Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Penyusun Peta Konsep Glosarium Pendahuluan Identitas Modul Kompetensi Dasar Deskripsi Petunjuk Penggunaan Modul Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1. Tujuan 2. Uraian Materi 3. Rangkuman 4. Latihan Essay 5. Latihan Pilihan Ganda 6. Penilaian Diri Evaluasi Daftar Pustaka e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
e-Modul Sistem dan Dinamika Sistem dan Dinamika Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai Demokrasi Pancasila sesuai Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Dasar Negara Republik Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945
Penyusun : Dra. Cucu Fatimah SMAN 1 CILEUNGSI Reviewer : Drs. Endro Santoso, M.M Validator : Alpian Irama, S.Pd., MH e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peta Konsep Peta Konsep Gambar : Peta Konsep : (Sumber : Alpian Irama) ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Glosarium Glosarium akuntabilitas: pertanggungjawaban dekrit: keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya hak asasi: hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai manusia anugerah Tuhan Yang Maha Esa kabinet: badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri pemilihan: sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat umum dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif rakyat: kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara
republik: bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pendahuluan Pendahuluan IDENTITAS MODUL IDENTITAS MODUL Nama Mata Pelajaran : PPKn Kelas / Semester / : XI /I (Ganjil) / 4 JP Alokasi Waktu Judul eModul : Nilai Pancasila dalam Kerangka Prektik Penyelenggaraan Negara KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.2.1 Mendeskripsikan tentang indikator dari suatu negara demokrasi menurut Affan Gafar 3.2.2 Menjelaskan Peroidesasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 3.2.3 Mengklasifikasikan tentang ciri-ciri pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada orde lama, orde baru, dan era reformasi. 4.1 Menyajikan hasil mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.1.1 Menyajikan hasil Mendeskripsikan tentang indikator dari suatu negara demokrasi menurut Affan Gafar.
4.1.2 Menyaji mengklasifikasikan tentang ciri-ciri pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada orde lama, orde baru, dan era reformasi. DESKRIPSI DESKRIPSI Pada emodul sebelumya kalian semakin berkembang setelah mempelajari e-modul sebelumnya. Kompetensi tersebut dapat kalian jadikan sebagai modal berharga dalam memahami materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, termasuk materi pada emodul ini. Itu semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar kalian secara terus menerus. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang system dan dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi kalian mampu merasakan manfaat ini, pelaksanakan demokratisasi di negara kita. diharapkan PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL Petunjuk Bagi Siswa Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain: 1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru.
2. Kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 3. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru. Petunjuk Bagi Guru Dalam setiap kegiatan belajar guru berperan untuk: 1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar 2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa, dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar. 3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. MATERI PEMBELAJARAN MATERI PEMBELAJARAN Modul ini terbagi menjadi dua topik kegiatan belajar yang harus kalian ikuti, yaitu : 1. Hakekat demokrasi 2. Klasifikasi demokrasi 3. Prinsif Demokrasi 4. Dinamika demokrasi Indonesia 5. Periodeisasi demokrasi di Indonesia Selain dari itu lakukanlah pembelajaran dengan berpedoman pada :
1. Pastikan kalian mengerti target kompetensi yang akan dicapai 2. Mulailah dengan membaca materi 3. Kerjakan soal latihannya 4. Untuk mengukur tingkat evaluasinya. 2. Mulailah dengan membaca materi 3. Kerjakan soal latihannya 4. Untuk mengukur tingkat evaluasinya. pemahaman, ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1. TUJUAN 1. TUJUAN Halo peserta didik cermat. Pada pertemuan ini kalian dituntut untuk mengetahui keberhasilan dari akhir kegiatan pembelajaran ini, sebaiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu : 1. Menjelaskan suatu Indikator-indikator pemerintahan demokrasi yang dirumuskan oleh Affan Gaffar dari 2. Menjawab tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada orde lama, orde baru, dan era reformasi berbagai pertanyaan 3. Membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada orde lama, orde baru, dan era reformasi "Engkau mesti sedar, sebaik-baik mengikis kolonialisme dalam apa bentuk jua, bukan dengan menunjukkan kesalahan musuh, tapi dengan kekuatan menolaknya." ― Abu Yazid Abidin (Wijaya Mala), Mata Di Jendela 2. URAIAN MATERI 2. URAIAN MATERI Peserta didik yang jujur dan disiplin sebelum kalian masuk teka-teki pada materi pokok, marilah kita bermain pahlawan. Dibawah ini terdapat gambar pahlawan yang
terus berubah, tugas kalian adalah melakukan screenshoot layar telepon/tablet. Gambar siapakah yang muncul ? Video 1: Teka-teki Pahlawan (Sumber : Instagram PSMA) 1. Hakikat Demokrasi a. Makna Demokrasi Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu kalian dalam memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi berikut ini disajikan puisi karya Taufik Ismail dalam bukunya yang berjudul Katastrofi Mendunia Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba halaman 282-285. Simaklah dan maknailah.
Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai suatu negara. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah mempersepsikan istilah demokrasi ini. Bahkan tidak itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan hanya oleh para penguasa terutama penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat supaya kekuasaannya tetap langgeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. indikator perkembangan politik Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan serta merta mempunyai rakyat. Artinya kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke
arah yang lebih baik dimana dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Sekarang coba perhatikan pendapat Abraham Lincoln tentang demokrasi pada gambar berikut ini. Gambar : Abraham Lincoln (sumber : 15770473) Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat di atur dan diarahkan oleh sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat sebuah lembaga kekuasaan yang
dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. b. Klasifikasi Demokrasi Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. a. Berdasarkan titik berat perhatiannya Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari
bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. b. Berdasarkan ideologi Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu: 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme- komunisme. rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat Demokrasi tetapi
untuk mencapai komunisme dan kekerasaan dipandang sebagai alat yang sah. c. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, luas dan permasalahan yang wilayahnya semakin dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. c. Prinsip-Prinsip Demokrasi Berbicara mengenai demokrasi maka tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya
Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip- prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah : Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. serta menganggap Mengakui keanekaragaman. Menjamin tegaknya keadilan. wajar adanya Kemudian, menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: Kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan mayoritas. Hak-hak minoritas. Jaminan hak-hak asasi manusia.
Pemilihan yang bebas dan jujur. Persamaan di depan hukum. Proses hukum yang wajar. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai mufakat toleransi, pragmatisme, kerja sama dan yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Prinsip-prinsip demokrasi 2. Dinamika Penerapan Demokrasi Di Indonesia Sebelum kita belajar lebih jauh, coba kalian saksikan dulu video berikut ini :
Video : Report Demokrasi Indonesia (Sumber : antidemokrasi) Bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan video diatas ? a. Prinsip-prinsip demokrasi di indonesia Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip- prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di indonesia? Ahmad sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional indonesia menurut pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yaitu: 1. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa. Artinya, dalam sistem seluk menyelenggarakan kenegaraan ri harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah- kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. perilaku serta beluk 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru rohaniah, kecerdasan lebih menuntut kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. rakyat. Artinya, berkedaulatan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, 3. Demokrasi yang
itu. rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan Dalam batas-batas itu rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di mpr (dpr/dpd) dan dprd. tertentu kedaulatan 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara republik indonesia itu harus serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan perpecahan, atau permusuhan, dan kerusakan. mengandung, melindungi, (legal menciptakan 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut undang-undang dasar tahun 1945 bukan saja negara republik mengakui kekuasaan negara republik indonesia yang juga tidak demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan terbatas secara hukum, melainkan indonesia tak
negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances). 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya, demokrasi menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak- terlebih-lebih untuk hak asas meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut undang-undang dasar negara republik 1945 menghendaki tahun diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka itu penggugat dengan pengadilan yang merdeka pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk (pertimbangan), dalil-dalil, mengajukan konsiderans fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. indonesia tersebut, melainkan 8. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya sal rakyat atau pembagian mengorganisir kedaulatan
kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab itu semua, demokrasi menurut bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk Indonesia.Demokrasi yang sebesar-besarnya berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. rakyat Coba kalian perhatikan gambar dibawah ini !. Apa pendapatmu ? Gambar : Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi
Pancasila (sumber : 2. Periodesasi Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah dibahas secara singkat Pada bagian sebelumnya, karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sudut pandang normatif dan empirik. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya tentu saja sudah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: 1. Dalam Pasal 1 ayat (sebelum diamandemen) berbunyi "kedaulatan adalah di tangan (2) UUD 1945
rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". 2. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". diamandemen) (setelah 1945 3. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1: Ayat (1) berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi" Ayat (2) berbunyi "Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat" 4. Dalam UUDS 1950 Pasal 1: Ayat (1) berbunyi " Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan" Ayat (2) berbunyi "Kedaulatan Republik Indonesia rakyat dan dilakukan oleh adalah ditangan dengan Dewan pemerintah Perwakilan rakyat" bersama-sama Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang
demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini: 1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang rakyat harus dapat jabatan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata- katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalaninya. Pertanggungjawaban itu tidak juga menyangkut hanya menyangkut dirinya, keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak dan isterinya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. juga sanak keluarganya tetapi yang dipilih oleh 2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. 3. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. 4. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan
rekruitmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam akitivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak- hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru dan pemerintahan orde reformasi. tersebut Mengapa demikian? Karena pada masa-masa demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan? indikator-indikator
a. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949 Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka, dan Ir. Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada juga merupakan sesuatu yang perlu komitmen, diwujudkan. tetapi Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945- 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh rakyat untuk mempertahankan energinya bersama-sama kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.
Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, Pemilihan Umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama. fungsinya yang paling utama adalah Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa- masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. tersebut b. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang- undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang- Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut system parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi di demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. ini diperlihatkan dengan Perwujudan kekuasaan parlemen adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kebinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar- benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilihan Umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan
kebesan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah- daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejmlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang tersebut di masyarakat sulit dipersatukan, sehinggal hal tercapainyatitik secara langsung tidak
mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. c. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965 Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekano suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada tersebut Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin.
Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa lain merupakan yang disebut dengan demokrasi perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah : tidak 1. mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan tarik ulur kekuatan antara elemen penopang dari lembaga kepresidenan, Angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia. 2. dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden. 3. hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah
lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan Sosialis. 4. masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI. 5. sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. 6. Dari lima karakter di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. tetapi Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari niali-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998 Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan terutama yang berkaitan dengan bagi perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada terpimpin di bawah Presiden Soekarno masa demokrasi menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok pemimpin yang yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliu juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. rakyat Indonesia, Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter). Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti
Pengemban Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Dari uraian menggambarkan bisa demokrasi Pancasilamasih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut ini dipaparkan karkateristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada telah dikemukakan sebelumnya. di atas, kita bahwa pelaksanaan indikator demokrasi yang 1. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. 2. Rekruitmen politik bersifat tertutup. Rekruitmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara baik itu untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) maupun lembaga (Mahkamah Agung). Dalam negara yang yudikatif menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia
pada masa Orde Baru, sistem rekruitmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui Pemilihan Umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan itu dalam kaitannya dengan Presiden. Sementara rekruitmen dan bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekruitmen seperti semangat demokrasi. dikontrol oleh sepenuhnya lokal politik (seperti gubernur sangat bertentangan dengan 3. Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilihan Umum tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangan- kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. 4. Pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional Indonesia berkaitan erat seringkali menyoroti politik dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah
kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan orde baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada masa orde lama, misalnya beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan berbagai masalah tentang penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. investigasi 5. Indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini. e. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-sekarang Penyimpangan-penyimpangan terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang di awali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak terjadi hampir di semua hanya belahan bumi nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi yang itu, kerusuhan-kerusuhan
oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari secara jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa tidak kurang dari 15.000 mencapai puncaknya ketika yang mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. ingin Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden Soeharto menyelematkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden lain kecuali mundur dari tidak punya pilihan Soeharto jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa Indonesia. indikator pelaksanaan demokrasi di Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun ini sebagai Presiden Republik 1999. Habibie dalam hal rakyat untuk Indonesia membuka kesempatan kepada berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang rakyat untuk menggunakan hak memberikan politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota) dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pada pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskrimisi. yang jalan bagi
Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia 1. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian pahami uraian materi berikut ini. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kekebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing. Persamaan kedudukan di muka hukum
Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyiptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukuxm yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan sistem politik Dalam negara demokrasi, kekuasaan tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat yang mewakili berbagai beragam. Sebagai contoh ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetap undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. yang menganut tertinggi berada di keinginan masyarakat 2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi
Demokrasi tidak mungkin terwujud, jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya timbulnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang adanya tindakan yang sewenang-wenang baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku; membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal; membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah; membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan; membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis; selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah; selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara bahkan secara pribadi; menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban; menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab;
mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat; membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. 3. RANGKUMAN 3. RANGKUMAN 1. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. 2. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar jawab, Rotasi yaitu Kebebasan yang bertanggung kekuasaan, Pola rekruitmen politik, Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. "Nasionalis yang sedjati, jang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu copie atau tiruan dari nasionalisme barat akan tetapi timbul dari rasa tjinta akan manusia dan kemanusiaan" ― Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1
⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Latihan Essay Latihan Essay Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya! 01. Berikan penjelasan tentang konsep demokrasi Abraham Lincoln ? Altenatif penyelesaian Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tekanan dari pihak manapun, karena pada tanpa adanya hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik dimana dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. 02. Berikan penjelasan tentang demokrasi yang dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya! Altenatif penyelesaian
03. Bagaimana konsep demokrasi menurut cara penyaluran kehendak rakyat ? Altenatif penyelesaian 04. Berikan penjelasan tentang prinsif demokrasi menurut Miriam Budiardjo ? Altenatif penyelesaian 05. Apa perbedaan demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD antara sebelum dan sesudah amandemen / Altenatif penyelesaian Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi "kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. 2. Latihan Pilihan Ganda Latihan Pilihan Ganda Terbentuknya sejumlah partai politik diawal kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita,karena adanya ... A Usulan Komite Nasional B maklumat wakil Presiden tanggal16 Oktober 1945 C maklumat Presiden/pemerintah tanggal 3 November 1945 D maklumat Presiden/pemerintah tanggal 5 November 1945 E maklumat Presiden/pemerintah tanggal 14 November 1945 Perhatikan pernyataan berikut ini: 1. ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan 2. menanamkan kesadaran untuk bernegara 3. menanamkan semangat anti penjajahan. 4. Mengawasi jalannya pemerintahan 5. Menjadi partai peserta pemilu Di awal kemerdekaan Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ditunjukkan pada nomor .... A 1, 2, dan 3 B 1, 3, dan 4 C 2, 3, dan 4 D 2, 4, dan 5
3. 4. E 3, 4, dan 5 Salah satu indikator ukuran demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan seperti yang di kemukakan oleh Affan Gaffar adalah adanya rotasi kekuasaan. Implentasi dari rotasi kekuasaan dapat dilihat dari.... Adanya pemilihan umum yang secara bebas diadakan untuk A memilih wakil--wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan Adanya pemilihan umum agar Hak-hak dasar warga negara B terpenuhi secara adil sehingga warga masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam negara Setiap warga negara dewasa memiliki kesempatan untuk C memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Hak setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang D yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut Memungkinkan terjadinya rekruitmen politik yang dilakukan E untuk mengisi jabatan-jabatan publik dipemerintahan Diawal kemerdekaan Indonesia, kekuasaan presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, hal ini disebabkan karena adanya... A pasal II aturan peralihan UUD 1945 B pasal II aturan tambahan UUD 1945 C pasal IV aturan peralihan UUD 1945 D pasal 4 ayat 1 UUD 1945 E penjelasan UUD 1945
5. 6. 7. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekuasaan presiden yang diktator di awal kememerdekaan, maka dikeluarkanlah Maklumat wakil presiden tgl 16 oktober 1945 yang memberikan tugas dan wewenang kepada KNIP untuk melaksanakan kekuasaan... A legislative dan eksekutif B legislative dan yudikatif C eksekutif dan yudikatif D legislative dan turut menetapkan GBHN Turut menetapkan GBHN dan tidak turut campur dalam E kebijakan pemerintahan Guru, karyawan swasta, dan pengusaha, serta semua warga negara yang memenuhi syarat berbondong-bondong untuk memilih calon kepala daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh pelaksanaan pemilu yang mencerminkan asas.... A Bebas B Umum C Rahasia D Langsung E Jujur dan adil Pelaksanaan demokrasi dengan sistem pemerintahan Presidensial yang berlaku menurut UUD 1945 diawal kemerdekaan sangat singkat yaitu... A 17-08-1945 s/d 16-10-1945 B 18-08-1945 s/d 14-11-1945
C 14-11-1945 s/d 27-12-1949 D 18-08-1945 s/d 27-12-1949 E 17-08-1945 s/d 05-10-1945 8. Sistem pemerintahan presidensial yang belaku diawal kemerdekaan kemudian diganti dengan sistem pemerintahan parlementer sebagai akibat adanya.... A usulan KNIP B maklumat wakil Presiden tgl 16 Oktober 1945 C maklumat pemerintah tgl 3 November 1945 D maklumat pemerintah tgl 14 November 1945 E perubahan terhadap UUD 1945 9. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada kurun waktu 1959 - 1965, dimana Sukarno sebagai presiden memiliki dominasi yg kuat terhadap berbagai kebijakan Negara bahkan cenderung bersifat absolut, maka demokrasi pada masa itu dikenal dengan istilah.... A Demokrasi liberal B Demokrasi pancasila C Demokrasi parlementer D Demokrasi presidensil E Demokrasi terpimpin 10. Periode berlakunya UUD-S yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1951. Pada periode tersebut kabinet bertanggung jawab kepada... A Pesiden
B Wakil presiden C Parlemen D Perdana menteri E Senat ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penilaian Diri Penilaian Diri Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab! No. Pertanyaan Jawaban 01. Apakah Anda telah memahami definisi demokrasi? Ya Tidak Apakah Anda telah memahami indikator- 02. indikator dari suatu pemerintahan demokrasi Ya Tidak yang dirumuskan oleh Affan Gaffar? Apakah Anda telah memahami pelaksanaan 03. demokrasi di Indonesia pada orde lama, orde Ya Tidak baru, dan era reformasi? 04. Apakah Anda telah memahami prinsif-prinsif Ya Tidak demokrasi di Indonesia ? 05. Apakah Anda telah memahami perubahan Ya Tidak demokrasi di Indonesia dari masa kemasa ? Bila ada jawaban "Tidak", maka segera pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak". lakukan review Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.
⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Evaluasi Evaluasi 01. Pada masa Orde Lama banyak terjadi penyimpangan lain dalam pelaksaan sistem Pemerintahan antara dengan berlakuny A. demokrasi pancasila dan kabinet presidensial B. demokarasi liberal dan kabinet parlementer C. demokrasi terpimpin dan kabinet parlementer D. Negara RIS dan pengangkatan anggota MPR E. Negara kesatuan dan sistim presidensial 02. Indonesia pernah menganut sistim parlementer, yaitu pada masa sebagai berikut Dibawah ini kecuali .... A. berlakunya Konstitussi RIS 1949 dan UUDS 1950 B. berlakunya UUD 1945 pertama kali C. berlakunya Konstitusi RIS 1949 D. berlakunya UUDS 1950 E. berlangsungnya pemerintahan Orde Baru 03. Perhatikan pernyataan berikut ini: 1. lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan 2. akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah
media massa sebagai alat kontrol sosial kepartaian 3. kehidupan dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal boleh 4. hak-hak dasar masyarakat tidak dikurangi sama sekali, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa pernyataan dari pelaksanaan demokrasi pada periode tahun .... tersebut merupakan indikator A. 1945 s/d 1949 B. 1949 s/d 1959 C. 1959 s/d 1965 D. 1965 s/d 1998 E. 1998 s/d sekarang 04. Berikut ini yang tidak termasuk karkateristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang dikemukakan oleh Affan Gafar adalah .... Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak A. pernah terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa Rekruitmen politik bersifat tertutup, seperti pengisian jabatan B. anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. C. Pemberlakuan Undang-Undang Subversif membuat posisi
pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat Sementara itu dalam kaitannya dengan rekruitmen politik D. lokal (seperti gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah dapat memilih langsumg pemimpin mereka Rakyat menjadi takut untuk mengkritisi kebijakan E. pemerintah. Karenat idak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya 05. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, kecuali .... A. menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab B. membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal C. mempunyai kemampuan menunjukkan kesalahan orang lain D. mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat; E. membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah 06. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada kurun waktu 1959 - 1965, dimana Sukarno sebagai presiden memiliki dominasi yg kuat terhadap berbagai kebijakan Negara bahkan cenderung bersifat absolut, maka demokrasi pada masa itu dikenal dengan istilah .... A. Demokrasi liberal
B. Demokrasi pancasila C. Demokrasi parlementer D. Demokrasi presidensil E. Demokrasi terpimpin 07. Periode berlakunya UUD-S yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959. Pada periode tersebut kabinet bertanggung jawab kepada .... A. Presiden B. Wakil Presiden C. Parlemen D. Perdana Menteri E. Senat 08. Pada masa Orde Lama banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksaan sistem Pemerintahan antara lain dengan berlakunya .... A. demokrasi pancasila dan kabinet presidensial B. demokarasi liberal dan kabinet parlementer C. demokrasi terpimpin dan kabinet parlementer D. Negara RIS dan pengangkatan anggota MPR E. Negara kesatuan dan sistim presidensial 09. Indonesia pernah menganut sistim parlementer, yaitu pada masa sebagai berikut Dibawah ini kecuali .... A. berlakunya Konstitussi RIS 1949 dan UUDS 1950
B. berlakunya UUD 1945 pertama kali C. berlakunya Konstitusi RIS 1949 D. berlakunya UUDS 1950 E. berlangsungnya pemerintahan Orde Baru 10. Pada masa orde baru kepresidenan mempunyai kekuasaan yang amat besar. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan kekuasaan yang dimiliki presiden adalah.... lembaga A. Pemegang kekuasaan legislatif B. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah C. Panglima tertinggi dalam kemiliteran D. Mengangkat dan melantik anggota MPR E. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain √√ Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Nilai Deskripsi ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Daftar Pustaka Daftar Pustaka Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Jakarta: Gramedia Ilmu Politik. Chamim, Kewarganegaraan Asykuri Ibn. 2003. Pendidikan Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Jakarta: Yayasan obor Indonesia Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah Taniredja,Tukiran dan Kawan-kawan. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta ⌂⌂ Daftar Isi Daftar Isi e-Modul 2019l Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan