MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 /PMK.01 1/2018 TENTANG' PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.012/2014 tentang Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Non dan Pelatihan Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. bahwa untuk meningkatkan per:gembangan pegawai Kementerian Keuangan agar mampu menC.ukung perlu pencapa1an target kinerja organisasi, diselenggarakan mekanisme pembelajaran yang terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan melalui analisis atas kebutuhan pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan p:-ogram pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi, jabatan dan individu yang selaras dengan Human Capital Development Plan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan sebagai sarana untuk mewujudkan Kementerian Keuangan Corporate University perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan mengenai Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Men teri Keuangan tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N om or 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lem:mran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 12/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 N omor 1981); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembelajaran adalah mekanisme transfer ilmu dan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku untuk pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan sumber dalam bentuk pengembangan kompetensi selain pendidikan serta dilakukan melalui jalur klasikal dan nonklasikal untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan. 2. Desain Pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan Pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode Pembelajaran. 3. Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manus1a dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal. 4. AKP Reguler adalah AKP yang dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun pembelajaran berjalan yang terdiri atas AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individu. 5. AKP Insidental adalah AKP yang dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan untuk memenuhi kebutuhan strategis, jabatan, atau individu. 6. AKP Strategis adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian dan target kebutuhan strategis kinerja Unit Pengguna. I
4 - 7. AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna. 8. AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan. (Leaming Journey) yang selanjutnya 9. Peta Pembelajaran disebut Leaming Journey adalah tal:apan Pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai dalam ra .. ngka pengembangan pegawai dalam suc..tu jabatan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan. (Leaming Council) 10. Dewan Pembelajaran yang selanjutnya disebut Leaming Council adalah organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (link and match) dengan target kinerja Kementerian Keuangan. 1 1. Unit Pengelola adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas mengelola di bidang keuangan negara. Pembelajaran 12. Pimpinan Unit Pengelola adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 13. Unit Pengguna adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan AKP bersama Unit Pengelola . 14. Pimpinan Unit Pengguna adalah peja·:Jat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I yang memimpin Unit Pengguna. 15. Unit Pelaksana AKP Utama adalah U::iit Eselon II ti:igkat Pusat yang mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai pada masing-masing Unit Pengguna. 16. Unit Pelaksana AKP Unit Kerja adalah unit yang mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai Kementerian Keuangan sampai de:igan satuan kerja pada masing-masing Unit Pengguna. terkecil
5 - 17. Pemilik Rumpun Keahlian (Skill Group Owner) yang selanjutnya disingkat SGO adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pimpinan Unit Pengguna berdasarkan keahlian dan penguasaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengguna serta mempuyai tugas AKP. membantu Unit Pengguna dalam melaksanakan 18. Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPSD M adalah Sekretariat J enderal. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 m1 dimaksudkan sebagai pedoman Peraturan Menteri AKP pelaksanaan untuk pengembangan sumber daya manus1a Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian target kinerj a organisasi. Pasal 3 Pedoman pelaksanaan AKP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk: a. menganalisis kebutuhan Pembelaja:ran dalam rangka pengembangan sumber daya manus1a Kementerian Keuangan guna mendukung penca:r::aian target kinerja organ1sas1; b. menganalisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan untuk mendukung pemenuhan kompetensi jabatan pada Unit Pengguna; c. menganalisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan :.intuk mendukung pemenuhan kompetensi individu pada Unit Pengguna; d. menyediakan data yang tepat dan andal bagi Unit Pengelola untuk mendesain dalam program Pembelajaran rangka pengembangan sumber daya manusia bagi Unit Pengguna;dan e. membangun kemitraan strategis can sinergi antara Sekretariat Jenderal, Unit Pengguna, dan Unit Pengelola. I
6 - BAB III PEMBELAJARAN Pasal 4 Sistem Pembelajaran terdiri atas: a. Pembelajaran melalui pelatihan dan belajar mandiri; b. Pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan; dan/ atau c. Pembelajaran terintegrasi di tempat kerja. BAB IV AKP Bagian Kesatu AKP Pelaksana Pasal 5 Pelaksana AKP terdiri atas: a. Leaming Council; b. Unit Pengelola; c. Unit Pengguna; d. Unit Pelaksana AKP Utama; e. Unit Pelaksana AKP Unit Kerja; f. SGO; dan g. UPSDM. Pasal 6 Leaming Council sebagaimana ( 1) Keanggotaan dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Menteri Keuangan; b. Wakil Menteri Keuangan; c. Sekretaris J enderal; d. Pimpinan Unit Pengelola; e. Pimpinan Unit Pengguna; f. Pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama; dan g. Pimpinan UPSDM. I
7 - (2) Leaming Council sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) melakukan pertemuan paling seclikit 1 (satu) kali clalam 1 (satu) tahun clan clikoorclinasikan oleh Unit Pengelola bekerjasama clengan UPSDM. (3) Dalam setiap pertemuan Leaming Council sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clihacliri paling seclikit: a. Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan; b. Sekretaris Jencleral; c. Pimpinan Unit Pengguna/Pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama; cl. Pimpinan Unit Pengelola; clan e. Pimpinan UPSDM. Bagian Keclua Lanclasan Pelaksanaan AKP Pasal 7 Lanclasan pelaksanaan AKP meliputi: a. rencana strategis or.ganisasi; b. kinerja organisasi; c. perubahan proses bisnis organisasi; cl. perkembangan teknologi yang mempengaruhi proses bisnis organisasi; e. perubahan peraturan perundang-unclangan yang mempengaruhi proses bisnis organisasi; f. stanclar kompetensi manajerial; g. stanclar kompetensi teknis; h. Leaming Journey; i. rencana pengembangan jabatan; clan/ atau J. rencana pengembangan incliviclu pegawai. Pasal 8 Penetapan stanclar kompetensi manajerial sebagai:nana climaksud clalam Pasal 7 huruf f clilaksanakan sesuai clengan usulan masing-masing Unit Pengguna berdasarkan peraturan perundang-undangan. I
8 - Pasal 9 Penetapan standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan sesuai dengan usulan masing-masing Unit Pengguna berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pasal 10 ( 1) Dalam menyusun Leaming Journey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Unit Pengguna berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Pengelola. (2) Leaming Journey sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengelola untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Bagian Ketiga Jenis AKP Pasal 1 1 atas: AKP terdiri dan a. AKP Reguler; b. AKP Insiden tal. Pasal 12 ( 1) AKP Reguler se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 atas: huruf a, terdiri a. AKP Strategis; dan b. AKP Jabatan; c. AKP Individu. (2) AKP Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan: a. strategis; b. jabatan; dan/ atau c. individu. I
9 - Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan AKP Pasal 13 ( 1} AKP Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun Pembelajaran berjalan.
(2) AKP Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan. Pasal 14 ( 1} AKP Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2} dilaksanakan dalam hal terdapat: a. perubahan peraturan; b. kebijakan strategis organisasi; dan/ atau c. isu terkini (current issue}, yang berdampak pada kebutuhan kompetensi dan harus dipenuhi dengan segera. (2) Pemenuhan kebutuhan Pembelajaran hasil AKP lnsidental harus tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola. (3) Mekanisme pelaksanaan AKP I:isidental sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dari huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini. Pasal 15 ( 1) AKP Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan landasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e. (2) Mekanisme pelaksanaan AKP Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. '
10 - Pasal 16 ( 1) AKP J abatan se bagaimaria dimaksud dalam Pa.sal 12 dilaksanakan dengan landasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sampai dengan huruf i. (2) Dalam hal landasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat terpenuhi, AKP Jabatan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada kuesioner atau media lain yang disusun berdasarkan : a. tugas dan fungsi; b. uraian jabatan; c. laporan individual assessment center, d. hasil tes potensi; e. hasil pengukuran kompetensi teknis; dan/ atau f. pedoman lain yang ditentukan oleh UPSDM dan Unit Pengelola. (3) Mekanisme pelaksanaan AKP Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dari huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Men teri ini. Pasal 17 ( 1) AKP Individu sebagaimana dimaksud dalam Pc.sal 12 dilaksanakan dengan landasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j. (2) Mekanisme pelaksanaan AKP lndividu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dari huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini. Bagian Kelima Aspek Pemenuhan Kompetensi Pasal 18 ( 1) AKP dilaksanakan untuk memenuhi aspek kompetensi Unit Pengguna. /
1 1 - (2) Aspek kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri a tas: a. kompetensi teknis, yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, clan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; b. kompetensi manajerial, yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi; dan c. kompetensi sosial kultural, yang merupakan pengetah uan, keterampilan, dan sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Bagian Keenam Pemenuhan Hasil AKP Pasal 19 ( 1) Pemenuhan hasil AKP dilaksanakan melalui jalur Pembelajaran yang dikelola oleh Unit Pengelola. (2) Dalam melaksanakan jalur Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan Unit Pengguna. (3) Jalur Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui: a. klasikal, yang merupakan proses Pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau b. nonklasikal, yang merupakan proses Pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.
