Versi 1.4
2 Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26 (Versi 1.4) Buku ini merupakan pedoman singkat penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26. Aplikasi ini dipergunakan oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Non-Instansi Pemerintah) yang penerapannya mulai masa pajak Januari 2024. PENYUSUN Angga Sukma Dhaniswara Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas KPDJP Ardhito Suryo Nugroho Fungsional Pranata Komputer Pertama Direktorat TIK KPDJP KONTRIBUTOR Aina Kemala Ardiansyah Andre RF Fajar Hakiki Direktorat TIK KPDJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA © 2024 | Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan Edisi: 20240319
>>>>e
Bupot 21/26 v.1.4 e
Bupot 21/26 v.1.4 3
4 Table of Contents. LOGIN 7 MENU DASHBOARD 11 MENU BUKTI POTONG • DAFTAR BUPOT PASAL 21 • DAFTAR BUPOT PASAL 26 • IMPOR DATA BUPOT • DOWNLOAD BUPOT 15 17 27 31 50 SPT MASA • POSTING • PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN • PENYIAPAN & PENGIRIMAN SPT 53 55 57 63 MENU PENGATURAN • PENANDATANGAN • PEREKAM • BUAT AUTH KEY 71 73 76 80
What's New?.
6 Alur Aplikasi. 1 LOGIN Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga tidak memerlukan installer khusus. Untuk dapat menggunakannya, wajib pajak cukup login ke laman yang tata caranya dapat di lihat pada Bab 1. 2 BUPOT Pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui dua metode yaitu key-in dan skema impor data excel. Penjelasan lebih lengkapnya dapat disimak pada Bab 3. Namun sebelum melakukan perekaman bukti potong, pastikan wajib pajak telah mengatur nama dan jabatan penandatangan di menu pengaturan yang dijelaskan pada Bab 5. 3 POSTING Posting adalah aktivitas memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam draft Surat Pemberitahuan (SPT) atau untuk melakukan update data pada SPT. Pembahasan lengkapnya dapat di simak pada Bab 3. 4 PEMBAYARAN Setelah melakukan posting, langkah berikutnya adalah merekam data pembayaran pada SPT. Proses ini dipersyaratkan bagi wajib pajak yang memiliki setoran PPh baik berupa NTPN ataupun Pemindahbukuan. Penjelasan lebih lengkap dapat di lihat pada Bab 4. 5 SUBMIT SPT Submit SPT merupakan rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh Pasal 21/26. Proses ini dilakukan setelah proses perekaman bukti pemotongan dan bukti penyetoran selesai dilaksanakan. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada Bab 4.
01 Login
8 Login 1 2 3 4 GAMBAR 1.1. TAMPILAN AWAL LAMAN Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi berbasis web sehingga tidak membutuhkan installer. Untuk menggunakannya, silakan login melalui laman go.id. Tahapan untuk dapat mengakses aplikasi e-Bupot 21/26: Buka browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan sejenisnya) Ketik laman djponline
Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) [1] Masukan Kata Sandi (Password) DJP Online [2] Masukan Kode Keamanan (Captcha) yang muncul [3] Lalu tekan tombol Login [4] GAMBAR 1.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD LAMAN GAMBAR 1.3. TAMPILAN MENU PROFIL
>>>>e-Bupot 21/26 v.1.4 9 Berikutnya akan ditampilkan dashboard seperti gambar 1.2 di bawah ini. Untuk pertama kali, aktifkan menu e-Bupot 21/26 dengan cara memilih menu Profil [5]. 5 GAMBAR 1.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD LAMAN Kemudian pilih submenu Aktivasi Fitur [6] ----> centang e-Bupot 21/26 [7] ----> lalu tekan tombol Ubah Fitur Layanan [8] GAMBAR 1.1. TAMPILAN AWAL LAMAN 7 6 8 GAMBAR 1.3. TAMPILAN MENU PROFIL
10 Setelah menekan tombol Ubah Fitur Layanan [8]. Pengguna akan ter-logout secara otomatis. Silakan login kembali seperti dijelaskan pada langkah 1-4 sebelumnya. Selanjutnya masuk ke menu Lapor [9] ----> Pra-Pelaporan [10] ----> eBupot 21/26 [11] 9 10 11 GAMBAR 1.4. TAMPILAN MENU LAPOR Pengguna akan ditampilkan dashboard utama aplikasi e-Bupot 21/26 seperti ditunjukkan pada Bab 2 di halaman berikutnya. " Selain dengan cara di atas, pengguna juga dapat secara langsung mengakses aplikasi e-Bupot 21/26 dengan cara mengetik laman go.id.
02 Dashboard
12 Menu Utama Dashboard A B C D E F GAMBAR 2.1. TAMPILAN DASHBOARD E-BUPOT 21/26 Deskripsi Menu Dashboard berfungsi untuk menampilkan daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan secara elektronik ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pada menu ini terdapat beberapa kolom yaitu: No [A] Menunjukkan nomor baris. No. BPE/NTTE [B] Merupakan nomor Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/ Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan. Masa/Tahun Pajak [C] Yaitu informasi masa dan tahun pajak dari SPT yang telah dilaporkan.
Pbtl Ke [D] Mencerminkan status dari SPT yang dilaporkan (Normal, Pembetulan ke-1, dan seterusnya). Tanggal Kirim [E] Merupakan tanggal dikirimkannya SPT. Aksi [F] Pada kolom ini terdapat 2 (dua) tombol aksi yaitu : (1) Lihat BPE; dan (2) Cetak SPT Induk. Untuk lebih memahami kegunaan dari masing-masing tombol, mari kita simak penjabaran berikut ini: Tombol aksi "Lihat BPE" digunakan untuk melihat dan mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan. Pengguna juga dapat mengunduh BPE tersebut ke dalam bentuk Portable Document Format (PDF) atau mencetaknya secara langsung ke printer. Jika dicermati, pada BPE ini terdapat QR Code yang dapat digunakan untuk mengecek status secara online dari SPT yang dikirimkan. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian (scan) QR Code tersebut dengan menggunakan perangkat mobile yang telah terpasang aplikasi QRCode Scanner. GAMBAR 2.2. TAMPILAN CETAKAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE) 13
14 Tombol aksi "Cetak SPT Induk" digunakan untuk melihat dan mencetak Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26. Pengguna dapat mengunduh Induk SPT tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer. GAMBAR 2.3. TAMPILAN CETAKAN SPT INDUK PPh PASAL 21/26
03 Bukti Potong 15
16 Menu Utama Bukti Potong A B C D GAMBAR 3.1 TAMPILAN MENU BUKTI POTONG Deskripsi Menu Bukti Potong berfungsi untuk: membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, baik melalui key-in maupun skema impor excel. menampilkan daftar bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dibuat. mengunduh bukti potong yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak " Pada menu Bukti Potong, terdapat 4 (empat) sub menu yaitu: • Daftar Bupot Pasal 21 • Daftar Bupot Pasal 26 • Impor Bupot • Download Bupot mengekspor data bukti potong yang telah dibuat ke dalam excel.
