| 1
LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI TAHUN 2020 Diterbitkan oleh: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penyusun: Syahdu Winda Dwi Indriastuti Julius Ferdinand Pendukung: Aprilia Nourma Wardhani Agung Sanyono Supervisi: Suyadi Penanggungjawab: Wawan Wardiana | 2
PERNYATAAN Tindak Lanjut Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2020 Laporan Tindak Lanjut Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa ijin dari KPK. Salinan / | 3
Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa sehingga laporan Tindak Lanjut Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2020 dapat diselesaikan. Sebagai salah satu pelaksanaan tugas pencegahan korupsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang, laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dalam pelaksanaan rencana aksi perbaikan pengelolaan keuangan haji dan juga penyelengaraan ibadah haji Selama pelaksanaan pemantauan ini, tentunya terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dikarenakan berbagai keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan maupun pembuatan laporan. Semoga hal ini terus berlanjut dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Jakarta, 21 Desember 2020 Direktur Penelitian dan Pengembangan | 4
Ringkasan Eksekutif Pemantauan rencana aksi Kajian Pengelolaan Keuanan Haji pada tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan rencana aksi Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji karena melibatkan pihak terkait yang sama serta permasalahan yang terkait penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji. Adapun pemantauan dilakukan terhadap aspek regulasi dan kelembagaan yang menyangkut disharmoni antara Undang-Undang No.34 Tahun 2014 dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2019, serta aspek tata laksana terkait penetapan BPIH yang berpotensi menggerus dana pokok jamaah. Terkait permasalahan di atas, telah disepakati rencana aksi perbaikan oleh Kementerian Agama dan BPKH pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk kemudian dipantau kemajuan implementasinya oleh KPK hingga tahun 2022. Adapun hingga Desember 2020, telah dilakukan pembahasan usulan revisi PP 5 Tahun 2018 serta FGD penyusunan naskah akademik amandemen perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut saran KPK agar permasalahan kelembagaan antar Kementerian Agama dan BPKH dapat diselesaikan sehingga terwujud penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangan haji yang optimal. | 5
Executive Summary Monitoring of the Hajj Financial Management Study action plan in 2020 is carried out simultaneously with the monitoring of the Hajj Implementation Study action plan because it involves the same related parties as well as problems related to the implementation of Hajj and the management of Hajj funds. The monitoring is carried out on regulatory and institutional aspects concerning disharmony between Law Number 34 of 2014 and Law Number 8 of 2019, as well as aspects of management related to the determination of BPIH which has the potential to erode the principal funds of the congregation. Regarding the above problems, the Ministry of Religion and BPKH had agreed on a corrective action plan on October 1, 2020 to then monitor the progress of its implementation by the KPK until 2022. As for December 2020, discussions of the proposed revision of Government Regulation (PP) 5/2018 and Focuss Group Discussion (FGD) preparation of an academic paper on amendments to Law Number 34 of 2014 as a follow-up to the KPK's suggestions so that institutional problems between the Ministry of Religion and BPKH can be resolved so that the implementation of Hajj and optimal hajj financial management can be realized. | 6
Daftar Isi PERNYATAAN ... 3 Kata Pengantar ... 4 Ringkasan Eksekutif ... 5 Executive Summary ... 6 Daftar Isi ... 7 Daftar Tabel ... 8 Daftar Lampiran ... 9 Bab I Pendahuluan ... 10 I.1 Tujuan ... 10 I.2 Ruang Lingkup ... 10 I.3 Metode Pemantauan ... 11 Bab II Gambaran Umum... 12 Bab III Hasil Penelaahan Terhadap Rencana Aksi ... 14 III.1 Ringkasan Kegiatan Monitoring ... 14 III.2 Statistik Implementasi Rencana Aksi... 14 III.3 Evaluasi ... 15 Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi ... 16 Lampiran ... 17 Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Kajian Selama Tahun 202 ... 17 Lampiran 2. Matrik Rencana Aksi Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji... 19 | 7
