Honeste Vivere Journal Volume 33 Issue 2, 2023 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License P-ISSN: 0215-8922, E-ISSN: 2963-9131 Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo1, Paltiada Saragi2, Inri Januar3 1, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Poltak.siringoringo@uki.ac.id 2 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Paltiada.saragi@uki.ac.id 3 Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia. Inri.januar@uki.ac.id Abstract: Harta benda dalam perkawinan memerlukan pengaturan agar memberikan kepastian dan perlindungan dan kepastian hukum bukan hanya bagi suami istri tetapi juga untuk pihak ketiga yang akan mengadakan hubungan hukum. Pembedaan harta bawaan dan harta bersama membuat penguasaan hukum atas harta bersama dan harta bawaan menjadi berbeda. Pengaturan mengenai hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan apakah tetap dikategorikan harta bawaan, hadiah atau warisan bila diusahakan bersama-sama antara suami dan isteri telah menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 hanya memberikan batasan mengenai pengelolaan harta bersama dan harta bawaan, hadiah dan warisan tetapi dalam peraturan perundangundangan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pengembangan harta bawaan atau warisan atau hadiah yang didapat dalam perkawinan apakah masuk kategori harta bersama atau harta bawaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menelaah terkait tidak adanya penjelasan norma mengenai hasil dari harta bersama, hadiah atau warisan sebagaimana dalam pasal 35 sampai 37 UU perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bila hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah masuk kedalam kategori harta bersama. Keywords: hasil; harta; bawaan. How to Site: Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Honeste Vivere, 33(2), pp 142-151. DOI. 10.55809/hv.v33i2.251 Introduction Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo 16 tahun 2019 (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat, dari aspek hukum akan mengatur hubungan hukum perkawinan antara suami istri, hubungan antara ayah ibu dan anak (alimentasi), hubungan semenda, pewarisan dan juga terkait dengan status harta benda yang dihasilkan sebelum atau sesudah perkawinan. Ekonomi dalam hidup rumah tangga tidak mungkin dihindarkan. Kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan harus dipenuhi sebagai ukuran standar kehidupan layak. istri harus bersama-sama mencukupkan Karenanya sebagai keluarga, suami kebutuhannya walaupun menurut pasal 34 ayat 1 UU perkawinan suamilah yang wajib 142
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) memberikan keperluan hidup dalam hal ini adalah ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan dari suami. Pasal 51 ayat 1 UU nomor 39 tahun 2009 menyatakan seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Oleh karenanya penting memahami konsep mengenai harta bersama dan harta bawaan begitu juga dengan hasil yang didapat dari harta bawaan. Terkait dengan harta perkawinan, J Satrio mendefinisikan hukum harta perkawinan sebagai peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata "huwelijksvermogensrecht", sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata "huwelijksgoderenrecht1". Harta perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam bab VII dari pasal 35 sampai pasal 37 UU perkawinan. Sejak berlakunya UU perkawinan maka telah terjadi unifikasi hukum perkawinan meski saat ini tetap terjadi pemisahan pengaturan antara warga negara Indonesia yang beragama muslim dan beragama non muslim. Hasan, Djuhaendah mengatakan hukum perkawinan mengenai harta benda pengaturannya masih berbeda-beda karena masih hidupnya orang yang kawin sebelum UU perkawinan, diantaranya: a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama (Islam) yang telah meresap ke dalam hukum adat. b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) Staatblad 1933 Nomor 74. d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuanketentuan dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan. e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adatnya masingmasing; f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa KUH Perdata2; Bila membahas mengenai perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan maka melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai harta benda dalam perkawinan maka yang menjadi rujukan adalah UU perkawinan khususnya pasal 35 sampai pasal 37. Dalam KHI harta bersama diatur di pasal 1 huruf f yang menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Untuk harta bawaan 1 J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 70. 2 Hasan, Djuhaendah. (1988). Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), CV. ARMICO, Bandung, hlm. 26. 143
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) diatur dalam pasal 87 ayat 1 KHI yang menyatakan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bila melihat pembatasan untuk membedakan harta bawaan dan harta bersama dalam UU perkawinan dan KUHPerdata maka terlihat perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama adalah dari waktu perolehannya sebelum atau sesudah perkawinan. Untuk hadiah dan warisan dikateogrikan sebagai harta bawaan walaupun diperoleh pada saat perkawinan karena dalam pasal 35 ayat 2 penguasaannya berada di masing-masing pihak dan bisa disimpulkan istri tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas hadiah atau warisan yang didapat suami demikian pun sebaliknya. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan dapat dilakukan secara sendiri sendiri atau pun bersama-sama antara suami dan istri tergantung dari kategori hartanya. Selain diatur dalam UU perkawinan mengenai hal ini diatur juga dalam pasal 36 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Lebih jauh timbul pertanyaan apakah hasil dari pengelolaan atau pengembangan harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikatakan sebagai harta bersama. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai harta benda perkawinan tidak ada pengaturannya. Karenanya penting untuk membahas ini karena akan memberikan dampak hukum bukan hanya antara suami dan istri tetapi juga dengan pihak ketiga yang akan mengadakan hubungan hukum dengan suami istri. Discussion Dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan Jo pasal 1 huruf f KHI menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI menyatakan lawan dari harta bersama yaitu harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bila melihat dari waktu mendapatkannya maka harta bawaan dan harta bersama dibedakan menjadi harta yang didapat sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung. Penyimpangan terjadi yaitu terhadap warisan dan hadiah walaupun didapat setelah perkawinan berlangsung tetap dikualifikasikan sebagai harta bawaan. Dikatakan sebagai harta bawaan karena penguasaan berada masing-masing di pemilik harta. Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan); tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan); 144
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) ganjaran (karena memenangi suatu lomba). Untuk warisan KBBI memberikan pengertian sesuatu yang diwariskan, seperti harta; nama baik; harta pustaka3. Wikipedia memberikan pengertian yang luas untuk hadiah yaitu hadiah hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (wibawa) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik)4. lebih Tidak adanya penjelasan mengenai apakah hasil harta bawaan, hadiah dan warisan dapat disebut sebagai harta bersama membuat pengaturan akan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ini dapat dijadikan salah satu isu hukum dalam dogmatik hukum5. Dalam hal ini akan digunakan penafsiran secara gramatikal6 dan sistematis. Gramatikal dengan mencari makna kepada bunyi kata-katanya dan diikuti dengan membaca undang-undang dalam keseluruhannya yaitu mengaitkan antara pengertian dalam harta bersama dengan harta bawaan dari sisi waktu kemudian melihat hadiah dan warisan dalam cara mendapatkannya yang membuat berbeda dengan harta bersama. Klasifikasi Harta Dalam Hukum Perkawinan Beberapa ahli telah memberikan pemahaman mengenai harta benda perkawinan. J. Satrio menyebutkan berdasar kepada UU Perkawinan, harta benda keluarga dibagi beberapa kelompok yaitu: 1. Harta bersama Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa diperoleh suami termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri. 2. Harta pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan7. 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 4 diunduh pada 21 Juli 2023 pukul 14.00 Wib. 5 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 103. 6 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 58. 7 J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 66. 145
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) Sonny Dewi Judiasih memberikan penjelasan harta benda perkawinan itu dibagi dua yaitu yang disebut harta bersama dan harta asal atau harta bawaan. Lebih lanjut dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri. Banyak sekarang terjadi bahwa harta bersama itu bukan hanya sekedar harta suami atau harta istri tetapi harta yang bersama-sama dilakukan oleh suami dan istri8. Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas: 1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi: a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian. c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri. 2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi: a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan. b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain. c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain. d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut9. Peraturan perundang-undangan membedakan harta dalam perkawinan menjadi tiga: a. Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (pasal 35 ayat 1 UU perkawinan). b. Harta bawaan ialah lawan dari harta bersama. Dari sini dilihat dari tempo mendapatkan hartanya yaitu setelah perkawinan (pasal 35 ayat 2 UU perkawinan). 8 Sonny Dewi Judiasih Memberikan Keterangan Dalam Diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu Harta Benda Dalam Perkawinan, Dikutip Dari dalam-perkawinan. Diunduh pada 21 Juli 2023 pukul 13.56. 9 Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21. 146
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) c. Harta hadiah atau warisan ialah harta yang diperoleh setelah perkawinan tetapi bukan merupakan hasil dari pekerjaan suami istri (pasal 35 ayat 2 UU perkawinan). Harta ini sebenarnya tidak dapat dikualifikasikan ke dalam harta bawaan atau harta bersama. Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu: 1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya. 2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan10. Dalam keseluruh pengertian yang diutarakan oleh para sarjana hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ada satu pernyataan menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif yang menyatakan bila Harta pribadi meliputi Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut. Dalam pengertian ini maka seluruh hasil dari harta pribadi baik yang dikelola bersama suami istri atau masing-masing bukanlah harta bersama. Tempo Atau Waktu Mendapatkan Harta Bersama, Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Pembedaan pertama yang dapat ditelaah adalah dengan melihat tempo atau waktu mendapatkan harta bersama, harta bawaan, hadiah dan warisan. Menurut pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan Jo pasal 1 huruf f KHI, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Keberadaan harta bersama harus didahului dengan adanya perkawinan sehingga sebelum adanya perkawinan disebut sebagai harta bawaan. Hadiah dan warisan tidak dimasukkan ke dalam harta bawaan. Secara a contrario yang menafsirkan secara berlawanan terhadap suatu pengertian11 maka hadiah dan warisan yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo 87 ayat 1 KHI adalah yang didapatkan setelah perkawinan berlangsung. Ini bentuk penegasan bila ada harta benda yang didapatkan setelah perkawinan tetapi bukanlah kategori harta bersama. Bila hadiah 10 Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, Jurnal De Jure, Vol 17 No. 4, Desember 2017, hlm 455. 11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 69. 147
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) dibedakan dengan hibah maka ada hibah merupakan bentuk cara mendapatkan harta yang dipersamakan dengan warisan dan hadiah. Mengapa harta yang didapat setelah perkawinan masih ada yang dikategorikan bukan harta bersama. Dalam hal ini pembuat undang-undang ternyata menghendaki bila hadiah dan warisan yang didapat setelah perkawinan tetap menjadi harta bawaan tentu sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Cara Mendapatkan Harta Bersama, Harta Bawaan dan Warisan Pembedaan selanjutnya antara harta bersama, harta bawaan dan Warisan terletak pada cara memperoleh harta-harta tersebut. Mengapa hadiah dan warisan dapat dikualifikasikan sama dengan harta bawaan (pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI) karena dianggap hadiah dan warisan bukan merupakan hasil dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan suami atau istri atau secara bersama-sama pada saat perkawinan berlangsung. Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan); tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan); ganjaran (karena memenangi suatu lomba). Untuk pengertian hadiah sebagai pemberian dan tanda kenangan maka dapat dimaknai hadiah sebagai pemberian cuma-Cuma yang tidak mengharapkan penerimanya untuk melakukan suatu perbuatan tetapi untuk pengertian hadiah sebagai ganjaran maka akan didapati kontra makna dengan dua sebelumnya karena hadiah sebagai ganjaran merupakan akibat atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diupayakan terlebih dahulu oleh penerima hadiah. Seperti seorang atlit yang memenangi pertandingan atau lomba pasti akan mendapatkan hadiah. Hadiah dalam hal ini adalah sesuatu yang didapat karena jerih payah dari sang atlit karena memang itulah pekerjaannya. Berbeda dengan hadiah yang diterima seseorang pada saat ulang tahun dimana orang tersebut mendapatkan hadiah dengan cuma-cuma tanpa perlu melakukan pekerjaan atau usaha apapun. Untuk warisan KBBI memberikan pengertian sesuatu yang diwariskan, seperti harta; nama baik; harta pustaka. Warisan adalah proses beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris. Warisan baru terjadi setelah adanya kematian. Tanpa perlu melakukan perbuatan apapun si ahli waris akan mendapatkan warisan. Cara memperoleh harta benda dapat dibedakan menjadi cara aktif dan pasif. Aktif adalah dengan melakukan suatu perbuatan seseorang dapat memperoleh harta sedangkan pasif adalah tanpa melakukan perbuatan apapun seseorang dapat memperoleh harta. Dalam hal ini disimpulkan warisan dan hadiah memiliki kesamaan dalam mendapatkannya yaitu dengan cara pasif. Penguasaan harta benda perkawinan Terjadinya kualifikasi antara harta bawaan dan harta bersama, hadiah dan warisan berakibat kepada perbedaan penguasaan terhadap harta bendanya. Prinsipnya dalam harta bawaan, hadiah dan warisan penguasaan terhadap hartanya berada di masing- 148
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) masing sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI merupakan norma pelengkap, karenanya norma ini bisa dikesampingkan oleh para pihak bila berkehendak lain. Perjanjian kawin sebelum ada putusan mahkamah konstitusi (MK) hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. MK telah mengeluarkan putusan dalam hal memaknai pasal 29 UU perkawinan tentang perjanjian perkawinan telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana putusan tersebut menyatakan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Penguasaan terhadap harta benda adalah kewenangan bagi suami atau istri terhadap harta bawaan, hadiah dan warisan secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas benda tersebut tanpa persetujuan pasangannya. Berbeda dengan harta bersama yang dimana penguasaan atas benda tersebut dilakukan secara bersama-sama antara suami istri. Dapat diartikan bila salah satu dari suami atau istri tidak setuju untuk melakukan satu perbuatan hukum terhadap harta bersama maka pasangan yang lainnya tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda tersebut. Perubahan penguasaan atas benda hanya dapat terjadi pada harta bawaan, hadiah dan warisan sementara untuk harta bersama tetap harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk harta bawaan, hadiah dan warisan perubahan penguasaan dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan selama perkawinan berlangsung sepanjang disepakati oleh suami dan istri. Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Terkait dengan hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan bisa memberikan lebih dari satu pengertian. Pengertian pertama apakah hasil dari harta bawaan dapat di sebut sebagai harta bersama karena hasil dari harta bawaan itu timbul dalam perkawinan. Pengertian kedua hasil dari harta bawaan tetaplah harta bawaan mengikut kepada harta asal. Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU perkawinan Jo pasal 1 huruf f dan pasal 87 ayat 1 KHI telah membedakan mengenai waktu perolehan harta benda dan bagaimana harta itu diperoleh. Seperti yang telah diuraikan bahwa harta benda dapat diperoleh dengan aktif dan pasif. Bila aktif dikategorikan sebagai harta bersama dan bila pasih masuk kedalam harta bawaan (termasuk hadiah dan warisan). Berdasarkan penalaran yang demikian maka hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikatakan sebagai harta bersama. Bila seorang telah mempunyai harta bersama kemudian mendapatkan hadiah dan warisan maka bila kesemuanya dikelola atau diusahakan sendiri oleh pemilik harta atau dikelola secara bersama-sama antara suami istri maka hasilnya masuk kedalam harta bersama. Bila ada hasil maka akan ada pengelolaan atau kegiatan atau usaha yang 149
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) dilakukan pemilik harta asal, hal ini lah yang menjadi dasar mengapa hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikelompokkan menjadi harta bersama. Conclusion Hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah dapat dikualifikasikan menjadi harta bersama. keberadaan hasil harta bawaan, warisan dan hadiah pada saat perkawinan berlangsung maka demi hukum telah membuat hasil tersebut menjadi harta bersama walaupun induk harta yang menghasilkan tetap merupakan bukan harta bersama. Dikarenakan menjadi harta bersama maka pengelolaan dan penguasaan dari hasil harta bawaan, warisan dan hadiah dilakukan secara bersama-sama oleh suami istri. Demikian juga bila terjadi perceraian akan menjadi objek pembagian harta bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini. 150
Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar (2023) Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Honeste Vivere : Volume 33 Issue 2, 2023 ( Page 142-151) References Books Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. (2016). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata. Jurnal De Jure, Vol. 17 No. 4. Hasan, Djuhaendah. (1988). Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), CV. Armico, Bandung. J Satrio. (1993) Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta. (2009). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Regulations Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 151