PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) "SKRIPSI" "Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum" Oleh: Nama : Syarif Arman NPM : 181000274201210 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT BUKITTINGGI 2022
ABSTRAK PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) (NAMA : SYARIF ARMAN, NPM: 18.10.002.74201210, Pembimbing I Dr. SUKMARENI, SH, MH , Pembimbing II SYAIFUL MUNANDAR, SH, MH,Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Halaman 65) Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Pencurian terjadi karena banyaknya masyarakat tidak paham akan hukum. Oleh karena itu perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat. Disini peran Satreskrim Polres Bukittinggi sangat penting dalam mencegah terjadinya pencurian tersebut. Tindak pidana yang hendak penulis teliti adalah Tindak Pidana Pencurian Pemberatan yang dilaporkan kepada Satreskrim Polres Bukittinggi. Dalam menindak lanjuti laporan tersebut maka timbulnya masalah bagaimana proses penyidikan , apa kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dari hasil peneletian di Satreskrim Polres Bukittinggi dapat diketahui proses penyidikan yang dilakukan berupa penerbitan SPDP, mencari alat bukti, pemanggilan/ pemeriksaan saksi korban, pemanggilan/ pemeriksaan saksi terlapor, gelar perkara penetapan tersangka, penangkapan dan penahan, pembuatan berita acara pemeriksaan, penyitaan, dan penyerahan berkas. Kendala yang dihadapi antara lain banyaknya ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, kurangnya kontribusi masyarakat, kesulitan penyidik dalam menangkap pelaku. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum, polisi berupaya menggunakan saksi mahkota, mengumpulkan informasi setiap warga. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan, Penyelidikan, Penyidikan, Satreskrim Polres Bukittinggi
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr.Wb Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga Skripsi yang berjudul "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemberatan (Pembobolan ATM BNI)" dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi, sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah penulis Arman yang telah mendidik dan Ibunda tercinta Betriwati membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keteguhan, kekuatan serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya, kemudian terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada ibuk Dr. Sukmareni, SH, MH selaku Pembimbing I dan bapak Syaiful Munandar, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah berkenan mengajar, mendidik, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat; 2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayanni SH.,MH selaku Wakil Dekan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan; 4. Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat; 5. Sahabat-sahabat dan orang terkasih Penulis yang telah member masukan, saran serta memberikan dukungan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini; 6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu; 7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu; Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari ALLAH SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi perkembangan ilmu pada umumnya. Akhir kata penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran bagi pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Waalaikumsalam, Wr.Wb Bukittinggi, Juli 2022 SYARIF ARMAN 18.10.002.74201.210
DAFTAR ISI ABSTRAK ... ii KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... v BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 7 C. Tujuan Penelitian ... 8 D. Manfaat Penelitian ... 9 E. Metode Penelitian ... 9 F. Sistematika Penulisan ... 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15 A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan ... 15 B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ... 19 C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian ... 26 D. Tinjauan Umum tentang ATM ... 31 BAB III PEMBAHASAN ... 36 A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan (Pembobolan ATM BNI) Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHAP bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan" ... 36 B. Kendala yang Ditemui Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI ... 54 C. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI .... 56 BAB IV PENUTUP ... 63 A. Kesimpulan ... 63 B.Saran ... 65 DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penyelidikan merupakan proses melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan benar-benar terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak.1 Sedangkan penyidikan atau mengusut merupakan upaya dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang ada tidaknya suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, apa sifat perbuatan itu, dan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan itu, diadili atau tidak.2 Penyidikan oleh penyidik hanya dapat dilakukan apabila ada tindak pidana dan penyidikan dapat dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Penyidik adalah pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk yang secara hukum diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Kemampuan mengidentifikasi suatu kejadian sebagai tindak pidana tergantung pada kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi kejadian tersebut sebagai kejahatan berdasarkan pengetahuannya tentang hukum pidana. Berdasarkan Bagian 1, Bagian 2 KUHAP, Penyidik Polri diberi mandat dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Maksudnya, polisi sebagai penyidik tidak wajib 1 Hartono. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18-19. 2 Kuantik Shaleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Penerbit Ghalia Indah 1
menetapkan bahwa suatu tindak pidana belum dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk menentukan berdasarkan hasil penyidikan: apakah ada Perbuatan pidana atau non-pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, apabila mempunyai keterangan yang cukup bahwa itu bukan dalam lingkup kejahatan tetapi dalam lingkup kasus lain.3 Mengenai Penyidik, Pasal 1 angka (1) KUHAP menyatakan bahwa:Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk direkrut sebagai penyidik, seorang perwira polisi harus memenuhi persyaratan pangkat berdasarkan Pasal 6(2) KUHAP. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), jabatan dan pangkat yang diatur dalam peraturan pemerintah itu diselaraskan dan diseimbangkan dengan jabatan jaksa dan hakim pengadilan umum. Ketetapan yang mengatur tentang penyidikan tersebut berbentuk PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010. Pemeriksaan dan penilaian terhadap barang bukti dan penarikan kesimpulan oleh penyidik disebut juga dengan alat bukti, tetapi dalam prakteknya tidak mempunyai arti dan isi yang sama dengan istilah pembuktian yang diterapkan dan dilakukan dalam proses peradilan pidana. Dalam sengketa pengadilan, alat buktinya ini sangat penting karena bukti adalah esensinya. Sebuah upaya untuk menemukan kebenaran yang 3 Hartono, Op .cit, hlm. 36 2
hlm 42. mendekati kesempurnaan. Dalam KUHAP, sistem pembuktian menggunakan sistem beban pembuktian terhadap penggugat atau tertuduh. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah umum pembuktian yang bersumber dari sabda Nabi SAW yang diucapkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:4 ﻞﻮﺴﺮﻠ أﻦ ا ﻦﻤ ﻰﻟﻋ ﻦﯿﻤﯿﻠ ﺢﯿﺣﺻ ا ﻮ ﻲﻋﺪﻤﻠ ﺪﺎﻨﺴﺀ ﺒا اﻰﻨ ﻰﻟﻋ ﺔﻨﯿﺒﻠ ا اﻰﻨ( ﺮﺒﻂﻠ ﻗاﻞ :ا ﺮﺒﻂﻠ او او ﻢﻟﺴﻮ ﯽﻘﮭﯾﺑﻠ ﯽﻘﮭﯾﺑﻠ ا ها َور ََ ﮫﯿﻠﻋ ﷲﻰﻟﺼ ا هاوَ ر )َ اﺮﻜﻨ Artinya: "Diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam rantai transmisi otentik oleh Al Bayhaqi dan al Tabrani: Bukti (wajib) bagi penuduh, sumpah (wajib) bagi pengingkaran (pengakuan).". Berdasarkan hadits di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa: "maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatanya".5 Reserse adalah aparat penegak hukum, yaitu polisi yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik yang menangani perkara pidana disebut penyidik pidana, dan yang menangani perkara narkotika disebut penyidik narkotika. Hukumannya lebih berat daripada kasus pencurian biasa. 4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'ruf, 1987), 5 Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam,hlm 15. 3
4 Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari : 1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. Mengadakan penghentian penyidikan. 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Faktor-faktor melatarbelakangi tindak pidana kejahatan dengan modus bobol atau membongkar mesin ATM sendiri dipicu oleh faktor sulitnya perekonomian yang memungkinkan orang untuk mencuri, faktor
rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya jumlah pengangguran, dan kurangnya kesadaaran hukum.6 Aksi kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali macamnya seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembobolan dan yang lainnya. Sebagai contoh tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kota Bukittinggi dengan membobol sebuah ATM BNI di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi. Kronologi dari kejadian ini dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan nama Ali Sadikin dengan panggilan Dikin, Hendri dengan panggilan Hen, Rafki Rahman dengan panggilan Bokir, dan M Andriko Yusuf dengan panggilan Kalek. Awalnya pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, Ali nongkrong di suatu tempat di Pos Ronda Tangah Sawah Kota Bukittinggi dengan Hen dan Kalek. Lalu Zulfadli (DPO) menyarankan kepada teman- temannya tersebut untuk melakukan pencurian di Mesin ATM karena merasa mudah untuk mencuri disana dengan menggunakan mesin las potong dan mereka sepakat untuk mencuri di ATM tersebut dengan beraksi pada malam hari pukul 04.00 WIB tanggal 13 Juli 2021. Tetapi Zulfadli tidak ikut saat itu karena dia sedang sakit demam. Sesampainya di lokasi, Dikin dan Kalek langsung masuk ke dalam ATM BNI tersebut dan Dikin langsung menutup CCTV ATM tersebut dengan Lakban. Lalu Dikin 6 Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 5
6 langsung mencongkel brangkas menggunakan linggis hingga bagian brangkas tersebut terbongkar. Lalu Kalek mulai melas bagian pinggir berangkas tersebut namun tabung gas yang dibawa mereka tidak cukup/habis. Lalu dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa lalu Dikin dan Kalek berangkat kembali menuju ke pos ronda pemuda tengah sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar sedangkan Hen tetap di depan mesin ATM menunggu dalam perjalan menuju tengah sawah tersebut Dikin dan Kalek bertemu dengan Bokir di dekat jembatan gantung pasar bawah dimana Dikin dan Kalek menceritakan sedang membongkar mesin ATM, lalu Dikin dan Kalek mengajak Bokir untuk membongkar mesin tersebut dan Bokir setuju dengan ajakannya. Kemudian Dikin, Bokir dan Kalek menuju ke Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar lalu Dikin, Bokir dan Kalek kembali ke mesin ATM tersebut sesampainya di mesin ATM Kalek dan Hen melanjutkan membongkar mesin ATM sedangkan Dikin dan Bokir kembali ke jenjang gantung pasar bawah untuk menjemput sepeda motor milik Bokir kemudian Dikin dan Bokir kembali ke tempat mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa Dikin, Hen, dan Kalek berhasil membongkar brangkas mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa Bokir menunggu di luar mesin ATM melihat situasi setelah itu mereka langsung meninggalkan Mesin ATM tersebut sambil membawa 5 (lima) kotak yang berisikan uang dari dalam berangkas ATM Bank BNI tersebut menuju
kerumah Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi. Sesampainya di rumah Bokir, Dikin ,Hen dan Kalek langsung membuka ke 5 kotak yang berisikan uang tersebut dimana mereka tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan dimana masing-masing tumpukan tersebut diambil oleh Dikin, Hen, Bokir dan Kalek sedangkan yang satu tumpuk lagi untuk diserahkan kepada Alpen Ardi (saksi) dimana mereka langsung menuju ke rumah Alpen dan menyerahkan uang tersebut yang isinya belum diketahui karna langsung dibagikan pada masing-masing tersangka. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, saksi korban Dedy Arman dengan panggilan Dedy selaku Perwakilan dari PT Swadharma Saran Informatika Sentra Bukittinggi (SSI) telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan kasus tersebut karena terdapat kendala bagi penyidik dalam kasus, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)" B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 7
1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? 2. Kendala apa saja yang ditemui polisi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? 3. Upaya yang mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)? C. Tujuan Penelitian Mengenai tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) 2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui polisi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) 3. Untuk mengetahui upaya yang mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) 8
9 D. Manfaat Penelitian Menimbang pentingnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bahwa penelitian ini akan bisa membagikan manfaat sebagai berikut: 1. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 3. Hasil penelitian ini juga bisa sebagai materi ilmu pengetahuan, dan pandangan untuk penulis, terutama di bidang hukum pidana. E. Metode Penelitian 1. Sifat penelitian dan tujuan penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian exploratoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam hal ini penulis menyajikan bagaimana dalam pengelompokan data serta perbandingan yang dapat memahami dengan mudah dan lugas tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)
2. Jenis penelitian Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dikarenakan judul ini perlu dilakukannya penelitian kelapangan, maka penulis melakukan jenis penelitian empiris. 3. Sumber data dan bahan hukum a. Bahan hukum utama (primer) Bahan hukum utama penulis melakukan penelitian ke Polres Bukittinggi, yang mana sumber data diperoleh dari subyek penelitian melalui wawancara atau interview. Kemudian peraturan perundang- undangan antara lain UUD 1945, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian, dan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan Pemberatan. b. Bahan hukum kedua (sekunder) Bahan hukum yang mempunyai peranan untuk menambah maupun menguatkan dan membagikan penjabaran terhadap bahan hukum dasar. Bahan hukum tambahan dapat berbentuk hasil penelitian skripsi, tesis/disertasi, makalah yang disajikan dalam 10
11 seminar nasional/internasional, jurnal/makalah ilmiah yang terakreditasi dan di terbitkan oleh lembaga pendidikan, buku-buku referensi, serta literature yang bergandengan dengan bahan penelitian. c. Bahan hukum ketiga (tersier) Bahan yang dengan estimasi tertentu dan sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum, pendukung dan multitafsir seperti kamus, ensiklopedia, buku metode penelitian dan lain sebagainya. Guna mempermudah dalam kajian kalimat dan penggunaan kata yang baik dan benar. 4. Lokasi penelitian Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang berlokasi di Satreskrim Bukittinggi. Karena lokasi itu yang menurut saya dapat untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang saya angkat. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dengan melakukan wawancara Tanya jawab kepada pihak Kepolisian di Satreskrim Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak- sebanyaknya dengan cara membuat daftar petanyaan wawancara.