12 - (4) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola memperoleh surat tanda tamat pelatihan, piagam, clan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pasal 20 ( 1) Pembelajaran melalui jalur klasikal sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dimaksud dalam antara lain melalui program: a. pelatihan; b. seminar; c. kursus; d. penataran; dan e. pengembangan sumber daya manusia lain. (2) Pelatihan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a a tas: terdiri a. pelatihan teknis, yang merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesua1 dengan jabatan masmg-masmg; . . b. pelatihan fungsional, yang merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan clan pengembangan karier sesuai dengan Jen1s dan jenjang jabatan fungsional masing-masing; c. pelatihan sosial kultural, yang merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan jabatan dan pengembangan,_ karier; d. pelatihan struktural, yang merupakan program pengembangan kompetensi manajerial sesua1 dengan jenjang jabatan pengawas, administrator, clan maupun jabatan pimpinan tinggi; I
13 - e. pelatihan prajabatan, yang merupakan proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon pegawai negeri sipil pada masa percobaan. (3} Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi pegawa1 dan melakukan pembahasan terhadap suatu topik khusus dan pengetahuan terkini dengan interaksi aktif antara peserta dengan penyaji. (4) Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program peningkatan pengetahuan atau keterampilan dalam waktu singkat. (5) Penataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter pegawai dalam bidang tertentu untuk penguatan organisasi. (6} Pengembangan sumber daya manusia lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Pembelajaran melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Unit Pengelola. Pasal 21 (1) Pembelajaran melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Pengguna, kecuali: a. pelatihan; b. kursus; dan c. penataran. (2) Pelatihan, kursus, dan penataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
14 - (3) Unit Pengguna melaporkan pelaksanaan Pembelajaran melalui jalur klasikal selain yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Unit Pengelola dengan tembusan kepada UPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 22 ( 1) Pembelajaran melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui program: a. e-leaming; b. bimbingan di tempat kerja; c. pelatihan jarak jauh; (on the job learning); d. magang atau e. pertukaran pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta; clan f. pengembangan sumber daya manusia lain. (2) E-leaming sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan proses Pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Bimbingan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan bimbingan untuk mengoptimalkan potensi, motivasi diri, dan peningkatan kinerja, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan. (4) Pelatihan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat yang ( 1) huruf c merupakan proses Pembelajaran dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan, yang menekankan pada pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.
15 - (5) Magang atau (on the job learning) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan proses Pembelajaran I untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan berkenaan di unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas pegawai negeri sipil. (6) Pertukaran pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e merupakan proses Pembelajaran dengan menempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan tertentu di sektor swasta dan berlaku sebaliknya, pegawai swasta untuk menduduki jabatan pegawai negeri sipil, sesuai dengan persyaratan kompetensi. (7) Pengembangan sumber daya manusia lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Pembelajaran dimaksud pada melalui jalur nonklasikal sebagaimana ayat ( 1) ditetapkan oleh Unit Pengelola. Pasal 23 ( 1) Pembelajaran melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Pengguna, kecuali: a. e-leaming; dan b. pelatihan jarak jauh. (2) E-leaming dan pelatihan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola. (3) Unit Pengguna melaporkan pelaksanaan Pembelajaran melalui jalur nonklasikal selain yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Unit Pengelola dengan tembusan kepada UPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang I
16 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 24 ( 1) Dalam hal Pembelajaran melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) menjadi bagian dari Pembelajaran melalui jalur klasikal, pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pengelola. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Pembelajaran melalui jalur nonklasikal yang menjadi bagian dari klasikal ditetapkan oleh Unit Pengelola. Bagian Ketujuh Pelaporan Hasil AKP Pasal 25 Unit Pengelola menyampaikan hasil: a. AKP setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Sekretaris Jenderal; dan pada pertemuan Leaming Council b. realisasi Pembelajaran tahun Pembelajaran berikutnya. BABV INTEGRASI DAN OTOMASI AKP Pasal 26 ( 1) AKP d:laksanakan secara terintegrasi dan terotomasi dengan mekanisme pengembangan organisasi dan/ atau sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Pelaksanaan integrasi dan otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh UPSDM bekerjasama dengan Unit Pengelola.
17 - BAB VI JADWAL PELAKSANAAN/LINI MASA AKP Pasal 27 lini masa AKP diselaraskan Jadwal pelaksanaan/ dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 28 ( 1) Jadwal pelaksanaa n/lini masa AKP Reguler sebagaimana atas: dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a terdiri a. penyiapan landasan AKP; b. pertemuan Leaming Council; c. pengumpulan data AKP; d. verifikasi laporan hasil pengumpulan data AKP; dan e. harmonisasi hasil AKP. (2) Penyiapan landasan AKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diselesaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan untuk pemenuhan kebutuhan Pembelajaran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (3) Pertemuan Leaming Council sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari tahun berjalan untuk pemenuhan kebutuhan Pembelajaran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (4) Pengumpulan data AKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diselesaikan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk untuk pemenuhan kebutuhan Pembelajaran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (5) Verifikasi laporan hasil pengumpulan data AKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d diselesaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan untuk pemenuhan kebutuhan Pembelajaran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (6) Harmonisasi hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e diselesaikan paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk pemenuhan kebutuhan Pembelajaran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
18 - (7) Bagan/ alur jadwal pelaksanaanjlini masa AKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 29 Jadwal pelaksanaa n/lini masa AKP Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b dilaksanakan sepanjang tahun Pembelajaran berjalan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 18) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. standar kompetensi jabatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masuk dalam kategori standar kompetensi manajerial menurut Peraturan Menteri ini; dan b. program Pembelajaran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ::..m tetap diakui keberadaannya. I
19 - Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
20 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 609 Salinan sesuai dengan Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian aslinya
2 1 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK. 011/2018 TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. MEKANISME AKP INSIDENTAL 1. Unit Pelaksana AKP Utama melakukan pengkajian atas kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang perlu didukung melalui Pembelajaran untuk tahun anggaran berjalan. 2. Unit Pelaksana AKP Utama menyampaikan permintaan tertulis kebutuhan insidental kepada Unit Pengelola, yang paling kurang memuat: a. latar belakang permintaan kebutuhan insidental; dan b. tujuan pemenuhan kebutuhan insidental untuk memenuhi kebutuhan strategis, jabatan dan/ atau individu. 3. Unit Pengelola menelaah permin taan tertulis terse but dan melakukan pembahasan bersama dengan Unit Pelaksana AKP Utama dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini untuk kemudian didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
22 - CONTOH DOKUMEN TELAAHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN MELALUI AKP INSIDENTAL I. Latar Belakang ... (l) II. Tujuan AKP Insidental (2) jabatan atau, ::.ndividu Untuk memenuhi kebutuhan strategis, III. Identitas Unit Pengguna a. Nama Unit Pengguna b. Alamat c. Dasar Permohonan : ... (3) : ... (4) : ... (5) IV. Rencana Penyelenggaraan : ... (6) : ... (7) : ... (8) a. Waktu Penyelenggaraan b. Tempat Penyelenggaraan c. Jumlah Peserta Jalur Pembelajaran V. Deskripsi a. Jalur Pembelajaran b. Program c. Sasaran Peserta d. Kurikulum e. Sumber Pembiayaan : Klasikal : ... (10) : ... (11) (12) : (tersedia/belum : ... (13) / N onklasikal (9) tersedia) VI. Kesimpulan Telaahan ... (14) ... (15) Kepala Pusat, ... (16) NIP ... (l7J I
23 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan latar belakang AKP Insidental. 2. Caret yar:g tidak perlu. 3. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 4. Diisi dengan alamat Unit Pengguna. 5. Diisi dengan dasar permahanan AKP Insidental. 6. Diisi dengan rencana waktu penyelenggaraan Pembelajaran. 7. Diisi dengan rencana tempat penyelenggaraan Pembelajaran. 8. Diisi dengan rencana jumlah peserta. 9. Caret yang tidak perlu. 10. Diisi dengan program sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 11. Diisi dengan sasaran peserta Pembelajaran. 12. Caret yang tidak perlu. 13. Diisi dengan sumber pembiayaan. 14. Diisi dengan kesimpulan telaahan. 15. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 16. Diisi dengan nama lengkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tanpa menggunakan gelar. 1 7. Diisi dengan NIP. I
24 - B. MEKANISME AKP STRATEGIS 1. Penyiapan Landasan AKP Strategis Unit Pengguna menyiapkan landasan AKP Strategis atas: yang terdiri a. rencana strategis organisasi; b. kinerja organisasi; c. perubahan proses bisnis organisasi; d. perkembangan teknologi yang mempengaruhi proses bisnis organisasi; dan/atau perundang-undangan yang mempengaruhi e. perubahan peraturan proses bisnis organisasi. 2. Pertemuan Leaming Council a. Leaming Council melaksanakan pertemuan tahunan untuk menentukan kebutuhan strategis yang perlu didukung melalui Pembelajaran, dengan memperhatikan: 1) isu strategis; dan 2) tantangan, bagi Kementerian Keuangan dan Unit Pengguna pada tahun anggaran berikutnya. b. Unit Pengguna melakukan rekapitulasi kebutuhan yang strategis dalam pertemuan Leaming Council dengan telah ditentukan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan untuk Menteri ini kemudian didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
CONTOH DOKUMEN REKAPITULASI
KEBUTUHAN STRATEGIS Unit Pengguna
: . .
Tahun Pelaksanaan Pembelajaran :
.. .
1.1.
.. (4)
(5)
Dst.
Dst.
(6) (7)'
. .
NIP .
.. (9)
26 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran. 3. Diisi denga:i fungsi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja. 4. Diisi dengan kebutuhan strategis berdasarkan yang ditentukan dalam pertemuan Leaming Council. 5. Diisi dengan bulan dan tahun batas waktu maksimal pemenuhan kebutuhan strategis . 6. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 7. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama. 8. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 9. Diisi dengan NIP. I
27 - 3. Pengumpulan Data AKP Strategis a. Unit Pelaksana AKP Utama dan perwakilan SGO menentukan sampel AKP Strategis. b. Penentuan sampel AKP Strategis dapat mengikutsertakan Unit Pengelola. c. Sampel AKP Strategis paling kurang 10 % (sepuluh per seratus) dari total responden yang berasal dari setiap kriteria di bawah 1n1: 1) pejabat eselon II di tingkat pusat; 2) pejabat eselon II pimpinan instansi vertikal; 3) pejabat eselon III pimpinan instansi vertikal; 4) pejabat eselon II unit pelaksana teknis; dan/ atau 5) pej a bat eselon III unit pelaksana teknis. d. Sampel AKP Strategis digunakan untuk menerjemahkan lebih lanjut kebutuhan strategis dan menjadi kebutuhan performansi kebutuhan kompetensi, yang kemudian didokumentasikan dalam format dokumen berikut: j
28 - CONTOH DOKUMEN RENCANA PENGAMBILAN SAMPEL AKP STRATEGIS Unit Pengguna : • • • (1) : ... (2) Tahun Pelaksanaan Pembelajaran Kebutuhan Strategis : ... (3) ... (15) ... (16), ... (17) NIP ... (18)
29 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran. 3. Diisi dengan kebutuhan strategis berdasarkan yang ditentukan dalam pertemuan Leaming Council. 4. Diisi dengan angka arab. 5. Diisi dengan nomenklatur unit kerja yang menjadi sampel. 6. Diisi dengan jumlah populasi responden. 7. Diisi dengan jumlah sampel responden. 8. Diisi dengan tanda centang ( ) dalam hal sampel akan diambil data kebutuhan performansi. 9. Diisi dengan tanda centang (-Y) dalam hal sampel akan diambil data kebutuhan kompetensi. 10. Diisi dengan tanda centang ) dalam hal sampel akan diambil data metode 1 on 1. menggunakan 11. Diisi dengan tanda centang ( ) dalam hal sampel akan diambil data menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). 12. Diisi dengan tanda centang ( ) dalam hal sampel akan diambil data survei. menggunakan metode 13. Dalam hal diperlukan dapat diisi dengan metode pengumpulan lain yang dinilai relevan. 14. Diisi dengan tanda centang (-Y) hal sampel akan diambil data menggunakan metode pengumpulan lain yang dinilai relevan. 15. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 16. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan AKP Unit Pelaksana Utama. 17. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 18. Diisi dengan NIP. I
30 - e. Unit Pelaksana AKP Utama dan Perwakilan SGO mengumpulkan data AKP Strategis dengan berpedoman pada: 1) Dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Strategis; dan 2) Dokumen Rencana Pengambilan Sampel AKP Strategis. f . Pengumpulan data AKP Strategis dapat mengikutsertakan Unit Pengelola. g. Hasil pengumpulan data AKP Strategis didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
(4) 3 1 - CONTOE DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA AKP STRATEGIS Unit Pengguna : • • . (1) (2) Tahun Pelaksanaan Pembelajaran : . • . Ke bu tuhan Strategis .... (3) (5) (6) (7) (8) • • (9) ... (10) (11) ... (12)' (13) NIP ... (14) /
32 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran. 3. Diisi dengan kebutuhan strategis berdasarkan yang ditentukan dalam pertemuan Leaming Council. 4. Diisi dengan angka arab. 5. Diisi dengan nomenklatur unit kerja yang menjadi sampel. 6. Diisi dengan kebutuhan performansi yang berupa tindakan atau langkah yang harus diambil untuk mencapai kebutuhan strategis. 7. Diisi dengan kebutuhan kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan performansi. 8. Diisi dengan potensi jumlah peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 9. Diisi dengan nomenklatur jabatan yang menjadi peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 10. Diisi dengan bulan dan tahun batas waktu maksimal pemenuhan kebutuhan strategis. 11. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 12. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama. 13. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 14. Diisi dengan NIP. I
33 - h. Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Strategis disampaikan kepada Unit Pengelola paling lambat pada bulan Mei tahun pada 1 untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran berjalan ( satu) tahun anggaran berikutnya. 4. Verifikasi Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Strategis a. Verifikasi Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Strategis dilaksanakan oleh Unit Pengelola bersama dengan: 1) Unit Pelaksana AKP Utama; dan 2) Perwakilan SGO. b. Hasil verifikasi dan prioritas kebutuhan Pembelajaran didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
(3) • • " 34 - CONTOH DOKUMEN HASIL VERIFIKASI DAN PRIORITAS AKP STRATEGIS Unit Pengguna (1) : • • • (2) Tahun Pelaksanaan Pembelajaran : • • • •. (4) (5) . • (6) (7) • • (8) • • (9) •• (10) ... (11) ... (12) (13) (14) • • Kepala Pusat, (15) . (16) NIP . • . .
35 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan kebutuhan strategis berdasarkan dalam yang ditentukan pertemuan Leaming Council. 5. Diisi dengan kebutuhan performansi yang berupa tindakan atau langkah yang harus diambil untuk mencapai kebutuhan strategis. 6. Diisi dengan kebutuhan kompetensi teknis, manajerial dan/ atau sosial kultural yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan performansi. 7. Diisi dengan potensi jumlah peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 8. Diisi dengan nomenklatur jabatan yang menjad:. peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 9 . Diisi dengan bulan dan tahun batas waktu maksimal pemenuhan kebutuhan strategis. 10. Diisi dengan indeks kebutuhan kompetensi terkait sesuai ketentuan berikut; 3 Sangat mendesak untuk dipenuhi karena berdampak pada pencapaian kine:-ja organisasi. 2 Mendesak untuk dipenuhi karena mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. 1 Kurang mendesak untuk dipenuhi karena tidak mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. 11. Diisi dengan indeks dampak performansi sesuai ketentuan berikut: 3 Mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi tingkat Nasional/Kementerian/Eselon I. 2 Mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi tingkat Es el on II. 1 Mempengaruhi pencapaian target organisasi di tingkat Eselon III. 12. Diisi dengan hasil perkalian indeks kebutuhan kompetensi dengan indeks dampak performansi I
36 - 13. Diisi dengan urutan prioritas program Pembelajaran hasil dari indeks kumulatif sesuai ketentuan berikut: 1 Prioritas utarna 6
9 2 3 Prioritas pendukung Bukan merupakan prioritas 5 3 - 1 - 2 14. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 15. Diisi dengan nama lengkap Kepala Pusat Penc.idikan dan Pelatihan tanpa menggunakan gelar. 16. Diisi dengan NIP. I
37 - c. Unit Pengelola, Unit Pelaksana AKP Utarr:a dan perwak]an SGO melaksanakan koordinasi untuk mengambil keputusa::i terkait .Prioritas utama dan prioritas pendukung serta pemenuhan kebutuhan Pembelajaran, atas: yang terdiri 1) jalur Pembelajaran; 2) program; 3) jumlah peserta; 4) target peserta; dan 5) rencana lokasi dan waktu penyelenggaraan. d. Hasil koordinasi didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
38 - CONTOH DOKUMEN LAPORAN AKHIR AKP STRATEGIS Unit Pengguna : . • • (1) Tahun Pelaksanaan Pembelajaran : . • • (2) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) ... (4) • • (5) (6) (7) • • (8) (9) (3) ' (3) (10) (3) (3) ... (11) ... (12) ... (13) Kepala Pusat, NIP ... (15) ... (14)
39 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan kebutuhan strategis berdasarkan yang ditentukan dalam Leaming Council. pertemuan 5. Diisi dengan kebutuhan performansi yang berupa tindakan atau langkah yang harus diambil untuk mencapai kebutuhan strategis . 6. Diisi dengan kebutuhan kompetensi teknis, manajerial dan/ atau sosial kultural yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan performansi. 7. Diisi dengan potensi jumlah peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 8. Diisi dengan nomenklatur jabatan yang menjadi peserta berdasarkan kebutuhan kompetensi. 9. Diisi dengan jalur Pembelajaran. 10. Diisi dengan nama program. 11. Diisi dengan rencana lokasi penyelenggaraan. 12. Diisi dengan rencana waktu penyelenggaraan. 13. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 14. Diisi dengan nama lengkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tanpa menggunakan gelar. 15. Diisi dengan NIP. I
40 - 5. Harmonisasi Laporan Program Pembelajaran Strategis a. Unit Pengelola melakukan harmonisasi internal rencana penyelenggaraan Pembelajaran serta menyusun konsep kalender Pembelajar an. b. Hasil harmonisasi internal rencana penyelenggaraan Pembelajaran dan penyusunan konsep kalender Pembelajaran untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dari Unit Pengelola dan Unit Pengguna. I
41 - C. MEKANISME AKP JABATAN 1. Penyiapan Landasan AKP Jabatan Unit Pengguna menyiapkan landasan AKP Jabatan yang akan digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data AKP Jabatan, antara lain dokumen terkait: a. Standar Kompetensi Jabatan; b. Standar Kompetensi Teknis; c. Leaming Journey; dan/ atau d. Rencana pengembangan jabatan. 2. Pertemuan Leaming Council Unit Pengguna menganalisis hasil rekapitulasi kebutuhan strategis yang berdampak pada pemenuhan kompetensi jabatan. 3. Pengumpulan Data AKP Jabatan a. Unit Pelaksana AKP Utama membandingkan kompetensi setiap pegawai negeri sipil dengan kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki berdasarkan landasan AKP Jabatan. b. Dalam hal belum terdapat landasan AKP Jabatan, pelaksanaan AKP ·Jabatan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner atau media lain yang disusun berdasarkan : 1) tug as dan fungsi; 2) uraian jabatan; 3) laporan individual assessment center: 4) hasil tes potensi; 5) hasil pengukuran kompetensi teknis; dan/ atau 6) pedoman lain yang ditentukan dan oleh Unit Pengelola UPSDM. c. Hasil pengumpulan data AKP Jabatan did8kumentasikan dalam format dokumen berikut: I
' (3) 42 - CONTOH DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA AKP JABATAN Unit Pengguna : • • • Pembelajaran Tahun Pelaksanaan : • • • (1) (2) (4) • • ... (5) ... (6) (7) . . • . • • (8) ... (9) ... (10) ... (11) (14) . • • ... (15)' (16) • • NIP ... (17) (12) . • ... (13)
PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran. 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan nomenklatur jabatan. 5. Diisi dengan_kompetensi teknis jabatan yang dibutuhkan atau program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut. 6. Diisi dengan program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi, dalam hal kolom (c) diisi dengan kompetensi. 7. Diisi dengan jumlah peserta. 8. Diisi dengan kompetensi manajerial yang dibutuhkan atau program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut. 9. diisi dengan program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi, dalam hal kolom (f) diisi dengan kompetensi. 10. Diisi dengan jumlah peserta. 11. Diisi dengan kompetensi sosial kultural atau program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut. 12. Diisi dengan program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi, dalam hal kolom (i) diisi dengan kompetensi. 13. Diisi dengan jumlah peserta. 14. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 15. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama. 16. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 1 7. Diisi dengan NIP. I
44 - 4. Verifikasi Data AKP Jabatan a. Verifikasi Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Jabatan dilaksanakan oleh Unit Pengelola bersama dengan: 1) Unit Pelaksana AKP Utama; dan 2) Perwakilan SGO. b. Unit Pengelola, Unit Pelaksana AKP Utama dan perwakilan SGO melaksanakan koordinasi untuk mengambil keputusan terkait prioritas utama dan prioritas pendukung serta pemenuhan kebutuhan jabatan, atas: yang terdiri 1) program Pembelajaran; 2) jumlah peserta; dan 3) rencana lokasi dan waktu penyelenggaraan. c. Hasil verifikasi dan prioritas kebutuhan Pembelajaran didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
" A. Unit Pengguna B. Tahun Pelaksanaan Pembelajaran C. Kompetensi Teknis D. Kompetensi Manajerial E. Kompetensi Sosial Kultural 45 - CONTOH DOKUMEN LAPORAN AKHIR AKP JABATAN : ... (1) : ... (2) ... (10) Kepala Pusat, ... (11) NIP ... (U)
PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan nomenklatur jabatan 5. Diisi dengan kompetensi (teknis/manajerial/sosial kultural) yang dibutuhkan atau program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi terse but. 6. Diisi dengan program yang berpotensi memenuhi kebutuhan kompetensi, dalam hal kolom (c) diisi dengan kompetensi. 7. Diisi dengan jumlah peserta. 8. Diisi dengan rencana lokasi penyelenggaraan program terkait. 9. Diisi dengan rencana waktu penyelenggaraan program terkait. 10. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 11. Diisi dengan nama lengkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tanpa menggunakan gelar. 12. Diisi dengan NIP. I
47 - 5. Harmonisasi Hasil AKP Jabatan a. Unit Pengelola melakukan harmonisasi internal rencana penyelenggaraan Pem belaj aran serta mer:.yusun konsep kalender Pembelajaran. b. Hasil harmonisasi internal rencana penyelenggaraan Pembelajaran dan penyusunan konsep kalender Pembelajaran untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dari Unit Pengelola dan Unit Pengguna. I
48 - D. MEKANISME AKP INDIVIDU 1. Penyiapan Landasan AKP Individu Unit Pengguna menyiapkan landasan AKP Individu yang akan digunakari sebagai alat bantu pengumpulan data AKP Individu berupa rencana pengembangan individu pegawai. 2. Pertemuan Leaming Council Leaming Council menentukan kebijakan pengembangan pegawa1 negeri sipil yang dapat diakomodasi melalui AKP Individu. 3. Pengumpulan Data AKP Individu a. Unit Pengelola menyampaikan program yang dapat dipilih sebagai pemenuhan AKP Individu AKP kepada Gnit Pelaksana Utama. b. Unit Pelaksana AKP Utama menyampaikan: 1) kebijakan Leaming Council terkait pengembangan pegawai negen sipil yang dapat diakomodasi melalui AKP Individu; dan 2) program yang dapat dipilih sebagai pemenuhan AKP Individu, kepada Unit Pelaksana AKP Unit Kerja. c. Unit Pelaksana AKP Unit Kerja mengumpulkan data AKP Individu dengan cara melakukan analisis: 1) pengembangan kompetensi individu; dan 2) kesenjangan kinerja, dengan kebijakan Leaming Council terkait pengembangan pegawai negeri sipil yang dapat diakomodasi melalui AKP Individu; d. Unit Pelaksana AKP Unit Kerja menyampaikan laporan hasil pengumpulan data AKP Individu secara berjenjang kepada Unit Pelaksana AKP Utama. e. Unit Pelaksana AKP Utama melakukan rekapitulasi atas laporan hasil pengumpulan data AKP Individu, kemudian didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
49 - CONTOH DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA AKP INDIVIDU Unit Pengguna : • • • (1) Tahun Pelaksanaan Pembelajaran (2) : • • • (9) ... (10) , (11) NIP . . . (12l /
50 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran. 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan nama program. 5. Diisi dengan jumlah peserta pada setiap Unit Pelaksana AKP Unit Kerja. 6. Diisi dengan nomenklatur Unit Pelaksana AKP Unit Kerja. 7. Diisi dengan nama peserta setiap Unit Pelaksana AKP Unit Kerja. 8. Diisi dengan jumlah total peserta setiap program 9. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 10. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama. 1 1. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 12. Diisi dengan NIP. I
5 1 - f. Unit Pelaksana AKP Utama menyampaikan Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Individu kepada Unit Pengelola untuk dilakukan verifikasi data AKP Individu. 4. Verifikasi Data AKP Individu a. Verifikasi Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP Individu dilaksanakan oleh Unit Pengelola bersama dengan Unit Pelaksana AKP Utama. b. Unit Pengelola dan Unit Pelaksana AKP Ctama menyepai<:ati rencana lokasi dan waktu penyelenggaraan program. c. Hasil verifikasi kebutuhan Pembelajaran didokumentasikan dalam format dokumen berikut: I
Unit Pengguna Tahun Pelaksanaan Pembelajaran ' 52 - CONTOH DOKUMEN LAPORAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDU (1) : • • • (2) : • • • (9) • • Kepala Pusat, (10) . . • (lll NIP . . .
53 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi dengan nama Unit Pengguna. 2. Diisi dengan tahun pelaksanaan Pembelajaran 3. Diisi dengan angka arab. 4. Diisi dengan nama program. 5. Diisi dengan jumlah peserta program. 6. Diisi dengan nama peserta. 7. Diisi dengan rencana lokasi penyelenggaraan program. 8. Diisi dengan rencana waktu penyelenggaraan program. 9. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 10. Diisi dengan nama lengkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tanpa menggunakan gelar. 11. Diisi dengan NIP.
54 - 5. · Harmonisasi Hasil AKP Individu a. Unit Pengelola melakukan harmonisasi interna..l rencana an Pembelajaran penyelenggara serta menyusun konsep kalencler Pembelajar an. b. Hasil harmonisasi internal rencana penyelenggaraan Pembelajaran clan penyusunan konsep kalencler Pembelajaran untuk clibahas clan memperoleh persetujuan bersama clari Unit Pengelola clan Unit Pengguna. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK l]'(DONESIA, ttcl. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai clengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.
55 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 45/PMK.011/2018 I ... N FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN JALUR PEMBELAJARfo 1l OLEH UNIT PENGGUNA KLASIKAL/NONKLASIKAU I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII. Nama Unit Pengguna Jalur Pembelajaran (4) Program (5) Tujuan Program (6) Jumlah Peserta (7) Waktu Penyelenggaraan : : ... (8) Lokasi Penyelenggaraan (9) Biaya Penyelenggaraan Profil Peserta : ... (2) : Klasikal (3) / N onklasikal : • • • : • • • : . •. • • : • . . IX. (lO) (15) ... (16)' • . (17) • . NIP ... (18l I
56 - PETUNJUK PENGISIAN 1. Coret yang tidak perlu. 2. Diisi dengan :iama Unit Pengguna. 3. Coret yang tidak perlu. 4. Diisi dengan program sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 5. Diisi dengan tujuan program sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 6. Diisi dengan jumlah peserta Pembelajaran . 7. Diisi dengan waktu penyelenggaraan Pembelajaran . 8. Diisi dengan ·okasi penyelenggaraan Pembelajaran . 9. Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pembelajaran . 10. Diisi dengan profil peserta Pembelajar an. 11. Diisi dengan urutan angka arab. 12. Diisi dengan nama dan NIP peserta Pembelajaran. 13. Diisi dengan golongan dan ruang peserta Pembelajar an. 14. Diisi dengan _.abatan peserta Pembelajar an. 15. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 16. Diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama. 17. Diisi dengan nama lengkap pimpinan Unit Pelaksana AKP Utama tanpa menggunakan gelar. 18. Diisi dengan NIP. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
57 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 5 / PMK. 0 11 / 2 0 18 TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LINI MASA ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN r - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - � Tahun n-1 AKP lnsidental AKP lndividu I I I : : . : Pertemuan 1 Peny1apan : Leaming : : Landasan • Council • : Verifikasi Laporan : Harmonisasi : : Pengumpulan : Hasil Data : Hasil : Pengumpulan
I I I AKP Jabatan I I I : Penyia : Landasan : pan: Pertemuan Verifikasi Harmonisasi LaporanHasil Pengumpulan : Learning : Pengumpulan • Council : Data Has ii AKP Strategis I I I : . : Pertemuan Penyiapan • Learning : Landasan : Council : : Pengumpulan Data
Verifikasl Harmonisasi LaporanHasll Has ii Pengumpulan I I ()-(J ........... ----�....._�..._ Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan �1-+-.....- ...- 0-0 ----�0 Des tahun tahun n-1 tahun n n-2 I I I I Rencana Kebutuhan Perencanaan Pagu lndikatif dan : Peneta : DIPA : Penetapan pan : Siap : Pagu Alokasi DIPA : Dijalan : : Pembahasan Penyusunan Pagu Anggaran I I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. I