JURNAL Dewan Pers edisi 17 juli 2018 Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Pengarah Yosep Adi Prasetyo Ahmad Djauhar Penanggung Jawab / Pemimpin Redaksi Ratna Komala Wakil Pemimpin Redaksi Hendry Ch. Bangun Penyunting Winarto Artini Sekretariat Deritawati Sitorus Sri Lestari Hartono Watini Desain & Tata Letak Rachman Nurwanto © 2017 DEWAN PERS ISSN 2085-6199 Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030 Website E-Mail sekretariat@dewanpers.or.id Twitter @dewanpers
daftar isi JURNAL Dewan Pers edisi 17 JULI 2018 Kata Pengantar: Ketua Dewan Pers Editorial: Ratna Komala 2 4 Utama: Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers Penulis: Yadi Hendriana (Ketua Umum IJTI) 9 Aspek Strategis Advokasi Organisasi Jurnalis Penulis: Abdul Manan, Ketua Umum AJI 14 Pers Sehat dan Profesional, Hindarkan Wartawan Jadi Korban Penulis: Tri Agung Kristanto, Bidang Advokasi/Hukum Pengurus Pusat PWI 21 Misteri dalam Penyelesaian Kasus Dark Number (Pembunuhan Wartawan) di Indonesia Oleh Jimmy Silalahi/ Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers 24 Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Penulis: Winarto 29 Menjamin Kebebasan Pers Melalui Jalinan Kesepahaman Oleh Ahmad Djauhar /Wakil Ketua Dewan Pers 34 Bijaksana melalui Self Censorship Oleh Artini 42 Profil: Peran LBH Pers Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia Penulis: Lestari Nurhajati & Xenia Angelica Wijayanto LSPR Jakarta 46 Resensi: Urgensi Riset Bagi Upaya Komprehensif Perlindungan Jurnalis Penulis: Winarto 54 1
kata pengantar Jurnalisme Bermutu Jaminan Keselamatan Wartawan Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Jadi kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan bisa menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (rights to information) dan hak untuk tahu (rights to know) dari masyarakat yang notabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil). Perlindungan wartawan tertu saja diberikan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Bukan orang yang kerap mengaku-aku sebagai wartawan tapi sering menggunakan profesinya untuk melakukan pemerasan, untuk menyudutkan orang yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan iklan atau pembuatan berita berdasar kerja sama. Juga bukan orang yang mengaku sebagai wartawan tapi sebetulnya pekerjaannya adalah LSM plat kuning, atau wartawan yang merangkap jadi pengacara dan menggunakan statusnya sebagai wartawan untuk menekan lawan klien atau mendapatkan akses dari panitera. Mandat Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers termasuk dari ancaman para penunggang gelap kemerdekaan pers, yaitu media abal-abal dan wartawan abal-abal. Dewan Pers memiliki nota kesepahaman dengan kepolisian, kejaksaan, dan mendorng Mahkamah Agung untuk melahirkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada wartawan juga membuat nota kesepahaman Dewan Pers dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dengan Panglima TNI. Dengan adanya nota kesepahaman dengan LPSK, Dewan Pers dimungkinkan untuk meminta bantuan penyelamatan wartawan yang Mandat Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers termasuk dari ancaman para penunggang gelap kemerdekaan pers, yaitu media abal-abal dan wartawan abal-abal. 2
JURNAL Dewan Pers edisi 17 kata pengantar Kekerasan terhadap seorang wartawan dan pelaporan wartawan ke polisi bisa jadi akibat menumpuknya kekesalan masyarakat karena buruknya produk jurnalistik dan kinerja seorang wartawan. Produk jurnalistik yang tidak akurat, provokatif, berbohong diyakini akan memicu konflik jurnalis dengan masyarakat... mengabdi kepada kepentingan masyarakat, demokrasi, dan kemajuan bagi bangsa dan negara. terancam keselamatan jiwanya untuk ditempatkan di rumah aman (safe house) LPSK. Jurnal Dewan Pers Edisi No 17 kali ini menyajikan sejumlah tulisan terkait ancaman kekerasan terhadap wartawan, impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan, perlindungan wartawan, dan model jurnalisme sehat yang seharusnya dikembangkan oleh pers Indonesia. Yadi Hendriana menulis tentang faktor jurnalis sebagai penentu tarjadinya kekerasan; Tri Agung Kristanto menyampaikan pentingnya pers yang sehat dan profesional terkait aksi kekerasan terhadap wartawan; Jimmy Silalahi mengupas sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan yang masuk dark numbers dan masih menjadi 'pekerjaan rumah' kita bersama; Winarto melacak masalah impunitas dalam penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap Indonesia; Artini dengan artikelnya wartawan di soal swasensor wartawan; Ahmad Djauhar soal implementasi nota kesepahaman antara Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI. Di luar itu, ada tulisan Lestari Nurhajati dan Xenia Angelica Wijayanto yang merupakan laporan hasil wawancara dengan pimpinan LBH Pers dalam penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis Indonesia. Ada pula resensi buku The Assault on Journalism - Building Knowledge to Protect Freedom of Expression yang cukup inspiratif bagi upaya-upaya penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain hal tersebut, sejak tahun 2000, Dewan Pers juga melatih dan menerbitkan sertifikat kepada para ahli pers yang kini telah mencapai jumlah 105 orang yang terdiri dari wartawan senior dan akademisi di seluruh Indonesia. Para ahli pers ini bertugas memberikan keterangan ahli dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan atau tampil dalam sidang di pengadilan. Dewan Pers juga telah membuat Standar Perlindungan Profesi wartawan dan juga Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Jelas, tanggungjawab perlindungan wartawan ada di 3 pihak: pimpinan media, organisasi wartawan, baru kemudian Dewan Pers. Namun sesungguhnya itu melekat kepada setiap keselamatan wartawan wartawan. Setiap wartawan harus profesional dan memiliki kompetensi. Kekerasan terhadap seorang wartawan dan pelaporan wartawan ke polisi bisa jadi akibat menumpuknya kekesalan masyarakat karena jurnalistik dan kinerja seorang buruknya produk wartawan. Produk tidak akurat, provokatif, berbohong diyakini akan memicu konflik jurnalis dengan masyarakat, bahkan akan mengoreksi kepercayaan masyarakat terhadap pers. jurnalistik yang dimiliki wartawan, Dengan publik akan mendapatkan informasi yang akurat, bertanggungjawab dan berguna bagi masyarakat. Seorang wartawan yang memiliki kompetensi dipastikan akan mengimplementasikan kode etik jurnalistik dan regulasi terkait pers dalam karya-karyanya. Hal ini tentunya mendukung kuatnya pers profesional yang kompetensi yang Selamat membaca dan menyimak. Yosep Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers 3
Editorial Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir Ketika Dewan Pers merilis hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia dalam dua tahun berturut-turut yakni yang menggambarkan secara nasional kondisi kemerdekaan pers Indonesia sepanjang tahun 2015 dan tahun 2016, paling tidak kita boleh senang, Indonesia kini memiliki indikator sendiri untuk mengukur posisi Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, yang selama ini selalu diukur oleh lembaga internasional seperti Freedom House, Committee to Protect Journalist (CPJ) dan Repoters Without Borders (Repoter Sans Frontieres/ RSF). Penelitian Dewan Pers yang bekerja sama dengan berbagai universitas di berbagai provinsi, menemukan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2016, secara nasional berada di angka 68.95 dari nilai maksimum 100 atau dalam posisi "agak bebas". Dibandingkan posisi setahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan pers nasional di Indonesia di tahun 2015 berada di angka 63.44 memang ada kenaikan, meski masih pada kategori "agak bebas". Apa sebetulnya yang dapat kita maknai dari angka-angka tersebut, khususnya terkait kehidupan pers Indonesia? Pasca 19 tahun Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun Indeks 1999 diundangkan, apakah temuan angka Kemerdekaan Pers Indonesia tersebut patut membuat kita prihatin atau bahagia? Spirit Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, secara tegas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, yang menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Hal ini mempertegas posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi, di mana Pers nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta harus terbebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Apakah amanat Undang-Undang Pers ini sudah dapat diimplementasikan dan membuat kehidupan pers di Indonesia betul-betul menjalankan peranannya sebagai pilar demokrasi tanpa kendala dalam 19 tahun terakhir? Di satu sisi pers nasional dituntut untuk ikut menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja dan kebijakan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, untuk bisa menjalankan fungsi tersebut apakah pers Indonesia secara riil sudah memperoleh kemerdekaan pers sekaligus perlindungan hukum, perlindungan sosial dan ekonomi. Kemerdekaan pers dan perlindungan pers pada hakikatnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa perlindungan terhadap pers dan wartawan, kemerdekaan pers tidak mungkin dapat terwujud. 4
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Editorial Ratna Komala Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/ Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Mencermati angka Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia di tahun 2015 (63.44) dan 2016 (68.95), yang menempatkan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada posisi "agak bebas", memang dapat dimaknai kondisinya belum menggembirakan. Khususnya dari aspek perlindungan terhadap wartawan profesional ketika tengah melaksanakan pekerjaan jurnalistiknya. Mari kita lihat catatan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) tentang kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi sepanjang tahun 2015 dan 2016. Pelaku kekerasan terhadap wartawan bukan hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga oleh kelompok massa dan narasumber. mereka ditolak untuk melakukan peliputan tahanan yang melarikan diri. Selang 4 hari yakni pada 23 April di Bandung terjadi intimidasi oleh aparat terhadap fotografer lokal yang sedang meliput kerusuhan di LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat. Pada 25 April seorang jurnalis di Kabupaten Dogoyai, Papua, diintimidasi oleh pejabat Diknas saat melakukan peliputan aksi demonstrasi. Pada Agustus 2016 dua jurnalis yakni dari MNC Media Andy Syafrin dan Aray Agus dari Tribun Medan menerima tindakan kekersasan fisik dari aparat TNI AU serta perampasan kartu ID dan kamera milik Andy Syafrin, saat meliput sengketa lahan warga di Medan. Akibat tendangan dan pukulan yang membabi buta dari aparat, Andy sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit yang diketahui kemudian mengalami luka dalam dan trauma. IJTI mencatat tahun 2015 ada 47 kasus kekerasan terhadap wartawan, 10 kasus diantaranya termasuk intimidasi dilakukan oleh oknum polisi. Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok massa yang cukup menonjol terjadi di bulan Juni 2015 menimpa Nur Bone, jurnalis MNC Media Makassar bersama jurnalis- jurnalis lain. Saat sedang bertugas meliput sebuah peristiwa di Makassar, Sulawesi Selatan pada dinihari mereka berpapasan dengan sekelompok remaja. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang dari kelompok pemuda itu melepaskan anak panah yang terbuat dari paku sepanjang 10 sentimeter dan menembus dagu Nur. Selain Andy Syafrin dan Aray Agus, ada seorang jurnalis perempuan yang bukan hanya mengalami kekerasan fisik tetapi sekaligus pelecehan seksual oleh oknum aparat TNI AU. Masih di bulan Agustus 2016, lima jurnalis masing-masing Jamal AG. (Suara Merdeka), Sarman Wibowo (Semarang TV), Dicky Prasetyo (Radio Pop FM), Budi Sudarmanto (CB FM) dan Wisnu Aji (Radar Kudus) yang sedang meliput korban kecelakaan kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Jawa Tengah, di Rumah Sakit, tiba-tiba kelimanya diserang oleh puluhan massa, dilarang meliput, dikejar bahkan dirampas telepon genggam berikut foto-foto liputan yang ada dalam telepon genggam. Para pelakunya sebagian besar adalah pekerja PLTU. Sementara menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selama 2016 terjadi 79 kasus kekerasan terhadap wartawan, 34 kasus dilakukan aparat negara/ unsur negara dan 45 kasus sisanya juga oleh warga. Dari 34 kasus kekerasan oleh aparat, 14 kasus dilakukan oleh polisi, tujuh kasus oleh pejabat negara/ eksekutif, enam kasus oleh aparat TNI, enam kasus oleh Satpol PP dan satu kasus oleh hakim. Kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh warga antara lain 26 kasus dilakukan oleh kader parpol, anggota ormas, Sementara tahun 2016, sedikitnya ada tujuh peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang menonjol dan pelakunya didominasi oleh aparat. Pada 10 Februari 2016 terjadi perampasan alat dan foto jurnalis Radar Malang oleh anggota TNI AU saat meliput jatuhnya pesawat Super Tucano di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Disusul peristiwa kekerasan terhadap wartawan pada 8 Maret 2016 di Bulukumba Sulawesi Selatan dan 14 Maret 2016 saat wartawan meliput persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, diserang oleh pengunjung sidang. Pada bulan April 2016 intensitas kasus kekerasan terhadap wartawan meningkat. Pada 19 April 2016 jurnalis Padang TV beserta Harian Koran Padang bentrok dengan petugas lapas Painan, Padang ketika 5
Editorial mahasiswa/pelajar, advokat dan orang tak dikenal. Jenis kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik menempati posisi tertinggi (35 kasus), disusul pelarangan dan pengusiran saat meliput (17 kasus), ancaman kekerasan dan teror (9 kasus), perusakan alat atau data hasil liputan (tujuh kasus). yang bermasalah yang dibuat wartawan. Menurut data Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Dewan Pers, sepanjang tahun 2017 jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Dewan Pers mencapai angka di atas 500 kasus, sebagian besar karena persoalan akurasi dan keberimbangan. Masih banyak wartawan menurunkan berita tanpa melakukan konfirmasi, verifikasi dan dengan redaksional "menghakimi". Serangkaian peristiwa kekerasan terhadap pers dan wartawan yang terjadi tahun 2015 dan 2016 tadi menjadi penjelasan empirik mengapa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia masih dalam posisi "agak bebas" dan perkembangannya dari tahun ke tahun bisa dikatakan "jalan di tempat". Bukannya berkurang, kasus kekerasan terhadap wartawan cenderung terus terjadi. Kasus terbaru pada bulan Mei 2018, kantor Radar Bogor diserang oleh massa pendukung PDIP, karena keberatan dengan pemberitaan Radar Bogor terkait Ketua Umum PDIP. Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin menuturkan, penggerudukan yang dilakukan oleh anggota PDIP Bogor, sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers. Nawawi mengecam tindakan premanisme yakni pemukulan terhadap staf Radar Bogor, intimidasi, penganiayaan dan pengrusakan alat kerja dan kantor. Seharusnya penyelesaian sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers menggunakan Undang-Undang no 40/ 1999 dengan hak jawab dan hak koreksi. Aksi solidaritas para jurnalis juga mengecam kasus ini, termasuk mengecam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP yang menyatakan, "kalau di Jawa Tengah itu kantor (Radar Bogor) sudah rata dengan tanah". Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan pers. Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus penggerudukan kantor berita Radar Bogor oleh simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengandung pidana. Hal tersebut didapatkan dari informasi Kapolres Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya. Perlindungan Untuk Wartawan Profesional Berbagai sengketa pers atau kasus kekerasan terhadap wartawan umumnya berawal dari karya jurnalistik Sejatinya mereka yang membuat tanpa melakukan konfirmasi, verifikasi, provokatif dan "menghakimi" dapat dikatakan bukanlah bernada kerja jurnalistik. Apalagi jika ada praktik ancaman dan pemerasan di balik itu. tulisan Praktik yang dikenal dengan "wartawan abal-abal", yang dalam beberapa tahun terakhir semakin marak, memang tidak menunjukkan kerja wartawan, karena justru tulisan mereka bermotif pemerasan/indikasi pidana. Penyelesaian kasus-kasus seperti itu, tidak menggunakan Undang-undang Pers no 40 tahun 1999 sebagaimana penyelesaian kasus sengketa pers. juga wartawan yang masih Sementara berupaya menjadi wartawan profesional dan beritikad melaksanakan tugas jurnalistik, namun ditemukan melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Kasus yang terjadi pada kelompok wartawan yang terakhir ini, biasanya terkait erat dengan kompetensi wartawan itu sendiri dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan profesional selain memiliki ketrampilan di bidang jurnalistik juga taat kepada kode etik. Wartawan harus bijak dan mengedepankan kepentingan publik dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaannya terhadap publik. itu, ada Oleh karenanya Dewan Pers mendorong Perusahaan pers untuk mengikut-sertakan wartawannya dalam Uji Kompetensi agar dapat memperkuat posisi tawar wartawan dan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya demi memenuhi hak publik dan perlindungan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Kemerdekaan pers dan perlindungan pers pada hakikatnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa perlindungan terhadap pers dan wartawan, kemerdekaan pers tidak mungkin dapat terwujud. 6
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Editorial 9. Pemilik atau manajemen Perusahaan Pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Di sisi lain, wartawan profesional mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, masyarakat dan Perusahaan Pers. Bahkan dunia internasional melalui Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan kepada Negara-negara di dunia agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan independen, serta mencegah jurnalistiknya secara pengampunan atau terhadap pelaku impunitas kekerasan terhadap wartawan. Penegakan Hukum dan Impunitas Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa serangkaian terus kasus kekerasan berlangsung akan sekedar tercatat menjadi angka statistik. Hal ini cukup beralasan, karena penegakan hukum dari berbagai kasus kekerasan terhadap pers tidak pernah tuntas, menjadi catatan dark numbers yang tidak berkesudahan yang ikut dipertanyakan oleh masyarakat internasional termasuk oleh Badan PBB UNESCO. terhadap wartawan yang Jadi, perlindungan hukum hanya relevan diberikan kepada wartawan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik -- saat bekerja di lapangan, dalam membuat berita dan setelah menyiarkan berita-- dan wartawan profesional yang betul-betul taat kepada prinsip jurnalistik dan etika jurnalistik. Tak sedikit kasus kekerasan terhadap wartawan berujung pada impunitas atau pengampunan kepada pelaku kekerasan terhadap wartawan. Hal terkait perlindungan terhadap wartawan di Indonesia antara lain diatur dalam "Standard Perlindungan Profesi Wartawan" dalam Peraturan Dewan Pers nomor 05/ Peraturan-DP/IV/2008 yang menyebutkan: 1. Perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Dewan Pers memiliki catatan kasus pembunuhan wartawan yang diduga merupakan akibat berita yang ditulis korban dan umumnya termasuk kategori dark numbers. Kita tentunya ingat kasus pembunuhan Udin, wartawan Bernas, tahun 1996 yang hingga kini pembunuhnya tidak pernah diadili. Kemudian pembunuhan Naimullah, wartawan media Sinar Pagi Kaimantan Barat di tahun 1997. Hingga kini tidak ini. ditemukan bukti maupun saksi terkait kasus Demikian pula kematian Elyudin, wartawan media Berita Sore di Nias tahun 2005. Tersangka utama sudah ditetapkan, namun saat Jaksa meminta hasil visum, tidak dapat dilakukan karena korban tidak ditemukan keberadaannya/menghilang. 2. Wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. 3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Dan yang membuat Indonesia selalu ditanya di forum internasional oleh UNESCO yang berkantor pusat di Paris, adalah penyelesaian kasus terbunuhnya Herliyanto, wartawan Jember News di Probolinggo tahun 2006. Dalam kasus ini ada perdebatan apakah termasuk kasus pers atau tidak. Tersangka kasus ini pernah diproses secara hukum, namun dinyatakan menderita gangguan jiwa oleh pengadilan sehingga diserahkan kepada Rumah Sakit. 4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran 5. Wartawan yang ditugaskan di wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan dan ketrampilan dari Perusahaan pers yang terkait dengan penugasannya. Data terkait penyelesaian kasus pembunuhan wartawan ini dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, hanya sebagian kecil data yang terekspos, padahal lebih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak tuntas sampai vonis di pengadilan. Tentu ini menjadi "pekerjaan rumah" yang penting bagi seluruh stakeholders pers, mulai dari Negara, Dewan Pers, Perusahaan Pers, organisasi wartawan, masyarakat dan tentunya para penegak hukum. 6. Dalam penugasan di daerah konflik, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum. 7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh Penanggung Jawab redaksi dan Penanggung Jawab menjawab pertanyaan hanya yang menyangkut karya jurnalistik. Berbagai upaya senantiasa dilakukan dan dikembangkan oleh Dewan Pers dan seluruh stakeholders pers, khususnya konstituen yang terdiri dari Organisasi 8. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi 7
Editorial Kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia memang masih menjadi masalah dan "pekerjaan rumah" bagi semua pihak. Meski berbagai Nota Kesepahaman telah disepakati Dewan Pers dengan berbagai Institusi penegak hukum dan aparat, penegakan hukum masih jauh panggang dari api atau "terabaikan". Profesi Wartawan maupun Organisasi Perusahaan Pers untuk meningkatkan perlindungan terhadap wartawan. Mulai dari merumuskan standard perlindungan bagi profesi wartawan, peraturan-peraturan terkait perlindungan fisik maupun kesejahteraan wartawan, memberikan literasi dan peningkatan kompetensi wartawan, Uji Kompetensi Wartawan, serta melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Polri, TNI, Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di tingkat implementasi, masalah sosialisasi nota kesepahaman Dewan pers dengan berbagai institusi penegak hukum memang belum efektif. Terbukti perlindungan wartawan masih belum dipahami di masyarakat, dan masih terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat negara. Untuk ikut mengawal penegakan hukum Dewan pers melibatkan konstituen organisasi wartawan seperti IJTI, PWI, AJI membentuk Satuan Tugas penanganan kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers juga memberikan bantuan Ahli Pers dalam penanganan kasus-kasus sengketa pers. telah disepakati Dewan Pers dengan berbagai Institusi penegak hukum dan aparat, penegakan hukum masih jauh panggang dari api atau "terabaikan". lebih peduli dan Semoga ke depan kita semua melakukan tindakan nyata agar dapat meminimalkan kekerasan terhadap wartawan, bahkan nyawa wartawan yang menjadi korban akibat tidak ada jaminan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi saat mereka sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik dan akibat pemberitaan yang dibuatnya. Menarik untuk mengutip pernyataan Robert Capa, seorang fotografer perang : "Dead men have indeed died in vain if live men refuse to look at them" (Mereka yang tewas, kematiannya akan sia-sia, apabila orang yang hidup tidak mau peduli/ tidak mau menaruh perhatian pada mereka). Pernyataan ini relevan untuk menggambarkan para wartawan yang terbunuh saat melaksanakan tugas jurnalistik, namun kematiannya sia-sia dan sekedar menjadi catatan statistik, karena penegakan hukum kasusnya tidak pernah tuntas atau "terabaikan". Kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia memang masih menjadi masalah dan "pekerjaan rumah" bagi semua pihak. Meski berbagai Nota Kesepahaman Bagaimana mungkin masyarakat Pers tidak "peduli" ketika koleganya menjadi korban saat melaksanakan tugas jurnalistik? (RTN/art) 8
Utama Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers Yadi Hendriana Ketua Umum IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Sabtu, 28 April 2018 sebuah pertandingan Sepakbola Liga Indonesia (Divisi Dua) tersaji di Stadion Rembang, Jawa Tengah, antara PSIR Rembang dengan Semen Padang. Saat itu, Rembang menjadi tuan rumah pertandingan. Sepakbola adalah olahraga paling banyak digemari masyarakat, sehingga tidak aneh setiap ada pertandingan di berbagai level, jurnalis berbagai platform berlomba- lomba untuk membuat beritanya. Setiap ada pertandingan, tak kurang dari seratus orang jurnalis bermacam media ikut meliput di pinggir lapangan. Tentu, ada yang sekedar mengamati jalannya pertandingan, ada juga yang merekam dengan video atau mengabadikan dengan kamera foto. Menit demi menit mereka mengamati pertandingan itu, untuk disajikan lewat berita baik secara real time (langsung) atau tidak. Soal kualitas pertandingan? Tentu jauh berbeda dari pertandingan Piala Dunia yang tersaji ke layar televisi kita. Dalam pertandingan Liga Indonesia kerap terjadi tawuran, perkelahian dan bentrokan antar-suporter. Tiga hal tersebut, sudah pasti tak luput dari pengamatan para jurnalis. Kembali ke pertandingan PSIR Rembang vs Semen Padang yang digelar sore hari. Bagi wartawan lokal, pertandingan ini tentu menarik untuk diberitakan, sehingga tidaklah aneh sejak siang hari mereka sudah mendatangi stadion untuk menunggu jalannya pertandingan. Sarman Wibowo, seorang jurnalis televisi dari Semarang TV adalah salah satu peliput pertandingan tersebut. Bersama rekan-rekan jurnalis lainnya, Sarman mengamati dan merekam setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Jalannya pertandingan berlangsung seru, hingga menjelang pertanduingan usai skor imbang 1-1. Namun, petaka terjadi di ujung pertandingan saat wasit mengesahkan gol Semen Padang yang dianggap offside oleh pemain PSIR Rembang. Tak terima dengan putusan wasit, sejumlah pemain PSIR mengejarnya. Dengan sigap sejumlah jurnalis, termasuk Sarman Wibowo merekam peristiwa tersebut. Meskipun kejadian ini memalukan dan menyedihkan, tentu bagi seorang 9
Utama ... mereka beramai-ramai mendatangi rumah Sarman dan memintanya mencabut laporan ke Kepolisian. Kami meminta IJTI di daerah untuk tetap mendampingi dan meyakinkan bahwa kasusnya harus dilanjutkan untuk menegakkan marwah jurnalis bahwa dalam bekerja jurnalis dilindungi undang- undang. Namun... jurnalis ini akan menjadi sajian yang menarik untuk diberitakan. Sarman tak menyia-nyiakan peristiwa ini untuk direkam. Tapi, yang terjadi di luar dugaan, pemain yang mengejar wasit merasa terusik dengan sejumlah wartawan yang merekam peristiwa tersebut. Bukan hanya wasit, Sarman dan sejumlah wartawan pun menjadi sasaran kemarahan pemain PSIR Rembang. Sejumlah pemain PSIR merampas kamera Sarman, menghapus rekaman bahkan mencelupkan kamera ke dalam air. Tak hanya itu, dari belakang, empat orang pemain PSIR Rembang memukul dan menganiaya Sarman hingga menderita luka-luka. Kekerasan hampir serupa juga menimpa jurnalis Metro TV, Desi Fitriani, di Jakarta pada aksi demonstrasi 212, tahun 2017 lalu. Desi mengaku diintimidasi sekelompok orang saat melakukan peliputan. Meskipun tak ada kekerasan fisik, Desi mengalami kekerasan verbal yang dilakukan beberapa peserta aksi. Kasusnya sempat menjadi pembicaraan luas. Didampingi pihak Metro TV, Desi melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri. IJTI juga ikut mengawal kasusnya. Tapi entah kenapa, kasusnya hilang tanpa bekas, tak ada ujung. Yang berarti, kasusnya dianggap selesai tanpa ada kelanjutan. Setelah peristiwa tersebut, dua organisasi wartawan yaitu (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melancarakan protes dan meminta polisi mengusut tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum pemain PSIR Rembang. Secara khusus, IJTI meminta Pengurus Daerah IJTI Jawa Tengah dan Koordinator Rembang untuk mendampingi Sarman melaporkan kasusnya ke polisi. Bagi kami di IJTI, peristiwa ini jelas melanggar Undang-Undang Pers No 40 than 1999 yang melindungi kerja jurnalis. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Tak ada keraguan, Sarman yang didampingi IJTI serta PWI melaporkan kasusnya ke Polres Rembang. Kami di Jakarta juga melaporkan secara lisan ke Mabes Polri agar ikut mengawal laporan Sarman di Polres Rembang, Jawa Tengah. Yang terjadi? pemain PSIR Rembang ketakutan, mereka beramai-ramai mendatangi rumah laporan ke Sarman dan memintanya mencabut Kepolisian. Kami di Jakarta meminta IJTI di daerah untuk tetap mendampingi Sarman dan meyakinkan bahwa kasusnya harus dilanjutkan untuk menegakkan marwah jurnalis dan memberi gambaran ke masyarakat bahwa dalam bekerja jurnalis dilindungi undang-undang. Namun, dengan alasan yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, Sarman terpaksa harus mencabut laporan yang sudah dicatatkan di kepolisian. Case was closed!! Contoh peristiwa terjadi di Purwokerto Banyumas, pada Oktober 2017. Jurnalis Metro TV, Derbe Tyas menjadi korban kebrutalan Satpol PP, saat meliput aksi masyarakat menolak proyek PLTB di Baturaden, Purwokerto. Selain, Derbe, korban lainnya adalah Ikrar Fitria, wartawan majalah kampus Pro Justisia Fakultas Hukum universitas Jenderal Soedirman. Derbe sempat dibawa ke rumah sakit dan divisum. Selain terkena pukulan, Derbe juga sempat ditahan bersama puluhan aktivis yang melakukan aksi demosntrasi. Dua organisasi wartawan IJTI dan AJI saat itu juga meminta kepolisian menangani kasus ini dan mengusut pelaku kekerasan. Namun, hasilnya nihil, sang jurnalis memilih untuk tidak meneruskan kasusnya setelah berkali-kali pihak Satpol PP melakukan mediasi dan pertemuan. Harapan untuk menegakkan posisi jurnalis di mata hukum pun sirna. Kasus ditutup, jurnalis kembali bekerja dengan bayang- bayang kekerasan yang bisa terjadi kapan pun di mana pun. lainnya Dengan ingin atas, menggambarkan begitu rentannya profesi seorang jurnalis. Dalam mengemban tugas, seorang jurnalis harus siap dengan berbagai ancaman, bahkan kematian sekali pun. Tragisnya lagi, ancaman itu justru berasal dari masyarakat, padahal hakikatnya seorang jurnalis bekerja untuk kepentingan masyarakat. Lebih jelas lagi, contoh di saya hanya 10
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama jurnalis itu layaknya wakil publik yang bekerja untuk publik, dan memiliki tanggung jawab langsung ke publik. Contoh yang belum hilang dari ingatan kita peristiwa Agustus 2010, Ridwan Salamun seorang jurnalis dari MNC Media, meninggal dunia saat melakukan peliputan konflik antarwarga di Tual, Maluku Tenggara. puluhan prajurit TNI Angkatan Udara (AU) di Medan, Sumatera Utara, pada Agustus 2016. Dua orang jurnalis yaitu Andy Syafrin (MNC Media) dan Aray Agus (Tribun Medan) menerima tindakan kasar dari aparat TNI AU di lapangan yang tengah melakukan penertiban dalam sengketa lahan warga. Ridwan Salamun yang sedang mengabadikan peristiwa konflik tersebut, tiba-tiba dibacok kepalanya dari arah belakang. Ridwan yang posisinya berada di tengah- tengah perang antarwarga, menjadi korban amuk massa hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir di lokasi kejadian. Kasusnya pun bergulir hingga ke pengadilan, dan sejumlah orang ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa tragis tersebut. Andy Syafrin dan sejumlah jurnalis saat itu sedang melakukan peliputan, sebelum salah seorang oknum TNI AU memukul dan menendang Andy. Belum cukup, oknum TNI AU juga merampas ID card Andy Syafrin dan mengambil paksa kamera liputan. Akibat pukulan dan tendangan dari oknum TNI AU, Andy sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, Andy mengalami luka dalam, bahkan beberapa hari sempat menolak makan. Trauma, itu yang dialami Andy, sehingga tak heran simpati pun berdatangan, Sejumlah jurnalis di seluruh daerah melakukan aksi dan menuntut pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini, Satuan Tugas Anti Kekerasan, yang terdiri dari Dewan Pers, IJTI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan advokasi dan menuntut kasusnya dibawa ke pengadilan. Peristiwa-pertiswa tersebut memberikan gambaran, Pers Indonesia betul-betul bekerja di bawah bayang- bayang ketakutan, kekerasan dan ketidak-pastian hukum. Selama ini, kita memahami benar, bahwa di Indonesia pers memegang peranan sangat penting. Sebagai pilar demokrasi ke empat, pers senantiasa diharuskan menjaga keseimbangan informasi, berkarya sesuai fakta dan juga berimplikasi positif bagi publik. Kekerasan yang dialami tentu saja tidak wajar terjadi terhadap pers. Di negara-negara yang sudah lebih berkembang seperti di Eropa, pers memiliki tempat yang baik dan mampu menjadi agen publik dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Atas kekerasan-kekerasan terjadi, Mantan Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, kekerasan terhadap jurnalis yang terus terjadi adalah bentuk dari rasa putus asa masyarakat akan situasi sosial, politik dan itu terjadi, pers ekonomi. Pada saat kekecewaan justru menjadi yang memiliki posisi paling sasaran ketidakpuasan maryarakat. Pers, diibaratkan menanggung semua kekecewaan masyarakat akan rasa putus asa mereka. Paradigma otoritarianisme yang menurut Prof Bagir Manan masih bercokol dalam jiwa penguasa seolah menemukan pembenaran secara kontekstual dan merugikan posisi pers Indonesia. yang lemah Sejarah mencatat, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, pers Indonesia sebetulnya berada di era keemasan. Dengan lahirnya UU Pers No. 40 tahun 1999, pers Indonesia mimiliki peran utama dalam tatanan demokrasi dan memiliki tempat penting di mata masyarakat. Memang setelah era reformasi 1998, negara kita berada pada era kebebasan dengan ekonomi politik sebagai hegemoni. Secara de jure, setelah kelahiran UU Pers, kebebasan itu dimulai, tapi faktanya kekerasan terhadap pers, tak berubah. Hubungan pers, masyarakat serta pemerintah kerap bersinggungan dengan kekerasan. Terkait dengan pertanyaan, apa yang terjadi pada jurnalis Indonesia dan masyarakat saat ini, saya masih melihat jawaban yang sama seperti tulisan saya sebelumnya di beberapa jurnal. Lima contoh kasus yang saya tuliskan di atas bisa kita bedah dalam dua bagian. Pertama, kita bisa melihat jurnalis dalam memahami profesinya sendiri. Kedua, hubungan jurnalis dengan perlindungan dari publik. Nah, dua hubungan ini, setidaknya bisa menjelaskan apa yang perlu dimiliki seorang jurnalis dalam bekerja mengejar berita, dan perangkat pendukung apa yang dibutuhkan seorang jurnalis saat dia berada di lapangan dalam merangkai fakta-fakta sebagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, fakta-fakta di atas tentu akan menjadi kajian yang menarik, apa yang terjadi terhadap pers Indonesia, dan bagaimana hubungan dengan publik? Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengungkapkan angka-angka statistik kekerasan pers di Indonesia dari tahun ke tahun. Tapi akan coba memotret, bagaimana pers Indonesia saat ini dengan maraknya kekerasan yang cenderung meningkat. IJTI mencatat, kekerasan yang menimpa jurnalis bukan hanya berasal dari masyarakat atau sekelompok massa. Kekerasan itu bisa saja datang dari aparat dan juga narasumber berita. Sebagai contoh kekerasan oleh Dalam bekerja memang seorang jurnalis selain dilindungi Undang-Undang Pers, juga didukung UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Thun 2008. Dalam hal ini, 11
Utama pers menjadi instrumen penting dalam mengalirkan informasi ke publik, tentu harus dilindungi dari berbagai intimidasi. Dalam kehidupan macam kekerasan, demokrasi, jurnalis menjadi bagian terpenting dan tak terpisahkan dalam proses keberlangsungan demokrasi. Jurnalis dan Profesionalisme Komitmen pemerintah dalam memberikan golden ticket seperti kebebasan pers, bisa dimaknai tantangan bagi jurnalis dan organisasi profesi. Kebebasan ini bukan tiket gratis yang tiba-tiba dinikmati, selain ini anugerah bagi masyarakat Indonesia, kebebasan ini harus terus dirawat supaya tidak kembali diambil dan pers Indonesia terhindar kembali ke masa kelam di era Orde Baru di mana kebebasan terpasung. Kebebasan yang dimiliki pers Indonesia justru harus dimanfaatkan sebaiknya-baiknya, sesuai dengan prinsip pers yang bertanggungjawab, berintegritas, beretika dan berjuang demi kepentingan publik. Prinsip-prinsip itu tentu menjadi harga mati bagi seorang jurnalis, apalagi saat ini pers mengalamai banyak perubahan dengan adanya pola revolusi informasi. Kedua, Pers Indonesia harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Kita mengenal kompetensi di dunia jurnalistik sebagai keahlian dan kemampuan seorang jurnalis dalam merespon karya jurnalistik menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai tinggi bagi masyarakat. Jika kita mengkritisi lemahnya regulasi perlindungan wartawan, standar kompetensi seorang jurnalis adalah jawaban yang tepat. Penetapan standar kompetensi yang dilakukan Dewan Pers bisa menjadi salah satu alternatif bagi peningkatatan profesi. Dengan kompetensi yang bisa dipertanggung-jawabkan, seorang jurnalis akan mampu menjawab kebutuhan publik akan informasi yang akurat, bertanggungjawab dan berguna bagi masyarakat. Kompetensi sempurna dari seorang jurnalis diyakini mampu menghindari gesekan dengan masyarakat. Seorang jurnalis yang memiliki pemahaman akan Kode Etik Jurnalistik dan Regulasi akan tumbuh menjadi pers yang profesional, berdedikasi dan penuh tanggungjawab. Keberadaannya pun akan mampu menyuburkan iklim demokrasi yang akan mendampak dahsyat bagi perkembangan bangsa dan negara. Disadari atau tidak dalam satu dekade, masyarakat kita telah bergeser menjadi masyarakat yang memiliki akses virtual di mana saja dan kapan saja. Mengutip pendapat salah seorang editor Wired, Chris Anderson, bahwa budaya media massa pada abad ke-20 adalah anomali khusus bentuk media yang lebih baru dan dominan saat itu yakni TV dan Radio. Saat ini, dengan internet memungkinkan konsumen lebih mudah tertarik pada berita, informasi, dan lain-lain. Pola konsumsi media yang berubah akan menyebabkan pola produksi juga berubah. Kecepatan berita menjadi kebutuhan utama, akurasi berita harus tetap jadi rumus yang tak boleh tergantikan. Berkembangnya media sosial yang berhadapan dengan media mainstream harus dimaknai oleh pers Indonesia sebagai peluang mengembalikan pers yang bertanggungjawab dan berintegritas. Perkembangan teknologi ini membuat seorang jurnalis harus mampu mengembangkan dirinya sendiri. Jika tidak, sudah tentu tak akan mampu menghadapi zaman, termasuk dampaknya seorang jurnalis harus menerima penolakan bahkan berupa kekerasan dan intimidasi dari publik. Lantas apa yang harus dilakukan pers Indonesia? Pertama, pers Indonesia harus profesional. Apa hubungannya? Kekerasan terhadap seorang jurnalis kekesalan bisa masyarakat karena buruknya produk jurnalistik dan kinerja seorang jurnalis. Produk jurnalistik yang tidak akurat, provokatif, berbohong diyakini akan memicu jurnalis dengan masyarakat, bahkan akan konflik mengoreksi kepercayaan masyarakat terhadap pers. jadi diakibatkan menumpuknya Terkait dengan kekerasan yang kerap terjadi, memang ada ketidakseriusan dari jurnalis sendiri untuk menuntaskan kasus tersebut ke pengadilan. Ada beberapa kecenderungan yang membuat mereka memilih mundur, Pertama, ada desakan dari pelaku kekerasan yang meminta kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ke-dua, lingkungan perusahaan yang tidak mendukung proses. Sementara itu, organisasi profesi seperti IJTI, AJI dan PWI akan terkendala jika jurnalis yang menjadi korban memilih berdamai dengan pelaku. Jurnalis, Publik dan Tanggungjawab Kita tentu sudah memahami, pers mengenal konsep mono tanggungjawab, artinya tanggungjawab sosial (social responsibility). Konsep ini menunjukan arah bahwa kewajiban media adalah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Memang, tanggungjawab sosial ini menjadi rumit ketika ada tarik ulur kepentingan pemerintah, pemilik atau jurnalisnya itu sendiri. Sebagai gambaran, jika pemerintah turut campur dalam merumuskan fungsi, tugas dan wewenang media, maka sistem ini akan mengarah kepada otoritarianisme, namun jika jurnalis itu sendiri yang merumuskan sistem ini kemungkinan mendekati liberal. Media memang memiliki tanggungjawab dalam memelihara kebebasan dengan menghindari tarik menarik kepentingan, meski itu sulit. Menyadari kelemahan itu, pertama, pers perlu memiliki regulasi yang kuat. Kenapa demikian? Kekerasan yang kerap terjadi terhadap pers bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap demokrasi. Kekerasan, intimidasi 12
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama ... pers mengenal konsep mono tanggungjawab, artinya tanggungjawab sosial (social responsibility). Konsep ini menunjukan arah bahwa kewajiban media adalah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Memang, tanggungjawab sosial ini menjadi rumit ketika ada tarik ulur kepentingan pemerintah, pemilik atau jurnalisnya itu sendiri. bisa menghalangi pers untuk menyampaikan informasi untuk publik, dan publik berada pada posisi yang dirugikan karena tak bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Memang, UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang jurnalis mendapat perlindungan hukum. Namun, perlindungan ini dalam makna yang represif, artinya jika ada ancaman atau kekerasan terhadap jurnalis bisa ada pidana terhadap pelaku. Nah, lemahnya tidak ada perlindungan preventif bagi jurnalis yang secara jelas dan spesifik ada jaminan keselamatan. profesionalisme perusahan itu sendiri. Bayangkan saja, jika jurnalis didukung oleh perusahaan pers yang kuat dan profesional, hasilnya pun akan dipetik bersama. Tapi, ada hal lebih penting, basis kompetensi jurnalis menjadi jurnalis faktor utama melakukan pekerjaannya. Pers Indonesia harus independen, mampu menyajikan berita yang akurat serta berimbang. Dengan memahami pola seperti itu, seorang jurnalis akan memiliki konsep berfikir yang profesional, dan gesekan kekerasan yang kerap terjadi dengan masyarakat, narasumber maupun aparat, akan terhindar. Kenapa demikian, karena pers Indonesia lambat laun akan diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian tanggungjawab (responsibility). Keahlian dan tanggungjawab ini akan menjadi karakter positif dalam mengembangkan kualitas produk jurnalistik, termasuk cara kerja. ketika seorang Kedua, pers harus ditunjang perusahaan yang kuat dan profesiomal. Jurnalis Indonesia memang memiliki standar perlindungan jurnalis seperti yang dituangkan dalam peraturan Dewan Pers yang juga sudah disepakati oleh perusahaan pers, namun itu belum kuat dan cenderung diabaikan. Peraturan tersebut menyebutkan, jika seorang wartawan melakukan peliputan di wilayah berbahaya harus dibekali surat penugasan, peralatan serta pengetahuan atau keselamatan, asuransi kemampuan yang memadai. Itu pun kadang dilanggar oleh perusahaan pers di Indonesia. Parahnya lagi profesionalisme perusahan pers di Indonesia pun tidak menunjukan arah perbaikan. Dengan kata lain, terkendala dengan jurnalis perlindungan hukum (expertise) dan memiliki Kita selalu berharap, angka kekerasan terhadap pers terus turun baik jumlah maupun kualitas kekerasannya. Saya tetap optimis cara-cara kerja profesional akan menghindarkan kita dari kekerasan, selain itu konsistensi jurnalis dalam menuntaskan kekerasan akan menentukan seberapa serius kita mencintai profesi ini. (***) 13
Utama Aspek Strategis Advokasi Organisasi Jurnalis Kasus kekerasan terhadap wartawan menjadi salah satu topik hangat yang kerap mewarnai pemberitaan media belakangan ini. Setidaknya ini bisa dilihat dari pencarian Google misalnya. Ketika kita memasukkan kata kunci "kasus kekerasan terhadap wartawan", dalam kurun waktu 0,45 detik muncul sekitar 1.390.000 laman yang memuat kata kunci itu. Jumlah ini sekitar 10 persen dari hasil pencarian jika kita memasukkan kata kunci "kasus kekerasan di Indonesia". Kekerasan Terhadap Jurnalis & Media 2008-2017 90 81 80 70 60 58 51 56 66 50 40 38 45 40 40 42 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Bidang Advokasi AJI Indonesia 2008-2017 Hasil pencarian itu memang mencerminkan realitas dari kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tak bisa dibilang rendah. Menurut pendataan Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun waktu satu dekade ini fluktuatif. Namun secara rata-rata, pada kurun waktu 10 tahun ini ada 40-an kasus per tahun, alias lebih dari satu kasus per bulan. Pada tahun 2017, misalnya, jumlah kasus kekerasan yang didata AJI tercatat sebanyak 66 kasus. Jumlah ini memang lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 81 kasus. Namun, jumlah itu masih di atas rata-rata kasus kekerasan terhadap pekerja media dalam satu dekade ini. Atau, setidaknya ada dua kasus kekerasan tiap bulan. Kasus kekerasan ini terentang dari pengusiran saat liputan, perampasan alat, upaya penghalang=halangan, sampai pembunuhan terhadap wartawan saat menjalankan profesinya1. 1 Ada sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis dan media berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers 6 Desember 2012. Jenis tindakan yang masuk kategori ini antara lain: Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan; Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan; Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam; Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 14
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Abdul Manan Ketua Umum AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Kekerasan memang bukan satu-satunya masalah yang dihadapi pers Indonesia pasca Orde Baru. Soal lain yang juga menjadi "hantu menakutkan" bagi jurnalis dan media di Indonesia adalah pemidanaan. Ini menjadi soal laten karena hingga kini masih memiliki sejumlah undang-undang yang bisa membawa wartawan ke penjara. Undang-undang yang selama ini menjadi alat jerat paling banyak dipakai terhadap jurnalis adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), legislasi produk penjajahan yang masih dipakai meski kita sudah merdeka lebih dari setengah abad lalu2. soal transaksi elektronik yang tak dilindungi undang- undang. Namun, dalam pembahasannya, legislasi itu mengatur soal pasal penghinaan, yang sebenarnya sudah ada di KUHP. Revisi terhadap undang-undang ini pada 2016 lalu tak mengubah banyak hal, selain menurunkan ancaman pidananya dari enam tahun menjadi empat tahun agar orang yang dijerat dengan pasal ini tak langsung ditahan polisi. Selain dua regulasi itu, juga ada undang-undang lain yang menyediakan pasal pemidanaan terhadap jurnalis. Antara lain, Undang Undang Pornografi, Undang Undang Penyiaran, dan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun ini, KUHP tetap menjadi yang paling menimbulkan "Chilling Effect" terhadap jurnalis dan media. Sebab, selain pasal penghinaan presiden dan pencemaran nama baik, KUHP juga memiliki pasal penistaan agama, yang itu juga bisa dipakai untuk menjerat media. Jurnalis yang pernah dijerat dengan kasus ini adalah Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Dhimas Hadiningrat karena pemuatan kartun Negara Islam (ISIS) di koran berbahasa Inggris itu. KUHP menjadi instrumen yang banyak dipakai, dan legal, untuk "membungkam" jurnalis dan media. Ancaman itu bersifat "clear and present danger". Dalam kurun waktu dua dekade ini, misalnya, ada sejumlah kasus menonjol pemidanaan terhadap jurnalis menggunakan KUHP. Beberapa di antaranya adalah ini: Rakyat Merdeka dijerat dengan pasal penghinaan presiden karena dinilai mencemarkan nama baik Presiden Megawati Soekarnoputri (2003); Rakyat Merdeka digugat pasal pencemaran nama baik oleh Ketua DPR Akbar Tanjung (2003); Majalah Tempo dan Koran Tempo digugat dengan pasal pencemaran nama baik oleh pengusaha Tommy Winata (2003). Dampak terhadap Indeks Kebebasan Pers Ancaman melalui regulasi dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan dua masalah yang menghantui pers Indonesia. Keduanya sama-sama memberikan dampak nyata terhadap jurnalis dalam menjalankan profesi yang dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam kenyataan, meski Undang Undang Pers diyakini lex spesialis, tak semua penegak hukum setuju dengan prinsip itu sehingga tetap memakai pasal di luar Undang Undang Pers saat menerima pengaduan atau memproses gugatan terhadap jurnalis dan media. laten Selain KUHP, undang-undang yang menjadi momok baru bagi jurnalis dan pekerja media adalah Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 (UU ITE). Undang-undang ini awalnya diniatkan untuk mengatur mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya; bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM. Sejumlah itu, serta kasus kekerasan terhadap jurnalis, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi peringkat Indonesia di mata internasional. Pada tahun 2018, peringkat Indonesia di Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, menempatkan Indonesia dalam peringkat 124 dari 180 negara. Jumlah ini sama dengan peringkat regulasi 2 Usaha untuk menyusun kitab pidana baru saat ini sedang dilakukan. Sayangnya, upaya yang dirintis pemerintah dan DPR itu sepertinya akan sangat jauh dari semangat reformasi. Alih-alih melakukan terobosan, Pemerintah dan DPR malah mempertahankan pasal-pasal lama yang dianggap mengancam kebebasan pers. Draft legislasi baru itu mengembailkan pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, serta menambahkan pasal baru, antara lain contemp of court. 15