A Daftar Bupot Pasal 21 + Submenu Daftar Bupot Pasal 21 digunakan untuk: melihat, mengubah, dan menghapus Bukti Potong PPh Pasal 21 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak. merekam bukti potong melalui mekanisme key-in (menginput satu per satu secara online); dan mengekspor data bukti potong PPh Pasal 21 yang diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format excel. 17
18 01. MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam suatu masa pajak, pilih "Pencarian Berdasarkan" [a] ((1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas Dipotong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih Kata Kunci [b]---> lalu tekan tombol Cari [c]. Sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat mengunduhnya ke dalam format excel, tekan tombol Unduh [d]. a b c d GAMBAR 3.2. TAMPILAN DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 21 Tombol aksi "Lihat" digunakan untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat/diterbitkan. Tombol aksi "Ubah" digunakan untuk mengubah bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi "Hapus" digunakan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat.
02. MEREKAM BUKTI POTONG PPH PASAL 21 MELALUI MEKANISME KEY-IN Perekaman bukti potong PPh Pasal 21 dengan skema key-in, mengharuskan pengguna untuk merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat sebelum disimpan dan diterbitkan. Untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21 melalui mekanisme key-in, silakan tekan tombol Rekam [e]---> lalu pilih jenis bukti potong yang akan dibuat (Bupot Bulanan/Final/Tidak Final atau Bupot Tahunan A1) [f]. e f GAMBAR 3.3. TAMPILAN TOMBOL REKAM A. Bupot Bulanan/Final Tidak Final Bupot Bulanan/Final Tidak Final digunakan untuk merekam bukti potong PPh 21 bula- nan suatu masa pajak (selain masa pajak terakhir), atau terkait transaksi pemotongan PPh Pasal 21 lainnya yang bersifat final atau tidak final. (formulir 1721 A1) atau bukti potong di masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, ketika penerima penghasilan telah dibuatkan bukti potong tahunan A1, maka bukti potong bulanan tidak diperlukan lagi. B. Bupot Tahunan A1 Bupot Tahunan A1 digunakan untuk merekam bukti potong PPh 21 Tahunan Jadi dapat disimpulkan bahwa bupot tahunan A1 merupakan bupot bulanan di masa pajak terakhir. secara sederhana, 19
20 A. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL Part-A Part-B Part-C 1 2 Part-D 3 4 GAMBAR 3.4. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL
Di dalam proses perekaman bukti potong bulanan dan final/tidak final dengan skema key-in diperlukan elemen data sebagai berikut. PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG Pada kolom ini, pilih Tahun Pajak, Masa Pajak, dan Identitas Penerima Penghasilan yang dipotong.
Jika identitas yang dipilih adalah NPWP: Isikan 15 digit NPWP pihak yang dipotong. Untuk nama dan alamat akan terisi secara otomatis jika NPWP yang diinput datanya terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.
Jika identitas yang dipilih adalah NIK: Isikan 16 digit NIK, Nama Lengkap dan Alamat sesuai dengan e-KTP. Tekan tombol "Cek" untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca "Valid" jika data yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil. PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21 Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 21. Terdapat 16 kode objek pajak, seperti: 21-100-01 untuk Pegawai Tetap, 21-100-02 untuk Penerima Pensiun Berkala, dan lain sebagainya. Tekan tombol "Fasilitas PPh Pasal 21", jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah. PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 Setiap kolom yang ada dalam penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda bergantung pada jenis kode objek pajak yang dipilih. Isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia dan tekan tombol "Hitung" untuk mengetahui besar PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Sesuai dengan Pengumuman Direktur P2Humas Nomor PENG-06/PJ.09/2024, dalam hal parameter yang diisikan pada part A adalah NIK , dan NIK tersebut telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak lagi dikenai kenaikan tarif 20% lebih tinggi. PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda- tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4]. Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 halaman 18. 21
22 B. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1 Part-A Part-B Part-C Part-D GAMBAR 3.5. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1 - BAGIAN 1
23 Part-E Part-F 1 2 Part-G 3 4 GAMBAR 3.5. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1 - BAGIAN 2
24 Di dalam proses perekaman Bukti Potong Tahunan A1 dengan skema key-in diperlukan elemen data sebagai berikut. PART-A: IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG Pada kolom ini, pilih : 1. Identitas Penerima Penghasilan yang dipotong.
Jika identitas yang dipilih adalah NPWP: Isikan 15 digit NPWP pihak yang dipotong. Untuk nama dan alamat akan terisi secara otomatis jika NPWP yang diinput datanya terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.
Jika identitas yang dipilih adalah NIK: Isikan 16 digit NIK, Nama Lengkap dan Alamat sesuai dengan e-KTP. Tekan tombol "Cek" untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca "Valid" jika data yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil. 2. Jenis Kelamin Penerima Penghasilan yang dipotong (Laki-laki/Perempuan). 3. Status/Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP (TK/0, TK/1, TK/2, TK/3, K/0, K/1, K/2, K/3, HB/0, HB/1, HB/2, HB/3). 4. Nama Jabatan (misalnya: Direktur). 5. Status Karyawan Asing 6. Kode Negara Domisili (Diisi dalam hal status karyawan yang dipilih adalah asing). PART-B: RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 21. Terdapat 2 (dua) kode objek pajak, yaitu: 21-100-01 untuk Pegawai Tetap dan 21-100-02 untuk Penerima Pensiun Berkala. Kemudian pilih Tahun Pajak, dan Masa Pajak awal dan akhirnya. Tekan tombol "Fasilitas PPh Pasal 21", jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21. Isikan nomor SKB tersebut jika ingin meman- faatkan fasilitas dimaksud. PART-C: DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHIRNYA Isikan Penghasilan Bruto untuk masa pajak terakhirnya. Misalnya jika pegawai A bekerja penuh selama satu tahun dari bulan Januari -- Desember, maka isikan penghasilan bruto untuk masa pajak Desember saja (sebagai masa pajak terakhirnya). Penghasilan Masa Pajak terakhir pada bukti potong A1 tidak akan memengaruhi penghitungan PPh Pasal 21 akhir pada bupot tersebut, namun akan memengaruhi nilai penghasilan bruto pada induk SPT. PART-D: DATA PENGHASILAN SETAHUN Isikan setiap kolom terkait seluruh penghasilan yang diterima selama setahun baik berupa Gaji atau Uang Pensiun Berkala, Tunjangan PPh, Tunjangan Lainnya, dan lain sebagainya.
25 PART-E: PENGURANGAN Isikan setiap kolom yang menjadi pengurangan penghasilan baik berupa Biaya Jabatan/Biaya Pensiun, Iuran Pensiun/Hari Tua dan lain sebagainya. PART-F: PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 Berikutnya isikan setiap kolom yang berwarna putih sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal kolom berwarna abu-abu, maka kolom tersebut akan terisi secara otomatis sesuai dengan penghitungan sistem. Angka 14: Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan yang menggabungkan bukti pemotongan atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan. Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 13 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya. Angka 15: Pemilihan jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan) di- dasarkan pada kondisi sebagai berikut: 1. Jika masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada. 2. Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka: a. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan: •
dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama; berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya; atau berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada). b. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan. c. Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang dan menggabungkan bukti pemotongan; atau merupakan pegawai baru pensiun, maka oleh Pemotong Pajak yang baru, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dan angka 14. d. Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau ber- tempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13; atau
dari luar negeri (expatriate) yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian diseta- hunkan. Selanjutnya tekan tombol untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan. Dalam hal telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa-masa sebelumnya, baik yang Ditanggung Pemerintah (DTP) atau tidak, maka silakan tekan tombol untuk menarik data dimaksud. Untuk point 19 dan 20 terkait PPh Pasal 21 yang dipotong masa pajak sebelumnya, data yang diambil merupakan data bupot bulanan dengan Kode Objek Pajak 21-100-01 dan 21-100-02 dengan catatan pemberi kerja dan penerima penghasilan yang sama saat pembuatan bukti potong tahunan A1. Untuk point 22A dan 22B terkait PPh Pasal 21/26 yang dipotong dan dilunasi selain masa pajak terakhir, data yang diambil merupakan data bupot tahunan A1 yang yang telah direkam oleh pemberi kerja sebelumnya yang berbeda atas penerima penghasilan yang sama. Meskipun data PPh Pasal 21 sebelumnya disediakan oleh sistem, namun tetap diberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melakukan edit data tersebut. PART-G: PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda- tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4]. Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 halaman 18.
B Daftar Bupot Pasal 26 + Submenu Daftar Bupot Pasal 26 digunakan untuk: melihat, mengubah, dan menghapus Bukti Potong PPh Pasal 26 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak. merekam bukti potong melalui mekanisme key-in (menginput satu per satu secara online); dan mengekspor data bukti potong pasal 26 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format excel. 27
28 01. MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam suatu masa pajak, pilih "Pencarian Berdasarkan" [a] ((1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas Dipo- tong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih Kata Kunci [b]---> lalu tekan tombol Cari [c]. Sistem akan menampilkan data sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat mengun- duhnya ke dalam format excel, tekan tombol Unduh [d]. a b c d GAMBAR 3.6. TAMPILAN DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 26 Tombol aksi "Lihat" digunakan untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat/diterbitkan. Aksi "Ubah" digunakan untuk mengubah bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi "Hapus" digunakan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat.
29 02. MEREKAM BUKTI POTONG MELALUI MEKANISME KEY-IN 1 2 Part-A Part-B Part-C 3 4 5 Part-D 6 GAMBAR 3.7 DETIL ISIAN PEREKAMAN BUKTI POTONG PASAL 26 - KEY IN
30 Perekaman bukti potong PPh Pasal 26 dengan skema key-in, mengharuskan pengguna untuk merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat, sebelum disimpan dan diterbitkan. Untuk proses Perekaman bukti potong dengan skema key-in , mulai dengan memilih Tahun Pajak [1] dan Masa Pajak [2], kemudian lanjutkan dengan pengisian: PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG Pada kolom ini, isikan Tax Identity Number (TIN)/Paspor/KITAS/KITAP, Nama, Alamat, dan Negara dari orang pribadi luar negeri yang dipotong. PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 26 Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 26 yaitu 27- 100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri. Tekan tombol "Fasilitas PPh Pasal 26", jika penerima penghasilan ingin menerapkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Isikan nomor Surat Keterangan Domisili (SKD) dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN). PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 26 Isikan jumlah Penghasilan Bruto, Tarif (Kolom tarif diisikan secara manual jika memiliki SKD WPLN), dan tekan tombol "Hitung" untuk mengetahui besar PPh Pasal 26 yang harus dipotong. PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda- tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4]. Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 26 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6 halaman 28.
C Impor Data Bupot + Submenu Impor Data Bupot digunakan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam jumlah banyak. Melalui menu impor ini, pengguna tidak perlu merekam bukti potong secara manual satu demi satu. Namun sebelum melakukan impor data, pengguna harus mengunduh terlebih dahulu template impor excel yang failnya sudah disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak. 31
32 C 1 GAMBAR 3.8 TAMPILAN SUBMENU IMPOR DATA BUKTI POTONG Untuk mengunduh template impor excel ini, silakan masuk ke menu Impor Data Bupot [C], kemudian pilih Petunjuk Pengisian [1] dan tekan tombol di sini [2] seperti gambar 3.9 di samping. Terdapat dua template format impor excel yaitu: Template Bulanan dan Final/Tidak Final; Template Tahunan. 2 Silakan pilih yang sesuai dan untuk memahami lebih dalam terkait sheet yang ada dalam fail template im- por excel, mari kita simak penjabaran berikut. GAMBAR 3.9 TAMPILAN MENU PETUNJUK PENGISIAN
33 01. PENJABARAN BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL TEMPLATE IMPOR EXCEL Pada format template impor excel bulanan dan final/ tidak final terdiri dari 6 (enam) sheet, yaitu: Sheet Rekap; Sheet 21; Sheet 26; Ref Daftar Objek Pajak; Ref Daftar Kode Negara; Ref Daftar PTKP. Klik/Scan untuk Unduh Template Silakan isi 3 (tiga) sheet utama yaitu sheet Rekap, sheet 21, dan sheet 26 dengan data yang ada, lalu simpan fail tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor NPWP.xlsx. Contohnya untuk NPWP: 01.234.567.8-910.000, maka fail excel tersebut disimpan dengan nama 012345678910000.xlsx " Sebagai upaya penyeragaman pembuatan bukti potong melalui skema impor data, maka semua Kode Objek Pajak (KOP) PPh Pasal 21 termasuk bupot bulanan dan bupot final/tidak final, memiliki konsekuensi semua kolom harus diisi meskipun kolom tersebut tidak pertimbangkan untuk penghitungan PPh 21 beberapa KOP tertentu. Misalnya pada perekaman KOP 21-100-01, beberapa kolom yang tidak diperlukan seperti kolom "status pegawai harian?" maka harus diisi tidak (karena status pegawai harian hanya digunakan untuk KOP 21-100-03), serta kolom akumulasi bruto harus diisi 0. Hal ini juga berlaku untuk KOP lainnya juga.
34 Sheet Rekap Sheet ini berisikan rekapan jum- lah Bukti Potong PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang akan diim- por dengan menggunakan excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di sheet 21 dan sheet 26. GAMBAR 3.10 SHEET REKAP Sebagai catatan, harap mengedit secara manual angka yang ter- cantum dalam jumlah tersebut, karena sheet ini tidak terkoneksi dengan sheet lainnya. Sheet 21 Sheet ini berisikan rincian data Bukti Potong PPh Pasal 21 yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel. Pada sheet ini terdapat 19 (sem- bilan belas) kolom yang mas- ing-masing memiliki format cell yang berbeda-beda. GAMBAR 3.11 SHEET 21 Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel 3.1 halaman berikut.
35 Kolom Keterangan Format Cell No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy) Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tanggal 26 Januari 2024) Text Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK) Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang akan dilakukan dalam pemotongan memiliki NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika memiliki NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP) Text NPWP (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika peneri- ma penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK Kolom ini wajib diisi apabila penerima penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP. Silakan isi den- gan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA Text Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK Diisi dengan alamat lengkap penerima penghasilan se- suai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. Kolom alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan yang dipotong menggunakan NIK. Contoh : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 RT.001 RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Text Kode Objek Pajak Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng- hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada sheet "Ref Daftar Objek Pajak." Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap Text
36 Kolom Keterangan Format Cell Penandatangan Menggunakan? (NIK/NPWP) Kolom pertanyaan apakah Penandatangan Bukti Potong menggunakan NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggunakan NPWP) Text NPWP Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi- liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen- duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti- dak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Kode PTKP Kolom ini merupakan informasi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penerima penghasilan. Referensi dapat dilihat pada sheet "Ref Daftar PTKP". Contoh : TK/0 untuk Tidak Kawin Tanpa Tanggungan. K/1 untuk Kawin dengan 1 Tanggungan. dan seterusnya Text Pegawai Harian? (Ya/Tidak) Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang dipotong pajaknya merupakan pegawai harian atau bu- kan. Isikan : Ya (jika merupakan Pegawai Harian), atau Isikan : Tidak (jika bukan merupakan Pegawai Harian) Text Menggunakan Gross Up? (Ya/Tidak) Kolom pertanyaan apakah metode penghitungan pem- otongan penghasilan yang dilakukan menggunakan gross up atau tidak. Isikan : Ya (jika menggunakan metode gross up), atau Isikan : Tidak (jika tidak menggunakan metode gross up) Text Penghasilan Bruto Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa kode mata uang. Contoh: 250000000 General
Kolom Keterangan Format Cell Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? (Ya/ Tidak) Kolom ini diisi apabila terkait Kode Objek Pajak 21-401- 01 (Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus) atau 21-401-02 (Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjan- gan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus). Text Isikan : Ya (jika terdapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya untuk KOP 21-401-01 dan 21-401- 02). Isikan : Tidak (jika tidak terdapat akumulasi penghas ilan bruto sebelumnya untuk KOP 21-401-01 dan 21-401-02) Kolom ini dapat dikosongkan jika Kode Objek Pajaknya selain 21-401-01 dan 21-401-02. Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya Kolom ini diisi apabila terkait Kode Objek Pajak 21-401- 01 (Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus) atau 21-401-02 (Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjan- gan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus). General Mendapatkan Fasilitas? (N/SKB/DTP) Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo- tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), atau fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas lainnya. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah. Text Nomor SKB/DTP Dalam hal penerima penghasilan memiliki fasilitas SKB/DTP Text TABEL 3.1 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 21 37
38 Sheet 26 Sheet ini berisikan rincian data Bukti Potong PPh Pasal 26 yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel. Pada sheet ini terdapat 14 (empat belas) kolom yang masing-mas- ing memiliki format cell yang ber- beda-beda. Untuk lebih jelasnya GAMBAR 3.12 SHEET 26 mari kita lihat tabel 3.2 berikut. Kolom Keterangan Format Cell No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy) Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 26 dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tang- gal 26 Januari 2024) Text TIN (dengan format/ tanda baca) Diisi dengan Tax Identification Number (TIN) dari wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan. Kolom ini diisi dengan menggunakan format dan tanda baca. Contoh: IE6340278W Text Nama Penerima Penghasilan Diisi dengan nama wajib pajak luar negeri yang me- nerima penghasilan. Contoh: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Text Alamat Penerima Penghasilan Diisi dengan alamat wajib pajak luar negeri yang me- nerima penghasilan. Contoh: Quinta da Beloura Sintra, Lisbon District, Por- tugal Text Nomor Passpor Diisi dengan nomor passpor penerima penghasilan. General Penerima Penghasilan
39 Kolom Keterangan Format Cell Kode Negara Diisi dengan kode negara dari penerima penghasilan. Referensi kode negara dapat dilihat pada sheet "Ref Daftar Kode Negara." Contoh : PRT untuk Portugal Text Penandatangan Menggunakan? (NIK/NPWP) Kolom pertanyaan apakah penandatangan bukti po- tong menggunakan NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggu- nakan NPWP) Text NPWP Pendan- datangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi- liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen- duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti- dak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Penghasilan Bruto Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa kode mata uang. Contoh: 250000000 General Mendapatkan Fasilitas? (N/SKD) Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo- tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Domis- ili Wajib Pajak Luar Negeri. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKD = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Domisili sebagai wajib pajak luar negeri Text Nomor Tanda Terima SKD Diisi dengan nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili sebagai wajib pajak luar negeri General
40 Kolom Keterangan Format Cell Tarif SKD Diisi dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Ber- ganda (P3B) yang disepakati antara Republik Indo- nesia dengan negara atau yuridiksi mitra. Kolom ini diisi apabila penerima penghasilan memanfaatkan fasilitas SKD. Jika tidak diisi, maka akan menggu- nakan tarif default sesuai dengan kode objek pajaknya. General TABEL 3.2 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 26 Sheet Ref Sheet referensi ada 3 (tiga) yaitu: Pastikan dalam pengisian data bukti 1. Sheet Ref Daftar Objek Pajak potong yang ada di sheet 21 dan sheet 2. Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan 26 mengacu pada kode yang ada di sheet 3. Sheet Ref Daftar PTKP. referensi. Ketidaksesuaian format referensi Ketiga sheet ini tidak perlu diubah atau mengakibatkan kegagalan dari impor data. dihapus. Biarkan default apa adanya.
