Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke- Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Hadir DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH telah divalidasi RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI : 2022 - 2023 : IV (Empat) : 9 : Rapat Kerja : Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan : Terbuka : Selasa, 4 April 2023 : 12.20 s.d. 13.10 WIB : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. : Drs. H. Kahar Muzakir : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. (Kabag Setkom XI) : Evaluasi Realisasi Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Triwulan I Tahun 2023 : A. ANGGOTA DPR RI : 35 dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian: PIMPINAN 4 orang dari 5 orang Pimpinan : 1. Drs. H. Kahar Muzakir (Ketua/F - PG) 2. Dolfie O. F. P. (Wk Ketua/F - PDIP) 3. Drs. Fathan (Wk. Ketua.F-PKB) 4. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wk. Ketua/F - PPP) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 10 orang dari 11 orang Anggota : 1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. 2. Marsiaman Saragih 3. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S. 4. Masinton Pasaribu, S.H. 5. Dr. H. Musthofa, SE., M.M. 6. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 7. Indah Kurnia 8. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA. 9. Marinus Gea, SE, M.Ak. 10. I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM
2 - 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 4 orang Anggota dari 7 orang Anggota : 1. Puteri Anetta Komarudin 2. H. Mukhamad Misbakhun, SE., M.H. 3. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. 4. H. Andi Achmad Dara, S.E. 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 5 orang Anggota dari 7 orang Anggota : 1. H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., AK., MM.CA. 2. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si 3. DR. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si, M.M. 4. R. Imron Amin, SH, M.H. 5. Bahtra 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 1 orang Anggota dari 5 orang Anggota : 1. Fauzi Amro, M.Si 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 orang Anggota dari 5 orang Anggota : 1. Farida Hidayati, SH., M.Kn. 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 0 orang Anggota dari 5 orang Anggota : -- 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2 orang Anggota dari 4 orang Anggota : 1. H. Hidayatullah, SE 2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 1 orang Anggota dari 4 orang Anggota : 1. Ahmad Najib Qudratullah, S.E. 2. Primus Yustisio, S.E., M.AP. 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 orang Anggota dari 1 orang Anggota : 1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd. B. UNDANGAN : Ketua Dewan Komisioner OJK (Mahendra Siregar) beserta jajaran
3 - JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (Drs. H. KAHAR MUZAKIR) : Asssalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Yang terhormat Saudara Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan beserta seluruh jajarannya, Hadirin yang berbahagia, Berdasarkan absensi yang hadir pada hari ini 20 anggota, izin 1, dan fraksinya 6. Dengan demikian berdasarkan Pasal 279 dan 281 Tata Tertib DPR, rapat bisa dibuka dan sah untuk mengambil keputusan. (RAPAT DIBUKA PUKUL 12.20 WIB) Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, Rapat kita pada hari ini adalah tentang Realisasi Anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada yang tidak setuju tidak dengan tema rapat hari ini ? setuju kan ? oke. Jadi nanti kalau tanya tentang anggaran. Baik, Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak dari OJK untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan Pak, Pak Ketua. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (MAHENDRA SIREGAR) : Asssalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastiastu, Nama Buddhaya, Salam kebajikan, Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI, Bapak Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan Bapak-Ibu ADK dan Bapak- Ibu seluruh insan OJK yang hadir, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan anugerah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini dapat menghadiri kegiatan rapat kerja dalam keadaan sehat wal 'afiat.
4 - Dan pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadhan kepada Bapak-Ibu yang menjalankannya, semoga lancar serta penuh limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wata 'ala. Aamiin. Bapak-bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota, Atas nama seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Pimpinan serta Bapak-Ibu dapat hadir pada kesempatan ini dan pada rapat kerja hari ini mohon perkenankan kami Bapak Pimpinan, kami akan menyampaikan sebenarnya tiga hal. roadmap OJK 2022-2027 yang sudah kami sempurnakan, yang kami sampaikan secara ringkas saja. Lalu kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Ketua tadi akan menyampaikan realisasi anggaran OJK sampai dengan Triwulan Pertama 2023 dan juga dalam kesempatan ini akan menyampaikan rencana penyusunan peraturan-peraturan POJK dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yaitu Undang- Undang P2SK. Jadi ada tiga hal tadi Bapak Ketua. Pertama adalah KETUA RAPAT : Begini Pak, jadi kan tadi acaranya cuma satu. Jadi kalau Bapak mengusulkan tiga yaitu salah satu roadmap itu saya kira setuju tapi highlight- nya saja ya. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Siap. KETUA RAPAT : Highlight-nya saja ya highlight-nya saja supaya jangan terlalu panjang. Kalau ini 100 sekian halaman Pak, mungkin Jam 06.00 nanti belum selesai ya. Jadi secara singkat saja, nanti baru mungkin kalau ada masukan kita lanjutkan pada masa sidang yang akan datang. Silakan. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Terima kasih Bapak Ketua atas arahannya. Kami akan menyampaikan sesuai arahan tadi. Jadi untuk yang pertama berkaitan dengan roadmap OJK secara ringkas, kami yang akan menyampaikan. Lalu untuk realisasi anggaran sampai Triwulan I 2023 dan juga terkait dengan penyusunan POJK- POJK prioritas dalam rangka implementasi Undang-Undang P2SK akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua. Bapak-Ibu Anggota Dewan, Bapak Pimpinan,
5 - Roadmap OJK 2023-2027 konsepnya telah kami sempurnakan dengan terkait dengan menambahkan beberapa program kerja antara keberpihakan OJK terhadap UMKM melalui pengawasan OJK dalam penyaluran KUR, pengawasan LKM di daerah termasuk Bank Wakaf Mikro, pengawasan koperasi, perluasan asuransi terkait tanggung jawab pihak ketiga, penanganan-penanganan IJK yang bermasalah, upaya OJK mengurangi gap literasi dan inklusi, integrasi bidang-bidang pada OJK serta beberapa program kerja lainnya. lain Kami juga telah menambahkan informasi terkait SDM mencakup struktur organisasi, demografi pegawai dan realisasi program pengembangan SDM OJK pada roadmap OJK yang kami sempurnakan. Selain itu, kami juga pada roadmap ini menekankan beberapa hal yang juga menjadi perhatian antara lain terkait dengan kebijakan mobil listrik dan pembiayaan hilirisasi industry, perdagangan karbon, arsitektur perbankan Indonesia, sinergi OJK dengan program Pemerintah yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, penekanan kepada kinerja dan market share bank Syariah, antisipasi kondisi global yang dapat berdampak kepada sektor jasa keuangan, pengawasan dana pensiun, pengawasan konglomerasi dan market concentration, pasar modal bagi UMKM, penanganan pinjaman on illegal, skenario pendalaman pasar keuangan, dan juga membangun budaya organisasi. Hal- hal yang kami telah masukkan ke dalam roadmap 2022-2027 ini. line Secara sangat ringkas tempat kami sampaikan Bapak Ketua Bapak- bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi XI bahwa roadmap OJK 2022-2027 terdiri dari latar belakang yang mencakup kondisi perekonomian global dan domestik, kinerja industri jasa keuangan, perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan, serta tantangan dan permasalahan OJK ke depan, diikuti oleh prioritas 5 tahun dan program kerja strategis 2023-2027 pada masing- masing bidang untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan dalam destination statement OJK. Lalu rencana jangka menengah OJK 2022-2027 dan keselarasannya dengan misi dan visi OJK. Kemudian peta strategi OJK 2023 dan score card dan penjabaran rencana kerja dan anggaran 2023. Sedangkan sebagai lampiran kami mencakupkannya juga struktur organisasi, informasi demografi SDM dan realisasi program pengembangan SDM. Roadmap OJK ini kami susun dengan mengakomodasikan arahan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang tertuang dalam Laporan Singkat Komisi XI DPR RI pada Tanggal 30 November 2022, antara lain sebagai berikut : Roadmap OJK telah menjabarkan amanat undang-undang mengenai tugas dan fungsi serta visi misi OJK ke dalam sasaran dan program kerja OJK dalam 5 tahun ke depan, termasuk indikator keberhasilan atau target pada setiap tahun. Untuk prioritas program kerja dalam 5 tahun ke depan pada masing- masing bidang di OJK telah diklasifikasikan berdasarkan kategori urgent dan
6 - penting. Permasalahan, tantangan dan program kerja dalam roadmap OJK telah disusun berdasarkan sembilan bidang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Selain itu telah dicantumkan kode untuk menunjukkan keterkaitan program kerja setiap bidang dengan prioritas 5 tahun serta indikator keberhasilan pada destination statement. Dalam roadmap OJK juga disampaikan tindak lanjut implementasi Undang-Undang P2SK antara lain penyusunan peraturan turunan Undang- Undang P2SK itu sendiri, penguatan koordinasi Badan Supervisi OJK dan penguatan Satgas Waspada Investasi sebagai bagian dari bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi kami untuk mengemban tugas kami selama kurun waktu 5 tahun ke depan dalam mengembangkan jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan. industri Demikian Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota, rencana penyusunan POJK dalam rangka implementasi Undang-Undang P2SK tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat serta realisasi anggaran OJK sampai dengan Triwulan I 2023 untuk disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua. Kami mohon waktunya Bapak. Selanjutnya perkenankan untuk menjelaskan terkait WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Pak Ketua, Sebelum pindah ke Wakil Ketua, izin Pak Ketua. KETUA RAPAT : Silakan. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Oh silakan, sudah dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi XI, Yang terhormat DK OJK beserta jajarannya, Pertama mungkin Pak Mahendra, harapan kita pada pertemuan hari ini roadmap ini sudah menyempurnakan masukan-masukan dari yang terhormat Bapak-Ibu Anggota. Tadi Pak Ketua, Pak Mahendra sudah mengidentifikasi isu-isu apa saja yang muncul atau yang menjadi masukan dari Bapak-Ibu
7 - terhormat. Mungkin alangkah baiknya Pak Mahendra Anggota yang ditunjukkan Pak, misalnya tadi Bapak sudah mengatakan sudah dimasukkan, sudah dimasukkan, sudah dimasukkan, misalnya soal hilirisasi, di mana dia dimasukkannya ini di halaman berapa, destination statement-nya di mana, programnya di mana, IKU-nya di mana ? Kemudian lagi soal apa, mobil listrik, perluasan asuransi, market share bank syariah, kemudian kemarin kita banyak menyoroti gap antara inklusi dan literasi berubah apa enggak targetnya. Nah, ditunjukan saja Pak item per item-nya, sehingga kita yakin Bapak-Ibu Anggota di sini merasa yakin bahwa masukan-masukan itu sudah diserap. Apabila memang ada masukan- masukan yang tidak dapat diserap, ya dijelaskan kenapa, misalnya oh sudah ada di program yang lain sebenarnya itu bagian dari program-program yang lain dan sebagainya. Jadi kalau seperti ini kan seolah-olah kita terima jadi saja ini Pak bahwa seolah-olah kalau yang kita identifikasikan lebih dari 20 isu yang disampaikan pada waktu itu oleh Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, seolah- olah semua sudah diserap nih. Jadi kita tinggal percayakan saja pada OJK, sementara OJK tidak menunjukkan kepada kita item per item, di mana yang diserap itu di mana Pak dari sisi kebijakan, dari sisi substansi, diserapnya di mana ? Nah, itu mungkin Pak Ketua. Jadi OJK agar menyampaikan masukan- masukan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota yang terhormat itu diserapnya di bagian-bagian mana, sehingga kita punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan ini sudah lengkap. Usulnya begitu Pak Ketua untuk disampaikan, sekarang saja disampaikan. KETUA RAPAT : Ya diminta sekarang Pak di-highlight saja ya usulan yang mana, sudah dimasukkan di mana. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Baik, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua. Kalau kami boleh memulai penjelasan tadi, dengan pertama adalah untuk program kerja dan kebijakan terkait mobil listrik dan pembiayaan hilirisasi industri yang sudah tercantum, kalau boleh ditayangkan slide 26 dan 27 yang berkaitan dengan prioritas 5 tahun untuk bidang pengawas perbankan yang termasuk dalam butir 6 prioritas 5 tahun itu yang adalah sustainable finance. listrik, OJK menyiapkan insentif antara lain relaksasi penghitungan ATMR dan juga dilanjutkan ke Halaman 27 ini Bapak-Ibu Anggota, dilakukan antara lain dengan relaksasi penghitungan ATMR, penilaian kualitas kredit untuk pembelian mobil listrik atau kendaraan listrik dan pengecualian BMPK untuk Di dalamnya untuk mendukung ekosistem mobil
8 - penyediaan dana dalam infrastrukturnya. rangka produksi kendaraan listrik beserta lain Adapun upaya OJK mendukung kebijakan hilirsasi antara mendukung industri otomotif dan program KBLBB yang juga menyasar pada industri hulu dari industri baterai, industri charging station dan industri komponen. Kalau boleh lanjut Bapak, ya implementasi sedangkan berikutnya untuk implementasi pengaturan dan perdagangan karbon melalui bursa karbon, tercantum dalam bidang pengawasan pasar modal di Slide 29 yang terkait dengan hal itu adalah proses persiapan bursa karbon oleh OJK melibatkan kementerian dan lembaga terkait dan untuk peraturan bursa karbon OJK saat ini sedang menyusun peraturan penyelenggaraan bursa karbon POJK, di mana kebetulan bertepatan pada esok hari akan ada pendalaman FGD dengan Bapak-Ibu Komisi XI untuk bursa karbon. Lalu untuk program kerja kebijakan terkait arsitektur perbankan, ada di dalam Slide 27 bagian dari bidang pengawasan perbankan khususnya terkait pengaturan dan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan daya saing perbankan, Slide 27, yang beberapa di dalam B2, B2 Bapak di bawah pengembangan. Memang ada beberapa Bapak, jadi program kerja ini terkait arsitektur perbankan antara lain penyusunan mengenai penguatan konsolidasi dan spin off UUS, inovasi produk, pendalaman pasar, digitalisasi bank dan ketahanan teknologi digital bank serta penguatan dan konsolidasi bank bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah termasuk BPD dan BPR, BPRS. Jadi memang arsitektur perbankan ini adalah mencakup keseluruhan aspek-aspek tadi Bapak Wakil Ketua. Jadi tidak spesifik dalam hanya satu saja, tapi keseluruhannya sesuai dengan cakupan arsitektur perbankan itu sendiri. Untuk program kerja terkait perluasan asuransi kredit tanggung jawab pihak ketiga, telah disampaikan dalam Slide 33 berada di bawah bidang pengawasan perusahaan perasuransian dan dana pensiun, yang berada pada B2. Selanjutnya untuk program kerja terkait keberpihakan OJK terhadap UMKM dicantumkan pada program kerja strategis OJK bidang pengawasan perbankan Slide 27 juga yang tadi dan ada di dalam C5. F-P GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.) : Pimpinan, Tadi yang, izin impinan, tadi yang ATPN itu di mana ya untuk mobil listrik ? di Halaman 26 dan 27 saya tidak temukan di bahan ini, yang insentif untuk mobil listrik.
9 - KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Ya tapi detailnya yang ATMR segala macam itu ada di, ATMR, lalu BMPK itu ada detailnya dengan..., di dalam tidak kelihatan ya ? kelihatan tidak ? ya, bisa nggak dilihat ? detailnya itu ada di indikator. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Sustainable finance itu maksudnya itu green economy ? KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Salah satunya Bapak green economy. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Yang jelas saja Pak, ini kan sustainable finance dengan green economy ini sama atau berbeda atau yang satu lebih luas daripada yang satu atau bagaimana ? supaya kita jelas. Kan tadi Bapak masukkannya di sini ini. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Ya, sustainable finance lebih luas, tapi salah satunya adalah yang terkait dengan ekonomi hijau, tapi bukan hanya ekonomi hijau saja. F-P GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.) : Pimpinan, tadi penjelasan lisan dari Pak Ketua cukup detail, tetapi di sini belum tercantum Pak Ketua. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Saya sedang merujuk kepada indikator kinerjanya Bapak, ini yang bisa di... F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Pimpinan, Pimpinan. Ya mengingat waktu, alangkah baiknya kalau kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan summary terhadap apa yang menjadi masukan, sehingga kita nanti tidak bolak-balik halaman gitu. Mungkin kita bisa melangkah ke agenda berikutnya, sambil mereka mempersiapkan. Jadi lebih baik karena kalau bolak-balik dokumen ini cukup nanti khawatirnya ini panjang nih Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Saya kira sebaiknya gitu Pak, nanti Bapak mungkin dengan Timnya yang untuk yang ini dibuat summary-nya dulu. Nah, kita lanjut ke yang tadi.
10 - KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Baik. KETUA RAPAT : Anu judul yang satunya realisasi apa itu anggaran. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Triwulan I Bapak. KETUA RAPAT : Ya. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Baik Bapak. Kalau demikian atas arahan Pimpinan, kami meminta Bapak Wakil Ketua untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih. WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi XI, Pimpinan Komisi XI, Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, Perkenankan kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan POJK dan PDK sebagai tindak lanjut dari P2SK dan juga terkait dengan peraturan pemerintah terkait sebagai implementasi dari P2SK. Undang-Undang P2SK mengamanahkan 21 peraturan pemerintah yang merupakan prakarsa pemerintah. Jadi dari 21 tersebut, satu adalah peraturan pemerintah terkait peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan komoditi yang termasuk instrumen keuangan, subjek kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif dari Bappebti ke OJK. Target penyelesaian adalah Juni 2023. Kemudian ada 13 peraturan pemerintah yang mana dalam hal ini termasuk 2 PP. Dua PP ini terkait dengan OJK yaitu PP tentang Rencana Kerja dan Anggaran serta Standar Biaya Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan SDM, Organisasi dan Remunerasi. Kedua adalah PP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. Target penyelesaian adalah akhir Tahun 2023. Kemudian ada tujuh peraturan pemerintah lainnya. Tujuh peraturan pemerintah lainnya ini target penyelesaian adalah akhir Tahun 2024. Selain dari 21 peraturan pemerintah tersebut, ada satu peraturan pemerintah yang
11 - sudah terbit sebagai tambahan yaitu tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dari sejumlah perintah untuk menyusun POJK, itu terdapat di 224 pasal dan juga ada perintah untuk menyusun PDK itu ada di 3 pasal, akan disusun POJK secara gabungan dalam cluster yang serumpun. Dari sejumlah 224 POJK tersebut akan disusun dalam 51 POJK. Dari 51 POJK tersebut untuk Tahun 2023 ditargetkan selesai sejumlah 34 POJK, selebihnya 17 POJK akan diterbitkan pada Tahun 2024 dan untuk 3 PDK yang diamanatkan akan diselesaikan pada Tahun 2023. Undang-Undang P2SK mengamanatkan terdapat 8 POJK yang perlu dikonsultasikan dengan DPR. Dari sejumlah 8 POJK tersebut, diantaranya 7 POJK akan diselesaikan Tahun 2023 dengan 3 prioritas yaitu POJK Bursa Karbon, POJK Spin Off Perbankan, POJK Spin Off Perusahaan Perasuransian ini terkait Syariah; dan POJK Perusahaan Penjaminan yang terkait syariah. Terdapat 1 POJK yang akan disusun Tahun 2024 yaitu tentang Akses Pembiayaan UMKM. Demikian Bapak Pimpinan terkait progres penyusunan POJK dan PDK dan juga peraturan pemerintah yang mana peraturan pemerintah inisiatif prakarsa akan ada di Pemerintah. Mohon Anggaran Triwulan I ? izin jika diperkenankan kami masuk ke topik Realisasi F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Pimpinan, sebelum lanjut, izin Pimpinan. Ini mengenai yang peraturan pemerintah yang Nomor Satu terkait peralihan pengaturan dari Bappebti-OJK yang diselesaikan Juni 2023, itu bukannya konsultasi dengan kita ya ? karena waktu ini kan masa peralihan ini juga waktu itu kita cukup panjang bicaranya waktu di Undang-Undang P2SK, karena ini akan diterbitkan Bulan Juni. Mohon konfirmasinya, seingat saya waktu itu untuk peralihan dari Bappebti ke OJK ini akan dikonsultasikan ke kita Komisi XI ya. Seingat saya pada saat Pembahasan Undang-undang P2SK demikian. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Silakan Pak, kan katanya sudah ada kesepakatan seperti itu, apakah kan ini belum dibuatkan ? WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Belum Pak, belum ya.
12 - KETUA RAPAT : Nah, makanya kalau Bapak sepakat nanti kita kerjakan seperti itu. WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Ya sebagaimana kami sampaikan bahwa yang terkait POJK kami sampaikan bahwa ada POJK-POJK yang harus dikonsultasikan dengan Bapak-Ibu di Komisi XI, sedangkan yang terkait PP tentu prakarsanya ada di Pemerintah Pak Andreas, jadi, F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Di kementeriannya ini ke Kementerian Keuangan ? WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Betul Pak. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Oke, jadi ini menjadi catatan bagi kita ini, karena waktu itu sudah menjadi kesepakatan bahwa itu PP ini harus dikonsultasikan kepada kita di Komisi XI. Terima kasih. Di undang-undangnya dengan demikian juga. Terima kasih. KETUA RAPAT : Setuju kan Pak ? karena undang-undangnya begitu ? WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Iya Pak, iya Pak. KETUA RAPAT : Jadi lanjut saja. WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Iya. Mohon izin, mohon perkenannya kami masuk ke topik Realisasi Anggaran Triwulan I 2023. Bisa mungkin slide-nya disesuaikan. Sebagaimana Pagu Anggaran OJK yang telah mendapat persetujuan DPR adalah sebesar 7,45 triliun, sebagaimana di tabel sampai dengan 31
13 - Maret 2023 realisasi anggaran adalah sebesar 1,95 triliun atau 26,2% dibanding pagu anggaran. Jenis belanja OJK sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang OJK jenis kegiatan yaitu kegiatan operasional, kegiatan terdiri dari empat administratif, kegiatan pengadaan asset dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan rincian sebagai berikut : a. Pagu anggaran jenis kegiatan operasional sebesar 739 miliar, realisasinya sebesar 96,5 miliar atau 13%. Adapun realisasi anggaran tersebut antara lain berasal dari kegiatan pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum sebesar 21,9 miliar, edukasi dan perlindungan risiko konsumen sebesar 9,2 miliar, audit pengendalian kualitas sebesar 949 juta dan manajemen strategis 1 dan manajemen strategis 2 sebesar 64 miliar; internal manajemen b. Pagu anggaran jenis kegiatan administratif sebesar 6 triliun ya sekitar Rp6 triliun, realisasi anggarannya sebesar 1,77 triliun atau sebesar 29,4%. Adapun realisasi anggaran tersebut antara lain berasal dari ini memang sebagian besar adalah untuk remunerasi. Kemudian pengembangan SDM, pemeliharaan asset dan perpajakan, anggaran perpajakan OJK; c. Pagu anggaran jenis kegiatan pengadaan aset sebesar 680,3 miliar. Realisasinya sebesar 79,9 miliar atau 11,7%. Adapun realisasi anggaran tersebut antara lain berasal dari: pembelian perlengkapan kantor, peralatan dan mesin. Anggaran OJK juga dapat dilihat dari sisi per bidang. Dapat kami sampaikan pagu dan realisasi anggaran OJK per bidang, termasuk anggaran remunerasi dan infrastruktur SI IT-nya, jadi bidang dibagi-bagi, di situ ada termasuk remunerasi untuk masing-masing bidang dan sistem infrastruktur SI dan TI-nya untuk masing-masing bidang. - Pagu anggaran bidang perbankan sebesar 1078 ya sekitar 1 triliun. Realisasinya 372 miliar yaitu 34%; Pagu anggaran bidang pasar modal sebesar 544 miliar. Realisasinya 30,7%; Pagu anggaran bidang IKND sebesar 530 miliar. Realisasinya 38,3%; - Pagu anggaran bidang EPK sebesar 262 miliar. Realisasinya 68,7 miliar atau 26%; Pagu anggaran bidang ARK sebesar 131 miliar. Realisasinya 35,8 miliar atau 27%; Pagu anggaran bidang manajemen strategis sebesar 1,5 triliun. Realisasi anggaran sebesar 449 miliar atau 29%; Pagu anggaran bidang manajemen strategis 2 sebesar 3,3 triliun. Realisasi anggaran sebesar 658 miliar atau 19,5%. Demikian Bapak Pimpinan, dua hal kami sampaikan terkait Progres penyusunan peraturan sebagai implementasi dari Undang-Undang P2SK dan juga Realisasi Anggaran di Triwulan I 2023. Terima kasih.
14 - KETUA RAPAT : Sudah selesai paparannya Pak ? WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (MIRZA ADITYASWARA) : Sudah. KETUA RAPAT : Sudah. Kalau sudah ada artinya itu Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, apakah perlu kita kasih tanggapan untuk diputar ? WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Saya usul Pak, usul. KETUA RAPAT : Usul, silakan. WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (DOLFIE O.F.P./F-PDIP) : Terima kasih Pak Ketua. Saya usul kepada Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, jadikan rapat ini tidak terpisah dari rapat-rapat sebelumnya. Di meja Bapak-Ibu sudah tersedia, tersedia ini yang tabel ini Pak, ini adalah masukan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat untuk disempurnakan di dalam roadmap. Jadi usulnya adalah kita beri kesempatan sajalah kepada OJK untuk menyempurnakan lebih dahulu. Jadi kalau kita pun mau membahas realisasi ATBI eh anggaran OJK 2023, bagaimanapun anggaran OJK 2023 berdasarkan roadmap. Jadi daripada kita berpanjang lebar, toh masukan kita sudah sampaikan kepada OJK dua hari dua malam ya kan, berjam-jam saat itu, jadi itu diserap dulu Pak disempurnakan, memudahkan kita membaca aspirasi kami ini diserap di mana. Kalau tidak diserap argumentasinya apa, kemudian baru kita masuk ke 2023. Jadi nggak usah panjang-panjang Pak Ketua. Jadi kalau misalnya bisa disepakati, kita kasih tugas untuk menyempurnakan, pada masa sidang berikutnya kita rapat dengan dokumen yang lebih solid dan sudah sistematis. Begitu usulnya Pak Ketua. KETUA RAPAT : Terima kasih, terima kasih Pak Dolfie. Jadi ini ada draft, draft supaya jadi kesimpulan kita.
15 - Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Realisasi Anggaran Otoritas Jasa keuangan Triwulan I Tahun 2023. Selasa, 4 April 2023 Komisi I DPR RI eh, XI ya. Biar nggak ngantuk. Rupanya tidak ngantuk itu. XI dibilang I masih tahu. 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh Penjelasan dari Ketua DK OJK tentang Realisasi Anggaran OJK Triwulan I 2023. Ini tadi penjelasannya akan, 2. OJK menyampaikan penyempurnaan roadmap 2023-2027 dan Anggaran OJK Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada masa sidang berikutnya. Ya ditayangkan biar bisa dibaca. 3. OJK dalam mengalokasikan anggaran dan kegiatan untuk Tahun 2023 akan menyelaraskan dengan roadmap yang serta mengefektifkan kinerja anggaran tersebut pada dan manfaatnya. Nah, kalau ada koreksi atau tidak sepakat, ada nggak Pak Andreas ? mulai dari Pak Andreas. Setuju pasti Pak Andreas. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Ya, saya kira setuju tinggal dari OJK ada tanggapan enggak karena memang intinya ini. KETUA RAPAT : Jadi kita setuju ini ? ANGGOTA KOMISI XI DP RRI : Setuju Pak sesuai dengan hasil keputusan rapat. KETUA RAPAT : Ya sudah. Tanggapan dari OJK tentang itu yang itu ? WAKIL KETUA KOMISI XI (Dr. HM. AMIR USKARA, M.Kes/F-PPP) : Rancangan kesimpulan. KETUA RAPAT : Rancangan kesimpulan setuju atau enggak ? kalau Bapak setuju kita akan ketok itu. Kalau nggak setuju diubah seperti apa ?
16 - KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Baik, terima kasih Pimpinan. Melihat dari draft kesimpulan ini, kami menyetujuinya hanya mohon klarifikasi dalam arti menyampaikan penyempurnaan roadmap tadi. Kalau boleh juga sekaligus merespon ataupun menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Wakil Ketua, kami sudah memasukkan seluruh masukan dari Anggota Komisi XI, hanya memang untuk melihatnya secara rinci, kami akan dapat melengkapinya sebagai contoh yang tadi ditanyakan, kebetulan Bapak Kamru sedang keluar, tadi berkaitan dengan hilirisasi dan mobil ataupun motor listrik apa yang ada di sini adalah kerangka besarnya berkaitan dengan sustainable finance yang kemudian dirinci lanjut dalam program kerjanya, lebih indikator-indikator yang ada di dalam perbankan untuk bagaimana memenuhinya, namun rincian betul-betul spesifik mengenai besaran- besarannya ada di dalam peraturan-peraturan POJK yang terkait. Jadi memang bagaimanapun juga rinciannya akan jauh lebih tebal lagi daripada apa yang kami sudah sampaikan ini dan tentu kami menghargai kalau boleh menyampaikannya secara tertulis untuk melengkapi ini. Tapi kami bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu yang terhormat Anggota Komisi XI kami sudah masukan seluruhnya, hanya nanti kami mohon waktu untuk menyampaikannya secara tertulis dari apa yang ada di dalam materi ini dan kelengkapannya lebih rinci selanjutnya. Itu saja pertanyaan kami Bapak Ketua untuk boleh mendapatkan arahan. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.) : Pimpinan, Pimpinan, karena tadi Pak Ketua sudah memberi contoh, saya juga mencoba mencari Pak yang waktu pada saat masukan kita sampaikan. Yang pertama adalah mengenai potensi pertumbuhan sektor keuangan dan kita menginginkan waktu itu yang disebutkan banking asset to GDP, insurance asset to GDP Tahun 2027 itu seperti apa ? nah, ini saya tadi nyari-nyari belum ketemu Pak. Terus yang kedua, di dalam Halaman 26 mengenai prioritas 5 tahun di perbankan, itu mengenai pengawasan konglomerasi. Saya cari-cari juga belum ada nih Pak atau mungkin ya tadi itu Bapak naruhnya di mana, tapi saya coba nyari juga belum ketemu, gitu Pak. Karena itu, ini sebagai contoh juga supaya nanti kalau itu bisa lebih disampaikan akan lebih mudah. Berikutnya adalah bahwa kita ingin bahwa penekanan juga kepada UMKM itu kelihatan sesuai dengan bangunan ekonomi kita. Nah, ini bukan hanya di perbankan, tapi termasuk di pasar modal juga waktu itu kita sampaikan. Nah, ini kalau sebagai contoh supaya nanti kalau disampaikan akan lebih memudahkan bagi kita. Sekian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Jadi saya kira kita ini sudah sama setuju Pak, tidak ada anu itu, tidak ada perubahan, namun demikian ke depan barangkali Pak Ketua itu
17 - disinkronkan, jangan kita bolak-balik lihat di anunya ini dari Halaman 26, Halaman 33, Halaman 39, balik lagi Halaman 26. Nah, jadi agar mengalir gitu, sehingga Tim Bapak itu yang buatnya itu yang nulisnya itu seperti jadi mudah Bapak untuk menjelaskan kepada kawan-kawan. Dan tentang masukan barangkali kan sudah ada masukan di sini masukannya itu, tinggal masuk memasukkan saja hasil FGD-FGD Bapak itu. Nah, disampaikan di rapat ini jadi formal. Kalau FGD-nya kan bukan keputusan rapat komisi, itu kira-kira ke depannya itu. Nah, ini dikasih waktu sampai masa sidang selanjutnya. Itu karena sebentar lagi kita reses. Jadi bagaimana setuju ? setuju ? setuju ? setuju ? setuju Pak ? KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Dengan klarifikasi tadi kami dapat menyetujuinya Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT : Oke. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, terima kasih. (RAPAT : SETUJU) ANGGOTA KOMISI XI DPR RI : Seperti ragu-ragu Pak Ketua ngetuk palu segala. KETUA RAPAT : Bukan, karena, karena, karena, karena ada Pak Fauzi begini-begini terus. Ya, baiklah kalau begitu kami persilakan Pak untuk closing speech, Kata Penutup dari Bapak. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK : Baik, terima kasih. Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati, Kami menyampaikan terima kasih apa memang secara umum dapat kami sampaikan bahwa sejak awal perumusan roadmap ini kami banyak memperoleh arahan dan masukkan dari Bapak-Ibu di Komisi XI dan kami
18 - sudah menuangkannya dalam alur dan runtun yang sesuai dengan arahan tadi. Namun, memang karena dalam pengembangan pemberian masukan tambahan diperlukan rincian lebih lanjut, maka kami akan melengkapinya juga secara sesuai dengan kebutuhan tadi itu dan kami sekali lagi menyampaikan apresiasi penghargaan atas kesepakatan yang bisa ditetapkan pada kesempatan ini. Demikian Bapak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, Karena kita sudah sampai kepada Kesimpulan, maka dengan 'allamin rapat kita dengan Dewan mengucapkan alhamdulillahirabbil Komisioner OJK pada hari ini saya tutup. (RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB) Jakarta, 23 November 2022 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. NIP. 197106131998032003