SALINAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); 2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86); 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. 2. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 3. Duplikat Bendera Pusaka adalah bendera yang dibuat dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
3 - 6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 7. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 8. Deputi adalah Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 9. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 10. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. 11. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala. 12. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra Duta Pancasila. Pasal 2 Program Paskibraka berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II KOORDINATOR, LINGKUP, DAN TUJUAN PROGRAM PASKIBRAKA Pasal 3 (1) Program Paskibraka secara nasional di bawah koordinasi BPIP.
4 - (2) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat di bawah koordinasi BPIP. (3) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pasal 4 Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan. Pasal 5 Program Paskibraka meliputi: a. pembentukan Paskibraka; b. pelaksanaan tugas Paskibraka; c. pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila; d. pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; e. pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan f. pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Pasal 6 Program Paskibraka bertujuan untuk: a. mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika oleh Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa; b. menguatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan; c. membentuk penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan
5 - semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan e. menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 7 (1) BPIP melakukan penyusunan rencana induk dan pengelolaan data nasional Program Paskibraka. (2) Rencana induk Program Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. (3) Pengelolaan data nasional sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi. (4) Ketentuan mengenai pengelolaan data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BAB III PEMBENTUKAN PASKIBRAKA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan: a. rekrutmen dan seleksi: b. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan c. pengukuhan Paskibraka. (2) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP.
6 - (4) BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi; c. pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka; dan e. anggota. (6) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi. Pasal 9 (1) Kepala menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. BPIP; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. DPPI tingkat pusat; dan f. tenaga medis.
7 - (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPIP. Pasal 10 (1) Gubernur menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan; d. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. akademisi dan/atau praktisi; f. DPPI tingkat pusat dan provinsi; g. tenaga medis; dan h. perangkat daerah terkait; (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah. Pasal 11 (1) Bupati/walikota menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8 - d. akademisi dan/atau praktisi; e. DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. tenaga medis; dan g. perangkat daerah terkait. (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah. Pasal 12 (1) Deputi menetapkan kebutuhan jumlah Paskibraka untuk: a. tingkat pusat; b. tingkat provinsi untuk masing-masing provinsi; dan c. tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing kabupaten/kota. (2) Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan/atau DPPI tingkat pusat untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat dan secara nasional; b. sekretaris daerah provinsi dan/atau DPPI tingkat provinsi untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi; dan c. sekretaris daerah kabupaten/kota dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pelaksanaan pembentukan Paskibraka.
9 - Pasal 13 (1) Deputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Paskibraka. (2) Deputi dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. DPPI tingkat pusat untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; b. DPPI tingkat provinsi untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi; dan c. DPPI tingkat kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi. Bagian Kedua Rekrutmen dan Seleksi Paragraf 1 Rekrutmen Pasal 14 Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. sosialisasi; b. pengumuman; dan c. pendaftaran. Pasal 15 Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI.
10 - Pasal 16 (1) BPIP menerbitkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mengenai penerimaan calon Paskibraka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh unsur: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI. Pasal 17 (1) Pendaftaran calon Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh BPIP. (2) Dalam hal pendaftaran calon Paskibraka tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pendaftaran calon Paskibraka ditetapkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka. (3) Setiap pelajar putera dan puteri sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. warga negara Indonesia; b. calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran; c. memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah; d. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
11 - e. nilai akademik berkategori baik; f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat; g. memiliki berat badan ideal; dan h. memiliki tinggi badan: 1. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putera; dan 2. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar puteri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Pasal 18 Ketentuan mengenai rekrutmen Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Paragraf 2 Seleksi Pasal 19 (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b. tes pengamatan fisik; dan c. tes wawancara. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka.
12 - Pasal 20 BPIP menetapkan standar penilaian dan standar kelulusan seleksi untuk calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasal 21 (1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran.
13 - (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. penelusuran rekam jejak di media sosial. Pasal 22 (1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. calon Paskibraka terpilih untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan Deputi. Pasal 23 (1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi paling sedikit terdiri atas: a. pemberkasan ulang; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian.
14 - (2) Pemberkasan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran. (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. psikotes. Pasal 24 (1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi.
15 - (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi yang ditetapkan Deputi. Pasal 25 Dalam menetapkan calon Paskibraka terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3), panitia pelaksana pembentukan Paskibraka memperhatikan keberagaman dengan tetap mengutamakan standar penilaian dan standar kelulusan yang ditetapkan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pasal 26 Ketentuan mengenai seleksi Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Bagian Ketiga Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paragraf 1 Umum Pasal 27 (1) Calon Paskibraka terpilih pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) wajib mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum
16 - pelaksanaan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. (2) Pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk sikap: a. disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta peningkatan wawasan kebangsaan; b. memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari; dan e. memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. Pasal 28 Pemusatan pendidikan dan pelatihan menggunakan Sistem Desa Bahagia. Pasal 29 (1) Penyelenggaraan pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat pusat dikoordinasikan oleh Deputi dengan melibatkan deputi terkait. (2) Pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh sekretariat daerah. Pasal 30 (1) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka melakukan pemanggilan kepada calon Paskibraka terpilih untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat penugasannya.
17 - (2) Dalam pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Paskibraka diasramakan pada 1 (satu) lokasi paling singkat 14 (empat belas) hari. Paragraf 2 Kurikulum Pasal 31 (1) Kurikulum dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai pendekatan dan materi pembelajaran. (2) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pembelajaran aktif; b. pelatihan; dan c. pengasuhan. (3) Muatan materi pembelajaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. Pancasila; b. revolusi mental; c. wawasan kebangsaan; d. kewarganegaraan; e. kewaspadaan dan ketahanan nasional; f. literasi digital; dan g. kepaskibrakaan. (4) Muatan materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. latihan dasar kepemimpinan; b. peraturan baris-berbaris; dan c. keterampilan dan praktik pengibaran/penurunan bendera.
18 - Pasal 32 (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun oleh: a. BPIP untuk pendekatan pembelajaran aktif dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf c; dan b. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pendekatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b. (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya. (3) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi dengan melibatkan deputi terkait. (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. Paragraf 3 Pelaksana Pasal 33 (1) Pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri atas: a. pembina; b. fasilitator; c. pelatih; dan d. pamong. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka. Pasal 34 (1) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
19 - (2) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat pusat terdiri atas: a. Deputi; b. deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP; c. direktur jenderal yang membidangi pemerintahan umum di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan d. ketua umum DPPI tingkat pusat. (3) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi terdiri atas: a. sekretaris daerah; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; dan c. ketua DPPI tingkat provinsi. (4) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretaris daerah; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; dan c. ketua DPPI tingkat kabupaten/kota. Pasal 35 (1) Fasilitator dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur: a. BPIP; b. kementerian/lembaga; c. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20 - d. pemerintah daerah; e. akademisi, pakar, dan/atau praktisi; dan f. DPPI. Pasal 36 (1) Pelatih dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (2) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. DPPI. Pasal 37 (1) Pamong dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (2) Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Deputi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pamong harus memiliki rekam jejak yang baik. (4) Pamong untuk pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tingkat pusat terdiri atas: a. BPIP; dan b. DPPI tingkat pusat. (5) Pamong untuk pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tingkat provinsi terdiri atas:
21 - a. perangkat daerah yang ditunjuk oleh sekretaris daerah provinsi; dan b. DPPI tingkat provinsi. (6) Pamong untuk pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. perangkat daerah yang ditunjuk oleh sekretaris daerah kabupaten/kota; dan b. DPPI tingkat kabupaten/kota. Pasal 38 Ketentuan mengenai pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Bagian Keempat Pengukuhan Paskibraka Pasal 39 (1) Calon Paskibraka yang telah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikukuhkan menjadi Paskibraka. (2) Pengukuhan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala untuk tingkat pusat; b. gubernur untuk tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. (3) Pada saat pengukuhan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Paskibraka wajib mengucapkan Ikrar Putra Indonesia, untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (4) Ikrar Putra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Aku mengaku Putra Indonesia dan berdasarkan
22 - pengakuan itu, aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan sang maha pencipta, dan bersumber pada-Nya. Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebhinnekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus, perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufiq dan hidayah-Nya serta innayah-Nya." Pasal 40 Pengukuhan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sebelum Paskibraka melakukan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 41 Ketentuan mengenai pengukuhan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tercantum dalam
23 - Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA DAN PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas Paskibraka Pasal 42 (1) Paskibraka memiliki tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan b. Hari Lahir Pancasila. (2) Paskibraka yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipanggil kembali untuk pelatihan formasi barisan sebelum melaksanakan tugas pada peringatan Hari Lahir Pancasila. (3) Pelaksanaan tugas Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPIP. Pasal 43 (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Paskibraka dapat diberikan tugas pada acara resmi lainnya. (2) Pemberian tugas kepada Paskibraka pada acara resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Kepala untuk tingkat pusat; b. gubernur untuk tingkat provinsi; c. bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Pasal 44
24 - (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), Paskibraka menggunakan pakaian dan atribut Paskibraka. (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan pakaian dan atribut Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Bagian Kedua Pembuatan dan Pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka Pasal 45 (1) BPIP bertanggung jawab terhadap pembuatan dan pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka. (2) Pembuatan dan pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi. Pasal 46 (1) Duplikat Bendera Pusaka dibuat menggunakan kain tanpa jahitan dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) BPIP mengajukan permohonan persetujuan Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Pasal 47 (1) BPIP melaksanakan serah terima Duplikat Bendera Pusaka yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada: a. Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah; c. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan d. lembaga lainnya.
25 - (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan upacara pengibaran Duplikat Bendera Pusaka. (3) Serah terima Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upacara. Pasal 48 (1) Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) digunakan selama 10 (sepuluh) tahun. (2) Dalam hal duplikat Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Pasal 49 (1) Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disimpan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya; b. sekretariat daerah untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada pemerintah daerah; dan c. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (2) Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dengan layak di tempat yang aman.
26 - BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PURNAPASIBRAKA DUTA PANCASILA Bagian Kesatu Pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila Pasal 50 (1) Paskibraka yang telah melaksanakan tugas pada Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b menjadi Purnapaskibraka. (2) Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai duta Pancasila dengan Keputusan Kepala. (3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. BPIP melakukan pendataan Purnapaskibraka yang akan diangkat sebagai Duta Pancasila; b. BPIP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Purnapaskibraka yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data mengikuti Diklat PIP yang dilaksanakan oleh BPIP; dan d. Purnapaskibraka yang telah mengikuti Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila. (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BPIP dapat berkoordinasi dengan: a. DPPI; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau c. pemerintah daerah.
27 - Pasal 51 (1) Pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh BPIP. (2) Kepala dapat mendelegasikan acara pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. gubernur untuk Purnapaskibraka tingkat provinsi; dan b. bupati/walikota untuk Purnapaskibraka tingkat kabupaten/kota. Pasal 52 (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila mendapat pin dan piagam Duta Pancasila. (2) Pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan pada bagian dada sebelah kanan. (3) Pin sebagaimana dimaksud pada (2) digunakan oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila pada: a. setiap pelaksanaan PIP; b. kegiatan kenegaraan; c. kegiatan sosial; dan/atau d. kegiatan organisasi, komunitas, dan/atau masyarakat lainnya. (4) Ketentuan mengenai desain pin dan piagam Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 53 Deputi mengoordinasikan penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51.
28 - Bagian Kedua Pemberhentian Purnapaskibraka Duta Pancasila Pasal 54 (1) Purnapaskibraka diberhentikan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam hal: a. menjadi warga negara asing; b. mengundurkan diri dari Purnapaskibraka Duta Pancasila; c. dinilai tidak cakap melaksanakan peran sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila berdasarkan rekomendasi tim; d. melanggar kode etik dan kode perilaku Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan/atau e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Ketentuan mengenai pemberhentian serta kode etik dan kode perilaku Purnapaskibraka Duta Pancasila ditetapkan oleh Kepala. Pasal 55 Deputi mengoordinasikan pemberhentian Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. BAB VI PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA Pasal 56 Purnapaskibraka Duta Pancasila wajib: a. memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
29 - b. menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat di berbagai bidang. Pasal 57 (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila mempunyai tugas: a. membantu BPIP dalam melaksanakan pengarusutamaan Pancasila; b. mengikuti kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, seminar, dan kegiatan lain; dan c. berperan aktif sebagai anggota DPPI. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan penugasan dari BPIP. (3) Peran aktif Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagai anggota DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh DPPI. BAB VII PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA Bagian Kesatu Umum Pasal 58 Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan melalui: a. Diklat PIP; dan b. pengarusutamaan Pancasila.
30 - Pasal 59 Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diselenggarakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, penghayatan terhadap nilai Pancasila, memiliki komitmen memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua Diklat PIP Pasal 60 Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diselenggarakan oleh deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP. Pasal 61 (1) Deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP. (2) DPPI melaporkan hasil penugasan pelaksanaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP. (3) Penugasan kepada DPPI dan pelaporan hasil penugasan pelaksanaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Deputi. Pasal 62 Tenaga pendidik/pelatih Diklat PIP harus memenuhi standar tenaga pendidik/pelatih Diklat PIP. Pasal 63 (1) Peserta Diklat PIP yang memenuhi persyaratan kelulusan Diklat PIP diberikan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPIP.
31 - Pasal 64 Ketentuan mengenai pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Bagian Ketiga Pengarusutamaan Pancasila Pasal 65 (1) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui pengarusutamaan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dikoordinasikan oleh Deputi. (2) Deputi dapat menugaskan DPPI untuk melaksanakan pengarusutamaan Pancasila. Pasal 66 Pengarusutamaan Pancasila dilaksanakan dalam bentuk: a. pelaksanaan peningkatan kompetensi Purnapaskibraka Duta Pancasila secara bertingkat dan berkelanjutan; dan b. pelaksanaan Pancasila dalam tindakan. Pasal 67 Ketentuan mengenai pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui pengarusutamaan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
32 - BAB VIII DPPI Bagian Kesatu Organisasi DPPI Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Pasal 68 (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila diwadahi dalam DPPI. (2) DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Deputi. Pasal 69 DPPI terdiri atas tingkat: a. pusat; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. Pasal 70 (1) DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berkedudukan di ibukota negara. (2) DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi. (3) DPPI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berkedudukan di kabupaten/kota. Pasal 71 DPPI mempunyai tugas membantu BPIP dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibraka.
33 - Paragraf 2 Susunan Kepengurusan DPPI Pasal 72 Pengurus DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. pembina; b. pelaksana; dan c. sekretariat. Pasal 73 (1) Pembina DPPI tingkat pusat terdiri atas: a. dewan pembina; dan b. anggota pembina. (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh: a. Ketua Dewan Pengarah BPIP; b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan e. Kepala. (3) Anggota pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex officio oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi koordinasi revolusi mental pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
34 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; c. pejabat pimpinan tinggi madya pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keuangan daerah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; f. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; g. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi hak asasi manusia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia; h. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan pemuda pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda; i. deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP; dan j. Deputi; dan (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. (5) Pembina tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
35 - Pasal 74 (1) Pelaksana DPPI tingkat pusat terdiri atas: a. majelis pertimbangan; b. ketua umum; c. wakil ketua I; d. wakil ketua II; e. sekretaris jenderal; dan f. kepala departemen. (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: a. Purnapaskibraka; dan b. tokoh nasional. (3) Ketua umum, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris jenderal, dan kepala departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f merupakan Purnapaskibraka Duta Pancasila. (4) Tokoh nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Purnapaskibraka yang dinilai memiliki kontribusi dalam pengembangan kepaskibrakaan. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Kepala. Pasal 75 (1) Sekretariat DPPI tingkat pusat terdiri atas: a. ketua, yang dijabat secara ex officio oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kedeputian yang membidangi pengendalian dan evaluasi di lingkungan BPIP; dan b. anggota, yang dijabat secara ex officio oleh: 1. pejabat pimpinan tinggi pratama pada direktorat jenderal yang membidangi pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan atau keuangan di lingkungan BPIP.
36 - (2) Sekretariat DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPIP. Pasal 76 (1) Pembina DPPI tingkat provinsi dijabat secara ex officio oleh gubernur. (2) Pelaksana dan sekretariat DPPI tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan Kepala. (3) Pelaksana DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh gubernur. (4) Sekretariat DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua, yang dijabat secara ex officio perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum; dan b. anggota, yang dijabat secara ex officio oleh: 1. perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan menengah; 2. perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga; 3. perwakilan bagian keprotokolan dan acara; 4. perwakilan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah; dan 5. perwakilan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah. Pasal 77 (1) Pembina DPPI tingkat kabupaten/kota dijabat secara ex officio oleh bupati/walikota. (2) Pelaksana dan sekretariat DPPI tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan Kepala. (3) Pelaksana DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh bupati/walikota.
37 - (4) Sekretariat DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua, yang dijabat secara ex officio perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum; dan b. anggota, yang dijabat secara ex officio oleh: 1. perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga; 2. perwakilan bagian keprotokolan dan acara; 3. perwakilan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah; dan 4. perwakilan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah. Pasal 78 (1) Pelaksana DPPI harus memenuhi persyaratan: a. berstatus Purnapaskibraka Duta Pancasila; b. memiliki keanggotaan DPPI yang masih aktif; dan c. telah mengikuti Diklat PIP. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a. (3) Masa jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. (4) Pelaksana DPPI dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus dalam organisasi kepaskibrakaan lain. Paragraf 3 Keanggotaan Pasal 79 (1) Keanggotaan DPPI terdiri atas: a. anggota; dan b. anggota kehormatan. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus Purnapaskibraka Duta Pancasila.
38 - (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang perseorangan yang dinilai telah memiliki kontribusi dalam pengembangan kepaskibrakaan. (4) Anggota DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan ikrar anggota DPPI. (5) Ketentuan mengenai keanggotaan dan ikrar anggota DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh DPPI. Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas, DPPI terikat pada hubungan hierarki organisasi DPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Pasal 81 (1) Deputi menetapkan arahan strategis tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan DPPI. (2) Arahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana induk Program Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 82 (1) DPPI tingkat pusat menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan arahan strategis Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1). (2) DPPI tingkat provinsi menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) DPPI tingkat kabupaten/kota menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
39 - (4) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Pasal 83 (1) Rencana kerja tahunan DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) ditetapkan oleh ketua umum DPPI tingkat pusat setelah mendapatkan persetujuan Deputi. (2) Rencana kerja tahunan DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ditetapkan oleh ketua DPPI tingkat provinsi setelah mendapatkan persetujuan ketua umum DPPI tingkat pusat. (3) Rencana kerja tahunan DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) ditetapkan oleh ketua DPPI tingkat kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari ketua umum DPPI tingkat pusat. Pasal 84 (1) Deputi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap DPPI. (2) Deputi dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada DPPI tingkat pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. (3) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Deputi.
40 - Pasal 85 (1) DPPI tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada DPPI tingkat pusat. (2) DPPI tingkat pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPI kepada Kepala melalui Deputi. (3) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 86 (1) Sekretariat DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota selaku perangkat daerah wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan kinerja kepada kepala daerah. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 (1) DPPI tingkat pusat berwenang membentuk Peraturan DPPI. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua umum DPPI tingkat pusat setelah mendapat persetujuan ketua dewan pembina DPPI tingkat pusat. Pasal 88 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh DPPI.
41 - Bagian Keempat Pembinaan terhadap DPPI Pasal 89 (1) BPIP memberikan pembinaan terhadap DPPI. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan anggota; b. peningkatan kompetensi anggota; c. kegiatan atau aktivitas kepaskibrakaan; dan d. kegiatan pengarusutamaan Pancasila. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada arahan strategis Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1). (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi: a. Deputi untuk DPPI tingkat pusat; b. gubernur untuk DPPI tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota untuk DPPI tingkat kabupaten/kota. BAB IX PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 90 (1) BPIP memberikan pembinaan: a. terhadap aktivitas kepaskibrakaan; dan b. kepada Purnapaskibraka. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengarusutamaan Pancasila. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi. (4) Deputi dapat menugaskan DPPI untuk memberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
42 - Pasal 91 (1) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengarusutamaan Pancasila. (2) Pembinaan kepada Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk: a. PIP; dan b. pengarusutamaan Pancasila. Pasal 92 Ketentuan mengenai pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BAB X PENDANAAN Pasal 93 (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan pendanaan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Badan ini. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk Program Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan umum.
43 - BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94 Pendanaan Program Paskibraka tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lainnya yang telah disetujui oleh pemerintahan daerah atau pejabat yang berwenang, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 atau berdasarkan penetapan/persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 95 DPPI yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), tetap diakui dan wajib menyesuaikan susunan kepengurusannya paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. Pasal 96 (1) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka tahun 2022 di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (2) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Deputi.
44 - BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 97 (1) DPPI tingkat provinsi dan DPPI tingkat kabupaten/kota dibentuk paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. (2) Untuk pertama kali pengangkatan pelaksana DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Pelaksana DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. gubernur untuk pelaksana DPPI tingkat provinsi; dan b. bupati/walikota untuk pelaksana DPPI tingkat kabupaten/kota. Pasal 98 (1) Purnapaskibraka yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila setelah mengikuti Diklat PIP. (2) Pengangkatan Purnapaskibraka menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. Pasal 99 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 100 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
45 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, ttd YUDIAN WAHYUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 748 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Kepala Biro Hukum dan Organisasi Surahno
LAMPIRAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa yang juga merupakan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, salah satunya dalam Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Paskibraka bukan semata-mata sebagai pengerek bendera melainkan sebagai bagian dari penyiapan calon pemimpin Indonesia masa depan yang mampu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila. Paskibraka adalah putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Bendera Pusaka atau Duplikat Bendera Pusaka. Dalam pembinaan Paskibraka terkandung suatu maksud dan tujuan yang strategis, yaitu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa patriotisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda serta memupuk jiwa kepemimpinan sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Paskibraka sebagai generasi muda diharapkan menjadi generasi masa depan calon pemimpin bangsa yang berjiwa satria, ber-Pancasila, disiplin, dan bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam pembinaan dan pelatihan seorang Paskibraka diberi bekal pengetahuan tentang Pancasila, baris-berbaris, kepemudaan, kepemimpinan, kepaskibrakaan, etika, nasionalisme, bendera merah putih, dan dasar-dasar pengembangan kepribadian. Program Paskibraka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres Nomor 51 Tahun 2022). Melalui pengaturan dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2022 diharapkan pelaksanaan Program Paskibraka dapat berlangsung secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan serta
2 - terpadu dengan program PIP. Program Paskibraka dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tingkat pusat dan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 51 Tahun 2022, perlu dibentuk Peraturan BPIP yang mengatur ketentuan lebih lanjut dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, susunan organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Kemudian dalam rangka pelaksanaan Program Paskibraka secara nasional yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, BPIP menetapkan rencana induk Program Paskibraka baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka operasional pelaksanaan Program Paskibraka dalam rangka membentuk calon pemimpin bangsa yang berjiwa satria, ber-Pancasila, disiplin, dan bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa Indonesia. 2. Pedoman ini bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman ini meliputi: 1. Pembentukan Paskibraka; 2. Pelaksanaan tugas Paskibraka dan pembuatan dan distribusi Duplikat Bendera Pusaka; 3. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP); 4. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui pengarusutamaan Pancasila; 5. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan, Purnapaskibraka, dan Organisasi DPPI; 6. Tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka;
3 - 7. Desain pin dan piagam Purnapaskibra Duta Pancasila; 8. Formulir pendaftaran Paskibraka; dan 9. Pengelolaan data nasional Program Paskibraka. D. SISTEMATIKA Sistematika Pedoman ini sebagai berikut: Bab I, yang berjudul Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika Pedoman. Bab II, yang berjudul Pembentukan Paskibraka, yang berisi persiapan pembentukan Paskibraka, rekrutmen dan seleksi Paskibraka, pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka, dan pengukuhan Paskibraka. Bab III, yang berjudul Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan Pembuatan dan Distribusi Duplikat Bendera Pusaka, yang berisi pelaksanaan tugas Paskibraka dan pembuatan serta distribusi Duplikat Bendera Pusaka. Bab IV, yang berjudul Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui Pendidikan dan Pelatihan PIP, yang berisi perencanaan, kelengkapan pelaksanaan, penilaian peserta, pemantauan dan evaluasi, standar, kurikulum, dan sertifikasi Diklat PIP. Bab V, yang berjudul Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Melalui Pengarusutamaan Pancasila, yang berisi tahapan pengarusutamaan Pancasila, indikator kompetensi Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan Pancasila. BAB VI, yang berjudul Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan, Purnapaskibraka, dan Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, yang berisi bentuk dan pelaksana pembinaan. Bab VII, yang berjudul Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka, yang berisi tata pakaian Paskibraka dan sikap tampang yang wajib dimiliki oleh Paskibraka. Bab VIII, yang berjudul Pin dan Piagam Purnapaskibraka Duta Pancasila berisi desain pin dan piagam Purnapaskibraka Duta Pancasila. Bab IX, yang berjudul Pengelolaan Data Nasional Program Paskibraka, yang berisi maksud dan tujuan, mekanisme, unsur yang diperlukan, dan kemitraan dalam pengelolaan data nasional Program Paskibraka. Bab X, yang berjudul Formulir Pendaftaran Paskibraka berisi format formulir yang harus dilengkapi calon Paskibraka dalam pendaftaran. Bab XI, Penutup.
BAB II PEMBENTUKAN PASKIBRAKA Pembentukan Paskibraka merupakan kegiatan pertama dalam Program Paskibraka. Pembentukan Paskibraka terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan (diklat), dan pengukuhan Paskibraka yang dilaksanakan pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. BPIP melaksanakan pembentukan Paskibraka di tingkat pusat dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dalam rangka pembentukan Paskibraka, Deputi menerbitkan surat edaran perihal pembentukan Paskibraka secara nasional. Pelaksanaan pembentukan Paskibraka harus selesai sebelum penugasan pertama Paskibraka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. A. PERSIAPAN Tahap persiapan dalam pembentukan Paskibraka dimulai dengan penetapan jumlah kebutuhan Paskibraka tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Paskibraka dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang ditetapkan dengan keputusan Kepala untuk tingkat pusat, keputusan gubernur untuk tingkat provinsi, dan keputusan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota. Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka terdiri atas ketua, pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi, pelaksana dalam pemusatan diklat, pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka, dan anggota. Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka harus telah ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pengumuman pendaftaran calon Paskibraka. 1. Penetapan Jumlah Kebutuhan Paskibraka Sebelum pelaksanaan pembentukan Paskibraka, Deputi menetapkan kebutuhan jumlah Paskibraka untuk tingkat pusat, tingkat provinsi untuk masing-masing provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing kabupaten/kota.
5 - Tahapan dalam penetapan jumlah kebutuhan Paskibraka sebagai berikut: a. Deputi melaksanakan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan/atau DPPI tingkat pusat untuk meminta usulan kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat dan secara nasional. b. Deputi menyampaikan surat permintaan usulan kebutuhan Paskibraka kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota dan/atau DPPI tingkat provinsi dan DPPI tingkat kabupaten/kota; c. Sekretaris daerah provinsi dan/atau DPPI tingkat provinsi untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat kabupaten/kota, menyampaikan usulan jumlah kebutuhan Paskibraka paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Deputi sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima; d. Usulan jumlah kebutuhan Paskibraka dari sekretaris daerah provinsi, DPPI tingkat provinsi, sekretaris daerah kabupaten kota, dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibahas dalam rapat panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat; e. Jumlah kebutuhan Paskibraka ditetapkan dengan keputusan Deputi berdasarkan hasil rapat panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. 2. Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahapan penetapan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat sebagai berikut: a. Deputi menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan ketua umum DPPI tingkat pusat untuk menunjuk perwakilan yang akan menjadi panitia pelaksana pembentukan Paskibraka; b. Pimpinan kementerian/lembaga dan ketua umum DPPI tingkat pusat menyampaikan usulan perwakilan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima; dan
6 - c. berdasarkan usulan pimpinan kementerian/lembaga dan ketua umum DPPI tingkat pusat, Deputi menyampaikan usulan susunan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka kepada Kepala untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala. Deputi kemudian menyelenggarakan rapat-rapat panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat untuk seluruh proses pembentukan Paskibraka tingkat pusat. 3. Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan pendelegasian pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota menunjuk dan menetapkan perwakilan dari setiap unsur panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang telah ditetapkan kemudian menyelenggarakan rapat-rapat untuk seluruh proses pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. B. REKRUTMEN DAN SELEKSI 1. Rekrutmen Rekrutmen calon Paskibraka dilakukan secara serentak dan terbuka bagi putra dan putri terbaik bangsa. Rekrutmen terdiri atas sosialisasi, pengumuman, dan pendaftaran. a. Sosialisasi Sosialisasi dilaksanakan oleh BPIP, sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota, dan DPPI. Materi sosialisasi paling sedikit memuat maksud dan tujuan pembentukan Paskibraka, tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi dan teknis pendaftaran, jadwal dan tahapan seleksi serta pengumuman hasil rekrutmen. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung ke sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui laman BPIP, sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota, dan DPPI sesuai dengan instruksi Deputi.
7 - b. Pengumuman Pengumuman pendaftaran calon Paskibraka dilaksanakan oleh BPIP dengan penerbitan surat edaran Deputi yang ditujukan kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota. Materi pengumuman paling sedikit memuat tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi pendaftaran dan jadwal serta tahapan seleksi. Pengumuman dilakukan melalui laman BPIP dan disebarluaskan ke sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat oleh pemerintah daerah, sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota, dan DPPI sesuai pengumuman dalam laman BPIP. Penyebarluasan pengumuman paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pendaftaran calon Paskibraka dibuka. c. Pendaftaran Pendaftaran calon Paskibraka dilakukan secara serentak dengan menggunakan aplikasi yang terpusat di BPIP. Setiap pendaftar harus memiliki alamat surat elektronik (surel/e-mail), nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor induk siswa (NIS) untuk melakukan pendaftaran secara dalam jaringan (daring) atau online. Pendaftaran dilakukan dengan pengisian biodata sesuai format dalam Formulir 1 disertai pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan dengan lengkap dan benar sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam hal pendaftaran calon Paskibraka tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi, pendaftar dapat melakukan pendaftaran secara manual sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka setempat. Data pendaftar kemudian diinput ke dalam aplikasi yang terpusat di BPIP oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka. Bukti pendaftaran hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang telah menginput seluruh berkas persyaratan pendaftaran ke dalam aplikasi secara lengkap.
8 - 2. Seleksi Seleksi dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran ditutup. Rangkaian kegiatan seleksi tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari. a. Tahapan Seleksi Tahapan seleksi penerimaan calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota meliputi: 1) Seleksi administrasi Seleksi administrasi merupakan verifikasi terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon Paskibraka sesuai dengan persyaratan untuk menjadi calon Paskibraka, sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; b) Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar dan salinan nilai rapor kelas X (sepuluh) semester I; c) Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah sesuai format dalam Formulir 2; d) Memperoleh Izin tertulis dari orang tua/wali sesuai format dalam Formulir 3; e) Nilai akademik berkategori baik yang dibuktikan dengan salinan nilai rapor kelas X (sepuluh) semester I; f) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat yang menerangkan: (1) Tidak berkaca mata; (2) Memiliki berat badan ideal; dan (3) Memiliki tinggi badan: Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putera; dan Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar puteri.
9 - 2) Seleksi kesehatan a) Pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan merupakan tes untuk menilai kesehatan melalui pengecekan darah untuk mengetahui fungsi jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan tekanan darah, selain juga motorik dan panca indera. Untuk seleksi calon Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan general check up, sedangkan pada seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi dilaksanakan pemeriksaan oleh tenaga medis atau berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. b) Tes parade Tes parade merupakan pengamatan visual terhadap postur tubuh calon Paskibraka oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka, untuk menilai Calon Paskibraka: (1) Tidak memiliki tato dan/atau memiliki bekas tato; (2) Tidak bertindik dan/atau memiliki bekas tindik bagi laki-laki; (3) Tidak bertindik dan/atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim bagi perempuan; (4) Memiliki tinggi badan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; (5) Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal, sebagai berikut: Paskibraka Putri Tinggi Badan (Sentimeter) Berat Badan (Kilogram) 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 50-60 51-61 52-62 53-63 54-64 55-65 56-66 57-67 58-68 59-69 60-70
10 - Paskibraka Putra Tinggi Badan (Sentimeter) 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Berat Badan (Kilogram) 55-65 56-66 57-67 58-68 59-69 60-70 61-71 62-72 63-73 64-74 65-75 (6) Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot). 3) Seleksi PIP Seleksi PIP merupakan tes untuk menilai pengetahuan Pancasila dan wawasan kebangsaan. 4) Seleksi inteligensi umum Tes inteligensi umum merupakan tes untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. 5) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan a) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris merupakan tes untuk menilai kemampuan/kecakapan baris-berbaris paling sedikit: (1) Sikap sempurna; (2) Hormat; (3) Jalan di tempat; (4) Sikap istirahat; (5) Langkah biasa; (6) Langkah tegap;
11 - (7) Meluruskan barisan; (8) Melangkah (ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri); (9) Hadap kanan dan hadap kiri; (10) Serong kanan dan serong kiri; (11) Balik kanan; dan (12) Suara untuk memberi aba-aba. b) Tes kesamaptaan merupakan tes untuk menilai ketahanan dan kebugaran peserta, yang meliputi lari 12 (dua belas) menit, sit up, push up, back up, dan shuttle run dengan kriteria sebagai berikut: Tes Jenis Kelamin Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Lari 12 menit Putra >3000 >2700 >2500 >2300 - < 2300 meter - - 2700 2500 meter 3000 meter meter meter Putri >2300 >2100 >1800 >1700 - < 1700 meter - - 2100 1800 meter 2300 meter meter meter Sit up Putra >20 >18- >16-18 >15-16 <15 Push up kali 20 kali kali kali Back up kali Shuttle run (1 Putri >15 >13- >11-13 >10-11 <10 Sm) kali 15 kali kali kali kali 6) Seleksi kepribadian a) Tes wawancara Tes wawancara merupakan tes untuk menilai kemampuan, mental, dan ideologi calon Paskibraka, sebagai berikut: (1) Memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) Mencerminkan sikap mental yang positif; (3) Memiliki motivasi menjadi Paskibraka; (4) Memiliki kecerdasan paling rendah "rata-rata"; dan (5) Memiliki kepribadian, sikap, stabilitas emosi, kemampuan menyesuaikan diri yang baik.
12 - b) Tes penelusuran minat dan bakat Tes penelusuran minat dan bakat merupakan tes untuk menelusuri dan menilai minat dan bakat calon Paskibraka. Calon Paskibraka harus menampilkan bakat yang dimiliki, misalnya bakat seni dan olah raga. Dalam hal calon Paskibraka tidak dapat menampilkan bakat yang dimiliki, calon Paskibraka dapat membuktikan dengan menunjukkan piagam penghargaan, medali, sertifikat, piala, atau bentuk penghargaan lainnya. c) Penelusuran rekam jejak di media sosial Penelusuran rekam jejak di media sosial hanya dilaksanakan dalam seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota untuk mengetahui kecenderungan pola pikir, sikap, dan perilaku calon Paskibraka. d) Psikotes Psikotes hanya dilaksanakan dalam seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi. Psikotes merupakan tes untuk menilai psikologi calon Paskibraka meliputi kualifikasi sikap, mental, dan kejiwaan, antara lain konsistensi, kepribadian, pengambilan keputusan, spesialisasi, pencapaian prestasi, daya tahan menghadapi tekanan situasi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan bekerja dalam kelompok. b. Standar Penilaian Penilaian seleksi calon Paskibraka menggunakan sistem terbuka. Masing-masing seleksi memiliki format penilaian dengan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga mekanisme penilaian menjadi cepat dan akurat. Hasil penilaian akan direkapitulasi untuk menentukan peringkat hasil seleksi calon Paskibraka. 1) Seleksi Administrasi Memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap dan benar. 2) Seleksi Kesehatan a) Pemeriksaan kesehatan dengan hasil direkomendasikan oleh tim medis. Aspek yang dinilai dalam tes kesehatan paling sedikit meliputi kesehatan jantung, ginjal, hati, paru-paru, tekanan darah, motorik dan panca indera.
13 - b) Tes parade harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Badan ini. 3) Seleksi PIP Tes pengetahuan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh). 4) Seleksi Inteligensi Umum Seleksi inteligensi umum dengan menggunakan sistem peringkat berdasarkan nilai calon Paskibraka yang diurutkan mulai nilai tertinggi. 5) Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris dan Kesamaptaan Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan dengan menggunakan sistem peringkat berdasarkan nilai calon Paskibraka yang diurutkan mulai nilai tertinggi. 6) Seleksi Kepribadian Memiliki kapasitas belajar, kemampuan adaptasi, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan menghadapi tekanan, dan kemampuan berpikir rasional serta pengendalian diri dengan baik berdasarkan penilaian tim penilai dengan sistem peringkat. Seleksi kepribadian merupakan akumulasi penilaian dari tes wawancara, penelusuran minat bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial atau psikotes. c. Standar Kelulusan 1) Seleksi Administrasi Dokumen lengkap dan benar dengan menggunakan sistem gugur. 2) Seleksi Kesehatan a) Pemeriksaan kesehatan Mendapat rekomendasi "sehat" oleh tim medis dengan sistem gugur. b) Tes Parade Mendapat rekomendasi "memenuhi syarat" oleh tim penilai dengan sistem gugur.
14 - 3) Seleksi PIP Calon Paskibraka harus memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan sistem gugur. 4) Seleksi Inteligensi Umum Nilai calon Paskibraka diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Calon Paskibraka yang dinyatakan lulus merupakan calon Paskibraka peringkat teratas sampai dengan memenuhi paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih banyak dari jumlah kebutuhan calon Paskibraka yang ditetapkan oleh Deputi. 5) Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris dan Kesamaptaan Mendapat hasil "direkomendasikan" oleh tim penilai. 6) Seleksi Kepribadian Mendapat hasil "direkomendasikan" oleh tim penilai. d. Mekanisme Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman hasil seleksi ditetapkan oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seleksi selesai. Hasil seleksi diumumkan melalui media teknologi informasi dan komunikasi oleh BPIP, pemerintah daerah, dan/atau sekretariat DPPI. C. PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pemusatan diklat dilaksanakan bagi calon Paskibraka dalam rangka membentuk Pandu Ibu Indonesia Berpancasila dengan menggunakan sistem Desa Bahagia. Desa Bahagia merupakan suatu desa yang anggota- anggotanya terdiri dari insan-insan pengamal Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemusatan diklat diikuti oleh seluruh calon Paskibraka tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang telah lulus seleksi. Dalam pemusatan diklat, calon Paskibraka diasramakan paling singkat 14 (empat belas) hari dalam satu lokasi yang ditentukan. Pemusatan diklat diakhiri dengan pengukuhan calon Paskibraka, sehingga pelaksanaan pemusatan diklat harus memperhatikan jangka waktu diklat dengan waktu pengukuhan calon Paskibraka.
15 - Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka melakukan pemanggilan kepada calon Paskibraka untuk mengikuti pemusatan diklat sesuai dengan tingkat penugasannya. Pemanggilan kepada calon Paskibraka dilakukan melalui surat elektronik dan diumumkan dalam laman BPIP, pemerintah daerah, dan DPPI setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemusatan diklat. 1. Kriteria Asrama Asrama pemusatan diklat harus memenuhi kriteria: a. Memiliki ruang kelas dan ruang pertemuan yang dapat menampung calon Paskibraka yang mengikuti pemusatan diklat dan pelaksana pemusatan diklat di daerah masing-masing; b. Memiliki tempat menginap/asrama yang dapat menampung calon Paskibraka yang mengikuti pemusatan diklat dan pelaksana pemusatan diklat di daerah masing-masing, dengan fasilitas meliputi tempat tidur, lemari, meja belajar, dan kamar mandi; c. Memiliki lapangan upacara yang dapat digunakan untuk latihan pengibaran/penurunan bendera dan baris-berbaris; d. Memiliki fasilitas olahraga; dan e. Memiliki fasilitas internet. 2. Kurikulum Pemusatan diklat untuk calon Paskibraka merupakan latihan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila yang menggunakan sistem Desa Bahagia, dengan kurikulum yang berisi pendekatan dan materi pembelajaran yang dirancang khusus. Pendekatan dalam pemusatan diklat terdiri atas pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan. Pendidik pada pemusatan diklat adalah pelaksana yang terdiri dari pembina, fasilitator, pelatih, dan pamong. Pembelajaran aktif merupakan strategi belajar yang melibatkan calon Paskibraka secara langsung dalam berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman. Pelatihan merupakan proses peningkatan keterampilan/kemampuan teknis kepaskibrakaan calon Paskibraka. Pengasuhan merupakan proses tindakan dan interaksi antara calon Paskibraka dengan pamong untuk melakukan pembinaan/pembimbingan dalam pembentukan sikap calon Paskibraka.
16 - Muatan materi dalam pemusatan diklat meliputi: a. Pembelajaran aktif, terdiri atas materi Pancasila, revolusi mental, wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, kewaspadaan dan ketahanan nasional, literasi digital, dan kepaskibrakaan; b. Pelatihan, terdiri atas latihan dasar kepemimpinan, peraturan baris-berbaris, dan keterampilan serta praktik pengibaran/penurunan bendera; dan c. Pengasuhan. Kurikulum pemusatan diklat secara rinci diuraikan sebagai berikut:
PEMBELAJARAN AKTIF Capaian No. Pemusatan Diklat 1 Pada akhir pemusatan diklat peserta memiliki sikap disiplin, cinta tanah air, menjunjung nilai kebangsaan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Indikator Memahami pentingnya menghargai waktu. Memahami pentingnya ketaatan kepada peraturan. Memahami pentingnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Menjelaskan letak geografis dan astronomis Indonesia. Mengidentifikasi kekayaan alam Indonesia. Mendiskripsikan adat dan budaya Indonesia. Menyebutkan tokoh pahlawan daerah dan nasional. 15 - KURIKULUM PEMUSATAN DIKLAT Alokasi Tujuan Kegiatan Evaluasi Waktu JP Meningkatkan Mengamati tayangan gambar atau Kuis, 8 disiplin, cinta tanah pemutaran video terkait kejadian pengamatan (delapan) air, menjunjung Disiplin, menjunjung nilai (observasi), JP/hari. nilai kebangsaan kebangsaan, cinta tanah air, tes tulis. dan kesatuan persatuan kesatuan, dan bangsa serta peningkatan wawasan wawasan kebangsaan; kebangsaan. Mengidentifikasi adanya nilai-nilai Pancasila pada tayangan gambar ataupun video (membuat peserta merasakan masalah yang terjadi/scooping immersion); Diskusi kelompok terkait hal-hal yang sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada tayangan gambar ataupun video;
No. Capaian Pemusatan Diklat Indikator Mengidentifikasi lagu-lagu daerah dan nasional. Menggunakan produk dalam negeri. Mencintai kebudayaan lokal. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai media komunikasi sehari-hari. Menghargai keindahan alam Indonesia. Menerapkan pentingnya kebersihan lingkungan. Menunjukkan kewajiban dan hak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menjelaskan pentingnya keseimbangan antara 16 - Tujuan Kegiatan Melakukan refleksi berupa catatan dari hasil refleksi; Fasilitator memberikan penghargaan berupa simbol bintang-bintang bagi peserta yang telah melakukan refleksi; Mengintisarikan tayangan gambar atau pemutaran video (implementasi capaian diklat dapat dilakukan di luar kelas); dan Peserta dapat ditugaskan menjadi pengamat dan/atau penilai terhadap kejadian sehari-hari terkait etika dan estetika. Alokasi Evaluasi Waktu JP
No. Capaian Pemusatan Diklat Indikator kewajiban dan hak sebagai warga negara. Mengidentifikasi peran warga negara dalam pembangunan nasional. Menentukan status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Memberikan contoh perilaku warga negara yang baik. Menggunakan simbol-simbol negara secara bijak. Menerapkan prinsip toleransi kepada sesama teman. Menerangkan hubungan tata pemerintahan di Indonesia. 17 - Tujuan Kegiatan Alokasi Evaluasi Waktu JP
No. 2 Capaian Pemusatan Diklat Pada akhir pemusatan diklat peserta memiliki karakteristik jiwa dan Indikator Memahami sejarah Indonesia. Menjelaskan konsep literasi digital. Menerapkan literasi digital dalam kaitannya dengan Pancasila, revolusi mental, wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, kewaspadaan dan ketahanan nasional serta kepaskibrakaan. Menunjukkan perilaku terpuji (sopan, dan santun). Mengidentifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup. Membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi 18 - Tujuan 1. Memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila; dan 2. Memiliki Kegiatan Masing-masing kelompok membahas kasus terkait karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dilanjutkan dengan belanja masalah antarkelompok Alokasi Evaluasi Waktu JP Kuis, 8 pengamatan (delapan) (observasi), JP/hari. tes tulis.
No. Capaian Pemusatan Diklat semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indikator lain. Menunjukkan perbedaan Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara. Mengidentifikasi unsur- unsur ide pokok Pancasila sebagai dasar negara. Memahami sejarah lahirnya Pancasila. Menjelaskan alasan bangsa Indonesia berideologi Pancasila. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Mendiskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 19 - Tujuan karakteristik jiwa dan semangat UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan (melengkapi kekurangan- kekurangan dalam kelompok lainnya); Diskusi terkait kasus karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan mengidentifikasi adanya nilai-nilai Pancasila (membuat peserta merasakan masalah yang terjadi/scooping immersion); Mempresentasikan hasil diskusi; Mengintisarikan hasil diskusi; Melakukan refleksi berupa catatan dari hasil refleksi; Fasilitator memberikan penghargaan berupa simbol bintang-bintang bagi peserta yang telah melakukan refleksi; dan Penguatan oleh fasilitator. Alokasi Evaluasi Waktu JP
No. 3 Capaian Pemusatan Diklat Pada akhir pemusatan diklat peserta memiliki jiwa kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indikator Menerapkan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan bentuk gerakan revolusi mental dalam berbagai bidang kehidupan (integritas, kerja keras, dan gotong royong). Mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan demokrasi Pancasila. Mengidentifikasi berbagai gangguan dan ancaman dari dalam dan luar negeri terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20 - Tujuan Memiliki jiwa patriot dan nasionalisme dalam kepemimpinan. Kegiatan Studi kasus diawali dengan penayangan video terkait tokoh- tokoh nasional/daerah; Diskusi untuk menentukan tema dan pemeran dalam simulasi kepemimpinan; Bermain peran (role playing) sebagai pemimpin yang mempunyai jiwa patriot dan nasionalis; Kelompok lain mengidentifikasi Alokasi Evaluasi Waktu JP Kuis, 8 pengamatan (delapan) (observasi), JP/hari. dan tes tulis.
No. Capaian Pemusatan Diklat Indonesia. Indikator Mengidentifikasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global Melaksanakan tugas Paskibraka dengan penuh semangat. 21 - Tujuan Kegiatan jiwa patriot dan nasionalis dalam kasus tersebut; Diskusi terkait kasus yang dibahas (setiap kelompok mendapat tugas bermain peran dan mendapat tugas mengamati paling sedikit satu penampilan kelompok lain); Mengintisarikan hasil studi kasus penampilan kelompok lain; Melakukan refleksi berupa catatan dari hasil refleksi; Fasilitator memberikan penghargaan berupa simbol bintang-bintang bagi peserta yang telah melakukan refleksi; dan Penguatan oleh fasilitator. Alokasi Evaluasi Waktu JP
No. 4 Capaian Pemusatan Diklat Pada akhir pemusatan diklat peserta melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari. Indikator Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mengimplementasikan nilai- nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang berkembang dari masa lalu sampai dengan saat ini. Memberikan penilaian terhadap kejadian sehari- hari terkait etika dan estetika. Membuat konten terkait nilai-nilai Pancasila. 22 - Tujuan Peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan Mencermati tayangan video atau gambar terkait menggali, menjaga, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila; dan Membuat konten (video, foto, karya seni, kutipan, komik, cerita pendek, dan lain-lain) yang merefleksikan penerapan nilai- nilai Pancasila kemudian diunggah di media sosial dengan melengkapi deskripsi konten sesuai dengan sila keberapa dari lima sila Pancasila. Alokasi Evaluasi Waktu JP Kuis, 8 pengamatan (delapan) (observasi), JP/Hari dan tes tulis.
No. 5 Capaian Pemusatan Diklat Pada akhir pemusatan diklat peserta memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. 23 - Indikator Tujuan Memahami tata upacara Memiliki bendera sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan baris- ketentuan. Melaksanakan tata upacara berbaris sesuai bendera dengan penuh aturan. tanggung jawab. Kegiatan Mengamati tayangan gambar atau pemutaran video baris berbaris dalam formasi pengibaran/penurunan bendera; Mengidentifikasi aturan baris berbaris, kemudian mendiskusikan dan membuat sketsa formasi barisan secara lengkap; dan
Implementasi capaian pemusatan diklat dapat dilakukan di luar kelas. Alokasi Evaluasi Waktu JP Pengamatan. 8 (delapan) JP/hari.
KEPAMONGAN No Capaian Pemusatan Diklat 1 Disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan. 2 Memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 24 - Muatan Materi Pembelajaran Tujuan Penguatan sikap disiplin, Setelah mengikuti menjunjung nilai kebangsaan, cinta kegiatan pembelajaran, tanah air, dan persatuan kesatuan. peserta dapat berdisiplin, Kewarganegaraan, hak dan menjunjung nilai kewajiban, dan cinta tanah air. kebangsaan, cinta tanah Kewaspadaan dan ketahanan air, persatuan kesatuan, nasional. dan peningkatan wawasan kebangsaan Wawasan kebangsaan. Memahami sila pertama Pancasila. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat memiliki karakteristik jiwa dan Memahami sila kedua Pancasila. semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan Apel. Pembagian tugas. Penyiapan perlengkapan pemusatan diklat. Perkenalan peserta. Berdoa sebelum memulai kegiatan dan toleransi beragama. Menghargai sesama peserta. Evaluasi Pengamatan pamong Pengamatan pamong.
No Capaian Pemusatan Diklat 3 Kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muatan Materi Pembelajaran Memahami sila ketiga Pancasila. Memahami sila keempat Pancasila. Menunjukan sikap kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25 - Tujuan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Menjalin kekompakan dengan seluruh peserta. Menaati peraturan dan tata tertib diklat. Pelaksanaan tugas dan peran. Evaluasi Pengamatan pamong.
No Capaian Pemusatan Diklat 4 Melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari. 5 Memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. Muatan Materi Pembelajaran Sikap saling menghargai dan menghormati antarpeserta yang berbeda agama, etnis, asal daerah dan sebagainya. Memahami peran dan peraturan kepaskibrakaan serta peraturan dan tata tertib pemusatan diklat Sikap terhadap pembagian peran perangkat desa bahagia. 26 - Tujuan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. Kegiatan Kerja sama dan kekompakan Mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib pemusatan diklat. Pemilihan lurah dan perangkat desa lainnya. Evaluasi Pengamatan pamong Pengamatan pamong
PELATIHAN No. Capaian Pemusatan Diklat 1 Disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan. 2 Memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945 Muatan Materi Pembelajaran Penanaman atau perwujudan sikap disiplin dan cinta tanah air. Pengendalian perilaku untuk persatuan kesatuan. Wawasan kebangsaan. Pembentukan karakter jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 27 - Tujuan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat menunjukkan sikap disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan Latihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berlatih dalam tim. Latihan dengan peserta yang berasal dari beragam daerah. Latihan upacara sesuai peran yang ditugaskan. Evaluasi Penilaian pelatih. Penilaian pelatih
No. Capaian Pemusatan Diklat 3 Kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 Melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5 Memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. Muatan Materi Pembelajaran Pembentukan sikap kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan latihan dan tugas sesuai aturan. Kesungguhan dan keuletan dalam berlatih. Pelaksanaan pemahaman perintah. Pelaksanaan pemahaman kerja secara tim dan 28 - Tujuan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan Sehari- hari. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan. Kegiatan Latihan memimpin dan memberikan perintah kepada pasukan. Latihan sesuai peraturan baris- berbaris. Latihan dalam formasi 17, 8 dan 45. Perintah baris- berbaris. Latihan baris- berbaris dan Evaluasi Penilaian pelatih. Penilaian pelatih. Penilaian pelatih. Penilaian eksekusi perintah. Penilaian kerapian formasi barisan.
No. Capaian Pemusatan Diklat Muatan Materi Pembelajaran pengendalian diri. Peraturan baris-berbaris. Aturan formasi. Tata upacara. Pelaksanaan pemahaman cara membawa dan melipat bendera. Pelaksanaan pemahaman cara menaikkan dan menurunkan bendera seirama dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 29 - Tujuan Kegiatan formasi. Latihan baris berbaris. Latihan formasi. Latihan upacara. Latihan membawa dan melipat bendera. Latihan menaikan dan menurunkan bendera seirama dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Evaluasi Penilaian pelatih
30 - 3. Penilaian Penilaian terhadap calon Paskribaka untuk pembelajaran aktif dilakukan oleh fasilitator, penilaian dalam pelatihan dilaksanakan oleh pelatih, dan penilaian pengasuhan Sistem Desa Bahagia dilaksanakan oleh pamong. Seluruh hasil penilaian terhadap calon Paskibraka akan dikompilasi oleh BPIP dan dimasukkan dalam data Program Paskibraka. 4. Pola Kerja Pelaksana Pelaksana dalam pemusatan diklat terdiri atas pembina, fasilitator, pelatih, dan pamong. Uraian tugas masing-masing sebagai berikut: a. Pembina Pembina merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan pemusatan diklat yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada fasilitator, pelatih, dan pamong yang bersifat strategis dalam rangka mencapai tujuan pemusatan diklat. Guna kelancaran pelaksanaan pemusatan diklat, pembina menunjuk koordinator dalam pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan. Tugas pembina dalam rangkaian kegiatan pemusatan diklat sebagai berikut: 1) Menghadiri pembukaan pemusatan diklat dan memberikan arahan kepada seluruh peserta diklat; 2) Mengambil keputusan dalam hal terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan dan aturan dalam pelaksanaan diklat; 3) Memimpin pelaksanaan pengukuhan Paskibraka; 4) Mendampingi penyampaian perintah penugasan kepada Paskibraka; dan 5) Mendampingi peserta dalam pelaksanaan tugas di Istana Negara. b. Fasilitator Fasilitator merupakan pelaksana pembelajaran aktif dalam pemusatan diklat. Fasilitator mempunyai tugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan serta melaksanakan penilaian dari pembelajaran aktif dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan diklat.
31 - c. Pelatih Pelatih merupakan pelaksana pelatihan dalam pemusatan diklat dengan mengacu pada materi pelatihan. Pelatih mempunyai tugas untuk membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat dan membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas), kelompok 8 (delapan), dan kelompok 45 (empat puluh lima). d. Pamong Pamong merupakan pelaksana pengasuhan dalam pemusatan diklat. Pamong mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Memastikan kesiapan pelaksanaan pemusatan diklat yang mencakup sarana, prasarana, dan kepesertaan; 2) Membuat pembagian akomodasi peserta pemusatan diklat dan tata tertib selama mengikuti pemusatan diklat; 3) Melakukan pengecekan dan serah terima peserta sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran aktif dan pelatihan; 4) Melakukan penilaian sikap dan hasil pembinaan terhadap calon Paskibraka; 5) Melaksanakan koordinasi aktif dengan tim medis selama pemusatan diklat; 6) Menjadi pembina apel setiap hari dan memimpin musyawarah pemilihan perangkat Desa Bahagia; dan 7) Melakukan pembinaan dan pengasuhan sistem Desa Bahagia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pamong harus memiliki rekam jejak yang baik. 5. Penggantian Calon Paskibraka dengan Calon Paskibraka Cadangan Tingkat Pusat Calon Paskibraka cadangan terpilih tingkat pusat menggantikan calon Paskibraka dalam hal: a. Calon Paskibraka meninggal dunia atau sakit permanen Calon Paskibraka cadangan terpilih tingkat pusat menggantikan calon Paskibraka dalam hal calon Paskibraka meninggal dunia atau sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka. Pembina meneruskan surat keterangan meninggal dunia atau sakit permanen kepada panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
32 - Sakit permanen merupakan sakit yang membutuhkan istirahat total selama lebih dari 3 (tiga) hari. b. Calon Paskibraka mengundurkan diri Bukti pengunduran diri calon Paskibraka dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon Paskibraka yang bersangkutan. Surat pengunduran diri disampaikan kepada pembina melalui pamong. Pembina meneruskan surat pengunduran diri calon Paskibraka kepada panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. c. Calon Paskibraka tidak hadir di lokasi pemusatan diklat sampai dengan hari ketiga pelaksanaan pemusatan diklat Ketidakhadiran Calon Paskibraka di lokasi pemusatan diklat berdasarkan laporan tertulis dari pamong yang disampaikan kepada pembina. Pembina meneruskan laporan tertulis dari pamong kepada panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. d. Calon Paskibraka tidak dapat beradaptasi dalam pemusatan diklat Calon Paskibraka dinilai tidak dapat beradaptasi dalam pemusatan diklat dalam hal memperoleh nilai dengan kategori kurang berdasarkan penilaian pelatih/pamong selama 6 (enam) hari terhitung sejak dimulainya pemusatan diklat. Pelatih/pamong menyampaikan penilaian kepada pembina untuk kemudian diteruskan kepada panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka daerah setempat. Penggantian calon Paskibraka dengan calon Paskibraka cadangan diputuskan dalam rapat panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat. Calon Paskibraka cadangan dipilih berdasarkan peringkat atau daftar urutan calon Paskibraka. Pemanggilan kepada calon Paskibraka cadangan disampaikan oleh panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat pusat kepada panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka daerah asal calon Paskibraka cadangan melalui media komunikasi tercepat. Calon Paskibraka cadangan harus hadir di lokasi pemusatan diklat paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan kepada panitia pelaksana Pembentukan Paskibraka daerah. Calon Paskibraka yang diganti dikembalikan ke daerah asal paling lambat 1 (satu) hari sejak keputusan penggantian calon Paskibraka yang bersangkutan.
33 - D. PENGUKUHAN PASKIBRAKA Pengukuhan Paskibraka merupakan kegiatan akhir tahapan pembentukan Paskibraka dan sebagai penutup tahap pemusatan diklat. Pengukuhan Paskibraka dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan Paskibraka dilakukan oleh Kepala untuk tingkat pusat, gubernur untuk tingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sebelum pengukuhan Paskibraka dilaksanakan renungan jiwa yang merupakan kegiatan introspeksi diri yang dibimbing oleh pamong. Renungan jiwa dilakukan pada malam hari sebelum calon Paskibraka dikukuhkan sebagai Paskibraka. 1. Pelaksanaan Pengukuhan Kegiatan Pengukuhan Paskibraka paling sedikit meliputi: a. Penyampaian pengantar pengukuhan dan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Penyampaian pengantar pengukuhan dan pembacaan Ikrar Putra Indonesia disampaikan oleh pembina pemusatan diklat. Pembacaan Ikrar Putra Indonesia oleh pembina diikuti oleh seluruh calon Paskibraka. Salah satu calon Paskibraka yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian selama mengikuti pemusatan diklat, mengikuti pembacaan ikrar di barisan terdepan dengan memegang bendera Sang Merah Putih yang diletakkan di dada kiri. Pengantar pengukuhan dan Ikrar Putra Indonesia yang dibacakan oleh Pembina pemusatan diklat sebagai berikut: PENGANTAR PENGUKUHAN CALON PASKIBRAKA Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga salam, berkah dan keselamatan, Tuhan limpahkan kepada Bapak-bapak/Ibu-ibu, Saudara-saudara dan Adik-adik yang hadir disini, Zat Tunggal yang menyebabkan semua ini ada. Pada tempatnya dan sudah sepantasnyalah bila kita sebagai makhluk bersyukur kepada Al-Khalik, bahwa pada akhirnya kita telah menyelesaikan pemusatan diklat bagi calon Paskibraka dengan selamat.
34 - Adik-adik, calon Paskibraka, Sebagai akhir dari pemusatan diklat, para calon Paskibraka mengukuhkan diri, mengukuheratkan Kode Kehormatan berupa "Dharma Mulia Putra Indonesia dan Ikrar Putra Indonesia". Pengukuhan ini bermakna, bahwa para calon Paskibraka dengan ikhlas berani bertanggung jawab untuk diukur oleh masyarakat, tentang ketinggian martabatnya sebagai manusia bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia, dengan penilaian sesuai tidaknya perkataan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari- hari dengan isi kehormatan yang telah dinyatakan dalam pengukuhan, sebab yang penting adalah pengamalan harkat itu secara praktis dalam perbuatan sehari-hari. Kode kehormatan ini kemudian menjadi milik para calon Paskibraka, milik yang tertanam dalam diri dan menjadi pengikat batin dari setiap orang yang telah mengikrarkannya. Dengan kukuhnya Kode Kehormatan dalam jiwa setiap insan Putra Indonesia akan tumbuh tanggung jawab dan rasa loyalitas tugasnya pada Ibu Indonesia, sampai akhir hayatnya. Dengan landasan Kode Kehormatan itu pula, kita telah hidup bersama selama latihan dalam satu "Desa Bahagia" idaman, dengan rukun dan damai, dengan tata tertib dan disiplin yang penuh pengertian dan dengan saling harga menghargai. Contoh hidup rukun dan tertib serta penuh rasa persaudaraan seperti itu hendaknya dibawa dan ditularkan sebagai pengaruh yang baik di masyarakat sekeliling Adik-adik, dan kerukunan ini pula yang menjadi landasan utama dalam hidup bersama, sehingga Adik- adik akan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan pembangunan dimanapun Adik-adik berada. Adik-adik calon Paskibraka, Kata-kata "Dharma Mulia Putra Indonesia" yang kita jadikan Kode Kehormatan kita adalah penjabaran kata dan isi Pancasila, untuk itulah:
35 - Dengarkan kata-kata Dharma Mulia Putera Indonesia: Putra Indonesia adalah makhluk Tuhan Al-Khalik Yang Maha Esa dan oleh sebab itu, maka dengan iman dan ihsan serta dengan adab, ia bertakwa kepada Tuhannya. Putra Indonesia adalah makhluk jenis manusia, oleh sebab itu adalah manusia, maka ia berakhlak selaku manusia. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya terhadap sesama makhluk khususnya sesama umat manusia digetari oleh getaran rasa kasih sayang dari dalam lubuk hati nuraninya dan digerakkan oleh daya rasa keadilan dari budi kemanusiannya, teristimewa terhadap sesama Putra Indonesia. Demikianlah laku dan karya manusia Sang Putra Indonesia yang dapat dipercaya, beradab, bersila, dan berbudi luhur. Karena darah kelahirannya tumpah di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, tumpah di tanah antara air, tumpah di nusa antara bahari, dan bernafasnya menghirup udara Indonesia, keperluan hidupnya dicukupi oleh Ibu Indonesia, maka dengan kepantasan setiap Putra Indonesia cinta kepada tanah air dan udara yang diamanatkan oleh Tuhan penguasa seluruh semesta alam kepada umat Indonesia dan dengan kepantasan pula membalas budi kepada ibunya. Suka dan rela berkorban untuk melindunginya, memandunya, sambil berjuang tanpa putus asa, untuk menyejahterakan peri kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai Putra se-ibu, setiap Putra berkesadaran, berpandangan, dan bertata cara hidup selaku anggota satu keluarga persatuan, ialah keluarga persatuan Indonesia. Demikianlah jiwanya: jiwa Indonesia, pribadinya: pribadi Indonesia, perilakunya: beradat Indonesia, karya budi dayanya: karya budi daya Indonesia, perhatian dan dharma baktinya berpusatkan pertama-tama dan terutama kepentingan Indonesia, bukan kepentingan lebih dari itu, apalagi kepentingan dirinya sendiri. Setiap manusia, juga setiap Putra Indonesia, pada hakikatnya adalah sama. Sama hak asasinya, sama daulat pribadinya, sama daulat kerakyatannnya. Itulah asas
36 - kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan setiap bangsa di atas dunia, demi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kehidupan putra-putra Indonesia dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dipimpinkannya kepada hukum yang mengandung hikmat kebijaksanaan sebagai mufakat yang dicapai oleh wakil-wakilnya dalam permusyawaratan perwakilan. Asas kemerdekaan yang dengan jujur, ditata, dan ditertibkan sedemikian itu, dengan disiplin pula dipatuhnya dan tanpa putus asa menanggulangi segala kesukaran dalam menjaga tetap berlakunya ketatatertiban itu agar Indonesia dan putra-putranya tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Demikianlah dengan rida Tuhan Yang Maha Esa, segenap Putra Indonesia selaku pandu-pandu Ibunya, dengan watak ksatria, rasa tanggung jawab, dan dengan gembira berjuang bersama-sama untuk mengadakan dan menjaga adanya masyarakat yang adil, tetapi juga yang makmur dalam peri kehidupan kebendaan yang dapat untuk membekali peri kehidupannya di masa sesudah meninggalkan hidup di dunia ini. Selangkah-demi selangkah, dengan cermat dan tepat, hemat dan bersahaja, berupayalah segenap Putra Indonesia bersama-sama, untuk mewujudkan cita-cita bangsanya, ialah masyarakat Pancasila dengan insan-insan Pancasila sebagai warganya, dalam keadaan yang aman dan sentausa, jaya dan mulia, serta bermanfaat di antara dan bagi masyarakat bangsa-bangsa di bumi ini. Itulah kehendak kehormatan Dharma Mulia Indonesia. Adik-adik calon Paskibraka, Sebelum Adik-adik mengukuhkan diri dengan cara mengucapkan Ikrar Putra Indonesia, terlebih dahulu Kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yang cukup dijawab dengan menganggukan kepada.
37 - Pertama : Bersediakan Adik-adik menerima kata-kata Dharma Mulia Putra Indonesia dan menjadikan itu sebagai Kode Kehormatan Adik-adik? Kedua : Maukah Adik-adik berniat dengan kemampuan yang ada untuk berusaha mengamalkan isi Kode Kehormatan itu dan berani diukur sesuai tidaknya perkataan dan perbuatan Adik-adik dengan isi Kode Kehormatan tersebut, yang berarti Adik-adik bersedia sebagai pelopor dalam pembaharuan dan pembangunan Indonesia? Ketiga : Bersediakah Adik-adik mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dengan bimbingan Kakak, di hadapan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dan disaksikan oleh hadirin yang ada dalam ruangan ini? Sang Merah Putih mengambil tempat Adik... Pemimpin Upacara, Atas nama kawan-kawanmu, peganglah Sang Merah Putih dengan tangan kirimu, dan kepada semua calon Paskibraka marilah kita tundukkan kepala kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai ... Ya Tuhan, Ajarilah kami bekerja tanpa menghiraukan cucuran keringat yang timbul karenanya, Ajarilah kami berbakti, tanpa mengharapkan balas apapun juga. Selesai. Adik-adik calon Paskibraka Ulangilah Kata-kata dari Ikrar yang Kakak ucapkan dengan suara yang keras dan tegas:
38 - Ikrar Putra Indonesia "Aku mengaku Putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan itu, Aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan sang maha pencipta, dan bersumber pada-Nya. Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku ke-bhineka-an dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufiq dan hidayah-Nya serta innayah-Nya." b. Mencium Bendera Sang Merah Putih Mencium Bendera Sang Merah Putih dilaksanakan sebagai kiasan pengabdian kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencium Bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh semua calon Paskibraka secara bergiliran di hadapan pembina, pelatih, dan pamong pemusatan diklat. Selama proses mencium bendera Sang Merah Putih, dikumandangkan alunan lagu Syukur ciptaan H. Mutahar.
39 - c. Pemasangan Kendit Kendit merupakan sabuk/ikat pinggang berwarna hijau yang bertuliskan "Pandu Ibu Indonesia Berpancasila". Pemasangan kendit dilakukan oleh pembina, pelatih, atau pamong pemusatan diklat. d. Pemasangan Lencana Merah Putih Garuda Lencana disematkan di dada kiri calon Paskibraka oleh pembina, pelatih, atau pamong pemusatan diklat. 2. Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Deputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Paskibraka agar pembentukan Paskibraka dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini. Dalam melaksanakan pengawasan, Deputi dapat mendelegasikan kepada DPPI tingkat pusat untuk tingkat pusat, DPPI tingkat provinsi untuk tingkat provinsi, dan DPPI tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Pendelegasian pengawasan pelaksanaan pembentukan Paskibraka kepada DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Deputi. Dalam hal terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pembentukan Paskibraka, ketua umum DPPI tingkat pusat, ketua DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, atau kepala sekretariat DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melaporkan melalui aplikasi yang ditentukan paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak ditemukannya kendala atau terjadinya permasalahan. Deputi memberikan tanggapan atas seluruh laporan dan alternatif solusi dalam hal diperlukan. Kepala sekretariat DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota memberikan laporan berkala kepada Deputi yang disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA, PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI DUPLIKAT BENDERA PUSAKA A. UMUM Bendera Merah Putih berukuran panjang 300 (tiga ratus) sentimeter dan lebar 200 (dua ratus) sentimeter yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta merupakan bendera yang kini disebut sebagai Bendera Pusaka. Saat ini Bendera Pusaka berukuran panjang 274 (dua ratus tujuh puluh empat) sentimeter dan lebar 196 (seratus sembilan puluh enam) sentimeter karena sering dicuci di masa lalu. Sebelum 17 Agustus 1945, Bendera Pusaka sebelumnya sudah beberapa kali dikibarkan pada tiang yang sama, karena Bendera Pusaka sudah dibuat setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1944. Bala tentara pendudukan Jepang ketika itu mulai mengizinkan Bendera Pusaka dikibarkan bersama bendera kebangsaan Jepang pada hari-hari besar yang ditentukan Jepang. Bendera Pusaka dibuat dan dijahit oleh Ibu Fatmawati (Istri Presiden Ir. Soekarno), ketika Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati beserta keluarga baru kembali dari tempat pengasingan di Bengkulu dan baru mulai tinggal di Jakarta. Pada masa itu masih sulit memperoleh cita atau bahan kain untuk membuat bendera besar sebagai Bendera Pusaka yang pantas dikibarkan di halaman luar rumah besar di Pegangsaan, Cikini. Dimana selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia bahkan menggunakan pakaian yang dibuat dari bahan karung atau goni karena kelangkaan tekstil. Ibu Fatmawati mungkin tidak pernah menduga bahwa bendera yang dijahitnya pada akhir tahun 1944, ketika masih berusia 22 tahun, kelak mengukir sejarah dan menjadi pusaka bagi bangsa Indonesia. Bendera Pusaka sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selalu dikibarkan di pekarangan rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Ketika Pemerintah Republik Indonesia hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi Ibu Kota Negara, pada waktu itu tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga dan para menteri serta pembantu dekat presiden yang pindah, namun Bendera Pusaka pun ikut dibawa dari rumah Presiden Soekarno di Jakarta, kemudian Bendera Pusaka dikibarkan setiap hari di Gedung Agung.
41 - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1946, Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya yaitu Mayor (L) Husein Mutahar (H. Mutahar), yang kemudian diberikan tugas untuk mempersiapkan dan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1946 di halaman istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti tugas dari Presiden itu, kemudian Mayor (L) H. Mutahar menunjuk 5 (lima) orang pemuda yang terdiri dari 3 (tiga) orang putri dan 2 (dua) orang putra perwakilan daerah yang berada di Yogyakarta untuk melaksanakan tugas pengibaran Bendera Pusaka, 5 (lima) orang tersebut merupakan simbol dari Pancasila, hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, maka pengibaran Bendera Pusaka yang merupakan lambang kedaulatan Indonesia sebaiknya dilakukan oleh para pemuda yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang sejarah adanya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang dilakukan hingga saat ini. Pada tanggal 19 Desember 1948, serangan pasukan Belanda dimulai dengan memasuki kota Yogyakarta, pada saat itu Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta berhasil ditawan dan dibuang ke Brastagi, Sumatera Utara dan dipindahkan ke pulau Bangka. Sebelum ditawan Presiden Soekarno sempat melakukan aksi penyelamatan terhadap Bendera Pusaka yang selalu berkibar di Gedung Agung sejak pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam aksi tersebut Presiden Soekarno memanggil Mayor (L) H. Mutahar selaku ajudan Presiden, dan menyerahkan Bendera Pusaka itu dengan amanat untuk menyelamatkannya karena nilai sejarah Bendera Pusaka yang dikibarkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Soekarno pada kala itu menugaskan H. Mutahar untuk menjaga dan mempertahankan Bendera Pusaka dengan segenap jiwa raganya melalui kata-kata yang pada pokoknya "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Dengan ini memberikan tugas kepadamu pribadi. Dalam keadaan apapun, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera ini dengan nyawamu. Bendera ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, Tuhan mengizinkannya engkau mengembalikannya kepadaku sendiri dan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andaikata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain dan dia harus menyerahkannya kepadaku sebagaimana engkau harus mengerjakannya".
42 - Fakta sejarah menggambarkan betapa pentingnya arti Bendera Pusaka bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak 17 Agustus 1946 Presiden Soekarno telah menugaskan Mayor (L) H. Mutahar bersama dengan pemuda (putra dan putri) yang merepresentasikan seluruh Indonesia untuk mengibarkan Bendera Pusaka pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya pada saat pasukan Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, Mayor (L) H. Mutahar juga diberikan tugas penting lainnya oleh Presiden Soekarno yaitu untuk menjaga dan mempertahankan Bendera Pusaka agar tidak jatuh ke tangan penjajah di masa agresi militer Belanda. Berdasarkan fakta sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas untuk mengibarkan dan menjaga dengan segenap jiwa raga Bendera Pusaka sejatinya merupakan penugasan dari Presiden Soekarno secara langsung kepada Mayor (L) H. Mutahar yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pelaksanaan tugas Paskibraka hingga saat ini, yakni untuk menjaga kedaulatan melalui berkibarnya Bendera Pusaka di seluruh wilayah Indonesia. Sejatinya, Paskibraka bertugas merupakan bagian dari penugasan secara langsung dari Presiden selaku kepala negara untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengibaran Bendera Pusaka di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1969 kondisi Bendera Pusaka sudah terlalu tua sehingga tidak mungkin lagi untuk digunakan dalam pengibaran Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, sehingga kemudian dibuat Duplikat Bendera Pusaka yang terbuat dari sutera alam dan alat tenun asli Indonesia, yang warna merah dan putih langsung ditenun menjadi satu tanpa dihubungkan dengan jahitan dan warna merahnya merupakan cat celup asli Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 1969 di Istana Negara Jakarta, berlangsung upacara penyerahan Duplikat Bendera Pusaka dan reproduksi naskah Proklamasi oleh Presiden Soeharto kepada seluruh gubernur/kepala daerah tingkat I seluruh Indonesia untuk dikibarkan oleh Paskibraka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai tahun 1969, anggota pengibar Bendera Pusaka yaitu putra dan putri pelajar siswa sekolah menengah atas se-tanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia dan setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 masih Pasukan Pengerek Bendera
43 - Pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman mengusulkan nama untuk Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan Paskibraka. PAS berasal dari PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendeRA dan KA berarti PusaKA. Mulai saat itu, anggota pengibar Bendera Pusaka disebut Paskibraka. Sejak Mayor (L) H. Mutahar dan Paskibraka ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk pengibaran Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1946, Paskibraka terus mengalami perkembangan yang berisikan putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Bendera Pusaka. Saat ini Program Paskibraka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dimana Paskibraka tidak hanya melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila serta dapat ditugaskan pada acara resmi lainnya. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pembuatan dan pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka yang dilakukan oleh BPIP. B. PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA 1. Latar Belakang Berdasarkan latar belakang sejarah terbentuknya Paskibraka pada 17 Agustus 1946, Paskibraka tidak dapat dipisahkan dari penugasan Mayor (L) H. Mutahar oleh Presiden Soekarno untuk mengumpulkan putra dan putri terbaik bangsa perwakilan seluruh wilayah Indonesia untuk mengibarkan/menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Indonesia sebagai simbol atau lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, mulai tahun 1969 Paskibraka beranggotakan pengibar Bendera Pusaka berisikan para pelajar siswa sekolah menengah atas se-tanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili oleh sepasang pelajar putra dan putri. Kemudian pada tahun yang sama mulai juga dibuat Duplikat Bendera Pusaka dan reproduksi
44 - naskah Proklamasi untuk diserahkan oleh Presiden Soeharto kepada seluruh gubernur/kepala daerah tingkat I seluruh Indonesia, dan dimulai pengibaran Duplikat Bendera Pusaka di seluruh wilayah Indonesia oleh Paskibraka setiap upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Paskibraka telah melaksanakan tugas yang dimulai sejak tahun 1946 dan terus berkembang hingga saat ini. Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik kader bangsa perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa patriotisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda serta memupuk jiwa kepemimpinan sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Paskibraka sebagai salah satu aset bangsa diharapkan menjadi generasi masa depan calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa Pancasila, disiplin, semangat bela negara, dan bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021). Hal ini semata-mata dengan pertimbangan bahwa Paskibraka perlu diberikan penguatan pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai kepemimpinan yang berjiwa ideologi Pancasila tidak sebatas pelatihan peraturan baris berbaris dan kepemudaan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 masih belum efektif dan sesuai yang diharapkan untuk membentuk Paskibraka sebagai generasi muda kader bangsa yang ditargetkan menjadi calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang, sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 yang mengatur lebih komprehensif mengenai Program Paskibraka yang harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dengan tujuan untuk: a. Mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika oleh Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa; b. Menyelenggarakan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan;
45 - c. Membentuk penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; d. Menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan e. Menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Program Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 telah sejalan dengan latar belakang sejarah terbentuknya Paskibraka yaitu melaksanakan tugas dari Presiden untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui upacara pengibaran/penurunan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, selain juga pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Hal ini didasarkan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara, termasuk juga di dalamnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain penugasan pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila, Paskibraka juga dapat ditugaskan pada acara resmi lainnya. 2. Penugasan Paskibraka Sebelum melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Paskibraka diberikan penugasan dalam suatu prosesi penugasan yang dipimpin oleh pejabat yang akan bertugas menjadi inspektur upacara. Pelaksanaan prosesi penugasan Paskibraka dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
46 - Acara prosesi penugasan Paskibraka paling sedikit terdiri atas: a. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta; b. Pembacaan teks Pancasila oleh perwakilan Paskibraka; c. Pengarahan dan penugasan dari pejabat yang akan bertugas menjadi inspektur upacara; d. Pembacaan doa; dan e. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pelaksanaan prosesi penugasan Paskibraka merupakan tanggung jawab: a. BPIP untuk Paskibraka tingkat pusat dengan berkoordinasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapat arahan dari Presiden; b. Sekretariat daerah provinsi untuk Paskibraka tingkat provinsi berdasarkan arahan gubernur; dan c. Sekretariat daerah kabupaten/kota untuk Paskibraka tingkat kabupaten/kota berdasarkan arahan bupati/walikota. Dalam melaksanakan proses tersebut, BPIP, sekretariat daerah provinsi, dan sekretariat daerah kabupaten/kota harus melibatkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sesuai tingkatan masing- masing. 3. Pelaksanaan Tugas Paskibraka a. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Paskibraka melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan tata upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keprotokolan. Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terdiri atas 2 (dua) pasukan, yaitu Pasukan 17 dan Pasukan 8. Pengumuman penunjukan Paskibraka sebagai Pasukan 17 dan Pasukan 8 dilakukan paling lambat 1 (satu) jam sebelum upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai.
47 - Setelah selesai melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Paskibraka dikembalikan ke daerah masing-masing dan tetap dilakukan pengawasan oleh DPPI sesuai jenjangnya dalam rangka persiapan Paskibraka dalam hal diberikan tugas pada acara resmi. b. Peringatan Hari Lahir Pancasila Sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Paskibraka juga melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Pelaksanaan tugas Paskibraka pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dikoordinasikan oleh BPIP. Sebelum melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Deputi menyebarluaskan edaran yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota yang pada pokoknya berisi mengenai pemanggilan kembali Paskibraka untuk melakukan pelatihan formasi barisan. Pemanggilan kembali Paskibraka dikoordinasikan oleh: 1) Deputi untuk Paskibraka tingkat pusat; 2) Sekretaris daerah provinsi untuk Paskibraka tingkat provinsi; dan 3) Sekretaris daerah kabupaten/kota untuk Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan pelatihan formasi barisan dalam rangka tugas mengibarkan/menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan oleh: 1) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat untuk Paskibraka tingkat pusat; 2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi untuk Paskibraka tingkat provinsi; dan 3) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota untuk Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
48 - Pelatihan formasi barisan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan harus dimulai paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal 1 Juni. Seluruh Paskibraka kembali diasramakan sebagaimana saat calon Paskibraka mengikuti pemusatan diklat. Pelatihan formasi barisan berpedoman pada muatan materi pelatihan sebagaimana diatur kurikulum pemusatan diklat calon Paskibraka. Paskibraka melaksanakan tugas pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan berdasarkan tata upacara bendera dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai keprotokolan. Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila terdiri atas 2 (dua) kelompok pasukan yaitu pasukan yang bertugas pagi dan pasukan yang bertugas sore hari. Pengumuman penunjukan Paskibraka sebagai pasukan tugas pagi dan pasukan tugas sore dilakukan paling lambat 1 (satu) jam sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai. c. Acara Resmi Lainnya Paskibraka dapat diberikan tugas pada acara resmi lainnya dengan kriteria sebagai berikut: 1) Hari besar nasional yang diperingati dengan upacara bendera; dan/atau 2) Acara resmi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala. Pakaian yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Paskibraka pada acara resmi lainnya yang merupakan hari besar nasional yang diperingati dengan upacara bendera mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. Pakaian yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Paskibraka pada acara resmi lainnya mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
49 - Pada acara resmi untuk Paskibraka tingkat pusat dikoordinasikan oleh Deputi, sedangkan acara resmi untuk Paskibraka tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota. Untuk mempermudah dan memperlancar pengoordinasian penugasan Paskibraka pada acara resmi lainnya, maka: 1) Deputi melakukan koordinasi dengan DPPI tingkat pusat untuk penugasan pada acara resmi bagi Paskibraka tingkat pusat; 2) Sekretaris daerah provinsi melakukan koordinasi dengan DPPI tingkat provinsi untuk penugasan pada acara resmi bagi Paskibraka tingkat provinsi; dan 3) Sekretaris daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan DPPI tingkat kabupaten/kota untuk penugasan pada acara resmi bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Dalam rangka penugasan Paskibraka pada acara resmi di tingkat pusat, DPPI tingkat pusat menyerahkan nama-nama Paskibraka kepada Deputi untuk diterbitkan surat penugasan. Untuk penugasan Paskibraka pada acara resmi di tingkat provinsi, DPPI tingkat provinsi menyerahkan nama-nama Paskibraka kepada sekretaris daerah provinsi untuk diterbitkan surat penugasan. Untuk penugasan Paskibraka pada acara resmi di tingkat kabupaten/kota, DPPI tingkat kabupaten/kota menyerahkan nama-nama Paskibraka kepada sekretaris daerah kabupaten/kota untuk diterbitkan surat penugasan. Penugasan Paskibraka pada acara resmi yang merupakan hari besar nasional yang diperingati dengan upacara bendera ditetapkan oleh Kepala untuk Paskibraka tingkat pusat, gubernur untuk Paskibraka tingkat provinsi, dan bupati/wali kota untuk Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
50 - C. PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA Bendera Pusaka merupakan Bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Setelah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati, atas perintah Presiden Soekarno, Bendera Pusaka dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bendera Pusaka berukuran panjang 300 (tiga ratus) sentimeter dan lebar 200 (dua ratus) sentimeter. Saat ini ukuran Bendera Pusaka yang berada di Monumen Nasional Jakarta sudah berubah akibat waktu dan penggunaan Bendera Pusaka. Ukuran Duplikat Bendera Pusaka harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan tanpa jahitan sambungan antara warna merah dengan warna putih. Pembuatan Duplikat Bendera Pusaka merupakan tanggung jawab BPIP di bawah koordinasi Deputi, dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara BPIP. Duplikat Bendera Pusaka dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sebelum dilaksanakannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Setelah Duplikat Bendera Pusaka dibuat, Deputi menyampaikan kepada Kepala untuk mengajukan permohonan pengesahan atas Duplikat Bendera Pusaka oleh Presiden melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Permohonan pengesahan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Duplikat Bendera Pusaka yang telah mendapat pengesahan kemudian didistribusikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan lembaga lainnya untuk digunakan selama 10 (sepuluh) tahun. Serah terima Duplikat Bendera Pusaka dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan dari: 1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur seluruh Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) kepala daerah kabupaten/kota dari masing- masing provinsi sebagai perwakilan;
51 - 3. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam hal ini duta besar Indonesia; dan 4. Lembaga yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan upacara pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka. Serah terima Duplikat Bendera Pusaka menjadi tanggung jawab BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan dilaksanakan sesuai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keprotokolan. D. KRITERIA ACARA RESMI DENGAN PENGGUNAAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka tidak hanya memiliki tugas untuk mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi juga dapat diberikan tugas pada acara resmi lainnya. Dalam rangka menjaga nilai sakral Duplikat Bendera Pusaka sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka dalam acara resmi harus merupakan: 1. Hari besar nasional dengan upacara bendera yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk peringatan hari besar nasional tingkat pusat; dan 2. Hari besar nasional dengan upacara bendera yang dihadiri oleh kepala daerah untuk peringatan hari besar nasional tingkat daerah. E. PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA 1. Penyimpanan duplikat Bendera Pusaka Duplikat Bendera Pusaka yang telah diserahterimakan oleh BPIP disimpan di: a. Istana Negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sekretariat negara untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya; b. Kantor gubernur oleh sekretariat daerah provinsi untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada pemerintah daerah; dan
52 - c. Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 2. Mekanisme Permohonan Penggantian Duplikat Bendera Pusaka Duplikat Bendera Pusaka yang telah diserahterimakan oleh BPIP kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga lainnya digunakan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal terdapat kerusakan atau cacat pada Duplikat Bendera Pusaka sebagai akibat penggunaan atau sudah usang, maka: a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya; b. Kepala daerah untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada pemerintah daerah; c. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk Duplikat Bendera Pusaka yang diserahterimakan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka kepada BPIP melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala disertai dengan alasan dan dengan dilampiri foto atau gambar Duplikat Bendera Pusaka yang rusak atau cacat. Surat permohonan penggantian yang berasal dari kepala daerah dan/atau kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Kepala kemudian menugaskan Deputi untuk menganalisa surat permohonan tersebut. Dalam hal berdasarkan hasil analisa diperlukan pengamatan langsung secara fisik, Deputi dapat berkoordinasi secara langsung dengan kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah, dan/atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka. Berdasarkan pengamatan fisik yang dilakukan oleh Deputi ditemukan kerusakan atau cacat pada Duplikat Bendera Pusaka, Deputi segera membuat Duplikat Bendera Pusaka yang baru setelah mendapat arahan dari Kepala. Pengganti Duplikat Bendera Pusaka
53 - yang telah rusak atau cacat kemudian diserahterimakan kembali kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, pemerintah daerah, dan/atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka, sekaligus serah terima Duplikat Bendera Pusaka yang telah rusak atau cacat kepada BPIP untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan mengenai pembuatan, serah terima, dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas berlaku mutatis mutandis terhadap pembuatan ulang Duplikat Bendera Pusaka yang telah mencapai batas usia penggunaannya selama 10 (sepuluh) tahun. 3. Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Duplikat Bendera Pusaka sebagai lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disimpan dan dipelihara secara layak dan aman oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setelah diserahterimakan oleh BPIP. Duplikat Bendera Pusaka harus disimpan dalam ruangan yang memiliki kelembaban dan suhu udara yang dapat menjamin Duplikat Bendera Pusaka tetap dalam kondisi baik serta dimasukkan dalam kotak khusus yang diatur dengan Keputusan Kepala. Kotak khusus yang digunakan untuk menyimpan Duplikat Bendera Pusaka dibuat oleh BPIP dan wajib diserahterimakan bersamaan dengan serah terima Duplikat Bendera Pusaka. Duplikat Bendera Pusaka yang disimpan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan pemeliharaan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
BAB IV PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Paskibraka yang telah melaksanakan tugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila menjadi Purnapaskibraka, diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan Keputusan Kepala. Dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, penghayatan terhadap nilai Pancasila, memiliki komitmen memegang teguh UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam bentuk Diklat PIP dan pengarusutamaan Pancasila. Diklat PIP dalam Peraturan Badan ini diselenggarakan khusus kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila. A. PERENCANAAN Perencanaan meliputi: 1. Pembangunan Basis Data Peserta Basis data dibangun melalui sistem data yang terintegrasi dan terpusat. 2. Silabus Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran dalam Diklat PIP. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Silabus paling sedikit memuat: a. Identitas pelaksana Diklat PIP; b. Identitas mata ajar Diklat PIP; c. Kompetensi yang akan dicapai; d. Indikator hasil belajar sebagai tolok ukur ketercapaian kompetensi; e. Kegiatan pembelajaran; f. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; dan g. Media dan sumber belajar. 3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Tempat pelaksanaan Diklat PIP tingkat pusat dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh masing- masing daerah. BPIP dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP. Waktu pelaksanaan Diklat PIP ditetapkan oleh deputi yang membidangi Diklat PIP pada BPIP.
55 - 4. Peserta Peserta Diklat PIP adalah Purnapaskibraka Duta Pancasila tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Jumlah peserta per kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang. Jumlah tenaga pendidik/pelatih paling sedikit 2 (dua) orang per kelas. 5. Tenaga Pendidik/Pelatih Tenaga pendidik/pelatih Diklat PIP berasal dari BPIP, instansi/organisasi lain, dan/atau DPPI dengan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. 6. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Diklat PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. B. KELENGKAPAN PELAKSANAAN Kelengkapan pelaksanaan Diklat PIP paling sedikit meliputi: 1. Panduan diklat; 2. Jadwal kegiatan; 3. Silabus; 4. Bahan ajar; 5. Media pembelajaran; dan 6. Penilaian peserta. C. PENILAIAN PESERTA Penilaian peserta Diklat PIP meliputi: 1. Penilaian Sikap Penilaian sikap peserta diperoleh dari observasi harian selama diklat oleh tenaga pendidik/pelatih menggunakan jurnal sikap. Dengan ketentuan nilai sikap paling rendah "baik". 2. Penilaian Pengetahuan Penilaian pengetahuan diperoleh dari hasil nilai sumatif melalui post test, dengan ketentuan nilai paling rendah 71 (tujuh puluh satu). 3. Penilaian Keterampilan Penilaian keterampilan diperoleh dari kemampuan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat dalam bentuk unjuk kerja.
56 - D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat PIP, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan Diklat PIP. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap peserta, tenaga pendidik/pelatih, dan pelaksanaannya. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Diklat PIP berikutnya. 1. Evaluasi Peserta Evaluasi terhadap peserta dilakukan oleh pelaksana melalui dokumentasi dan observasi. Komponen evaluasi meliputi: a. Kriteria peserta; dan b. Kompetensi peserta. 2. Evaluasi Tenaga Pendidik/Pelatih Evaluasi terhadap tenaga pendidik/pelatih dilakukan oleh peserta melalui metode kuesioner dan observasi. Komponen evaluasi meliputi: a. Penguasaan materi; b. Sistematika penyajian; c. Kemampuan menyajikan; d. Relevansi materi dengan tujuan; e. Penggunaan metode dan media pembelajaran; f. Penggunaan bahasa; g. Ketepatan menjawab pertanyaan peserta; h. Kemampuan memotivasi peserta; i. Kualitas bahan ajar; j. Gaya, sikap, dan perilaku; k. Kerapian dalam berbusana/penampilan; dan l. Ketepatan waktu, kehadiran, dan penyajian materi. 3. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat PIP dilakukan oleh peserta melalui metode kuesioner dan observasi. Komponen evaluasi meliputi: a. Kualitas tenaga pendidik/pelatih; b. Acara kegiatan; c. Fasilitas yang disediakan; d. Program diklat; e. Layanan pembelajaran; f. Layanan praktik;
57 - g. Layanan akomodasi; dan h. Layanan panitia penyelenggara. E. STANDAR DIKLAT PIP 1. Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetesi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan Diklat PIP yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta Diklat PIP. Dimensi Standar Kompetensi Lulusan Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat pada peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) Kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan, (2) pelaksanaan demokrasi, dan (3) program pembangunan nasional yang berkaitan dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat menengah yang bersifat teknis dan spesifik sederhana, berkenaan dengan peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional serta mampu menganalisis pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Keterampilan Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif, produktif, mandiri, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah pada tingkat menengah dalam aktualisasi peraturan perundang- undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional dan mampu menganalisis pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.
58 - 2. Standar Isi Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Diklat PIP. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta Diklat PIP, dan kualifikasi kompetensi. a. Tingkat Kompetensi Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta Diklat PIP pada setiap sasaran Diklat PIP dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta Diklat PIP dan kualifikasi kompetensi. Pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh tenaga pendidik/pelatih. Lebih dari itu, pengembangan materi diserahkan kepada tenaga pendidik/pelatih. Kompetensi dirumuskan dengan mengacu pada konsep sebagaimana tertuang pada Bloom Taxonomy yang mengategorikan capaian pembelajaran menjadi 3 (tiga) domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, dan dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum Diklat PIP.
59 - b. Ruang Lingkup Materi dan Kompetensi Ruang lingkup materi dan kompetensi dalam Diklat PIP adalah sebagai berikut: Ruang Lingkup Materi dan Kompetensi Ruang Lingkup Materi Kode Kompetensi Sikap Peraturan 1.1 Memprakarsai ketaatan terhadap perundang- peraturan perundang-undangan dalam undangan. mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kewajiban sebagai 1.2 Memprakarsai ketaatan terhadap individu, warga kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, masyarakat, dan warga negara. warga negara, dan warga dunia. Hak sebagai 1.3 Memprakarsai ketaatan terhadap individu, warga ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, menerima hak sebagai individu, warga warga negara, dan masyarakat, dan warga negara. warga dunia. Keseimbangan 1.4 Memprakarsai sikap dan perilaku antara kewajiban menyeimbangkan kewajiban dan hak dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, sebagai individu, dan warga negara. warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Sistem dan 1.5 Memprakarsai ketaatan terhadap dinamika sistem dan dinamika demokrasi demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan Pancasila di setelah amandemen UUD NRI Tahun Indonesia 1945. sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Ruang Lingkup Materi Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. Program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai- nilai Pancasila. Peraturan perundang- undangan. Kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia Kode 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 60 - Kompetensi Memprakarsai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global dengan menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memprakarsai keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan Menganalisis peraturan perundang- undangan di Indonesia. Menganalisis kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Menganalisis hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Menganalisis keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Ruang Lingkup Materi sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. Program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai- nilai Pancasila. Peraturan perundang- undangan. Kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Kode 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 61 - Kompetensi Menganalisis upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. Menganalisis konsep program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Keterampilan Menyosialisasikan perundang- undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menyosialisasikan pemenuhan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Menyosialisasikan perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Menyosialisasikan keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.
62 - Ruang Lingkup Materi Kode Kompetensi Sistem dan 3.5 Menyosialisasikan sistem dan dinamika dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia demokrasi sebelum dan setelah amandemen UUD Pancasila di NRI Tahun 1945. Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Persatuan dan 3.6 Menyosialisasikan upaya kesatuan bangsa mempertahankan persatuan dan di tengah kesatuan bangsa di tengah kebinekaan kebinekaan global. global. Program 3.7 Menyosialisasikan program pembangunan pembangunan nasional sebagai nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. pengamalan nilai- nilai Pancasila. 3. Standar Proses Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan Diklat PIP untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran pada Diklat PIP diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta untuk aktif, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan Diklat PIP dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran, sebagai berikut: a. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar materi dan dasar pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP; b. Tenaga pendidik/pelatih sebagai sumber belajar berbasis ideologi Pancasila; c. Pendekatan yang digunakan dalam Diklat PIP adalah pendekatan humanisme dan konstruktivisme;
63 - d. Proses kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan verbal menuju keterampilan aplikatif; e. Pembelajaran mengutamakan penanaman nilai-nilai Pancasila dan diterapkan sepanjang hayat; f. Pembelajaran berlangsung di tempat diklat, di masyarakat, dan di lingkungan kerja; dan g. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta Diklat PIP serta menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Standar proses meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran, serta pengawasan pelaksanaan pembelajaran. a. Perencanaan Pembelajaran Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam Diklat PIP yang mengacu pada standar isi. 1) Silabus Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran dalam Diklat PIP. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Silabus paling sedikit memuat: a) Identitas pelaksana Diklat PIP; b) Identitas mata ajar Diklat PIP; c) Kompetensi yang akan dicapai; d) Kegiatan pembelajaran; e) Evaluasi; f) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; dan g) Media dan sumber pembelajaran Diklat PIP. 2) RPP RPP merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih sebagai upaya untuk mencapai kompetensi.
64 - Komponen RPP dalam Diklat PIP antara lain: a) Identitas penyelenggara Diklat PIP; b) Identitas mata Diklat PIP; c) Kompetensi yang akan dicapai; d) Indikator hasil belajar sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi; e) Tujuan pembelajaran; f) Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan serta ditulis dalam bentuk butir- butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; g) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; h) Metode pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik/pelatih untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan; i) Media pembelajaran yang berupa alat atau sarana; j) Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, serta sarana lain yang dapat menunjang kegiatan Diklat PIP; dan k) Evaluasi pembelajaran. b. Pelaksanaan Pembelajaran 1) Persyaratan Pelaksanaan Pembelajaran Alokasi waktu kegiatan pembelajaran pada Diklat PIP yaitu 18 (delapan belas) jam pelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) jam pelajaran selama 45 (empat puluh lima) menit. Jumlah peserta per kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang. Pengelolaan kelas dilaksanakan sebagai berikut: a) Tenaga pendidik/pelatih wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran; b) Tenaga pendidik/pelatih menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran; c) Volume dan intonasi suara tenaga pendidik/pelatih dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta;
65 - d) Tenaga pendidik/pelatih wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta; e) Tenaga pendidik/pelatih memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon serta hasil belajar peserta selama proses pembelajaran berlangsung; f) Tenaga pendidik/pelatih mendorong dan menghargai peserta untuk bertanya serta mengemukakan pendapat; g) Tenaga pendidik/pelatih berpakaian sopan, dan rapi; dan h) Tenaga pendidik/pelatih memulai serta mengakhiri proses pembelajaran dengan doa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 2) Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagai berikut: a) Kegiatan Pendahuluan Tenaga pendidik/pelatih wajib memberikan motivasi belajar kepada peserta secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga pendidik/pelatih menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi kepada peserta. b) Kegiatan Inti Menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan mata Diklat PIP. c) Kegiatan Penutup Tenaga pendidik/pelatih bersama peserta melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang diperoleh dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. c. Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Penilaian pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaktualisasikan nilai, pengetahuan, dan tindakan yang sudah dimiliki. Tenaga pendidik/pelatih menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh BPIP.
66 - d. Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran Pengawasan pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan dilakukan oleh BPIP dan/atau DPPI berdasarkan penugasan dari BPIP. 4. Standar Tenaga Pendidik/Pelatih Standar tenaga pendidik/pelatih Diklat PIP merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/pelatih. Tenaga pendidik/pelatih merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam Diklat PIP. Kriteria tenaga pendidik/pelatih sebagai berikut: a. Tenaga pendidik/pelatih harus mempunyai empat ranah kompetensi, yaitu kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional; b. Tenaga pendidik/pelatih telah mengikuti pembekalan oleh BPIP; c. Tenaga pendidik/pelatih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-perundangan, hukum, dan kode etik profesi; d. Tenaga pendidik/pelatih mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP; dan e. Tenaga pendidik/pelatih mampu menerapkan Diklat PIP yang bersifat holistik, otentik, demokratis, dan bermakna. 5. Standar Pengelolaan Standar pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP. Standar pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Diklat PIP. Diklat PIP diselenggarakan oleh deputi yang membidangi Diklat PIP dan/atau dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP melalui Deputi. Dalam penyelenggaraan Diklat PIP, penyelenggara wajib: a. Menyusun rencana pelaksanaan Diklat PIP; b. Menyusun panduan pelaksanaan Diklat PIP; c. Pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan standar dan kurikulum Diklat PIP yang telah ditetapkan; d. Melakukan kegiatan Diklat PIP berdasarkan nilai-nilai Pancasila; dan
67 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi Diklat PIP. 6. Standar Penilaian a. Penilaian Peserta Standar penilaian peserta Diklat PIP adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta, melalui pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta yang telah ditentukan. Standar penilaian menjadi acuan dalam Diklat PIP. b. Prinsip Penilaian Penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; 2) Adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta karena berkebutuhan khusus dan perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender; 3) Terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; 4) Menyeluruh, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai; dan 5) Akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. c. Teknik Penilaian Teknik penilaian meliputi tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, penilaian diri, penilaian antarpeserta, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi peserta Diklat PIP. Penilaian terhadap kompetensi sikap menggunakan teknik observasi dan teknik penilaian diri serta penilaian antarpeserta yang dilakukan melalui pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar pembelajaran. Penilaian terhadap kompetensi pengetahuan menggunakan teknik penilaian berupa tes, meliputi tes tertulis dan/atau tes lisan. Penilaian terhadap
68 - kompetensi keterampilan menggunakan teknik penilaian praktik dan/atau unjuk kerja. d. Instrumen Penilaian Untuk mendapatkan data hasil penilaian diperlukan instrumen penilaian. Instrumen penilaian dalam Diklat PIP harus memenuhi persyaratan: 1) Substansi, yaitu merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 2) Kontruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; 3) Bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan karakteristik peserta Diklat PIP; dan 4) Kontekstual, yaitu memuat kondisi yang relevan dengan karakteristik peserta Diklat PIP. e. Tahapan Penilaian Penilaian oleh tenaga pendidik/pelatih dilakukan melalui tahapan: 1) Mengembangkan indikator hasil belajar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata Diklat PIP; 2) Mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih; 3) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan; 4) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta; 5) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; dan 6) Melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara dalam bentuk nilai prestasi peserta dan/atau deskripsi singkat sebagai penjelasan capaian kompetensi peserta. 7. Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat PIP merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendukung/melancarkan pelaksanaan Diklat PIP. Standar sarana dan prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan
69 - tujuan pelaksanaan Diklat PIP. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: a. Sarana Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan pelaksanaan Diklat PIP, yang terdiri atas: 1) Lambang negara; 2) Bendera negara; 3) Meja; 4) Kursi; 5) Papan tulis; 6) Papan peraga; 7) Proyektor; 8) Komputer/laptop; 9) Printer; 10) Buku referensi; 11) Bahan ajar; 12) Perekam audio/visual; 13) Jaringan internet; 14) Aplikasi pendukung; 15) Teknologi multimedia; 16) Alat tulis kantor; dan 17) Sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran. b. Prasarana Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan Diklat PIP, yang terdiri atas: 1) Aula/ruang kelas; 2) Perpustakaan; 3) Ruang makan; 4) Tempat ibadah; 5) Penginapan; 6) Lapangan; 7) Fasilitas kesehatan; 8) Fasilitas olahraga; 9) Perangkat audio; dan 10) Prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.
70 - Penggunaan dan pengaturan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Diklat PIP perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang responsif gender dan difabel. Adapun sarana dan prasarana harus memiliki standar sebagai berikut: a. Sesuai dengan peruntukan dan fungsinya; b. Dapat mempermudah tercapainya kompetensi peserta Diklat PIP; c. Sesuai dengan jumlah yang diperlukan (kebutuhan minimal); d. Mudah dioperasionalkan; e. Mudah dibawa; dan f. Mengikuti perkembangan zaman. F. KURIKULUM DIKLAT PIP 1. Kompetensi Kompetensi Diklat PIP berisikan 3 (tiga) bagian, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan, nilai dan tindakannya untuk melaksanakan peran sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila. Kurikulum Diklat PIP dirancang untuk memberikan pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi peserta Diklat PIP sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan Diklat PIP dilaksanakan selama 18 (delapan belas) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit, paling lama 3 (tiga) hari kerja. 2. Mata Diklat PIP Kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan Diklat PIP akan dicapai melalui 7 (tujuh) mata Diklat PIP, yaitu: a. Peraturan Perundang-undangan; b. Kewajiban Warga Negara; c. Hak Warga Negara; d. Keseimbangan Kewajiban dan Hak Warga Negara; e. Demokrasi Pancasila; f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa; dan g. Pembangunan Nasional.
71 - 3. Ringkasan Mata Diklat PIP a. Peraturan Perundang-undangan 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan memahami, menaati, dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Hasil Peserta mampu memahami dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan bertindak. 3) Indikator Pencapaian Kompetensi a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.1.1 Menunjukkan keteladanan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 1.1.2 Menunjukkan budaya taat pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.1.1 Memerinci peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 2.1.2 Menghubungkan keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan implementasi nilai- nilai Pancasila. c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.1.1 Mempresentasikan peraturan perundang- undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 3.1.2 Menunjukkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
72 - 4) Materi pokok Peraturan perundang-undangan di Indonesia. 5) Waktu Alokasi waktu selama 3 (tiga) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. b. Kewajiban Warga Negara 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman, analisis, dan implementasi terhadap pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 2) Hasil Peserta mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.2.1 Menunjukkan keteladanan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 1.2.2 Menunjukkan budaya taat pada kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.2.1 Merinci kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 2.2.2 Membandingkan antara kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.
73 - c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.2.1 Mempresentasikan sosialisasi pemenuhan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 3.2.2 Menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, warga masyarakat, dan warga negara. 4) Materi Pokok Kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 5) Waktu Alokasi waktu selama 2 (dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. c. Hak Warga Negara. 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman, analisis, dan implementasi terhadap penerimaan berbagai hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 2) Hasil Peserta mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan penerimaan berbagai hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.3.1 Menunjukan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 1.3.2 Menunjukkan budaya taat terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.
74 - b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.3.1 Merinci hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 2.3.2 Membandingkan antara hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.3.1 Mempresentasikan sosialisasi perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 3.3.2 Menunjukkan hak yang harus diterima sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 4) Materi Pokok Hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 5) Waktu Alokasi waktu selama 2 (dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. d. Keseimbangan Kewajiban dan Hak Warga Negara 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta memahami dan menganalisis keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 2) Hasil Peserta mampu memahami dan menganalisis keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.
75 - 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.4.1 Menunjukkan sikap dan perilaku menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 1.4.2 Menunjukkan budaya menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.4.1 Merinci keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 2.4.2 Mengaitkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.4.1 Mempresentasikan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 3.4.2 Menunjukan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. 4) Materi Pokok Keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 5) Waktu Alokasi waktu selama 2 (dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit.
76 - e. Demokrasi Pancasila 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta untuk memahami dan menganalisis sistem serta dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 2) Hasil Peserta mampu memahami dan menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.5.1 Menunjukkan keteladanan terhadap ketaatan pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 1.5.2 Menunjukkan budaya taat pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.5.1 Merinci sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 2.5.2 Mengaitkan antara sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
77 - c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.5.1 Mempresentasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 3.5.2 Menunjukkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 4) Materi Pokok Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945. 5) Waktu Alokasi waktu selama 3 (tiga) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta untuk memahami dan menganalisis kegiatan-kegiatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi berbagai jenis ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik berasal dari dalam maupun luar negeri sesuai kerangka Empat Konsensus Dasar Nasional. 2) Hasil Peserta mampu memahami dan menganalisis berbagai jenis kegiatan-kegiatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi berbagai jenis ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik berasal dari dalam maupun luar negeri sesuai kerangka Empat Konsensus Dasar Nasional.
78 - 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.6.1 Menunjukkan keteladanan terhadap upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. 1.6.2 Menunjukkan budaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.6.1 Merinci upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. 2.6.2 Merangkum upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.6.1 Mempersentasikan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. 3.6.2 Menunjukkan contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. 4) Materi Pokok Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. 5) Waktu Alokasi waktu selama 3 (tiga) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit.
79 - g. Pembangunan Nasional 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat PIP ini membekali peserta untuk memahami dan menganalisis implementasi program prioritas pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. 2) Hasil Peserta mampu memahami dan menganalisis mengevaluasi implementasi program prioritas pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. 3) Indikator a) Indikator Kompetensi Sikap Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Sikap 1.7.1 Menunjukkan keteladanan peran dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai- nilai Pancasila. 1.7.2 Menunjukkan budaya komitmen pada keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. b) Indikator Kompetensi Pengetahuan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Pengetahuan 2.7.1 Mengaitkan program pembangunan nasional dengan nilai-nilai Pancasila. 2.7.2 Menyimpulkan keterkaitan program pembangunan nasional dengan nilai-nilai Pancasila. c) Indikator Kompetensi Keterampilan Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu: Kode Indikator Kompetensi Keterampilan 3.7.1 Mempresentasikan program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. 3.7.2 Menunjukkan contoh program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.
80 - 4) Materi Pokok Program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. 5) Waktu Alokasi waktu selama 3 (tiga) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. G. SERTIFIKAT Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program Diklat PIP mendapat Sertifikat Telah Mengikuti Diklat PIP yang ditandatangani oleh Kepala atau deputi yang membidangi Diklat PIP di lingkungan BPIP. Dalam sertifikat dicantumkan keterangan nilai capaian dari peserta yang bersangkutan dengan kategori: Sangat Memuaskan dengan nilai 93 sampai dengan 100; Memuaskan dengan nilai 82 sampai dengan 92,99; Baik dengan nilai 71 sampai dengan 81,99; dan Cukup dengan nilai 61 sampai dengan 70,99.
BAB V PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA MELALUI PENGARUSUTAMAAN PANCASILA Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga merupakan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka penegakan dan pengamalan Pancasila tersebut, BPIP menyelenggarakan PIP secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan pengarusutamaan Pancasila. Pengarusutamaan Pancasila merupakan esensi dari Program Paskibraka. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan melalui pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk membentuk karakter kepemimpinan Pancasila. Pada dasarnya pengarusutamaan Pancasila merupakan "Pancasila dalam Tindakan", yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk aktivitas untuk meningkatkan pemahaman Pancasila, sikap dan/atau perilaku berPancasila melalui pelibatan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berasaskan nilai-nilai Pancasila. Pengarusutamaan Pancasila secara nasional dikoordinasikan oleh Deputi dengan berpedoman pada rencana induk Program Paskibraka. Dalam pengarusutamaan Pancasila, Purnapaskibraka Duta Pancasila diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila akan tetapi dibina untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan mengajak generasi muda lainnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta dapat membuat keputusan-keputusan yang berasaskan nilai Pancasila. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan agar Duta Pancasila Purnapaskibraka dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat; 2. Mengajak generasi muda lainnya untuk ikut terlibat dalam pengarusutamakan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif; dan 3. Mampu membuat keputusan yang memiliki rasa berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok dinamis.
82 - Dalam rangka membentuk kaderisasi calon pemimpin bangsa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengembangkan atau membangun alat penilaian kompetensi utama untuk mengukur kemampuan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Tahapan ini merupakan dasar untuk mengukur kompetensi kinerja dan potensi yang dimiliki masing-masing Purnapaskibraka Duta Pancasila. Kompetensi ini diharapkan mengukur perilaku, keahlian, dan nilai krusial yang dapat menjadikan seseorang sukses di masa yang akan datang. Kompetensi utama dimaksud dijabarkan dalam matriks di bawah ini. Kompentensi Definisi Kompetensi Berorientasi pada Hasil tercapai, mampu mengatasi masalah, aksi. tanggung jawab, membangun standardisasi karakter Pancasila, dan menciptakan hasil yang berorientasi pada lingkungan yang mengikuti aksi dan tindakan. Komunikasi. Komunikasi baik melalui lisan dan tulisan yang menggambarkan nilai dan etika Pancasila, secara efektif menyampaikan informasi dan gagasan pada orang lain, mendengarkan secara hati-hati dan mengerti berbagai tema, menyampaikan gagasan secara jelas, dan mengerti secara detail relevansi informasi yang disampaikan. Kreativitas/inovasi. Mampu menerjemahkan gagasan utama, mengembangkan sistem yang ada dan membangun sistem yang baru sebagai tantangan untuk merubah sistem yang ada, berani mengambil resiko, dan mendorong inovasi. Penilaian kritis. Mampu untuk menerjemahkan isu dan fokus dalam meraih solusi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai- nilai Pancasila; dan Konsisten untuk melakukan sesuatu dengan benar dengan kinerja yang dapat diukur. Berorientasi pada Mendengarkan aspirasi masyarakat atau kepentingan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan masyarakat. masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat, mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang komitmen pemberian layanan, ekspektasi masyarakat tercapai dan respon terhadap kepentingan masyarakat
83 - Kompentensi Definisi Kompetensi Keahlian pribadi. Efektif dan produktif, membangun keterikatan, kepercayaan, dan kredibilitas dengan orang lain Kepemimpinan Mampu membuat keputusan yang memberi rasa berkarakter keadilan bercirikan nilai Pancasila; Pancasila. Mampu memotivasi, memberdayakan, menginspirasi, kolaborasi/gotong royong dan mendorong pemangku kepentingan; Mengembangkan budaya rasa memiliki dan internalisasi nilai-nilai Pancasila; dan Membangun konsensus yang sesuai dengan bekerja secara tim dan tujuan umum. Kerja sama tim. Mengetahui kapan dan bagaimana harus merangkul, mengembangkan, memberikan penghargaan dan memanfaatkan tim untuk hasil yang optimal; dan Membangun kepercayaan, menginspirasi rasa antusiasme, mendorong anggota lainnya, dan menolong untuk memecahkan konflik serta membangun konsesus untuk pencapaian Purnapaskibraka Duta Pancasila. Keahlian teknik Menunjukkan kekuatan keahlian teknik dan dan fungsional. fungsional serta pengetahuan pada bidang yang dikuasai, menunjukkan kemampuan untuk berpikir strategis dan teknik, merencanakan proses dan implikasinya untuk kemanfaatan bagi masyarakat. 2. Menyusun sistem pelatihan untuk meningkatkan kompetensi individu dan organisasi Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu maupun organisasi, BPIP menyusun program pelatihan yang sesuai dengan masing- masing kompetensi yang dimiliki serta minat dan bakatnya. Fasilitator/pelatih diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. 3. Menilai kompetensi pengetahuan umum, minat dan bakat utama, dan kepemimpinan berkarakter nilai Pancasila; 4. Menyusun rencana induk dan rencana aksi program Paskibraka.
84 - Pengarusutamaan Pancasila kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam bentuk tingkatan kompetensi dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan sebagai berikut: 1. Duta Pancasila Perintis yang ditandai dengan kendit berwarna hijau; 2. Duta Pancasila Pelopor yang ditandai dengan kendit berwarna merah; 3. Duta Pancasila Penggerak yang ditandai dengan kendit berwarna kuning; 4. Duta Pancasila Pengayom yang ditandai dengan kendit berwarna ungu; dan 5. Duta Pancasila Pengarah yang ditandai dengan kendit berwarna abu. Pembinaan lanjutan melalui pengarusutamaan Pancasila kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Deputi, untuk memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan ditindaklanjuti oleh BPIP dan DPPI tingkat pusat untuk percepatan pencapaian tujuan Program Paskibraka.
BAB VI PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN, PURNAPASKIBRAKA DAN ORGANISASI DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI) Aktivitas kepaskibrakaan merupakan segala bentuk kegiatan yang mengandung karakteristik kepaskibrakaan. Aktivitas kepaskibrakaan mencakup kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan formal, informal, dan nonformal. Dalam pembinaan aktivitas kepaskibrakaan, Purnapaskibraka Duta Pancasila akan diberikan status kepaskibrakaan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Pancasila yang ditandai dengan pemberian kendit berdasarkan warna. Pembinaan yang dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dilaksanakan melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan kepaskibrakaan yang memiliki nilai- nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Purnapaskibraka dan organisasi Purnapaskibraka lainnya di sekolah-sekolah. 2. Pembinaan terhadap Purnapaskibraka dilaksanakan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta pembekalan sebagai pamong dalam pemusatan diklat bagi calon Paskibraka. 3. Pembinaan terhadap DPPI dilaksanakan melalui pembinaan pola kerja dan tata kelola organisasi DPPI. 4. Pembinaan dalam pengarusutamaan Pancasila pada kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan formal, informal, dan nonformal guna aktualisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksana pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan, Purnapaskibraka, dan DPPI sebagai berikut: 1. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dilaksanakan oleh BPIP bekerja sama dengan DPPI tingkat provinsi dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota dengan mengikuti pedoman yang disusun oleh DPPI tingkat pusat. 2. Pembinaan terhadap Purnapaskibraka sebagai berikut: a. PIP dan wawasan kebangsaan dilaksanakan oleh BPIP; dan b. Pembekalan sebagai pamong dalam pemusatan diklat bagi calon Paskibraka dilaksanakan oleh BPIP bersama DPPI tingkat pusat yang bekerja sama dengan DPPI tingkat provinsi dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota. 3. Pembinaan terhadap organisasi DPPI dilaksanakan oleh BPIP.
BAB VII TATA PAKAIAN DAN SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA Paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Lahir Pancasila, dan acara resmi lainnya, mengenakan seragam yang sudah ditetapkan. Selain mengenakan seragam yang sudah ditetapkan, Paskibraka juga harus memiliki sikap tampang yang rapi dan bersih. A. TATA PAKAIAN PASKIBRAKA 1. Umum a. Warna Sejak dimulainya pembentukan Paskibraka tahun 1967 ditetapkan warna pakaian seragam adalah putih-putih sedangkan warna merah digunakan sebagai aksen berupa setangan leher penutup leher bagian depan seperti yang biasa digunakan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia ketika mengenakan seragam upacara. Warna putih dipilih sebagai warna seragam bermakna kesucian dan kebersihan hati dalam melaksanakan tugas pokok pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. b. Bentuk Pakaian Paskibraka sebagai berikut: 1) Paskibraka putra berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih; dan 2) Paskibraka putri berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih, sebagaimana gambar di bawah ini: Seragam Paskibraka Putra Seragam Paskibraka Putri
87 - 2. Kelengkapan dan Atribut a. Kelengkapan Seragam Paskibraka Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut: 1) Setangan leher merah putih; 2) Sarung tangan warna putih; 3) Kaos kaki warna putih; 4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab); 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah; dan 6) Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka). Sepatu Paskibraka Putra Sepatu Paskibraka Putri b. Atribut Seragam Paskibraka Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut: 1) Peci; 2) Pin Garuda Pancasila; 3) Lambang korps Paskibraka; 4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda; 5) Nama dan lambang daerah; 6) Papan nama; dan 7) Epolet. Atribut seragam Paskibraka sebagaimana tabel di bawah ini: No. Gambar Nama Keterangan 1 Peci 1. Pada sisi kiri depan peci terpasang pin Peci Putra Garuda Pancasila. 2. Ukuran peci putra disesuaikan dengan Peci Putri ukuran lingkar kepala. 3. Peci putri memiliki
2 88 - Lambang korps Paskibraka ukuran yang sama dan penggunaannya diperlukan penjepit. 1. Makna a. Perisai, bermakna "Siap Bela Negara" termasuk bangsa dan tanah air Indonesia. b. Warna hitam bermakna teguh dan percaya diri. c. Warna kuning bermakna kebanggaan, keteladanan dalam berperilaku dan sikap setiap anggota Paskibraka. d. Sepasang Anggota Paskibraka, Paskibraka terdiri atas anggota putra dan putri yang dengan keteguhan hati bertekad untuk mengabdi dan berkarya bagi pembangunan Indonesia. e. Bendera Merah Putih,
3 89 - Lencana Merah Putih Garuda (MPG) merupakan Bendera Kebangsaan Indonesia yang sedang berkibar yang harus dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia, termasuk Paskibraka. f. Garis Horison, atau awan 3 (tiga) garis menunjukkan Paskibraka di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. 2. Emblem korps Paskibraka dipasang pada bagian atas lengan kanan PDU. 1. Merupakan lencana yang disematkan pada saat pengukuhan sebagai Paskibraka; dan 2. Lencana MPG disematkan di posisi dada sebelah kiri tepat pada organ jantung.
4 90 - Epolet 1. Hiasan berupa lidah yang terletak pada bahu baju seragam; 2. Pada epolet terdapat gambar bunga teratai yang dikelilingi oleh belah ketupat dan mata rantai yang merupakan lambang Paskibraka; 3. Makna lambang Paskibraka yaitu: a. Bunga teratai, generasi muda yang tumbuh dari bawah dan dari tanah air yang sedang berkembang dan membangun. b. 3 (tiga) kelopak teratai ke atas: belajar, bekerja, dan berbakti. 3 (tiga) kelopak teratai ke samping dan ke depan: aktif, disiplin, dan gembira. c. Rangkaian belah ketupat dan mata rantai, bahwa Paskibraka adalah sepasang pelajar yang
5 6 Nama Lengkap Asal Daerah NamaDaerah Lambang Daerah 91 - berasal dari 16 (enam belas) penjuru mata angin sebagai wujud ketahanan nasional. 4. Epolet dipasangkan pada lidah PDU. Papan Nama 1. Papan nama yang dijahit pada baju yang berisikan nama lengkap Paskibraka dan daerah asal. 2. Bagi Paskibraka tingkat pusat dan provinsi, nama daerah merupakan nama provinsi asal. 3. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota, nama daerah merupakan nama kabupaten/kota asal. 4. Papan nama dipasang di atas saku kanan PDU. Nama dan 1. Bagi Paskibraka Lambang tingkat pusat dan Daerah tingkat provinsi mengenakan nama daerah dan lambang daerah yang merupakan provinsi asal Paskibraka.
92 - 2. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota mengenakan nama dan lambang daerah kabupaten/kota asal Paskibraka. 3. Nama dan lambang daerah dipasang pada bagian atas lengan kiri PDU. 3. Jumlah Seragam Setiap anggota Paskibraka mendapatkan PDU paling sedikit 2 (dua) setel. B. SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA Sikap tampang Paskibraka merupakan sikap yang harus dimiliki oleh Paskibraka dalam penampilan sehari-hari yang meliputi: 1. Kebersihan badan; 2. Kerapian dan kebersihan pakaian; 3. Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang; 4. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra; 5. Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan 6. Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.
BAB VIII DESAIN PIN DAN PIAGAM PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA A. PIN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
94 - B. PIAGAM PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA Logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Jakarta, ............. 20...... Nomor Piagam Duta Pancasila Tandatangan Kepala BPIP secara elektronik Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI Nama Lengkap Duta Pancasila Asal Daerah Tugas Duta Pancasila Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Penerbitan Piagam Duta Pancasila Hologram Logo BPIP
BAB IX PENGELOLAAN DATA NASIONAL PROGRAM PASKIBRAKA A. MAKSUD DAN TUJUAN Pengelolaan data nasional Program Paskibraka dimaksudkan untuk mengetahui jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila secara nasional dan membentuk sistem pengelolaan pengumpulan data bakat (talent pool management system) Purnapaskibraka Duta Pancasila. Tujuan dari pengelolaan data nasional sebagai berikut: 1. Menghimpun data calon Paskibraka; 2. Menghimpun data berupa nilai pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan calon Paskibraka dalam pemusatan diklat; 3. Menghimpun data Purnapaskibraka; 4. Menghimpun data Purnapaskibraka Duta Pancasila; 5. Memetakan minat dan bakat utama Purnapaskibraka Duta Pancasila; 6. Mengelola data minat dan bakat utama Purnapaskibraka Duta Pancasila; 7. Memonitor perkembangan minat dan bakat utama Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan 8. Sebagai bahan data dalam pengambilan kebijakan pimpinan. B. PERENCANAAN BASIS DATA Kegiatan perencanaan basis data dilakukan untuk merealisasikan basis data yang dibuat agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan basis data dapat dilakukan dengan menentukan hal-hal sebagai berikut: 1. Identifikasi kebutuhan BPIP, DPPI, dan pemangku kepentingan tekait dengan basis data yang akan dibutuhkan; 2. Evaluasi untuk menentukan kelebihan dan kekurangan dari basis data yang akan dibuat; dan 3. Perkiraan teknis terkait cara pengumpulan data, format data, dan cara membuat desain basis data dan implementasi. Penanggung jawab pelaksana perencanaan pembangunan basis data adalah Deputi dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pusat data dan teknologi informasi di lingkungan BPIP dan DPPI.
96 - C. PROSES PENGUMPULAN BASIS DATA 1. Purnapaskibraka Duta Pancasila sebelum Tahun 2022 Pengumpulan data Purnapaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan oleh BPIP bekerja sama dengan DPPI dan organisasi Paskibraka atau Purnapaskibraka terkait, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui laman DPPI. 2. Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun Berjalan Pengumpulan data bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila tahun berjalan dilaksanakan oleh BPIP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPPI. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui laman Program Paskibraka. D. PENYIMPANAN DATA Data disimpan dalam pusat data dan informasi BPIP. E. PENGGUNAAN DATA Data yang terkumpul digunakan oleh BPIP, DPPI, dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya dengan persetujuan tertulis dari BPIP. F. KEAMANAN BPIP memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan mendapat perlindungan keamanan, yaitu terlindung dari kehilangan data, akses data yang tidak sah, perusakan data, penggunaan data yang tidak sah, modifikasi data, dan/atau pengungkapan data. G. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya pengelola teknologi informasi dan komunikasi berasal dari BPIP. Dalam rangka pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, BPIP dapat merekrut tenaga pihak ketiga. H. KEPEMILIKAN DATA Data yang terkumpul dimiliki oleh BPIP serta dapat diakses dan digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya dengan persetujuan tertulis dari BPIP. I. KEMITRAAN BPIP dapat bekerja sama dalam penyimpanan dan pengelolaan data dengan pemangku kepentingan lainnya.
BAB X FORMULIR PENDAFTARAN PASKIBRAKA FORMULIR 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PASKIBRAKA TAHUN ... Foto 4 x 6 (Latar belakang merah) A. DATA CALON PASKIBRAKA 1. Kab./Kota, Provinsi 2. Nama Lengkap 3. Nama Panggilan 4. Jenis Kelamin 5. Tempat, Tanggal Lahir 6. Agama 7. Alamat Lengkap 8. Nomor HP 9. Email : ... : ... : ... : L / P *pilih salah satu, coret yang tidak sesuai : ... : ... : ... : ... : ... 10.Keterampilan/Keahlian : 1... 2... 3... 11. Kemampuan Bahasa No : Bahasa Aktif*) Pasif*) 1) Bahasa Inggris 2) 3) 4) ... ) Beri tanda centang (v) untuk jawaban yang sesuai : ... kg 12. Berat Badan 13. Tinggi Badan : ... cm 14. Ukuran Pakaian Olahraga : ... : ... 15. Ukuran Sepatu : ... 16. Ukuran Peci
98 - B. DATA ORANG TUA/WALI CALON PASKIBRAKA 1. Nama Orang Tua/Wali 2. Pekerjaan Orang Tua 3. Alamat Lengkap 4. Nomor HP Orang Tua : ... : ... : ... : ... , ... 20... Pengesahan Calon Paskibraka Materai 10000 (... ) Nama Kepala Sekolah (... ) Nama Lengkap pilih salah satu, coret yang tidak sesuai
99 - FORMULIR 2 SURAT IZIN KEPALA SEKOLAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ... Tempat, Tanggal Lahir : ... NIP/NIK : ... Nama Sekolah : ... Alamat Lengkap Sekolah : ... No. Telepon/Fax. Sekolah : ... Alamat Lengkap Sekolah : ... Email : ... Kepala Sekolah dari: Nama Lengkap Siswa : ... Kelas : ... Alamat Lengkap Siswa : ... NIK Siswa : ... Saya dengan ini menyatakan: 1. Memberikan izin sepenuhnya kepada anak didik/siswa sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti rangkaian kegiatan seleksi Paskibraka tahun ... ..; dan 2. Tidak menuntut segala sesuatu dan/atau yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Calon Paskibraka Yang menyatakan, Materai 10000 (... ) (... ) Nama Lengkap Siswa Nama Lengkap Kepala Sekolah pilih salah satu, coret yang tidak sesuai
100 - FORMULIR 3 SURAT IZIN ORANG TUA/WALI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Orang Tua/Wali : ... Tempat, Tanggal Lahir : ... Pekerjaan : ASN/ Wiraswasta /Lainnya *)pilih salah satu,coret yang tidak sesuai Nama Instansi : ... Agama : ... Alamat Lengkap : ... Nomor Telepon Orang Tua : ... Orang Tua/Wali dari Nama Lengkap Anak : ... Umur : ... Asal Sekolah : ... Asal Provinsi : ... Alamat Lengkap : ... NIK : ... Saya selaku orang tua/wali dengan ini menyatakan: 1. Memberikan izin sepenuhnya kepada anak saya sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti rangkaian kegiatan seleksi Paskibraka tahun ... .; dan 2. Tidak menuntut segala sesuatu dan/atau yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menyatakan, Materai 10000 (... ) Nama Lengkap Orang Tua/Wali
BAB XI PENUTUP Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Paskibraka. Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Paskibraka tidak hanya dilihat dari keberhasilan pelaksanaan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka, melainkan juga terciptanya para generasi muda bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, memiliki rasa persatuan dan kesatuan, rasa patriotisme dan cinta tanah air serta memupuk jiwa kepemimpinan sebagai Pandu Ibu Pertiwi sebagai perwujudan pembinaan ideologi Pancasila kepada Paskibraka secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, ttd YUDIAN WAHYUDI