NASKAH	AKADEMIK RANCANGAN	UNDANG	-	UNDANG	TENTANG IBU KOTA NEGARA MARET 2020 - 1 -
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang bersumber dari Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Selain melaksanaan arahan Presiden, penyusunan Naskah Akademik ini sebetulnya sangat perlu dan mendesak mengingat Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang seluruh kegiatan tata kelola dan administrasi pemerintahan di Ibu Kota Negara. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini nantinya akan menjadi dasar hukum dan ketentuan pokok tentang Ibu Kota Negara pada umumnya dan kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara pada khususnya. Kami berharap dengan adanya Naskah Akademik ini, Rancangan Ibu Kota Negara dapat segera Undang-Undang direalisasikan menjadi Undang-Undang yang dapat menjadi dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara baru yang dicita-citakan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. tentang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia ttd. Suharso Monoarfa 2 -
DAFTAR ISI I. Pengahuluan A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode Penyusunan Naskah Akademik II. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris A. Kajian Teoritis B. Kajian terhadap Asas/Prinsip C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan negara lain D. Kajian Terhadap Implikasi terhadap Sistem Baru yang akan diatur dalam RUU Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait A. Peraturan perundang-undangan terkait Bentuk, Susunan, dan Wewenang Pemerintahan Ibu Kota Negara B. Peraturan perundang-undangan terkait Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara C. Peraturan perundang-undangan terkait Keuangan dan Kerjasama D. Peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara 3 -
E. Peraturan Perundang-undangan yang terdampak IV. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis A. Landasan Filosofis B. Landasan Yuridis C. Landasan Sosiologis V. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan A. Jangkauan dan Arah Pengaturan B. Ruang Lingkup Materi Muatan VI. Penutup A. Simpulan B. Saran 4 -
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia pada awalnya merupakan penetapan yang bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda buah dari pengembangan kota pelabuhan 'Jayakarta' pada tahun 1619. Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta permukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota Batavia (Stad Batavia) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan 'Queen of the East' yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait perdagangan. Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi 'Jakarta'. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik hati penduduk Indonesia. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya sempat terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan 5 -
pihak penjajah Belanda serta karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan 1945 - 1949. Namun kemudian Ibu Kota kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah kebiasaan dan praktik pemerintahan de facto sepanjang sejarah. Secara de jure baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga kini, belum ada satupun undang- undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Sehubungan dengan itu, belakangan ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang pada praktiknya memunculkan akibat peran ganda Jakarta, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Keperluan menyusun undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang Ibu Kota Negara ("IKN") juga bersesuaian dengan 6 -
momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang telah dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Naskah Akademik ini sangat mendesak untuk disusun sebagai acuan untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ("RUU IKN"), sebagai Undang-Undang yang menjadi landasan hukum awal dari upaya pemindahan Ibu Kota Negara. Naskah Akademik ini juga diperlukan untuk menjelaskan dengan runut dari rinci mengenai argumentasi pilihan kebijakan menjadi norma di dalam materi muatan pasal. Pilihan kebijakan dan materi muatan pasal itu dijelaskan secara rasional dengan prosedur yang ilmiah. Penjelasan itu harus dimulai dari kajian teoritis, kajian terhadap Asas/Prinsip, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan negara lain, kajian terhadap implikasi terhadap sistem aru yang akan diatur dalam RUU terhadap aspek beban keuangan negara dan kemanfaatan negara, Selanjutnya, perlu ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari peraturan perundang- undangan terkait Kegiatan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang- 7 -
undangan terkait tata Ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup Ibu Kota Negara, dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pemindahan IKN. Selanjutnya, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, perlu ada penjelasan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari RUU tentang Ibu Kota Negara, sehingga sasaran, arah, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat dirumuskan dengan efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dapat dilaksanakan dengan baik. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Latar Belakang di atas, di dalam penyusunan Naskah Akademik mengemuka 4 (empat) pokok masalah yang harus terjawab pada keseluruhan BAB, yaitu: 1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu Kota Negara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? 2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar pemecahan masalah tersebut - yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut? 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara? 4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara? 8 -
C. Tujuan dan Kegunaan Berdasarkan Latar belakang dan Tujuan di atas, Naskah Akademik ini bertujuan untuk: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu Kota Negara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut; 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara; 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. D. Metode Pendekatan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 12/2011") tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian 9 -
hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap penyusunan RUU IKN. 10 -
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis Ibu kota, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Bartolini (2005) mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut. Rossman (2017) menyatakan bahwa konsep 'nation states' kembali berkembang saat ini, dilihat dari upaya pemindahan Ibu Kota di 40 negara yang menggambarkan masih kuatnya keterkaitan antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju khususnya di Barat, keberadaan ibu kota lebih dipandang sebagai kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Namun untuk negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, keberadaan ibu kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai 11 -
penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara. Pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu ibu kota secara tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau pendiri) negara. Spanyol memiliki Madrid yang terletak di tengah negara, dimana pertimbangannya antara lain untuk kemudahan kontrol wilayah negaranya. Nigeria membangun ibu kota baru pada tahun 1991 di Abuja yang berada di tengah negara ini untuk menggantikan Lagos yang berada di garis pantai ujung Barat Daya, dengan alasan untuk menekankan persatuan negara yang memiliki keragaman etnis dan agama tersebut. Brazil juga memindahkan ibu kotanya dari kawasan pantai di Rio de Janeiro ke bagian tengah benua Amerika pada tahun 1961, menjadi Ibu kota baru yang disebut Brasilia, yang menurut sang perancang ibu kota, Oscar Niemeyer, dibangun dengan tema "membawa kemajuan ke kawasan pedalaman Brazil". Ada juga pertimbangan kompromi politik yang mendasari pemilihan suatu ibu kota negara. Amerika Serikat menetapkan Washington DC sebagai ibu kotanya pada tahun 1790 sesuai dengan hasil kompromi politik. Perbedaan pandangan mengenai lokasi yang tepat antara negara-negara bagian di Utara dengan negara-negara bagian di Selatan pada akhirnya diselesaikan oleh George Washington yang memilih lokasi di sekitar perbatasan negara- negara bagian yang terletak di tepi Sungai Potomac sebagaimana dikenal sekarang. Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh 12 -
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai melalui Bhinneka Tunggal Ika. Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia. Dalam amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa sendiri. Dimensi moral sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa tersebut adalah Pancasila. Kelima sila yang menyatukan bangsa Indonesia, adalah yang memandu perkembangan bangsa ke depan (Soekarno, 1958). Peran Pancasila sebagai ideologi negara mampu menjadi payung pemersatu bagi warganya yang majemuk. Makna Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya dimaknai mewakili keberagaman agama, tapi suku, bahasa dan semua keberagaman di Indonesia. Memperhatikan pentingnya aspek simbolisasi negara melalui ibu kota ini, memunculkan kebutuhan rancangan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building; merefleksikan kebhinnekaan Indonesia; dan meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila. Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad 13 -
ini adalah kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi. A.1. Kota Modern Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber, Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith, sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak tradisional, maupun bentuk transisi: dari perdesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri1. Kota modern merupakan kota yang secara sosiologis berkembang lebih maju, yang mendorong warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan suatu cita-cita bersama. Karakteristik kota modern (modern city) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (forward thinking), yang ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya. 14 -
A.2. Kota Berkelanjutan Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city). Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial (European Commission, 1996). Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau. Agenda Perkotaan Baru/New Urban Agenda (NUA), merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang 15 -
berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan. Agenda Perkotaan Baru fokus pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruang publik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yang ramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan dan pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019, arahan kebijakan sangat jelas untuk 16 -
membangun Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan baru di luar Jawa yang didorong sebagai pusat pertumbuhan melayani Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni, dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3) perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi, dan budaya lokal; serta (5) peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. A.3. Kota Berkelas Internasional Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan untuk terkoneksi dengannya. Sedangkan Ibu Kota berkelas internasional pada umumnya meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau 17 -
taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek wisata, monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi berkelas internasional, kenyamanan sebuah kota yang berkelanjutan, keterjangkauan 'cost of living', infrastruktur dan kegiatan olahraga internasional, pusat-pusat konvensi dan pameran berkelas internasional, dan lainnya. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional dan regional, seperti anggota berbagai organisasi PBB, anggota G-20, anggota Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (APEC), anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan ASEAN; serta keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam berbagai perjanjian dan konferensi internasional dan regional, menuntut Indonesia untuk memiliki Ibu Kota yang selalu siap dalam penyelenggaraan berbagai even internasional. B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Asas/Prinsip dalam pembentukan norma untuk mengatur Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan bersumber dari 1) asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang tercantum di dalam UU 12/2011 dan juga 2) asas perencanaan perkotaan yang bersumber dari berbagai best practices pengembangan Ibu Kota Negara di berbagai belahan dunia. Beberapa best practices pengembangan Ibu Kota yang mengadopsi konsep pembangunan Ibu Kota tertentu, yang dapat dipelajari di berbagai belahan dunia. Konsep-konsep itu antara lain Beautiful City (Washington D.C), Radiant City (Brasilia), Garden City (Canberra dan Abuja), Green City (Gaborono and New Kabul), serta penerapan konsep Intelligent City (Putrajaya), Eco-city (Sejong), dan Smart City (Rencana Ibu Kota Mesir). B.1. Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 18 -
Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011, seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk RUU IKN, harus dibentuk dengan berdasarkan pada asas: 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; dan 7. keterbukaan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 6 UU yang sama, materi muatan di dalam RUU IKN harus mencerminkan asas: 1. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. kebangsaan; 4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 6. bhinneka tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. B.2. Asas/Prinsip Perencanaan Kota B.2.1.Beautiful City Konsep Beautiful City lebih dikenal dengan istilah City Beautiful Movement, merupakan filosofi reformasi kota yang berkembang di dunia arsitektur dan perencanaan kota sebagaimana dikemukakan Daniel H. Burnham (1910) yang menekankan pada perbaikan kota dengan mempercantiknya (beautification). Perbaikan ditekankan pada sektor sanitasi, estetika lingkungan, pembangunan civic centre, dan desain bangunan. 19 -
Burham dan Benetts (1909) menerapkan konsep ini di kota Chicago. Sistem jaringan jalan dibangun secara diagonal dan melingkar yang dirancang untuk memudahkan pengendara menghindar dari kemacetan. Contoh penerapan konsep beautification pada pengembangan ibu kota negara dapat dilihat di Amerika Serikat, yang terjadi pada ibu kota Washington D.C3. Penekanan pada keindahan kota adalah untuk membangun standar moral masyarakat perkotaan melalui harmoni sosial dan kualitas hidup masyarakat. Namun, dikritik karena dianggap mengesampingkan upaya reformasi sosial yang sesungguhnya. B.2.2.Radiant City Radiant City dikembangkan melalui pemikiran Le Corbusier (1924) yang mengkombinasikan desain geometris dan efisiensi ruang guna mewujudkan kota kompak yang terbagi/terseparasikan secara tersusun dengan pola yang simpel dan rasional. Konsep ini menekankan upaya untuk melakukan efisiensi ruang dan pemanfaatan energi. Contoh ibu kota negara yang menggunakan konsep ini adalah Brasilia di Brasil, yang termasuk dalam daftar World Heritage dari UNESCO. Brasilia dibangun dalam tempo 41 bulan sejak tahun 1956 hingga peresmian pada tahun 1960. Lokasinya di wilayah relatif kosong dan dikembangkan untuk mendorong pengisian ruang di bagian wilayah Brasil yang masih kosong (pemerataan penduduk dan ekonomi). Desain kota dibentuk oleh struktur jaringan jalan dan pengaturan lahan yang menyerupai pesawat terbang. Pusat kota terdiri dari sejumlah blok dan sektor kegiatan yang berbaur dan menciptakan efisiensi transportasi antar kawasan fungsional. Konsep ini dikritik karena lebih terfokus pada kawasan pusat kota dan pertimbangan fisiknya, melupakan dampak perkembangan perkotaan yang terjadi di kawasan pinggiran. 20 -
B.2.3. Gardern City Konsep Garden City yang dirumuskan oleh Ebenezer Howard (1876) memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Prinsip utama konsep Garden City adalah merancang sebuah kawasan menjadi kota yang hidup, energik dan aktif, dihiasi oleh keindahan dan suasana kawasan desa (atau pinggiran kota). Perbedaannya dengan konsep beautiful city dan radiant city, konsep garden city mempertimbangkan pengembangan wilayah pinggiran kota. Howard mencoba mengkombinasikan unsur kota yang energik dengan unsur permukiman desa yang sehat dan tentram. Tujuan utama perancangan adalah untuk memberi kesempatan yang sama pada setiap penduduk kota untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat. Konsep Garden City dalam pengembangan ibu kota telah diterapkan antara lain di ibu kota Australia - Canberra. Rancang kota Canberra mengarah pada penataan lingkungan dan akses warga untuk dapat menikmati pergerakan dengan berjalan kaki menuju pusat-pusat aktivitas, termasuk pusat pemerintahan. Tata bangunan dan lingkungan sangat diperhatikan untuk menciptakan visual kawasan yang menarik sekaligus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan udara untuk pencahayaan dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Seiring perkembangan kota, pada era modern 1990-an dilakukan intensifikasi lahan, dengan arah pengembangan kota difokuskan ke pinggiran kota sebagai bentuk pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dan terencana. Ibu kota Abuja di Nigeria adalah salah satu kota di dunia yang mengembangkan planned city, atas dasar konsep garden city. Perkembangan ibu kota yang terdiri dari fungsi-fungsi kegiatan ditunjang oleh fasilitas ruang terbuka hijau (green area) dan fasilitas rekreasi di setiap lingkungan (neighbourhood). Namun dalam 21 -
kenyataannya karena kurangnya penegakan hukum, terjadi konversi lahan dan pelanggaran penggunaan lahan yang menyebabkan rancangan garden city tidak tercapai. B.2.4. Green City Green city atau kota hijau merupakan suatu konsep penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan pengembangan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya air dan energi secara efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu yang lebih efisien, menjamin kesehatan lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Pembangunan kota diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kota dan warga kota dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana melalui keseimbangan aktivitas sosial warga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan alami. Green City dikenal juga sebagai konsep kota ekologis (Eco City) dan kota sehat. Contoh pengembangan ibu kota negara dengan konsep green city terdapat di New Kabul (Kabul Baru) di Afghanistan. Prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutannya berupaya menyeimbangkan aktivitas sosial dengan kebutuhan pelestarian lingkungan melalui suatu proses adaptasi perilaku dalam pemanfaatan energi dan penataan bangunan. Penerapan konsep ini membutuhkan perencanaan dan manajemen pelaksanaan yang tinggi, jauh di atas standar manajemen perkotaan yang umumnya ada di negara berkembang. B.2.5. Eco-City Konsep eco-city dibangun dari prinsip hidup dalam lingkungan alami. Tujuan utama dari pengembangan eco-city adalah untuk mengurangi segala jenis polusi buangan gas karbon (zero carbon activity), memproduksi energi sepenuhnya melalui 22 -
