleh BBPK3, Setiap mungkin disebabkan oleh lingkungan kerja tahunnya, dimana diatur dalam peraturan di perusahaan itu penderita hanya diberikan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Rekomendasi untuk langsung berobat Per. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kepuskesmas atau rumah sakit yang kesehatan tenaga kerja dan penyenggaraan menjadi rujukan perusahaan yang telah keselamatan kerja yaitu dimuat pada pasal memberlakukan kerja sama BBPJS (5) ayat (1) yang menyebutkan bahwa ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian Pemeriksaan Kesehatan Khusus yang dilakukan oleh peneliti, dalam rangka dimaksudkan untuk menilai adanya penerapan pelayanan pemeriksaan pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu kesehatan tenaga kerja untuk terhadap tenga kerja atau golongan- meningkatkan derajat kesehatan yang golongan tenaga kerja tertentu. Sedangkan setinggi-tingginya dalam hal ini tenaga ayat (3) yang menyebutkan bahwa kerja yang ada dalam perusahaan dibawah Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan naungan BINWASNAKER, Bina K3 dan pula apabila terdapat keluhan-keluhan Balai Besar Pengembangan Keselamatan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan dan Kesehatan Kerja maka dengan ini Pegawai Pengawas keselamatan dan peneliti berharap adanya Kesehatan Kerja, atau atas penilaian Pusat dorongan/dukungan terbaik dari stake Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai- holder terkait pemeriksaan kesehatan kerja, balainya yang Nota bene (BBPK3 dengan adanya peraturan perundang- Makassar) atau atas pendapat umum undangan No 1 tahun 1970, peneliti dimasyarakat. Padahal Fakta yang terjadi menganggap sangat lemah untuk menjamin terhadap tenaga kerja diperusahaan secara tegas kesehatan dan keselamatan berdasarkan hasil penelitian melalui para pekerja. Undang-undang ini beserta wawancara pada Informan tidak pernah ada peraturan dan pelaksanaannya sudah tidak pemeriksaan kesehatan khusus dimana sesuai dengan dinamika hari ini dan harus 259
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 segera direvisi, maka dari itu untuk terkait dengan pemeriksaan awal pada memaksimalkan pelayanan pemeriksaan informan biasa menyampaikan bahwa tidak kesehatan kerja (Awal, Berkala dan pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan Khusus) untuk tenaga kerja tersebut awal pada saat penerimaan/rekrutmen diperlukan ada penguatan undang-undang tenaga kerja. No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Kemudian informan kunci dan permenakerstran No. Per. 02 tahun jmenyampaikan bahwa pemeriksaan 1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja kesehatan awal pada tenaga kerja tidak dan penyelenggaraan keselamatan kerja. pernah dilakukan pemeriksaan awal pada dengan cara melakukan perbaikan untuk itu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti merasa perlu mendorong BBPK3 dilakukan terhadap Informan mengajukan usulan Binwasnaker menyampaikan bahwa sebagian perusahan dilakukannya revisi atau amandemen sudah melakukan pemeriksaan kesehatan Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang berkala terhadap tenaga kerja dimana Keselamatan Kerja guna mendukung diatur dalam undang-undang no. 1 tahun terpenuhinya jaminanan Kesehatan Tenaga 1970 tentang keselamatan kerja dan Kerja untuk meningkatkan derajat permenakertrans no. 02 tahun 1980 tentang kesehatan yang setinggi-tingginya.dan pemeriksaan kesehatan kerja dan tercapainya produktivitas tenaga kerja penyelenggara keselamatan kerja dimana secara Nasional. BBPK3 sudah bisa mendapatkan data penyakit yang dialami oleh tenga kerja KESIMPULAN DAN SARAN tersebut untuk direkomendasikan kepada Berdasarkan hasil penelitian tenaga kerja untuk berobat tetapi untuk kualitatif dengan teknik wawancara menentukan Penyakit Akibat Kerja, Dokter mendalam (indepth interview) dan dan Petugas Kesehatan sulit atau tidak bisa dokumentasi yang dilaksanakan di Balai mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja. Hasil Besar Pengembangan Keselamatan dan wawancara yang dilakukan bersama Kesehatan Kerja maka penulis dapat beberapa informan di temukan informasi menarik kesimpulan bahwa Pemeriksaan bahwa tidak ada dan tidak pernah dilakukan kesehatan awal begitu penting dilakukan pemeriksaan khusus terhadap tenaga kerja dimana hal ini akan menjadi acuan atau data perusahaan dan informan juga tidak tahu awal tenaga kerja sehingga mudah seperti apa itu pemeriksaan kesehatan mendiagnosis penyakit akibat kerja khusus, sementara informan juga nantinya. wawancara yang dilakukan mengemukakan bahwa apabila tenaga kerja 260
Ridwan dan Najmi Kamariah/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/246- 262 mengalami sakit disuruh atau di Nasional. Penerapan Pelayanan Kesehatan perintahkan memeriksakan kesehatannya di dengan standar Akreditasi laboratorium puskesmas saja. medik ISO 15189:2012 yaitu merupakan Berdasarkan hasil penelitian yang standar yang berisi persyaratan bagi telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti laboratorium medic untuk membuktikan memberikan rekomendasi dengan kompetensinya dalam memberikan Amandemen undang- undang No. 1 Tahun pelayanan yang akurat dan dapat 1970 tetang keselamatan kerja. bahwa dipertanggungjawabkan. Perlu memiliki Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai system pemantauan data base tentang lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan kebutuhan hukum dalam masyarakat atau khusus pada perusahaan yang telah tenaga kerja, apabila pihak Perusahaan dilayani. yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diancam dengan DAFTAR PUSTAKA hukuman sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) yaitu dapat memberikan ancaman pidana Arikunto, Suharsimi. Cepi, Safruddin AJ. 2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Pendekatan Penelitian: Praktik. Jakarta: Rineka Cipata. Suatu (tiga) bulan atau denda setingginya Rp. Gunawan, 2014 Metode Penelitian 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pada ayat (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang K3 yang baru. Agar Penerpan Pemeriksaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Peneltian dan Pengembangan, Bandung: Alfabeta Suma'mur, P.K. 1989. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT. Gunung Agung Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Kesehatan Tenaga kerja di Perusahaan Semakin Sempurna dan mencapai pada golongan Industry Zero Accident guna tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 53 UU Kesehatan. meningkatkan produksi dan produktifitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 261