Edisi 2023.01-2 BONUS DEMOGRAFI DAN VISI INDONESIA EMAS 2045 IKHTISAR " Pada tahun 2020, sebanyak lima provinsi di Indonesia telah berada pada tahap akhir bonus demografi sedangkan lainnya masih berada dalam tahap awal demografi. Lima provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi adalah DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. " Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. " Meskipun nilai capaian IPM Indonesia mengalami kemajuan selama kurun 5 tahun terakhir, pembangunan manusia masih belum merata di setiap provinsi. " Tingkat cahaya malam dari citra satelit menunjukkan pembangunan pada tahun 2020 masih berfokus di Pulau Jawa. 1
Pendahuluan Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merumuskan Visi Indonesia Emas 2045 [1]. Di dalam visi ini termuat gambaran kondisi Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2045. Dalam menuju usia satu abad, pembangunan Indonesia akan berfokus pada empat pilar pembangunan yaitu: pelaku ekonomi yang dapat mempercepat tujuan-tujuan pembangunan. pencapaian Analisis kondisi bonus demografi dan pembangunan manusia Indonesia sejak pencanangan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi topik pembahasan DataIn edisi Februari 2023 yang merupakan dukungan terhadap rilis analisis hasil Sensus Penduduk 2020. Tipologi Bonus Demografi 1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3. Pemerataan Pembangunan, serta 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Keempat pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia. Data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) dapat dipakai untuk mengukur kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas dari aspek demografi, khususnya pada pilar pertama. Selain itu, pada tahun 2022 Indonesia dihadapkan pada puncak transisi demografi dimana penduduk usia produktif mendominasi struktur umur penduduk atau sering disebut dengan bonus demografi. Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami mengakibatkan penurunan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun [2]. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk tujuan-tujuan meningkatkan pencapaian pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan 2 sehingga Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya [3]. Pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadi modal dan sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Cruz dan Ahmed [4] memperkirakan setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen. Besarnya potensi dari bonus demografi perlu dimanfaatkan setiap negara dengan kebijakan yang terarah. World Bank [5]
menetapkan tipologi bonus demografi untuk mengklasifikasikan tahapan bonus demografi yang dilalui suatu negara. Terdapat dua indikator yang menjadi acuan dalam tipologi bonus demografi pembentukan diantaranya persentase pertumbuhan penduduk usia produktif pada periode 2015-2030 dan angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) pada 1985 dan 2015. TFR menggambarkan banyak anak rata- rata yang akan dimiliki seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR yang tinggi menggambarkan tingkat kelahiran yang tinggi di suatu wilayah. Tipologi bonus demografi dibedakan menjadi empat kelompok seperti terlihat pada Tabel 1 yang terdiri dari kelompok pasca bonus demografi, akhir bonus demografi, awal bonus demografi, dan pra bonus demografi. Selain itu, World Bank [5] juga mengklasifikasikan pendapatan negara dalam penyusunan tipologi bonus demografi menjadi rendah, rendah-menengah, menengah-tinggi, dan tinggi. Berdasarkan tipologi bonus demografi yang dibangun oleh world bank, Indonesia menjadi negara yang berada pada tahap awal bonus demografi [6]. Kondisi ini diakibatkan karena persentase pertumbuhan penduduk usia produktif berarah positif pada periode 2015- 2030 dengan TFR Indonesia yang kurang dari empat pada tahun 2015. Menurut Samosir [6], kondisi ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia dengan didukung kebijakan pembangunan SDM pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena bonus demografi tidak dapat otomatis direalisasikan tanpa adanya dukungan kelembagaan itu, Samosir [6] juga menemukan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia 5 provinsi berada pada tahap akhir bonus demografi pada periode 2015-2020. Lima provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara berada pada tingkat ekonomi tinggi menurut klasifikasi World Bank [5]. Sementara itu, dua provinsi lainnya, D.I Yogyakarta berada pada klasifikasi ekonomi rendah-menengah, dan Kalimantan Selatan berada pada klasifikasi ekonomi menengah-tinggi. [7]. Selain Sebagian besar provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi memiliki tingkat ekonomi tinggi menurut klasifikasi World Bank [5]. Jika dibandingkan antarprovinsi, ketiga provinsi tersebut memiliki rentang PDRB per kapita pada tahun 2020 sebesar 29,8 hingga 169,9 juta per tahun. Seperti yang ditunjukan pada Gambar 1, terdapat beberapa provinsi dengan tingkat ekonomi tinggi dan masih berada pada tahap awal bonus demografi, diantaranya provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kelima provinsi tersebut memiliki Tabel 1 Kriteria Tipologi Bonus Demografi Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif (2015- 2030) Total Fertility Rate (TFR), 1985 Total Fertility Rate, 2015 < 2.1 ≥ 2.1 < 4 ≥ 4 (1) (2) (3) (4) (5) ≤ 0 Pasca bonus demografi Akhir bonus demografi > 0 Awal bonus demografi Prabonus demografi 3
Sumber: BPS, 2020 Gambar 1 PDRB ADHK Non Migas Per Kapita Tahun 2020 Menurut Provinsi persentase pertumbuhan penduduk 15-64 tahun di atas 0 persen dan TFR di bawah 4. Hal ini mengindikasikan masih ada peluang Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi pada kondisi puncak bonus demografi yang menurut proyeksi penduduk 2015-2045 berada pada tahun 2022. Indonesia diharapkan semakin meningkat dan siap menghadapi kecenderungan besar dunia (global megatrend). Sebagai mitigasi dalam menghadapi kecenderungan besar dunia, Indonesia menyusun Visi Indonesia Emas 2045 dengan pilar pertama berfokus pada pembangunan manusia. Perbedaan fase bonus demografi yang dialami setiap provinsi tidak terlepas dari stimulus pembangunan yang berbeda antarwilayah yang memengaruhi perubahan struktur umur penduduk di wilayah tersebut. Perubahan pendapatan, kesehatan masyarakat, pendidikan menjadi pendorong utama perubahan demografis [8] selain mortalitas, fertilitas, dan migrasi antar dan di dalam negara. Sementara itu, capaian pembangunan antarwilayah berdasarkan pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan tingkat pembangunan suatu wilayah dan seberapa besar keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia pada penghitungan IPM diukur dari kemudahan penduduk pada suatu wilayah dalam mengakses hasil pembangunan untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kualitas hidup manusia dan Bonus Demografi dan Pembangunan Manusia Pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki usia 100 tahun atau satu abad kemerdekaan Indonesia dan menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 merupakan visi yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atas arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sebagai langkah pemerintah dalam menghadapi Indonesia membangun (global dunia besar kecenderungan megatrend). Visi ini memuat gambaran ideal kondisi Indonesia dan peta jalan yang perlu dicapai Indonesia hingga tahun 2045. Terdapat empat pilar pembangunan yang disusun untuk pencapaian Visi Indonesia 2045, yaitu: 1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 4
3. Pemerataan Pembangunan, serta 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 Indonesia perlu menyiapkan generasi penerus berkualitas dan melakukan pemerataan pembangunan antarwilayah mengingat karakteristik kepulauan yang dimiliki Indonesia. Pemerataan pembangunan erat kaitannya dengan perbedaan struktur penduduk menurut usia antardaerah yang menjadikan kapasitas modal manusia antardaerah juga berbeda [9][10]. Hasil Sensus Penduduk 1971-2020 menunjukkan bahwa komposisi penduduk Indonesia mengalami perubahan hingga saat ini. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami kenaikan sebesar 17,33 persen sejak tahun 1971 sehingga rasio ketergantungan umur (RKU) pada tahun 2020 sebesar 41,4 (Gambar 2.b). Seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.a, selama periode 2015-2020 RKU pada tahun 2020 merupakan nilai terendah dan menurun dari tahun 2019 yang mengartikan ada lebih banyak penduduk usia produktif daripada penduduk usia nonproduktif pada tahun sebelumnya. Penurunan RKU menurut Kinugasa dan Mason [11] menggambarkan akan lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk melakukan konsumsi dan investasi serta berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, penduduk usia kerja meningkat dan RKU rendah akan menciptakan kondisi perekonomian yang cenderung untuk menabung dan berinvestasi lebih banyak dalam modal fisik dan manusia. Pada penelitian Loayza, Schmitt-Hevel, dan Serven [12] ditemukan bahwa peningkatan 1 persen usia produktif akan mengurangi rasio antara tabungan dan pendapatan sebesar 0,33 persen dibandingkan usia tua sebesar 0, 66 persen. Hal ini disebabkan penduduk usia muda berharap hidup lebih lama dan menabung lebih banyak selama mereka menjadi pekerja [11][13]. Sejalan dengan penelitian Kinugasa dan Mason [11], kondisi adanya bonus demografi dirasakan Indonesia dengan menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 1,66 persen pada tahun 2019 dari 8,22 persen pada tahun 2015. Berbeda halnya dengan pada tahun 2020, dimana RKU lebih rendah, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 1,32 persen menjadi 7,88 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun telah berada pada titik rendah RKU pada tahun 2020, berdasarkan tipologi World Bank [5] Indonesia masih berada pada fase awal bonus ini menggambarkan demografi. Kondisi masih Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi hingga mengalami penurunan persentase penduduk Indonesia ada peluang (a) (b) Sumber: BPS, 2020 Gambar 2 (a) Proyeksi Penduduk (2015-2045), 2018; (b) Sensus Penduduk (1971-2020) 5
usia produktif. Indonesia yang berada pada wilayah kepulauan tidak menjadikan struktur umur setiap provinsi sama dan berada pada fase bonus demografi yang sama. Seperti yang dibahas sebelumnya, terdapat lima provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi pada tahun 2020 dan menurut Ahmed et.al [8] populasi usia kerja yang menurun pada tahap akhir bonus demografi telah mengarah pada produktivitas yang permanen karena telah terjadi investasi tambahan pada modal fisik dan manusia pada daerah tersebut. Sejalan dengan temuan Samosir [6], tiga provinsi yang berada pada akhir bonus demografi berada pada klasifikasi tingkat perekonomian tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Masih terdapat 29 provinsi yang berada pada tahap awal bonus demografi dan menuju tahun 2045 diperlukan optimalisasi pembangunan Sumber Daya Manusia sesuai pilar pertama Visi Indonesia Emas. memiliki kontribusi besar dalam penyediaan sumber tenaga kerja yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan dibekali pendidikan yang berkualitas, kesehatan, serta daya kompetensi, keterampilan, saing di era globalisasi [14]. Pilar pertama pencapaian Visi Indonesia 2045 menargetkan percepatan pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian kualitas manusia di Indonesia sejak ditetapkan Visi Indonesia emas tahun 2045 dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Indonesia Manusia mengalami kenaikan yang melambat sebesar 0,03 pada tahun 2020 dibandingkan tahun terjadi kenaikan itu, 2019. Sementara perlambatan IPM pada tahun 2020 di saat meluasnya pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan kegiatan di berbagai bidang di Indonesia [15]. (IPM). Nilai IPM Ada masa 23 tahun bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi dengan kebijakan yang berlandaskan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai pilar pertama Visi Indonesia Emas. Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dari pemanfaatan bonus demografi. Dalam tersebut penduduk usia produktif hal Pembangunan manusia antarprovinsi Indonesia setelah pencanangan Visi di Indonesia Emas 2045 pada tahun 2016 mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia "rendah" dan pada tahun 2021 telah terdapat 2 provinsi yang mampu mencapai status pembangunan manusia "sangat tinggi," yaitu Provinsi DKI Sumber: BPS, 2022 Gambar 3 Capaian IPM dan Pertumbuhan IPM Indonesia 6
Jakarta sejak tahun 2017 dan Provinsi DI Yogyakarta sejak tahun 2021. Akan tetapi, pembangunan manusia di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan sebaran status pembangunan manusia menurut provinsi (Gambar 4a), sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan memiliki status pembangunan manusia "tinggi," sedangkan di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua masih banyak provinsi yang memiliki status pembangunan manusia "sedang." Perbedaan capaian IPM setiap provinsi mengindikasikan adanya perbedaan akses setiap provinsi untuk mendapatkan tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antardaerah pembangunan atau belum meratanya pembangunan di Indonesia. Berdasarkan penampakan Indonesia dari intensitas cahaya malam juga terlihat pembangunan di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa dengan tingkat cahaya yang lebih terang dibandingkan pulau lainnya (Gambar 4b). Henderson et al. [16] menyatakan tingkat cahaya malam dapat menjadi representasi dari variasi kepadatan penduduk dan pendapatan per kapita di suatu wilayah yang merupakan salah satu komponen dari pengukuran IPM dan klasifikasi perekonomian dalam penyusunan tipologi bonus demografi. Selain itu, tingkat cahaya malam sebagai kuantitas cahaya yang dihasilkan manusia tidak terlepas dari adanya pembangunan infrastruktur yang memerlukan elektrifikasi pada suatu wilayah, sehingga dapat menggambarkan kondisi pembangunan daerah di suatu wilayah. (a) (b) Sumber: BPS, 2021 Gambar 4 (a) Sebaran Capaian IPM Menurut Provinsi Tahun 2021; (b) Tingkat Cahaya Malam Indonesi 7
Adapun untuk melihat bagaimana kondisi pembangunan manusia melalui IPM provinsi dan RKU antarprovinsi, dilakukan analisis kuadran yang mengelompokkan provinsi di Indonesia menjadi empat kuadran, seperti pada Gambar 5. Kuadran dibangun dengan batas IPM nasional dan RKU 50 persen. Pada Gambar 5 ditunjukan terdapat empat kuadran, yaitu kuadran I menggambarkan provinsi dengan capaian IPM di atas IPM nasional dan RKU di atas 50 , kuadran II menggambarkan provinsi dengan capaian IPM dibawah IPM nasional dan RKU di atas 50 , kuadran III menggambarkan provinsi dengan capaian IPM dibawah IPM nasional dan RKU di bawah 50 , dan kuadran IV menggambarkan provinsi dengan capaian IPM diatas IPM nasional dan RKU di bawah 50 . Kuadran I dan II dapat dinyatakan sebagai provinsi dengan kondisi tidak mengalami bonus demografi pada tahun 2020 dan sebaliknya untuk kuadran III dan IV. Pada tahun 2020 kondisi provinsi di Indonesia berada pada kuadran II, III dan IV, dimana provinsi di Indonesia memiliki capaian IPM pada kategori sedang dan tinggi dan secara umum mengalami persentase penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan persentase penduduk usia nonproduktif atau mengalami bonus demografi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020 telah mengalami bonus demografi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kuadran II (Gambar 5) untuk provinsi yang memiliki RKU di atas 50 . Adapun dengan membandingkan kondisi tingkat cahaya malam antara NTT dan Sulawesi Barat pada Gambar 4b tidak terlalu jauh berbeda, dimana titik-titik cahaya malam paling terang hanya terdapat di daerah pelabuhan dan bukan di pusat kota. Pembangunan infrastruktur yang masih kurang di kedua provinsi ini menjadi indikasi capaian IPM yang berada dibawah IPM Nasional dan dalam kategori sedang. Meskipun sebagian besar provinsi di Sumber: BPS, 2022 Gambar 5 Sebaran Capaian IPM Menurut Provinsi Tahun 2021 8
Indonesia telah mengalami bonus demografi, hanya terdapat 10 provinsi yang termasuk dalam kuadran IV. Kuadran IV terdiri dari provinsi-provinsi yang telah mengalami bonus demografi dengan pencapaian nilai IPM melampaui IPM nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa provinsi yang termasuk ke dalam kuadran IV merupakan provinsi dengan potensi penduduk usia produktif tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Capaian IPM 10 provinsi pada kuadran IV termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi,. seperti di Provinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta yang memiliki capaian IPM tertinggi pada kuadran IV. Kedua provinsi ini terletak di Pulau Jawa dengan tingkat intensitas cahaya malam lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Selain itu kedua provinsi ini berada pada fase akhir bonus demografi [6]. Sementara itu, pada kuadran III masih terdapat 22 provinsi yang juga telah mengalami bonus demografi, namun nilai pencapaian IPM masih di bawah IPM nasional. Banyak hal dapat menyebabkan ini terjadi, terutama adanya faktor migrasi antarprovinsi, sehingga salah satu kebijakan Indonesia Emas 2045 adalah dari Visi pemindahan pusat pemerintahan. Selain itu, perlu ada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk daerah di kuadran III sehingga memiliki kemudahan akses untuk pencapaian pembangunan manusia lebih baik dalam mengoptimalkan yang potensi bonus demografi. Kondisi tersebut tergambarkan dengan kondisi tingkat cahaya malam provinsi kuadran III yang masih lebih gelap dibandingkan di provinsi lainnya dan menggambarkan pembangunan daerah yang masih belum merata. 1. Pulau Papua untuk pembangunan Pangan Nasional dan Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam 2. Pulau Maluku dan Balinusa untuk pembangunan Wisata Internasional dan Perikanan Nasional 3. Pulau Sulawesi untuk pembangunan Industri Pangan dan Gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) 4. Pulau Kalimantan untuk pembangunan Industri Pengolahan dan Lumbung Energi Nasional 5. Pulau Jawa Perdagangan dan Jasa untuk pembangunan 6. Pulau Sumatera untuk basis Industri Baru dan Gerbang Kawasan Asia. perlu berbasis Pembangunan didukung dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang faktor penting dalam mendukung akses penduduk terhadap fasilitas peningkatan kualitas hidupnya. Daerah dengan infrastruktur dan akses terhadap layanan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang baik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, seperti yang ditunjukan pada kuadran IV pada Gambar 5. Berdasarkan amatan citra satelit, tingkat cahaya malam menunjukkan pembangunan masih berfokus di Pulau Jawa dan perlu adanya pemerataan ke luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang infrastruktur mendorong kebijakan migrasi antarpulau diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. pulau juga menjadi atau kebijakan Arah pembangunan daerah pada Visi Indonesia Emas 2045 menjadi upaya pemerataan pembangunan daerah yang berdasarkan pada basis pembangunan pulau diantaranya 9
Kesimpulan Bonus demografi sebagai bagian dari transisi demografi menurut World Bank [5] dikelompokkan ke dalam tipologi bonus demografi diantaranya pasca bonus demografi, akhir bonus demografi, awal bonus demografi, dan pra bonus demografi. Indonesia setelah pencanangan Visi Indonesia Emas 2045 pada periode 2015-2020 menurut Samosir [6] berada pada tahap awal bonus demografi. Dari 34 provinsi, 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara, berada pada tahap akhir bonus demografi. Tiga provinsi yang mengalami tahap akhir bonus demografi berada pada klasifikasi tinggi, sementara D.I ekonomi Yogyakarta berada pada klasifikasi ekonomi rendah-menengah dan Kalimantan Selatan berada pada klasifikasi ekonomi menengah- tingkat tinggi. Pada tahun 2020 masih terdapat 29 provinsi yang berada pada tahap awal bonus demografi, sehingga masih terbuka peluang Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal sesuai pilar pertama dalam pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia dapat dilihat melalui IPM. Meskipun nilai capaian IPM Indonesia mengalami kemajuan selama kurun 5 tahun terakhir, namun pembangunan manusia masih belum merata di setiap provinsi. Tingkat cahaya malam dari citra satelit menunjukkan pembangunan pada tahun 2020 masih berfokus di Pulau Jawa. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah pada Visi Indonesia Emas 2045 sebagai upaya pemerataan pembangunan daerah didasarkan pada basis pembangunan pulau, sehingga diharapkan dengan kapasitas modal manusia pada setiap pulau dapat mendorong pemerataan pembangunan Indonesia. 10
Referensi [1] Bappenas. (2019). Background Study Visi Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 1-158. [2] Badan Pusat Statistik. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015. Jakarta: BPS. [3] UN (United Nations). (2004). World Population to 2030. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. [4] Cruz, M. and S.A. Ahmed. (2016). "On the Impact of Demographic Change on Growth, Savings, and Poverty." World Bank Policy Research Working Paper 7805. Washington, DC: World Bank. [5] World Bank. (2016). Demographic change and development: a global typology. World Bank Policy Research Working Paper, (7893). [6] Samosir, Omas Bulan. (2019). Tipologi Bonus Demografi. [7] Bloom, D., D. Canning, and J. Sevilla. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. RAND Corporation. [8] Ahmed, S., Cruz, M., Quillan, B., & Schellekens, P. (2016). Demographic change and development. [9] Ahmad, M., & Khan, R. E. A. (2018). Age-structure, human capital and economic growth in developing economies: A disaggregated analysis. Pakistan Journal of Commerce and Social Science, 12(1), 229-252. [10] Cuaresma, J. C., & Mishra, T. (2011). Human capital, age structure and growth fluctuations. Applied Economics, 43(28), 4311-4329. [11] Kinugasa, T., and A. Mason, A. (2007). "Why countries become wealthy: the effects of adult longevity on saving". World Development, 35(1), 1-23 [12] Loayza, N., K. Schmitt-Hebel, and L. Servén. (2000). "What Drives Private Saving across the World?" Review of Economics and Statistics 82 (2): 165-81. [13] Attanasio, O. P., and G. L. Violante. (2000). "The Demographic Transition in Closed and Open Economy: A Tale of Two Regions." Working Paper 412, Research Department, InterAmerican Development Bank, Washington, DC. [14] Adioetomo, S. M., Pardede, L. P. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini - Pembangunan Manusia: Pendekatan Daur Hidup Dalam Konteks Bonus Demografi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. [15] Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2021. Jakarta: BPS. [16] Henderson, Vernon, Adam Storeygard and David N. Weil. (2011). A Bright Idea for Measuring Economic Growth. American Economic Review, 101(3):194-99. 11
Reviewer Prof. Dra. Omas B. Samosir, Ph.D. Guru Besar Bidang Ekonomi Demografi FEB UI Editor Usman Bustaman S.Si, M.Sc. Dhiar Niken Larasati SST, M.E. Penulis Khairunnisah SST, M.S.E Ana Lailatul Fitriyani S.Tr.Stat bigdata.bps.go.id pms@bps.go.id