TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 3 September 2024 e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 159-166 DOI: Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam di Indonesia : Studi Kasus Pemilu Miftahul Huda N M Universitas Muhammadiyah Surakarta g000220146@student.ums.ac.id Muh. Nur Rochim Maksum Universitas Muhammadiyah Surakarta mnr127@ums.id Alamat: Jalan Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan, Surakarta, Indonesia Korespondensi: g000220146@student.ums.ac.id Abstract: Identity politics is political strategy that uses social identities such as ethnicity, religion, and gender to gain electoral support. This article explains how the phenomenon and influence of identity politics in Indonesia, the issue of identity politics in the 2024 elections and identity politics based on Islamic teaching sources. Identity politics can be positive or negative. Positive in nature means that it makes an impetus to recognize and accommodate the existence of comparisons, even to the extent of recognizing the predicate or privilege of a region or nation due to a basis that can be understood historically and logically. It is negative when there is a difference between one group and another, for example the domination between the majority and the minority. Identity politics grows over a social group that considers intimidated and discriminated against by government and state power in regulating government order, this condition which then becomes the basis for the birth of identity politics in state issues. Keywords: Politics, Identity, Election Abstrak: Politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan identitas sosial seperti suku, agama, atau gender untuk memperoleh dukungan elektoral. Artikel ini menjelaskan bagaimana fenomena dan pengaruh politik identitas di negara Indonesia, isu Politik identitas dalam pemilu 2024 dan Politik identitas berdasarkan sumber ajaran Islam. Politik identitas dapat bersifat positif ataupun negatif. Bersifat positif artinya menjadikan gerakan guna menerima dan mengakomodasi ada nya perbandingan, bahkan mencapai kepada taraf mengakui predikat atau keistimewaan suatu daerah atau bangsa dikarenakan dasar yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif bila terjadi perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lain, contohnya dominasi antara mayoritas dengan minoritas. Politik identitas tumbuh atas sebuah kelompok social yang menggangap di intimidasi dan di diskriminasi oleh kekuasaan pemerintah dan negara didalam mengatur tatanan pemerintah, kondisi ini yang kemudian menjadi dasar lahir nya politik identitas dalam persoalan kenegaraan. Kata Kunci: Politik, Identitas, Pemilu PENDAHULUAN Dalam beberapa tahun terakhir, isu politik identitas menjadi perbincangan hangat dan menarik dalam banyak ragam keilmuan. Para ahli tertarik dengan studi ini karena berkaitan dengan sektor kewilayahan, kedaerahan, sejarah, agama, budaya dan kontruksi sosial, serta pembedaan antar individu(Muthohirin Nafik, 2019). Mengutip pendapat dari A. Muid Nawawi dalam jurnalnya, trend kebangkitan dari politik identitas ini adalah kelanjutan atas ketidakpuasan terhadap lembaga-lembaga negara, terutama dalam hal keamanan. Artinya, tidak aman dari ancaman supremasi global, seperti arus modal yang kacau, terorisme, penyakit, Received: Mei, 31, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: September 30, 2024; * Miftahul Huda N M, g000220146@student.ums.ac.id
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DALAM SUMBER AJARAN ISLAM DI INDONESIA : STUDI KASUS PEMILU perubahan iklim, pergerakan pengungsi, dan imigrasi dalam skala yang cukup besar(Abdul Muid Nawawi, 2019). Di Indonesia, dalam konteks politik identitas, politik praktis sebetulnya bukan sesuatu yang baru terjadi. Namun memang cukup hangat dalam perbincangan beberapa tahun terakhir ini. Seiring dengan munculnya sistem pilpres dan pilkada. Maraknya isu dan penggunaan politik identitas dalam ranah sosial politik memunculkan pro dan kontra. Sebagian berpendapat agar tidak menggunakannya. Sebagian lagi berpendapat sah-sah saja menggunakannya. Mereka yang tidak setuju merasa khawatir dan resah dengan nasib kesatuan dan keragaman di masyarakat yang selama ini akan tergerus bahkan rusak akibat dari politik identitas tersebut. Politik identitas menjadi sebuah ancaman terhadap kemajemukan menjadikan identitas bangsa Indonesia selama ini(Fitri Rhamdani,2014). Kekhawatiran lain para penolak politik identitas dalam ranah politik dilandasi oleh alasan karena politik identitas yang digunakan di Indonesia selama ini digunakan untuk mempertegas kekuatan politik tertentu serta untuk menjatuhkan kontestan politik lainnya. Bahkan lebih jauh politik identitas dalam masyarakat dapat menjadi pemantik dan pembentuk kekuatan besar bagi sebuah kepentingan kelompok berpotensi saling menyingkirkan dan memeras kelompok lawan atau kelompok tertentu(Fitri Rhamdani,2014) baik mayoritas atau minoritas sama saja dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan munculnya konflik di masyarakat. Praktek politik identitas dikhawatirkan menjadi penyebab stabilitas negara akan terganggu. Tanda yang muncul adalah timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah, penyebaran berita bohong, persekusi, terbatas ruang demokrasi dan lain-lain(Yeni Sri,2018) Adapun pendapat yang setuju mengenai politik identitas dan tidak menjadi permasalahan diantaranya dilandasi pemikiran bahwa panggung demokrasi merupakan sarana yang leluasa siapa pun bisa menjual bebas ide-ide nya, gagasan-gagasannya, keyakinan dan mendorong masyarakat menuntut hak hak individu dan social nya masing masing. Seperti pandangan Iqbal Ahnaf, bahwa dalam iklim demokrasi, pemilu adalah sarana yang aman dan menjadi jalan lain yang baik daripada cara kekerasan yang digunakan masyarakat demi memperjuangkan kepentingannya atau merebut kekuasaan. Maka dalam hal ini menurut Iqbal, digunakannya identitas untuk panggung politik sah dan belum tentu berbahaya bagi demokrasi. Jadi diperlukan ialah penguatan mekanisme untuk menegaskan bahwa pelaksanaan politik identitas digunakan secara beradat, sebab untuk melepaskan demokrasi seutuhnya dari politik identitas ialah perkara yang sulit terwujud, jika bukan mustahil(Iqbal Ahnaf,2021). 160 TERANG - VOLUME 1 NO. 3 SEPTEMBER 2024
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 159-166 Menurutnya, inti permasalahan bukan pada boleh atau tidaknya menggunakan politik identitas, sebab itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam peta sosial politik masyarakat sekarang ini. Melainkan lebih kepada cara politik identitas itu dipraktekkan. Dengan demikian, menurutnya sah-sah saja jika ada pribadi ataupun kelompok social menuntut bahwasanya perjuangan politik mereka ialah guna mengangkat derajat umat agama. Mempertahankan hak kelompok suku, masyarakat adat dan seterus nya (Iqbal Ahnaf,2021) Politik identitas dapat di artikan menjadi suatu model politik yang inti kajian dan persoalan utamanya yaitu melekat perbedaan menurut anggapan fisik tubuh, etnisitas, primordialisme, serta pertentangan agama, kepercayaan, agama, ras, atau bahasa yang dimana kondisi ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Ma'arif, 2012). Munculnya politik identitas adalah respon atas penerapan hak asasi manusia (HAM) yang sering kali ditetapkan secara tidak adil. Secara faktual, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan oleh pihak masyarakat yang mengalami marginalisasi. Pertentangan antara politik identitas satu golongan dengan golongan lain detik ini semakin memanas hingga menggangu kestabilan negara. Pertentangan pandangan mengenai politik identitas antara dua kelompok mengakibatkan berbagai isu dan menjadi permaslahan untuk masyarakat umum yang disebabkan adanya propaganda dan desakan antar pihak untuk mencari fakta yang diyakini dan mengarah kepada muncul nya pihak pro pemerintah dan pihak anti pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menelurusi bagaimana Fenomena dan pengaruh politik identitas di indonesia dan Isu Politik Identitas dalam Pemilu 2024 Serta Politik Identitas Menurut Sumber ajaran Islam METODE Paradigma penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakanan yaitu studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis menggunakan buku-buku atau jurnal yang sesuai masalah yang akan diteliti. Buku yang dijadikan sumber data antara lain :1. Politik Identitas : dalam Perspektif Al-Qur'an dan teori modern 2.Politik Identitas di Indonesia: Edisi revisi Teknik yang digunakan didalam pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi literatur. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggali objek yang bersangkutan. Sesudah menggabungkan beberapa buku
