BAB II KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI SEBELUM DAN SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN A. Kewajiban dan Hak suami istri dalam perkawinan Dalam bahasa Latin hak disebut ius, dalam bahasa Belanda disebut recht. Orang Prancis menggunakan istilah droit untuk menggambarkan hak. Dalam bahasa Inggris, istilah hukum digunakan untuk merujuk pada hak. Menurut definisi, konsep hak adalah kekuasaan atau kewenangan seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan seorang pria dan seorang wanita, maka agama mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Oleh karena itu, hak berarti sesuatu yang dimiliki atau dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dilaksanakan dengan melaksanakannya, membayar atau, atas permintaan pihak yang berwenang, dicabut haknya jika pihak lain tidak memenuhi haknya. Meskipun kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharuskan, yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kewajiban dalam hubungan suami-istri berarti hal-hal yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Kewajiban timbul dari hak badan hukum1 1 Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Faris Desain, 2018), 143.
Disini hak merupakan apa yang diterima dari seseorang ke orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban ialah yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.2 Suatu perkawinan yang dibina oleh suami istri mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab sangat erat kaitanya dengan hak, di mana hak suami adalah kewajiban istri, adapun hak istri adalah kewajiban suami.3 Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Suami wajib melindungi istri dan menjamin segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketika suami istri sama-sama menunaikan tanggung jawabnya, maka akan ada ketenangan dan ketentraman di hati sehingga kebahagiaan berumah tangga menjadi sempurna..4 Perkawinan, sebagai suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, tidak hanya berarti pemenuhan ibadah-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata antara keduanya. Akan tetapi, karena tujuan perkawinan begitu mulia, yaitu terciptanya keluarga yang bahagia, kekal, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri dan setiap orang. Ketika hak dan kewajiban setiap pria dan wanita terpenuhi, impian pria dan wanita dalam bahtera rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih 2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 159. 3 Zawawi Abu Bakar, Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan Islam (Jurnal: Universiti Utara Malaysia, Vol.4, 2008,) hlm 35. 4 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153.
sayang akan terwujud..5 Sebagaimana telah dijelaskan, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.6 1. Kewajiban dan Hak suami dalam perkawinan Kewajiban suami melaksanakan hak istri, yaitu, ada dua macam kewajiban suami: kewajiban materiil dan kewajiban immaterial. Maka hal demikian, kewajiban materiil bersifat kebendaan yaitu mahar dan nafkah, namun kewajiban immaterial pula adalah bersifat kewajiban batin, seperti mempergauli istri dengan baik, layanan baik dan adil kepada istri-istri.7 a) Kewajiban suami 1. Mahar Mahar atau mas kawin adalah harta yang harus diberikan oleh seorang laki- laki kepada istrinya sesuai dengan akad nikah. Satu hadiah yang harus dimiliki seorang pria untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ingin menikah dengan wanita yang ingin dinikahinya. Menurut mazhab Maliki, mahar merupakan bagian dari sahnya akad dan perkawinannya batal, kalaupun ada kesepakatan antara suami dan istri tentang tidak adanya mahar, hal itu bertentangan dengan syariat. Oleh 5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 181 6 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 399. 7 Ermi Suhasti, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI (Jurnal; A-lAhwal, Vol. 8, No. 1, 2015) hlm 79.
karena itu hukum mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mencari nafkah Salah satu hak wanita yang harus dipenuhi pria adalah mencari nafkah. Secara bahasa living diambil dari kata infaq yang artinya membelanjakan. Sekaligus berarti segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Disebut pemeliharaan karena sesuatu dapat hilang jika mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang aman dan kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan laki-laki. 8 Sebab-sebab berlakunya nafkah dikarenakan ada hubungan kerabat atau keluarga, pemilikan, dan ikatan suami istri. Nafkah adanya ikatan suami istri dalam pernikahan yang sah, yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istrinya. Akan tetapi, untuk mendapatkan nafkah, ada syarat-syaratnya, pertama pernikahan yang sah, jika pernikahan tidak sah yang boleh merusakkan akadnya, seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Kedua istri menyerahkan diri kepada suaminya sepanjang hubungan sah sebagai suami istri. Ketiga istri tidak durhaka kepada suami atau nusyuz. Apabila syarat telah dipenuhi, langsung seorang suami wajib memberi nafkah yang cukup dengan baik.9 Akibat tidak mematuhi syarat-syarat nafkah, hak seorang istri digugurkan daripada mendapatkannya. Oleh karena itu, jika suami yang tidak memiliki harta banyak, maka mengikut kemampuannya memberikan nafkah. Mazhab Hanafi 8 Basri Ibrahim, Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafie'(Grup Buku Karangkraf SDN BHD: Selangor, Cet-1, 2007) hlm 678. 9 Azhar Badul Aziz, Undang-Undang Keluarga Islam, (Tengas Com, Sdn Bhd; Selangor, 2006), hlm 62.
berpendapat dalam penetapan jumlah nafkah adalah tidak menentukan berapa jumlah nafkahnya maupun bukan melihat pada keadaan seorang istri. Namun seorang suami perlu memberikan rezeki yang cukup kepada istrinya seperti yang meliputi makanan, minuman, daging, sayur-sayuran, buah-buahan serta segala kebutuhan harian sesuai dengan keadaaan. Kebutuhan tempat tinggal adalah nafkah yang wajib disediakan oleh suami. Tempat tinggal yang aman daripada menghadapi ancaman walaupun memiliki rumah sewa. Kedudukan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami dikarenakan sengaja atau suami menghilangkan diri, nafkah istri dikira sebagai hutang dan wajib dibayar oleh suami. Pandangan ini menurut mayoritas para ulama. Menurut sayyid sabiq dalam karangan Fiqh Sunnah, bahwa hutang dalam hal ini seperti hutang piutang lainnya yang sah, tidak dikira gugur hutang daripada kewajibannya, kecuali dia membayar dan melunasi hutang nafkahnya.10 Oleh karena itu, jika tidak diketahui dimana keberadaan suaminya dan tidak ada berita apapun tentang suami, apakah suami sudah meninggal atau masih hidup, dan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya. Menurut Syaikh Ibnu Hajar, istri tidak perlu menuntut fasakh. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya jika diketahui di mana suami tinggal, maka hal itu harus diadukan kepada pengadilan dan suami wajib membayar nafkahnya.11 2. Mempergauli Istri Dengan Baik 10 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 8, (Cet-2, Pt Alma'arif; Bandung, 1982), hlm 75. 11 Zulkifli Mohammad, Irsyad Al-Fatwa. Jilid 5, (Perpustakaan Negara Malaysia: Selangor, 2017) hlm 217.
Merupakan hak wanita dan kewajiban pria untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Tanggung jawab suami sangatlah wajar jika kita menganggapnya sebagai kepala keluarga. Seorang laki-laki harus memiliki sifat seorang pemimpin karena ia memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik. Begitu pula jika ada kemaslahatan yang baik dalam rumah tangga, maka harus dimulai dari laki-laki. Menurut pemikiran Hanafi, pendamping yang baik mensyaratkan laki-laki untuk berhubungan dengan istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafii berpendapat bahwa persetubuhan itu wajib sekali saja karena itu adalah milik suami, sehingga ia boleh meninggalkannya. Kedudukan mazhab Hambali adalah seorang laki-laki wajib bersetubuh dengan istrinya dalam waktu empat bulan, jika tidak ada halangan untuk itu, karena jika tidak wajib maka tidak dikukuhkan dengan sumpah meninggalkan istri. , seperti dalam semua kasus yang tidak wajib. Karena pernikahan dimaksudkan untuk kebaikan pria dan wanita, dan untuk menolak kejahatan dari keduanya.Akan tetapi jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat suatu alasan ataupun keperluan, maka jatuh hak istri untuk mendapatkan gilirian dan persetubuhan meskipun perjalanan suami diperpanjang akibat suatu alasan. Jika suami berpergian tanpa alasan dan hilang selama enam bulan, maka istri dapat menuntunya untuk pulang di pengadilan. Suami wajib datang jika tidak ada halangan di dalam perjalanan-nya, seperti karena menuntut ilmu, atau melakukan jihad, dan jika tidak ada kepulangan suami kepada istrinya, kuasa akan mengirim surat kepada suaminya, jika suami
tolak untuk kembali, hakim akan membatalkan pernikahannya karena suami meninggalkan hak yang harus dia tunaikan yang akan menimbulkan keburukan. 12 3. Menjaga Istri dengan baik Suami wajib menjaga istrinya dan melindunginya dari segala sesuatu yang mencemarkan atau menodai kehormatannya atau merendahkan martabatnya dan/atau mengalihkan pendengarannya karena ditegur. Lindungi dia dari apa pun yang dapat membawanya ke sesuatu yang berdosa dan tidak bermoral atau membawanya ke dalam kesulitan dan bahaya. 13 Dalam hal ini, menjaga dalam kehidupan ajaran agama, dan menjaukan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan dosa. Termasuk menjaga keselamatan istri dan keluarnya dari bahaya yang mengancam nyawanya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Artinya: "Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka dia mati syahid." 4. Berlaku Adil Termasuk dalam kewajiban suami adalah memberikan perlakuan adil kepada istri-istrinnya jika suami berpoligami. Aspek keadilan yang dituntut antara lain biaya, makanan dan minuman, pakaian, giliran tidur dan sebagainya. Seorang suami tidak boleh membedakan antara istrinya apakah dia kaya atau miskin. Dalam hal keadilan rumah tangga, suami tidak boleh memberi keadilan soal perasaan cinta atau persetubuhan karena itu adalah urusan hati yang hanya urusan tuhan. Apabila suami gagal dalam memenuhi adil mengenai perasaan dan cinta, 12 Wahbah Zuhaily, Fiqh Islam Jilid 9, (Gema Insani; Jakarta, 2011) hlm 297. 13 Abdul wahhab, Fiqh Munakahat, (Amzah; Jakarta, 2014) hlm 217
diberikan keampunan oleh tuhan, meskipun dia sudah berusaha mungkin. 14 Dalam Islam sudah memerintahkan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anak- anaknya dalam segala hal. Suami itu harus bersikap adil, menghormati perasaan, berbaik hati dan bertoleran terhadap istri. Suami tidak boleh menunjukan perasaan benci dan tidak suka, perbuatan yang mengganggu perasaan istri, seperti meninggalkan isterinya bepergian sendirian sampai larut malam, atau suami tidak pulang tanpa ada apa-apa alasan. Bagi suami menunjukkan kebencian atau membuat perasaan istrinya melayang sama sekali tidak adil bagi istri. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh memegang istrinya dengan tujuan menyakiti secara fisik atau emosinya. Atau merusak hartanya atau membatasi kebebasannya.15 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Pasal 81 Tempat Kediaman (1). Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih iddah (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 14 Azhar Abdul Aziz, Undang-Undang Keluarga Islam, (IBook Publication; Selangor, 2006) hlm 69. 15 Mohd Jiffry, Menjana Keluarga Bahagia, (Darull Wasiat Sdn Bhd; Johor Darul Takzim), hlm 60.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya16 b) Hak suami Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada istri, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan juga bersama suami. Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga 1. Kepatuhan dalam kebaikan Sebab, setiap kumpul kebo harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan laki-laki (suami) diangkat olehnya sebagai majikan dan majikan pertama berupa mahar dan nafkah. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan seorang wanita tidak boleh melakukan sunat jika itu merugikan suaminya. Termasuk juga apa yang harus diikuti oleh perempuan jika laki-laki melarangnya untuk bekerja, jika pekerjaan tersebut dapat merugikan hak- hak laki-laki, selain itu pekerja perempuan juga mensyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus selaras dengan sifat kewanitaannya.17 2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada 16 H.M.A, Tihami. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers,2014 hal 161. 17 Husein Syahata, Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, ke-1, hlm. 64.
Pemeliharaan seorang suami sendiri termasuk menjaga rahasianya dan tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah, yang dibenci pria itu. Antara lain, tidak beralasan untuk menjaga harta suami jika hartanya digunakan secara berlebihan dan tidak mubazir, dan diperbolehkan bagi istri untuk bersedekah dari harta suami dan istri yang bekerja sama untuk menerima pahala. dari Tuhan. . 3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak. Istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman. 2. Kewajiban dan Hak Isteri dalam perkawinan Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan senntiasa berhias di hadapan suami dan juga bersama suami. Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. a). Kewajiban Istri
Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adlah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami.18 1. Menjadi istri yang solihah Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai seorang istri dimata suaminya.19 Ada beberapa cara yang bisa dilakuan untuk memperlihatkan ketaatannya pada suaminya, dan beberapa bentuk atau caradari ketaatan seorang istri terhadap suaminya antara lain sebagai berikut20 : a. Senantiasa patuh pada perintah suaminya Seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Rumah tangga memiliki tugas mulia, salah satunya menyiapkan generasi. Tugas besar yang tidak dapat dicapai kecuali melalui proses yang terencana. Itulah sebabnya kehidupan berumah tangga mengandaikan adanya lembaga yang memimpinnya, ada yang memimpin dan ada pula yang dipimpin. Yang dipimpin harus taat kepada yang memimpin, yang dipimpin dalam keluarga adalah 18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,hlm. 159 20 Deni Sutan Bahtiar, Ladang Pahala Cinta (Jakarta : AMZAH,2013) hlm. 204-205
perempuan dan yang memimpin adalah laki-laki. Dengan demikian, seorang istri harus menaati suaminya sebagai kepala keluarga. Parameter ketaatan seorang wanita kepada seorang pria adalah puas atau tidaknya perasaan pria terhadap wanita tersebut. 21 Seorang istri wajib untuk patuh kepada perintah suaminya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut22 1) Perintah yang di larang suami ialah hal-hal yang ada hubungannya kehidupan rumah tangga. 2) Perintah yang dikeluarkan harus dijalankan, jika suami memberi perintah kepada istri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'at, perintah itu tidak boleh ditaati. Suami memenuhi kewajiban yang menjadi hak dari istri baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan. a. Tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya Jika seorang wanita ingin keluar rumah, dia harus mendapatkan izin suaminya untuk melakukannya, karena kehendak pria sangat penting dalam hal ini, tetapi sebenarnya tidak masalah secara teknis apa arti izin suami, bahwa setiap kali wanita tersebut meninggalkan rumah, dia harus menunggu izin suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini, izin diartikan sebagai fundamental, yaitu. pasangan dapat menyetujui kondisi dan untuk tujuan apa istri dapat meninggalkan rumah. Dengan perjanjian tersebut, wanita 21 Cahyadi Takariawan, Keakhwatan 1, ( Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet . II, 2011), hlm. 207 22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perawinan Islam, ( Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm. 62
mendapat izin dari suaminya untuk keluar rumah untuk hal-hal yang mengharuskannya keluar rumah. namun perlu ditekankan bahwa ada hal yang harus dijauhi oleh seorang wanita, yaitu rumah untuk tujuan yang tidak jelas, untuk bersenang-senang, atau bahkan untuk kegiatan yang tergolong pelanggaran.23 Seorang istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istrinya 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, seorang istri boleh berkunjung tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin dari suaminya. Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai.24 b. Tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya Seorang istri yang solehah hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik disaat suaminya ada di sampingnya ataupun tidak. Rumah merupakan tempat dimana seorang suami dan istri melakukan aktifitas khusus yang mana aktifitas itu tidak mungkin dapat dilakukan ditempat lain. Rumah itu ibarat aurat bagi pasangan suami istri, karena 23 Cahyadi Takariawan,dkk Keakhwatan 1. (Surakarta : Era Adicitra Intermedia 2016), hlm. 204-205 24 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (cet. Ke-9 Yogyakarta : UII Press,200 ) hlm. 63
rumah adalah tempat privasi kehidupan suami istri yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak ternoda.25 2. Menutup aurat Sebagai seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya salah satunya dengan cara menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan merupakan suatu kewajiban yang mana kewajiban untuk menutup aurat. Salah satu cara yang digunakan untuk menutup aurat bagi kaum perempuan adalah dengan menggunakan jilbab dimanapun ia berada baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jilbab merupakan salah satu gaya berbusana wanita muslimah. Dengan mengenakan jilbab maka akan tertutup semua aurat wanita, sehingga pakaian ini berbentuk sangat panjang dan menutupi semua bagian tubuh wanita.26 Alasan utama mengapa seorang istri diwajibkan untuk menutup aurat adalah karena para laki-laki (suami) tidak akan rela jika istrinya dipandang oleh laki-laki lain. Seorang suami akan merasakan cemburu di hatinya tatkala istrinya dipandang laki-laki lain. Itu semua hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terguncang dan hancur. Selain itu dengan menutup auratnya juga sudah termasuk dalam langkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Bukankah seorang istri merupakan pakaian suaminya dan begitupun sebaliknya. Jika seorang istri 25 Ibid., Cahyadi Takariawan, Keakhwatan 1..., hlm. 201 26 Nurlaili Dina Hafni, "Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam", dalam Jurnal AlHikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No, 2, 2016, hlm. 195
telah menjaga kehormatan dirinya bukankah itu sama saja dia telah menjaga kehormatan suaminya. 3. Menundukkan pandangan Artinya tidak memandang laki-laki lain yang bukan suaminya. Tatapan yang dimaksud adalah tatapan yang bisa menggoyahkan iman. Alasan seorang wanita dilarang untuk melirik pria lain adalah agar dia tetap setia kepada pasangannya dan tidak mudah berpaling dari pria lain yang mungkin lebih tampan atau lebih kaya dari suaminya. Sebaliknya, suami juga harus menjaga kesetiaan kepada istrinya. Ketidaksetiaan seorang wanita kepada suaminya dapat digolongkan sebagai ketidaktaatan seorang wanita kepada suaminya dan dilarang keras oleh agama. 4. Tidak berbicara lembut pada laki-laki lain Hak laki-laki atas istrinya antara lain tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Namun seorang laki-laki tidak boleh melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, karena hal itu dapat memutuskan ikatan persahabatan. Dengan melarang seorang perempuan untuk bertemu dengan orang tuanya, seorang laki-laki telah merampas hak seorang perempuan untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Maka manusia harus menjadi pribadi yang lembut agar dapat melakukan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya.27 27 Muhammad bin Abdulllah bin Mu'adzir, " Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berumah Tangga",Ter.Muzaffar Sahidu, dalam, data/ id/ ih_articles/ single2/ pdf, diakses 29 Mei 2017
Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak-anaknya, dan kewajiban tersebut akan terlaksana ketika seorang istri tetap berada dirumahnya untuk melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya itu. Seorang istri hendaknya tetap berada didalam rumahnya karena tempat yang paling utama bagi seorang istri adalah dirumah. Seorang istri memiliki kewajiban didalam rumah tangganya, yaitu menjadi manajer dalam rumah tangga, dia yang mengatur segala sesuatu yang berada di dalam rumahnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang pemikir muslim dari pakistan Al-Maududi, seorang pemikir muslim Pakistan modern, menulis dalam bukunya al-Hijab bahwa tempat wanita adalah rumah, dia tidak terkecuali bekerja di luar rumah, kecuali mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan. . tugas mereka. kewajiban pekerjaan rumah tangga Adapun untuk keperluan keluar rumah, mereka boleh keluar rumah asal memperhatikan kebersihan diri dan menjaga rasa malu.28 Tempat yang paling utama untuk seorang istri adalah rumah, meskipun seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa syarat. b). Hak Istri Dalam suatu pernikahan ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, di samping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi 28 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume. 11, ( Tangerang : Lentera Hati, Cet. VII, 2007), hlm. 266
seperti mahar dan juga nafkah.29 Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut : 1. Mahar Mahar sendiri sudah ada sejak zaman jahiliyah, namun kemudian diperuntukan bukan untuk perempuan yang tak lebih dari calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat perempuan.30 Pengertian dari mahar (mas kawin) itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala menikah. Mas kawin itu sendiri biasa disebut sebagai sedekah, nihlah dan, faridhah. 31 Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. 32 Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika dilangsungkan akad nikah.33 Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan.34 Menurut syari'at, keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada mempelai laki-laki, bukan kepada mempelai perempuan, dan mengenai besarnya mahar itu sendiri ada ulama yang memberikan batasan terendah seperti Abu 29 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. IX, 2001), hlm. 40 30 Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, dalam jurnal ArRisalah Volume 15, No.2, 2015, hlm. 161 31 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. III, 2004), hlm 243 32 Ibid., Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer..., hlm. 163 33 Ibid., hlm. 168 34 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve) 1993 ,hlm. 40
Hanifah yang membatasi paling sedikit mahar itu 10 dirham / 7 dinar pada itu. Sedangkan Imam Malik di Madinah membatasinya dengan seperempat dinar. Adapun Imam Syafi'I dan para Fuqaha lainnya tidak memberikan batasan terendah dikarenakan menurut mereka, harta apapun dapat dijadikan sebagai mahar, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. Sementara itu, untuk batasan tertinggi dari jumlah mahar itu tidak dikemukakan oleh para ulama. Mengenai cara dari pembayaran mahar itu sendiri dapat dibayarkan secara tunai,berhutang, atau sebagian saja dulu di waktu terjadinya akad nikah asalkan waktu penundaannya jelas.35 Mengenai cara dari penentuan dari mahar itu sendiri dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya adalah dengan : 1) Ditentukan oleh hakim, yang mana ini biasa dilakukan ketika seorang suami enggan untuk menentukan maharnya. 2) Ditentukan oleh kedua mempelai. 3) Ditentukan dan diberikan ketika akan berkumpul ini terjadi apa bila seorang suami hendak berkumpul dengan istrinya padahal mahar belum ada, maka seorang suami terlebih dulu harus memberikan mahar tersebut36 Mahar itu sendiri telah diwajibkan oleh Islam sebagai tanda dari kecintaan seorang suami terhadap istrinya.37 Di Indonesia sendiri, mahar yang menjadi hak mutlak seorang Istri jumlahnya relatif kecil, Masalah 35 Ibid., Istibsyaroh, Hak-Hak Perempua..., hlm. 101 36 Ibid., Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam...,hlm. 244 37 Yusuf Qardhawi, Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nunsyiduhu, Ter. Abdus Salam Masykur dan Nurhadi, Malamamih Al-Mujtama' Al-Muslim, ( Solo : PT Era Adicitra Intermedia, Cet. II, 2013), hlm. 493
mahar dalam kodifikasi hukum keluarga atau hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak diatur secara rinci.38 c. Nafkah Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.39 Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih saying dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.40 Istilah menafkahi diri sendiri biasanya berarti seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Tuhan, seperti anak, pasangan, orang tua, kerabat, dan lain-lain. Ditinjau dari arti harfiahnya, pemeliharaan adalah pengeluaran yang dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan pengeluaran ini harus digunakan untuk tujuan yang baik. Menurut mazhab Syafi'I dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebuthan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan seorang suami, dalam hal ini sejalan dengan KHI pasal 80 sebagai berikut : 38 M.Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 99 39 Iman Jauhari, Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. II, 2012, hlm. 508 40 Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istrinya telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih, dan kewajiban tersebut merupakan dampak dari akad nikah dan juga merupakan konsekwensi bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia harus berkenan untuk menanggung biaya hidup dari perempuan yang telah dinikahinya itu dengan cara menfakahinya. Lihat , Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, ( Malang : UIN-MALIKI Press, 2010), hlm, 70
a. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. b. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. c. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istriya adalah dalam rangka menjaga seluruh anggota keluarganya agar terbebas dari keterlantaran.41 3. Mendapat Keadilan dalam poligami Berbicara mengenai keadilan, Agama Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua aspek. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan merupakan tuntutan normatif, dan tuntutan tersebut muncul pada semua aspek dalam kehidupan social, dan poligami merupakan salah satu aspek sosial yang didalamnya menuntut keadilan.42 Dalam hal keadilan dalam poligama atau memilik stri lebih dari satu itu bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Islam. 41 Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam Jurnal SAWWA, Volume 8, No. 2, 2013, hlm. 367-368 42 Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi", dalam Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm.161
Mengenai batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Akan tetapi yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah harus melakukan pembagian materi secara merata sehingga tidak timbul rasa iri begitu juga dalam hal memberikan perhatian.43 Adapun keadilan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh lebih cenderung bersifat kuantitatif, yang sebenarnya lebih tepat untuk kata qistun (adil). Keadilan kuantitatif ini bersifat rentan karena sifatnya mudah berubah. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqh mengenai poligami, misalnya tentang pembagian jatah rezeki secara merata di antara isteri-isteri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.44 4. Diperlakukan dengan baik Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina, dan seorang suami yang mulia adalah seorang suami yang tidak akan memaki istrinya.45 Kenapa seorang istri harus diperlakukan dengan baik, alasannya adalah karena sepanjang hari seorang istri telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Sepanjang hari seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga yang ternyata itu merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, 43 M.Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqh Al Mar'a Al Mslimah, Ter. Yessi HM Basyaruddin, Fiqih Perempuan Muslimah : Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir, ( Tt: AMZAH, Cet. II, 2005), hlm. 189-190 Lihat Juga Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 178 44 Ali Imron HS, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol.6.1,2012, hlm.9 45 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri'I al-Islam, Ter. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 217
seperti mencuci baju, piring, masak makanan untuk suaminya dari bekerja dengan harapan akan mendengar kata-kata yang indah dari mulut suaminya. Oleh karena itu janganlah seorang suami menambah keletihan istri, Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan senantiasa menerangi keluarga.46 Selain itu seorang suami jangan sampai membenci istrinya hanya karena sfat-sifatnya yang dirasakan kurang menyenangkan. Seorang suami hendaknya senantiasa ingat bahwa disamping adanya sifat yang dirasakan tidak menyenangkan itu seorang istri masih mempunyai sifat-sifat lain yang justru menyenangkan suaminya. Jangan sampai seorang istri diperlakukan dengan tidak pantas hanya karena istri mempnyai sifat- sifat yang kurang berkenan dihati suaminya.47 5. Mendapatkan hak waris Dalam kepustakaan hukum Indonesia, istilah "waris" sering digunakan atau sering disebut dengan pewarisan. Kata ahli waris berasal dari bahasa Arab, namun dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah "warisan". Bentuk verbanya adalah warastra yasiru dan maskulinnya adalah mira. Dalam literatur hukum Arab Anda akan menemukan kata mavaris, yang merupakan bentuk jamak dari miras. namun banyak di buku-buku fikih tidak menggunakan kata mawaris sedangkan kata yang digunakan adalah faraid.48 46 Ibrahim Amini, Niz{am al-Hayat Azzawjyah, Ter. Jawad Muammar, Hak-hak Suami dan Istri, ( Jakarta : Cahaya, Cet. III, 2005), hlm. 170 47 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perawinan Islam, ( Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm 59 48 Maryati bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1, Tth, hlm. 10
Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hak waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap orang pasti mengalami kematian, dimana kematian berpengaruh terhadap hak waris. Warisan berarti pengalihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.49 Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Berikut ini beberapa istilah dalam hukum waris: 1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris). 2. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara ab intestanto), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah title khusus (ahli waris testamentair). 49 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung ; Sumur. 1983)
3. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelahdikurangi semua utangnya. 4. Boedel adalah warisan yang berupa kekayaan saja, dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia antara lain ialah: 1. Biaya pengurusan mayat; 2. Dibayarkan utangnya; 3. Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya; 4. Dalam hukum waris islam diambil zakatnya/sewanya; dan 5. Sisanya adalah harta warisan. 5. Wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang (biasanya dituangkan dalam suatu akta) yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali. 6. Legitime portie adalah bagian mutlak yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut "legitimaris" yaitu para ahli waris dengan garis lurus,menurut undang-undang 50 Kewajiban dan Hak mantan suami isteri setelah putusnya perkawinan Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, yaitu: nafkah mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah yang 50 Referensi:
masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,51 sebagaimana bunyi pasalnya: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan suami.52 1. Kewajiban dan Hak mantan suami setelah putusnya perkawinan a). Tinjauan umum tentang putusnya perkawinan Putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan talak dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu talak oleh suami dan talak oleh istri yang meminta talak menurut Pasal 114 Kompendium Hukum Islam. Sekaligus, dalam arti mengakhiri perkawinan atas perintah 51 Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet. ke-3. Jakarta: Kencana,2006 hal 255. 52 Marjiman Prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hal 83.
pengadilan adalah batalnya perkawinan.Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah. Perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah di hadapan hakim pengadilan dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami ruh ketentuan perceraian serta sebab dan akibat yang mungkin muncul setelah berpisahnya suami istri. Lalu ada alasan yang sama mendesaknya untuk putusnya perkawinan dan alasan mengapa perceraian itu terjadi. Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di pengadilan, baik oleh suami karena suami memerintahkan talak (talak) maupun oleh istri yang meminta cerai atau cerai karena cerai yang sulit. Meskipun dalam ajaran agama Islam perceraian dianggap sah jika suami segera menyatakannya, namun tetap harus dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perceraian.53 Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi 53 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17
terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini. Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menganggap perceraian sebagai hal terburuk yang bisa terjadi pada hubungan keluarga. Namun, agama memberikan kebebasan kepada setiap pemeluknya untuk menentukan jalan rekonsiliasi atau jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif menganggap perceraian sebagai perkara hukum apabila memenuhi unsur-unsur perceraian, antara lain perselisihan yang menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan atau karena pasangan tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Secara umum, proses perceraian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, tergantung dari pihak mana yang mengajukan gugatan tersebut. Pertama, gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak (yang disebut gugatan cerai). Kemudian, ketika mengajukan gugatan cerai, perlu dipertimbangkan pengadilan mana yang berwenang menerima gugatan tersebut dan kemudian meninjau kembali gugatan cerai yang diajukan dengan yurisdiksi absolutnya (pengadilan umum atau pengadilan agama). b). Kewajiban mantan suami setelah putusnya perkawinan Perceraian terjadi karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: pertama, memberikan juga
mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al-dukhul; kedua, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul, dan memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu: 1. Kewajiban Memberikan Mut'ah Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari kata al-mata', yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan obyek untuk bersenang-senang.54 Secara istilah, mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap isterinya yang dicerai (ditalak). Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa 54 Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, Tahrir Alfaz al-Tanbih (Damaskus: Dar al- Qalam. 1408), hlm. 257
mut'ah itu wajib untuk semua isteri yang ditalak.55 Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat mut'ah.56 Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al-dukhul. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qobla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. 2. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah 55 Abdullah bin Qudamah, al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: al- Maktabah al-Islamiy. 1988), juz 3, hlm. 107. 56 Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, hlm. 334.
Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/ noun) dari kata kerja na-fa-qa yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. 57 Kata 'iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, 'iddah artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Alasan mengapa laki-laki wajib menjaga istrinya, menurut ulama Hanafiah, adalah sebagai imbalannya, laki-laki memiliki hak untuk membatasi kebebasan bergerak perempuan dan hak perempuan untuk setia pada aturan suaminya. Begitu perkawinan diakui sah, kebebasan wanita tidak sama dengan ketika dia masih lajang. Dengan sebab dan alasan tersebut di atas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian 57 Erfani, "Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga", Artikel dalam badilag.net. hlm. 3.
yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri. 58 Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talaq raj'i masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun nusyuz, yaitu ketika seorang istri tidak menunaikan kewajiban suaminya untuk melayani suaminya lahir dan batin sebagaimana yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pasal 83 dan 84 hukum Islam. Artinya, yang harus dijadikan tolok ukur untuk menentukan apakah nusyuz itu berdasarkan fakta-fakta yang menjadi bukti sah di persidangan tentang sikap dan perilaku nusyuz ketika keduanya berumah tangga, bukan yang meminta cerai.59 58 Ibid., hlm. 155. 59 Ahmad Satiri, "Nafkah Iddah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Artikel dalam hlm. 10.
Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah. 3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak Biaya hidup dan pendidikan anak harus dibayar sebelum dan sesudah perpisahan. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, mengacu pada Pasal 80 ayat (4) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah menanggung penghasilan keluarga, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Pasal 80 KHI mengatur penghasilan keluarga sebelum perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur penghasilan setelah perceraian. Artinya, tunjangan anak dibayar penuh oleh ayah baik ketika mereka menjadi orang tua sebelum perceraian maupun setelah perceraian. Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan
ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam. 2. Kewajiban dan Hak mantan istri setelah putusnya perkawinan a). Kewajiban mantan istri setelah putusnya perkawinan Dalam Islam sangat memperhatikan nasib seorang wanita, meskipun suami sudah menceraikan isterinya akan tetapi selama masih dalam masa iddah suami isteri masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban suami-isteri terhadap isteri selama masa iddah: 1. Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi uang belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. 2. Namun wanita yang ditinggal mati suaminya baik itu hamil maupun tidak, tidak berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal karena sudah mendapatkan warisan. 3. Sedangkan kewajiban untuk isteri selama masa iddah yaitu tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddahnya belum berakhir b). Hak mantan istri setelah putusnya perkawinan Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. 1. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum
ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraiannya atas kehendak suami.Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al- dukhul). 2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI. Secara lebih terperinci ketentuan hak-hak mantan istri pada masa iddah dijelaskan oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut :
a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj`i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum cerai, baik untuk pembelanjaan pangan, untuk pakaian dan juga tempat tingggal. b. ( Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik talak bain sughra atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal, bila ia dalam keadaan hamil, selain mendapat tempat tinggal ia mendapat nafkah selama hamilnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama. c. ( Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama iddah itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak bain.