02. PENJABARAN TEMPLATE IMPOR EXCEL TAHUNAN Pada format template impor excel Tahunan terdiri dari 5 (lima) sheet, yaitu: Sheet Rekap; Sheet A1; Ref Daftar Objek Pajak; Ref Daftar Kode Negara; Ref Daftar PTKP. Klik/Scan untuk Unduh Template Silakan isi 2 (dua) sheet utama yaitu sheet Rekap dan sheet A1 dengan data yang ada, lalu simpan fail tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor NPWP.xlsx. Contohnya untuk NPWP: 01.234.567.8-910.000, maka fail excel tersebut disimpan dengan nama 012345678910000.xlsx Berikut adalah penjelasan singkatnya. Sheet Rekap Sheet ini berisikan rekapan jum- lah Bukti Potong Tahunan yang akan diimpor dengan menggu- nakan excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di sheet A1. GAMBAR 3.13 SHEET REKAP Sebagai catatan, harap mengedit secara manual angka yang ter- cantum dalam jumlah tersebut, karena sheet ini tidak terkoneksi dengan sheet lainnya. 41
42 Sheet A1 Sheet ini berisikan rincian data Bukti Potong Tahunan yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel. Pada sheet ini terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kolom yang mas- ing-masing memiliki format cell yang berbeda-beda. Untuk lebih GAMBAR 3.14 SHEET A1 jelasnya mari kita lihat tabel 3.3 berikut. Kolom Keterangan Format Cell No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy) Tanggal dibuatnya Bukti Potong 1721 A1 dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tanggal 26 Jan- uari 2024) Text Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK) Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang akan dilakukan dalam pemotongan memiliki NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika memiliki NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP) Text NPWP (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika peneri- ma penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text
43 Kolom Keterangan Format Cell Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK Kolom ini wajib diisi apabila penerima penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP. Silakan isi den- gan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA Text Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK Diisi dengan alamat lengkap penerima penghasilan se- suai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. Kolom alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan yang dipotong menggunakan NIK. Contoh : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 RT.001 RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Text Jenis Kelamin (L/P) Diisi dengan Jenis Kelamin Penerima Penghasilan. Text Isikan dengan: L untuk laki-laki, dan P untuk Perem- puan. Status Kawin Penerima Penghasilan (TK/K/ HB) Isikan status perkawinan dari Penerima Penghasilan. TK : untuk Tidak Kawin K : untuk Kawin HB : untuk Hidup Berpisah. Text Jumlah Tanggungan Diisi dengan jumlah tanggungan yang masuk ke dalam PTKP. Isikan dengan angka 0 (jika tidak memiliki tang- gungan), 1 (untuk 1 tanggungan), dan seterusnya. General Nama Jabatan Penerima Diisi dengan jabatan penerima penghasilan. Contoh : Staff Text Penghasilan Karyawan Asing (Ya/Tidak)? Diisi sesuai dengan status dari karyawan penerima penghasilan: Ya : jika penerima penghasilan merupakan Text karyawan asing. Tidak : jika penerima penghasilan merupakan bukan karyawan asing Kode Negara Wajib diisi saat penerima penghasilan merupakan karyawan asing. Referensi Kode Negara dapat dilihat pada Sheet "Ref Daftar Kode Negara". Text
44 Kolom Keterangan Format Cell Kode Objek Pajak Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng- hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada sheet "Ref Daftar Objek Pajak." Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap Text Masa Penghasilan Awal Diisi dengan bulan awal penerimaan penghasilan. Contoh: 1 untuk bulan Januari, 2 untuk Februari, dan seterusnya. General Masa Penghasilan Akhir Diisi dengan bulan akhir penerimaan penghasilan. Contoh: 12 untuk bulan Desember dan seterusnya. General Penandatangan Menggunakan? (NIK/NPWP) Kolom pertanyaan apakah Penandatangan Bukti Potong menggunakan NPWP atau tidak. Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggunakan NPWP) Text NPWP Penanda- tangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi- liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen- duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti- dak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Penghasilan Bruto Masa Pajak Terakhir Diisi dengan nominal penghasilan bruto yang dibayar- kan di masa pajak terakhir (tanpa tanda baca). Misal pegawai bekerja penuh selama satu tahun (Janu- ari s.d Desember), maka kolom ini diisi untuk penghasi- lan yang dibayarkan di masa pajak Desember saja. General Gaji/Pensiun Diisi dengan nominal total gaji atau Uang Pensiun Ber- kala yang dibayarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General
45 Kolom Keterangan Format Cell Tunjangan PPh Diisi dengan total nominal Tunjangan PPh yang diba- yarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb Diisi dengan total nominal Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya yang dibayarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General Honorarium dan Imbalan Lainnya Diisi dengan total honorarium dan imbalan lainnya yang dibayarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tan- da baca). General Premi Asuransi dibayar Pemberi Kerja Diisi dengan total premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General Penerimaan Natura dan Kenikmatan Lainnya Diisi dengan total natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan perusahaan selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, THR Diisi dengan total nominal tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR yang diberikan pemberi kerja selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca). General Biaya Jabatan Diisi dengan total nominal biaya jabatan yang diberikan untuk suatu tahun pajak (ditulis tanpa tanda baca). General Iuran Pensiunan THT JHT Diisi dengan total iuran pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan selama satu tahun pajak (ditulis tanpa tanda baca). General Zakat/Sumbangan Keagamaan yang dibayar Pemberi Kerja Diisi dengan total Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja (ditulis tanpa tanda baca). General Penghasilan Neto Masa Pajak Sebelumnya Diisi dengan total penghasilan neto yang dibayarkan di masa-masa pajak sebelumnya General Perhitungan Jumlah Penghasilan Neto? (Setahun/ Disetahunkan) Diisi dengan "Setahun" atau "Disetahunkan" sesuai dengan karakteristik penerima penghasilan. General
46 Kolom Keterangan Format Cell Kode PTKP Kolom ini merupakan informasi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penerima penghasilan. Referensi dapat dilihat pada sheet "Ref Daftar PTKP". Contoh : TK/0 untuk Tidak Kawin Tanpa Tanggungan Text PPh Pasal 21 yang telah dipotong Diisi dengan total nominal PPh Pasal 21 yang telah di- potong di masa pajak sebelumnya. General masa pajak sebelumnya PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong masa pajak Diisi dengan total nominal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya. General sebelumnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan Diisi dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. General dilunasi pada selain masa pajak terakhir PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada Diisi dengan total PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerin- tah (DTP) yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. General selain masa pajak terakhir Mendapatkan Fasilitas ? (N/DTP) Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo- tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), atau fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas lainnya. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pe- merintah. Text Nomor DTP Dalam hal penerima penghasilan memiliki fasilitas SKB/DTP Text TABEL 3.3 DETIL FORMAT ISIAN SHEET A1
03. CARA IMPOR BUKTI POTONG Sebelum melakukan impor data, pastikan fail impor ex- cel telah terisi dengan lengkap dengan ukuran maksi- mal sebesar 2 Mb dan maksimal sebanyak 10 ribu rows. Aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit NPWP.xlsx. Contohnya seperti yang muncul dalam petunjuk pengi- sian di samping. Untuk menuju ke menu impor data, si- lakan masuk ke menu Bukti Potong [1] --> Impor Data Bupot [C] , seperti ditunjukkan pada gambar 3.16 di bawah ini. GAMBAR 3.15 PETUNJUK PENGISIAN 1 C 2 3 4 5 6 GAMBAR 3.16 SUBMENU IMPOR DATA BUPOT 47
48 Pilih: Lalu unggah fail excel yang telah diisi se- Jenis Bukti Potong (Bulanan dan Fi- belumnya dengan cara menekan tombol nal/Tidak Final atau Tahunan) [2] Pilih File Bukti Pemotongan [5]. Pastikan Tahun Pajak [3] ukurannya tidak melebihil 2 Mb. Kemudian Masa Pajak [4] tekan tombol Unggah [6]. Khusus untuk impor bupot tahunan Pada halaman impor data bupot bagian A1, masa pajak yang dimaksud ada- bawah, terdapat daftar monitoring proses lah masa pajak terakhir penerima impor data yang telah diproses oleh sistem. penghasilan dibuatkan bukti potong Di dalam daftar tersebut terdapat kolom tahunan A1. aksi [7] untuk melihat detail keterangan hasil validasi data impor bupot. 7 GAMBAR 3.17 RINCIAN DAFTAR DOKUMEN IMPOR BUPOT Dalam hal terdapat notifikasi "Gagal Validasi", silakan tekan tombol Aksi Lihat [7] untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut. Maka akan muncul kolom detil validasi seperti gambar 3.18 halaman berikut. Silakan lakukan pencarian keterangan berdasarkan Baris Error [8] lalu tekan tombol Cari [9]. Pada menu ini juga terdapat tombol Unduh Hasil Validasi [10] untuk mengekspor data error tersebut ke dalam format excel.
49 8 9 10 GAMBAR 3.18 RINCIAN DETIL VALIDASI
50 D Download Bupot + Submenu Download Bupot digunakan untuk mengunduh data bukti potong yang telah diterbitkan/dibuat dalam suatu masa pajak. Pada kolom Download Bupot pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdapat tombol aksi Ajukan Ulang Unduh Bukti Potong yang akan berubah menjadi tombol Unduh Bukti Potong Pada SPT jika di klik, seperti ditunjukkan pada gambar 3.19 halaman berikut.
1 D 2 GAMBAR 3.15. PREVIEW SUBMENU POSTING GAMBAR 3.19 SUBMENU DOWNLOAD BUPOT Untuk mengunduh bukti potong, silakan pilih menu Bukti Potong [1] lalu pilih sub menu Download Bupot [D]. Pada kolom Aksi [2] terdapat tombol Ajukan Ulang Unduh Bukti Potong . Tekan tombol tersebut untuk meminta data ke Server DJP. Jika berhasil tombol akan berubah menjadi Unduh Bukti Potong Pada SPT . GAMBAR 3.20 TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES Untuk mengunduh, tekan tombol aksi tersebut hingga muncul notifikasi sukses seperti gambar 3.20 di samping. 51
e
Bupot 21/26 v.1.4
<<<<
53 04
SPT Masa
54 Menu Utama SPT Masa GAMBAR 4.1. TAMPILAN DASHBOARD MENU SPT MASA E-BUPOT 21/26 Deskripsi Menu SPT Masa digunakan untuk: memposting data bukti potong yang telah dibuat agar masuk ke draft SPT. merekam bukti penyetoran, baik pembayaran yang dilakukan melalui Surat Setoran Pajak maupun pemindahbukuan. " Pada menu SPT Masa terdapat tiga submenu utama yaitu: • Posting; • Perekaman Bukti Penyetoran; dan membuat draft Surat Pemberitahuan Penyiapan SPT Masa PPh (SPT) Masa PPh Pasal 21/26. 21/26 mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke Direktorat Jenderal Pajak.
55 A Posting Bukti Potong + Submenu Posting digunakan untuk memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/ atau memperbaharui data yang telah dibuat sebelumnya. Untuk melakukan posting data, silakan masuk ke menu SPT Masa [1], kemudian pilih Posting [A].
56 1 A 2 3 4 GAMBAR 4.2. TAMPILAN SUBMENU POSTING Lanjutkan dengan memilih: [2] Tahun Pajak, dan [3] Masa Pajak. Lalu tekan tombol Posting [4] Jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti gambar 4.3 berikut. Bukti potong/pungut yang berhasil di posting tersebut akan muncul di menu SPT Masa. GAMBAR 4.3. TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES
B Perekaman Bukti Penyetoran + Submenu Perekaman Bukti Penyetoran digunakan untuk: merekam bukti pembayaran baik atas NTPN maupun bukti pemindahbukuan. validasi data pembayaran dengan menyandingkan data: 1. NPWP Pemilik Pembayaran 2. Masa dan tahun pajak pembayaran 3. Kode akun pajak dan kode jenis setor pembayaran. 57
58 B 1 2 3 GAMBAR 4.4. TAMPILAN MENU PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN Untuk dapat melakukan perekaman bukti penyetoran, pada menu SPT Masa pilih submenu Perekaman Bukti Penyetoran [B] --> kemudian pilih Tahun Pajak [1] --> Masa Pajak [2] --> lalu tekan tombol Cek [3]. Maka akan ditampilkan kolom Rekam Bukti Penyetoran seperti ditunjukkan pada gambar 4.5 di bawah ini. Untuk menambahkan bukti penyetoran tekan tombol Tambah [4]. 4 GAMBAR 4.5. TAMPILAN KOLOM PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN
59 Di dalam perekaman bukti penyetoran, terdapat 2 (dua) jenis pembayaran yaitu: 1. Surat Setoran Pajak (SSP); dan 2. Pemindahbukuan (PBK) DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER SSP Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah SSP, maka silakan isi NTPN [5] dan pilih Tahun Pajak [6], kemudian tekan tombol Cek Surat Setoran Pajak [7] untuk mengetahui validitas pembayaran tersebut. Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Simpan [8] untuk menyimpan data. 5 6 7 8 GAMBAR 4.6. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER SSP
60 DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah Pemindahbukuan, maka isikan Nomor Bukti Pemindahbukuan [9], kemudian tekan tombol Cek Pemindahbukuan [10] untuk mengetahui validitas pembayaran tersebut. Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Simpan [11] untuk menyimpan data . 9 10 11 GAMBAR 4.7 TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN
Setelah mengisi semua bukti penyetoran, berikutnya akan ditampilkan daftar tagihan perekam baik berdasarkan KOP (Kode Objek Pajak) maupun berdasarkan KAP (Kode Akun Pajak)/KJS (Kode Jenis Setor). Untuk user utama disediakan menu untuk melihat seluruh rincian tagihan baik yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun yang dibuat " User utama hanya dapat melihat daftar bukti potong yang dibuat oleh dirinya, namun memiliki kewenangan untuk melihat "resume" total bukti potong dan tagihan yang telah dibuat user perekam (tanpa disertai dengan detil rincian per-orang). oleh user perekam (namun hanya terbatas pada nilai total penghasilan bruto dan jumlah PPh terutang). Caranya dengan memilih nama perekam pada kolom Pencarian Berdasarkan Perekam [12], kemudian klik tombol Cari [13]. 12 13 GAMBAR 4.7 TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN 61
62 GAMBAR 4.8 TAMPILAN KOLOM RINGKASAN PEMBAYARAN Selanjutnya di kolom Daftar Ringkasan Pembayaran (Gambar 4.8), pengguna harus memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor. Nilai minus menunjukkan bahwa KAP/KJS tersebut statusnya Lebih Bayar/Lebih Setor. Atas kelebihan pembayaran ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan pemindahbukuan. Nilai positif menunjukkan bahwa atas KAP/ KJS tersebut masih berstatus kurang bayar Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi keku- rangan pembayaran tersebut. Nilai selisih 0 artinya jumlah pajak yang disetor dan nilai PPh dipotong telah sesuai. Jika nilai PPh yang dipotong telah sesuai atau tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka lanjutkan ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26. " Jika terdapat kekurangan pembayaran, maka pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21/26 tidak dapat dilakukan.
63 C Penyiapan & Pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21/26 + Setelah seluruh bukti penyetoran berhasil direkam, langkah berikutnya adalah membuka dan melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan dilaporkan. Untuk melengkapi SPT, pada menu SPT Masa pilih submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 [C] seperti ditunjukkan pada gambar 4.9 halaman berikut.
64 C 1 GAMBAR 4.9. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 Pada Daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdapat tombol aksi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tombol aksi "Lengkapi SPT" digunakan untuk melengkapi draft SPT dan mengecek kebenaran atas seluruh elemen yang ada dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26. Untuk melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26, silakan tekan tombol "Lengkapi SPT [1], sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.10 halaman berikut. Periksa seluruh elemen isian, baik terkait penghasilan pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan lain sebagainya. Periksa juga terkait dengan kolom "kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26", centang masa pajak dan tahun kalender dalam hal terdapat kompensasi dari masa-masa pajak sebelumnya. Dalam hal status SPT adalah Lebih Bayar, maka jangan lupa pilih tahun pajak dan masa pajak pada kolom angka 18 "Kelebihan Setor pada angka 15. atau angka 17 akan dikompensasikan ke masa pajak (mm-yyyy)."
65 GAMBAR 4.8. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 1
66 2 3 4 GAMBAR 4.10. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 2 Pilih Jabatan [2] dan Nama Penandatangan SPT [3] , kemudian tekan tombol Simpan [3] untuk menyimpan draft SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang sudah dilengkapi . Langkah terakhir adalah mengirimkan file SPT. Caranya dengan masuk kembali ke submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 [B] seperti ditunjukkan pada gambar 4.11 halaman berikutnya, kemudian tekan tombol Kirim SPT [5]
C 5 GAMBAR 4.11. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 - AKSI KIRIM SPT Setelah tombol Kirim SPT [5] ditekan, maka akan dimunculkan informasi terkait dengan draft SPT yang akan dikirim. Periksa kembali setiap kolom yang ada dalam Formulir 1721 [6], kemudian lanjutkan dengan memilih tab Kirim SPT [7]. 6 7 GAMBAR 4.12. TAMPILAN KOLOM KIRIM SPT 67
68 Pada kolom Kirim SPT, disediakan dua jenis pilihan otentifikasi yaitu: Sertifikat Elektronik [a]; dan Kode Verifikasi via Email [b] seperti ditunjukkan gambar 4.13 di bawah ini. a b GAMBAR 4.13 TAMPILAN PERMINTAAN KODE VERIFIKASI A. JIKA OTENTIFIKASI YANG DIPILIH ADALAH SERTIFIKAT ELEKTRONIK Silakan isikan passphrase [8] dan pilih fail sertifikat elektronik [9] yang dimiliki (format ".p12)". 8 Harap pastikan sertifikat elektronik 9 tersebut masih berlaku. Untuk melakukan pengiriman SPT 10 tekan tombol Kirim SPT [10] GAMBAR 4.14 TAMPILAN ISIAN OTENTIFIKASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke menu dashboard seperti yang dijelaskan pada Bab 2.
69 B. JIKA OTENTIFIKASI YANG DIPILIH ADALAH KODE VERIFIKASI VIA EMAIL Silakan tekan tombol [di sini] [11] untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan ke 11 8 email yang terdaftar pada laman 9 13 djponline seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.16. 14 GAMBAR 4.15 TAMPILAN ISIAN OTENTIFIKASI KODE VERIFIKASI EMAIL Salin kode verifikasi yang didapat [12], dan masukan ke kolom Kode Verifikasi [13], lalu tekan tombol Kirim SPT [14] untuk mengirimkan SPT. SPT yang berhasil dikirimkan akan 12 masuk ke menu dashboard seperti yang dijelaskan pada Bab 2. GAMBAR 4.16. TAMPILAN KODE VERIFIKASI
e
Bupot 21/26 v.1.4
<<<<
05 Pengaturan
72 Menu Utama Pengaturan GAMBAR 5.1. TAMPILAN AWAL MENU PENGATURAN Deskripsi Menu Pengaturan berfungsi untuk: mendaftarkan nama penandatangan bukti potong dan penandatangan SPT serta user perekam bukti potong. mengaktifkan dan menonaktifkan penandatangan dan perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. " Pada menu Pengaturan terdapat 3 (tiga) submenu, yaitu: • Penandatangan • Perekam • Buat Auth Key membuat Auth Key yang digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) dengan DJP.
