FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN KEMBALI BARANG KREDIT;Studi Kasus di Kampung Negeri Agung kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan 1Devi Agustin, 2Andriansyah 1STAI Al-Ma'arif Way Kanan, 2STAI Al-Ma'arif Way Kanan Abstrak Penelitian yang dilakukan di Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ditemukan adanya penjualan barang secara cash tetapi barang tersebut masih kredit, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat diKampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang digunakan pada penelitian masalah kemasyarakatan secara mendalam dengan maksud memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan yang terlibat didalamnya dan penulis terjun langsung ke lapangan. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan praktik penjualan kembali barang kredit tidak secara tertulis hanya secara lisan dan tidak ada saksi. Adapun dalam Tinjauan Hukum Islam transaksi penjualan kembali barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik seutuhnya pihak penjual atau debitur (barang hutang) dan pihak ketiga walaupun sudah membeli barang tersebut secara cash/tunai bukan lah pemilik sah barang tersebut karena barang tersebut masih dalam angsuran pembayaran. Kata Kunci: Hukum Islam, penjualan kembali barang kredit A. Pendahuluan Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan 17
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberi tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.1 Sedangkan Menurut Mahmud syaltout, fiqh muamalah adalah ketentuan hukum mengenai hubungan perEkonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan menurut Idris Ahmad Fiqh muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dari pengertian di atas bahwa fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai prilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fiqih muamalah termaksud didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli menurut Imam Syafi'i beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepimilikan.2 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jadi yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut bai al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku didalam masyarakat.3 Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai 1Hendi suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1-2. 2 Abu Syuza bin Ahmad Al-Ashfahani. Fiqih Sunah Imam Syafi'i. 2009.. Padi Bandung, h. 160 3 A, Al-Jaziri, 2011, Kitab Al-Fiqh'ala Madzahib Al-Arba'ah . dar Al-Fikr, Lebanon, Zuz 2, h. 110 18
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 kebutuhan yang berbeda adakala sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang memberi tanpa adanya imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan cara melakukan jual beli. Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "pekerjaaan apakah yang paling baik." Beliau menjawab "pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik kullu Bai'in Mabrurin.4 Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba- hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus di sertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Jika jual beli bila tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanfiyah, akad tersebut fasid. Bila persyaratan tidak di penuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadits Nabi, maka transaksinya termaksud transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun pelakunya berdosa. Dalam transaksi jual beli bila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu baik karena ketidak jelasaan objek jual beli atau ketidak jelasan dalam cara pelaksanaannya maka hukum jual beli ini adalah haram. Jual beli 4 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).h vii 19
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 secara kredit merupakan seorang penjual menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari pada harga kala itu, yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian tertentu dan dibayarkan pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 : Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al Baqarah: 282)5 Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangannya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih diminati oleh masyarakat dibandingan dengan memakai pembayaran secara cash. Meskipun sebenarnya jika membeli barang secara kredit justru harganya mahal. Namun dengan kredit maka waktu untuk membayarnya lebih lama dan hal ini justru dapat menguntungkan yang membuka usaha kredit. Adapun yang dimaksud dengan pembelian barang kredit adalah suatu pembelian barang yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahap pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli kredit yang lazim adalah harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran. Jual beli kredit yang lazim dilakukan oleh anggota masyarakat adalah dewasa ini seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, kredit alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.6 Kredit bagi orang awam diartikan sebagai hutang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang bearti percaya. Dengan demikian maka dasar dari pengertian kepercayaan, sehingga hubungan yang 5Al-qur'an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro,2018),h.48 6Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 154 20
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa yang penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan baik jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya. Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terdapat karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Pada prinsipnya segala bentuk Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahah, sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan mudarat bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini menimbulkan dalil al-qur'an yang bisa menghubungkan dengan kejadian ini, yakni terdapat dalam surat An-nisa ayat 29: Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa: 29)7 Dari arti di atas dapat dipahami, bahwasanya jalan menurut agama, seperti riba dan Ghasab atau terjadi Tijarah (secara maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berdasar kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakannya). Adapun hadis nabi yang terdapat dalam jual beli yaitu: )يهيبل هاور( . ِضا َرَت ْنَع َعْيَبلْا اَمَنِا 7Al-qur'an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro,2018),h.83 21
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 Artinya:"Rasulullah menyatakan: jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi)8 Dikampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi di desa tersebut ada warga yang khusus menjual barang-barang secara kredit mulai dari penjualan peralatan rumah tangga, perabotan, pakaian, elektronik, dan sandal sepatu. Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap bulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Namun ada yang membeli barang kreditan dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya ada juga yang sudah lunas tepat waktu akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara cash/tunai. Namun pihak debitur/pembeli akan tetap membayar kreditan nya kepada pihak kreditur/penjual yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi. Jika barang tersebut masih dalam kredit maka ada angsuran yang harus dilunasi dan apabila pihak debitur/pembeli menunda-nunda waktu pembayaran bisa saja barang kredit tersebut ditarik kembali oleh pihak kreditur/penjual pihak kreditur/penjual pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga harus bersabar sampai pihak debitur/pembeli bisa melunasi semua barang angsuran tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi diKampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan muncul beberapa pertanyaan bolehkah barang kredit yang belum lunas di jual kembali secara cash/tunai yang telah di lakukan oleh masyarakat diKampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari penjualan barang kredit yang terjadi yakni terkait dengan masalah dalam penjualan barang kredit. B. Metode Penelitian 8Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.168 22
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif, dan bersifat deskriftif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, keadaan yang diklarifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data penelitian ini Data primer dan Data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan metode Interview (Wawancara) , Dokumentasi dan Observasi. Teknik Analisis Data yang Penulis lakukan adalah apabila data sudah terkupul secara keseluruhan kemudian dilakukan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. C. Kajian Teori 1. Pengertian hak milik Menurut pengertian umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum.9 Milik dalam buku pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam yang di kutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih Muamalah, Milik dalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syara'i.10 Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. a. Sebab-sebab pemilikan. 1. Ikhraj al mubahat, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termaksud kedalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu: 9Hendi Suhendi, Op.Cit.h.75 10Ibid, 23
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 a) Benda mubhat belum dikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di ikhrazkan orang lain. b) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubhat tanpa adanya niat, tidak termaksud ikhraz umpanya seseorang pemburu meletakkan jaringannya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringannya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.11 b. Khalafiyah, ialah bertempatnya seseorang atau sesuatuyang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Khalifah ada dua macam, yaitu: 1) Khalifah syakhsy'an, yaitu si waris menempati tempat muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. 2) Khalifah syai'an, apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka khalafiyah syai'in ini disebut tadlimin atau ta'wil (menjamin kerugian). 2. Tawllud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi pemilik domba. Sebab pemilikan tawallud min mamluk dibagi kepada dua pandangan (i'tibar),yaitu: a. Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamihi fiha) b. Pandangan terhadap bekasnya (i' tibar atsariha) Dari segi ikhtiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi dua macam, yaitu ikhtiyariyah dan jabariyah. Sebab ikhtiyar iyah adalah sesuatu yang manusia 11Ibid,h.75-78 24
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya, sebab ikhtiyar ada dua, yaitu ikhraj al-mubahatdan dan uqud. Sedangkan yang dimaksud jabariyah ialah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya, sebab-sebab jabariyah ada dua macam, yaitu irtsdan tawwallud min al-mumluk. c. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata: "sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun". Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.12 2. Macam-macam Pemilikan Milik yang dibahas dalam fiqih muamalah secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu:13 a. Milik tamn, suatu pemilikan yang meliputi benda dan memanfaatkan sekaligus, artinya bentuk benda ( zat benda) dan kegunaan dapat di kuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli. b. Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tanpa memiliki zatnya.14 Para ulama fiqih menyatakan bahwa pemilik manfaat (al-milk dan al- niqish) dapat terjadi melalui lima cara yaitu: a. Al-Ariyah (pinjam meminjam), merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam sepeda orang lain. b. Al-Ijarah (sewa menyewa), merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa kendaraan, rumah dan hotel. 12Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Depok: Rajawali Pers,2017).h.40 13Ibid, 14Mardani, Hukum SIstem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2015).h.132 25
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 c. Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga ia boleh memanfaatkannya dan orang lain hanya boleh memanfaatkan seizinnya. d. Wasiat (pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat), merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain, tanpa ganti rugi. e. Al-ibahah, penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya, memberi hak kepada orang lain untuk hewan dipekarangannya, dan menyediakan harta untuk kepentingan umum, seperti jalan raya dan jembatan. Perbedaan al-milkdan al-ibahah adalah bahwa dalam al-milk at- tamn seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus izin kepada siapun, sedangkan dalam al-ibahah harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama. Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Milk al'ain atau disebut milk alraqabah semua benda baik benda tetap (qhairul manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilik terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor, pemilikan terhadap benda disebut milk al-'ain. 2) Milk al-manfaah yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya. 3) Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Hutang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.15 Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 15Ibid, 26
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 a. Milk al-mutamayyiz, yang dimaksud milk al-mutamayyiz adalah: sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan- batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seEkor kerbau sudah jelas batasan-batasannya. b. Milk al-syai' atau al-musya, yaitu milik yang berpautan dengan seseuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seEkor sapi yang diboleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.16 Adapun ciri-ciri khusus al-milk at-tamn adalah: 1) Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna. 2) Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya 3) Pemiliknya tidak dibatasi waktu 4) Pemiliknya tidak boleh digugurkan 5) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masig orang dianggap bebas menggunakan misalnya, sebagaimana milik mereka masing-masing Adapun ciri khusus milik yang tidak sempurna (al-milk an naqish) adalah: a. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sebaginya b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termaksud harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang. c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya apabila harta itu telah diserahkan pemiliknya kepada orang yang telah memanfaatkanya, maka harta itu menjadi amanah 16Ibid,h.132-133 27
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang- wenang terhadap harta itu. d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan harta pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan olinya. e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemilinya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dari pengembaliaan itu. Misalnya, lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah, lalu apabila padi itu ditanam di sawah itu belum layak dipanen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi itu belum boleh dipanen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia meminta, karena apabila sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen sedangkan padi itu belum layak dipanen. Jika dipaksakan maka akan membawa mudharat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu. 3. Status Kepemilikan Barang Kredit Pemilikan berasal dari kata milik yang bearti kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i17. Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual)18, status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya hak milik si debitur karna barang tersebut masih dalam angsuran. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si debitur, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang 17Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.33 18Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.154 28
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 yang dibeli19. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko, dan akan berpindah hak milik apabila seseorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli. Sebagian ulama membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah ushul fiqih yaitu: ة َر ْو ُرَّضلا َةَل ِزْنَم ُل ِزْنَت ُةَجاَحْل َا Artinya:"keperluan dapat menduduki posisi darurat"20 Arti dari kaidah ini menunjukan bahwa suatu keadaandalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat diartikan bahwa suatu hal yang dilarang atau tidak dibolehkan dalam hukum islam jika dalam keadaan yang darurat maka hal tersebut boleh atau sah menurut hukum islam. Kebutuhan dharuriyah artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yaitu lima tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun kebutuhan hajjiyah, bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan hajjiyah tidak akan mengancam kebutuhan pokok tersebut, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Akan tetapi jika mukallaf tidak sanggup memenuhi kebutuhan hajjiyah-nya, dalam Hukum Islam ada keringan yang disebut rukhsah. D. Hasil dan PembaHasan Penjualan kembali barang kredit oleh masyarakat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh bahwa kebanyakan yang melakukan penjualan barang kredit seperti ini dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian 19Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2015),h.127 20Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 186. 29
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 bahwasannya barang kredit yang dijual secara cash/tunai berupa barang-barang elektronik atau peralatan rumah tangga barang tersebut dijual kembali secara cash/tunai padahal barang tersebut masih dalam keadaan kredit artinya barang tersebut bukanlah milik utuh dari sipenjual atau debitur, karena debitur masih ada kewajiban membayar biaya angsuran kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan bahwa barang tersebut masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas baru barang tersebut bisa menjadi hak sepenuhnya oleh debitur. Namun disini pihak menjual kembali barang yang masih dalam kredit tersebut kepada pihak lain yang sama-sama bertempat tinggal diKampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Pihak-pihak yang bertransaksi ada pihak debitur yaitu: Ibu yuni, Ibu Sri, bapak Toni, dan bapak Eko. Sedangkan pihak ketiga: Ibu Heni, bapak agus, ibu Mega, dan bapak Hasan. Dibawah ini disajikan beberapa kasus penjualan barang yang sedang kredit di jual kembali secara cash/tunai yang penulis peroleh dari Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yaitu: 1. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh ibu yuni dan ibu Mega Menurut ibu yuni selaku debitur atau pihak yang menjual barang elektronik berupa handphone dengan ibu Mega yang merupakan tetangga dari ibu yuni, disini pihak ibu yuni menjual barang tersebut seharga 1.800.000 yang awalnya dia membeli seharga 2.000.000 bulan dan baru berjalan 4 bulan disebabkan pada saat itu ibu tanti sedang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan alasan dia membeli handphone itu secara kredit sebab anaknya memaksa untuk membelikannya handphone padahal beliau belum mempunyai uang.21 Menurut ibu Mega, beliau membeli handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphone tersebut masih dalam kreditan atau bukan beliau hanya ingin membantu tetangganya yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak nya yang mendesak. Dan menurutnya jika barang tersebut ditarik oleh kreditur/penjual maka beliau menyerahkan sepenuhnya 21Wawancara dengan ibu yunii pada tanggal 31 agustus 2021 30
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 kepada ibu tanti selaku debitur/pembeli yang ia tau dia sudah membayar secara cash/tunai.22 2. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh ibu Sri kepada ibu Heni Menurut penjelasan ibu Sri, beliau menjualkan barang kreditan yang baru berjalan 4 bulan kepada ibu yana selaku saudara barang tersebut berupa Blender yang awalnya beliau membeli secara kredit seharga Rp.800.000 dan dijual 500.000 disebabkan pada saat itu anak dari ibu sari sedang sakit membutuhkan tambahan biaya untuk anaknya dan ibu Sri menjualkan blender sebab saat itu tidak memiliki uang dan jika di jual barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu.23 Menurut penjelasan ibu Heni, beliau tidak mengetahui bahwa barang tersebut masih dalam kredit dan beliau sudah terlanjur membeli barang tersebut karena ibu Heni belum mempunyai blender dan ditawarkan dalam harga murah oleh ibu Sri. Jika ditarik oleh pihak krediur ibu yana tidak mau tau urusan itu sebab dia telah membeli barang tersebut secara cash/tunai dia serah kepada ibu sari selaku pihak debitur.24 3. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak Toni kepada bapak agus Penjelasan bapak Toni, beliau menjualkan barang elektronik kepada bapak yanto selaku saudara beliau sebab saat itu bapak Toni sedang mengalami musibah yang saat itu sangat membutuhkan uang sehingga bapak Toni menjual barang yang sedang kredit tersebut seharga 800.000 yang awalnya barang kredit tersebut seharga 1.500.000 berupa handphone yang baru berjalan 3 selama bulan.25 Menurut bapak agus, beliau membeli barang tersebut karena saat itu bapak Toni membutuhkan uang dan ingin membantunya sehingga jika sewaktu-waktu pihak kreditur/penjual mengambil barang tersebut bapak agus akan bersabar sampai pihak debitur/pembeli melunasi semuanya.26 4. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak Eko dan bapak Hasan 22Wawancara dengan ibu Mega pada tanggal 31 agustus 2021 23Wawancara dengan ibu Sri pada tanggal 1 agustus 2021 24Wawancara dengan ibu Heni pada tanggal 2 agustus 2021 25Wawancara dengan bapak Toni pada tanggal 3 agustus 2021 26Wawancara dengan bapak agus pada tanggal 3 agustus 2021 31
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 Menurut penjelasan bapak Eko, beliau menjualkan barang elektronik kepada bapak Hasan selaku saudara beliau dikarenakan bapak Eko pada saat itu sangat membutuhkan uang sehingga barang yang bernilai dijual termaksud barang yang sedang kredit tersebut seharga Rp.1.000.000 yang awalnya barang tersebut dikredit seharag Rp.1.600.000 berupa barang elektronik salon yang baru berjalan 6 bulan.27 Menurut bapak Hasan beliau membeli barang yang ditawarkan bapak Eko karena ingin membantu bapak Eko yang sedang sangat membutuhkan uang. Sehingga jika sewaktu waktu pihak kreditur menarik barang tersebut bapak Hasan akan bersabar sampai pihak debitur melunasi semuanya.28 Setelah berhasil mewawancarai masyarakat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang melakukan penjualan kembali barang kredit, masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan penjualan kembali barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai barang berupa elektronik meskipun barang tersebut masih dalam masa angsuran. Dari hasil wawancara juga pihak ketiga ada yang tidak mengetahui dan ada juga yang mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaanya masih dalam masa angsuran, artinya pihak debitur masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut. pihak ketiga juga mengungkapkan alasannya kenapa membeli barang tersebut karna hanya ingin sekedar membantu dan kebetulan juga ada yang belum mempunyai barang tersebut yang kemudian dijual dengan harga murah oleh debitur. Disini antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan. Dari hasil wawancara dan penelitian penulis bahwa disini barang yang masih menjadi hak kreditur dan debitur bukan hak sepenuhnya milik debitur telah dipindah tangankan atau telah dijual kembali pada pihak ketiga, jika 27Wawancara dengan bapak Eko pada tanggal 4 agustus 2021 28Wawancara dengan bapak Hasan pada tanggal 4 agustus 2021 32
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 barang tersebut benar terjadi maka pihak ketiga harus rela memberikan barang tersebut kepada kreditur dan harus bersabar sampai si debitur melunasi barang tersebut dan menjadi hak sepenuhnya milik debitur. Dari tinjauan Hukum Islam nya praktik seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab ada syarat dalam jual beli yang tidak sesuai yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana objek dalam jual beli tersebut harus milik sepenuhnya pihak penjual jika disini barang yang dijual masih dalam kredit dan pihak debitur belum melunasi kreditannya maka barang tersebut masih milik pihak kreditur dan debitur sampai pihak debitur melunasinya agar menjadi hak sepenuhnya pihak debitur. Dan mudharatnya juga jika sewaktu- waktu pihak debitur tidak dapat melunasi maka pihak kreditur bisa saja menarik kembali barang kreditan tersebut akan tetapi jika barang tersebut sudah dijual kembali kreditur akan kesulitan untuk mengambilnya lagi jika memang kreditur menarik barang tersebut maka pihak ketiga yaitu pembeli barang secara kredit harus bersabar sampai barang tersebut sudah benar- benar dilunasi oleh pihak debitur. Oleh karena itu praktik seperti ini tidak di bolehkan oleh syari'at islam dan tidak sesuai dengan hukum islam karena pihak debitur melanggar kesepakatan terhadap pihak kreditur, praktik seperti ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi debitur maupun kreditur karena barang tersebut belum menjadi kepemilikan debitur secara sepenuhnya tanpa adanya kaitan dengan pihak lain. Sebab jika adanya unsur kelalaian dalam pembayaran angsuran kredit maka resiko bagi debitur adalah pihak kreditur bisa saja menarik kembali barang kreditannya tersebut. E. Kesimpulan Pelaksanaan praktik penjualan kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat diKampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tidak secara tertulis hanya secara lisan, dan tidak mendatangkan para saksi. Pihak debitur/pembeli sebagai pihak yang mengkredit barang harus bisa menjaga dan melunasi barang kredit tersebut 33
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 sampai benar-benar menjadi milik pihak debitur/pembeli, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu pihak debitur/pembeli menjual kembali barang kredit tersebut secara cash/tunai kepada pihak ketiga tanpa meminta izin kepada pihak kreditur/penjual sedangkan barang tersebut masih dalam angsuran. Dalam pandangan Hukum Islam tentang praktik seperti ini adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori Hukum Islam terutama dalam transaksi penjualan barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik sepenuhnya pihak debitur/pembeli (barang hutang). Adapun dalam tinjauan Hukum Islam praktik penjualan kembali barang kredit yang dilakukan masyarakat Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dalam transaksi semacam ini tidak sesuai dengan hukum islam ada salah satu syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjual belikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan pihak ketiga walaupun sudah membeli barang tersebut secara cash/tunai bukan lah pemilik sah barang tersebut karena barang tersebut masih dalam angsuran pembayaran pihak debitur/pembeli kepada pihak kreditur/penjual, dan mudharatnya pihak kreditur/penjual bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak debitur/pembeli menunda-nunda pembayaran pihak kreditur/penjual pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash/tunai akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur/pembeli harus bersabar sampai debitur/pembeli bisa melunasi semua angsuran barang tersebut. F. DAFTAR PUSTAKA Abu Syuza bin Ahmad Al-Ashfahani. Fiqih Sunah Imam Syafi'i. 2009 Amir Syarifudin. Ushul fiqh, Jilid I Bandung: Logos Wacana Ilmu. 1997 Diah Ayu Minariha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shope, UINSA Surabaya, 2018 34
FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN : 2774-3292 Vol. 2 Nomor 1 2022: h.17-35 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2017 Hendi suhendi, Fiqih Muamalah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, Tarsoto: Bandung, 2016 Suharsimi Arikunto, Jakarta: RenikaCipta, 2008 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2014 35