KERJASAMA SIPIL MILITER DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN DARAT TINGKAT KODIM (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga) TESIS Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia Oleh : JUANDA SYAIFUDDIN Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101001 Program Studi Strategi Perang Semesta Sekolah Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA 2010
HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh : Nama : Juanda Syaifuddin NPM : 120090101001 Program Studi : Strategi perang semesta Judul Tesis : Kerjasama sipil militer dalam penataan ruang wilayah pertahanan darat tingkat Kodim ; studi kasus di Kabupaten Purbalingga. Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada program studi strategi perang semesta, Universitas Pertahanan. DEWAN PENGUJI Pembimbing : Marsma TNI.DR.UH.Harahap ... . Pembimbing ... .... Penguji : ... ... Penguji : ... ... . Ditetapkan di : Jakarta, Tanggal : ... Agustus 2010
KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH Puji Syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmadnya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister jurusan strategi perang semesta pada Universitas Pertahanan. Saya menyadari proses penulisan tesis ini tidak akan berlangsung lancar tanpa dukungan moril dan bimbingan dari berbagai fihak, mulai masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Dengan rendah hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Marsma TNI Dr.U.H.Harahap,M.Si dan Brigjen TNI Makmur 1. Supriyatno, M.Pd, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu , tenaga dan fikiran untuk mengarahkan dan menyemangati saya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. 2. sehingga membuka cakrawala ilmiah yang semakin luas dan mendalam. Para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas, 3. Raharjo, Aster Kasdam IV/Dip yang telah memberi penelitian dan membantu fasilitas Purbalingga, beserta staf yang telah memberi masukan bagi data penelitian. selama penelitian, Pangdam IV/Dip, Komandan Korem 071/WK, Kolonel Kav. Teguh ijin untuk melakukan termasuk Dandim 4. Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga, yang bersedia meluangkan waktu untuk diskusi dan wawancara, untuk melengkapi data penelitian bagi penyelesaian tesis ini. 5. Istri tercinta yang selalu menemani dan menyemangati setiap saat selama proses kuliah dan proses penyusunan tesis ini, sehingga semua menjadi terasa ringan, termasuk juga anak satu-satunya yang juga memberi inspirasi selama proses study. Akhirnya atas ridho Allah SWT, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, semoga segala amal dan kebaikan semua fihak yang telah memotivasi saya mendapat pahala dari Allah SWT Jakarta, Agustus 2010 Penulis vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NPM Program studi Jenis Karya : Juanda Syaifuddin : 120090101001 : Strategi Perang Semesta : Tesis Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia Hak bebas royalty Non Eklusif ( Non Exclusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : KERJASAMA SIPIL MILITER DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN DARAT TINGKAT KODIM; STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA. Beserta perangkat yang ada ( bila diperlukan ). Dengan Hak Bebas royalty Non Eklusif ( Non Exclusif Royalty Free Right) ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database ), merawat, dan mempublikasikan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. tugas akhir saya selama Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Pada Tanggal : Jakarta : 12 Agustus 2010 Yang menyatakan ( Juanda Syaifuddin ) v
Abstract Name : Juanda Syaifuddin Study Program : Total war Strategy Title : Civil Military cooperation on district level defense spatial planning, case study in Purbalingga. Preparation of the National defense system should be implemented through national development, with due regard to the development of defense capabilities. National spatial planning has to be a Public policy to control and guide development planning and implementation. Spatial planning should be able to accommodate all interests. So that synchronization occurs between spatial planning and regional interests of defense, is required to equalize the perception of interaction until development can improve the welfare and considering improvement defense capability. National spatial planning is not simple duties, its need assessment on the planning process, to avoid the new problem in the future. Key words : National defense system, Spatial Planning, synchronization and Interaction.
Abstrak Nama : Juanda Syaifuddin Program Studi : Strategi Perang Semesta. Judul : Kerjasama Sipil Militer dalam penataan ruang wilayah pertahanan darat tingkat Kodim, Studi Kasus di Kabupaten Purballingga. Penyiapan sistem pertahanan negara harus dapat dilaksanakan melalui pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Tata ruang wilayah nasional telah menjadi kebijakan Negara sebagai pengendali dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana tata ruang harus dapat mewadahi semua sektor kepentingan termasuk kepentingan pertahanan. Agar terjadi sinkronisasi rencana tata ruang antar kepentingan daerah dan pertahanan, diperlukan interaksi untuk menyamakan persepsi agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Penataan ruang bukan tugas sederhana, perlu pengkajian mendalam dalam proses perencanaannya, agar dimasa depan tidak muncul permasalahan baru. Kata Kunci : Sistem pertahanan Negara, Tata ruang, sinkronisasi dan Interaksi
1 2 DAFTAR ISI Halaman ... . HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN ... . ABSTRAK ... .. PERNYATAAN ORISINALITAS ... LEMBAR PERSETUJUAN ... . UCAPAN TERIMA KASIH ... . DAFTAR ISI ... . DAFTAR GAMBAR ... . DAFTAR LAMPIRAN ... . PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah... .. 1.1. Rumusan Masalah ... ... 1.2. 1.3. Tujuan Penelitian ... .. 1.4. Manfaat Penelitian ... .. 1.5. Batasan Penelitian. ... .. 1.6. Metode Penelitian ... .. Sistematika Penulisan ... ... 1.7. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 2.1. Umum ... 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 Transformasi Sumberdaya Nasional sebagai potensi kekuatan Negara untuk mendukung pertahanan Negara ... Perkembangan Binter Pasca UU.RI No 34 tahun 2004. ... ... Konsep Penataan ruang Wilayah pertahan darat ... ... ... . 2.4.1. Perencanaan ... Ide Pertahanan Teritorial ... 2.4.2. ... .... Hubungan Sipil - militer 2.5.1. Hubungan Sipil militer di Indonesia ... . 2.5.2. Hubungan Sipil-Militer yang diharapkan ... 2.6. 2.7 Kerjasama. Revolusi prinsip operasi dan taktik bertempur Militer ... 2.7.1. Perang sebagai Ilmu dan Seni ... ..... .. 2.7.2. Prinsip kerjasama antar Kesenjataan ... ..... .. 2.7.3. Kerjasama antar Matra ... . ... .. 2.8. Bahasan penelitian yang pernah dilakukan ... . vi i ii iii iv v vi vii ix x 1 7 7 7 8 8 8 10 10 16 19 20 21 23 26 29 26 29 33 35 37 38
3 METHODE PENELITIAN. 3.1 Methode Penelitian 3.2 3.3. .... ... Lokasi dan fokus penelitian. ... . Sumber data dan tehnik Pengumpulan data.... .. 3.3.1. Sumber data 3.3.2. Tehnik pengumpulan data ... . ... .. 3.4. Tehnik Analisis Data. 3.4.1. Teori analisis data ... ... ... . 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil penelitian 4.1.1 Kebijakan Angkatan Darat dalam penyusunan RTRW pertahanan darat. ... Keberadaan Pembinaan territorial dalam system pertahanan semesta ... .. Komunikasi Sosial sebagai Metode Pembinaan Territorial Pembinaan perlawanan wilayah sebagai metode Binter 4.1.2. 4.1.3. ... ... 4.1.4. ... ... 4.2. Pola penyusunan RTRWK dan RTRW pertahanan darat 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Rencana tata ruang wilayah ... Rencana tata ruang wilayah Kabupaten. ... . Rencana tata ruang wilayah pertahanan darat. ... ... 4.3. Interaki Komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam sinkronisasi RTRW pertahanan darat dan RTRWK... 4.4. Interaksi kowil dengan pemda dalam menyamakan pemahaman tentang system pertahanan Negara. ... . 4.5 Aktivitas komando kewilayahan dalam membantu tugas pemda dalam pembangunan nasional didaerah sekaligus dalam mewujudkan ruang wilayah pertahanan darat. ... .. 4.6. Faktor yang berpengaruh dalam interaksi penyusunan RTRW pertahanan darat. ... ... 4.7. Pembahasan ... 4.7.1. Pembahasan sehubungan sinkronisasi naskah RTRWK dengan RTRW pertahanan darat. ... .. vii 41 41 41 41 43 44 45 48 48 49 51 53 54 54 55 57 60 61 62 64 65 65
5. 6. 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4. 4.7.5. Pembahasan sehubungan interaksi kowil dengan pemda dalam sinkronisasi RTRW pertahanan darat dengan RTRWK ... ... Pembahasan sehubungan interaksi untuk menya- makan pemahaman tentang system pertahanan Negara Peran kowil dalam membantu pemda pada pelaksanaan pembangunan nasional didaerah serta pencapaian sasaran RTRW perhananan darat ... .. Pembahasan hasil penelitian tentang faktor peng- hambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan sinkronisasi RTRW pertahanan darat dan RTRWK. PENUTUP 5.1. 5.2. Kesimpulan. ... . Saran. ... . Daftar Kepustakaan ..... viii 72 76 80 86 92 93 95
Daftar Gambar Gambar 1.2. Tranformasi Sumberdaya Nasional. Gambar 2.2. Mekanisme pembinaan Sumdanas Hanneg. 10 13
Daftar Lampiran Lampiran 1 : Binkomsos ( cuplikan halaman penting) Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan untuk Kodim. Lampiran 3 : Daftar pertanyaan arahan wawancara Dandim Daftar pertanyaan arahan wawancara Kasdim Daftar pertanyaan arahan wawancara Ka Bappeda Lampiran 4 : Pengertian. Sumber : Kodiklat, Pembinaan Komsos, Keputusan Dankodiklat TNI AD nomor Kep/ 31/II/2009 tanggal 17 Februari 2009. Mabesad, Naskah Sementara Buku petunjuk Administrasi tentang penyiapan kekuatan kewilayahan. Disahkan dengan surat keputusan Kasad Nomor Skep /256/IX/2005 tanggal 20 September 2005.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar Nama : Juanda Syaifuddin NPM : 120090101001 Tanda Tangan : Tanggal : 12 Agustus 2010 iv
KERJASAMA SIPIL MILITER DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN DARAT TINGKAT KODIM: STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruangdan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan ruang ini dilakukan untuk memenuhi keterpaduan perencanaan lingkungan, keterpaduan antar wilayah, pemanfaatan ruang, pengendalian, pemanfaatan sumberdaya alam, keseimbangan antar wilayah dan antar sektor, yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. Penataan ruang merupakan perencanaan yang bersifat strategis dan konseptual, bukan hanya berbentuk rencana struktur dan fungsional saja, tetapi rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh yang dapat menciptakan kelayakan bagi pertumbuhan dan ketahanan disegala bidang, sehingga panataan ruang tidak hanya terbatas pada rencana tetapi juga diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga dapat dijadikan sebagai alat pengendali dan penyelaras dari berbagai perencanaan pembangunan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan baik yang terjadi antar sektor maupun antar wilayah yang berbatasan. Tujuan penataan ruang wilayah nasional, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota; keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut,dan ruang udara , termasuk ruang didalam bumi didalam kerangka Universitas Pertahanan Indonesia
2 Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah; keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan pertahanan dan keamanan Negara yang dinamis serta integrasi nasional. Untuk memudahkan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pemerintah menentukan pokok-pokok pembagian ruang, yaitu menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan. Kawasan budidaya merupakan tempat berbagai usaha dan kegiatan, misalnya pengembangan pemukiman, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi dan sarana prasarana. Kawasan strategis adalah kawasan yang pembangunannya diprioritaskan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan ditinjau dari tingkatannya, penataan ruang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kebijakan daerah dalam penataan ruang, menerapkan pola penataan ruang wilayah dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah secara hierarkhis dan dalam perencanaan tata ruang wilayah, pemerintah daerah membagi wilayah menjadi kawasan - kawasan sesuai dengan peruntukkannya, termasuk dalam menentukan kawasan strategis pertahanan dan keamanan , dengan mengakomodasi kawasan yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan pangkalan militer kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK). Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, merupakan program pembangunan daerah, yang berarti mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penentuan hasilnya, dibiayai dengan anggaran pembangunan. Pada kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten/Kota tetangga juga Universitas Pertahanan Indonesia
3 dilakukan pembangunan regional, suatu metode pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antar pemerintah daerah yang berbatasan, dengan memedomani ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pola pembangunan pada setiap wilayah perbatasanKabupaten/Kota dilakukan dengan pola yang sama di seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi tata ruang antar wilayah. Dalam pemahaman pemerintah daerah (pemda), penyiapan wilayah pertahanan disiapkan pada kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang mengacu kepada penentuan kawasan strategis bagi pertahanan dan keamanan, dimana dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang, disebutkan "... kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer" sehingga tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah hanya memberi ruang bagi kawasan pertahanan dan keamanan pada lokasi tertentu yang saat ini digunakan dan dihuni oleh militer atau fasilitas militer yang telah diakui oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk akomodasi pemerintah daerah terhadap kepentingan pertahanan negara. RTRWK, dalam perencanaanya hanya difokuskan kepada pemanfaatan ruang, tidak membahas pembinaan bidang Demografi dan kondisi sosial, meskipun tetap diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Tata Ruang wilayah pertahanan darat (RTRW pertahanan darat) yang dikembangkan Angkatan Darat, menerapkan konsep dimana wilayah pertahanan darat dibagi menjadi 4 daerah yaitu daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan. Penyusunan RTRW pertahanan darat, merupakan tugas yang diberikan kepada Komando kewilayahan, namun belum diikuti dengan penganggaran yang jelas. Dukungan anggaran yang dialokasikan terbatas untuk mendukung kegiatan penyusunan rencana dan kegiatan koordinasi, sedangkan pelaksanaan penataan ruang Universitas Pertahanan Indonesia
diharapkan dapat bersandar kepada daerah dari hasil interaksi dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Angkatan Darat (2009,7) menyatakan : " Untuk mewujudkan sinkronisasi RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten /Kota dengan RTRW pertahanan darat diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kodam, Korem dan Kodim. Sehingga diharapkan Pemerintah daerah dapat membantu untuk mengatasi kesulitan Kowil serta adanya kesepahaman dan kesepakatan didalam menentukan pembinaan daerah Pertahanan, khususnya daerah pangkal perlawanan untuk mendukung strategi pertahanan darat" Dalam penyusunan RTRW pertahanan darat, tidak mengenal adanya pengelolaan wilayah yang berbatasan dengan Komando kewilayahan yang bertetangga, dengan pengertian setiap RTRW pertahanan darat tingkat Kodim menerapkan konsep pembagian wilayah menjadi 4 daerah, sesuai klasifikasinya. Angkatan Darat (2009,13) menyatakan bahwa " syarat daerah pertempuran, komunikasi, belakang dan daerah pangkal perlawanan ditingkat Provinsi ditentukan oleh Pangdam/Danrem, ditingkat Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dandim dengan berpedoman kepada tata ruang wilayah pertahanan Korem". Komando kewilayahan (Kowil) dalam menyusun RTRW pertahanan darat, tidak memandang wilayah pada satu kawasan tertentu, Kowil berpandangan bahwa seluruh wilayah nasional merupakan wilayah pertahanan yang perlu dikelola dan dipersiapkan secara dini, oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Doktrin Pertahanan Negara, (2007;99), menyatakan bahwa "Perang Rakyat Semesta pada hakikatnya perang total seluruh rakyat Indonesia dengan mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan Universitas Pertahanan Indonesia 4
bangsa dari bangsa lain yang mengancam atau menduduki wilayah NKRI. Perang Rakyat Semesta bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan." "...Kewilayahan diwujudkan dalam pendayagunaan seluruh wilayah negara sebagai ruang juang dalam mengembangkan strategi pertahanan guna mencapai tujuan." RTRW pertahanan darat, mencakup pembahasan tentang kondisi wilayah, Tugas Komando kewilayahan untuk kurun waktu 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun kedepan, menyusun perkiraan ancaman dan pemanfaatan peluang, termasuk penyusunan konsep pertahanan dan rencana penataan ruang wilayah pertahanan darat, yang didalamnya memuat rancangan tugas Kowil untuk melaksanakan pembinaan unsur-unsur geografi, demografi, kondisi sosial dan SDA/B, yang diarahkan untuk dapat menjadi kekuatan yang dapat mendukung pertahanan negara. RTRW pertahanan darat diharapkan dapat disinkronisasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang disusun oleh Pemerintah daerah. Komando kewilayahan dalam penataan ruang wilayah pertahanan darat tidak cukup memiliki sumberdaya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan penataan ruang, tetapi pembinaan wilayah sebagai kekuatan pertahanan tidak boleh diterlantarkan, sehingga Kowil selaku penanggungjawab dan pelaksana penataan ruang wilayah pertahanan darat membutuhkan inovasi dan perjuangan yang optimal tugasnya dapat berhasil. Disamping itu penyiapan kekuatan pertahanan merupakan tugas pemerintah, yang harus dilaksanakan secara dini dan penyelenggaraannya secara lintas sektoral. Kowil sebagai pelaksana didaerah sebagai kepanjangan TNI yang menerima delegasi tugas dari Kemhan, membutuhkan metode yang tepat agar tugas yang diterima dapat terselenggara dengan berhasil. Pola penyusunan RTRW yang berbeda, persepsi tentang perwujudan hasil penataan ruang yang berbeda, kemampuan sumberdaya dan tingkat pemahaman atas sistem pertahanan Negara, terutama dalam pembinaan wilayah sebagai Universitas Pertahanan Indonesia 5
kekuatan pertahanan yang berbeda antara Kowil dengan pemerintah daerah, menuntut Kowil untuk melakukan interaksi yang intensif agar kepentingan pertahanan Negara dapat diakomodasi secara optimal oleh pemerintah daerah. Mengingat pemahaman terhadap sistem pertahanan Negara menjadi salah satu unsur penting dan berpengaruh terhadap kesadaran atas hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam pembelaan Negara, sehingga memerlukan media dan waktu khusus bagi Kowil untuk menyamakan persepsi tentang sistem pertahanan Negara termasuk dalam hal ini penataan ruang wilayah sebagai kekuatan pertahanan Negara. Hubungan sipil militer diera demokrasi setelah pemberlakuan Undang- undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, mulai mengemuka dan menjadi bahan diskusi sehingga memerlukan rumusan yang tepat, agar dalam implementasinya dapat berlangsung secara efektif dan mencapai sasaran. Beberapa pandangan tentang hubungan sipil militer Indonesia, menilai bahwa hubungan sipil militer dapat dibangun dengan semangat kesetaraan, kebersamaan, saling mengisi sebagai pendorong semangat untuk mempertahankan Indonesia dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi. Dalam mencari dan merumuskan hubungan baru Sipil-Militer yang harmonis dibutuhkan kemauan dan semangat dari semua komponen bangsa dalam sikap mental yang saling menghormati dan menghargai dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Politisi sipil harus secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan dan penguasaannya dalam sektor pertahanan, sebagai sebuah kebutuhan. Penguasaan atas seluk beluk dunia pertahanan dan militer, dibutuhkan oleh otoritas sipil agar dapat merumuskan kebijakan pertahanan sesuai dengan kebutuhan negara diera demokrasi saat ini. Disamping itu, politik sipil harus menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi TNI, salah satunya adalah mencegah politisi sipil melibatkan militer secara aktif dalam berbagai aktivitas politik praktis. Hubungan sipil Militer diera demokrasi, ditandai dengan supremasi sipil dan sangat berpengaruh terhadap kebijakan Universitas Pertahanan Indonesia 6
7 pertahanan, terhadap peran, operasional, anggaran dan alut sista militer. Aktivitas militer cenderung dibatasi dengan sistem regulasi yang mengikat dan memunculkan banyak keraguan, karena penjabaran atas kebijakan yang relatif lambat diterbitkan. Melihat pola penyusunan tata ruang wilayah yang diterapkan Pemerintah daerah maupun Komando kewilayahan masih terdapat perbedaan, pemahaman atas sistem pertahanan negara yang belum sama dan pengaruh pola hubungan sipil militer diera demokrasi, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian terhadap pola interaksi yang dilakukan oleh Kowil dengan Pemda dalam sinkronisasi RTRW Pertahanan darat dan RTRWK serta aspek lain yang berpengaruh. 1.2. Perumusan Masalah. 1. Bagaimana pola interaksi yang diterapkan komando kewilayahan dengan Pemerintah daerah dalam sinkronisasi RTRW dan dalam menyamakan pemahaman tentang sistem pertahanan negara ? 2. Bagaimana Komando kewilayahan memposisikan diri untuk membantu tugas pemda dalam pembangunan nasional di daerah sekaligus dalam mewujudkan ruang wilayah pertahanan darat ? 3. Apa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam penerapan pola interaksi dalam sinkronisasi RTRW, menyamakan pemahaman tentang system pertahanan negara dan membantu tugas pemda dalam pembangunan ? 1.3. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pola interaksi komando kewilayahan kepada Pemerintah daerah dalam sinkronisasi RTRW dan mendukung pembangunan nasional serta mengkaji pola interaksi dalam menyamakan pemahaman sistem pertahanan Negara. 2. Menganalisis upaya yang dilakukan Komando kewilayahan dalam membantu tugas pemerintah daerah menyelenggarakan pembangunan Universitas Pertahanan Indonesia
nasional dan upaya mewujudkan ruang wilayah pertahanan darat. 3. Menginterpretasikan faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam interaksi dan menyamakan pemahaman tentang sistem pertahanan negara. 1.4. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Sebagai implikasi teoritis yang dapat memberikan kontribusi akademik pada pengembangan studi pertahanan dalam bidang penataan ruang wilayah pertahanan. 2. Implikasi praktis, dapat memberikan kontribusi praktis bagi Komando kewilayahan dalam penyusunan RTRW pertahanan darat. 1.5. Batasan Penelitian. Mengingat variasi tugas Kodim dalam penataan ruang wilayah pertahanan cukup banyak menyangkut Geografi, demografi, SDA/B dan kondisi sosial, dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada pola interaksi antara pejabat Komando kewilayahan dan pejabat daerah dalam menjawab pertanyaan penelitian. 1.6. Metode Penelitian. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif, memanfaatkan sumber data didaerah penelitian, dan dokumen yang terkait, dilaksanakan secara diskriptif analisis sesuai hasil penelitian. 1.7. Sistematika penulisan. Untuk memudahkan penyusunan tesis ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 Tinjauan kepustakaan, yang memuat konsep-konsep yang bermanfaat sebagai pembanding dari analisis Universitas Pertahanan Indonesia 8
penelitian. Bab 3 metode penelitian, memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan, memuat hasil yang didapat selama pelaksanaan penelitian dan analisis, Bab 5 Penutup, yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Universitas Pertahanan Indonesia 9
Universitas Pertahanan Indonesia 10
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Umum. Pada bagian ini akan disampaikan uraian beberapa pengertian konsep yang dipergunakan sebagai landasan teori dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis. Konsep dan teori yang dimuat pada bab ini dimanfaatkan untuk mengarahkan pemahaman tentang masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dimuat pada bab ini digunakan sebagai bahan pembanding dan sekaligus sebagai pembatas dari arah penelitian. 2.2. Transformasi Sumber daya nasional sebagai potensi kekuatan Negara dalam mendukung Pertahanan Negara. Program pembinaan dan trasformasi sumberdaya nasional yang diprogramkan oleh Kementrian Pertahanan (Kemhan) melalui Direktorat jenderal Potensi pertahanan, menyatakan bahwa sumberdaya nasional terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai ; tehnologi, dana dan wilayah negara. Semua sumber daya nasional ini untuk dibina dan diarahkan untuk menjadi potensi kekuatan bagi pertahanan negara. Dalam bentuk visualisasi seperti gambar 1 : Universitas Pertahanan Indonesia
11 Keterkaitannya dengan penelitian, bahwa kebijakan ini menjadi bahan acuan untuk memahami tentang pembinaan sumber daya nasional, yang diarahkan menjadi potensi kekuatan pertahanan Negara dalam mendukung kekuatan pertahanan Negara, dimana salah satu sumber daya nasional ini adalah geografi sebagai wilayah Negara yang harus dibina dalam kegiatan penataan ruang wilayah pertahanan, guna mendukung kekuatan nasional, yang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan pada waktu dibutuhkan, bermanfaat dalam mendukung upaya pertahanan Negara. Dalam Doktrin Pertahanan Negara, (2007;99), menyatakan bahwa "Perang Rakyat Semesta pada hakikatnya perang total seluruh rakyat Indonesia dengan mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari bangsa lain yang mengancam atau menduduki wilayah NKRI. Perang Rakyat Semesta bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan diwujudkan melalui keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan peran, kemampuan, profesi, dan keahliannya sebagai manifestasi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bela negara. Kesemestaan diwujudkan melalui pengerahan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional Indonesia untuk dapat dimobilisasi guna kepentingan menghadapi bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Kewilayahan diwujudkan dalam pendayagunaan seluruh wilayah negara sebagai ruang juang dalam mengembangkan strategi pertahanan guna mencapai tujuan." Sejalan dengan pandangan tentang perang semesta, Kemhan dan TNI untuk mendukung sistem pertahanan negara tersebut, dalam melaksanakan penyiapan wilayah pertahanan, menyusun perencanaan tata ruang wilayah pertahanan negara yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan sifat ancaman yang dihadapi. Kebijakan pemerintah dalam penyiapan wilayah pertahanan, harus dilakukan kerjasama antar pemangku kepentingan, dengan melibatkan warga negara, wilayah dan sumber daya nasional, agar terjadi keseimbangan antar aspek kepentingan dan kebutuhan ruang bagi kesejahteraan serta dapat mendukung pertahanan negara. Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan negara, Kemhan berperan sebagai Universitas Pertahanan Indonesia
12 penjuru dan melibatkan Kementrian/instansi lain yang terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam kaitan itu setiap Kementrian/instansi wajib mempunyai program untuk menjaga dan menciptakan kondisi ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Kementrian Pertahanan dengan lembaga-lembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertahanan, mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan, serta memberi ruang bagi sektor lain untuk berperanserta dalam pengelolaan pertahanan negara. Kemhan menempatkan geografi sebagai salah satu elemen kekuatan pertahanan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara yang tertuang dalam buku strategi pertahanan negara sesuai peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor : Per/22/M/XII/2007 tentang Strategi pertahanan negara Republik Indonesia ( 2007; 132 ) dinyatakan : "Pembinaan wilayah untuk kepentingan pertahanan, yakni berupa penataan ruang yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan rangka kepentingan pertahanan. Pembinaan wilayah dalam meningkatkan dengan memperhatikan hak masyarakat dan kepentingan umum. Pembinaan wilayah didayagunakan bagi kepentingan instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen. Pembinaan batas wilayah sebagai acuan penyelenggaraan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. terluar Pembinaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil merupakan wujud upaya menegakkan hak kedaulatan wilayah NKRI. Pembinaan wilayah darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan pertahanan nasional yang utuh dan menyeluruh dalam tujuan nasional. mewujudkan kepentingan nasional dan Pengelolaan wilayah antariksa untuk kesejahteraan dan pertahanan negara secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan iptek." kemampuan pertahanan dikelola Sebagai pelaksana kebijakan Kemhan, TNI yang menerima limpahan tugas selaku pengemban tugas dan fungsi (PTF) Kemhan, melaksanakan pembinaan sumberdaya nasional, yaitu SDM, SDAB, dan sarana prasarana. Dalam kegiatan pembinaan tersebut salah satu bagian adalah melaksanakan penataan ruang wilayah pertahanan sebagai tugas yang diberikan oleh Kemhan dalam program PTF Kemhan didaerah. Dalam visualisasi seperti pada gambar 2 : Universitas Pertahanan Indonesia
Pemahaman ini sebagai penjabaran sistem pertahanan negara yang dianut Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 1 point 2 " Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman". Geografi Indonesia dengan luas wilayah, terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dikelilingi lautan, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar dan menjadikan Geografi sebagai salah satu elemen kekuatan Negara, Hans J.Morgenthau (1954;102). Luas wilayah dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya , apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan kekayaan yang berlimpah dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain, dengan luas wilayah seperti Indonesia, dapat menimbulkan ancaman yang datang dari fihak lain yang tidak menginginkan Indonesia menjadi Negara yang besar. Namun demikian, untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan, dalam satu gebrakan merupakan sesuatu yang Universitas Pertahanan Indonesia 13
14 mustahil, sehingga bila ada negara musuh yang ingin merebut Indonesia, maka peluang yang paling mungkin dilakukan dengan menguasai strategic centre of grafity, pusat pemerintahan, obyek vital nasional, pusat perekonomian, pusat budaya untuk meruntuhkan moral, merusak kepemimpinan, menghancurkan kekuatan militer dan melumpuhkan kemampuan untuk melakukan perlawanan berlarut. JS. Prabowo (2010, iv) Mengamati amanat UUD 45 pasal 30 (2), menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia , sebagai kekuatan utama , dan rakyat , sebagai kekuatan pendukung. Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 2002 pasal 1 (2), "sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah ...." ".... Pertahanan dan keamanan Negara Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan Negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan dengan menyusun , mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan fungsi utama pemerintah dan Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keamanan bangsa dan Negara. Partahanan dan keamanan Negara diselenggarakan dengan system keamanan nasional (siskamnas) , bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional , untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan yang menyeimbangkan dan menyerasikan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. (Lemhannas, 2002; 128) Kementrian Pertahanan menterjemahkan Perang semesta sebagai Total war dalam konteks pertahanan negara. Dalam pengembangannya perang semesta dalam konteks pertahanan negara mempunyai 2 fungsi yaitu Pertahanan Militer ( Military Defence ) dan pertahanan non militer ( Non military Defence). Universitas Pertahanan Indonesia
Fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI meliputi Operasi Militer Perang dan operasi militer selain perang, sedangkan pertahanan non militer pada dasarnya adalah memberdayakan sumber daya nasional meliputi fungsi kekuatan pertahanan dan pertahanan sipil. Melalui direktorat potensi pertahanan, Kemhan berusaha mewujudkan pertahanan non militer , meskipun belum ada pengertian yang jelas dan baku, namun secara universal, pertahanan non militer ini masih dianut dan dikembangkan oleh banyak negara. Komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai elemen kekuatan pertahanan non militer dalam menghadapi ancaman militer , disiapkan semenjak dini sebagai bentuk pemberdayaan potensi sumber daya nasional ( SDM, SDA/B dan sarana prasarana Nasional ) menjadi kekuatan pertahanan yang berfungsi sebagai pengganda kekuatan komponen utama. Kekuatan pertahanan non militer sejatinya untuk menghadapi ancaman militer, akan tetapi pada era damai dan kondisi tertentu dapat dikerahkan untuk operasi militer selain perang dalam hal penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Dalam menghadapi ancaman non militer, sesuai yang diamanatkan undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman dengan didukung unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Pertahanan sipil, berfungsi sebagai public security dan disaster manejemen, merupakan tanggungjawab dari Kementrian dalam negeri dan deperteman atau instansi pemerintah lain yang terkait. Menteri koordinator bidang Politik, hukum dan keamanan dalam sambutan penerbitan buku pokok-pokok pemikiran tentang perang semesta (2009), dalam menanggapi konsep perang semesta menyatakan : " ..... dalam era demokratisasi seperti saat ini, perang semesta harus menjadi kehendak negara dan bangsa yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada proses mekanisme demokrasi. ....." lebih lanjut dinyatakan " ..... perang itu menyangkut eksistensi negara dan bangsa Indonesia kedepan yang bukan hanya menjadi domain militer, tetapi juga menyangkut aspek - aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk aspek - aspek lingkungan global yang berlaku." Universitas Pertahanan Indonesia 15
16 Pemahaman dari amanat ini mengarahkan agar pembangunan kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI bukan hanya dimengerti dan difahami terbatas pada dua institusi ini saja, namun harus disosialisasikan kepada semua fihak dan seluruh warga Negara, agar pemahaman tentang sistem pertahanan melalui proses demokrasi dapat diterima dan menjadi kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Kepentingan pertahanan negara tidak dapat disiapkan pada saat terjadi perang atau pada saat ancaman sudah menjadi nyata, namun harus disiapkan secara dini tanpa harus melihat kecil atau besarnya ancaman, karena penyiapan kemampuan pertahanan negara juga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan negara berprinsip bahwa setiap pelaksanaan pembangunan selain ditujukan bagi kesejahteraan dan pada saatnya harus dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pertahanan dan kepentingan perang. Konsep pertahanan negara menempatkan seluruh wilayah sebagai wilayah pertahanan, yang tidak hanya bertumpu pada satu wilayah tertentu, semua wilayah harus dapat melakukan pertahanan secara mandiri, dalam batas waktu tertentu. Kemampuan wilayah dalam melaksanakan pertahanan atau ketahanan wilayah tidak dapat dengan sendirinya terwujud tanpa usaha yang dilakukan secara terencana, berlanjut dan berkesinambungan serta dilakukan secara lintas sektoral. Agar dapat mewujudkan ketahanan wilayah sangat dibutuhkan rencana tata ruang wilayah, yang dapat dipedomani sebagai petunjuk dan pengendali pelaksanaan pembangunan nasional di daerah. 2.3. Perkembangan Pembinaan Teritorial Pasca UU RI No : 34 Tahun 2004. Pengertian Pembinaan Teritorial (Binter) sesuai dengan Doktrin Kartika Eka Paksi (KEP) dan Buku Petunjuk Induk Binter, adalah metoda dan kegiatan serta kemampuan tehnis militer yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya untuk kepentingan Tugas Pokok TNI dalam rangka Pertahanan Negara. Definisi ini memberikan gambaran bahwa Binter diselenggarakan demi kepentingan Tugas Pokok TNI dalam Pertahanan Negara. Binter tidak untuk kepentingan lain dan Binter bukan kegiatan politik Universitas Pertahanan Indonesia
17 praktis terselubung, Binter menjadi metode yang diterapkan TNI untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat sipil untuk berpartisipasi demi kepentingan pertahanan negara. Keberadaan dan peran satuan komando kewilayahan merupakan gelar kekuatan yang tetap harus dipertahankan dan menempatkan diri untuk melaksanakan amanat Undang-undang dan bersama dengan unsur kekuatan lain, berusaha mewujudkan situasi yang kondusif serta dapat berperan dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional di daerah. Binter merupakan tugas seluruh satuan jajaran Angkatan Darat termasuk menjadi tugas satuan nonkewilayahan dalam upaya mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang ( RAK juang ) bagi kepentingan pertahanan negara. Binter juga diarahkan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, suatu kondisi yang berindikasikan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam masyarakat dalam bela negara, adanya kerelaan dan keikhlasan rakyat membantu TNI dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Binter dalam mempersiapkan wilayah sebagai upaya pertahanan negara, melaksanakan tugas inventarisasi data (aspek geografis, demografis dan kondisi sosial), membina dan mempersiapkan rakyat terlatih (Hansip, Wanra dan Linmas), membangun basis logistik wilayah serta membina ketahanan wilayah bagi kepentingan pertahanan negara. Data dan informasi wilayah sangat diperlukan bila terjadi gangguan keamanan di suatu wilayah, baik berupa kerusuhan, gerakan separatisme atau bencana alam. Bagi satuan penugasan yang digelar untuk membantu mengatasi permasalahan di daerah, dapat langsung mengakses informasi yang akurat mengenai kondisi yang ada di wilayah tersebut dan dapat segera bertindak sesuai tugas pokok satuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan surat Keputusan Panglima TNI Nomor : 142 Tahun 2002 istilah Komando teritorial dirubah menjadi Komando Kewilayahan. Satuan ini merupakan Gelar Bala Pertahanan Wilayah (Balahanwil), sebagai unsur penanggungjawab Binter yang sekaligus bertugas melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin muncul di Universitas Pertahanan Indonesia
18 daerah. Komando kewilayahan yang digelar mulai tingkat Daerah (Kodam) sampai dengan tingkat Rayon (Koramil) merupakan wujud gelar kekuatan TNI AD / TNI di daerah. Gelar kekuatan itu menganut pola kompartementasi dan dengan tugas yang telah ditetapkan, sebagai implementasi sistem pertahanan semesta, mempertimbangkan geografi Indonesia yang sangat luas dan tersebar. Dengan pola penggelaran seperti itu, diharapkan ancaman yang muncul di setiap wilayah dapat ditangkal oleh kekuatan kompartemen. Untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam menghadapi ancaman, salah satu hal yang perlu disiapkan adalah penataan ruang wilayah pertahanan, yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan dilakukan bersama-sama dengan instansi yang ada didaerah dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat dan berwawasan lingkungan. Fungsi utama Angkatan darat yang tertuang dalam doktrin KEP terdapat 4 fungsi utama yaitu fungsi pertempuran, fungsi intelijen, fungsi dukungan dan fungsi pembinaan teritorial. Sebagai salah satu fungsi utama, Binter dilaksanakan oleh seluruh jajaran Angkatan Darat sebagai peran dan kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai fungsi organik militer, binter diselenggarakan oleh komando kewilayahan (kowil) untuk menyiapkan ruang , alat dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh bagi kepentingan pertahanan Negara. Binter sebagai sebuah metode yang diterapkan dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Untuk memenangkan pertempuran dalam sishanta , Binter merupakan bagian dari kegiatan lintas sektoral, saling terkait dan terpadu dengan kepentingan komponen bangsa lainnya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Binter dalam sishanta untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Binter dalam Sistem pembinaan ketahanan nasional (sisbintahnas) diarahkan untuk mendukung keberhasilan pem-bangunan nasional melalui methode Bhakti TNI, Pembinaan ketahanan wilayah (bintahwil)/pembinaan perlawanan wilayah (binwanwil) dan komunikasi sosial (komsos) untuk membantu mewujudkan ketahanan kondisi sosial. Binter dalam lingkup sistem pembinaan TNI diarahkan untuk Universitas Pertahanan Indonesia
19 mewujudkan sikap teritorial untuk memelihara dan meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. (Mabesad , 2006 ; 183). Komando kewilayahan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat disekitar tempat tugasnya, perlu menerapkan suatu proses pembinaan yang diterapkan dalam pembinaan territorial yang dalam ilmu territorial dilaksanakan sebagai suatu kegiatan Menyelami, Menghubungi, Mempengaruhi dan Mengajak lingkungan untuk dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional dan pertahanan Negara. 2.4. Konsep Penataan Ruang Wilayah pertahanan darat. Pemikiran tentang RTRW pertahanan darat, diinspirasi oleh kajian perang yang pernah terjadi pada perang kemerdekaan, mempedomani perintah siasat Panglima Besar Soedirman, yang disampaikan pada rapat bersama antara para Panglima , Gubernur serta Residen pada tanggal 11 Nopember 1948 (Julius Pour, 2009, 42). Tiga hal utama yang harus di.akukan oleh pasukan republik seandainya perang meletus : Pertama, kota-kota besar dan jaringan jalan raya tidak perlu dipertahankan oleh karena kekuatan musuh dipastikan jauh lebih besar. Kedua, perlu rencana pengungsian secara total, berikut penyebaran kantong-kantong perlawanan gerilya. Langkah semacam ini perlu diakukan oleh karena diperkirakan, perang bakal berlangsung luas dan akan memakan waktu cukup lama. Ketiga, rencana aksi perlawanan pasukan Republik yang telah dipilih dalam menghadapi serangan Belanda adalah perang gerilya. Selain itu, juga dikeluarkan perintah persiapan yang mengatur rencana penyiapan Lapangan Udara darurat dan tempat rahasia untuk pengungsian Presiden dan Panglima besar. Dengan mengadopsi pemikiran yang diterapkan pada perang kemerdekaan, maka dilakukan penataan dengan menetapkan daerah tertentu sebagai daerah pertempuran , daerah komunikasi atau daerah belakang. Namun pada kenyataannya, kedatangan musuh tidak dapat diatur sesuai keinginan fihak yang bertahan, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan pengalaman perang masa lalu, setiap jengkal wilayah suatu negara diasumsikan dapat menjadi bagian dari perang. Penyiapan ruang wilayah pertahanan berarti menyiapkan medan yang dalam pemahaman Kementrian pertahanan dan TNI sebagai Universitas Pertahanan Indonesia
20 rencana tata ruang wilayah pertahanan, yang disusun Angkatan Darat sebagai rencana tata ruang wilayah darat. Efektifitas ruang wilayah pertahanan tidak dapat diperhitungkan dari penyiapan medan sebagai daerah yang disiapkan untuk medan pertempuran, mengingat hal yang disampaikan diatas. Disamping itu, dalam pemikiran penyusunan kebijakan pertahanan negara menunjukkan bahwa perang atau pertahanan bukan hanya dalam domain militer saja, tetapi juga menyangkut pertahanan dan ketahanan disegala bidang yang berarti menjadi bagian dari penyiapan wilayah pertahanan. Dengan pemahaman seperti itu maka konsep pertahanan dikembangkan dengan membentuk kompartemen strategis dengan beban tugas menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional wilayah, me-nyelenggarakan pembinaan teritorial, melaksanakan operasi pertahanan sesuai tingkatannya berdasarkan kebijakan Panglima TNI dan menyelenggarakan dukungan bantuan administrasi bagi komando/satuan yang melaksanakan operasi diwilayah kompartemen. Menurut pandangan JS. Prabowo (2009; 88 ), rencana penataan wilayah pertahanan yaitu suatu bentuk perencanaan tata ruang wilayah yang didasarkan pada kepentingan pertahanan negara, guna mendukung pelaksanaan operasi militer untuk perang, manakala menghadapi agresi musuh. Penyusunan RTRW pertahanan secara keseluruhan sesungguhnya adalah domainnya Kemhan. Selaku PTF Kemhan, Angkatan darat menyusun RTRW Pertahanan darat, Kodam/ Korem membuat RTRW pertahanan darat tingkat Provinsi, dan Kodim menyusun RTRW pertahanan darat tingkat Kabupaten (Mabesad, 2009;9) Salah satu elemen penting dalam doktrin pertahanan negara adalah wilayah pertahanan, sebagai ruang juang, alat juang dan kondisi juang, yang dapat meningkatkan kemampuan negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. (Ditjen Pothan ,2009) Penyusunan RTRW Pertahanan menjadi tugas pemerintah dalam hal ini Kemhan yang selama ini telah dilakukan dengan istilah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komando kewilayahan yang diberi tugas sebagai PTF Kemhan. Universitas Pertahanan Indonesia
21 Komando kewilayahan selaku PTF Kemhan didaerah , dalam menyusun RTRW pertahanan darat mempertimbangkan bahwa perang semesta, bersifat kerakyatan yang berarti masalah pertahanan diabdikan bagi rakyat dan oleh rakyat, kelibatannya secara semesta yang berarti semua potensi serta kekuatan nasional yang pada saatnya dibutuhkan harus dapat dilibatkan dalam upaya pertahanan Negara dan pertahanan digelar secara kewilayahan, yang berarti tidak tergantung kepada satu kekuatan wilayah, tetapi disiapkan secara merata keseluruh wilayah Nasional. Dengan demikian penyiapannya tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu sektor kepentingan saja , tetapi harus dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektoral. 2.4.1. Perencanaan. Perencanaan merupakan himpunan asumsi untuk mencapai tujuan, sebagai kegiatan pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi2 yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Perencanaan sebagai seleksi tujuan, sebagai proses dasar untuk memilih tujuan dan menguraikan bagaimana cara mencapainya. Pemilihan alternatif dan alokasi sumber daya, pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber-daya yang tersedia. Perencanaan sebagai Proses penentuan masa depan, keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Randi R.Wrihantoro & Riant Nugroho Dwijayanto , 2006; 63) Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dinyatakan bahwa ruang sebagai wadah atau tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang . Sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat- pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hierarchis memiliki hubungan fungsional. Tata ruang sebagai proses kegiatan dalam Universitas Pertahanan Indonesia
