IBLAM LAW REVIEW P-ISSN 2775-4146 E-ISSN 2775-3174 Volume 4, Nomor 1, 2024 Authors 1Irsyaf Marsal 2Rina Septiani 3Kalijunjung Hasibuan 4Vivi Puspita Sari 5Hasudungan Sinaga Affiliation 1Universitas Jakarta 2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan 4Universitas YPTK Padang 5Universitas Tama Jakarta Ibnu Chaldun Putra Indonesia Jagakarsa, Email rinaseptiani@unusia.ac.id vivipuspitasari@upiyptk.ac.id Date Submission 9 November 2023 Date Accepted 24 January 2024 Date Published 30 January 2023 DOI 10.52249 TINJAUAN DALAM RUMAH MENYEBABKAN LUKA BERAT HUKUM KEKERASAN YANG TANGGA Abstract So far, violence has occurred due to a lack of communication and commitment within a family to respond to the dynamics/problems of life, often women and children are the victims. Violence for any reason from time to time will have an impact on the integrity of the family, which in the end can make the family fall apart. If this is the case, it is the children who suffer the most losses, especially for the future. Some time ago there was violence against artist Venna Melinda. He experienced domestic violence at a hotel in Kediri City, East Java, on Sunday, January 8 2023. Ferry suspected that this violence had occurred since the last three months Venna Melinda married Ferry Irawan. Venna Melinda suffered a bloody nose and fractured ribs as a result of being hit by Ferry Irawan. This is the basis for Venna Melinda's reporting as a victim of domestic violence by her husband. The type of research used in this research is normative legal research. The approaches used in this research are statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Keywords : Artists, House hold Violence, Serious Injuries Abstrak Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan terhadap keutuhan keluarga, yang pada berdampak akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), 195
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci : Artis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Berat, PENDAHULUAN Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Alimi, 2021). Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis (Zubaedi, 2007). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang. Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan (Anak., 2020). Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah (Anak., 2020) 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. IBLAM Law Review 196
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam konvensi HAM Internasional "Universal Declaration of Human Rights ("UDHR"), the International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR"), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ("ICESCR")telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asami Manusia, bahawa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing (Pangemanan, 1998). Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Venny Andriana, 2019). KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak- anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya. jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2010 sebanyak 105.103 dan pada tahun kasus 2019 mencapai 143.586 orang. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 54.425 (2008), 25.522 (2018) dan 22.512 (2017). Menurut bentuk kekerasan yang dialami pada tahun 2019, yang terbanyak yaitu KDRT (95%), diikuti dengan kekerasan komunitas (5%) dan kekerasan berkaitan dengan peran negara (1%). Dalam KDRT, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mendominasi (48,68%), diikuti dengan kekerasan psikis (48,28%), kekerasan ekonomi (1,83%) dan kekerasan fisik (1,21%) (Wanita, 2023). Dalam laporan Komnas Perempuan Di Indonesia, telah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IBLAM Law Review 197
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan telah banyak dilakukan, diantaranya pendirian Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU Vertikal dan RSUD, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Kepolisian serta penyiapan tenaga kesehatan mampu tatalaksana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di unit-unit pelayanan kesehatan, pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) oleh Kepolisian RI di Polda dan Polres, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembentukan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pengembangan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri (Wanita, 2023). Kendatipun masalah KDRT di masyarakat semakin meningkat, belum banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, terutama dalam hal yang bersifat promotif dan preventif. Beberapa pihak telah mengembangkan berbagai pedoman penanganan KDRT, namun umumnya mengarah kepada hal-hal yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Misalnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri dan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Untuk dapat melaksanakan upaya pencegahan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular perlu mengembangkan berbagai program. Hal ini pun terjadi dengan artis venna melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, bukanlah yang pertama. KDRT yang dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan ferry irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban KDRT yang dilakukan suaminya. Berangkat dari masalah diatas maka penulis ingin membuat kajian dengan judul "Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Kasus Venna Melinda Dengan Ferry Irawan" dengan harapan dapat memberikan khazanah baru dalam ilmu pengetahuan terkhusus kasus KDRT yang terjadi antara artis Venna Melinda dan Ferry Irawan. Adapun rumusan masalah yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tinjauan hukum kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat yang terjadi dalam kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan ? IBLAM Law Review 198
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta 2. Bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian ? METODE PENELITIAN Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang- undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Soerjono Soekanto, 1985). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ibrahim, 2006). Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Muhammad, 2004). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari difinisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu agar masing-masing pihak dapat saling membantu dan melengkapi, mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Hardiningsih, 2006). Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri.Hal ini dapat menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, IBLAM Law Review 199
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut (Maisah, 2016). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351- 356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338- 340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali (Alimi, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan bahwa pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas pengenaan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda yang sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri (Taufiqurrachman, 2019). Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. larangan untuk bekerja dan Dalam batas-batas berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang- orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh angggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai. (Manan, 2008) tertentu, termasuk juga IBLAM Law Review 200
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.(Perempuan, 2021) Dengan demikian, tindakan suami atau Ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.(Wahab, 2019) Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.(Dermawan, 2007) Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.(Dermawan, 2007) Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan (pasal komersial dan/atau 8):(Dermawan, 2007) a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi dalam lingkup rumah tangga tersebut; IBLAM Law Review 201
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tangganya dengan orang tertentu.(Dermawan, 2007) Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol perolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa ini meliputi:(Tangga, 2004) a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau lingkup rumah tangga dalam undang-undang c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit menjelaskan tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:(Tangga, 2004) 1. kekerasan fisik; IBLAM Law Review 202
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang dimaksud kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: (Tangga, 2004) a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pengertian tentang penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa:(Tangga, 2004) 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non-accidental). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Kristi E. Purwandari (Irfan, 2001) berpendapat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana tangga dapat diringkaskan di bawah ini, yaitu:(E. Kristi, 2000) 1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai perusakan vagina (kekerasan seksual) dan langsung dalam kekerasan fisik IBLAM Law Review 203
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar. 2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab. 3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenangwenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat." Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :(Tangga, 2004) (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah) (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : (Tangga, 2004) IBLAM Law Review 204
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga fisik tertentu Pasal 51 menentukan bahwa "Tindak pidana kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan." Upaya preventif terdiri dari kegiatan deteksi dini tindak KDRT yang potensial terjadi di masyarakat melalui kegiatan surveilans, penapisan/skrining dan pemantauan melalui survei, serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan yang berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti RT/RW dan Polisi. Disamping deteksi dini, upaya preventif dapat diperluas dengan kegiatan penanganan segera/sementara kasus/korban tindak KDRT sebelum diteruskan ke tahap penanganan berikutnya yaitu pelayanan komprehensif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bentuknya antara lain pengamanan sementara bagi korban, konseling/wawancara, pencatatan dan pelaporan dan mempersiapkan rujukan dan mengupayakan pendampingan sampai korban mendapatkan penanganan selanjutnya. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Cacat seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku.(Yenti, 2016) Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (world view) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan. Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang mereka anut (P, 1986). IBLAM Law Review 205
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarjinalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadaap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan pendiritaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.(Fakih, 2012) setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan trhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral (Zubair, 2011). Kerasan terhadap perempuan adalah jawabkan Dampak psikologis KDRT yaitu: merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebinggungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilakuk berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak (Subhan, 2004). KESIMPULAN Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat : IBLAM Law Review 206
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta 1. Tinjauan hukum kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat yang terjadi dalam kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan dapat menyebabkan hukuman ferry irawan dihukum diatas 5 tahun. Hal ini berdampak psikologis yang menyebabkan istrinya yakni Venna Melinda mengalami trauma dan ketakutan berlebih pada pria. Maka semoga dengan kasus ini suami belajar untuk berhati-hati dalam bersikap terutama untuk tidak mudah memukul istri atau pasangannya. 2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian dapat dipidana lebih dari 10 tahun. Sebab menghilangkan nyawa seseorang merupakan pidana berat atau penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat atau luka permanen bagi seseorang. DAFTAR PUSTAKA Alimi, R. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan. Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat, 2(1), 20. Anak., K. P. P. (2020). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA." Dermawan, M. K. (2007). Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka,. E. Kristi, P. (2000). Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi", dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.) Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung. Fakih, M. (2012). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ). Hardiningsih, P. dan. (2006). Makalah Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan" , Cyber Media, html. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Irfan, A. W. dan M. (2001). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung. Maisah, and Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi.". Esensia, 17(2), 265-77. Manan, M. "Azzam. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 10. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. P, N. (1986). 6 Sumber memuat pandangan Nugroho P. yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap . Pangemanan, D. R. (1998). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga." Universitas Indonesia. Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap IBLAM Law Review 207
Irsyaf Marsal1,Rina Septiani2,Kalijunjung Hasibuan3,Vivi Puspita Sari4,Hasudungan Sinaga5 1Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,2Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia,3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan,4Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,5Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Perempuan 2020. In Kajian Komnas Perempuan `. Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Subhan, Z. (2004). Kekerasan terhadap Perempuan (Yokyakarta: LKIS Pelangi Aksara,). Tangga, U.-U. N. 23 T. 2004 tentang P. K. D. R. (2004). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Taufiqurrachman, M. (2019). Pancasila dan isu sara. In Pendidikan Kewarganegaraan (Issue December). Venny Andriana. (2019). Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan, 12(1), 45. Wahab, R. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif. Wanita, K. N. A. K. P. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya 2023 Pemulihan Pelindungan dan Jakarta, 7 Maret Yenti, M. dan. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. Esensia, 17(2), 265. Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. In Ar-Ruzz. Zubair, M. K. (2011). Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemhaman Islam. Jurnal Al- Ma'iyyah, 14(2), 64. IBLAM Law Review 208