BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Penulis Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. Bagus Firman Wibowo, S.H.,M.H. Diterbitkan oleh: Universitas Medan Area Press
BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Penulis M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo Desain Cover : Arga Shinji Harahap, S.H. Edit Layout : Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Editor Ikbar Pratama, SE., M.Sc Yuan Anisa, S.Si., M.Si Annisa Zuhaira. S.Kom ISBN (978-623-8183-11-1) Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku ini tanpa seizing tertulis dari Penerbit Diterbitkan oleh: Universitas Medan Area Press Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara Telephone:061-7366878, e-mail: umapress014@gmail.co
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya serta Sholawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Buku ini Hukum Kekayaan Intelektual yang diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum guna mendapatkan pengetahuan tentang kekayaan Inteletual di Indonesia. Buku ini disusun tidak terlepas dari bantuan semua pihak sehingga pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para penulis, editor dan juga seluruh tim yang sudah berkenan dan bersusah payah untuk menyusun buku ajar ini dan sehingga penulisan buku ini dapat teralisasi. Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga pada kesempatan ini diharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya diharapkan buku ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa member perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal 'alamiin. Medan, 3 Maret 2023 Penulis i
SINOPSIS Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Hak Kekakayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Kekayaan Intelektual semata dikarenakan banyak sekali kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut di bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya, masalah Paten, sekarang ini tidak hanya membahas persoalan tentang perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi juga sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dengan akibat sampingannya. Sebagai perlindungan hukum bagi pencipta milik perorangan atau kelompok yang berupaya menghasilkan karya berhak cipta yang bernilai ekonomis serta berguna untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Tidak hanya itu, Kekayaan Intelektual juga bertujuan untuk meningkatkan persaingan, terutama dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Karena keberadaan HKI akan mendorong kreator untuk terus bekerja keras dan berinovasi, serta dapat diapresiasi oleh masyarakat. Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual ini terdiri dari Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Ketentuan Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik Dan Indikasi Geografis. Semoga buku ini dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami materi tentang Hukum Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk mendorong pembangunan Indonesia. ii
KATA PENGANTAR ... i SINOPSIS ... ii DAFTAR ISI ... iii BAB I PENGANTAR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pendahuluan ... 1 B. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual ... 1 C. Sejarah Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual ... 5 D. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ... 8 E. Soal Latihan ... 11 F. Daftar Pustaka ... 11 BAB II KETENTUAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pendahuluan ... 12 B. Peraturan Perundang-Undangan Kekayaan Intelektual ... 12 C. Soal Latihan ... 18 D. Daftar Pustaka ... 18 BAB III HAK CIPTA A. Pendahuluan ... 19 B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta ... 19 C. Subyek Hukum Hak Cipta ... 22 D. Hak Ekonomi ... 24 E. Penyelesaian Sengketa ... 35 F. Soal Latihan ... 39 G. Daftar Pustaka ... 39 BAB IV PATEN A. Pendahuluan ... 41 B. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten ... 41 C. Subjek Paten ... 43 D. Objek Paten ... 47 E. Sistem Perlindungan dan Pendaftaran Paten ... 50 F. Lisensi Paten ... 55 G. Soal Latihan ... 60 H. Daftar Pustaka ... 60 BAB V MEREK A. Pendahuluan ... 61 B. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenis Merek ... 61 C. Sistem Pendaftaran Merek ... 65 iv
D. Jangka Waktu Perlindungan ... 68 E. Pengalihan Merek dan Lisensi ... 70 F. Soal Latihan ... 73 G. Daftar Pustaka ... 74 BAB VI RAHASIA DAGANG A. Pendahuluan ... 76 B. Pengertian Rahasia Dagang ... 76 C. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang ... 78 D. Ruang Lingkup Rahasia Dagang ... 81 E. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang ... 84 F. Pelanggaran dalam Rahasia Dagang ... 86 G. Soal Latihan ... 89 H. Daftar Pustaka ... 89 BAB VII DESAIN INDUSTRI A. Pendahuluan ... 91 B. Pengertian Desain Industri ... 91 C. Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri ... 93 D. Kebaharuan dalam Desain Industri ... 98 E. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri ... 102 F. Soal Latihan ... 104 G. Daftar Pustaka ... 104 BAB VIII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU A. Pendahuluan ... 106 B. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ... 106 C. Syarat dan Prosedur Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ... 108 D. Jangka Waktu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ... 110 E. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ... 112 F. Soal Latihan ... 113 G. Daftar Pustaka ... 113 BAB IX PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN A. Pendahuluan ... 114 B. Pengertian Varietas Tanaman ... 114 C. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman ... 116 D. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas Perlindungan Varietas Tanaman ... 119 E. Berakhrinya Hak Perlindungan Varietas Tanaman ... 121 F. Soal Latihan ... 123 v
G. Daftar Pustaka ... 123 BAB X PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL A. Pendahuluan ... 124 B. Pengertian Pengetahuan Tradisional ... 124 C. Pengertian Ekspresi Budaya ... 130 D. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional ... 131 E. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Sumber Daya dan Warisan Budaya ... 133 F. Soal Latihan ... 136 G. Daftar Pustaka ... 136 BAB XI SUMBER DAYA GENETIK DAN INDIKASI GEOGRAFIS A. Pendahuluan ... 137 B. Pengertian Sumber Daya Genetik ... 137 C. Pengertian Indikasi Geografis ... 142 D. Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia ... 143 E. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia ... 144 F. Perlindungan Indikasi geografis dalam Konvensi Internasional ... 147 G. Karakteristik Kepemilikan dalam Perlindungan Indikasi Geografis ... 150 H. Soal Latihan ... 153 I. Daftar Pustaka ... 153 vi
BAB I PENGANTAR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu, pengertian hukum kekayaan intelektual, sejarah perkembangan hukum kekayaan intelektual dan jenis hak kekayaan intelektual. B. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Hak Kekakayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Parah ahli yaitu David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.1 Berkaitan dengan kemampuan manusia OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Perlindungan hukum dalam hal Hak 1 Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9. 1
Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda beruwujud).2 Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (intangible assets), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu3 : a. Industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (trade secret atau know how), dan desain tata letak sirkuit terpadu (lay outdesign of integrated circuits), dan ; b. Copyrights atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya. Richard A. Mann & Barry S. Roberts menyatakan bahwa Intellectual Property is an economically significant type o intangible personal property that includes trade 2 Ibid, Hlm. 12-13. 3 Insan Budi Maulana (Selanjutnya Disebutinsan Busi Maulana I), 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, Hlm.. 153. 2
secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others4. Pendapat para pakar tersebut di atas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran dibidang hukum ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cendrung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual/individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, fikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang. Teruntuk pada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti menghasilkan sebuah karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi sudah sepatutnya diberikan sebuah penghargaan (reward) dan perlindungan hukum secara individu berupa diberikannya Hak Eksklusif atas karya yang dihasilkannya. 4Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law And The Regulation Of Business,Thomson South-Western West, Usa, Hlm. 862. 3 awal
Sementara itu konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya Cipta adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep Komunal sering sekali beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama. Dalam suatu konsep komunal masih ada anggapan bahwa karya-karya intelektual merupakan hasil karya milik bersama yang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia, namun dalam perkembangannya sekarang ini, mengingat Hukum HKI sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa- bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negaranegara berkembang lainnya, lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), Indonesia sebagai salah satu Negara 4
anggota wajib mentati standar-standar internasional perlindungan Hak kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum (law enforcement) di bidang Hak Kekayaan intelektual. Dalam kerangka membangun suatu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), The Hague Agreement (London Act) concerningthe International Deposit of Industrial Designs, Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty), maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement. C. Sejarah Perkembangan Hukun Kekayaan Intelektual Peristilahan hukum yang dahulu dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual, sebagai terjemahan dari Intellectual Property Right, sekarang penggunannya semakin tergeserkan dengan penggunaan Istilah Hak Kekayaan Intelektual. Istilah Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara resmi dipakai kalangan birokrat sebagaimana dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "HKI" atau dengan Akronim HaKI. Alasan Perubahan, antara lain, untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.5 5 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4. 5
Dalam Desawarsa pada saat zaman sekarang ini, Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Kekayaan Intelektual semata. Dikarenakan banyak sekali kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut di bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya, masalah Paten, sekarang ini tidak hanya membahas persoalan tentang perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi juga sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dengan akibat sampingannya.6 Amerika Serikat sebagai Negara yang maju, misalnya, meminta Negara- negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan Hak Kekayaan Intelektualnya dan menjadikan keadaan demikian sebagai Konsensi timbale balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi.7 Sebaliknya, Negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar jika amerika serikat dan Negara eropa tidak menyediakan atau membuka pasarannya untuk untuk tekstil dan hasil pertanian.8 Melihat gambaran diatas, di antaranya, tawar-menawar antara Negara hal tersebut menyiratkan secara jelas bahwa perhatian terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional sangat besar. Maka, tidak heran selama putaran Uruguay berlangsung Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari topik agenda perundingan. Khususnya pada perundingan di Jenewa pada September 1990 Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut , yang kini dikenal dengan TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 6 Ibid, Hlm. 4 7 W.R. Cornish, 1989, Intellectual Property, Edisi Ke-2, Sweet & Maxwell, London, Hlm. 255. 8 Sudargo Gautama, 1992, Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21. 6
Agreement Estabilishing the world Trade Organization (Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia), perundingan di bidang ini bertujuan untuk; 1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan; 2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan; 3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual; dan 4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.9 Gambaran di atas menunjukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu Negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif banyak bergantung pada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayaan intelektual. Melihat kondisi seperti saat sekarang ini, jelas sangat beralasan apabila sejak selesainya putaran Uruguay pada tahun 1986, Hak Kekayaan Intelektual selalu menjadi salah satu topic perundingan internasional mengenai perdagangan multilateral. Salah satu bentuk nyata yang jadi permasalahan Hak Kekayaan Intelektual ini oleh Amerika serikat harus ditempatkan dalam naungan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) sekarang menjadi tanggung jawab World Trade Organization (WTO), khususnya Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Dewan untuk Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Gagasan agar pertemuan-pertemuan GATT/WTO juga mempermasalahkan Hak Kekayaan Intelektual, timbul karena desakan Amerika Serikat yang menilai World 9 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Opcit, Hlm. 5 7
Intellectual Property Organization (WIPO) tidak mampu lagi melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki warga Negara Amerika Serikat di dunia Internasional. Adanya desakan politis menunjukan bahwa WIPO dianggap masih memiliki beberapa kelemahan. Lembaga ini belum bias mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional serta tingkat inovasi ekonomi dan teknologi. Selain itu WIPO tidak memiliki sebuah mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul. Di lain pihak, Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT (sekarang WTO, penjelasan dari penulis) itu tidaklah tepat. Kalangan Negara berkembang menganut pendirian bahwa masalah Hak Kekayaan Intelektual ini sebaiknya tetap dipercayakan kepada WIPO dan bukan kepada GATT yang dipandang kurang berkompeten untuk mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dilihat karena GATT tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah sesuatu hal tertentu dianggap peniruan atau tidak. D. Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dalam TRIPS Agreement , khususnya dalam Article 9-40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yangdilindungi meliputi : 1. Hak Cipta (Copyrights) 2. Merek (Trademarks) 3. Indikasi Geografis (Geographical Indications) 4. Desain Industri (Industrial Design) 5. Paten 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits). 7. Informasi yang Dirahasiakan (Undisclosed Information) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/Trade Secret 8
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi. Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting karena masyarakat Barat serta masyarakat industri maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum HKI inisangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan tehnologi, desain, merekdan karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (misalnya karena harus melalui penelitian- penelitian dan proses pengembangan (Research and Development). Produk HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa,dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otakyang tinggidan kreatif, beratio dan bernalar dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebutpada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak ekslusif (exclusive rights) atas karya yang dilahirkannya. Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. HKI menurut konsepsi dan sistem hukum masyarakat Barat merupakan kekayaan perorangan/individu (personal rights) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun, dan 9
dianggap sebagai pelanggaran (infringement) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Jenis kekayaan ini merupakan kekayaan tidak berwujud atau intangible assets yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui transaksi jual-beli), dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya.10 Perlindungan hukum terhadap HKI dalam konteks .TRIPs Agreement, Annex 1C dari World Trade Organization (WTO) secara tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standar-standar universal TRIPs secara full compliance dalam melindungi HKI. Melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah resmi meratfikasi WTO termasuk didalamnya TRIPs Agreement. Dalam perspektif The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 bahwa keberadaan suatu Traktat (Treaty) menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban dari negara anggota untuk mengharmonisasikan dan menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang disepakati dalam Treaty yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, konsekuensinya Indonesia wajib mentaati standard-standard internasional yang telah disepakati dalam WTO, asas Pacta Sun Servanda wajib ditegakkan. Indonesia diberikan tenggang waktu sampai tanggal 1 Januari tahun 2000 untuk memenuhi kewajibannya terhadap TRIPs Agreement.11 Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati perjanjian TRIPs, dengan cara mengatur perlindungan terhadap HKI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai standard TRIPs Agreement, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis system perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun untuk Merek, Paten dan Desain Industri berbasis perlindungannya melalui proses pendaftaran (first to file system). 10 Insan Budi Maulana Ii, Op.Cit, Hlm.. 3. 11 Sudargo Gautama & Rizawanto, Opcit, Hlm. 4 10
E. Soal Latihan 1. Jelaskan pengertian HKI, serta jelaskan dasar hukum perubahan istilah HKI menjadi KI! 2. Uraikan Perkembangan Sejarah dari Hak Kekayaan Intelektual! 3. Apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan Individual Rights ? 4. Sebutkan jenis-jenis HKI atau KI di Indonesia dan dasar hukumnya! F. Daftar Pustaka Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan. Insan Budi Maulana (selanjutnya disebut Insan Busi Maulana I), 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung . Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law and The Regulation of Business,Thomson South-Western West, USA. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. W.R. Cornish, 1989, Intellectual Property, Edisi ke-2, Sweet & Maxwell, London. Sudargo Gautama, 1992, Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung. 11
BAB II KETENTUAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Ketentuan Hukum Kekayaan Intelektual, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu, peraturan Perundang-Undangan Kekayaan Intelektual. B. Peraturan Perundang-Undangan Kekayaan Intelektual Peraturan Perundang-undangan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Selanjutnya di Amerika Serikat, undang-undang paten baru muncul pada tahun 1791.12 Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta (copyright). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama The United International Bureau for The Protection of Inttellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI. 12 Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI Ipb, Bogor, Hlm. 8 12
Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (Uruguay Round). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 - 1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO). Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994.13 Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia, secara historis telah ada sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East- Indies telah menjadi anggota Paris Convention For the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942, semua peraturan perundang- undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, 13 Ibid, Hlm. 9 13
permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.14 Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1).15 Di bidang Hak Cipta, Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, 14 Ibid 15 Ad Hoc Open-Ended Inter-Sessional WorKIng Group On Article 8(J) And Related Provisions Of The Convention On Biological Diversity. Proposed Programme Of Work On The Implementation Of Article 8(J) And Related Provisions Of The Convention On Biological Diversity At National And International Level. Note By The Executive Secretary: Seville 27-31 March 2000 (Unep/Cbd/Wg8j/1/3; 10 January 2000). Page 11-29. 14
penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat di sebut sebagai awal era modern sistem HKI di Indonesia, karena pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Kepres 34).16 Tugas utama Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan Nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang- undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 di lakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum 16 Keputusan Menteri KehaKIman No. M.09-Pr.07.06 Tahun 1999 15
dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuaan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya disektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek 1961. UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani Final Act Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982 UU, Paten 1989 dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.17 Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan- undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak 17 Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, Opcit, Hlm. 11 16
Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Tabel 1. Ringkasan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang HKI18 : No Jenis HKI 1 Hak Cipta Peraturan Perundag-undangan UU Hak Cipta Tahun 1912 2 Paten UU No. 6 Tahun 1982 UU No. 7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997 UU No 19 Tahun 2002 UU Paten Tahun 1910 Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri 3 Merek 4 Desain Industri 5 Desain Tata UU No. 6 Tahun 1989 UU No. 13 Tahun 1997 UU No. 14 Tahun 2001 UU Merek Tahun 1884 UU No. 21 Tahun 1961 UU No. 19 Tahun 1992 UU No. 14 Tahun 1997 UU No. 15 Tahun 2001 UU No. 31 Tahun 2000 UU No. 32 Tahun 2000 18 Ibid, Hlm. 12 17
Letak Sirkuit Terpadu 6 Rahasia Dagang Perlindungan Varietas Tanaman 7 UU No. 30 Tahun 2000 UU No. 29 Tahun 2000 C. Soal Latihan 1. secara historis Ketentuan tentang KI telah ada sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, sebutkan beberapa peraturan terkait dengan KI pada era tersebut? 2. Sebutkan 2 konvensi internasional terkait dibidang Kekayaan Intelektual! 3. Jelaskan Jenis HKI berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan? D. Daftar Pustaka Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI IPB, Bogor. Ad Hoc Open-Ended Inter-Sessional Working Group on Article 8(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. Proposed Programme of Work on the Implementation of Article 8(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity at National and International Level. Note by the Executive Secretary: Seville 27-31 March 2000 (UNEP/CBD/WG8J/1/3; 10 January 2000). Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999. 18
BAB III HAK CIPTA A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Hak Cipta, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu, Pengertian Hak Cipta, Subyek Hukum Hak Cipta, Hak Ekonomi, dan Penyelesaian Sengketa dalam Permasalahan Hak Cipta. B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.19 19 Catherine HawKIns, 2000, Copyright Law, Course Material,Uts, Sydney. Trips Article 9 (2) Juga Mengatur Hal Senada. 19
Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan Intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, maupun dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas, dan fikasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan dan merupakan bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bias saja terinspirasi dari karya orang lain. Menurut perjanjian Benre cakupan untuk objek seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), memberikan perlindungan terhadap ekspresi karya sastra dan karya seni artistic. Perlindungan dari perjanjian ini harus diterapkan kepada pengarang dari sinematografi atau pembuat yang kantornya atau kediaman aslinya berada di Negara anggota perjanjian Berne Walaupun jika syarat dari pasal tersebut tidak terpenuhi.20 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berujud karya nyata (expression work) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup : a. Buku, pamplet, perwajahan , karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. 20 Muhammad Djumhana & Djubaedillah, Opcit, Hlm. 59 20
f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase. g. Karya seni terapan h. Arsitektur i. Peta j. Karya Seni batik dan seni motif lain k. Karya Fotografi l. Potret m. Karya Sinematografi n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli r. Permainan video dan s. Program Komputer. Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak ekslusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang 21
tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dhulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatically protection). Dalam UU Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 UUNo. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan UUNo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. C. Subyek Hukum Hak Cipta Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai Identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya sesorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta dalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Orang yang meciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah yang diumumkan dalam resmi. Ketentuan ini adalah menggambarkan situasi pencipta yang sewajarnya. 22
Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, di Indonesia ditentukan sebagai berikut: a. Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagiai penciptanya, kecuali, terbukti sebaliknya.21 b. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian diantara tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, dianggap sebagai pencipta adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing- masing atas bagian ciptaannya. 22 c. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu.23 d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak pihak yang membuat karya itu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antar kedua pihak.24 e. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.25 Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimuat mengenai: a. Negara menjadi Pemegang Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. 21 Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 22 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 23 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 24 Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 25 Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 23
b. Penerbit menjadi Pemegang Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya. Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptaan. Dengan demikian, apabila penciptanya diketahui dan kemudian dinyatakan bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti sah dan meyakinkan, ketentuan itu tidak berlaku. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Juga mengatur Hak Negara untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak Ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional,26 ataupun melarang penyebaran Ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".27 D. Hak Ekonomi Hak Ekonomi dapat juga diberi Istilah dengan financial right adalah yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya maupun ruang lingkup dari tiap jenis dari hak ekonomi tersebut. Secara umunnya setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak: a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right); b. Hak adaptasi (adaptation right); c. Hak distribusi (distribution right); d. Hak pertunjukan (public performance right); 26 Pasal 16 Dan 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 27 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 24
e. Hak penyiaran (broadcasting right); f. Hak program kabel (cablecasting right); g. Droit de suite, dan h. Hak pinjam masyarakat (public lending right). Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri atas unsur-unsur hak yang dapat dipisahkan (a boundle of right), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak Pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (disability) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja. Mengenai pemecahan hak dalam pengalihan ini dapat diilustrasikan, seperti pengarang novel Laskar Pelangi yang hanya memberikan hak kepada pihak lain terbatas hanya hak pengalihwujudan ceritanya menjadi film, tetapi hak untuk menerjemahkan bukunya tetap dipegangnya. Perjanjian seperti itu tetap merupakan bentuk perjanjian pengalihan Hak Cipta juga, tetapi terbatas pada pengalihan hak ekonomi tertentu. a) Hak reproduksi atau penggandaan. Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si Pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak reproduksi termasuk dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam pengertian umum, reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si Pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak reproduksi termasuk dalam pengertian *mengumumkan atau memperbanyak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam 25
pengertian umum, reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu Ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai Ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan- bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu Ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan, baik secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk Ciptaan satu ke Ciptaan lainnya, misalnya, rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekainan suara dan film. Hak ini dikenal dan diatur, balk dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal. Maka dari itu, di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya. Dalam rangka memahami secara menyeluruh mengenai hak menggandakan dan mengumumkan dalam setiap peraturan perundang-undangan Hak Cipta. Maka harus dipahami ilustrasinya. Sebagai contoh, ketika sebuah lagu diputar di dalam kamar, itu masuk rezim "menggandakan". Sementara kalau lagu itu diputar di tempat umum, itu masuk rezim "mengumumkan". Intinya kalau sebuah lagu diputar di hadapan orang banyak untuk kepentingan bisnis ataupun tidak untuk keuntungan, hal itu masuk rezim "mengumumkan". Pemilik Hak Cipta, seperti para penulis, pengarang, penerbit jemah, ilustrator, fotografer, ataupun penerbit surat kabar, majalah, dan jurnal, untuk melaksanakan hak reproduksinya; juga untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta; menjamin berkembangnya dan melindungi kreativitas Pencipta; dan sebagainya bersatu dalam lembaga manajemen kolektif yang di luar negeri disebut Reproduction Rights Organization (RRO). Lembaga RRO ini di Indonesia relatif agak ter. lambat berdirinya dibandingkan dengan Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik yang telah memiliki RRO semenjak tahun 70-an awal. 26
Lembaga RRO di kawasan ASEAN-Singapura---sudah mempunyai lembaga RRO, yaitu The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore Limited (CLAS) semenjak sepuluh tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia lembaga RRO baru berdiri pada tahun 2008 dengan nama Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI). Adapun di Vietnam lembaga RRO-nya bernama The Vietnam Reproduction Rights Organisation (VIETRO), Sedangkan di Filiphina bernama Filipinas Copyright Licensing Society Inc. (FICOLS) Dalam skala dunia lembaga RRO bergabung dalam International Federga tion of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) yang berkedudukan di Brugsets, Belgia. IFRRO dalam kegiatannya bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang Hak Kekayaan Intelektual, baik secara global maupun regional, seperti kerja sama dengan The WIPOI/IFRRO Co-operation Agreement in October 2003, yang bertujuan untuk membentuk rencana kerja dan ookdinasi meningkatkan pengembangan dan bantuan teknik Hak Kekayaan Intelektual bagi negara-negara berkembang di Asia, Eropa Tengah dan dan Eropa Timur. Kerja sama lainnya, yaitu mengenai kerja sama publikasi mengenai Collective Management in Reprography.28 Dengan terbentuknya RRO, ini, karya-karya cipta yang telah terdaftar YRCI secara otomatis akan terlindungi. YRCI akan memantau di mana, kapan, dan oleh siapa suatu karya cipta diumumkan atau diperbanyak, termasuk mengadvokasi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya ciptanya. b) Hak Adaptasi Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Pengertian adaptasi sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya 28 Diakses Pada 7 April 2022 27
berupa modifikasi dari karya yang ada menjadi karya lainnya, sebagai hasil eksplorasi atas karya pertamanya dalam rangka mengeksploitasi potensi yang dimilikinya guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi. Gambaran hak adaptasi ini contohnya karya cetak berupa buku. Misalnya, novel mempunyai hak turunan atau pengalihwujudan, di antaranya, hak film (film rights), hak dramatisasi (dramatisation rights), ataupun hak penyimpanan dalam media elektronik (electronic right). Hak film dan hak dramatisasi, yaitu hak yang timbul apabila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, ataupun drama musikal. Dalam masalah pertunjukan ini pun termasuk mengalihwujudkan, yaitu mentransformasikan sesuatu Ciptaan ke dalam bentuk karya Cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan sebagainya. Ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak yang baru, misalnya, berupa serial right, yaitu adaptasi suatu karya Cipta yang diserialkan di majalah, koran, film, ataupun program radio. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (Uni. versal Copyright Convention). Konvensi Berne pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: "Authors of literary and artistic works protected by this convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form." c) Hak Distribusi Hak distribusi adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan pada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar Ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 28
Dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa "foreign right", yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya, satu karya cipta berupa buku. Karena merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara tersebut. Karenanya, buku itu mendapat perlindungan sebagai "foreign right". Dalam perkembangan internet, hak distribusi dalam industri musik khususnya (dan juga video) mengalami dilusi dan tantangan yang jauh lebih berat karena maraknya pembajakan yang terjadi begitu cepat. Begitu musik atau film muncul di pasaran, tak berapa lama setelah itu muncul versi bajakan nya dengan kualitas penggandaan yang bermacam-macam. Di dunia internet banyak web yang menyediakan program untuk saling memiliki lagu atau film tanpa izin melalui program file sharing. Kegiatan tersebut dengan memanfaatkan internet untuk mendistribusikan musik (dan trailer film, baik berupa download, file sharing, maupun swopping (bertukar-tukar lagu di antara sejumlah orang tertentu) melalui dukungan teknologi P2P (peer to-peer), seperti Napster , Kazaa, Grokster, dan LimeWire. Semuanya hampir tidak memiliki perjanjian lisensi untuk mendistribusikan lagu-lagu yang dikuasai industri rekaman atau industri film. Pada tahun 2001, Napster29 diputus pengadilan untuk ditutup. Namun, perlawanan muncul, terutama dengan hadirnya Napster-Napster lainnya yang lebih berani. Hal itu pula yang kemudian membuat kalangan industri 29 Muhammad Djumhana & Djubaedillah, Opcit, Hlm. 83 29
rekaman semakin berang dan mendorongkan berbagai upaya, baik persuasif maupun membawa masalahnya ke pengadilan. Melalui tindakan itu, baik di Amerika sendiri maupun di beberapa negara lainnya, memang terjadi tuntutan yang kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk menutup situs-situs web yang dipandang mendistribusikan musik secara ilegal. d) Hak Penampilan atau Performance Right Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, ataupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal, bahkan diatur tersendiri dalam sebuah konvensi, yaitu Konvensi Roma. Dengan pasti di setiap perundang- undangan Hak Cipta setiap negara akan mengaturnya. Pengaturan hak pertunjukan tersebut sejalan perkembangannya dengan pengaturan Hak Cipta itu sendiri. Kita bisa melihat sejarah perkembangan pengaturan hak tersebut di negara Inggris. Pada tahun 1842 dikeluarkan Literary Act yang di antaranya mengatur hak pertunjukan (performing right) bidang musik dan drama yang perlindungannya disesuaikan dengan Hak Cipta atas buku. Secara khusus barulah pada tahun 1882 dikeluarkan undang-undang untuk melindungi hak pertunjukan tersebut, yakni melalui Musical Composition Act dan pada tahun 1883 melalui Dramatic Copyright Act.30 Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa "performing right" adalah sebagai hak eksklusif dan dilindungi selama 28 tahun. Menurut Copinger, "Pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan ini." Peraturan yang berlaku sekarang di Inggris 30 Whale R.F., 1971, Copyright: Evolution, Theory, And Practice, Horlow: Longman, Hlm. 14. 30
untuk mengatur hak pertunjukan ini adalah Performers Protection Act 1958 dan yang terakhir dikeluarkan tahun 1973.31 Lembaga ini kewenangannya didapat dari kuasa yang diberikan oleh mereka yang secara sukarela memberikannya. Berdasarkan kuasa yang telah diberikan para pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada para pengguna atau pemakai (user) untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (mengumumkan), baik terhadap musik dan lagu asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola oleh para pengguna atau pemakai (user) ataupun penerima lisensi, baik sebagian maupun seluruh musik dan lagu yang Hak Ciptanya dikelola atau dikuasakan kepadanya. Lembaga ini selain mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan, juga berperan mengumpulkan hasil royalti yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut. Pada dasarnya lembaga ini menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi bersama (collective administration) atas pemakaian Hak Cipta dari para Pencipta khususnya Hak Cipta musik dan lagu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sebaliknya, lembaga yang mengorganisasi orang atau badan yang sering mempertunjukkan dikenal dengan Public House Society. Lembaga ini mengorganisasi tempat-tempat hiburan, teater, badan-badan penyiaran, juga tempat yang sering memberikan hiburan di dalamnya, seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, toko, hotel, ataupun klub pribadi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan izin pertunjukan. Sedangkan pertunjukan untuk pendidikan, amal, serta tidak bersifat komersial, maka tidak m. nerlukan izin dari pemilik hak pertunjukan tersebut. 31 Copinger And Skone James, 1980, Copyright, Cetakan Kedua Belas, London: Sweet & Maxwell, Hlm. 500 31
e) Hak Penyiaran (Broadcast Right) Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu Ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan menstransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal, juga Konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the Distribution of Programme Carryng Signals Transmitted by Satellite. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupa. kan cakupan dari hak pertunjukan. Menyiarkan sebagai bentuk hak tersendiri dari bagian hak ekonomi adalah suatu kegiatan dari pemilik hak cipta termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Yang dimaksud pelaku adalah aktor, penyanyi, pe musik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, memper. tunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya.32 Dalam pelaksanaan hak penyiaran ini maka tidak bisa terlepas dari lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan sistem, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelaku memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Hal ini 32 Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 32
diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lembaga penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, menyiarkan pula karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diatur bahwa pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi, dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Aturan tersebut, yaitu: 1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. 2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata- mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. Menyangkut hak penyiaran ini dalam praktik pengaturan di Indonesia, tidak terlepas dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kementerian tersebut memberikan pengaturan, di antaranya, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit. 33
f) Hak Program Kabel ini hampir Hak ama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Dengan demikian, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dalam mengumumkan atau menggandakan Ciptaannya, mereka harus bekerja sama dengan lembaga/badan penyiaran. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siarannya sudah pasti bersifat komersial. Pengaturan hak program kabel dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa: "Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau me. nyiarkan ulang karya siarannya melalui sistem transmisi dengan elektromagnetik lain." Meskipun ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 atau tanpa kabel, atau melalui tentang Hak Cipta merupakan pasal yang mengatur hak terkait, pelaksanaan hak ekonomi atas hak program kabel dari si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat terlepas dari ketentuan pasal tersebut. g) Droit de suite Droit de suite adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan droit de suite ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku Guide to the Berne Convention merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan. h) Hak Pinjam Masyarakat Atau Public Lending Right Hak ini dimiliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu 34
karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Ketentuan ini, di Inggris diatur dalam "Public Lending Right Act 1979" serta ditambah dengan peraturan lainnya, yaitu "The Public Lending Right Scheme 1982". Menurut ketentuan tersebut yang mendapat perlindungan hak pinjam oleh masyarakat dan mendapat pembayaran hanya terbatas warga negara Inggris. Selain itu, ditentukan bahwa pemerintah harus membayar setiap tahun untuk setiap buku yang dipinjam masyarakat, yaitu sebesar 1,45 pence. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (public lending right) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan Hak Cipta, yaitu selama hidup si pengarang dan ditambah lima puluh tahun setelah meninggal. Pencipta yang memiliki hak pinjam oleh masyarakat harus memenuhi kualifikasi tertentu.33 33 J.M. Canvendish, 1984, A Handbook Of Copyright In British Publishing Practice, Cetakan Kedua, London, Cassel, Hlm. 120 35
E. Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 59, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga.34 Selain itu, penyelesaian tersebut juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.35 Dalam penjelasan Pasal 65 diuraikan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan yang berlaku saat ini mengenai Alterhatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus, serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan. Kewenangan pengadilan niaga seperti itu karena semula pengadilan niaga hanya dibentuk di Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Saat ini, eksistensi pengadilan niaga mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten. tang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. a) Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga Hukum Acara yang digunakan oleh pengadilan niaga selain hukum acara perdata HIR [Het Herziene Indonesich Reglement (HIR, Stbl. 1941-44)] atau RBg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dalam hal tertentu 34 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang. 35 Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 36
digunakan hukum acara khusus berdasarkan aturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jadi, apabila sengketa menyangkut Hak Cipta, aturan khusus hukum acaranya diambil dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.36 Hal itu sesuai dengan asas lex specialis dari HIR atau RBg. dan hukum acara perdata lainnya. Kekhususan tersebut disebabkan adanya perbedaan hukum acara pada pengadilan niaga dengan hukum acara pada perkara perdata umumnya. Salah satu perbedaan, yaitu mengenai tahapan dan waktu yang lebih pasti dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di pengadilan niaga. Kepastian waktu penyelesaian sengketa, baik dalam tingkat pertama oleh pengadilan niaga maupun dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. b) Lembaga Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa HKI Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual selain dapat dilaksanakan melalui pengadilan niaga, juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Didirikannya lembaga di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa HKI dilatarbelakangi kondisi bahwa penyelesaian sengketa di dalam pengadilan lebih sering menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak mampu merangkul kepentingan bersama cenderung menimbulkan masalah baru yaitu lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Selain itu, menurut Yahya Harahap, kendala lainnya, yaitu lamanya penyelesaian perkara serta putusan yang dijatuhkan sering kali mencerminkan tidak adanya unifed legal work dan unifed legal opinion antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung.37 Banyak praktisi mengeluh putusan hakim bertentangan satu sama lain meski posisi kasusnya sama. 36 Lihat Pasal 55-66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 37 Yahya Harahap, 1996, Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Standar Hukum Eksekusi, Cetakan Pertama, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, Hlm. 5 37
Memerhatikan hal demikian maka putusan mana yang bias dijadikan patokan. Gambaran tersebut menunjukkan hukum belum berjalan dengan baik. Memerhatikan kondisi seperti diuraikan di atas, maka lembaga arbitrase tersebut nyata diperlakukan nyata sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa HKI dan juga keberadaannya telah ditetapkan oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal itu didasarkan adanya tujuan agar sarana penyelesaian sengketa tersebut menjadi sederhana, murah, dan cepat agar hak-hak para pihak dapat ter. jaga dan terpenuhi dengan baik. Dalam sistem hukum, dikenal ada beberapa sarana penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Namun, selain melalui pengadilan, ada juga beberapa cara lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui kedua lembaga tersebut hanya dimungkinkan ada pada sektor tertentu, yaitu kegiatan perekonomian yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan. Adapun yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain, di bidang perniaga. an; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan hak kekayaan intelektual.38 Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui media. si, baik yang terlembagakan maupun ad hoc. Lembaga dan proses mediasi menurut Gary Goopaster sebagaimana diuraikan Rachmadi Usman, adalah sebagai berikut:39 "Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dan pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan perjanjian 38 Pasal 66 Huruf B Dan Penjelasannya Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 39 Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, Hlm. 5. 38
dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak." Selanjutnya, menurut Christopher W. Moore, diuraikan Rachmadi Usman pula,40 mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima para pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua pihak sehingga bersifat netral. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Tugasnya untuk membantu para pihak bersengketa agar secara sukarela mencapai kese. pakatan yang diterima oleh para pihak dalam sebuah persengketaan. Joni Emirzon dalam bukunya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), menguraikan unsur-unsur mediasi, yaitu sebagai berikut:41 1. Penyelesaian sengketa sukarela; 2. Intervensi atau bantuan; 3. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus; 4. Pihak ketiga tidak berpihak; 5. Partisipasi aktif. Memerhatikan unsur-unsur mediasi di atas, maka proses mediasi tidak bisa dipaksakan karena merupakan pilihan dari kedua belah pihak yang telah disepakati. Kondisi seperti inilah yang mendorong agar pihak yang bersengketa di bidang HKI memiliki kesadaran untuk menempuh penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, di antaranya, melalui mediasi. Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi, ketentuan Pasal 1 ayat (6) memberikan definisi mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan 40 Ibid. 41 Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase), Cetakan Pertama, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 51 39
dibantu oleh mediator. Lembaga mediasi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa di pengadilan (alternative dispute resolution (ADR)]. Sekarang ini sudah cukup banyak instrumen hukum yang mengatur ADR, baik secara umum maupun secara khusus. Melihat dasar klasifikasi seperti itu, maka lembaga mediasi Hak Kekayaan Intelektual merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Namun, semuanya akan berujung pada ketentuan umumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. WIPO dan WTO, sebagai organisasi, internasional yang berkaitan dengan HKI, telah pula mempunyai ketentuan dalam konvensinya yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa HKI dan sebagai model untuk dapat diterapkan di negara-negara anggotanya. F. Soal Latihan 1. Uraikan Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta serta Jelaskan Subyek Hukum Hak Cipta! 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak Moral dan Ekonomi! 3. Jelaskan bagaimana alur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta! G. Daftar Pustaka Catherine Hawkins, 2000, Copyright Law, Course Material,UTS, Sydney. TRIPs Article 9 (2). Copinger and Skone James, 1980, Copyright, Cetakan Kedua Belas, London: Sweet & Maxwell. J.M. Canvendish, 1984, A Handbook of Copyright in British Publishing Practice, Cetakan Kedua, London, Cassel. 40 luar
Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Cetakan Pertama, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.. Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Whale R.F., 1971, Copyright: Evolution, Theory, and Practice, Horlow: Longman. Yahya Harahap, 1996, Perlawanan Terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Standar Hukum Eksekusi, Cetakan Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 41
BAB IV PATEN A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Hak Paten, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu tentang Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten, Subjek Paten Objek Paten, Sistem Perlindungan dan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan yang terakhir akan diberikan Soal Latihan guna mengasah kemampuan Mahasiswa terhadap pembahasan Bab ini. B. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten Paten (patent)" adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata laten adalah "paten (patent)" yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen.42 Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini Teknologi mampu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi hand phone dan internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan (Invention) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah 42 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni, Hal 183. 42
sepantasnya atas invention tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak Ekslusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (Intellectual Property Industry). Di Indonesia Paten diatur melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, dan secara internasional dasar hukum pengaturan Paten adalah : Paris Convention, Paten Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini yang berhak memperoleh Paten adalah si inventor itu sendiri, atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya diperolehnya hak dkarena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses Lisensi. Melalui difinisi Paten dapat dikemukakan bahwa subjek Paten atau yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan. Sementara itu, obyek dari Paten adalah invensi yang dihasilkan oleh Inventor. Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, 43
pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.43 Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis mahluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan. Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi. 1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan Ekonomi suatu negara; Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi industri-industri lokal; 2. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi; 3. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Kerugian paten ialah berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut undang-undangpaten yang berlaku. C. Subyek Paten Mengenai subyek Paten Pasal 10 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan: 1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu (Inventor) atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh Paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, penghibahan, pewasiatan, atau perjanjian. 43 Ibid 44
2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.44 Dalam Pasal Undang-Undang No. 14 tahun 2001 disebutkan: "kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 disebutkan: 1) Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang meng. gunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut. 4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan: a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau e. bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 44 OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Pt Raja Grafinfo, Hlm. 232 45
5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten. Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya inventor, atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian, sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.45 Dalam hal invensi itu ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Undang-undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 121 termasuk di dalamnya perjanjian perburuhan. Dalam hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikan. Selanjutnya ada pandangan (diresepsi oleh pasal 12 ayat (2)) bahwa meskipun perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan karyawan atau pekerjanya untuk menghasilkan invensi, namun bila karyawan atau pekerja tersebut menghasilkan invensi dengan menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka yang berhak memperoleh paten atas invensi tersebut adalah orang yang memberikan pekerjaan tersebut yaitu majikan. 45 Ibid, Hlm. 233 46
Dapat saja invensi itu dihasilkan, secara tidak dikehendaki lebih awal (tidak disengaja), namun karyawan yang memiliki kemampuan intelektualitas dan kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan invensi yang dapat dimohonkan patennya. Tentu tidaklah adil kalau hak itu kemudian menjadi milik majikan, hanya karena ia menggunakan fasilitas dari pihak majikannya. Jika kita telusun kembali pemaknaan tentang HAKI sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa, maka karyawan inipun seyogyanya harus diberikan hak eksklusif atas invensinya tersebut. Adalah tidak cukup kalau kepada mereka hanya diberi hak moral saja, seperti yang dimaksudkan oleh pasal 12 ayat (6). Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan: 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Hak eksklusif demikian penjelasan pasal 16 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu 47
kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Disini terlihat sifat bak kebendaan yang melekat pada paten. Ada sifat "droit de suite". Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product by process, sistem dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta. Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan, contohnya adalah proses membuat tanda, dan proses membuat tisu. Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Selanjutnya UU menyebutkan istilah "tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten" dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau peng. gunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siapa yang dapat menentukan batasan tersebut. Apalagi delik terhadap pelanggaran Paten termasuk dalam delik aduan. Semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar-benar merugikan kepentingan yang wajar. 46 D. Obyek Paten Apabila kita berbicara tentang Obyek sesuatu, maka itu tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal ini kita kaitkan dengan paten, maka objek tersebut adalah suatu benda tak berwujud, oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan 46 Ibid, Hlm. 235-236 48
perindustrian. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi (uitvinding) atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri disini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk didalamnya hasil perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan. Dalam bukunya "Aneka Hak Milik Perindustrian", R.M. Suryodiningrat menuliskan: Sebagaimana berdasarkan UU Merek 1961 Pasal 4 ayat 2 b ada klasifikasi barang-barang untuk mana merek dipergunakan, maka demi kepentingan pendaftaran paten juga diadakan Persetujuan Internasional Klasifikasi Subjek (dalam kerangka hukum ini adalah objek, dari penulis) untuk paten di Strasbourg tanggal 24 Maret 1971 (Strasbourg Agreement). Menurut persetujuan Strasbourg itu objek tersebut dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi di antaranya masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut: Seksi A Kebutuhan manusia (human necessities) Subseksi Agraria (agriculture) Bahan-bahan makanan dan tembakau (foodstuffs and tobaco); barang-barang perseorangan dan rumah tangga (personal and domestic articles); Seksi B Melaksanakan karya Subseksi Memisahkan dan mencampurkan Pembentukan Pencetakan Pengankutan Seksi C Kimia dan perlogaman Subseksi Kimia 49
Perlogaman Seksi D Pertekstilan dan Perkertasan Subseksi Pertekstilan dan bahan-bahan mudah Lentur dan sejenis. Perkertasan Seksi E Konstruksi tetap Subseksi Pembangunan Gedung Pertambangan. Seksi F Permesinan Subseksi mesin-mesin dan pompa pembuatan mesin pada umumnya penerangan dan pemanasan Seksi G Fisika Subseksi Instrumentalia kenukliran Seksi H Perlistrikan47 Berdasarkan penjelasan di atas nampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas, sejalan dengan luasnya cakrawala daya piker manusia. Kreasi apa saja yang di lahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang Industri termasuk pengembangannya. Dengan demikian pula tidak tertutup kemungkinan objek paten ini akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan intelektual manusia. E. Sistem Perlindungan dan Pendaftaran Paten Perlindungan hukum atas Paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif, atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Menurut Sistem Konstitutif, Hak atas Paten 47 R.M. Suryodiningrat, 1981, Aneka Hak Milik Perindustrian, Bandung, Tarsito, Hlm. 49-50. 50
diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Sistem ini titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (Examination System). Pengajuan permohonan pendaftaran Paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu: persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan pemeriksaan substantif. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti ; tanggal, bulan dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari sipenemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesaisebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substantsinya mencakup pemeriksaan terhadap; kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri. Persyaratan substantif pertama, Suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru (New), penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau Novelty, syarat kebaruan atau novelty ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art. Prior art adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (filling date) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis ataupun lisan.48 48 Harsono Adisumarto, 1985, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Jakarta, Akademika Pressindo, Hlm. 81 51
Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif (inventifve steps). Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industry (industrial applicability). Suatu penemuan agar layak diberi Paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika penemuan itu dimaksudkan sebagai produk atau bagian dari produk, maka produk itu harus mampu dibuat. Jika penemuan dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, maka proses itu harus mampu dujalankan atau digunakan dalam praktek.49 Untuk persyaratan substantif ini, terkadang ditemukan penyebutan lain untuk nama persyaratannya, namun demikian pada hakekatnya intinya sama. Seperti halnya Amerika, sesuai the Federal Patent Statute of 1952, diketahui bahwa : To be patented, the inventions must be novel, useful, and nonobvious. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanva memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan kvara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai nada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk nertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau patenpaten yang memiliki status lemah. Jumlah negara-negara yang menganut sistem tersebut sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan dan Perancis. Pada mulanya sistem pendaftaran 49 Ary M. Sigit, 2000, Sistem Perlindungan Paten, Makalah Seminar, Denpasar, Kerjasama Ditjen HaKI- Unud, Hlm. 8 52
paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan semakin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi sistem ujian (examining system). Dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Fungsi kantor kantor paten dalam suatu negara dengan sistem ujian lebih luas daripada dalam negara-negara yang menganut sistem registrasi dengan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (amendement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji, yaitu: a) Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-Undang Paten. b) Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan, c) invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (invention step) dari apa yang telah diketahui. Agar dapat menetapkan apakah sebuah invensi memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kantor paten mengadakan penyelidikan dalam kepustakaan yang bersangkutan, terutama mengenai spesipikasi paten. Teranglah bahwa tidak mungkin bagi kantor paten manapun untuk mengadakan penyelidikan yang sangat menyeluruh dalam semua kepustakaan, namun ujian dan penyelidikan yang dilakukan oleh kantor-kantor paten dengan sistem ujian diharapkan dapat lebih mendekati ke arah pembatasan yang teliti mengenai monopoli yang diminta, walaupun di kemudian hari cara seperti ini juga mendapat rancangan Namun demikian paten-paten yang terdaftar menurut sistem ujian, nilai ke absahannya (validitasnya) lebih tinggi dan secara yuridis lebih memiliki ke kuatan hukum (pembuktian) daripada paten-paten yang terdaftar dengan sistem registrasi. Kekuatan itu tergantung pada luasnya material yang diselidik pada tahap ujian. 53
Rumitnya sistem ujian dan luasnya penyelidikan menjadikan kemungkinan rata-rata bagi paten yang terdaftar dengan cara ini menjadi rendah. Meskipun untuk selanjutnya dapat dipertahankan jika ditentang, dengan perkataan lain apakah paten itu dianggap lebih lemah" atau "lebih kuat". Makin kuat paten pada waktu terdaftar, makin besarlah kemungkinan baginya agar dapat diterima oleh dunia industri sebagai pangkal perundingan antara pihak pihak yang berkepentingan dalam negoisasi penerapan paten dan besarnya royalty bila paten itu dilisensikan atau dialihkan kepada pihak pelaku bisnis. Adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran paten menurut Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut adalah: a) Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya. b) Surat permohonan harus disertai: 1. Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis) yang dimintakan paten rangkap tiga (3); 2. Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2); 3. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa; 4. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia; Biaya-biaya yang ditentukan; c) Biaya-biaya yang ditentukan; d) Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah diberi hak paten di luar negeri tersebut. 54
Namun demikian setelah keluar UU No. 6 Tahun 1989, yang telah diperba harui dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, ketentuan disempurnakan lagi melalui UU No. 14 Tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia. Dalam berbagai literatur ditemukan pula uraian-uraian dan istilah-istilah lain mengenai sistem pendaftaran paten, yaitu: 1. Sistem Konstitutif Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Negara-negara yang menganut sistem ini mulamula, Amerika Serikat dan Inggris. Pada stelsel konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (examination system). 2. Sistem Deklaratif Menurut sistem ini praktis semua permintaan paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Jadi semua permohonan paten diterima. Kalau ada pihak lain yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan pengadilan. Negara dalam hal ini hanya "memberi persangkaan atau anggapan" bahwa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas paten, jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Belgia, Perancis sebelum Perang Dunia II. 55 ini
Dalam sistem deklaratif pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Sedang pada sistem konstitutif, bahwa hak atas invensi dalam bidang paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Pada sistem konstitutif ada dikenal dua cara sistem pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (defered examination system) dan sistem pemeriksaan langsung (prompt examination system).50 Dalam sistem pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat- syarat administratif. Pemilihan sistem pemeriksaan ditunda ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang terpenting adalah, "Sistem ini mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemeriksaan paten. Dapat dikatakan bahwa sistem ini lebih demokratis. Sistem ini juga melonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada Kantor Paten". F. Lisensi Paten Dalam praktik permintaan paten di Indonesia secara kuantitatif dapat dijelaskan bahwa permintaan paten hanya sedikit yang berasal dari dalam negeri, selainnya jumlah terbesar berasal dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan orang Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang dapat memperoleh hak paten belum memperlihatkan angka yang menggembirakan. 50 Harsono Adisumarto, Opcit, Hlm.32. 56
Dalam keadaan seperti ini, untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi, perjanjian lisensi sangat penting artinya. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten, lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia. Negara Indonesia yang berambisi menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73. Pasal 69, berbunyi: 1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.51 Seperti diutarakan di atas, ketentuan-ketentuan lisensi akan berperan penting dalam pembangunan industri selama kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang berhak untuk diberikan paten belum memadai. Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini timbul pertanyaan: "Peraturan pemerintah tentang lisensi yang bagaimanakah yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Apakah dimungkinkan monopoli secara langsung atau tak langsung?. Bagaimanakah perlindungan terhadap pihak-pihak industri dalam negeri (yang akan menjadi penerima lisensi) dan konsumennya?. Bagaimanakah alih teknologi dilaksanakan dan apakah terdapat sanksi-sanksi?". Yang jelas peraturan tersebut harus dapat melindungi bangsa Indonesia yang dalam banyak hal akan bertindak sebagai penerima lisensi, namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dalam persaingannya 51 Ok. Saidin, Opcit, Hlm. 281 57
dengan bangsa-bangsa lain. Terutama pada era persaingan bebas, pasca GATT saat ini sebab, kecenderungan selama ini para investor asing cenderung memilih negara lain yang lebih menjamin hak atas temuannya untuk tempat penanaman investasinya. Jika segi ini tidak diperhatikan, justeru investasi yang ada sekarang ini akan mereka larikan ke negara lain yang lebih memiliki kepastian dalam perlindungan hukumnya. Pasal 71 UU Paten menyatakan: 1) Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. 2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. Dari Pasal 71 ayat (1) dapat dilihat tiga macam larangan yaitu: a) Perjanjian lisensi yang membawa akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. b) Perjanjian lisensi yang dilarang memuat ketentuan pembatasan- pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Sayangnya dalam penjelasaan Pasal 71 ayat (1) ini tidak memberikan penjelasan yang jelas, terutama mengenai tiga macam larangan tersebut mengenai apa yang dimaksud dan apa pengertiannya.52 Seharusnyalah dijelaskan secara rinci mengenai pengertian ketiga macam larangan tersebut dan lebih baik lagi dengan contoh-contoh yang dimaksud. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) ini justru sebenarnya kembali kepada kesiapan bangsa Indonesia sendiri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang 52 Ibid, Hlm. 283 58
tìmbul dari perjanjian lisensi itu. Terkadang mungkin dalam kajian ekonomi mikro ada hal-hal yang terlihat merugikan, namun dalam kajian ekonomi makro, justeru untuk jangka waktu yang panjang akan memberikan keuntungan sendiri. Oleh karena itu, dalam hal perjanjian lisensi ini pemerintah seyogianya melibatkan para pakar ekonomi dan politik, khususnya pakar politik ekonomi internasional. Agar pilihan untuk perjanjian lisensi itu tidak semata-mata atas pertimbangan kepentingan ekonomi nasional yang bersifat sesaat, tetapi untuk jangka waktu yang panjang, sekaligus menjadikan negara ini berwibawa di mata dunia. Dengan demikian untuk jangka panjang menarik minat para investor asing, untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Oleh karena itu pula, ketentuan pada ayat (2) ini perlu menghendaki pertimbangan yang benar-benar matang secara ekonomi, matang secara politik dan akhirnya dapat memberikan solusi juridis yang tepat. Di Jepang setiap perjanjian Internasional harus memberitahukan Kosei Toribiki linkai/Fair Trade Commisson. Pasal 6 dan 23 Undang-Undang Anti Monopoli Jepang mewajibkan pendaftaran lisensi agar dapat diketahui apakah perjanjian tersebut mengandung unsur monopoli atau tidak. Selain itu dengan mendaftarkan akan dapat diketahui bentuk atau macam teknologi serta royalti yang dikeluarkan. Jadi di Jepang satu badan yang juga turut berperan dalam pendaftaran perjanjian lisensi yaitu sebagai Bank Teknologi. Tampaknya UU Paten mempunyai kesamaan dengan hal ini. Ini dirasakan penting agar diketahui seberapa besar teknologi asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus juga bagaimana proses alih teknologi itu berjalan. Dalam Pasal 72 UU Paten disebutkan: 1) Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. 2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal sebagai mana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunya akibat hukum terhadap pihak ketiga. 59
Masalah yang timbul dalam hal pendaftaran lisensi ini adalah apabila ternyata para pihak vang melakukan perjanjian itu tidak mendaftarkan lisensi di kantor paten dengan dalih kebebasan berkontrak, apakah perjanjian itu batal demi hukum atau kantor paten memiliki keberanian moril menindaknya.53 Satu-satunya cara untuk menegakkan ketentuan ini adalah melalui ancaman pidana. Pembatalan perjanjian bukanlah kewenangan pemerintah, sebab hubungan hukumnya, adalah hubungan hukum privat, bukan publik. Ternyata, dalam ketentuan pidana UU Paten tahun 2001 tidak menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 79 ini merupakan tindak pidana. Oleh karena kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian lisensi menurut ketentuan Pasal 72 tersebut, hanyalah sekedar anjuran saja. Tidak jelas arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh ketentuan pasal ini. Dalam hal ini tidak berlebihan jika disebutkan pemerintah harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menangani persoalan perjanjian lisensi. Hendaknya Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan teknologi asing dengan bahaya penjajahan teknologi asing dampak negatif yang akan ditimbulkannya kemudian. G. Soal Latihan 1. Jelaskan Ruang Lingkup Paten di Indonesia serta berikan Dasar Hukum dari Paten tersebut! 2. Apakah yang dimaksud dengan Lisensi? 3. Jelaskan 2 sistem pendaftaran Paten di Indonesia! F. Daftar Pustaka Ary M. Sigit, 2000, Sistem Perlindungan Paten, Makalah Seminar, Denpasar, Kerjasama Ditjen HAKI- UNUD, O.K. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT Raja Grafinfo. Harsono Adisumarto, 1985, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Jakarta, Akademika Pressindo. 53 Ibid, Hlm. 284 60
R.M. Suryodiningrat, 1981, Aneka Hak Milik Perindustrian, Bandung, Tarsito. Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni 61
BAB IV MEREK A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Hak Merek, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu tentang Pengertian, sejarah, jenis-jenis merek. Kemudian membahas tentang Persyaratan Pendaftaran Merek, Pengalihan Merek dan Lisensi, Serta bagaimana Penyelesaian Sengketa terhadap Merek. dan yang terakhir akan diberikan Soal Latihan guna mengasah kemampuan Mahasiswa terhadap pembahasan Bab ini. B. Pengertian Dasar dan Jenis-Jenis Merek Hak Merek dalam ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari sebuah hak Milik Industri. Konvensi yang mengatur perihal Merek adalah Konvensi Paris. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Pada mulanya Merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk Merek Jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan Merek Barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada Tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. Mengenai Merek Jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pencantuman pengertian Merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Uni Paris. Hal ini disebabkan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini disebabkan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. WIPO sebagai organisasi inter. nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian Merek, yaitu sebagai berikut: 62
"Merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu sebagai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Asal-usulnya berasal dari zaman kuno, ketika pengrajin mereproduksi tanda tangan mereka, atau 'tanda' pada produk artistik atau utilitarian mereka. Selama bertahun-tahun merek ini berkembang menjadi sistem pendaftaran dan perlindungan merek saat ini. Sistem membantu konsumen mengidentifikasi dan membeli produk atau jasa karena sifat dan kualitasnya, yang ditunjukkan oleh merek dagangnya yang unik, memenuhi kebutuhan mereka"54 Negara berkembang dalam pengaturan hukum Merek banyak mengadopsi pengertian Merek dari model hukum yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Menurut Pasal 68 Undang-Undang merek di Inggris telah meliputi a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof. Inggris saat ini mempunyai undang-undang yang baru mengenai Merek yaitu, Undang-Undang Merek 1994. Pengertian Merek, yang diberikannya tercantum pada Pasal 1 dan 49 mengenai pengertian Merek Kolektif.55 Pasal 1 berbunyi, In this Act a trade mark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings, A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names).56 Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan 54 Diakses Pada Tanggal 16 April 2022. 55 David I. Bainbridge, 1990, Computers And The Law, Cetakan Pertama, London: Pitman Publishing, Hlm. 54. 56 Nilay Patel, Open Source And China: Inverting Copyright?, Wisconsin International Law Journal,Vol 23, 4, Page. 798. 63
lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda- tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek. Konvensi Paris sendiri mempunyai prinsip "national treatment", yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek Sesuai TRIPS Agreement yang mewajibkan seluruh Negara anggota agar merevisi dan mengharminisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek, akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang- Undang No. 15 tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya. Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, sedangkan secara Internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti : Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPs Agreement. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Merek adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal tersebut sesuai denga yang diatur dalam Article 15 TRIPs, menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki 64
kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.57 Jenis Merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Merek Dagang b. Merek Jasa Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Pembagian jenis Merek demikian didasarkan pada Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.58 Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang Merek, pada dasarnya pendaftaran Merek dapat dimintakan untuk i lebih dari satu kelas barang dan atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada Pemilik Merek dan pemeriksa Merek karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang meng. atur, 57 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 60. 58 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Opcit, Hlm. 228 65 tujuan
bahwa perlindungan hukum diberikan, untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.59 Pendaftaran Merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran Merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenisjenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri atas 34 kelas dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas.60 C. Sistem Pendaftaran Merek Menurut Soegondo Soemodiredjo, S.H., di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek yakni:61 a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan, asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain, pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Negara-negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu Merek dalam Daftar Umum kantornya terlebih dahulu diumumkan dalam Trade Journal/Kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihakpihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, pene daftaran Merek dikabulkan. 59 Ibid, Hlm. 229 60 Ibid 61 R.M. Suryodiningrat, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 10. 66
c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran Merek, saat ini dikenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu: a. Sistem deklaratif (passief stelsel) dan b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif. Untuk lebih jelasnya, kedua sistem pendaftaran tersebut akan diuraikan berikut ini: a. Sistem deklaratif Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden), atau presemption juris bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu Hak atas Merek. Hak untuk atas Merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai Merek tersebut. Arti dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai Merek tersebut bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti Merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.62 Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena itu, maka sistem deklaratif memiliki 62 R. Soerjatin, 1980, Hukum Dagang I Dan Ii, Cetakan Ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 96 67
kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar Merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai Merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Peng. gugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai Merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar. Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga, tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu Merek tertentu. Oleh sebab itu, tidak adanya pula kesempatan pihak lain untuk menyanggah yang mendaftarkan mereknya. Prosedur pendaftaran lebih ditekankan pada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian, Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan Merek itu atau Merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, surat permohonan tersebut akan dikabulkan. b. Sistem Konstitutif Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. BIRPI pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum Merek dan di dalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat (1) isinya menyebutkan, "bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannyalah yang dianggap penting, dan menentukan adanya Merek". Paragraf i dari Pasal 4 ini menentukan bahwa hak eksklusif atas sesuatu Merek diberikan oleh undang- undang karena pendaftaran (required by registration). Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "prior in filing" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas "presumption of ownership". Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu Hak atas Merek tersebut. Pihak yang 68
mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.63 Pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian, bagi Merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (well known trademark), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari Model Law for Developing countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair Competition). Pemilihan suatu sistem pendaftaran Merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut. Indonesia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan dalam peraturan terakhir pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah menggunakan sistem konstitutif. Berbeda sebaliknya dengan asas yang dipakai sekarang maka pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaaan dan merek perniagaan, asas yang dipakai adalah sistem deklaratif.64 63 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit, Hlm. 256-257 64 Ibid 69
D. Jangka Waktu Perlindungan Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek yang bersangkutan, Jangka waktu perlindungan selama 10 tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur WIPO dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur (Model Law on Mark) sebagaimana tercantum pada Pasal 16. Atas permohonan Pemilik Merek, jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (examination) atas Merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dan sekurangkurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diterima dan disetujui apabila: a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek. b. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Guna menguatkan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, maka pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlu menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Perpanjangan jangka waktu perlin dungan Merek yang disetujui dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita 70
Resmi Merek, juga diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan Merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya: a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 bulan atau kurang dari 6 sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut. b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan. c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek. d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi. Keberatan terhadap penolakan perpanjangan Merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.65 E. Pengalihan Merek dan Lisensi Merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan Hak Merek dapat dilakukan, baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya jika telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut Prof. Sudargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai 65 Ibid, Hlm. 238-239 71
kekuatan hukum terhadap pihak ketiga dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat zakelijk. Selain melalui bentuk pengalihan Merek, seseorang atau badan hukum dapat menggunakan Merek tertentu dengan melalui cara Lisensi Merek, Sistem lisensi ini dianjurkan, antara lain, di dalam "Model Law on Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfoir Competition", Dalam Paris Convention versi Stockholm, Pasal 6 quarter, bahwa ada ko. tentuan-ketentuan khusus mengenai pemindahan (assignment) dari suatu Merek. Dinyatakan bahwa apabila undang-undang dari suatu negara pe serta Union mengatur assignment dari suatu Merek sedemikian rupa hingga peralihan ini hanya sah jika pada saat bersamaan juga dialihkan "business" atau "goodwill" dari Merek yang bersangkutan, maka katanya akan cukuplah untuk adanya peralihan ini, bahwa hanya sebagian dari "business atau goodwill" yang terletak di dalam negara itu dialihkan kepada pihak yang baru ini sekaligus dengan hak eksklusif untuk membuat barang-barang yang bersangkutan dalam negara itu atau untuk menjual barang-barang dengan Merek bersangkutan yang dialihkan itu.66 Kemudian Ketentuan-ketentuan tentang kontrak Lisensi Merek dalam Undang-Undang Merek lazimnya mengatur pemberian lisensi berdasarkan suatu kontrak dan menentukan hak-hak si pemberi lisensi dan si penerima lisensi dalam hal kontrak lisensi yang bersangkutan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak akan secara lengkap mengaturnya. Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan secara lengkap sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Hanya saja sering undang-undang juga memuat ketentuan yang memaksa berupa ketentuan tentang pembatasanpembatasan tertentu. Ketentuan Lisensi Merek di Indonesia baru mulai dicantumkan dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebelumnya mengenai Lisensi Merek tidaklah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam peraturan Merek 66 Sudargo Gautama, 1986, Opcit., Hlm. 60 72
yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diatur syarat-syarat kontrak lisensi, juga hal yang dilarang dalam kontrak lisensi. Ketentuan Lisensi Merek yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, di antaranya yaitu: a. Lisensi Merek dapat dilakukan, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. b. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. c. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. d. Pemilik Merek yang memberikan lisensi, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. e. Pihak si penerima lisensi dapat juga ditentukan bahwa mereka dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lainnya. Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut dalam perdagangan. Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang paling mendasar dari suatu pengaturan mengenai Lisensi Merek. Ketentuan semua perjanjian Lisensi Merek wajib dimohonkan pencatatannya dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, didasari pemikiran dan alasan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Lisensi Merek supaya tidak terjadi klausul perjanjian yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Apabila ditemukan klausul yang dapat merugikan pihak Indonesia, permohonan pencatatan kontrak lisensi yang memuat 73
ketentuan tersebut dapat ditolak. Tindakan selanjutnya dari pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada Pemilik Merek dan penerima lisensi atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Apabila dalam kondisi masih terikat dalam perjanjian lisensi, Pemilik Merek tidak dapat memintakan penghapusan pendaftaran mereknya tanpa persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan sebagaiman dimaksud tersebut di atas hanya dimungkinkan apabila pe nerima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampingkan adanya perse tujuan tersebut dalam perjanjian lisensi. Dalam, ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, terdapat Merek Jasa yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apa pun, yaitu Merek Jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa (personal services), contohnya tata rias rambut, tata busana (rancangan busana), dan sebagainya. Pencantuman ketentuan de mikian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen karena pemberian jasa demikian sangat erat bersifat pribadi atas kemampuan pemberi jasanya, seperti pembuatan adibusana atau tata rias rambut. Pertimbangan dasar ditentukannya aturan itu dalam kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat sudah tidak relevan lagi. Saat ini pemberian jasa yang bersifat pribadi pun telah mampu dilakukan dengan kualitas yang sama oleh pihak lain. Hal itu dapat dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat karena telah dibakukan oleh si Pemilik Merek Jasa pribadi tersebut serta ada jaminan kualitas hasilnya yang sama. Banyak contoh pemberian jasa seperti itu, misalnya tata rias rambut dari "Rudy Hadisuwarno" saat ini tidak perlu secara pribadi yang melakukannya, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain yang telah diberikan pengetahuan tata rias metode "Rudy Hadisuwarno", semua itu dengan jaminan terhadap pemberian jasa dan hasilnya. 74
Melihat perkembangan sektor jasa yang demikian pesat serta kebutuhan adanya jasa-jasa tertentu yang bersifat khusus menyangkut jasa pribadi, maka dalam peraturan yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak ada lagi ketentuan yang membatasi Lisensi Merek untuk jasa apa pun. Semuanya dapat dialihkan atau dilisensikan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya. F. Soal Latihan 1. Buatlah suatu Perbandingan antara karya intelektual yang mendapat perlindungan Paten, maupun karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan jenis Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Merek dan Hak Cipta! 2. Buatlah suatu upaya perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak paten? G. Daftar Pustaka David I. Bainbridge, 1990, Computers and the Law, Cetakan Pertama, London: Pitman Publishing. Diakses Pada Tanggal 16 April 2022. Nilay Patel, Open Source And China: Inverting Copyright?, Wisconsin International Law Journal,Vol 23, 4. R. Soerjatin, 1980, Hukum Dagang I dan II, Cetakan Ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita. R.M. Suryodiningrat, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita. Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group 75
BAB VI RAHASIA DAGANG A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Rahasia Dagang, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu pengertian rahasia dagang, perbedaan antara rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual lain, unsur pokok hukum rahasia dagang, penggunaan informasi rahasia dagang tanpa izin, kerugian dan langkah hukum pelanggaran rahasia dagang, penegakan hukum rahasia dagang. B. Pengertian Rahasia Dagang Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (cross-border).67 Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara khusunya terkait dengan Rahasia dagang. Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan Undisclosed Information (WTO/TRIPs) atau Confidential Information (Inggris), atau Trade Secret(Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari Trade Secret. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekhnologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.68 Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan 67Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," Pidato Pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, Hlm. 4 68 Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 77
rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "private rights" karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban mengunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai "public rights" yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.69 Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai hak milik intelektual. Rahasia Dagang adalah hak terhadap sebuah informasi penting milik pemegang hak rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang- Undang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang apabila dianggap berguna dan penting bagi pemegang hak rahasia dagang untuk menjalankan roda kegiatan bisnis dan usahanya dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak 69 Sudarmanto, 2012, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Jakarta, PT Elex media Komputindo, Hlm. 89. 78
rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia dagang maka sebuah informasi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya bersifat rahasia atau dirahasiakan, bernilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, hanya diketahui oleh orang tertentu saja atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, Sangat berguna dan berfungsi untuk menjalankan roda aktivitas bisnis dan perdagangan serta sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang tersebut.70 C. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang Filosofi perlindungan Rahasia Dagang di Amerika Serikat atau Ingeris pada dasarnya dilandasi bahwa semua informasi yang bisa membuat pesaing meraih keuntungan dapat digolongkan ke dalam trade secret. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia perusahaan, maka dikualifikasikan sebagai breach of confidence.71 Jadi wajar apabila penanggulangan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi yang dimiliki perusahaan lebih banyak berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem common law. Meskipun demikian, ketentuan yang khusus ditujukan untuk menjadi bagian law of confidence tidaklah banyak, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada. Kondisi seperti itu tampaknya hanya ada pada masa dahulu karena sistem common law yang lebih mendasarkan pada yurisprudensi dibandingkan pada peraturan perundang-undangan. Hal in tampak terlihat dari contoh dalam perlindungan rahasia dagang, semula pengertian the law of confidence tidak terperinci dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada kasus-kasus pengadilan dan keadilan (equity). Kenyataan ini telah banyak berubah. Di Inggris objek dari law of confidence telah disinggung dalam undang- undang, misalnya, pada Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988, yaitu pada Pasal 171. Dengan demikian akan semakin banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi yang dirahasiakan atau 70 OK. Saidin, Op.Cit., Hlm. 288 71 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit., Hlm.353 79
Rahasia Dagang setelah adanya persetujuan WTO dan khususnya pada TRIPS. Dengan berlakunya WTO dan TRIPS juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang informasi yang dirahasiakan (undisclosed information). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan disusunnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena: a. secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan; b. secara materi memberikan insentif. Adapun persyaratan informasi tersebut diklasifikasikan bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, kriterianya sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4), yaitu sebagai berikut: (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabita informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara mum oleh masyarakat. (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi, (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 80
Rahasia dagang merupakan informasi yaitu keterangan tertutup bagi pihak lain yang tentu saja sangat bersifat pribadi bagi pemiliknya. Berarti bahwa informasi tersebut benar-benar bukan informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak-pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.72 Upaya dan langkah yang layak dan patut adalah dalam pengertian upaya dan langkah tersebut diukur dalam kewajaran untuk dilakukan dalam merahasiakan informasi tersebut. Misalnya, di dalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik mum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yaitu mengenai bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.73 Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah - langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi. Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai 72Etty Susilowaty, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, (Semarang, Badan Penerbit Undip Press, 2013), Hlm. 136. 73 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit., Hlm.360 81
ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu. Perlindungan terkait rahasia dagang juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial. D. Ruang Lingkup Rahasia Dagang Rahasia Dagang sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha. Permasalahan kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian oleh Pengadilan sejak awal abad kesembilan belas.74 Suatu informasi atau data yang bersifat rahasia merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha. Kerahasiaan itu sendiri pada dasarnya bersifat relatif, dan tidak absolut. Suatu informasi yang bersifat rahasia berarti tidak terbuka untuk umum, orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi para pihak yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu. Rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. 74 Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001), Hlm. 1. 82
a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk: 1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; 2) Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu objek yang dilindungi dalam rahadia dagang diantaranya: 1) Formula; 2) Metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan; 3) Daftar konsumen;. 4) Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit; 5) Perencanaan; 6) Tabulasi data; 7) Informasi teknik manufaktur; 8) Rumus-rumus perancangan; 9) Rencana pemasaran; 10) Perangkat lunak komputer; 11) Kode-kode akses; 12) Personal Identification Number (PIN); 13) Data pemasaran; 14) Rencana Usaha; dan 15) Informasi. Misalnya Coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk 83
menghindari adanya batas waktu. Kalau formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain, misalnya informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi keuangan, dll. Adapun sifat Rahasia Dagang terbagi kepada 2 yakni: 1) Bersifat Tertutup Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi tertutup berupa: a) Pribadi seseorang; b) Dunia politik; c) Pertahanan dan keamanan; d) Ekonomi. 2) Bersifat Terbuka Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa: a) Penemuan-penemuan hasil penelitian; b) Rencana tata ruang pengembangan wilayah; c) Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional; d) Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup; e) Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang; f) Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha. Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan 84
suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing- masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. E. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 85
Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik. Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 86
F. Pelanggaran dalam Rahasia Dagang Setiap tindakan berupa penggunaan, pengungkapan, pengomunikasian tanpa persetujuan pemiliknya oleh seseorang yang mengetahui bahwa hal tersebut dirahasiakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum. Namun demikian, ada juga tindakan yang ingin mendapatkan informasi yang dirahasiakan tersebut, tetapi dapat dikategorikan bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.75 Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak Pemegang Rahasia Dagang atau Pemegang Lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan si pemegang hak dan pemegang lisensinya. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana asalkan diadukan oleh pihak yang merasa dilanggar Rahasia Dagangnya tersebut. Tuntutan berupa gugatan perdata dilakukan melalui pengadilan niaga. Namun, selain dapat dilakukan melalui gugatan, sengketa tersebut juga dapat selesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Bentuk pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dapat berupa: a. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang; b. Seseorang dengan sengaja mengingkari kesepakatan, tertulis atau tidak tertulis, untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan; 75 Semaun, S. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 9(1), (2011).Hlm. 30-42. 87 atau
c. Seseorang dengan sengaja mengingkari kewajiban, tertulis atau tidak tertulis, untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, dan d. Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pelanggaran terhadap Rahasia Dagang juga terjadi apabila: a. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan; b. Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan dalam poin a di atas menurut ketentuan Pasal 15 dapat dianggap bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang apabila: a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang tau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; dan b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milk orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada si pelaku pe langgaran Rahasia Dagang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Tindak pidana tersebut di atas merupakan delik aduan. Hal demikian didasarkan kondisi dari kepentingan yang dilindungi merupakan kepentingan privat dari Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, bukannya delik biasa. Dengan demikian, 88
proses pemeriksaan ataupun penyidikan tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang. Tindak-tindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju. Dalam RUU Rahasia Dagang sebelumnya, spionase ekonomi ini telah sempat dimasukkan sebagai suatu ketentuan yang perlu diatur. Spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing dikategorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Tindakan spionase ekonomi itu sendiri meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: a. mencuri, atau tanpa ijin mengambil untuk diri sendiri, membawa, atau menyembunyikan, atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh rahasia dagang; b. tanpa ijin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memasukkan data, merubah, memusnahkan, memfoto kopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, mengirimkan melalui pos, mengkomunikasikan, atau menyampaikan rahasia dagang; c. menerima, membeli, atau memiliki rahasia dagang, dengan maksud mencuri, memperoleh, atau mengubah tanpa ijin; dan Pemeriksaan atas perkara Rahasia Dagang, baik itu perkara pidana maupun perdata dapat dimintakan pemeriksaannya secara tertutup. Hal itu menyangkut pokok pemeriksaan yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan. d. berusaha untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. 89
Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin: a. Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali. b. Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupan izin yang diberikan. Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. G. Soal Latihan 1) Jelaskan pengertian harasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang! 2) Jelaskan mengapa rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "private rights" dan budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai "public rights"? 3) Apakah yang menjadi alasan bahwa informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya? 4) Sebutkan jenis pelanggaran dalam Rahasia Dagang! H. Daftar Pustaka Erman Rajagukguk, 2001, "Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," Pidato Pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001 90 tepat
Etty Susilowaty, 2013, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Badan Penerbit Undip Press, Semarang Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, 2001, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Semaun, S. 2011, Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 9(1) Sudarmanto, 2012, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, PT Elex media Komputindo, Jakarta 91
BAB VII DESAIN INDUSTRI A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Desain Industri, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu Pengertian Desain Industri, Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri, Kebaharuan dalam Desain Industri, dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri. B. Pengertian Desain Industri Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.76 Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.77 Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh United Nations Industrial Development Organization mengenai Desain Industri, yaitu "sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri". Sedangkan International Council Society if Industrial Design (ICSID) mendefinisikan "Desain Industri sebagai suatu 76 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 77 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 113 92
aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.78 Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur: a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, b. Memberikan kesan estetis, c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan." Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa desian industri memiliki hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI. Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri adalah "Sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desaindesain, tetapi 78 Ibid., 93 telah
pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga.79 Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa "Hak Desain merupakan suatu hak atas kepemilikkan Intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desaindesain yang asli atau orisinil. Kata "asli" atau kata "orisinil" berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain". Desain itu berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orisinil dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain.80 Hak Desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda berdasarkan suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya. Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menentukan "bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan". C. Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terjadi proses pendaftaran desain industri yang dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Desain Industri di Ditjen HKI. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah diberikannya hak desain industri oleh negara kepada 79 Paul Torremans dan Jon Holyoak, Intellectual Property Law, Butterworths, London, 1998, Hlm. 324 80T. Black, Intellectual Property in Industry, Butterworths, London, 1989, Hlm. 163-164 94
pihak yang mendaftarkan desain industri, selanjutnya perlindungan akan diberikan hanya terhadap desain industri yang didaftarkan.81 Hak atas desain industri diberikan oleh negara yang tentu saja negara tidak akan memberikan begitu saja tanpa ada pihak yang meminta. Hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:82 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayat biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. 3) Dalam surat permohonan harus memuat: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan: a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; b. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milih pemohon atau pendesain. 81 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdangan Bebas, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, Hlm.216 82 Ibid., 95
5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas dewan industri yang bersangkutan. 7) Ketentuan tentang tata acara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Permohonan juga dapat dilakukan dengan Hak Prioritas yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri tahun 2000. Hak Prioritas merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Prioritas yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan dari negara tujuan (yang juga anggota Konvensi Paris) seolah-olah pengajuan dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali. Permohonan dengan Hak Prioritas ini wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas, apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal HKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industry atau yang memiliki kelas yang sama. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui surat kuasa, yang dimana pemohon sebagaimana dimaksudkan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Pasal 11 Ayat (3) 96
Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak Desain Industri harus memuat: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaan pemohon; d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas". Dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus dilampirkan dengan: a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain". Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menentukan, "bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya". Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan "bahwa permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.". Adapun yang dimaksudkan dengan tanggal penerimaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 97
adalah "tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual". Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya: a. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisisli, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan. b. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya. c. Pemohon yang menguasakan kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa. d. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut. Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Novelty (new or original). Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukan hal yang tidak atau kurang baru. 98
b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (industrial applicability). c. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu memepunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. d. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut. Adapun pembatalan pendaftaran desain industri dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain; Pertama atas dasar permintaan pemegang hak desain industri yang dilakukan atas dasar permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: a. Pemegang hak desain industri; b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri; c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Kedua, pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan niaga atas dasar tidak ada unsur 99
kebaruan dan desain itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. D. Kebaharuan dalam Desain Industri Standar kebaruan desain industri bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya, mulai dari kebaruan yang universal (universal newness) dalam kondisi bahwa belum terungkap (disclosed) dan diantisipasi dimanapun di seluruh dunia, sampai dengan kebaruan yang lingkupnya hanya nasional. Pengungkapan, baik itu universal maupun nasional, adalah apakah suatu desain telah diumumkan atau diungkapkan sebelum tanggal permohonan. Antisipasi berkaitan dengan ketentuan bahwa suatu desain tidak baru atau orisinal, jika perbedaannya tidak signifikan dengan desain-desain yang telah diketahui sebelumnya. Perbedaan detil immaterial atau fitur-fitur yang merupakan varian umum yang digunakan dalam perdagangan dapat dipertimbangkan, bahwa suatu desain bukan merupakan desain yang orisinal. Perbedaan kecil dalam penampilan, atau penggunaan untuk jenis produk lainnya dapat dipertimbangkan bahwa desain tersebut tidak memiliki tingkat kebaruan desain industri untuk daftar didaftar. Desain industri dipertimbangkan tidak baru apabila:83 a. Sama dengan desain industri yang terdaftar dalam permohonan sebelumnya, tanpa memperhatikan karakteristik barang bahwa desain industri tersebut diterapkan atau telah dipublikasikan sebelum tanggal permohonan; dan b. Diterapkan juga pada desain yang berbeda hanya detil-detil immaterial atau fitur -fitur yang merupakan varian-varian yang sudah umum digunakan dalam perdagangan. Suatu penemuan dapat dikatakan memiliki nilai jika dapat dibuktikan bahwa penemuan tersebut adalah baru. Dengan kata lain tidak serupa dengan 83 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 78 100
yang sudah ada sebelumnya prior art. Karena dalam Undang-Undang Jepang berdasar pada sistem first to file, yang dimaksud sebelumya atau prior art adalah suatu yang lebih dulu terdaftar daripada tanggal penemuannya itu sendiri.84 Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs/WTO, dinyatakan bahwa suatu perlindungan desain industri dapat diberikan apabila baru atau orisinil. Dengan melihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs/WTO ini ada dua kriteria agar desain industri dapat diberikan perlindungan yakni kebaruan (newness) atau orisinalitas (originality). Dapat dikatakan baru atau orisinil berdasarkan Persetujuan TRIPs/WTO harus benar-benar berbeda, bukan merupakan gabungan dari kreasi-kreasi desain industri yang sudah ada sebelumnya. Penilaian kebaruan desain industri adalah penilaian terhadap kreasi- kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan pada aspek kreasi, waktu, tempat, dan estetika. a. Dari aspek kreasi, kebaruan desain industri terkait dengan pertimbangan apakah suatu desain industri yang didaftarkan memiliki kreasi yang identik, berbeda hanya dalam detil immateriil, mirip atau berbeda dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya; b. Dari aspek waktu, bahwa suatu desain industri tidak boleh diumumkan atau digunakan sebelum diajukan pendaftaran; c. Dari aspek tempat, sejauh mana lingkup territorial kebaruan yang akan dilindungi melalui sistem perlindungan desain industri apakah kebaruan nasional ataukah internasional; d. Dari aspek estetika, bahwa penekanan kebaruan desain industri hanya diberikan untuk penampilan suatu produk berupa aspek ornamental yang dapat memberikan kesan estetis. Kesan estetis dengan rasa keindahan (sense of beauty) adalah rasa yang diterima oleh hati nurani 84Ibid., 101
sebagai hal yang menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian dan tidak membosankan. Meskipun parameter menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. Menurut jenisnya bentuk- bentuk kemiripan tersebut oleh Arif Syamsudin dikategorikan terdiri atas:85 1. Barang identik, kreasi mirip 2. Barang identik, kreasi berbeda; 3. Barang mirip, kreasi mirip; 4. Barang mirip, kreasi identik; 5. Barang berbeda, kreasi mirip. Adanya kemiripan ini ternyata juga belum jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Jadi tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk hingga dapat dikatakan melanggar hak industri orang lain. Terdapat beberapa konsep similarity yang berbeda atau secara substantial sama atau point yang menunjukkan ketentuan lain seperti pada merek atau hak cipta. Pemeriksaan desain industri selanjutnya dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan dilakukan agar tidak adanya kesamaan antara desain yang didaftarkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya dengan menilai suatu kebaruan desain tersebut. Ada beberapa penjelasan mengenai penilaian kebaruan desain industri di Indonesia, diantaranya:86 Penilaian kebaruan desain industri menurut perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia adalah persetujuan TRIPs/WTO, dimana penilaian kebaruannya terkait dengan pemberian suatu hak desain industri, lalu dilihat dari perbedaan suatu desain industri yang dapat dikatakan memiliki kebaruan 85Muhamad Djumhana Dan R. Djubaedilah, Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Industri, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 116 86 Ok. Saidin, Op.Cit., Hlm. 482 102
itu berpatokan pada suatu keadaan bahwa desain yang diajukan permohonannya pada dasarnya bukan suatu peniruan (copy) atau secara substansial merupakan peniruan (substantially copy) dari desain yang ada sebelumnya atau terdaftar sebelumnya, selanjutnya suatu desain industri yang diajukan melalui hak prioritas dari negara lain dimana perhitungan kebaruan dimulai sejak tanggal penerimaan di negara asal dengan tenggang waktu sampai dengan paling lama enam bulan sebelum diajukan di negara tujuan. Adapun penilaian kebaruan desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dimana definisi desain industri dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 secara singkat dan mendasar dapat didefinisikan sebagai kreasi desain baik dua dimensi dan/atau tiga dimensi yang dapat memberikan kesan estetis yang diterapkan pada produk. Kreasi desain yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk dan konfigurasi untuk kreasi tiga dimensi, dan komposisi garis dan komposisi warna untuk kreasi dua dimensi dan/atau gabungan daripadanya. Kreasi tersebut harus diterapkan sebagai daya tarik dari kesan estetis yang ditimbulkannya dan suatu desain dapat diberikan hak apabila mengandung unsur kebaruan. Penilaian kebaruan desain industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 dilakukan pada proses pendaftaran, yakni: a. Apabila ada keberatan dan pihak lain pada saat pengumuman yang dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI; b. Apabila ada keberatan terhadap keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan pengadilan niaga; dan c. Apabila terjadi gugatan pembatalan terhadap desain industri yang sudah terdaftar yang penilaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Penilaian kebaruan desain industri pada proses pendaftaran dilakukan apabila dalam masa pengumuman permohonan desain industri terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan yang sedang diajukan. Pengajuan keberatan ini harus dilakukan dalam kurun waktu paling lama 3 103
(tiga) bulan sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.87 Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 yang selanjutnya disingkat dengan UUDI, menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.88 Perlindungan desain industri secara tegas diatur dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan "bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya", sebagaimana ternyata dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lebih jauh Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa yang dimaksud 87Ok Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 472. 88 Sudarmanto, 2012, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 75 104
dengan pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan Desain industri yang sebelum: a. Tanggal penerimaan; atau b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatkan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara. Sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jangka waktu perlindungan desain industri, yakni; a) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan; b) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Jangka waktu perlindungan desain industri yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Desain Industri ini tidak dapat diperpanjang, ini berarti bahwa semua desain yang telah habis masa perlindungannya maka akan menjadi public domain. F. Soal Latihan 1. Jelaskan pengertian Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000! 2. Sebutkan syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan! 3. Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jangka waktu perlindungan desain industri, jelaskan! 4. Jelaskan apa saja faktor faktor yang dapat menyebabkan pembatalan desain industri! 105
5. Jelaskan elemen-elemen Desain Industri yang sering bersinggungan dengan elemen-elemen karya cipta! G. Daftar Pustaka Muhamad Djumhana, 2006P, erkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung Paul Torremans dan Jon Holyoak, , 1998, Intellectual Property Law, Butterworths, London T. Black, 1998, Intellectual Property in Industry, Butterworths, London Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdangan Bebas, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia Muhamad Djumhana Dan R. Djubaedilah, 2006, Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Industri, Citra Adiya Bakti, Bandung Ok Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sudarmanto, 2012, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta 106
BAB VIII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Syarat dan Prosedur Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jangka Waktu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. B. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.Sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.89 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Undang-Undang. UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan sebab Indonesia telah 89 Adrian sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) Hlm. 150 107
meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.90 Adapun Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.91 Dengan definisi tersebut tergambar bahwa desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu dalam bentuk jadi saja, tetapi juga mencakup bentuk setengah jadi dengan pertimbangan bahwa bentuk setengah jadi pun masih dapat berfungsi secara elektronis. Terminologi dari desain tata letak sirkuit terpadu ada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 secara terpisah, yakni: a. Desain tata letak: kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. 90 Pasal 1 Angka 1 UU NO 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 91 Pasal 1 Angka 2 UU NO 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 108
b. Sirkuit terpadu: suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Adapun obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinial. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial. Pasal 6 UU Desain Tata Leak Sirkuit Terpadu mengatur desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat dalam hubungan dinas, pesanan, dan hubungan kerja. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas, maka dinas di mana ia bekerja menjadi pemegang hak desain tersebut, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Ketentuan ini juga berlaku juga terhadap desain yang dibuat orang berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Kemudian jika desain tata leak sirkuit terpadu itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain. Seorang Pemegang hak desain tata leak sirkuit terpadu memiliki hak eksklusif untuk: a. hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya; dan b. hak untuk melarang pihak lain yang tapa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata leak sirkuit terpadu tersebut. C. Syarat dan Prosedur Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Agar suatu desain tata letak sirkuit mendapatkan perlindungan hukum, desain harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum 109
dan Hak Asasi Manusia. Desain yang didaftarkan itu mendapatkan perlindungan hukum harus memenuhi persyaratan substantif yang ditentukan undang-undang. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan.92 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. 3. Permohonan harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan. 4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan: a. salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya; b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e. 92 Pasal 9 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 110
5. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. 6. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. 7. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.93 Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.94 Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.95 D. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak Tanggal Penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.96 Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali 93 Pasal 10 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 94 Pasal 11 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 95 Pasal 12 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 96 Mas Rahmah, The Protection of Agricultural Products under Geographical Indication: An Alternative Tool for Agricultural Development in Indonesia, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 22, Maret 2017, Hlm. 90. 111
dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.97 1. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak Tanggal Penerimaan. 2. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. 4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jangka waktu perlindungan paten dan hak cipta dipandang terlalu lama apabila diterapkan pada desain tata letaksirkuit terpadu, yang pada kenyataannya membutuhkan jangka waktu yang lebih pendek. Hal ini karena nilai ekonominya cepat hilang atau berkurang karena cepatnya perkembangan kemajuan inovasi dalam bidang ini.98 Negara memberikan perlindungan hukum sebagai hak milik pribadi kepada pendesain yang dapat menggunakan haknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi selama masa tertentu. Pihak lain yang tidak berhak tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, sehingga tidak dibenarkan melanggar hak pemegang haknya. Apabila dilanggar juga, pelanggarnya dapat 97 Pasal 4 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 98 Sanusi Bintang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai HKI dalam Hukum Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, (April, 2018), Hlm. 23-38 112
dikenakan sanksi hukum, baik perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam UU DTLST. E. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Hak DTLST tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis KI karena bertujuan untuk memberikan perlindungan juga bagi kepentingan umum, sehingga fungsi KI menyeimbangkan antara kepentingan pribadi (pemegang hak) dengan kepentingan umum (publik) sesuai dengan prinsip sosial (the social argument).99 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: a. Pemegang Hak; b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. 99 Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 20 113
Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.100 Adapun terhadap gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. F. Soal Latihan 1. Berikan contoh beberapa produk dalam kaitannya dengan DTLST! 2. Jelaskan pengertian dari DTLST di beberapa negara dan bandingkan dengan pengertiannya di Indonesia. 3. Jelaskan alasan pembatalan pendaftaran DTLST! 4. Sebutkan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang DTLST! G. Daftar Pustaka Adrian sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta Sanusi Bintang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai HKI dalam Hukum Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, (April, 2018) Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, 1996, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti Mas Rahmah, The Protection of Agricultural Products under Geographical Indication: An Alternative Tool for Agricultural Development in Indonesia, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 22, Maret 2017, 90-103 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 100 Pasal 29 UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 114
115
BAB IX PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Desain Industri, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu pengertian varietas tanaman, sejarah perlindungan varietas tanaman, ruang lingkup pemberian hak atas perlindungan varietas tanaman, berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman. B. Pengertian Varietas Tanaman Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.101 Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada. Meskipun demikian keuntungan dari varietas baru tersebut belum dapat dirasakan sebelum tersedia benih yang cukup untuk penanaman skala komersial di daerah yang cocok. Demikian pula penyebaran benih yang pertama ke petani 101Kp-KIat. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Hlm. 65. 116
belum tentu menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan varietas baru, kecuali telah dipertahankan kemurniannya. PVT masuk ke dalam ranah HKI yang memberikan landasan hukum bagi pemegang hak PVT (pemulia) untuk memiliki hak monopoli terbatas terhadap penggunaan varietas baru yang dirakitnya. Sebagai salah satu negara yang menghargai pentingnya HKI, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT yang menjadi dasar pelaksanaan PVT di Indonesia. Dalam UU No. 29 diamanatkan pelayanan PVT dilakukan oleh Kantor PVT yang bertanggung jawab langsung pada Menteri Pertanian. Kantor PVT saat ini bernama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) yang telah memberikan layanan efektif PVT sejak 2004 hingga sekarang. Dalam sistem PVT, pemulia atau pemegang hak PVT bertindak sebagai subyek pemegang hak PVT, sedangkan obyek perlindungan diberikan kepada varietas yang dimohonkan. Definisi varietas dalam UU No. 29 tahun 2000 adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Namun tidak semua varietas dapat diberi perlindungan hak PVT, sebagaimana tercermin dari definisi PVT, sehingga PVT hanya dapat diberikan kepada varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dengan demikian, varietas yang ditemukan oleh seseorang di hutan atau di pekarangan yang menghasilkan bunga indah sematamata karena mutasi alami tidak dapat diberikan perlindungan hak PVT. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kekayaan intelektual pemulia dalam pembentukan varietas tersebut.102 102 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hlm.9 117
Istilah PVT sebagai bentuk penghargaan HKI bagi pemulia tanaman belum umum dan meluas di masyarakat, bahkan tidak jarang tertukar dengan istilah perlindungan tanaman sebagai bentuk proteksi tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Beberapa stakeholder perbenihan juga sering tertukar istilah antara perlindungan varietas tanaman dengan layanan lainnya seperti pelepasan maupun pendaftaran varietas tanaman.103 C. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), PVT relatif baru dalam sejarah hak kebendaan immateril yang diberikan negara. Di Amerika Serikat, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negara, varietas baru sudah dilindungi sejak 1930, bersamaan dengan terbitnya The United State Patent Act 1930. Di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan PVT dan hasilnya dimulai sejak abad ke-16. Pada 1961, beberapa negara dalam konvensi internasional telah menyetujui PVT. Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of Plants, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions Vegetable. Di Indonesia PVT dimulai sejak 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992 terbit lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, disusul oleh Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Semua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur secara parsial tentang PVT. Baru pada 2000, melalui UndangUndang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah lebih rinci mengatur tentang PVT.104 Perkembangan pemuliaan tanaman berjalan beriringan dengan revolusi hijau, yang menghendaki keseragaman dan ketergantungan yang tinggi pada benih yang diproduksi oleh industri perbenihan. Kondisi ini melahirkan 103 Ibid., 104 Ibid., Hlm.16 118
beberapa industri raksasa perbenihan. Sebelum 2015, dunia perbenihan dikenal dengan istilah big six, atau enam perusahaan yang menguasai perbenihan dunia, yaitu Syngenta (Swiss), Bayer (Jerman), BASF (Jerman), DuPont (Amerika Serikat), Monsanto (Amerika Serikat), dan DOW (Amerika Serikat). Keenam perusahaan raksasa tersebut memasok sekitar 60% benih dunia. Saat ini hanya empat perusahaan yang menguasai sekitar 70% pasar benih dunia, setelah terjadi akuisisi dan masuknya perusahaan Chem China yang mengakuisisi Syngenta. Kebijakan perbenihan diwarnai oleh kepentingan perusahaan raksasa benih. Melalui Konvensi Internasional bagi Perlindungan Varietas Tanaman pada 1961 atau Union Pour la Protection des Obtentions Vegetales (UPOV) diberi perlindungan bagi hak-hak pemulia atau breeders' rights, yang menjadi dasar dalam penguasaan pasar benih oleh beberapa perusahaan. Terlebih setelah adanya kesepakatan dalam World Trade Organization yang mengadopsi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) pada 1994, dimana setiap negara yang meratifikasi kesepakatan perdagangan dunia diminta membuat perlindungan terhadap varietas tanaman yang mereka perdagangkan.105 Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan "sui generis" dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang 105 Ibid., Hlm 119
memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya tersebut. Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi International Convention for The Protection of New Varieties of Plants (selanjutnya disebut UPOV Convention), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (breader's rights). Hak pemulia (breeder's rights) merupakan hak ekslusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan.106 Dalam UU PVT diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi ijin penggunaan secara komersial dari hak pemulia tersebut. Hak yang di maksud adalah Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). Baik UPOV Convention maupun UU PVT mengatur bahwa tidak semua invensi varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama.107 Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan: a. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat. b. Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis 106 Patricia Louhghlan, Intellectual Property: Creative And Marketing Rights, Lbc Informationa Service, Australia, 1998, Hlm. 155. 107 Ibid., 120
invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut . c. Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting. d. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati. Perlindungan varietas tanaman dan pendaftaran varietas tanaman adalah dua layanan terkait varietas yang diberikan oleh Pusat PVTPP yang paling sering tertukar makna. Sementara pelepasan varietas tanaman adalah sebagai syarat peredaran benih tanaman yang terbagi ke dalam setiap kelompok komoditas. Istilah pelepasan masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan untuk komoditas hortikultura sesuai UU No.13 tahun 2010 dikenal sebagai pendaftaran varietas hortikultura, dimana Pusat PVTPP hingga saat ini hanya bertindak sebagai pintu masuk dan keluar administrasi, sementara kajian teknis masih di bawah Direktorat Jenderal masing-masing kelompok tanaman. D. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas Perlindungan Varietas Tanaman Sesuai penjelasan UU Nomor 29 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman. Jenis tanaman tersebut baik berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. Kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag. Varietas yang akan diberi hak PVT merupakan varietas yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.108 108 Ibid, Hlm.25 121
Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.109 Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs. Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan: 1. memproduksi atau memperbanyak benih; 2. menyiapkan untuk tujuan propagasi; 3. mengiklankan; 4. menawarkan; 5. menjual atau memperdagangkan; 6. mengekspor; 7. mengimpor; 8. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut: 109 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 122 ini
1. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; 2. membayar biaya tahunan PVT; 3. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia 4. Hak Pemulia Adapun varietas tanaman yang dilindungi hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Baru 2. Unik 3. Seragam 4. Stabil; dan 5. Diberi nama Varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. di Indonesia selama satu tahun, atau 2. di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan). Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim. E. Berakhrinya Hak Perlindungan Varietas Tanaman Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Hak PVT berakhir karena: a. berakhirnya jangka waktu; 123
b. pembatalan; c. pencabutan. Berakhirnya Jangka Waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman karena perlindungan sementara yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkan Sertifkat PVT. Selama jangka waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan atas penggunaan vadetas. Kemudian Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata: a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan dan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas dan/atau tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Adapun pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dicabut berdasarkan alasan: a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan; b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi; c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau 124
e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT. F. Soal Latihan 1. Jelaskan pengertian varietas tanaman menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia! 2. Sebutkan alasan mengapa Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan! 3. Sebutkan kewajiban pemegang hak PVT! 4. Sebutkan alasan berakhirnya PVT! G. Daftar Pustaka Kp-KIat. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Patricia Louhghlan, 1998, Intellectual Property: Creative And Marketing Rights, Lbc Informationa Service, Australia Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 125
BAB X PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, adapun sub bab yang akan di bahas dalam bab ini yaitu pengertian pengetahuan tradisional, pengertian ekpresi budaya, konsep kepemilikan pengetahuan tradisional, tujuan perlindungan tradisional, dan perlindungan pengetahuan tradisional sebagai sumber daya dan warisan budaya. B. Pengertian Pengetahuan Tradisional Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan dapat mening-katkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang semanya in akan mendorong perkembangan usaha, perdagangan dan industri baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam setiap produk yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, akan memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan yang tapa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan tersebut adalah dari masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sis mash meng-anggap HKI merupakan "public right"110 yang mempunyai fungi sosial, bukan sebagai 110 Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Jakarta, 2005, hlm. 22. Dijelaskan bahwa di negara-negara berkembang lainnya seperti Cina, HKI seringkali dianggap sebagai suatu "public right". Sebagai contoh, peniruan sampai sedetail-detailnya mengenai seni dan naskah-naskah tertulis dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada orang yang berkuasa. 126
hak privat yang membutuhkan perlindungan111, karena mash banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam in dapat dijumpai di Bali, masyarakat Bali tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya produk hasil karya mereka, terdapat suatu anggapan bahwa produk tersebut memang betul-betuk menarik dan hebat. Sikap budaya masyarakat Indonesia yang belum memahami HKI secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai seringkali menyalahartikan bahwa perlindungan HKI tidak sejalan dengan budaya setempat.112 Masyarakat tradisional atau masyarakat lokal adalah masvarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak- hakya. Tolong menolong, sikap gotong royong, meru-pakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat tradisional seperti di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruth L. Gana mengenai perlindungan terhadap kreativitas yang menyatakan, bahwa pengakuan dan perlin-dungan produk-produk hasil karya kreativitas intelektualitas manusia pada masyarakat 111 Tom Gunadi, Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945, Angkasa, Bandung, 1995, hm. 78-79, menyatakan bahwa dalam hukum adat Indonesia vang sudah berkembang berabad-abad dapat dijumpai pengakuan dan penerimaan bahwa kekayaan di dunia ini adalah kekayaan bersama dan bukannya harta yang dimaksudkan untuk kepentingan sendiri-sendiri atau untuk dieksploitasi untuk kepentingan sendiri-sendiri, sedangkan yang sebenarnya ialah untuk semua dan harus dikerjakan ole semua. Pengakuan ini juga dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, dalam Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di bidang Agraria di Indonesia, Tarsito, Jakarta, 1982, hlm. 2 112 Sudjana, Perlindungan Desain Tata Leak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, disertasi, Universitas Padjadjaran, 2006, hlm. 16. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum adat berdasarkan pada hal-hal yang bersifat konkrit sehingga agak sulit mengakui konstruksi abstrak yang umum pada sistem hukum barat, salah satunya adalah perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud seperti HKI. Konsep komunal mengakibatkan HKI bergaya barat sulit dimengerti ole kebanyakan masyarakat adat Indonesia sehingga dimungkinkan bahwa HKI yang dianggap individualisme akan disalahartikan bahkan ditolak. 127
agraris113 sangat berbeda dengan masyarakat industri dalam memperlakukan kekayaan intelektual dan keadaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:114 1. Terdapatnya perbedaan bentuk kepemilikan terhadap properti; 2. Perbedaan perlakuan terhadap kekayaan intelektual karena, tujuan perlindungan itu sendiri (tujuan utama peraturat HKI Anglo-Amerika adalah untuk mendorong kreativitas sedangkan di negara ketiga adalah untuk tujuan-tujuan sosial politik, dan ekonomi); 3. Berbedanya tori mengenai "ciptaan atau kreativitas (misalnya, pada hukum Aborigin, hak mencipta lukisan da karya-karya cipta lainnya yang menggambarkan kisah-kisah mimpi atau khayalan berasal dari pemilik tradisional, dan berdasarkan paham theocratic Israel kuno, kreativitas diakui sebagai pemberian Than, sehingga tidak dapat diperdagangkan); 4. Perwujudan dari karya-karya ciptaan yang terdapat pada masyarakat penduduk asli dianggap, dimiliki bersama-sama ole kelompok secara keseluruhan; dan 5. Prinsip-prinsip pengaturan HKI pada masyarakat penduduk asli dan negara-negara industri sangat berkaitan dengan kepemilikan hak-hak perseorangan. Pengertian Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) ialah cwiptaan-ciptaan yang didasarkan pada karya sastra tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-invensi, penemuan-penemuan ilmiah, desain, merek, nama-nama dan simbol, informasi yang bersifat rahasia dan 113Hasil intelektual masyarakat agraris, contonya batik. Batik adalah milk budaya masyarakat sawah, karena mengandung simbol-simbol masyarakat agraris sawah. Batik lereng besar dibuat hanya untuk dipakai raja pada ritual-ritual tertentu. Juga desain-desain batik lainnya erat hubunganny. dengan simbol-simbol kesuburan masyarakat sawah, sehingga jelas batik merupakan produk pikiran manusia Indonesia, Jakob Sumardjo, budayawan, Kerdil Luar Dalam, disampaikan dalam saresehan budaya, Bandung, Desember 2007. 114Ruth L. Gana, Prospects for Developing Countries under the TRIPs Agreement, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, 1996, hlm. 132-136 128
semua inovasi lainnya berbasis pada tradisi.115 Pengertian tersebut mendefenisikan pengetahuan tradisional mencakup 2 (dua) hal, yaitu : 1. Pengetahuan, yaitu mengacu pada sesuatu hal tertentu yang diketahui dan bukan semata-mata hanya suatu bentuk ekspresi; 2. Tradisional, yaitu bahwa pengetahuan in terkait dengan budaya tertentu. Dikecualikan dari definisi pengetahuan tradisional adalah hal-hal yang tidak dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni seperti sisa-sisa peninggalan manusia, bahasa, dan lain-lain. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian in digunakan dalam Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, yang dipersiapkan oleh United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge, yang dalam perspektif WIPO (WIPO, Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on 23-26) digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup indigenous knowledge dan folklore. Berikut in kutipannya: "Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of 'indigenous people'. Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous 115 Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munzil, Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Refika Aditama, 2018, Bandung, Hlm.59 129
knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous".116 (Pengetahuan masyarakat asl dapat berupa pengetahuan tradisional 'masyasakat asli'. Oleh karena itu, Pengetahuan masyarakat asli merupakan bagian dari kategori pengetahuan tradisional, namun pengetahuan tradisional bukan berarti otomatis merupakan pengetahuan asli. Yakni dapat dikatakan, pengetahuan masyarakat asli adalah pengetahuan tradisional, namun tidak semua pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat asli). Perbedaan antara pengetahuan masyarakat asli (indigenous knowledge) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) sangat kecil. Pada dasarnya pengetahuan masyarakat asli adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asl atau Indigenous people (tidak ada definisi formal secara universal yang diterima).117 Meskipun pengetahuan penduduk asli secara mum dianggap sebagai pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan masyarakat asli, karena pengetahuan masyarakat asli serupa dengan pengetahuan tradisional baik dari segi penyebaran, cakupan, dan jenis-jenisnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat asli adalah bagian dari pengetahuan tradisional.118 Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang digunakan secara turn temurun yang berkaitan langsung dengan lingkungan/alam. Sementara Henry Soelistyo Bud mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang 116WIPO, Intelectual property Needs and Expectation of Traditional Knowledge Holder: WIPO Reeport on Fact-finding Mission on 23-26. Perhatikan dalam Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munzil, Hlm. 60 117 Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munzil, Ibid.,Hlm.60 118 Ibid., Hlm.61 130
status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.119 Perlindungan traditional knowledge melalui hukum Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan inteletual dengan tujuan sebagai berikut: 1) Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru; 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru; 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan unfair competition; 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) mengatur tentang pengetahuan tradisional. Dalam UUPK, pengetahuan tradisional merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi:120 a) tradisi lisan; b) manuskrip; c) adat istiadat; d) ritus; e) pengetahuan tradisional; f) teknologi tradisional; g) seni; h) bahasa; i) permainan rakyat; dan j) olahraga tradisional. 119 Abdul Bari Azed, Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktoat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia., Depok, 2005. hlm. 12, Perhatikan dalam Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munzil, Ibid.,Hlm.62 120 Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 131
Objek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam UUPK membuat lingkup pengetahuan tradisional menjadi sangat sempit. Hal ini disebabkan tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat yang merupakan ekspresi budaya tradisional justeru dibedakan dengan pengetahuan tradisional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UUPK, lingkup pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. C. Pengertian Ekspresi Budaya Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Kekayaan budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulangkali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka. Adapun pengertian dan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional menurut hukum adalah sebagai berikut: a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan; d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang tcrbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik·, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; 132
f. hasil seni antara lain bcrupa perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, pakaian dan tenun tradisional g. bentuk-bentuk arsitektur, h. upacara dan ritual adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya. Diharapkan dengan adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional baik menurut Hukum Nasional maupun Hukum Internasional maka akan lebih mudah dalam mewujudkan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional Namun demikian, hingga saat ini masih belum ada keseragaman definisi dan ruang lingkup perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah bentuk apa pun, baik 'berwujud' maupun 'tidak berwujud', di mana budaya dan pengetahuan tradisional diekspresikan, muncul atau dimanifestasikan, dan terdiri dari bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasi berikut; 1) Ekspresi verbal, seperti: cerita, epos, legenda, puisi, teka-teki, dan narasi lainnya; kata, tanda, nama, dan simbol; 2) Ekspresi musik, seperti lagu dan musik instrumental; 3) Ekspresi dengan tindakan, seperti tarian, sandiwara, upacara, ritual dan pertunjukan lainnya, baik direduksi menjadi materi atau tidak; dan, 4) Ekspresi berwujud, seperti produksi seni, khususnya, gambar, desain, lukisan (termasuk lukisan tubuh), ukiran, patung, tembikar, terakota, mosaik, kerajinan kayu, barang logam, perhiasan, keranjang, menjahit, tekstil, barang pecah belah, karpet, kostum; kerajinan tangan, musik, instrumen; dan bentuk arsitektur; Yang mana: (a) Produk dari aktivitas intelektual kreatif, termasuk kreativitas individu dan komunal; 133
(b) Karakteristik identitas budaya dan sosial masyarakat dan warisan budaya; dan (c) dipertahankan, digunakan atau dikembangkan oleh komunitas tersebut, atau oleh individu yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan hukum adat dan praktik masyarakat itu. D. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun- temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan. Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi tetapi banyak pula yang tidak terkodifikasi sehingga pemegang pengetahuan tradisional harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk perlindungan hukum.121 Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka. WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan 121 Zainul Daulay, Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 9 134
demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual10. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Karakteristik pengetahuan tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli E. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Sumber Daya dan Warisan Budaya Subjek Pengetahuan Tradisional adalah pemegang Hak Pengetahuan Tradisional, dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal. Menyampaikan pengetahuan tersebut dari generasi ke generasi sebagai pemilik hak Pengetahuan Tradisional atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik hak Pengetahuan tradisional.122 122 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, (PT Alumni, Bandung, 2010). Hlm. 11. 135
Terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap traditional knowledge, yakni perlindungan dalam bentuk hukum seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetik khususnya pengetahuan tradisonal, kontrak, hukum adat dan upaya non-hukum meliputi code of conduct yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta serta perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari traditional knowledge. Perlindungan traditional knowledge melalui hukum Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan inteletual dengan tujuan sebagai berikut: 1) Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru; 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru; 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan unfair competition; 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik. Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini akan berkaitan dengan peran negara dalam meweujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Negara berhak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat; 3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan perusyawaratan perwakilan; 4) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional, pemerintah saat ini sedang menyiapkan peraturan sui Generis, yaitu RUU tentang Pengetahuan 136
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mana berfokus pada perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Dalam rangka menganalisi mengenai sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dipanang dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat asli/setempat (indigenious people) dan selaras dengan perkembangan terakhir d bidag social budaya, dan ekonomi. Perlindungan ekpresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UUHC, Ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain, tarian; d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. upacara adat. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara.123 123 Pasal 38 UUHC 2014 : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh 137
Selanjutnya, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas waktu (perpetual).124 tersebut disebabkan salah satunya adalah UUHC tidak mengatur mengenai pembagian manfaat yang akan diterima oleh masyarakat asli atas penggunaan dari ekspresi tradisionalnya. Selain itu, perlindungan ekskpresi budaya tradisional di bawah lingkup hak cipta tidak tepat. Hal ini disebabkan beberapa syarat perlindungan hak cipta tidak sesuai dengan sifat perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional akan lebih tepat jika tidak diatur di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Pengaturan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional sebaiknya tidak dipisahkan dengan pengaturan pengetahuan tradisional lainnya. Pengaturan pengetahuan tradisional dalam satu undangundang yang khusus akan lebih memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional. F. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya! 2. Sebutkan bentuk-bentuk ekpresi budaya seagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta! 3. Terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap traditional knowledge, sebutkan! 4. Siapakah yang menjadi subjek dari pengetahuan tradisional? G. Daftar Pustaka Agus Sardjono, 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT Alumni, Bandung Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 124Pasal 60 Ayat (1) UUHC 2014 "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu. 138
Atang Ranoemihardja, 1982, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di bidang Agraria di Indonesia, Tarsito, Jakarta, Cita Citrawinda Priapantja, 2005, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Jakarta Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munzil, 2018, Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Refika Aditama, Bandung Jakob Sumardjo, 2007, budayawan, Kerdil Luar Dalam, disampaikan dalam saresehan budaya, Bandung, Desember Ruth L. Gana, Prospects for Developing Countries under the TRIPs Agreement, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, 1996 Sudjana, 2006, Perlindungan Desain Tata Leak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, disertasi, Universitas Padjadjaran Tom Gunadi, 1995, Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945, Angkasa, Bandung Zainul Daulay, 2011, Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 139
BAB XI SUMBER DAYA GENETIK DAN INDIKASI GEOGRAFIS A. Pendahuluan Dalam Bab ini akan membahas tentang pengertian Sumber Daya Genetik, Pengertian Indikasi Geografis, Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia, Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia, Perlindungan Indikasi Geografis dalam Konvensi Internasional, dan Karakteristik Kepemilikan dalam Perlindungan Indikasi Geografis. B. Pengertian Sumber Daya Genetik Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang tinggi (megabiodiversity) setelah Brazil. Tingginya kenanekaragaman hayati plasma nutfah yang dimiliki Indonesia disebabkan bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis bervariasi. Potensi sumber daya genetik yang besar tersebut telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan bioprospeksi bahkan biopiracy dari negara- negara lain yang justru malah merugikan negara Indonesia baik secara hukum maupun ekonomi. Terdapat dua upaya untuk melindungi sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore berbasis hukum, baik itu melalui HKI maupun bukan. Dengan menggunakan HKI berarti bahwa perlindungan ditujukan dengan mengoptimalkan rezim-rezim HKI yang ada. Sedangkan kemungkinan lain adalah membentuk suatu rezim yang baru sama sekali (sui generis) yang dapat menampung semua kebutuhan perlindungan atasnya, seperti akses ke sumber daya genetika dan benefit sharing. Jika terakhir yang dipilih, keberadaan peraturan baru hendaknya berlangsung secara harmonis dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Genetika berasal dari Bahasa Latin genos yang berarti suku bangsa atau asal usul. Dengan demikian, genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan (hereditas) yang diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Menurut sumber lainnya, genetic berasal dari Bahasa Yunani genno yang berarti melahirkan. Dengan demikian, genetika 140
adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Sumber daya genetika adalah semua bahan genetika/atau informasi genetika dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain termasuk turunannya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas) yang memiliki nilai nyata yang umumnya telah dikembangkan atau dikomersialisasikan dan nilai potensial.125 Sumber daya genetika bersifat strategis karena mempunyai manfaat antara lain perannya, baik sebagai bahan baku pemuliaan tanaman dan hewan ternak, untuk mencukupi kebutuhan manusia akan pangan dan pakan, maupun sebagai bahan baku untuk industri produk alami (natural products), obat-obatan, ornamental/estetika, bioremidasi dan lain-lain.126 Sumber daya genetika mencakup semua spesies tanaman, hewan, maupun mikroorganisme, serta ekosistem spesies tersebut menjadi bagian daripadanya.127 Sebagai contoh, sumber daya genetika dapat dipaparkan sebagai: 1. Materi genetika dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme- mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional dari faktor keturunan. 2. Tumbuh-tumbuhan (termasuk di dalamnya buah-buahan, bunga-bunga, teh, dan rempah-rempah), hewan, dan mikroorganisme. 3. Makanan atau produk-produk alami lain yang bahan pembuatannya erat hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 125 Utami Andayani, "Pengaturan Internasional Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik pada Konvensi Keanekaragaman Hayati", Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, (Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, dan Yayasan KEHATI, 2008), Hlm.1. 126 Ibid. 127 Dede Mia Yusanti, "Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual", dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional, Hlm.1. 141
mikroorganisme sepanjang makanan dan produk-produk alami tersebut mengandung unit-unit fungsional dari faktor keturunan. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan terhadap sumber daya genetika dapat ditemui dalam berbagai aturan yang berasal dari kovensi- konvensi yang telah diratifikasi, di antaranya sebagai berikut:128 1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) Perjanjian ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Perjanjian TRIPs ini pada dasarnya tidak memfasilitasi perlindungan atas sumber daya genetika, atau dapat dikatakan bisa dikatakan perlindungannya sangat minim, pengaturannya hanya menempatkan pemilik sumber daya genetika menjadi negara yang dapat memperoleh manfaat dan keuntungan ketika sumber daya genetika mereka dipatenkan oleh pihak manapun terutama negara maju. 2. United Nations Convention on Biological Diversity (CBD). CBD ini diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (CBD). Pada konvensi ini, pengaturan terhadap Sumber Daya Genetika sudah mulai diperhatikan secara detail, pada ketentuan Pasal 3 CBD menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pembangunan dan lingkungannya. Ketentuan ini memberikan hak kedaulatan yang tinggi bagi negara berkembang yang memiliki SDG untuk mengatur dan mengontrol segala akses yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG. Selain itu dipertegas kembali pada Pasal 15 ayat (1) CBD "Recognizing the sovereign rights of 128 Ferianto, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradsional (SDG-PT) Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1, 2020, Hlm 33. 142
States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation". Ketentuan-ketentuan dalam CBD ini tentunya selaras dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. CBD merupakan salah satunya perjanjian internasional yang secara khusus mengakui peran pengetahuan tradisional, inovasi, dan praktik-praktik dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjamin perlindungannya baik melalui HKI maupun bentuk lainnya. 3. The Budapest Treaty on the International Recognition the Deposit of Microorganisma for the Purposes of Patent Procedure. Perjanjian ini memungkinkan deposit mikroorganisme di otoritas penyimpanan internasional untuk diakui untuk keperluan prosedur paten. Biasanya, untuk memenuhi persyaratan hukum kecukupan pengungkapan, aplikasi paten dan paten harus mengungkapkan dalam uraian mereka subjek penelitian dengan cara yang cukup jelas dan lengkap serta menyebutkan asal SDG dan tempat penyimpanannya. Penemuan yang melibatkan mikroorganisme, deposit bahan biologis harus dibuat di lembaga yang diakui. Perjanjian Budapest memastikan bahwa seorang pemohon, yaitu orang yang mengajukan paten, tidak perlu menyimpan bahan biologis di semua negara di mana ia ingin mendapatkan paten. Pemohon hanya perlu menyimpan bahan biologis di satu institusi yang diakui, dan deposit ini akan diakui di semua negara pihak pada Perjanjian Budapest (Pasal 15 The Budapest Treaty on the International 143
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure). 4. Protokol Nagoya Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to The Convention On Biological Diversity. Tujuan yang pertama adalah dari perjanjian ini adalah konservasi keanekaragaman hayati. Di samping itu, tujuan lain dari perjanjian ini adalah pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetika. Oleh karena itu protokol Nagoya dibuat berdasarkan prinsip fundamental dari access and benefit sharing. Prinsip tersebut meliputi: a) Bahwa pengguna potensial dari SDG memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal (PADIA) atau prior informed consent (PIC) dari negara dimana sumber daya genetika berada sebelum mengakses sumber daya tersebut; Menegoisasikan serta menyetujui syarat dan kondisi dari akses dan pemanfaatan dari sumber daya genetika tersebut melalui pembuatan kesepakatan bersama (mutually agreed terms). Kesepakatan ini juga termasuk pembagian keuntungan. Keanekaragaman genetik sesungguhnya merupakan hal yang kompleks, heterogen dan dinamis; keanekaragaman tersebut terwujud oleh adanya interaksi antara lingkungan secara fisik, sistem biologis dan populasi, serta pengaruh manusia dan lingkungan sosial. Untuk melakukan konservasi diperlukan kebijakan yang tepat sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Dalam KTT Puncak (Earth Summit) yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Rio de Jeneiro, salah satu hasil KTT tersebut adalah Convention on Biological Diversity (CBD). Dalam konvensi CBD ini ditetapkan adanya mekanisme 144
benefit sharing atas akses yang dilakukan pihak lain atas SDG disuatu Negara dengan berlandaskan mutually agreed term. Rujukan utama pengaturan SDG Indonesia, tentu saja konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sebagai bagian dari sumber daya alam, maka ketentuan di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan pengaturan SDG di Indonesia yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. C. Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia Kekayaan sumber daya genetik yang melimpah telah memberikan penghidupan bagi sejumlah penduduk bahkan turut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan Kesehatan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang ingin tetap mempertahankan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang karena berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan ternyata 74% dari tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan baku obat farmasi di dunia adalah tumbuhan yang dipergunakan sebagai obat oleh masyarakat tradisional yang ada di negara berkembang. Horton melukiskannya dengan istilah "lucky pharmaceutical manufactures" bagi perusahaan farmasi yang bersangkutan. Aturan perlindungan atas sumber daya genetik kemudian dituangkan dalam Protokol Nagoya. Protokol ini mengatur mengenai akses kepada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati. Protokol Nagoya diharapkan menjadi suatu pengaturan internasional yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan 145
menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya genetik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Protokol Nagoya adalah instrumen internasional yang bertujuan untuk mengatur pembagian yang adil dan merata terhadap pemanfaatan sumber daya genetik. Termasuk di dalamnya konservasi keragaman hayati dan transfer teknologi, serta perlindungan traditional knowledge yang dimiliki oleh masyarakat adat (indigenous and communities). Bahwa dasar pengaturan Protokol Nagoya telah diratifikasi oleh Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kedaulatan Negara, mengatur konservasi pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Pada tahun 2016 diberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang ini memperkuat perlindungan Sumber Daya Genetik. Hal ini tersirat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 bahwa paten tidak diberikan terhadap invensi yang berkaitan dengan mahluk hidup, kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Penemuan terhadap sumber daya genetik bukan merupakan invensi yang dapat diberi paten. D. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia Pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan oleh masyarakat selama berabad-abad berdasarkan berbagai sistem pengetahuan yang telah berkembang. Misalnya masyarakat Indonesia telah menggunakan lebih dari 6.000 spesies tanaman berbunga (liar maupun yang dibudidayakan) untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan.129 129 Sugiono Moeljopawiro, Bioprospecting: Peluang, Potensi, dan Tantangan Balai Penelitian, Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor Buletin AgroBio 3(1), Hlm.1-7 146 local
Mereka mengetahui pola tanam tumpangsari untuk mengendalikan hama. Pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman hayati tercermin dari pola pemanfaatan sumber daya hayati, pola pertanian tradisional serta pelestarian alam yang masih hidup pada banyak kelompok masyarakat di Indonesia. Dalam Protocol Nagoya disebutkan pemanfaatan SDG dilakukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan pada genetic dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetic, termasuk melalui penerapan bioteknologi.Dengan demikian, pemanfaatan SDG dapat meliputi pemanfaatan gen dalam pertanian modern sampai ke penggunaan enzim dalam industri, dan dari penggunaan molekul organic sampai pada desain obat baru yang berasal dari ektraksi tanaman obat. Konsep kekayaan intelektual ini pada prinsipnya bertujuan untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-produk hasil intelektualita mereka dan hak ini diberikan sebagai imbalan atas kreativitas serta memacu inovasi dan invensi Namun seiring dengan semakin besarnya tuntutan akan aspek lingkungan dan keberlanjutan atas SDG tersebut, berkembang suatu pendekatan prinsip sovereign right. Prinsip ini muncul menjembatani seed war yang terjadi antara Negara Utara - Selatan dalam International Undertaking 1989. Konsep national sovereignity merefleksikan idealisme bahwa country of origin memiliki kepemilikan secara hukum atas SDG tanaman yang ditemukan di wilayahnya, dan karenanya dapat mengontrol pengambilan dan penggunaannya. E. Pengertian Indikasi Geografis Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karateristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. 147
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.130 Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis. Memahami lebih lagi mengenai Indikasi Geografis, bertitik tolak dari segi lingkup pengaturan : a. Dari segi defenisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk. b. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk. c. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal. d. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karateristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: 130 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 148
a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Undang-undang juga mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran (bersifat deklaratif) dan dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan yang merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis, seperti: a) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis, b) mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, c) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis, d) sosialisasi perlindungan indikasi geografis kepada masyarakat, e) pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis, f) pelatihan dan pendampingan, g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, h) memberikan perlindungan hukum, dan i) memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Alasan lainnya adalah: Pertama, indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Kedua, 149
indikasi geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Ketiga, indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Keempat, berdasarkan perjanjian TRIPs indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.131 F. Perlindungan Indikasi geografis dalam Konvensi Internasional Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan The Paris Conevntion for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883). Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan "Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product."132 131 Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, Hlm. 359 132 Achmad Zen Umar Purba, "International Regulation on Geopraphical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge", Workshop on the Developing Countries 150
Pada TRIPs Agreement article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which indentify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana. reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.133 Perlindungan indikasi geografis dinilai penting karena sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.6 Pendaftaran indikasi geografis memberikan kesempatan kepada produsen untuk membuktikan bahwa barang dan/atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. Produsen akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama indikasi geografis yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum tersebut akan melindungi barang dan/atau produk indikasi geografis dari barang palsu, yaitu produk serupa yang diproduksi di luar kawasan indikasi geografis atau diproduksi di dalam kawasan indikasi geografis tetapi dengan kualitas lebih rendah tetapi dipasarkan dengan menggunakan nama sama. Pemalsuan bisa berdampak Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005, Hlm. 37. 133 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights, Jakarta: Raja Grafindo: 2004), Hlm. 386 151
buruk pada suatu barang dan/atau produk, karena barang dan/atau produk palsu sering kali lebih murah dan kualitasnya kurang baik serta tidak memiliki karakteristik khusus seperti barang dan/atau produk asli.134 Di Indonesia pada mulanya perlindungan indikasi geografis diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 sampai 58. Dalam undangundang ini indikasi geografis masih dianggap sebagai sistem sekunder. Undangundang ini kemudian dipertajam dengan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah ini meskipun masih memerlukan banyak penyempurnaan, namun telah menunjukkan fungsi praktisnya sebagai dasar hukum dari pendaftaran indikasi geografis di Indonesia. Pada perkembangannya, undang-undang paling baru tentang indikasi geografis adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang- undang inilah yang sekarang berlaku dan yang kali pertama menjadikan indikasi geografis sebagai bagian dari judul undang-undang, yang menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis menempati kedudukan yang sejajar dengan aspek-aspek HKI lainnya. Pemilik indikasi geografis yang mendapat perlindungan hukum atas barang dan/atau produknya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 adalah Pemegang sertifikat (MPIG) dan Pemakai (PURN) terdaftar. Sehingga ketika ada pihak yang berada di kawasan indikasi geografis terdaftar memproduksi barang yang sama dengan barang indikasi geografis itu, kalau ia tidak mendaftarkan diri sebagai pemakai maka tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan jika ia mengatasnamakan produknya dengan nama indikasi geografis terdaftar itu, maka tindakannya dianggap melanggar hukum. Terlebih jika hal itu dilakukan oleh pihak di luar kawasan geografis tersebut.135 MPIG sebagai pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pelanggar dalam bentuk permintaan ganti rugi atau 134Peter Damary dan Riyaldi, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, (Jakarta: IndonesianSwiss Intellectual Property Project, 2018), Hlm. 15 135 Ahmad M. Ramli, dkk, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, (Bandung: Penerbit PT Alumni, Cet I, 2018), Hlm. 160. 152
kompensasi dan penghentian penggunaan dan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara ilegal.136 Ancaman hukuman bagi produsen dan pedagang produk yang secara ilegal menggunakan tanda indikasi geografis berdasarkan Pasal 101 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). G. Karakteristik Kepemilikan dalam Perlindungan Indikasi Geografis Kepemilikan indikasi geografis merupakan kepemilikan sempurna, akan tetapi perlindungannya secara undang-undang adalah bergantung kepada reputasi, kualitas, dan karakteristik yang melekat padanya. Dalam Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa "indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang." Sehingga ketika suatu barang dan/atau produk indikasi geografis reputasi, kualitas, dan karakteristiknya berubah, maka perlindungan hukum terhadapnya dihapus.137 Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka. Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul 136 Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 137 Pasal 61 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 153
kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Indikasi geografis terdaftar didominasi oleh produk hasil pertanian. Padahal masih sangat banyak potensi indikasi geografis yang tersedia di seluruh Indonesia, baik dari hasil pertanian, pengolahan pangan, dan kerajinan tangan. Produk dari Indikasi Geografis berasal dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri yang menunjukkan ciri khas daerah asalnya. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Atas dasar itulah, Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang kepemilikannya bersifat komunal pantas untuk mendapatkan perlindungan. Kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu: 1) Edukasi kesadaran hukum indikasi geografis Kesadaran hukum terhadap indikasi geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparatur pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan indikasi geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masingmasing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, 154
seminar, focus group discussion (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis. 2) Identifikasi potensi indikasi geografis Identifikasi potensi indikasi geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis. 3) Melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis Indikasi geografis dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Perlindungan hukum internasional Indikasi Geografis yang terbaru dapat kita temukan pada Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang ditandatangani pada Putaran Uruguay General Agreement On Tarifs and Trade tahun 1994. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Sebagaimana dinyatakan dalam Article 22 TRIPs Agreement: "Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications whichindentify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality inthat territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good isessentially attributable to its geographical origin. " 155
H. Soal Latihan 1. Sebutkan pengetian sumber daya genetik dan cakupan dari sumber daya genetik! 2. Jelaskan pengertian Indikasi geografis! 3. Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh siapa? 4. Jelaskan menurut pendapat saudara mengapa perlindungan indikasi geografis dinilai penting! A. Daftar Pustaka Achmad Zen Umar Purba, "International Regulation on Geopraphical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge", Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005 Ahmad M. Ramli, dkk, 2018, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Penerbit PT Alumni, Cet I,Bandung. Dede Mia Yusanti, "Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual", dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional, Ferianto, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradsional (SDG-PT) Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1, 2020 Irawan, C. 2017, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights, Raja Grafindo, Jakarta Peter Damary dan Riyaldi, 2018, Modul Pelatihan IndonesianSwiss Intellectual Property Project, Jakarta. Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Utami Andayani, 2008 "Pengaturan Internasional Mengenai Akses dan Pembagian Konvensi Keuntungan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik pada Keanekaragaman Hayati", Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, (Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, dan Yayasan KEHATI 156