BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971. Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi. Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata. Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator). Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak. Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa ... Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri "merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan" (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar "Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI".
Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu. Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan Negara.
1. Landasan Filosofis Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh lima tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" dikatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)". Hal ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan HAM.1 Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang pengusa.2 Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum tersebut. Pernyataan yang lebih lugas mengenai negara hukum disampaikan oleh F.R. Bothlingk yang mengatakan "De staat, 1 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2006, , hlm. 59 - 60. 2 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum, dalam Bagir Manan (Ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67; Negara Hukum (rechtsstaat) dalam arti umum adalah negara dimana ada saling percaya anatara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa cpemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara "Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever".3 (di satu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.4 Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.5 Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak.6 3 4 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8 J.J. Oostenbrink, Administratieve Sancties, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tt, hlm. 49 5 H.W.R. Wade, Administrative Law, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6 6 P.J.P. Tak, Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan- aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang- undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan moyoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya
Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen".7 (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (Rechtsstaat) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karenanya Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan 'Negara Hukum Pancasila'.8 Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang. 7 N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10 8 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainya 'freedom of religion' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus 'Regents Prayer', karena berpegang kepada 'wall of separation', maka do'a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.
arti positif; 4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan.9 Manusia adalah makhluk sosial, hal ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, karena dalam berbagai hal manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan secara sendiri-sendiri, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan diri dan memperjuangkan eksistensi dirinya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dalam Pasal 28D ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945, lebih tegas lagi disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara". Dari kedua pasal dalam konstitusi di atas tampak jelas bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan nasibnya baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok/organisasi. Organisasi merupakan setiap gabungan yang bergerak kearah tujuan bersama.10 Dimana didalamnya terdapat struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara 9 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya : (1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (atesme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; (2) Ada hubungan yang erat anatara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan anatara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 10 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Penerbit Ghalia Indonesia, Medan, 1976, hlm. 5.
sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.11 Munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi profesi merupakan salah satu upaya dari mereka yang tergabung dalam kelompok/organisasi tersebut agar bagaimana aspirasi, kebutuhan dan keinginannya di dengar dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Keberadaan suatu wadah organisasi dimana didalamnya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang profesi yang sama adalah wujud nyata bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara individu. Hasrat ingin di dengar, ingin diakui merupakan fitrah setiap umat manusia. Munculnya berbagai organisasi baik organisasi masyarakat, organisasi profesi maupun organisasi lainnya dilandasi oleh suatu asas yakni asas kesatuan. Kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui komunikasi yang baik sehingga terwujud semangat kerbersamaan (esprit de corps) untuk mencapai hasil yang baik. Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu kelompok yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan wadah yang diharapkan dapat menampung aspirasinya disamping sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan wadah guna menampung aspirasi pegawai negeri dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak dalam pembentukannya. Disamping itu, susunan dan tata kerja yang teratur turut pula mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Landasan Yuridis 11 M. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 124.
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil; f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D); k. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D); l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ; 3. Landasan Sosiologis. Salah satu Pembentukan organisasi perangkat daerah bertujuan untuk optimalisasi pelayanan publik secara ekonomis, efisien dan efektif terlebih dalam kerangka otonomi daerah dimana tuntutan terhadap efisiensi dan akuntabilitas tidak dapat ditawar-
tawar lagi.12 Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas dan efisiensi merupakan faktor penunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada Negara/daerah. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain disebutkan bahwa, "Aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiannya kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945".13 Dari pernyataan GBHN tersebut di atas jelaslah bahwa kedudukan Aparatur Negara atau Pegawai Negeri di dalam Negara Republik Indonesia, adalah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Mereka karus setia kepada Pancasila dan UUD1945, mereka juga harus meletakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya dalam Mukadimah Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada alinea ketiga antara lain dikemukakan: "Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, diperlukan adanya pegawai negeri yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat".14 Dari bunyi ketentuan anggaran dasar tersebut jelas bahwa kedudukan dan peran Pegawai Negeri dalam Negara Republik 12 Mardiyasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, hlm. 225. 13 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983, Mengenai Aparatur Pemerintah, pada sub a. 14 Himpunan hasil-hasil Musyawarah Nasional Pertama KORPRI tahun 1978, hlm. 77
Indonesia sangat penting. Mengingat pegawai merupakan alat yang epektif untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karenanya diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdiannya dalam mengisi pembangunan ini terlebih dalam era otonomi daerah. Kalau pegawai negeri tidak bersatu pada dan tidak berwibawa, jelas keampuhannya akan berkurang, sehingga tidak akan mampu melaksanakan pengabdiannya dalam membangun negeri ini.15 Mengingat pentingnya kedudukan dan peran pegawai negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diadakan pembinaan secara terus menerus sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kedudukan dan perannya tersebut. Disamping itu, dalam optimalisasi pelayanan dan epektifitas pembinaan wadah organisasi merupakan sarana penting dalam menanamkan kode etik bagi setiap anggotanya. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti tanpa kode etik yang disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut.16 Meskipun pegawai negeri bukan merupakan profesi, akan tetapi dalam rangka pengabdian kepada Negara dan pelayanan kepada masyarakat, kode etik organisasi memegang peranan penting sebagai landasan dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdiannya. 15 Rozali Abdulah, Hukum Kepegawaian, Penerbit CV Rajawali Jakarta, 1986, hlm. 4. 16 Fanz Magnis Suseno, Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 70.
Untuk disebut sebagai organisasi profesi, maka Salah satu ciri profesi adalah adanya unsur pendukung yang menopang keberadaannya, yaitu suatu organisasi yang dikelola secara professional. Terkadang lingkup organisasi ini memiliki unsure- unsur yang salah satu misi utamanya adalah makin menyebarkan citra positif dari profesi tersebut. Organisasi profesi yang solid biasanya mempunyai wibawa yang tinggi di mata para anggotanya. Solidaritas organisasi tersebut antara lain ditandai dengan penggunaan-penggunaan indikator yang sama diantara para anggotanya dalam memandang suatu pelanggaran etika profesi. Kode etik profesi pada hakekatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama memenuhi kebutuhan pelayanan professional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran keilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban kemasyarakatan sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya yang bermuatan empat kaidah pokok, yakni: 1. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih; 2. Selalu mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan; 3. Berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan; 4. Semangat solidaritas antar sesame rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi;17 A. Peran dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Kamis Umum Bahasa Indonesia, kata "pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah sedangkan "negeri" 17 Arief Sidharta, Kode Etik Profesi Hukum, Makalah pada Proceeding Workshop Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakkan,, PSHK, Jakarta, 2004, hlm. 18.
berarti Negara, jadia pegawai negeri berarti orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.18 Pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 8/1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa, "Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan, unsur- unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah: a. Seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu atau tugas Negara lainnya; d. Digaji menurut perundang- undangan yang berlaku.19 Berkaitan dengan fungsi dan tugas pegawai negeri, diatas sudah dijelaskan mengenai pengertian pegawai negeri, apabila dirinci, maka terlihat bahwa fungsi pegawai negeri tersebut adalah: a. Sebagai aparatur Negara; b. Sebagai abdi Negara; c. Sebagai abdi masyarakat; Sedangkan tugasnya adalah: a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan; b. Menyelenggarakan tugas pembangunan. 18 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 514-518. 19 Rozal Abdullah, Op. Cit, hlm. 15
Berkaitan dengan tugas dan fungsi dari pegawai negeri, beberapa pakar memberikan batasan sebagai berikut: 1. "Pemerintah suatu welfare state diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum, seperti kesehatan, pengajaran, perumahan, pembagian tanah dan sebagainya".20 2. Menurut Prajudi Admosudirjo, tugas aparatur Negara di Indonesia terdiri dari: a. Perencanaan; b. Pengaturan; c. Tata pemerintahan; d. Kepolisian; e. Penyelesaian perselisihan secara administrative; f. Tata Usaha Negara; g. Pembangunan; h. Penyelenggaraan usaha-usaha Negara.21 Melihat beratnya tugas dari pegawai negeri, dalam hal ini dibutuhkan pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat.22 Untuk mewujudkan semua itu, keberadaan organisasi yang kuat yang menaungi insan-insan aparatur Negara sangat diperlukan. Keberdaan organisasi Korp Pegawai Negeri (KORPRI) bukan hanya sebatas di Ibu Kota tetapi perlu juga dibentuk susuan organisasi KORPRI pada daerah-daerah otonom karena 20 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Penerbit, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1964, hlm. 20 21 Prajudi Atmosudirjo, Pengantar Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25 22 Rozali Abdullah, Op. Cit, hlm. 22.
disanapun pegawai negeri memerlukan wadah untuk bernaung dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada Negara dan masyarakat. Otonomi berkaitan erat dengan pola hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mencerminkan dasar politik otonomi yang menekankan pada aspek desentralisasi. Menurut Mawhood yang dikutip oleh Juanda 23mengatakan bahwa desentralisasi ialah devolution of power from central to local governments (devolusi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah). Salah satu faktor yang menentukan berjalannya pemerintahan daerah adalah kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kepegawaian Daerah tetap harus mengacu pada UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 angka 1 UU No. 43 tahun 1999 menyatakan ; " Pegawai Negeri ialah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kedudukan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.24 23 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet I, Alumni, Bandung, 2004, hlm 118. 24 UU NO. 8 tahun 1974, Sinar Grafika, 2000, hlm 46.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Cianjur, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cianjur, oleh karena itu diperlukan pedoman organisasi dan tata kerjanya. B. Identifikasi Masalah. Berdasarkan uraian latar belakang naskah akademik ini, maka penyusun merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih jelas mengenai: 1. Bagaimanakah kedudukan, tugas dan fungsi dari sekretariat Dewan Pengurus Korpri? 2. Bagaimanakah susunan organisasi dari Sekretariat Dewan Pengurus Korpri? 3. Darimanakah alokasi biaya operasional Sekretariat Dewan Pengurus Korpri? C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan naskah akademik sebagai berikut : a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif tentang pedoman organisasi tata kerja dan dewan sekretariat pengurus korpri. b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam reformasi organisasi tata kerja dan dewan secretariat pengurus korpri. c. Sebagai landasan pemikiran tentang organisasi tata kerja dan dewan sekretariat pengurus korpri yang sesuai kekuatannya dengan tuntutan pemerintahan Negara yang demokratis, desentralistis, serta berkemampuan
menyelenggarakan pelayanan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat yang lebih makmur serta mendukung daya saing nasional. 2. Kegunaan Manfaat yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam penyusunan prioritas Program Legislatif Daerah Kabupaten Cianjur. D. Metode Penelitian 1. Yuridis Normatif Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif melalui penelaahan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, hasl penelitian, hasil pengkajian, karya ilmiah para pakar dan bahan referensi lainnya. 2. Yuridis Empiris Penelitian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pengamatan, diskusi, wawancara, hearing, kuesioner dan kegiatan lainnya yang diperoleh langsung dari nara sumber maupun masyarakat.
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah. Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi : Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.25 Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (algemene rechtsbeginselen), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan 25 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115
berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi : a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya; d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis. 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan; h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut : 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali; 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara; 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional; 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional; 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.26 Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.27 B. Asas-Asas dalam Korpri. 26 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu : a. Undang-undang tidak berlaku surut; b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; c. Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum; d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai individu, melalui kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pembaharuan dan pelestarian (Asas Welvaarstaat) 27 Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang- undangan dan putusan hakim.
Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil, meliputi : 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. 3. Semangat nasionalisme. 4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan per-undang-undangan. 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 7. Tidak diskriminatif 8. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. 9. Semangat jiwa korps. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harus ditaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi : 1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara. 3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas keterbukaan , yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. 5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas , yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945. 2. UU/Perpu. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. b. Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota. c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kepegawaian khususnya mengenai aturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Pada era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak ada alternative lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan
pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang professional sekaligus fungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan, keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.28 Berdasarkan asas profesionalitas, maka mengenai masalah pengisian jabatan secara tegas diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999, yang berbunyi : "(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan". Dalam penjelasan Pasal tersebut di atas diterangkan apa yang dimaksud dengan jabatan. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah Jabatan Karier.29 28 Penjelasan Umum PP 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 29 Jabatan karier ialah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Jabatan karier dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.30 Tingkatan dalam jabatan structural disebut Eselon. Di dalam pengisian jabatan Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon IIIb, sedangkan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb. Selanjutnya, beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada pengisian jabatan structural (Eselon) akan penulis uraikan sebagai berikut : a. Senioritas dalam kepangkatan. Senioritas dalam kepangkatan digunakan apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural semuanya memiliki pangkat yang sama. Dalam hal demikian, untuk menentukan salah seorang di antara dua orang atau lebih calon tersebut digunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebut diprioritaskan. Apabila calon yang memiliki kepangkatan lebih senior ternyata tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan struktural, maka pejabat yang berwenang wajib memberitahukan alasannya secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baik secara lisan mapun tertulis. b. Usia. Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus mempertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu jabatan struktural. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki cukup waktu 30 Jabatan structural ialah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, merupakan kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Jabatan fungsional ialah jabatan yang seacra tidak tegas di dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi , misalnya ; Dokter, Peneliti, dan sebagainya.
untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta mengevaluasi hasil kerjanya. c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan. Diklat kepemimpinan (DIKLATPIM) merupakan pendidikan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan diangkat dalam jabatan struktural. Dalam hal demikian maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural untuk pertama kali atau setingkat lebih tinggi (perpindahan secara vertikal) wajib dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Dalam ketentuan ini, Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat. d. Pengalaman. Pengalaman jabatan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Apabila terdapat beberapa calon pejabat struktural, maka pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki korelasi jabatan yang akan diisi lebih layak untuk dapat dipertimbangkan. Pengangkatan dalam jabatan structural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daeah Kabupaten/Kota. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan , dengan ketentuan calon yang diajukan kepada Pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah kabupaten/Kota.
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali. b. Tembusan Berita Acara Sumpah jabatan, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. Di dalam pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural, ada beberapa system pengangkatan pegawai yang dipakai, diantaranya : 1. Spoils system. 2. Patronage system. 3. Merit system 4. Carier system.
BAB III MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF A. Kajian/ analisis keterkaitan dengan Hukum Positif . Kajian/ analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada. Dalam Raperda ini memuat hal-hal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, matrik sebagai berikut: MUATAN RAPERDA PERMENDAGRI PERATURAN PEMERINTAH NO MATERI NOMOR 17 TAHUN NOMOR 42 TAHUN 2004 2009 1. Ketentuan 1.Pasal 1 1.Pasal 1 Pasal 1 Umum 1. Pegawai Negeri Sipil 1. Pegawai Negeri Sipil Adalah Pegawai Negeri Adalah Pegawai 1. Jiwa Korps Pegawai Sipil Sebagaimana Negeri Sipil Negeri Sipil adalah rasa dimaksud dalam Sebagaimana kesatuan, persatuan, Undang_undang Nomor dimaksud dalam kebersamaan, kerjasama, 8 tahun 1974 Tentang Undang_undang tanggung jawab, dedikasi, Pokok-Pokok Nomor 8 tahun 1974 disiplin, kreativitas, Kepegawain sebaimana Tentang Pokok- kebanggaan dan rasa
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Unadang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. 2.Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghipun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, bersifat emokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggungjawab. Dll. Pokok Kepegawain sebaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Unadang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. 2.Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghipun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita- cita perjuangan bangsa dan Negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat emokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggungjawab. memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam NKRI 2. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 3. Majelis kehormatan kode etik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non structural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yng bertentangan dengan butir- butir jiwa korps dan kode etik. 5. PNS adalah calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina
2 Ketentuan Asas Tujuan / Kedudukan, Tugas Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan dan Bab II : Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat dewan pengurus Korpri Kabupaten Cianjur Bab II. Kedudukan Pasal 2 : 1. Sekretariat Dewan pengurus Korpri Provinsi merupaka bagian dari satuan daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada dewan pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administrative bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah 2. Sekretariat Pengurus Korpri provinsi dipimpin oleh oleh seorang sekretaris Pasal 3 1. Sekretariat Dewan pengurus Korpri Provinsi merupaka bagian dari satuan daerah (SKPD), secara teknis operasional Kepegawain atau pejabat yang berwenng menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk Bab II. Pembinaan Jiwa Korps PNS. Pasal 2 Pembinaan jiwa korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketatan PNS kepada Negara Kesatuan dan pemerintah RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 3. a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan
bertanggungjawab kepada dewan pengurus KORPRI kabupaten/kota secara teknis administrative bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah 2. Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekretaris Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi. Pasal 5 : kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil; b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil d. perlindungan terhadap hak- hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Pasal 5 Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
Sekretariat Pengurus dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan KORPRI Provinsi menjunjung tinggi kehormatan dalam melaksanakan serta keteladanan sikap, tingkah tugas sebagaimana laku dan perbuatan Pegawai dimaksud dalam Negeri Sipil dalam Pasal 2 melaksanakan tugas kedinasan menyelenggarakan dan pergaulan hidup sehari- fungsi: hari, Kode Etik dipandang a. penyelenggaraan merupakan landasan yang dapat pengelolaan mewujudkan hal tersebut administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.
Pasal 6 : Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota Pasal 7 : Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
3 Susunan organisasi Pasal 5 : 1. susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota. Pasal 8 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri Dari :
4 Bab VI Kepegawaian dan eselon terdiri Dari : a. sekretaris b. sub bag umum dan kerjasama c. sub bag olahraga, seni, budaya, mental dan rohani d. sub bagian usaha, Bantuan hukum sosial 2. bagan susunan organisasi secretariat dewan pengurus korpri sebagaimana tercantum Dalam lampiran I peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Kepegawaian Pasal 6 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan sekretariat dewan pengurus KORPRI kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 7 : 1. kepala Sekretariat a. bag umum dan kerjasama b. bag olahraga, seni, budaya, mental dan rohani c. bagian usaha, Bantuan hukum sosial Sama dengan pasal Raperda Pasal 6 Dan Pasal 7 Tidak mengatur
5 Pembiayaan merupakan jabatan struktural eselon III.b. 2. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b. Pasal 8 Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 1. Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 2. Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dibebankan pada Tidak mengatur
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah
(APBD)
Kabupaten/Kota
6 Tata kerja Pasal 8 a. Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI dan dalam hubungan dengan instansi lain. b. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pasal 29 Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hubungan dengan instansi lain. Pasal 30 Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
bawahannya c. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan d. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 31 Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya
Bab VII
ketentuan penutup pasal 9
7. B. Materi Muatan Perda 1. Perubahan pembentukan organisasi perangkat daerah Materi pengaturan dalam perubahan kedua atas perda No.02 tahun 2010 dalam pasal 1 membahas tentang perubahan pembentukan organisasi perangkat daerah
yang bersifat subtanstif pasal-pasal tertentu dari peraturan daerah tersebut. 2. Ketentuan Penutup Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan ketentuan Pasal 1 angka 5, dalam Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten cianjur dicabut dan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. A. Konsideran Beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pusat dan daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintaan daerah; 13. Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. B. Ketentuan Umum. Ketentuan umum berisi pengertian-pengertian dari beberapa peristilahan yang menjadi bagian dari substansi rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam naskah akademik ini, beberapa peristilahan yang perlu untuk dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam Perda ini antara lain: 1. Pegawai negeri sipil 2. Korps Pegawai Republik Indonesia.
3. Pengertian Daerah, daerah Otonom, otonomi daerah; 4. Pengertian mengenai istilah pemerintah daerah, pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan daerah; 5. Pengertian dari istilah Bupati, Perangkat daerah, Sekretariat daerah dan Sekretaris daerah; 6. Pengertian dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris KORPRI. 7. Istilah-istilah lain yang relevan. C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dalam bagian isi dari perda yang akan disusun, maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat dewan Pengurus KORPRI ditempatkan pada Bab III dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun. D. Susunan Organisasi Susunan organisasi merupakan bagan struktur yang berisi komponen-komponen fungsional yang menjadi pilar penopang gerak lajunya organisasi. Dalam rancangan perda ini, susunan organisasi terdiri dari : 1. Sekretaris; 2. Sub Bagian Umum dan kerjasama; 3. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani; 4. Sub Bagian Usaha, bantuan Hukum dan Sosial; E. Kepegawaian; Yang dimaksud dengan kepegawaian dalam naskah akademik yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Raperda ini adalah persayaratan untuk menjadi kepala pada Perda ini antara
lain mereka yang telah memenuhi kriteria jenjang kepangkatan dan eselon, antara lain: 1. Kepala Sekretariat yang dijabat oleh pegawia pemerintah dengan jabatan dan golongan eselon III b. 2. Sepala sub bagian merupakan jabatan structural dengan golongan dan selon IVb F. Pembiayaan Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) organisasi KORPRI ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. G. Tata Kerja Yang dimaksud dengan tata kerja dalam naskah akademik ini adalah bagaimana organ-organ dalam kepengurusan menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan lingkup kewenangannya. H. Ketentuan Penutup Berisi ketetapan terhadap berlakunya peraturan daerah yang telah disusun dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Bupati.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Sebagai akhir dari penyusunan naskah akademik ini, penyusun menarik kesimpulan-kesimpulan sehubungan permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Cianjur ini, antara lain: a. Kedudukan Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah; b. Tugas dari Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Cianjur ini adalah melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan kewengannya; c. Fungsi dari Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Cianjur ini adalah untuk penyelenggaraan pengelola administrasi umum dan kerjasama;
d. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang merupakan kalender daerah Kabupaten Cianjur; 2. Susunan organisasi dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari : a. Sekretatis b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama; c. Sub Bagian Olah Raga, mental dan Rohani; d. Sub Bagian Usaha, bantuan Hukum dan Sosial. 3. Masalah pendanaan berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi sebagaimana halnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. Sumber lain yang sah. 4. Berkaitan dengan Tata Kerja B. Saran 1. Hendaknya semua materi mengenai Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Cianjur ini selain diatur dalam Peraturan Daerah, juga dijabarkan secara teknis dengan ketentuan lain di bawahnya yang bersifat sektoral 2. Beratnya Tugas dari Pegawa Negeri/Aparatur Pemerintahan daerah sangat menuntut untuk segera disusun mengenai Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Cianjur ini ini hendaknya menjadi prioritas utama dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur.