JURNAL NALAR KEADILAN 12 MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : Berlian Marpaung18 Universitas Jakarta Email: ABSTRACT Decision of the Constitutional Court Number: 003/PUU-IV/2006 was read out on July 25 2006, which mentions the Explanation of Article 2 paragraph (1) which states: "What is meant by unlawfully in this article includes acts against the law in the formal sense as well as in the sense materially, that is, even though the said act is not regulated in laws and regulations And Big Indonesian Dictionary. The results of the study show that all elements of the crime referred to must be fulfilled, namely the elements of each person, perfect in soul, not because of coercion, have the intent as required for a crime, element unlawfully, that can be proven norms that are violated as the basis for unlawful acts, elements of enriching oneself or another person or a corporation, namely increasing wealth which must be proven with a definite amount of value In addition, the public prosecutor requires that he must prove the element of "detailed unlawful act" as a guarantee that no person entitled to or authorized to commit acts as defined in the law will not be convicted. Keywords: acts of corruption, harming state finance, criminal acts of corruption. A. PENDAHULUAN Sistem hukum pidana nasional Indonesia seyogianya merupakan ejawantah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial. 19 Dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia, Negara telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang 18 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta 19 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm, 84 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online)
JURNAL NALAR KEADILAN Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah dibah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya mencakup bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan pidana.20 Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan pidana tersebut bermacam- Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di atur dalam Masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda mengenai Tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) itu, terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 dibacakan tanggal 25 Juli 2006, yang menyebutkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbutan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tesebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tesebut dapat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.21 Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan Tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 20 Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004, hlm, 90 21 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm, 52 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 13
JURNAL NALAR KEADILAN keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ini.22 Selebihnya mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah dibah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibahas secara tersendiri dalam waktu yang akan datang. B. RUMUSAN MASALAH Uraian diatas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya: 1) Bagaimana pemenuhan unsur pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1)? 2) Mengapa unsur secara melawan hukum bersifat wajib untuk dibuktikan dalam pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1)? C. TUJUAN PENELITIAN Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1). 2) Untuk mengkaji dan merumuskan unsur secara melawan hukum bersifat wajib untuk dibuktikan dalam pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1). D. METODE PENELITIAN Mengidentifikasi dan menjelaskan hukum positif yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa, dan menyusun teori hukum. Metode yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- 22 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm, 52 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 14
JURNAL NALAR KEADILAN undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ditujukan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan informasi yang berasal dari penelitian lapangan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.23 Bahan hukum primer (yang mengikat) terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah dibah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUH Perdata. Bahan hukum sekunder (yang tidak mengikat) terdiri dari buku-buku dan literatur yang terdiri dari Erdianto Effendi, Teguh Prestyo, Roeslan Saleh, Lilik Mulyadi, Darwin Prinst, Tongat, Chaerul Huda, dan Schaffmeister. Bahan Hukum Tersier (bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) terdiri dari : Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan pola pikir kontekstual dengan Penafsiran gramatikal (grammaticale interpretatie), yaitu menganalisa makna kalimat dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.24 23 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007, hlm, 42 24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 15
JURNAL NALAR KEADILAN E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN 1. Pemenuhan unsur pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan sebagai berikut : 25 (1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi ini mengandung 4 (empat) unsur yang wajib terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan pelaku yaitu : a. setiap orang; b. secara melawan hukum; c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, tiap-tiap itu unsur terkandung maksud saling berhubungan, yang akan dibahas dibawah ini. a. Unsur pertama, yaitu unsur Setiap orang, sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 25 Mahrus Ali, Dasar-Dasar hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 155 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 16 a,
JURNAL NALAR KEADILAN 17 sebab makluk lain selain manusia tidaklah dapat dipidana. Secara teoritis makna orang perseorangan atau setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidak- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. 26 Hal ini karena secara historis koronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sejalan dengan pendapat Erdianto Effendi, dikatakan pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.27 Sebagaimana diketahui bersama, bahwa setiap manusia memiliki identitas sebagai bukti diri. Menurut penulis, setidaknya meliputi : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, agama, kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor telepon, e-mail, dan lain-lain, ditungkan lebih rinci dan tegas sehingga tampak status social setiap orang, selain itu terhindar dari kemungkinan kekeliruan tentang orangnya. Selain identitas diri ini, terhadap seseorang tersebut wajib pula diperhatikan hal-hal yang menyebabkan pembuat/pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum pidana, antara lain : tidak sempurna jiwanya (Pasal 44 KUHP), atau berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP), atau Berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP), atau bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Mengenai m Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 26 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020, hlm, 92- 93. 27 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm, 82 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online)
JURNAL NALAR KEADILAN baik meruapakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab, pidana denda merupakan hukuman untuk mengembalikan keseimbangan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Adapun dasar pemikirannya adalah : koperasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.28 Model pengaturan jenis sanksi pidana yang membedakan sanksi pidana untuk orang dan untuk korporasi, dasar pilosofisnya dalam penjatuhan pidana adalah walaupun orang dan korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi keduanya berbeda baik secara kodrati maupun secara teoritis. Sanksi hukum bagi korporasi ini dapat di lihat dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan : (7) Pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Selain pidana pokok, dapat dipertimbangkan pidana tambahah bagi korporasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : 1. Selain pidana tambahan sebagaimana simaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, sabagai tambahan adalah : a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 28 Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: BPHN, 1984, hlm, 102 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 18
JURNAL NALAR KEADILAN c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) Tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, amak harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.29 b. Unsur kedua, yaitu Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti meteril, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut 30 Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang dibacakan tanggal 25 Juli 2006, menyetakan bahwa 29 Lila Yurifa Prihasti, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban. Jurnal Panorama Hukum, 3, 1, Juni 2018. 30 Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Al-Mazahib, 7, 2, Desember 2019. Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 19
JURNAL NALAR KEADILAN Penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara garis besar ada beberapa : Pertama, pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tetulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kedua, perbuatan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata (onrechtmatige daat), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelidjkheid). Ketiga, Pasal 28 D ayat (1) UUD mengakui dan melidungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam bidang hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana. Keempat, konsep melawan hukum yang secara formil tertulis, mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. Kelima, konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 20
JURNAL NALAR KEADILAN yang diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.31 Putusan tersebut menimbulkan kontroversi, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh sesaat setelah putusan tersebut mengadakan konferensi pers dan menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kemenangan besar bagi para koruptor. Demikian pula Komisi Pemberantasan Korupsi yang menilai putusan tesebut menghambat penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa putusan tersebut lebih menjaminkan kepastian hukum dan agar para penegak hukum lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kasus korupsi. Menurut penulis, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang dibacakan tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam kontek hukum pidana sudah benar, hanya saja perlu diperhatikan hal-hal spesifik dalam pertimbangan itu. Misalnya pertimbangan Kedua yang menyebutkan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata (onrechtmatige daat), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelidjkheid maksud bahwa yang dapat dipidana haruslah terhadap orang yang dapat dibuktikan bahwa pelaku telah memenuhu doktrin mens rea yakni dilandaskan pada suatu perbuatan jika pikiran orang itu jahat. Demikian pula pertimbangan ke empat dan pertimbangan kelima tersebut sudah benar, dalam pertimbangan ini hal-hal spesifik yang harus diperhatikan bahwa penuntut umum haruslah dapat membuktikan dalam bentuk literatur tentang hukum apa yang dilanggar agar menjadi tegas dan tidak terjadi kesimpangsiuran. 31 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, 2008, hlm, 63 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 21
JURNAL NALAR KEADILAN 22 c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu dari sudut bahasa atau harfiah, memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas adalah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. yakni pelaku bertambah kekayannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan bebagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya s adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta bendanya. 32 bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang memperkaya diri sendiri atau o a tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan dian dalam penjelasannya, antara lain 32 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 92 Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online)
JURNAL NALAR KEADILAN karena jaksa masih tetap waji jika hanya melihat banyaknya harta seseorang yang tidak seimbang dengan gajinya dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri. Mengenai pembuktian pidana ini, tentu saja dalam dakwaan harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undan-undang Hukum Acara Pidana Pidana. Disebutkan, alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan d. keterangan terdakwa. d. Unsur keem merugikan keuangan negara atau . Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Dalam ketentuan ini, kata menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Ketentuan ini pun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU- IV/2006 dibacakan tanggal 25 Juli 2006, Penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, mengenai kerugian negara ini secara spesifiik dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang di undangkan di Jakarta tanggal 14 Januari kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dibacakan tanggal 25 Juli 2006 yang sudah diuraikan sebelumnya. Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 23
JURNAL NALAR KEADILAN 24 Mengenai Keuangan Negara, dapat pula dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Negara Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang mengandung sifat melawan hukum pidana (wederrechtelijk), bukan perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum perdata atau hukum administrasi negara. Misalnya : dalam peristiwa itu ditemukan ada pembuatan dan penggunaan surat palsu seolah-olah demikian (melanggar Pasal 263 KUHP). Apabila kerugian keuangan Negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara , maka ketentuan itu sejalan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan , yang meny gian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik kan jumlah nilainya secara pasti yang berasal dari penjumlahan tertentu, sehingga dapat dipahami alasan-alasan mengapa kerugian negara itu timbul, guna Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online)
JURNAL NALAR KEADILAN 25 menemukan perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijk) dimaksud. Selanjutnya, mengenai Perekonomian Negara, dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Perekonmian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, bauk ditingkat pusat maupun ditinggkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, yang unsur-unsurnya yakni semua unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1), ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini merupakan syarat tambahan untuk memperberat pidana sebagai lex spesialis dalam tindak pidana korupsi lainnya. 2. Unsur secara melawan hukum bersifat wajib untuk dibuktikan dalam pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1). Jika perka ntumkan secara tegas dan eksplisit didalam rumusan delik, hal demikian memiliki arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Menurut sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas. Hanya jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara dijadikan satu bagian dari rumusan delik. dalam rumusan delik mewajibkan jaksa penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut. Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online)
JURNAL NALAR KEADILAN Artinya, hukum apa yang dilanggar haruslah dibuktikan dalam dakwaan terkait unsur Terkandung maksud bahwa yang dapat dipidana haruslah terhadap orang yang dapat dibuktikan bahwa pelaku telah memenuhu doktrin mens rea yakni dilandaskan pada suatu perbuatan jika pikiran orang itu jahat. Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh, dikatakan bahwa seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. F. PENUTUP 1. Kesimpulan Mengenai hal penerapan unsur merugikan keuangan negara guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tentunya sangat diperlukan aturan yang jelas mengenai mekanisme dan kepastian hukum terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. 2. Saran Hendaknya menjadi suatu norma terhadap pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Hakim di dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara agar mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan dengan memperhatikan itikad baik dan kewajaran dari rangkaian proses penyelesaian ganti kerugian negara. Sejak dimulainya proses penyidikan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Advokat) wajib mencermati terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, terlebih pada ko perbuatan. Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 26
JURNAL NALAR KEADILAN DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006; Prinst, Darwin, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004; Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2011; Mulyadi, Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007; Ali, Mahrus, Dasar-Dasar hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011; Marpi, Yapiter, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020; Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981; ----------, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: BPHN, 1984; Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, 2008; Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014; Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undan-undang Hukum Acara Pidana Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah dibah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 27
JURNAL NALAR KEADILAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan; Jurnal Prihasti, Lila Yurifa, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan PerkosaanmDan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban, Jurnal Panorama Hukum, 3, 1, Juni 2018; Baroroh, Nurdhin dan Rosdiyanti, Nike, Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Al-Mazahib, 7, 2, Desember 2019; Volume 2 Nomor 2, November 2022 ISSN 2798-8988 (cetak) ISSN 2807-8411 (online) 28