Daftar Tabel Tabel 1. Impelemtasi Hasil Kajian dari TW 1 s.d TW 4 2020 ... 14 | 8
Daftar Lampiran Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Kajian Selama Tahun 202 ... 17 Lampiran 2. Matrik Rencana Aksi Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji... 19 | 9
Bab I Pendahuluan Kegiatan pengembangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kajian, merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara." Tugas monitor berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 stdd Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 adalah: "Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang": a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan. Saran perbaikan yang telah disampaikan dalam kajian harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi perbaikan instansi/lembaga terkait dan dipantau implementasinya. Salah satu kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan implementasi rencana aksi atas Kajian Pengelolaan Keuangan Haji pada 2019-2020. I.1 Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk memantau implementasi saran perbaikan KPK atas potensi permasalan terkait pengelolaan keuangan haji. I.2 Ruang Lingkup Item saran perbaikan yang dipantau pada tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan Tindak Lanjut Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama, BPKH dan KPK pada tanggal 1 Oktober 2020. Saran perbaikan tersebut terkait: | 10
1. Aspek kelembagaan dan regulasi terkait disharmoni Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 2. Aspek tata kelola terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menggeru dana pokok haji. Sementara aspek lain terkait pengelolaan keuangan di internal BPKH, kajian masih dilanjutkan pada tahun 2020 dan belum masuk ke tahap tindak lanjut. Rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari BPKH pada tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1. I.3 Metode Pemantauan Metode yang diterapkan dalam melakukan kegiatan pemantauan implementasi saran perbaikan dalm Kajian Pengelolaan Keuangan Haji mencakup: 1. Verifikasi Dokumen Metode verifikasi dokumen meliputi analisis dokumen-dokumen pendukung tindak lanjut saran perbaikan dan data lapangan yang terdiri atas regulasi, kebijakan, prosedur, dan lain- lain. 2. Verifikasi Lapangan Metode verifikasi lapangan meliputi pengumpulan keterangan dan data lapangan dengan teknik observasi dan wawancara narasumber. Verifikasi lapangan tahun 2020 yang dilakukan: Rapat progres implementasi rencana aksi dengan Kementerian Agama dan BPKH semester II pada tanggal 15 Desember 2020. | 11
Bab II Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri seperti yang di amanatkan oleh UU Nomor 34 Tahun 2014 pada tanggal 26 Juli 2014 untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Seperti yang terdapat di dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2014, bahwa umat Islam yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus meningkat, sehingga terjadi penumpukan dana Jemaah haji dalam jumlah besar. Untuk itu BPKH diberikan tugas untuk mengelola keuangan haji agar nilai manfaat dana Jemaah haji dapat terus meningkat dan dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, salah satunya dengan menempatkan dan menginvetasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu BPKH juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Masih berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014, pengelolaan keuangan haji tidak hanya mengatur tentang pengelolaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saja, tetapi juga mengatur Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH juga untuk kemaslahatan umat Islam yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Selain asas prinsip syariah, BPKH juga diamanatkan untuk mengelola dengan asas prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Tidaknya hanya UU 34 Tahun 2014, BPKH juga memiliki dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PP 5 Tahun 2018), dan juga Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam PP 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tugas BPKH meliputi pengaturan mengenai pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan keuangan haji. Selain itu di dalam PP 5 Tahun 2018 pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan keuangan haji, termasuk peralihan aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya yang sebelumnya berada di Kementerian Agama ke BPKH, dengan dilakukan audit oleh BPK terlebih dahulu. | 12
Adapun Perpres 110 Tahun 2017 mengatur hal teknis dan struktur dari BPKH termasuk didalamnya menjelaskan tentang organ BPKH yakni Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, juga mengatur tugas dan fungsi dari organ BPKH tersebut. Tidak hanya Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, pengaturan tentang pegawai BPKH juga tertuang di dalam Perpres 110 Tahun 2017, baik jenis pegawai, pengangkatan hingga pemberhentian pegawai BPKH. Dan yang tidak kalah penting, Perpres 110 Tahun 2017 juga mengamanatkan BPKH untuk merancang rencana strategis BPKH untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan monitoring pada tahun 2020 merupakan tindak lanjut hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Haji (awal) dan Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disampaikan kepada instansi terkait (Kementerian Agama dan BPKH) pada awal tahun 2020. Kegiatan monitoring Kajian PKH (awal) dilaksanakan bersamaan dengan PIH karena permasalahan harus diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Agama dan BPKH. Adapun kajian PKH terkait pengelolaan keuangan haji di internal BPKH (Kajian PKH Lanjutan) dilaksanakan pada tahun 2020 untuk kemudian disampaikan saran perbaikan kepada BPKH dan dipantau tindak lanjutnya pada tahun 2021. | 13
Bab III Hasil Penelaahan Terhadap Rencana Aksi III.1 Ringkasan Kegiatan Monitoring Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Kajian Pengelolaan Keuangan Haji dan Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah: 1. Rapat pembahasan kesepakatan rencana aksi (Kementerian Agama-BPKH-KPK) pada tanggal 23 September dan 1 Oktober 2020 2. Rapat pembahasan usulan perubahan PP 5 Tahun 2018 sebagai salah satu rencana aksi (BPKH-Kementerian Agama-KPK) pada tanggal 6 Oktober 2020 3. FGD penyusunan naskah akademik amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 (KPK-BPKH) pada tanggal 12 November 2020 4. Rapat progres implementasi rencana aksi Kajian PIH dan PKH (Semester II) tanggal 15 Desember 2020 Selain kegiatan tindak lanjut di atas, juga dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung analisis Kajian Pengelolaan Keuangan Haji (lanjutan) terkait tata kelola penempatan dan investasi sebagai berikut: 1. Diskusi dengan pakar keuangan syariah dari FEBS-UI terkait pengelolaan keuangan syariah dan aset alokasi, pada tanggal 10 Juli 2020 dan 2 November 2020 2. Diskusi dengan PT. Big Alpha terkait peluang investasi syariah dari dana haji, pada tanggal 16 Juli 2020 III.2 Statistik Implementasi Rencana Aksi Tabel 1. Impelemtasi Hasil Kajian dari TW 1 s.d TW 4 2020 Total Renaksi 3 Renaksi Close 2020 1 Capaian 33,33% Keterangan Usulan telah PP disampaikan BPKH kepada Kementerian Agama pada tanggal 7 Oktober 2010 revisi 5/2018 Rencana aksi yang menjadi tanggung jawab BPKH adalah: 1. Menyusun naskah akademik perubahan Undang-Undang No. 34 tahun 2014 untuk dibahas Kementerian Agama (Desember 2020) 2. Menyusun dan menyampaikan usulan revisi PP 5 Tahun 2018 kepada Kementerian Agama untuk diajukan ke Setneg (September 2020) | 14
3. Menyampaikan rencana jangka menengah perhitungan BPIH yang berkelanjutan (Desember 2020) III.3 Evaluasi Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi kajian pengelolaan keuangan haji 2020 per- tanggal 15 Desember 2020, dari tiga renaksi yang menjadi tanggung jawab BPKH, 1 renaksi telah diselesaikan oleh BPKH yaitu terkait penyampaian usulan revisi PP 5 Tahun 2018 kepada Kementerian Agama. Sedangkan untuk 2 renaksi lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan perkembangan sebagai berikut: 1. Naskah akademik rancangan amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 saat ini dalam proses penyusunan oleh tim konsultan akademisi yang ditunjuk BPKH. Serah terima pekerjaan direncanakan pada pekan ke-4 bulan Desember 2020. 2. BPKH telah melakukan kajian terkait sustanabilitas keuangan haji dan BPIH secara berkelanjutan. Kajian tersebut telah selesai pada 7 Juni 2020. Di dalam kajian tersebut terdapat beberapa analisa skenario sehingga diperoleh skenario keuangan haji yang sustain. Untuk mempermudah diseminasi kajian sustanabilitas keuangan haji tersebut, BPKH menyusun dashboard kajian sustainabilitas keuangan haji. Proses penyusunan dashboard tersebut direncanakan selesai pada akhir Desember 2020. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan oleh DPR dan Kemenag dalam menentukan besaran BPIH dan Bipih. Progres dan evaluasi rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dapat dilihat pada Laporan Tindak Lanjut Kajian Penyelengaraaan Ibadah Haji 2020. | 15
Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi Pemantauan rencana aksi Kajian Pengelolaan Keuanan Haji pada tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan rencana aksi Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji karena melibatkan pihak terkait yang sama serta permasalahan yang terkait penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji. Adapun pemantauan dilakukan terhadap aspek regulasi dan kelembagaan yang menyangkut disharmoni antara Undang-Undang No.34 Tahun 2014 dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2019, serta aspek tata laksana terkait penetapan BPIH yang berpotensi menggerus dana pokok jamaah. Atas kedua permasalahan tersebut, rencana aksi telah disusun oleh Kementerian Agama dan BPKH. Adapun berdasarkan kegiatan monitoring hingga Desember 2020, rencana aksi yang dapat dimplementasikan oleh BPKH adalah pengajuan usulan revisi PP 5 Tahun 2018 kepada Kementerian Agama. Sementara rencana aksi terkait penyusunan naskah akademik amandemen Undang-Undang No. 34 tahun 2014 masih dalam proses begitu pula dengan rencana aksi terkait kajian sustanabilitas keuangan haji masih yang dalam proses penyelesaian dashboard hasil kajian. Kegiatan monitoring akan dilanjutkan pada tahun 2020 bersamaan dengan monitoring Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Kajian Pengelolaan Keuangan Haji (lanjutan). | 16
Lampiran Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Kajian Selama Tahun 202 Rapat Pembahasan Kesepakatan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Kajian dengan Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama dan BPKH (23 September 2020) Rapat Pembahasan Draft Usulan Revisi PP No. 5/2018 dengan BPKH dan Ditjen PHU Kementerian Agama (6 Oktober 2020) | 17
Rapat Progress Implementasi Rencana Aksi Periode I dengan BPKH dan Ditjen PHU Kementerian Agama (15 Desember 2020) | 18
Lampiran 2. Matrik Rencana Aksi Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji ASPEK REGULASI DAN KELEMBAGAAN 1 Disharmoni Regulasi terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Undang- Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah: a. Perbedaan Sumber Pembiayaan Penetapan dan Mekanisme Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) a. Mengevaluasi kelembagaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dan Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) melalui harmonisasi Undang- Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama BPKH Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Melakukan koordinasi dengan BPKH dalam penyiapan Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU 34/2014 Menyusun Naskah Akademik UU Rancangan 34/2014 untuk dibahas bersama dengan Kemenag Perubahan b. Tidak Jelasnya Mekanisme Pertanggungjawaban Penyelengaraan Operasional Haji Keuangan b. Melakukan revisi PP No. 5 Tahun 2018 Pasal 21 dengan memasukkan klausul penetapan BPIH dilakukan oleh Kemenag bersama BPKH Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Melakukan koordinasi dengan BPKH persiapan Perubahan PP No 5/2018, terkhusus pada Pasal 21 dalam BPKH Menyusun usulan Perubahan PP No 5/2018, terkhusus pada Pasal 21 Rancangan Perubahan UU No. 34 Tahun 2014 Naskah UU 34/2014 dari BPKH kepada Kemenag Akademik Penyampaian Draft Revisi PP No 5/2018, terkhusus pada Pasal 21, kepada Setneg Usulan Perubahan PP No 5/2018, terkhusus pada Pasal 21 kepada Kemenag Juni 2021 Desember 2020 Oktober 2020 Sep-20 | 19
ASPEK TATA LAKSANA 2 Penetapan BPIH Tidak Ketentuan Menggerus Dana Pokok Haji dan Sesuai Berpotensi Menetapkan Bipih dan BPIH yang berkeadilan dan rasional Kementerian Agama BPKH Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Menyusun dan mengusulkan Rancangan Bipih dan BPIH dengan mempertimbangkan aspek berkeadilan Menyampaikan rencana jangka menengah perhitungan BPIH yang berkelanjutan Dokumen penetapan BPIH 2022 yang berkeadlian (adanya kenaikan Bipih dibandingkan Bipih 2020) Usulan tambahan indikator output antara dari BPKH: Rencana jangka menengah BPIH Penurunan manfaat terhadap BPIH rasio nilai Desember 2021 Juni 2021 Desember 2020 | 20
| 21