DATIN LAW JURNAL Volume. 5 Nomor. 1 Februari 2024. ISSN 2722-9262 Open Access at: REFLEKSI ETIS FILOSOFIS MENGENAI VONIS HUKUMAN MATI BERSYARAT DI INDONESIA PADA PASAL 100 UU NO. 1 TAHUN 2023 Petrus Pasalima, Eko Armada Riyanto, Mathias Jebaru Adon. STFT Widya Sasana Malang Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146 Telepon/Handphone. ex:: Telp.: 089660630404 e-mail ABSTRACT The focus of thia paper lies on the theme of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) regarding conditional death sentences in Indonesia. This article also takes several other references to deepen the discussion. The main article is the retification of the Criminal Code Regerding the latest Conditional Death Santences in Indonesia in Article 100 of law no. 1 of 2023. The methodology used is reading, reflecting, and trying to find problems in the Criminal Code regarding the latest conditional in 2023. There are three findings in this work. First, a criminal who is sentenced to death will be given the opportunity for 10 years to get a certificate of good behavior. second, a convit who has served a perison term of more than 10 years and receved a certificate of good behavior, the death penalty is annulled. This, a criminal who is sentenced to death is't immediately executed but is given a 10 year opportunity by the state to be able to behave properly while in prison it self. Keywords: Death penalty, good behavior, Criminal Code, State, Indonesia ABSTRAK Fokus tulisan ini terletak pada tema Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengenai vonis hukuman mati bersyarat di Indonesia. Artikel ini juga mengambil beberapa referensi lain untuk memperdalam pembahasannya. Peristiwa pokok yang diangkat dalam artikel ini adalah adanya pengesahan KUHP Mengenai Vonis Hukuman Mati Bersyarat yang Terbaru di Indonesia Pada Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023. Metodologi yang digunakan ialah membaca, merefleksikan, dan mencoba untuk menemukan permasalahan yang ada pada KUHP tentang vonis hukuman mati bersyarat yang terbaru di tahun 2023 ini. Ada tiga temuan dalam karya ini. Pertama, seorang pidana yang mendapatkan vonis hukuman mati akan diberikan kesempatan 10 tahun untuk mendapatkan sertifikat berperilaku baik. Kedua, seorang pidana yang telah menjalani masa tahanan lebih dari 10 tahun dan mendapatkan sertifikat berperilaku baik, maka hukuman mati dibatalkan. Ketiga, seorang pidana yang di vonis hukuman mati tidak langsung di eksekusi melainkan diberikesempatan 10 tahun oleh negara untuk bisa berperilaku baik selama dalam masa tahanan itu sendiri. Kata Kunci: Hukuman Mati, Berperilaku Baik, KUHP, Negara, Indonesia Hukuman mati memang menjadi salah satu hukuman yang sangat dihindari oleh para PENDAHULUAN pelaku kejahatan, karena hukuman mati 1 ini
berarti menghilangkan nyawa para pelaku kejahatan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Tidak sedikit negara yang tetap masih melaksanakan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, seperti Malaysia, Amerika, Arab Saudi, dll, Indonesia sendiri sampai saat ini masih melaksanakan hukuman mati kepada para pelaku kejahatan, meskipun tidak sedikit pihak-pihak melarang adanya vonis hukuman mati di Indonesia seperti Hak Asasi Manusia (HAM) menilai bahwa hukuman mati adalah bentuk melanggar kodrat manusia itu sendiri, karena bagi HAM hanya Tuhan yang bisa mencabut nyawa manusia itu sendiri. Vonis hukuman mati yang ada di Indonesia sendiri kini sudah di atur dalam Undang-Undang yang baru saja disahkan oleh DPR, dimana isi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang mendapatkan vonis hukuman mati tidak langsung di eksekusi melainkan menunggu selama 10 tahun untuk melihat perkembangan para pelaku apakah mereka bisa memiliki perilaku baik atau kebalikannya. Jika saja para pelaku kejahatan yang menerima vonis hukuman mati tersebut mendapatkan sertifikat berperilakuan baik selama dalam masa tahanan maka vonis hukuman mati bisa saja dicabut dan tidak akan dilakukan eksekusi mati. Hukuman mati memang di pandang sebagai hukuman yang keji, namun, dibalik semua itu, hukaman mati sendiri adalah bentuk vonis yang dapat menekan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebelum adanya Undang-undang yang mengatur vonis hukuman mati yang baru, Indonesia sudah terlebih dahulu mengeksekusi para pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan yang sangat keji, dan bahkan hukuman mati di Indonesia sendiri 2 banyak mendapatkan pro dan kontra karena menyangkut HAM itu sendiri, namun hukuman mati tetap dilaksanakan. Berbeda dengan Undang- undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah tentang vonis hukuman mati bagi para pidana, mereka diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk memperbaiki perilakunya, ini salah satu bentuk cara agar para pidana yang sebelumnya mendapatkan vonis hukuman mati bisa terhindar dari hukuman mati yang membayang-bayangi mereka. Namun, jika mereka tetap melakukan tindak pidana dan tidak mendapatkan sertifikat berperilakuan baik dari lapas, mereka akan menjalankan pindana yang berstatus pidana hukuman mati dan mereka akan tetap menjalankan eksekusi mati yang akan diberitahukan kepada mereka sehingga mereka juga siap menerimanya. Vonis hukuman mati memang bisa saja dihindari oleh para pidana, karena mereka cukup memperbaiki diri dengan cara bertobat dan tidak melakukan tindakan kekerasan yang selama 10 tahun di dalam penjara, tentu setiap manusia menghindari vonis hukuman mati yang ada. Inilah yang banyak dikritik oleh berbagai pihak mengenai aturan hukuman mati yang baru, karena akan mengecewakan bagi pihak para keluarga korban yang awalnya mengharapkan pelaku tindak pidana kekerasan mendaptkan hukuman mati agar dapat diesksekusi. Namun, dengan adanya Undang-undang yang baru ini mereka bisa terhindar dari eksekusi mati dan ini akan menyakitkan bagi keluarga korban terhadap peraturan pemerintah yang baru. Tidak sedikit dari masyarakat untuk mengharapkan agar mereka yang melakukan kekerasan dapat di vonis mati dan secepatnya di esksekusi. Eksekusi mati terhadap pidana kekerasan baik itu pindana
teroris dan pembunuhan bisa saja mendapatkan vonis hukuman mati, sedangkan yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat adalah adanya vonis hukuman mati bagi para koruptor yang telah merugikan negara inilah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dan juga dikalangan pemerintahan, karena vonis hukuman mati terhadap para koruptor bisa saja dilakukan apabila mereka terlibat korupsi pada saat negara mengalami krisis. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dengan adanya landasan ketentuan dalam konstitusi maka keberadaan Pasal 10 KUHP serta ancaman sanksi pidana mati dalam berbagai ketentuan perundang-undangan harus ditiadakan?1 Lantas apakah dengan adanya Undang-undang yang mengharuskan para terpidana mati ini salah satu bentuk cara mencegah terjadinya hukuman mati yang ada di Indonesia? Metode Dalam studi kualitatif ini, penulis mencoba menghadirkan konstruksi ilmiah dari beberapa fakta yang saling berkaitan. Dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Proses dalam studi ini dilaksanakan melalui kajian terhadap buku, tentang kekerasan dan martabat, internet, dan pola belajar. Data dan temuan dari berbagai hasil penelitian serta kajian pustaka merupakan data dalam tulisan ini. Data tersebut selanjutnya diolah dan di sintesis, sehingga menjadi sebuah kerangka informasi yang terstruktur secara ilmiah. literatur, dan artikel ilmiah PEMBAHASAN Hukuman Mati Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan 1 Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," Lex Jurnalica Vol.4 No.2, (April 2007): 93. 3 hukum pidana secara umum (lex generali) atau yang disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dibeberapa peraturan perundangundangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (lex specialis).2 Hukuman mati yang ada di Indonesia memang sering menjadi perdebatan yang seakan belum pernah selesai karena menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hukuman mati di Indonesia sendiri sudah berjalan semanjak orde baru, jadi hukuman mati di Indonesia bukan baru saja terjadi melainkan sudah ada sejak lama. Pada saat ini, hukuman mati masih menjadi dilemma tersendiri bagi pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para pidana yang terbukti melakukan kesalahan besar seperti pembunuhan dll, hal inilah yang kemudian dilihat lebih dalam lagi apakah orang tersebut layak diberikan hukuman mati atau tidak berdasarkan Undang-undang yang dilanggarnya. Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam lapangan hukum pidana.3 Inilah mengapa hukuman mati yang diberikan kepada terpidana seakan menjadi jembatan maut baginya untuk menghadap hukuman yang setimpal atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Indonesia sebagai negara hukum tidak akan memberikan toleransi ringan kepada mereka yang telah melanggar hukum yang berat maupun yang ringan, karena sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan efek jera kepada mereka yang telah mengganggu 2 Tadius Matagang, "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 5, No. 3 (Mei, 2017): 108. 3 Ibid, 109.
ketenangan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan penjatuhan pidana dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.4 Hukuman mati yang di Indonesia sendiri sudah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk warisan colonial Belanda pada masa penjajahan dan inilah yang akan menjadi Undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia hingga saat ini. Hukuman Mati Dalam KUHP Yang Lama Hukuman mati memang ada disetiap negara, karena jika saja negara tanpa adanya hukum perundang-undangan tentu akan menjadi hancur, oleh sebab itu undang-undang yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang ada di setiap negara harus di atur dengan adanya perundang-undangan itu sendiri. Hukuman mati sendiri merupakan bagian terpenting dalam memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar hukum yang sama seperti membunuh. Ini merupakan pelanggaran yang amat berat dan tentu saja siapa yang melakukan tindakkan pembunuhan akan diberikan sanksi berupa hukuman mati agar menekan tingkat kekerasan berserta pembunuhan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KUHP Indonesia adalah merupakan produk hukum warisan colonial Belanda yang berlaku berdasarkan Pasal II UUD 1945 jo UU No. 1 Tahun 1946 tentang berlakunya 4 Tadius Matagang, "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 5, No. 3 (Mei, 2017): 109. 4 kodifikasi KUHP diseluruh wilayah Indonesia. Dalam KUHP, penjatuhan hukuman mati dibatasi pada beberapa kejahatan berat, misalnya: Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104); Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2); Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 12 ayat 3); Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 4); Melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340); Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4); Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai, sehingga menyebabkan ada orang mati (Pasal 444); Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertanahan negara (Pasal 124 bis); Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129); dan Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2)5 5 Ibid, 110.
Hukuman mati bagi para terpidana memang menjadi bagian dalam menjalankan hukum negara yang memegang teguh perundang- undangan tersebut. Negara yang menjalankan hukum secara penuh merupakan negara yang tidak boleh ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap warga di sebuah negara tersebut, itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang mempunyai hukum yang jelas baik kepada mereka yang melanggar pelanggaran ringan dan berat semuanya sudah di atur dalam perundang-undangan yang jelas. Hukuman mati yang diberikan kepada mereka yang melanggar kesalahan berat akan menjalankan eksekusi mati yang telah ditentukan dipersidangan sehingga dengan demikian mereka yang telah melanggar hukum akan diberikan sanksi yang berat berupa hukuman mati. Namun tetap saja pandangan terhadap sanksi yang ada dalam undang-undang sebagai bagian dari alat perekayasa sosial itu pun bergantung dari pandangan masyarakat terhadap sanksi (pidana) itu sendiri.6 Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pihak pengadilan, seorang terpidana yang mendapatkan hukuman mati akan menjalankan eksekusi mati. Hukuman mati yang ada di Indonesia sendiri menjadi dasar agar menekan tindak kekerasan yang berat yang sering terjadi di Indonesia. Dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia berdampak pada keseluruhan proses bernegara harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum itu sendiri.7 Hukum menjadi penting di sebuah negara yang besar, 6 Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," Lex Jurnalica Vol.4 No.2, (April 2007):94. 7 Tadius Matagang, "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 5, No. 3 (Mei, 2017): 112. 5 karena itu merupakan bentuk dari sistem kekuasaan yang mengatur hidup masyarakat yang berada di sebuah negara agar tidak melakukan suatu kesalahan yang dapat membahayakan orang lain. Hugo Krabbe berpandangan bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri, karena baik raja atau penguasa ataupun rakyat atau warga negara bahkan negara itu sendiri, kesemuanya harus bertunduk pada hukum.8 Dengan demikian dikatakan bahwa hukum merupakan suatu kuasa yang kuat yang ada pada suatu negara tertentu, karena jika tanpa hukum maka negara tersebut akan mengalami kehancuran yang kuat oleh mereka yang melanggar hukum itu sendiri. Isi Pada Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 Terbaru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan kputusan untuk membuat aturan wajib menjalani masa percobaan selema 10 tahun bagi terpidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.9 Dalam peraturan terbaru tersebut, para terpidana yang mendapatkan hukuman mati diberikan kesempatan untuk mengubah perilakunya menjadi baik dan akan mendapatkan sertifikat berperilaku baik selama dalam masa tahanan. Melihat adanya KUHP terbaru mengenai hukuman mati ini tentu menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan 8 Anwar C. 2015. Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara). Ed. Revisi. Cet. 3. Malang: Setara Press, hal. 38 1/pidana-mati-dengan-masa percobaan-di-kuhp-baru- disebut-jadi-jalan-tengah, diakses tgl 30 April 2023, pkl. 22.54 WIB.
masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat menginginkan hukuman mati itu dilaksanakan dan diberikan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran berat seperti membunuh dengan sengaja. Aturan tentang hukuman mati yang terbaru ini diatur dalam pasal 100 KUHP yang baru, dimana hakim memberikan vonis kepada terpidana dengan hukuman mati dengan masa pencobaan selama 10 tahun. Hal ini tentu dilihat dari dua aspek yang menjadi dasar dari masa pencobaan itu sendiri, pertama rasa penyesalan terdakwa dan ada rasa untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan berjanji tidak melakukan kesalahan. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Dalam pasal 100 ayat 4, dijelaskan bahwa jika terpidana tersebut sudah melakukan tindakkan terpuji dan sudah menjadi pribadi yang baik, menyesal akan tindakkannya maka terpidana tersebut yang awalnya mendapatkan hukuman mati bisa di ubah menjadi hukuman seumur hidup. Namun, jika terpidana tersebut selama 10 tahun tidak bisa memperbaiki diri dan bertobat maka hukuman mati akan tetap diberikan dan akan menjalanni eksekusi mati. Secara lengkap begini isi Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP baru yang memuat mengenai aturan hukuman mati: Pasal 100 (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 6 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.10 Inilah isi dari KUHP yang baru mengenai hukuman mati yang ada di Indonesia, tentu mengenai pro dan kontra hal ini tentu ada, karena pada dasarnya hukuman mati di Indonesia sudah ada pada masa colonial yang artinya hukuman mati ini juga merupakan produk dari masa penjajahan. Hal ini jugalah yang menjadikan hukuman mati tersebut sangat kuat dan harus diberikan kepada mereka yang telah melanggar peraturan yang ada di sebuah negara itu sendiri. Pada tahun 2015, pemerintah telah sambo, diakses tgl 30 April 2023, pkl. 23.18 WIB.
mengeksekusi mati banyak sekali para pelaku tindak pidana.11 Berdasarkan hal ini pemerintah Indonesia juga tegas terhadap mereka yang melanggar suatu kesalahan yang berat dan berhak mendapatkan hukuman mati sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Mereka yang mendapatkan vonis hukuman mati tentu semunya berdampak pada kehidupan mereka, namun dampak negatif juga bisa dirasakan oleh terpidana mati ketika sebuah eksekusi mati yang seharusnya dilaksanakan tetapi tertunda tentu hal ini bisa berdampak pada mentan terpidana, karena harus menunggu eksekusi itu sendiri. Dampak negatif yang dirasakan dari adanya penundaan eksekusi ini adalah banyak terpidana mati yang melakukan tindak kejahatan baru, selain itu juga banyak yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri bahkan sampai ada yang bunuh diri.12 Tetapi dengan adanya KUHP yang terbaru yang mengatur tentang hukuman mati terhadap terpidana masih mempunyai kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Berperilaku Baik Terpidana mati yang sudah memiliki perilaku baik tentu tidak akan menjalani eksekusi mati melainkan hukuman yang diterima pada awalnya mendapatkan vonis hukuman mati akan dialihkan menjadi vonis hukuman seumur hidup. Hal ini tentu tidak semata-mata bisa terjadi begitu saja melainkan mereka harus menjalani masa cobaan selama 10 tahun dan jika 11 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia," Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, Nomor 1, (Januari-Juni 2016): 9. 12 Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpinada Mati di Indonesia," Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 1, No. 1, (2016): 46. 7 mereka mendapatkan setifikat berperilaku baik maka tidak akan di eksekusi mati. Perdebatan yang belum selesai tentang pro dan kontra hukuman mati dapat berlanjut tidak hanya di akademisi, tetapi juga di parlemen, pemerintah, eksekutif, dan masyarakat luas.13 Adanya pro dan kontra dalam vonis hukuman mati tentu saja berasal dari norma agam itu sendiri, sebab dalam agama diajarkan bahwa hanya Tuhan-lah yang mampu mengambil nyawa seseorang bukan manusia lain itu sendiri. Hukuman mati memang menjadi dilemma tersendiri bagi para terpidana. Hukuman mati sering dikenakan kepada mereka yang merugikan kedaulatan kerajaan seperti pengkianat kerajaan atau pelaku pembunuhan.14 Para terpidana yang mendapatkan vonis hukuman mati tentu berdasarkan dari perbuatan mereka yang telah melanggar suatu aturan yang ada di sebuah negara, tentu hal ini merugikan negara jika masih ada saja perilaku manusia yang tega mengambil nyawa seseorang. Mereka yang mendapatkan vonis hukuman mati seolah bersembunyi di balik HAM namun jika dilihat dari latar belakangnya mereka terpidana mati ini juga telah melanggar HAM karena sudah membunuh orang lain. Hal ini tentu seolah tidak melihat diri mereka sendiri, KUHP yang terbaru ini seolah memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan perbuatan baik. Masa pencobaan selama 10 tahun yang diberikan oleh negara terhadap terpidana mati 13 Agatha Jumiati, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia,"JurnalIusCivile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Vol. 6, No. 1, (2022): 27. 14 Yohanes Lon, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya," Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14, No.1, (2020): 50.
adalah bentuk dari belaskasih yang perlu ditanggapi oleh terpidana tersebut, karena dengan adanya masa pencobaan 10 tahun demi melihat perilakunya apakah mereka bertobat atau tidak. Berperilaku baik menjadi bukti apakah mereka akan menyesal atas perbuatannya atau tidak dengan demikian eksekusi mati bisa saja diberikan atau di ubah menjadi hukuman seumur hidup. Dan mengenai pengenalan hukuman mati oleh berbagai agama di Indonesia bukan berarti hukuman mati adalah suatu hukuman yang bersifat harus.15 Oleh karena itu, masa pencobaan yang diberikan selama 10 tahun adalah bentuk dari menyadarkan terpidana untuk menyesali perbuatannya, sehingga hukuman mati tidak perlu dilakukan. KESIMPULAN Hukuman mati memang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi bisa dibilang bahwa hukuman mati ini merupakan produk dari masa colonial. Bukan hanya di Indonesia saja yang menerapkan hukuman mati bagi para terpidana yang telah melakukan kesalah besar, tetapi ada beberapa negara Asia juga yang melakukannya, seperti Malaysia, India, Arab Saudi, dst. Negara tanpa hukum bisa dikatakan negara yang hancur, sebab hukum merupakan bentuk peraturan yang mengatur tata cara kehidupan manusia itu sendiri, bisa dibayangkan bagaimana jika suatu negara tanpa hukum tentu kejahatan akan terus meningkat. Hukuman mati di Indonesia sendiri sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, dimana terpidana mati akan diberikan masa pencobaan selama 10 tahun oleh negara untuk merenungkan dan menyesali perbuatannya. Jika terpidana tersebut 15 8 menyesali perbuatannya dan mau berubah menjadi lebih baik maka hukuman mati di ubah menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan jika tidak adanya perubahan dalam diri terpidana tersebut maka eksekusi mati akan tetap dilakukan. Berperilaku baik merupakan hal yang perlu ditampilkan dalam diri seorang terpidana mati, karena jika saja tidak ada perubahan maka hukuman mati akan dilaksanakan. Berkaitan dengan KUHP yang terbaru ini memang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat sebab terpidana mati diberikan masa pencobaan selama 10 tahun untuk berperilaku baik, tentu hal ini mengecewakan bagi pihak yang dirugikan oleh para terpidana tersebut. sebelum adanya KUHP yang baru, terpidana mati tidak diberikan masa pencobaan 10 tahun melainkan akan tetap dilakukan hukuman mati, tetapi dengan rentang waktu yang cukup lama untuk melaksanakan eksekusi mati. DAFTAR PUSTAKA Anwar, 2015. Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara). Ed. Revisi. Cet. 3. Malang: Setara Press, hal. 38 8/22242901/pidana-mati-dengan- jadi-jalan-tengah yang-disorot-usai-vonis-sambo
publikasi/artikel/mekanisme- hukuman-mati-di-indonesia Jumiati, Agatha. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia."JurnalIusCivile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Vol. 6, No. 1, (2022): 26 - 36. Lon, Yohanes S. "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya." Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14, No.1,(2020): 47 - 55. Matagang, Tadius. "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia." Lex et Societatis, Vol. 5, No. 3, (Mei 2017): 108 - 116 Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia." Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016): 1 - 24. Subroto,Rizky Ramadhan Adi Wijaya &Mitro. "AnalisisHukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari PrespektifHakAsasiManusia." Rio Law Jurnal, Vol. 2, No. 2, (Desember 2021): 33 - 42. Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpinada Mati di Indonesia." Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 1, No. 1, (2016): 45 - 54. Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)." Lex 9 Jurnalica,Vol. 4, No. 2, (April 2007): 93 - 100.