P-ISSN : 2686-4541 E-ISSN : 2808-490X Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 5, Nomor 1, Juni 2023 DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Andreas Daniel Adi Vibhisana Peneliti Populi Center Muhammad Rifqi Nugroho Peneliti Diginity Indonesia Fian Muhammad Rofiulhaq Peneliti Dignity Indonesia Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera dilakukan, meski demikian terdapat dinamika yang kuat terutama berkaitan dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Tulisan pendek ini hendak melihat sejauh mana sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsionaltertutup akan memperkuat kualitas representasi politik dalam pemilu di Indonesia? Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Terlepas dari perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, dengan kondisi bahwa masih banyak praktik politik uang, lemahnya representasi politik, serta tidak jelasnya posisi ideologi partai politik. Sistem campuran dengan menggabungkan sistem proporsional tertutup di tingkat nasional dan sistem proporsional terbuka di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjadi jawaban untuk mengatasi dua isu sekaligus, mengenai kualitas representasi politik sembari memperkuat kontrol publik. Kata Kunci: Sistem Campuran, Representasi Politik, Kontrol Publik Abstract: The 2024 general elections are just around the corner. Still, there is strong momentum, especially in cases against the Constitutional Court overhauling the implementation of an open proportional system in the 2024 elections. This short article aims to ascertain to what extent open and closed proportionality systems enhance the quality of political representation in Indonesian elections. Use a qualitative research approach and secondary data as the primary source. Independent of the debate between public and closed proportional representation systems, provided that there are still many monetary policy practices, weak political representation, and unclear ideological positions of political parties. He said that a mixed system of closed proportional representation at the national level combined with open proportional representation at the state and county/city levels simultaneously addressed two issues, the quality of political representation and the enhancement of publicity. Keywords: Mixed System, Political Representation, Public Control © 2023Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License. 24
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Pendahuluan Berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Pemilu 2024 memiliki dua hal penting yang menjadi sorotan utama terkait dengan pelaksanaan dan substansi pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan tersebut. Pertama, Pemilu 2024 menggunakan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 2019 lalu, yakni berpegang pada Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasar hukum UU tersebut yang kemudian mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2024. Penggunaan UU yang sama tidak terlalu lazim dalam peta politik nasional, mengingat hampir setiap akan dilakukan pemilu, terdapat revisi besar terhadap pengaturan kontestasi pemilu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Hal ini kerap dikenal dengan paket UU politik,1 fase ketika partai-partai politik membahas bagaimana pemilu mendatang dilakukan. Kedua, disadari maupun tidak, pelaksanaan Pemilu 2024 ditandai dengan beragam dinamika politik, mulai dari isu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, 2isu terkait tiga periode,3 hinggaterakhir terkait dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup,4 dan gugatan terkait batas usia minimal dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).5 Dinamika politik ini menjadikan pemilu 2024 mendatang meletakkan dinamisasi politik tepat pada saat proses pemilu sedang berjalan, dan bukan sebelum pemilu dilakukan, seperti layaknya ketika dinamika UU Politik sebelum pemilu 2004, 2009, maupun 2014. Dari banyaknya fragmen dalam pemilu tersebut, tulisan ini hendak melihat salah satu persoalan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu mendatang, yakni terkait dengan gugatan penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup hingga tulisan ini ditulis pada bulan April 2023 masih dalam pembahasan MK. Secara singkat, gugatan mengenai penerapan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam pemilu di Indonesia dan diatur pada UU no 7/2017 digugat oleh 6 (enam) orang pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan 1Paket UU politik biasanya berkaitan dengan UU krusial yang menyangkut UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pada tahun 2020, telah terdapat usulan untuk melakukan revisi terhadap UU politik, termasuk diantaranya UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik yang diajukan oleh Perludem (Perludem, 20/02/2020). Pada akhirnya pelaksanaan pemilu tetap menggunakan UU 7/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2024. 2Isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih masa jabatan yang terpotong akibat pandemi COVID-19 sempat menjadi isu yang kuat di beberapa tahun menjelang Pemilu 2024 (Tempo, 08/02/2023). Meski berulang kali dibantah oleh Istana, isu ini terus bergulir dan mendapatkan atensi publik, serta menjadi bahan kritikan oleh pihak oposisi. 3Di samping isu terkait perpanjangan masa jabatan, terdapat pula isu terkait dengan amandemen UUD yang kemudian memberikan peluang bagi Presiden Jokowi untuk berkuasa selama tiga periode (Tempo, 10/02/2023). Isu tersebut secara gamblang dibantah oleh Jokowi dan dinilai sebagai isu yang menampar kredibilitasnya. 4Persoalan mengenai pemilu yang tidak kalah krusial berkisar pada persoalan gugatan sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Secara singkat, sistem ini digugat karena tidak ada pembahasan secara spesifik bahwa sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dalam UUD (Antara, 22/02/2023). 5Terdapat gugatan kepada MK terhadap batas usia capres dan cawapres agar sesuai dengan batas usia pada pemilu- pemilu sebelumnya. Gugatan dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan argumentasi utama bahwa anak muda harus diberikan kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin nasional (Liputan 6, 04/04/2023). 25
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 NonoMarijono (Mahkamah Konstitusi, 23/02/2023). Gugatan yang terdaftar dengan nomor registrasi 114/PPU/XX/2022 tersebut mendapatkan atensi publik, mengingat pelaksanaan pemilu sudah berlangsung dan para calon anggota legislatif (caleg) akan mendaftarkan diri pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Artikel pendek ini hendak melakukan elaborasi terkait debat mengenai penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup terhadap kuat atau tidaknya kontrol publik dalam pemilu. Mengingat pelaksanaan sistem pemilu sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat sebuah negara yang menerapkan sistem pemilu tersebut. Oleh karenanya terlepas dari persoalan sistem pemilu terbuka dan sistem pemilu tertutup, fokus perhatian yang paling perlu untuk diperhatikan ada pada sistem apa yang memungkinkan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Metode Penelitian Berdasarkan elaborasi dan tujuan dari tulisan pendek ini, maka pertanyaan yang hendak dijawab pada tulisan ini ada padasejauh mana sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup akan memperkuat kualitas representasi politik dalam pemilu di Indonesia?Untuk dapat menjawab hal tersebut, tulisan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam elaborasinya, dengan fokus pada data sekunder sebagai sumber data seperti data kajian akademik berupa jurnal, laporan, maupun pemberitaan dengan fokus pada debat mengenai sistem proporsionalterbuka dan sistem proporsional tertutup. Susunan tulisan akan dimulai dengan pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, dilanjutkan dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari aspek sosial- politik dalam Pemilu 2024 mendatang, serta desain yang ideal untuk dapat menjawab persoalan penguatan representasi politik di Indonesia. Elaborasi akan berkisar pada faktor-faktor yang mendorong penguatan kontrol publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Pembahasan terkait dengan penggunaan sistem terdapat pemaparan proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, setelahnya elaborasi akan berpusat pada konsekuensi dari sistem proporsional terbuka maupun tertutup pada aspek kontrol publik, dilihat dari kondisi sosial-politik masyarakat. Pembahasan ditutup dengan tawaran model sistem pemilu yang memungkinkan penguatan representasi politik di Indonesia. Pada bagian pembahasan, Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Terdapat banyak metode dalam sistem pemilu, dua golongan terbesar dalam sistem pemilu tersebut adalah sistem distrik dan sistem proporsional.6 Untuk konteks masyarakat yang plural, sistem proporsional lebih banyak digunakan, terutama mengingat basis representasi ditentukan oleh besaran jumlah pemilih atau ditentukan secara proporsional. Hal ini yang kemudian mendorong Indonesia menerapkan sistem proporsional dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Basis 6Terdapat dua kategori besar yang dominan digunakan dalam sistem pemilu di dunia, yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan pada representasi wilayah, sedangkan sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang didasarkan pada proporsional jumlah penduduk. Pada sistem distrik, satu wilayah diwakili oleh satu perwakilan politik, sedangkan pada sistem proporsional, pada satu wilayah dimungkinkan terdapat lebih dari satu perwakilan politik/lebih dari satu kursi (Kompas, 20/12/2019). 26
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 representasi ini bahkan telah dipikirkan dan dipraktikkan pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dengan adanya utusan golongan.7 Lantas apa yang membedakan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih secara langsung kandidat yang dikehendaki, pemilih dapat pula memilih partai, alokasi kursi akan didasarkan pada proporsional suara dan berdasarkan terbuka, dalam sistem suara proporsional tertutup, pemilih akan memilih partai dan bukan kandidat, pada sistem ini nomor urut menjadi penting untuk potensi keterpilihan kandidat, dan pada sistem ini partai lebih memiliki kontrol dibandingkan pemilih.8 Secara umum, kedua sistem tersebut dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut ini. terbanyak kandidat. Berbalikan dengan sistem proporsional Tabel 1. Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Dimensi Proporsional Terbuka Proporsional Tertutup Proses pemilihan Pemilih dapat memilih kandidat secara langsung maupun partai politik Pemilih hanya dapat memilih partai politik Peluang Kandidat Nomor urut kandidat ditentukan oleh partai, tetapi tidak menjadi jaminan terpilih Nomor urut ditentukan oleh dapat partai, mempengaruhi dalam partai pemilih tidak urutan Konversi suara Kandidat terpilih adalah kandidat yang suara mendapatkan terbanyak di partainya Kandidat yang terpilih berasal dari partai yang mendapatkan suara terbanyak, dan berdasarkan nomor urut Perwakilan Politik Pemilih memiliki kemampuan pemilu untuk mempengaruhi dengan memiliki kandidat secara langsung Pemilih tidak memiliki kontrol terhadap seleksi kandidat dan nomor urut Sumber: diolah 7Utusan golongan merupakan perwakilan politik yang menjadi konsekuensi dari Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan diteruskan pada oleh Presiden Sukarno dengan peraturan Presiden no 2 tahun 1959. Tujuan utama dari utusan golongan sebagai bagian dari kelompok sosial yang didasarkan pada kelompok yang tidak terwakili oleh perwakilan politik seperti DPR RI, untuk pada kala itu tergabung dalam MPRS. Struktur ini kemudian tetap dipelihara pada masa pemerintahan Orba yang terdiri dari Golongan Tani, Golongan Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan '45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik (Kumparan, 01/11/2022). 8Secara singkat, sistem proporsional terbuka dimaknai dengan sistem yang memungkinkan pemilih untuk dapat memilih calon anggota legislatif secara langsung, sedangkan sistem proporsional tertutup membatasi pemilih untuk hanya memilih partai politik (Detik, 09/01/2023). 27
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Pada kedua sistem tersebut, hal yang paling utama adalah bagaimana memastikan bahwa distribusi kursi pada lembaga legislatif mencerminkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Perbedaan yang paling besar ada pada derajat independen dari pemilih untuk dapat menentukan kandidat yang terpilih dari urutan kandidat yang telah ditentukan oleh partai politik. Sistem proporsional terbuka jelas memiliki keunggulan dalam aspek pemilih dapat memberikan dukungan langsung dan melakukan kontrol kepada kandidat terpilih. Hal ini mendorong kompetisi di dalam internal partai dan memungkinkan lebih beragamnya latar belakang kandidat yang terpilih. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup memberikan kontrol pada partai untuk melakukan pemilihan kandidat yang sesuai dengan keinginan dari partai politik. Hal ini tentu akan membantu kesolidan dan disiplin partai. Sistem proporsional tertutup juga lebih mudah untuk diterapkan dikarenakan pemilih hanya memilih lambang partai. Oleh karenanya kedekatan antara partai politik dan pemilih menjadi kunci utama dari penerapan sistem proporsional tertutup. Hal yang patut diperhatikan ada pada aspek bahwa pemilihan sistem pemilu ditentukan oleh tujuan dari prioritas yang hendak dituju. Apabila prioritas utama adalah memperkuat sistem kepartaian, maka pilihan sistem proporsional tertutup menjadi pilihan rasional. Apabila aspek demokratisasi menjadi aspek utama, maka sistem proporsional terbuka menjadi aspek kunci yang perlu untuk dipertimbangkan. Aspek Sosial-Politik pada Pemilu 2024 Debat terkait dengan penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu 2024 pada dasarnya didasarkan pula persoalan-persoalan nyata dalam praktik pemilu di Indonesia. Meski sistem proporsional terbuka telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir, hanya saja persoalan kualitas representasi politik tidak lantas terjawab, masih banyak UU yang diterbitkan dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.9 Di sisi lain, masih banyak praktik politik uang yang menjadi persoalan dalam sistem proporsional terbuka (Muhtadi, 2019; Lukmajati, 2016; Qodir, 2016; Imawan & Ramadhan, 2021), serta kandidat yang merupakan tokoh lokal berpengaruh yang tetap menjadi prioritas dalam pemilihan (Fokatea&Mas'udi, 2020; Chalik, 2017; Imawan, 2020).10 Kondisi sosial politik inilah yang tampaknya belum dapat dijawab pada desain pemilu 2024 mendatang. Paling tidak terdapat lima faktor yang memiliki dampak kualitas representasi politik terhadap penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Pertama, kebebasan pemilih dan representasi politik, para pendukung sistem proporsional terbuka beralasan bahwa ruang untuk dapat memilih langsung kandidat akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi kandidat untuk menjaga akuntabilitas dan lebih responsive terhadap para pemilihnya. Sistem proporsional terbuka juga membuka ruang kandidat yang tidak disukai oleh elite partai untuk dapat terpilih. Kedua, kesolidan dan disiplin partai, bagi para pendukung sistem proporsional tertutup, 9Salah satu produk hukum yang menunjukkan tidak sesuainya aspirasi masyarakat dengan langkah yang diambil oleh anggota dewan ada pada UU Cipta Kerja yang kelak diganti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022. Terdapat protes baik dari kelompok pengusaha maupun dari kelompok buruh (CNBC Indonesia, 05/01/2023). 10Kuatnya tokoh lokal di partai politik mendorong lemahnya elite-elite baru terbentuk, mengingat perputaran elite hanya ada di para elite lokal yang dalam pemilu legislatif tentu akan mendapatkan prioritas dalam memperoleh nomor urut. 28
