PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN MAUPUN SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) Matius Lawing Bayau Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika dilihat pemakai dari akan ketergantungan, mengakibatkan dan hal itu merupakan ancaman yang potensial merusak generasi muda yang merupakan komponen masyarakat yang paling rawan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Banyak pendapat- yang mengemuka pendapat bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini sudah mencapai pada tingkat situasi yang mengkhwatiran bagi masyarakat. Sehingga hal ini harus dinilai sebagai persoalan yang mendesak dan sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu sudut Peran terhadap pelaksanaan pemusnahan barang dapat narkotika bukti dikelompokan menjadi dua bagian, yakni peran serta POLRI terhadap barang pemusnahan bukti narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran serta POLRI terhadap pemushanan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum (in kracht van gewijsde). serta POLRI tetap A. Latar Belakang Masalah pelayanan kesehatan rangka pembangunan kesehatan yang terpadu menyeluruh merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional Indonesia dan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan. Peningkatan dalam dan yang menunjukan bahwa narkotika diperuntukan sebagai obat dan sebagai sarana pengembangan ilmu telah pengetahuan disalahgunakan dengan maksud kesenangan mendapatkan sementara. Kenyataan seperti ini merupakan ekses negatif dari pola hidup modern dengan kompleksitas masyarakat. Kenyataan Penyalahgunaan narkotika dilihat dari sudut pemakai akan mengakibatkan itu ketergantungan, dan hal merupakan yang potensial merusak generasi muda komponen yang merupakan masyarakat yang paling rawan terlibat dalam penyalahgunaan pendapat- narkotika. Banyak yang mengemuka pendapat ancaman i
bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini sudah mencapai pada tingkat situasi yang mengkhwatiran bagi masyarakat. Sehingga hal ini harus dinilai sebagai persoalan yang mendesak dan sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang pada mampu, kelompok usahawan tetapi juga telah merambah pada kalangan akademisi baik "para pendidik" maupun peserta didik, dari mahasiswa, pelajar SMA, SLTP dan bahkan sampai pada tingkat siswa pelajar Sekolah Dasar. bukan saja jika dilihat dari ekonomi penyalahgunaan narkotika dapat negara, merugikan karena transaksi narkotika yang disalahgunakan biasanya dilakukan secara ilegal melalui pasar- pasar gelap baik dalam maupun luar negeri, sehingga transaksi narkotika secara ilegal tanpa tentu membayar pajak kepada negara. dampak- dampak buruk tersebut, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya harus dapat mengedepankan fungsi controlnya dengan memberikan suatu sanksi pidana yang dapat atau minimal menghentikan bertahap mengurangi dan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan sudut keuangan saja dilakukan Menyadari secara peredaran Pemerintah dalam upaya terhadap penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun Narkotika. 1997 Pembentukan undang-undang tersebut tidak terlepas dari adanya : konvensi Pemberantasan Konvensi tentang seperti misalnya ii Peredapan Gelap Narkotika dan 1981 Psikotropika Tahun (Conventioan Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1981), sebab kenyataannya kejahatan narkotika bersifat trans nasional, dan untuk itu perlu adanya suatu kerjasama dengan negara lain yang bertumpu pada tentang konvensi-konvensi nerkotika. pada upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah dimusnahkannya barang bukti dalam perkara narkotika baik tingkat yang dilakukan pada penyidikan maupun setelah adanya keputusan hakim yang (in berkekuatan hukum kracht van gewijsde). Menurut Wirjono Prodjodikoro : Salah satu dimaksud tetap itu menurut Barang-barang harus undang-undang dibinasakan dirusakkan atau sedemikian sehingga tidak dapat dipakai lagi. Tindakan ini bukan suatu pidana, hukuman melainkan suatu tindakan yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat, sampai barang- barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan. jangan Dalam hal pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa kepolisian ini, narkotika yaitu fungsinya sebagaimana dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, melayani mengayomi masyarakat untuk berperan serta sehingga acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dapat berjalan dengan lancar. dan dituntut Berdasarkan uraian
tersebut diatas, penulis tertarik untuk judul mengangkat "PENEGAKAN HUKUM OLEH DALAM POLRI PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA MAUPUN PENYIDIKAN SETELAH ADANYA PENGADILAN PUTUSAN MEMPUNYAI NEGERI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)". B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Sebenarnya masalah- berhubungan yang masalah ini cukup dengan penulisan banyak, untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah mudah sehingga dimengerti. akan tetapi pembatasan Adapun perumusan dan tersebut pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Urgensinya peran serta POLRI terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ? 3. Upaya-upaya yang apa dilakukan POLRI untuk mengatasi kendala- kendala dalam timbul yang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ? penulisan skripsi ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN iii A. Peran POLRI terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Serta Pada dasarnya peran serta terhadap pelaksanaan POLRI bukti pemusnahan narkotika dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yakni peran serta terhadap bukti pemusnahan narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran terhadap serta pemushanan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). barang POLRI barang POLRI Pasal 71 ayat (1) Undang- telah Narkotika Undang mengamanatkan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk memusnahkan tanaman narkotika yang selambat- lambatnya 24 jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan dan penyidikan, sidang pemeriksaan bahwa pengadilan. Artinya penyidik kepolisian diwajibkan untuk melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika yang walaupun bersangkutan masih berada dalam taraf Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa peran serta POLRI dalam pelaksanaan acara pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan ini tentunya sekali menentukan sangat adanya terhadap dugaan terjadinya tindak pidana di bidang narkotika. wajib ditemukan penuntutan di perkara penyidikan. bahwa alasan mendasari dimusnahkannya barang bukti Dapat dipertegas yang
narkotika tingkat dalam penyidikanpada dasarnya adalah apabila suatu diketemukan jumlah yang narkotika dalam besar atau banyak baik berbentuk onggokan, bungkusan ataupun yang masih tertanam di ladang untuk tidak mungkin dan gudang disimpan penyimpanan barang sitaan. dalam tempat Dapat dimengerti bahwa pemusnahan bukti narkotika yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap merupakan pemushanan barang bukti berupa narkotika yang diperoleh serangkaian kegiatan aparat kepolisian yang kegiatan dalam tercakup penyidik atau penyelidikan terhadap dugaan adanya terjadinya tindak pidana bidang narkotika. barang hukum dari penyidik POLRI, pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan dan kegiatan perkara penyidikan narkotika Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun demikian PPNS tidak diberikan kewenangan dalam hal barang itu tingkat dimusnahkan penyidikan. Selain penyelidikan dalam bukti narkotika pada dimusnahkannya narkotika sebagai barang bukti pada tingkat penyidikan, tidak berarti bahwa suatu tindak pidana narkotika telah selesai bagitu saja dengan alasan tidak ada barang bukti. Akan tetapi perkara yang bersangkutan tetap akan diproses sampai pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan, yaitu dengan menggunaka sebagian narkotika yang telah disisihkan sebelumnya sebagai barang bukti. Dengan iv beranggapan, bahwa sebenarnya pemusnahan narkotika sebagai barang bukti jangka yang dilakukan dalam waktu yang singkat yaitu 24 jam tersebut sejak ditemukan dipandang bentuk sebagai penyimpangan terhadap KUHAP, sebab di dalam KUHAP telah ditentukan bahwa eksekusi baru dapat dilakukan setelah adanya yang putusan berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde). Penyusun narkotika dapat salah satu pengadilan tetap Namun demikian, adanya penyimpangan tersebut harus dimaklumi mengingat sifat dan karakter narkotika telah dianggap sebagai musuh mayarakat yang harus diperangi dan dituntaskan itu, secara cepat. Disamping Undang-Undang Narkotika juag mempunyai konsep pencegahan terjadinya terhadap penyelewengan bukti narkotika oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi secara ekonomis narkotika dipandang sangat sebagai menjanjikan, sehingga pemusnahannya harus dilakukan dengan cepat tanpa menunggu putusan pengadilan yang sudah pasti memakan waktu yang cukup lama. barang hal yang yuridis sehubungan dengan dimusnahkannya barang bukti tanaman narkotika pada tingkat penyidikan apabila terdakwa ternyata dalam putusan tidak pengadilan bersalah, sehingga barang bukti narkotika harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Konsekuensi yaitu dinyatakan tersebut Dengan demikian diperoleh pengertian yang memperkuat analisis penyusun bahwa pada
hakikatnya pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan dalam jumlah besar tanpa harus dapat dilakukan mengetahui dahulu tentang sah atau tidaknya status kepemilikan yang bersangkutan. Yang mana jika pengadilan putusan ternyata menyatakan bahwa narkotika itu dimiliki secara sah atau legal oleh seseorang atau bukan merupakan bagian dari tindak pidana, maka pemerintah akan memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada orang yang berhak menerimanya. Ganti rugi kemungkinan bisa berupa uang yang besarnya ditentukan oleh pemerintah. terlebih narkotika hakim seluruh penjelasan tentang pelaksanaan pemusnahan bukti tingkat narkotika telah penyidikan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran serta POLRI nampak terlihat dari ditemukannya awal narkotika dengan jumlah yang besar, narkotika sebagai barang bukti, penyisihan narkotika sebagai barang bukti, sampai dilakukannya pembuatan berita acara pemusnahan dan penyesihan barang bukti oleh selaku ketua Dengan penyidik dibuatnya acara pemusnahan dan berita acara penyisihan tersebut, maka peran serta POLRI dalam pelaksanaan pemusnahaan bukti tingkat narkotika penyidikan telah selesai. Berdasarkan barang pada mula penentuan tim eksekusi POLRI. berita barang pada dianggap B. Kendala-Kendala yang Dihadapi POLRI dalam Pelaksanaan Pemusnahaan Barang Bukti Narkotika v yang Kendala-kendala dihadapi dalam POLRI pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada umumnya bukan merupakan hambatan yang prinsipil, melainkan bersifat cenderung hanya merupakan kendala-kendala yang bersifat teknis saja. kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah sebagai berikut: Adapun 1. Mengingat bahwa waktu yang tersedia dalam hal pemusnahan barang bukti tingkat pada narkotika selambat- penyidikan lambatnya hanya 24 jam ditemukan, maka sejak dalam waktu yang sangat singkat itu penyidik POLRI cukup untuk kesulitan dapat menghadirkan pejabat- pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara Kendatipun pemusnahan. pejabat-pejabat dari instansi terkait itu sebenarnya hadir, khusus untuk daerah konflik seperti Aceh misalnya, meraka jarang mau untuk datang beberapa karena alasan keamanan. 2. Tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti nakotika dapat mendatangkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan karenaUndang- tidak Undang Narkotika mengatur penentuan tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika. juga 3. Dalam hal barang bukti narkotika dimusnahkan pada tingkat penyidikan, Undang- tidak Undang narkotika
menentukan tentang seberapa jumlah yang harus disisihkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sedikit sehingga hal banyak dapat penyidik membingungkan POLRI. Padahal penyidik POLRI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab seberapa jumlah keberadaan barang bukti narkotika yang harus disisihkan itu. ini tentang 4. iperlukan biaya yang cukup besar acara apabila pamusnahan barang bukti adanya setelah narkotika yang putusan hakim tetap berkekuatan hukum dilakukan secara tersendiri terhadap tiap- tiap perkara narkotika. C. Upaya-Upaya yang Dilakukan POLRI untuk Mengatasi Kendala- yang Timbul Kendala Pelaksanaan dalam Pemusnahaan Barang Bukti Narkotika dengan kendala-kendala yang dihadapi POLRI pelaksanaan bukti pemusnahan narkotika tersebut pada bagian B di atas, maka pihak POLRI senantiasa melakukan upaya- upaya untuk mengatasi atau paling tidak dapat meminimalisir segala bentuk kendala-kendala tersebut. Sehubungan dalam barang Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk POLRI mengatasi setiap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan bukti narkotika: barang 1. Dalam hal penyidik POLRI vi merasa kesulitan cukup untuk dapat menghadirkan pejabat-pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan barang bukti narkotikapada tingkat penyidikan, maka Penyidik Negara Polisi Pejabat Republik Indonesia hanya menghadirkan pejabat dan masyarakat tokoh/warga setempat sebagai saksi dalam acara pemusnahan tersebut. 2. Oleh karena Undang-Undang tidak mengatur Narkotika tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti acara narkotika, maka pemusnahan dapat dilakukan pada telah tempat yang ditentukan oleh penyidik. 3. Dalam hal adanya kesulitan untuk menentukan seberapa barang jumlah bukti harus yang narkotika disisihkan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka dapat POLRI menentukan sendiri barang bukti narkotika itu dengan jumlah yang secupnya. 4. Untuk mengurangi besarnya biaya dikeluarkan yang dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika dalam setiap perkara narkotika yang hakim diputus oleh telah pengadilan tetap, berkekuatan hukum maka tiap-tiap perkara narkotika yang telah divonis, acara pemusnahan dilakukan cara menggabungkan tiap perkara itu dalam suatu narkotika hari, jam dan tempat yang sama, tetapi berita acaranya dibuat tersendiri. terhadap dengan yang
P E N U T U P A. Kesimpulan melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut : Setelah ini penulis 1. Peran serta POLRI terhadap pemusnahan pelaksanaan barang bukti narkotika dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yakni peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran serta POLRI terhadap pemushanan barang bukti yang setelah dilakukan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 2. Kendala-kendala bukti POLRI yang dalam pemusnahan narkotika dihadapi pelaksanaan barang adalah: a. Mengingat bahwa waktu yang tersedia dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika pada penyidikan tingkat lambatnya selambat- jam sejak hanya 24 maka ditemukan, dalam waktu yang itu sangat penyidik POLRI cukup kesulitan untuk dapat menghadirkan pejabat- singkat vii pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan. pejabat- Kendatipun pejabat dari instansi terkait itu sebenarnya hadir, khusus untuk daerah konflik seperti Aceh misalnya, meraka untuk jarang mau datang karena beberapa alasan keamanan. b.Tempat dilakukannya barang pemusnahan bukti nakotika juga dapat mendatangkan dalam permasalahan pelaksanaannya. Ini disebabkan karenaUndang-Undang tidak Narkotika mengatur penentuan dilakukannya tempat barang pemusnahan bukti narkotika. c. Dalam hal barang bukti narkotika dimusnahkan tingkat pada penyidikan, Undang- narkotika Undang menentukan tidak seberapa tentang harus jumlah disisihkan untuk keperluan penyidikan, dan penuntutan pemeriksaan di sehingga pengadilan, hal ini sedikit banyak dapat membingungkan POLRI. penyidik penyidik Padahal merupakan POLRI paling pihak jawab bertanggung seberapa tentang jumlah keberadaan barang bukti narkotika yang harus disisihkan itu. yang yang
d.Diperlukan biaya yang cukup besar apabila acara pamusnahan barang bukti narkotika setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilakukan secara tersendiri terhadap tiap- tiap perkara narkotika. 3. Upaya-upaya yang dilakukan POLRI untuk mengatasi setiap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika: a. Dalam penyidik hal POLRI merasa cukup kesulitan untuk dapat pejabat- menghadirkan instansi dari pejabat terkait saksi sebagai dalam acara pemusnahan bukti barang tingkat narkotikapada penyidikan, maka Penyidik Pejabat Polisi Republik Negara hanya Indonesia pejabat menghadirkan dan tokoh/warga setempat masyarakat sebagai saksi dalam acara pemusnahan tersebut. b. Oleh karena Undang- Undang Narkotika tidak mengatur tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika, maka acara pemusnahan dapat tempat dilakukan pada yang telah ditentukan oleh penyidik. c. Dalam adanya untuk kesulitan seberapa menentukan jumlah bukti barang narkotika yang harus hal viii disisihkan guna kepentingan penyidikan, dan penuntutan di pemeriksaan pengadilan, maka POLRI dapat menentukan sendiri barang bukti narkotika itu dengan jumlah yang secupnya. d. Untuk mengurangi yang besarnya dikeluarkan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika dalam setiap perkara narkotika yang hakim diputus oleh telah pengadilan yang hukum berkekuatan terhadap tetap, maka perkara tiap-tiap telah narkotika acara divonis, dilakukan pemusnahan cara dengan tiap menggabungkan perkara narkotika itu dalam suatu hari, jam dan tempat yang sama, tetapi berita acaranya dibuat tersendiri. biaya yang B. Saran - Saran akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai pertimbangan sebagai dalam mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran- saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Diperlukan penyuluhan dan sosialisasiUndang-Undang tahun 1997 Nomor 22 secara tentang Narkotika lebih agar intensif masyarakat semakin sadar Sebagai bahan usaha
hokum serta mengerti tentang dampak negative penyalahgunaan terhadap gelap dan narkotika. peredaran 2. Perlu dicanangkan gerakan nasional untuk menyatakan terhadap total perang penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika seluruh yang melibatkan komponen bangsa. 3. Perlu dilakukan peningkatan aktivitas pengawasan dari para orang tua, para guru dan lainnya lembaga-lembaga dengan yang berkaitan anak-anak, pendidikan remaja dan generasi muda. DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, Jakarta, Jakarta, 1999. Andi Hamzah dan R.M. Surachman, Kesejahteraan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta Anonim, Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2003. Gatot Suramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001. Loa Surjadarmawan, Buku Pedoman untuk Para Penegak Hukum, PT. Isabella Brothers, Jakarta, 2015. Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Penerbit Universitas ix Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009. O. C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2002. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Bina Cipta, Jakarta, 2017. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 2017.