Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 2021 ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 Saran Perujukan: Rosana, A. S., Dewi, M. D. P., & Baiquni, M. I. (2021). Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 509-522. Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila Annisa Suci Rosana1, Monika Dita Puspa Dewi2, Muhammad Iqbal Baiquni3 1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang E-mail: 2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang E-mail: 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang E-mail: Abstrak. Perguruan tinggi hukum merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia yang siap menjadi penegak hukum dengan mengedepankan integritas, serta mampu beradaptasi dengan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan dunia yang sedang menghadapi era dimana terjadi perubahan secara besar besaran yang berlangsung sangat cepat dalam berbagai sektor yang disebut dengan era disrupsi. Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah teknologi. Era disrupsi teknologi tentunya membawa tantangan dan peluang tersendiri bagi berbagai elemen, salah satunya bagi perguruan tinggi hukum. Dari segi tantangan, di era disrupsi teknologi perguruan lembaga pendidikan haruslah mampu tinggi hukum sebagai © Annisa Suci Rosana, et.al., 2021 Seminar Nasional & Call for Papers: Pendidikan Tinggi Hukum Berintegritas dan Berbasis Teknologi. Semarang, Selasa, 27 Juli 2021. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 509
Annisa Suci Rosana, et.al. menyiapkan para mahasiswanya untuk dapat melek teknologi sehingga nantinya ketika lulus, mereka dapat bersaing dalam dunia kerja di kancah global. Era disrupsi teknologi selain membawa tantangan, juga membawa peluang apabila dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh perguruan tinggi tersebut, salah satunya yakni dengan memanfaatkan teknologi digital dengan artificial intelligence (AI) untuk mengubah tata cara belajar inovasi-inovasi yang dapat mempermudah mengajar dengan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 rumusan masalah yakni: 1). Bagimana Perguruan Tinggi Hukum sebagai lembaga pendididikan yang dapat menghasilkan luluasan hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila?, dan 2). Bagaimana strategi perguruan tinggi hukum dalam menyiapkan para calon ini penegak hukum di era disrupsi menggunakan pendekatan Conceptual approach dalam memberikan gambaran terhadap perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan dalam menghadapi era disrupsi teknologi. tentunya teknologi?. Penelitian Kata Kunci: Disrupsi Teknologi; Perguruan Tinggi Hukum; Strategi Abstract. Law colleges are educational institutions that have a crucial role in shaping human resources who are ready to become law enforcers by prioritizing integrity, and being able to adapt to technology. This is in line with the world that is facing an era where there is a massive change taking place very quickly in various sectors which is called the era of disruption. One of the sectors experiencing the impact of the era of disruption is technology. The era of technological disruption certainly brings its own challenges and opportunities for various elements, one of which is law universities. In terms of challenges, in the era of technological disruption, law colleges as educational institutions must be able to prepare their students to be technology literate so that later when they graduate, they can compete in the global world of work. The era of technological disruption besides bringing challenges, of course also brings opportunities if it can be utilized to the maximum extent possible by the university, one of which is by utilizing digital technology with artificial intelligence (AI) to change teaching and learning procedures with innovations that can make it easier for students. This study aims to answer 2 problem formulations, namely: 1). How is the 510 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Law College as an educational institution that can produce law graduates with integrity and Pancasila character?, and 2).How is the strategy of law universities in preparing prospective law enforcement officers in the era of technological disruption?. This study uses the Statute Approach and Case Approach in providing an overview of law colleges as educational institutions in facing the era of technological disruption. Keywords: technology disruption; Law College; Strategy A. Pendahuluan satu Salah ialah tujuan nasional bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagimana terdapat di dalam alenia ke-4 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi, dan keadilan sosial". (Undang Undang tahun 1945) Pencerdasan Indonesia Dasar Negara Republik kehidupan bangsa dapat berhasil melalui pendidikan yang baik. Salah satu tempat bagi generasi muda Indonesia, untuk mendapatkan pendidkan yang baik khusunya bagi mereka yang tertarik untuk lebih dalam mempelajari ilmu hukum ialah Perguruan Tinggi Hukum. Perguruan tinggi hukum merupakan salah satu lembaga pendidikan formil yang mempunyai peran krusial dalam membentuk generasi muda Indonesia yang siap menjadi penegak hukum. Indonesia Keberadaan perguruan tinggi hukum sangatlah penting yakni sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan tentang hukum, membentuk karakter yang baik pada diri mahasiswa hukum, dan juga menghasilkan para sarjana hukum yang kelak diharapkan apabila menjadi aparatur penegak hukum tentunya mereka memiliki sikap profesionalitas, integritas, dan tentunya berkarakter pancasila. Selain itu peran penting perguruan tinggi hukum yang lain ialah menjadi satu-satunya lembaga Pendidikan formil yang memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang holistik dan integral. Bahkan di dalam dunia kerja, terdapat profesi profesi hukum tertentu yang hanya dapat dijalankan oleh seseorang yang merupakan lulusan Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 511
Annisa Suci Rosana, et.al. Sarjana Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris. (Syaifuddin 2018) Tak hanya sampai disitu saja, Perguruan Tinggi Hukum haruslah mampu menyiapkan mahasiswanya untuk dapat beradaptasi dengan teknologi, yang mana hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari pendidkan tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan "dihasilkannya ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa". (Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 secara langsung menegaskan bahwa perguruan tinggi hukum sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi mempunyai tujuan untuk menyiapkan lulusan mahasiswanya yang tak hanya mampu baik dari segi ilmu pengetahuan namun juga mampu beradaptasi dengan teknologi. lulusan yang menguasai cabang sedang menghadapi suatu era dimana terjadi perubahan secara besar besaran yang berlangsung secara cepat dalam berbagai sektor, era tersebut dikenal dengan anama era disrupsi. (Muliawaty, 2019) Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah teknologi. Era disrupsi teknologi mengubah teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik berpindah ke teknologi digital yang lebih cepat, efektif, efisien, bermanfaat, serta menghasilkan sesuatu yang benar benar baru. Di era disrupsi teknologi seperti saat ini tentunya membawa tantangan dan juga peluang tersendiri pada berbagai sektor, aspek, bahkan suatu lembaga. Perguruan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yang terdampak dari adanya era disrupsi teknologi. Bagi perguruan tinggi hukum adanya era disrupsi teknologi tentunya membawa tantangan tersendiri, Era disrupsi teknologi yang semakin maju saat ini memengaruhi berbagai bidang tak terkecuali dunia pendidikan. Semua pihak yang terlibat termasuk dosen dan mahasiswa diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di Era disrupsi teknologi terdapat 2 tatangan bagi perguruan tinggi hukum saat ini, yakni: (Hutapea, 2019) 1) Kurikulum Seiring dengan bekembangnya zaman, dunia 512 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Selama ini Indonesia mengganti kurikulum setiap 10 tahun, padahal perubahan itu terjadi setiap hari. Oleh sebab itu akan lebih baiknya jika kurikulum di Indonesia mengikuti perubahan era, termasuk dalam hal ini mengikuti Era disrupsi teknologi. perguruan tinggi hukum haruslah mampu menyiapkan lulusan mahasiswanya untuk dapat berpikir kritis, kreatif, mempunyai karakter yang dapat beradaptasi untuk menerima hal-hal baru termasuk perkembangan teknologi. Selain itu kurikulum di pada Perguruan juga harus mengajarkan sikap profesionaltas, integritas, dan nilai nilai pancasila, agar kelak ketika lulusan mahasiswanya menjadi aparatur penegak hukum, mereka tak hanya menguasai teknologi saja, namun nuga mempunyai karakter yang baik. tinggi hukum 2) Pembelajaran Tantangan kedua perguruan tinggi hukum di Era disrupsi teknologi yakni mengenai pembelajaran. Di Era disrupsi itu dosen dan mahasiswa haruslah dapat teknologi baik menguasai teknologi, khusunya teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran, seperti zoom, google classroom, tidak semua dosen dan google meet, Youtube. Namun, mahasiswa dapat mengoperasikan aplikasi apalikasi berbasis teknologi digital tersebut, terlebih jika melihat Pandemi Covid-19 seperti saat ini dimana proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Jadi dosen dan mahasiswa haruslah dapat mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan teknologi guna kelancaran proses belajar mengajar. Disinilah tantangan bagi Perguruan tinggi hukum, Perguruan tinggi hukum haruslah memberikan juga mahasiswa terkait cara sosialasi kepada dosen dan mengoperasikan apalikasi berbasis teknologi sebagai sarana pembelajaran. juga Era disrupsi teknologi selain membawa tantangan membawa peluang apabila dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Perguruan tinggi hukum tersebut, salah satunya yakni dengan memanfaatkan teknologi digital dengan artificial intelegence (AI) untuk mengubah tata cara belajar mengajar dengan inovasi inovasi yang tentunya dapat mempermudah mahasiswa, seperti e- learning. (UI, 2020) Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 513
Annisa Suci Rosana, et.al. Berdasarkan peluang serta tantangan dari adanya era disrupsi teknologi bagi perguruan tinggi hukum, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini ialah: 1) Bagimana Perguruan Tinggi Hukum lembaga pendididikan yang dapat menghasilkan luluasan hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila? sebagai 2) Bagaimana strategi perguruan tinggi hukum dalam menyiapkan para calon penegak hukum di era disrupsi teknologi? B. Metode 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan konseptual (Conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual (Conceptual approach) digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa terkait dengan permasalahan strategi perguruan tinggi hukum dalam menghadapi era disrupsi teknologi sebagai upaya membentuk para penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila. 2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini sumber data sekunder dikelompokan menjadi 2 bahan hukum yakni: a. Bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat serta mempunyai hubungandengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yang 514 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah berupa artikel, jurnal, dan literatur literatuur ilmiah lainnya. 3. Analisa Data dan Penyajian Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan mengumpulkan data data yang diperoleh, disusun secara sistematis terlebih dahulu, kemudian dianalisa menggunakan Teknik pengolahan data secara kualitatif. Teknik penyajian dalam penulisan ini dengan melakukan pengumpulan data mengenai strategi perguruan tinggi hukum dalam menghadapi era disrupsi teknologi sebagai upaya membentuk para penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila. C. Hasil dan Pembahasan 1. Perguruan Tinggi Hukum Sebagai Lembaga Pendididikan Yang Dapat Menghasilkan Luluasan Hukum Yang Berintegritas Dan Berkarakter Pancasila Pendidikan tinggi hukum harus mampu menjadi pionir dalam penyelenggaraan pendidikan yang berakhlak mulia. Pendidikan tinggi hukum, ketika prinsip-prinsip integritas dapat dipraktikkan dalam kehidupan apa pun, pada dasarnya membekali mahasiswa dengan pemahaman dan prinsip-prinsip dalam bentuk nilai-nilai etika yang berbeda yang berdampak signifikan pada tingkat keprofesionalitasnya dalam peran strategisnya. Institusi pendidikan tinggi hukum baiknya mengingatkan bahwa prinsip ideal dari pendidikan tinggi hukum adalah dapat mengimplementasikan aspek aksiologi dari pendidikan hukum dengan sehingga pembangunan kapasitas mahasiswa sebagai calon penegak hukum menciptakan penegak hukum yang memiliki rasa profesionalitas. tepat, Namun, harus dicermati adalah bagaimana pendidikan tinggi hukum juga mempersiapkan mahasiswa selama belajar pendidikan hukum perlu dibekali dengan keterampilan profesional seperti mediator atau advokasi. Sejauh ini di Indonesia, melihat kurikulum pendidikan tinggi hukum masih belum jelas. Hal ini bisa dilihat pada kurikulum di Fakultas Hukum yang memisakan pendidikan akademik dengan pendidikan profesi dalam masa studinya. Berbeda Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 515
Annisa Suci Rosana, et.al. halnya dengan Fakultas Kedokteran di mana dalam meriah profesi menjadi seorang dokter harus melanjutkan studi pada pendidikan profesi dokter setelah menempuh gelar sarjana kedokterannya. Berkaca pada negara maju seperti Amerika Serikat, yang memiliki dua model pendidikan tinggi hukumnya, yaitu Law College dan Law School. Law College Sejak semester pertama, program harus dirancang pada berbagai mata pelajaran hukum, yang sebagian besar tidak sepenuhnya berfokus pada praktik daripada teori dogmatis. Akibatnya, banyak lulusan hukum tidak perlu menjalani pelatihan khusus dan hanya harus lulus ujian khusus yang diselenggarakan oleh lembaga khusus terkait. Law School di Amerika Serikat, di sisi lain, hanya fokus pada upaya yang benar-benar mempersiapkan siswa untuk belajar lebih lanjut di tingkat pascasarjana. Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi hukum perlu dilakukan dengan berbagai melakukan pengkajian terhadap model apa yang akan menjadi cerminan dari kurikulum pendidikannya. Setiap model mempunyai resiko tersendiri, terutama dalam hal kebijakan kurikulum, masih terhambatnya birokrasi kementerian (Kementerian Agama terhadap Perguruan Tinggi Negeri Islam dan Kemendikbud-ristek terhadap Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta). Namun demikian, pada akhirnya model pengembangan kurikulum perlu adanya terobosan dan keberanian. Pilihan terhadap model juga belum mampu menjawab persoalan pendidikan hukum mendasar lulusan pendidikan tinggi hukum. tentang keprofesionalitas dan kualifikasi 2. Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menyiapkan Para Calon Penegak Hukum di Era Disrupsi Teknologi Pelaksanaan hukum di suatu negara memang tidak tergantung semata pada kualitas sarjana hukumnya, melainkan juga pada para pembuat keputusan di tingkat elite. Namun, meskipun demikian, tetap saja Fakultas Hukum atau Pendidikan Tinggi Hukum merupakan lembaga yang secara ideal memiliki kewajiban untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki kemampuan to do law, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum di negara dan masyarakat. Bertolak dari hal demikian, tentu dapat diketahui bahwa meskipun pendidikan hukum an sich di Fakultas Hukum hanya 516 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi berlangsung kurang sedang pengembangan diri dan profesi lulusan sangat tergantung pada budaya hukum setempat yang tumbuh di masing-masing lingkungan profesi, Fakultas Hukum tetap harus memiliki strategi untuk menciptakan para calon penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila, terutama pada era disrupsi teknologi. lebih selama empat tahun, Disrupsi teknologi adalah perubahan yang besar dan mendasar pada bidang teknologi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era ini lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan eksosistem baru yang sama sekali berbeda. Adapun dalam menghadapi era disrupsi teknologi ini, Perguruan Tinggi Hukum harus lebih adaptif merespon perubahan, dan perubahan yang dilakukan harus secara radikal, tidak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang bertahap, sebab pepatah lama yang menyatakan "berubah atau punah" benar-benar telah menemukan tajinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa era disrupsi teknologi telah memberi tantangan bagi dunia pendidikan untuk dapat bertahan. Namun, tantangan atau challenge ini bukanlah sesuatu yang harus diletakkan, melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat. Adapun, terdapat empat poin yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan disrupsi di Pendidikan Tinggi, yaitu: 1). memahami disrupsi; 2). hiperkompetisi; 3). output talenta dan teknologi; serta 4). strategi yang kontributif dan agile. Selain itu, untuk menghadapi era disrupsi teknologi, Perguruan Tinggi Hukum harus menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan zamannya. Serta membuat penguasaan ilmu yang tidak lagi linier, bukan hanya multi, atau interdisiplin ilmu, melainkan transdispilin bidang dan ilmu. Selain itu, Perguruan Tinggi Hukum harus menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) bertalenta, yang salah satunya dalam bidang teknologi. Adapun, sifat dari SDM yang bertalenta adalah talenta yang siap mendisrupsi dan mampu mendisrupsi. Bukan beradaptasi dengan disrupsi melainkan menjadi pemimpin dengan kemampuan mendisrupsi. Untuk mewujudkan hal demikian, tentu harus didukung dengan beberapa strategi penting, misalnya seperti program studi inovatif dan relevan, mengisi celah talenta digital, serta Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 517
Annisa Suci Rosana, et.al. adanya transformasi di seluruh level (mahasiswa, dosen, fakultas, dan universitas). Berbicara mengenai disrupsi teknologi, pandemi Covid-19 yang saat ini dialami oleh Indonesia secara tidak langsung juga mendorong penggunaan teknologi semakin tinggi, khususnya pada bidang pendidikan. Pada masa ini, Perguruan Tinggi Hukum menunjukkan transformasi yang positif dengan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, meskipun terkendala dalam beberapa hal seperti akses jaringan dan infrastruktur pembelajaran. Namun, meskipun demikian, hal ini sebenarnya dapat dilihat sebagai peluang, karena dengan mekanisme pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan cara- cara yang kreatif, inovatif, dan out of the box bisa jadi dapat menjadi titik awal transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Adapun salah satu cara dalam menciptakan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik yaitu dengan adanya Kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka ini selain sebagai bentuk kemerdekaan kampus untuk menyesuaikan diri terhadap relevansi perubahan zaman, juga merupakan bentuk pengembangan kemampuan mahasiswa. Diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan mampu menggali dan menerapkan ilmu pengetahuan secara lintas-disiplin, berkomunikasi dalam keanekaragaman sudut pandang, serta berkolaborasi dalam tim. Strategi-strategi demikian tentu sangat diperlukan, sebab saat ini SDM Indonesia semakin dituntut untuk mampu memberikan kinerja terbaiknya dalam situasi-situasi industrial yang berpola disruptif, dan pembelajaran yang berpola jejaring. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut, kampus kini harus bisa memastikan para mahasiswa semakin mampu untuk berpikir analitik, kritis, sistematik/kompleks, serta berpikir problem-solving secara strategis. Sebab, mau tidak mau Perguruan Tinggi Hukum harus mengambil peran dalam menyiapkan lulusannya agar kompeten dan mampu memasuki lapangan kerja yang dibutuhkan dunia saat ini. Sehingga, bidang pendidikan harus direvolusi dan berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern. Adapun salah satunya dengan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah, terutama karena dilengkapi artificial intelegent. Adapun dalam proses pelaksanaannya, Perguruan Tinggi Hukum tidak hanya bekerja sendiri, melainkan Pemerintah juga 518 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi memberikan berbagai dukungan, seperti dengan menyediakan platform untuk pembelajaran daring, bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk mengupayakan biaya internet terjangkau, memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan program pengakuan kredit antara universitas melalui pembelajaran daring, serta Dikti juga terus memberikan pelatihan kepada dosen agar mampu menciptakan materi pembelajaran daring secara berkelanjutan. D. Kesimpulan Perguruan Tinggi Hukum sebagai garda terdepan dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan juga mencetak "sarjana hukum" yang profesional. Disamping itu Perguruan Tinggi Hukum berperan sebagai school of excellent dan lembaga think tank dalam dunia riset untuk menunjang pembaharuan hukum nasional dan reformasi pendidikan hukum yang professional (professional school). Untuk mewujudkan hal demikian, Perguruan Tinggi Hukum harus memiliki berbagai strategi, khususnya pada era disrupsi teknologi yang menuntut adanya perubahan radikal. Perguruan Tinggi Hukum harus memiliki cara-cara yang kreatif, inovatif, dan out of the box, misalnya dengan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah, terutama karena dilengkapi artificial intelligent. REFERENSI Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. 95-101. Jurnal Filsafat Indonesia, 3(3), Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Jurnal HAM, 11(2), 239-253. Hermanda, A. F., dkk. (2019). Literasi di Era Disrupsi. Malang: Media Nusa Creative. Lesmawan, I. W. (2019). Era Disrupsi dan Implikasinya bagi Reposisi Makna dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik dalam Pespektif Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 519
Annisa Suci Rosana, et.al. Elektik Sosial Analisis). Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila 54-65. Kewarganegaraan, dan 1(1), Muliawaty, L. (2019). Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. 10(1),5. Mulyana., dkk. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19. Jakarta: Litbangdiklat Press. Munir. (2017). Pembelajaran Digital. Bandung: Alfabeta. Nasution, S., dkk. (2020). Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Cerdas (Smart Port) Nasional di Masa Revolusi Industri 4.0. Warta Penelitian Perhubungan, 59-68. 32(1), Oey-Gardiner, M., dkk. (2017). Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Ilmu Indonesia. Pendidikan Tinggi Pengetahuan Indonesia. Jakarta: Akademi Pastras, Y. E., & Hidayat, R. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendidikan Era Industri 4.0. Jakarta: UKI Press. Priatna, T. (2019). Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, 6(2), 214-224. Sanjaya, F. R. (2020). 21 Refleksi Pembelajaran Daring di Masa Darurat. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic 141-157. Education (FJIE), 1(1), Suci, G. S., dkk. (2020). Transformasi Digital dan Gaya Belajar. Banyumas: CV. Pena Persada. Syaifuddin. (2018). Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional. Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. 3(2), 156. 520 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021
Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 1945. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. Internet Humas, FHUI. (2020). Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia Era Disrupsi. Diakses Pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB. Hutapea, E. (2019). 3 Tantangan Pendidikan Di Era Disrupsi Saja?. Teknologi, saja?page=all. Diakses Pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 10.30 WIB. Apa Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 521
Annisa Suci Rosana, et.al. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Immanuel Kant 522 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021