Utama Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2008 - 2018 160 t u o h t i W s r e t r o p e R ) F S R ( s r e d r o B 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011/12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PERINGKAT 111 101 117 146 139 132 138 130 124 124 tahun 2017. Dengan peringkat ini, Indonesia masih tergolong dalam barisan media dengan peringkat bagus. Tapi, secara internasional, itu adalah peringkat bawah, yang artinya jelas tidak bisa dibanggakan. Kasus kekerasan, dan juga ancaman dari regulasi, merupakan faktor penting dari peringkat suatu negara dalam pemeringkatan RSF. Regulasi itu masuk dalam kategori iklim hukum suatu negara. Banyaknya pasal-pasal yang bisa memenjarakan wartawan, maka itu artinya secara iklim hukum negara itu akan mendapatkan nilai rendah dalam skor-nya. Sedangkan kasus kekerasan masuk kategori "iklim politik" yang ikut mempengaruhi bebas tidaknya sebuah negara. Iklim lain yang juga berpengaruh adalah "iklim ekonomi". Dalam kasus Indonesia, kepemilikan media oleh politisi atau pengusaha yang punya afiliasi dengan partai politik, menambah nilai minus indeks kebebasan pers Indonesia. Dominasi Kekerasan Fisik Berdasarkan pendataan AJI, ada banyak jenis kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan data tahun 2017, kasus kekerasan terbanyak berupa kekerasan Jenis kekerasan fisik, yaitu sebanyak 34 kasus. terbanyak berikutnya adalah pengusiran/pelarangan liputan (13 kasus), ancaman kekerasan atau teror (tujuh kasus), perusakan alat dan/atau data hasil (enam kasus), pemidanaan/kriminalisasi peliputan (lima kasus), dan mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi (satu kasus). Aktor Dominan Kasus Kekerasan Aspek lain dari kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media selama ini, hal paling memprihatinkan adalah soal aktornya. Berdasarkan pendataan Bidang Advokasi AJI, dalam kurun waktu lima tahun ini aparat penegak hukum (polisi) dan aparat keamanan (militer) mendominasi sebagai pelaku kekerasan. Ini hal yang sangat ironis. Sebab, dua pelaku ini adalah bagian dari negara, institusi yang diberi otoritas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Institusi itu, khususnya polisi, juga mendapat kewajiban untuk melaksanakan Undang Undang Pers, yang salah satu amanatnya adalah melindungi jurnalis dan media. Menurut data AJI tahun 2017, polisi dan TNI menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis. Dari 66 kasus, setidaknya 21 kasus melibatkan dua aparat bersenjata itu. Jumlah ini melebihi jumlah kasus kekerasan oleh pelaku lainnya, yaitu warga (19 kasus), pejabat pemerintah/eksekutif (7 kasus), Satpol PP/ aparat pemerintah daerah (5 kasus). Menurut data tahun 2016, polisi dan TNI juga menjadi 20 pelaku kekerasan dari total 81 kasus. Menurut data sampai Jenis Kekerasan terhadap Jurnalis 2017 Kekerasan fisik 51% 9% 11% Ancaman kekerasan/teror 11% Komposisi jenis kasus kekerasan ini relatif sama dengan yang terjadi pada 2016 lalu. Sebagian besar jenis kasus kekerasan adalah "kekerasan fisik", yaitu sebanyak 36 dari total 81 kasus. Trend yang terlihat pada tahun 2017 ini sepertinya akan sama dengan ini. Berdasarkan data Bidang yang tahun 2018 Advokasi AJI Indonesia sampai Juni 2018, tercatat ada 33 kasus kekerasan. Dari jumlah itu, sudah ada empat kasus yang berupa "kekerasan fisik". 20% 8% 1% Bahan: Diolah dari 51% Perusakan alat/data hasil liputan 9% Pengusiran/pelarangan liputan 20% Pemidanaan/kriminalitas 8% Mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi 1% 16
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Juni 2018, dua institusi itu tercatat menjadi 13 aktor pelaku dari 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus kekerasan lain yang dilakukan polisi adalah pada 1 Mei 2017 lalu. Korbannya adalah Yance Wenda, jurnalis Koran Jubi dan Kasus ini sangat ironis karena terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day (WPFD) di Jakarta, 3 Mei 2017. Kasus ini bermula saat polisi menangkap sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura usai berunjukrasa dalam peringatan 1 Mei. Yance saat itu mengikuti barisan massa, namun tidak hingga masuk ke halaman Polres. Dalam catatan AJI, dari dua institusi negara itu, polisi yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan. Itu sebabnya AJI menetapkan korps baret cokelat itu sebagai Musuh Kebebasan Pers setidaknya 10 kali sejak tahun 2000 lalu3. Selain keduanya, pelaku kekerasan lainnya adalah warga, termasuk kelompok Islam militan seperti Front Pembela Islam. Namun, kasus kekerasan oleh polisi dan TNI menjadi keprihatinan khusus karena lebih tidakmudah penyelesaiannya. Salah satu contoh kasus yang melibatkan polisi terjadi pada 13 November 2014. Saat itu terjadi demonstrasi mahasiswa menolak keputusan pemerintahan menaikkan harga BBM. Demonstrasi yang sudah berlangsung selama satu minggu berujung pada kekerasan, dengan adanya mahasiswa melempar batu kepada ratusan polisi. Ratusan polisi -dengan truk anti huru-hara, tameng, pentungan, dan gas air mata - yang telah disiagakan di sekitar kampus memastikan agar keributan tak menyebar ke wilayah sekitar kampus4. Tak lama kemudian dia dihampiri dan ditanyai oleh seorang polisi, yang dijawab Yance dengan penjelasan bahwa dirinya seorang jurnalis. Belum sempat mengeluarkan surat tugas dari dalam tasnya, seorang anggota polisi lain datang merampas tasnya. Beberapa anggota polisi kemudian menariknya ke Polres sambil menendang dan memukulnya. Akibat kekerasan itu, Yance menderita luka di pelipis, mata bengkak, kepala benjol. Di belakang badannya ada dua bekas pukulan rotan, di bahu juga bekas tendangan sepatu, bibir atas dan bibir bawahnya pecah akibat pemukulan."5 Kasus kekerasan terhadap wartawan yang cukup menonjol oleh TNI terjadi pada 15 Agustus 2016. Saat itu Array Argus, wartawan harian Tribun Medan dan Andri Syafrin Poerba, kamerawan MNC News Group meliput demonstrasi hak atas lahan oleh warga Sarirejo, dekat Pangkalan Udara Soewondo. Sengketa atas lahan seluas 5.000 hektare lebih ini berujung pada penolakan pihak Angkatan Udara atas keputusan Mahkamah Agung bahwa lahan tersebut milik warga dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan rumah susun. Salah satu korbannya adalah Iqbal Lubis, fotografer dari Tempo. Saat itu mendatangi kampus Universitas Negeri Makassar untuk memotret demonstrasi mahasiswa. Polisi masuk ke kampus setelah mengetahui Wakapolrestabes Makassar AKBP Totok Lisdiarto, atasan mereka, jadi korban pemahanan. Ratusan polisi memasuki kampus dan mulai mengejar para mahasiswa yang mencoba kabur. Mereka menendang deretan sepeda motor dan menghancurkan kaca dari sejumlah mobil di lokasi parkir. Mereka menerobos sejumlah ruangan kelas dan memerintahkan mahasiswa yang berada di situ untuk pergi. Argus mendatangi lokasi demonstrasi bersama Teddy Akbari, wartawan Sumut Pos sekitar pukul 3 sore. Di sana mereka bertemu seorang perempuan menangis dan mengatakan anaknya "diculik." Saat mereka mewawancarai perempuan itu, sebuah truk TNI AU tiba di lokasi dan serdadu berseragam menggunakan tongkat untuk membubarkan demonstrasi, ujar Argus. Tak lama, datang anggota TNI AU yang tiba-tiba berseru: "Itu tuh orangnya!" sambil menunjuk Argus. Setelah itu Agus dihajar dengan tongkat dan ditendang sambil berteriak "Kamu kan yang motret-motret! Kamu kan yang motret-motret!". Akibat kekerasan itu, Argus mengalami memar pada beberapa tulang rusuk kiri dan pendarahan pada bagian lengan kanannya6. Saat itu lebih dari selusin wartawan lainnya mengikuti polisi ke dalam kampus. Kekerasan dialami usai Lubis polisi yang memukul dan merobek pakaian mahasiswa. Tiba-tiba tameng polisi menghantam kameranya. Meski sudah memberitahu bahwa ia wartawan, itu tak menghentikan pemukulan terhadapnya, termasuk ke arah kepala. Vincent Waldy, videografer Metro TV, berusaha membela temannya itu dengan mengatakan bahwa mereka wartawan. Bukannya meredam kemarahan, Wady malah ikut menjadi korban pemukulan polisi. Tanggungjawab Advokasi Kasus Kekerasan Dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan 3 Tingginya Kasus Kekerasan & Ancaman terhadap Independensi Media dan Jurnalis di Tahun Politik, aji.or.id, 3 Mei 2018. AJI menetapkan polisi sebagai Musuh Kebebasan Pers pada 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2015, 2016, dan 2017. 5 Siaran Pers AJI dalam Hari Kebebasan Pers Dunia 2017, 3 Mei 2018. 4 HRW: Indonesia: Wartawan Dalam Ancaman, April 25, 2017. 6 HRW: Indonesia: Wartawan Dalam Ancaman, April 25, 2017. 17
Utama Terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers, pihak pertama yang harus bereaksi atas kasus kekerasan itu adalah dari perusahaan tempat itu bekerja. Pembelaan atau advokasi itu harus dilakukan secepatnya, dan tetap harus dengan persetujuan korban atau ahli warisnya -jika korbannya meninggal. Jurnalis Ada sejumlah tanggungjawab yang harus diberikan segera oleh perusahaan. Antara lain: Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non- karyawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum. jenis Kenyataannya, tentu saja tak selalu seperti yang tertuang dalam pedoman itu. Ada sejumlah problem yang membuat perusahaan tak memberikan perlindungan seperti tuntutan pedoman Dewan Pers itu. Selain soal geografis yang kadang jauh dari kantor pusat media itu berada, jenis hubungan ketenagakerjaan ia berstatus karyawan tetap, kontrak, kontributor lepas) juga ikut berkontribusi atas serius tidaknya perusahaan media melakukan pembelaan dalam kasus kekerasan. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi sikap perusahaan adalah "aktor" pelaku kekerasan. Jika pelakunya orang biasa, atau orang yang tak punya otoritas atau tak punya pengaruh, perusahaan biasanya lebih mudah menentukan sikap. Tapi, masalahnya akan berbeda jika pelakunya adalah tokoh ternama, atau anggota dari sebuah institusi seperti polisi dan TNI. Ada kecenderungan bahwa media memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan "secara damai", entah karena takut merusak hubungan baik dengan institusi- institusi itu atau tak ingin kasusnya berbuntut panjang. jurnalis (apakah Ada cukup banyak kasus kekerasan yang kemudian berujung pada perdamaian antara jurnalis-media dengan pelakunya. Ini adalah salah satu yang menjadi keprihatinan AJI dan juga Dewan Pers7. Salah satu kasus kekerasan yang dialami jurnalis dan kemudian berujung perdamaian adalah saat anggota Brimob melakukan kekerasan terhadap Antara, Ricky Prayoga, di sela meliput Final BCA Indonesia Open Superseries Premier 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, 18 Juni 2017. LKBN Antara dan Polisi sepakat menganggap masalah itu selesai.8 7 Dewan Pers Sayangkan Berdamai dengan Pelaku Kekerasan, 2 Mei 2017. Tentu saja bukan hanya perusahaan yang menjadi penentu utama lanjut atau tidaknya suatu kasus kekerasan. Korban, dan keluarga, juga punya peranan signifikan. Meski ada upaya kuat dari perusahaan dan jurnalis yang jadi korban kekerasan, namun tekanan bisa saja datang melalui keluarga. Inilah yang terjadi dalam kasus kekerasan terhadap Sonny Misdianto, wartawan NET TV, oleh anggota Batalyon Infanteri Para Raider 501 Kostrad, di Madiun, 2 Oktober 2016. Kasus ini bermula saat Misdianto melihat pemuda pegiat seni bela diri tengah memacu gas dan melakukan aksi mengangkat roda depan sepeda motor mereka di pusat kota Madiun yang kemudian berujung pada tindakan mereka menerobos lampu merah dan menabrak seorang perempuan. Tak lama, datang 20 tentara berseragam lengkap dari TNI AD Yonif 501 Rider Madiun, sebuah unit dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), menuju perempatan jalan. Dengan membawa double stick dan selang plastik berisi pasir tersebut justru menyerang para pemuda yang berkumpul di tempat kejadian untuk menolong korban. Masdianto merekam peristiwa itu. Di tengah keriuhan itu tentara menghampirinya dan bertanya, "Hei, mengapa kamu rekam?" Saya bilang, "Saya wartawan". Saya pun menunjukkan kartu pers di leher saya. Salah satu tentara kemudian menangkap dan memaksanya ikut ke toko terdekat. DI sana tentara itu memaksa Misdianto untuk menghapus file rekaman kameranya. tiba-tiba ada Masdianto menolak permintaan itu, yang dijawab oleh salah satu tentara dengan memukul kepalanya dengan double stick. Tentara lainnya memukulnya di bagian pipi kanan dan menendang punggung Misdianto. Mereka memaksanya membuka kamera dan mencabut kartu memori di dalamnya, kemudian mereka pun sengaja merusak kartu memori dan kamera tersebut. Tak terima atas perlakuan itu, Masdianto melaporkan kasus ini ke polisi agar diproses hukum. NET.TV mendukung sikap Masdianto yang ingin kasus ini diproses hukum. Namun, ada tekanan dan intimidasi kuat terhadap keluarga yang membuat Masdianto menyelesaikan kasus ini secara damai9. Peran Krusial Organisasi Jurnalis Perusahaan media memang bukan satu-satunya institusi yang memikul beban tanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan. Di luar perusahaan media, ada dua lembaga lain yang perannya juga penting: organisasi wartawan dan Dewan Pers. Dalam sejumlah kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, kerap kali peran organisasi wartawan malah lebih menonjol dalam advokasi kasus-kasus semacam ini. 8 Intimidasi Oknum Brimob terhadap Jurnalis "Antara" Berujung Damai, 19 Juni 2017. 9 HRW: Indonesia: Wartawan Dalam Ancaman, April 25, 2017. 18
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Di Indonesia, ada puluhan organisasi jurnalis. Namun hingga saat ini yang memenuhi standar organisasi wartawan10 sehingga resmi menjadi konstituen Dewan Pers baru tiga: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi jurnalis, yang berwatak voluntary, memiliki "beban politis lebih sedikit" daripada perusahaan media saat berhadapan dengan institusi negara atau orang-orang berpengaruh. Organisasi jurnalis tentu punya kepentingan juga untuk menjaga hubungan baik dengan figur ternama atau institusi tertentu, tapi pertimbangan soal itu tak sedominan perusahaan media. Informasi soal kasus kekerasan kadangkala memang tiba lebih cepat diterima kantor tempat dia bekerja. Namun, untuk daerah atau dalam kasus-kasus tertentu, informasi itu justru lebih cepat diterima organisasi wartawan yang punya jangkauan nasional11. Kecepatan informasi yang diterima itu menjadi hal penting karena akan menentukan seperti apa "profil kasus kekerasan" ini. Sudah jamak diketahui bahwa kekerasan terhadap jurnalis belum tentu merupakan "kasus jurnalistik" jika kekerasannya tak ada kaitan dengan aktivitas profesionalnya. Tentu saja ada "plus minus" juga dalam pembelaan organisasi jurnalis. Di organisasi wartawan, yang punya standar berbeda, tentu punya standar tersendiri untuk membela kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bagi AJI, duduk perkara kasusnya menjadi pertimbangan utama untuk membela kasus itu, dan sampai seberapa besar pembelaannya -apakah secara proporsiaonal saja atau memutuskan all out. Sikap itu sangat ditentukan oleh "profil" kasusnya. Semua itu bisa dilakukan setelah melakukan verifikasi awal. ada Selain pertimbangan sumber daya jumlah orang maupun jaringan) yang membuat organisasi jurnalis lebih punya peran untuk berperan besar. Tidak semua media, termasuk yang dikategorikan sebagai "media nasional" dan berkantor pusat di Jakarta, punya biro di kota-kota besar seluruh Indonesia. Faktor ini juga mempengaruhi komunikasi dan juga penanganan kasus jika terjadi di daerah. Faktanya, dalam kasus kekerasan tahun 2017, misalnya, hanya tujuh kasus yang terjadi di Jakarta, 59 kasus lainnya di luar ibu kota. Selain itu, tidak semua media di Indonesia punya sumber daya di bidang legal untuk menangani kasus- kasus kekerasan. Hanya sejumlah perusahaan besar saja yang punya pengacara yang bisa dimanfaatkan termasuk untuk menangani kasus seperti "kapasitas" ekonominya. Untuk kasus yang terjadi di daerah, akan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendampingi dan membela korban saat menghadapi kasus ini, termasuk saat kasusnya berlanjut ke proses hukum. soal kecepatan informasi, (baik juga Verifikasi awal dilakukan dengan cara meminta korban membuat kronologis peristiwa. Bagi AJI, jika pelakunya bukan anggota AJI, verifikasi dilakukan dengan meminta AJI kota terdekat melakukan fungsi itu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendekati faktual, keterangan juga digali dari saksi atau orang yang dituduh sebagai pelaku. Jika kasusnya memang cukup jelas sebagai kasus jurnalistik, maka pembelaan secara maksimal bisa dilakukan, mulai dari pendampingan untuk melaporkan ke polisi, mendampinginya saat menjadi saksi -atau membantu mencarikan pengacara publik seperti LBH Pers saat dia mulai diperiksa di polisi. itu, Untuk lebih memberikan awareness kepada publik dan mendapatkan dukungan masyarakat luas, dukungan juga bisa dilakukan dengan membuat siaran pers secara terbuka, menggelar demonstrasi, dan semacamnya. Setelah kasusnya dilimpahkan polisi ke kejaksaan, salah satu tugas penting lainnya adalah memastikan agar jaksa menuntut pelaku dengan layak. Organisasi jurnalis umumnya akan mendorong pelaku dijerat dengan pasal Undang Undang Pers. Atau, setidaknya dijerat dengan KUHP dengan tuntutan yang paling sesuai dengan kadar pelanggarannya. Di faktor kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, juga ada faktor lain yang membuat organisasi jurnalis -terutama organisasi seperti AJI - punya posisi lebih baik daripada perusahaan media. luar 10 Dalam Standar Organisasi Wartawan yang disahkan Dewan Pers pada 14 Maret 2006, ada sejumlah syarat sebuah organisasi Jurnalis bisa lolos standar ini. Antara lain: berbentuk badan hukum; memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi; memiliki pengurus pusat dan pengurus cabang sekurang- kurangnya di 10 provinsi; memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang; memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers; memiliki kode etik jurnalistik yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Setelah perkaranya masuk ke pengadilan, tugas organisasi jurnalis tak hanya berhenti sampai di sana. Ada kebutuhan juga untuk memastikan agar jaksa mengajukan dakwaan secara layak, dan menghadirkan saksi yang memperkuatnya. Pengawasan terhadap kasus itu juga tetap harus dilakukan agar jaksa pada akhirnya mengajukan tuntutan sesuai dakwaan, dan hakim juga diharapkan memberikan vonis sesuai kejahatan yang dilakukannya. 11 AJI memiliki cabang di 38 kota, yang tersebar dari ujung barat republik, yaitu Kota Banda Aceh, hingga ujung Timur, Kota Jayapura. 19
Utama Salah satu kerumitannya -dan ini yang sering terjadi - adalah bahwa kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis tak selalu bersifat "hitam putih". Ada variasi peristiwa yang membuat advokasinya harus disesuaikan. Apakah ada kontribusi kesalahan jurnalis dalam kasus kekerasan itu? Atau, apakah ia memang benar- benar orang yang menjalankan tugas jurnalistik saat menghadapi musibah itu? Fakta soal ini yang biasanya akan menentukan, sebesar apa sikap organisasi jurnalis dalam melakukan advokasi. Dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi di Makassar pada November 2014, atau kekerasan terhadap jurnalis Net TV di Madiun, Oktober 2016, atau kekerasan terhadap jurnalis Papua pada Mei 2017, tak ada keraguan bagi organisasi jurnalis dalam bersikap untuk mendukung agar kasus itu diusut tuntas dan meminta pelakunya diproses hukum. Namun, ada sejumlah kasus yang membuat organisasi jurnalis pada akhirnya bersikap proporsional dalam advokasi karena mengetahui kompleksitas kasusnya12. Mencegah Menguatnya Kultur Impunitas lagi, Kasus-kasus kekerasan berdampak jurnalis dan langsung bagi kinerja performa pers kita. Meski berbeda dengan model intimidasi dengan yang terjadi di masa Orde Baru atau gugatan hukum yang terhadap media beberapa lalu, namun dampak yang ditimbulkan dari kasus itu sama- sama seriusnya: bisa menjadi alasan untuk melakukan swa-sensor di kalangan jurnalis dan media. Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus-kasus itu yang berakhir damai dan kalau pun diproses tak jelas ujung kasusnya. ini, tak diragukan Selain kasus kematian jurnalis yang tak jelas proses hukum atas pelakunya, kasus kekerasan yang tak diproses hukum selama ini berkontribusi penting bagi menguatnya kultur impunitas. Ini adalah kultur di mana pelaku kekerasan merasa tak takut dan berani terus melakukannya karena merasa tak ada proses hukum atau implikasi yuridis yang akan mereka hadapi. Menurut catatan AJI, hingga kini kita masih punya delapan kasus kematian jurnalis yang tak jelas proses hukumnya. Masing-masing: jurnalis Tabloid Pelangi, Alfrets Mirulewan, 2010; jurnalis Sun TV, Ridwan jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Salamun, 2010; 12 Salah satu kompleksitas masalah itu muncul dalam advokasi kasus tewasnya Muhammad Yusuf, meninggal Minggu, 10 Juni 2018, jurnalis yang tulisannya dipublikasikan di media com, dan Sinar Pagi Baru. Ia meninggal saat dalam masa penahanan kejaksaan, 10 Juni 2018, untuk menghadapi sidang kasus dugaan pencemaran nama baik. Yusuf berurusan dengan hukum setelah diadukan ke polisi oleh perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) atas 23 beritanya yang dimuat di co.id dan PT MSAM menuding Yusuf mencemarkan nama baiknya. AJI mengklarifikasi profil Yusuf dan profesinya. Ada iinformasi yang menyebutkan bahwa profilnya sebagai jurnalis menjadi tanda tanya. Karya jurnalistiknya juga tak sepenuhnya sesuai Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, AJI dalam siaran persnya menyatakan menyesalkan penggunaan pasal pidana untuk menyelesaikan sengketa berita. DI sisi lain, AJI juga menyerukan kepada media dan jurnalis melaksanakan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Lihat AJI Menyesalkan Penerapan Pasal Pidana Kasus Muhammad Yusuf dalam 13 Juni 2018. Matra'is, 2010; wartawan freelance, Herliyanto, 2006; jurnalis Berita Sore, Elyudin Telaumbanua, 2005; jurnalis RCTI, Ersa Siregar, 2003; jurnalis Asia Press, Agus Mulyawan, 1999; dan jurnalis Bernas Yogya, Fuad Muhammad Syarifuddin atau Udin, 1996. Selain kasus kematian jurnalis yang tak jelas proses hukum atas pelakunya, kasus kekerasan yang tak diproses hukum selama ini berkontribusi penting bagi menguatnya kultur impunitas. Ini adalah kultur di mana pelaku kekerasan merasa tak takut dan berani terus melakukannya karena merasa tak ada proses hukum atau implikasi yuridis yang akan mereka hadapi. Kultur semacam inilah yang membuat kasus kekerasan seperti siklus yang sulit dihentikan, karena tak ada upaya serius memutus mata rantainya dengan cara menyeret pelakunya ke proses hukum dan mengganjarnya dengan pidana yang pantas. (t/am/art) 20
Utama Pers Sehat dan Profesional, Hindarkan Wartawan Jadi Korban Tri Agung Kristanto Ketua Bidang Advokasi PWI Pusat Wartawan Harian Kompas Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Kalimat di atas, adalah salah satu butir dari konsideran "menimbang" dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers yang menjadi dasar bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya, terutama mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Dengan bekerja secara profesional, wartawan akan memperoleh perlindungan hukum dari negara, serta terbebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Kemerdekaan pers dijamin oleh negara. Sebagai profesi, seperti halnya profesi yang lain, wartawan juga terikat dengan kode etik, syarat kompetensi, serta aturan hukum lainnya. Sifat perlindungan bagi wartawan itu, adalah timbal-balik. Artinya, meskipun Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjamin ada kemerdekaan pers di negeri ini, tetapi wartawan harus memperhatikan kemerdekaan orang lain pula. Pengantar Kode Etik Jurnalistik, yang diputuskan Dewan Pers bersama organisasi wartawan lainnya tahun 2006 menegaskan, kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. 21
Utama Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 2 UU Pers yang menyatakan, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Wartawan bukanlah profesi yang di atas hukum, sehingga wartawan tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan profesinya, atas nama kemerdekaan pers. peran menegakkan demokrasi, misalnya, pers rasanya sampai hari ini belum mampu sepenuhnya mendorong rakyat untuk menggunakan kedaulatannya secara obyektif, karena belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik praktis. Masih ada intervensi kepentingan politik praktis pada media massa, apalagi sebagian pemilik atau pimpinan lembaga pers adalah tokoh politik. Padahal, untuk dapat menegakkan nilai- nilai demokrasi, kemandirian adalah syarat mutlak. Namun, untuk mewujudkan wartawan yang profesional tidaklah mudah. Apalagi, di tahun politik, menjelang pemilu, saat wartawan dan perusahaan media ditarik untuk masuk dalam kegiatan politik praktis, serta di era digital, saat semua orang melalui media sosial dan produk digital, bisa menjadi wartawan, dan sekaligus pimpinan "media". Dengan demikian, setiap orang pun terbuka untuk memanfaatkan "media"untuk kepentingannya. Untuk berperan mewujudkan supremasi hukum dan HAM, pers di negeri ini masih terbentur tembok tebal. Hal ini tampak, misalnya, dalam kasus kematian wartawan Bernas di Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), yang dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Agustus 1996, setelah nyaris 22 tahun tetap tak terungkap pelakunya. Berbagai bukti sudah disodorkan, keyakinan bahwa kematian Udin terkait fungsi kewartawanan yang dijalankannya sudah diperlihatkan, dan berbagai langkah hukum sudah dilakukan, tetapi kasus itu tetap gelap. Pers yang sehat Satu-satunya cara untuk melindungi wartawan, adalah mewujudkan media massa yang sehat dan professonal di negeri ini, seperti tema pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2014, saat bangsa ini menjalani tahun politik, seperti tahun 2018 dan tahun 2019, yakni Pers Sehat, Rakyat Berdaulat. Media massa diharapkan bisa membantu rakyat untuk bisa menggunakan kedaulatannya secara tepat. Tuntutan penuntasan kasus kematian Udin tak hanya untuk kepentingan kasus itu, mengetahui siapa sebenarnya pelaku dan penyuruh penganiayaan yang berujung pada kematian Udin, tetapi lebih dari itu terkait perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan perannya. UU Pers menjamin kemerdekaan pers di negeri ini, tetapi wartawan belum sepenuhnya terlindungi, dan apabila ada kasus kekerasan yang menimpa dirinya, seperti dalam kasus kematian Udin, belum tentu terungkap tuntas. Pers yang sehat, mengacu pada Pasal 6 UU No. 40/1999, adalah pers yang berperan menegakkan nilai- nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, selain melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, harus diakui, pers di negeri ini belum sepenuhnya sehat. Dalam ini kasus kekerasan terhadap Dan, hingga hari wartawan pun terjadi. Terakhir, seorang wartawan Oryza A. Wirawan, dikeroyok suporter dan pemain Dharaka Sindo, seusai meliput pertandingan Persid Jember melawan Dharaka Sindo di stadion Jember Sport Garden, Kabupaten terus Dalam peran menegakkan demokrasi, misalnya, pers rasanya sampai hari ini belum mampu sepenuhnya mendorong rakyat untuk menggunakan kedaulatannya secara obyektif, karena belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik praktis. 22
