Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) Ray Amantharo Saragih1, Rosnidar Sembiring2, Suhaidi3, Syarifah Lisa Andriati4. 1.Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. E-mail: (CA) 2.3.4. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (KSPPM) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas - +2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021. Katakunci: Humbang Hasundutan, Hutan Adat, Masyarakat Adat. Sitasi: Saragih, R. A., Sembiring, R., Suhaidi, S., & Andriati, S. L. (2023). Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan). Locus Journal of Academic Literature Review, 2(3), 243-260. 1. Pendahuluan Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada di kecamatan Pollung, kabupaten humbang hasudutan, Provinsi Sumatera Utara. Kedua Desa ini berjarak sekitar 330 kilometer dari Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Waktu tempuhnya dari Medan sekitar enam hingga tujuh jam lewat perjalanan darat. Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan masyarakat yang homogen. Menurut Data Kependudukan Kecamatan Pollung terakhir di dapat tahun 2015 dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan, hampir genap 100% penduduknya beretnis Batak Toba dan mayoritas beragama Kristen Protestan (73%). Penganut agama lain adalah Katolik (25,08%) dan Islam (1,02%). Walau sebelumnya tidak menyebut diri mereka sebagai masyarakat 243
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 adat,tetapi dalam praktiknya mereka masih menerapkan norma- norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, harmoni ditengah masyarakat terjaga dengan baik berkat masih mengedepankannya aturan-aturan adat dalam interaksi sosial. Meskipun secara administrasi pemerintahan masyarakat terbagi dalam dua desa, yakni Desa Pandumaandan Sipituhuta, tetapi dalam ikatan adatnya masih merupakan satu komunitas. Pelaksanaan Hukum adat sudah dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta secara turun temurun, Raja bius adalah Bentuk Paguyuban dari Marga pembuka kampung tersebut memiliki kekuasaan dan pemerintahan, termasuk dibidang hukum dan hak ulayat masyarakat diwilayah pandumaan sipituhuta. Bentuk pengelolaan hutan adat Tombak Haminjon dalam praktek pengelolaan hutan, Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta mempraktikkan manige, dengan cara mencungkil batang pohon kememyan yang sudah layak digores karena sudah cukup umur. Getah hasil manige berwarna putih yang disebut sidukapi yang baru bisa di panen tiga bulan kemudian. Sidukapi adalah getah kemenyan yang kualitasnya terbaik sehingga harganya paling mahal. Setelah tiga bulan, getah kemenyan tahir yang lebih murah akan keluar. Waktu tunggu dua sampai tiga bulan lagi dibutuhkan sampai dipanen. Permasalahan yang identik dengan masyarakat hukum adat sering terjadi mengenai kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat, dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik pengakuan atas pemegang hak tanah adat sangat merugikan atas masyarakat adat. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat dikawasan hutan, serta ketidakjelasan tata batas kawasan hutan.konflik tersebut membuat masyarakat adat tidak memiliki lisensi hak mengelola hutan nya. Banyak nya konflik yang ditimbulkan atas hutan adat menimbulkan reaksi dari masyarakat adat yang dihimpun oleh Aliansi Masyatakat Adat Nusantara (AMAN). Organisasi AMAN mengajukan judicial review UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-X/2012 mengenai mengakui keberadaan dan kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat, namun pada Faktanya di lapangan belum terlaksana sepenuhnya dan Masih adanya hak hak masyarakat adat yang belum terlaksana, oleh karena itu Peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang hutan adat, khususnya Hutan adat tombak haminjon.Hutan adalah pengertian dalam ranah ekologi atau yang terlihat secara fisik,sedangkan kawasan hutan adalah pengertian dalam ranah yuridis,karena dalam undang-undang kehutanan disebutkan bahwa suatu area dapat dikatakan sebagai kawasan hutan apabila telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya penunjukan dan penetapan dari pemerintah, suatu area memiliki kepastian hukum menjadi hutan tetap. Adapun yang dimaksud dengan kehutanan merupakan system manajemen dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan hutan maupun kawasan hutan (Widowati et al., 2014). Klaim negara di wilayah hutan adat yang menjadi akar konflik tenurial di wilayah adat ini, harus segera diakhiri melalui proses penanganan konflik. Dalam konteks Penanganan Konflik Tenurial di wilayah adat wajib melibatkan pihak-pihak yang 244
Ray Amantharo Saragih terlibat konflik. Penyelesaian yang hanya melibatkan Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau lainnya, akan selamanya bersifat sepihak dan tidak adil. Konflik antara Pemerintah dengan Pihak perusahaan (Swasta) dan Masyarakat adat. Pemerintah tidak bisa menjadi penengah atau menyelesaikan konflik ini. Penunjukan dan Penetapan kawasan hutam secara sepihak oleh negara tersebut telah menciptakan konflik berkepanjangan di Sumatera Utara. Melalui penunjukan dan Penetapan kawasan hutan tersebut, Negara berwenang memberikan izin-izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di wilayah-wilayah adat yang diklaim negara sebagai kawasan hutan negara. Permasalahan nya adalah hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat pada tingkatan tertinggi dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak seluruh hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Padahal, hutan adat merupakan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Bentuk ini umumnya berasal dari hutan alam yang sudah secara turun-temurun dikelola dan dimanfaaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi dan budaya yang sifatnya kolektif. Peraturan pengelolaan dan pemanfaatannya dibuat dan ditetapkan oleh hukum-hukum adat (Awang, 2003). Gerakan Masyarakat adat Batak di Desa Pandumaan dan Sipituhuta adalah contoh kasus dengan sejarah panjang perjuangannya mengusahakan pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisionalnya.ika ditarik sejak awal mula kehadiran perusahaan bubur kertas (pulp) dan serat tekstil (rayon)di tanah Batak, perjuangan masyarakat adat sudah berlangsung sejak 1987. Kasus di Pandumaan dan Sipituhuta sendiri secara khusus kurang lebih telah berlangsung selama sepuluh tahun jika dihitung sejak masa eskalasi konflik pada 2009 hingga turunnya peraturan daerah (perda) pengakuan masyarakat adat pada 2019. Gerakan ini adalah satu diantara sedikit yang berhasil secara konkret mencapai beberapa tujuan tersebut (Silalahi, 2020). Perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan sejarahnya merupakan fenomena yang muncul sudah perjuangan jenis ini lama tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak cukup diperhatikan dengan serius. Sejarah tersebut misalnya terkait tiga generasi hak asasi, yakni hak sipil dan politik,hak ekonomi-sosial budaya, dan hak menentukan nasib sendiri. Persoalan yang dihadapin masyarakat adat mencakup ketiganya. Perjuangan ini terkait dengan tuntutan atas pengakuan keberadaan masyarakat ini dengan pola kehidupan khas yang ada secara turun-temurun. Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan tak terelakkan terpisahkan dari keberlangsungan hidup masyrakat adat. Tanah merupakan bentuk eksistensi masyarakat adat, tanpa tanah sulit membayangkan masyarakat adat ada. lama. Namun, dalam jarena keduanya adalah bagian yang tidak Antara satu anggota masyarakat dengan yang lain di kedua desa ini masih memiliki tali persaudaraan karena berada dalam struktur silsilah yang sama, berasal dari keturunan marga tertentu. Sebagai masyarakat adat, ritual atau upacara adat masih kerap dilakukan, baik upacara adat yang berhubungan dengan daur kehidupan 245
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 (kelahiran,menjadi dewasa, pernikahan, dan kematian), membangun tugu,memasuki rumah, membuka perkampungan, dan acara-acara lainnya. Selain itu, aturan adat masih dijadikan panglima dalam penyelesaian konflik- konflik yang terjadi di esa. Tidak heran jika sangat harang terjadi konflik horizontal yang diselesaikan secara hukum dipengadilan atau melibatkan pihak kepolisian, Kemudian dalam perihal kemargaan, dalam sejarah penyebaran marga- marga ditanah batak, pollung disebut juga dengan Tano Marbun yang secara teritorial merupakan wilayah kerajaan Bius Marbun. Secara genealogis wilayah Bius Marbun ini didiami oleh keturunan Toga Marbun, yakni Lumban Gaol, Lumban Batu, dan Banjar Nahor. Kelompok Naipospos terbelah dua. Belahan yang lebih tua dari pangkuan Toga Marbun mendiami suatu daerah yang agak luas di Humbang Utara dan juga mempunyai cabangnya di Bakkara. Cabang-cabang tuunggal yang menjadi komponen dari marga lumban batu dan banjar nahor menduduki wilayah- wilayah Sanggaran dan Siihingkit di daerah kemenyan. Beberapa kelompok kecil Marbun juga dapat dijumpai di beberapa wilayah kecil di Dataran Tinggi Humbang, diantaranya di Sipituhuta. Anak dari Toga Marbun, Marga Lumban Gaol dan Lumban Batu adalah raja bius di dua desa tersebut. Marga lainnya merupakan boru bius yang datang ke desa itu karena proses migrasi dan pernikahan. Mereka adalah marga Nainggolan, Pandiangan, Sinambela, Sihite, Munthe dan Tamba merupakan marga boru yang keberadaannya juga diakui dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Keterkaitan atau hubungan kekerabatan antar marga di dua desa tersebut diatur berdasarkan sistem kekerabatan dalihan natolu. Sebagai Komunitas adat, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta juga memiliki aturann-aturan yang jelas atas tata kelola sumberdaya alam. Aturan-aturan adat ini mencakup tata ruang wilayah adat dan tata kelola kepemilikan Tanah Adat di Pandumaan Sipituhuta,sebagai komunitas adat, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta juga memiliki aturan-aturan yang jelas atas tata kelola sumberdaya alam. Aturan-aturan adat ini mencakup tata ruang wilayah adat dan tata kelola kepemilikan tanah yang sebagian besar masih diterapkan sampai sekarang. Bukti kepemilikannya hanya aturan adat yang diyakini secara bersama-sama. Namun, walaupun kepemilikannya kolektif, batas-batas tanah antara setiap keturunan marga sudah jelas,karena sudah dibagi sejak dahulu. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif bersama KSPPM,luas tombak haminjon milik masyarakat adat diketahui kurang lebih 4.100 hektare. Lokasinya terbagi menjadi tujuh bagian : dolok ginjang,lombang, sipitu rura, aek simonggo,serta aek sibudong. Semula bermula pada awal juni 2009, Tanpa sepengetahuan masyarakat di kedua desa, tombak haminjon mereka tebangi oleh PT TPL, yang dulunya bernama PT IIU dengan izin konsesi sesuai SK UIPHHK-HTI Nomor 493/Kpts-II/19992 tanggal 1 juni 1992 tentang Pemberian Hak Penguasaan Tanaman Industri Kepada PT Inti Indorayon Utama seluas 269.060 hektare. Kemudian direvisi melalui SK Nomor 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang mengbah luasannya menjadi 188.055 Hektare. Berdasarkan izin konsesi inilah perusahaan yang pernah ditutup operasionalnya pada masa pemerintahan Habibi ini memperoleh izin Rencana Kerja Tahunan diwilayah konsensi mereka ditanah batak, termasuk di Pandumaan dan Sipituhuta. Hanya dalam hitungan hari, sekitar 400 hekatre lahan mereka ditebangi dan langsung ditanami 246
Ray Amantharo Saragih eukaliptus. Peristiwa ini sontak membuat masyarakat kaget dan marah. Warisan leluhur yang dikelola dengan baik bernilai spritual, sosiokultural, dan ekonomi yang sangat tinggi, tiba-tiba terancam ini kemudian meradang dan dengan spontan melakukan penghentian penebangan di tombak haminjon Pada 23 Juni 2009. Masyarakat adat Pandumaan kemudian melanjutkan aksinya dengan demontrasi pada 29 juni 2009 di Kantor bupati humbang hasudutan. Pasca keluarnya Surat Keputusan (SK) Pencadangan Hutan adat dari Presiden Joko Widodo pada desember 2016. Surat bernomor SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/2016 tentang perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.493/KPTS- II/1992 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama. Yang diberikan masih berupa SK Pencadangan Hutan Adat dan Pandumaan-Siptuhuta adalah salahsatu dari sembilan masyarakat itu karena belum ada perda terkait. Bupati adat lain mendapatkannya saat Humbang Hasudutan dihadapan presiden dan para menteri berjanji bahwa paling lambat pada maret 2017, Perda masyarakat adat sudah diterbitkan. Masyarakat adat pandumaan dan sipituhuta juga mengambil kesempatan pertemuan di istana dengan Presiden Joko Widodo agar menghentikan kasus hukum yang mereka hadapi selama proses perjuangan hak-hak adatnya. Pada 2017, tak lama setelah presiden memberikan SK Pencadangan, Kantor Staf Presiden yang diwakili Noer Fauzi Rachman, Direktur Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan (PSKL) Sumatera, Ratna Hendratmoko, dan dua staf Badan Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Sumatera Utara melakukan diskusi dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Diskusi dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dengan adanya SK Pencadangan, masyarakat adat tidak perlu khawatir TPL akan beroperasi lagi di wilayahnya. Pentingnya Penelitian hukum ini dilakukan agar Mengetahui Sejauh mana Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Serta menganalis penerapan hukum di hutan adat tombak haminjon. 2. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian metode yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kemudian didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawanacara langsung kepada Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Dan Komunitas masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini diharaphkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara studi dokumen dan studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data digunakan penelitian kepustakaan (Library research) dilakukan dengan cara menginventarisasi data sekunder, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain digunakan juga teknik pengumpulan data lapangan (field research) yakni dengan 247
