SALINAN BOPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH PERATORAN BOPATI WONOGIRI NOMOR 7 TAHON 2021 TENTANG PETONJOK PELAKSANAAN PERATORAN DAERAH KABOPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHON 2019 TENTANG PEROSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SOKA DANA WONOGIRI DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATI WONOGIRI Menimbang bahwa dalam rangka rnelaksanakan ketentuan Pasal 31 ay t (4), Pasal 50 ayat (3) huruf c dan Pasal 68 ayat (2) Peratur Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Persero Daerah Bank Perkreclitan Rakyat Bank Giri Suka D Wonogiri, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati ten Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Ja a Tengah Nornor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Persero Daerah Bank Perkreclitan Rakyat Bank Giri Suka D Wonogiri. Mengingat 1. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 42); 2. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Norn r 31, Tambahan Lernbaga Negara Republik Indonesia Norn r 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan Nornor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undan - Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perb ... ~,. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Norn 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesi Nornor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 4 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republ f Indonesia Nomor 4756 ); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undan - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembar Negara republik Indonesia 5587) sebagaimana tel diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322); "
Menetapkan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 ten Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana tel diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tah 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norn r 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Raky t Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dew Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Bad Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wono ·
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 201 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Wonogiri Nomor 183); MEMUTUSKAN: : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATE WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAA PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAN GIRI SUKA DANA WONOGIRI.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urus pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatu Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Das Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. 5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri S Dana Wonogiri yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Giri Suka D Wonogiri (Perseroda). 6. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam ak pendirian. 7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipen oleh Pemegang Saham. 8. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Giri S Dana Wonogiri (Perseroda). 9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Bank Giri Suka D Wonogiri (Perseroda). 10. Direksi adalah Direksi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). 11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda . 12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adal proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang un menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi. 13. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain. 14. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah bisnis yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris. 15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adal forum, dimana pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperole keterangan mengenai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perserod dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). )
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah bad usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagi besar adalah milik pemerintah daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 ( 1) PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan deng maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatk taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah. (2) PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan deng tujuan: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efe efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan; d. melaksanakan bank perkreditan rakyat dengan prinsip tata kelo a perusahaan yang baik; dan; e. memperoleh laba atau keuntungan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi : a. Modal; b. Organ PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perseroda). c. Operasional; d. Tahun Buku dan laporan-laporan; e. Penggunaan Laba; f. Aktiva Tetap Dan Inventaris; g. Tanggung jawab dan Tun tu tan Gan ti Rugi. I
BAB IV MODAL Pasal 4 (1) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Girl Suka Dana Wono (Perseroda) dengan perbandingan sebagai berlkut: a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sebagai pemegang saham kendali; b. BUMD Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum Girl Tirta Sari sebes 1 % (satu persen). (2) Komposisi penyertaan modal oleh BUMD Pemerintah Daerah/Perumda Minum Girl Tirta Sari tidak boleh melebihi dari komposisi setoran mod Pemerlntah Daerah, dikecualikan bagi PT BPR Bank Girl Suka D Wonogiri (Perseroda) yang rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua pul persen). (3) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS. (4) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan PT BPR Bank Girl Suka D Wonogiri (Perseroda) baik untuk sebagian maupun merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (5) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergun sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut: a. Setoran bulan Januari- Juli sebesar = 100% b. Setoran bulan Agustus- Oktober sebesar = 50% c. Setoran bulan Nopember - Desember sebesar = 0% BABV ORGAN PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (PERSERODA) Bagian Kesatu Umum Pasal 5 ( 1) Organ PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogirl (Perseroda], terdiri dari : a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi. (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Girl Suka Dana Wono (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Paragraf 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pasal 6 (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Girl Suka D Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat dengan modal inti lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliy ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Kornisaris d disahkan oleh RUPS. (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) selrurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fung i perkreditan, penghimpun dana, pengawasan, akuntansi, teknolo informasi, pengembangan sumber daya manusia dan umum, kepatuh manajemen risiko, dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Terorisme (APU PPT). Pasal 7 Struktur Organisasi PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perserod ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direksi dan dimu t dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Girl S Dana Wonogiri ( Perseroda). Pasal 8 Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pelaksanaann disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dan Wonogiri (Perseroda) berdasarkan hasil kajian dan analisis dari Pengurus BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perseroda). Pasal 9 Kedudukan, Togas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masin Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan ole Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Paragraf 2 Logo dan Stempel/Cap Pasal 10 Bentuk dan warna logo PT BPR Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perserod sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tid terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11 Ukuran, bentuk dan warna Stempel/ Cap PT BPR Bank Girl Suka D Wonogiri (Perseroda) sebagairnana tercantum dalam lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua RUPS Pasal 12 ( 1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Giri Su a Dana Wonogiri (Perseroda). (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa (3) RUPS tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanak selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya. (4) RUPS Tahunan mengesahkan: a. Laporan Keuangan Tahunan. b. Pembagian Laba Bersih. (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengesahk kegiatan selain tersebut dalam ayat (4). Pasal 13 ( 1) RUPS diselenggarakan oleh pemegang saham pengendali deng menghadirkan pemegang saham BUMD Pemerintah Daerah/Perumda Minum Giri Tirta Sari. (2) RUPS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat pemegang saham, Direksi dan/ atau Dewan Kornisaris. (3) Biaya penyelenggaraan RUPS dapat dibebankan kepada PT BPR Bank a· Suka Dana Wonigiri (Perseroda). Pasal 14 (1) Masing-masing Pemegang Saham mempunyai suara proporsional sesu dengan persentase kepernilikan Modal Dasar. (2) Dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham dapat menghadirk narasumber yang berasal dari Dewan Komisaris, Direksi atau pihak I yang diperlukan.
Bagian Ketiga DEWAN KOMISARIS Paragraf 1 Pengangkatan Dewan Komisaris Pasal 15 (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Daer wakil dari pemegang saham Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dan pih ketiga yang profesional dan independen. (2) Wakil pemegang saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan d pengawasan BUMD serta tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupak kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuh pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jas dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengg pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundan undangan. (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat { merupakan anggota komisaris yang tidak ada hubungan bisnis deng Direksi maupun pemegang saharn, terdiri atas: a. anggota komisaris BUMD lain dan/ atau anggota yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD. c. mantan Direksi BUMD; atau d. eksternal BUMD selain terse but pada huruf a, huruf b dan huruf c. Pasal 16 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat diben sekretariat atas biaya PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang. (2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pad ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT BPR Bank Giri Suk Dana Wonogiri {Perseroda). Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Pasal 17 (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha d pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri {Perseroda). ,
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh komis utama atau Komisaris anggota yang ditunjuk oleh Kornisaris utama d dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dew Komisaris. (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wono · (Perseroda); dan c. rapat luar biasa. (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dap t diselenggarakan : a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undang Komisaris utama; atau b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris utama. (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dihadi · seluruh anggota Dewan Komisaris. (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaim dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat sec fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi. Paragraf 3 Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Pasal 18 (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dil berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputus dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pimpinan rapat dap menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari. (3) Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, d memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan menandatangani persetujuan tersebut.
c ti
(4) Keputusan yang diambil sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) mempun kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dal rapat Dewan Komisaris. (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat men dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komis mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wono (Perseroda). Paragraf 4 Risalah Rapat Dewan Komisaris Pasal 19 ( 1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat y ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir d didokumentasikan secara baik. (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, waj b dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbed pendapat tersebut. (3) Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani ol seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusik kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. (4) Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT B Bank Girl Suka Dana Wonogiri (Perseroda). Bagian Keempat DIREKSI Paragraf 1 Pengangkatan Kembali Direksi Pasal 20 1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali tanp melalui proses seleksi sebagairnana saat pengangkatan pertama sebagai Direksi. 2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) palin sedikit memenuhi kriteria : a. realisasi pencapaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dal rencana bisnis bank;
b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan a mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari; a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Giri Suka Dana Wono n (Perseroda); c. laporan keuangan; d. laporan hasil pengawasan; dan e. kontrak kinerja. (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi waj b menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. (6) Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang diangkat sebagai Direksi dan pada saat ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2019 masih menjabat sebagai Direksi, maka kepegawaiannya berhenti pada saat masajabatannya berakhir. (7) Dalam hal Direksi yang diangkat kembali berasal dari pegawai PT BP Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), maka secara otomatis sta s kepegawaiannya harus berhenti pada saat diangkat kembali sebag · Direksi. Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat Direksi Pasal 21 (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utam atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan dianggap s apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Direksi. (3) Rapat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogi · (Perseroda); dan c. rapat luar biasa.
(4) Rapat tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a dap t diselenggarakan : a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undang Direktur Utama; atau b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama. (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wono (Perseroda) sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b wajib diha seluruh anggota Direksi. (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaim dirnaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. (7) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi. Paragraf 3 Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi Pasal 22 (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasark musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputus dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rap Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi tel diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengen usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) mempuny kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dal rapat Direksi. (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menja tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi. (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat Direksi Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) . Paragraf 4 Risalah Rapat Direksi Pasal 23 (1) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didokumen tasikan secara baik. '
(2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat direksi, wajib dicantumk secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendap terse but. (3) Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh sel anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggo Direksi. (4) Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT B Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). Paragraf 5 Hak/Penghasilan Dan Penghargaan Direksi Pasal 24 ( 1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi : a. gaji pokok yang besarnya : 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai sebagaimru,a tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini; dan 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan pulu persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri S Dana Wonogiri (Perseroda) yang dihitung dari jumlah nominal kre lancar posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah deng laba sebelum pajak akhir tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen). c. tunjangan isteri/ suami dan anak sebesar 20%; d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali ga 1 pokok; e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dan Wonogiri (Perseroda). (3) Pola perhitungan gaji pokok anggota Direksi sebagaimana dimaksud pad ayat (2) sebagairnana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati i dan dapat berubah berdasarkan hasil evaluasi setiap semester pada tah berjalan. 11
(4) Anggota Direksi mendapat fasilitas : a. perawatan kesehatan yang layak tennasuk istri/suami dan sebany banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan ol h Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka D Wonogiri (Perseroda); b. rumah dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang beras dari luar wilayah kerja; c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Su a Dana Wonogiri (Perseroda) dengan mengutamakan azas kepantas dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc unt kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maxim 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bak solar; d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberik sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wono (Perseroda); e. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh pul lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun y penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif un pengembangan bank. f. penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada huruf ( ) diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis integritas; g. setiap bulan direktur utama dapat diberikan dana penunj operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji y dipertanggungjawabkan secara riil. Pasal 25 (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Direksi memperoleh uang ja pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelu dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatann dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan pulu persen) dari Direktur Utama. (2) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian dapat diberikan bagi Direk i yang diberhentikan dengan honnat sebelum masa jabatannya berakh r dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahu dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setela dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
(3) Untuk PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (perseroda) yang buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberik uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentik dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komis · (5) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat mendapatkan uang jasa pengabdian. (6) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugik perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan. BAB VI KEPEGA W AIAN Pengadaan Pegawai Pasal 26 ( 1) Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumum pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pengangkatan menjadi pegawai. (2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tin 35 (tiga puluh lima) tahun; (3) Pengangkatan sebagai calon pegawai dapat dilakukan bagi mereka y melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khus s dan dilaksanakan secara selektif. (4) Pengadaan pegawai dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dal satu tahun berdasarkan keputusan RUPS. (5) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanak oleh panitia pengadaan pegawai yang dibentuk dengan keputusan Direks . (6) Panitia pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdi · dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan/atau Perum a Air Minum Giri Tirta Sari dan Pengurus PT BPR Bank Giri Suka D Wonogiri (Perseroda). (7) Togas panitia pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dal pengadaan pegawai. (8) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rang a pelaksanaan seleksi pegawai. tah tel tid
(9) Pengadaan tenaga kontrak diatur dan ditetapkan dengan Peratur Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Pasal 27 (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dew Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, deng memperhatikan kemampuan JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wono · (Perseroda). (2) Batas pensiun pegawai JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perserod adalah 56 (lima puluh enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian JYI' BPR B Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar d ditetapkan dengan peraturan Direksi. BAB VII OPERASIONAL Bagian Kesatu Penghimpunan Dana Pasal 28 ( 1) JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) menghimpun d masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1); a. dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan; b. besarnya tingkat Sunga ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 , JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengiku · program penjaminan simpanan. (4) Untuk menjaga likuiditas, JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wono · (Perseroda) dapat mengikuti program-program dana bersama Fund) melalui asosiasi bank perkreditan rakyat yang ada. (5) JYI' BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) melaksanakan Linkage program dengan bank umum dengan persetuju Dewan Komisaris.
Bagian Kedua Penyaluran Dana Pasal 29 (1) Usaha penyaluran dana PT BPR Bank Girl Suka Dana Wono · (Perseroda) meliputi: a. pemberian kredit; b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia; c. penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito, sertifikat deposit tabungan dan/atau bentuk lainnya. (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukar .. sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaks pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan. Bagian Ketiga Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan Penghapus bukuan Kredit Macet Pasal 30 (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kuali aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik. (2) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib membentu penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutu resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan undang-und perbankan. Pasal 31 { 1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat mengus panghapus bukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan sta kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk penyisihan penghapus bukuan aktiva produktif secara penuh. (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan. (3) Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian dapat persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbuku yang diajukan oleh Direksi. (4) Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapk penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan Direksi.
s
(5) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagih dengan membentuk Asset Management Unit (AMU) dan hasiln a dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala setiap 3 (tiga) bul (6) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat ( dan ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham. BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN-LAPORAN Bagian Kesatu Tahun Buku Dan Laporan-Laporan Pasal 32 ( 1) Tahun buku PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) tahun takwim atau tahun yang diawali dari awal Januari sampai deng akhir bulan Desember. (2) Jenis-jenis laporan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perserod ) terdiri dari : a. laporan bulanan; b. laporan keuangan publikasi; c. laporan pelaksanaan rencana bisnis bank; d. laporan keuangan tahunan; e. laporan lainnya yang diperlukan. (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adal laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR Bank Giri Suka D Wonogiri (Perseroda) berupa neraca, laba rugi beserta rekening-rekeni administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud. (4) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada pemeg saham melalui Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima bela ) bulan berikutnya. (5) Laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari nerac I perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan komitmen kontinjensi, dan infonnasi lainnya yang diumumkan. (6) Laporan pelaksanaan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawas terhadap pelaksanaan RBB oleh Direksi. '
(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h adalah terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditah laporan arus kas, laporan ekuitas, laporan komitmen dan kontinjen i, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akun publik. Pasal 33 (1) Direksi wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban tahunan y g terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan lainnya kepa a pemegang saharn untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatn a bulan April tahun buku berikutnya. (2) Direksi wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban akhir ma a jabatan kepada pemegang saharn melalui Dewan Komisaris paling lamb t 3 (tiga) bulan sebelum masajabatan Direksi berakhir. (3) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaks pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan disahkan oleh RUPS. Bagian Kedua Penunjukan Akuntan Publik Pasal 34 (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit lapor tahunan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 32 ayat (7) atas persetuju Dewan Komisaris dan disahkan dalarn RUPS. (2) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat menggunak jasa akuntan publik yang sarna untuk mengaudit laporan tahunan pal" banyak 3 (tiga) kali berturut-turut. (3) Audit PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) paling se · t 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kantor cabang oleh akuntan publik yang sarna. BAB IX PENGGUNAAN LABA Pasal 35 (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUP , pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen); b. cadangan 20% (dua puluh persen);
c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibil ty 3% (tiga persen). d. tantiem 4 % (empat persen). e. Jasa produksi 8 % (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen). (2) Deviden sebagaimana dirnaksud ayat (1) huruf a, dibagikan kepa a pemegang saham secara proporsional sesuai dengan prosentase mo disetor. (3) Cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatk pada perusahaan, terdiri atas: a. cadangan umurn 10 % (sepuluh persen); b. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen). (4) Dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (corporate responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merup tanggungjawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptak hubungan yang serasi dan seirnbang sesuai dengan nilai, norma, buda a masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya diatur deng Keputusan Direksi. (5) Tantiem sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengurus dengan indeks sebagai berikut: a. Direktur Utama b. Direktur = 100% = 80% c. Komisaris Utama d. Komisaris = 40% dari Direktur Utama = 80%, dari Komisaris Utama (6) Jasa produksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, diberik kepada pegawai sebagai irnbal jasa dengan indeks yang diatur deng peraturan Direksi. (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf I, un kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan sal satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai y memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi persetujuan Dewan Komisaris dengan pembagian sebagai berikut: a. untuk tabungan hari tua (rekening pasif) sebesar 50 % (lima pulu persen); b. untuk dana pensiun sebesar 50 % (lima puluh Persen). (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentu yang berlaku.
BAB X AKTIV A TETAP DAN INVENTARIS Bagian Pertama Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Pasal 36 (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan d termuat dalam RBB yang telah disahkan dalam RUPS dan sesu ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan di.maksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetuju Dewan Komisaris. (3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dap dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/ atau pelepasan h yang pelaksanaannya sesaui dengan ketentuan peraturan perundan - undangan. (4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelo dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan - undangan. (5) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan mven sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi: a. RBB, neraca, perhitungan laba rugi; b. Daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki; c. Perhitungan aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesud pengadaan; d. Data pendukung lainnya yang diperlukan. (6) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ay (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan - undangan. (7) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pad ayat (5) dilaporkan kepada pemegang saham paling lambat 14 (emp t belas ) hari setelah pengadaan. Bagian Kedua Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris Pasal 37 (1) Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva tetap dan inventaris yan telah berurnur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/tekni maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dew Komisaris.
(2) Direksi menetapkan panitia penghapusan untuk meneliti aktiva te dan inventaris yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berl (3) Dalam hal penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang sifatnya khus s seperti kendaraan bermotor, berita acara panitia penghapusan dilengka dengan berita acara hasil penelitian fisik dari panitia sebagaim dimaksud pada ayat (2). (4) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris ditetapkan dengan keputus Direksi. (5) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris dilaksanakan melalui: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; d. pemusnahan. (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan. (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva tetap dan inven kepada pemegang saham. (8) Hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bersangkutan sesu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam kondisi tertentu Pr BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perserod dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inven yang dimiliki. BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANT! RUGI Bagian kesatu Umum Pasal 38 (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Pr BPR Bank Giri Suka Dan Wonogiri (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja ata karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Pr BPR Bank Giri Suk Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud. (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara: a. upaya damai; b. tuntutan ganti rugi biasa; atau c. pencatatan. i
II
Bagian Kedua Upaya Damai Pasal 39 ( 1) Penyelesaian kerugian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Persero sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaim dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a oleh Dewan Komisaris, Anggo Direksi dan/ atau pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara ataupun secara angsuran. (2) Dalam keadaan terpaksa Dewan Komisaris, Anggota Direksi Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganin surat keterangan tanggungjawab mutlak dan harus disertai bar jaminan yang nilainya cukup. (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ay t (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengk dengan surat kuasa pemotongan gaji kepada bendaharawan. (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai b pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual y dinotariilkan. (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ( ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris. (6) Dalam hal Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau pegawai tid dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu y ditetapkan dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak sebagaim dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai deng ketentuan yang berlaku. (7) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jamin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Dew Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau pegawai yang bersangkutan, d apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut dikembalik kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau pegawai y bersangkutan. (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat ( dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan y g berlaku. a )
Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Biasa Pasal 40 (1) Tuntutan ganti rugi biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasark penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubung dengan tun tu tan terhadap Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ a u Pegawai yang bersangkutan. (2) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai a tau ahli warisn apabila merugikan Pf BPR Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) waj b dikenakan tuntutan ganti rugi. (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian y diakibatkan oleh perbuatan Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ a pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajib atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya y dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksana fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tid langsung. Pasal 41 Pelaksanaan tuntutan ganti rugi diserahkan penyelesaiannya melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyimpangan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Tim diben oleh RUPS; b. Penyimpangan oleh pegawai, Tim dibentuk oleh persetujuan Dewan Komisaris. Pasal 42 (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melal upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berhas proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Dewan Anggota Direksi dan/ atau pegawai yang melakukan penyimpang dengan menyebutkan: a. identitas pelaku;
b. jurnlah kerugian yang diderita oleh PT BPR Bank Giri Suka D a Wonogiri (Perseroda) yang harus diganti; c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan d selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan a u Pegawai yang bersangkutan. (2) Apabila Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) h tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalai tim menetapkan keputusan pembebanan. (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ay t (2), PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) melaksanak penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Dewan Komisaris, Anggo Direksi dan/ atau pegawai yang bersangkutan. (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji penghasilan lainnya dari Dewan Komisaris, Anggota Direksi pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selamb lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dap t meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagih dengan paksa. Pasal 43 (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bertan jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tid bergerak milik PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dap melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang. (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) d atau roda 2 (dua). (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan sec a tunai atau dengan secara angsuran paling lama selama 2 (dua) tahun. (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti ru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai deng harga pasar.
(5) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali atas terjadin a force majure. Bagian Keempat Pen ca ta tan Pasal 44 (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak cliketahui alamatn sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan y mengakibatkan kerugian PT BPR Bank Giri (Perseroda) wajib dikenakan tuntutan ganti rugi dengan dimasukk dalam pencatatan melalui keputusan tim tentang pencatatan ganti rugi. (2) Bagi Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/ atau pegawai yang mel
diri atau meninggal dunia, tuntutan ganti rugi tetap dilakukan terhad p ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasi dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PT BPR Bank G ri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). (3) Dengan diterbitkannya keputusan tim tentang pencatatan tuntutan g rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Dewan Komis Anggota Direksi dan/ atau pegawai yang bersangkutan meninggal duni , pencatatannya dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT B R Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda). (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu dapat dilakukan penagihan apabila Dewan Kornisaris, Anggo Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya. BAB XII KERJASAMA Pasal 45 ( 1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumb r daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuang dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dil . .rii,., ........ ..., .... melalui program : a. kemitraan; b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); ,
c. kerjasa.ma operasi (joint operation); dan d. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan undangan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanak dengan: a. Pemerintah Daerah dan atau pemerintah kabupaten/kota; b. bank umurn, dan/ atau bank perkreditan rakyat lainnya; c. lembaga keuangan; d. asosiasi perbankan; e. asuransi; f. lembaga lainnya yang berbadan hukum. (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pendanaan; b. peningkatan sumber daya manusia; c. pelaksanaan program pemerintah; d. program penjamman; e. asuransi kredit; f. penanganan kredit bermasalah; g. bentuk kerjasama lainnya. (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu h mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat menjamink seluruh aset dengan persetujuan RUPS. (7) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) menempatkan al likuidnya pada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan raky t yang sehat, aman dan menguntungkan. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46 Pemberian penghasilan dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisari , Direksi dan pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari to realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggar yang direncanakan. "
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PT BPR Bank Giri S Dana Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri wajib mendasarkan d menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini. Pasal 48 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seti p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati · dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2021 BUPATI WONOGIRI Ttd JOKO SUTOPO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Ttd HARYONO BERITA DERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR I ~~;=;ai118t;:~~:iya F~~--~ _M_E_t_n_·~~S~TANTI, SH.,M.Hum ~IP-:-f9~ 40519 19990 2 007 V•Jo}'.5/
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GI SUKA DANA WONOGIRI BENTUK DAN WARNA LOGO PT BPR BANK GIRi SUKA DANA WONOGIRI (PERSERODA) BUPATI WONOGIRI Ttd JOKO SUTOPO ~ .· 1 ~I fliJ ,_._ --- I a. ( cu: alinan sesuai dengan aslinya I KEPALA B HUKUM
L . Ffc."METDWI ~740519199902007 TANTI SH. M.Hum
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO MOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GI SUKA DANA WONOGIRI UKURAN, BENTUK DAN WARNA STEMPEL BUPATI WONOGIRI Ttd JOKO SUTOPO Salinan sesuai dengan aslinya !!:. ~ ~p~lIAN HUKUM F•~- MEI ~~~y'WITANTI, SH.,M.Hum NIP.-19740519 19990 2 007 G
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GI SUKA DANA WONOGIRI DAPTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI i::-1- -- -• .:.:- . I~ _· ·-- . ·-· - - - . - - ... I 1 -· .:.1:- - - - , ... - -·- >,:,,,o Hll>OII /ICIIKlO HICAOO O I l1H1M '"•'ICO JO" , l ,,._.,$00 na1 • l~HOO HI\YAI llllSlC.} ! ,,...,.-, \ 21us,x 1101:~ IUC ) l7l LOO J )JI > ~- J 140,CG l1fl Ill: J4fr ju,.'") ) ~11 :ou no, , .. ,l<'CI l6l11CO l:Ull!O J'4ll(I) BUPATI WONOGIRI Ttd JOKO SUTOPO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA GIAN HUKUM TANTI SH. M.Hum 9 19990 2 007
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO MOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIR SUKA DANA WONOGIRI I, POLA PERHITUNGAN PENGHASILAN GAJI POKOK ANGGOTA DIREKSI POLA GAJI TOTAL KREDIT LANCAR + LABA SEBELUM PENERIMAAN DAR.I PAJAK SKALA GAJI A >500.000.000 2,5 B >400.000.000 s/d 500.000.000 2,4 c >300.000.000 s/ d 400.000.000 2,3 D >200.000.000 s/d 300.000.000 2,2 E > 100.000.000 s/ d 200.000.000 2, 1 F <100.000.000 2 Keterangan : a. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori kelas f\, menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pegawai terting gi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus miliyar rupiah); b. PT BPT Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori kelas B, menerima 2,4 (dua koma empat) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus miliyar rupiah) samapi dengan Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus miliyar rupiah);
c. PT BPR Bank Giri Suka Dana wonogiri (Perseroda) kategori Kelas menerima 2,3 (dua koma tiga) kali dari skala gaji pokok pegaw tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelu pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ra miliyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ra miliyar rupiah); d. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori Kelas menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pega tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebel pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua miliy rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliy rupiah); e. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (perseroda) kategori Kelas menerima 2, 1 (dua koma satu) kali dari skala gaji pokok pega tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelu pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (sera miliyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ra miliyar rupiah); f. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori Kelas menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pegawai tertin apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum paj totalnya kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliyar rupiah). BUPATI WONOGIRI Ttd JOKO SUTOPO s s s s ,