12 6. Teknik Pengolahan Data Teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematis data terkait Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi). 7. Analisis Data Analisa data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika terkait Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi) 8. Metode Penarikan Kesimpulan Metode penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum). Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara- cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang
13 tersebut dengan membobol ATM BNI yang jelas itu adalah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.7 F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini, secara keseluruhan dapat diuraikan seperti berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab I berisikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan masalah Tujuan dan Manfaat penulisan dari Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi). BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Proses Penyidikan, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pencurian, Tinjauan Umum tentang Pembobolan, dan Tinjauan Umum tentang ATM. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan di uraikan tentang hasil penelitian mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pembobolan, kendala yang ditemui polisi dalam proses penyidikan, dan upaya dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi). 7 Pedoman penulisan hukum seminar proposal dan ujian komprehensif.
BAB IV : PENUTUP Pada Bab IV berisikan tentang kesimpulan dan saran. 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 1. Pengertian Penyidikan Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). 8 Berdasarkan Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah, yakni "surat".9 Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atau Saksi Pengadu. Setelah itu penyidik atau penyidik pembantu dapat membuat dapat membuat "rencana penyidikan" yang mencakup "jadwal" dan "kegiatan".10 Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/ dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. 8 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 80 9 Ibid, hlm.81 10 Ibid. 15
Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. 11 Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi. Keterangan ahli merupakan urutan kedua sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. 12 Pendapat ahli merupakan pendapat orang yang memiliki Keahlian Khusus yang memberi keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia. Ini tidak berarti bahwa ahli lain dalam pembuktian tidak diperlukan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan berbentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi jika memberikan keterangan didalam sidang.13 Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau 11 Ibid hlm.84 12 Ibid hlm.88 13 Ibid hlm. 92 16
terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini tidak hanya dilakukan pada proses penyidikan saja tapi juga saat proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim.14 Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. 2. Fungsi Penyidikan Menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah fungsi teknis reserse kepolisian yang memiliki tujuan guna suatu perkara itu jelas dengan cara mencari dan menemukan kebenaran yang materiil pada suatu tindak pidana. 15 Sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada.16 Dari beberapa pendapat di atas terkait dengan fungsi penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah sesuatu 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 15 Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Unipres, Jakarta, 1982, hlm 4 16 R. Soesilo, Op.Cit, hlm 27 17
perbuatan untuk mengumpulkan fakta dan bukti sesuai yang terjadi guna mencapai kebenaran yang materiil pada delik yang terjadi. 3. Pejabat, Tugas dan Kewenangan Penyidik Pada pasal 1 butir 1 KUHAP dijelaskan mengenai kewenangan guna melakukan penyidikan.Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu yang telah mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan. Mengenai sayarat kepangkatan pejabat yang dijelaskan di atas maka hal tersebut diatur pada PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, pada bab II pasal 2 telah ditentukan syarat kepangkatan penyidik meliputi: a. Pejabat Polri yang minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi, yang telah diganti dengan SK No. Pol: Ske/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Polri pangkat tersebut diganti menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA) b. PNS tertentu yang mempunyai pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu Mengenai tugas penyidik, hal tersebut dapat ditemukan pada pengertian penyidikan yaitu tugas penyidika merupakan sesuatu perbuatan yang digunakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan guna 18 telah
19 terang dan jelasnya suatu tindak pidana yang sudah dilakukan dan menemukan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP meliputi: a. Menerima aduan masyarakat tentang adanya delik b. Melaksanakan tindakan pada saat di tempat kejadian c. Memeriksa kartu identitas tersangka d. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan e. Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat f. Melakukan pengambilan sidik jari dan memotret seseorang g. Melakukan pemanggilan terhadap saksi ataupun tersangka h. Melakukan pemanggilan kepada orang yang ahli untuk pemeriksaan i. Mengadakan penghentian penyidikan j. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.17 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang- undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.18 Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarag dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang : 17 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72 18 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7 20
21 a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki. b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar. c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim). Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.19 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang 19 Ibid., hlm. 25-26.
mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya. b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat. c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan- persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. 3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Dalam pemberian sanksi sendiri dikenal dengan suatu peristiwa pemidanaan dimana seseorang yang telah melakukan tindak pidana (strafbaarfeit) di hukum dengan ketentuan yang berlaku, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman atau pemidanaan di bedakan sebagai berikut : a. Pidana Pokok 1) Pidana Mati Pidana mati adalah hirarki pemidanaan paling tinggi, dimana hak mendasar suatu individu untuk hidup dicabut 22
hlm. 91 23 dikarenakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, secara mendasar melanggar hirarki hukum yang tinggi dan sangat menganggu ketertiban umum. Sebagai hukuman terberat yang di jatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagai mana yang di tentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : "pidana mati di jalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". 2) Pidana Penjara Pidana penjara adalah suatu sanksi hukuman dimana dalam kelasnya merupakan sanksi hukum yang mencabut beberapa hak suatu individu atau kelompok dalam bentuk kurungan. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.20 3) Pidana Kurungan Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana 20 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010,
24 perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seseorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu : a) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak yang tidak menyangkut kejahatan kesusialaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang di kemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran. Maka piadana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 4) Pidana Denda Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di
25 jatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh kerena ia telah melakukan seseutu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa : Pidana denda dapat di jumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan- kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidna pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.21 b. Pidana Tambahan Pidana tambahan dalah pidana yang bersifat menambah piana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dlam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakulatif artinya dapat di jatuhkan tetapi tidaklah harus. 4. Rumusan Tindak Pidana Menurut Jonkers dan Utrecht memandang rumusan delik adalah sebagai berikut: a. Diancam dengan pidana oleh hukum; b. Bertentangan dengan hukum; 21 P.A.F Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.22 Sedangkan menurut Van Hamel Rumusan dari suatu tindak pidana terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu: a. Diancam pidana oleh hukum; b. Bertentangan dengan hukum; c. Dilakukan seseorang dengan kealahan (schuld) d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya e. Perbuatan yang dilakukan bersifat dapat dihukum. C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian 1. Pengertian Pencurian Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 22 Ibid, hlm 88. 26
128 pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari- hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. 2. Jenis-jenis Pencurian a. Pencurian biasa Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi :23 "barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." b. Pencurian pemberatan Pasal 363 KUHP menentukan bahwa :24 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : a) Pencurian ternak, 23 Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24 Ibid hlm. 128-129 27
28 b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang, c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. c. Pencurian ringan
25 Ibid 29 Pasal 364 KUHP menentukan bahwa :25 "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4,begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah." d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa : 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
30 c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukanoleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa : 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. 3. Dasar Hukum Pencurian Dasar hukum pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi : sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau D. Tinjauan Umum tentang ATM 1. Pengertian ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ATM adalah mesin/komputer yang di gunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainya secara elektronik. Sedangkan kartu ATM (kartu kredit) adalah kartu plastik yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang- 31
barang dan jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai. 26 ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nabasah bank dalam rangka transaksi secara mudah nyaman dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran dan transfer dana antar rekening. Tidak heran, perputaran uang lewat atm bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, di tengah kian tingginya kebutuhan terhadap ATM. Penjahat bank selalu berupaya mendahalui menguasi perkembangan kecanggihan teknologi ATM. Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidak hadiran salah satu pihak, yaitu si pemilik ATM (bank), dalam setiap transaksi yang di lakukan nasabah. 2. Sejarah dan Perkembangan ATM ATM hadir di dunia pada era 1950-1960 di Amerika, Eropa dan Jepang. Tokoh-tokoh seperti John Shepred Barron dan James Godfellow (Inggris), Dobnal C Wetzel dan Luther Simjam (Amerika). Kemunculan awal ATM seiring dengan perkembangan supermarket dan juga atas respon atas peningkatan upah pekerja serta tingginya frekuensi transaksi di teller bank. 27 Pada akhir tahun 2009 penggunaan kartu ATM dan ATM/ Debit memiliki 26 Ronny Prasetya, Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010), cetakan ke-1, 12 27 (Diakses pada 24 Agustus 2020 20:00 WIB) 32
nilai dan volume transaksi masing-masing Rp.914 triliun dan 840 juta transaksi. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif pada awal tahun 2009, nilai transaksi kartu ATM mengalami pertumbuhan sebesar 2% seiring dengan meningkatnya pengeluaran nasabah pada hari raya dan akhir tahun. Sementara itu perkembangan transaksi kartu ATM terus tumbuh positif. Bahkan selama semester akhir tahun 2009 terdapat kenaikan sebesar 16% sebagai suatu pertanda peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan kartu ATM untuk transaksi penarikan uang tunai maupun transaksi belanja. Namun demikian, angka nominal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.28 3. Fungsi dan Manfaat ATM Dengan berubahnya orientasi perbankan dari orientasi produk ke orientasi hubungan-langganan, maka peranan program- program ATM juga berubah. ATM mula-mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek-alternatif yang menyenangkan bagi fungsi-fungsi kasir dalam menguangkan cek dan menerima setoran. Secara fungsional, ciri-ciri ini masih dominan akan tetapi, yang berubah adalah cara ATM dan inovasi jasa-jasa lainnya disajikan kepada para langganan. Sebaliknya dari mempromosikan 28 Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat), hlm 289. 33
ATM atau rekening-rekening cek berbunga secara terpisah, bank bank mulai menjual produk ini sebagai ciri-ciri dari paket jasa-jasa keuangan yang lebih lengkap. Hubungan jasa-jasa ini menunjukan bahwa langganan itu mempunyai kebutuhan transaksi (cek), kebutuhan menghimpun kekayaan (kredit).29 Adapun penggunaan fasilitas ATM ini telah diterbitkan oleh bank-bank negara maupun bank swasta,jadi akan secara mudah bisa berhubungan dengan bank selama 24 jam dalam sehari dan dapat di dungakan dalam waktu kapanpun dan berada di manapun saat nasabah memerlukan uang secara tunai. Memang begitu praktis, efektif dan sangat efisien pemanfaatan fasiltitas ATM itu bagi masyarakat terlebih zaman yang semakin modern dan super sibuk ini. Saat ini Masyarakat tidak perlu susah-susah mencari ATM karena bank-bank yang menerbitkan kartu ATM telah menyediakan di berbagai tempat. Hal ini bisa kita lihat di tempat-tempat pertokoan mall-mall, area bank-bank, tempat- tempat peribadatan, atau di segala titik lokasi yang sekiranya memudahkan masyarakat yang memerlukan uang secara tunai ini di tujukan untuk pemenuhan kebutuhan para nasabah yang bersifat konsumtif- pragmatis. Ini dapat di lihat bahwa para nasabah pengguna fasiltas ATM itu kebanyakan baru melakukan pada 29 Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 327. 34
35 tahap penarikan uang secara tunai, pengecekan saldo, melakukan transfer antar rekening.30 Dan adapun manfaat yang diberikan oleh mesin ATM : a. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jam pelayanan bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai. b. Dapat digunakan sebagai kartu debit c. Bebas dari antrian yang panjang. d. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi. e. Selain menarik uang tunai juga dapat melakukan pemindah bukuan. f. Lebih mudah dicapai karena ATM tersedia di berbagai lokasi strategis. g. Dapat melihat informasi saldo. h. Membeli voucher isi ulang. i. Membayar tagihan kartu kredit. j. Membayar Telepon (Telkom dan Telepon seluler). k. Membayar PAM. l. Membeli Tiket Pesawat. 30 Ronny Prasetya, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.Prestasi Pustakaraya,2010), hlm 7.
BAB III PEMBAHASAN A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan ATM BNI Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHAP bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan". Pada proses penyidikan tindak pidana pemberatan pembobolan ATM BNI, degan hal tersebut penulis akan menjelaskan dan disertai dengan gambaran yang akan memaparkan tentang tahapan penyidikan tindak pidana pemberatan Pembobolan ATM BNI yang mana sesuai dengan berkas perkara dan keterangan serta data yang diberikan oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Bukittinggi, teruntuk dalam pembahasan proses penyidikan dalam tindak pidana pemberatan Pembobolan ATM BNI ini dapat dipahami, penulis akan mengelompokan antara tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dimana diketahui bahwa proses penyelidikan juga termasuk dalam proses penyidikan, namun untuk kejelasan penulis membahas penyelidikan dan penyidikan secara terpisah. 36
37 Tabel 1. Data Kasus Pencurian Pemberatan yang ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kota Bukittinggi Tahun 2019-2022 TAHUN LAPORAN PENYELESAIAN KASUS 2019 42 31 2020 19 30 2021 10 38 2022 6 18 (Januari - Juli) (sumber : Satreskrim Polres Bukittinggi) 1. Proses Penyelidikan Pada proses penyelidikan tindak pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI ini terdapat beberapa tahapan yang diketahui tahapan pada penyelidikannya adalah pada tahap awal proses penyidikan, mulai dari permulaan suatu kasus atau pelaporan suatu tindak pidana/kejahatan kepada penyidik, sampai pada tahapan proses penyidikan dan/atau hasil penyidikan, untuk memudahkan pemahaman, penulis menjelaskan selangkah demi selangkah sebagai berikut: a. Laporan Masyarakat/Tertangkap Tangan/Pengaduan
Dalam tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI ini diketahui dari adanya laporan masyarakat dan korban yang dimana telah diketahui terbobolnya ATM BNI tersebut. b. Dikeluarkannya Laporan Polisi (LP) c. Pemeriksaan Saksi-Saksi d. Hasil Penyelidikan Dari hasil penyelidikan barulah diketahui adanya tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika ternyata tidak adanya suatu tindak pidana maka penyelidikan dihentikan. e. Upaya Paksa Tahap selanjutnya dari hasil diketahui adanya suatu pindak pidana dengan dilakukannya penyelidikan, maka dilakukanlah upaya paksa diantaranya : 1) Pemanggilan. 2) Penggeledahan. 3) Penyitaan. 4) Penangkapan. 5) Penahanan. f. Masuk pada tahap penyidikan. 2. Langkah-langkah Penyidikan Mengungkap Identitas Adapun tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI pada Satuan Reserse 38
39 dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Kota Bukittinggi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VII/2021/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar, tanggal 13 juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bukittinggi sebagai berikut : a. Laporan Polisi Laporan polisi adalah laporan tertulis oleh petugas polisi tentang pemberitahuan bahwa suatu peristiwa pidana akan terjadi, sedang, atau telah terjadi, berdasarkan hak atau kewajiban menurut hukum. Dimana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VII/2021/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar Pemeriksaan Saksi, yaitu: 1) Meminta pemeriksaan dan penyidikan terhadap orang atau pihak lain sehubungan dengan tuduhan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI 2) Verifikasi kebenaran laporan atau pernyataan dengan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. 3) Melakukan penyidikan terhadap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan pada tahap pemeriksaan saksi, Kasat Reskrim selaku penyidik
40 mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/253/VII/2021/Reskrim, tanggal 13 Juli 2021. Kemudian Kasat Reskrim juga menebitkan surat panggilan terhadap saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Selanjutnya penyidik pembantuan Raflon Nito Melakukan pemeriksaa para saksi diantaranya sebagai berikut : a) Surat panggilan kepada saksi 1 atas nama Dedy Arman panggilan Dedy, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Padang Tarok 8 Desember 1989, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Baruah Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Surat panggilan kepada saksi 2 Bima Yogantara panggilan Bima jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Bukittinggi 14 April 1998, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Bukittinggi Indah Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Surat panggilan kepada saksi 3 Asri Satria Nober panggilan Nober, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Solok 24 November 1992, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Lubuak Selasih Batu Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dengan hadir
menemui Briptu Raflon Nito di kantor Satreskrim Polres Bukittinggi Jalan Jendral Sudirman No.23 Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat dijalan Veteran Puhun Tembok Kecamatan Manggis Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam proses penyelidikan ini dilakukan dengan cara setelah adanya laporan polisi, penyidik melakukan pemeriksaan ke TKP, lalu mengumpulkan barang bukti yang ada berupa: pengambilan sidik jari, mengecek CCTV pada mesin ATM tersebut, mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara, lalu pihak polisi menyelidiki dengan mengumpulkan dan memeriksanya, setelah mendapatkan informasi yang sekiranya cukup maka polisi langsung mengamankan tersangka. b) Lakukan pencarian lokasi tertentu yang diduga pernah digunakan sebagai lokasi pemsembunyian 41 dan
42 menyimpan barang bukti untuk melakukan tindak pidana pencurian pemberatan pemboboloan ATM BNI. c) Melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Dalam proses penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Pemberatan. Adapun barang-barang yang disita Dengan Surat Perintah Penyitaan tanggal 17 Agutus 2021: (1) Ali Sadikin dengan No: SP.Sita/44/VIII/2021 (a) 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 35 cm. (b) 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 52 cm. (c) 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (d) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Merah BA2614LO beserta kunci kontak. (2) Hendri dengan No: SP.Sita/45/VIII/2021 (a) 1 (satu) Helai Jaket Levis warna Biru merek Undergrounder (b) 1 (satu) Helai Celana warna Abu-abu merek HUGO GOL. (3) Rafki Rahman dengan No: SP.Sita/46/VIII/2021
43 (a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam BA5095LP beserta kunci kontak. (4) M. Andriko Yusuf dengan No: SP.Sita/47/VIII/2021 (a) 1 (satu) tabung Oksigen warna Putih. (b) 2 (dua) Selang Las warnaa Merah dan Hijau (c) 1 (satu) Unit Blender kepala Las Potong warna Silver. (d) 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Putih Hitam merek CC (e) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX dengan BA4548LP, dan (f) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX warna Biru BA4548LP beserta kunci kontak. 4) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut dilakukan menurut dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam tahap ini dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahan bagi setiap tersangka, yaitu : Surat Perintah Penangkapan Ali Sadikin panggilan Dikin No:SP.Kap/36/VIII/2021/Reskrim, Hendri panggilan Hen No: SP.Kap/37/VIII/2021/Reskrim, Rafki Rahman panggilan
Bokir SP.Kap/38/VIII/2021/Reskrim, dan M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek SP.Kap/39/VIII/2021/Reskrim yang dimana dikatakan ditangkap Karena diduga sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tgl 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Manggis Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka, yaitu : dengan Surat Perintah Penahan kepada Ali Sadikin panggilan Dikin SP. Han/32/VIII/2021/Reskrim, Hendri Panggilan Hen SP. Han/33/VIII/2021/Reskrim, Rafki Rahman panggilan Bokir SP. Han/34/VIII/2021/Reskrim, dan M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek SP. Han/35/VIII/2021/Reskrim yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berdasarkan bukti yang cukup dilakukan Penahanan yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Manggis Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. 5) Masuk pada tahap penyidikan. 44 telah
45 Setelah diketahui bahwa hasil penyelidikan ada atau tindaknya suatu tindak pidana, maka penulis juga akan menjelaskan hingga ke tahap pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Hal ini dilakukan jika pada suatu kasus tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM, walaupun diketahui bahwa penyelidikan itu sendiri merupakan suatu rangkaian dalam proses penyidikan. 3. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan ATM BNI Pada tahap penyidikan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut terdapat beberapa tahapan dimana Tahap investigasi ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah investigasi diketahuinya suatu tindak pidana dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penyidikan tersebut dimulai dari dilakukannya penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), lalu penyerahan berkas perkara kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan setelah itu dilakukannya tahapan penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Dalam mempermudah memahami tahapan tersebut, penulis menjelaskan dalam bentuk gambar yang sesuai dengan tahapan proses penyidikan kasus tersebut.31 31 Wawancara penulis dengan Bapak Bripka Zardi Yandre.Z, Unit-1 Pidum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bukittinggi.
46 Gambar 1. Berikut gambaran proses penyidikan pada tindak pidana pencurian pemberatan Pembobolan ATM BNI Penerbitan SPDP (Surat Perinah Dimulainya Penyidikan) Penyerahan Berkas Perkara Kepada JPU Mencari Alat Bukti Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Korban Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Terlapor P.19 (Petunjuk Jaksa Tentang Berkas dinyatakan Belum Lengkap oleh JPU) P.21 (Berkas dinyatakan Sudah Cukup Lengkap Oleh JPU) Pemanggilan Saksi-Saksi Gelar Perkara Alat Bukti Kurang Penetapan Tersangka Penangkapan dan Penahanan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan (Sumber: Satreskrim Polres Bukittinggi) Berdasarkan gambar diatas mengenai tahapan proses penyidikan pada tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tesebut dimulai dari :
47 a. Penerbitan SPDP Tahap ini mengindikasikan bahwa dimulainya tugas penyidik buat mengumpulkan bukti permulaan, dengan setidaknya atau seminim-minimnya dua alat bukti agar ditetapkan seseorang sebagai tersangka atau dihentikannya nanti. Dalam penelitian yang penulis lakukan pada tahap penyidikan, Kasat Reskrim selaku penyidik mengeluarkan surat perintah melakukan penyidikikan Nomor: SP.Sidik/284/2021/Reskrim Tanggal 17 Agustus yang diperintahkan kepada Unit-1 Pidum Satreskrim dibawah pimpinan AKP Allan Budi Kusumah Katirusak SIK, untuk melakukan tahapan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI yang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VII/2021/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar, tanggal 13 Juli 2021. Kemudian Kasat Reskrim juga menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi. b. Mencari Alat bukti Alat bukti adalah pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tuntutan atau dalam perkara pidana di pengadilan yang meliputi Kesaksian Terdakwa, Keterangan Saksi, Kesaksian Ahli, Surat-surat, Arahan, serta Dugaan dan Sumpah. Melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan
48 atau sudah ada, mencari atau mengumpulkan bukti lain untuk memperkuat bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses pidana pencurian ATM berhasil. c. Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Korban Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi ahli dari laboratorium digital forensik untuk memperdalam kasus yang sebenarnya, menggunakan saksi korban sebagai alat bukti tambahan pada kasus tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Dimana dikeluarkannya Surat pemanggilan saksi 1 atas nama Dedy Arman panggilan Dedy, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Padang Tarok 8 Desember 1989, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Baruah Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Surat panggilan kepada saksi 2 Bima Yogantara panggilan Bima jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Bukittinggi 14 April 1998, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Bukittinggi Indah Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Surat panggilan kepada saksi 3 Asri Satria Nober panggilan Nober, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Solok 24 November 1992, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Lubuak Selasih Batu Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dengan hadir menemui Briptu Raflon Nito di kantor Satreskrim Polres
Bukittinggi Jalan Jendral Sudirman No.23 Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat dijalan Veteran Puhun Tembok Kecamatan Manggis Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. d. Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Terlapor Surat panggilan saksi pelapor untuk penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut berdasarkan keterangan pelapor merupakan bukti tambahan dan pertimbangan tambahan dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. e. Gelar perkara Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan atau telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan. Gelar perkara yang dilakukan pada tindak pidana pembobolan ATM BNI ini sesuai dengan Perkap 6 Tahun 2019. f. Penetapan tersangka Penetapan tersangka yaitu perubahan atau penigkatan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup 49
50 dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI. Dalam penetapan tersangka, polisi wajib menggunakan Asas Praduga Tak Bersalah yang mana diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. g. Penangkapan dan Penahan Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Kemudian di keluarkanlah Surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing tersangka yaitu Ali Sadikin panggilan Dikin No:SP.Kap/36/VIII/2021/Reskrim, Hendri panggilan Hen No: SP.Kap/37/VIII/2021/Reskrim, Rafki Rahman panggilan Bokir SP.Kap/38/VIII/2021/Reskrim, dan M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek SP.Kap/39/VIII/2021/Reskrim yang dimana dikatakan ditangkap Karena diduga sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tgl 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Manggis Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan Surat Penahan Ali Sadikin panggilan Dikin SP.
51 Han/32/VIII/2021/Reskrim, Hendri Panggilan Hen SP. Han/33/VIII/2021/Reskrim, Rafki Rahman panggilan Bokir SP. Han/34/VIII/2021/Reskrim, dan M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek SP. Han/35/VIII/2021/Reskrim yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berdasarkan bukti yang cukup dilakukan Penahanan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Manggis Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. h. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tahapan ini adalah tahapan yang sudah menyentuh pertengahan dari proses penyidikan. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat (oleh polisi) mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa. Berita acara dapat disebut juga sebagai bukti tertulis dari sebuah acara yang sudah dilaksanakan atau sudah selesai. i. Penyitaan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah kekuasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud demi pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan.
PPNS memiliki wewenang dalam mengambil dan penyimpan barang bukti tersebut demi kepentingan Penyidikan yang dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP . barang yang disita berupa: 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 52 cm, 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Merah BA2614LO beserta kunci kontak, 1 (satu) Helai Jaket Levis warna Biru merek Undergrounder, 1 (satu) Helai Celana warna Abu-abu merek HUGO GOL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam BA5095LP beserta kunci kontak, 1 (satu) tabung Oksigen warna Putih, 2 (dua) Selang Las warnaa Merah dan Hijau, 1 (satu) Unit Blender kepala Las Potong warna Silver, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Putih Hitam merek CC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX dengan BA4548LP, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX warna Biru BA4548LP beserta kunci kontak. j. Penyerahan Berkas Pada penyerahan berkas perkara pada JPU, jika tahapan berkas dinyatakan lengkap dan cukup oleh JPU, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penuntutan. Pada saat penyerahan berkas perkara penuntut umum yang diperoleh dari proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: 52
LP/B/184/VII/2021/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar, tanggal 13 Juli 2021 sudah selesai dengan berkas perkara. Pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI ini yang mana dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) hingga penyerahan berkas perkara kepada JPU yang dilakukan penyidik. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut tidak berbeda dengan tindak pidana pencurian lainnya, hanya saja pemeriksaanya sedikit membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan perlunya dilakukan pencarian terhadap pelaku yang pada saat penyelidikan sudah tidak berada di lokasi yang mana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI ini dilakukan dimalam hari yang mana waktu tersebut adalah waktu bagi masyarakat untuk beristirahat. Selain itu tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI ini dilakukan dengan bergerombolan yang mana masing-masing pelaku bertempat tinggal didaerah yang berbeda. Dalam mengetahui kronologinya juga sangat susah dikarenakan tidak adanya orang secara langsung melihat kejadian tersebut. Maka untuk mengetahui kronologi kejadian tersebut, penyidik melakukan introgasi terhadap masing-masing pelaku untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, walaupun informasi yang didapat dari masing-masing 53
54 pelaku tersebut berbeda yang akibatnya penyidik bingung dengan informasi yang diberikan masing-masing pelaku tersebut.32 Berdasarkan pengamatan penulis selama melakuka penelitian di Satreskrim Polres Bukittinggi, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian pembobolan ATM BNI tersebut telah sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tetapi dengan masih terdapatnya kendala bagi penyidik, maka bisa dikatakan belum maksimal. B. Kendala yang Ditemui Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut, terdapat permasalahan- permasalahan yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mewujudkan penegakan hukum, sangat diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan secara sistematis. Selain itu agar terwujudnya penegakan hukum yang baik juga diperlukannya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum. Yang tentunya harus tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengungkap kasus pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut, pihak penyidik Satreskrim Polres Kota Bukittinggi 32 Wawancara penulis dengan Bapak Bripka Zaini Yandre.Z, Unit-1 Tipidum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Bukittinggi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Pukul 09.30 WIB
mengalami kendala-kendala dalam melakukan proses penyidikan. Menurut keterangan Bripka Zaini Yandre.Z, kendala-kendala yang dihadapi tim penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi antara lain : a. Dalam hal pengaduan dan laporan polisi yang dimana diketahui sekarang ini banyaknya ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum karena telah kurang baiknya Citra lembaga kepolisian dimata masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang telah dialaminya. Dengan alas an sebagai berikut: 1) Masyarakat merasa tidak mau akan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena menurut sebagian masyarakat jika berurusan dengan aparat hukum masyarkat akan merasa cuma buang-buang waktu saja dan tidak mendapatkan apa-apa. 2) Masyarakat merasa takut jika nyawanya akan terancam karena telah melaporkan tindak kejahatan tersebut. b. Dalam hal pemeriksaan saksi, penyidik mendapati kendala karena tidak banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. Selain itu, saksi yang dipanggil tidak menerangkan secara rinci proses tindak pidana tersebut dikarenakan tidak melihat secara langsung kejadian tindak pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. 55
c. Dalam hal pemeriksaan alat bukti, hanya sedikit yang diketahui oleh penyidik dikarenakan kejadian tersebut hanya menyisakan telah terbobolnya ATM BNI tersebut. Dan juga dalam kejadian tersebut, diketahui bahwa CCTV yang digunakan telah ditutup oleh pelaku agar tidak terlacaknya kegiatan yang dilakukan para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut. d. Dalam hal penangkapan pelaku, penyidik merasa kesulitan dalam mengetaui tempat tinggal para pelaku. Karena masing-masing pelaku bertempat tinggal di daerah yang berbeda. e. Dalam hal penyelesaian perkara ganti kerugian yang telah dihadapi korban yang dimana diketahui korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). C. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Pembobolan ATM BNI 1. Dalam proses pelaksanaan penyidikan tindaklah mudah. Karena pasti terdapat kendala penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut, maka penyidik melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dengan cara membuat barner atau spanduk dan atau 56
mengiklankannya pada social media. Guna pemahaman bagi masyarakat dan mengurangi tindak kejahatan pencurian pemberatan yang mana marak-maraknya terjadi sebab dilihat dari perekonomian masyarakat yang tidak semuanya lancar dan menetap. Dengan begitu kurang baiknya Citra Polisi dimata masyarakat, maka Polres Bukittinggi melakukan sosialisasi mengenai pentingnya laporan dan keterangan masyarakat untuk mempermudah jalannya proses penyidikan yang dimana masyarakat selama ini banyak yang masih takut berurusan dengan kepolisian dan kepolisian juga menjamin kepada masyarakat akan perlindungan atas dirinya karena telah masuk kedalam perkara dengan dijadikannya saksi. 2. Dalam mendapati alat bukti yang ada dimana penyidik terkandala dalam mengetahui cara apa saja yang dilakukan para pelaku dalam membobol ATM BNI tersebut yang dimana CCTV yang digunakan telah ditutup dengan lakban oleh salah satu pelaku. Kemudian polisi berupaya dengan proses introgasi atau yang sekarang disebut dengan saksi mahkota yang dimana saksi mahkota itu sendiri merupakan keterangan terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Oleh karena itu, penyidik dapat mengetahui rincian dari kronologi kejadian tersebut tanpa adanya keterangan dari CCTV yang ada. Dengan hasil tersebut penyidik mengetahui kronologi dengan rincian sebagai berikut: 57
58 3. Diketahui dimana kasus tersebut Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib Ali Sadikin sedang berada di Pos Pemuda Tangah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Hendri ,M. Andriko Yusuf, saksi Alpen Ardi panggilan Pen (perkara terpisah) dan saudara Zulfadli (DPO) lalu M. Andriko Yusuf mengajak Ali Sadikin untuk membongkar ATM, dimana sdr Zulfadli juga menyarankan agar membongkar Mesin ATM saja karena mudah cukup menggunakan Mesin Las Potong dan para terdakwa sepakat untuk melakukan pembongkaran Mesin ATM. Kemudian Hendri dan M. Andriko Yusuf mencari-cari alat las dimedia Online dimana akhirnya para terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung las warna putih dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian tabung las yang dibeli dari media online tersebut sampai ke alamat penerima yakni M. Andriko Yusuf setelah itu para terdakwa mengatur rencana dimana para terdakwa mencari mesin ATM yang akan dibongkar dimana pilihan para terdakwa tertuju ke Mesin ATM BNI yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dikarena daerah tersebut cukup sepi. Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, Ali Sadikin, Hendri, M. Andriko Yusuf lalu M. Andriko Yusuf menghubungi saksi Alpen Ardi namun saksi alpen tidak bisa ikut karena demam lalu Ali Sadikin, Hendri, dan M. Andriko Yusuf
langsung berangkat dari pos pemuda tengah sawah menuju ke Mesin ATM tersebut dimana Ali Sadikin, Hendri berboncengan dengan M. Andriko Yusuf menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX BA 4548 LP warna biru dimana Ali Sadikin membawa tabung las dan linggis sedangkan Hendri membawa tabung gas ukuran 3 Kg. Sesampainya di lokasi Ali Sadikin dan M. Andriko Yusuf langsung masuk dalam Mesin ATM dimana Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan Lakban setelah itu Ali Sadikin langsung mencongkel brankas menggunakan linggis hingga bagian brangkas tersebut terbongkar kemudian M. Andriko Yusuf mulai melas bagian pinggir berangkas tersebut namun tabung gas yang dibawa tidak cukup/habis, lalu Ali Sadikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa lalu Ali Sadikin dan M. Andriko Yusuf berangkat kembali menuju ke pos ronda pemuda tengah sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar sedangkan Hendri tetap di depan mesin ATM menunggu dalam perjalan menuju tengah sawah tersebut Ali Sadikin dan M. Andriko Yusuf bertemu dengan Rafki Rahman di dekat jembatan gantung pasar bawah dimana Ali Sadikin dan M. Andriko Yusuf menceritakan sedang membongkar mesin ATM lalu Ali Sadikin dan M. Andriko Yusuf mengajak Rafki Rahman untuk membongkar Mesin tersebut dan Rafki Rahman setuju ajakannya. Setelah itu terdakwa Ali Sadikin, Rafki Rahman dan M. Andriko 59
60 Yusuf menuju ke Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar lalu Ali Sadikin, Rafki Rahman dan M. Andriko Yusuf kembali ke Mesin ATM tersebut sesampainya di mesin ATM M. Andriko Yusuf dan Hendri melanjutkan membongkar mesin ATM sedangkan Ali Sadikin dan Rafki Rahman kembali ke jenjang gantung pasar bawah untuk menjemput sepeda motor milik Rafki Rahman kemudian Ali Sadikin dan Rafki Rahman kembali ke tempat mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa Ali Sadikin, Hendri ,dan M. Andriko Yusuf berhasil membongkar brangkas mesin ATM tersebut sedangkan Rafki Rahman menunggu di luar mesin ATM melihat situasi setelah itu mereka langsung meninggalkan Mesin ATM tersebut sambil membawa 5 (lima) Kotak yang berisikan uang dari dalam berangkas ATM Bank BNI tersebut menuju kerumah Rafki Rahman di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Rafki Rahman, Ali Sadikin, Hendri dan M. Andriko Yusuf langsung membuka ke 5 kotak yang berisikan uang tersebut dimana mereka tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan dimana masing-masing tumpukan tersebut diambil oleh para pelaku tersebut. Sedangkan yang satu tumpuk lagi untuk diserahkan kepada saksi Alpen Ardi dimana para terdakwa langsung menuju kerumah saksi Alpen dan menyerahkan uang tersebut. . .
Akibat perbuatan para pelaku tersebut, saksi korban Dedy Arman pgl Dedy selaku Perwakilan dari PT Swadharma Saran Informatika Sentra Bukittinggi (SSI) telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk melakukan penangkapan terhadap para tersangka juga menjadi kendala bagi penyidik dimana para tersangka tersebut bertempat tinggal pada daerah yang berbeda. Akibatnya penyidik mengumpulkan informasi melalui setiap keterangan warga masyarakat yang akhirnya dikumpulkan lalu melakukan penggeledahan di setiap tempat tinggal para tersangka. 4. Akibat dari kejahatan tersebut, korban meminta ganti rugi yang menjadi kendala penyidik juga untuk menutupi kerugian tersebut. Karena semua hasil dari pencurian itu telah digunakan oleh para pelaku untuk membeli kebutuhan pokok dan tindak ada uang yang bisa dikembalikan lagi, maka penyidik mengatasinya dengan cara mengembalikan barang apa aja yang ada untuk menebus kerugian tersebut. Barang sitaan yang dikembalikan kepada pihak korban yaitu: 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Merah BA2614LO beserta kunci kontak. 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam BA5095LP beserta kunci kontak. 61
Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian bahwa mencegah suatu tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang sangat susah untuk diatasi. Karena dengan keadaan perekonomian masyarakat yang tidak merata dan susahnya untuk menuhi kebutuhan pokok menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dalam penyidikan yang dilakukan dalam kasus pencurian, kendala-kendala yang dihadapi penyidik pasti ada. Dan jadi tugas penyidik untuk melakukan atau memikirkan upaya-upaya apa saja dalam menindak lanjuti kendala tersebut. Walaupun membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan biaya yang besar. Dengan demikian pemerintah menerapkan berbagai sanksi pemidanaan yang dapat digunakan dalam menjarat pelaku tindak pidana pencurian tersebut. 62
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyidikan pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bukittinggi telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 6 Thaun 2019 tetapi dengan masih terdapatnya kendala bagi penyidik, maka bisa dikatakan belum maksimal. 2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik berupa : banyaknya ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum karena telah kurang baiknya Citra lembaga kepolisian dimata masyarakat, tidak banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana pencurian pemberatan pembobolan ATM BNI dan penyidik merasa kesulitan dalam mengetaui tempat tinggal para pelaku karena tempat tinggal para pelaku yang berbeda-beda, hanya sedikit yang diketahui oleh penyidik dikarenakan kejadian tersebut hanya menyisakan telah terbobolnya ATM BNI tersebut. Dan juga dalam kejadian tersebut, diketahui bahwa CCTV yang digunakan telah ditutup oleh pelaku agar tidak terlacaknya kegiatan yang dilakukan para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian pemberatan 63
64 3. pembobolan ATM BNI tersebut, penyidik merasa kesulitan dalam mengetaui tempat tinggal para masing-masing pelaku karena bertempat tinggal di daerah yang berbeda, kendala perkara ganti kerugian yang telah dihadapi korban yang dimana diketahui korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). 4. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala- kendala tersebut berupa : dengan melakukan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dengan cara membuat barner atau spanduk dan atau mengiklankannya pada social media, polisi berupaya dengan proses introgasi atau yang sekarang disebut dengan saksi mahkota yang dimana saksi mahkota itu sendiri merupakan keterangan terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim untuk mendapati alat bukti dan kronologi yang cukup, penyidik mengumpulkan informasi melalui setiap keterangan warga masyarakat untuk mendapati informasi pelaku yang akhirnya dikumpulkan lalu melakukan penggeledahan di setiap tempat tinggal para tersangka, dan mengembalikan barang apa saja yang ada untuk menebus kerugian tersebut. B. Saran Proses penyidikan tindak pidana pencurian pemberatan memang harus ditingkatkan karena dengan jenis tindak pidana pencurian
65 pemberatan ini memang masih tergolong sangat tinggi. Dengan melihat keadaan ekonomi tiap-tiap masyarakat yang berbeda. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih tegas dan cekatan selain proses penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun menjadi saran bagi penulis dalam proses penyidikan pencurian sebagai berikut : 1. Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi harus meningkatkan kegiatan- kegiatan penyuluhan bagi Kepolisian untuk masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri dan juga meningkatkan pemahaman serta upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab. 2. Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi sesering mungkin mengadakan diklat khusus penanggulangan tindak pidana pencurian pemberatan kepada seluruh anggota Satreskrim Polres Bukittinggi
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Hartono. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Kuantik Shaleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Penerbit Ghalia Indah. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'ruf, 1987). Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam Pedoman penulisan hukum seminar proposal dan ujian komprehensif. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan),Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Unipres, Jakarta, 1982. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996. Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010. P.A.F Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988. Ibnu Manzur dalam Zamakhsyari dan imimam jauhari, Al-Quran dan preventif Kriminal,(Bandung:Ciptapustaka Media, 2014). Ibnu Manzur dalam Zamakhsyari dan imimam jauhari, Al-Quran dan preventif Kriminal,(Bandung:Ciptapustaka Media, 2014). Zamakhsyari dan iman jauhari, al-qur'an dan preventif kriminal, (bandung ciptapustaka media ,2014). Tina Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam Sistem hukum di Indonesia Deepublish,(Yogyakarta:,2015).
Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. Ronny Prasetya, Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010). Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat). Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002). Ronny Prasetya, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Jakarta:PT.Prestasi Pustakaraya,2010), B. Undang-Undang : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 C. Website : (Diakses pada 24 Agustus 2020 20:00 WIB) D. Jurnal : Faisal, menimbang wacana formalisasi hukum pidana islam di indonesia, ahkam:Vol.XII No.1 januari 200.