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan KSPPM dan tokoh adat di desa Pandumaan Sipituhuta yang sesuai dengan kompetensinya menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif untuk menemukan informasi yang bermanfaat untuk menunjukkan dan mendukung proses pengambilan kesimpulan dalam sebuah penelitian. Setelah bahan diseleksi, diolah, dan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian. 3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Sejarah Masyarakat Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dan Bentuk Pengelolaan Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada berada di Kecamatan Pollung,Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara,kedua desa ini berjarak sekitar 330 kilometer dari Medan sekitar enam hingga tujuh jam lewat perjalanan darat. Transportasi darat dapat ditempuh melalui dua pilihan lintasan, yakni berastagi atau lintas pematangsiantar. Sedangkan,jika melalui jalur transportasi udara bisa melalui Bandara . Perjalanan darat dari siborong-borong menuju desa ini menempuh jarak sekitar 40 Kilometer. Letak kedua desa ini juga tidak terlalu jauh dari danau toba,danau terbesar di asia tenggara. Lokasinya hanya berjarak sekitar 120 Kilometer dari parapat, Danau toba bagian selatan,tepatnya bakara,daerah yang juga dikenal sebagai tempat kerajaan Sisingamangaraja,hanya berjarak sekitar 45 kilometer. Internasional Kualanamu menuju Bandara Silangit,Siborong-borong Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan masyarakat yang homogen. Menurut "Data kependudukan Kecamatan Pollung April 2015" dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan, Hampir genap 100% Penduduknya beretnis Batak Toba dan Mayoritas beragama Kristen Protestan (73%).Penganut agama lain adalah Katolik (25,08%) dan Islam (1,02%). Walau sebelumnya tidak menyebut diri mereka sebagai masyarakat adat,tetapi dalam praktiknya mereka masih menerapkan norma- norma adat dalam kehidupan sehari-hari.Harmoni ditengah masyarakat terjaga baik berkat masih dikedepankannya aturan-aturan adat dalam interaksi sosial. Administrasi Pemerintahan masyarakat terbagi dalam dua desa, yakni Pandumaan dan Sipituhuta,tetapi dalam ikatan adat mereka masih merupakan satu komunitas. Antara satu anggota masyarakat dengan yang lain di kedua desa ini masih memiliki tali persaudaraan karena berada dalam struktur silsilah yang sama,berasal dari keturunan marga tertentu. Sebagai masyarakat adat,ritual atau upacara adat masih kerap dilakukan,naik upacara adat yang berhubungan dengan daur kehidupan (kelahiran,menjadi dewasa,pernikahan,dan kematian),membangun tugu,memasuki rumah,membuka perkampungan dan acara-acara lainnya.Selain itu,aturan adat juga masih dijadikan panglima dalam penyelesaian konflik-konflikyang terjadi didesa.Sangat jarang terjadi konflik horizontal yang diselesaikan secara hokum dipengadilan atau melibatkan pihak kepolisian. 248
Ray Amantharo Saragih Kemudian dalam perihal kemargaan, dalam sejarah penyebaran marga-marga ditanah Batak, Pollung disebut juga dengan Bius Marbun. Secara genealogis wilayah Bius Marbun ini didiami oleh keturunan Toga Marbun,Yakni Lumban gaol,lumban batu,dan Banjar nahor.Belahan lebihtua dari pangkuan Toga Marbun mendiami suatu daerah yang agak luas di Humbang utara dan juga mempunyai cabangnya di Bakkara. Cabang- cabang tunggal yang menjadi komponen dari marga Lumban batu dan Banjar Nahor menduduki wilayah-wilayah Sanggaran dan Sihingkit di daerah kemenyan. Beberapa kelompok kecil Marbun juga dapat dijumpai dibeberapa wilayah kecil di Dataran tinggi Humbang,diantaranya di Sipituhuta. Sebagai anak dari Toga Marbun,marga Lumban gaol dan lumban batu adalah raja bius di dua desa tersebut. Marga-marga lainnya merupakan boru bius yang dating ke desa itu adalah dan dan Tamaba merupakan marga boru yang keberadaannya juga diakui dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu,sampai saat ini dalam pesta -pesta adat, marga Lumban Gaol dan marga lumban batu selalu mendapatkan jambar bius (keistimewaan seperti hidangan atau bagian uang). karena proses imigrasi pernikahan. Mereka Keterkaitan atau hubungan kerabatan antar marga di dua desa tersebut berdasarkan sistem kekerabatan "dalihan na tolu". Sistem ini terdiri atas dongan tubu (Pihak kelurga yang semarga dalam hubungan bapak),hula-hula (klan asal istri yang harus dihormati), dan boru (kelompok penerima istri). Hubungan dongan tubu,hula-hula,dan boru,tiga unsur penting dalam konsep dalam konsep Dalihan natolu ini tercermin dalam filosofi somba marhula-hula,elek marboru,manat mardongan tubu,yakni hormta kepada klan pihak marga pemberi istri,mengayomi penerima istri,dan saling menjaga antarmarga yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua tokoh masyarakat setempat,filosofi inilah yang juga masih berlaku dalam sistem kekerabatan antarmarga di Pandumaan dan Sipituhuta. Ada enam marga besar yang berada di dua desa ini.Keenam marga yang dimaksud adalah Lumban Gaol(Keturunan dari Toga Marbun yang menjadi raja bius di wilayah Sinambela.Dari sejarahnya,Keberadaan mereka di desa tersebut sudah lebih dari dua ratus tahun. Angka ini dihitung dari jumlah generasi atau silsilah mereka yang sudah lebih dari tiga belas generasi. Selain enam marga besar diatas,masih ada marga-marga lain yang tinggal dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat adat Batak dikedua desa lain Munthe,Sitanggang,dan Situmorang. Keberadaan mereka di sana kebanyakan karena pernikahan dengan boru (putri) dari marga-marga diatas,sehingga kemudian menjadi bagian dari komunitas adat.Mereka memiliki hak-hak yang diatur oleh adat tentang pengelolaan tanah-tanah adat mereka. Terkait dengan silsilah marga-margayang ada juga diperkuat dengan di Pandumaaan dan Sipituhuta,keberadaan mereka dibangunnya beberapa tugu nenek moyang oleh masing-masing marga dari satu garis keturunan marga. Tugu-tugu ini munujukan bahwa tanah dimana tugu tersebut berada merupakan wilayah adat marga yang mempunyai tugu. Keberadaan tugu-tugu ini juga bisa dijadikan acuan untuk menelisik kembali silsilah marga-marga di kedua desa tersebut ,antara 249
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 tersebut. Tugu setidaknya menginformasikan siapa nenek moyang mereka yang pertama sekali menginjakkan kaki atau membuka perkampungan di wilayah tersebut. Tugu menjadi salah satu artefak yang membuktikan berapa lama satu marga tertentu berada disana. Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa masyrakat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan satu komunitas yang strukturadatnya masih sangat jelas dan tertata rapi. Keberadaan masyarakat adat dibuktikan dengan masih diakuinya keberadaan rajabius bagi marga yang pertama sekali membuka perkampungan disana,juga adanya pengakuan terhadap marga-marga boru yang dating kedua desa tersebut. Pelacakan keberadaan mereka di Pandumaan dan Sipituhuta juga tidak begitu sulit,karena sebagaimana pada umumnya masyarakat Batak yang masih menjunjung tinggi aturan- aturan adat, silsilah marga masih bisa ditelusuri.Selain itu, dengan penelusuran silsilah keberadaan masyrakat adat di wilayah ini dengan mudah bisa diidentifikasi dan dihitung usianya. Selain struktur kekerabatan marga yang sangat kuat, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta juga merupakan komunitas homogeni yang sangat terbuka dengan pihak luar. Dua tokoh masyarakat lainnya mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat ini sangat terbuka dengan pihak luar yang ingin tinggal di desa mereka. Namun,setelah mereka bangkit melawan ketidakadilan dan ancaman terhadap kepemilikan mereka atas tanah dan hutan adat beserta sumberdaya alamnya,relasi dengan pihak luar mulai dibatasi.Tujuannya untuk mencegah adanya pihak-pihak yang disusupkan ke dalam gerakan perlawanan yang dimaksudkan melemahkan gerakan tersebut. Pembuktian Umur Perkampungan di Hutan Adat Tombak Haminjon, Upaya pembuktian sejarah keberadaan masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta dilakukan melalui penelitian Arkeologis. Penelitian ini ditujukan untuk mengukur usia perkampungan yang ada hingga kini. Kerjasama penelitian ini dilakukan oleh Ketut Wiradyana dan Bucas P koestoro pada 7-9 Februari 2013. Penelitian dilakukan menggunakan beberapa sampel,seperti parik dan patung Pangulubalang yang ada di Desa Pandumaan. Dari Penelitian ini didapatkan bahwa keberadaan perkampungan sudah sangat tua. Sebagai contoh , Parik Lumban gaol diperkirakan telah berusia sekitar 75 Tahun dan parik Pandingan lebih tua lagi. Padahal Pandingan adalah Marga Pendatang. Artinya,sebellum marga Pandingan,sudah ada marga asli yang lebih tua disana. Metode lain juga digunakan adalah analisis radiocarbon atas sampel arang yang diperoleh dari parik Lumban gaol yang menurut hasil penelitian telah berusia sekitar dua ratus tahun. Semua penelitian arkeologi ini menegaskan keberadaan Desa Pandumaan dan Sipituhuta sudah sangat lama. Hubungannya dengan tombak haminjon merupakan bagian dari pencaharian masyarakat kedua desa. Penetapan Pasal 1 ayat 2 MENLHK No P.17/2020 menyebutkan mengenai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan Dalam Pasal ayat 1 MENLHK No.P.9/2021 Menyebutkan mengenai penetapan kawasan hutan dimaksud beberapa 250
Ray Amantharo Saragih bentuk bagian yakni, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan yang tergabung dalam perhutanan sosial. Dalam dua Pasal tersebut terdapat perbedaan dalam Penetapan kawasan hutan. Sebagai Komunitas adat, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta juga memiliki aturan- aturan yang jelas atas tata kelola sumberdaya alam. Aturan-aturan adat ini mencakup tata ruang wilayah adat dan Tata Kepemilikan Tanah Adat di Pandumaan dan Sipituhuta. Berdasarkan penelitian, berikut ini merupakan pengaturan-pengaturan khusus yang berlaku sejak zaman dahulu terkait, sebagai berikut: a. Tata ruang huta atau perkampungan yang biasanya diatur menghadap ke timur dengan luas sekitar 100 x 80 meter persegi. Perkampungan ini dulunya selalu dikelilingi pabrik sebagai benteng perlindungan dari musuh. Namun, saat ini sudah tidak semua huta dikelilingi pabrik. b. Wilayah keramat seperti pangulu baling adalah penjaga kampong yang sifatnya spiritual,tempat keramat atau pusaka yang biuasanya dibuatkan tembok keliling dan ditanami tanaman bamboo disekitar perkampungan. Setelah masuknya ajaran agama Kristen, kepercayaan terhadap wilayah keramat ini sudah mulai berkurang. c. Wilayah keramat hoting adalah wilayahhutan primer sebagai pelindung benda pusaka atau keramat yang mana pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. d. Tugu dan tambak merupakan kuburan nenek moyang satu marga dimana tulang- tulang leluhur diletakkan. Ia berada disekitar huta. e. Parhiasan ni manuk merupakan halaman diskitar rumah berfungsi sebagai tempat ternak seperti ayaman dan babi. f. Wilayah parbadaan sebagai pemakaman umum. g. Pargadongan merupakan wilayah perladangan untuk menanam ubi,kopi,jagung ,buah-buahan dan tanaman muda lainnya. h. Wilayah parsabaan atau parhaumaan yang diperuntukkkan untuk tanaman pada sawah dan kolam ikan. i. Wilayah parjampalan adalah area yang diepruntukkan untuk tempat makanan ternak seperti kerbau,kambing,kuda dan lembu j. Wilayah parsobanan yang diperuntukkan untuk pengambilan kayu bakar dan bahan untuk rumah. k. Wilayah tombak tempat tanaman kemenyan tumbuh dan dilestarikan. l. Wilayah harangan,merupakan hutan alam yabg belum terjamah yang fungsinya sebagai cadangan pembukaan tombak untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, untuk perkampungan masyarakat di desa Pandumaan, pembagian wilayahnya yang dipahami secara adat adalah berdasarkan marga.Sebagai contoh pembagian tersebut menjadi Lumban Sihite, Lumban Nainggolan, Banjar Lumban batu,Banjar Pandingan, Huta Sinambela dan Banjar Lumban Gaol.Secara Administrasi pemerintahan desa yang berlaku di republik ini, Desa Pandumaan dibagi menjadi tiga dusun . Hal yang sama berlaku pada Desa Sipituhuta yang juga dibagi dalam tiga dusun. Walau begitu,dalam polarisasi interaksi sosial sehari-hari penduduk desa masih tetap menyebut dusun-dusun tersebut dengan sebutan local diatas. Selain tata ruang, hal ini juga diatur secara adat adalah tata kelola kepemilikan tanah adat. Dalam masyarakatadat Pandumaan Dan Sipituhuta, kepemilikan kolektif berlaku untuk 251
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 sebagain tanah terkhusus tombak haminjon. Tidak ada jual beli tanah diwilayah- wilayah tersebut. Mereka hanya mengenal dondon,yakni semacam sistem gadai,pertukaran yang suatu waktu dapat ditebus kembali. Secara umum, tata kelola kepemilikan tanah adat di dua desa ini sama dengan tata kelola kepemilikan tanah adat yang ada disemua wilayah adat di Tanah Batak. Ada beberapa aturan yang disepakati dalam tata kepemilikan tanah tersebut. Pertama, tanah panjaean jika berasal dari warisan orangtua kepada keturunan laki-laki. Warisan ini diberikan setelah anak laki-laki menikah. Kedua,tanah sibangunan adalah kepemilikan tanah yang berasal dari mertua kepada marga baru atau kepada marga dari anak perempuan yang telah menikah. Ketiga, ulos so ra buruk (ulos yang tidak akan using ). Ulos dalam hal ini adalah pemerian tanah kepada boru oleh marga bius (yang memerintah). Sifat pemberian tanah ini adalah untuk selama-lamanya. Keempat, kepemilikan tanah juga bisa diperoleh oleh marga tertentu yang biasanya disebut piso.istilah piso dikedua desa ini berlaku pada umumnya piso diberikan oleh pihak marga boru kepada hula-hulanya. Seperti yang sudah disinggung diatas, kepemilikan tanaha yang dikenal dalam masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta adalah dondon atau gadai. Pada dasarnya aturan adat tidak membenarkan jual beli tanah. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem gadai. Dalam system ini, barang atau tanah yang sudah digadai ditebus kembali jika sudah memiliki uang. Namun,seiring perkembangan zaman, mereka saat ini juga sudah mengenal system dondon pate, sebagai cara penggadaian tanah yang sifatnya tetap. Bedanya dengan jual beli-beli adalah pihak pembeli masih berasal dari dalam lingkaran keluarga sendiri. Istilah lain yang juga dikenal dalam tata kelola kepemilikan tanah di komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah paripe. Parripe merupakan hak paki tanah oleh satu marga tertentu yang menumpang diwilayahtersebut yang diberikan oleh marga bius. Tanah Parripe ini tidak bisa dijual atau diberikan kepada pihak lain. Marga yang menumpang biasanya menggunakannya selama dia berada dikampung tersebut. Marga-marga lain yang menetap di Desa Pandumaan dan Sipituhuta,baik karena perkawinan atau migrasi untuk mencoba peruntungan baru, juga diberi kesempatan untuk mengelola sebidang tanah dengan terlebih dahulu memohonkannya kepada marga-marga yang ada di sana. Proses permohonan ini dilakukan melalui ritual adat yang disampaikan oleh marga pendatang. Sebidang tanah yang diberikan hanya bisa dikelola,jadi bukan hak milik. Aturan atau tata kelola sumberdaya alam secara adat ini memang tidak tertulis,tetapi masyarakat dikedua desa sangat meyakini kebenarannya dan tetap melanjutkannya saat ini. Dalam buku adat secara umum yang berlaku di tanah batak,terdapat dua jenis hak atas tanah : hak perorangan dan hak kolektif atau kepemilikan bersama. Hak perorangan diperoleh dari warisan,hibah,atau gadai. Sedangkan bersama adalah hak pakai yang dimiliki setiap warga dari kelompok masyarakat adat tersebut atau pendatang yang tinggal disana yang diberikan hak kelola secara adat. Tanah memiliki arti dan fungsi yang sangat mendalam bagi masyarakat adat Batak toba,tanah tidak sekedar berfungsi sebagai,misalnya sumber ekonomi atau 252
Ray Amantharo Saragih pemasukan bagi mereka,lebih dalam dari itu ikatan masyarakat kepada tanah telah membuatnya menjadi indentitas atau jatidiri dari satu marga dan klan. Prinsip inilah yang juga dipahami oleh masyarakat adat Batak toba di Pandumaan dan Sipituhuta. Tanah dan sumberdaya alam lainnya yang ada di wilayah adat mereka diyakini sebagai identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Indentitas marga dan klan mereka sebagai keturunan Bius Marbun. Hutan kemenyan atau tombak haminjon tumbuh dengan baik di Kabupaten Humbang Hasudutan,Kabupaten yang mekar dari kabupaten Tapanauli Utara Pada 25 Februari 2003 melalui UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Nias Selatan,Kabupaten Pakpak bharat dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Sumatera Utara ini terdiri atas sepuluh kecamatan dengan luas wilayah 2.297,2 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 176.429 jiwa (BPS Sumatera Utara 2013). Kemenyan merupakan salah satu produk unggulan selain kopi dan tanaman holtikultura. Hutan kemenyan tersebar ditujuh kecamatan di Humbang Hasudutan. Bagi masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta yang jumlahnya sekitar 727 keluarga atau 3.272 Humbang hasudutan 2014,tanah adat tidak dipisahkan dari tombak haminjon. Tombak haminjon berada diwilayah adat mereka dan memiliki makna yang sangat penting bagi hidup mereka. Secara sosiologis, awalnya mereka tidak maun menyebut tombak haminjon dengan hutan kemenyan.Menurut James Sinambela selaku ketua perjuangan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta,dulu mereka Sangat marah jikaada oranglain yang menyebut tombak haminjon dengan hutan kemenyan. Bagi masyarakat adat Pandumaaan dan Sipituhuta, kata tombak melekat dan menyatu dalam diri mereka,sehingga memiliki makna yang sulit dipahami oleh oranglain. Tombak bukan hutan yang melulu dipahami secara material,tetapi bagian dari tatanan cultural dan spiritual yang membentuk masyarakat adat ini. Sebagai warisan leluhur,mereka, tanah adat yang harus dikelola seturut adat istiadat,dijaga kelestarian dan kesuciannya. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif bersama KSPPM, luas tombak haminjon milik masyarakat adat diketahui kurang lebih 4.100 hektare. 3.2 Konflik Tenurial, Kebangkitan Masyarakat Adat dan Perjuangan Pengakuan dari Negara oleh Masyarakat Adat Panduman Sipituhuta Kasus Perampasan Tanah Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta Sejak era 1970-an Pemerintah Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Suharto Memulai untuk menggalakkan pembangunan di berbagai bidang, Pembangunan ini bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam yang kaya dan melimpah dan mendorong pihak swasta lokal maupun Internasional untuk melakukan Investasi di Indonesia. Hadirnya Investasi Internasional terhadap penguasaan dan perusahaan-perusahaan nasional dan pemanfaatan sumberdaya alam mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan hak-hak masyarakat ketidakadilan dan diskriminasi,Investasi tersebut berdampak secara tidak langsung terhadap pngakuan hak-hak masyarakat adat terhdap tanah,wilayah dan sumberdaya alam. adat dan menciptkan Ketidakadilan tersebut yang menimpa masyarakat adat menjadi sebab adanya perlawanan dan kemudian menjadi suatu gerakan sosial,perlawanan yang menggugat negara atas tidak mengakui keberadaan masyarakat adatnya.Gerakan ini disebutoleh 253
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 polanyi sebagai Gerakan Tandingan "Counter movement"sebagai upaya untuk melindungi tanah,tenaga kerja dan sumber daya alam dan bahkan manusia jadi tidak barang yang memiliki nilai ekonomis dan digerakkan oleh hukum permintaan. Gerakan Tandingan dilakukan masyarakat Adat Batak yang dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta disebutkan sebagai Gerakan perlawanan yang disebkan hak-hak masyarakat adat dan ruang hidup masyarakat adat telah direbut. Hutan Kemenyan atau yang sering disebut Tombak haminjon direbut oleh Perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang terjadi sejak Juni 2009. Jika dilihat dari sejarah perlawanan terhdap ketidakadilan yang dialami masyarakat adat ditanah batak sudah pada saat akhir dekade 1980-an. Perlawanan ini uncul sejak hadirnya PT Inti Indorayon Utama, Perusahaan Pabrik penghasilpulp (bahan campuran pembuat kertas) dan rayon (serat tekstil).Pada saat itu sejak adanya PT IIU dimulai juga perlawanan masyarakat dikawasan tapanauli, Perusahaan TPL memiliki izin konsesi melalui Surat Keputusan (SK) IUPHHK-HTI Nomor 493/Kpts-II/1992 1 JUNI 1992 Tentang pemberian hak penguasaan hutan didesa tanaman Sosorladang,Kecamatan Porsea,kabupaten Toba Samosir. Dan pada akhir Tahun 1980- an,ada terjadi konflik antara masyarakat adat dengan pihak TPL yakni berupa perladangan seluas 52 hektare di Desa Sugapa,kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir. Dan terjadi penjualan Tanah tersebut yang dilakukan oleh Kepala desa Suagapa dan Camat Silaenkepada pihak PT IIU dengan Pago-pago dari nPihak IIU sebesar Rp 12.500 per Hektare, Sehingga PT IIU mengklaim bahwa tanah tersebut menjadi miliknya dan menanami eukaliptus, Perlawanan masyarakat adat di tanah Batak dipicu oleh industrialisasi yang mengesampingkan keadaan masyarakat adat dan hak-haknya, Tokoh adat dan tokoh gereja dikawasan tanah batak membuat suatu gerakan perlawanan yang membuahkan hasil pasca pengunduran diri Presiden Suharto,Pada tanggal 19 Maret 1999, Presiden B.J Habibi memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT IIU, Penutupan tersebut sebagai kemenangan gerakan rakyat. industri kepada PT IIU SELUAS 269.060 Hektare Pada Era Presiden Abdurrahman Wahid ( Gusdur), Perusahaaan tersebut kembali dibuka dan Selanjutnya di Masa Presiden Megawati Sukarnoputri melalui sidang kabinet pada tanggal 10 mei tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menutup pabrik rayon tetapi membuka lagi pabrik pulp. Keputusan ini menyebabkan masyarakat untuk kembali membuat suatu perlawanan, disisi Lain perusahaaan melakkukan strategi untuk bisa kembali mengoperasikan pabriknya. Bergantinya nama baru Indorayon menjadi PT Toba Pulp Lestari ( TPL) merupakan salah satu sari strategi perusahaan tersebut, dan Secara resmi PT Indorayon berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari ( TPL) pada 6 Februari 2003. Pada tahun 2007, Perlawanan masyarakat datang dari Petani kemenyan yang lokasi kebun nya berada disekitar konsesi PT TPL, perlawanan ini berasal dari kecamatan pollung, Kabupaten Humbang hasudutan, Hal ini disebabkan pada saat ratusan hektare hutan kemenyan ditebang oleh pihak perusahaan, Menurut Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) pada tahun 2009 saat PT TPL kembali menebang hutan 254
Ray Amantharo Saragih dan menanami eukaliptus di lahan tanah adat masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Penebangan pohon-pohon kemenyan yang di lakukan pihak PT TPL sejak Juni 2009 menjadi suatu ancaman terhadap keberlangsungan hidup Komunitas Masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta karna kemenyan adalah sumber matapencaharian masyarakat tersebut. Pada 23 Juni 2009, komunitas Masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta melakukan penghentian operasi PT TPL dilahan milik mereka. Pada Tanggal 29 Juni 2009, Masyarakat adat melakukan orasi ke Kantor Bupati Humbang hasudutan dan Kantor DPRD Humbang Hasudutan menuntut supaya Pemerintah tegas menghentikan operasi PT TPl dilahan adat mereka. Tanggal 14 Juli 2009 gelombang kedua aksi tetap berlanjut dikarenakan PT TPL tetap melakukan penebangan Pohon kemenyan dan mentanami eukaliptus menyebabkan terjadinya penangkapan warga komunitas adat oleh Pihak kepolisian resort Humbang hasudutan warga yang ditahan antara lain, James sinambela, Mausin lumban batu, madilahan lumban gaol dan Sartono Lumban batu. Aksi komunitas Adat memperoleh perhatian dari berbagai pihak yakni, tokoh agama,budayawan,akademisi dan pers. Indentitas sebagai masyarakat adat digunakan oleh para petani kemenyan untuk mendukung perjuangan mereka, perjuang petani kemenyan merupakan perjuangan yang bukan hanya dari aspek ekonomi tetapi merupakan bagian dari tanah adat yang menjadikan Indentitas teritorialnya. Gerakan perlawanan masyarakat adat batak terhadap PT IIU dan kemudian PT TPL sejak 1986 berdinamika, hal itu disebabkan adanya pasang surut gerakan masyarakat itu, gerakan masyarakat adat ditanah batak memiliki banyak isu yang berkaitan dengan PT IIU yakni tanah adat,hak adat (kampung halaman), pencemaran masyarakat, mempertahankan bonapasogit lingkungan dan kemiskinan. Beberapa isu tersebut saling berhubungan sehingga satu isu dengan isu yang lainnya mengartikulasikan di antara masing-masing. Gerakan masyarakat adat batak diperkuat oleh budaya batak, khususnya terkait nilai- nilai kekeluargaan,kekuatan dan kebersamaan. Ikatan dalihan natolu dan genealogis, serta seluruh adat istiadat dan menjunjung nilai hasangapon, nilai-nilai budaya batak sebagai semangat pendukung gerakan masyarakat adat. Indorayon melakukan pendekatan kultural melalui putra daerah batak supaya memuluskan keberadaan Indorayon di Porsea, antara lain Mayor Jendral (Purn) Agus Marpaung, Midian Sirait dan Sabam Sirait. Pada era tahun 2000 an Gerakan masyarakat adat batak tetap muncul, hal ini dikarenakan adanya perampasan tanah adat dikawasan tanah batak sumatera utara sebab isunya adalah sumberdaya alam yang ada di wilayah adat batak.Gerakan masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta melibatkan lintas wilayah, lintas etnis, beberapa aktor dan lintas profesi. Sesuai dengan prinsip Deklarasi Stockholm yang mengutamakan hak-hak setiap warga negara yang berdiam di suatu wilayah berhak menikmati sumber daya alam yang termasuk hasil hutan yang berada di wilayahnya, sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal, wilayah Pandumaan dan Sipituhuta tumbuh hutan haminjon yang menghasilkan kemenyan, hal inilah menyebabkan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta menuntut Hak Kepemilikan di wilayah Hutan adat tombak haminjon yang 255
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 menghasilkan kemenyan yang dapat menghasilkan mata pencaharian masyarakat adat pandumaan sipituhuta. KSPPM sebagai Lembaga yang menaungi Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta melakukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah melukan dialog dengan DPRD Humbang Hasudutan agar ikut memperjuangkan hak- hak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan Verifikasi terhadap hutan adat Tombak haminjon melalui Keputusan Men LHK SK 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara berupa kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung. Setelah kebijakan tersebut, Nomor KLHK tentang Hutan adat dan Hutan Hak, P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 lindung dijadikan hutan adat, maka menetapkan apabila kawasan hutan peruntukannya tetap menjadi hutan lindung, oleh karena itu masyarakat harus menanam kayu di dalam kawasan hutan. Pada 3 Juli 2018 diselenggarakan Rapat Paripurna Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta oleh DPRD Humbang Hasudutan. mengeluarkan Permen LHK Rapat Paripurna ini mengesahkan menjadi Peraturan Daerah dengan Mekanisme proses ditingkat Provinsi dan Evaluasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta untuk mengembalikan hutan adat Tombak Haminjon dari penguasaan PT TPL ke Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. 3.3 Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta Putusan Mahkamah Konstitusi No 35Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara merupakan salah satu tonggak bersejarah bagi masyarakat hukum adat. Subarudi (2014) menyebutkan bahwa Putusan MK tersebut mempunyai dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara dan juga tidak termasuk dari hutan hak. Strategi penting dalam pengelolaan hutan adat ke depan adalah adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, LSM dan Masyarakat adat terkait dengan penetapan masyarakat hukum adat, penetapan tata batas hutan adat dan pembentukan kelembagaan masyarakat adat (Subarudi, 2014). Pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membuat permasalahan terhadap status hukum atas hutan adat, dalam hal tersebut hutan adat masuk dalam hutan negara. Oleh sebab itu status hutan adat yang merupakan bagian dari hutan negara dan menimbulkan akibat atau konsekuensi yakni Hak menguasai oleh negara, secara langsung berdampak pada hak-hak masyarakat adat termasuk pengelolaan hutan adatnya diatur oleh negara. Kedudukan hutan adat sebagai hutan negara menurut Undang-undang Nomor 41Tahun 1999 tentang kehutanan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat, Perjuangan untuk memperoleh pengakuan hutan adat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat 256
Ray Amantharo Saragih Nusantara (AMAN) melakukan uji. materil (judicial review) terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Kontitusi. Hasil daripada tuntutan organisasi AMAN membuat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengeluarkan putusan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara yang sebelumnya dibawah Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dapat di Simpulkan bahwa: a. Undang-undang Nomor 41Tahun 1999 ini memasukkan hutan adat sebagai hutan negara adalah bentuk pengabaian hak-hak masyarakat adat dan bentuk pelanggaran konstitusi. tentang Kehutanan selama b. Hutan adat bukan lagi hutan negara melainkan hutan Hak, Negara tidak lagi menguasai dan mengambil hak-hak masyarakat adat,kecuali dengan alasan apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum. c. Pemegang Hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan d. Menyatakan dan Menegaskan bahwa masyarakat adalah pemegang Hak,Hutan termasuk dalam hak ulayat, Negara dan pemerintah harus menghormati keberadaan Masyarakat adat dan Hukum adatnya. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberadakan hutan adat dalam penggolongan hutan hak,Putusan MK yang menyebutkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan ketentuan Konstitusi,dan menyebabkan hal yang kontraversial diantara sesama perundang- undangan, jika merujuk pada ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ditemui hak menguasai oleh negara sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3). Maka posisi hutan adat di diposisikan sebagai jenis hutan sendiriyang berbeda dari hutan hak ataupun hutan negara dikarenakan bentukkepemilikannya yang bersifat kelompok (komunal). Berdasarkan dikeluarkannya Putusan MK tersebut,kedudukan hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan hak maka akan berdampak baik bagi masyarakat adat itu sendiri,masyarakat hukum adat terbebas dari perlakukan diskriminasi terhadap kepentingan dan hak-hak ulayatnya,Sebelumnya negara sebagai pemegang otoritas dalam hak menguasai hutan adat membuat negara sangat berwenang dalam hal penguasaan maupun pengelolaaannya setelah ada putusan MK tersebut negara tidak lagi berwenang terhadap hutan adat. Hutan Adat merupakan hutan milik marga,hutan pertuanan atau hutan hutan milik nenek moyang mereka yang dikelola secara bersama (komunal) yang berada dalam kesatuan wilayah ulayat yang memiliki sistem kelembagaan adatnya sendiri dan memiliki aturan-aturan adatnya. Dalam hal ini masyarakat sudah menjadi pemangku hak dan bisa mengelola sendiri hutan adatnya tanpa ada intervensi dari negara ataupun pemerintah, Setelah adanya Putusan MK tersebut maka otoritas penguasaan dan pengeloaaan ada ditangan masyarakat adat dan hak-hak secara kontitusionalnya dapat dipulihkan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Merupakan suatu keputusan tentang penyerahan status kepemilikan,penguasaan serta 257
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 pengelolaan hutan adat yang diberikan negara kepada masyarakat adat itu sendiri, Secara kontitusional Putusan MK tersebut berisikan tentang hutan adat dan pengakuan masyarakat hukum adat, Putusan tersebut mengabulkan peermohonan tentang keberadaaan hutan adat,namun tidak untuk mengabulkan perihal syarat-syarat pengakuan kepada keberadaan masyarakat adat itu sendiri yang tertuang didalam Undang-undang Kehutanan. Setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran.I/Menhut- II/2013 Tentang Putusan MK 35/puu-x/2012 tertanggal 16 mei 2013 yang ditujukan Kepada Gubernue,Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan. Dalam Surat Edaran tersebut penetapan kawasan hutan tetap berada dibawah Kementerian Kehutanan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila masyarakat adat ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah daerah lewat Peraturan Daerah (Perda). Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,masyarakat adat harus mendorong pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan mendesak penetapan Menteri Kehutan,langkah selanjutnya setelah adanya pengakuan dari pemerintah derah terhadap eksistensi hutan adat lalu Menteri LHK melalui Dirjen melakukan verifikasi dan validasi menetapkan hutan adat (hutan hak) sesuai dengan fungsinya. Adanya pengaturan tentang hutan hak merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan hutan adat dan mewujudkan rasa keadilan tengah masyarakat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Pasal 2 ayat (2) tentang tujuan pengaturan hutan hak adalah supaya pemangku hutan hak mendapatkan pengakuan,perlindungan dan insentif dari pemerintah. Pada dasarnya dalam penetapan hutan adat adalah pengakuan pemerintah daerah tas eksistensi keberadaan masyarakat adat dengan membuat produk hukum,yaitu peraturan daerah (perda), hal ini juga diperjelas oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat dalam Masyarakat Adat. Ketentuan tersebut di atas juga sebagai rangakaian prosedur yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat adat untuk mendorong Pemerintah Daerah agar mengatur tentang cara penetapan suatu komunitas kelompok adat menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum adat.Prosedur diaerah juga harus dimulai dengan usulan pembentukan suatu peraturan daerah yang bersal dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat membuat suatu produk perundang- undang berupa peraturan daerah atau perda mengenai penetapan masyarakat adat dan kawasan hutan adat. Usul tersebut harus berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri,lalu disampaikan secara tertulis (surat) ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dalam membuat pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan untuk pembuatan tim Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas : Tokoh Masyarakat hukum adat setempat, Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial dan ilmu hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat yang tyelah berpengalaman mendampingimasyarakat hukum adat,lalu Tim Penyusun Naskah Akademik tersebut melakukan penelitian tentang 258
Ray Amantharo Saragih keberadaan masyarakat adat berdasarkan atas kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan penelitian tersebut harus melibatkan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dengan Dikeluarkan Hutan Haminjon dari Kawasan Hutan Negara, Semakin memperkuat Hak Penguasaan dan Pengelolaan oleh Masyarakat adat Pandumaan Sipihuta, Putusan MK No 35 Tahun 2012 salah satu Regulasi yang mengautkan keberadaan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Namun Masyarakat Adat resmi memiliki kekuatan hukum setelah pemberian SK 5082/MENLHK- PSKL/PSL.1/8/2021 yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi dan Pengelolan Hutan selama ini dilakukan secara Mandiri oleh Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta. Pada Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Pencadangan hutan adat kepada masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Pasca perjuangan masyarakat adat sejak Juni 2009, Komunitas Masyarakat adat mendapatkan SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, Dalam SK tersebut menegaskan bahwa "Areal seluas 5.172 Ha yang dikeluarkan dari konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dialokasikan untuk hutan tombak haminjon Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat untuk mendapatkan penetapan hutan adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perda adalah sebuah kebijakan politik yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif di daerah. Perda pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Pandumaan dan Sipituhuta yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 31 Januari 2019 dan dilaksanakan pada 1 Februari 2019 tiga tahun setelah SK Pencadangan Hutan Adat yang diserahkan Presiden Jokowi di Istana Negara. Pasca dikeluarkan Perda, Pihak KLHK melakukan Verifikasi dengan Keputusan Nomor SK.29/PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Usulan Hutan Adat di wilayah masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta,Kabupaten Humbang hasudutan. Pada tanggal 3 Februari 2021di Desa Simangulampe, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Asli Penetapan Kawasan Hutan Adat Tombak haminjon kepada Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta. Sejak pemberian SK tersebut konflik Tenurial antara Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan Pihak Toba Pulp Lestari (TPL) telah diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Dengan Adanya Penyerahan SK 5082 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat Tombak Haminjon Maka Hutan Adat Tersebut Sudah Memiliki Kekuatan dan Ketetapan Hukum. Penyelesaian Konflik tenurial antara Masyarakat adat Pandumaan sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah diserahkannya SK Menlhk-5082 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak haminjon kepada masyarakat adat dan Hutan kemenyan yang ditebangi oleh Pihak PT TPL telah dikembalikan ke masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta. 259
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(3): 243-260 4. Penutup Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah implementasi Penguasaan dan Pengelolaan di Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dengan dikeluarkan Hutan Haminjon dari Kawasan Hutan Negara, Semakin memperkuat Hak Penguasaan dan Pengelolaan oleh Masyarakat adat Pandumaan Sipihuta, Putusan MK No 35 Tahun 2012 salah satu Regulasi yang mengautkan keberadaan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Namun Masyarakat Adat resmi memiliki kekuatan hukum setelah pemberian SK 5082/MENLHK-PSKL/PSL.1/8/2021 yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi dan Pengelolan Hutan selama ini dilakukan secara Mandiri oleh Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta. Penyelesaian Konflik Tenurial antara PT TPL dengan Masyarakat adat Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas - +2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021. Pandumaan Sipituhuta diselesaikan oleh pemerintah melalui penerbitan SK 5082 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon. Referensi Awang, S. A. (2003). Politik kehutanan masyarakat. Yogyakarta (ID): Center for Critical Social Studies & Kreasi Wacana Yogyakarta, 1315-1755. Data Primer. (2020). Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Silalahi, D. (2020). Tombak haminjon do ngolu nami: masyarakat adat Batak pandumaan dan Sipituhuta merebut kembali ruang hidupnya. INSISTS Press. Subarudi, S. (2014). Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 29270. Wawancara, Krisman Sihite, Sekretaris Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituta, tanggal 13 Oktober 2022 Wawanacara, Sipituhuta Arnold Lumban Batu, Tokoh Adat Pandumaan Sipituhuta Arnold Lumban Batu tanggal 13 Oktober 2022. Wawancara, Delima Silalahi, Direktur Operasional KSPPM, tanggal 13 Oktober 2022 Wawancara, Sipituhuta James Sinambela, Ketua Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan, tanggal 14 Oktober 2022. Wawancara, James Sinambela, Ketua Perjuangan Masyarakat Adat Tandumaan Sapituhuta, tanggal14 Oktober 2022. Wawancara, Rocky Pasaribu, Staf Hukum KSPPM, tanggal 14 Oktober 2022. Wawancara Lambok Lumban Gaol, Staf Hukum KSPPM Bapak Rocky Pasaribu, tanggal 14 Oktober 2022. Widowati, D. A., Luthfi, A. N., & Guntur, I. G. (2014). Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan. STPN Press dan PPPM. ******* 260