sumber energi terbarukan, dan untuk mempersatukan harmonisasi kota dengan lingkungan alami. Eco-city juga memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan efisiensi serta peningkatan kesehatan. Konsep ini memiliki prinsip yang sejenis dengan green city. Contoh ibu kota baru yang dikembangkan dengan konsep eco-city adalah calon ibu kota Sejong di Korea Selatan. Pembangunan kota baru Sejong seluas 73 km2 (7.300 ha), yang diproyeksikan untuk menampung sekitar 500 ribu penduduk, terletak di area yang sangat strategis di tengah Semenanjung Korea, menghubungkan Seoul di Utara, Busan di Tenggara dan Gwangju di bagian Selatan. Konsep kota ini modern dan berkelanjutan, merupakan bentuk rancangan kota ideal di masa datang, terencana dengan pertumbuhan yang terukur dan bertahap sehingga mempermudah antisipasi perkembangan. Namun demikian, kota Sejong dianggap sebagai kota yang terpisah dari wilayah sekitarnya, menjadi kurang menarik untuk ditinggali, serta dianggap memboroskan anggaran pembangunan di Korea karena ketergantungannya pada teknologi tinggi yang cukup mahal. B.2.6. Smart City Smart city atau kota cerdas merupakan konsep pembangunan kota yang berupaya mengelola sumber daya dengan efisien dan memberi pelayanan secara efektif melalui informasi yang akurat dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses masyarakat. Secara umum smart city lebih dikenal sebagai konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang 23 -
berkelanjutan. Konsep smart city ini masih terus berkembang seiring dengan perkembangan pola pikir manusia terhadap pengembangan kota yang semakin terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Contoh ibu kota negara yang dikembangkan dengan konsep ini adalah Ibu Kota baru untuk menggantikan Kairo. Diperkirakan biaya pembangunannya akan menelan dana sebesar 90 miliar Dolar AS. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing siap menyediakan dana lima miliar Dolar AS buat membiayai rencana ini. Ibu kota baru akan menjadi pusat administratif Mesir, yang terdiri dari kantor-kantor pemerintah, kantor diplomatik, perumahan, universitas dan taman, serta jalan raya sepanjang 10 ribu kilometer. Jika ibu kota dipindahkan dari Kairo, semua gedung pemerintahan Mesir dan kedutaan asing akan turut hijrah. Selain menampung gedung-gedung pemerintahan, ibu kota baru tersebut akan memuat sedikitnya 2.000 sekolah, kampus, dan 600 fasilitas kesehatan. B.2.7. Intelligent City Intelligent city merupakan konsep smart city yang ditambahkan dengan upaya untuk mengubah / mentransformasi komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui dukungan teknologi. Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah dalam pengembangan ibu kota Malaysia di Putrajaya. Pembangunan kota Putrajaya mengadopsi prinsip Islam terkait keseimbangan hubungan manusia, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia. Karenanya, setiap segmen kawasan ibu kota dibangun dengan 24 -
pertimbangan kebutuhan yang saling melengkapi. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas perkantoran diimbangi dengan penyediaan hunian baik dalam bentuk apartemen, townhouse, serta kondominium yang diperuntukkan hanya untuk pegawai-pegawai negeri mereka dengan fasilitas peminjaman yang sangat murah. Pembangunan juga memperhatikan konsep pelestarian alam yang terlihat dari banyaknya areal terbuka termasuk danau buatan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, menghasilkan visual kawasan yang menarik sekaligus memberi kenyamanan pada lingkungan sekitar. B.3. Asas/Prinsip Kelembagaan IKN Aspek Kelembagaan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara antara lain: Aspek Pendekatan Pembangunan § Pembangunan ibukota baru tidak dapat secara efektif dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan pendekatan sektor semata; § Bila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral (seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi Aspek Cross Cutting Dan Kapabilitas § Ibukota baru merupakan wilayah kebijakan yang memiliki Cross cutting issues karena menyangkut lintas batas-batas hukum, tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga dan Daerah § Pengalaman ibukota baru merupakan pengalaman yang langka bagi Indonesia, dan kapabilitas penggunaan sumberdaya yang relatif besar. Aspek Keunikan Nilai (Unique Value) 25 -
§ Pemindahan ibukota baru merupakan program unik terkait infrastruktur , ekonomi, politik, birokrasi dan lain sebagainya yang harus mampu mewujudkan nilai unik sebagai suatu ibukota baru § Sumber daya pembangunan ibukota baru akan bersumber dari cross funding antara nilai ( seperti nilai sosial , politik, dan komersil, dll) dalam satu siklus manajemen. Aspek Complex Public Financing § Pembangunan ibukota melibatkan skema pembiayaan yang sangat kompleks dan rantai jenjang yang panjang dalam jangka waktu yang cukup panjang. § Pengelolaan ibukota baru yang modern dan efektif membutuhkan tata kelola pembiayaan yang memberikan kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan yang baik. Aspek Pengelolaan Aset Dan Resiko § Pengelolaan ibukota baru yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan § Perlunya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan kinerja masa depan berkaitan dengan risiko Aspek Complex Organization § Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan kewenangan tertentu. § Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik yang mampu melakukan kerja sama dengan swasta, dan berbagai pihak terkait. Aspek Multiwindow Policy § Pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang melibatkan banyak pintu , banyak organisasi. 26 -
§ Pengelolaan ibukota membutuhkan mandat organisasi jangka panjang dan status hukum yang jelas dan transparan. Dari berbagai aspek pertimbangan diatas, maka kelembagaan pembangunan ibukota yang baru membutuhkan kelembagaan yang memiliki prinsip: 1. SATU GRAND DESIGN. Satu grand design untuk memastikan interkonektivitas dari seluruh sistem pembangunan dan pengelolaan ibukota baru. 2. SATU ORGANISASI. Satu organisasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan semua komponen proyek dan pengelolaan ibukota baru. 3. SATU JADWAL PELAKSANAAN. Satu jadwal perencanaan, dan pelaksanaan, untuk menghindari ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antar kegiatan dan antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. TRANSAKSI FLEKSIBILITAS. Transaksi fleksibilitas untuk memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah terjangkau, dan aliran dana antar proyek menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung. dan 27 -
Adapun sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah: (1) Berstatus lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) untuk persiapan dan eksekusi pembangunannya (2) Daerah otonomnya dikelola gubernur dan Kawasan Khusus Pusat Pemerintahannya dikelola oleh wakil Pemerintah Pusat (3) Memisahkan regulasi dan eksekusi, (4) Memiliki tugas unik, dan khusus/diskresi, dan bersifat multisektor (kolaboratif). Sementara itu, peran dan kerangka struktur kelembagaan dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN tergambarkan dibawah ini: Gambar diatas menunjukkan bahwa kelembagaan pembangunan dan pengelolaan ibukota baru akan terdiri dari (1) Steering Committee yang berperan sebagai pengarah dan pengawasan, dan (2) Impementing Body yang berperan sebagai regulator, perencana, penganggar, pendelegasi, dan pengendali, disamping berfungsi antar lembaga seperti koordinasi, perijinan, pendanaan, hubungan antar kelembagaan. Disamping organisasi yang berfungsi sebagai Steering Committee, dan Implementing Body, 28 -
kelembagaan pembangunan dan pengelolaan ibukota juga dilengkapi dengan Advisor (penasihat) kepada Implementing Body, dan dilengkapi project implementation bila dibutuhkan, dan dapat membentuk Special Purpose Company (SPC) untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP). Analisa tentang kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan pembangunan dan pengelolaan ibukota baru sebagaimana diuraikan diatas akan mengarahkan pada pilihan jenis kelembagaan yang layak sebagai pilihan. Bila memilah beberapa alternatif lembaga yang didasarkan pada tingkat kewenangan akan ada 4 alternatif lembaga. Alternatif lembaga tersebut adalah (1) lembaga yang berbentuk badan otonomi yang disebut Badan Otorita Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibukota Negara, (2) lembaga yang berbentuk badan koordinasi dan pengendalian strategis, (3) menjadikan kementerian / lembaga tertentu sebagai koordinator pengembangan ibukota baru, dan (4) pengembangan ibukota baru dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi kementerian / lembaga yang ada selama ini. Bila beberapa alternatif lembaga tersebut dikaji dari aspek implikasi, keunggulan dan kelemahannya maka perbandingan antar lembaga tersebut dapat diuraikan oleh gambar dibawah ini: 29 -
Dari gambar tersebut pilihan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan pembangunan dan pemindahan ibukota baru adalah lembaga yang berbentuk Badan Otorita. Badan Otorita adalah badan otonom yang memiliki keunggulan untuk kemampuan bertindak cepat, dan kemampuan mengintegrasikan permasalahan lintas sektor. Hal ini sesuai dengan kebutuhan, tugas dan peran dimana lembaga dapat mengelola anggaran secara penuh secara otonom, dan memiliki kewenangan mengonsistenkan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam otoritas badan tersebut maka pembagian tugas dalam Badan Otorita akan tergambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut: 30 -
Struktur badan otoritas akan dipimpin oleh seorang ketua badan, dan dibantu oleh 8 wakil ketua badan yang masing- masing 1 untuk sekretaris korporat, 1 untuk departemen audit, dan 6 untuk pelayanan operasional. Bila mengacu pada struktur tersebut, maka pengelolaan ibukota dikelola oleh lembaga yang profilnya berbeda dengan profil pemerintah daerah pada umumnya bahkan pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Untuk itu struktur kelembagaan pembangunan dan pengelolaan membutuhkan dasar hukum berupa UU yang memberikan diskresi pada pemerintahan daerah bentuk khusus. Adapun tujuan dari BO IKN adalah: 1. Melakukan pengelolaan ibukota negara yang maju, profesional, modern, cerdas, dan inovatif, 2. Menjalankan fungsi otoritas dalam wilayah ibukota negara yang diatur oleh UU khusus ibukota baru 3. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengelola serta mengadministrasikan wilayah ibukota negara Adapun fungsi BO IKN: 1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan & pengusahaan di daerah tersebut 2. Mempromosikan, menstimulasi, memfasilitasi dan melakukan pembangunan komersial, infrastruktur dan perumahan di daerah tersebut 3. Mempromosikan, menstimulasi dan melakukan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut 4. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kinerja kegiatan di daerah tersebut. 31 -
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan negara lain Bagian ini akan menguraikan tentang praktik penyelenggaraan IKN yang hingga sebelum RUU IKN berlaku dijalankan oleh Provinsi DKI Jakarta. Dari uraian tentang penyelenggaraan existing ini, diharapkan penyusunan materi muata RUU IKN dapat mengambil pelajaran sehingga dapat mengatur dengan lebih baik. Di dalam uraian tersebut juga akan dibahas kondisi yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta selama ini. Dengan begitu, pada bagian berikutnya, dapat diadakan perbandingan bagaimana membangun dan mengelola IKN di berbagai negara. C.1. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Bagian ini akan mengkaji bagaimana sejauh ini praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kota Negara yang hingga saat ini diemban oleh Jakarta pada sektor penataan ruang, penatagunaan tanah, pengendalian bencana, pengendalian penduduk, isu lingkungan hidup, manajemen pengairan, serta birokrasi, tata pemerintahan, dan mengenai sumber daya manusia. Undang-Undang No. 29 tahun 2007 menetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan 32 -
masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Permasalahan tersebut muncul karena Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan akan tetapi juga menjadi pusat semua aktivitas antara lain pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa perusahaan, pusat jasa pendidikan, dan apabila dilihat melalui konteks Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) menjadi pusat industri pengolahan. Posisi Kota Jakarta saat ini sebagai pusat segalanya menjadi daya tarik yang begitu besar bagi masyarakat dari seluruh Indonesia. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, pendidikan dan berbagai fasilitas lengkap lainnya menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat luar kota untuk datang ke Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik disebabkan pertumbuhan alami maupun faktor migrasi. 33 -
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 telah mencapai 10.277.628 jiwa, dan jumlah penduduk dalam kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur mencapai 32.775.966 jiwa, menunjukkan dominasi penduduk di Jakarta dan kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur terhadap kota-kota lain (Gambar 1.2). Berdasarkan data United Nations tahun 2013, jumlah penduduk Kota Jakarta menempati ranking ke 10 kota terpadat di dunia (Gambar 1.3), yang kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi kota terpadat ke 9 di dunia (WEF, 2017). 34 -
Dengan tingginya tarikan faktor pemerintahan, ekonomi, dan politik menyebabkan tingginya urbanisasi yang perlu diimbangi dengan kemampuan kota dalam memfasilitasi kebutuhan semua penduduknya. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan akan tempat tinggal, prasarana dan sarana seperti transportasi dan air bersih merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di Jakarta, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin tidak terbendung. Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan Jabodetabekpunjur, dan bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, maupun di kawasan permukiman di sekitar kota inti DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), meningkatkan tekanan pergerakan ke kota inti DKI jakarta dari kawasan di sekitarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. 35 -
Berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2015, total jumlah perjalanan di wilayah Jabodetabek tahun 2015 mencapai 47,5 juta perjalanan orang per hari, yang terdiri dari pergerakan dalam kota DKI sebesar 23,42 juta orang per hari, pergerakan komuter sejumlah 4,06 juta orang per hari, sementara pergerakan yang melintas DKI Jakarta atau internal Bodetabek mencapai 20,02 juta orang per hari. Tingginya mobilitas penduduk dan barang di ibukota tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman, nyaman dan memadai. Rasio infrastruktur jalan di wilayah DKI Jakarta hanya 5,42% dari luas wilayah, sementara yang ideal seharusnya 15% dari luas wilayah. Kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban lalu lintas dari wilayah Bodetabek ke pusat kota, menimbulkan kemacetan sangat tinggi, mengakibatkan kecepatan rata-rata hanya 36 -
mencapai 10-20 km per jam dalam wilayah Jakarta atau 16 km per jam pada jam sibuk (peak hour), dan hanya 19 km per jam dalam wilayah Jabodetabek Kemacetan di Jakarta menempati ranking ke 4 sebagai kota terpadat didunia pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Jakarta masih menempati peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53% (Hasil Survei Tomtom Traffic Index, 2018) Kondisi kemacetan (gridlocks) Kota Jakarta merupakan yang terburuk dengan 33.240 stop start index (Pantazi, 2015). Dampak kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp 37 -
56 Triliun (PUSTRAL UGM 2013). Sedangkan pada tahun 2017 kerugian akibat kemacetan di Kota Jakarta mencapai Rp 65 Triliun (World Bank, 2017). Tingkat kemacetan yang tinggi di Kota Jakarta menimbulkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Tercatat bahwa Jakarta berada pada rangking 1 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index Value (AirVisual, 2019). Kualitas udara yang tidak sehat tersebut berpotensi memberikan dampak berupa peningkatan penyakit ISPA, mata, bahkan jantung dan stroke. Masalah depresi, stress dan gangguan kesehatan juga meningkat sebagai akibat kemacetan dalam komuting yang dapat berakibat pada tingkat produktivitas yang menurun. Keterbatasan Suplai Air Baku dan Penurunan Muka Tanah. Kondisi sumber air baku yang tercemar di Jakarta mengakibatkan terbatasnya suplai air baku untuk berbagai aktivitas masyarakat. Diketahui bahwa 61% air sungai, 57% air waduk dan 12% air tanah sudah tercemar berat sehingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Keterbatasan suplai air baku di Jakarta menyebabkan sebanyak 40% masyarakat Jakarta menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air baku. Pengambilan air tanah yang dilakukan sebagian besar penduduk Kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan terjadinya penurunan tanah di daerah utara Kota Jakarta sebesar rata-rata 7,5 hingga 10 cm per tahun. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2017 total terjadi penurunan tanah sebesar 35 hingga 50 cm. Titik terparah penurunan tanah terdapat di wilayah Cengkareng sebesar 69 cm dan Penjaringan (Pluit) sebesar 94 cm. 38 -
Jakarta sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim disebabkan posisi geografisnya pada bagian utara pantai Jawa, sehingga rawan terpapar banjir dan naiknya muka air laut. Kondisi tersebut di perburuk dengan pengambilan air tanah secara berlebihan dan pencemarannya. Jakarta merupakan muara dari 2 kanal utama yaitu Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur serta 13 sungai, dan hampir 73% kelurahan di Jakarta dilalui sungai, menyebabkannya potensi tinggi terhadap banjir. Banjir hampir selalu terjadi pada musim penghujan, dan banjir besar terjadi pada tahun 2002, 2007 dan 2013 . Banjir terbesar tahun 2007 menenggelamkan 40% kota, membunuh 80 orang, dan mengungsikan sekitar 350.000 orang 39 -
(Brinkman and Hartman, 2010). Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, jauh dari kondisi ideal untuk kota besar yaitu minimum 50 tahunan. Wilayah Jakarta yang rawan banjir sebagian besar terletak pada bagian utara yang merupakan pesisir Kota Jakarta. Daerah yang rawan banjir tersebut tergolong ke dalam klasifikasi rawan banjir tinggi dengan jumlah rata-rata pengungsi lebih dari 500 jiwa. Selain daerah yang berada di pesisir, daerah lainnya yang tergolong ke dalam daerah rawan banjir adalah pada sekitar Daerah Aliran Sungai Salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta adalah penurunan tanah, yang mengakibatkan muka air laut lebih tinggi daripada muka air aliran sungai. Berdasarkan studi penurunan 40 -
permukaan tanah yang telah dilakukan ITB (2016), menurunnya permukaan tanah khususnya di kawasan pesisir Jakarta telah terjadi sejak tahun 1975, dan secara signifikan pada tahun 2010- 2016 penurunan tanah sudah terjadi sebanyak 3-18 cm/tahun, dan khususnya di Jakarta Utara penurunan muka tanah telah terjadi rata-rata 7,5 cm/tahun. Pada tahun 2016, lebih dari 70% lahan di Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut, termasuk tanggul laut dan sungai. Pengambilan air tanah yang berlebihan disebabkan pesatnya pembangunan permukiman, gedung tinggi serta kawasan industri, dan menyebabkan ekstraksi air tanah secara besar-besaran, menjadi penyebab utama dari penurunan tanah tersebut. Potensi Ancaman Gempa di Jakarta. Potensi gempa di Indonesia berasal dari 2 sumber antara lain gempa yang disebabkan oleh oleh aktivitas tektonik dan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Sebagai daerah "Ring of Fire", Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Di dekat Kota Jakarta terdapat ancaman aktifitas Gunung Api Krakatau dan Gunung Gede yang dapat menyebabkan gempa vulkanik. Kedua gunung berapi tersebut saat 41 -
ini statusnya masih aktif, dan yang terbaru meletus adalah Gunung Anak Krakatau pada tahun 2018. Kota Jakarta juga memiliki potensi gempa tektonik dan Tsunami Megathrust selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Selain gempa akibat aktivitas tektonik di laut, Jakarta juga berpotensi mengalami gempa aktivitas tektonik di daratan yaitu sesar baribis, sesar lembang, dan sesar cimandiri. Berdasarkan permasalahan dihadapi DKI Jakarta dan Wilayah Jabodetabek yaitu seperti laju urbanisasi yang tinggi, kemacetan tinggi yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak sehat, keterbatasan suplai air baku, banjir tahunan, dan penurunan muka tanah serta ancaman potensi gempa. Sehunbungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta adanya keterbatasan pengembangan lahan maka tidak memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara yang efisien dan efektif serta dapat bersaing dengan Ibu Kota negara 42 -
lain baik saat ini maupun masa depan. Untuk itu pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah lain menjadi keniscayaan. Birokrasi dan Penataan Aparatur Sipil Negara. Dalam hal penataan aparatur sipil negara, dasar kebijakan terkait dengan organisasi pengelolaan aparatur sipil negara yang tersedia saat ini adalah: 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025; dan 2) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut memberikan landasan terbentuknya organisasi aparatur sipil negara yang profesional dalam memberikan pelayanan publik, birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk menuju pemerintahan yang efektif, perintah Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bila memakai pengukuran Government Effectiveness Index, Pemerintah Indonesia masih perlu upaya keras untuk memperbaiki efektivitas kinerja pemerintah. hal ini bisa dilihat dari gambar grafik yang membandingkan indeks efektivitas pemerintah diantara negara- negara Asia Pasifik. Grafik tersebut, menempatkan bahwa indeks efektivitas pemerintahan Indonesia masih dibawah negara Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Pemindahan Ibu Kota dapat menjadi momentum untuk perbaikan kinerja pemerintahan yang diawali dari pemerintah pusat. Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota negara baru diharapkan dapat memberikan dampak terhadap (1) perbaikan kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, node baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah, dan (2) meningkatkan perbaikan fungsi administrasi pemerintah dengan mewujudkan sistem administrasi 43 -
pemerintahan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut maka bab ini akan fokus membahas aspek perbaikan fungsi administrasi pemerintah. Sebuah institusi birokrasi yang mematuhi peraturan dan kebiasaan yang ketat dalam melakukan sesuatu dianggap bukan pemerintah yang modern. Administrasi birokratisnya tidak memiliki prasyarat untuk inovasi, yaitu pemikiran kreatif, eksperimen gagasan dan kreativitas1. Menanggapi berbagai tuntutan ekonomi, politik dan ideologis, maka struktur dan proses pemerintahan berubah dan dimodernisasi. Pelayanan publik tradisional seharusnya mengembangkan cara-cara kreatif untuk mengatasi hambatan fiskal dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efisien. Administrasi publik yang berorientasi proses konvensional seharusnya memberi jalan kepada manajemen publik berfokus pada hasil; dan pemerintah daerah berkolaborasi dan bekerja secara horizontal untuk mengatasi hegemoni lembaga pusat. Mengingat perkembangan tersebut, maka inovasi dan perubahan sistem yang lebih baik telah menjadi tantangan di pemerintahan. Keberhasilan pemerataan pembangunan regional (balanced regional development) melalui pembangunan Ibu Kota negara baru tergantung pada dukungan kebijakan pemerintah yang dapat menangani dan mengakomodasi perubahan dalam sistem pembangunan daerah (Lee, Choi, Park, 2005). Untuk itu model sistem administrasi baru merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi administrasi pemerintah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah pusat di Ibu Kota negara baru. Model sistem administrasi baru akan mendorong kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara nanti di Ibu Kota negara baru. Sehingga kebijakan sistem administrasi baru dapat mendukung Ibu Kota Negara yang berciri smart city, green city, dan bertaraf internasional (smart-green-international). Ciri utama smart 44 -
city adalah transportasi antar moda terintegrasi dengan baik (smart mobility), tata bangunan terencana secara efisien dan efektif (smart building), dan teknologi komunikasi/internet tersedia dengan kecepatan tinggi. Pengembangan administrasi baru merupakan bagian dari intervensi yang dilakukan para pimpinan diantaranya adalah melakukan strategi penyehatan lembaga atau sering disebut turnaround strategy atau corporate recovery (lihat misalnya: Chowdhury, 2002; Hofer, 1986; Slater, 1974; Suwarsono, 2007). Sementara itu upaya yang lebih operasional bisa dilakukan melalui beberapa tindakan seperti: reengineering (Hammer and Champy, 1993); business process reengineering (Davenport and Short, 1990); organization restructuring (Tomasko, 1992); reorganizing (Marshall and Yorks, 1994);` resizing (Koys et.al, 1990); rejuvenating (Stopford & Baden-Fuller, 1990); downsizing (Budros, 1999; Freeman, 1994) atau rightsizing (Ziffane and Mayo, 1994, 1995; Davison, 2002). Model sistem administrasi baru yang akan dibahas lebih menekankan pada hard factors terutama aspek sistem yang akan menjadi dasar penentuan strategi, struktur dan sistem yang akan dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai ibu kota baru. Aspek struktur akan dibahas didalam penentuan struktur lembaga pengelola Ibu Kota. Sedangkan Soft Factors akan menjadi pembahasan di aspek aparatur sipil negara. Pengembangan sistem administrasi baru akan banyak dipengaruhi oleh pergeseran paradigma pemerintah dan manajemen publik. Benington dan Hartley (2001) telah mencirikan tiga paradigma pemerintahan dan manajemen publik yang menerapkan pelayanan dan melaksanakan perubahan. Masing- masing paradigma berisi konsepsi dan asumsi tertentu tentang sifat permasalahan, dan peran politisi, manajer dan struktur penduduk. Tiga paradigma ditunjukkan pada gambar di bawah. Dua paradigma yang pertama mungkin akrab dengan administrasi 45 -
publik 'tradisional' dan 'New Public Management' (NPM), sementara paradigma ketiga didasarkan pada bukti pola pemerintahan dan pemberian layanan yang muncul, yang mana kita sebut 'pemerintahan yang berpusat pada warga' (citizen-centred governance), atau 'pemerintahan berbasis pada jaringan' (Networked Government). Salah satu pelajaran yang paling konsisten dari proyek pengembangan ibu kota baru adalah kecenderungan untuk menghabiskan biaya yang jauh lebih besar daripada anggaran yang telah direncanakan. Tabel berikut memperlihatkan biaya besar yang dihadapi enam contoh kasus pengembangan ibu kota negara. 46 -
Terdapat banyak variasi waktu yang diperlukan dalam proses pemindahan ibu kota baru, mulai dari 134 tahun seperti di Washington DC hingga hanya 12 tahun di Putrajaya Malaysia. Tabel berikut memperlihatkan variasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu upaya pemindahan ibu kota baru dari mulai break-down project hingga operasional penuh ibu kota pusat pemerintahan. Beberapa aspek yang mempengaruhi jangka waktu pemindahan ibu kota negara adalah: a. Dukungan dan niat politik dari para pemangku kepentingan, sehingga dalam beberapa kasus, pengembangan ibu kota baru menjadi berlarut-larut. b. Aspek eksternal yang mempengaruhi implementasi perencanaan, seperti kasus depresi ekonomi di Canberra dan perang sipil Amerika di Washington DC. c. Hambatan fisik antara lokasi ibu kota baru dengan pusat ekonomi eksisting. Kondisi ini terjadi di Washington DC., Canberra, dan Brasilia. Contoh kasus dengan jangka waktu yang paling singkat di Putrajaya terjadi karena lokasi yang berdekatan dengan Kualalumpur sebagai Ibu Kota lama sekaligus pusat ekonomi negara. 47 -
Strategi pemindahan ibu kota dengan membangun ibu kota baru dapat menunjukkan keberhasilan dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. Beberapa catatan dari keberhasilan perkembangan negara setelah pemindahan ibu kota baru antara lain terciptanya negara yang memiliki kekuatan sosial dan simbol kebangsaan yang kuat dalam jangka panjang dan mengurangi tensi konflik sosial yang terjadi pada beberapa kasus ketegangan kekuatan politis dan ekonomi di negara studi kasus. Di sisi lain, terjadinya kegagalan atau kurang berhasilnya pemindahan ibu kota baru dalam mendorong negara ke arah pembangunan yang lebih baik, yaitu antara lain tidak berhasil mengatasi masalah kepadatan penduduk akibat lemahnya manajemen penduduk dan lahan di wilayah yang sudah terlanjur berkembang; kegagalan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah yang sebelumnya kurang terbangun, akibat ketergantungan ekonomi yang terlanjut mengakar; serta kegagalan dalam mengalihkan kecepatan pertumbuhan perkotaan dari wilayah ibu kota lama ke ibu kota baru dan wilayah sekitarnya. C.2. Perbandingan dengan Negara Lain Pemindahan, pembangunan, dan penataan ulang tata kelola Ibu Kota Negara adalah fenomena umum yang telah dilaksanakan oleh banyak negara. Dalam 100 tahun terakhir, tercatat lebih dari 31 Negara sukses memindahkan Ibu Kota negaranya.Selain itu, tercatat lebih dari 35 negara di berbagai wilayah berbeda telah aktif membahas rencana untuk memindahkan Ibu Kota negaranya.Sejarah mencatat, pemindahan Ibu Kota Negara terjadi setiap 2-3 tahun terjadi. Bahkan, akhir-akhir ini berlangsung setiap 2 tahun sekali. Berikut daftar negara yang telah sukses 48 -
memindahkan Ibu Kota Negaranya dan Negara-negara yang masih dalam tahap pembahasan untuk memindahkan Ibu Kota. 49 -
50 -
Motivasi negara untuk memindahkan Ibu Kota Negaranya sangat beragam.Namun, secara garis besar keputusan untuk memindahkan Ibu Kota diambil untuk mengatasi permasalahan politik, ekonomi, maupun budaya di negara tersebut.Terdapat empat motivasi utama yang memicu pemindahan Ibu Kota di banyak negara.Berikut kumpulan motivasi beberapa Negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota negaranya. 51 -
Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar pemindahan Ibu Kota negara didasari oleh permasalahan di Ibu Kota sebelumnya.Permasalahan tersebut dapat berupa kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, dll.Motivasi lainnya yang mendasari pemindahan Ibu Kota adalah upaya untuk memeratakan pebangunan nasional, penguatan identitas bangsa, dan isu sosial politik/ketahanan. Secara lebih rinci, dibawah ini akan membahas best practice negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota Negaranya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia. BRASILIA, BRAZIL Overview Pemindahan Ibu Kota Negara ke Brasilia adalah upaya untuk menciptakan kebanggaan nasional masyarakat Brasil dengan cara membangun Ibu Kota Negara yang modern di abad 21. Konsep ibu kota baru di pedalaman Brasil telah dipertimbangkan pada akhir abad ke-18 oleh para pejuang kemerdekaan negara. Ibu kota-kota 52 -
brazil sebelumnya terletak di pantai Atlantik di tempat konsentrasi kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor dan ditandai oleh dominasi Portugis. Terdapat beberapa hal penting dalam memulai project ini, salah satunya adalah keinginan untuk mengintegrasikan negara secara ekonomi, politik, dan sosial.29Pembangunan Ibu Kota Negara baru juga merupakan salah satu dari rencana untuk membangun interior wilayah yang dinamakan cerrado di wilayah Amazon untuk membangun interkonektivitas antar wilayah dan untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia.30Tujuan utama pemindahan Ibu Kota adalah untuk mengintegrasikan negara dalam hal ekonomi dan spolitik dan menciptakan pusat pertumbuhan di tengah wilayah negara. Ide dan realisasi. Pembangunan tahap awal Brasilia dilaksanakan dengan relatif cepat karena adanya desakan politik untuk memindahkan Ibu Kota Negara dalam satu periode pemerintahan Presiden (5 tahun), yang pada saat itu berada dibawah pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek. Lokasi Ibu Kota baru berjarak 600 mil atau 934 km sebelah barat dari Rio de Janeiro dengan luas: 5,814 km2 atau 581.400 Ha. Lokasi Brasilia dipilih karena wilayah tersebut relatif aman dari bencana alam, tidak ada polusi, dan memiliki iklim yang cukup baik. Aspek perencanan kota dibuat oleh Lucio Costa, dan desain kota dibuat oleh arsitek bernama Oscar Niemeyer. Konsep Brasilia dibuat berdasarkan ide modernis dari Le Corbusier tentang potensi transformasi sosial yang terkandung di konsep kota. Kota terencana harus harus menjadi blueprits bagi transformasi sosial dan katalis pembangunan negara.Fungsi Kota Brasilia direncanakan sebagai pusat administrasi pemerintahan yang inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, realisasi nya kota ini tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 53 -
Brasilia dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya di Brazil yang menegaskan elemen khas Brazilia kedalam gaya arsitektur kota. Arsitektur di desain melengkung dan ruang terbuka yang menghasilkan feeling of freedom, flight, and suppleness. Ikonografi (ilmu tentang seni dan membuat arca) dan topografi dibuat dengan menegaskan dekolonisasi dan moderenitas. Master Plan kota ini dibuat dengan bentuk pesawat terbang yang melambangkan representasi Brasilia sebagai "the capital of the airplane", Brasilia merupakan tempat pertama yang dibangun dengan akses Jet, hal ini kontras dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan akses kapal laut yang merupakan Ibu Kota peninggalan. Pemindahan Ibu Kota adalah misi untuk menyusun dan menstimulasi teknologi dan inovasi. Banyak pengamat yang melihat bahwa permasalahan- permasalahan di Brasilia yang ada saat awal pemindahan telah diselesaikan dan diperbaiki. Brasilia berhasil menyeimbangkan kehidupan ekonomi dan politik dan telah berhasil mencapai misi untuk membangun pedalaman di Negara Brazil. Pembangunan di cerrado telah mengubah Brazil dari negara pengimpor makanan menjadi salah satu negara "breadbasket" terbaik di dunia. Pembangunan di Brasilia juga telah meningkatkan konektivitas transportasi dan mendorong munculnya pusat ekonomi sekunder di bagian utara yang kurang berkembang. Program jalan nasional sukses menghubungkan Ibu Kota baru dengan Ibu Kota negara bagian dan pusat penduduk dan ekonomi lainnya. Pemindahan Ibu Kota ke Brasilia dikenal sebagai proyek yang terorganisir dengan sangat baik. Pembangunan kota menghadirkan semangat eksperimental, spontanius, dan improvisasi. Perkembangan Kota Brasilia saat ini terlihat dari pertumbuhan penduduk dan tingkat GDP per kapitanya, sebagai berikut: 54 -
a. Populasi terus meningkat dari awal pemindahan. Tahun 1960: 136.643 orang; Tahun 2000: 2.931.823 orang; Tahun 2019: 4.558.991 orang b. Brasilia menjadi kota terbesar ketiga di Brazil setelah Rio de Janeiro dan Sao Paulo c. GDP per capita tertinggi di Brazil R$ 64.653, sebagai perbandingan Rio de Janeiro hanya R$ 31.064 Durasi Pembangunan. Periode pembangunan selama 5 tahun dimulai pada akhir tahun 1956 hingga tahun 1961. Tema pembangunan Kota Brasilia adalah Modernist City, dengan infrastruktur yang dibangun meliputi fungsi pemerintahan, perumahan, sport center, taman, botanical garden, kebun binatang, bioskop, teater, restoran, pusat kebudayaan, perbankan, industri lokal kecil. Konsep perencanaan memiliki dua sumbu utama berpotongan sumbu dan sumbu perumahan. Pada titik temu antar sumbu terdapat area komersial dan pusat kebudayaan. Biaya. Skema Pembiayaan konstruksi awal pembangunan Brasilia menggunakan biaya APBN sebesar $8.1 Milyar untuk infrastruktur dasar dan bangunan- bangunan penunjang penting seperti pemerintahan dan tempat tinggal pegawai. Selanjutnya, pada tahap pengembangan skema pembiayaan menggunakan Land Value Capture dengan cara menjual tanah di Brasilia dengan tetap ditopang oleh APBN. Lesson Learned. Terdapat beberapa catatan penting yang dapat menjadi pembelajaran dari pemindahan Ibu Kota Negara di Brazil, antara lain: Ruang terbuka hijauyang luas dapat menjadi acuan pembangunan IKN baru. Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang terbuka hijau meliputi: Park, Green Spaces, Zoo, Botanical Garden, dan Sport Complex. Proporsi ruang Terbuka Hijau yang besar serta konsep pengembangan kota yang hijau, ramah lingkungan dan 55 -
berkelanjutan penting mengingat pembangunan Brasilia di wilayah hutan Amazon yang menjadi paru-paru dunia. Perlunya perencanaan yang matang terkait infrastruktur, dan intergrasinya terhadap konsep pembangunan yang diharapkan. Jarak antar zona peruntukan di Brasilia terlalu jauh, dan desain kota berfokus pada kendaraan pribadi sehingga tidak ramah terhadap pejalan kaki. Pembangunan Ibu Kota baru tidak boleh meremehkan risiko politik - pemindahan Ibu Kota membutuhkan kepastian hukum untuk meminimalisir risiko politik kedepannya. Proses pembangunan awal relatif singkat selama 5 tahun (1956- 1961), menjadikan Brasilia sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Pentingnya investasi di infrastruktur nasional - infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan dan mempercepat arus ekonomi. Landmark Kota Brasilia 56 -
57 -
CANBERRA, AUSTRALIA Overview Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota di Australia dibuat pada tahun 1908.Tantangan saat itu adalah bagaimana mencari lokasi yang yang bersifat netral dan tidak memberikan special privilege terhadap daerah manapun. Pada saat itu, keputusan yang diambil adalah memindahkan Ibu Kota ke lokasi yang berjarak sama ke kedua kota terbesar di Australia yaitu Sydney dan Melbourne. Pembangunan Ibu Kota yang baru dimulai pada tahun 1913, namun sempat ditunda karena perang dunia I dan masalah keuangan di Australia. Desain Ibu Kota dikompetisikan secara internasional pada tahun 1911 dan menghasilkan 137 skema yang diajukan.Desain yangmemenangkan kompetisi saat itu adalah desain Walter Burley Griffin dariyang berasal dari Amerika.Desain Griffin menggunakan bentuk segitiga sebagai struktur kunci desain perkotaan. Segitiga parliamenter dibentuk dengan tiga poros yang membentuk segitiga.Kota ini dibangun di tiga bukit yang membentuk struktur kunci dari rencana arsitektur perkotaannya. Gedung pemerintahan terletak di sekitar danau buatan, dan pemukiman memiliki area 58 -
terbuka yang luas.Konsep garden-city dipilih untuk diimplementasikan di Canberra sehingga masyarakat Australia menyebut Ibu Kota baru sebagai "the bush capital". Nama dan lokasi yang dipilih mempunyai arti khusus.Lokasi Canberra mengutamakan keserasian lansekap, topografi, dan keindahan alam.Nama Canberra diserap dari lokal "Kambera" yang memiliki arti "tempat berkumpul (the meeting place)". Pada zaman dahulu, lokasi ini merupakan tempat berkumpul orang aborigin dari berbagai suku untuk pertemuan seremonial. Banyak nama jalan di Canberra diambil dari Aborigin, dan Museum Nasional Australia memamerkan koleksi artefak kebudayaan Aborigin. Lokasi Canberra berada di wilayah inland 280 Km selatan barat daya Sydney dengan luas 814 km2. Konstruksi Canberra dimulai pada tahun 1911 dan membutuhkan waktu pembangunan selama 50 tahun sampai benar-benar selesai. Durasi Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar 1920 - 1930: Jalan dan sewerage dibangun, penanaman pohon dimulai, dan - 59 - Parlemen dibangun. Pertokoan, kantor, hotel, dan perumahan diselesaikan untuk 1,100 orang pegawai. 1927: - 59 - legislatif pindah ke Canberra. 1935 - 1945: Pembangunan terhambat akibat great depression dan WWII Percepatan Pembangunan dan perkembangan daerah satelit melalui Y Plan 1960an: Canberra tumbuh cepat sesuai pemindahan fungsi pemerintahan dan permukiman baru. 1962: pertumbuhan kota satelit Woden Weston Creek berjarak 12 km dari pusat perkantoran. 59 -
1967: Y Plan menjadi dasar perkembangan kota satelit sebagai kota, namun tetap terhubung melalui sistem transportasi yang komprehensiE. 1971: Kebijakan pemilikan lahan untuk dikuasai pemerintah mengakibatkan pemerintah membayar ganti rugi sebesar USD 1,8 miliar kepada swasta. Kemandirian kota dan Perkembangan Kapital pada era 100 tahun Canberra. 1989: Struktur baru pemerintah, melibatkan dua tingkat sistem perencanaan yaitu Australian Capital Territory (ACT) dan pusat yang bertanggung jawab untuk - 60 - strategis untuk pemerintahan pusat. Biaya. Tabel dibawah ini merupakan estimasi biaya konstruksi dan pengambilalihan lahan dari periode 1954 sampai 1987. Estimasi ini tidak termasuk kategori lain seperti gaji National Capital Development Commision (NCDC) atau yang sekarang disebut National Capital Authority (NCA), subsidi bagi penduduk Canberra, atau pengeluaran lain dari periode 1911 sampai 1953. 60 -
Lesson Learned 61 -
Waktu implementasi yang panjang rentan terhadap risiko internal dan eksternal. Proses konstruksi infrastruktur dasar terhambat oleh proses politik dan birokrasi serta faktor sosial-ekonomi secara eksternal (Great Depression dan WWII). Penguasaan lahan oleh pemerintah memudahkan koordinasi rencana dan pembangunan pada tahap selanjutnya. Pentingnya membentuk Badan Otorita. Tahapan akhir pembangunan Canberra berhasil setelah dikelola oleh Komisi independenNational Capital Development Commission (NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan konstruksi mampu mempercepat proses pembangunan dengan tetap berpedoman pada "Y Plan" Perencanaan konsep Garden City di Canberra dapat menjadi contoh konsep pembangunan IKN dengan konsep forest city dengan mengintegrasikan bentang alam yang terdiri dari kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan struktur topografi. Landmark Kota Canberra 62 -
WASHINGTON DC, USA Overview. Pemindahan Ibu Kota ke Washington.D.C., adalah produk dari kompromi politik sebagai solusi untuk mendapatkan tempat permanen bagi Pemerintah Federal AS. Sebagai bagian dari kebijakan keuangan pada era Hamilton (Sekertaris pembendaharaan pertama AS era Presiden George Washington), Kongres mendukung Bank Amerika Serikat untuk bertempat di Philadelphia, dan sebagai gantinya, the special District of Columbia diberikan ke Kongres (Pemerintah) untuk dibangun pusat pemerintahan di sekitar Sungai Potomac. Kebijakan Hamilton mendorong konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan para, investor, dan pedagang yang mendominasi di timur laut perkotaan, Ibu Kota sebagai kekuatan politik harus berada di wilayah pertanian yang lebih ke selatan dan terpisah dari para elit ekonomi. Ide dan realisasi. Setelah lokasi untuk Ibu Kota seluas 177 km2 dipilih pada 1790, Presiden Washington menunjuk Pierre Charles L'enfant, seorang insinyur Prancis dan mantan perwira 63 -
Angkatan Darat Kontinental untuk merancang dan merencanakan Ibu Kota baru. Konsep Master Plan yang dibuat saat itu adalah magnificent city, worthy of the nation, free of its colonial origins, and bold in its assertion of a new identity. Rencana besarnya adalah untuk memberi pride pada Capitol yang akan dibangun di sebuah bukit yang menghadap dataran datar di sekitar Potomac. Sebuah National Mall yang menghubungkan legislatif ke sungai dan akan dibatasi oleh berbagai bangunan megah. Diluar wilayah dirancang sejumlah jalan luas yang salah satunya akan terhubung dengan rumah presiden. Banyak dari visi besar L'Enfant diabaikan selama abad ke-19, tetapi mulai tahun 1922 desain nya mulai diimplementasikan. Durasi Pembangunan. Pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk menjadi kota yang sukses dan mandiri. Desain DC dirancang pada tahun 1791, namun baru diimplementasikan pada tahun 1922. Pada tahap awal pemindahan, DC sangat bergantung pada dana dari pemerintah federal selama 40 tahun, terlebih pembangunan DC sempat terhambat karena adanya perang tahun 1812 dan kebakaran the White House, the Capitol Building, dan the Library of Congress pada tahun 1814. Masalah sosial juga timbul dari banyaknya budak dan meningkatnya angka populasi pada tahun 1960an. Tahun 1872 pemerintah distrik bangkrut sesaat setelah runtuhnya Jay Cooke and Company (Perusahaan induk Bank nasional pertama di New York dan pemegang 100% obligasi untuk pekerjaan umum). Namun, setelah lebih dari 200 tahun pembangunan, DC mulai menjadi pusat pemerintahan dengan GDP yang tinggi dan populasi penduduk yang terus meningkat Biaya. Untuk mengestimasi biaya pembangunan Ibu Kota baru di AS cukup sulit karena: 64 -
a. Saat awal kemerdekaan AS posisi pemerintah negara bagian lebih kuat dari pemerintah federal, dan negara-negara bagian masih mengeluarkan mata uang sendiri. b. Tanah yang digunakan diberikan oleh negara bagian Maryland dan Virginia ke pemerintah federal tanpa biaya. c. Tenaga kerja untuk awal pembangunan dilakukan oleh budak. Diperkirakan biaya pembangunan Ibu Kota pada tahap awal adalah 3 kali lipat dari Anggaran Pemerintah Federal selama lebih dari 10 tahun pertama. Lesson Learned. Pembangunan Ibu Kota negara baru membutuhan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, untuk menjadi mandiri. Washington membutuhkan waktu 60 tahun untuk menjadi pusat populasi yang berkembang, dan hingga saat ini masih berusaha untuk menghasilkan sumber pendapatan secara mandiri. Pusat administrasi yang megah dan monumental membutuhkan investasi secara bertahap. Rencana awal pembangunan taman, dan di Washington belum rampung hingga lebih dari 100 tahun, hingga diperlukan alokasi dana yang cukup besar dari Kongres. Landmark Kota Washington DC 65 -
SEJONG, KOREA SELATAN Overview. Pemerintah Korea Selatan menetapkan Sejong sebagai Ibu Kota Negara pada tahun 2005 melalui Undang-undang khusus.Pemindahan Ibu Kota Negara ini bertujuan untuk merelokasi 2/3 instansi pemerintah dari Seoul.Kota Sejong berada 120 Km dari Seoul yang merupakan pusat perekonomian.Letaknya yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong dipilih sebagai Ibu Kota untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Seoul. Kota Sejong dibangun sebagai pusat pemerintahan Korea Selatan dan juga sebagai pusat riset dan high-tech industri. Konstruksi pembangunan Kota Sejong dilakukan mulai tahun 2007 hingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 10 tahun tersebut telah terbangun 40 instansi pemerintahan dan 15 lembaga penelitian. 66 -
Rencana pembangunan Sejong mengedepankan pengalokasian ruang terbuka hijau hingga seluas 50% dari total luas area. Perwujudan konsep green city ini juga dilakukan dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak penggunaan transportasi publik. Hal tersebut juga didorong oleh Penanaman 40 juta pohon serta pembangunan jalur sepeda sepanjang 350 Km. Desain Kota Sejong berbasis pada pengembangan transportasi publik dan pedestrian dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan publik. Pengembangan transportasi publik tersebut menjadikan Kota Sejong menjadi pusat sistem transportasi nasional yang terhubung dengan kota-kota besar lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Durasi Pembangunan. Untuk mengelola pembangunan dan pengembangan Kota Sejong, pemerintah membentuk Multi- Functional Administrative City Construction Agency (MACCA).Badan tersebut memiliki wewenang untuk implementasi, perizinan, perencanaan, dan konstruksi pada area pusat Kota Sejong.Target pembangunan Kota Sejong bertujuan untuk mencapai jumlah penduduk hingga setengah juta penduduk dalam rentang waktu kurang dari 25 tahun.Pada tahun 2016, populasi Kota Sejong sudah mencapai 250.000 jiwa dan pemindahan - 67 - pemerintah hampir selesai.45Berikut merupakan alur perencanaan dan pembangunan Kota Sejong. 67 -
68 -
Biaya. Perkiraan biaya pembangunan awal pada tahun 2005 sekitar $8 miliar namun pengembangan secara menyeluruh Kota Sejong saat ini diperkirakan akan menelan biaya pemerintah sebesar $22 miliar selama 30 tahun. Pembebasan lahan untuk kota baru dilakukan melalui proses partisipasi publik yang melibatkan pemilik tanah yang ada di pedesaan tempat Sejong akan dibangun. Pemilik tanah bersedia untuk bernegosiasi, karena telah mendukung rencana pengembangan kota baru sejak awal. Lesson Learned Pentingnya kesepakatan politik dari berbagai pihak. Pada awal perencanaan, Sejong perlu mengkompromikan berbagai hal dalam menghadapi oposisi politik. Perdebatan terus berlanjut terkait bagaimana tentang mengatasi ketidakefisienan pemerintahan yang terpisah antara Seoul dan Sejong. Perekonomian kota membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang secara keseluruhan. Jarak yang terlalu dekat membuat Sejong lebih lama untuk berkemban karena sebagian besar penduduk Kota Sejong masih sering menggunakan waktu malam hari dan akhir pekan di Seoul dengan adanya fasilitas commuter line. Hal ini menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah untuk membuat kota Sejong lebih hidup. Pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan komitmen dalam perencanaan dan penganggaran jangka. Sejong akan menelan biaya sebesar $22 miliar dalam jangka waktu 30 tahun pembangunan. Hal tersebut merupakan jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraan semula sehingga membutuhkan komitmen yang serius agar proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. 69 -
PUTRAJAYA, MALAYSIA Overview
70 -
Putrajaya membutuhkan waktu 12 tahun dari saat penetapan pemindahan Ibu Kota sampai dengan tahap pemindahan pemerintahan. Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, penduduk Putrajaya hanya berjumlah 85.000 masih relatif kecil dari populasi yang direncanakan. Selain itu, kegiatan ekonomi di luar jam kerja sangat kecil, hal itu menunjukkan bahwa Putrajaya mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mandiri secara fiskal. Ide dan realisasi. Kebutuhan akan pusat administrasi baru di Malaysia muncul karena permasalahan kemacetan dan banjir di Kuala Lumpur.47 Gagasan mendirikan pusat administrasi federal di luar Kuala Lumpur dimulai pada akhir 1980-an dan diwujudkan pada tahun 1993 dengan keputusan resmi untuk memindahkan pusat administrasi Pemerintah. Pada Juni 1999, kantor Perdana Menteri dipindahkan ke Putrajaya. Pada tanggal 1 Februari 2001, Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Federal dan Putrajaya Corporation didirikan sebagai Otoritas Lokal yang bertugas mengelola kotapraja. Biaya. Total biaya konstruksi Putrajaya diperkirakan sekitar $8 miliar, sebagian besar didanai dari anggaran publik. Sebagian biaya pengembangan diimbangi dengan penjualan beberapa pemerintah di Kuala Lumpur, namun sebagian besar pemerintah di Kuala Lumpur dipertahankan oleh Pemerintah. Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, penduduk Putrajaya hanya berjumlah 85.000, masih relatif kecil dari populasi yang direncanakan. Tingkat pertumbuhan saat ini terus berkembang dari 12.240 orang pada tahun 2000 menjadi 90.000 orang pada tahun 2019, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 80 tahun untuk mencapai target 330.000 penduduk. Rencana penggunaan lahan didominasi "penggunaan tunggal" dengan ruang terbuka yang luas dan plaza-plaza monumental yang membatasi nuansa urban area tersebut.Selain itu, aksesibilitas masih menjadi 71 -
masalah karena transportasi umum tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam konsep perencanaan awal dan rencana induk awal membutuhkan revisi signifikan untuk memperhitungkan topografi lokal dengan lebih baik. Lesson Learned Master Plan Putrajaya menegaskan konsep "Intellegent City" dan "City-in-a-Garden" yang mengintegrasikan sistem taman, aliran air, wetland, hutan, dan ruang terbuka. Konsep ini dapat dijadkan contoh untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru di Indonesia yang akan menggunakan konsep "forest city". Pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan komitmen dalam perencanaan dan penganggaran jangka - 72 -. Aktivitas ekonomi diluar jam kerja di Putrajaya sangat kecil dan mungkin akan membutuhkan waktu yang lama bagi Putrajaya untuk dapat mencukupi kebutuhan secara ekonominya. Konektivitas adalah aspek penting namum tidak cukup untuk menjadikan sebuat kota menjadi sukses. Putrajaya terkoneksi dengan baik dengan pusat ekonomi dan transportasi, namun masih sulit untuk menaikan populasi penduduk. Pembangunan di wilayah yang masih kosong tanpa penduduk dan di lahan yang dimiliki oleh pemilik tunggal memperkecil risiko sosial dan politik. Lahan Putrajaya dibeli pemerintah dengan transaksi tunggal dengan perusahaan perkebunan. Hal ini menghindari masalah penolakan dari masyarakat lokal dan kebutuhan transmigrasi masyarakat lokal. 72 -
Landmark Kota Putrajaya 73 -
ISLAMABAD, PAKISTAN Overview Pemindahan Islamabad sebagai Ibu Kota dikarenakan adanya permasalahan terkait rendahnya pelayanan infrastruktur dan overpopulasi pada Ibu Kota sebelumnya. Islamabad terletak di central Pakistan yang berada di dataran tinggi serta dilalui jalur utama Asia.Berdiri sejak 1960 Islamabad dimaksudkan juga menjadi penguat identitas bangsa yang erat kaitannya dengan Islam.Kota ini menjadi pusat politik Pakistan yang dikelola oleh Korporasi Metropolitan Islamabad, yang didukung oleh Capital Development Authority (CDA). Ide dan realisasi. Pusat administrasi pemerintahan di Kota Islamabad mengedepankan konsep pengembangan modern dan clean city. Penentuan lokasi Islamabad dipengaruhi diantaranya sebagai Ibu Kota banyak transportasi, komunikasi, pertahanan, ekonomi, masyarakat, fasilitas, dll. Masyarakat yang menempati kota Islamabad merupakan kombinasi dari pegawai pemerintah dan masyarakat pada umumnya sehingga terlihat adanya variasi dalam hal pendapatan. Maka perlu adanya secara bertahap, baik untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki kompentensi maupun memastikan kenyamanan bagi masyarakat kelas atas. Islamabad telah direncanakan untuk menampung populasi sekitar 2.500.000 jiwa dalam periode dua generasi, sehingga diketahui bahwa populasi kota metropolitas Pakistan sebanyak tahun 1960: 45.408 orang; tahun 2000: 568.689 orang; tahun 2019: 1.095.064 orang Sampai dengan tahun 1980-an Islambad didominasi oleh pusat administrasi, kemudian berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan, menarik tenaga kerja dari Karachi, Lahore dan Quetta. Aglomerasi Islamabad- Rawalpindi menjadi kota nomor 3 terbesar di Pakistan (PDB per kapita tertinggi). Islamabad 74 -
telah menarik orang-orang dari seluruh Pakistan, menjadikannya salah satu kota Pakistan yang paling dan urban. Sampai dengan tahun 1980-an Islambad didominasi oleh pusat administrasi, kemudian berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan, menarik tenaga kerja dari Karachi, Lahore dan Quetta. Aglomerasi Islamabad- Rawalpindi menjadi kota nomor 3 terbesar di Pakistan (PDB per kapita tertinggi). Islamabad telah menarik orang-orang dari seluruh Pakistan, menjadikannya salah satu kota Pakistan yang paling dan urban. Kota Islambad terletak berdekatan dengan Kota Rawalpindi yang menawarkan Islamabad bantuan yang cukup besar dalam fasilitas dan kebutuhan perumahan diawal pemindahan. Bandara Chaklala di Rawalpindi akan membantu transportasi udara, bendungan Rawalpindi akan mengamankan pasokan air, koneksi kereta api dan jalan raya yang ada akan melayani kebutuhan komunikasi. Semua ini akan berkontribusi terhadap menghindari investasi besar selama fase pertama pengembangan Islamabad. Kedua kota tersebut saling melayani dengan cara yang saling melengkapi. Islamabad akan menjadi Ibu Kota negara dan akan melayani terutama fungsi narative dan budaya. Rawalpindi akan tetap menjadi pusat regional yang melayani industri dan fungsi komersial. Biaya. Pembangunan Islamabad sebagai Ibu Kota baru Pakistan menggunakan dana dari APBN dan bantuan dari luar negeri. Biaya tersebut mengakomodasi Master plan pada Islamabad yang menjadikan Ibu Kota ini memiliki fleksibilitas untuk berkembang secara dinamis di masa depan. Lesson Learned Pentingnya memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota baru. 75 -
Islamabad direncanakan akan dihuni oleh masyarakat yang bervariasi kondisi pendapatannya sehingga diakomodasi kebutuhannya agar tidak menimbulkan konflik. Daya serta jumlah populasi yang akan menghuni Ibu Kota perlu direncanakan secara matang. Islamabad merencanakan akan menampung 2.500.000 jiwa, dan pada masa awal pembangunan telah dihuni oleh hampir dari setengah jumlah masyarakat yang diperkirakan. Penempatan lokasi sebaiknya tidak jauh dari kota eksisting yang sudah berkembang. Islamabad yang terletak dekat Kota Rawalpindi menjadikan Islamabad dapat dilayani dengan berbagai infrastruktur yang telah tersedia. Landmark Kota Islamabad perlu 76 -
ASTANA, KAZAKHSTAN Overview Terpisahnya Negara Kazakhstan dengan Union of Soviet Socialist Republics (USSR) membuat Presiden Nursultan pada tahun 1997 memutuskan Ibu Kota Kazakhstan di pindah dari 77 -
Almaty ke Astana. Astana berkembang dengan jumlah penduduk eksisting 380.000 jiwa.51 Pada tahun 2019 Kazakh parliament memberi nama Ibu Kota Baru dari Astana menjadi "Nursultan" untuk menghormati jasa Presiden. Ide dan realisasi. Pemindahan Ibu Kota di Kazakhstan memiliki beberapa tujuan, yaitu, untuk memilih lokasi "Center of the Eurasian Continent" sebagai representasi kebijakan luar negeri yang berorientasi multivektor, Ibu Kota baru sebagai citra negara serta meningkatkan kesatuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, arsitektur bangunan di desain untuk mengharmonisasikan budaya timur dan barat dalam mengembangkan aspek kota dan lingkungan kota, arah pengembangan kota Astana mengedepankan inovasi, a trip to the spiritual realm, mengembangkan konsep harmoni dan sustainability diantara alam, lingkungan kota, manusia dan teknologi. Durasi Pembangunan. Penyusunan master plan Astana dibuat dalam waktu 3 tahun dari tahun 1997 sampai tahun 2000.Penyusunan master plan dikompetisikan secara internasional dan mengundang arsitek dari Eropa, Asia dan Australia.Periode pembangunan Astana didesain sebagai rencana pembangunan jangka selama 30 tahun.Tahapan pembangunan dibagi menjadi 4 fase dari tahun 2000 sampai 2030. Berikut timeline pembangunan Ibu Kota baru Kazakhstan: 78 -
Biaya. Terdapat tiga sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota baru, yaitu dari investasi pemerintah sebesar USD 4.560 Juta atau sekitar (50,7%), Swasta sebesar USD 2.970 jt (33%), dan investasi asing sebesar USD 1.470 Jt (16,3%). Pemerintah memfokuskan dana tersebut untuk fasilitas publik dan infrastruktur dasar yang berbasis non-profit, sedangkan swasta dan investasi asing lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat profit seeking seperti pusat perbelanjaan, bangunan kantor komersial, dll. Berikut tabel skema pembiayaan pembangunan Astana secara lebih detail. 79 -
Lesson Learned Pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan komitmen dalam perencanaan dan penganggaran jangka - 80 -. Pembangunan Astana membutuhkan komitmen dan kepastian politik karena rencana pembangunan Astana merupakan rencana pembangunan jangka selama 30 tahun 2000-2030 Skema pembiayaan pembangunan melibatkan swasta dan investasi. Sumber pendanaan pembangunan mengunakan investasi pemerintah sebesar USD 4.560 Juta atau sekitar (50,7%), Swasta sebesar USD 2.970 jt (33%), dan investasi asing sebesar USD 1.470 Jt (16,3%). Landmark Kota Astana 80 -
81 -
82 -
D. Kajian Terhadap Implikasi terhadap Sistem Baru yang akan diatur dalam RUU Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara dan Kemanfaatan Negara Perkiraan kebutuhan investasi pemindahan Ibu Kota Negara didasari atas konsep kota baru yang 7 mempertimbangkan bahwa : (a) ibu kota negara adalah kota baru yang berkelanjutan (sustainable) yang berciri smart, green, memiliki identitas bangsa dan kebhinekaan; (b) Ibu Kota negara merupakan kota baru yang modern dan bertaraf internasional; serta (c) Ibu Kota negara dengan pusat pemerintahan yang mencerminkan birokrasi dan sumber daya manusia pemerintahan atau sipil nasional (ASN) yang ideal. Ciri utama smart city antara lain adalah transportasi antar moda terintegrasi dengan baik (smart mobility), tata bangunan terencana secara efisien dan efektif (smart building), yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan kecepatan tinggi. Pembangunan kota yang bercirikan green city adalah pembangunan kota yang mengedepankan unsur-unsur hijau, sekaligus mempunyai kemampuan dalam adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan serta kenyamanan warga yang menghuninya. Sementara itu, Kota bertaraf internasional harus didukung dengan ketersediaan fasilitas dan pelayanan kota yang setara dengan fasilitas dan pelayanan kota di kota-kota besar di dunia. Adapun Ibu Kota baru dengan pusat pemerintahan yang ideal, dicirikan dengan adanya simplifikasi proses bisnis, efisiensi dan efektivitas kerja, serta value ASN perlu diterapkan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat lebih meningkat. Pelayanan dan pengelolaan kota sebagai pusat pengelolaan Ibu Kota negara harus dapat mencerminkan pelayanan berkelas internasional yang efisien dan berorientasi smart governance. 83 -
D.1. Perkiraan Jumlah Penduduk Jumlah penduduk menentukan biaya yang muncul yang dibutuhkan dan berpotensi menjadi beban keuangan negara dan daerah (IKN baru) dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan biaya pelayanan publik. Dalam mewujudkan lingkungan ibu kota negara (IKN) tersebut, tata ruang kota perlu dirancang secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Memperhatikan hal tersebut, maka perlu diperhatikan : (1) unsur-unsur yang direncanakan di lokasi Ibu Kota baru, dan (2) besaran Ibu Kota baru yang akan dirancang. Mengingat lokasi baru Ibu Kota negara akan menjadi pusat pemerintahan (eksekutif), maka unsur-unsur yang direncanakan di Ibu Kota baru adalah: (a) Fungsi eksekutif, serta fungsi-fungsi yang melekat pada fungsi pusat pemerintahan, yaitu fungsi legislatif (MPR, DPR, dan DPD), fungsi yudikatif (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial), serta perwakilan kedutaan negara- negara; (b) Fungsi keamanan dan pertahanan sebuah Ibu Kota negara; (c) Anggota keluarga dari fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta keamanan dan pertahanan negara; serta (d) Ibu Kota baru diperkirakan akan menumbuhkan kegiatan ekonomi/bisnis penunjang fungsi pemerintahan, sehingga diprediksi akan hadir pelaku ekonomi ke dalam lokasi Ibu Kota baru. Selanjutnya, perlu dipersiapkan skenario besaran kota yang akan dibangun sebagai Ibu Kota negara baru. Skenario pertama, adalah dengan asumsi bahwa seluruh ASN dipindahkan tanpa dilakukan right sizing jumlah ASN. Dengan demikian Ibu Kota baru dirancang menjadi sebuah metropolitan baru. Total ASN dipindahkan sejumlah 195.550 jiwa, dan total jumlah penduduk yang dipindahkan adalah sejumlah 1.500.000 jiwa (- 84 -cenario I pada tabel 7.1). Skenario ke dua, adalah dengan asumsi ASN dipindahkan dengan skema right sizing, kondisi ideal yang diharapkan dalam pengelolaan Ibu Kota negara yang modern dan 84 -
efisien. Dengan demikian Ibu Kota negara dirancang untuk tidak terlalu padat dan menjadi kota besar. Total ASN dipindahkan menjadi sebesar 137.170 jiwa, dan jumlah bangkitan penduduk pada lokasi baru IKN adalah sebesar 870.000 jiwa. Skenario II pada tabel 7.1. Skenario ke II, merupakan skenario yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Jumlah tersebut tidak terlalu berbeda dengan jumlah penduduk di ibu kota negara lain, seperti Putrajaya, Sejong dan Brasilia. Putrajaya direncanakan akan dihuni oleh sebanyak 330.000 jiwa penduduk. Sejong dan Brasilia direncanakan dihuni sebanyak 500.000 jiwa penduduk (World Bank, 2017). D.2. Perkiraan Kebutuhan Ruang Kebtuhan ruang dapat menjadi ukuran beban keuangan negara dan daerah. Secara umum, terdapat lima komponen utama dalam fungsi tata ruang dcenari baru IKN. Kelima komponen tersebut meliputi pemerintahan, ekonomi, permukiman, sirkulasi dan infrastruktur, serta ruang terbuka hijau. Sebagai Ibu Kota baru yang berkelanjutan dengan nilai-nilai smart dan green, serta efisien dalam pengelolaannya, maka perlu seefisien mungkin dalam memanfaatkan luasan lahan. Untuk itu, konsep yang diusulkan adalah pembangunan perkantoran dan residensial. Perancangan porsi setiap fungsi dilakukan sebagai berikut. 85 -
1. Fungsi permukiman membutuhkan porsi sebesar 40% dari total luas lahan. Porsi tersebut mengacu pada pengalaman pengembangan kota-kota besar di Indonesia, dimana rata- rata persentase luasan permukiman adalah sebesar 45.3% dari total luas wilayah2. Pembangunan permukiman dirancang secara (residensial non pimpinan kementerian) maka porsi luasan permukiman dirancang sebesar 40% dari total luasan lahan. 2. Sesuai dengan standar Kementerian PUPR, fungsi sirkulasi dan infrastruktur mendapat porsi 20% dari total luas lahan. Secara rinci porsi tersebut diperlukan untuk infrastruktur jalan sebesar 12%, sirkulasi air sebesar 6%, dan kebutuhan sirkulasi lainnya sebesar 2%3. 3. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik diporsikan minimal sebesar 20% dari total lahan. Ketentuan proporsi RTH publik tersebut ditujukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, sistem hidrologi, dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan nilai estetika kota. 4. Selanjutnya, fungsi pemerintahan membutuhkan porsi sebesar 5% dari total luasan lahan. Fungsi tersebut mencakup perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 5. Fungsi ekonomi membutuhkan porsi sebesar 15% dari total luas lahan. Luasan tersebut untuk memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi/bisnis untuk mendukung pelayanan perekonomian Ibu Kota baru. Berdasarkan perhitungan jumlah pegawai pemerintahan ideal untuk membangun Ibu Kota negara yang baru diperoleh kebutuhan ruang untuk residensial (menempati porsi fungsi permukiman), 86 -
sarana dan prasarana pengolahan air minum, air limbah, listrik, transportasi, pasar dan lainnya. Gambaran kebutuhan ruang yang ideal akan sebesar 40.000 Ha pada Skenario I dan 30.000 Ha diilustrasikan pada kolom Skenario II Kebutuhan ruang secara ideal tersebut cukup memadai untuk pertimbangan investasi. Pengembangan pembangunan perumahan suatu kota baru yang dilakukan oleh swasta pada umumnya tidak lebih dari 3.000 Ha. Dengan luasan 30.000 Ha akan memberikan peluang bisnis bagi pengembang untuk turut berinvestasi baik dalam residensial maupun perkantoran. Dibandingkan dengan Skenario I, dimana diasumsikan birokrasi ASN masih beroperasi seperti kondisi yang ada, maka Skenario II diperkirakan lebih efektif untuk investasi pada luasan 30.000 Ha. Berdasarkan kebutuhan fungsi ruang yang telah diuraikan sebelumnya maka rancangan zonasi kawasan Ibu Kota Negara di bagi menjadi 4 zona kawasan. Pembagian zona kawasan tersebut berdasarkan fungsi kawasan dengan peruntukan luas yang berbeda. Setiap zona kawasan memiliki prioritas pembangunan yang akan di mulai dari zona inti Ibu Kota Negara sampai zona perluasan Ibu Kota Negara yang akan terus dikembangan sesuai luas total kawasan yang direncanakan. 87 -
Pembagian rancangan zonasi terdiri dari 4 kawasan : a. Zona-1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terdiri dari Istana Kepresidenan, Kantor Lembaga Negara, (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha. b. Zona-2 Kawasan Ibu Kota Negara dengan peruntukan sebagi fungsi pendukung dan penunjang kawasan inti pusat pemerintahan yang ada dikembangkan dari kawasan sebelumya menjadi seluas 40.000 Ha c. Zona-3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara I merupakan pengembangan zona IKN dengan fungsi ruang utama untuk pengembangan kawasan dengan luas 200.000 Ha d. Zona-4 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara II merupakan perluasan dari zona sebelumnya dengan cakupan kota metropolitan dengan luas lebih dari 200.000 Ha 88 -
Fungsi-fungsi kawasan direncanakan sesuai kebutuhan aktivitas di dalam Ibu Kota Negara. Jenis-jenis aktivitas dalam kawasan, baik fungsi pemerintahan maupun non-pemerintahan akan menentukan fasilitas-fasilitas yang direncanakan pada kawasan ini. Setiap fasilitas akan menentukan fungsi-fungsi pada setiap bangunan, serta luasan dan volume pembangunan yang direncanakan. Kemudian fasilitas dalam setiap kawasan mewakili prioritas pembangunan berdasarkan zona kawasan. Terkait distribusi fasilitas yang dibutuhkan dikelompokan berdasarkan fungsinya dengan rincian sebagai berikut: a. Fungsi Utama. Salah satu agenda utama dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah pemindahan lokasi pusat pemerintahan. Dengan demikian, gedung pemerintahan sebagai sarana operasional serta pusat aktivitas dari sebuah pusat pemerintahan merupakan komponen utama dari 89 -
investasi fisik yang dibangun. Rincian fasilitas yang akan di bangun meliputi: a) Istana Kepresidenan; b) Bangunan Strategis TNI/POLRI; c) Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif). b. Fungsi Pendukung. Fungsi untuk menyediakan sejumlah fasilitas pendukung yang perlu disiapkan untuk menunjang aktivitas pusat pemerintahan yang akan dibangun. Rincian fasilitas yang akan di bangun meliputi: a) Perumahan ASN; b) Perumahan Non ASN; c) Sarana Pendidikan: SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi; d) Sarana Kesehatan: Puskesmas & Rumah Sakit; e) Fasilitas Kemanan Lingkungan c. Fungsi Penunjang. Pembangunan prasarana dan fasilitas umum diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas untuk memfasilitasi kelancaran dan kemudahan aktivitas masyarakat sehari-hari. Rencana fasilitas-fasilitas penunjang yang akan dibangun meliputi: a) Infrastruktur Penunjang: Jaringan jalan, Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem drainase perkotaan, saluran ducting untuk jaringan telekomunikasi; b) Jaringan transmisi dan distribusi listrik: PLTU Batubara; c) Perbaikan kapasitas bandara serta pelabuhan, dan jalan tol D.3. Perkiraan kebutuhan interaksi sosial, ekonomi dan budaya Selain penambahan ASN, berbagai aktivitas ibu kota baru akan menarik pendatang lainnya. Dibutuhkan sejumlah strategi agar interaksi antara ASN, pendatang lainnya, dan penduduk yang telah ada di wilayah calon ibu kota negara berjalan harmonis. Penerimaan masyarakat dan proses interaksi yang akan terjadi dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang heterogen sangat penting, tidak saja pada saat perencanaan, dan proses pembangunan berlangsung, namun juga hingga 90 -
berfungsinya ibu kota negara yang baru. Proses pemindahan ibu kota negara yang partisipatif dan inklusif menjadi dasar terbentuknya kota dengan masyarakat kosmopolitan (majemuk) namun tetap menghargai keberagaman budaya. Lima Etnis Terbesar di Provinsi Kalimantan Timur Etnis Jumlah % Jawa 1,064,610 30.2 Bugis 725,420 20.6 Banjar 437,790 12.4 Dayak (berbagai grup) 330,090 9.3 Kutai 271,620 7.7 Sumber: Diolah dari Sensus 2010 Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur terdapat lima etnis besar, dengan jumlah pendatang yang cukup besar (73,2%). Porsi terbesar berasal dari Jawa, yang pindah sebagai transmigran pada periode 1970 - 1980an. Pembangunan di Kalimantan Timur juga menarik kepindahan suku bangsa Bugis, Banjar, dan berbagai etnis lainnya, yang banyak diantaranya telah berakulturasi melalui kawin campur lintas suku, termasuk dengan suku bangsa asli seperti Suku Paser, Kutai, dan berbagai kelompok Dayak lainnya. Karakter dan adat istiadat Suku Dayak pada dasarnya sangat terbuka, karena menganut trilogi peradaban, yaitu: hormat kepada leluhur, patuh kepada orangtua, serta berdamai dan serasi dengan negara. Keterbukaan masyarakat asli, keberagaman sosial budaya yang telah terjalin sejak lama, dan terbentuknya masyarakat yang heterogen menjadi nilai tambah bagi kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kehidupan ekonomi warga Kalimantan Timur juga beragam, mulai dari industri kecil dan menengah, perikanan, pertanian, 91 -
perkebunan, pertambangan, dan jasa. Perkembangan industri perkebunaan dan pertambangan telah mengubah perekenomian masyarakat yang beradaptasi sesuai perkembangan kondisi yang adaSalah satu persoalan utama yang dihadapi hingga saat ini adalah konflik tenurial kehutanan dan wilayah adat Suku Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, hutan adalah air susu sumber penghidupan dan dianggap sebagai jantung Kalimantan sehingga perlu dilestarikan. Karena keterikatan yang sangat erat ini, masyarakat adat Dayak ingin menjaga dan mengamankan hutan, namun dalam perkembangannya mereka termarjinalkan. Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat masyarakat Dayak. Desa-desa transmigrasi kemudian dimekarkan menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode 1970an terdapat program resettlement yang memindahkan masyarakat Dayak dari kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan Negara. Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan di hutan dianggap sebagai perambah hutan. Saat ini, masyarakat Dayak bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja di perkebunan atau pertambangan, hingga menjadi pegawai negeri. Terkait rencana pemindahan IKN, terdapat 2 potensi dampak sosial ekonomi, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang bekerja dan tinggal di kawasan hutan perkebunan. Agar kepindahan ASN dan unsur pendukungnya serta pembangunan IKN menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut: pola 92 -
1. Representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN, misalnya digunakannya simbol/ornamen Dayak pada bangunan, pengembangan zona kebudayaan, pelestarian situs budaya melalui museum atau taman seperti contoh di beberapa kota besar dunia. Contoh mengintegrasikan budaya dalam pembangunan IKN Albany,&Amerika,&diberikan penjelasan artinya secara budaya. Birarung Marr,&tempat penting Aborigine&di& Kota&Melbourne.&Artis Aborigine&membuat ukiran sebagai symbol2&budaya 2. Pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan untuk menjadi bekal pengetahuan ASN yang akan dipindahkan, agar terjadi integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh semua masyarakat. 3. Untuk keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, misalnya tempat usaha beserta alat produksi, pengelolaan pangan yang dikelola oleh masyarakat setempat, pengembangan smart farming, platform penjualan hasil kerajinan, dan sebagainya. Yang diinginkan adalah terwujudnya kegiatan ekonomi yang memandirikan, terjaganya kebudayaan yang bermartabat, tersedianya kesempatan usaha lintas generasi. 93 -
4. Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak awal perencanaan IKN. Mulai tahun anggaran 2020, diharapkan berbagai sektor terkait pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan berbagai kegiatan penyiapan kerja diarahkan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan pemuda di wilayah IKN dan penyangganya. Perlu dipertimbangkan pemberian kuota untuk peningkatan keterampilan kelompok marginal (antara lain: Suku Dayak, kelompok perempuan muda, kelompok penyandang disabilitas dsb) agar dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan IKN. D.4. Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang disiapkan mencerminkan potensi beban keuangan negara dan daerah. Salah satu agenda utama dari pemindahan ibu kota adalah pemindahan lokasi pusat administrasi pemerintahan. Dengan demikian, gedung pemerintahan sebagai sarana operasional serta pusat aktivitas dari sebuah pusat administrasi pemerintahan merupakan komponen utama dari investasi fisik yang dibangun. Fasilitas utama yang perlu dibangun di IKN meliputi istana kepresidenan dan gedung K/L (gedung eksekutif), gedung kantor legislatif, gedung kantor yudikatif, markas POLRI, dan markas TNI. Dengan jumlah K/L yang sangat banyak, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi menggabungkan beberapa K/L ke dalam satu gedung, atau membangun gedung-gedung K/L di dalam satu kawasan sebagaimana diterapkan di Sejong, Korea Selatan (World Bank, 2017). Untuk menunjang pusat pemerintahan yang akan dibangun tersebut, terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang perlu disiapkan: 1. Sarana dan Prasarana umum dan pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang dibangun sebaiknya sudah bertaraf 94 -
internasional. Pembangunan sarana transportasi masal seperti halte, terminal, stasiun dan kereta api diperlukan untuk kelancaran dan kemudahan aktivitas masyarakat sehari-hari, Pembangunan prasarana dan fasilitas umum juga diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas, seperti jaringan jalan, air limbah, persampahan, drainase, air minum, listrik, telepon, gas, pemadam kebakaran, hingga sarana penerangan jalan umum. Pembangunan sarana seperti pendidikan, sarana kesehatan, peribadatan, perniagaan, rekreasi dan olahraga tentunya juga diperlukan untuk menunjang kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Sarana pendidikan yang dibangun harus mencakup seluruh tingkat, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, sehingga kebutuhan warga yang dipindahkan dapat terpenuhi. Sementara itu, pembangunan sarana kesehatan mencakup rumah sakit dan puskesmas. 2. Perumahan dan Permukiman. Diperkirakan kebutuhan hunian untuk pegawai negeri sipil sebesar 300.000 unit. Untuk itu, perlu dibangun tempat tinggal sebanyak jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil yang beraktivitas di kota tersebut maupun bagi para pelaku ekonomi yang membutuhkan tempat bermukim. Opsi hunian yang akan dibangun terdiri atas dua jenis, yaitu rumah tapak dan hunian bertingkat (rumah susun/ apartemen). 3. Taman dan Hutan Kota. Sebagai Ibu Kota baru yang berkelanjutan dengan ekosistem bertaraf internasional, dibutuhkan pembangunan sarana pertamanan dan RTH seperti pedestrian, hutan kota, areal pertanian, hutan konversi, daerah bantaran sungai, lahan perkebunan (RTH) oleh sektor publik sebesar 20% dari total lahan terbangun. 95 -
Ada pun dalam membangun ibu kota baru, Pemerintah tidak harus selalu membangun seluruh sarana mulai dari awal. Pihak Pemerintah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada (existing), terutama apabila biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Sistem jaringan transportasi seperti pelabuhan dan bandara merupakan contoh prasarana berbiaya tinggi yang kebutuhannya perlu dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu kedekatan dan akses terhadap sarana dan prasarana umum yang telah ada sangat penting. D.5. Desain Sistem Keuangan IKN dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara D.5.1. Gambaran Umum tentang Keuangan Negara Uraian tentang sistem keuangan IKN berkaitan pada perhitungan dan inventarisasi sumber-sumber pendapatan IKN dan perhitungan tentang belanja IKN -- yang kesemuanya berkaitan dengan hal-hal yang dapat membebani keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi sumber penerimaan kas negara secara umum. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan tadi, setelah melalui proses tertentu, akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. 96 -
Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak setidaknya mencakup yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan negara dari sektor non-pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Di samping itu, pendapatan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. 97 -
A. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Peraturan perundang-undangan terkait Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara antara lain: a. Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI Tahun 1945"; b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "UU tentang Pemerintahan Daerah"; UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) 98 -
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) Pasal 18A 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**) 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** ) Pasal 18B 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya 99 -
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **) Berdasarkan ketentuan yang termaktub pada Pasal-Pasal di dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan berdasarkan pertimbangan strategis kelembagaan, setidaknya ada 4 pilihan bentuk pemerintahan yang dapat dipilih, yaitu 1) daerah otonom (baru) berbentuk provinsi; 2) Kawasan Khusus di dalam Provinsi Kalimantan Timur; 3) Kawasan Khusus di dalam daerah otonom (baru); 4) Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 1: Daerah Otonom (baru) berbentuk Provinsi Berdasarkan pasal 18 ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan kesemuanya dikelola oleh Pemerintahan Daerah. Ayat (6) Pasal yang sama mengatur bahwa ketiga bentuk pemerintahan tersebut disematkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), pilihan bentuk pemerintahan IKN adalah daerah otonom, baik yang berbentuk provinsi maupun kota. Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa provinsi dikepalai oleh Gubernur dan untuk Kota dikepalai oleh Walikota. Berdasarkan Pasal itu pula, keduanya harus dipilih secara demokratis, baik melalui 100 -
pemilihan langsung maupun melalui pemilihan oleh DPRD.1 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 ayat (3), pilihan bentuk pemerintahan IKN berupa daerah otonom Provinsi atau Kota mengharuskan adanya DPRD, yang mana harus dipilih dalam pemilihan umum. Dalam mewujudkan Pilihan ini, secara teknis tentunya harus diadakan Pembentukan Daerah Baru melalui Pemekaran, sebagai bagian dari Penataan Daerah, sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) oleh UU tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah dapat dilakukan terhadap Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya berkaitan dengan 1 Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan Pasal ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 poin 3.12.3. Pendapat tersebut lengkapnya sebagai berikut: "Menurut Mahkamah, makna frasa "dipilih secara demokratis", baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang- Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis." 101 -
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan prosedur teknis sebagaimana yang diatur oleh Pasal 33 hingga Pasal 43 UU tentang Pemerintahan Daerah. Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 2: Kawasan Khusus di Dalam Provinsi Kalimantan Timur Pasal 360 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus, yang dalam konteks Naskah Akademik ini, Kawasan Khusus Ibu Kota Negara di dalam Provinsi exsiting, Kalimantan Timur. Menurut Pasal 1 angka 42 Undang- Undang a quo, Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan Kawasan khusus ini harus didasarkan pada urusan pemerintahan tertentu. Berdasarkan Pasal 360 ayat (1) yang mengatur bahwa "Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota." Sementara itu, Kawasan Khusus yang dibentuk harus meliputi beberapa macam Kawasan Khusus menurut Pasal 360 ayat (2), yaitu: a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas; b. kawasan hutan lindung; 102 -
c. kawasan hutan konservasi; d. kawasan taman laut; e. kawasan buru; f. kawasan ekonomi khusus; g. kawasan berikat; h. kawasan angkatan perang; i. kawasan industri; j. kawasan purbakala; k. kawasan cagar alam; l. kawasan cagar budaya; m. kawasan otorita; dan n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam konteks RUU IKN ini, Kawasan Khusus yang akan dibentuk diperuntukkan untuk kepentingan nasional lainnya sebagaimana yang disebut pada huruf n. Dengan demikian, maka Kawasan khusus ini, karena merupakan wilayah pusat, maka menjadi wilayah administratif. Undang-Undang ini mendefinisikan Wilayah Administratif sebagai "wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah." Sebagai wilayah administratif, maka Kawasan khusus IKN dikelilingi daerah otonom, yaitu daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara serta daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kondisi tersebut, maka pilihan bentuk pemerintahan 103 -
berupa wilayah administratif berkonsekuensi pada harus jelasnya pembagian urusan antara wilayah administratif pada Kawasan khusus IKN dengan daerah-daerah otonom a quo. Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 3: Kombinasi antara Pembentukan Daerah Otonom Provinsi (Baru) dan Kawasan Khusus Pilihan ketiga adalah membentuk daerah otonom Provinsi berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan ditetapkan menjadi IKN, lalu di dalam Provinsi IKN tersebut dibentuk Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan. Seluruh kegiatan dan fungsi IKN dilaksanakan di Kawasan Khusus tersebut yang diatur secara khusus di dalam RUU IKN. Perbedaan dengan Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 3 adalah dalam Pilihan ini, penataan ruang Kawasan Khusus tunduk pada penataan ruang Provinsi IKN, bukan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, kegiatan perencanaan dapat lebih mudah dilakukan karena segalanya dimulai dari awal dan tanpa variabel-variabel yang berpotensi menghambat pembangunan. Langkah pertama adalah pembentukan Provinsi baru sebagaimana yang sudah diuraikan secara teknis dalam Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 1 di atas. Langkah kedua adalah menetapkan Provinsi baru tersebut sebagai IKN melalui RUU IKN. Setelah itu, Ketiga, Pemerintah Pusat membentuk Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan di dalam wilayah Provinsi IKN tersebut yang diatur khusus di dalam RUU IKN. Kawasan Khusus ini menjadi inti dari IKN dan 104 -
pusat segala kegiatan penyelenggaraan negara di IKN. Langkah pertama dan kedua dapat digabungkan ke dalam satu RUU, yaitu RUU IKN, mengingat efisiensi penyusunan Undang-Undang dan Pasal 43 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebut secara spesifik bahwa UU Pembentukan Daerah baru harus berdiri sendiri. Pilihan Bentuk Pemerintahan IKN 4: Daerah Khusus Ibu Kota Negara Pasal 18B di atas memberi peluang untuk mengatur bentuk dan susunan pemerintahan IKN menjadi lebih eksklusif dan dapat diatur secara leluasa berdasarkan Undang-Undang, berdasarkan kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut. Pasal 18B ini menjadi dasar untuk mengatur daerah di luar dari yang diatur Pasal 18 sebagaimana diuraikan di atas, contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta. RUU IKN dapat mengatur Daerah Khusus Ibu Kota Negara secara leluasa perihal 1) pemilihan kepala daerah yang tidak harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan oleh DPRD, melainkan dapat diatur bahwa kepala daerah ditunjuk oleh Presiden; 2) keberadaan DPRD yang bisa diatur untuk ditiadakan; hingga pengaturan pemerintahan daerah lain yang dikecualikan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Bentuk pemerintahan seperti ini memang leluasa, tetapi membutuhkan pengaturan yang detail karena membuat sistem baru. Di tambah lagi, perlu penelaahan lebih lanjut mengenai "kekhususan" yang dimaksud pasal 18B mengingat, berdasarkan diskusi di kalangan ahli hukum dan 105 -
pemerintahan selama penyusunan Naskah Akademik ini, masih ada perbedaan penafsiran tentang hal itu untuk bisa dijadikan dasar pembentukan daerah khusus IKN. Sejarah pasal 18B ayat (1) ini muncul dalam Panitia Ad Hoc III perubahan UUD 1945 pada tahun 2000. Di dalam risalah rapat perubahan UUD 1945 tersebut (Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2008), di dapati bahwa istilah daerah istimewa dan daerah khusus muncul dalam perdebatan mengenai perubahan pasal 18 yang saat ini menjadi pasal 18 ayat (1) hingga ayat (7), khususnya yang terkait dengan penetapan kepala daerah tanpa melalui pemilihan secara demokratis (sebagai pengecualian untuk keistimewaan Yogyakarta). Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) ini juga membahas tentang kekhususan Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan Papua. Dengan status khusus tersebut, maka bentuk dan susunan pemerintahan daerah dari "satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus" dapat mengatur tersendiri di luar dari ketentuan Pasal 18 (hasil perubahan). Yang menjadi contoh untuk perdebatan di dalam PAH III adalah ditiadakannya pemerintahan daerah otonom kota dan kabupaten di dalam Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, berdasarkan original intent dari perumus Pasal 18 B ayat (1), perumusan bentuk dan susunan pemerintahan di IKN ke depan dapat berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1) sebagai sebuah "satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus" sehingga dalam RUU IKN dapat mengatur beberapa hal secara distingtif dan eksklusif, seperti ketiadaan DPRD, Kepala Daerah Khusus IKN yang ditunjuk 106 -
oleh Presiden (tidak ada pemilihan DPRD maupun langsung), dan seterusnya. RUU IKN akan mengadopsi pilihan ke 4 ini sebagai pilihan yang diharapkan dapat membuka ruang gerak inovasi pemerintahan IKN sekaligus tetap konstitusional. Sehubungan dengan konstitusionalitas pilihan bentuk pemerintahan ke 4 ini berdasarkan Pasal 18B ayat (1), sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi rujukan. MK menafsirkan bahwa ada kriteria berbeda dalam menentukan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Keistimewaan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki hak asal usul dan kesejarahan tertentu sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, kekhususan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki "kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya." Pendapat MK ini secara gamblang menjelaskan bahwa status khusus dapat diberikan kepada suatu daerah tanpa ada latar belakang kesejarahan tertentu. Kata kuncinya adalah "kenyataan dan kebutuhan politik" dan posisi/keadaannya pada masa sekarang. Hal sebagaimana yang dikemukakan MK pada halaman 39 Putusan MK No. 81/2010: Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 107 -
sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Lebih lanjut, MK menafsirkan bahwa jenis dan ruang lingkup kekhususan harus didasarkan pada "latar belakang pembentukan kebutuhan nyata." Berdasarkan latar belakang dan kebutuhan tersebut, oleh karenanya suatu daerah dapat diberi kekhususan yang sifatnya "fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata." Putusan MK ini jelas memberi ruang pengaturan yang luas bagi Undang-Undang yang mengatur tentang daerah khusus di Indonesia. Terlebih lagi jika daerah khusus itu berstatus sebagai Ibu Kota Negara karena latar belakang munculnya kata khusus pada Pasal 18B UUD 1945 tidak lain adalah karena pembahasan tentang Daerah Khusus Ibukota (Lihat Risalah Rapat Perumusan Perubahan Pasal 18 UUD 1945 pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 2, halaman 1184, 1368, 1377). Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Kalimat "bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata" di dalam halaman 39 Putusan MK No. 81/2010 di atas mengindikasikan bahwa bahwa pada prinsipnya pengaturan 108 -
tentang daerah khusus di dalam Undang-Undang diberi keleluasaan untuk menentukan materi muatan sepanjang dapat dibuktikan bahwa kebutuhannya nyata. Bagaimana hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945? Pada halaman 93 Putusan MK 11/2008, MK mengemukakan: Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan antara lex generalis dan lex specialis atau hubungan antara dua norma konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan norma pokok. Artinya, penerapan Pasal 18B ayat (1) sebagaimana tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap merupakan lex specialis, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) tersebut dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan alternatif ketiga adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa. Dari ketiga alternatif hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi. Pilihan terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat setidaknya karena dua hal. Pertama, dilihat dari perspektif original intent dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan I Badan Pekerja Majelis dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai ibukota negara, sehingga dapat diberi status provinsi. Kedua, pemberian status provinsi oleh undang-undang kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah- olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis berdasarkan praktik pengertian daerah (gewest) di masa lalu, namun 109 -
kekhususan yang terdapat dalam pasal tersebut dimaksudkan pula untuk menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi pula, kedudukan kedua pasal tersebut [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] dari perspektif teori Verfassungsbegriff Carl Schmitt, dalam makna absolut (absolute sense of the constitution, absoluut begriff der verfassung), undang-undang dasar merupakan suatu sistem tertutup (closed system of higher and ultimate norms), sehingga setiap pasal undang-undang dasar bersifat otonom sebagai norma-normarum (norm of norms) [vide Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928/Constitutional Theory, 2008:62]. Berdasarkan uraian Putusan MK tersebut, MK berpandangan bahwa Pasal 18B (termasuk pula Pasal 18A) bukan merupakan pengecualian dari Pasal 18. Artinya, norma yang diatur pada Pasal 18B ayat (1) bersifat independen dan tidak berkaitan dengan Pasal 18. Dengan demikian, pengaturan suatu daerah khusus di dalam Undang-Undang yang mendasarkan pada Pasal 18B ayat (1), tidak perlu terikat pada Pasal 18. Bagaimana peluang uji materi terkait Pasal 18 ayat (1)? Halaman 26 Putusan MK No. 37 Tahun 2016 menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut: Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 18B ayat (1), persoalan konstitusional yang mungkin timbul dalam konteks pengujian Undang- Undang adalah jika suatu daerah sebagai satuan pemerintahan menganggap suatu Undang-Undang tidak mengakui dan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerahnya, sehingga yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang demikian adalah suatu pemerintahan atau satuan pemerintahan daerah, bukan perseorangan warga negara. Berdasarkan uraian sebelumnya, bentuk pemerintahan yang paling tepat untuk IKN adalah Daerah Khusus Ibu Kota Negara dengan pertimbangan bahwa Pasal 18B ayat (1) memberi ruang fleksibilitas untuk membentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dapat 110 -
B. menampung visi dan misi kelembagaan IKN yang sesuai dengan cost and benefit analysis atas format kelembagaan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Dengan demikian bentuk pemerintahan IKN tidak hanya tepat hitung-hitungannya, tetapi juga konstitusional. Peraturan perundang-undangan terkait Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara Peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada bagian ini yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang ini adalah undang-undang pokok yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya diterjemahkan sebagai rencana tata ruang pada level Provinsi, kabupaten, dan Kota. Pasal 5 ayat 5 Undang-Undang ini berkaitan dengan dasar perencanaan Ibu Kota Negara yang terintegrasi sebagai Kawasan Strategis Naisonal. Pasal tersebut mengatur bahwa "Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota." Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang ini juga mengatur bahwa Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. Penetapan kawasan strategis nasional; b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan 111 -
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Dengan demikian, seiring dengan perencanaan pembangunan IKN, perlu disusun dasar hukum bagi penentuan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara, karena dalam Pasal 8 ayat (4) membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, yang mana dekonsentrasi dapat diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian aspek nilai yang tidak strategis yang menjadi dasar penetapan Kawasan strategis nasional, sehingga pengaturan yang disasar dalam rancangan undang-undang tentang IKN adalah bersifat khusus dari ketentuan Pasal 8 ayat 4 ini. Pengaturan mengenai penetapan kawasan strategis nasional lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Pasal 75 mengatur bahwa penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan: a. Pertahanan dan keamanan; b. Pertubuhan ekonomi; c. Sosial dan budaya; d. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau 112 -
e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk penetapan, Pasal 82 ayat (2) jo. Ayat (3) memberikan keleluasan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kawasan strategis nasional selain yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dengan instrumen hukum Peraturan Presiden. Jadi, pemerintah memiliki kecepatan yang lebih baik dalam hal penetapan kawasan strategis nasional yang hanya dalam bentuk instrumen Peraturan Presiden. Dalam konteks pengaturan tata ruang, berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan tata ruang dilakukan dengan pemberian wewenang kepada Otorita Ibu Kota Negara sebagai lembaga setingkat kementerian yang secara hukum berada di bawah pemerintah pusat dengan dasar hukum bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, yang mana saat ini dengan dibentuknya rancangan-undang-undang mengenai Ibu Kota Negara maka Otorita Ibu Kota Negara memiliki wewenang untuk mengatur perencanaan pengaturan mengenai tata ruang di wilayah Ibu Kota Negara. PP No.68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Petahanan Negara. Pengaturan tata ruang yang sifatnya holistik dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dalam sebuah negara membuat aspek-aspek lainnya yang bersifat vital juga perlu diperhatikan untuk memastikan obyek-obyek penting 113 -
dari negara tetap betahan dan tidak musnah dari faktor- faktor serangan dari negara lain. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan mempertahikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan serta wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanan ditetapkan dengan instrumen hukum peraturan pemerintah, maka penataan ruang wilayah pertahanan perlu diatur untuk menetapkan arah pelaksanaan penataan ruang wilayah pertahanan. Penetapan wilayah pertahanan mutlak merupakan wewenang pemerintah pusat dengan tercemin di Pasal 7 yang mengatakan bahwa wilayah pertahanan yang tercakup pada pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan instalasi militer merupakan lampiran yang tidak terpisah dari peraturan pemerintah, sementara unutk wilayah pertahanan yang mencakup: a. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; b. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; c. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; d. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau e. Kepentingan pertahanan udara. Ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. yang 114 -
Harmonisasi rencanan penetapan wilayah pertahanan dengan instrumen perencanaan tata ruang lainnya juga sangat penting, hal ini diatur juga pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan wajib: a. Mengacu pada: i. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; ii. Rencana Wilayah Pertahanan (RWP); iii. Kebijakan umum pertahanan negara; iv. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan v. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan. b. Memperhatikan: i. Rencana Tata Ruang Pulau datau Kepulauan; ii. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten/Kota setempat; iii. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan iv. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Induk Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi 115 -
keseluruhan pengelolaan lingkungan hidup di IKN. Hal ini terakomodasi dalam Pasal 14 yang mengatur bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah tata ruang. Di samping itu, pada Psal 15 ayat (2) jo. Pasal 19 mengatur bahwa dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Dalam ketentuan peraturan ini, salah satu instrument perwujudan pencegahan yang berkaitan erat dengan tata ruang adalah Analisis Mengenail Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pasal 1 mendefinisikan AMDAL sebagai: "kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan." Pasal 22 ayat (2) menjabarkan dampak penting berdasarkan kriteria: a. Bsearnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. Luas wilayah penyebaran dampak; c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. Sifat kumulatif dampak; f. Berbalik atau tidak berbalik dampak; dan/atau g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. ilmu 116 -
Pasal 31 lenjut lanjut menegaskan bahwa penyusunan AMDAL ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal ini diperlukan pengaturan khusus bahwa Otorita Ibu Kota Negara, dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, mendasarkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas AMDAL yang sudah disusun oleh pemrakarsa dan Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara yang disusun. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang telah diubah terakhir oleh PP No. 3 Tahun 2008 Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa konsep tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari serta tata hutan secara lebih rinci diatur dengan peraturan pemerintah, serta Pasal 66 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangan yang bersifat operasional kepada pemerintah daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, maka perlu untuk dilihat bagaimana konsep tata hutan dalam tingkatan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan konsep perlindungan lingkungan hidup. Pasal 3 ayat (1) menjabarkan mengenai wewenang pemerintah pusat terhadap tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan. Hal ini jelas behubungan dengan perlindungan hutan sebagai kawasan penunjang lingkungan 117 -
hidup. Ayat (2) menjelaskan 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yakni: a. Hutan konservasi; b. Hutan lindung; dan c. Hutan produksi. Ayat (3) menjelaskan bahwa hutan-hutan di atas dibagi dalam Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH), yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provisni dan pemerintah kabupaten/kota. Di samping pemerintah pusat, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan dapat pula melakukan penyelenggaraan pengelolaan hutan berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat. Pelimpahan tersebut memampukan direksi BUMN untuk membentuk organisasi KPH dan menujuk kepala KPH, namun pada ayat (3) memberikan pembatasan kepada BUMN untuk tidak melakukan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang merupakan kewenangan publik, yakni: a. Penunjukan dan penetapan kawasan hutan; b. Pengukuhan kawasan hutan; c. Pinjam pakai kawasan hutan; d. Tukar menukar kawasan hutan; e. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; f. Proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan; g. Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya; h. Kegiatan yang berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. 118 -
Hal ini penting untuk dibatasi untuk menegakkan wewenang pemerintah pusat sebagai otoritas utama dalam perlindungan fungsi hutan bagi lingkungan hidup, termasuk dalam setiap keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi fungsi hutan itu sendiri bagi lingkungan hidup sebagaimana disebutkan pada poin (a) sampai dengan poin (h) di atas. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Peraturan ini adalah penjabaran lebih sepsifik mengenai penataan ruang Pulau Kalimantan secara holistik yang didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi: Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: h. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang Kawasan strategis nasional; i. Rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi; dan j. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan trencana tata ruang Kawasan strategis kabupaten/kota. Pemerintah pusat sendiri sudah merencanakan bahwa Pulau Kalimantan memiliki visi penataan ruang yang berorientasi kepada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada Pasal 6 ayat (1) yang mecanangkan pelestarian Kawasan berfungsi lindung dan bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-pari dunia. 119 -
Di samping itu, perencanaan Pulau Kalimantan sendiri juga berorientasi pada: a. Perwujudan kemandirian energi dan lumbung energi ketenaglistrikan yang berorientasi pada pengembangan energi baru dan terbarukan serta interkoneksi jariangan transmisi listrik (Pasal 7 ayat (1)). b. Perwujudan pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan pengembangan Kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dan pengembangan Kawasan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup (Pasal 8 ayat (1)). c. Perwujudan pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan berkelanjutan denga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan Kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pekebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan (Pasal 9 ayat (1)). d. Perwujudan Kawasan perbatasan negara dengan mempehatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup (Pasal 10 ayat (1)). Orientasi-orientasi kebijakan Pulau Kalimantan yang terkait dengan unsur-unsur yang tidak terlepas dari fungsi dan tujuan dari IKN sebagai pusat pemerintahan dan demi mencapai pemerataan ekonomi pembangunan dapat didukung dengan pengaturan kebijakan penataan ruang dan 120 -
C. secara umum diatur dalam rancangan undang-undang tentang IKN dan penetapannya sebagai Kawasan strategis nasional dengan instrument peraturan presiden. Peraturan perundang-undangan terkait Keuangan IKN dan Kerjasama UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur tentang sumber-sumber penerimaan untuk pendanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat. Pendanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") proses dan ketentuan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan ini. Pasal 11 menguraikan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan dasar undang-undang, sehingga dengan demikian untuk dapat dilakukannya pendanaan terhadap suatu pembangunan berdasarkan APBN harus ditetapkannya instrumen undang-undang. Pasal 12 menjelaskan bahwa APBN disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sehingga diperlukan justifikasi yang kuat bahwa pendanaan pemindahan ibukota oleh APBN mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan rencana kerja pemerintah. 121 -
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur dengan jelas proses penyusunan dan penetapan APBN. Prosesnya dimulai, berdasarkan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, dengan Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") paling lambat pertengahan bulan Mei pada tahun berjalan. Lalu Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang mana berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam hal penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tetang APBN tahun berikutnya. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang 122 -
APBN, sepanjang perubahan tersebut tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 26, apabila Rancangan Undang-Undang tentang APBN sudah disetujui dan ditetapkan dengan undang-undang, maka pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi salah satu satu sumber pembiayaan dari pemindahan IKN. Pasal 1 angka 10 mendefisiniskan barang milik negara sebagai Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 42 Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Pasal 45 mengatur pemindahtanganan barang milik negara. Barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Berdasarkan Pasal 46, persetujuan DPR dilakukan untuk: a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. 123 -
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang: 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sementara pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; (2) mengatur Pengelolaan Barang Milik 124 -
e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Konsep pengaturan BMN dalam peraturan ini dari sudut pandang subyek atas BMN dibagi menjadi: a. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan betanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/Barang Milik Daerah. b. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/Barang Milik Daerah. Untuk memaksimalkan pemanfaatan BMN, maka dikenalkan konsep-konsep berikut (Pasal 27): Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. a. Sewa Sewa atas BMN dilaksanakan terhadap (Pasal 28 ayat (1)): 1) BMN yang berada pada Pengelola Barang, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan Pengelola Barang adalah Menkeu. 2) BMN yang berada pada Pengguna Barang, yang mana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dengan Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga. Pasal 29 mengatur bahwa BMN dapat disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 1) Kerja sama infrastruktur; 2) Kegiatan dengan karkteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun; atau 3) Ditentukan lain dalam Undang-undang. tarif/besaran sewa, yang Sewa dikenakan ditentukan oleh pengelola barang datau pengguna barang. formula 125 -
Hasil sewa BMN merupakan penerimaan negara sehingga seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. b. Kerja Sama Pemanfaatan Pasal 31 mengatur bahwa kerja sama pemanfaatan BMN dilaksanakan dalam rangka: a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil BMN/Barang Milik Daerah; dan/atau b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah. Pasal 33 membatasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas BMN yang hasur dilaksanakn dengan ketentuan: 1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam operasional, APBN pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN tersebut; untuk memenuhi biaya 2) Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; 3) Penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas BMN yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke renening kas umum negara; 5) Besaran pembayaran kontribusi teatap da pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: a) Pengelola Barang, untuk BMN pada Pengelola tanah dan/atau tanah dan/atau Barang dan BMN berupa bangunan serta sebagian bangunan yang berada pada Pengguna Barang; b) Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang. guna 126 -
6) Besaran dan pembayaran pembagian/keuntungan sama pemnafaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; kontribusi tetap hasil kerja 7) Dalam kerja sama pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan; 8) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud di atas paling banya 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan, namun dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas BMN untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitiungan tim yang besarannya ditetapkan oleh Menkau atau pejabat yang ditunjuk oleh Menkeu (ayat (5) j.o. ayat (6)); 9) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMN; 10) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan atau menggadaikan BMN yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan menjaminkan dilarang 11) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang, kecuali untuk kerja sama pemanfaatan atas BMN untuk penyediaan infrastruktur adalah paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Model kerja sama ini dilakukan dengan pertimbangan (Pasal 34 ayat (1)): a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk 127 -
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan pelayanan umum dalam rangka b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam fasilitas APBN untuk penyediaan bangunan dan tersebut. Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani (1)) yang mana penetapannya dilakukan dengan tender. (Pasal 36 ayat (2)). Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian (Pasal 36 ayat (3): 1) Wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum negara setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; (Pasal 36 ayat 2) Wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan 3) Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: a) Tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; b) Hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung fungsi untuk pemerintah pusat; dan/atau penyelenggaraan tugas dan c) Hasil Bangun Serah Guna. d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pasal 38 mengatur bahwa kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan terhadap: a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; b. BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. BMN selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. 128 -
D. Kerja sama penyediaan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha yang mana badan usaha ini dapat berbentuk (Pasal 39 ayat (1) dan (2): a. Perseroan terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Koperasi. Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur adalah untuk paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 39 ayat (3)). Selama masa jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur, mitra kerja sama: 1) Dilarang menjaminkan, menggadaikan, memindahkan BMN yang menjadi objek kerja sama; 2) Wajib memelihara objek kerja sama dan barang hasil kerja sama; dan 3) Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Berdasarkan Pasal 54, BMN/Barang Milik Daerah yang tidak tugas pemerintahan diperlukan bagi penyelenggaraan negara/daerah dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. dapat Pasal 55 ayat (1) mengatur juga persyaratan persetujuan DPR untuk Pemindahtanganan BMN untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Pemindahan dan Pembangunan IKN atau 129 -
Walaupun RUU IKN tidak mengatur tentang teknis pemindahan dan pembangunan IKN, tetapi ketentuan- ketentuan pokoknya akan diatur. Karenanya, RUU IKN akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Perundang- undangan, mulai dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kerangka Pengaturan seputar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan pelaksana di bawahnya. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 6 jo. Pasal 7 menetapkan kerangka dasar penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum berada pada wewenang pemerintah pusat yang harus sesuai dengan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap instansi (lembaga negara, kementerian dan lembaga nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/BUMN yang mendapat penugasan khusus pemerintah pusat) yang memerlukan tanah. Maka dapat dilihat bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan sistem perencanaan yang harmonis dengan rencana- rencana lainnya untuk memastikan arah pengadaan tanah tetap berada pada jalur perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pasal 10 menjabarkan pengadaan tanah digunakan untuk pembangunan: 130 -
a. Pertahanan dan keamanan nasional; b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. Waduk, bedungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi listrik; g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah pusat; h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; i. Rumah sakit pemerintah pusat/pemerintah daerah; j. Fasilitas keselamatan umum; k. Tempat pemakaman umum pemerintah pusat/pemerintah daerah; l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. Cagar alam dan cagar budaya; n. Kantor pemerintah pusat/pemerinta daerah/desa; o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah pusat/pemerintah daerah; q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan r. Pasar umum dan lapangan parkir umrum. Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat untuk melaksanakan pengadaan dari jenis-jenis peruntukan di 131 -
atas yang tanahnya selanjutnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. ayat (20 menjelaskan juga bahwa bila instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah BUMN, maka tanahnya menjadi milik BUMN tersebut. Meski seakan-akan terpisah, namun Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swata, sehingga memungkinkan fleksibilitas opsi pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan skema kerjasama untuk membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibangun di atas tanah yang direncanakan tersebut. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Penyelenggaraan pemberian hak atas tanah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang mana negara memiliki hak menguasai yang diwujudkan dengan pemberian wewenang untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 132 -
Hak menguasai tersebut dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat yang peruntukannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian pada hakikatnya hak menguasai negara adalah nafas dari hak yang nantinya akan diatur secara spesifik dalam peraturan perundang- undangan selanjutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tenntang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Hak pengelolaan dikenal melalui peraturan ini yang didefinisikan sebagai: "hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya." Jadi hak pengelolaan bila dikatikan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomo. 5 Tahun 1960 adalah penitikberatan pada tujuan hak menguasai negara dan melindungi kepentingan nasional, sehingga pengaturan mengenai hak pengelolaan perlu untuk dirinci. Wewenang pemegang hak pengelolaan dalam pengaturan ini antara lain: a. pemberian usul kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agrarian atau pejabat yang ditunjuk atas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang dimohonkan atas tanah hak pengelolaan (Pasal 22 ayat (2), Pasal 42 ayat (2)); b. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan Pasal 26 ayat (3)) dan pemberian usul atas 133 -
perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai (Pasal 46 ayat (2)); c. Pembatalan Hak Guna Banguna dan Hak Pakai (Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1) huruf b); dan d. Peralihan Hak Guna Banguna karena pewarian (Pasal 34 ayat (6)) dan peralihan Hak Pakai (Pasal 54 ayat (9)). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Peraturan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hak pengelolaan dapat dibangun untuk: e. Hak Guna Bangunan (Pasal 21); dan f. Hak Pakai (Pasal 41); Pasal 67 mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat menerima hak pengelolaan antara lain: a. Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; d. PT. Persero; e. Badan Otorita; f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Yang mana pemberian hak pengelolaan tersebut dilakukan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Yang mana dalam aturan ini disebutkan bahwa permohonan hak pengelolaan diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agrarian melalui 134 -
kepala kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (Pasal 70), dengan ini pengaturan di rancangan undang-undang perlu untuk menjelaskan hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Negara sehingga adanya kepastian adanya perwujudan perlindungan kepentingan nasional yang secara akarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 5 mengatur mengenai jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), antara lain: a. Infrastruktu transportasi; b. Infrastruktur jalan; c. Infrastuktur sumber daya air dan irigasi; d. Infrastruktur air minum; e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; i. Infrastruktur ketenagalistrikan; j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; k. Infrastruktur konservasi energi; l. Infrastruktur fasilitas perkotaan; m. Infrastruktur fasilitas pendidikan; 135 -
n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; o. Infrastruktur kawasan; p. Infrastruktur pariwisata; q. Infrastruktur kesehatan; r. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan s. Infrastruktur perumahan rakyat. Pasal 6 mengatur bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), serta Pasal 8 memungkinan BUMN bertindak sebagai PJPK, dengan demikian dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa KPBU berdasarkan prakarsa pemerintah/pemerintah daerah/BUMN dapat dilaksanakan dengan pengaturan dan batasan jenis infrastruktur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan wewenang bertindak sebagai PJPK melekat secara mutlak kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN, yang dalam peraturan ini BUMN bertindak sebagai badan usaha yang sesuai dengan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai BUMN dan anggaran dasar dalam hal kuasa teknis pelaksanaan tahapan KPBU. Namun perlu dilihat bahwa terdapat pengecualian secara teknis dalam hal KPBU diajukan atas prakarsa badan usaha, meski tetap pengajuannya kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai PJPK berdasarkan peraturan ini. Peraturan Mengenai Kedudukan Lembaga Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kedutaan Besar/Perwakilan Diplomatik, dan Organisasi Internasional 136 -
Pemindahan Ibu Kota Negara juga berdampak pada kedudukan lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang diuraikan dalam table di bawah ini. No Lembaga Peraturan Uraian Pasal . 1. Majelis Pasal 2 ayat Majelis Permusyawarata (2) Undang- Permusyawarata n Rakyat Undang n Rakyat Dasar bersidang Negara sedikitnya sekali Rapublik dalam lima Indonesia tahun di ibukota Tahun 1945 negara. 2. Badan Pasal 23G Badan Pemeriksa Pemeriksa ayat (1) Keuangan Keuangan Undang- berkedudukan di Undang ibukota negara, Dasar dan memiliki Negara perwakilan di Rapublik setiap provinsi. Indonesia Tahun 1945 3. Bank Indonesia Pasal 5 ayat Bank Indonesia (1) Undang- berkedudukan di Undang ibukota negara Nomor 23 Republik Tahun 1999 Indonesia. tentang 137 -
4. Lembaga Penjamin Simpanan 5. Otoritas Keuangan 6. Kementerian Negara 7. Kejaksaan Republik Indonesia Jasa Bank Indonesia Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementeria n Negara Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang LPS berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara 138 -
E. Nomor 16 Republik Tahun 2004 Indonesia. tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di samping kedudukan-kedudukan lembaga negara yang disebutkan di atas yang secara tegas disebutkan berkedudukan di Ibu Kota Negara, lembaga-lembaga pemerintah non kementerian juga perlu ditegaskan mengenai kedudukannya sehingga pengaturan di rancangan undang-undang menjadi signifikan. Kejelasan yang sama juga diatur kedudukannya terhadap kedutaan besar/perwakilan diplomatik serta organisasi internasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang salah satunya sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga dengan demikian apabila keduataan besar/perwakilan diplomatik dan organisasi internasional memiliki opsi untuk memindahkan kedudukan yang dapat dikecualikan apabila diatur secara tegas agar juga ikut pindah dalam rancangan undang-undang. Undang-Undang yang Terdampak RUU IKN dalam Kaitannya dengan Omnibus Law 139 -
Bagian ini menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang terdampak dari diundangkannya RUU IKN, yakni sejauh apa materi muatan yang akan diatur oleh RUU IKN berdampak terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan lain. Dampak itu berkaitan dengan penyebutan istilah Ibu Kota Negara yang disematkan pada Jakarta dan juga dampak pengaturan dari RUU IKN terhadap Peraturan perundang-undangan lain. Hal ini nantinya akan berkaitan konsep "Omnibus Law" yang akan digunakan di dalam RUU IKN. 1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 399 Undang-Undang ini menyebut "Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" sehingga dengan diundangkannya RUU IKN dan ditetapkannya pemindahan IKN berdasarkan RUU a quo, maka perlu ada perubahan terhadap Pasal ini. 2. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Sebagai Undang-Undang yang mengatur Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tentu akan ada banyak dampak dari dari diundangkannya RUU IKN terhadap Undang-Undang ini. Setidaknya ada 27 pasal yang berhubungan dengan Jakarta sebagai IKN. Harus diadakan perubahan menyeluruh terhadap Undang-Undang ini dengan diundangkannya RUU IKN; 3. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus diubah karena sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur dijadikan wilayah IKN. 140 -
4. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara; Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang- Undang ini harus diubah karena sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan wilayah IKN. 5. UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus diubah karena sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dijadikan wilayah IKN. 6. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di Jakarta. 7. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di Jakarta. 8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian 141 -
Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di Jakarta. 9. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 2 Undang-Undang ini mengatur bahwa Kementerian Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di Jakarta 10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. RUU IKN mengatur pengelolaan aset Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN dan dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan aset tersebut akan mengubah kondisi zonasi di DKI Jakarta pada tempat di mana adanya aset Pemerintah Pusat sehingga peraturan perundang-undangan tentang detail tata ruang dan zonasi di Provinsi DKI Jakarta harus disesuaikan. 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus diubah karena sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur dijadikan wilayah IKN. Dengan demikian, seluruh peraturan-perundang-undangan di Kalimantan Timur tentang tara ruang harus disesuaikan, karena baik batas wilayah dan peruntukannya berubah. 142 -
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS A. Landasan Filosofis Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pada bagian ini, yang penting untuk diuji adalah sejauh mana Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Jelas, tidak ada satu pun dari uraian-uraian dari Naskah Akademik ini pada bagian sebelumnya yang melanggar Pancasila, yang ada justru upaya perwujudan sila- sila Pancasila. Tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Persatuan Indonesia, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 143 -
B. Permusyawaratan Perwakilan, dan akhirnya tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Justru, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi warga negara Indonesia di wilayah Ibu Kota Negara dari ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa 144 -
persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengisi kekosongan hukum karena hingga 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun Undang- Undang pokok yang mengatur tentang Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 itu sesungguhnya adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta menyesuaikan penetapan tersebut. Materi muatan RUU yang akan disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan menyusun kerangkat utuh normatif tentang pengelolaan Ibu Kota Negara. 145 -
C. Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, RUU yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum tersebut. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Uraian pada BAB II telah menguraikan dengan rinci bagaimana penerapan teori-teori, asas/prinsip, dan gagasan- gagasan mengenai tata kelola pemerintahan akan menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan yang bersih dari 146 -
korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan pencegahan kejahatan yang lebih mantap. Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibu kota Negara yang akan dituangkan di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. 147 -
A. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG Sasaran Seluruh materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai satu kesatuan akan menyasar tujuan-tujuan (objectives) dari kehidupan bernegara sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi warga negara Indonesia di wilayah Ibu Kota Negara dari ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi sekaligus dapat memajukan kesejahteraan umum. Rancangan Undang-Undang ini akan menata kembali berbagai benang kusut penataan perkotaan holistik dan modern, tata kelola lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, tangkas, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik serta pelayanan publik yang baik. Ibu Kota Negara 148 -
B. diharapkan dapat menjadi contoh baik untuk kota yang modern, berteknologi tinggi, dengan tata kelola pemerintahan sangat baik, dan berwawasan pembangunan berkelanjutan baik di Indonesia maupun di dunia. Jangkauan dan Arah Pengaturan Beberapa pokok-pokok yang akan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara antara meliputi: ketentuan tentang kedudukan, pembentukan, fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah, ketentuan tentang pembagian wilayah, ketentuan tentang Kegiatan Pemindahan Ibu Kota Negara; ketentuan tentang Bentuk, Susunan, dan Urusan Pemerintahan Ibu Kota Negara; ketentuan tentang kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional, ketentuan tentang Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana; dan ketentuan terkait Pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Sebagai Undang-Undang yang mengatur sesuatu secara umum dan abstrak, maka nantinya diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Hal itu dikarenakan tidak semua hal teknis akan dapat ditampung dan diatur secara komprehensif di dalam materi-materi muatan pasal Undang- Undang. Jenis peraturan perundang-undangan yang akan menjadi peraturan pelaksana adalah peraturan presiden. Di samping itu, kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan mempertimbangkan kerja sama dengan lain 149 -
C. Pemerintah Daerah Ibu Kota Negara sebelumnya, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara akan mencakup tiga hal, yaitu Ketentuan Umum, Materi yang Akan Diatur, dan Ketentuan Peralihan. Ada pun ruang lingkup dari materi muatan Undang-Undang Ibu Kota Negara yaitu: Bab I: Ketentuan Umum Beberapa hal yang diatur di dalam Bab ini antara lain pembatasan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang ini: 1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 150 -
6. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara yang selanjutnya disingkat KSN IKN adalah kawasan khusus yang akan dan menyelenggarakan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. 7. Ibu Kota Negara [...] yang selanjutnya disebut sebagai IKN [...] adalah suatu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara dan menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. 8. Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara [...]yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintahan Khusus IKN [...] adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus di IKN [...] yang diatur dengan Undang-Undang ini. 9. Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...]. 10. Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...]. 11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Wakil Kepala Otorita IKN adalah wakil pimpinan yang bertugas membantu Kepala Otorita IKN atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam dan pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...]. 12. Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara adalah dokumen perencanaan terpadu untuk melaksanakan pembangunan, pemindahan dan pengelolaan Ibu Kota Negara [...] yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 151 -
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bab II: Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan, Fungsi, Prinsip, dan Cakupan Wilayah Bab ini mengatur tentang Ibu Kota Negara berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Bab ini juga akan mengatur tentang pembentukan dan pemindahan status, fungsi dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan prinsip-prinsip pembangunan Ibu Kota Negara. Selanjutanya, Bab ini juga mengatur tentang cakupan dan penataan wilayah. Bab III: Bentuk, Susunan, dan Urusan Pemerintahan Bab ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Khusus oleh Otorita IKN beserta susunan pemerintahan di bawahnya dan urusan yang menjadi kewenangangannya. Bab IV: Pembagian Wilayah Bab ini mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...], Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan untuk membagi wilayah IKN [...] menjadi wilayah-wilayah yang bentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan, yang ketentuan pembagian wilayahnya tersebut diatur dengan Peraturan Presiden. Bab V: Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Bab ini mengatur APB untuk Pemerintahan Khusus IKN. 152 -
Bab VI: Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab ini mengatur secara umum tentang penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan di IKN. Bab VII: Pemindahan Ibu Kota Bab ini mengatur pengaturan umum tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. Bab VIII: Ketentuan Peralihan Bab ini mengatur bahwa Sejak Undang-Undang ini ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan status Ibu Kota Negara), kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di samping itu, Otorita IKN yang menyelenggarakan Pemerintahan Khusus IKN [...] berdasarkan Undang-Undang ini melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Undang- Undang ini ditetapkan. Selanjutnya, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang diangkat berdasarkan peraturan perundang- undangan sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, pada tanggal penetapan status Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama oleh Presiden untuk menyelenggarakan Pemerintahan Khusus IKN [...]. Bab IX: Ketentuan Penutup Bab ini adalah materi Omnibus Law di mana sejumlah pasal di dalam Undang-Undang lain akan diubah atau dicabut 153 -
melalui RUU IKN. Di samping itu, Bab ini juga mengamanatkan penyesuaian-penyesuaian. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu: 1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini. 2. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 3. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Di samping itu, Bab ini juga akan mengatur tentang keberlakukan seluruh atau sebagian materi muatan pasal RUU IKN. 154 -
A. BAB VI PENUTUP Simpulan Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang ("RUU") tentang Ibu Kota Negara, sebagai Undang-Undang khusus yang menjadi landasan hukum yang utama dari upaya pemindahan Ibu Kota Negara dan selanjutnya menjadi Undang-Undang yang menjadi sumber hukum pengelolaan Ibu Kota Negara di masa depan. Naskah Akademik ini telah menjelaskan dengan runut dari rinci mengenai argumentasi mengapa sebuah pilihan kebijakan dipilih menjadi norma di dalam materi muatan pasal. Pilihan kebijakan dan materi muatan pasal itu telah dijelaskan secara rasional dengan prosedur yang ilmiah. Penjelasan dimulai dari kajian teoritis, kajian terhadap Asas/Prinsip, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan negara lain, kajian terhadap implikasi terhadap sistem baru yang akan diatur dalam RUU terhadap aspek beban keuangan negara. Selanjutnya, telah diadakan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan bahwa materi muatan pasal yang disusun di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah harmonis baik secara vertical maupun horizontal, mulai dari peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan pemindahan dan 155 -
B. pembangunan Ibu Kota Negara, peraturan perundang- undangan terkait, bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup Ibu Kota Negara, dan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan kerjasama. Dan pada akhirnya, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, Naskah Akademik telah menjelaskan landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari RUU tentang Ibu Kota Negara, sehingga sasaran, arah, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat dirumuskan dengan efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dapat dioperasionalisasikan dengan baik. Saran Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan di atas, Naskah Akademik ini mengajukan sejumlah saran, yaitu: 1. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini nantinya akan memuat ketentuan peralihan yang mengatur mengenai waktu keberlakukan materi-materi muatan pasalnya. Dengan demikian, nantinya Undang- Undang akan berlaku setelah fase tertentu dari pembangunan Ibu Kota selesai dilaksanakan. Untuk itu, agar keseluruhan kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ada sinkronisasi baik waktu maupun substansi dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jakarta dan Peraturan Presiden yang mengatur teknis persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota. 156 -
2. Mengingat urgensinya yang luar biasa, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara hendaknya dimasukkan ke dalam prioritas pertama dan terutama di dalam Prolegnas Prioritas 2020. 157 -
DAFTAR PUSTAKA Bartolini, S. (2005) Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union. New York: Oxford University Press. Benington, J. and Hartley, J. (2001), Pilots, paradigms and paradoxes: Changes in public sector governance and management in the UK. International Research Symposium on Public Sector Management (Barcelona) Burnham, D.H. and Bennett, E.H. (1910) Plan of Chicago. Chicago: The Commercial Club. Chowdhury, S.D. (2002), Turnarounds: A Stage Theory Perspective, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 19 (3), 249- 266. Davenport T.H, & Short J.E. (1990) The New Industrial Engineering Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, Summer, Vol.31, No.4 European Commission (1996). European Sustainable Cities. Report. Brussels. Gordon, D.L.A (ed.). (2006) Planning Twentieth Century Capital Cities. London & New York: Routledge. Hall, T. (1997) Planning Europe's Capital Cities: Aspects of Ninteenth- Century Urban Development. London: E & FN Spon. Hammer, M. and Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation A Manifesto for Business Revolution. New York: Harper Collins. 158 -
Hofer, C. W., & Sandberg, W. R. (1987). Improving new venture performance: Some guidelines for success. American Journal of Small Business, 12(1), 11-25. Howard, E. (1965). Garden cities of tomorrow. Cambridge, MA: MIT Press. (Publikasi pertama Tahun 1898) lbino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3- 21.doi:10.1080/10630732.2014.942092 Le Corbusier. (1924) Toward an Architecture. Mumford, L. (1991). The city in history: Its origins, its transformations and its prospects. London: Penguin. (Terbit pertama kali Tahun 1961) Park & Choi. (2011) "Jeongchaekonghoyeonhammohyeong (Advocacy Coalition Framework)-e isseoseo jeongchaekjunggaeja (policy broker)-ui yuhyeonggwa yeokhare daehan yeongu: Sejong-si jeongchaeksaryereul jungsimeuro" (Study on the Typology and Functions of Policy Brokers in the Advocacy Coalition Framework: The Case of Sejong City). Haengjeongnonchong (Korean Journal of Public Administration), Vol. 49 Rossman, V. (2017) Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation. London & New York: Routledge Tomasko, Robert M. (1992) "Restructuring: getting it right." Management Review, April. 159 -