A Submenu Penanda- tangan + Submenu Penandatangan digunakan untuk: mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai penandatangan bukti potong dan penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26. mengaktifkan/nonaktif penandatangan yang telah didaftarkan sebelumnya. Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong. 73
74 1 2 2 3 GAMBAR 5.2. TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN Untuk menambahkan nama penandatangan, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian pilih Penandatangan [2], lalu tekan tombol Tambah [3]. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 5.3 di bawah ini. Pilih Jenis Identitas [4].
Jika yang dipilih: "NPWP": 4 Maka silakan masukan NPWP 15 digit. Untuk nama lengkap akan terisi 5 secara otomatis (jika NPWP tersebut 6 terdaftar di sistem DJP). GAMBAR 5.3. TAMPILAN DETIL ISIAN TAMBAH PENANDATANGAN
Jika yang dipilih "NIK": Maka silakan masukan NIK 16 digit, dan ketikan nama lengkap sesuai e-KTP, lalu tekan tombol cek (sistem DJP akan melakukan sinkronisasi dengan sistem dukcapil).
Lalu Centang Status [5] dan tekan tombol Simpan [6] Apabila perekaman penandatangan berhasil tersimpan, maka nama tersebut akan muncul di menu Daftar Penandatangan Bukti Potong seperti ditunjukkan gambar 5.4 di bawah ini. GAMBAR 5.4 TAMPILAN DAFTAR PENANDATANGAN BUKTI POTONG Untuk menonaktifkan/mengaktifkan kembali nama orang pribadi yang telah didaftarkan sebagai penandatangan, silakan tekan tom- bol aksi Aktifkan/Nonaktifkan Penan- datangan seperti ditunjukkan gambar 5.5 di GAMBAR 5.5 TOMBOL AKSI samping. 75
76 B Submenu Perekam + Submenu Perekam digunakan untuk: mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. mengaktifkan/nonaktif perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. menghapus orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. Pada aplikasi e-Bupot 21/26 terdapat 2 (dua) role user yang dapat melakukan akses aplikasi: 1. Role User Utama (Pengguna akun DJP Online) 2. Role User Perekam
Secara sederhana, user perekam merupakan pembantu user utama dalam menyelesaikan tugas penggunaan e-Bupot 21/26, namun kewenangan yang dimilikinya dibatasi tidak sebanyak user utama. diberikan fungsi monitoring resume transaksi yang dilakukan oleh user perekam. Fungsi monitoring tersebut diberikan dalam menu SPT - Sub Menu rekam setoran - Tagihan Perekam per KOP dan per KAP/KJS. Untuk saat ini kewenangan yang diberikan pada user perekam hanya sebatas merekam bukti potong, membuat billing tagihan PPh 21/26, dan merekam setoran. Setiap pengguna yang didaftarkan sebagai username, perekam password, dan tautan khusus yang terpisah dari laman djponline. akan diberikan Konsep user perekam muncul karena issue confidentiality data penghasilan dari wajib pajak. Pemegang user utama biasanya merupakan divisi/bagian yang tidak menangani gaji pegawai, sehingga dikhawatirkan dapat melihat data penghasilan pegawai lainnya. Untuk itu, perlu diberikan batasan akses dan kewenangan pada masing-masing user. Pendaftaran user perekam hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak Badan, dengan ketentuan bahwa user perekam memiliki identitas berupa NPWP, email dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. User Perekam yang sudah didaftarkan akan divalidasi oleh sistem dan kemudian diberikan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan. Setiap perekam dibatasi hak aksesnya hanya atas data bukti potong dan pembayaran yang direkamnya saja. User utama dan perekam lain tidak dapat melihat secara detail apa yang direkam oleh user lain. Namun karena user utama diberikan kewenangan yang lebih luas, maka pada user utama e-bupot 21/26 Untuk menambahkan nama perekam, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian pilih Perekam [2], lalu tekan tombol Tambah [3] seperti ditunjukkan pada gambar 5.6 di bawah ini. 1 2 2 3 GAMBAR 5.6 TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN 77
78 Pada menu Tambah Perekam, isikan: 4 NPWP [4] Email [5], dan 5 Password [6] yang sudah 6 disiapkan lalu tekan tombol Simpan [7] 7 GAMBAR 5.7 TAMPILAN MENU TAMBAH PEREKAM Bagi wajib pajak yang berhasil didaftarkan sebagai perekam, sistem DJP akan mengirimkan email yang berisi username dan password (seperti ditunjukkan pada gambar 5.8 disamping). Username dan password tersebut digunakan oleh user perekam untuk login ke laman khusus perekam bukti potong 21/26 yaitu perekamebupot2126.pajak. go.id) GAMBAR 5.8 TAMPILAN EMAIL NOTIFIKASI PENDAFTARAN PEREKAM " Alamat khusus yang digunakan oleh user perekam dalam membuat bukti potong adalah
Daftar nama perekam yang berhasil didaftarkan, dapat dilihat di menu user utama pada kolom Daftar Perekam seperti ditunjukkan gambar 5.9 di bawah ini. Namun berbeda dengan pendaftaran penandatangan bukti potong/SPT yang tidak tersedia fitur hapus, untuk pendaftaran perekam disediakan tombol aksi "Hapus". GAMBAR 5.9 TAMPILAN DAFTAR PEREKAM 79
80 C Submenu Buat Auth Key + Submenu Buat Auth Key digunakan untuk meminta kunci autentikasi ke Direktorat Jenderal Pajak. Auth Key ini menjadi jembatan untuk menghubungkan antara aplikasi Direktorat Jenderal Pajak dengan aplikasi milik Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dengan kata lain, Auth Key ini dibutuhkan jika wajib pajak menggunakan jasa PJAP dalam pembuatan bukti potong maupun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
Untuk meminta kode autentikasi, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian pilih Buat Auth Key [2], lalu tekan tombol Minta [3] seperti ditunjukkan pada gambar 5.10 di bawah ini. 1 2 3 GAMBAR 5.10 TAMPILAN SUBMENU BUAT AUTH KEY Salin dan berikan kode autentikasi yang ter-generated tersebut kepada PJAP untuk memberikan hak akses dalam menghubungkan antara aplikasi PJAP dengan aplikasi DJP Online milik wajib pajak. 81
82 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA