See discussions, stats, and author profiles for this publication at: Border Trade Agreement dan Integrasi Ekonomi di Perbatasan Conference Paper · August 2018 CITATIONS 4 READS 4,604 3 authors, including: Endang Rudiatin Sosrosoediro Universitas Muhammadiyah Jakarta 13 PUBLICATIONS 15 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Multicultural Education for Indonesia from Ibn Khaldun's Perspective (A Study of the Religious Education Policy in Joko Widodo Era) View project Border Studies View project All content following this page was uploaded by Endang Rudiatin Sosrosoediro on 21 August 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file.
Border Trade Agreement dan Integrasi Ekonomi di Perbatasan (Kajian Kebijakan Perdagangan Lokal di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sebatik-Nunukan Kalimantan Utara) Dr. Endang Rudiatin, M.Si. (Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta) Email: Isu-isu sekitar etnisitas dan identitas di daerah perbatasan menjadi penting ketika pemerintah Indonesia dan Malaysia berniat melakukan revisi terhadap Border Trade Agreement melalui Joint Trade and Investment Comittee Meeting yang ditargetkan tahun 2017 ini selesai setelah beberapa kali mengalami penundaan. Perdagangan di perbatasan Indonesia Malaysia lekat dengan dua kesepakatan (agreement); yaitu BCA (Border Cross Agreement) terkait dengan pengaturan pergerakan lintas batas manusia, sedangkan BTA (Border Trader Agreement) ada hubungannya dengan pengaturan pergerakkan barang yang bersifat lintas batas antar Negara. Daerah perbatasan adalah tempat pertemuan berbagai kelompok etnis yang seringkali merupakan etnik yang sama dengan budaya yang sama, tetapi memiliki warga negara yang berbeda. Di era sekarang politik telah membuat makin jelas batas antara negara. Kehidupan di perbatasan digambarkan sebagai sebuah dunia dengan dua belahan yang satu sama lain memiliki kesamaan etnik, budaya dan terjalin dalam suatu jalinan kekerabatan. Dalam banyak kasus perbatasan, orang lokal di daerah perbatasan selalu menghadapi pendatang baru dan bersaing dengan mereka dalam banyak aspek, termasuk aspek politik dan ekonomi. Akhirnya, identitas akan diperkuat guna keberlangsungan suatu jaringan ekonomi. Identitas yang dimunculkan apakah atas dasar kesamaan, etnik, asal daerah atau kekerabatan, menjadi sarana melanggengkan jaringan perdagangan lokal secara turun temurun. Mampukah pembaharuan BTA mengakomodir bentuk perdagangan lokal perbatasan agar bukan hanya menjadi keuntungan bagi negara juga menyeimbangkan arus perdagangan kedua belah pihak, bermakna peningkatan kesejahteraan bagi orang-orang perbatasan Indonesia. tetangga, melainkan Kata Kunci: Border Trade Agreement, Integrasi Ekonomi, Kebijakan Lokal, Identitas, Jaringan Perdagangan 1. Latar Belakang Bagi NKRI yang merupakan negara kepulauan, perdagangan antar pulau selalu penting dalam setiap aktifitas ekonomi negara, sebab perdagangan tersebut tak jarang banyak berlangsung antar pulau di negara lain. Di masa lalu perdaganagn ini merupakan perdagangan bebas bagi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk meningkat pula kegiatan perdagangan dan negara mulai membuat batas antar negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan. Perdagangan yang secara geografis lebih mudah ke arah negara tetangga daripada ke pusat pemerintahan yang berjarak lebih jauh, mulai terkena peraturan perbatasan negara. Indonesia terutama dalam hubungan perdagangan
untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang dinamis banyak membuat perjanjian perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Philipina; BIMP - EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines - East ASEAN Growth Area).. Dilingkungan ASEAN sendiri, bentuk perdagangan bebas kawasan berupa ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan antara ASEAN dengan China sudah melahirkan ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku efektif tahun 2010. Saat ini yang menjadi penting untuk dikaji adalah perubahan BTA pada kawasan perbatasan laut - dalam konteks perdagangan lintas batas antara Nunukan - Tawau sebagai kasus yang cukup menarik. BTA tahun 1970 mengatur beberapa hal prinsip; yaitu (1) pengertian perdagangan lintas batas, (2) pelaku lintas batas serta (3) jenis dan nilai barang/produk. Pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. Perdagangan lintas batas dapat berbentuk perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara; dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Khususnya terkait BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip; diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara; Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. BTA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (tanpa perlu diratifikasi kedua belah pihak). Kedua, pada tanggal 16 Oktober 1973 di Jakarta ditetapkan Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia (Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia); kemudian diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tanggal 6 Juli 1974; Lembaran Negara Nomor 36. Kesepakatan BTA dari sejak tahun 1970 belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan seperti Sebatik. Justru kondisi ketimpangan semakin lebar dalam kesejahteraan dengan negara tetangga. Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok produk nasional terkendala oleh biaya tinggi karena hambatan infrastruktur dan kendala lainnya sehingga barang dari negara tetangga harganya lebih murah jika dibandingkan dengan baranglokal. Terlebih lagi kebutuhan bahan pokok seperti gula dan lainnya. Produk- produk Malaysia mudah dijumpai dan diminati karena biasanya dijual lebih murah dan kualitasnya juga bagus dari produksi lokal.
Dapatkah BTA yang sedang diperbaharui pemerintah Indonesia-Malaysia menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi orang-orang perbatasan Indonesia, setidaknya ketimpangan perdagangan yang lebih menguntungkan negara tetangga bisa dikejar agar lebih seimbang. 2. Integrasi Ekonomi Sebatik-Tawau Proses transaksi dalam masyarakat pelintas batas Sebatik menggambarkan bentuk perilaku ekonomi yang bersifat eksklusif dan unik. Perdagangan dari Sebatik ke Tawau dan sebaliknya sulit untuk memisahkan antara perdagangan legal atau ilegal. Keduanya memegang peranan penting dalam ekonomi perbatasan. Negara kurang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya daerah, tetapi keputusan dan peraturan-peraturan nasional harus dituangkan ke dalam perda-perda sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan, disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Seringkali para pejabat pusat meninjau ke Aji Kuning, tanpa ada tindak lanjut. Pasar-pasar di Sebatik (Aji Kuning, Sei Pancang, Sei Nyamuk dan Bambangan) diilustrasikan dengan bertransaksi "tanpa dosa" karena menjual komoditas "kebutuhan utama" seperti sembako, gas dan BBM, di tempat orang-orang yang membutuhkan tetapi barang tidak ada. Atau bertransaksi yang serius seperti penjualan hasil kebun; pisang, durian, palawija dan sejenisnya, untuk kebutuhan subsisten dan profitisasi skala kecil (lih. Rudiatin, 2012). Di Sebatik semua jenis perdagangan mulai dari legal hingga illegal sama pentingnya, yang dalam kacamata negara menyebabkan pendapatan pajak negara hilang setiap tahunnya. Termasuk perdagangan produk yang dilarang; seperti tenaga kerja, wanita, komoditas yang dilindungi (kayu), transaksi ini dalam kacamata negara disebut sebagai penyelundupan. Jual-beli di pasar bebas ilegal Sebatik dibagi atas dua yaitu menjual belikan barang- barang konsumsi yang langka atau jual beli barang-barang produksi yang di pasaran harganya mahal, biasanya hasil produksi sebagai ekonomi subsistensi yang mengeluarkan biaya cukup tinggi, yaitu sembako, gas dan BBM. Perdagangan ilegal sembako mengarah kepada kelangkaan dan harga-harga barang yang tinggi serta ketersediaan yang jarang sebagai alasan pembenaran. Gula, terigu dan minyak goreng merupakan barang kebutuhan primer yang disubsidi oleh pemerintah Malaysia dan banyak dijual ke Indonesia. Pertamina sebagai satu- satunya perusahaan negara yang men supply gas dan BBM saja tidak mampu secara rutin mendrop gas dan BBM ke Sebatik. Donnan dan Wilson (1999, 103), memandang penyelundupan tidak lagi hanya tindakan ekonomi pribadi semata, namun telah menjadi semacam "kegiatan separatis yang membahayakan integritas bangsa". Terutama kegiatan mereka di perbatasan yang melawan pemerintah pusat. Pada pasar-pasar di Sebatik, saya tidak melihat kegiatan subversif, melainkan hanya tindakan ekonomi subsistensi. Kalaupun kegiatan subsistensi masuk dalam perdagangan, hanyalah bagian dari kiat-kiat atau strategi dalam mata pencaharian mereka, tidak terhubung dengan aktivitas separatis. Mereka terus-menerus harus bernegosiasi terhadap peraturan pemerintah pusat maupun lokal. Para pelintas batas menunjukkan bahwa kegiatan sehari-harinya tidak seperti blackmarket skala besar, cara sederhana mereka menyelundupkan barang-barang ilegal dari dan ke negara lain tidaklah membahayakan pemerintah pusat dalam arti separatis. Mungkin lebih pada kerugian negara dari sektor pajak, dan keberadaan identitas bangsa, pengambilan sumber daya secara ilegal bahkan pencaplokan wilayah perbatasan oleh negara tetangga. Dalam kasus perdagangan ilegal di perbatasan, pemerintah tuntutan pembangunan pada pemerintah lokal memerlukan investasi modal besar, sementara pemerintah pusat tidak banyak memberikan bantuan. lokal memberlakukan kebijakan yang longgar, dikarenakan Ekonomi yang terintegrasi di perbatasan mengakibatkan supply komoditas di luar Sebatik dan seluruh Kalimantan Timur bagian Utara mengalir ke Tawau. Sebaliknya supply
sembako dari Tawau mengalir hingga luar Sebataik, yaitu Kalimantan Timur bagian Utara. Para pedagang dari Tawau berbondong-bondong datang ke Sebatik untuk mendapatkan hasil bumi dan Sebatik menjadi lumbung perdagangan bagi pedagang Tawau. Malaysia menjadi negara produsen terbesar di dunia dengan kayu dan kakao. Demikian halnya dengan hasil perikanan di perairan Sebatik dan Nunukan menjadi komoditas perdagangan dengan permintaan tinggi dari Tawau. Hingga saat kini perdagangan masih tetap berlangsung dan barang yang diperdagangkan bukan lagi sebatas hasil bumi, melainkan juga sembako dan komoditas sekunder seperti pakaian, barang elektronik, barang rumah tangga dan alat-alat pertanian dan perikanan. Pembangunan pengolah kakao dan kemudian kilang minyak di Tawau mengakibatkan kebutuhan terhadap bahan baku tinggi di Tawau, dan para pedagang Sebatik semakin bernafsu untuk menggenjot hasil buminya untuk dijual. Selanjutnya mereka mencari hingga di luar Sebatik. Inilah awal mula hasil bumi Sebatik dan sekitarnya mengalir deras ke Tawau Malaysia. Mulai banyak penyelundupan bahkan pemerintah daerah setempat sulit untuk juga disebabkan menangani. Kesulitan menangani penyelundupan pelintas batas, ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan tuntutan pembangunan infrastruktur sebagai syarat untuk membangun daerah tidak dapat diberikan oleh pemerintah pusat . Masyarakat di Sebatik dan Nunukan secara umum memfleksibelkan semua peraturan yang bersifat nasional, regional maupun lokal sesuai dengan kesepakatan tidak tertulis. Perilaku pelintas batas memfleksibelkan peraturan-peraturan melintas batas, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia, merupakan pilihan rasional sebagai bentuk resistensi terhadap peraturan yang mengancam stabilitas kelancaran perdagangan melintas batas. Pelintas batas Sebatik bekerjasama dengan para cukong dari Tawau mensiasati aturan-aturan regional dan nasional. Mereka juga seringkali mendapat kemudahan dari pemerintah lokal, yang "pura-pura" tidak tahu kegiatan illegal yang dilakukan masyarakat pelintas batas. Bisa dibayangkan bila setiap hari terjadi pelanggaran, barang- barang sitaan lebih banyak dimusnahkan dan menjadi tidak berguna. Di sisi lain pemerintah lokal membutuhkan kestabilan lokal dan menjaga perbatasan sebagai "tanah air" sebagai asset kehidupan. Pemerintah lokal juga menyadari kurangnya perhatian dan subsidi dari pemerintah regional dan nasional untuk APBD, sementar mereka dituntut untuk membawa sebagian asset daerah utnuk disetor ke pusat. Pilihan pemerintah lokal bekerjasama dengan pelintas batas dalam perdagangan lintas batas, merupakan pilihan terbaik untuk mengarah pada perdagangan transnasional yang lebih menguntungkan bagi perdagangan lokal di perbatasan. Ilegal sudah mendapat kedudukan yang setara dengan illegal bagi perdagangan melintas batas. 3. Solidaritas Etnik dalam Kegiatan Ekonomi (dan Politik) Solidaritas etnik dalam kegiatan Ekonomi dapat kita temui pada pembentukan jaringan-jaringan perdagangan berbagai komoditas dan usaha. Usaha pertokoan di Sebatik yang diawali oleh 2 pengusaha Bugis. Etnik Bugis menguasai perdagangan di Sebatik dan Nunukan, mereka sebagai pemasoknya menggeliatkan perdagangan di Sebatik. Toko toko menjamur di depan pasar Kamis dan pasar Minggu, juga ada kios-kios di jalan menuju ke dermaga Aji Kuning, Sei Pancang dan Sei Nyamuk, tetapi sejak TKI ke Malaysia tidak lagi melalui dermaga-dermaga tersebut, kios-kios itu agak sepi. Kios yang tetap bertahan adalah kios sembako. Kebutuhan Sembako yang tinggi tidak saja di Sebatik, bahkan sampai Nunukan dan kecamatan-kecamatan seperti Lumbis, Sembakung dan Sebuku. Apalagi kec.
Lumbis dan Sembakung kerap dilanda banjir sehingga pertanian sering tidak menghasilkan. Selain ia harus mengambil langkah-langkah cepat menangani ini sebagai pejabat daerah, ia juga melihat potensi investasi yang menjanjikan. Sebagai seorang yang berangkat dari pedagang dan masih tetap berdagang walau sudah jadi pejabat, Ia mengambil perdagangan sembako masuk dari Tawau ke Sebatik, untuk kemudian di supply ke seluruh pelosok desa di Nunukan. Dampaknya, warga Aji Kuning dan Sebatik pun termotivasi untuk mengembangkan usaha terintegrasi di perbatasan mengakibatkan supply komoditas di luar Sebatik dan seluruh Kalimantan Timur bagian Utara mengalir ke Tawau. Sebaliknya supply sembako dari Tawau mengalir hingga luar Sebataik, yaitu Kalimantan Timur bagian Utara toko dan kios. Ekonomi yang Tidak hanya etnik Bugis yang memanfaatkan kekerabatan dan etnisitas, demikian pula dengan Tidung, atau Jawa ketika melintas batas, termasuk untuk urusan lain yang bukan perdagangan. Di Tawau-Malaysia, kesamaan etnik memberikan perlindungan dan keuntungan untuk mempermudah segala urusan, termasuk mendapatkan pas lintas batas dan bahkan Identitas kewarganegaraan. Memiliki IC (identity card) di Malaysia, memudahkan mereka dalam mobilitas perdagangn, bahkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepemilikan tanah dan bangunan. Kesehatan dan pendidikan diberikan secara gratis, sedangkan kepemilikan tanah dan rumah, memudahkan mereka untuk menjalankan kegiatan bisnis lintas batas mereka. Mendapatkan IC pada umumnya setelah tinggal beberapa tahun di Malaysia, pada umumnya disebabkan bekerja atau bersekolah. Sebagai contoh, Erni semasa kecilnya hingga kuliah dilaluinya di Keke Kinibalu. Sekolahnya gratis dan setelah lulus SD ia pergi ke Keke untuk melanjutkan SMP nya hingga mendapat bea siswa (uang tunjangan sekolah) ke sekolah tinggi keguruan. Sekarang Erni tidak ingin kembali ke Keke, padahal ijazah pendidikan guru nya tidak dapat dipergunakan di Nunukan maupun Sebatik. Ia harus mengurusnya ke Samarinda dan ke Jakarta. Erni masih memiliki IC dari pemerintah Malaysia, sedangkan KTP Nunukan dia peroleh karena menikah dengan suaminya yang ber KTP Nunukan. Berbeda dengan Asmar ia bersekolah sejak usia 7 tahun di Sandakan hingga SMA. Sekolah di sana bayar tetapi murah hanya 80 ribu setahun, karena orangtuanya TKI di kelapa sawit". Erni dan Asmar dua dari ribuan warga Nunukan dan Sebatik yang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Malaysia. Persoalan IC menjadi penting bagi pelintas batas, dengan memegang IC mereka bisa mendapat pendidikan dan juga pelayanan kesehatan dengan subsidi pemerintah Malaysia. Memiliki IC juga memungkinkan mendapat kesempatan mencicil rumah di Tawau dan sekitarnya. Mereka juga bisa mendapat barang-barang dagangan dengan jumlah besar tanpa cukai, seperti Hj Delok yang setiap hari berbelanja ke Tawau untuk mengisi kiosnya di pasar Aji Kuning. IC dapat dipergunakan tidak hanya untuk sembako dan BBM, demikian juga dengan barang-barang lain yang disubsidi pemerintah Malaysia. Setiap kali akan ada pemilihan umum di Malaysia, oknum Malaysia mulai menarik masyarakat Sebatik agar menetap di Malaysia. Mereka diberikan fasilitas warga negara berupa IC (Identity Card). Setelah Pemilu, kemudian menang, masyarakat ini diabaikan, kemudian identitasnya dianggap palsu. Apabila politikus yang menarik masyarakat ini kalah, penduduk Sebatik yang pindah ke Malaysia ini identitasnya dianggap palsu setelah itu ditangkapi. Informasi ini haji Herman dapat dari pejabat di Malaysia. Pernah suatu kali, Pejabat negara Malaysia tertentu dengan serta merta mendapat dukungan dari masyarakat Bugis di Malaysia, karena memiliki garis keturunan "Ugi". Sebagai kompensasi politisnya pejabat tersebut mengizinkan masyarakat keturunan Bugis untuk membentuk organisasi, seperti persatuan Bugis, terdiri dari Bugis Sebatik Malaysia dan Indonesia. Dalam konflik di Ambalat dan peristiwa sweeping polisi Malaysia di Karang Ungaran, Malaysia mengalah dan mundur. Kalaupun ada kapal perang Indonesia disana, mereka tidak bereaksi. Bila sepanjang
perbatasan gejolak diredam, sama artinya apabila ada keterkaitan dengan darah Bugis, masalah dianggap selesai. Demikian halnya ketika terjadi pemilukada, orang-orang Bugis dari Malaysia dan Bugis Indonesia juga yang memiliki IC turut membantu terutama dalam hal finansial. Mereka para pengusaha dan pelaku perdagangan melintas batas . 4. Transformasi dan Proses-proses Budaya Dalam interaksi yang intens di perbatasan Sebatik-Sabah terseseorang dapat melihat proses penting dari transkulturasi (lih.Martinez:1994). Proses-proses budaya yang tak terelakkan dan tidak harus secara otomatis dipahami sebagai hilangnya identitas nasional. Sebaliknya, karena proses yang terjadi Sebatik melibatkan hubungan antara tetangga di seberang perbatasan, mereka mencoba memahami dimensi internasional, ketika mereka berada di alam lokal. Perbatasan adalah ruang yang berisi pertemuan antara dua kelompok yang disatukan dalam kondisi "kemajuan dan ketergantungan"; transnasionalisasi proses produksi dan pemanfaatan kemudahan secara intensif, kebutuhan tenaga kerja dan pasar tenaga kerja serta tuntutan pengakuan 'hak-hak dan identitas asal. Di dalam ruang tersebut terdapat juga fusi budaya, konflik, dan resistensi. Dalam ruang ketidaksetaraan, masyarakat menjadi kurang nasionalis dan sumber identitas budaya menjadi transparan. Seperti yang dikatakan Stuart Hall bahwa identitas merupakan sebuah produk sosial dan Iayaknya sebuah produk maka identitas dapat dibentuk sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi. Orang Sebatik membangun identitas budaya dengan berbagai ekspresi yang mengasosiasikan mereka dengan beberapa kelompok dan membedakan mereka dari kelompok lain. Identitas kolektif di perbatasan dihubungkan oleh ikatan etnik dan dikonstruksi mengikuti batas internasional (lih. Vincent 1974; Cohen 1978). Mereka membangun identitas mereka dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat Sabah, dalam menggunakan karakteristik dari istilah "mereka" dan "kita", dan dalam budaya mereka juga terdapat sumber daya resistensi. Identitas budaya di perbatasan sering memperkuat tindakan kolektif terkait erat kepentingan yang sama. Atau dapat dikatakan identitas dapat menentukan tercapainya kepentingan. Namun, dimensi historis dari identitas juga menunjukkan bahwa identitas sering berubah dan dapat diperoleh yang tergantung pada konteks dan situasi. isu-isu sekitar etnisitas dan identitas di daerah perbatasan sangat penting karena pertama, daerah perbatasan adalah tempat untuk pertemuan kelompok etnis berbeda yang pada gilirannya orang tidak bisa menghindari tetapi untuk berhubungan dengan kelompok lain selain dari mereka sendiri. Kedua, orang-orang lokal yang dapat berbagi budaya yang sama kepada orang-orang dari negara tetangga mereka karena di era sekarang politik telah membuat jelas batas antara negara. Akhirnya, identitas akan diperkuat bila ada bermanfaat. Dalam kaitannya dengan ini, orang lokal di daerah perbatasan selalu menghadapi pendatang baru dan bersaing dengan mereka dalam banyak aspek, termasuk aspek politik dan ekonomi. Menjadi orang "Indonesia" penting bagi pelintas batas Sebatik, secara geografis mereka memiliki otonomi sendiri daripada harus menjadi "Malaysia", terutama bagi mereka yang memiliki perdagangan lintas batas dalam skala besar. Pengaruh, wewenang dan kekuasaan mereka miliki dan menjadi patron bagi pelintas batas yang berdagang dalam skala kecil. Mereka mengembangkan jaringan hubungan patronase (lih. R. L. Wadley and M. Eilenberg: 2006). Jaringan ini menjadi sumber manfaat bagi anggota-anggota jaringan untuk tetap dapat melintas batas. Dalam situasi tersebut, orang-orang di perbatasan menikmati kebebasan dari intervensi pemerintah, yang memungkinkan terhindar dari hubungan ambigunya dengan negara. Para pengusaha menjadi patron yang menjaga perimbangan perdagangan skala besar dengan skala kecil, mereka sering tidak dapat memenuhi aturan-
aturan dan hukum nasional dan regional. Hukum dan aturan nasional dan regional dapat berjalan dengan baik, kecuali yang berkenaan dengan perdagangan melintas batas. Pandangan Nordholt dkk (2007) tentang etnisitas di Indonesia sama seperti nasionalisme, wacana yang berlandaskan etnisitas membuat orang membayangkan ikatan yang penuh kesetiaan sehingga menyerupai ikatan kekeluargaan yang penuh emosi, dengan begitu orang diyakinkan untuk mempertaruhkan jiwanya dan membersihkan daerah mereka dari musuh-musuh yang jahat. Di dalam alam interaksi transkultural dan transnasional, masih tertanam alam lokal yang memberi pemahaman bahwa, kegiatan illegal pelintas batas merupakan resistensi terhadap arogansi nasionalisme negara tetangga. Inilah politik ambigu para pelintas batas Sebatik (lih. Asiwaju, 1983). Lebih Indonesia daripada Malysia dalam posisi ambigu sesungguhnya menjadi ciri masyarakat perbatasan. Demikian pernyataan seorang tokoh Sebatik dan Nunukan, HH memastikan, Sebatik memiliki kekayaan alam yang cukup besar. Di sektor perikanan, tidak perlu diragukan potensi yang ada, karenanya nelayan yang datang tak hanya dari Nunukan saja, daerah-daerah lain di Kalimantan Utara juga berminat. Karena tingginya potensi perikanan, tidak sedikit pula nelayan Malaysia ikut menikmati kekayaan alam pulau Sebatik ini. Begitu pula di sektor perkebunan dan pertanian, ada kelapa sawit, kakao, singkong, pisang, sawah dan sebagainya."Sayangnya, negara kita ini belum siap. Belum siap dalam arti mampu mengakomodir hasil SDA yang dikelola masyarakat. Kenyataanya, hampir semua hasil produksi dijual ke Malaysia,". Ia yakin jika pembentukan daerah otonom baru terwujud, maka Sebatik akan menjadi kota yang maju. Untuk itu para pemimpin (patron-pen) harus berkomitmen serta dukungan dari masyarakat Sebatik untuk memajukan daerah. "Sebatik harus bisa bersaing dengan Malaysia, meningkatkan pembangunan, dan mensejahterakan masyarakatnya. Sebatik merupakan serambi Indonesia di Utara Kaltim," . Itu kata-kata HH yang selalu membakar patron-patron (semuanya beretnik Bugis) di Sebatik untuk menggerakkan seluruh jaringannya, dengan alasan di Sebatik nantinya akan dijadikan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ)-perdagangan bebas."Jika FTZ ditetapkan, maka kemajuan pembangunan, ekonomi masyarakat pun semakin lebih baik. Semua akan berbelanja di Sebatik, barang apa saja akan masuk". 5. Border Trade Agreement (BTA) dalam Pandangan Pelintas Batas Dinamika perkembangan hubungan Indonesia - Malaysia, pada prinsipnya tidak terdapat indikasi yang menyebabkan perubahan BCA, kecuali pada posisi Indonesia; Perubahan dimaksud hanya sekedar perubahan PLB dan cakupan area-nya - sebagai implikasi adanya pemekaran Kecamatan di kawasan perbatasan yang didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Demikian pula mengenai BTA Tahun 1970, indikasi perubahannya yang paling prinsip hanya berkisar pada penentuan nilai perdagangan (threshold value for border trade) dan penggunaan nilai mata uang (lihat Diddy Rusdiansyah, 2013); serta apakah perdagangan di kawasan perbatasan laut - dan juga pulau kecil terluar, yang memiliki pebatasan laut dengan Negara lain (selain Malaysia); masih relevan menggunakan aturan BTA, karena pihak Malaysia sendiri - dalam hubungan perdagangan lintas batas dengan Indonesia, khususnya dengan Kalimantan Timur bagian utara (disekitar Nunukan), dan dengan Philipina bagian selatan; menggunakan "barter trade". Ketika Tawau semakin berkembang menjadi kota dan sementara Sebatik dan Nunukan mengalami pertumbuhan yang lambat. Perimbangan ekonomipun menjadi tidak seimbang, semua produk kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis dan variasi dapat ditemukan di Tawau. Masyarakat Sebatik dan sekitarnya berbondong-bondong melintas batas ke Tawau dan mengeluarkan uang untuk membeli produk dari Tawau. Di sisi lain, pedagang dari Tawau menggunakan kondisi ini sebagai alat bargaining terhadap pembelian hasil bumi
Sebatik dan Nunukan, dengan demikian posisi tawar masyarakat Sebatik terhadap hasil buminya menjadi rendah. Kebutuhan barang dan jasa yang sangat mudah diperoleh di Tawau, akhirnya menjadi alat barter bagi hasil bumi masyarakat Sebatik. Selain itu untuk mendapatkan kebutuhan dari Tawau membutuhkan uang ringgit yang hanya dapat diperoleh dari para pedagang Tawau. Bentuk perdagangan ini (barter trade) merupakan kesepakatan BIMP-EAGA, tidak tunduk pada aturan BTA; Mengingat kesepakatan BIMP-EAGA mengakomodir bentuk perdagangan tradisional yang telah lama dilakukan disekitar kawasan Kalimantan Timur (lihat Ramli Dollah et al, 2007).. Saat ini, pemerintah hanya memperbolehkan perdagangan delapan kebutuhan pokok dengan nilai transaksi maksimal 600 ringgit Malaysia (RM) per bulan. Terkait nilai transaksi maksimal tersebut memang terkait langsung dengan BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip; diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. Sementara jenis barang/produk yang diperdagangkan, dari pihak Indonesia mencakup hasil pertanian maupun lainnya, tidak termasuk minyak, mineral dan bijih tambang. Sedangkan dari pihak Malaysia mencakup barang kebutuhan hidup sehari-hari (pokok) serta peralatan/perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana). Sedangkan melalui kawasan perbatasan laut atau pesisir transportasi yang digunakan kapal terdaftar pada pemerintah lokal masing-masing pihak, dengan ukuran tonase kapal 20 m3 (gross). Banyak cara yang dilakukan masyarakat pasar untuk melakukan kegiatan perdagangan di perbatasan. Hal ini disebabkan banyak peluang yang dapat ditangkap oleh mereka yang memiliki kepekaan seorang pedagang. Keadaan geografis dan topografi serta sebagai sebuah pulau, banyak kendala yang ditemukan untuk bisa membangun daerah perbatasan. Wilayah perbatasan Sebatik dan Nunukan dikenal unik karena terdiri dari dua pulau Sebatik dan Nunukan serta terdiri dari daratan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak. Kondisi geografis yang berbukit terjal dan memiliki banyak kanal-kanal sungai serta selat dan laut, menyebabkan pembangunan transportasi menjadi tidak mudah. Akibatnya secara ekonomi, masyarakat sering mengalami kelangkaan barang disebabkan ketersediaan yang tidak mencukupi. Seperti halnya sebuah daerah yang terisolasi, yang dalam teori pasar (lih. Plattner:1989) jangkauan terhadap pasar yang menyediakan semua kebutuhan dengan banyak variasi menjadikan daerah tersebut sebuah daerah yang berkembang. Pasar yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat terletak di kota. Sebaliknya daerah-daerah di luar Sebatik secara keseluruhan, memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat kota. Akses transportasi darat kurang memadai untuk perdagangan dan hanya dapat dilakukan melalui selat dan laut. Kota yang dimaksud adalah antara Tarakan dan Tawau. Sebatik khususnya Aji Kuning akhirnya menjadi daerah yang paling dekat dengan kota Tawau, dan menjadi gerbang perdagangan dari dan ke Tawau. Majelis Keselamatan Negeri Sabah Malaysia beberapa kali memberlakukan larangan masuk bagi kapal-kapal ikan milik warga Indonesia ke pelabuhan Tawau, Sabah, Malaysia. Tahun 2016 sudah dua kali bulan April dan bulan Oktober. Yang terakhir mereka memberlakukan larangan tersebut dengan alasan kapal-kapal ikan Indonesia tidak memenuhi persyaratan pelayaran internasional.Padahal mayoritas kapal kapal itu pemiliknya Tawau diidentifikasi di lambung kapal tulisan TW. Berkali kali juga pertemuan Indonesia dan
Malaysia terjadi untuk membahas perdagangan di perbatasan. Paling sering pedagang yang tertangkap ketika berdagang ke Tawau, harus membayar denda. . 6. Penutup Kesenjangan ekonomi itu tampaknya membuat masyarakat Sebatik semakin sering berkunjung ke Tawau. Diibaratkan, di mana ada mall yang berisi pusat hiburan dan perbelanjaan serta segala kemudahan memperoleh segala kebutuhan, menarik semua orang untuk kesana, terutama kaum mudanya. Minimnya infrastruktur di Sebatik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan belum terbangun. Tempat pelelangan ikan yang dibangun empat tahun yang lalu tidak pernah berfungsi. Sedangkan pemerintah Malaysia terus menggenjot pembangunan di wilayah- wilayah perbatasannya. Malaysia membangun berbagai sarana dan prasarana, mulai pusat niaga, industri pengolahan cokelat dan sawit, pabrik es, industri pengolahan ikan, rumah sakit, hingga tempat hiburan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Sebatik khususnya desa Aji Kuning menjadi strategis bagi perdagangan lintas batas. Cateora, Philip R. dan John L. Graham, 2007 serta McLuhnan sepakat bahwa semua kegiatan ekonomi dan terintegrasinya kegiatan ekonomi satu negara dengan negara yang lain adalah disebabkan jaringan transportasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi transportasi menjadi kekuatan bagi integrasi ekonomi. Kekuatan jaringan transportasi terhadap kegiatan ekonomi sangat mendasar bagi studi-studi ekonomi. Dengan demikian posisi strategis desa Aji Kuning ditentukan oleh letaknya yang memungkin Aji Kuning memiliki jalur dan jaringan transportasi yang sangat menguntungkan. Aji Kuning menjadi desa transito berbagai komoditas perdagangan melintas batas, sekaligus menjadikan masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang transkultural dan transnasional. Revisi BTA Indonesia-Malaysia merupakan hal yang sangat penting dilakukan kedua negara, karena BTA yang ditandatangani pada 1970 sudah tidak dapat mengakomodasi aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, begitu Ni Made Ayu Marthini perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran persnya, Jumat 14 Maret 2017 (Antara). Revisi harus memuat poin poin yang melindungi masyarakat perbatasan dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang. Modal sosial dalam sentimen etnik dan budaya menjadi potensi dan peluang kerjasama yang bisa dibangun secara transkultural dan transnasional.
Daftar Pustaka Asiwaju, 1983. Borderlands Research: A Comparative Perspective. El Paso: University of Texas (Border Perspectives Paper 6) Center for Inter American and Border Studies, University of Texas Cateora, Philip R. dan John L. Graham, 2007, International Marketing, Mc Graw Hill, penj. Diana Angelica, Jakarta: Penerbit Salemba Empat Cohen, Ronald (1978), "Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology", Annual Review of Anthropology 7: 383 Palo Alto: Stanford University Press Diddy Rusdiansyah, 2013, Perlunya Perdagangan Lintas Batas Laut Dimasukan Dalam Revisi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 - Suatu Tinjauan Teoritis Hastings, Donnan and Thomas M. Wilson, eds., Borderlands: Ethnographic Approaches to Security, Power, and Identity, pp. 21-34 (Lanham, MD: University Press of America). Hastings, Donnan and Thomas M. Wilson, 1999 Borders:Frontiers of Identity, Nation and State , Berg, 1999 Nordholt, Nico Shulte, 2001, Indonesia, an nation-state in Search of identity and Structure, In Bijdragen tot de Taal land-en Volkenkunde, 157 no. 4 Leiden 881-901 Radcliffe -Brown, On Social structure, 1940 Plattner, Stuart, 1989, Market and Marketplaces, dalam Economic Anthropology, Standford University Press.Plattner:1989) Rudiatin, Endang, 2012, Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan (Suatu Kajian Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, disertasi Antropologi Universitas Indonesia Ramli Dollah, AM Mohamad, 2007 Malaysia-Indonesia Barter Trade: Opportunities and Challenges (Perdagangan Tukar Barang Malaysia-Indonesia:Potensi dan Cabaran) Journal of Southeast Asian Studies 12 (1) Wadley, R. L and M. Eilenberg, 2006, Vigilantes and Gangsters in the borderland of West Kalimantan, Indonesia. In State, People and Borders in Southeast Asia. A. Horstmann, ed., A Special Issue of Kyoto Review of Southeast Asia, Vol. 7. View publication stats