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Profesionalisme itu bukan hanya untuk kepentingan meningkatkan kualitas bermedia di negeri ini, tetapi juga lebih dari itu untuk menjamin keselamatan wartawan atau perusahaan pers itu sendiri. Jember, Jawa Timur, Rabu (4/7/2018). Oryza terluka. Pelaku pengeroyokan diduga bukan hanya warga sipil, tetapi juga aparat yang merupakan pendukung tim sepakbola Liga 3 PSSI itu. Sebelumnya, awal Juni lalu, wartawan kemajuanrakyat. co.id di Kotabaru, Kalimantan Selatan, M Yusuf meninggal saat menjadi tahanan di Kejaksaan Negeri Kotabaru. Yusuf ditahan, karena diduga menggerakkan massa untuk berunjukrasa. Namun, meskipun bukan (PWI), anggota Persatuan Wartawan organisasi wartawan tertua di itu tak meyakini kematian Yusuf semata-mata karena sakit. PWI juga mempertanyakan penahanan terhadap seorang wartawan, sehingga membentuk tim pencari fakta. Apalagi, ada keyakinan penahanannya terkait dengan pemberitaan, dan pimpinan media tempat Yusuf bekerja tak dimintai pertanggungjawaban. Kematian Yusuf, sesuai laporan Kepolisian, adalah karena sakit. Indonesia Indonesia Berbicara dalam peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2017 di Jakarta, (2/5/2017), Ketua Dewan Pers Yosef Adi Selasa Prasetyo menyatakan, tahun 2016 setidak-tidaknya terjadi 74 kasus kekerasan terhadap wartawan, sesuai data yang dilansir Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dia mengakui, sebagian kekerasan itu terjadi, karena wartawan kurang menjalankan profesinya secara profesional. (2009), menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis Indonesia sepanjang tahun 1996- 2009 sangat fluktuatif. Kekerasan terbanyak tercatat tahun 2000, yang mencapai 122 kasus. Paling sedikit terjadi tahun 1996, hanya 13 kasus yang tercatat. Kekerasan terhadap wartawan, apapun alasannya, diakui oleh mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, sebagai salah satu ancaman yang membuat pers di negeri ini tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal itu adalah ancaman dalam bidang sosial, yang juga terkait perilaku masyarakat, termasuk aparat yang ingin memaksakan kehendak pada wartawan atau perusahaan media. Selain itu, kemerdekaan pers di Indonesia saat ini juga masih terancam oleh politisasi pers, penguasaan modal, dan masih banyaknya aturan perundang-undangan yang bisa menjerat wartawan (Kompas, 9/5/2014). Kekerasan yang mengakibatkan kematian wartawan, yang menonjol, selain Udin, adalah yang menimpa AA Narendra Prabangsa (41) dari Radar Bali. Prabangsa ditemukan tewas mengambang di perairan Teluk Bungsul, Padang Bai, Kabupaten Karangasem, Bali, pada 16 Februari 2009. Dalam sidang terhadap pelaku terungkap pembunuhan atas Prabangsa terkait pemberitaan (Kompas, 31/5/2010). Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Pers dari Universitas Indriyanto Seno Adji, menambahkan, untuk menghindari kriminalisasi terhadap pers, sanksi pidana seharusnya ditiadakan Ini penting supaya tidak terjadi dari UU Pers. dualisme penegakan hukum. Saatnya pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan pers mendorong dan mengembangkan keadilan restoratif, yakni tak selamanya persoalan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan. Penanganan persoalan hukum yang terkait pers, sebaiknya tetap diselesaikan melalui jalur Dewan Pers. Indonesia, itupun Mantan Ketua Mahkamah Agung mengingatkan kembali pentingnya bagi wartawan untuk profesionalismenya. Profesionalisme itu bukan hanya untuk kepentingan meningkatkan kualitas bermedia di negeri ini, tetapi juga lebih dari itu untuk menjamin keselamatan wartawan atau perusahaan pers itu sendiri. Harus diakui, hingga saat ini pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik itu masih saja terjadi. Wartawan tak bisa lain, harus terus memperbaiki diri. (MA) meningkatkan Terwujudnya keadilan yang disarankan Indriyanto kembali kepada perusahaan pers dan wartawan untuk mengembangkan dirinya, membangun profesionalismenya. (TAK) Konsultan media asal Inggris, Tessa Paper, dalam laporan berjudul Jangan Tembak Si Pembawa Berita 23
Utama Misteri dalam Penyelesaian Kasus Dark Number (Pembunuhan Wartawan) di Indonesia Mari sesaat kita membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada wartawan atau jurnalis, apalagi di zaman kekinian. Apa jadinya bangsa ini jika tidak ada berita oleh media. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia, khusus yang dimunculkannya tiap hari, namun itu adalah informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Itulah bedanya informasi dengan berita/news. Informasi adalah sesuatu yang masih mentah, sedangkan berita adalah informasi yang terkonfirmasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Berita terikat dengan etika jurnalistik, sehingga yang mencari berita hanyalah profesi yang diikat oleh Kode Etik Jurnalistik yakni wartawan atau jurnalis. hukum positif lainnya? Apakah demi mendapatkan berita, wartawan boleh mencuri data rahasia? Atau bolehkah wartawan menghiraukan privacy seseorang atau pihak tertentu demi mendapatkan informasi akurat? Ini memang selalu menarik untuk dibahas, karena banyak kasus yang terkait kekerasan terhadap wartawan selama ini sering dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebut bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Tentu saja pasal ini hanya berlaku bagi yang benar-benar berprofesi sebagai wartawan. Artinya, bila wartawan melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai Kode Etik Jurnalitik, maka segala aktivitas akan dilindungi sepenuhnya oleh negara melalui ketentuan dalam pasal tersebut. Inilah yang membuat Indonesia sebagai salah satu patron kebebasan pers di Asia, karena memiliki jaminan hukum bagi wartawan, dan self regulation yakni Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh komunitas pers, bukan oleh pemerintah. Jika ada wartawan yang melakukan tindakan kriminal, tentu saja tak masuk dalam proteksi tersebut di atas, sebab tindakan kriminal bukanlah termasuk aktivitas jurnalistik. Pertanyaannya, bisakah wartawan dalam melaksanakan aktivitas jurnalistik berpotensi melanggar jurnalistik Kasus Pembunuhan Wartawan No Nama/Media Tempat/ Th Kejadian Status Kasus 1 Udin/Bernas Yogya/1996 Dark number 2 Naimullah/Sinar Pagi Kalbar/1997 Dark number 3 Agus Mulyawan/Asia Press Timtim/1999 Dark number 4 Sori Ersa Siregar/RCTI Aceh/2003 Dark number 5 Elyudin T/Berita Sore Nias/2005 Dark number/hilang 6 Herliyanto/Jember News Probolinggo/ 2006 Tersangka bebas 7 AAN Prabangsa/Radar Bali Bali/2009 Pelaku Dihukum 8 M. Syaifullah/Kompas Kaltim/2010 Dark number 9 Ardiansyah M/Tabloid Jubi Merauke/2010 Dark number 10 Alfrets M/Pelangi Kisar/2010 Penyidikan berhenti 11 Ridwan Salamun/Sun TV Tual/2010 Tersangka bebas 24
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Jimmy Silalahi Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Di Indonesia, kekerasan terhadap wartawan kerap terjadi, baik saat wartawan tersebut sedang melakukan tugas jurnalistik maupun saat setelah selesai bertugas. Mari kita sederhanakan makna kekerasan yang dimaksud, yakni kekerasan secara verbal (intimidasi, ancaman, dan sejenisnya), maupun kekerasan secara fisik (penghadangan, penganiayaan, dan sejenisnya). Bahkan tak sedikit yang berujung pada pembunuhan. Beberapa kasus pembunuhan terhadap wartawan khususnya yang belum terungkap dikenal dengan istilah dark number. Kasus dark number tersebut terjadi sebelum dan sesudah reformasi. tersebut ditembuskan ke Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Dewan Pers, dan Kementerian Kominfo. Kasus pembunuhan Herliyanto tersebut harus diakui cukup merepotkan banyak lembaga. Dewan Pers tidak bisa menjawab sendiri karena terkait update yang dikerjakan Polri yang dalam hal ini terlibat dalam penanganannya sejak awal. Mekanismenya, Polri menjawab pertanyaan terkait kasus tersebut secara bersurat, dan Dewan Pers melengkapi surat tersebut, lalu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dengan ditembuskan ke Kementerian Pendidikan (yang membawahi KNIU), KNIU, Kantor Perwakilan UNESCO di Jakarta, dan Kementerian Kominfo. Terkait hal tersebut, Dewan Pers dalam tugas dan sudah berupaya bersama seluruh komponen pers untuk menyelesaikan kasus dark number tersebut. Selain itu, dalam kaitannya dengan nota kesepahaman/ MoU Dewan Pers dengan sejumlah lembaga penegak hukum yakni Mahkamah Agung (yang membawahi Pengadilan), lalu Polri dan Kejaksaan, maka Dewan Pers juga selama beberapa tahun terakhir juga sudah berkoordinasi dengan ketiga lembaga tersebut untuk peneyelesaian kasus dark number. fungsinya selama bertahun-tahun Surat jawaban resmi tersebut disampaikan ke tertuju utama yakni UNESCO melalui perwakilan Indonesia di Paris. Kasus Herliyanto ini memang jadi perdebatan, salah satunya yakni terkait background kasusnya, apakah termasuk kasus pers atau tidak. Tersangka kasus ini pernah diproses secara hukum, namun dinyatakan menderita gangguan jiwa oleh pengadilan sehingga diserahkan kepada rumah sakit. Dalam sebuah diskusi terfokus tahun 2017 yang membahas soal dark number tersebut, yang dihadiri Ketua Dewan Pers, Polri dan sejumlah pakar hukum, dijelaskan bahwa kasus tersebut juga disoroti oleh dunia internasional. Walaupun Dewan Pers sudah merilis hasil terkini dari Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP 2017) yang intinya adalah ada indikator yang baik/positif terkait kemerdekaan pers dari mayoritas propinsi di lembaga survey dari beberapa negara seperti RSF (Perancis) masih saja menempatkan Indonesia di peringkat rendah yang jauh dari harapan akibat kasus dark number tersebut. Bahkan, UNESCO di Paris hingga saat ini masih mempertanyakan salah satu kasus dark number (pembunuhan Herliyanto, wartawan media Jember News yang terjadi di Probolinggo tahun 2006) ke perwakilan Indonesia di Paris yakni Duta Besar Indonesia untuk Perancis. Setelah itu Duta Besar R.I melaporkannya ke Kementerian Luar Negeri. Laporan Kasus Udin Yang Komplikatif Salah satu kasus yang menarik perhatian banyak pihak dan masih terus ditelusuri oleh Dewan Pers dan Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yakni kasus pembunuhan Udin, wartawan harian Bernas Yogya yang terjadi tahun 1996. Boleh dibilang, kasus ini sangat komplikatif. Indonesia, namun sejumlah Berdasarkan kronologi yang dihimpun Dewan Pers dari sejumlah sumber, kasus ini diawali saat Udin membuat puluhan tulisan/serial di media Bernas tentang sejumlah penyelewengan yang dilakukan Bupati Bantul ketika itu, Kol (Art) Sriroso Sudarmo yang berambisi akan menjadi Bupati lagi untuk masa jabatan periode kedua (1996-2001). Salah satu tulisan yang dianggap memojokkan adalah tulisan Udin yakni "Tugas Utama Kades, Raih Suara 200 Persen untuk Golkar". 25
Utama Setelah tulisan itu, tepatnya pada 12 Agustus 1996, sekitar pukul 22.00 wib, rumah Udin diawasi dua orang tidak dikenal dengan kendaraan sepeda motor. Satu di antaranya sempat mendekat ke rumah Udin dan mengamati keadaan dalam rumah melalui lubang kunci pintu depan rumah. Salah satu saksinya, tetangga Udin, yakni Ponikem memperhatikan tingkah orang tersebut. Ia kemudian mencoba mendekat. Tapi saat ditanya dan dibantu membangunkan pemilik rumah, orang tersebut cepat-cepat pergi. Udin yang terlanjur keluar rumah tidak berhasil menjumpai lelaki mencurigakan yang menurut penuturan saksi ini ingin menemuinya. Tanggal 13 Agustus 1996, sekitar jam 21.00 wib, di kantor harian Bernas, Udin menemui seorang tamu Joko Mulyono (wartawan Bernas untuk liputan wilayah Bantul). Tamu tersebut mengaku sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul, dan kedatangannya untuk urusan tanah. Tetapi setelah pertemuan singkat itu, Udin terlihat gelisah di kantor. Lalu pukul 21.30 wib, selesai menulis berita, Udin bergegas pulang ke Bantul dengan sepeda motornya. Belakangan diketahui, bahwa orang yang ditemui Udin tersebut adalah Hatta Sunanto (anggota DPRD Bantul dan adik Sukrisno yang merupakan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul), serta ditemani seorang calo tanah. yang sebelumnya ingin menemui aneh oleh para wartawan. Tanggal 26 Agustus 1996 sekitar pukul 09.00 wib, Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah Udin baru diberi police line setelah 13 hari kejadian pembunuhan Udin berlalu. Tahun berikutnya, tepatnya pada 21 Oktober 1997, seseorang bernama Iwik, warga Kavling Panasan Triharjo Sleman dan sopir di CV Dymas Advertizing Sleman, diculik di perempatan Beran Sleman, kemudian dibawa ke Parangtritis. Di salah satu hotel di Parangtritis, Iwik mengaku sebagai pembunuh Udin, disaksikan oleh seseorang lainnya yang bernama Franki yang belakangan diketahui merupakan oknum aparat keamanan. Tanggal 24 Oktober 1997, memasuki pemeriksaan tahap ke lima, Dwi Sumaji alias Iwik mendadak mencabut seluruh pengakuan dalam empat tahap pemeriksaan sebelumnya. Pencabutan pengakuan sebagai pelaku pembunuh Udin itu ia lakukan karena merasa dirinya hanya korban rekayasa. Disebutkan, pengakuan sebelumnya itu karena ia berada di bawah ancaman. Tanggal 3 November 1997, Iwik dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Amrin Naim SH, Yusrin Nichoriawan SH, Ahmad Yuwono SH, dan Hartoko Subiantoro SH. Pertimbangannya dalam persidangan tidak diperoleh bukti dan keterangan yang menguatkan dakwaan Jaksa bahwa Iwik adalah pembunuh Udin. Penyerangan terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 wib, Udin dianiaya lelaki tak dikenal di rumahnya, Jalan Parangtritis Km 13,5 Bantul, hingga luka parah dan tidak sadarkan diri. Udin kemudian dibawa ke RSU Jebugan Bantul, namun karena kurang mampu menanganinya, Udin lalu dilarikan ke RS Bethesda Yogyakarta. Rabu, 14 Agustus 1996, pukul 08.00 wib, di RS Bethesda Yogyakarta, Udin menjalani operasi karena terjadi pendarahan hebat di kepalanya. Jumat 16 Agustus 1996 pukul 16.58 wib, tim medis RS Bethesda Yogyakarta menyatakan Udin meninggal dunia setelah tiga hari berjuang melawan maut tanpa pernah sadarkan diri. Artinya, Udin tidak pernah bisa ditanya bagaimana kronologi kejadian yang dialaminya. Malamnya, sekitar pukul 23.30 WIB, jenazah Udin disemayamkan sebentar di kantor Harian Bernas untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari rekan-rekannya. Tanggal 23 Agustus 1996, dalam sebuah konferensi pers di kantor Pemda Bantul, Bupati Bantul Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo menyatakan diri tidak terlibat dalam kasus ini. Sedangkan Kapolres Bantul Letkol (Pol) Ade Subardan mengatakan tidak ada dalang dalam kasus Udin meski tersangka belum tertangkap. Hal ini dilanjutkan dengan police line yang dianggap Salah satu hambatan kasus Udin adalah Penyidik menyatakan pelaku adalah Iwik. Motif dendan terkait asmara. Isteri Iwik diketahui adalah teman wanita/pacar Udin. Sedangkan sejumlah wartawan dan beberapa warga setempat menduga pelakunya adalah Bupati Bantul. Motifnya terkait dengan pemberitaan Udin di harian Bernas. Situasi sekarang, peristiwa ini terjadi 21 tahun lalu. Waktu itu, polisi masih bagian dari ABRI. Terhitung sejak pembunuhan Udin, Kapolda Yogyakarta telah berganti sebanyak 17 kali. Pencabutan pengakuan sebagai pelaku pembunuh Udin itu ia lakukan karena merasa dirinya hanya korban rekayasa. 26
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Dewan Pers berupaya untuk turut menyelesaikan berbagai kasus tersebut dengan mengirim Satuan Tugas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan yang selama beberapa tahun terakhir terjun langsung ke daerah lokasi kejadian berada di tengah kedua pihak sebelum akhirnya tertembak oleh TNI. Kasus kematian Elyudin, wartawan media Berita Sore di Nias tahun 2005. Korban dianiaya dan diculik oleh Ama Karisma alias Ama Simon yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka utama. Namun, karena ditemukan ada kejanggalan, berkas yang dikirim penyidik ke Jaksa dikembalikan, dan Jaksa meminta hasil visum. Namun akhirnya, visum tidak dapat dilakukan karena korban tidak ditemukan keberadaannya/menghilang. Kasus kematian AAN Prabangsa, wartawan media Radar Bali tahun 2009 di Bali. Kasus ini ditutup karena tersangka telah dijatuhi hukuman. Kasus kematian M. Syaifullah, wartawan harian Kompas di Kaltim tahun 2010. Terkait kasus ini, pernah dibentuk tim dari Kepolisian dan PWI untuk penyelidikan penyebab kematian korban. Namun, kasus akhirnya ditutup karena diduga korban meninggal akibat minum obat pasca serangan jantung. Sebab sebelumnya, korban diketahui mengidap penyakit jantung. Dalam ketentuan hukum, tak mungkin membuat pengadilan ulang, Nebis in idem, sesuai Pasal 76 ayat (1). Pasal 78 ayat (1) KUHP juga menyatakan, "kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu (Butir 4): mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun". Pertanyaannya, apakah kasus Udin termasuk kadaluarsa secara hukum? Sejumlah pakar hukum berbeda pendapat untuk soal ini. Ada yang mengatakan kadaluarsa, namun ada juga yang mengatakan tidak akan kadaluwarsa karena pembunuhnya belum pernah diadili. Kasus kematian Ardiansyah, wartawan Tabloid Jubi di Merauke Papua tahun 2010. Korban ditemukan di dasar jurang. Diketahui sebelumnya bahwa korban pernah dirawat di salah satu Rumah Sakit Jiwa akibat depresi. Polisi sempat melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa ahli dan saksi. Kasus ini akhirnya ditutup setelah korban dinyatakan bunuh diri. Kasus Dark Number Lainnya Kasus pembunuhan Naimullah, wartawan media Sinar Pagi Kalimantan Barat. Kasus ini terjadi di tahun 1997, diduga dibunuh karena pemberitaan. Korban ditemukan masyarakat di dalam mobil di pantai dengan luka di kepala. Tidak ditemukan bukti maupun saksi terkait kasus ini, dan masih dalam penyelidikan. Kasus kematian Alfred Mirulawan, wartawan Tabloid Pelangi Maluku tahun 2010. Alfred diduga terlibat dalam konflik komunal dan merupakan bagian dari pihak yang bertikai. Komnas HAM pernah memeriksa kasus ini, hingga akhirnya prosesnya berhenti. Dewan Pers mengirim surat ke Komnas HAM untuk koordinasi sekaligus meminta kejelasan kasus ini. Kasus kematian Ridwan Salamun, jurnalis SunTV, tanggal 21 Agustus 2010, di Tual Maluku Tenggara. Status hukum kasus incracht atau berkekuatan hukum tetap. Tersangka sudah divonis, namun belum dieksekusi. Kasus pembunuhan Agus Muliawan, jurnalis Asia Press di Timor-Timur pada 25 September 1999. Agus ditemukan meninggal saat meliput jajak pendapat di Timor-timur ketika masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun, kasus tersebut akhirnya ditutup karena terkait dengan yurisdiksi negara lain (Timor Leste). ini sudah Selain kasus-kasus di atas, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi hingga saat ini terhadap wartawan. Sebut saja kasus penganiayaan oleh oknum aparat keamanan terhadap wartawan di Pekanbaru Riau. Lalu kasus yang hampir mirip juga terjadi di Lanud Polonia Medan. Ini membuktikan bahwa masih banyak resistensi terkait kehadiran wartawan saat melakukan tugasnya. Tentu saja kita tak pernah berharap kasus serupa terulang. Dewan Pers berupaya untuk turut menyelesaikan berbagai kasus tersebut satunya dengan mengirim Satuan Tugas Anti Kekerasan Kasus kematian Ersa Siregar, jurnalis RCTI saat konflik Aceh tahun 2003. Kasus ini dapat di-declare karena tidak terkait kekerasan terhadap wartawan. Ersa tertembak TNI saat kontak senjata dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ersa ikut menjadi salah satu sandera GAM, dan turut serta bersama kelompok tersebut. Ketika mengambil gambar dalam kejadian kontak senjata antara TNI dengan GAM, posisi Ersa 27
Utama Terhadap Wartawan yang selama beberapa tahun terakhir terjun langsung ke daerah lokasi kejadian untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagai bukti terkait, yang selanjutnya segera diserahkan ke pleno Dewan Pers untuk mengambil keputusan. memastikan diri untuk mengikuti dan lolos Uji Kompetensi Wartawan. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap membantu dan mengawal kemerdekaan pers, dengan memberi kritik serta masukan terkait kinerja pers, termasuk wartawan. tetap mengingatkan semua pihak Dewan Pers bahwa ada sanksi pidana berat yang dapat menjerat pelaku kekerasan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas kejurnalistikannya. Di sisi lain, Dewan Pers bersama organisasi wartawan dan seluruh komponen pers gencar memberi edukasi dan pelatihan ke wartawan agar selalu taat UU Pers dan Kode Etik Jjurnalistik, supaya agar tetap terproteksi secara hukum. Bila merasa dirugikan terkait pemberitaan, maka semua pihak diharapkan menggunakan prosedur hukum yang telah disiapkan oleh UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yakni hak jawab, hak ralat dan hak koreksi, dan juga mengadukannya secara resmi ke Dewan Pers melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia, baik secara langsung, surat, email, media sosial Dewan Pers, dan lain-lain. Sampai kapanpun dan dimanapun, masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan pers atau kinerja pers dapat mengadu ke Dewan Per,s agar dapat diproses sesuai prosedur hukum pers yang berlaku. Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini adalah krusial, karena ada 171 Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di berbagai penjuru tanah air tahun 2018, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serta Legislatif di tahun 2019. Motif politik kerap menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap pers, baik itu wartawan maupun media tempat wartawan tersebut bertugas. Masih segar dalam ingatan kita ketika baru-baru ini kelompok massa pendukung salah satu partai politik menyerang dan merusak salah satu kantor media cetak di Bogor, Jawa Barat, karena tidak terima terhadap pemberitaan media tersebut. Jangan main hakim sendiri, jangan lakukan tindak kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Sebab, kekerasan terhadap wartawan justru akan menyebabkan kerugian besar bagi bangsa ini, yakni terhambatnya hak masyarakat untuk mengetahui informasi dan berita yang saat ini menjadi kebutuhan penting setiap hari, jelas diamanatkan dalam konstitusi kita. Wartawan harus terus mengasah kemampuannya agar semakin profesional, salah satunya dengan Kekerasan adalah hal yang paling memalukan dan tak akan pernah jadi solusi masalah. Kekerasan terhadap pers akan mempermalukan bangsa ini, maka hindarilah. (JS/art) 28
Utama Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Winarto Pengajar Jurnalistik, Anggota Pokja Dewan Pers. Dalam artikelnya A Country without Mercy - Afghan Journalists Caught in Crossfire (2017), Elisabeth Eide menyuguhkan data bahwa selama kurun waktu satu tahun (22 Maret 2015-21 Maret 2016) ada 12 jurnalis dan pekerja media di Afganistan terbunuh. Serangan terhadap jurnalis terus berlanjut. Pada bulan Juni 2016 seorang fotografer dari AS, David Gilkey, dan seorang penerjemahnya yang juga jurnalis Zabihullah Tamanna tewas dalam serangan yang dilancarkan kelompok Taliban di Majrah, Afganistan Selatan. Akibat kekerasan yang berlangsung terus menerus, sekitar 300 jurnalis meninggalkan Afganistan pada 2015. Sebenarnya, bukan hanya jurnalis yang meninggalkan Afganistan, tetapi juga warga umumnya. Tercatat sekitar 250 ribu warga Afganistan meninggalkan negerinya dan masuk ke Eropa karena konflik yang berkepanjangan di negeri itu. Namun, jurnalis merupakan kelompok yang sangat terkena dampak konflik. Elisabeth Eide, mengutip laporan Deutche Welle, mengungkapkan, para jurnalis merasa mendapat tekanan bukan hanya dari Taliban, tetapi juga pemerintah setempat. Selain itu, juga ada mafia dan para panglima perang (warlords). Taliban sendiri telah merilis pernyataan yang menegaskan bahwa jurnalis merupakan target militer mereka.1 1 Lihat Elisabeth Eide (2017), A Country Without Mercy: Afghan Journalist Caught in Crossfire, dalam Ulla Carlsson and Reeta Poyhtari (eds.), The Assault on Journalism: Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Goteborg: Nordicom University of Gothenburg. Hal. 81-86. 29