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 sistem tersebut akan memberikan jaminan kesolidan dan disiplin partai, mengingat partai akan memiliki kontrol yang kuat terhadap kandidat. Kandidat terpilih dinilai akan memiliki mandat yang kuat dari partai sehingga akan solid untuk memperjuangkan agenda partai. Hal ini yang tidak terdapat pada sistem proporsional terbuka, dimana ruang anggota untuk tidak solid mengikuti kehendak partai menjadi terbuka. Ketiga, kompleksitas pemilu dan pendidikan pemilih, sebagian pengkritiksistem proporsional terbuka menyatakan persoalan kompleksitas pemilih. Bagaimanapun juga Pemilu serentak 2019 lalu merupakan pemilu yang rumit dikarenakan pemilih diminta untuk memilih eksekutif dan legislatif dari tingkat nasional hingga daerah pada satu waktu.11 Tingkat pendidikan mayoritas pemilih menjadi aspek yang diperhitungkan terutama dalam sistem proporsional terbuka yang menghadirkan banyak nama anggota legislatif.12 Keempat, pengaruh elite partai, bagi pengkritiksistem proporsional tertutup, sistem ini dinilai akan bias pada kepentingan elite partai, termasuk dalam menentukan nomor urutan calon anggota legislatif. Meski demikian, bagi para pendukung sistem proporsional tertutup, sistem ini akan memungkinkan partai untuk menghindari fragmentasi partai politik. Terutama mengingat sistem proporsional terbuka membuka ruang anggota legislatif terpilih untuk memprioritaskan agendanya dibandingkan agenda partai. Kelima, transparansi dan akuntabilitas, pendukung sistem proporsional terbuka menekankan pada daulat dari pemilih terhadap calon yang akan dipilihnya, sehingga calon anggota legislatif akan berusaha menjaga akuntabilitasnya terhadap pemilih. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup dinilai tidak transparan dan bias kepentingan elite partai. Faktor-faktor ini pada dasarnya mengarah pada bagaimana kualitas partai politik di Indonesia. Pada hasil survei nasional oleh Populi Center pada bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa dari skala 1 hingga 10 dengan skala 1 menunjukkan sangat tidak percaya dan skala 10 sangat percaya, tingkat kepercayaan terhadap partai politik berada di angka 54,1 persen dengan akumulasi skala 6 hingga 10 (Populi Center, 13/02/2023).13 Sejauh ini partai politik tidak melakukan demokratisasi dalam proses kandidasi,14 sedangkan kandidasi partai politik menjadi kunci penting untuk melihat apakah daulat rakyat dapat terjaga, baik itu menggunakan sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. 11Pemilu 2019 dinilai sebagai salah satu pemilu yang paling rumit, dikarenakan pemilih diminta untuk memilih dalam satu waktu (BBC Indonesia, 15/04/2019). 12Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mayoritas penduduk di Indonesiamengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah sebesar 64,68 juta jiwa per 31 Desember 2021 (Data Indonesia, 16/02/2022). 13Survei dilakukan secara nasional ke 38 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia dan dilakukan dari tanggal 25 Januari - 2 Februari 2023. Survei dilakukan terhadap 1200 responden dengan margin oferrorsebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei menempatkan partai politik sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah dibandingkan 12 lembaga negara lainnya. 14Beberapa partai politik telah melakukan langkah demokratisasi, salah satunya dengan cara membentuk konvensi partai, hal ini telah dilakukan salah satu diantaranya oleh partai Demokrat di tahun 2014 dan partai Golkar di tahun 2024 (Republika, 01/11/2021). Bahasan terkait pentingnya demokratisasi partai ini telah dilakukan oleh banyak sarjana, salah satunya oleh Pennings dan Hazan (2001) dan Ufen (2008). 29
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Partai politik menghadapi beberapa persoalan serius terkait demokratisasi partai, mulai dari rentannya demokratisasi internal,15 faksi dalam tubuh partai politik,16 dana kampanye yang berasal dari praktik korupsi,17tidak jelasnya platform ideologi,18 dan lemahnya pengakaran partai politik (rootingparty).19 Persoalan-persoalan ini coba untuk diatasi dengan cara salah satunya mengatur pembiayaan kampanye dengan cara mengatur pendanaan dari pemerintah kepada partai politik. Agenda utamanya untuk mengurangi potensi pengaruh yang terlalu besar dari elite partai politik. Berdasarkan dua aspek tersebut, yakni aspek kondisi sosial-politik masyarakat dan problema partai politik, maka pada dasarnya sistem pemilu 2024 mendatang harus didasarkan pada upaya penguatan