22 menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Dengan pengertian ini maka tata ruang mengandung beberapa makna yaitu dalam tata ruang terdapat suatu proses kegiatan; proses kegiatannya adalah menata dan menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang; terdapat kegiatan yang bersifat efektif dan efisien, menghindari penggunaan ruang yang berlebihan. (Budi Supriyatno, 2009; 29) 2.4.2. Ide pertahanan teritorial. Pandangan tentang pertahanan territorial berpengaruh sangat luas di dunia, namun setiap negara mempunyai pandangan masing-masing terhadap idea tersebut. Pandangan yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh bagaimana sejarah negara, sistem politik yang berlaku serta konotasi tentang organisasi dan strategi. Untuk mempermudah mendefinisikan tentang pertahanan teritorial, perlu menghilangkan berbagai perbedaan pandangan antara fihak yang satu dengan yang lainnya. Dari berbagai perbedaan, masih dapat diidentifikasi elemen-elemen sebagai suatu indikasi yang menjadi kunci dari pengertian tentang Pertahanan Teritorial. Merujuk pada tiga perbedaan yaitu kebijakan petahanan totalitas suatu negara, format dari organisasi militer dan bentuk -bentuk metode bertempur, maka Adam Roberts, (1986;34) menyusun definisi tentang pertahanan teritorial "adalah sebuah sistem pertahanan yang mendalam, suatu pertahanan totalitas sebuah negara yang terorganisir diwilayah negara yang dilakukan di wilayah sendiri ". "Tujuan dari pertahanan ini untuk menciptakan kondisi, dimana fihak penyerang meskipun untuk sementara waktu telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah geografi negara , selalu diganggu dan diserang dari segala arah. Suatu strategi pertahanan yang memiliki implikasi penting terhadap organisasi yang bertanggung jawab , melibatkan warga negara yang menggandakan kekuatan tentara dan termasuk unit milisi lokal". "Kekhasan dari sistem pertahanan teritorial dilandasi pada sistem persenjataan, methoda dan strategi organisasi militer yang hanya diterapkan untuk mempertahankan Negara dan bukan untuk melakukan agresi kenegara lain". Dari definisi ini dapat diambil suatu pendapat bahwa seluruh wilayah negara, baik laut udara maupun daratan, meskipun sebagian atau seluruh wilayah Universitas Pertahanan Indonesia
23 telah dikuasai musuh, namun kekuatan perlawanan harus tetap dapat melakukan gangguan dan serangan terhadap musuh dari segala arah. Sehingga kondisi wilayah harus diatur sedemikian rupa, sehingga wilayah memiliki akses yang sama kesegala arah, sebagai jalan pendekat dan jalan untuk gerakan manuver pasukan. Oleh sebab itu konsep penataan ruang wilayah pertahanan diarahkan untuk dapat menciptakan kodisi daerah yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara sebagai pertahanan teritorial, yang secara implisit hampir serupa dengan sistem pertahanan semesta yang diterapkan di Indonesia. Pertahanan negara menurut undang-undang no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah "segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Tata ruang wilayah pertahanan, dari pengertian-pengertian tersebut dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional, untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2.5. Hubungan sipil militer. Berbagai pendapat tentang hubungan sipil militer, mulai berkembang setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, pada tahun 1998. Sebelumnya pengetahuan dan teori tentang hubungan sipil militer hanya berlaku bagi negara liberal dan negara- demokrasi yang relatif sudah maju dan politik sudah demikian mantabnya, sehingga pengertian hubungan sipil militer diartikan sebgai supremasi sipil. Pandangan dan pemikiran tentang hubungan sipil dan militer, tidak hanya berkembang di Indonesia namun secara global dibicarakan oleh pakar-pakar politik dan militer yang mengaitkannya dengan proses demokratisasi dan dampak yang diakibatkan oleh proses tersebut. Universitas Pertahanan Indonesia
Dinegara-negara yang telah lebih dulu menerapkan pemerintahan Demokrasi, menganut pandangan bahwa hubungan sipil militer ditandai dengan supremasi sipil. Huntington dalam tulisannya yang dikutip oleh buletin Litbang Kemhan juga mengupas tentang supremasi sipil (civilian supremacy) atau kontrol sipil obyektif (objective civilian control), menyatakan bahwa supremasi sipil diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik, dalam arti lain bahwa militer mengakui otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan di bidang pertahanan. Mengurangi intervensi militer terhadap politik praktis dengan meningkatkan profesionalisme militer dan memberikan hak otonomi militer atas organisasinya sendiri. Pengabdian militer kepada negara merupakan konsekuensi atas tugas sesuai profesinya sebagai alat negara, yang dilandasi dengan profesionalitas militer dalam tugas pokoknya. Di negara-negara yang demokrasinya telah berakar dengan kuat dan kesadaran masyarakat atas tanggungjawab profesinya sudah demikian melekat, militer sepenuhnya berada di bawah kendali sipil, dengan pemahaman bahwa dominasi militer atas sipil dalam politik, bertentangan dengan sistem yang berlaku dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Pemikiran yang senada dalam melihat hubungan sipil - militer yang ditulis oleh Yusa Djuyandi (2010) meninjau beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pandangan tentang hubungan sipil - militer yaitu : Pertama, dalam hubungan sipil-militer yang biasa terjadi adalah 'masalah praetorian, mengutip pendapat Samuel Huntington, (1991: 231) "perlunya mengekang kemampuan politik militer". Setelah kekuasaan politik militer berhasil dibatasi, pemerintah negara-negara demokrasi liberal dan demokrasi baru harus berkonsentrasi pada perlunya mengawasi dan mengelola hubungan sipil-militer. Kedua, Pemerintahan demokrasi liberal berpendapat bahwa karena militer merupakan organisasi bersenjata yang disiplin , merupakan potensi yang Universitas Pertahanan Indonesia 24
dapat mengancam kebebasan, namun sebaliknya, karena ketidakdisplinan militer bisa menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Dengan keadaan seperti itu, maka perlu ada jaminan agar militer sebagai organisasi bersenjata yang disiplin, tetap menjalankan fungsinya menjaga kedaulatan Negara, dan mencegah intervensi militer terhadap politik dengan sikap yang tidak disiplin, petualangan, yang menjadi ancaman bagi pemerintah yang demokratis atau terhadap warga negara. Ketiga adalah pendapat yang dikutip dari M. Howard, (1957), tentang bagaimana melindungi militer agar tidak terjerumus ke dalam peran ganda tentara yaitu tunduknya angkatan bersenjata di bawah pemerintahan politik dan kontrol pemerintah atas ketundukan tersebut. Yaitu mencegah militer menjadi alat kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan politik sipil, yang menyebabkan militer keluar dari tugas pokoknya sebagai alat Negara. Keempat adanya permasalahan hubungan antara para pakar militer dengan Menteri Pertahanan'. Yang dikutip dari pendapat Samuel Huntington, (1991:20). Tentang "bagaimana Menteri Pertahanan bisa mengontrol militer jika ia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kredibel untuk menjalankan tugas dan wewenangnya" Fungsi control akan menjadi lemah apabila keputusan Menteri merupakan hasil pemikiran para jenderal Militer. Untuk mengatasi hal ini Menhan bisa saja mengambil staf ahli (whizz kids) di luar lingkungan militer. Permasalahan yang timbul adalah, bagaimana militer akan patuh dengan kebijakan Menteri sementara keputusan menteri tidak melibatkan sama sekali pendapat militer. Permasalahan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat membantu memperbaiki hubungan sipil-militer. Pertimbangan yang lebih menguntungkan adalah jika yang ingin dicapai adalah kepentingan bersama, maka pihak militer tetap dilibatkan dalam menyusun kebijakan yang berhubungan langsung dengan otonomi militer. Pertimbangan ini memberi peluang kepada kontrol sipil terhadap militer lebih baik dengan tetap memberi peran kepada pimpinan militer dalam keterlibatannya dalam kebijakan yang akan diterapkan. Universitas Pertahanan Indonesia 25
Lebih lanjut Yusa Djuyandi berpendapat bahwa di negara di mana hubungan sipil-militer sudah berlangsung dengan baik, biasanya politisi mengontrol militer melalui sistem pertanggungjawaban, dan kontrol terhadap politisi dilakukan oleh masyarakat melalui cara yang sama. Meskipun terdapat pembagian tanggung jawab dan sebuah pemerintahan sudah cukup mapan, tetapi kontrol yang sesungguhnya masih belum terlaksana secara efektif. Kunci utama kepemimpinan sipil terhadap militer adalah mekanisme akuntabilitas. Ketika mekanisme akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dan efektif, maka kontrol akan menjadi baik dan efektif pula. Kepemimpinan sipil terhadap militer tidak boleh diartikan hanya menjadi perisai terhadap kemungkinan kudeta, tetapi sebagai usaha mengelola sebuah pemerintahan yang memberikan legitimasi dan koridor terhadap semua aktor yang berkepentingan dalam masyarakat. Meskipun pemerintah menetapkan batasan-batasan dalam keputusan dan tindakan para pejabat, namun kontrol atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok, merupakan konsep yang memberikan kontrol sesungguhnya atas keputusan dan tindakan para politisi dan pimpinan militer. 2.5.1. Hubungan sipil Militer di Indonesia. Dalam beberapa waktu, Indonesia mengalami pola hubungan sipil militer dengan dominasi militer selama Orde Baru yang ternyata tidak dapat mengembangkan alam demokrasi yang positif. Namun demikian, pandangan ini belum diterima oleh keseluruhan para pimpinan militer. Sikap pimpinan militer yang menolak pandangan ini, pada akhirnya hanya mempertajam persepsi negatif dari fihak sipil terhadap militer yang memunculkan anggapan bahwa keberadaan militer hanya akan menjadi sebuah ancaman bagi pemerintahan yang demokratis. Militer sebagai bagian dari masyarakat Indonesia atau bagian warga negara merupakan alat negara dan oleh karenanya sikap militer harus melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai keputusan pemimpin politik. Sebagai amanat dari kedaulatan rakyat, pemberian otonomi kepada militer dari pimpinan politik sipil, ada beberapa kalangan berpendapat bahwa kondisi ini akan memberikan peluang Universitas Pertahanan Indonesia 26
27 kepada militer untuk tidak bertanggung jawab dan menghindar untuk bersikap tunduk pada kepemimpinan sipil. Pihak militer beralasan, kalau militer tunduk pada pemimpin sipil, maka yang terjadi adalah politisasi militer , dimana militer dimanfaatkan oleh penguasa politik/sebagai alat kekuasaan, yang akan mengganggu statusnya sebagai alat negara yang melindungi kedaulatan negara. Oleh karenanya militer lebih menghendaki hubungan yang bersifat kesetaraan (equal relationship), tidak ada yang menguasai dan dikuasai, tidak ada ordinat dan subordinat. Belum jelasnya pola hubungan sipil-militer di Indonesia, masih memunculkan kerawanan dan terjadi persaingan tidak sehat antara sipil dengan militer. Hubungan sipil-militer pada akhirnya dibutuhkan harmonisasi dalam kesetaraan "proporsional" yang disepakati melalui supremasi sipil, dimana militer harus profesional di bidangnya dan sipil turut serta berpartisipasi dalam mengelola pertahanan dengan bersama-sama membangun model hubungan sipil-militer yang harmonis di Indonesia guna kepentingan bersama dan membangun Indonesia baru dalam pemerintahan demokrasi serta diakui oleh masyarakat internasional. Pandangan Kemhan, melalui Balitbang Kemhan yang diterbitkan dalam Buletin Balitbang (2007) menyatakan bahwa upaya membangun format baru hubungan sipil-militer dalam masyarakat demokratis memerlukan landasan yang lebih fundamental, kriteria penting yang harus dipenuhi adalah terbentuknya pemerintahan demokratis melalui legitimasi berdasarkan Peraturan perundang- undangan, akuntabilitas publik dalam pemberian otonomi militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuatan, masalah pendidikan dan doktrin militer. Pandangan Sayidiman Suryohadiprojo (2007) tentang hubungan sipil militer di Indonesia mengingatkan agar Indonesia tidak mengadopsi murni civilian supremacy yang dianut dunia barat, karena adanya supremasi satu golongan terhadap golongan lain tidak sejalan dengan Pancasila dan berpeluang menjadi alasan pertentangan. Organisasi militer sebagai alat negara, berkewajiban untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Universitas Pertahanan Indonesia
Lebih lanjut Sayidiman berpendapat bahwa tanpa harus mengadopsi istilah supremasi sipil, militer akan menyesuaikan dengan alam demokrasi, dengan sadar patuh kepada Pemerintah, siapapun yang duduk dalam pemerintah itu, selama pemerintahan tersebut dilegitimasi melalui hasil pemilu yang syah. Namun demikian, sesuai dengan jati dirinya, TNI sebagai tentara Nasional, yang menjunjung tinggi politik negara, berkewajiban dan memiliki hak, sebagaimana hak yang dimiliki oleh profesi lainnya untuk menyampaikan pendiriannya kepada Pemerintah sekalipun mungkin pendirian itu berbeda dari pandangan Pemerintah. Militer harus selalu berpedoman kepada politik negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Selama pemerintah dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, militer akan patuh kepada pemerintah, sebagai organisasi militer profesional, sikap patuh militer sebagai kapasitas melaksanakan dan mengelola tugas pokoknya dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya mendorong terwujudnya demokrasi di Indonesia. Pendapat Samuel P.Huntington dalam karyanya The Soldier and the State; the Theory of Civil - Military Relations, tentang kontrol sipil obyektif, yang dikutip Yusa Djuyadi (2010) diyakini dalam pengertian kontrol sipil yang obyektif, kekuasaan militer akan diminimalkan, tetapi tidak dilenyapkan sama sekali, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan militer. Untuk kepentingan tersebut, maka kondisi hubungan sipil - militer di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru diarahkan untuk menciptakan sebuah pola hubungan sipil - militer yang seimbang dan terkendali. Landasan berfikir Huntington inilah yang kemudian juga dijadikan alasan untuk mengurangi kekuatan militer dari politik praktis dan hanya menempatkan TNI berdasarkan fungsi dan tugas utamanya sebagai alat negara. Meskipun TNI secara sadar telah menempatkan diri sebagai alat pertahanan negara dan pemerintahan sipil mempunyai hak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan bidang pertahanan, guna menata hubungan sipil militer yang harmonis dan demokratis, pemerintah harus menyusun program secara Universitas Pertahanan Indonesia 28
29 sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada, sebagai bentuk pemahaman sipil atas masalah-masalah pertahanan dan masalah militer. Politisi sipil, agar dapat diakui dan dipercaya dalam urusan pertahanan, harus dapat meningkatkan keahlian (expertise), untuk dapat menguasai seluk beluk pertahanan negara dan organisasi militer, sehingga perumusan kebijakan pertahanan dilegitimasi oleh fihak militer. Keterlibatan pemerintahan sipil dalam merumuskan dan mengelola bidang pertahanan, harus tetap memberi otonomi kepada militer untuk menyeleng- garakan dan mengatur organisasinya, demi tercapainya profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam semangat demokrasi dengan memper- timbangkan keharmonisan hubungan sipil - militer, campur tangan sipil dalam menyiapkan agenda dan kebijakan dalam bidang pertahanan, tidak boleh mengintervensi terlalu jauh ke dalam organisasi militer. Sebaliknya, bagi militer juga tidak mencari peluang dan kesempatan untuk mencampuri urusan pemerintahan dan secara sadar patuh terhadap kebijakan pemerintah dan menghormati proses demokrasi. 2.5.2. Hubungan sipil militer yang diharapkan. Harapan kedepan, bahwa hubungan sipil militer dapat dibangun dengan semangat kesetaraan, kebersamaan, saling mengisi sebagai pendorong semangat untuk mempertahankan Indonesia dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi. Dalam mencari dan merumuskan hubungan baru Sipil-Militer yang harmonis dibutuhkan kemauan dan semangat dari semua komponen bangsa dalam sikap mental yang saling menghormati dan menghargai dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Keterlibatan otoritas sipil dalam sektor pertahanan perlu didukung dengan sejumlah keahlian, karena keahlian dari kalangan sipil sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan dalam sektor pertahanan, yang sangat berbeda dengan perumusan kebijakan di sektor-sektor lain. Keahlian dalam sektor pertahanan juga dapat menentukan kualitas hubungan sipil - militer yang harmonis. Oleh karena itu otoritas sipil perlu memahami seluk beluk tentang dunia pertahanan dan militer agar kebijakan yang dirumuskan tidak mendapat Universitas Pertahanan Indonesia
30 pertentangan atau penolakan dari fihak militer. Sangat penting bagi pemerintah atau politik sipil untuk menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi TNI, salah satunya adalah mencegah politisi sipil melibatkan militer secara aktif dalam berbagai aktivitas politik praktis. Sikap politisi sipil yang melibatkan kalangan militer dalam dunia politik praktis dapat membawa militer kepada keinginan untuk meraih kekuasaan yang pernah mereka rasakan ketika masa Orde Baru. Meskipun militer saat ini berada dalam sebuah iklim yang demokratis, ternyata permasalahan masa lalu menjadi pertimbangan sebagian politisi, sehingga keberadaan militer di Indonesia saat ini dibatasi oleh sistem regulasi yang secara sengaja disusun untuk membatasi peran, operasional, anggaran, alut sista, profesionalisme militer, sebagai akibat pola pikir supremasi sipil yang tertanam sebagai bentuk " dendam masa lalu" pada sekelompok aktor maupun institusi yang merasa terpinggirkan dan merasa dalam tekanan pada waktu sebelumnya. Sikap ini memperlihatkan indikasi yang mengarah kepada sebuah sasaran yaitu menjauhkan militer dengan rakyat, dengan mempertimbangkan bahwa kedekatan TNI dengan rakyat, akan berpengaruh besar terhadap peran politik TNI, yang sangat dihindari di era demokrasi. Keadaan ini yang menyebabkan militer masih terganggu oleh keraguan dalam melakukan aktivitas dilingkungan masyarakat. Dengan pandangan tersebut diatas, penataan hubungan sipil-militer yang demokratis harus: (1) melibatkan sipil dalam pengelolaan kebijakan di bidang pertahanan; (2) Hubungan sipil-militer yang harmonis dibangun dalam kerangka demokrasi dengan semangat saling percaya dan kemauan bekerja sama guna membangun Indonesia; (3) Seluruh komponen bangsa baik sipil maupun militer berdampingan dan saling menghormati profesi masing-masing; (4) Mencegah suasana saling curiga antar sipil dan militer dan menghilangkan sikap merasa lebih atau superior dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Meskipun hubungan sipil militer cenderung berlaku pada tingkat kebijakan, namun dalam implementasinya, sangat berpengaruh kepada aktivitas militer ditingkat bawah. Berbagai regulasi yang membatasi peran dan operasional militer, alokasi anggaran yang terbatas, menyebabkan interaksi Universitas Pertahanan Indonesia
31 satuan-satuan militer didaerah dengan masyarakat menjadi terbatas, profesionalisme militer menjadi menurun karena logistik latihan yang sangat terbatas dan sarana prasarana yang belum terdukung, termasuk salah satunya adalah dukungan kegiatan bagi komando kewilayahan yang sangat minim, yang tidak memungkinkan untuk dapat menopang pembiayaan kegiatan yang dipertanggungjawabkan. 2.6. Kerjasama. Menurut Burhan Bungin (2006; 56), kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antar idividu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama akan terjadi apabila diantara individu atau kelompok saling menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama atau menghadapi ancaman yang sama. Beberapa bentuk kerjasama antara lain :
Gotong royong, adalah sebuah proses kerjasama yang terjadi di masyarakat pedesaan, sebagai aktivitas tolong menolong dalam bentuk pertukaran tenaga atau barang maupun emosional dalam bentuk timbal balik, terjadi disektor keluarga atau sektor produktif.
Kerja bhakti hampir sama dengan gotong royong, namun sasarannya adalah kepentingan bersama, proyek public atau program pemerintah, misalnya dalam sebuah desa sedang membuat jalan, maka masyarakat secara bersama- sama melakukan pekerjaan atau menyumbangkan materiil, tetapi tidak berakibat timbal balik.
Bargaining, proses kerjasama dalam bentuk pertukaran kepentingan antara dua organisasi atau lebih, penerapannya pada bidang politik, budaya, hukum , ekonomi ataupun militer.
Koalisi, kerjasama antar dua organisasi untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak merubah struktur ditubuh organisasi masing-masing, karena kerjasama biasanya pada dukungan program atau politik. 2.6.1. Bentuk kerjasama sipil militer yang dikembangkan secara interna- sional antara lain : Universitas Pertahanan Indonesia
Kerjasama Sipil militer dalam Bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat , membangun stabilitas dan pembangunan infrastuktur akibat perang dan bencana alam, di Indonesia biasa disebut Pengendalian kerusakan daerah. Kegiatan kerjasama sipil-militer dalam kondisi ini sudah sering dilakukan dalam bentuk kerjasama penanggulangan bencana alam, yang permah terjadi di berbagai wilayah Nasional.
Kerjasama sipil militer mengatasi berbagai hal yang dilaksanakan mulai tingkat kebijakan sampai pada operasional dilapangan, di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk TMMD, Manunggal Reboisasi, TM KB Kes, manunggal sosial sejahtera.
Kerjasama sipil militer dalam mengatasi problem dan pelestarian budaya, di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk pengamanan cagar budaya, pengamanan hutan lindung, penyelamatan lingkungan dari sampah dan ketersediaan air bersih.
Kerjasama Sipil Militer dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan, di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk latihan pramuka, PKBN, latihan ketrampilan untukmeningkatkan ketrampilan militer menghadapi tugas- tugas OMSP, memberantas buta aksara.
Kerjasama Sipil Militer dalam mengatasi pemogokan, dengan mengerahkan angkutan militer dalam membantu pemerintah dalam melayani masyarakat, atau membantu pengungsian, mudik dengan menggunakan sarana angkut TNI. Bentuk-bentuk kerjasama sipil militer dinegara maju telah menjadi model yang dikembangkan sebagai suatu bentuk operasi, baik bantuan militer kepada institusi sipil, atau sebaliknya bantuan tenaga ahli dari kelompok sipil yang diperbantukan kepada militer dalam tugas -tugas operasi yang membutuhkan tenaga ahli yang tidak dimiliki oleh militer. Perbedaan yang ada dalam kerjasama sipil militer yang dikembangkan internasional dengan yang dilakukan di Indonesia adalah kelembagaan. Dinegara yang sudah maju dengan tingkat Universitas Pertahanan Indonesia 32
