TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TAMI RUSLI Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung Abstract Weaken producer responsibility him to yielded product it and is important of him applying of product standardization in the effort improving product competitiveness and protection to consumer, queer and also the problems him in its him field so that it is important to know how product responsibility in consumerism law. Responsibility principle able to be gone into effect as effort to protect harmed consumer because usage of service or goods in practice can in the form of contractual responsibility, and product responsibility, Contractual responsibility can be applied by if perpetrator of is effort have done Wanprestasi. Product responsibility can be applied by if between perpetrator of is effort with consumer there no contractual relation and also in the case of deed contempt of court. Keyword: Responsibility, Product, consumer I. PENDAHULUAN Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun Negara RI Tujuan pembangunan diaktualisasikan tersebut dalam suatu arah kebijakan pembangunan nasional, yang dalam arah kebijakan bidang menegaskan: ekonominya ‡0HQJHPEDQJNDQ HNRQRPL kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekono mi, nilai-nilai keadilan, hidup, kepentingan pembangunan berwawasan lingkungan dan ber kelanjutan terjamin ke sempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh PDV\DUDNDW· VLVWHP sosial, kualitas sehingga Secara kelembagaan, perekonomi an Indonesia dikembangkan sesuai dengan dengan dinamika menerapkan (UUNo17 prinsip-prinsip /2007, Sub Bab IV.1.2 Huruf B angka 9: 49): 1. tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non- diskriminatif; kemajuan ekonomi 2. menjaga, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; 3. mendorong pengembangan standari sasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; 4. merumuskan mengembangkan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan 5. meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah diberbagai wilayah Indonesia sehingga men jadi bagian integral dari keseluruh an kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Tami Rusli) 79
Pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip di atas, harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan banyak jasa yang kepastian atas barang dan diperoleh tanpa dari mengakibatkan kerugian konsumen. teknologi yang dan perdagangan Terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang ekonomi, selain diarahkan pada tujuan di atas, juga untuk mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan, penguasaan dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi pusat-pusat pembangunan barang/jasa, keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana-prasarana (UUNo17 /2007 Sub Bab IV.1.2 Huruf B angka 12) penerapan standar mutu, Berkembangnya ilmu pengetahu an dan tersebut mendorong munculnya penemuan-penemuan baru atas barang dan jasa. Produk yang ditawarkan oleh pasar semakin beragam dan akhirnya menciptakan persaingan usaha yang ketat. Konsumen dalam memilih barang atau jasa tidak lagi berorientasi pada harga (price oriented), tetapi sudah lebih pada kualitas barang (quality oriented). Kesadaran ini menuntut produsen untuk memberikan mutu yang terbaik kepada konsumen. Paradigma lama yang diyakini produsen bahwa penerapan standar mutu yang tinggi akan menaikkan ongkos produksi; penerapan mutu atas suatu produk akan mengurangi produktivitas; dan konsumen dalam negeri tidak kritis terhadap standar mutu, sudah harus mulai ditinggalkan (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004: 70). terbukanya teknologi pasar Semakin nasional maupun akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi antara baik internasional negara-negara di dunia, seperti Asean Free (AFTA), Asia Pacific Trade Area Cooperation Trade (APEC), World Organization (WTO), dan Perdagangan telah Bebas ASEAN-China menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (free trade). Sistem ini akan memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan jasa impor. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. Pelaku usaha Indonesia harus bersaing dengan pelaku usaha asing baik dari segi permodalan, kualitas dan kuantitas produk, harga barang maupun penguasaan pasar. terjadinya Hal persaingan usaha yang tidak sehat yaitu suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Akibatnya adalah terjadinya iklim usaha yang tidak kondusif dan tidak adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah kecil, terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Untuk (2010), terjadinya ini berakibat dapat dan pelaku usaha itulah peranan pemerintah dapat sangat berfungsi sebagai regulator, sekaligus sebagai katalisator dalam upaya menciptakan yang lingkungan kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan meka nisme pasar. diperlukan. Pemerintah fasilitator, usaha Semakin terbukanya pasar nasional dan internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut, harus tetap menjamin kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh konsumen di pasaran. peningkatan 80 PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
Jika suatu produk telah distandarisasi/ disertifikasi, maka produk tersebut harus benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa jika suatu produk telah memenuhi standar dan tersertifi kasi, maka akan produk memberikan jaminan dan per lindungan kepada dalam konsumen. kenyataannya masih ditemui produk-produk yang telah berstandar dan bersertifikasi masih merugikan konsumen, apalagi terhadap produk-produk yang belum memenuhi standar dan tersertifikasi. tersebut dipastikan Namun banyak Seringkali konsumen merasa dirugikan atas beredarnya produk. Misalnya yang sempat heboh adalah adanya produk susu kemasan yang mengandung melamin, ketidakhalalan bumbu masak ajinomoto, permen yang mengandung zat adiktif, tempe bongkrek yang beracun dan masih banyak lagi produk yang beredar di pasaran, terutama produk-produk home industri yang belum memenuhi standar mutu yang ditentukan. tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya dan pentingnya penerapan standardisasi dan sertifikasi produk dalam upaya meningkatkan daya saing produk dan terhadap konsumen, serta perlindungan peliknya permasalahan tersebut dalam praktiknya dilapangan. Berdasarkan Melihat masih lemahnya belakang permasalahan di atas, dapat dirumus kan kah permasalahan tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen?. latar yaitu, bagaimana I. PEMBAHASAN bukan hanya berupa tangible goods, tetapi juga termasuk yang bersifat intangible, seperti listrik, produk alami (makanan- makanan, binatang peliharaan), tulisan (peta penerbangan yang diproduksi secara masal), atau perlengkapan rumah. Termasuk dalam pengertian produk tidak hanya produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga komponen dan suku cadang (Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, 264). Tanggung jawab produk atau tanggung istilah yang gugat produk merupakan liability. diterjemahkan Tanggung jawab produk juga mengacu pada jawab produsen, yang dalam tanggung istilah bahasa Jerman disebut produzenten haftung. Istilah dan definisi tanggung jawab produk di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. Product liability sering diistilahkan dengan tanggung (Az Nasution, 1995: 254). product dari jawab produk cacat, Tanggung jawab produk, (Agnes M Toar, 1989: 1). atau tanggung jawab produsen (H.E. Saefullah: 262). Sedangkan Undand-Undang Per lindungan Konsumen (UUPK) menggunakan tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai pengertian tanggung jawab produk, para pakar memberikan penekanan dan lingkup yang bervariasi sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pengertian di bawah ini. istilah 'L GDODP %ODFN¶V /DZ 'LFWLRQDU\ product liability dirumuskan sebagai berikut : (Henry Campbell Black, 1979: 1089). liability of the manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders for damages or injuries suffered because of defects in goods purchased·6HPHQWDUDLWX dalam Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, Peter E Nygh dan Peter Butt, (N.H.T. Siahaan, 2005: 146-147). ‡Refers to legal A.Pengertian Tanggung Jawab Produk Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan (tangible goods), baik yang dipegang bergerak maupun tidak bergerak. Namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produsen (Product liability) produk mengatakan bahwa product liability merupakan tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pengusaha, distributor atau pemasok dengan mengartikannya VHEDJDL EHULNXW ‡A responsibility or onus imposed by the law of contract and tort or by consumer legislation on a manufacturer, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Tami Rusli) 81
distributor or supplier to warn consumers appropriately about possible detrimental or harmful effects of a product and to foresee how it may be inisused· Agnes M Toar mengartikannya tanggung : produk ‡WDQJJXQJMDZDE SURGXVHn untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang PHOHNDW SDGD SURGXN WHUVHEXW· (Agnes M Toar). jawab sebagai Dengan demikian, yang dimaksud dengan jawab produk adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang menjual atau distributor) mendistribusikan produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan- badan usaha tersebut. (Agnes M Toar). tanggung (seller, dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam contractual terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar /perjanjian baku. barang liability ini Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah terlebih distandarisasi atau dibakukan dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. B. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen Dasar dari adanya tanggung jawab produk adalah perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut (Pasal 1338 dst., Pasal 1365 dst.) harus menjadi patokan utama dalam tersebut. Namun penyelesaian masalah terjadi di negara seperti halnya yang lainnya, ketentuan- ketentuan dalam perundang -undangan ini lama-kelamaan sudah tidak memadai lagi dalam menyelesai kan permasalahan yang timbul. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan hukum tertulis tidak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kekurangan- kekurangan ini selayak nya dicarikan jalan keluarnya dengan melihat bagaimana doktrin yang berkembang serta keputusan- keputus an pengadilan. disadari bahwa kontraktual (contractual liability) adalah tanggung- jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak Pertanggungjawaban Berhubung isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya, isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban- kewajiban konsumen ketimbang hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban, menjadi yang tanggungjawabnya, konsumen. Ketentuan semacam ini di dalam kontrak baku disebut exoneration clause atau exemption clause, yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen. seharusnya kepada Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Yusuf SofieYusuf Sofie, 2003: 28). bahwa asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap sekaligus konsumen mengecualikan kewajiban-kewajiban nya terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausula-klausula baku (one-sided standard akibat penyalahgunaan 82 PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
form contract) dan klausula pengecualian (exemption clauses). asas kebebasan berkontrak telah menyeret masyarakat Eropa dan seluruh dunia ke dalam jurang pengangguran dan kelaparan. Para pengusaha dengan bebas menggunakan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan ia membebankannya kepada pihak lain yang lebih pengadilan menganggap ini sah tanpa pertimbangan adil atau tidak ( Sunaryati Hartono, 1991: 121-123). Menurut Sunaryati Hartono, tanggung jawabnya. Sebaliknya lemah. Ironisnya Setiawan mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam bentuk yang seutuhnya. Di negara- negara yang menganut sistem common law, intervensi banyak dilakukan terhadap asas tersebut melalui perundang-undangan maupun putusan hakim (Setiawan, 1994: 5). perkembangan masyarakat, maka terjadi pula perubahan dalam sikap produsen (pelaku usaha). Oleh karena konsumen makin meningkat, maka produsen mengubah strategi bisnisnya dan bukan lagi pada product-oriented policy, tetapi menjadi consumen-oriented policy, yaitu kebijakan pada pemasaran pertimbangan bahwa apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan tuntutan, kepentingan konsumen. Adagium yang berlaku sekarang bukan lagi caveat emptor, tetapi menjadi let caveat venditor atau the producer beware. Yaitu, yang lebih berhati-hati bukan tetapi produsen. lagi konsumen Akibatnya ialah dunia bisnis mulai mengenal lembaga Product Liability yang menganggap produsen langsung bersalah (presumption of fault) dan berkewajiban rugi kepada konsumen memberi ganti (defective dalam kasus produk cacat product). Berdasarkan prinsip presumption of fault ini, mulailah beban pembuktian dibalik, yaitu tergugatlah yang harus membuktikan tidak adanya kesalahan di pihaknya. Namun penggugat masih harus membuktikan adanya perbuatan melawan Seiring dengan kualitas didasarkan yang kriteria dan hukum dari tergugat, adanya kerugian yang diderita karena perbuatan melawan hukum itu serta adanya hubungan sebab akibat antar perbuatan melawan hukum yang tergugat dan kerugian yang dilakukan ditimbulkannya. Dengan demikian secara perlahan - teori-teori yang lahan berkembanglah strict liability, yang berkaitan dengan sering pula disebut sebagai liability without fault. Ajaran ini mengharus kan produsen bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produknya, terlepas dari apakah ada kesalahan dari produsen atau tidak. Karena itu sistem ini sering pula disebut tanggung jawab tanpa kesalahan atau sering dipakai istilah tanggung jawab mutlak. Alasan utama dari penerapan asas tanggung jawab mutlak ini menurut hakim- hakim di Amerika Serikat adalah karena posisi yang paling baik untuk mengurangi risiko, ada pada produsen yaitu dengan cara menebar risiko melalui asuransi. Jadi premi asuransi dipikul secara merata oleh semua konsumen dengan cara menambahkan dalam harga satuan produksi (Jerry J. Philips dan Harry DuintjerTebbens, 1980: 21). Dari pendapat di atas terlihat bahwa salah satu syarat penting bagi penerapan tanggung jawab risiko adalah bahwa risiko itu dapat diasuransikan. Ini berarti bahwa pihak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada perusahaan cara membayar premi asuransi setiap jangka waktu tertentu. yang bertanggungjawab asuransi, dengan Finz dalam mengomentari Restatement section 402 A mengemukakan elemen- elemen penting agar dapat diterapkan dalam bidang Product Liability adalah sebagai berikut : (a) Strict liability hanya diterap kan terhadap kerugian yang diderita oleh (end consumer). Jadi konsumen akhir bagaimana halnya jika yang menderita kerugian adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pembeli bystander/bij-stander), tidak mungkin strict liability diterapkan pula (sering disebut apakah Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Tami Rusli) 83
kepada produsen? Menjawab hal ini Finz menguraikan sebagai berikut : Most jurisdiction have resolved the question by applying the section for the benefit of any person whose injury could have been forseen, wether such a person is classified as consumer or bystander. (b) Strict Liability hanya diterapkan untuk professional seller. Sedang yang bukan penjual professional seperti orang yang telah menjual strict dimenangkannya, liability pembeli mobil pihak mengalami cidera karena adanya cacat pada mobil yang bersangkutan. Dalam pengertian professional seller yang dikenai strict liability ini termasuk di dalamnya semua anggota dari mata rantai distribusi produk produsen, yang importir, agen, distributor, grossir dan pengecer. Tetapi banyak pengadilan di Amerika Serikat yang tidak menerapkan Strict liability kepada pabrik dari suatu suku cadang yang kemudian menyatu menjadi suatu produk akhir/produk jadi (finished product), dengan alasan bahwa pabrik tersebut tidak menjual suatu produk akhir kepada konsumen. Seperti halnya suatu perusahaan yang memberi jasa penjualan tiket pesawat kepada penumpang, tidak kerugian bertanggung penumpang yang terdapat pada perusahaan penerbangan yang ber sangkutan. Namun demikian di Amerika Serikat tetap beberapa pengadilan menganggap pelaku usaha lain selain dari penjual dapat pula dikenai strict liability atas cacat dari produk yang disalurkannya. (c) Produk tiba di tangan konsumen tanpa mengalami perubahan sub stansial. Dalam kondisi seperti ini sangat penting artinya hal-hal sebagai berikut: hadiah mobil yang tidak dikenai jika bersangkutan, mulai jawab atas karena kekurangan dangerous), maka strict liability dapat diterapkan kepada produsen. 2.Perubahan kecil pada produk yang tidak membuat lebih berbahaya daripada sebelumnya, tidak menghilangkan beban strict liability kepada produsen awal. produk tersebut 3.Perubahan pada saat pengepakan yang diketahui oleh produsen atau seharusnya dapat diketahui, tidak dapat mencegah diterapkannya strict liability kepada produsen. 4.Jika komponen dari produk tersebut telah mengalami perubahan suabstansial ketika dijadikan produk akhir, maka produsen dari komponen tersebut yang menyebabkan produk akhir itu cacat dan menimbulkan cedera kepada konsumen. (d) Keadaan produk tersebut memang cacat. Suatu produk dapat disebut cacat jika mengandung bahan yang berbahaya, atau mengandung benda-benda atau rusak keadaannya memburuk/menjadi sebelum dijual, karena desainnya atau cara penyajiannya atau karena tidak ada/tidak yang memadai diberikan, atau karena cara pengepakan yang salah. (e) Kondisi produk yang berbahaya secara tidak wajar/tidak beralasan. Sebagai contoh dikemukakan oleh Finz. Seorang yang menjadi sakit setelah memakan mentega yang terbuat dari lemak ikan yang ternyata mengandung racun. Oleh karena konsumen biasa tidak menduga/mengharapkan bahwa mentega yang terbuat dari lemak ikan mengandung racun dan dapat meracuni orang yang memakannya, maka mentega itu termasuk unreasonably dangerous. asing, petunjuk pemakaian 1.Pengetahuan bahwa akan dilakukan perubahan substansial pada produk tersebut. Kalau produsen mengetahui akan adanya perubahan substansial sebelum produk mencapai konsumen, dan perubahan itu akan mengakibatkan konsumen mengalami cedera dan bahaya yang tidak layak (unreasonably Munir Fuady berpendapat bahwa pada dasarnya seorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang tersebut. Terhadap setiap perbuatan perdata, hukum tidak banyak memperhatikan maksud dari si pelaku, tetapi lebih banyak memperhatikan dikenai kerugian pihak lain, perbuatannya. Dengan perkataan lain dari yang 84 PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
hukum didukung oleh perasaan hukum umum dalam masyarakat bahwa siapa yang merusak mesti mengganti kerugian (Munir Fuady 1997: 164-169). lanjut dikemukakan Munir Fuady yang banyak mengundang diterapkannya tanggung jawab tanpa tindakan-tindakan yang salah secara moral, telah menyatakan kelalaian (negligence) walaupun tidak seluruhnya hilang, tatapi semakin lama semakin hilang karakternya sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab dengan kesalahan. Oleh karena itu mereka yang sebenarnya benar- benar innocent, sekarang harus membayar terhadap kerusakan yang ganti ditimbulkannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap anggota masyarakat yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan itu sendiri mempunyai arti yang luas, sehingga lebih baik tidak digunakan kata kesalahan sama sekali, tetapi sebaliknya menggunakan istilah tanggung jawab mutlak yang terpisah dari kesengajaan untuk berbuat salah atau kesalahan. Lebih bahwa kasus para sehingga penulis bahwa konsep rugi Senada dengan pendapat di atas adalah pendapatnya Husaini Kadir (Husaini Kadir, 1997: 11), bahwa dalam strict liability tidak diperhatikan. Sifat produk yang cacatlah jawab yang menyebabkan produsen, retailer atau pengecer, terlepas sama sekali dari unsur kesalahan baik Perdata maupun pengertian Hukum pengertian Hukum Pidana. kesalahan pelaku tanggung Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kalau dahulu baik di bidang Hukum Pidana maupun di bidang Hukum Perdata berlaku adagium geen straf zonder schuld maka sekarang khusus di bidang Hukum Tanggung Jawab Produsen adagium ini oleh sebagian penulis dianggap sudah tidak berlaku lagi, karena makin kuatnya keinginan untuk menerapkan teori tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak ini. Erat dengan sistem tanggung jawab mutlak adalah soal beban pembuktian terbalik. Ini berarti bahwa produsen/pelaku usahalah harus membuktikan ketidaksalahannya, dan bukan korban yang harus membuktikan adanya kesalahan para produsen. yang Brotosusilo berpendapat bahwa beban terbalik sangat tepat untuk pembuktian diterapkan yang kasus-kasus dalam menyangkut design defect, karena bukan korban yang harus membuktikan adanya cacat pada desain suatu produk, tetapi produsen yang harus membuktikan tidak adanya cacat pada desain, dan kalau gagal maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul (Agus Brotosusilo, 1992: 420). ini pulalah yang menyebabkan UUPK rupanya menerapkan pembebanan prinsip pembuktian terbalik, agar konsumen yang tidak perlu dibebani dengan dirugikan kewajiban membuktikan adanya kesalahan pada produsen. Namun jika ditelaah rumusan ketentuan UUPK, tidak cukup jelas tercermin apakah undang-undang ini juga menganut prinsip pertanggung jawaban mutlak atau prinsip pertanggung jawaban berdasarkan liability), ataukah praduga (presumption tanggungjawab kesalahan (liability fault/negligence) (Johannes Gunawan). Pertimbangan seperti (strict/absolute liability), berdasarkan based on Leereed yang dikutip Yahya Harahap mengemukakan bahwa Strict Liability ditegakkan atas prinsip: a. Pertanggungjawaban hukum atas setiap yang jiwa perbuatan menimbulkan kerugian atau harta orang lain. atau aktivitas terhadap b. Pertanggungjawaban hukumnya tanpa mempersoalkan adanya unsur kesalahan baik yang berupa kesengajaan ataupun kelalaian (Yahya Harahap, 1997: 22). Dengan demikian prinsip Hukum Strict liability adalah Liability Without Default, atau konsep perbuatan melawan hukum yang ditegakkan atas premis : Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Tami Rusli) 85
a. Tidak menekankan kesalahan (does not Husaini Kadir melihat ada tiga alasan emphasize fault). b. Dengan demikian dalam Strict Liability standard kesalahan atau kelalaian tidak menentukan untuk dipergunakan pertanggungjawaban. gugatan ganti rugi, yaitu : 1).Karena wanprestasi berdasarkan hubungan jual beli. 2).Karena perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata. c. Prinsip ini dikembangkan dalam kasus- kasus pertanggungjawaban produksi atas kriteria : (1) Terhadap semua produk cacat (2) Produk yang membahayakan konsumen tidak sesuai dan keselamatan (3) Kondisi produk dalam keadaan cacat (4) Bahaya yang tidak beralasan kepada pemakai atau konsumen, padahal pemakaian dilakukan sesuai dengan semestinya (Yahya Harahap, 1997: 22). ada beberapa alasan sehingga prinsip tanggung jawab mutlak dianggap tepat untuk diterapkan dalam bidang Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam hukum Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang diuraikan yaitu: Endang Saefullah, 270). a) Beban kerugian seharusnya dipikul oleh pihak yang memproduksi barang yang cacat/berbahaya. Menurut Endang Saefullah b) Menempatkan/mengedarkan barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bila terbukti harus tidak bertanggungjawab. demikian maka ia 3).Karena cacat pada produk (Husaini Kadir, 1997: 30-31). Perlu dikemukakan bahwa dalam bidang perbuatan melawan hukum sistem tanggung jawab mutlak ini sudah lama pula Indonesia. dibahas oleh penulis-penulis Pembahasan dalam mengomentari kasus-kasus di bidang Hukum Lingkungan. Komar Kantaatmadja dalam menguraikan sistem penentuan besarnya ganti rugi yang dapat dituntut (recoverable damages) dalam hal terjadi yang tumpahan minyak menimbulkan kerugian bagi negara pantai, mengemukakan dua sistem, yaitu: ( Komar Kantaatmadja, 1981: 128-130). (Strict ganti 1). Sistem Liability): berarti bahwa kewajiban ganti terjadi secara mutlak pada saat rugi tumpahan minyak, terjadinya peristiwa terlepas dari ada atau tidak adanya kesalahan baik dari pelaku peristiwa tumpahan, pihak ketiga, atau pemilik minyak itu. Namun dari segi lain dikatakan dengan adanya pembatasan-pembatasan, berupa : (1).Jumlah ganti rugi terbatas pada jumlah tertinggi yang telah ditentukan sejak semula. ini terutama di laut rugi mutlak c) Sebenarnya tanpa penerapan tanggung jawab mutlak pun produsen dapat dituntut melalui proses penuntutan yaitu beruntun, kepada konsumen pedagang eceran, pengecer kepada distributor, grosir, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. grosir kepada tersebut maka perundang-undangan tendensi modern dalam umumnya ini menekankan perlindungan kepada pihak konsumen, sedang ke cenderungannya ialah memberatkan tanggung jawab produsen. Berdasarkan hal bidang pada (2).Terbatas dalam jenis maupun perincian ganti rugi yang dapat dituntut. 2). Sistem ganti rugi penuh (absolute liability) yang menggunakan pola dasar perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Tortuous ini mendasarkan pada per tanggungjawaban berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault) berarti terjadinya kecelakaan kapal yang menyebabkan tumpahan minyak tidak mutlak menimbulkan kewajiban memberi ganti rugi. Kalau tidak dapat dibuktikan adanya ada pertanggungjawaban. Sedang mengenai melawan hukum Liability). Sistem kesalahan maka tidak 86 PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
jumlah ganti rugi dan perincian batas mengenai jenis kerugian yang dapat dituntut tergantung pada pembuktian. itu menurut Komar Kantaatmadja, pilihan atas kedua sistem tersebut akan tergantung pada sistem mana yang paling efektif dalam setiap keadaan dan harus dilihat secara kasuistis. Sistem ganti rugi mutlak lebih sederhana dalam pembuktian dan proses penyelesaiannya, tetapi terbatas dalam pemberian ganti rugi, jenis kerugian yang dapat baik dalam dituntut maupun dalam jumlah tertinggi yang dapat dituntut. Sedang dalam sistem ganti rugi penuh (Absolute Liability) ada kewajiban pembuktian dan proses hukum yang kompleks, tetapi dengan kemungkinan jumlah dan jenis ganti rugi yang dapat (Komar luas lebih dituntut Kantaatmadja, 1981: 128-130). Oleh karena yang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam , mata termasuk pelaku suaha periklanan yang terlibat, menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam sudut formal hukum agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia. Perlu diingat dan dicatat secara jelas bahwa meskipun tidak secara tegas, baik di dalam dokumen sejarah penyusunannya maupun di dalam undang- undangnya sendiri, namun UUPK menganut sebagai derivasi dari strict berdasarkan pertanggung jawaban (tortious perbuatan melawan liability), dimana terjadi pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 28 UUPK yang menyatakan sebagai berikut : rantai produksi hingga retail liability hukum Jadi Strict Liability menurut Komar Kantaatmadja sebenarnya lebih banyak didasarkan pada perjanjian yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu dikenal pembatasan-pembatasan baik mengenai jumlah ganti rugi yang dapat dituntut maupun mengenai jenis atau macam kerugian yang dapat dituntut, sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Sedang sistem ganti rugi penuh (Absolute Liability) lebih berdasarkan pada kesalahan si pelaku yang harus dapat dibuktikan oleh korban. Oleh karena itu seperti halnya pada tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum lainnya (tortious liability), maka pada sistem absolute ini baik adanya kesalahan maupun jumlah kerugian serta jenis kerugian yang dituntut harus dapat dibuktikan oleh korban. liability Bagaimana keadaan konsumen di Indonesia, khususnya menyangkut tanggung jawab mutlak pihak produsen/pelaku usaha. Meskipun UUPK mengatakan bahwa beban telah pembuktian mengenai kesalahan dibebankan kepada pihak pelaku usaha, secara namun hal ‡JDPEODQJ· XVDKD konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses peradilan. Masalah penentuan pelaku usaha tersebut tidaklah PHPSHUPXGDK Pasal 19 ayat (1) UUPK : ‡Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan·. :‡Pembuktian Pasal terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha·. 28 UUPK Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Brotosusilo bahwa perlindungan kepada konsumen antara lain diberikan dengan jalan membebaskan mereka dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi (Agus Brotosusilo, 432). Adalah tidak mungkin mengandaikan bahwa semua konsumen memahami seluk- apalagi beluk membuktikan atau kesalahan dalam proses tersebut. proses produksi, adanya kelalaian Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan seseorang Beban Pembuktian yang dianggap kan bersangkutan sebaliknya. Asas ini cukup memberikan perlindungan bagi konsumen. Walaupun adalah bersalah, sampai dapat membukti Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Tami Rusli) 87
beban pem buktian ada pelaku usaha tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku suaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat. International Sijthoff & Norrhoff Publisher, Germantown, Md, U.S.A, 1980. Kadir, Husaini, Laporan Akhir Penelitian tanggung Jawab Hukum Tentang Produsen Makanan dan Minuman Terhadap Konsumen, BPHN, Jakarta, 1997. III. PENUTUP Prinsip tanggung jawab yang dapat untuk diberlakukan sebagai melindungi konsumen yang dirugikan karena pemakaian barang atau jasa dalam prakteknya dapat berupa tanggung jawab liability), dan kontraktual tanggung jawab produk (product liability), dapat Tanggung telah diterapkan apabila pelaku usaha of melakukan wanprestasi contract). Tanggung jawab produk dapat diterapkan dengan menggunakan strict liability apabila antara pelaku usaha dengan konsumen tidak ada hubungan kontraktual maupun dalam hal perbuatan melawan hukum. upaya (contractual jawab kontraktual (breach DAFTAR PUSTAKA Kantaatmadja, Gantirugi Komar, Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni, Bandung, 1981. Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, Hukum Konsumen, Perlindungan RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. M Toar, Agnes, ‡Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara· 0DNDODK SDGD Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17 - 29 Juli 1989. Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen, 1995. N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen : dan Perlindungan Tanggung Jawab Produk, Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005. Konsumen Saefullah, H.E., Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Bebas", sebagaimana ditulis dalam Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali (editor), ttd. "Tanggung Perdagangan Brotosusilo, Agus, Hak Produsen Dalam Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, hukum Perlindungan Konsumen, Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke XXII, Oktober, Jakarta, 1992. Binacipta, Bandung, 1994. Sofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. St. Paul, Minnesota, Product Liability In A Nutshell, West Publishing Co,1993. Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Satu Bandung, Alumni, 1991. Harahap, Yahya, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. %ODFN¶V /DZ Dictionary, St Paul Minn., West Publishing Co, 1979. Henry Campbell Black, Jerry J. Philips dan Harry DuintjerTebbens, Liability, International Product Peraturan perundang-Undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan kon sumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 88 PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012