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DALAM SUMBER AJARAN ISLAM DI INDONESIA : STUDI KASUS PEMILU dan jurnal terkait dengan materi pembahasan kemudian menganalisis materi dengan studi pustaka menggunakan hasil dari analisis berupa deskriptif. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.Fenomena dan Pengaruh Politik Identitas di Indonesia Politik identitas dalam perjalanan Indonesia, sejatinya sesuatu yang telah ada sejak dulu. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah dari zaman Kolonial, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi. Pada masa Kolonial pembentuk semangat melawan penjajah adalah identitas, dalam hal ini Islam. Politik identitas Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap sumber daya, sehingga memunculkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Tanpa adanya dorongan identitas, sulit membayangkan Indonesia terbebas dari penjajah, apalagi dalam situasi Indonesia yang ketika itu masih terbagi dalam berbagai wilayah kekuasan. pada masa kolonial, praktik politik identitas juga dilakukan oleh penjajah. Misalnya kebijakan pendidikan yang berbasis identitas pada masa itu, dimana golongan Eropa mendapatkan perlakuan istimewa sebagai kelas pertama, mereka didirikan sekolah, kemudian golongan Cina sebagai warga kelas kedua diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah sendiri, sedangkan golongan pribumi sebagai warga kelas ketiga baru didirikan sekolah selang 80 tahun kemudian. Dan masih banyak lagi lainnya. Politik identitas terwujud dari hubungan yang terjadi antara nilai-nilai demokrasi yang menjadikan mainstream dengan nilai lokal atau nilaii lain yang telah terwujud menjadi sebentuk struktur social masyarakat. Pergeseran antara nilai demokrasi dengan nilai lokal yang telah tersedia di masyarakat, dan ditambah pemahaman masyarakat menjadi sebuah dari wujud di dalam demokrasi yang perlunya dijunjung tinggi hak hak dasar nya, menjadikan politik identitas bertumbuh dan berkembang secara pesat dan merupakan bagian dari proces perkembangan demokrasi. Akan tetapi, munculnya politik identitas banyak mendapatkan pandangan dan sorotan dari berbagai ilmuan social. keadaan ini disebabkan, muncul nya kecemasan bahwasanya politik identitas bakal menyebabkan sebuah hambatan dan tantangan untuk demokrasi dikarenakan di anggap akan mengakibatkan masyarakat terpolarisasi dan terpecah belah berdasar pengenalan identitas masing masing, sehingga secara langsung dapat mengancam nasionalism sebuah bangsa, jika para ilmuwan mencarikan ide supaya menjadi aturan sehingga politik identitas tidak menjadikan kendali akan demokrasi itu sendiri. 162 TERANG - VOLUME 1 NO. 3 SEPTEMBER 2024
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 159-166 Di Indonesia, isu terhadap politik identitas telah banyak bermunculan. Politik identitas disini makin melekat dengan permasalahan agama, etnisitas, ideologi serta kepentingan lokal yang di wakili kepada umum nya oleh para elite atas berbagai artikulasi masing masing. Terlebih politik identitas banyak menjadikan kondisi yang melandasi sebuah gerakan akan menekan pemerintah supaya bisa menepati desakan yang menjadi keperluan identitas nya. Memang dalam perkembangannya politik identitas secara umum bisa dikatakan bermata dua, dapat bersifat positif dan juga bersifat negatif. Bersifat positif politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan persatuan atas kesamaan nasib dalam kelompok tertentu. Termasuk mengokohkan dan menumbuhkan sikap toleransi antar kelompok. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa awal berdirinya Indonesia, dimana kesamaan identitas Islam dan Nasionalisme mampu menyingkirkan bangsa penjajah. Akan tetapi dampak negatif politik identitas dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa. Apalagi kalau para aktornya menggunakan retorika mengunggulkan kelompok sendiri, lalu merendahkan kelompok lain. Selain itu, politik identitas dapat memicu kecurigaan terhadap kelompok lain, sehingga menumbuhkan sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Contoh gerakan politik identitas yang berdampak perpecahan diantaranya Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka dan Republik Maluku Selatan. Gerakan Daruul Islam (DI) di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan adalah bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama. Meskipun sebagian orang mengatakan penyebab kemunculan gerakan itu adalah karena adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh diskriminasi distribusi sumber daya yang tidak merata oleh kekuasaan pusat. 2. Isu Politik Identitas dalam Pemilu 2024 Sejauh ini umat Islam paling dirugikan ketika berbicara soal politik identitas. Seakan jika menyebut politik identitas, umat Islam akan disorot sebagai pelakunya. Isu politik identitas Islam dalam pemilu 2024, selalu digembosi dengan label politisasi agama, kekerasan, pembangkangan, terorisme, intoleran serta label-label negatif lainnya. Label negatif ini mulai digaungkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, kemudian pada Pilpres 2019 hingga sekarang. Bahkan pilkada DKI 2017, disebut oleh media luar sebagai pertarungan politik antara kelompok Islam ekstrimis dan Ahok yang beretnis ganda. Hanya saja semakin kesini, isu politik identitas dalam pemilu 2024, sesungguhnya mengarah pada dua tujuan utama yaitu untuk mendulang dukungan, dan menjatuhkan lawan politik termasuk merusak citra Islam.
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DALAM SUMBER AJARAN ISLAM DI INDONESIA : STUDI KASUS PEMILU Bagi kelompok yang pertama, retorika politik identitas dilihat sebagai bagian dari konsolidasi atas kesamaan nasib, yaitu fakta ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan penegakan hukum. Disini pentingnya keadilan. Sebab ketidakadilan merupakan awal kemunculan perpecahan, saling curiga antar kelompok masyarakat, serta keinginan untuk melawan kekuasaan yang dominan dan anti kritik serta sekelompok masyarakat serakah yang menguasai hampir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara. Semantara identitas Islam terbukti menjadi satu-satunya wadah kekuatan yang bisa mempersatukan orang-orang atas berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan kepentingan. Kelompok pertama meyakini politisi dari partai apapun pasti akan menggunakan politik identitas Islam sebagai senjata untuk mendulang dukungan dalam pemilu 2024, terlepas mereka mengakui atau tidak. Dan memang realitanya dalam tradisi politik di Indonesia, menjelang pemilu banyak politisi berubah menjadi lebih islami, sering mengunjungi masjid-masjid, mendatangi berbagai pondok pesantren. Biasanya datang ke pondok pesantren berpakaian khas identitas budaya santri, berjubah, bersorban dan lain sebagainya. Disebut untuk silaturahmi meski langkah itu kerap terlihat setiap menjelang pemilu dan jadi strategi mendongkrak elektabilitas. Konkritnya meminta restu dan dukungan kyai, santri sampai wali santri dan juga jamaah pesantren yang bersangkutan. Sedangkan bagi kelompok yang menggunakan isu politik identitas untuk menjegal lawan politik, membangun retorika politik identitas dikhawatirkan akan berdampak pada perpecahan atau polarisasi yang berujung pada konflik horizontal. Kekhawatiran itu diperkuat oleh narasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak dari berbagai penjuru. pelaku politik identitas bagi mereka berbahaya dan harus ditolak. Bagi kelompok kedua, politik identitas tidak datang dari ruang hampa, tentu ada pelakunya dan harus dikampanyekan di publik. Tujuannya untuk dihindari oleh masyarakat, dan jika pelakunya adalah pesaing mereka pada pemilu 2024 tersebut, semoga saja elektabilitasnya menurun setelah dihujani dengan isu politik identitas. politik identitas hanya dijadikan sebagai momok untuk menjegal lawan politik, meskipun usaha ini terkesan dipaksakan. Padahal baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak, sama-sama melakukannya, dan itu sah-sah saja. Intinya politik identitas tidak bisa dihindarkan dalam setiap momentum pemilu. Konkritnya ada kelompok identitas yang ditarget oleh aktor politik tertentu, untuk dikapitalisasi suaranya, baik kelompok agama, etnis dan identitas lainnya baik yang satu identitas dengannya, maupun yang di luarnya, serta menampilkan diri layaknya kelompok yang ditargetkan. 164 TERANG - VOLUME 1 NO. 3 SEPTEMBER 2024
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 159-166 3. Politik Identitas Menurut Sumber Ajaran islam Islam memandang politik identitas sebagai sesuatu yang sangatlah mulia selama dijalankan untuk tujuan yang mulia pula. Dalam Islam, pemimpin haruslah yang seiman, dasarnya firman- Nya dalam Q.S Al Maidah ayat 51 yang artinya "Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang orang yang zolim" Telah dijelaskan juga dalam Qur'an bahwa memimpin adalah fitrah, dasarnya firman Allah SWT, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sedangkan memilih pemimpin yang seiman adalah keharusan. Ulama salaf ketika memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan telah sampai pada tingkat bersepakat dan tidak ada perselisihan, meskipun ada legitimasi terhadap bolehnya memilih pemimpin diluar Islam, hal itu berdasarkan fatwa dari ulama muta'akhirin saat ini. pentingnya memilih pemimpin dalam Islam, mengingat posisi pemimpin itu strategis, menyangkut persoalan umat dan Bangsa. Sehingga kalau pemimpinnya benar-benar orang yang beriman dan bertaqwa, nilai-nilai Islam dan umat Islam dijalankan dan tidak tersingkir dari negerinya sendiri. Untuk itu penting bagi umat Islam memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang jelas identitas, terutama agamanya. Sebab terkadang ada orang yang tiba-tiba Islam saat musim pemilu, padahal aslinya dia bukan Islam, atau Islam tapi ketika pemilu saja, mereka itu adalah kelompok hipokrit KESIMPULAN Politik Identitas diartikan seperti sebuah rencana politik yang menekankan perbedaan serta penggunaan ikatan primordial, seperti kategori utama nya atau identitas menjadi rencana serta konstelasi ikatan simbol kultur, primordial (suku,agama, ras dan kelompok) di dalam mengusahakan siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana ( Agnes Heller dan Lasswell dalam syufuan, dkk 2021). Penggunaan politik identitas bisa diartikan bermata dua, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Sifat positif nya adalah solidaritas dan torelansi antar kelompok. Sedangkan sifat negatif nya adalah konflik, perpecahan dan kecurigaan. Penggunaan isu politik identitas dalam pemilu 2024 mengarah pada dua tujuan utama yaitu mendulang dukungan dan menjegal lawan politik.
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DALAM SUMBER AJARAN ISLAM DI INDONESIA : STUDI KASUS PEMILU Islam memandang penggunaan politik identitas adalah mulia. Islam mengajarkan hanya boleh memilih pemimpin yang seiman, sebagaimana telah diperintahkan Allah dan Rasul dan juga kesepakatan oleh para ulama. Peran akademisi, tokoh masyarakat, ormas atau pihak-pihak yang terkait sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada seluruh masyarakat indonesia mengenai penggunaan politik identitas dalam pemilu 2024 agar tidak terjadinya konflik dan tetap terjaganya kerukunan bangsa. DAFTAR PUSTAKA (La Ode Machdani 2020) Politik Identitas di Indonesia : Edisi revisi Abdillah. U. (2012) Politik identitas etnis. Magelang Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme" Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Internasional Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, Vol.11, No.1, 2020. Bagir, Zaenal abidin, (2017) Arah Baru Politik Keberagaman Di Indonesia Eman Sulaeman (2022) Politik Identitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern Fernandes (2019) Politik identitas dalam pemilu 2019 Habibi, Muhammad. Analisis Politik Identitas di Indonesia, 2018 Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi : Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 1(1), 1-17 Kiftiyah, A. "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia", Jurnal analisis kebijakan. M. H. N (2011) Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional", MAARIF, Vol. 13, No. 2, 2018. Prasetyo, Ari. Kepemimpinan dalam perspektif islam. Zifatama Jawara.,2014. Saputro, A (2018) Agama dan Negara: Politik Identitas menuju Pilpres Saputro, A. Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, Vol.2, No. 2, 2018. Sari E (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Para arena Pemilihan Gubernur Jakarta 166 TERANG - VOLUME 1 NO. 3 SEPTEMBER 2024