I SALINAN I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG HARi KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; b. bahwa ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 ten tang Djam Kerdja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Djam Kerdja Dalam Daerah Chusus lbu Kota Djakarta Raya, dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu diganti; c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hari Kerja dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: ... SK No 155800 A jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan SK No 155801 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARi KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. 2. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional untuk Instansi kepentingan pelayanan publik. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. lnstansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. lembaga lnstansi pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. kementerian, adalah Pusat 6. 5. 8. 9. 3. Pemerintah bagi 4. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan 10. Aparatur ...
SK No 155802 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh jabatan PPK dan diserahi pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji peraturan perundang-undangan. tugas dalam suatu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ketentuan mengenai Hari Kerja Instansi Pemerintah, Hari Kerja Pegawai ASN, Jam Kerja lnstansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi: a. b. Instansi Pusat; dan Instansi Daerah. Pasal 3 (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pasal4 (1) (2) (3) (4) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu pada ayat setempat. Jam Kerja Instansi Pemerintah di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat. (5) Jam ... jdih.kemenkeu.go.id
SK No 155803 A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 4 - (5) (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan a. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit. b. Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit b. (7) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai. Pasal 5 Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi. Pasal6 Jumlah hari kerja dan/ atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 7 (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan: a. dukungan dan/atau langsung kepada masyarakat. operasional Instansi Pemerintah; b. (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. Pasal 8 ...
SK No 155804 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - Pasal 8 ( 1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. (2) Pelaksanaan fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/ atau fleksibel secara waktu. tugas kedinasan secara (3) PPK atau pimpinan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan lokasi sebagaimana dan/atau dimaksud pada ayat (2). instansi menetapkan fleksibel secara fleksibel secara waktu (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal9 Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Ketentuan mengenai Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja danjam kerja bagi pegawai dan instansi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Ketentuan Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, Hari Kerja Pegawai ASN, dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi: a. Tentara ...
SK No 155805 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - a. Tentara Nasional Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang lingkungan Tentara Nasional ditugaskan di Indonesia; Indonesia serta Pegawai ASN b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota serta Kepolisian Negara Republik Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Indonesia c. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Pegawai ASN di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (2) Hari kerja dan jam kerja bagi Tentara Nasional Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia serta Pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. (3) Hari kerja dan jam kerja bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di luar struktur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hari kerja dan jam kerjanya mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan. (4) (5) Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Pegawai ASN di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal 12 Semua persetujuan tertulis yang telah diterbitkan oleh Menteri terkait hari kerja dan jam kerja yang diajukan oleh unit kerja pada lnstansi Pemerintah sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 13 ... jdih.kemenkeu.go.id
SK No 155806 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang menerapkan ketentuan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 14 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam Kerdja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia; b. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Djam Kerdja Dalam Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya;dan c. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, sepanjang dinyatakan masih tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden 1n1. tetap berlaku Pasal 15 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam Kerdja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia; b. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Djam Kerdja Dalam Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya;dan c. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada diundangkan. tanggal Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - Agar pengundangan penempatannya Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan dengan Presiden dalam Lembaran Negara Republik m1 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023 MENTER! SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan 'nistrasi Hukum, nna Djaman SK No 155799 A jdih.kemenkeu.go.id