LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR TANGGAL TENTANG : 3 TAHUN 2016 : 30 AGUSTUS 2016 : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana dimaksud berisi langkah- langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing daerah memiliki usia kedaulatan, sumber daya dan potensi andalan serta kendala dan tantangan yang berbeda. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, secara khusus bertujuan mencapai Negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Landasan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan bermakna bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara Negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga lingkup dunia. Untuk mewujudkan tercapainya cita-cita mulia tersebut, dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang baik dan integrasi dengan penetapan program pembanguan prioritas nasional yang mengacu pada isu-isu strategis pada skala I-1
global, regional dan lokal yang dikondisikan dengan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengingat dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang sangat besar, sehingga dipandang perlu adanya tahapan perencanaan pembangunan dengan target capaian untuk yang jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang konsisten dan sinergi dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara yang meliputi wilayah kabupaten/kota, dan provinsi sampai nasional dengan kesemuanya bermuara untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan pembangunan nasional. Upaya sistematik dan terencana dimaksud tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang disinergikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Agenda Pembangunan dari "Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP." sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk periode 2015 - 2021, yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Februari 2016. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, misi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tahun 2016 - 2021, merupakan kesinambungan dari RPJMD lima tahun sebelumnya untuk lebih mendorong dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat serta mampu mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai hasil analisa lingkungan strategis internal dan eksternal. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partispatif dan pendekatan top-down dan bottom-up. RPJMD 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang akan menjadi acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) I-2
sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Rencana Kerja (Renja) tahunan PD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas 1). Urusan Pemerintahan Absolut, artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, 2). Urusan Pemerintahan Konkuren, artinya urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan 3). Urusan Pemerintahan Umum, artinya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Klasifikasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : 1). Urusan Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5). Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat; dan 6). Urusan Sosial. Sedangkan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi : 1). Urusan Tenaga Kerja; 2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3). Pangan; 4). Pertanahan; 5). Lingkungan Hidup; 6). Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9). Perhubungan; 10). Komunikasi dan Informatika; 11). Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12). Penanaman Modal; 13). Kepemudaan dan Olah Raga; 14). Statistik; 15). Persandian; 16). Kebudayaan; 17). Perpustakaan, dan 18). Urusan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : 1). Urusan Kelautan dan Perikanan; 2). Urusan Pariwisata; 3). Pertanian; 4). Kehutanan; 5). Energi dan Sumber Daya Mineral; 6). Perdagangan; 7). Perindustrian, dan 8). Urusan Transmigrasi. Terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat, maka program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD juga mengacu pada pelaksanaan I-3
program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Dalam penjabaran setiap program inilah harus mengacu pada UU 32/2014 yang mengelompokkan urusan wajib dan urusan plihan. Selanjutnya program yang tertuang dalam dalam RPJMD inilah yang akan digunakan sebagai acuan PD di Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Renstra PD di lingkungan Kabupaten Sumba Barat. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah. Kemandirian daerah dimaksud adalah kemandirian dalam merencanakan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki, kondisi wilayah serta permasalahan pokok daerah, kesemuanya akan menjadi muatan-muatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa, sehingga pembangunan daerah lebih terfokus pada perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN diterbitkan dengan maksud agar adanya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. RPJMD disusun dan ditetapkan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani apa yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Daerah sekarang dan ke depan, melalui strategi keberlanjutan, peningkatan, percepatan dan pemberdayaan dengan spirit kekeluargaan, partisipatif, komunikatif, kemitraan dan keterpaduan antara pemerintah, swasta dan LSM/NGO. Secara operasional strategi tersebut akan menjadi landasan pelaksanaan agenda pembangunan dimana target dan indikatornya dapat diukur dalam dokumen RKPD dan Renja PD setiap tahunnya. level I-4
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2016-2021, adalah sebagai berikut : 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003); I-5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 - 2021 memiliki keterkaitan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu : 1. Merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025, RTRW Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 - 2025, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010 - 2030 dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat 2005 - 2025 serta RTRW Kabupaten Sumba Barat 2012-2032; 2. Menjadi bingkai di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dengan kata lain RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. Berpedoman pada RKPD, maka pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama DPRD; 3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di dalam menyusun Rencana Srategis (Renstra-PD). Berpedoman pada Renstra, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD); 4. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partispasi masyarakat. Alur hubungan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 I-6
GAMBAR 1.1 HUBUNGAN KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PROSES PELAKSANAANNYA Selanjutnya keterkaitan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dapat dilihat pada gambar 1.2. Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen RTRWP dan RTRW Kabupaten I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.3. KERANGKA PENDANAAN BAB. IV ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 4.2. ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 VISI 5.2 MISI 5.3 TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN I-8
10.1. PEDOMAN TRANSISI 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP Lampiran : I. Tabel 36. Kebijakan Umum dan Program Kabupaten Sumba Barat; II. Tabel 37. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumba Barat; III. Tabel 38. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat; IV. Matriks Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Catur Bhakti Kabupaten Sumba Barat; V. Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat; VI. Matriks Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat; VII. Matriks Formula Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sumba Barat; VIII. Matriks Renstra RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sumba Barat; 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021 adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah; 2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan; I-9
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2016 - 2021; 4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan alam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; 5. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut : 1. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas daerah Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 2. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam menjabarkan program kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; 4. Sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. I-10