representasi politik di parlemen dan demokratisasi pada saat bersamaan. Kedua hal tersebut patut untuk menjadi aspek penting yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menetapkan apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup. Tawaran Sistem Pemilu 2024 Penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup patut mempertimbangkan aspek kontrol publik. Hal yang patut dipertimbangkan sebelum memilih sistem proporsional terbuka atau tertutup, antara lain berkaitan dengan penguatan pemilih di Indonesia,20 ruang interaksi antara kandidat yang dipilih dan pemilih,21 dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu.22 Pada demokrasi modern, aspek-aspek tersebut tidak dapat dihindarkan pada pelaksanaan pemilu. Melihat perlunya untuk 15Banyak partai politik yang bermasalah dalam demokratisasi internal mengingat pembuatan kebijakan ditentukan oleh elite partai politik. Hal yang paling terlihat ada pada bagaimana penentuan calon presiden ditentukan oleh ketua umum partai, seperti nominasi capres yang diusung oleh PDI Perjuangan (Sindonews, 10/01/2023). Meski ini ranah internal partai, tetapi fokus utama pembuatan kebijakan bukan pada forum, melainkan diletakkan sebagai hak dari ketua umum. Pada banyak konteks, ketua umum sangat dominan dalam banyak hal, termasuk dalam hal kandidasi. 16Faksi dalam tubuh partai menyulitkan untuk membuat aturan yang dapat diterima oleh semua kalangan, mengingat faksi yang berkuasa akan punya peluang untuk membuat aturan yang menyulitkan kelompok yang lain (Romli, 2018). 17Terdapat banyak persoalan terkait dengan sumber dana kepada partai politik, salah satu persoalan ada pada sumber dana ilegal (Kompas, 16/02/2023). 18Salah satu persoalan terkait partai politik terdapat pada soal ketidakjelasan posisi ideologis partai (Efriza, 2019; Imawan, 2004), serta posisi partai dalam kebijakan (Mayrudin, 2017). Salah satu pembahasan terkait dengan ideologi partai politik di Indonesia ditunjukkan oleh studi dari Kevin Raymond Evans, yang memberikan pemetaan partai politik (Evans, 2003). 19Salah satu kritik tajam terkait partai politik ada pada lemahnya pengakaran partai politik. Partai kerap dianggap sebagai organisasi yang hanya mendekati warga masyarakat pada masa pemilu. Hal ini tentu dalam beberapa hal tertentu akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap partai (Santoso, 2010; Karsayuda, 2016). 20Idealnya pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dengan memberikan telaah kritis terhadap persoalan kebijakan publik maupun pemerintahan sehari-hari. Terdapat ikatan politik yang terbentuk yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perbincangan politik. Di luar pendidikan politik yang dilakukan oleh partai, pendidikan politik juga mungkin diterima melalui pengalaman pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan berkala. 21Pada sistem proporsional terbuka, ruang interaksi terbuka lebar antara caleg dan pemilih, sedangkan pada sistem proporsional tertutup, ruang interaksi relatif lebih tertutup. Hal yang menentukan pada dasarnya ada pada apakah partai tersebut demokratis atau tidak. Apabila partai demokratis, maka interaksi antara caleg dan pemilih tetap akan kuat, terlepas dari sistem proporsional yang digunakan. 22Pada demokrasi modern, aspek kepercayaan publik terhadap institusi menjadi aspek penting. Tingginya kepercayaan akan berpengaruh pada banyak hal, termasuk stabilitas politik, termasuk terlaksananya pemilu secara damai (Rosas, 2010; Kerr &Lührmann, 2017). 30
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 mempertahankan kontrol publik dan secara tidak langsung mendorong demokratisasi partai politik, maka perlu mempertimbangkan sistem proporsional campuran (mixedproportionalsystem) dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Sistem campuran menekankan gabungan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pada tingkat nasional, sistem proporsional tertutup dapat diterapkan dengan fokus agar partai politik lebih memiliki kontrol terhadap anggotanya, sedangkan pada pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sistem proporsional terbuka dapat digunakan untuk dapat mendorong demokratisasi dari bawah. Hal ini dilakukan atas beberapa pertimbangan penting, pertama, bahwa dari aspek derajat representasi politik, maka jarak untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat akan terlalu jauh apabila didasarkan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Akomodasi aspirasi publik lebih dapat terakomodasi oleh anggota legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sistem campuran akan memaksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih intensif berinteraksi dengan pemilihnya. Kedua, fungsionalisasi DPRD dan penguatan otonomi daerah, tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya sistem ini akan mendorong gubernur, bupati, dan walikota untuk dapat lebih cepat tanggap menyelesaikan persoalan yang di daerah. Tidak semua persoalan merupakan wewenang presiden, dalam banyak kasus justru persoalan merupakan domain dari pemerintah daerah.23 Oleh karenanya sistem campuran akan dapat menjadi cara untuk memaksimalkan fungsi DPRD dan penguatan otonomi daerah yang selama ini juga turut banyak dikritik. Ketiga, dari aspek ideologi partai, perbedaan antara partai politik yang selama ini tidak terlalu terlihat pada sikapnya di parlemen, dapat diatasi dengan mendorong kontrol yang lebih tinggi dari partai politik terhadap anggotanya di tingkat nasional. Hal ini berarti publik dapat melihat perbedaan sikap, terutama mengingat DPR RI memiliki posisi strategis dalam aspek pembuatan UU. Perdebatan-perdebatan dalam UU akan lebih terlihat dan lebih mudah untuk dikontrol apabila partai politik menjadi aktor yang disorot, dibandingkan anggota DPR RI yang dalam beberapa hal barangkali relatif independen dari partai politiknya. Keempat, pada aspek karier politik, sistem kombinasi ini memungkinkan politisi untuk membangun karier dari daerah. Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terpilih dan mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat, besar kemungkinan untuk dapat berkiprah menjadi pejabat eksekutif. Artinya terdapat ruang bagi publik untuk melakukan kontrol, sehingga terdapat interaksi yang memungkinkan akuntabilitas terbentuk antara anggota legislatif dan pemilih. Penerapan sistem proporsional terbuka pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memberikan ruang bagi inkusifitas calon anggota legislatif. Ragam kepentingan dan representasi lebih dapat terakomodasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ikatan sosial yang didasarkan pada pembilahan sosial lebih dapat terakomodasi, disisi yang lain, hal tersebut akan semakin memperkuat aspek representasi politik dan kedekatan identitas yang mendorong partisipasi politik. 23Terdapat kecenderungan bahwa seluruh persoalan pemerintahan akan dilimpahkan ke pemerintah pusat. Hal terbaru ada pada bagaimana persoalan rusaknya jalan di provinsi Lampung yang kemudian memaksa Presiden Jokowi selaku pemerintah pusat untuk turun tangan (Kompas, 05/05/2023). 31
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Pada saat yang bersamaan penguatan pembilahan politik di parlemen tingkat pusat tetap dapat tercipta. Penutup Penggunaan sistem campuran dengan fokus pada sistem proporsional tertutup di tingkat nasional dan sistem proporsional terbuka di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendorong penguatan di dua aspek penting. Pertama, penguatan pada aspek politik di tingkat nasional, mengingat akan semakin terlihat perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain. Kedua, akan memperkuat representasi politik di tingkat nasional dengan mengontrol partai politik, dan representasi politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengontrol anggota yang dipilihnya. Momentum gugatan MK menjadi momentum kunci, meski waktu tidak banyak, untuk dapat menjawab persoalan klasik dalam politik Indonesia, terutama berkaitan dengan kualitas representasi politik dan kontrol publik. Sistem campuran tampaknya dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kedua persoalan tersebut, sembari menempatkan kontrol publik sebagai panglima penguatan representasi politik. Daftar Pustaka Antara, 22 Februari 2023, Ihwal Pemilu 2024, sistem proporsional terbuka atau tertutup lagi?, terbuka-atau-tertutup-lagi BBC Indonesia, 15 April 2019, Pemilu 2019: Pemungutan suara Indonesia paling 'rumit' dan 'menakjubkan' di dunia, Chalik, A. (2017). Pertarungan elite dalam politik lokal. Pustaka Pelajar Yogyakarta. CNBC Indonesia, 5 januari 2023, Protes Perppu Cipta Kerja, Ini Alasan Pengusaha dan Buruh, Data Indonesia, 16 Februari 2022, Penduduk Indonesia Paling Banyak Lulusan SD, Detik, 9 Januari 2023, Mengenal Perbedaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup, Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existenceof The PoliticalParties in PublicPerception]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 10(1), 17-38. Evans, K. R. (2003). The in Indonesia. AriseConsultancies. Fokatea, F. A., & Mas' udi, W. (2020). Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula. 1(2), 70-85. 32
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Imawan, R. (2004). Partai Politik di Indonesia: Pergulatan setengah hati mencari jati diri. Naskah pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM yang disampaikan pada, 4. Imawan, R. P. (2020). Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu, 3(2), 159-182. Imawan, R.P. (2016), Involusi Ideologi Partai Politik: Analisis Faktor Eksternal-Struktural Sebagai Faktor Pendorong Involusi Ideologi Partai Politik di Indonesia, Konferensi Hukum Tata Negara III "Demokratisasi Partai Politik" Imawan, R.P., & Ramadhan, D. (2021). Melampaui PolitikUang Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Politik DalamPilwako Medan Tahun 2020. Jurnal Bawaslu ProvinsiKepulauan Riau, 3(2), Karsayuda, M. R. (2016). The Decentralization Of Political Parties Through The Institutionalization Of The Local Political Parties. Const. Rev., 2, 77. Kerr, N., &Lührmann, A. (2017). Publictrust in elections: The roleof media Kompas, 16 Februari 2023, Agar Kompetisi Pemilu Sehat, Sumber Dana Ilegal Perlu Diawasi Ketat, Kompas, 20 Desember 2019, Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional, Kompas, 5 Mei 2023, Turun Tangan Atasi Jalan Rusak di Lampung, Jokowi Klaim Bukan karena Viral, Kumparan, 1 November 2022, MPR Kaji Hadirkan Lagi Utusan Golongan di Periode Mendatang, mendatang-1zAHVuprld2/full Liputan 6, 4 April 2023, Gugat Batas Minimal Usia Capres dan Cawapres ke MK, PSI Sebut Ingin Anak Muda Punya Hak, Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7(1), 138-159. Mahkamah Konstitusi, 23 Februari 2023, PKS dan PSI Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Mayrudin, Y. M. A. (2017). Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang 2014. Pergeseran Positioning JournalofGovernance, 2(2). Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 33
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (2023), 5 (1) Andreas Daniel Adi Vibhisana, dkk- DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisis Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024 Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 55-74. Pennings, P., &Hazan, R. Y. (2001). causesandconsequences. PartyPolitics, 7(3), 267-275. Perludem, 20 Februari 2020, Perludem Minta DPR Segera Bahas Paket Revisi UU Politik, Populi Center, 13 Februari 2023, Konsolidasi Politik dan Agenda Pembangunan, Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 8(2). Republika, 1 November 2021, Cerita 2004 dan Bayangan Konvensi Capres Berakhir Sia-Sia, berakhir-siasia Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 8(2). Rosas, G. (2010). Trust in Evidencefrom Latin America. ElectoralStudies, 29(1), 74-90. Santoso, P. (2010). In The nameofdemocracy: in Indonesia. Journalof Indonesian Islam, 4(1), 91-108. Sindonews, 10 Januari 2023, Megawati Ogah Umumkan Capres 2024 di HUT ke-50 PDIP: Gile, Enak Aja!, Tempo, 10 Februari 2023, Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya, Tempo, 8 Februari 2023, Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode?, Ufen, A. (2008). in Indonesia. In Democratization in Post- Suharto Indonesia (pp. 173-195). Routledge. 34