NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 23!612NIBKBPDN/2017 Nomor : 431HM.03.1-NK52/ProvN12017 TENTAT{G PEMBERIAN DAI{A HIBAH KEPADA KOTIISI PEIIIUHAN UMUM PROVINSI NUSA TEI,IGGARA BARAT U]{TUK PENYELE]IGGARAAI{ PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 TAHUI'IANGGARAN 2017 Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Drs. H. LALU SYAFI'I, MM. : Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Mataram di jalan Pendidikan nomor 2 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, 2. LALU AKSAR ANSORI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan dijalan Langko nomor 17 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Waklikota menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; P /
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.0512011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25APMK.A5I2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker; 13, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor S34lKpts/KPUffAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KomisiPemilihan Umum; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11S/KpIs/KPUIAHUN 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan WakilWalikota; 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146/Kpts/KPUffAHUN 2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyetenggaraan Tahapan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupatidan/atau Walikota dan WakilWalikota; 16. Peraturan Daerah Nomorl2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2417 17. Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 18. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900-347 Tahun 2017 tentang Hibah Kepada BadanllembagalOrganisasi untuk Bidang Penyelenggaraan Urusan Politik Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 19. Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kebutuhan Belanja KPU dan Bawaslu Provinsi NTB pada Pilkada serentak Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Pilkada Lobar, Pilkada Lotim dan Pilkada Kota Bima Tahun 2018, tanggal 3 April 2016. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebag aimana berikut: a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 24fi dan Tahun Anggaran 2018. b. Bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud hurup a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai hrikut: Pasal 1 JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000.000,- ( Lima Belas Miliar Rupiah ), untuk tahap pertama dan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah. (2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bensumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017. il-' t
t Pasal 2 PENGGUNAAN HIBAH (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasat 1, hanya di peryunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Gubemur dan (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tahapan Persiapan dan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 pada tahap persiapan dan penyelenggaraan. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN (1) t2) (3) t4) (5) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA waiib menandatangani Pakta lntegritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIHAK KEDUA wajib mempertanggungiawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. PIHAK KEDUA wajib menandatangani dan meyampaikan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 4 ME}(ANISME PENCAIRAN DANA HIBAH (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengaiukan pemohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan: a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah ini; b. Fakta integritas; c. Foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank; d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermateraicukup yang telah ditandatanganidan distempel; e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD; f. Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank NTB. (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan pencairan pertama sebesar Rp 15,000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memenuhi prsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 5 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang di hibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. {2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanaidari Dana Hibah Daerah, (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK PERTAMA. lk I
Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) (2) Perjanjian hibah ini bedaku terhitung sejak ditandatangani NPHD sampai dengan selesainya seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Earat Tahun 1018. Pihak yang bemiat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis Xepida-pitrit< lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah daerah ini berakhir. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) (1) Keadaan kahar (Fwce Majure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakin pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini, (21 Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (force majure). (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tenebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila dalam pelaksanaan Perianjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Mataram. Pasal 9 LAIN-LAIN (1) (2) (s) (4) (5) (6) (7) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 43lKpts/KPUIIahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandalangani perjanjian Hibah ini. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dana hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA WAJIB mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Apabila sampai dengan berakhimya pelaksanaan kegiatan, masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Apabila sampai dengan berakhimya pelaksanan kegiatan, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Apabila proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih. Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhimya tahapan pemilihan. Iv
ri Pasal 10 PERUBAHAN (ADDENDUTT) (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA (2) Apabila dalam pelaksanaan prjanjian ini terjadi perubahan maupun pnambahan akan diatur lebih lanjut PIHAK. dalam Addendum Perianjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 11 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. \LIH til^ I MM. {