Utama Di negara-negara atau wilayah konflik dan perang jurnalis menghadapi risiko berat yang mengancam keselamatannya. Kondisi di Afganistan tidak berbeda dari kenyataan di negara-negara Arab yang tengah dilanda konflik dan perang seperti Suriah, Irak, Palestina. UNESCO mencatat, negara-negara Arab merupakan wilayah dengan jumlah terbanyak kasus pembunuhan jurnalis. Dalam sepuluh tahun (2006-2015) terdapat 827 jurnalis tewas terbunuh di seluruh dunia. Dari jumlah itu sebanyak 287 orang (35 persen) tewas dalam kasus yang terjadi di negara-negara Arab, disusul negara- negara Asia dan Pasifik dengan jumlah jurnalis yang tewas mencapai 210 orang (25 persen), negara-negara Amerika Latin dan Karibia dengan 176 orang (21 persen), Afrika sebanyak 104 orang (13 persen), dan sisanya terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Namun, serangan dan pembunuhan terhadap jurnalis atau wartawan tidak hanya terjadi di negara- negara yang dilanda konflik atau perang. Menurut catatan UNESCO pembunuhan wartawan yang terjadi di negara-negara konflik dan perang mencapai 59 persen. Sedangkan 41 persen kasus pembunuhan wartawan terjadi di negara-negara yang dalam kondisi damai. Di sejumlah negara banyak wartawan terbunuh ketika mencoba mengungkap kasus-kasus korupsi, kejahatan terorganisasi seperti narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan dan pemilihan umum. wenang. Sedangkan para jurnalis perempuan tak jarang mengalami pelecehan seksual. Pada era digital sekarang, serangan terhadap jurnalis tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal berupa ujaran kebencian melalui media sosial. Perhatian Masyarakat Internasional Kasus-kasus pembunuhan jurnalis sejak lama menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Dalam sekitar dua dekade terakhir perhatian dunia jauh lebih besar, karena melihat kecenderungan meningkatnya jumlah kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk di banyak negara. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, yang pada gilirannya akan menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi. Sejauh ini masih cukup banyak negara yang melakukan pembatasan institusi media dan pers. dan sensor terhadap Pembunuhan wartawan merupakan bentuk paling ekstrim sensor terhadap pers dan memiliki dampak besar bagi pers. Oleh sebab itu, aksi-aksi kekerasan dan lebih-lebih pembunuhan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Terkait hal itu, PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) telah melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan pentingnya keselamatan dan perlindungan bagi jurnalis. Selain pembunuhan, para jurnalis di berbagai belahan dunia juga sering menghadapi serangan dalam beragam bentuk seperti intimidasi, teror, penculikan, sewenang- penganiayaan, penahanan secara Pada era digital sekarang, serangan terhadap jurnalis tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal berupa ujaran kebencian melalui media sosial. Isu keselamatan jurnalis mulai mendapat tempat dalam agenda PBB pada tahun 1970.2 Pada tahun itu Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 2673 tentang Perlindungan Jurnalis Terkait Misi Berbahaya di Area Konflik Bersenjata (Protection of Journalists Engaged in Dangerous Mission in Areas of Armed Conflict). Memang perhatian saat itu masih ditujukan hanya bagi jurnalis yang berada di wilayah perang atau konflik bersenjata, bukan bagi jurnalis di daerah damai. Artinya, diasumsikan wartawan yang bekerja di wilayah damai cukup aman, karenanya tidak perlu ada perlindungan khusus bagi mereka dalam menjalankan profesinya. Selama dekade 1970 dan 1980 masih timbul perdebatan yang mempertanyakan apakah memang ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis; apakah perlu memberikan status khusus bagi jurnalis selain sebagai warga sipil (civilian) yang butuh perlindungan berkenaan dengan tugas pekerjaannya di wilayah perang atau konflik bersenjata. 2 Silvia Chocarro Marcesse (2017), The United Nation's Role in Promoting the Safety of Journalists from 1945 to 2016, dalam dalam Ulla Carlsson and Reeta Poyhtari (eds.), Ibid. Hal. 45-60. 30
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Usaha mempromosikan pentingnya keselamatan dan perlindungan wartawan dalam menjalankan kerja profesionalnya dilakukan oleh salah satu badan PBB yaitu UNESCO melalui berbagai studi, pembuatan penyelenggaraan rancangan konvensi, pertemuan-pertemuan dan diskusi internasional. 1977, UNESCO mengorganisasi Pada penyelenggaraan konferensi internasional pertama tentang perlindungan jurnalis, yang berlangsung di Florence, Italia. Pada beberapa tahun berikutnya, Komisi MacBride tiga kali pertemuan internasional yaitu satu pertemuan di Stockholm (1978) dan dua pertemuan di Paris (1979), di mana negara-negara anggota UNESCO hadir dan terlibat aktif. Selain perwakilan pemerintah, turut berpartisipasi dalam ketiga pertemuan internasional tersebut para pemilik media, asosiasi-asosiasi profesional, ahli hukum dan kelompok-kelompok civil society. Pembunuhan wartawan merupakan bentuk paling ekstrim sensor terhadap pers dan memiliki dampak besar bagi pers. dan tahun menyelenggarakan Setelah pertemuan-pertemuan tersebut, UNESCO bersama sejumlah organisasi lain menerbitkan sejumlah dokumen tentang perlindungan jurnalis. internasional Selain UNESCO, organisasi-organisasi lain di bawah juga memberi perhatian terhadap naungan PBB perlindungan dan keselamatan jurnalis, lebih-lebih setelah disetujuinya Rencana Aksi PBB tentang Perlindungan Jurnalis dan Masalah Impunitas (The UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity) pada tahun 2012. Rencana Aksi PBB itu bertujuan "menciptakan lingkungan yang aman dan bebas bagi jurnalis dan pekerja media, baik di wilayah dalam situasi konflik maupun tidak, dengan suatu pandangan guna menguatkan perdamaian, demokrasi dan pembangunan di seluruh dunia" (working toward the creation of a free and safe environment for journalists and media workers in both conflict and non-conflict situations, with a view to strengthening peace, democracy and development worldwide). Menyusul diterbitkannya UN Action Plan, sejumlah resolusi tentang keselamatan dan perlindungan wartawan dikeluarkan oleh organisasi dan lembaga di bawah PBB seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB. Intinya mereka mendukung Rencana Aksi PBB dan mendesak berbagai negara anggota PBB turut berperan dalam mewujudkan agenda bagi keselamatan dan perlindungan jurnalis. Pada tahun 1997 UNESCO mengeluarkan Resolusi 29 tentang Kecaman pada Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis (Condemnation of Violence on Journalists). Ini merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan UNESCO jurnalis. Bersamaan dengan itu UNESCO juga menyetujui penyelenggaraan pemberian Guillermo Cano World Press Freedom Prize, penghargaan yang diberikan kepada jurnalis yang dinilai telah memberi kontribusi besar dalam mempertahankan kebebasan pers khususnya dalam menghadapi bahaya. terkait perlindungan terhadap tahun Sejak pada mengeluarkan aksi kekerasan terhadap jurnalis dan mendesak pemerintah di semua negara melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap pelaku kekerasan. UNESCO juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis di berbagai belahan dunia. itu UNESCO secara pernyataan rutin setiap kecamanan laporan tentang Mulai tahun 2008 keselamatan jurnalis dan kemajuan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Laporan yang diberi judul "The Safety of Journalists and the Danger of Impunity" itu terus diupdate dan dipresentasikan Dirjen UNESCO setiap dua tahun sekali. Selain itu, UNESCO juga menyelenggarakan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day) setiap tujuan mengampanyekan kebebasan pers, termasuk perlindungan terhadap wartawan. diterbitkan Di luar PBB, banyak juga organisasi dan lembaga dan internasional mempromosikan termasuk kebebasan keselamatan dan perlindungan jurnalis. Di antaranya Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Sans Frontières (RSF), International News Safety Institute (INSI), the International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Inter American Press Association (IAPA). yang memberi perhatian pers, tahun dengan 31
Utama Impunitas menciptakan 'lingkaran setan' (vicious circle) dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Untuk memutus lingkaran setan itu impunitas harus dihentikan. Masalah Impunitas Besarnya internasional, sekali lagi, menunjukkan sangat seriusnya masalah keselamatan dan perlindungan jurnalis. Ada hal sangat krusial dan menjadi fokus perhatian PBB untuk segera diselesaikan yaitu masalah impunitas (impunity) bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Impunitas adalah prakik 'pembiaran' dengan tidak melakukan pengusutan terhadap kasus kejahatan dan membiarkan pelaku lepas dari jerat hukum dan pengadilan. Impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap wartawan menjadi agenda besar masyarakat internasional untuk dicarikan jalan keluarnya. perhatian masyarakat ke proses hukum karena ada hambatan seperti misalnya adanya pembatasan-pembatasan tertentu. Di luar kasus-kasus yang termasuk dua kategori status investigasi tersebut, UNESCO memasukkan kasus- kasus yang tidak atau belum diketahui informasinya sama sekali terkait penanganannya (no information received so far). Terhadap kasus-kasus yang masuk kategori "Unresolved/Ongoing" dan "No Information" UNESCO tetap mendesak pemerintah negara-negara bersangkutan untuk melakukan investigasi. Laporan Dirjen UNESCO, "Time to Break the Cycle of Violence Against Journalists" (2016) mengungkapkan fakta sangat tingginya angka impunitas bagi pelaku pembunuhan jurnalis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut diungkapkan, dari 827 kasus pembunuhan wartawan selama tahun 2006-2015 hanya 63 kasus (8 persen) yang dinyatakan terselesaikan (resolved). Selebihnya yaitu 92 persen dari kasus-kasus pembunuhan jurnalis selama kurun sepuluh tahun tersebut tidak terselesaikan (unresolved/ongoing) dan tidak jelas status penyelesaiannya (no information). Sangat impunitas bagi pelaku pembunuhan jurnalis sungguh memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Impunitas menjadi salah satu penyebab mengapa aksi kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi. Tidak berjalannya proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan pidana setimpal bagi para pelaku kejahatan mendorong kembali terjadinya aksi kejahatan serupa. Itulah yang terjadi pada kasus kejahatan terhadap para jurnalis dan juga akan ini. pekerja media selama menimbulkan anggapan bahwa aksi kekerasan,bahkan pembunuhan, yang dialami wartawan adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai risiko pekerjaan.Tentu, anggapan demikian sama sekali tidak bisa diterima dan dibiarkan. tingginya angka Impunitas UNESCO memberi dalam status pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis bila (para) pelaku telah diadili dan dihukum; atau (para) tersangka pelaku meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai; atau proses peradilan menyatakan bahwa kasus pembunuhan jurnalis tersebut tidak terkait dengan kerja jurnalistik yang dilakukan korban. "Resolved" Sedangkan status "Ongoing" diberikan bila kasus sedang diinvestigasi oleh lembaga penegak hukum atau otoritas yang relevan; atau kasus sudah dibawa ke pengadilan namun belum ada keputusan final dan (para) tersangka pelaku kekerasan/pembunuhan belum dihukum atau hanya sebagian dari para tersangka pelaku yang dihukum; atau bila pengadilan membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti; atau bila kasusnya tidak bisa dibawa "Unresolved" atau (vicious Impunitas menciptakan 'lingkaran setan' jurnalis. circle) dalam kasus kekerasan terhadap Untuk memutus lingkaran setan itu impunitas harus dihentikan. Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, PBB pada tahun 2013 menetapkan tanggal Internasional Untuk 2 November sebagai Hari Mengakhiri Impunitas bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Wartawan (The International Day to End Impunity for Crimes against Journalists). Penetapan tanggal 2 November itu untuk mengenang kematian dua orang wartawan Perancis di kota Kidal, Mali. Claude Verlon dan Ghislaine Dupont, wartawan untuk stasiun radio Perancis, RFI, itu diculik dan dibunuh selepas mewawancarai seorang pemimpin politik lokal. 32
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Bahkan sejumlah kasus pembunuhan wartawan masih terjadi pada era Reformasi. Sebagian besar sampai kini belum terselesaikan secara hukum. Kasus di Indonesia Keselamatan dan keamanan wartawan di Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya hingga kini juga masih menjadi masalah serius. Kasus tindak kekerasan dan ancaman terhadap wartawan terus terjadi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 tercatat ada 42 kasus kekerasan. Pada 2015 meningkat menjadi 44 kasus, kemudian pada 2016 naik hampir dua kali lipat menjadi 72 kasus. Data terakhir yang dirilis AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia menyebutkan, jumlah tindak kekerasan terhadap wartawan dari bulan Mei 2017 hingga April 2018 mencapai 75 kasus. Adapun pelaku tindak kekerasan terbanyak yaitu polisi (24 kasus), disusul oleh pejabat pemerintah atau eksekutif, ormas, warga, dan aparat TNI. Kasus kekerasan terjadi di 56 kota/kabupaten di 25 provinsi. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi antara lain pemukulan, penyeretan, penghadangan untuk melakukan peliputan, dan perampasan peralatan kerja seperti kamera.3 Tidak ada kasus kekerasan yang berakibat kematian. Kasus yang diduga akibat pembunuhan di Indonesia terakhir kali terjadi pada tahun 2010. Sejak menjelang akhir dekade 1990an hingga 2010 terjadi 11 (sebelas) kasus pembunuhan jurnalis. Dari jumlah itu baru satu kasus yang dinyatakan selesai proses hukumnya yaitu kasus kematian wartawan Radar Bali, AAN Prabangsa, pada tahun 2009. Kasus ini ditutup setelah pelaku pembunuhan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Kasus- kasus yang lain masih belum memperoleh kepastian penanganannya. Sebagian sudah sempat diproses hingga ke pengadilan, namun tersangka dibebaskan. Yang lainnya masih belum tersentuh proses hukum. kematian jurnalis mungkin terjadi, lebih-lebih dalam negara dengan pemerintahan otoritarian seperti Indonesia saat di bawah Orde Baru. Dalam pemerintahan Orde Baru bukan hanya wartawan, tetapi juga para aktivis politik dan hak asasi manusia, tokoh mahasiswa, tak sedikit yang menghadapi teror dan ancaman, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan. Praktik pembiaran dalam kasus pembunuhan jurnalis ini merupakan 'pekerjaan rumah' bagi semua pihak yang menginginkan terwujudnya kehidupan pers yang sehat, yang bisa berkontribusi pada pengembangan Impunitas demokrasi dan pembangunan bangsa. bagi pelaku kekerassan dan pembunuhan terhadap jurnalis merupakan batu sandungan besar bagi kebebasan pers. Impunitas seolah-olah melegalkan aksi kekerasan terhadap jurnalis, memberi ruang pembenaran bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan suatu pemberitaan atau karya jurnalistik untuk bebas melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap jurnalis dan pekerja media, tanpa takut untuk dituntut dan diadili. Diperlukan niat politik yang kuat dari pemerintah untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan. Masalah menjadi rumit ketika kasus kekerasan terhadap jurnalis melibatkan mereka yang berada di pusat kekuasaan. Hal seperti ini sangat Tidak pernah ada pengusutan dan pengadilan bagi para pelakunya. Di bidang pers sampai saat ini masih ada satu kasus kematian wartawan yang belum jelas penyelesaian hukumnya. Yaitu, kasus kematian wartawan Bernas Yogya, Udin, pada tahun 1999. Pasca ambruknya Orde Baru kita berharap kasus- kasus tersebut bisa diungkap. Namun, ternyata hal itu masih menjadi harapan. Bahkan sejumlah kasus pembunuhan wartawan masih terjadi pada era Reformasi. Sebagian besar sampai kini belum terselesaikan secara hukum. Impunitas seperti sebuah lorong gelap yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Namun, kondisi demikian jangan sampai membuat kita putus harapan. Beragam upaya masih perlu dilakukan untuk pada saatnya bisa menciptakan obor untuk menguak lorong yang akan membawa pada jalan terang. Jurnalis bisa dibunuh, tetapi jurnalisme tidak akan pernah mati. (T/w/art) 3 33
Utama Menjamin Kebebasan Pers Melalui Jalinan Kesepahaman Dewan Pers dalam beberapa tahun terakhir ini giat merangkai kesepahaman (Memorandum of Understanding - MoU) dengan sejumlah lembaga strategis di negeri ini. Langkah tersebut merupakan upaya optimal dari sisi strategi menggandeng dari dalam beberapa lembaga tersebut guna mempermudah akses bagi insan pencari berita, sekaligus menjadi salah satu jaminan terhadap kemerdekaan pers, yang sering menghadapi aneka kendala saat mereka menjalankan profesi jurnalis di lapangan. Langkah Dewan serangkaian kesepahaman dalam upaya menguatkan kebebasan pers tersebut memperoleh sambutan positif dari berbagai instansi maupun institusi dari dalam dan luar negeri. Beberapa press body dari negara-negara maju seperti anggota Uni Eropa maupun sejumlah negara sedang berkembang lainnya menyatakan pola penyusunan kesepahaman yang disusun Dewan Pers Indonesia tersebut merupakan langkah maju dan karenanya layak ditiru. Pers membuat Pola kesepahaman tersebut pun ditawarkan untuk diadopsi oleh sejumlah Dewan Pers di berbagai negara melalui sejumlah sidang IPDC (International Programme for the Development of Communication). Paguyuban antarbangsa di bidang pengembangan komunikasi tersebut merupakan program resmi UNESCO yang menggelar sidang setiap dua tahun di kantor pusat salah satu badan PBB tersebut di Paris. Hal serupa juga ditawarkan melalui Global Forum for Media Development, sebuah jejaring pendukung dan penguatan jurnalisme internasional untuk penciptaan ekosistem berita yang bebas, independen, berkelanjutan, dan pluralistik, sebagaimana didefinisikan oleh deklarasi UNESCO pada konferensi di Windhoek, Namibia, 1991. Konon, sejumlah negara telah menyatakan minat mereka untuk menerapkan strategi serupa, misalnya, Myanmar, Pakistan,dan Bangladesh, untuk mempelajari dan mengembangkan pola instansi kesepahaman dengan pelbagai seperti itu di negara masing-masing. yang tertarik Hasil akhir dari jalinan kesepahaman itu adalah pedoman peliputan yang menjadi panduan atau guidelines bagi 34
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Ahmad Djauhar Wakil Ketua Dewan Pers para wartawan di lapangan tentang apa yang boleh dan terlarang untuk diliput. Dengan demikian, makin kecil pula wilayah abu-abu (grey area) yang sering mendistorsi hubungan kerja antara instansi tertentu dan awak media. Kerja sama antara Dewan Pers dan Polri, misalnya, menghasilkan kesepakatan bahwa Polri memberikan kesempatan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemberitaan atau kode etik jurnalistik di luar pengadilan (out of court settlement), tanpa terkecuali jika kasus-kasus tersebut telah dilaporkan ke Polri. Pedoman peliputan sekaligus menjadi tersebut acuan penting bagi kaum jurnalis menulis (dan tidak menulis) segala sesuatu tentang kegiatan institusi atau instansi yang bersangkutan, termasuk ketika mereka mempersiapkan sebuah karya jurnalistik, dari aspek persiapan hingga menjelang laporan jadi. Terlebih ketika media berniat menurunkan sebuah laporan tentang intitusi strategis nasional, dengan sendirinya akan mudah diketahui bagian mana yang harus diekspose dan mana yang harus dirahasiakan demi kepentingan umum (national interest), misalnya. Di sisi lain, Polri juga memberikan kesempatan kepada Dewan Pers untuk menjadi saksi ahli jika kasus-kasus sengketa pemberitaan dan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berlanjut hingga ke jalur hukum. Selama ini, tidak sedikit wartawan atau jurnalis yang beranggapan bahwa bekerja sama dengan instansi militer merupakan sesuatu yang tabu. Hal ini, mungkin, terjadi karena pengalaman empirik beberapa tahun silam. Saat militer berkuasa secara represif, terutama selama periode Orde Baru. Ini semua dapatlah dianggap sebagai sebuah strategi pre-emptive action untuk mencegah aneka pelarangan maupun pembatasan terhadap gerak wartawan di lapangan. Sebaliknya, di sisi pers, adanya kesepahaman yang antara lain melahirkan sejumlah pedoman peliputan untuk sektor tertentu tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai kisi-kisi mana yang boleh dliput dan mana yang sebaiknya dihindari. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya adu (dispute) di mulut atau perselisihan lapangan dapat diminimalkan. itu, pemerintahan yang di-backup militer Ketika tersebut begitu kuatnya mengatur perikehidupan dan membatasi kebebasan masyarakat, tak terkecuali Pola kesepahaman tersebut terutama dijalin dengan pihak atau intansi yang relatif paling sering bersinggungan dengan sektor yang banyak diberitakan oleh media, seperti sektor Pertahanan dan Keamanan, Hukum, dan Kejaksaaan. Karena itu, penyusunan kesepahaman dengan TNI dan Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaaan menjadi salah satu prioritas. 35
Utama Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentara Nasional Indonesia dan Dewan Pers masyarakat pers. kondisi status quo seperti itu jelas menjadikan militer kita senantiasa tertutup, wartawan tidak sedikitpun beroleh informasi dari barak maupun tangsi. Karena itu, Dewan Pers juga memandang penting untuk menjalin kesepahaman dengan lembaga besar bernama Tentara Nasional Indonesia, selain membantu insan pers agar lebih mudah mengakses informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan TNI, juga memberikan semacam anjuran tentang apa saja yang boleh atau jangan sampai diwartakan. Selain untuk ikut menjaga kepentingan nasional, langkah tersebut juga untuk meminimalkan kemungkinan penganiayaan oleh aparat militer di lapangan akibat kesalahpahaman, terutama saat terjadi sebuah peristiwa luar biasa. hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Manfaat besar adanya MoU tersebut adalah ribuan wartawan di Indonesia terselamatkan dari jeratan delik pers yang sebelumnya kerap menghantui para jurnalis. Soalnya, sebelum ada MoU tersebut, jika terjadi kasus hukum seputar karya jurnalistik, pihak kepolisian bisa langsung menggunakan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah ada penandatanganan MoU tersebut, insan pers di negeri ini merasa tertolong. Karena, ketika terjadi kasus dugaan delik pers, pihak kepolisian tidak serta merta mengacu kepada KUHP, tetapi terlebih dahulu meminta saran dan pendapat ke Dewan Pers. Para pegiat dan organisasi jurnalistik menyambut baik terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 13 Tahun 2008 yang diteken oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial (ketika itu) Harifin A. Tumpa, tentang (ketentuan untuk) Meminta Keterangan Ahli Pers. SEMA 13/2008 dianggap sebagai amunisi dari Mahkamah Agung kepada kalangan pers. SEMA juga menjadi penguat bagi pers di hadapan Pemberitaan Pemilu Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, pemilihan anggota dewan legislatif (pileg) dari tingkat II hingga nasional, serta pemilihan presiden, peran media sangatlah sentral. Media, dengan power yang dimilikinya, dapat menjadi penentu kemenangan dan/atau kekalahan 36
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama antarlembaga dalam konsolidasi danta dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; mengawal proses penegakan hukum; melakukan supervise dan pembinaan; serta evaluasi dan menyusun laporan akhir. calon kontestan. Meskipun kini berserak sejumlah informasi di dunia maya, keberadaan media arus utama (mainstream media) masih tetap menentukan jalannya permainan, mengingat media mainstream masih menjadi kepercayaan masyarakat/public trust (Berdasarkan riset bertajuk Nielsen Consumer Media & View, Q4 2017). Keempat, Kegiatan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/ Kota melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran dan mengambil adanya keputusan pelanggaran; serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan. Menyadari besarnya ancaman terhadap kemungkinan pelanggaran pemberitaan berkaitan dengan peristiwa kenegaraan yang merupakan kepentingan nasional berskala tersebut, Dewan Pers bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengaawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merasa perlu berkolaborasi dan berkontribusi bersama untuk ikut menjaga terciptanya pemilihan umum yang fair dan berkualitas. terhadap tinggi Kelima, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal darimasing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya. tersebut pun menyepakati Keempat bertajuk penyusunan kesepahaman bersama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Nasional, dan Pers Asing. entitas Keenam, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menaati Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018melalui lembaga penyiaran, perusahanaan pers, pers nasional, dan pers asing. dan Pemantauan Adapun isi kesepahaman keempat lembaga tersebut adalah: tentang Pertama, Menyusun Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melalui lembaga penyiaran, perusahanaan pers, pers nasional, dan pers asing. Ketujuh, Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Gugus Tugas PetunjukTeknis dan Pemantauan Kedua, Membentuk Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Iklan Kampanye Pemberitaan, Penyiaran, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018melalui lembaga penyiaran, perusahanaan pers, pers nasional, dan pers asing. Kedelapan, Masa kerja Gugus Tugas Pusat pada berbagai tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 Berakhir. Dewan Pers, dalam berbagai kesempatan selalu menyerukan agar media dapat berperan untuk turut mengembangkan partisipasi publik dalam Pemilu, mendidik pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya, mengangkat suara pemilih Ketiga, Kegiatan Gugus Tugas Pusat meliputi penyusunan Petunjuk Teknis, melakukan koordinasi 37
Utama mengenai apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampanye Pemilu, dan menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya. Keberatan Bawaslu antara lain:
Peristiwa praktik politik uang dilakukan oleh Ismiyardi pertama kali ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rangkui. Selain itu, media dapat memberi kesempatan partai politik untuk berdebat satu sama lain, ikut memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya, meneliti dengan cermat proses Pemilu untuk mengevaluasi apakah Pemilu berlangsung fair/adil dan jujur, serta memiliki peran yang kuat untuk mencegah dan ikut memerangi praktek politik uang. Adapun mengenai hal apa saja yang pantas dan harus diliput, media dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa visi misi dan program paslon/partai politik yang penting diketahui oleh pemilih, bagaimana profil dan rekam jejak pasangan calon (paslon) maupun partai politik tersebut, isu-isu nasional dan lokal apa yang diusung paslon/partai politik tersebut, apakah mereka cukup konsisten dalam memperjuangkan isu-isu tersebut, serta dari mana saja dana kampanye mereka, siapa penyumbang dana kampanye terbesar, dan apakah mereka membuat laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan UU. Hasil Temuan Dalam pelaksanaan Pilkada hingga menjelang pertengahan tahun ini, Bawaslu bersama KPU, Dewan Pers, dan KPI mendapati sejumlah temuan yang merupakan pelanggaran nyata oleh media terhadap kegiatan politik tersebut.
tersangka Penetapan diawali oleh temuan Pengawas Pemilu yang kemudian diproses di Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan di tahap penyidikan oleh Kepolisian. Ismiyardi sebagai
Penegakan hukum terkait politik uang di Provinsi Bangka Belitung dilakukan secara koordinatif oleh Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dengan Pengawas Pemilu sebagai leading sector.
Bawaslu meminta Hak Jawab, protes dan koreksi editorial ini menjadi perhatian dan pertanggungjawaban pihak Metro TV untuk meluruskan pemberitaan ke publik sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 3. Bawaslu RI mengirimkan surat perihal Hak Jawab, Protes Keras dan Koreksi Editorial kepada Media Indonesia terkait acara Bedah Editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV pada Rabu, 14 Maret 2018 Pemilu". tentang "Menegakkan Hukum Keberatan Bawaslu antara lain:
Peristiwa praktik politik uang dilakukan oleh Ismiyardi pertama kali ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rangkui. Berbagai temuan tadi sedapat mungkin langsung institusi tersebut, sesuai diproses oleh keempat dengan proporsi maupun kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga. Adapun berbagai temuan tersebut antara lain berupa:
Penetapan tersangka diawali oleh temuan Pengawas Pemilu yang kemudian diproses di Sentra Pengakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan dilanjutkan di tahap penyidikan oleh Kepolisian. Ismiyardi sebagai 1. KPU Provinsi NTB bersurat kepada pasangan calon (paslon) TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal teguran penanyangan iklan kampanye komersial di media cetak Harian Radar Lombok yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, di mana penayangan iklan paslon di media cetak dan media elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.
Penegakan hukum terkait politik uang di Provinsi Bangka Belitung dilakukan secara koordinatif oleh Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dengan Pengawas Pemilu sebagai leading sector. Bawaslu meminta Hak Jawab, protes dan koreksi editorial ini menjadi perhatian dan pertanggungjawaban pihak Media Indonesia untuk meluruskan pemberitaan ke publik sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 2. Bawaslu RI mengirimkan surat perihal Hak Jawab, Protes Keras dan Koreksi Editorial kepada Metro TV terkait acara Bedah Editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV pada Rabu, 14 Maret 2018 tentang "Menegakkan Hukum Pemilu". 4. Bawaslu Provinsi Papua bersurat yang ditembuskan Rekomendasi kampanye. kepada Bisnis Papua ke Penghentian Pemasangan Dewan Pers perihal Iklan Bawaslu meminta kepada Bisnis Papua untuk 38
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama ... media dapat memberi kesempatan partai politik untuk berdebat satu sama lain, ikut memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya, meneliti dengan cermat proses Pemilu... Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang penyiaran atau Pers". 6. KPU Provinsi NTB bersurat kepada Harian Radar Lombok yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal teguran penanyangan iklan kampanye komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, dimana penayangan iklan paslon di media cetak dan media elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa media cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (1). tidak memasang iklan kampanye tersebut dan mematuhi aturan-aturan pemasangan yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 7. KPU Provinsi NTB bersurat kepada Paslon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lali Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal teguran penayangan iklan kampanye komersial di media cetak Harian Radar Lombok yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, di mana penayangan iklan Paslon di media cetak dan media elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang. 5. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung, Heikal Facka, bersurat kepada Dewan Pers perihal Pemberitahuan larangan pemasangan iklan yang mengandung unsur-unsur kampanye melalui media elektronik dan/atau media cetak. online memasang Media kampanye Pasangan Calon nomor iklan urut 4 (empat) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 atas nama Sahani Saleh, S. Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn. 8. Bawaslu Provinsi Papua dalam suratnya tertanggal 6 April 2018 menemukan adanya penayangan iklan kampanye di media cetak Bintang Papua edisi 6 April 2018 di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan Bintang Papua untuk menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa tidak melakukan pelanggaran serupa. dan Larangan ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2017 Pasal 60 yaitu, "Media massa cetak, media lembaga penyiaran massa elektronik dan dilarang menayangkan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)". iklan Dan Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Dewan Pers untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya yang didasarkan pada Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 61, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pers mengingatkan bahwa Perusahaan Pers sebaiknya juga menaati Undang-Undang lain selain UU no. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 9. Bawaslu Kabupaten Purworejo menemukan temuan berupa penayangan iklan kampanye 39
Utama di media siber di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan media cetak untuk menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa tidak melakukan pelanggaran serupa. dan Dewan Pers mengingatkan bahwa Perusahaan Pers sebaiknya juga menaati Undang-Undang lain selain UU no. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten temuan adanya Purworejo menyampaikan iklan kampanye di media siber penayangan di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan untuk media cetak menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa tidak melakukan pelanggaran serupa. dan Dewan Pers mengingatkan bahwa Perusahaan Pers sebaiknya juga menaati Undang-Undang lain selain UU no. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon menyampaikan temuan adanya penayangan iklan kampanye di media siber di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan aksibabel. com untuk menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa dan tidak melakukan pelanggaran serupa. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon menyampaikan temuan adanya penayangan iklan kampanye di media siber com di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang Terhadap berbagai temua tersebut, sesuai kewenangannya, Dewan Pers pun mengambil tindakan langsung berupa teguran dan/atau peringatan terhadap media yang bersangkutan menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa. 40
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Mereka juga diminta untuk tidak melakukan mengulangi pelanggaran serupa, mengingat hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundangan dan praktik pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan cirebonpos. com untuk menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan harian Suara NTB untuk menaati ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan temuan adanya penayangan iklan kampanye di media harian Lombok Pos di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain yang mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa, dan Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang ditandatangani pada 8 Februari 2018 di Padang, Dewan Pers mengingatkan harian Lombok Post terkait untuk menaati ketentuan-ketentuan dengan pemasangan iklan kampanye di media massa dan tidak melakukan pelanggaran serupa. Terhadap sesuai kewenangannya, Dewan Pers pun mengambil tindakan langsung berupa teguran dan/atau peringatan yang bersangkutan menaati terhadap media ketentuan-ketentuan terkait dengan pemasangan iklan kampanye di media massa. Mereka juga diminta untuk tidak melakukan mengulangi pelanggaran itu merupakan bentuk serupa, mengingat hal pelanggaran terhadap ketentuan perundangan dan praktik pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. berbagai temua tersebut, Pola monitoring ini akan diterapkan pula dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden/wakil presiden pada 2019 mengingat efektivitas kerja sama tersebut dianggap cukup mengena dan layak untuk diterapkan, sekaligus potensial untuk dijadikan model di masa-masa mendatang. (ad/art) 14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan temuan adanya penayangan iklan kampanye di media harian Suara NTB di luar waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Terkait hal tersebut, sesuai dengan 41
Utama Bijaksana Melalui Self Censorship "Seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri" (Pos Kota, 2017) "Seorang anak perempuan diperkosa ayahnya" (Warta Kota, 2017) "Abadi mencekik istrinya" (Kompas, 2017) "Seorang istri dijedotin ke tembok berkali-kali sampai berdarah-darah hingga tewas" (Lampu Hijau, 2017) Sekilas, tidak ada perbedaan arti pada kalimat-kalimat dalam judul berita di atas, kalimat aktif dan kalimat pasif, yang lainnya kalimat langsung peristiwa dan gambaran detil sebuah kasus, meski si wartawan sendiri tidak melihat peristiwanya. Kelihatannya sederhana saja dengan permainan diksi, namun maknanya menjadi lain bagi masyarakat. Kalimat-kalimat di atas adalah gambaran kecil bagaimana bahasa wartawan ketika bertutur melaporkan sebuah peristiwa di media. Masyarakat tetap membacanya. Bahasa adalah juga cermin pemikiran dan perasaan, sekaligus gambaran sejauh mana self-censorship seorang wartawan. Beberapa waktu lalu, stasiun televisi menyiarkan secara langsung sidang pengadilan kasus kopi beracun sianida yang merenggut nyawa seorang perempuan. Publik seolah-olah tidak berdaya untuk tidak menonton siaran langsung berjam-jam setiap hari itu. Mereka tidak mematikan televisi atau mengganti channel, tapi tetap menyaksikan pengadilan live tersebut. Mereka inilah yang disebut McQuail (2006) sebagai kelompok the passive audience yang menelan terpaan bertubi-tubi mengenai apa saja dari media. Masyarakat sangat percaya pada apa yang dikatakan media. menyampaikan peristiwa teror, siapa tercepat dan siapa yang paling eksklusif sehingga lupa dengan Kode Etik Jurnalistik, bahkan hati nurani ketika mengangkat kasus korban yang masih anak-anak. Padahal ada Pedoman Peliputan Terorisme dan peraturan lainnya sebagai filter agar tidak kebablasan. Dalihnya untuk memenuhi hak keingintahuan publik. Menurut Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, dengan meliput terorisme secara berlebihan, media berperan dalam menyebarkan pesan-pesan teroris kepada khalayak luas. Memang ada hak publik atas informasi, tapi bukan berarti wartawan dapat menyampaikan informasi tanpa pertimbangan matang. Banyak peristiwa yang dilaporkan secara berlebihan oleh media. Sebagian menuai kritik dan diadukan ke Dewan Pers. Liputan media terhadap teror bom di Surabaya, Sidoarjo dan Kepulauan Riau, pertengahan Mei lalu, misalnya dinilai menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Namun, tokh masyarakat tetap menonton breaking news peristiwa bom bunuh diri itu yang disiarkan di stasiun televisi secara terus menerus sepanjang hari. Seakan-akan ada perlombaan terselubung di kalangan wartawan dalam Laporan berita secara berlebihan ini pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai bentuk distorsi informasi. Paul Johnson, jurnalis dan ahli sejarah Amerika sudah lama mensinyalir tujuh dosa wartawan (seven deadly sins journalism, 1998) yakni: distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak dan penyalahgunaan kekuasaan. 42
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama Artini Penulis self-censorship. Di Ketika wartawan dihadapkan pada pilihan untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang tepat untuk dijadikan berita, ia tidak hanya menyajikan fakta, namun juga kebenaran dan dampak berita tersebut. Pengukuran self- censorship atau sensor pribadi itu sendiri didasarkan pada kesadaran pribadi dan kode etik pers sebagai pegangan moral mereka. sinilah letak pentingnya serta memikirkan dan menilai arti dari sebuah laporan. Kerangka Pemikiran (2007) mengajukan konsep self-censorship Perry sebagai ukuran kualitas jurnalistik yakni bentuk kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak secara positif karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya adalah kepekaan, kritis fakta, berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri. Seorang wartawan senior mengungkapkan bahwa junalisme bukan sekadar alat. Ia adalah kata hati. Kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail pertistiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar teknis. Jurnalis yang baik tak pernah menilai karyanya sebagai "yang terbaik", tapi terus melakukan yang terbaik dalam jurnalistik yang tak pernah mencapai titik. Senior lainnya mengingatkan bahwa menjadi wartawan bukan sekadar panggilan hidup. Idealisme wartawan, katanya merujuk pada profesionalitas kinerja individual dan pergulatan etis wartawan ketika mengontruksi fakta dan realitas menjadi sebuah sajian yang disebut ungkapan jurnalistik. terhadap Konsep self-censorship erat kaitannya dengan journalistic quality yakni bentuk kualitas penampilan media secara keseluruhan yang dilihat pada sejauh mana tingkat kebebasan dan independensi, ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses, objektivitas dan kualitas informasi, serta kualitas budaya media tersebut. Prinsip ini menuntut profesionalisme wartawan (McQuail, 2006). Konsep ini menunjukkan ada hubungan antara profesionalisme dengan organisasi media dan kualitas jurnalistik. Profesionalisme yang dimaksud, katanya, bukan hanya dilandasi oleh latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman yang luas, atau kompetensi jurnalistik yang cakap, melainkan juga kesadarannya berbahasa. Tanpa kesadaran berbahasa, wartawan boleh diibaratkan sebagai orang yang keasyikan berterik-teriak seorang diri di tengah lautan luas. Mcleod dan Hawley (1984) dalam Jeffres (2002) telah mengembangkan instrumen untuk mengukur kualitas jurnalistik yakni ethical standard, yaitu: memiliki kebebasan dalam pekerjaan, lebih berpendidikan, lebih kritis, tidak tertarik untuk pindah ke lain pekerjaan di jurnalistik dan kurang berambisi dalam masalah uang dan prestise. Salah satu indikator, pada tingkatan individual, adalah self-censorship yang merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Pada tingkatan organisasi atau masyarakat, terlebih lagi media massa, self-censorship adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni pemilik media, redaktur serta masyarakat dan pasar. Tindakan self-censorship tidak hanya untuk menghadapi isu-isu sensitif, tapi juga dalam proses seleksi atau editing di media, kreativitas iklan, yang disebut juga soft-censorship luar Di dalam teori speech act disebutkan bahwa setiap kali meliput peristiwa dan melaporkannya di media, pada hakikatnya wartawan sedang berdialog atau bertutur dengan masyarakat luas. Di balik setiap tuturan itulah, selalu ada tindak perlocution yakni efek yang terjadi akibat pemberitaan. Inilah yang seringkali terabaikan oleh wartawan. Tugas wartawan tidak hanya menyajikan fakta, namun juga harus memikirkan kebenaran dan dampak dari berita tersebut. Peran self-censorship dan tanggung jawab sosial seorang jurnalis juga adalah bentuk kesadaran pengalaman dalam menyaring informasi 43
Utama ... wartawan adalah filter pertama yang akan menyaring pelbagai informasi untuk berbagai kepentingan dengan tetap menempatkan kepentingan publik di atas segala- galanya.... Latar belakang pendidikan wartawan juga dapat mempengaruhi cara pandangnya terhadap suatu masalah serta memiliki potensi besar untuk memikirkan efek dari apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaporkan di media. Di sinilah diperlukan kepekaan jurnalis dalam melihat peristiwa. Di sisi lain, profesionalisme juga adalah standar prestasi tinggi dengan self-censorship dan komitmen kuat terhadap profesi jurnalistik tentang informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan, bersifat pluralis dan keberagaman, dari berbagai sudut pandang untuk menjawab masalah (McQuail, 2006). Beberapa faktor intrinsik pada pekerja media yang dapat mempengaruhi isi media yakni, pertama adalah karakteristik wartawan serta latar belakang personal dan profesional; kedua, sikap personal wartawan termasuk nilai-nilai dan keyakinannya serta ketiga orientasi profesional dan konsep peran. Selain level individual yang akan mempengaruhi isi media, juga ada pengaruh rutinitas media, organisasi media, eksternal media dan ideologi, yang semua merupakan bagian dalam proses self censorship itu sendiri (Shoemaker&Reese, 2001). Hubungan masing-masing level terhadap isi media juga merupakan refleksi sistem pers yang dipilih sebuah negara, sejalan dengan dengan sistem pemerintahan di negara tersebut. Pada setiap sistem ini juga akan tercermin kebebasan pers yang dianut, serta bagaimana self-censorship menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan pers. Atschul dalam McQuail (2006) menunjukkan bahwa apa pun sistem pers yang ditetapkan di sebuah negara, ada tujuh prinsip jurnalisme yang berlaku di semua negara. Pertama, praktik pers selalu berbeda dari teori pers. Ke dua, media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers manapun media berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Ke tiga, isi media selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. Ke empat, semua sistem pers menganut paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi. Ke lima, semua sistem pers menyatakan melayani kepentingan masyarakat. Ke enam, setiap model pers memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang. Ke tujuh, sekolah jurnalistik sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa. Dalam konteks liputan apa pun termasuk peristiwa teror atau kekerasan dalam rumah tangga, maka wartawan adalah filter pertama yang akan menyaring pelbagai informasi untuk berbagai kepentingan dengan tetap menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya. Dalam menghadapi publik, media dengan kesadarannya (awareness) terus berupaya meningkatkan kualitas dengan cara menyensor isi media untuk mengurangi kontroversial atau untuk memenuhi selera publik dan industri. Para pemilik media khususnya, terus berusaha keras menerapkan self-censorship secara sistematis dengan alasan kepentingan pasar. Dalam konteks ini, hubungan antara media, masyarakat, dan pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk interlocking yang saling mengikat untuk menjadi satu sistem. Jika muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap pers, maka muncullah bentuk protes atau keluhan, karena ada sistem yang saling mengunci tersebut. tuntutan Diskusi Setiap wartawan pada hakikatnya memiliki standar profesi dan model karir yang dapat mereka atur sendiri serta bagaimana mewujudkan self-censorship. Prinsip-prinsip dalam sistem pers juga merupakan pegangan dalam pelaksanaan self-censorship, sesuai dengan tujuan dan fungsi media massa. Bagi wartawan umumnya, sebenarnya pegangan moral serta kepatuhan pada kode etik jurnalistik merupakan alasan kuat untuk menggeluti profesi ini. Kode etik jurnalistik adalah pedoman yang menjadi pegangan wartawan, tetapi seringkali kurang memadai 44
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Utama ketika berhadapan dengan persoalan moral yang sulit. Hal ini karena posisi wartawan dengan lima kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri, yakni kewajiban kepada diri sendiri, khalayak, atasan, profesi dan masyarakat. Ini semua berhubungan dengan tuntutan media yang berkualitas yang pada gilirannya akan terefleksi pada kebebasan pers itu sendiri. Kuncinya adalah kejujuran dalam melaksanakan tugas termasuk dalam peliputan dan investigasi. Implikasi Self-censorship agaknya harus menyatu dengan jurnalis dalam memainkan proses fungsinya. Self-censorship dan tanggunggjawab sosial merupakan bentuk interlocking dalam diri seorang wartawan dengan lingkungan masyarakat dan segala nilai yang ada. intelektualisasi Self-censorship bentuk pengekangan diri, tapi justru membuat wartawan mempunyai persepsi sendiri terhadap perannya yakni pada media atau organisasi tempat dia bekerja yang mengharuskannya juga memikirkan profit, dan tuntutan masyarakat yang menginginkan berita-berita yang berkualitas. (win/art) ini bukanlah suatu Menurut Belsey&Chadwick (2005), asumsi kode etik bukan sekadar kode etik itu sendiri secara harfiah yang memuat berbagai sanksi, bukan juga sejumlah aturan yang harus dipatuhi, tapi lebih merupakan prinsip atau komitmen mengenai baik-buruk atau salah-benar dalam masalah kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam liputan yang objektif dan imparsial. Komitmen terhadap justru merupakan hakikat etika pers itu sendiri. Banyak isu sensitif yang dapat menjebak wartawan dengan alasan untuk kepentingan media atau tuntutan masyarakat. informasi berkualitas Daftar Pustaka Belsey, Andrew&Ruth Chadwick. (2005). Ethical Issues in Journalism and The Media. New York: Routledge Chomsky, Noam& (1998). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Amerika Serikat Pantheon Books Edward Herman. Meski wartawan pada dasarnya mempunyai banyak kebebasan dalam menentukan apa yang akan dilaporkan dan cara memberitakannya, kerja media massa merupakan karya kolektif. Apa yang dihasilkan seorang wartawan merupakan karya bersama. Pada sisi ini, peran self-censorship media yang terbangun dalam proses gatekeeping di media akan menjadi kekuatan efektif dalam menjalakan fungsi sosial media. Perry, David K. (2007). Theory and Research Mass Communication. Context and Consequences. New Yersey: Lawrences Erlbaum Publications London Littlejohn, Stephen W & Karen A. Poss. (2008). Human Coomunication. New York: Thomson Wardsworth, McQuail, Dennis. 2006. Mass Communication Theory. London: Sage Publishing Di sisi lain, kebebasan pers pada hakikatnya tidak berdiri sendiri. Hasil diskusi di PWI belum lama ini mengenai liputan terorisme antara lain mengungkapkan bahwa juga lain seperti bersisihan dengan nilai publik yang masalah keamanan bersama, kesejahteraan rakyat, ketertiban hidup bersama, dan lannya. Kebebasan pers juga bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi sesuai fungsi media massa yakni kemanusiaan yang beradab. Menjalankan fungsi kontrol, memenuhi hak publik atas informasi atau menjaga nilai publik yang lain: kemanusiaan yang beradab, penegakan hukum, perdamaian, rekonsiliasi, hak asasi manusia. Pers memiliki kekuatan yang menentukan, namun selalu rentan untuk dimanipulasi: teroris, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, pemilik. ... .. (2002). Media Performance, Mass Communication and the Public Interest. London: Sage Publications kebebasan pers Shoemaker, Pamela J & Stephen D.Reese. (2001). Mediating the Message Theories of Influences on Mass media Content. New York: Longman Publishing Group. kemanusiaan, Wibowo, Wahju. (2009). Menuju Jurnalisme Bertika. Jakarta: Kompas Bagi wartawan Indonesia, beberapa pegangan antara lain 11 pasal Kode Etik Jurnalistik, UU Pers no 40/1999 serta sejumlah pedoman lainnya dalam liputan, justru akan memperkuat elemen self-sencorship dalm menyampaikan pesan- pesan berkualitas di media bagi kepentingan publik. 45
PROFIL Peran LBH Pers dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia Abstrak Sepanjang tahun 2017, LBH Pers mencatat setidaknya jurnalis atau ada 63 kasus kekerasan terhadap narasumber. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seperti intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, penganiayaan dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Kondisi ini menggambarkan betapa kekerasan pada para pekerja media, khususnya para jurnalis, masih banyak terjadi di Indonesia. Tulisan ini mencoba menggali lebih jauh bagaimana peran LBH Pers dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sejauh apa LBH mampu ikut menegakkan hukum atas tindak kekeran yang dialami jurnalis? Siapa saja mitra LBH Pers dalam upaya pencegahan atas kekerasan pada jurnalis? LATAR BELAKANG Mencermati pemberitaan di berbagai media massa, baik cetak, online, maupun penyiaran, tampak bahwa keselamatan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Tindak kekerasan pada para jurnalis dari tahun ke tahun selau meningkat. Terekam oleh media online misalnya, bahwa dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan kekerasan atas jurnalis, baik dari sisi kejadian maupun kategori pelakunya com/read/2016/12/28 lbh.pers.kasus. /16542671/ Dari hasil kajian ini, baik melalui studi literatur maupun wawancara mendalam dengan pihak LBH Pers, didapatkan data bahwa upaya penegakan hukum atas kasus kekerasan yang dialami jurnalis, tidak semuanya diselesaikan oleh LBH Pers di meja persidangan. Meskipun ada organisasi profesi yang berkerja sama dengan LBH Pers, dan juga NGO lainnya yang bermitra dengan LBH Pers, secara umum tampak dukungan pada LBH Pers tidak seratus persen berjalan lancar. Dalam beberapa kasus, baik pihak jurnalis maupun perusahaan media tempat mereka bekerja, tidak memiliki cukup keberanian maupun kepedulian agar kasus-kasus kekerasan ini bisa diselesaikan secara terbuka di hadapan pengadilan. Keywords: LBH Pers, Kekerasan Pada Perusahaan Media, Kebebasan Pers Jurnalis, Di sepanjang tahun 2017, LBH Pers melakukan monitoring dan mencatat setidaknya ada 63 kasus jurnalis atau narasumber. kekerasan Adapun bentuk-bentuk kekerasan berupa intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, penganiayaan dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Kondisi ini menggambarkan betapa kekerasan pada para pekerja media, khususnya pada para jurnalis, masih banyak terjadi di Indonesia. terhadap Adapun pihak yang sering menjadi pelaku kekerasan adalah dari pihak aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Wilayah DKI Jakarta dan Papua merupakan daerah terbanyak terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Sementara itu, masih dalam catatan LBH Pers, sejak tahun 1996, setidaknya ada 9 kasus pembunuhan jurnalis yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Mereka adalah Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin 1996, jurnalis Bernas Yogyakarta (1997), Naimullah jurnalis Sinar Pagi (1999), Agus Mulyawan jurnalis Asia Press (1999), Muhammad Jamaluddin Kameramen TVRI (2003), Ersa Siregar jurnalis RCTI (2003), Herliyanto 46
JURNAL Dewan Pers edisi 17 PROFIL Lestari Nurhajati & Xenia Angelica Wijayanto LSPR Jakarta lestari.n@lspr.edu xenia.aw@lspr.edu jurnalis bebas (freelance journalist) (2006), Adriansyah Matra'i Wibisono jurnalis lokal TV di Merauke Papua (2010), Ridwan Salamun jurnalis Sun TV and Alfred Mirulewan dari tabloid Pelangi (2010) Kondisi di atas pastinya juga diharapkan terjadi sepenuhnya di Indonesia, di mana secara hukum jurnalis juga memiliki perlindungan dalam bekerja melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU tersebut secara jelas pasal-per-pasal menunjukkan perlindungan hukum pada pekerjaan seorang jurnalis. Sementara itu, kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, merupakan hak masyarakat Indonesia yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan berekspresi dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan tentang hak para jurnalis untuk menjalankan fungsinya di tengah kehidupan masyarakat. Dari berbagai kasus di atas dan mencermati kasus kekerasan pada jurnalis yang diekspos media, tampak bahwa LBH Pers menjadi satu-satunya organisasi yang peduli dan langsung turun tangan apabila terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh media. Situasi di atas menyebabkan penulis ingin mencoba menggali lebih jauh bagaimana peran LBH Pers dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sejauh apa LBH mampu ikut menegakkan hukum atas tindak kekerasan yang dialami jurnalis? Siapa saja mitra LBH Pers dalam upaya pencegahan atas kekerasan pada jurnalis? Selain itu pada akhirnya harus diakui bahwa kebebasan berekpresi pun merupakan bagian dari indikator seorang jurnalis bisa menjalankan profesinya dengan baik. Kebebasan menyatakan pendapat adalah faktor utama seorang jurnalis menjalankan tugasnya secara profesional, baik itu pada jurnalis yang berkerja pada perusahaan maupun pada konteks jurnalis warga (citizen journalist). Berbagai studi menggambarkan betapa tidak terpisahkan antara fungsi kebebasan pers ini dengan profesionalitas jurnalis (Hodges, 1986; Lindner, 2015). Kebebasan Pers Dari berbagai studi terdahulu yang didapatkan dari riset maupun jurnal dapat kita lihat bahwa konsep dan teori utama yang digunakan ketika membahas isu kekerasan pada para jurnalis adalah konsep kebebasan pers (freedom of the press). Kebebasan dalam memilih ide berita, meliput berita, hingga menyajikan sudut pandang berita, merupakan kebebasan yang diharapkan oleh seluruh jurnalis dari berbagai belahan dunia. Di mana kebebasan tersebut jurnalis saat bekerja. mencakup keamanan para Kondisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi jurnalis, namun juga perusahaan media dan negara di mana jurnalis tersebut sedang bertugas. Konsep ini tidak hanya menjadi milik para jurnalis di Amerika yang dikenal sebagai pihak pertama mengeluarkan konsep kebebasan pers, namun juga untuk kepentingan para jurnalis di Eropa dan Asia (Ryan, 2001; Hanitzsch, 2005; Hirano, 1999). Dalam beberapa kasus kebebasan pers tersebut terkadang terhambat oleh para pemilik medianya. Para pemilik media yang mementingkan isu bisnis semata, termasuk pemasang iklan, ataupun pemilik media berkaitan dengan kepentingan politik tertentu (Carlson & Lewis, 2015), bisa menjadi kendala bagi para jurnalis untuk menjalankan fungsi profesionalitasnya. justru 47
PROFIL Kekerasan Pada Jurnalis Di berbagai belahan dunia, salah satu persoalan serius bagi profesi jurnalis ini adalah menghadapi tindak kekerasan saat meliput dan melaporkan hasil pemberitaanya. UNESCO bahkan tahun 2015 membuat riset secara khusus tentang kasus kekerasan yang menimpa para journalist online, di tahun 2011-2013 tercatat ada 276 jurnalis dari berbagai belahan dunia meninggal akibat kekerasan yang dialaminya karena profesinya (Henrichsen, 2015). juga ada ancaman yang tampak yang juga selalu menghantui para jurnalis, yakni ancaman kehilangan pekerjaan, job loss Secara tidak langsung terkadang para jurnalis yang berada di garis depan peristiwa perang, demonstrasi, maupun perselisihan antara sipil dan militer, menjadi korban kekerasan dari situasi yang ada (Allan, 2013). Tidak hanya kekerasan fisik yang mungkin dialami oleh para jurnalis dalam menjalankan fungsi pekerjaannya, terkadang yang lebih parah adalah kekerasan psikologis yang menimpa para jurnalis, tanpa mereka sadari. Di berbagai negara Barat, sudah mulai ada kesadaran bahwa para jurnalis yang usai meliput kegiatan perang, ataupun kegiatan yang mengandung kekerasan dan acancaman bagi para jurnalis secara langsung dan tak langsung, harus menjadi perhatian pengelola media. Artinya para pemimpin media harus memperhatikan lebih serius akan adanya kemungkinan trama psikologis bagi para jurnalisnya (Beam & Spratt, 2009). menerjemahkan situasi ini? Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin dalam wawancara mendalam menjelaskan bahwa secara umum ada dua karegori kekerasan yang dialami para jurnalis Indonesia. Kategori kekerasan terhadap jurnalis itu yang pertama yaitu kekerasan yang terjadi ketika jurnalis mencari berita, dan yang kedua ketika fakta berita itu dipublikasikan. Meski demikian, dalam praktiknya ada beberapa kasus yang dilaporkan ke LBH Pers namun tidak memenuhi kedua situasi tersebut: Selain itu juga ada ancaman yang tampak yang juga selalu menghantui para jurnalis, yakni ancaman kehilangan pekerjaan, job loss. Ancaman ini memiliki dampak sangat serius bagi para pekerja media. Jurnalis sebagai sebuah profesi menyadari bahwa ada kerentanan yang sangat serius ketika berkaitan dengan kemungkinan kehilangan pekerjaan. Tidak hanya karena berarti akan kehilangan mata pencaharian saja, namun juga mereka bisa mengalami kondisi menurunnya kepercayaan diri ketika diberhentikan dari media di mana mereka bekerja (Sherwood, 2016). "Dilaporkan ke kita karena ada kasus kekerasan atas jurnalis, setelah kita telusuri, ternyata itu berkaitan dengan persoalan pribadi, hutang piutang jurnalis, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan fungsi tugas ataupun karena pekerjaan dia sebagai jurnalis," ujar Nawawi. Berdasarkan data LBH Pers, jumlah kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia cenderung meningkat namun jumlahnya tidak terlalu banyak seperti terlihat pada tahun 2015, 2016, 2017. Namun, ditemukan peningkatan ragam para pelaku kekerasan dari tahun ke tahun. Salah satu kajian yang menunjukkan betapa ancaman "tak tampak" ini sangat signifikan dampaknya dirasakan oleh para jurnalis adalah tentang kekuatan pemilik media dalam ikut campur atas isi media. Seringkali Indonesia meja redaksi seolah tidak memiliki di kebebasan, tidak independen ketika pemilik medianya memiliki agenda tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan bisnisnya, namun mempengaruhi secara langsung dan tak langsung meja redaksi. Inilah salah satu ancaman nyata yang dialami oleh jurnalis (Dewi, 2018). Lagi-lagi kondisi tersebut menggambarkan rasa takut kehilangan jurnalis atas pekerjaannya, job loss dan job security menjadi isu penting yang tak bisa dipisahkan. lagi LBH Pers dan Penanganan Kekerasan atas Jurnalis Lalu bagaimana kondisi di Indonesia, bagaimana "...jumlahnya memang di tahun 2016 2015 2017 ada peningkatan tapi tidak terlalu banyak peningkatannya. Nah yang kita catat itu dari segi pelaku, semakin beragam nih pelaku kekerasan ada sekitar 10-15 berbeda dari polisi, banyak sih organisasi yang khusus, masyarakat, termasuk anggota ormas. Satpol PP, ada juga oknum-oknum pemerintah daerah. Nah itu catatan kita.dari segi lokasi memang yang paling banyak itu di Jakarta, selain itu di Papua juga ada." Pada kasus-kasus tersebut LBH Pers melakukan pendampingan hukum dalam upaya penyelesaiannya. Upaya tersebut dilakukan mulai dari tingkat awal hingga tingkat-tingkat yang lebih tinggi. LBH Pers juga melakukan monitoring terhadap kasus-kasus tersebut serta mendampingi para jurnalis yang sedang berhadapan dengan para penegak hukum dan 48
JURNAL Dewan Pers edisi 17 PROFIL pihak-pihak lainnya. Hal ini dilakukan LBH Pers karena tidak semua korban kekerasan pada para jurnalis melaporkan kasus yang terjadi atas mereka. Proses investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh LBH Pers juga menemui lainnya. Direktur LBH Pers banyak hambatan mengatakan bahwa seringkali kasus-kasus ini terhenti dan tidak diselesaikan antara lain karena kurangnya kemauan dari para jurnalis untuk melanjutkan kasus tersebut (dengan berbagai alasan), atau pun karena tidak adanya dukungan dari pihak perusahaan terhadap para jurnalis yang tertimpa kasus kekerasan. "Kesiapan perusahaan untuk membantu. Karena ada juga begitu jurnalis resmi menjadi korban kekerasan, perusahaan justru ini seakan lepas tangan dia. Jadi, ini bagian perdamaiannya ya ikhlasin ajaa.. gitu..". "Nah, masalahnya memang kasus kekerasan ini penanganannya jarang banget. Karena banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan cenderung tidak melaporkan kasusnya. Jadi kita memang berdasarkan monitoring aja. Oh ini ada kasus kekerasan berdasarkan di media ini, pelakunya ini, tapi advokasinya sendiri jarang banget. Tahun 2018 kemaren itu yang berhasil sampai ada putusan minimal disiplin dari kesatuannya itu dari brimob ya, kasus antara yang pas Indonesia Open. Nah itu jurnalisnya dipiting (badannya dijepit. Peneliti) sama Brimob. Kami melakukan advokasi sampai di tingkat polda, kita laporin dua hal. Satu etik satu pidana. Yang etik ini kami berhasil untuk sampai di etiknya, si oknumnya ditahan 21 hari, tapi untuk pidananya kami cabut. Karena kan memang kami fokus pada etiknya, biarpun itu telah terjadi tapi tidak mematikan pencarian ekonominya (pihak jurnalis. Peneliti)." Adanya konflik internal dari perusahaan juga menjadi salah satu penyebab dari berhentinya investigasi atau proses hukum dari kasus-kasus serupa di atas. "...atau ketika itu belum sampe situ ada yang bilang -- udah jangan diperpanjang karena ini yang bikin iklan di perusahaan kita -- jadi si wartawan ini cenderung mengikuti perintah perusahaan. Jarang sekali yang sampai terselesaikan sampai hukum." korban Simpang kekerasan ini memberikan gambaran bahwa jurnalis Indonesia belum seluruhnya melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Di luar hal tersebut, ada banyak pula para jurnalis yang mengalami kekerasan namun tidak menjadi anggota asosiasi atau organisasi tertentu seperti PWI maupun AJI, mereka merupakan jurnalis lepas. Hal ini sebenarnya mempersulit mekanisme bantuan yang diberikan oleh LBH Pers karena tidak adanya naungan lembaga yang memberikan mereka sokongan awal dalam penanganan atau pelaporan kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut. siurnya informasi mengenai terhadap jurnalis Selain hal-hal di atas, ditemukan pula bahwa terdapat peningkatan ragam pelaku tindak kekerasan. Pada awal berdirinya, LBH Pers terbentuk karena peristiwa kebakaran di Tanah Abang. Kejadian tersebut diliput dan di muat oleh Tempo dengan tone pemberitaan adanya dugaan bahwa kebakaran yang terjadi adalah rekayasa. Kantor redaksi Majalah Tempo saat itu didatangi oleh beberapa oknum yang mengancam serta mengintimidasi rekan-rekan jurnalis Tempo kala itu. "LBH Pers berdiri 11 Juli 2003, jadi awal pendiriannya justru memang kita bela Tempo. Tempo waktu itu menurunkan berita majalahnya soal yang ada Tommy di tengah pasar, di tanah abang yang waktu itu pasar tanah abang kebakaran, diduga ini adalah kebarakannya pasar tanah abang rekayasa, karena Tempo ini pernah dapet copy proposal Tommy WInata untuk renovasi. Tapi kita juga gak pernah tau itu keberadaan aslinya. Nah si Tommy Winata ini anak buahnya gak terima dengan adanya berita itu, dia mendatangi kantor majalah Tempo. Kemudian ada beberapa yang menjadi korban kekerasan lah. Kayak Pak Taufiq, termasuk ketua AJI yang sekarang Abdul Manan, dia salah satu korbannya. Karena kita lihat di situ polisi tidak maksimal melakukan tanggung jawabnya. Dia ada tapi membiarkan, sehigga kita bikin gugatan PMH ke polisi, mulai dari Kapolsek, Kapolres, sampai Kapolda, Kapolri kita gugat. Di pengadilan pertama kita menang. Dinyatakan polisi melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik." Seringkali tindak kekerasan terhadap jurnalis terjadi ketika jurnalis sedang mencari berita di lapangan atau ketika fakta/berita tersebut dipublikasikan. "Misalnya kalau dia meliput, proses liputan, dia dihalang-halangi, diintimidasi, hasil karyanya disuruh hapus, pas setelah peliputan ada juga. Biasanya dia dilaporkan pencemaran nama baik, atau rumahnya diteror. " Tentu kejadian-kejadian di atas menjadi sulit untuk ditangani apabila sang jurnalis dalam proses mencari berita padahal jurnalis tersebut tidak memiliki kantor berita yang tetap, yang sebenarnya dan keanggotaan tercatat yang valid sebagai jurnalis disebuah lembaga profesi jurnalis. Secara ideal, ketika terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis, kasus tersebut harus diselesaikan hingga tahapan hukum, namun adanya kondisi-kondisi di atas cenderung mempersulit kerja LBH Pers dalam membantu penyelesaiannya. 49
PROFIL Pada tahun 2017 yang lalu, berdasarkan pengamatan LBH Pers, terdapat ragam pelaku kekerasan yang berbeda, di mana tahun-tahun sebelumnya kekerasan didominasi oleh polisi - tentara, lalu kembali lagi dengan pola yang sama. Di tahun 2017 pelaku kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh ormas- ormas yang kala itu marak dengan kegiatan unjuk rasa. Media yang terkena imbas antara lain adalah Metro TV dan Kompas. Namun kasus-kasus ini terhenti di pihak kepolisian dan tidak dilanjutkan kembali. Selain kasus-kasus di atas, terdapat beberapa kasus besar yang menjadi perhatian seperti kasus hilang dan matinya beberapa jurnalis (terdapat 9 kasus besar) yang hingga kini belum selesai diusut. Pengusutan kasus-kasus ini terus dilakukan dan diupayakan oleh LBH Pers karena belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang bahwa kasus-kasus tersebut telah selesai. Namun, keberlanjutan kasus yang dibantu pengusutannya oleh LBH Pers juga bergantung pada keseriusan dari pelapor. Tidak jarang ditemukan bahwa terdapat kasus-kasus kekerasan yang setelah dilaporkan, tidak dilanjutkan hingga selesai oleh pelapor karena berbagai alasan. Untuk tahapan ini, LBH Pers telah menyelesaikan bagian-nya yaitu melakukan pendampingan secara hukum kepada korban. juga sama "..kadang-kadang keseriusan di pelapor. Ada yang berhenti pada 'yang penting kami sudah melaporkan, setelah itu ya terserah polisi'. Gitu, tapi kalau yang pelapornya ngotot kayak jurnalis Antara ini, ya kita cukup bantu juga. Karena pada akhirnya kita sebagai lawyer itu sebatas membantu klien. Pada akhirnya, tergantung pada keseriusan. Misalnya Metro TV, dia berapa kali ada wartawannya yang jadi korban kekerasan pada masa itu, tapi begitu ditanya apa yang mau dilapor, apa yang mau diproses dia bilang ini masih dalam kategori yang masih bisa dimaafkan. Jadi gak dilanjutkan tuh beberapa kasusnya. Jadi ya memang sangat tergantung kepada si pelapor dan si perusahaan." ini tergantung Mitra LBH Pers dan Efektivitas Penanganan Kasus Dalam melakukan peranannya tugas memperjuangkan hak-hak para jurnalis, LBH Pers tidak berdiri sendirian. LBH Pers juga menggandeng beberapa LSM lain yang memiliki perhatian serupa, yaitu AJI (Aliansi Jurnalis Independen), KONTRAS, YLBHI, LBH Jakarta, dan baru-baru ini juga LBH Pers membuka komunikasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dukungan dari berbagai LSM dan jaringan yang luas sangat membantu dalam proses penanganan kasus-kasus terutama perihal kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani oleh LBH Pers dari masa ke masa. Hingga saat ini, kebanyakan mitra kerja LBH Pers bersifat relawan, dengan dukungan dari dan berbagai organisasi kewartawanan dan juga personel- personel lepas yang secara sukarela memfasilitasi upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH Pers. "Yaa bisa di bilang begitu. Lebih banyak kan kita pure, gratis untuk kasus kekerasan." Besarnya jaringan yang dimiliki LBH Pers sangat membantu dalam penanganan kasus-kasus terutama kasus yang memiliki posisi kedudukan dan kejadian jauh dari kantor LBH Pers di Jakarta. Jaringan kerjasama LBH Pers di daerah-daerah membuat pengecekan atau konfirmasi lapangan berjalan lebih mudah seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Sumatera. Hal ini diperlukan karena tidak semua kasus yang masuk ke LBH Pers memiliki penyebab yang sesuai dengan tujuan perlindungan yang diberikan oleh LBH Pers. Dalam hal ini, LBH Pers melindungi hasil karya jurnalis yang mengusung prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Terdapat 3 kategori kasus yang masuk ke LBH Pers yaitu korban kekerasan yang disebabkan proses pencarian berita atau fakta berita, kekerasan yang terjadi setelah berita atau fakta dimuat, atau kekerasan terjadi karena alasan-alasan eksternal seperti terjadinya pelanggaran kode etik oleh wartawan dan juga hal- hal atau permasalahan pribadi. Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan konfirmasi berupa pengecekan fakta dan investigasi lapangan sebelum dilanjutkan kepada upaya hukum agar kasus yang ditangani oleh LBH Pers tidak menyimpang dari tujuan awal dan juga penanganan kasus yang efektif karena keterbatasan personel yang ada di LBH Pers. "Pernah di Sumatera. Itu wartawannya dibunuh, pas ditelusuri, bukan latar belakang pemberitaan yang dia muat tapi karena utang-piutang. Jadi kalau yang begitu, ya kita tidak tangani, karena ini hubungan privat antara si terhutang dan berhutang. Bukan profesi yang kita lindungi. Ketika profesinya itu, kita lindungi dan hasil dari kerjaannya itu yang berupa karya jurnalis yang kita lindungi. Ada juga kasus yang di Ambon, kita telusuri. Ternyata kata AJI wilayah di Ambon sana, ini nggak tahu medianya di mana. Tapi si wartawan ini kita dampingin ke Dewan Pers untuk melapor, tapi tidak kita kasih surat kuasa karena anonim, medianya ada tapi AJI di sana bilang tidak terverifikasi. Jadi satu-satunya cara adalah kita dampingin aja apa kepentinganya, tapi untuk surat kuasa untuk pembelaan, itu kita keep dulu karena tunggu verifikasi dari daerah. Karena untuk berita kan seperti cover both side, mungkin itu kita terapkan juga di sini. Jangan sampai kita dampingin ternyata nggak bener juga, reputasi dan nama lembaga kan jatuh." Rekomendasi dan verifikasi dari mitra LBH Pers di daerah-daerah juga dirasakan penting manfaatnya dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Besarnya 50
JURNAL Dewan Pers edisi 17 PROFIL jaringan AJI di daerah-daerah sangat membantu dalam pemantauan fakta lapangan dan juga pengambilan keputusan. kami sebetulnya sempat coba fundraising ke perusahaan media itu gak ada yang merespon satu pun.....Hahaha" "Kita biasanya tanya jaringan yang ada di wilayah. AJI kan kalau nggak salah ada 24 atau 30 kota. Nah kalau ada peristiwanya, kita kontak AJI Wilayah. Misalnya gimana profil korban ini. Kalau kita tau dia bagus, meskipun bukan anggota kita, kita bantu. Tapi kalau dia sendiri "ah itu agak ini, jangan..." nah itu..." Berdasarkan hal-hal di atas pula dapat dilihat bahwa peranan LBH Pers untuk advokasi kasus-kasus Indonesia dapat kekerasan terhadap dikatakan efektif. Namun tentu saja hal itu tidak dapat dilepaskan dari dukungan banyak pihak seperti mitra LBH Pers, jurnalis dan juga perusahaan media. Tanpa dukungan dari pihak jurnalis dan perusahaan media, peranan LBH Pers menjadi tidak efektif karena hanya mengandalkan kerja dari satu pihak saja yaitu internal LBH Pers, sedangkan jurnalis dan perusahaan media seringkali memiliki arah yang berbeda, serta posisi tawar jurnalis yang kebanyakan masih mengikuti perintah perusahaan. jurnalis di Dukungan yang diperlukan oleh LBH Pers tentu tidak hanya sebatas tenaga, namun juga meliputi pendanaan kegiatan. Bertolak belakang dari dukungan tenaga dan jaringan, pendanaan menjadi hal yang krusial di LBH Pers. LBH Pers telah beberapa kali melakukan usaha fund raising ke beberapa perusahaan media untuk mendukung pendanaan, namun tidak mendapatkan respon. Patut menjadi perhatian juga dalam hal ini adalah seringkali proses hukum yang ditempuh oleh para jurnalis dalam memperjuangkan haknya terhenti karena adanya pertimbangan perihal keamanan kerja (job security) sehingga jurnalis pun mendapatkan tekanan dari perusahaan dan harus tunduk pada keputusan perusahaan. "Itu yang missed. Haha, relatif nih LBH Pers sebenarnya banyak konstituennya, begitu ya. Organisasi media banyak, wartawan banyak, tapi kita relatif minor ini untuk dukungan pendanaan." Kurangnya dukungan dari perusahaan-perusahaan media dirasakan oleh LBH Pers sebagai bentuk ketakutan perusahaan media atas adanya anggapan bahwa dengan bantuan yang diberikan kepada LBH Pers dapat memperkuat LBH Pers dan secara otomatis memperkuat juga posisi tawar jurnalis. Hal ini sangat disayangkan oleh LBH Pers karena posisi LBH Pers yang seharusnya menjadi jalan bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip cover both side yang disebutkan sebelumnya. "Job security menjadi isue. Jadi mereka cenderung 'yaudahlah yang penting masih aman kerja'. Kecenderungannya akhirnya gitu, organisasi jurnalis ini perlu sangat kuat, mereka perlu berserikat bukan hanya untuk ketenagakerjaan tapi juga untuk perlindungan soal seperti ini," ungkap Nawawi. Pertimbangan seperti ini tentu mengurangi efektivitas LBH Pers dalam membantu penyelesaian kasus yang dialami jurnalis tersebut. Hambatan lainnya dapat terjadi juga dari pihak eksternal pada saat proses hukum sedang berjalan seperti perihal framing dalam proses pengadilan seperti yang terjadi dalam kasus Udin, jurnalis dari Yogyakarta. Berbedanya konstruksi kasus yang digunakan dalam gugatan dan dakwaan yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian kasus dan upaya hukum yang dilakukan oleh LBH Pers. "Tapi yang paling menarik untuk diselesaikan itu yang di Yogya, kasusnya Udin. Karena kalau secara konstruksi hukum, secara pidana itu jelas sekali. Jadi, yang tidak terbukti itu memang konstruksi hukumnya yang salah, kenapa pelaku itu dilepaskan? karena konstruksi gugatan dan dakwaannya adalah perselingkuhan padahal, kalau dibangun konstruksi hukumnya adalah dia dibunuh karena berita, itu lebih masuk akal" "..iya padahal kita kan posisinya, ya memang kita gak bisa pungkiri kalau LBH pers itu didirikan untuk membela jurnalis. Tapi kita mulai betul- betul konsisten pada prinsip-prinsip kebebasan pers untuk kebebasan berekspresi, demokrasi dan keadilan, oleh karena itu terkadang profesi kami pun tidak selalu membela jurnalis, tapi juga bisa membela perusahaan. Ada pengalaman begitu, misalnya Kompas. Kita membela wartawan Kompas untuk menggugat perusahaannya misalnya karena PHK yang ga ada alasan. Kemudian sewaktu-waktu kita juga membela kompas karena dia ingin mem-PHK wartawannya yang dianggap melanggar kode etik. Dan itu sudah pernah dilakukan, begitu juga dengan Tempo. Kita gugat Tempo karena dia ada beberapa alasan gitu wartawan ini, Kemudian ada banyak kesempatan kita bela Tempo dan kita paling sering bela Tempo sebetulnya. Haha gitu.. jadi sebetulkan kondisi itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan menambah kekuatan LBH Pers tidak berarti itu akan memelihara macan gitu kan. Tapi kayaknya perusahaan media ini agak begitu.. Upaya LBH Pers dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Salah satu peran LBH Pers selain advokasi terhadap jurnalis adalah peran kasus kekerasan terhadap 51
PROFIL Indonesia Leaks ini dijaga dengan standar jurnalisme yang ketat dan diawasi untuk memastikan bahwa si pemberi informasi terjamin kerahasiaannya. pencegahan. Pencegahan ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan yang terjadi. Adapun pencegahan yang dilakukan oleh LBH Pers antara lain dengan melakukan edukasi berupa pelatihan-pelatihan untuk pihak media, pihak penegak hukum dan juga pihak-pihak lain yang berpotensi untuk turut terlibat dalam kasus- kasus serupa. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pihak-pihak terkait. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah bersama dengan AJI, mengadakan Safety Journalism Workshop dengan mengundang beberapa anggota AJI. Tujuannya adalah agar mereka memiliki sensitifitas dalam melihat kondisi lapangan sehingga konflik- konflik yang potensial dapat diminimalisir. LBH Pers juga berupaya untuk menanamkan prinsip empathy journalism sehingga dalam pengumpulan berita, para pihak yang terlibat terutama jurnalis dan aparat keamanan dapat saling bersinergi dan menghargai ruang kerja masing-masing melalui penambahan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pihak. Seringnya perselisihan yang terjadi antara jurnalis dengan aparat keamanan pada saat pencarian berita atau peliputan kejadian menggerakkan LBH Pers untuk juga memberikan pelatihan mengenai standar prosedur peliputan yang benar. "Kalau bersama-sama misalnya live event soal teroris, mereka bersama-sama kan tuh dengan aparat. Tapi kalau berhadapan dengan aparat keamanan, ini yang perlu cara tersendiri. Nah kita akan memperbanyak workshop safety journalism. Sehingga kalau di lapangan dia punya cara untuk jangan terlalu maju gitu.. atau ada pengaman badan, alat komunikasinya lebih disiapkan, yang pasti ke lokasi gak boleh sendiri. Dipastikan ada tugas dari kantor, ada perintah, gak bergerak sendiri. Karena banyak juga yang begitu ada peristiwa, ada komplain dari tentara misalnya, walau sudah ada SPK untuk si jurnalis, ternyata terkadang ada saja upaya perusahan media untuk melepaskan tanggung jawab, dibilang tidak ada perintah dari perusahaan." Selain bagi pihak jurnalis, pelatihan juga dilakukan bagi aparat keamanan misalnya pelatihan tentang penyelesaian sengketa pers. Namun dalam hal ini, dirasakan kurang efektif karena peserta pelatihan bukanlah mereka yang turun ke lapangan sehingga tidak dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat pelatihan. LBH Pers juga sedang melakukan kolaborasi dengan 9 media dan 5 NGO untuk membuat sebuah portal bernama Indonesian Leaks yang merupakan portal pelaporan bagi semua orang yang memiliki informasi penting atau rahasia dan ingin melaporkannya, namun khawatir akan keselamatan dirinya. Portal ini dibuat untuk menjaga kerahasiaan dan keselamatan si pelapor sehingga fakta yang dirasa patut untuk diungkapkan dapat terungkap dengan sebenar- benarnya. jadi pemberi bantuan hukum, "...nah kita itu didisain untuk memberikan jadi website kesempatan kepada semua orang yang punya informasi penting, rahasia, tapi dia khawatir akan keselamatan pribadinya, dia bisa submit saja ke sana. Nanti ke 9 media itu, atau ke salah satu. Misalnya dia tahu media ini miliknya siapa gitu sehingga kalau dia kasih ke media itu bisa conflict of interest dengan pemilik, dia boleh memilih media yang lain yang dirasa aman. Nah nanti media itu akan meneruskan apakah informasi ini layak untuk dipubilkasikan, kalau misalnya layak untuk dipublikasi mereka akan bentuk tim liputan investigasi. Nanti hasilnya liputan investigasi." 52
JURNAL Dewan Pers edisi 17 PROFIL Indonesia Leaks ini dijaga dengan standar jurnalisme yang ketat dan diawasi untuk memastikan bahwa si pemberi informasi terjamin kerahasiaannya. Proteksi ini didukung dengan firewall yang kuat dan teruji melalui penetration test oleh para hacker Indonesia. oleh LBH Pers tidak disokong dengan pendanaan yang profesional. Referensi Allan, Stuart. 2013. Citizen Witnessing; Revisioning Journalism in Times of Crisis.Cambridge: Polity Press Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan LBH Pers ini juga tentu tidak dilakukan sendiri, karena LBH Pers juga membutuhkan dukungan jaringan yang kuat dalam menyokong visi-misi mereka. Harapan LBH Pers ke depan adalah untuk dapat bekerja sama dengan Dewan Pers dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan baik advokasi maupun edukasi dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap jurnalis. Sinergi yang baik antara organisasi ini diharapkan dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap para jurnalis Indonesia sehingga iklim media yang ideal dapat tercipta. Beam, Randal A. & Meg Spratt. 2009. Managing Vulnerability. Journal of Journalism Practice, 3:4, 421-438, DOI: 10.1080/17512780902798653 Carlson, Matt and Seth C. Lewis. 2015. Boundaries of Journalism : Professionalism, Practices and Participation. Oxon: Routledge Dewi, PAR., Aji GG, and Sukardani, PS. 2018. Indonesian Journalistic Competitions: Tribute orThreat for Press Practice. Journal of Physics: Conf. Series 953 (2018). 012192. DOI:10.1088/1742- 6596/953/1/012192 Hanitzsch, Thomas. 2005. Journalists in Indonesia: educated but timid Watchdogs. Journal of Journalism Studies, 6:4, 493-508, DOI: 10.1080/14616700500250396 Kesimpulan Dari kajian di atas, ada beberapa poin kesimpulan yang cukup penting diperhatikan: jurnalis di Kekerasan yang terjadi pada profesi Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Baik dari segi jumlah korbannya, maupun dari ragam profesi pelaku kekerasannya. Henrichsen, Jennifer R.,Michelle Betzm Joanne M. Lisosky. 2015. Building Digital Safety; A Survey of Selected Issues for Journalism. Paris Unesco Publishing. Hirano, Chalinee. 1999. Journalistic Professionalism in Thailand. Journal of Media Asia,26:4, 196-205, DOI: 10.1080/01296612.1999.11726594 Perusahaan pers belum menjadi partner yang sepenuhnya baik bagi LBH Pers dan cenderung menarik dukungan dan lepas tangan apabila terjadi kasus, terutama apabila harus sampai maju ke persidangan. Hodges, Louis W. 1986. The Journalist and Professionalism. Journal of Mass Media Ethics, 1:2, 32-36, DOI: 10.1080/08900528609358264 Isu job security, keamanan atas keberlangsungan pekerjaan, menjadi persoalan bagi sebagian besar jurnalis ketika mereka hendak melaporkan kasus kekerasan pada tahapan penyelesaian hukum. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan seolah tak terhindarkan apabila mereka hendak melanjutkan kasus kekerasan yang menimpa mereka, terlebih apabila pihak perusahaan tidak mendukung mereka. Lindner, Andrew M., Emma Connell & Erin Meyer. 2015. Professional Journalists in 'Citizen' Journalism. Journal of Information, Communication & Society, 18:5, 553-568, DOI:10.1080/1369118X.2015.1012530 Ryan, Michael .2001. Journalistic Ethics, Objectivity, Existential Journalism, Standpoint Epistemology, and Public Journalism. Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, 16:1, 3-22. Penanganan LBH Pers dari sisi advokasi telah efektif, namun tetap membutuhkan dukungan dari pihak jurnalis dan juga perusahaan media sehingga penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran jurnalistik dapat lebih maksimal dan tidak semata- mata mengandalkan kerja keras LBH Pers. Sherwood, Merryn., & Penny O'Donnell. 2016. Once a Journalist, Always a Journalist?. Journal of Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2016.1249007 Faktor dukungan pendanaan menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh LBH Pers, karena sampai saat ini kerja mereka lebih berbasiskan volunterisme. Tentu saja dalam sekala tertentu hal ini menjadi kendala nantinya. Terutama apabila kasus makin banyak dan tenaga profesional advokat yang dimiliki pers-2018/ 53
resensi buku Urgensi Riset Bagi Upaya Komprehensif Perlindungan Jurnalis Keselamatan tugas profesional merupakan masalah krusial di banyak negara. Memang, upaya perlindungan bagi keselamatan jurnalis bukan hal sederhana, melainkan cukup kompleks karena mengait berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. jurnalis dalam menjalankan tersebut Agenda perlindungan pekerja media menuntut terhadap pemahaman mendalam persoalan-persoalan yang mengitarinya. Kesadaran tentang kompleksitas masalah dalam upaya menyusun agenda perlindungan jurnalis secara komprehensif itulah yang coba ditawarkan oleh buku The Assault on Journalism - Building Knowledge to Protect Freedom of Expression ini. Ulla pengantarnya mengungkapkan, penyusunan buku ini bermula dari sebuah konferensi yang berjudul Safety of Journalists, Knowledge is the Key, yang dilangsungkan bersamaan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day/WPFD) di Helsinki, tanggal 3-4 Mei 2016. Konferensi yang diselenggarakan UNESCO, UNESCO Chair at the University of Gothenburg, bersama International Association for Media and Communication Research (IAMCR) dan sejumlah organisasi ini bertujuan mendorong agar masalah keselamatan jurnalis menjadi subjek penelitian. Konferensi juga berupaya menggalang partisipasi dunia dalam penanganan masalah tersebut. Upaya yang menyusun agenda perlindungan komprehensif menuntut kajian mendalam yang melibatkan para peneliti dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang sosio-ekonomi-politik-budaya yang berbeda. Carlsson mengklaim, konferensi ini merupakan konferensi ilmiah pertama tentang keselamatan terkait WPFD. Konferensi ini bahkan merupakan konferensi akademik internasional pertama yang membahas Carlsson dalam kata jurnalis jurnalis yang dilangsungkan masalah riset tentang keselamatan jurnalis. Makalah- makalah yang disampaikan dalam konferensi itulah yang kemudian tersaji dalam buku ini, tentu saja setelah mengalami penyesuaian-penyesuaian. Fakta Serangan Terhadap Jurnalis ini menunjukkan semakin banyaknya Fakta saat serangan terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk. Aksi kekerasan secara fisik, bahkan pembunuhan terhadap jurnalis masih terjadi di banyak negara. Data UNESCO (2016) mengungkapkan, selama sepuluh tahun terakhir tercatat tidak kurang dari 800 orang jurnalis dan pekerja media tewas di berbagai wilayah di seluruh dunia. Ancaman dan tindak kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya terjadi di negara-negara yang dilanda perang atau konflik, tetapi juga di negara damai. Di antara para jurnalis yang tewas, 59 persen terbunuh dalam zona perang, 41 persen di negara damai. Sebagian besar yaitu 95 persen jurnalis yang tewas adalah jurnalis lokal, sedangkan 5 persen merupakan koresponden media asing. Di sejumlah negara damai, pembicaraan hal-hal tertentu seperti kejahatan narkoba, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi bersifat sensitif dan bisa mengkibatkan risiko besar bagi jurnalis yang mencoba menulis dan mengungkapkannya. Selain tindak kekerasan dan pembunuhan, serangan terhadap teror, juga berupa kriminalisasi, penahanan secara sewenang-wenang, dan pelecehan terutama bagi jurnalis perempuan. Secara institusional masih kita jumpai kasus penyensoran, jurnalis intimidasi, 54
JURNAL Dewan Pers edisi 17 resensi buku Judul The Assault on Journalism: Building Knowledge to Protect Freedom of Expression Editor Ulla Carlsson, Reeta Pöyhtäri Winarto Pengajar Jurnalistik, Anggota Pokja Dewan Pers. Penerbit Nordicom, University of Gothenburg, 2017 ISBN 9187957507, 9789187957505 Tebal: 376 halaman pengawasan dan pembatasan-pembatasan terhadap media di banyak negara. Sedangkan di negara-negara dengan tingkat demokrasi dan kesejahteraan yang baik, serangan terhadap jurnalis sering dilakukan melalui media sosial dalam bentuk ujaran kebencian. konteks dan metode yang lebih bijaksana, serta bisa jadi tolok ukur untuk mengevaluasi validitas temuan- temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Buku ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan untuk membangun platform penelitian lintas etnis, budaya, agama, batas-batas politik dan disiplin ilmu tentang keselamatan terbitan Nordicom, University of Gothenburg, Swedia, ini berisi 33 artikel yang ditulis oleh para jurnalis senior dan praktisi media, akademisi dan peneliti dari berbagai negara dengan beragam latar belakang disipilin ilmu. Para penulis berasal dari antara lain Australia, Finlandia, India, Libanon, Perancis, Amerika Serikat, Spanyol, Turki, Inggris, Malta dan berbagai negara lain. Hal yang memprihatinkan menyangkut aksi kekerasan terhadap jurnalis yaitu bahwa sebagian besar kasus terselesaikan kekerasan jurnalis terhadap tuntas dan berakhir dengan impunitas. Dunia internasional telah memberi perhatian khusus pada masalah impunitas terhadap pelaku aksi kekerasan jurnalis. Carlsson menyatakan, dan pembunuhan masalah impunitas memang mengait banyak hal seperti struktur media, peraturan-peraturan hukum media, kepemilikan media, akses terhadap media, inklusi digital, literasi media, pendidikan jurnalistik, juga masalah gender dan banyak hal lain. Semua itu berkelindan dengan masalah-masalah politik, ekonomi dan budaya. Dalam konteks global dibutuhkan banyak upaya untuk menyusun proposal bagi penegakan tuntutan internasional manakala negara gagal menangani investigasi tentang kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media. yang bersifat tidak jurnalis. Buku keselamatan jurnalis dan Ke-33 artikel tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian atau bab. Bagian pertama berjudul The Status of Safety of Journalists, Key Articles terdiri dari lima tulisan. Artikel-artikel pada bagian pertama buku ini dinyatakan sebagai artikel kunci, yang memberi kerangka analitik bagi bagian lain buku ini. Salah satu artikel yang menarik yaitu yang ditulis oleh Simon Cottle dengan judul "Journalist Killing and the Responsibility to Report". Melalui artikelnya yang merupakan makalah utama pada Konferensi Safety of Journalists, Knowledge is the Key ini, Simon Cottle mengajak kita memahami tugas jurnalis yang sering menghadapi kondisi amat riskan bagi keselamatannya. Pakar ilmu komunikasi dari School of Journalism, Media and Cultural Studies dan Direktur Komunikasi pada Human Security and Atrocity in Global Context ini Research Group, Universitas Cardiff, menyatakan, studi akademis jurnalistik termasuk jurnalistik di medan perang selama ini lebih terfokus pada kekurangan-kekurangan pada sisi jurnalis daripada lingkungan problematik dan potensial mematikan yang dihadapi jurnalis. Circumstances that must be negotiated by journalists in the everyday execution of their work and often informed by a deep- Riset Tentang Keselamatan Jurnalis Upaya mengurai kompleksitas masalah seputar riset keselamatan dengan kerangka teori dan analitik yang luas dan komprehensif. Sehubungan dengan itu, dipandang penting mempertemukan para peneliti di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan mendorong mereka bekerja sama lintas etnis, budaya, agama, batas-batas politik dan disiplin ilmu. Jaringan kerjasama (networking) adalah sangat penting. Memiliki platform penelitian secara nasional, regional dan internasional berdasar pemikiran sejarah lapangan merupakan sesuatu yang mendesak. Para peneliti perlu platform guna mempertimbangkan relevansi pertanyaan- pertanyaan yang dibuat - sesuai pilihan perspektif, jurnalis membutuhkan Inggris tentang 55
resensi buku seated sense of the responsibility to report (hal. 22). Dengan pemahaman ini Simon Cottle menegaskan bahwa keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesonalnya bukan masalah jurnalis atau jurnalisme semata-mata, melainkan masalah kemanusiaan yang menuntut perhatian semua pihak. The protection of journalists and their responsibility to report in and from dangerous places, in violent times, cannot therefore be simply seen as a matter to do with 'journalists' or, even more broadly, as simply being about 'journalism.' Ultimately it is a matter for all of us, as it reaches deep inside the conduct of human affairs in global society (hal. 29). Bagian ke dua buku ini berjudul The Way Forward, berisi delapan artikel yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan tulisan- tulisan reflektif tentang kondisi jurnalis dan jurnalisme, serta upaya-upaya untuk melakukan perlindungan bagi jurnalis di beberapa negara seperti di Afganistan yang sedang dilanda konflik dan peperangan, India yang menghadapi masalah-masalah intoleransi, dan Filipina dengan banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis. Beberapa tulisan memberi perhatian pada urgensi penelitian dan pendidikan bagi penguatan institusi media, etika jurnalistik, literasi media dan demokrasi. Sedangkan tulisan-tulisan pada kelompok ke-dua menyampaikan usulan-usulan bagi agenda riset tentang jurnalisme dan alat ukur untuk menakar tingkat keselamatan jurnalis. keselamatan jurnalis, termasuk masalah impunitas; 4) masalah praktis yaitu praktik dan etika jurnalistik serta keselamatan jurnalis; 5) masalah ekonomi seperti lembaga media, ekonomi dan kondisi kerja terkait keselamatan juranlis. Selain itu ada sejumlah masalah seperti pendidikan, psikologi, teknologi digital yang bisa dikaitkan dengan keselamatan jurnalis (hal. 104- 105). Bagian ke-tiga buku ini berisi artikel-artikel hasil riset tentang masalah perlindungan dan keselamatan jurnalis di berbagai negara seperti Pakistan, Iran, Nigeria, Kolombia dan negara-negara Amerika Latin, beberapa negara di Eropa, Australia dan Turki. Hasil-hasil riset tersebut tentu sangat bermanfaat, membuka wawasan dan pengetahuan bagi upaya memahami masalah keselamatan jurnalis dan penyusunan agenda bagi perlindungan jurnalis bagi negara-negara lain. Di luar ketiga bab atau bagian yang berisi 33 artikel tersebut, masih ada satu bab yang cukup penting dalam buku ini yang berupa ringkasan Laporan Direktur Jenderal UNESCO tahun 2016 tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas. Laporan yang diberi judul Time to Break The Cycle of Violence Against Journalists memaparkan data-data statistik tentang kerekerasan dan pembunuhan jurnalis di seluruh dunia dan status hukum atau proses penanganan terhadap kasus kekerasan dan pembunuhan jurnalis di berbagai negara. Reeta Pöyhtari dalam artikelnya, "UNESCO's Research Agenda on the Safety of Journalists - Call for New Academic Reasearch Inisiatives" mengungkapkan, bahwa keselamatan luas dapat didefinisikan sejalan dengan Strategi Implementasi Rencana Aksi PBB yang menyatakan "a broad category that extends from preventive, protective and pre- emptive measures, through to combating impunity and promoting a social culture which cherishes freedom of expression and press freedom" (hal 104). Menurut peneliti dari Universitas Tampere, Finlandia ini, mengakhiri impunitas merupakan hal sangat penting bagi keselamatan jurnalis. Dengan demikian, (safety) merupakan paket istilah kombinasi antara masalah keselamatan dan impunitas. Dengan definisi seperti itu bisa dibuat daftar masalah yang lebih luas untuk dimasukkan dalam agenda riset tentang keselamatan jurnalis. Sedikitnya ada sebelas area masalah yang bisa dijadikan subjek kajian terkait keselamatan jurnalis antara lain 1) masalah hak asasi manusia yaitu pengembangan media, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan keselamatan jurnalis; 2) masalah sosial kemasyarakatan yakni penyebab sosial dan pengaruhnya terhadap keselamatan jurnalis; 3) masalah hukum yaitu kerangka kerja hukum dan jurnalis secara "keselamatan" Buku ini juga dilengkapi 2 lampiran (apendiks) yaitu Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Masalah Impunitas, dan Agenda Penelitian tentang Keselamatan Jurnalis. Secara keseluruhan buku ini bukan hanya sangat kaya akan yang sangat membantu kita untuk memahami berbagai juga aspek terkait keselamatan menyuguhkan panduan untuk menentukan kebijakan untuk menyusun agenda perlindungan jurnalis secara komprehensif dan mendasar. Oleh sebab itu, buku ini wajib dibaca bukan hanya bagi jurnalis, pekerja media, peneliti dan akademisi, tetapi juga para pembuat kebijakan. (Win/art) informasi dan pengetahuan jurnalis, namun 56
JURNAL Dewan Pers edisi 17 Buku-buku Terbitan Dewan Pers DEWAN PERS 57
JURNAL Dewan Pers edisi 17 JULI 2018 Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999) dengan pemberitaan pers; DEWAN PERS 58