33 kesadaran individu yang tinggi dalam mengabdi kepada Negara, setiap bentuk kerjasama sipil-militer dituangkan dalam petunjuk operasional, atau yang dikenal di Indonesia sebagai prosedur tetap, yang mengatur tataran tugas dan kewenangan masing-masing fihak dalam menyelesaikan tugas yang di berikan. Bas Rietjens and Myriame Bollen (2008;231) . Sementara di Indonesia, kerjasama sipil-militer belum menunjukkan perkembangan yang baik. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai warga Negara dan sebagai bagian sebuah institusi Negara, untuk mengabdikan diri kepada kepentingan Negara masih sangat rendah, sehingga meskipun kerja sama sipil-militer sudah dilakukan, namun prosedur dan mekanisme kerjanya belum tertata dengan baik, sehingga dalam melaksanakan tugas masih terlihat keraguan dan penanganan terhadap permasalahan relatif lambat. Terlihat kecenderungan bahwa keterlibatan suatu institusi dalam menyelesaikan permasalahan bersama, masih diperhitungkan untung dan rugi, bukan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang diutamakan. 2.7. Revolusi urusan Militer (Revolution Military Affair). Perang masa depan, trend yang berkembang dipengaruhi oleh revolusi dominasi militer atau lebih dikenal dengan istilah Revolution Military Affair (RMA), yang sangat berbeda dengan pelaksanaan perang masa lalu. Sejarah perang memperkenalkan perkembangan perang dari masa kemasa, dan sering disebut sebagai generasi perang. Perang dunia II telah menunjukkan kepada dunia betapa pesatnya teknologi perang dan jangkauan wilayah peperangan. Perkembangan teknologi militer dalam persenjataan dan mobilitas serta kebutuhan militer dalam melaksanakan peperangan, telah merubah doktrin peperangan, yang sama sekali berbeda dengan peperangan pada generasi sebelumnya. Pola peperangan telah terjadi perubahan yang sangat pesat, yang dipicu oleh teknologi militer, dan menyebabkan militer harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan doktrin peperangan, untuk mewadahi perkembangan teknologi. Andi Wijayanto ( 2010;212) mengatakan bahwa untuk mengukur kapabilitas militer dapat ditinjau dari beberapa faktor utama Universitas Pertahanan Indonesia
yaitu : Kemampuan untuk memperoleh informasi dan intelijen strategis untuk mendukung rencana strategi; Kemampuan gelar pasukan yang terkoordinasi dan dilengkapi dengan sarana prasarana mobilitas dan logistik; kapabilitas dukungan tempur yang ditentukan oleh penggunaan teknologi digital untuk mempercepat dan mengintegrasikan sistem logistik didaerah pertempuran; kapabilitas manuver, sebagai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan menyerang, penggelaran pasukan dan penerobosan; kapabilitas mobilitas pasukan, yang didukung oleh kesamaptaan prajurit dan dukungan alat angkut baik darat, air dan udara; dan kapabilitas tempur pasukan. Kemampuan bertempur militer, diukur dari kapasitas angkatan bersenjata dalam melaksanakan gelar pasukan secara cepat diberbagai wilayah dan berbagai situasi konflik; manuver pertempuran yang berkelanjutan dengan dukungan tempur dan fasilitas yang setara; operasi militer yang efektif dan adaptasi medan pertempuran secara kenyal. 2.7.1. Perang sebagai ilmu dan seni. Pengetahuan tentang perang berkembang dengan pesat dan diminati oleh berbagai kalangan, yang memunculkan berbagai diskusi dan perdebatan yang mengarah kepada kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip peperangan. Salah satu pendapat yang relevan dengan trend peperangan masa depan, adalah tulisan Davids Dickend. (2008) Dalam kajiannya menyampaikan ada 4 faktor utama sebagai indikasi yang mendukung revolusi peperangan masa depan yaitu : K4ISR, Kerjasama antar kesenjataan, teknologi militer modern dan doktrin pertempuran modern. Sinergi dari keempat faktor inilah yang menjadi motor revolusi peperangan dan kemampuan organisasi dengan memenuhi empat faktor ini akan menjadi militer yang disegani oleh kawan dan ditakuti lawan. Menghadapi perkembangan perang, Peperangan kota merupakan suatu yang masih relevan untuk dipelajari, guna menghadapi kemungkinan peperangan masa depan, yang tidak dapat dihadapi dengan menerapkan kemampuan, peralatan dan teknologi yang digunakan pada peperangan jenis lain. Perlu dibangun serangkaian ilmu pengetahuan tentang operasi militer dalam peperangan kota. Roger J. Spiller (2010;352) Universitas Pertahanan Indonesia 34
35 Akibat pengaruh perkembangan teknologi, menyebabkan perubahan doktrin militer, yang berkembang mengikuti perubahan generasi peperangan dan perkembangan teknologi persenjataan militer. Meskipun demikian, perkembangan teknologi tidak secara serta merta berpengaruh kepada strategi nasional, srtategi pertahanan dan strategi militer yang berada pada tataran yang relatif jauh diatas. Kebutuhan Komando dan pengendalian. Dengan perkembangan teknologi digital dan teknologi komunikasi yang sangat pesat, yang juga diterapkan dalam dunia kemiliteran, telah mengubah kemampuan pada perangkat komunikasi sebagai sarana komando dan pengendalian, sehingga pengendalian pasukan dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan militer tertinggi. Bagi para perencana dan pengendali operasi, perolehan informasi sedemikian cepat, tetapi tidak memberi cukup waktu untuk memanfaatkan bagi kepentingan perencanaan, namun secara umum penerapan teknologi ini sangat membantu pelaksanaan peperangan, dimana pemanfaatan informasi dapat langsung digunakan oleh komandan pasukan yang berada dilapangan . Dalam memanfaatkan sistem komunikasi digital, terutama bagi angkatan darat, teknologi dapat ditanam pada peralatan militer, perlengkapan perorangan prajurit, sehingga memungkinkan para jenderal dan pimpinan politik dapat langsung melihat gerakan pasukan dilapangan. Para pejabat politik dapat melakukan intervensi langsung terhadap pelaksanaan peperangan, melalui methode tele conference dan dapat memutuskan apa yang harus dilakukan oleh sebuah unit tempur, bahkan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh perorangan prajurit. Pimpinan militer dapat mengendalikan unsur - unsur tempurnya mulai tingkat penerapan strategi, operasi bahkan sampai pada tingkat taktis. Seperti yang disampaikan sebelumnya pimpinan militer dapat menggunakan perangkat komunikasi digital yang memungkinkan untuk dapat mengikuti setiap gerak pasukannya, bahkan juga mengamati gerakan pasukan musuh, sehingga dari jarak jauh dapat mengarahkan pasukannya harus melakukan apa, bergerak Universitas Pertahanan Indonesia
kearah mana, menunjukkan tempat-tempat rawan dan perlindungan yang dapat dimanfaatkan oleh unit dan perorangan. Dengan menerapkan teknologi satelit dan sensor radar yang dapat menayangkan pencitraan secara detail setiap sasaran musuh, sehingga jauh sebelum peperangan dilakukan, unit-unit tempur sudah dapat mempelajari situasi dan kondisi dimana mereka nantinya akan diterjunkan. Perkembangan dilapangan sebagai dinamika peperangan dapat dipantau dari jarak jauh dan setiap unit tempur dapat dikendalikan secara langsung. Bagi negara-negara maju yang telah menerapkan teknologi ini dan menjadi dua fihak yang berhadapan, menyebabkan peperangan akan menjadi lebih transparan dan tentu saja menyulitkan bagi kedua fihak. 2.7.2. Prinsip kerjasama antar kesenjataan. Peperangan darat, meskipun tetap akan mengerahkan sumberdaya yang relatif sama dengan generasi peperangan terdahulu, namun teknologi persenjataan yang digunakan sangat jauh berbeda. Altileri, menerapkan teknologi peluru kendali (Precision Guided Munition) yang dapat menyerang sasaran secara tepat pada fasilitas komando dan fasilitas pendukung operasi musuh lainnya dengan tepat dan cepat. Pasukan digerakkan dalam unit-unit kecil yang dilengkapi dengan sarana angkut yang dapat bergerak cepat, untuk menghindar terhadap bidikan dari kekuatan musuh yang mematikan. Selain gerakan cepat, pasukan juga dilengkapi dengan peralatan anti deteksi radar sebagai perlindungan pasif, untuk mencegah terjadinya korban karena menjadi sasaran tembak musuh. Pasukan Infantri, tidak dibiarkan hanya dengan mengandalkan kemampuan jalan kaki, namun didukung dengan kendaraan mekanis, berupa kendaraan angkut lapis baja, yang berfungsi melindungi prajurit, mempercepat manuver pasukan dan sekaligus membawa dukungan perlengkapan, persenjataan dan logistik. Pertimbangan ini dilakukan karena Infantri akan melakukan tugas jauh kedepan merebut posisi- posisi yang menguntungkan. Dengan penguasaan daerah oleh Infantri, akan memberi peluang kepada Kavaleri dan Artileri, untuk memindahkan kedudukan agar jarak tembak dua jenis kesenjataan ini lebih jauh kedepan; memberi keluasaan bagi unsur lain untuk konsolidasi dan menyusun rencana lebih lanjut. Universitas Pertahanan Indonesia 36
Untuk menjamin keamanan gerakan Infantri dan pasukan darat dari serangan udara, penguasaan udara oleh angkatan udara harus dapat diwujudkan, sehingga gerakan pasukan dapat dilindungi oleh kehadiran Angkatan udara atau kekuatan udara, karena pasukan darat memiliki kerawanan terhadap serangan udara musuh. Tanpa dukungan penguasaan udara, Infantri hanya akan menjadi korban serangan udara musuh. Pasukan darat sebagai penentu untuk memastikan bahwa wilayah diduduki dan dikuasai, tetapi sebelum pasukan darat bergerak diwilayah musuh, maka tugas penghancuran sasaran harus dilakukan oleh kekuatan udara taktis, dan bila mungkin juga dibantu oleh tembakan roket kapal laut, sebagai tugas tambahan bagi Angkatan laut. Disamping melakukan blokade laut, Angkatan laut juga berkewajiban untuk melaksanakan penghancuran sasaran didarat, yang dilakukan secara simultan dengan kekuatan udara. Selain kerawanan terhadap serangan udara musuh, pasukan darat juga rawan terhadap kavaleri musuh, oleh sebab itu, pasukan Infanteri dibekali juga dengan roket louncer anti tank dan anti perkubuan serta anti personel. Termasuk senjata lawan tank lapis baja, agar bila terpaksa berhadapan dengan Kavaleri musuh, masih dapat melakukan perlawanan, bahkan dapat melumpuhkan Kavaleri berlapis baja. Namun demikian penghancuran tank musuh menjadi bagian tugas para penerbang helicopter serbu yang ditugasi untuk melindungi pasukan yang bergerak didarat dengan menghancurkan kendaran lapis baja musuh. Helicopter yang bertugas dan merupakan modifikasi artileri terbang, sehingga jangkauan tembakan dan pengendalian rudal menjadi lebih efektif meskipun dalam operasionalnya menjadi jauh lebih mahal. 2.7.3. Kerjasama antar Matra. Kerjasama antar kekuatan laut dan udara, secara khusus belum banyak mengalami perubahan berkaitan dengan revolusi peperangan militer, sehingga operasi laut dilakukan seperti yang sudah berlaku, harus sinergi dan mendapat mengawalan dan perlindungan dari kekuatan udara. Tugas tambahan bagi kekuatan udara dan kekuatan laut adalah menyediakan informasi dari hasil pengintaian dimasing-masing wilayahnya untuk mendukung Universitas Pertahanan Indonesia 37
penerapan strategi, sehingga tidak terjadi kesalahan / kekurangan informasi disegala lini. Untuk mempersiapkan kekuatan militer dalam era kecanggihan teknologi seperti saat ini, konsep pertahanan yang relatif menguntungkan adalah dengan pengaturan dislokasi pasukan yang bersinergi. Dalam satu pangkalan, disamping kekuatan pasukan, juga didukung dengan kekuatan udara dan angkutan laut (bila memungkinkan) serta kesiapan logistik dan dalam satu Komando. Pertimbangan seperti ini diarahkan pada pola pengawasan wilayah lebih luas, dengan pengertian medan kritik tetap diduduki dan dikuasai, namun bila perkembangan ancaman terjadi ditempat lain, pengerahan pasukan kedaerah lain dapat dilakukan lebih cepat, dengan mengandalkan angkutan udara. Sehingga proyeksi pasukan dapat lebih cepat mencapai sasaran. Dengan dukungan teknologi penginderaan , teknologi komunikasi dan intelijen yang akurat, perkembangan situasi disetiap daerah dapat dimonitor, dan bila ancaman muncul , pasukan dapat segera dikerahkan untuk menghadapinya. Perkembangan persenjataan pada era digital seperti yang berkembang saat ini, tingkat akurasi menjadi lebih optimal, sehingga dapat menghindari kemungkinan korban sipil. Karena sasaran dapat dipastikan, untuk sasaran strategis, berupa pusat komando dan pengendali, pusat komunikasi, konsentrasi pasukan dan tempat-tempat penyimpanan logistik. Untuk kepentingan menghindari pemantauan dan pelacakan oleh musuh dengan teknologi canggih, maka teknologi penyamaran juga harus ditingkatkan, radar dapat mengenali bentuk-bentuk tertentu, sehingga memanipulasi bentuk ini dapat mengurangi pengenalan radar terhadap kedudukan pasukan dan daerah strategis lainnya. Selain penyamaran bentuk tampilan, kemampuan sensor sonar hanya berlaku bagi peralatan digital yang aktif, sehingga bagi pasukan yang sedang bergerak atau pada posisi statis, untuk menghindari pendeteksian musuh, dengan melakukan pemadaman peralatan elektronik, untuk sementara waktu, sampai waktu yang telah disepakati dalam perencanaan. Dengan mempelajari perkembangan prinsip pertempuran masa depan, para perencana penataan ruang wilayah harus berfikir dan menyesuaikan, seperti apa Universitas Pertahanan Indonesia 38
39 sebenarnya kebutuhan ruang yang paling cocok dengan bentuk peperangan di masa depan. Penguasaan medan dan adaptasi terhadap medan merupakan faktor mutlak bagi pasukan yang bertahan dan dengan pengenalan serta penguasaan medan secara detail, perencanaan pemanfaatan ruang menjadi lebih efektif untuk memenangkan pertempuran 2.8. Bahasan Penelitian yang pernah dilakukan. Sebagai pembanding dan bahan acuan atas apa yang pernah diteliti oleh orang lain, beberapa hasil penelitian yang mengkhususkan meneliti tata ruang dengan aspek aspek penelitian yang berbeda, disampaikan untuk membatasi dan memberi arah dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. 2.8.1. Judul thesis : Pengembangan Ibu Kota Kecamatan dan Ketahanan Wilayah (Studi Deskriptif RUTRK 1999/2000 - 2009/2010 Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), disusun oleh Joko Putro Utomo, Sekolah Paska Sarjana, Universitas GajahMada.Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan, menganalisis potensi dan strategi perencanaan tata ruang kota dan pengembangan ibu kota kecamatan bandar dengan memperhatikan ketahanan wilayah.Metode penelitian diarahkan untuk meneliti perkembangan aspek legalitas Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bandar, Potensi perencanaan baik pada aspek Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Kerjasama Pacitan, Wonogiri, Wonosari dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian adalah letak topografi, Sumber Daya Manusia, penggunaan tanah, aspek konflik kepentingan merupakan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Bandar sebagai Ibu Kota Kecamatan Bandar. 2.8.2. Judul Thesis : Kajian tentang peranserta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang didaerah dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus penataan ruangdi kabupaten Bekasi), disusun oleh Cecep Agus Supriyanta. Tujuan penelitian, untuk memberikan gambaran(deskriptif) tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian Universitas Pertahanan Indonesia
ruang; mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang; menganalisis dampak dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional. Methode Penelitian , menggunakan methode kualitatif, menggunakan paradigma alamiah yang dikenal dengan paradigma fenomenologis, berusaha memahami perilaku manusia dari kerangka berfikir maupun bertindak orang- orang itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan methode deskriptif analisis, untuk memperoleh gambaran tentang cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang. Hasil studi menjadi bahan evaluasi dalam proses perencanaan tata ruang bagi aparat terkait ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten, khususnya bagi Kabupaten Bekasi. 2.8.3. Judul Thesis :Kajian penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten se pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, (2003) disusun oleh Ketut Bagiartha, Petra Christian University. Tujuan penelitian untuk mengkaji tentang hubungan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan diKabupaten /kota yang ada di pulau Sumbawa, berkaitan dengan era otonomi. Penelitian dilaksanakan secara deskriptif, untuk memperoleh gambaran atau informasi sejauh mana implementasi RTRW dengan kenyataan di lapangan tentang status RTRW Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kesimpulan penelitian bahwa : (1) Proses penyusunan RTRW tidak dilakukan secara partsipatif dan memiliki kelemahan secara substantif, (2) Implementasi RTRW Kabupaten masih belum optimal, dilihat dari lemahnya kelembagaan tata ruang, RTRW belum digunakan secara optimal sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah, belum adanya dasar hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Universitas Pertahanan Indonesia 40
Universitas Pertahanan Indonesia 41
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil bentuk studi kasus, dengan bahan studi difokuskan kepada pola interaksi antara pejabat komando kewilayahan setingkat Komando Distrik Militer (Kodim) dengan pejabat pemerintah daerah dalam kegiatan perencanaan penataan ruang wilayah di Kabupaten Purbalingga. Penelitian akan dilakukan dengan methode deskriptif analisis, mengkaji interaksi yang dilakukan pejabat kowil dengan pejabat penyusun rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, juga akan mengungkap faktor penghambat dan pendukung dalam proses interaksi. Pejabat daerah yang berperan dalam penataan ruang wilayah cukup banyak, maka untuk memperoleh data melengkapi hasil penelitian, dipilih pejabat yang sangat erat dan berperan sentral dalam penataan ruang wilayah daerah yaitu Ketua Bapeda, Komandan Kodim, Kasdim dan pejabat setingkat Perwira seksi. Apabila dalam pelaksanaan terjadi dinamika, data yang diperoleh dari fihak lain tetap dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk melengkapi hasil pengkajian. 3.2. Lokasi dan fokus Penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kodim Purbalingga dan difokuskan kepada interaksi dalam sinkronisasi penyusunan rencana penataan ruang wilayah pertahanan darat tingkat Kodim, interaksi dalam menyamakan pemahaman pertahanan negara dan bagaimana kowil memposisikan diri untuk membantu pemda dalam proses perencanaan pembangunan nasional didaerah. 3. 3 Sumber data dan tehnik pengumpulan data. 3.3.1 Sumber data. Pengumpulan data primer diperoleh dari aparat komando kewilayahan dan aparat pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah, yang dianggap sebagai pelaku utama dan yang memahami proses perencanaan penataan ruang di Kabupaten Universitas Pertahanan Indonesia
42 Purbalingga. Untuk Pejabat Kodim sebagai sumber data ditentukan adalah : Komandan Kodim, karena tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatannya angat menentukan pola interaksi yang dilakukan bagi institusinya. Kasdim, dijadikan sumber data karena tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatannya sebagai pengendaki staf dan urusan dalam institusi, sebagai aktor yang paling mengetahui proses perencanaan di Kodim dan posisinya memungkinkan untuk melakukan interaksi dengan pejabat dan tokoh- tokoh didaerah. Kasi Kodim, merupakan unsur perencana yang membantu Dandim dalam melaksanakan tugas pokok Kodim, pelaku interaksi yang menindak lanjuti hasil koordinasi yang telah diawali oleh Dandim dan selaku Pembina funsi staf di institusi Kodim. Untuk pejabat Pemda dipilih Kepala Bappeda, karena tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatannya yang sentral dalam perencanaan pembangunan. Semua proses perencanaan berada dibawah pengendaliannya, sehingga Kepala Bappeda menjadi aktor yang paling mengetahui dan menentukan dalam perencanaan, meskipun bukan penentu semua kebijakan daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pendahuluan, dengan mempelajari berbagai dokumen, berupa konsep-konsep, strategi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses interaksi dalam perencanaan tata ruang wilayah pertahanan. 3.3.2. Tehnik pengumpulan data. Data Primer diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pejabat yang dipilih dari komando kewilayahan dan pejabat Kabupaten/kota tempat penelitian dilaksanakan, termasuk naskah RTRW pertahanan darat yang disusun Kodim dan naskah penyusunan evaluasi dan revisi RTRWK Purbalingga. Topik wawancara yang diarahkan kepada pejabat Kodim secara umum meliputi siapa pelaku, bagaimana melakukan interaksi dengan pejabat Pemda, mesia yang dapat dimanfaatkan dan respon yang diterima. Sedangkan kepada pejabat pemda diarahkan untuk membadingkan jawaban yang disampaikan Universitas Pertahanan Indonesia
pejabat Kodim dan masalah lain yang berkaitan dengan peran Kodim dalam proses perencanaan Tata ruang wilayah dan Pembangunan didaerah. Data yang diperoleh dicatat dan disimpan, melengkapi kebutuhan data dan mendukung analisis pada laporan penelitian. Disamping dari wawancara, penelitian juga mencari data dari pengamatan dilapangan, untuk memperkuat hasil wawancara maupun hasil dari studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari naskah, dokumen, buku, kajian yang berhubungan dengan tata ruang wilayah, baik yang berhubungan dengan wilayah pertahanan maupun wilayah kabupaten/kota. Data yang didapat dicatat dan diinventarisir untuk digunakan sebagai bahan pendukung analisis. Buku bahan bacaan sebagai data sekunder antara lain :
Sosiologi komunikasi, Burhan Bungin (2008), pada bab paradigma keilmuan dan teori komunikasi, fokus pada proses Komunikasi. Metodologi penelitian, Husaini Usman (2009), Lexi J.Moleong (2010), Robert K.Yin. (2008), fokus pada tehnik analisis. Managemen tata ruang, Budi Supriyatno (2009), Bab 5, Pelaksanaan mamajemen tata ruang , fokus perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
Public Policy, Riant Nugroho ( 2009), Bagian kedua, Analisis kebijakan, fokus pada kertas kebijakan.
Studi kasus Pertempuran di Kota, terjemahan Block by Block : the challenges of Urban Operations ,Wiliam G.Robertson & Lawrece C Yates, focus pada Perang kota sejarah dan masa depannya yang ditulis oleh Roger J. Spiller. Aku hanya tentara, Kiki syahnakri ( 2009,182-8) menyoal system pertahanan kita.
Perang darat, JS.Prabowo (2009, 103-12) bab Penyiapan medan Perang darat.
Perang Semesta, JS.Prabowo (2009,37-78) Permasalahan dan pemahaman Perang Semesta. Modern Strategy, Colin S.Gray ( 1999, 200-05) Chapter 7, Revolution in Universitas Pertahanan Indonesia 43
Military Affairs (RMA) Managing Civil-Military Cooperation, Sebastian J.H.Rietjens and Myriame T.I.B Bollen ( 2008,231-49), Trends, Dilemmas, and Future Research on Civil-Military Cooperation. Nation in Arms, the theory and Practice of territorial defence, Adam Roberts (1986,15-37), Concepts of Territorial Defence.
Strategy, B.H. Lidell Hart (1974,319-33) The Theory of Strategy, focus on strategy of limited aim.
Politics Among Nations, Hans J. Morgenthau ( 1954,102-4), Chapter IX. Elements of National Power. Komunikasi pembangunan, Deddy Mulyana (2007,15-54), Dimensi teoritis Komunikasi dan Perubahan dalam Pembangunan. Beberapa Naskah dan Bahan Ajaran antara lain :
Pedoman sementara tentang Penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat TA 2009 ( Mabesad, 2009) Buku petunjuk Tehnik tentang Penyiapan satuan komando kewilayahan, Mabesad ( 2006, 131-41), Materi latihan satuan komando kewilayahan.
Pembinaan Komsos, Kodiklat (2009), Bab II Ketentuan Umum.
Pembinaan perlawanan Wilayah, Kodiklat (2009), Tugas Kodim. 3.4. Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, disusun dalam catatan untuk memudahkan proses analisis. Bagian dari proses interaksi, hubungan antar kegiatan yang sudah dilakukan oleh pejabat dalam interaksi baik dalam kegiatan maupun dalam bentuk naskah, disusun melalui penajaman data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menggolongkan dan mengkategorikan hasil penelitian, untuk menemukan pola interaksi , tema yang dilakukan/diterapkan dan menafsirkan tentang semua yang sudah berlangsung dari hasil temuan, sebagai bahan laporan penelitian. Setiap perolehan data setelah dicatat segara dilakukan analisis, untuk mencegah terjadinya penumpukan data yang mengaburkan hasil analisis, dengan Universitas Pertahanan Indonesia 44
45 tetap mempertimbangkan fokus penelitian dan untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah pada tujuan penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan disusun dalam satuan-satuan dan kategori data, yang disusun dan terdata untuk memastikan data telah tersimpan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dan fakta yang ditemukan di lapangan dari beberapa teori analisis data dengan mereduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder, kemudian ditentukan data atau informasi yang sesuai dengan penelitian , dilanjutkan dengan mengklasifikasi data yang ada berdasarkan fokus penelitian. Analisis data dilakukan setiap kali data diperoleh, untuk menghindari tertumpuknya data dan menyulitkan pada kegiatan penyusunan laporan penelitian. 3.4.1. Teori analisis data. Menurut Bogdan dan Biklen (1992) yang dikutip oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009:91) : teori ini membedakan waktu analisis menjadi dua, yaitu analisis sewaktu masih di lapangan (Analysis in the field ) dan analisis setalah selesai dilapangan. Langkah langkah yang dianjurkan diantaranya adalah : melakukan penelitian yang mendalam, fokus pada permasalahan; membuat keputusan dalam memilih type kajian; mengem- bangkan pertanyaan analisis; merencanakan pengumpulan data melalui pengamatan; dan menggunakan catatan lapangan. Analisis dibedakan menjadi dua, yaitu pada saat dilapangan dan setelah selesai kegiatan lapangan. Langkah yang dilaksanakan : 1. Selama pelaksanaan pengumpulan data : Pengumpulan data teliti, lingkup dipersempit dan mendalam ; menentukan type penelitian; Menyusun pertanyaan analysis sesuai type penelitian; cari data yang belum diketahui dan pengamatan terkendali waktu, tempat, obyek penelitian; buat catatan dan rekaman komentar ; tetap mempedomani konsep, model dan ide teori. 2. Setelah pengumpulan data dilaksanakan kegiatan : Membuat kode- kode setiap jenis data; mempelajari kemampuan responden atas definisi Universitas Pertahanan Indonesia
46 dan persepsi topik; menyamakan persepsi dengan responden atas masalah yang diteliti; buat catatan tentang urutan kegiatan obyek penelitian; perhatikan rutinitas responden; perhatikan hubungan , komunikasi responden dengan lingkungan sosial; menentukan methode wawancara yang tepat; kode yang dibuat harus dapat mewadahi semua jenis data. Analisis Data penelitian kualitatif versi Miles dan Huberman, hasil kutipan Usman dan Purnomo setiadi. Teori ini yang akan diterapkan untuk kegiatan analisis data hasil penelitian. Analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang berlangsung bersamaan, berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 1. Reduksi data. Merupakan kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dilakukan semenjak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat bagian- bagian dan menyisihkan data yang tidak relevan. Kegiatan ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai dapat diverifikasi. 2. Penyajian data, kegiatan mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memungkinkan diambil kesimpulan. Penyajian dalam bentuk naratif, tetapi bisa juga dalam bentuk matrik, grafik, kisi-kisi atau bagan. Kegiatan ini dirancang untuk menggabungkan data yang disusun dalam bentuk yang mudah dimengerti. 3. Pengambilan keputusan sebagai kegiatan akhir penelitian, menggunakan data yang diterima dari sumber dan bukan penafsiran peneliti. Seluruh analisis sebagai pembahasan masalah penelitian merupakan rangkuman dari hasil wawancara di mana setiap fokus penelitian harus dapat memperoleh data yang saling mendukung untuk menguatkan analisis atau pembahasan. Paling tidak beberapa narasumber yang berbeda menyatakan Universitas Pertahanan Indonesia
substansi yang sama maka pembahasan masalah sudah relevan. Namun, apabila terdapat jawaban yang berbeda pada fokus pertanyaan yang sama maka akan di dilakukan silang data dengan hasil wawancara / dokumen lain yang relevan. Seluruh analisis merupakan analisis kualitatif dengan rujukan hasil wawancara dan dukungan data sekunder yang relevan dengan menyebutkan sumber aslinya. Jika ada data yang bersifat tabel dan penilaian maupun angka-angka, tetap dijadikan sebagai bahan analisis dan dihubungkan dengan hasil wawancara yang berkaitan. Proses terakhir pada analisis data , dilakukan penyimpulan kecil pada setiap bagian sebagai langkah awal untuk mendukung data pada pengambilan kesimpulan akhir dari penelitian . Di dalam bab kesimpulan ini juga terdapat rekomendasi baik terkait dengan metode penelitian maupun rekomendasi praktis dalam kerangka memberikan saran praktis dalam konteks kebijakan dimaksud. Saran ini didasarkan atas pemahaman peneliti bahwa karena sifat penelitian kebijakan , maka yang perlu dihasilkan dalam penelitian proses kebijakan bukan terletak hasil yang terjadi namun hanya dibatasi pada pola interaksi yang berlangsung dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Universitas Pertahanan Indonesia 47
Universitas Pertahanan Indonesia 48
BAB. 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil penelitian. Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian Kerjasama Sipil Militer dalam penataan ruang wilayah pertahanan darat tingkat Kodim, studi kasus di Kabupaten Purbalingga secara berurutan dari kebijakan Angkatan Darat dalam buku pedoman sementara penyusunan RTRW pertahanan darat, naskah RTRW pertahanan darat yang disusun Kodim dan naskah kajian tata ruang yang disusun oleh Pemerintah daerah serta konsep-konsep pembinaan teritorial sebagai metode yang diterapkan Kodim dalam melaksanakan interaksi. Selanjutnya akan disampaikan kegiatan Kodim dalam melakukan interaksi dengan Pemda dalam sinkronisasi RTRW pertahanan darat dengan RTRWK, menyamakan persepsi tentang sistem pertahanan negara, kegiatan yang dilakukan untuk membantu Pemda dalam perencanaan pembangunan Nasional didaerah dan menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan interaksi. 4.1.1. Kebijakan Angkatan darat dalam penyusunan RTRW Pertahanan darat. Kodim dalam menyusun RTRW pertahanan menggunakan buku pedoman sementara tentang penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat TA. 2009 yang diterbitkan Staf teritorial Angkatan Darat sebagai pedoman. Dalam buku ini berharap agar dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah pertahanan darat tingkat Kodim dapat terwujud sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten. Rencana tata ruang wilayah pertahanan darat berdasarkan Buku Pedoman Sementara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat (Mabesad,2009;4), bertujuan untuk : " Mewujudkan ruang wilayah pertahanan sebagai wadah untuk pembinaan kemampuan pertahanan; Mewujudkan sistem pertahanan semesta melalui aspek geografi dan sumber daya alam sebagai unsur pembentuk komponen Cadangan dan komponen Pendukung; Mewujudkan keharmonisan wilayah pertahanan darat dengan kawasan lainnya; dan menjamin kepastian hukum keberadaan ruang wilayah pertahanan darat". Universitas Pertahanan Indonesia
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Buku ini juga menentukan sasaran yang ingin dicapai yaitu : (1) Terwujudnya rencana tata ruang wilayah pertahanan darat yang melliputi tata ruang Kodam, tata ruang Korem dan tata ruang Kodim;(2) Terwujudnya sinkronisasi RTRW pertahanan darat dengan RTRWP/K; (3) Terwujudnya ruang wilayah pertahanan darat untuk kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah serta penyiapan daerah tempur, komunikasi, belakang dan daerah pangkal perlawanan;(4) Terwujudnya ruang wilayah pertahanan darat yang siap untuk mendukung strategi pertahanan negara sesuai sishankamrata; (5) Terwujudnya wilayah wilayah yang dapat diklasifikasikan sebagai daerah rawan I s.d III ; dan (6) Terwujudnya daerah latihan tingkat brigade dan tingkat batalyon tim pertempuran. Ruang wilayah pertahanan menurut buku ini juga dibedakan dalam dua jenis yaitu yang bersifat statis dan dinamis. Yang bersifat dinamis adalah milik kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, swasta dan masyarakat, sehingga pengaturan wilayah pertahanan yang dinamis dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi. "Dalam mewujudkan sinkronisasi RTRW pertahanan darat dan RTRW Propinsi/Kabupaten/kota, diperlukan kerjasama antara pemda dan kowil". Melalui kerjasama ini "diharapkan pemerintah daerah dapat membantu kesulitan kowil serta adanya kesepahaman dan kesepakatan didalam menentukan pembinaan daerah pertahanan, khususnya daerah pangkal perlawanan untuk mendukung strategi pertahanan darat" Mengingat buku pedoman ini, maka dalam proses penataan ruang wilayah pertahanan, kowil tidak dapat melakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan fihak lain yaitu Pemda, masyarakat dan swasta. Untuk dapat terjalin kerjasama dengan unsur-unsur tersebut, maka kowil harus melakukan langkah- langkah interaksi yang intensif agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur, terutama pemda. 4.1.2. Keberadaan Pembinaan Teritorial dalam sistem pertahanan semesta. Sebagai bagian integral dari TNI, Angkatan Darat melaksanakan tugas pokok sesuai yang diatur dalam pasal 7 undang-undang RI no. 34 tentang TNI Universitas Pertahanan Indonesia 49
50 yaitu "menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara". Seperti yang tertuang dalam doktrin Angkatan Darat, pembinaan teritorial merupakan fungsi utama Angkatan Darat yang diarahkan sebagai metode untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh, untuk keberhasilan tugas pokok Angkatan darat dalam penyelenggaraan sistem pertahanan semesta. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta, tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI, karena sesuai ketentuan hukum, tugas penyiapan sistem pertahanan semesta merupakan tugas pemerintah, yang dinyatakan pada bab I pasal 1 ayat (6) dalam UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI : "Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan,dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman" Untuk melaksanakan tugas ini, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan komponen bangsa lainnya secara terpadu serta membutuhkan penyamaan visi dan persepsi agar totalitas dan keterpaduan penyiapan sistem pertahanan Negara dapat terlaksana. Namun demikian, komunikasi akan terhambat apabila para pejabat pemda belum memahami tentang perlunya berfikir tentang pertahanan negara, sehingga para pejabat kowil berkepentingan untuk mencari peluang agar memperoleh kesempatan agar dapat mensosialisasikan tentang pemahaman sistem pertahanan negara kepada para pejabat pemda, para tokoh dan masyarakat agar muncul persepsi yang Universitas Pertahanan Indonesia
memandang kepentingan pertahanan negara menjadi kepentingan bersama dan perlu disikapi bersama pula. 4.1.3. Komunikasi sosial sebagai Metode Pembinaan teritorial. Pembinaan komunikasi sosial sesuai keputusan Dankodiklat (2009; 2-9) yang diterapkan Angkatan Darat dan dijadikan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan, merupakan pengetahuan yang harus difahami oleh setiap personel terutama bagi personel yang disiapkan untuk menduduki jabatan di Komando territorial, karena komunikasi sosial adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya. Komunikasi sosial yang telah difahami oleh prajurit, diharapkan dapat diterapkan satuan jajaran TNI AD sebagai metode dalam menyelenggarakan komunikasi, disusun dalam rencana kegiatan, yang diarahkan sebagai pedoman dalam memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Angkatan Darat berharap dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) membantu lembaga fungsional dalam membina kesadaran masyarakat dalam bela negara; (2) memberikan masukan kepada instansi fungsional dalam rangka penyiapan dan penyusunan kekuatan pertahanan wilayah; dan (3) menumbuhkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan struktur pertahanan nasional di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditentukan beberapa sasaran dalam penyelenggaraan komunikasi sosial yaitu (1) terwujudnya kesamaan visi, misi dan interpretasi dari segenap komponen bangsa terhadap sistem pertahanan semesta khususnya aspek darat; (2) terwujudnya ketahanan wilayah yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah khususnya aspek darat; dan (3) terwujudnya kesadaran bela negara serta meningkatnya Kemanunggalan TNI Rakyat. Penyelenggaraan komunikasi sosial dikembang- kan sesuai dengan tataran kewenangan mulai tingkat Kepala staf sampai tingkat Universitas Pertahanan Indonesia 51
52 Komandan Koramil. Pada tingkat Kodim tugas komunikasi sosial diwilayahnya adalah sebagai pelaksana, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Komandan Koramil. Terselenggara atau tidak kegiatan komunikasi sosial menjadi tanggungjawab para Komandan kowil, yang dibantu oleh staf yang menangani bidang teritorial pada Komando tersebut. Bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan komunikasi sosial telah diatur mulai tingkat Angkatan sampai tingkat koramil, sehingga setiap tingkatan memiliki porsi masing-masing. Secara khusus tanggung jawab penye- lenggaraan pada tingkat Kodim adalah (1) menyelenggarakan kegiatan komu- nikasi sosial di daerah tanggung jawabnya sesuai misi yang dibebankan kepadanya; (2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi sosial di daerahnya; (3) Dandim bertanggung jawab kepada Danrem atas kelancaran kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh institusi TNI AD dibawah Komandonya. Dalam konsep komunikasi sosial, Angkatan Darat juga telah menentukan materi yang menjadi isi pesan yang akan disampaikan kepada komunikan yang berisi ajakan untuk : (1) menegakkan kedaulatan negara di wilayah daratan; (2) menegakkan keutuhan wilayah negara di daratan; (3) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan. Selain ajakan juga penjelasan tentang tugas TNI dalam (1) melaksanakan tugas negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga negara yang diatur dengan Undang-undang; (2) peran dalam kegiatan kemanusiaan (civic mission). (3) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan; dan (4) peran dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operatian) di bawah bendera PBB. Tata cara pelaksanaan komunikasi sosial juga menetapkan tehnik pelak- sanaan yang diatur sesuai tingkat organisasidan pada tingkat Kodim adalah dengan (1) mendatangi secara langsung kepada objek Komunikasi Sosial yang dipilih untuk menyamakan visi dan misi yang telah dipersiapkan; (2) melak- sanakan bentuk-bentuk Komunikasi Sosial (dialog, pentas olah raga dan seni dsb) dengan materi ditentukan dari Komando Atas. Kodim berkewajiban untuk Universitas Pertahanan Indonesia
melaporkan secara parsiil pelaksanaan Komunikasi Sosial kepada Komandan Korem. Untuk mengetahui keberhasilan setiap tingkatan organisasi dalam melaksanakan komunikasi sosial, Angkatan Darat mengatur melalui kegiatan evaluasi yang diterapkan terhadap perorangan, kelompok sampai kepada pendapat umum atas pelaksanaan komunikasi sosial tersebut. Terhadap perorangan evaluasi diharapkan akan memperoleh masukan tentang pendapat pribadi dan sikap terhadap suatu kesan yang ditimbulkan oleh adanya pesan yang telah disampaikan. Secara kelompok evaluasi diharapkan untuk memperoleh keterangan tentang adanya perubahan pandangan, sikap dan tingkah laku dari masyarakat pada umumnya, sedangkan evaluasi terhadap pendapat umum untuk memperoleh keterangan tentang efek pesan atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan antara individu secara sadar dan rasional serta mengandung nilai-nilai dan tingkah laku dari massa. 4.1.4. Pembinaan perlawanan wilayah sebagai metode Binter. Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) sebagai salah satu metode dalam pembinaan territorial, sesuai keputusan Dankodiklat TNI AD ( 2009; 2) merupakan upaya, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD dalam rangka mewujudkan kekuatan pertahanan aspek darat, baik yang menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukung yang memiliki perlawanan dalam semua aspek kehidupan dan memiliki kemampuan dan keterampilan serta upaya bela negara, untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Angkatan Darat menetapkan bahwa pembinaan perlawanan wilayah merupakan usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengerahan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan perlawanan yang dinamis di suatu wilayah, dengan sasaran untuk meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Universitas Pertahanan Indonesia 53
54 Sesuai dengan buku petunjuk tehnik Binwanwil, Nomor /481/XII/ 2004, tanggal 22 Desember 2004, dalam melaksanakan Binwanwil, tugas Kodim setelah menerima dan mempelajari perintah komando atas selanjutnya (1) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat guna diperoleh kesamaan tindak dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara; (2) membuat rencana waktu kegiatan pembinaan kesadaran bela negara; (3) melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara sesuai bentuk kegiatan Komunikasi Sosial; dan (4) memerintahkan satuan bawah jajarannya untuk melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara. Dengan mempedomani beberapa konsep yang disampaikan diatas, kowil melaksanakan interaksi dengan pemda sehubungan dengan penyusunan RTRW pertahanan darat. Untuk mengetahui bagaimana pola penyusunan RTRW pertahanan darat dan RTRWK, bagaimana interaksi yang dilakukan oleh kowil dalam sinkronisasi RTRW pertahanan darat dengan RTRWK, menyamakan persepsi tentang sistem pertahanan negara, memposisikan diri dalam membantu pembangunan nasional didaerah dan aspek yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, maka disampaikan hasil penelitian sebagai laporan pelaksanaan penelitian. 4.2. Pola penyusunan naskah RTRWK dan RTRW Pertahanan darat. Dalam penyusunan naskah RTRW pertahanan darat, kowil mempedomani Buku pedoman sementara tentang penyusunan RTRW pertahanan darat, sementara RTRWK mempedomani Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional, sehingga pola yang diterapkan terdapat perbedaan yang perlu sinkronisasi. 4.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak seluas-luasnya dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal ini penataan ruang wilayah bagi daerah masing-masing. Berkenaan dengan penataan ruang wilayah, berdasarkan undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Universitas Pertahanan Indonesia
55 pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008, tentang rencana tata ruang wilayah nasional, secara bertahap pemerintah daerah menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat tentang penataan ruang wilayah dengan menyusun rancangan peraturan daerah tentang Penataan ruang bagi daerah masing-masing, diajukan ke Bappenas untuk mendapat persetujuan. Bappenas (2010) dalam penjelasannya berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, khususnya pada Buku II, memperkuat sinergi antar bidang pembangunan, Bab IX wilayah dan tata ruang, menyampaikan bahwa pada tahun 2014, diharapkan semua Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah masing-masing, dan saat ini proses pengkajian rencana tata ruang wilayah masih berlangsung secara bertahap untuk menentukan kelayakan rencana yang disusun daerah, sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 4.2.2. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Dalam Buku penyusunan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Purbalingga (2009) menetapkan kawasan khusus bidang pertahanan keamanan, dengan kriteria wilayah yang memiliki potensi kegiatan pertahanan dan keamanan yang dijadikan sebagai salah satu faktor perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga, karena kawasan strategis pertahanan dan keamanan memiliki posisi strategis bagi pertahanan dan keamanan negara (h.22). Lokasi yang ditunjuk adalah kawasan bandar udara militer Wirasaba Utama yang merupakan bandara udara milik TNI yang digunakan untuk keperluan militer, berada di kecamatan Kemangkon dan Kawasan Batalyon Infanteri 406 Chandrakusuma, di kecamatan Purbalingga. Pengelolaan kawasan khusus pertahanan keamanan ini akan berkembang di masa yang akan datang sehingga diakomodasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga dan diatur pemanfaatan ruangnya agar sinergis dengan pemanfaatan ruang yang ada disekitarnya, karena keberadaan kawasan khusus pertahanan dan keamanan ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada disekitarnya. Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga, mengatur rencana pola ruang menjadi Kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Universitas Pertahanan Indonesia
56 Dalam pelaksanaannya Pemda menerapkan strategi penataan ruang dengan mendukung konversi penggunaan lahan yang dapat memperkuat dan menciptakan keuntungan komperatif wilayah, sejauh efisiensi sosial ekonomi tetap terjaga, mengalokasikan kegiatan-kegiatan ekonomi primer (pertanian, perkebunan, hutan produksi dan lain-lain) pada ruang-ruang yang paling sesuai secara fisik alamiah, mendukung usaha-usaha untuk meningkatkan produktifitas penggunaan lahan dalam kondisi efisiensi sosial ekonomi bedasarkan kearifan lokal, memfasilitasi pengembangan kegiatan non pertanian pedesaan dan memfasilitasi pemisahan kegiatan polutif dengan kegiatan non polutif pada semua skala, baik besar, sedang maupun kecil. Rencana pembangunan Kabupaten menentukan 3 wilayah pem- bangunan, yang pusat wilayah pembangunannya masing-masing berada di Kecamatan Purbalingga, Bobotsari dan kecamatan Bulukerta, masing-masing memiliki cakupan wilayah yang ditentukan. Rencana sistem jaringan transportasi ditentukan rencana jaringan jalan yang terdiri dari jalan kolektor primer dan jalan lokal primer, yang sekaligus juga ditetapkan rencana terminal dalam dua tipe yaitu tipe B dan Tipe C. Selain rencana tersebut juga ditentukan rencana jaringan yang lain yaitu rencana sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan rencana sistem prasarana lainnya yaitu rencana pengelolaan lingkungan dan penyediaan air bersih. Dalam penyusunan rencana pola pemanfaatan ruang, Pemda menetapkan klasifikasi rencana pola ruang sebagai berikut : Pertama. Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya berupa kawasan resapan air, perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, waduk dan mata air; kawasan cagar budaya yang meliputi cagar alam dan cagar budaya serta ilmu pengetahuan sedangkan kawasan rawan bencana meliputi rawan longsor, banjir, kekeringan, angin ribut dan letusan gunung. Kedua. Kawasan Budidaya, terdiri dari kawasan hutan, kawasan pertanian, yang dibagi menjadi beberapa kawasan yang spesifik, kawasan Universitas Pertahanan Indonesia
pertambangan dibagi dalam golongan bahan galian, kawasan peruntukan industri yang bersifat umum, pariwisata, kawasan pemukiman yang terbagi menjadi pemukiman perkotaan, pedesaan, kawasan hijau, dan khusus, sedangkan kawasan transportasi yaitu terminal. Penentuan Kawasan strategis dalam RTRWK, diantaranya yang diperuntukkan bagi pertahanan negara untuk menjamin keamanan dan pelayanan kepada masyarakat, yang ditentukan sebagai kantor atau instansi militer termasuk lapangan udara militer Wirasaba dan kawasan Batalyon 406 /CK. Kawasan strategis lainnya adalah kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sosio kultural, daerah perbatasan, penyelamatan lingkungan, pengembangan wilayah dan kawasan strategis pendidikan. Dalam RTRWK juga telah ditentukan arahan pemanfaatan ruang yang dikendalikan sesuai tahapan pembangunan jangka menegah I sampai IV, pemda juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penataan ruang mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4.2.3. Rencana tata ruang wilayah pertahanan darat. Dalam menyusun RTRW pertahanan darat, Kodim Purbalingga membagi wilayah menjadi 4 daerah yaitu : (1) Daerah pertempuran, suatu daerah yang diasumsikan sebagai tempat pelaksanaan operasi pertahanan. (2) Daerah Komunikasi, yang diasum- sikan sebagai tempat untuk memindahkan dukungan dan bantuan bagi pasukan didaerah pertempuran (3) Daerah belakang, sebagai tempat pelaksanaan pertahanan serta penyusunan kembali kekuatan pasukan guna melaksanakan serangan balas. (4) Daerah Pangkal perlawanan, yang disiapkan dan dibangun sebagai basis pusat perlawanan. Untuk mewujudkan daerah-daerah yang ditetapkan dalam RTRW pertahanan darat, Kodim menyusun rencana untuk mengembangkan masing- masing daerah yang diklasifikasikan agar memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai klasifikasi daerah masing-masing. Untuk pengembangan daerah pertempuran, Kodim menetapkan kriteria bagi bidang Geografi, agar tersedia Universitas Pertahanan Indonesia 57
58 rintangan buatan untuk memperkuat rintangan alam dan jalan pendekat menuju daerah penghancuran. pada bidang Demografi dengan melakukan kegiatan mengosongkan daerah dari penghuni penduduk dan menyiapkan tenaga-tenaga terlatih. Bidang Kondisi sosial, dengan memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan masyarakat; serta tetap memelihara kemanunggalan TNI dan Rakyat untuk melawan setiap ancaman. Sedangkan Bidang Sumberdaya alam dan buatan, dengan menilai dan memanfaatkan keadaan medan secara maksimal agar menguntungkan fihak sendiri. Dalam pengembangan daerah komunikasi, Kodim merencanakan melakukan kegiatan dibidang Geografi dengan membangun jalan-jalan pendekat serta peningkatan jalan dari jalan setapak diperlebar, diperkeras sehingga memungkinkan dilalui kendaraan roda empat. Bidang demografi dengan menyiapkan penduduk sebagai cadangan TNI, mengembangkan bidang pertanian dan peternakan untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan kondisi sosial dengan menggalang masyarakat agar tidak berfihak kepada musuh dan menciptakan stabilitas yang mantap, sebagai upaya mendukung kegitan didaerah pertempuran. Sedangkan rencana pengembangan sumberdaya alam / buatan dengan melestarikan hutan dan mengembangkan perkebunan rakyat yang telah tersedia. Pada rencana pengembangan Daerah Belakang, kodim menyiapkan rencana pengembangan Bidang Geografi, dengan membangun pusat instalasi bantuan tempur dan bantuan administrasi, kepentingan keamanan, operasional kodal, peningkatan kemampuan logistik wilayah dan pendukung sistem keamanan secara keseluruhan. Bidang demografi denganmembina rakyat secara terus menerus agar tidak terpengaruh musuh, bidang kondisi sosial denganmembina daerah untuk mampu mandiri terutama dibidang ekonomi sehingga tidak menggantung kepada fihak luar, sedangkan bidang Sumberdaya alam dan buatan dengan membina daerah untuk dikembangkan menjadi daerah perkebunan, pertanian dan hutan lindung, agar dapat berswasembada dalam keadaan perang dan dapat menjadi landasan utama kebutuhan personel dan logistik. Universitas Pertahanan Indonesia
59 Pada rencana pengembangan daerah pangkal perlawanan, kodim menyiapkan agenda kegiatan bagi bidang geografi dengan memelihara dan mengembangkan usaha-usaha melalui pembinaan untuk mewujudkan keserasian perbandingan antara daerah pemukiman dan daerah pertanian, menginventarisir, menyiapkan dan mengembangkan jalan pendekat utama dan cadangan, memelihara kelestarian lingkungan serta tetap mempertahankan rintangan alam dengan jalan penghijauan lahan kritis. Untuk bidang demografi dengan menganjurkan agar penyebaran penduduk dilakukan secara merata, menjamin terwujudnya angkatan kerja produktif yang diikuti penyediaan lapangan kerja yang cukup, mewujudkan organisasi komponan rakyat terlatih baik komponen perlawanan bersenjata, komponen kamtibmas dan linmas, komponen produksi serta komponen sipil/pemerintah sesuai struktur kekuatan yang ditentukan. Pada rencana pengembangan sumberdaya alam dan buatan, Kodim melakukan kegiatan dalam bidang sumberdaya alam, dengan memelihara dan mengembangkan sumberdaya alam agar memungkinkan untuk memberikan dukungan logistik (pangan) pada penyelenggara operasi pertahanan/TNI. Sedangkan untuk sumberdaya buatan, diarahkan untuk tersedianya sarana/prasarana, fasilitas latihan, akomodasi dukungan logistik serta sarana komando pengendalian; pembangunan industri untuk meningkatkan kese- jahteraan rakyat dan pertahanan negara, mengembangkan sarana pertanian dan pembangunan stasiun pemancar/ penerima untuk pertahanan. 4.3. Interaksi Komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam sinkronisasi RTRW Pertahanan darat dan RTRWK. Mengamati interaksi yang dilaksanakan komando kewilayahan dalam sinkronisasi RTRW Pertahanan darat dan RTRWK, penelitian memperoleh hasil bahwa sesuai dengan program Angkatan Darat, Kodim telah menyusun RTRW pertahanan darat tingkat Kabupaten dan telah menyampaikan tembusannya kepada Pemerintah Daerah, namun pemda kurang merespon. Keadaan ini dipengaruhi oleh belum terbentuknya Badan koordinasi penataan ruang daerah ( BKPRD), sehingga dalam proses penyusunan RTRWK, pemda belum Universitas Pertahanan Indonesia
60 melibatkan Kodim. Kepentingan penyusunan RTRW pertahanan darat adalah untuk kepentingan penyiapan Ruang, alat dan kondisi juang dan secara geografis akan dimanfaatkan oleh satuan-satuan tempur, namun dalam proses perencanaan RTRW pertahanan darat, Kodim belum melibatkan satuan non kowil yang ada didaerah dan bahkan tembusan RTRW pertahanan darat tidak disampaikan kepada satuan militer diwilayah kowil (Yonif 406). Kodim dalam menyusun RTRW pertahanan darat, mempedomani Buku pedoman sementara tentang penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat tahun 2009. Dalam penyusunan RTRW pertahanan kodim melakukan koordinasi dengan kodim tetangga yang berbatasan, tetapi hanya lesan dan tidak diwujudkan dalam naskah kerjasama penataan wilayah yang berbatasan, sehingga RTRW pertahanan darat tidak saling berhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bertetangga. Metode dan tehnik dalam penataan ruang wilayah pertahanan darat, dengan melakukan kegiatan secara terpadu dengan instansi terkait, belum terlaksana dengan baik. Pada rakorbangda, Kodim diundang untuk hadir dan menyertakan Dandim dengan para Danramil, dimana pada forum tersebut Kodim menempatkan diri selaku pembina pertahanan wilayah aspek darat, dan pada forum rakor tesebut kodim menyampaikan paparan tentang RTRW pertahanan darat, sebagai bahan masukan kepada rencana pembangunan daerah. Pendapat berbeda disampaikan oleh kasdim sebagai pelaku yang hadir dalam rakorbangda, menyatakan bahwa kehadirannya dalam Rakorbangda, hanya sebagai undangan dan tidak dapat menyampaikan aspirasi dalam membantu perencanaan pembangunan. Keadaan ini didukung oleh bukti bahwa Kodim belum memiliki data tentang sasaran-sasaran apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang telah berhasil dikembangkan dalam kurun waktu sebelumnya. Dilain fihak Kepala Bapeda menyatakan bahwa program penyusunan RTRWK, untuk sementara dinilai hanya sebatas memenuhi tuntutan aturan, karena belum dilakukan kajian mendalam sesuai kebutuhan daerah. Proses penataan ruang yang sebenarnya akan dilaksanakan lebih lanjut sambil berjalan, karena dengan waktu yang relatif pendek, tidak memungkinkan semua ketentuan yang berlaku dapat diadopsi dan diterapkan. Penataan ruang wilayah, menurut Universitas Pertahanan Indonesia
61 Kepala Bapeda belum dapat diterapkan sesuai harapan, karena kondisi daerah sudah terlanjur berkembang, sehingga dalam proses penyusunan RTRWK, penentuan kawasan-kawasan mengakomodasi kondisi daerah yang sudah berkembang. Pemerintah daerah juga merasa bahwa proses penyusunan tata ruang menjadi beban tambahan bagi Pemda yang telah dibebani dengan tugas daerah, sehingga pemda tidak dapat berkonsentasi secara terpusat pada penataan ruang. Untuk kelancaran proses interaksi dalam sinkronisasi RTRW, Kodim berkepentingan untuk membina hubungan dengan pejabat daerah yang berperan penting dalam pembangunan daerah dan dalam penyusunan RTRW, namun pada pelaksanaanya, Dandim belum pernah kenal dan belum pernah bertemu dengan Kepala Bapeda selama periode jabatannya dan menganggap tidak perlu berhubungan dan mengenal langsung dengan seluruh kepala dinas, karena yakin bahwa para kepala Dinas pasti mengenal dan mengetahui pejabat Dandim. Seharusnya, interaksi diperlukan atau diabaikan, dipengaruhi oleh peluang untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan. Sejauh interaksi akan memperoleh keuntungan dalam pencapaian tugas, komunikasi tidak harus mempermasalahkan tingkat jabatan, peran dan wewenang fihak-fihak yang berinteraksi. 4.4. Interaksi Kowil dengan Pemda dalam menyamakan pemahaman tentang sistem pertahanan negara. Keberadaan kodim dilingkungan pemerintah daerah adalah sebagai instansi vertikal, termasuk perannya sebagai pengemban tugas dan fungsi (PTF) Kemhan. Upaya agar keberadaan ini difahami oleh pemda, kodim telah melakukan sosialisasi kepada para pejabat dilingkungan pemerintah daerah. Dalam menyampaikan sosialisasi, Kodim memperoleh kesempatan pada saat rapat koordinasi terpadu antara Muspida dan Muspika seluruh Kab. Purbalingga saat pengamanan pemilihan umum Kepala daerah. Namun sosialisasi tentang pemahaman sistem pertahanan negara dan peran kodim selaku PTF Kemhan, tidak dapat dilakukan secara berkala, hanya dilaksanakan secara insidentil pada acara temu Muspida dan undangan Muspida serta pada rapat koordinasi Universitas Pertahanan Indonesia
62 persiapan Pemilu kepala daerah tahun 2010. Sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dipengaruhi oleh kesibukan para pejabat daerah dan kowil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing- masing. Bila akan disusun agenda khusus, akan menyulitkan karena agenda kegiatan pemda sudah tersusun sesuai program. Selain itu, Kodim belum mengajukan rancangan sosialisasi kepada pemda, sehingga dalam setiap pertemuan/rapat para pejabat pemda dan pertemuan yang digelar pemda, agenda telah ditetapkan oleh panitia dan tidak memungkinkan menyisipkan agenda diluar topik bahasan. 4.5. Aktivitas Komando kewilayahan untuk membantu tugas pemda dalam pembangunan nasional didaerah sekaligus dalam mewujudkan ruang wilayah pertahanan darat. Implementasi peran Kodim dalam tugas membantu pemerintah daerah, Kodim menyusun naskah program pembinaan teritorial (Progbinter) tahunan, sejenis kertas kebijakan (Riant Nugroho,2009;345), sebagai masukan bagi Pemda dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dituangkan dalam naskah Progbinter, menyangkut kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan beberapa kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi Kodim. Dari hasil interkasi dan komunikasi dengan pemda, sebagian ajuan Kodim dalam naskah probinter telah diakomodasi oleh pemda dalam bentuk peminjaman lahan untuk pembangunan pos Koramil dibeberapa lokasi, sedangkan sebagian yang lain, belum diakomodasi. Dalam upaya melaksanakan tugas yang diterima dari Kodam / Korem, terkait dengan program Bhakti TNI imbangan TMMD (Sengkuyung), Dandim melakukan koordinasi dengan Bupati dan mendapat respon positif dari Bupati, sehingga dalam pelaksanaan Bhakti TNI, Kodim menerima dana dari pemda dalam bentuk dana hibah. Pola kerja Kodim dalam pelaksanaan koordinasi, staf Kodim melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pemda sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi Universitas Pertahanan Indonesia
awal yang telah dilakukan oleh Dandim. Koordinasi yang dilakukan oleh staf menyangkut kegiatan selaku PTF Kemhan dalam pendataan sumberdaya nasional didaerah dan kegiatan berkala yang sudah berjalan yaitu program TMMD,TMKK, TMA, GNRHL. Untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan didaerah, Dandim belum melakukan komunikasi / koordinasi langsung dengan pejabat yang menentukan dalam perencanaan, hanya dilaksanakan dalam forum Muspida dan kepada pejabat tertentu. Kondisi ini menyebabkan proses interaksi Kodim dengan Dinas-dinas pemda dalam penyelenggaraan pembangunan belum dapat terlaksana. Kepala Bapeda menyatakan bahwa kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan bila telah dilakukan koordinasi sebelumnya melalui proses dan prosedur yang berlaku dan bila menerima perintah dari Bupati. Selain itu Bapeda juga merasa bahwa naskah program binter yang kirimkan oleh Kodim belum diterima dan beranggapan belum ada ajuan kodim yang harus direspon. Berkenaan dengan pasal 22 UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan daerah otonom melaksanakan beberapa tugas, Pemda telah menindak lanjuti dengan merencanakan dan melaksanakan kewajiban Daerah otonom, yang pada dasarnya adalah keterlibatan daerah dalam pembangunan aspek pembinaan kemampuan pertahanan. Dalam proses perencanaan, Kodim diikutsertakan dalam rapat koordinasi dan dalam forum tersebut Kodim mengajukan saran perencanaan meliputi kegiatan TMMD, TMKK, Gerhan/GNRHL dan Operasi Manunggal aksara. Pada rancangan program melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, Kodim memberi masukan dalam rancangan tersebut berupa program PPBN, pada program penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, Kodim menyampaikan masukan yang berkaitan dengan kegiatan Karya Bhakti/TMMD, yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok yang dihadapi rakyat didaerah pedesaan dengan melaksanakan kegiatan Universitas Pertahanan Indonesia 63
64 pembuatan jalan, pemugaran rumah penduduk, pembuatan sarana ibadah dan pembuatan MCK, sedangkan pada program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kodim menyampaikan masukan yang berkaitan dengan program KB- Kesehatan. Kodim juga memberikan masukan tentang kegiatan penghijauan, penanaman pohon dan pengembangan lahan pertanian pada program pengembangan sumberdaya produktif didaerah dan melestarikan lingkungan hidup. Semua masukan dan saran Kodim tersebut sebagai bentuk peran kowil dalam membantu pemda dalam pembangunan nasional didaerah dan sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RTRW pertahanan darat. 4.6. Faktor yang berpengaruh dalam interaksi pada penyusunan RTRW pertahanan darat. Dalam melaksanakan interaksi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang wilayah pertahanan, permasalahan kodim yang dirasakan menjadi kendala adalah tidak tersedianya dana yang diterima dari komando atas, sementara dalam penyusunan RTRW diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas, dimana mulai dari anggaran, perencanaan dan hasil yang dicapai harus dapat dipertanggungjawabkan. RTRWK secara akuntabilitas sudah memenuhi ketentuan, sedangkan RTRW pertahanan darat ditinjau dari segi pendanaan, tidak dapat memenuhi akuntabilitas. Kodim dalam menyukseskan tugas yang dibebankan oleh Kodam, yang dalam kasus ini adalah penyelenggaraan TMMD reguler maupun TMMD senkuyung, untuk mengatasi permasalahan dana, Dandim melakukan koordinasi dengan Kepala daerah. Bupati menanggapi positif dan memberikan bantuan dana langsung dari pemda untuk mendukung program TMMD sengkuyung/ reguler, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Faktor ini menjadi salah satu yang memberi kemudahan dan mendukung dalam interaksi dengan pemda. Untuk mengembangkan daerah sesuai RTRW pertahanan Kodim telah memberi tugas kepada setiap Koramil tentang aspek pertahanan yang harus dikembangkan berkenaan dengan penunjukan wilayah koramilnya sebagai Universitas Pertahanan Indonesia
65 klasifikasi daerah tertentu. Namun kontrol atas pelaksanaan tugas tersebut Kodim hanya menerima laporan berkala tentang tata laksana binter, yang dalam prosedur pelaksanaan tugas kowil sebagai laporan rutin Binter yang bukan secara spesifik merupakan hasil kegiatan pengembangan daerah dalam RTRW pertahanan darat. Hal ini didukung oleh fakta hasil penelitian dimana Kodim tidak memiliki data dan cacatan tentang hasil pengembangan daerah yang berkaitan dengan RTRW pertahanan darat, yang sekaligus sebagai kenyataan bahwa RTRW pertahanan belum memenuhi akuntabilitas sebuah rencana. 4.7. Pembahasan. Pasal ini akan menyampaikan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Dalam pembahasan ini, dilakukan melalui analisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data, selanjutnya melakukan penyajian data, dengan mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memungkinkan diambil kesimpulan, dirancang untuk merangkum data dan disusun dalam kalimat yang mudah dimengerti. 4.7.1. Pembahasan sehubungan sinkronisasi naskah RTRWK dengan RTRW Pertahanan darat. Rencana Tata Ruang wilayah Pertahanan darat yang disusun oleh Kodim, telah didistribusikan kepada Pemda, namun belum mendapat respon yang jelas menanggapi naskah perencanaan tersebut. Dari pengamatan, menunjukkan bahwa tembusan RTRW pertahanan darat, disampaikan kepada Pemda dalam bentuk surat yang belum diikuti dengan interaksi yang mengantar, sebagai penjelasan untuk apa Kodim menyusun RTRW pertahanan darat dan apa keterkaitannya dengan pemda sehingga naskah rencana ditembuskan kepada pemda. Disamping itu, penyusunan RTRW pertahanan darat, tidak mencantumkan data yang menunjukkan bahwa rencana yang disusun tersebut ada hubungannya dengan pola pembangunan Pemda dan tata ruang pemda. Tanpa memasukkan data yang mengindikasikan bahwa RTRW pertahanan darat berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu pertimbangan penyusunan RTRW Pertahanan darat, menimbulkan kesan dan Universitas Pertahanan Indonesia
penilaian pejabat pemda bahwa kodim belum memahami pola pembangunan daerah. Sehingga Pemda tidak berkepentingan untuk menanggapi dan merespon RTRW Pertahanan darat yang disusun oleh Kodim. Pemda menilai bahwa rencana yang disusun oleh Kodim, tidak mencerminkan suatu rencana yang dapat disinkronisasi dengan program pembangunan yang disusun pemda. Format yang digunakan Kodim dalam menyusun RTRW Pertahanan darat, mempedomani buku pedoman sementara tentang penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat yang diterbitkan Angkatan Darat pada tahun 2009. Buku pedoman sementara tersebut pada pasal 22 mengarahkan agar dalam menyusun RTRW pertahanan darat, kowil memasukkan data tentang pola umum pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan, dengan maksud agar pola penataan ruang wilayah pertahanan darat, lebih dulu mengetahui apa yang direncanakan pemerintah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Dalam penataan ruang wilayah, pemda menetapkan strategi untuk mencapai tujuan penataan, melalui pengkajian yang relatif komprehensif, meskipun dari fihak pemda menyatakan bahwa pengkajian yang dilakukan belum optimal, namun relatif sudah lebih baik daripada yang disusun oleh kowil. Penataan ruang Kabupaten, meskipun diakui baru mengarah kepada penyesuaian terhadap kondisi pembangunan daerah yang telah berlangsung, namun dalam pemuatan data, sudah lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemda juga telah menetapkan alokasi waktu untuk mencapai tujuan penataan ruang dengan menentukan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dalam hubungan ini ditetapkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah, pemda merencanakan pada akhir pembangunan jangka menengah tahap IV, tata ruang yang di rencanakan dapat tercapai. Dengan demikian, pemda dapat melakukan evaluasi secara benar dan pada setiap tahap pembangunan, dapat mengetahui sasaran yang sudah atau belum dicapai, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa rencana yang disusun pemda dapat memenuhi akuntabilitas kinerja, karena penataan ruang yang direncanakan pemda didukung dana mulai dari proses sampai hasil yang dicapai, sasaran setiap tahap jelas dan rentang waktu pencapaiannya juga jelas. Universitas Pertahanan Indonesia 66
67 Sementara kowil, dalam penataan ruang menetapkan upaya pengembangan daerah yang telah disusun menjadi daerah pertempuran, komunikasi, belakang dan daerah pangkal perlawanan. Dalam penyusunan rencana, belum terlihat upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran, belum ditentukan tahapan penggunaan waktu untuk mencapai kondisi tertentu dan belum menetapkan apa hasil yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu dan belum ditetapkan bagaimana mengukur keberhasilannya. Melihat rencana ini, akan menyulitkan proses evaluasi, karena cara yang diterapkan, sasaran yang akan dicapai , sumberdaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kondisi, tidak jelas dan ukuran penilaian tidak tersedia. Suatu perencanaan yang tidak dapat memenuhi akuntabilitas kinerja, terutama bila ditinjau dari segi dana, penentuan cara, ukuran keberhasilan dan waktu yang dibutuhkan. Sebagai sebuah rencana, RTRW pertahanan darat merupakan proses penentuan masa depan, proses pemikiran dan penentuan yang mendalam tentang apa yang akan dikerjakan dimasa datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Rencana adalah sebuah keputusan, yang harus dapat dilaksanakan karena sudah mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan rencana menjadi alat kontrol tentang penggunaan sumberdaya, cara dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, rencana tata ruang wilayah pertahanan darat tidak boleh hanya direncanakan tanpa memikirkan sumberdaya yang dimiliki, cara yang ditentukan, waktu yang dibutuhkan dan sasaran yang akan dicapai serta evaluasi setiap tahapan yang ditetapkan, untuk dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data tentang sumber daya nasional didaerah yang dilakukan secara rutin oleh Kodim sebagai kewajiban organisasi, belum diikuti dengan inovasi yang terarah dengan berusaha menjelaskan kepada instansi yang dihubunginya bahwa tujuan dari pengumpulan data ini untuk kepentingan pertahanan negara dan tugas ini merupakan tugas Kodim sebagai pengemban tugas dan fungsi Kementrian pertahanan. Hal ini disebabkan oleh personel yang digeraakan belum dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman Universitas Pertahanan Indonesia
68 yang cukup tentang sistem pertahanan negara. Instansi yang dihubungi kodim hanya mengerti bahwa pendataan yang dilakukan oleh Kodim hanya tugas rutin dan ditanggapi secara rutin pula , tanpa komunikasi yang efektif membahas tentang pentingnya data tersebut. Kondisi ini menjadikan sebagai kendala dalam melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah hanya akan memberikan akomodasi secara terbatas kepada Kodim dalam peran dan keterlibatannya dalam proses pembangunan, karena menganggap Kodim hanya membutuhkan data, bukan ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Kodim menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran penataan ruang wilayah pertahanan, harus dilaksanakan bersama-sama secara terpadu dengan instansi terkait, namun pada pelaksanaannya, Dandim belum melakukan hubungan dengan pejabat yang berperan dalam perencanaan pembangunan secara intensif. Staf Kodim menyampaikan bahwa pelaksanaan koordinasi akan berlangsung setelah menerima petunjuk dari Dandim bahwa koordinasi awal telah dilakukan, dengan kondisi kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pejabat kowil, menyebabkan upaya sinkronisasi dan pencapaian sasaran penataan ruang sulit dicapai. Rencana tata ruang wilayah pertahanan, disusun untuk menyusun ruang yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan pertahanan negara terhadap ancaman. Dengan demikian perencanaan yang disusun membutuhkan penye- suaian dengan kemungkinan musuh yang akan dihadapi, ditinjau dari teknologi persenjataannya maupun doktrin pertempuran yang diterapkan, untuk memperoleh keuntungan optimal bagi fihak yang bertahan, karena menang atau kalah pada wilayah daratan, sama artinya menang atau kalah perang; wilayah mempunyai nilai yang tinggi bagi sebuah negara.(Colin S. Gray,1999,207-13). Pengalaman perang terbaru antara pasukan aliansi yang menyerang Irak, pola serangan tidak lagi diawali dari gerakan pasukan yang didaratkan dari arah laut dan menggunakan jalan darat, tetapi didahului oleh serangan yang dilakukan oleh kekuatan angkatan udara, yang dapat menyerang dari arah manapun sesuai Universitas Pertahanan Indonesia
69 dengan rencana yang disusun oleh pasukan aliansi. Disamping serangan angkatan udara dengan bombardemen, juga dilakukan tembakan penyokong yang dilakukan oleh kekuatan persenjataan angkatan laut. Baru setelah itu pasukan darat digerakkan untuk melaksanakan pembersihan pada sektor-sektor yang diperkirakan tidak terjangkau oleh serangan udara, dengan mengerahkan pasukan lapis baja yang sekaligus sebagai pengangkut pasukan Infanteri. Setelah pasukan Infanteri dapat merebut posisi-posisi penting dan menggelar kekuatan pengamanan, maka pasukan pendukung dan administrasi dapat bergerak maju dengan tetap dibawah perlindungan kekuatan udara pasukan aliansi. Dengan doktrin dan prinsip pertempuran seperti ini, pembagian wilayah menjadi daerah yang diklasifikasikan sebagai daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan menjadi tidak relevan lagi, sehingga perlu inovasi baru dalam menyusun rencana penataan ruang wilayah pertahanan dan metode pengembangannya. Karena pada dasarnya pasukan yang melakukan serangan tidak mungkin dapat dikendalikan oleh pasukan bertahan untuk melintasi daerah - daerah yang telah disiapkan. Sehingga penataan ruang harus memper-timbangkan bahwa semua wilayah dipersiapkan untuk dapat menjadi daerah pertempuran, menjadi daerah komunikasi atau menjadi daerah belakang. Dengan mengadopsi teori pertahanan teritorial yang ditulis oleh Adam Robert (1986, 15-37), yang mendefinisikan pertahanan teritorial sebagai sebuah pertahanan yang mendalam , dilakukan diwilayah sendiri, dan tidak dilakukan di wilayah negara lain, sehingga sistem ini penekanannya hanya pada posisi bertahan. Dalam kalimat aslinya adalah : "Territorial defence is a system of defence in depth; it is the governmentally- organized defence of a state's own territory, conducted on its own territory. It is aimed at creating a situation, in which an invader, even though he may at least for a time gain geographical possession of part or all of the territory, isconstantly harassed and and attacked from all sides. It is a form of defence strategy which has important organizational implications, being liable to involve substantial reliance on a citizen army, local units of a militia type.Characteristically, a territorial defence system is based on weapons including Universitas Pertahanan Indonesia
70 systems, strategies and methods of military organization which are better suited to their defensive role than to engagement in major military actions abroad". Dengan pandangan ini maka, sebagai pasukan bertahan, harus dapat menata ruang yang dapat mendukung tugas militer untuk dapat melakukan serangan secara berulang-ulang terhadap posisi musuh, yang dapat dilakukan dari segala arah. Pandangan hampir sama disampaikan oleh Lidell Hart (1974,321). Dengan demikian penataan ruang harus memprioritaskan tersedianya infrastruktur transportasi yang ditata secara terencana, yang memberikan keuntungan dan keleluasaan bagi militer untuk melakukan manuver, sehingga dapat melakukan serangan, gangguan secara berulang-ulang dan dapat dilakukan dari segala arah. Dengan logika seperti ini, maka penataan ruang wilayah pertahanan yang dilaksanakan diseluruh wilayah nasional harus dapat mewujudkan pola ruang yang menguntungkan bagi manuver pasukan, baik untuk melaksanakan serangan atau pengunduran setelah melakukan serangan. Karena pada kenyataannya, pasukan penyerang tidak mungkin dapat menduduki seluruh wilayah teritorial dan hanya akan memprioritaskan posisi-posisi yang dianggap menguntungkan bagi kedudukan pasukan. Oleh sebab itu, pola pengembangan daerah tidak mengharuskan pola spesifik kebutuhan daerah tertentu, namun semua daerah diperlakukan sama, dengan pertimbangan bahwa setiap wilayah dalam situasi perang dapat mendukung kepentingan manuver bagi pasukan tempur, untuk melakukan gangguan, serangan , menimbulkan korban, secara bertahap dan terus menerus berusaha untuk merusak mental dan fisik pasukan penyerang. Pandangan ini sebenarnya searah dengan konsep penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat yang dikembangkan Angkatan Darat (2009,5), yang ditetapkan dalam sasaran yang di ingin dicapai yang antara lain disampaikan "..... Terwujudnya ruang wilayah pertahanan darat untuk kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah serta ...." Dengan pemikiran seperti ini maka sebaiknya kowil dapat berfikir jernih dan mengembangkan inovasi dalam menjabarkan pedoman yang digunakan, berusaha menumbuhkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan struktur pertahanan nasional didaerah, agar dapat menjawab tantangan masa depan. Universitas Pertahanan Indonesia
71 Kowil harus mulai berfikir, bagaimana agar ruang wilayah pertahanan darat yang dapat menyiapkan kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah, disemua daerah, sehingga peluang untuk sinkronisasi perencanaan dengan pemda lebih mudah dimengerti dan mudah diterima oleh pemda, karena pola yang diterapkan pemda dalam pembangunan sudah mengarah kepada penyediaan kebutuhan infrastruktur dan penyediaan logistik bagi kesejahteraan rakyatnya, namun bila konsep pembangunan pemda ini berhasil, maka dimasa depan, dalam keadaan kritis, menghadapi perang, hasil pembangunan pemerintah ini akan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan. Dengan demikian, bila konsep baru tata ruang wilayah pertahanan darat yang obyektif dan searah dengan pemikiran pembangunan yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan, kowil mempunyai peluang lebih mudah untuk melakukan interaksi dengan pemerintah daerah, karena pola yang relatif sama. Kowil selaku PTF Kemhan sebenarnya telah diberi bahan oleh Kemhan, bagaimana memanfaatkan sumberdaya nasional didaerah yang didata oleh kowil, agar data tersebut dikaji sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan pertahanan didaerah dalam mendukung sistem pertahanan negara. Namun semenjak era orde baru sampai saat sekarang, sasaran penataan ruang sebagai hasil upaya pengembangan wilayah belum dapat diwujudkan dengan nyata, pencatatan atas hasil pengembangan wilayah yang dilakukan Kowil terhadap sasaran pengembangan wilayah pertahanan tidak dilakukan, yang memberi bukti bahwa penataan ruang wilayah pertahanan bukan menjadi prioritas yang harus dicapai. Dari hasil pembahasan diatas dapat disusun beberapa kategori data sebagai berikut: Pertama. Pemerintah daerah belum memberikan respon positif pada RTRW pertahanan darat yang disampaikan kodim, karena pola yang berbeda dan tidak ada data dalam naskah yang berkait dengan pembangunan daerah. Universitas Pertahanan Indonesia
Kedua. Pola penyusunan RTRW yang diterapkan masing-masing institusi Kodim dan Pemda berbeda pedoman, sehingga tingkat ketelitian data dan strategi yang diterapkan tidak dapat saling mendukung. Ketiga. Ditinjau dari sisi akuntabilitas kinerja, RTRWK sudah dapat terpenuhi, sementara RTRW pertahanan darat, belum dapat memenuhi akuntabilitas kinerja sebuah perencanaan, sehingga evaluasi akan sulit dilakukan. Keempat. Kowil masih berfikir secara konservatif, belum menjabarkan pedoman yang diterbitkan Angkatan darat secara teliti, sehingga perencanaan yang disusun terlihat belum mengarah pada sasaran dan belum berkembang sesuai kebutuhan. Dengan merangkum kategori data tersebut dapat disusun sebuah proposisi sebagai berikut : Pola penyusunan naskah yang berbeda, akuntabilitas kinerja perencanaan yang tidak seimbang dan kowil masih berfikir konservatif, menyebabkan sinkronisasi konsep RTRW terhambat. 4.7.2. Pembahasan sehubungan interaksi kowil dengan pemda dalam sinkronisasi RTRW Pertahanan darat dengan RTRWK. Dalam lingkungan Kabupaten, Dandim menjadi salah satu anggota muspida, sebagai instansi vertikal yang membidangi pertahanan yang tidak menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam melakukan interaksi cenderung hanya dengan anggota muspida dan belum intensif melakukan interaksi secara langsung dengan pejabat perencana yang dinilai berada dibawah level jabatan mitra kerjanya. Kesan ini dapat dibuktikan bahwa Dandim belum pernah mengenal pejabat Kepala Bappeda dan beranggapan tidak perlu tahu siapa orangnya karena yakin bahwa pejabat Kepala Bappeda pasti akan mengenal Dandim. Kondisi seperti ini menimbulkan kesan bahwa koordinasi hanya dilakukan dengan melihat kesetaraan jabatan, komunikasi yang berorientasi pada Universitas Pertahanan Indonesia 72
73 tugas, perbedaan peranan dan wewenang, yang tidak menyentuh langsung kepada pejabat yang berperan langsung dalam proses perencanaan, menyebabkan kesulitan antar pribadi dan mempengaruhi solidaritas kelompok. (Deddy Mulyana, 2007,49) Forum kemuspidaan dalam melaksanakan kegiatan belum menetapkan jadwal rapat reguler untuk membahas permasalahan-permasalahan yang perlu dimusyawarahkan. Pertemuan Muspida hanya bersifat informal, melakukan aktifitas bersama dalam acara-acara pemerintah daerah dan belum menjadwalkan rapat reguler sebagai forum rapat resmi yang membahas agenda tertentu yang menjadi permasalahan bersama. Apabila terdapat koordinasi, hanya lesan dan tidak tercatat dalam notulen rapat, sehingga hasil pembicaraan antar pejabat dalam forum muspida, tidak menjamin akan ditindak lanjuti dan disampaikan kepada pejabat dibawahnya. Pola interaksi seperti ini menjadi tidak efektif, karena Bupati, sebagai pejabat politik, tidak melakukan tugas-tugas perencanaan yang mendetil. Tugas perencanaan yang detil berada pada Kepala Bappeda dan para Kepala dinas. Bila tidak ada hubungan komunikasi secara langsung dengan para Kepala dinas dan Ketua Badan, maka Kodim tidak akan memperoleh peluang diakomodasinya rencana yang dikoordinasikan dan apabila koordinasi hanya dilakukan secara lesan, pada situasi yang tidak fokus, tidak tercatat dan akibat padatnya kegiatan, maka konsentrasi terhadap hasil koordinasi yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan tugas pokoknya akan mudah dilupakan. Peluang dapat diperoleh apabila Kodim menyusun rencana yang teliti terhadap apa yang akan disarankan atau apa yang akan diajukan kepada Pemda dalam bentuk kertas kebijakan (Riant Nugroho, 2009;345), yang dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembinaan teritorial disebut sebagai program pembinaan teritorial sebagai acuan perencanaan pembangunan pemda yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan fihak-fihak lain yang terkait langsung pada bidang perencanaan. Namun Kodim belum mencari peluang yang dapat dimanfaatkan melalui penyusunan rencana sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah, Universitas Pertahanan Indonesia
74 sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh staf terkait tidak dapat berlangsung lebih baik karena belum ada dasar yang dijadikan bahan untuk dibicarakan dalam proses koordinasi. Kowil dalam melakukan koordinasi, dengan Dinas dilingkungan pemda yang dilakukan oleh staf Kodim dengan pejabat setingkat, belum berlangsung secara optimal, karena kowil melakukan koordinasi terbatas hanya untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan peran selaku PTF Kemhan, menyangkut data-data sumber daya nasional didaerah dan selaku badan pelaksana TNI dalam tindak lanjut atas rencana TMMD,TMKK, GNRHL,PPBN dan Pemberantasan Buta Aksara. Dari kondisi ini maka substansi koordinasi yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran penataan ruang wilayah pertahanan darat belum berlangsung, meskipun dengan perolehan data tentang kondisi sumberdaya nasional didaerah, dapat menjadi modal awal bagi komando kewilayahan untuk melakukan pengkajian sebagai bahan menyusun rencana untuk mencapai sasaran dalam upaya pengembangan wilayah pertahanan darat. Mengingat program tersebut merupakan tugas yang diberikan kepada dinas-dinas Pemda sebagai pelaksana pembangunan persektor, maka tanpa tindak lanjut yang tepat oleh Kodim, untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan, program ini akan tidak berarti sama sekali bagi pengembangan RTRW Pertahanan darat yang disusun Kodim, karena Kodim tidak aktif sebagai bagian dari aksi. Kepentingan kowil belum terwadahi dan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Karena tidak terlibat langsung dalam aksi pembangunan di daerah, komunikasi antara TNI dan rakyat belum berlangsung secara dekat, mengakibatkan sulit dapat menumbuhkan sikap masyarakat secara sadar mau bekerjasama dengan TNI , peluang yang dapat dimanfaatkan kowil untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menyadarkan tentang hak serta kewajiban warga negara dalam pertahanan negara menjadi terbatas. Berkaitan dengan pola interaksi dalam penataan ruang wilayah pertahanan, sangat sedikit peluang yang dapat diperoleh karena tingkat kesibukan para pejabat Pemda yang relatif tinggi dalam menangani tugas pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab setiap Dinas, sehingga Universitas Pertahanan Indonesia
peluang melakukan koordinasi dan interaksi sangat sempit dan terbatas. Permasalahan ini seharusnya dapat diatasi, apabila pejabat komando kewilayahan memfokuskan upaya mencapai sasaran pembinaan dalam penataan ruang, dengan berusaha untuk terlibat dalam aksi pembangunan, karena pada dasarnya setiap sasaran pembangunan daerah yang dilakukan oleh dinas-dinas searah dengan kepentingan kowil dalam penataan ruang. Kowil tidak dapat memaksakan keinginan sesuai dengan rencana yang telah disusun, namun apabila komando kewilayahan menetapkan suatu rencana yang terarah, maka setiap peluang dapat dimanfaatkan dengan baik. Kowil belum dapat menindak lanjuti koordinasi dengan dinas terkait dalam penataan ruang wilayah, karena pemda belum membentuk Badan Koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten, sebagai forum resmi yang mengelola program penataan ruang. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan koordinasi terhambat karena belum adanya forum yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi, khususnya dalam sinkronisasi RTRW. Pemerintah daerah untuk sementara masih memerankan fungsi Badan Perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), dimana fungsi tata ruang dilaksanakan oleh Kepala Subbidang Sumberdaya alam dan tata ruang, yang dalam organisasi ini tidak mungkin melibatkan unsur komando kewilayahan, tetapi murni sebagai organisasi yang sudah mapan sebagai staf perencana pembangunan Kabupaten. Tugas organisasi ini hanya melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengolahan dan analisa data dan pengurusan bahan koordinasi, sehingga organisasi ini bukan sebuah organisasi yang dapat mengambil keputusan. Apabila Badan Koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten telah terbentuk, ada peluang bagi Kodim untuk melakukan sinkronisasi, karena salah satu unsur keanggotaan akan melibatkan Komandan Komando kewilayahan sebagai salah satu anggota badan koordinasi tersebut. Dari hasil pembahasan diatas dapat disusun beberapa kategori data sebagai berikut : Universitas Pertahanan Indonesia 75
Pertama. Interaksi yang diterapkan kowil tidak efektif, karena masing- masing fihak disibukkan dengan pelaksanaan tugas kedinasan masing- masing dan belum terkonsentrasi pada proses penataan ruang wilayah. Kedua. Koordinasi yang berlangsung pada forum pertemuan Muspida bersifat informal, agenda rapat reguler belum dapat berlangsung karena faktor payung hukum yang belum jelas, sehingga prioritas pembahasan masalah, sulit diarahkan. Ketiga. Agenda yang termuat dalam masing-masing rencana tata ruang berbeda , fokus permasalahan belum dapat disepakati, sehingga RTRW pertahanan darat belum dapat mempengaruhi rencana perencanaan yang disusun oleh instansi terkait. Keempat. Koordinasi belum dilakukan langsung dengan para pejabat yang berhubungan langsung dengan proses perencanaan tata ruang dan masih mempermasalahkan kesetaraan dalam berkomunikasi sehingga hubungan antar pesonal kurang terbina. Kelima. Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten belum terbentuk, sehingga proses koordinasi sesuai dengan peraturan perundangan belum dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Dari kategori data tersebut dapat disusun proposisi : Lemahnya pendekatan pesonalitas, forum yang belum tersedia dan agenda pembahasan yang belum terstruktur menjadi penyebab disharmonisasi interaksi. 4.7.3. Pembahasan sehubungan dengan interaksi untuk menyamakan pemahaman tentang sistem pertahanan negara. Pembangunan kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI seharusnya bukan hanya dimengerti dan difahami terbatas pada dua institusi ini saja, namun harus disosialisasikan kepada semua fihak dan seluruh Universitas Pertahanan Indonesia 76
warga Negara, agar pemahaman tentang sistem pertahanan melalui proses demokrasi dapat diterima dan menjadi kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Sosialisasi Keberadaan Kodim sebagai PTF Kemhan dan upaya menyamakan persepsi tentang pertahanan negara, belum optimal. Peluang yang diperoleh Dandim hanya pada rapat persiapan pengamanan pemilu kepala daerah, yang difokuskan pada sikap netral TNI, himbauan untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam wilayah. Peluang untuk memberikan pemahaman kepada aparat Pemda tentang posisi Kodim selaku PTF Kemhan belum dapat disosialisaskan secara luas. Hal ini terjadi karena peluang belum diupayakan oleh Kodim, sehingga kesempatan Dandim untuk dapat mensosialisasikan peran dan fungsinya didaerah tidak dapat diperoleh dari pemerintah daerah. Koordinasi dengan kepala daerah untuk meminta waktu secara berkala agar dapat menyampaikan peran kowil sebagai penanggungjawab binter dan pembina pertahanan aspek darat belum dilakukan. Sehingga dalam rapat koordinasi berkala yang dihadiri oleh pejabat daerah, belum dapat dimanfaatkan oleh kowil sebagai media sosialisasi peran kodim dalam sistem pertahanan, karena agenda kegiatan telah diatur dan dirancang untuk kepentingan pembangunan daerah. Pemda sebagai daerah otonom, berdasarkan amanat pasal 20 pada UU RI nomor 3 tahun 2002, "...dalam pembangunan didaerah, berkewajiban untuk memperhatikan kemampuan pertahanan...." Namun karena Pemda kurang memahami posisi Kodim didaerah, mengakibatkan komunikasi antara dua instansi yang sebenarnya saling membutuhkan dalam perencanaan pembangunan, belum dapat berlangsung sesuai kebutuhan. Pemda bila akan menerapkan pembangunan yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan, belum mengetahui kepada siapa harus melakukan koordinasi, sementara Kodim yang menganggap instansinya sebagai pembina pertahanan aspek darat belum melakukan sosialisasi, belum cukup memahami sistem pertahanan dan belum berperan secara optimal. Universitas Pertahanan Indonesia 77
Kodim ditempatkan pada sebuah wilayah, merupakan pertimbangan TNI sebagai gelar kekuatan yang bersama dengan unsur kekuatan lain, berusaha mewujudkan situasi yang kondusif serta dapat berperan dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional di daerah. Penempatan Kodim disuatu wilayah telah dipertimbangkan secara teliti, sehingga kepentingan TNI dalam mempersiapkan wilayah pertahanan sebagai kepanjangan tangan Kementrian pertahanan dapat terlaksana dengan baik, dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut. Keberadaan Kodim sebagai komando kewilayahan dan sebagai PTF Kemhan masih belum dapat difahami secara baik. Kodim hanya dikenal sebagai bagian dari Korem dan Korem Bagian dari Kodam dan seterusnya. Peluang Kodim untuk menjelaskan keberadaannya sebagai PTF Kemhan masih belum dapat dilaksanakan secara tepat dan belum tersosialisasi secara luas. Implementasi PTF Kemhan yang dilaksanakan Kodim hanya sebatas pendataan sumberdaya nasional didaerah yang ada diwilayah tugasnya. Tugas pendataan dilakukan oleh para perwira pertama dan bintara yang hanya mengerti untuk mencatat data tanpa didukung oleh pengetahuan untuk apa data tersebut diakses dan akan berguna sebagai apa. Disadari atau tidak, bahwa penguasaan atas pengetahuan untuk mendukung tugas sebagai aparatur teritorial, belum sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh prajurit anggota Kodim. Ilmu pengetahuan yang diberikan sebagai bekal dalam menyongsong tugas sebagai anggota kodim masih sangat terbatas pada tugas rutin yang harus dilaksanakan dan bukan bagaimana melaksanakan tugas agar tujuan dan sasaran tugasnya dapat dicapai dengan baik pada setiap periode waktu yang ditetapkan (Mabesad, 2006, 118,133-41) sehingga setiap saat tugas yang diberikan kepada anggota baru, sama dengan tugas yang diterima oleh prajurit yang sudah sekian lama melaksanakan tugas di Komando kewilayahan. Komunikasi sosial, sebagaimana yang ditetapkan oleh Angkatan Darat, dilaksanakan dengan mengunjungi secara langsung komunikan, yang dalam hal ini adalah para tokoh atau melalui kegiatan olah raga, dan kesenian. Apabila Dandim akan melakukan kegiatan komunikasi sosial, maka paling tidak harus mendatangi Bupati, Wakil Bupati, Sekwilda, para Asisten Universitas Pertahanan Indonesia 78
Bupati, Para kepala dinas, ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Tokoh masyarakat, tokoh Agama, Tokoh-tokoh lain dimasyarakat. Dengan tugas yang dibebankan kepada Kodim, kegiatan program yang harus dilaksanakan cukup banyak dan bervariasi , menyebabkan peluang untuk melaksanakan komunikasi sosial dengan pola yang ditetapkan menjadi relatif sulit. Dandim harus mengunjungi/beranjangsana kepada para tokoh formal maupun non formal, untuk menyampaikan pesan berupa visi dan misi Angkatan darat dalam mendukung upaya pertahanan negara. Sementara para tokoh tidak dapat dikendalikan kegiatannya, sehingga tidak mungkin dibuat jadwal yang mengatur para pejabat dan tokoh didaerah. Dandim harus mengetahui kegiatan para tokoh, saat kapan para tokoh dapat didatangi dan diajak untuk berkomunikasi. Dengan demikian akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyamakan visi dan persepsi tentang pentingnya pertahanan negara. Karena tidak mungkin seorang tokoh setelah menerima pesan dari Dandim langsung menyetujui dan melakukan sesuai harapan, perlu proses komunikasi untuk sampai pada kondisi hubungan inter personal sudah berlangsung, sehingga dapat meyakinkan bahwa pesan yang disampaikan merupakan sesuatu yang pantas mendapat perhatian. Dibutuhkan waktu untuk menyelami pribadi orang lain, sebelum secara efektif dapat melakukan komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat difahami dan disetujui. Sementara para pejabat Dandim tidak pernah membuat catatan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh pejabat terdahulu berkaitan dengan Tata ruang maupun penyamaan visi dan persepsi tentang pertahanan negara dan termasuk peran dan fungsi Kodim di wilayah Kabupaten. Dengan kondisi demikian, memaksa Dandim untuk melakukan segala sesuatu dimulai dari awal, yang menyebabkan membutuhkan waktu yang relatif panjang. Dari pembahasan diatas dapat disusun kategori data sebagai berikut : Pertama. Sosialisasi atas pemahaman sistem pertahanan negara oleh Kodim belum dapat terselenggara secara optimal, karena tidak tersedia jadwal waktu yang dapat dimanfaatkan oleh Kowil. Universitas Pertahanan Indonesia 79
80 Kedua. Peran Kodim selaku PTF Kemhan dalam pembangunan kekuatan pertahanan didaerah hanya dimengerti dan difahami secara terbatas oleh kowil, sosialisasi belum dapat berlangsung kepada semua fihak dan seluruh masyarakat. Ketiga. Kesempatan Kodim untuk melaksanakan sosialisasi hanya bersifat insidentil, pada rapat koordinasi terpadu antara muspida dan muspika dalam persiapan pengamanan pemilu kepala daerah dan undangan-undangan Muspida. Keempat. Dengan agenda rapat diprioritaskan pada rencana pengamanan pemilu kepala daerah, dan kegiatan Kemuspidaan, sulit melakukan sosialisasi sistem pertahanan negara dan peran Kodim selaku PTF dan pembina pertahanan aspek darat, karena agenda kegiatan telah ditentukan. Kelima. Sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang pertahanan negara dengan menerapkan metode komunikasi sosial sulit dilangsungkan, perlu proses komunikasi untuk sampai pada kondisi hubungan inter personal yang baik dan menyelami pribadi orang lain, sebelum secara efektif dapat melakukan komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat difahami dan disetujui. Dengan merangkum kategori data diatas, maka dapat disusun proposisi sebagai berikut : Degradasi interaksi dan peran, berpengaruh langsung terhadap tidak optimalnya penyamaan perspectif institusi terhadap suatu sistem. 4.7.4. Peran kowil dalam membantu pemda pada pelaksanaan pembangunan nasional di daerah serta pencapaian sasaran RTRW pertahanan darat. Universitas Pertahanan Indonesia
81 Beberapa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat diantaranya adalah pertahanan dan keamanan. Sesuai amanat undang-undang No 32 tahun 2004, urusan pemerintahan ini dapat dilimpahkan sebagian kepada wakil pemerintah didaerah atau dapat diberikan tugas kepada pemerintahan daerah. Dalam penjelasan Undang-undang, pembagian urusan pemerintahan tentang pertahanan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam undang-undang tersebut diatas adalah "mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer , bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya". Yang berarti diluar kegiatan tersebut, boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, namun perlu dikoordinasikan dengan instansi vertikal yang membidangi pertahanan, agar arah yang diambil tepat sesuai tujuan yang akan diwujudkan. Penyiapan sistem pertahanan negara, diselenggarakan oleh pemerintah yang penyiapannya dilakukan secara dini, yang berarti penyiapan kemampuan pertahanan menjadi kewajiban pemerintah pusat. Namun melalui beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah, beberapa kewajiban daerah otonom diarahkan kepada penyiapan sub sistem pertahanan negara, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban untuk tetap memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pada posisi ini komando kewilayahan memposisikan diri untuk membantu menyampaikan saran dan masukan yang tidak mengurangi substansi arah kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan rakyat, namun perencanaan pembangunan tetap dapat memperhatikan peningkatan kemampuan pertahanan. Kodim ikut serta dalam kegiatan rapat koordinasi pembangunan daerah, dimana pada kesempatan tersebut Kodim menempatkan diri sebagai pembina pertahanan wilayah aspek darat dan menyampaikan masukan tentang RTRW pertahanan, dimana pada rapat tersebut dari fihak Kodim dihadiri oleh Dandim dan para Danramil. Namun pada sesi wawancara diperoleh jawaban yang berbeda, karena pada Rakorbangda Kodim hanya sebagai undangan, yang tidak Universitas Pertahanan Indonesia
82 mempunyai kesempatan untuk menyampaikan saran masukan. Sebuah kegiatan yang tidak dapat dijelaskan secara benar oleh komando kewilayahan dan menjadi suatu indikasi bahwa Kodim belum optimal mengorganisir kegiatan yang melibatkan instansinya. Pelaku peserta rapat, yaitu Kasdim menyatakan hadir dalam rakorbangda, mewakili Kodim, tetapi tidak berkesempatan menyampaikan masukan dan hanya bersifat sebagai undangan. Tidak adanya kesempatan yang diperoleh selama pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan, menunjukkan bahwa kehadiran pejabat Kodim dalam rapat tersebut belum dibekali dengan progbinter yang telah diajukan kepada pemerintah daerah, sehingga dalam rapat tidak memiliki bahan untuk mengingatkan pemda atas masukan yang pernah disampaikan. Disisi lain, Kepala Bapeda menanggapi permasalahan koordinasi untuk pelibatan Kodim dalam membantu pembangunan didaerah, menyatakan bahwa karena semenjak awal belum terjadi interaksi secara langsung dengan fihaknya, maka anggapannya bahwa Dandim melakukan interaksi dengan Bupati. Sehingga akomodasi atas saran dan masukan Kodim kepada pemda akan ditindak lanjuti hanya bila mendapat petunjuk dari Bupati. Keadaan ini menambah bukti bahwa interaksi antar dua instansi belum berlangsung dengan baik dan progbinter yang disusun Kodim belum diterima oleh Bapeda, sebagai institusi perencana pembangunan didaerah. Kodim menyusun progbinter, adalah sebuah naskah yang disusun oleh kowil dari hasil penelaahan yang mendalam tentang kondisi wilayah, sehingga menghasilkan sebuah rancangan yang bersifat prioritas, namun tidak menjadi prioritas dalam program pembangunan pemda. Progbinter bukan pengajuan proyek bagi Kodim, tetapi pemikiran kodim tentang sesuatu yang prioritas dan perlu dipertimbangkan oleh Pemda. Saran dan masukan Kodim dalam naskah progbinter dapat berupa kegiatan fisik atau juga non fisik yang bila dilaksanakan akan berpengaruh positif terhadap kondisi sosial dimasyarakat dan yang paling penting adalah kowil telah mempertimbangkan bagi pembinaan kemampuan pertahanan, yang untuk jangka panjang hasil pembangunan ini bermanfaat bagi kepentingan pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia
83 Pada kegiatan perencanaan pembangunan tentang pelaksanaan atas kewajiban daerah otonom yang tertuang pada pasal 22 dalam UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditegaskan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa urusan tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai bagian- bagian urusan pemerintahan bidang pertahanan dan daerah justru mendapatkan beban kewajiban yang langsung dan nyata dalam penguatan sistem pertahanan negara. (Kausar, As, 2008). Kodim yang dilibatkan dalam proses perencanaan, mengajukan saran masukan meliputi kegiatan TNI manunggal masuk desa, TNI manunggal keluarga berencana dan kesehatan, Manunggal reboisasi dan Manunggal Aksara, mencerminkan hanya mempertimbangkan pada upaya mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat di pedesaan (Mabesad, 2006;192) dan memperlihatkan bahwa pemahaman tentang sistem pertahanan negara masih rendah, sehingga saran dan masukan yang diajukan belum menyentuh pada pencapaian sasaran pembinaan kemampuan pertahanan, belum terlihat hubungannya dengan tata ruang wilayah yang menjadi bagian dari upaya untuk menyukseskan RTRW pertahanan darat. Sasaran TMMD pada daerah yang hubungan kerja dengan Kodim telah terjalin dengan baik, ditentukan oleh pengajuan para Camat, sehingga Kodim dapat lebih berkonsentrasi kepada permasalahan pembangunan yang diarahkan untuk dapat mendukung penyiapan kemampuan pertahanan negara. Posisi Komando kewilayahan selaku PTF Kemhan seharusnya dipandang penting sebagai instansi vertikal didaerah yang mampu memberikan pencerahan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangannya pada perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan. Komando kewilayahan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pertahanan negara, bagaimana wilayah dikelola sehingga mampu mendukung tugas untuk menghadapi kemungkinan invasi yang datang dari luar, bagaimana wilayah dikelola untuk mampu mendukung tugas TNI dalam mengatasi ancaman militer yang timbul dari dalam negeri dan bagaimana wilayah dapat berperan dalam membantu mengatasi permasalahan yang muncul Universitas Pertahanan Indonesia
pada sektor lain yang berimplikasi kepada pertahanan negara, agar perannya dalam membantu pemerintah dalam pembangunan didaerah dapat mengarah kepada peningkatan kemampuan pertahanan. Kowil membutuhkan informasi yang cukup tentang program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah daerah, sebagai dasar untuk menyusun rencana bantuan yang dapat diberikan oleh komando kewilayahan kepada pemerintah daerah. Mengingat kebutuhan atas hasil pembangunan ini diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kowil harus mampu menyampaikan saran dan masukan agar hasil pembangunan juga bermanfaat bagi penyiapan pertahanan negara secara dini. Dalam rapat koordinasi pembangunan daerah, Komando kewilayahan hadir namun hanya sebagai undangan. Agenda rapat sangat membatasi Kodim untuk dapat menyampaikan saran dan masukan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan negara, karena rapat koordinasi pembangunan daerah tersebut merupakan rapat lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya dalam lingkungan pemerintah daerah. Naskah yang berikan kepada peserta rapat dan undangan, telah memuat sasaran pembangunan dari hasil rapat terdahulu yang masing-masing sektor hanya meyakinkan ulang apakah pengajuan program setiap sektor telah diakomodasi. Pada posisi ini Kodim merasa tidak dapat mengambil peran, yang menunjukkan bahwa progbinter yang diajukan kodim bagi perencanaan pembangunan daerah belum menjadi prioritas dan bahkan mungkin masih dianggap sebagai upaya Kodim untuk mencari proyek dan hanya berfikir demi kepentingan Kodim, sehingga yang diakomodasi hanya dalam pembangunan pos-pos Koramil, dimana pemerintah daerah memberikan pinjaman tanah. Bila ditelaah lebih mendalam, masukan yang disampaikan oleh Kodim kepada Pemda ini, hanya bersifat temporer yang belum diarahkan kepada pencapaian pembangunan jangka panjang, melalui tahapan penataan, karena setiap ajuan yang disetujui atau sasaran kegiatan yang sudah terlaksana belum menjadi data yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keseriusan Kowil untuk menyukseskan RTRW pertahanan darat belu terlihat nyata, baru Universitas Pertahanan Indonesia 84
mengarah kepada kegiatan yang bersifat penciptaan kondisi dilingkungan masyarakat dan belum menjadi konsep yang berkesinambungan. Pola koordinasi yang besifat lesan, manjadi tidak efektif, karena metode kerja pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan dilaksanakan 2 tahun sebelum program tersebut dilaksanakan, sehingga Kodim juga perlu menyesuaikan dengan pola yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi didaerah yang telah didata oleh koramil jajaran kodim melalui proses pengumpulan data teritorial yang dilaporkan secara berkala, menjadi bahan untuk dianalisa oleh komando kewilayahan, yang pada ujungnya komando kewilayahan dapat menentukan klasifikasi daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pemikiran komando kewilayahan untuk dijadikan bahan usulan program, apabila ternyata permasalahan yang ditemukan oleh komando kewilayahan belum terwadahi dalam rencana program pembangunan daerah. Komando kewilayahan perlu kemauan untuk menyusun naskah pengajuan usul rencana pembangunan yang didasari oleh hasil pengkajian yang konprehensif, sehingga pemikiran komando kewilayahan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemerintah daerah. Tetapi dari sikap yang ditunjukkan oleh personel Kodim, menunjukkan keraguan untuk melakukan interaksi lebih mendalam, karena belum adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kelibatannya pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah. Dari hasil pembahasan diatas dapat disusun kategori data sebagai berikut: Pertama. Kodim selaku PTF Kemhan belum difahami oleh Pemda, peran Kodim dalam membantu pembangunan nasional didaerah belum dapat memberi arah pada pola pembangunan yang memperhatikan kemampuan pertahanan. Kedua. Kodim telah menyusun progbinter sebagai upaya untuk membantu perencanaan pembangunan nasional didaerah, namun masih diliputi nuansa keraguan, sehingga interaksi yang dilakukan tidak Universitas Pertahanan Indonesia 85
86 optimal, terhambat oleh ketiadaan payung hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Ketiga. Upaya Kodim dalam membantu perencanaan pembangunan nasional didaerah belum didukung dengan Sumber daya Manusia yang memahami sistem pertahanan negara secara mendalam, sehingga saran masukan yang disampaikan Kodim baru mengarah kepada mengatasi permasalahan pokok dipedesaan, belum menyentuh pada pengelolaan sistem pertahanan negara. Keempat. Program ajuan Kodim selaku pembina pertahanan wilayah aspek darat belum melalui pengkajian yang mendalam dan masih bersifat sektoral kepentingan kodim. Kelima. Interaksi dengan Pemda terutama dengan instansi perencana pembangunan daerah belum berlangsung dengan baik, mengandalkan komunikasi secara lesan sehingga tidak efektif. Keenam. Komando kewilayahan dilibatkan dalam rapat koordinasi pembangunan daerah, namun hanya sebagai undangan dan membatasi peluang Kodim untuk menyampaikan saran dan masukan. Fakta ini membuktikan bahwa Progbinter belum efektif sebagai acuan pembangunan daerah. Dari rangkuman kategori data tersebut dapat disusun proposisi bahwa : Keterbatasan kemampuan aktor dalam proses perencanaan pembangun- an, berdampak pada belum tersusunnya konsepsi institusi yang intergratif. 4.7.5. Pembahasan faktor berpengaruh dalam pelaksanaan sinkronisasi RTRW pertahanan darat dan RTRWK. Sinkronisasi adalah kegiatan menyerasikan fungsi-fungsi atau bagian bagian dari sistem atau organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang Universitas Pertahanan Indonesia
harmonis (Mabesad, 2006;201) Pola penyusunan RTRW Pertahanan darat dan RTRWK , tidak menggunakan pola yang sama, sehingga sistem yang terdapat dalam kedua perencanaan tersebut berbeda, Kodim dalam penataan ruang menetapkan pembinaan unsur geografi, demografi, kondisi sosial dan SDA/B, sedangkan Pemda hanya mengatur pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesejahteraan, sehingga relatif sulit dilakukan harmonisasi. RTRWK secara umum telah mengakomodasi keberadaan Kawasan pertahanan, yang dinyatakan dengan penetapan wilayah yang digunakan sebagai pangkalan militer, daerah latihan, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan/pergudangan munisi dan bahan peledak, serta daerah disposal munisi sebagai kawasan pertahanan. Namun demikian untuk sinkronisasi antara daerah pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang, dengan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis nasional, relatif sulit dilakukan karena akan berbeda upaya yang akan dilakukan. Sementara Kowil apabila menjabarkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RTRW pertahanan darat, harus berkonsentrasi bagaimana agar infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah dapat bermanfaat bagi ruang gerak dan manuver pasukan, bagaimana kowil dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana logistik didaerah, sehingga bermanfaat bagi pertahanan. Dalam melakukan interaksi untuk sinkronisasi RTRW di Kabupaten, dalam studi kasus ini, belum ada landasan hukum yang menjadi pedoman bersama, masing-masing fihak menggunakan dasar yang berbeda. Pemda menyusun RTRWK dilandasi dengan Peraturan pemerintah, dengan dukungan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara kowil menggunakan dasar buku pedoman sementara tentang penyusunan RTRW pertahanan yang diterbitkan angkatan darat, tanpa dukungan dana. RTRWK merupakan program yang akuntabel, karena penyelenggaraan tata ruang pemda dapat dipertang- gungjawabkan mulai pembiayaan, proses dan hasil yang dicapai. Sementara RTRW pertahanan darat yang disusun kowil tidak memenuhi akuntabilitas, karena tidak didukung biaya dan tuntutan hasil yang tidak jelas, karena sasaran yang disampaikan, merupakan sasaran yang masih mengandung banyak arti. Universitas Pertahanan Indonesia 87
88 Pemda dalam menyusun rencana pembangunan yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan belum terlihat nyata, karena dalam perencanaannya tidak melibatkan kowil sebagai narasumber yang paling berkompeten karena posisinya selaku instansi vertikal pembina pertahanan dan sebagai PTF Kemhan. Secara logika, ada kewajiban Pemda untuk melakukan koordinasi dengan Kowil berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan. Salah satu pembangunan yang berwawasan pembinaan kemampuan pertahanan adalah bagaimana tata ruang wilayah dapat disinkronisasi antara RTRW Pertahanan darat dengan RTRWK. Namun terkesan ada keraguan dalam memandang Kodim sebagai pembina pertahanan ,mewakili kemenhan didaerah, sementara Kodim juga belum aktif memerankan diri sebagai pembina pertahanan didaerah karena dibatasi oleh bekal pengetahuan yang belum memadai. Permasalahan yang muncul di daerah adalah bahwa Dandim dan perangkat pendukungnya, belum memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menyiapkan pertahanan didaerah dalam mendukung sistem pertahanan negara. Pandangan ini didasari pada rencana pengembangan daerah yang telah ditetapkan dalam naskah RTRW pertahanan darat yang disusun kodim, yang belum mencerminkan pemahaman Dandim dalam mengelola wilayah, agar ruang , alat dan kondisi juang dapat memberi kekuatan pengganda bagi komponen utama pertahanan negara. Dalam berbagai saran masukan yang disampaikan kowil kepada pemda masih bersifat seadanya, menyangkut TMMD, TMKK, Reboisasi dan hal-hal yang diarahkan untuk membantu mengatasi permasalahan dipedesaan. Belum mencerminkan suatu saran yang terstruktur, terencana dan terarah sesuai tahapan pencapaian sasaran dalam mempersiapkan subsistem pertahanan negara. Kodim selaku PTF Kemhan, menerima tugas hanya sebatas mengumpulkan data menyangkut sumber daya nasional didaerah, dengan dukungan dana yang terbatas. Selain itu selaku satuan kewilayahan bagian dari TNI AD tugas yang harus dilaksanakan relatif banyak dan bervariasi. Tugas- tugas tersebut diberikan kepada kowil, yang hanya diketahui oleh kowil, Universitas Pertahanan Indonesia
89 sehingga seringkali tidak akuntabel, karena dukungan anggaran hanya cukup untuk melaksanakan proses perencanaan, sedangkan pelaksanaan tidak tersedia dana, sehingga hasil yang harus dicapai tidak menjadi prioritas. Buku pedoman penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat, hanya mengarahkan bagaimana cara menyusun naskah RTRW pertahanan tanpa didukung dengan tehnik mengatasi permasalahan dan metode komunikasi yang tepat serta tidak menjelaskan apa yang harus dikoordinasikan. Hampir selalu yang menjadi prioritas pemikiran adalah dana, sehingga kowil yang berhasil melobi pemda dan memperoleh hibah dana, seolah sebagai sebuah keberhasilan. Sementara pola anggaran Pemda hanya mempunyai dua alternatif yang dilindungi oleh aturan perundangan untuk penyaluran dana bagi instansi vertikal yaitu Dana hibah atau pinjam pakai. Selama pemerintah daerah memper- timbangkan bahwa ajuan kegiatan berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan, program dengan sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemda dapat memilih dua opsi tersebut. Dalam upaya mencapai sasaran pembinaan daerah sesuai klasifikasi yang ditetapkan dalam RTRW pertahanan darat, Koramil telah diberi tugas untuk melakukan upaya pencapaian sasaran, sesuai klasifikasi daerah yang ada diwilayah koramilnya. Pengawasan atas hasil pelaksanaan tugas koramil melalui laporan yang disampaikan secara mingguan dalam bentuk laporan tata laksana binter. Proses ini menunjukkan bahwa Kodim sebenarnya belum memberi tugas yang jelas kepada koramil tentang sasaran yang harus dicapai, karena laporan yang disampaikan adalah bentuk laporan rutin, atas pelaksanaan tugas pembinaan teritorial dan bersifat umum. Selain itu data sebagai inventarisasi pencapaian sasaran pembinaan daerah dalam RTRW pertahanan tidak ditemukan di Kodim, menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya upaya pengembangan daerah dalam rencana tata ruang, tidak pernah diketahui kecuali "terwujudnya rencana tata ruang wilayah pertahanan darat" Sebagai contoh sasaran yang ingin dicapai dalam buku pedoman penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat yang diterbitkan Angkatan Darat adalah : Universitas Pertahanan Indonesia
90 " ....Terwujudnya sinkronisasi RTRW pertahanan darat dengan RTRWP/K; Terwujudnya ruang wilayah pertahanan darat untuk kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah".... "Terwujudnya daerah latihan untuk tingkat provinsi dapat menyelenggarakan latihan tingkat brigade, dan pada tingkat Kabupaten untuk menyelenggarakan latihan tingkat batalyon tim pertempuran ( BTP)". Sasaran-sasaran tersebut relatif berat untuk diwujudkan oleh komando kewilayahan, bila tanpa dukungan dana yang memadai dan payung hukum yang jelas yang dapat dipedomani oleh kowil dan Pemda. Dengan pemikiran demikian, kowil tidak harus mempertahankan dan memaksakan menyusun daerah pertempuran, komunikasi dan daerah belakang pada RTRW pertahanan darat, karena pembagian daerah seperti yang tertuang dalam RTRW pertahanan darat, bukan jawaban atas kebutuhan sistem pertahanan negara, karena bila dihadapkan dengan perkembangan doktrin peperangan yang diterapkan oleh sebagian besar negara dan pandangan tentang konsep pertahanan teritorial seperti yang disampaikan pada pasal (4.7.1), sudah tidak sesuai dengan bentuk peperangan yang akan dihadapi. Namun demikian, kowil juga tidak cukup hanya dengan mengandalkan sikap proaktif, tetapi perlu didukung dengan adanya payung hukum yang dapat dipedomani oleh dua institusi. Kodim untuk menyukseskan tugas yang dibebankan oleh Kodam, yang dalam kasus ini adalah penyelenggaraan TMMD reguler maupun TMMD senkuyung, harus menyusun rencana kegiatan, menentukan sasaran, membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur lain dilingkungan pemda serta dukungan dana. Rencana kegiatan ini tidak mungkin terselenggara tanpa dukungan pemda. Untuk mengatasi permasalahan dana, Dandim melakukan koordinasi dengan Kepala daerah dan Bupati menanggapi positif serta memberikan bantuan dana langsung dari pemda untuk mendukung program TMMD sengkuyung/ reguler, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Karena permasalahan pembangunan merupakan tugas pemda, maka koordinasi penentuan sasaran dan aspek lain dilakukan Dandim dan dengan intensitas komunikasi yang baik, program TMMD reguler /sengkuyung dapat terselenggara. Faktor ini menjadi salah satu yang memberi Universitas Pertahanan Indonesia
91 kemudahan dan mendukung dalam interaksi dengan pemda, dengan menggunakan kunci utama yaitu koordinasi. Sehingga apabila program kegiatan yang lain dapat ditindak lanjuti secara konsisten, maka peluang mendapat respon positif dari pemda akan didapatkan. Dari pembahasan yang disampaikan diatas, dapat disusun kategori data sebagai berikut : Pertama. Upaya sinkronisasi terkendala oleh belum tersedianya aturan yang mengikat yang dapat dipedomani oleh dua institusi, karena saat ini masing masing institusi masih menerapkan poladan pedoman yang berbeda. Kedua. Tugas penyusunan RTRW Pertahanan darat, tidak diikuti dengan dukungan dana yang seimbang, sehingga tidak memenuhi akuntabilitas kinerja. Ketiga. Pedoman sementara penyusunan tata ruang wilayah pertahanan darat, telah mengarahkan bagaimana menyusun rencana, dan menentukan sasaran-sasaran yang harus dicapai, sebagai pegangan arah bagi kowil dalam melakukan interaksi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Keempat. Pemda dalam mendukung program TMMD reguler /sengkuyung, memberikan bantuan dalam bentuk dana hibah dan unsur- unsur lain sehingga program kowil dapat terselenggara. Dari rangkuman kategori data tersebut diatas, dapat disusun proposisi sebagai berikut : Legalitas dan sumberdaya berpengaruh langsung terhadap aktivitas interaksi institusi. Universitas Pertahanan Indonesia
Universitas Pertahanan Indonesia 92
BAB 5 PENUTUP 5.1. Kesimpulan. Setelah melalui proses pembahasan dengan langkah penggolongan dan pengkategorian data, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses interaksi yang dilakukan oleh komando kewilayahan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam sinkronisasi RTRW antar sektor pembangunan, yang disusun oleh komando kewilayahan dan Pemerintah daerah, masih belum dapat terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor yang cukup mendasar. Terdapat faktor yang menyangkut kebijakan negara, yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi didaerah karena diluar kewenangan. Secara terperinci disampaikan sebagai berikut : Pertama. Dalam penyusunan naskah RTRW, masing-masing institusi menggunakan pedoman yang berbeda, akuntabilitas yang berbeda, cara berfikir yang berbeda, pengkajian yang berbeda, menyebabkan sinkronisasi penyusunan naskah sulit diwujudkan. Kedua. Proses interaksi dalam sinkronisasi RTRW masih terhambat karena faktor personal yang mempermasalahkan perbedaan peranan dan wewenang, forum komunikasi belum terbentuk dan belum ada kesepakatan agenda pembangunan. Ketiga. Pembentukan perspektif terhadap suatu sistem masih terhambat karena akses interaksi dan pemahaman peran institusi yang terbatas. Keempat. Pada upaya membantu tugas perencanaan pembangunan agar memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, masih terhambat karena pengaruh keterbatasan kemampuan aktor dalam proses perencanaan pembangunan, yang berdampak pada belum terwujudnya konsep pembangunan yang terintegrasi. Universitas Pertahanan Indonesia
93 Kelima. Belum adanya payung hukum yang mendasari proses interaksi dan keterbatasan alokasi anggaran, menyebabkan aktivitas organisasi tidak optimal. 5.2. Saran. Dengan memperhatikan kesimpulan yang disampaikan diatas, masih terdapat kelemahan komunikasi individu pejabat yang perlu diperbaiki, faktor kebijakan yang membutuhkan campur tangan eselon pusat karena tidak dapat diselesaikan oleh institusi didaerah. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut : Pertama, yang berhubungan dengan implikasi teoritis, sebagai sumbangan akademik untuk pengembangan studi pertahanan, khususnya bidang penataan ruang wilayah pertahanan :
Komunikasi tidak memandang level dan eselon, tetapi antar pribadi. Hasil interaksi memerlukan proses untuk mencapai perubahan kepercayaan, perubahan sikap dan perubahan prilaku.
Penyusunan RTRWK maupun RTRW Pertahanan darat, bukan tugas sederhana, perlu pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang berpengaruh atas rencana yang akan ditetapkan.
RTRW adalah sebuah kebijakan, yang berpengaruh terhadap ketentuan hukum, sehingga proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen, agar tidak menimbulkan permasalahan setelah ditetapkan.
Penyusunan RTRW pertahanan darat harus mempertim- bangkan perkembangan doktrin peperangan dan teknologi militer dibidang persenjataan, mobilitas dan kebutuhan militer dalam melaksanakan peperangan.
Untuk hasil yang lebih baik, pada penelitian selanjutnya perlu penambahan sampel sumber data sebagai fihak yang dapat menilai proses interaksi, yang dapat menambah akurasi data, dari fihak lain Universitas pertahanan Indonesia
94 diluar dua institusi dan untuk mempertajam temuan penelitian perlu membandingkan hasil penelitian dilokasi penelitian yang berbeda. Kedua, yang berhubungan dengan implikasi praktis untuk memberikan kontribusi bagi Kemhan dan Kowil dalam sinkronisasi RTRW pertahanan darat dan RTRWK/P.
Pemerintah disarankan segera menerbitkan Peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah pertahanan untuk memberi pedoman dan arah yang sama bagi pemerintah daerah dan kowil.
Rencana tata ruang wilayah pertahanan darat, perlu diformulasikan kembali, agar dapat menjawab kepentingan pertahanan sehubungan dengan perkembangan doktrin peperangan dan perkembangan teknologi militer.
Unsur kowil perlu dibekali pengetahuan, kemampuan dan pemahaman lebih mendalam tentang sistem pertahanan negara, agar perannya dalam menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang untuk mendukung kesiapan pertahanan negara lebih optimal. Universitas pertahanan Indonesia
Daftar Kepustakaan Bungin, Burhan, Sosiologi Komunikasi, Jakarta, Predana media Group 2008. Gray, Collin.S, Modern Strategy, New York, Oxford University Press, 1999. Hart, B.H.Lidell, Strategy,New York, Preager Publishers,Inc, 1974. Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Methodologi penelitian sosial,2nd edtion, Jakarta, Bumi Aksara, 2009. Joesoef, Daoed, Dua pemikiran tentang pertahanan keamanan dan Strategi nasional, Jakarta, Yayasan Proklamasi, 1973 K. Yin, Robert,M.Djauzi Mudzakir, Studi kasus Desain dan metode, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, 2008 Lemhanas, Hamdan Mansur, dkk, Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta, Gramedia pustaka Utama, edisi ke 2, 2002 . La Ode, MD, Peran militer dalamketahanan nasional, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006. Morgenthau, J.Hans, Politic Among Nation, New York, Alfred A.Knoff, 2nd Edition, 1954 Mabesad, Setia dan menepati janji serta sumpah prajurit, Jakarta 2006 . Moleong, Lexi J, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung,Rosda, 2010. Mulyana, Deddy, Komunikasi Pembangunan, Bandung, Sambiosa Rekatama Media, 2007 Nugroho, Riant, Public Policy, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009. Prabowo, JS, Perang Darat, Jakarta 2009. Prabowo, JS, Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang semesta, Jakarta, PPSN, 2009 Prabowo, JS, Studi kasus Pertempuran di Kota, Jakarta, 2010. Pour,Julius, Doorstoot naar djokja, Jakarta, Kompas, 2009 R.Wihantoro, Randi & Nugroho Dwijowiyoyo, Riant, Manajemen Pembangunan Indonesia sebuah pengantar dan Panduan , Jakarta 2006. 95 Universitas Pertahanan Indonesia
Roberts, Adam, Nations in Arms, the theory and practice of territorial defence, New York, St.Martin's Press, 2nd edition,1986 Rietjens, Bas &Bollen, Myriene, Trends, Dilemmas, and Future Research on Civil-military cooperation in Managing Civil- Military cooperation, Burlington, Ashgate Publishing Company, 2008. Spiller, Roger J, Perang kota : Sejarah dan masa depannya, Terjemahan, Jakarta, 2010. Syahnakri, Kiki, Aku hanya tentara, Jakarta, Kompas ,2009. Supriyatno, Budi, Manajemen Tata Ruang, Media Brilian, Tangerang,2009 Santosa,Teguh Dkk,Wahyu Wibisana, Komisi I Senjata- Satellit dan Diplomasi, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa,2009 . Suryohadiprojo, Sayidiman, SIVIS PACEM PARA BELLUM, Jakarta,Gramedia Pustaka Utama, 2005 Sumodiningrat, Gunawan, Aribowo Suprayitno Adhi, Mewujudkan kesejah- teraan bangsa, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009. Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, Methodologi penelitian sosial,2nd edtion, Jakarta, Media Brilian, 2009 Wijayanto, Andi , Revolusi krida yudha; peran komunitas pertahanan Indonesia Indonesia, menuju konsep dalam buku Universitas Pertahanan pertahanan modern (2010) Thesis. Agus Supriyanta, Cecep ( 2007), Kajian tentang peranserta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang didaerah dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus penataan ruangdi kabupaten Bekasi). Bagiartha, Ketut, Kajian penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten se pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, (2003) Petra Christian University. 110110. Putro Utomo,Joko, Pengembangan Ibu Kota Kecamatan dan Ketahanan wilayah (Studi Deskriptif RUTRK 1999/2000 - 2009/2010 Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), Sekolah Paska Sarjana, Universitas GajahMada. Universitas Pertahanan Indonesia 96
Makalah/paper/naskah: AS, Kausar, territorial dalam mendukung pembangunan nasional. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional Pemberdayaan wilayah pertahanan (2009). Implementasi pembinaan Buletin Litbang, Hubungan sipil militer , Bapeda Pemkab Purbalingga, Penyusunan evaluasi dan revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun anggaran 2009. CIFOR, Warta Kebijakan no 5 Agustus 2002 , Tata ruang dan proses penataan ruang Dirjen penataan ruang Kementrian Pekerjaan Umum, Penyelenggaraan Penataan Ruang (permasalahan ,tantangan ,kebijakan, strategi dan program strategi (2005) Dirjen Pothan "pokok-pokok kebijakan pembinaan potensi pertahanan " tahun Dirjen Pothan, Bahan kuliah SSPS Unhan (2010) Dickends, David, Direktur pusat kajian startegis Universitas Victoria di Wellington, Revolution Military Affair. Djuyandi, Yusa - Membangun Hubungan Sipil - Militer di Era Demokrasi 01/02/2010 18:10 Kodim 0702/Purballingga, Rencana tata ruang wilayah pertahanan darat tahun 2010. Suryo hadiprojo, Sayidiman, Hubungan sipil militer di Indonesia 01/02/2010 Peraturan: Bappenas, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010, tentang RPJM 2010- 1014 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Koordinasi penataan ruang Nasional ( BKPRN ) Kemhan, Peraturan Menteri Pertahanan nomor Per/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia. Kemhan, Peraturan Menteri Pertahanan nomor Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia 97
98 Kodiklat TNI AD, Pembinaan Komunikasi sosial. (2009) Kodiklat TNI AD,Pembinaan perlawanan wilayah ( 2009) Mabesad, Naskah sementara Buku petunjuk Administrasi tentang Penyiapan kekuatan kewilayahan.(2005) Mabesad, Pedoman sementara pertahanan darat TA.2009 tentang penyusunan tata ruang wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, tentang rencana tata ruang wilayah nasional Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia