PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KETATANEGARAAN YANG BERKEDAULATAN RAKYAT Oleh: Drs Munif Rochmawanto, SH, MH, MM Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, sistem parlemen di Indonesia adalah satu kamar (monocameral), meski terdapat dua badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem parlemen ini kekuasaan legislasi diletakkan kepada DPR bersama-sama Presiden. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem satu kamar tersebut berubah menjadi sistem parlemen dua kamar (bicameral), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti bahwa kekuasaan legislasi berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan mendasar terjadi pada Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", berubah menjadi "Kedaulatan Rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan yang sangat mendasar terhadap Pasal 1 ayat (2) telah menimbulkan reaksi keras dari Gerakan Nurani Parlemen, Forum Kajian Ilmiah Konstitusi, sekelompok purnawirawan ABRI dan akademisi yang menentang rumusan itu. Mereka menilai perubahan itu telah mengubah dasar "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pennusyawaratan atau perwakilan", dan meniadakan eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tetapi pandangan tersebut ditolak oleh sebagaian kelompok lain, bahwa eksistensi MPR tidak akan hilang tetapi berubah fungsi sebagai forum, dan bukan lagi sebagai lembaga. Karena forum, maka MPR tidak perlu lembaga, tetapi hanya merupakan sidang gabungan (joint sesion) antara DPR dan DPD, yang dirumuskan dalam pasal 2 (Rancangan perubahan Keempat). MPR mengubah diri sebagai parlemen bicameral. Kata Kunci : Pembagian Kekuasaan, Sistem Ketatanegaraan, Berkedaulatan Rakyat A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Melalui sidang MPR yang telah berhasil dimulai dilakukan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. telah menimbulkan Perubahan berbagai pergeseran dan reformasi dalam beberapa hal terkait dengan struktur, fungsi lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan dan lain-lain. tahun 1999 perubahan Indonesia Tahun ini Indonesia, sistem berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem satu kamar tersebut sistem berubah menjadi parlemen dua kamar (bicameral), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti bahwa kekuasaan legislasi berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pengertian ketatanegaraan amandemen Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem parlemen di Indonesia adalah satu kamar terdapat dua (monocameral), meski badan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem parlemen ini kekuasaan legislasi diletakkan kepada DPR bersama-sama Presiden. Seiring dengan perkembangan sebelum amandemen, perwakilan dari sistem perwakilan bicameral adalah lembaga perwakilan yang terdiri dari dua kamar. Menyangkut sistem perwakilan (bicameral) sebagaimana dua kamar diatur dalam ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beberapa ahli memberikan pendapat mengenai hal tersebut. Hal dengan ini keberadaan MPR sebagai salah satu sederhana terkait Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 Page 1
badan perwakilan yang masih memiliki kewenangan tersendiri dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. terjadi Perubahan mendasar pada Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis berubah Permusyawaratan Rakyat", menjadi "Kedaulatan Rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan yang sangat mendasar terhadap Pasal 1 ayat (2) telah menimbulkan reaksi keras dari Gerakan Nurani Parlemen, Forum Kajian Ilmiah sekelompok purnawirawan ABRI dan akademisi yang menentang rumusan itu. Mereka menilai perubahan telah mengubah dasar "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pennusyawaratan atau perwakilan", dan meniadakan sebagai eksistensi MPR lembaga tertinggi negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tetapi pandangan tersebut ditolak oleh sebagaian kelompok lain, bahwa eksistensi MPR tidak akan hilang tetapi berubah fungsi sebagai forum, dan bukan lagi sebagai lembaga. Karena forum, maka MPR tidak perlu lembaga, tetapi hanya merupakan sidang gabungan (joint sesion) antara DPR dan DPD, yang dirumuskan dalam pasal 2 (Rancangan perubahan Keempat). MPR parlemen mengubah bicameral.1 Konstitusi, itu diri sebagai Hingga kini perwujudan sistem perwakilan di Indonesia dalam bentuk Indonesia MPR, memberikan kesan menganut sistem unicameral berciri bicameral. Ciri bicameral tak cukup tampak karena kamar yang lain tidak memiliki fungsi tidak melembaga. Watak unicameral ini makin menonjol saat 60 persen keangotaan MPR diisi DPR (500 orang), sehingga MPR kini hanya "DPR luas". Maka pendapat "unicameral berciri bicameral" tersendiri dan 1 Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003 hal 35. Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 (atau campuran keduanya) tak cukup menyakinkan untuk menjelaskan watak parlemen Indonesia. Banyak pihak lantas menggunakan istilah "Sistem MPR" bagi sistem perwakilan di Indonesia.2 . Jimly Asshiddiqie, struktur parlemen kita pasca perubahan keempat tepat untuk disebut sebagai parlemen dua kamar sesuai prinsip "strong bicameral". Sistem yang kita anut paling jauh hanya dapat disebut sebagai karena kedudukan dua kamar DPR dan DPD itu tidak Namun, karena MPR sendiri juga tidak dapat disebut hanya sebagai "joint session" antara DPR dan DPD, maka bangunan parlemen kita juga tidak dapat bicameral" sebagai disebut sekalipun.3 Dari pandangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia sistem perwakilan dua kamar dalam pengertian yang lembaga perwakilan Rakyat, DPR dan DPD adalah lembaga legislator yang bertugas untuk membuat undang-undang. Namun ini memiliki antara kedua lembaga berbeda. bidang Perbedaannya dari dapat kekuasaan DPR untuk membuat semua bentuk undang-undang termasuk dalam bidang otonomi daerah yang merupakan kewenangan dari DPD. Kewenangan dari DPD dalam bidang legislasi hanya tertentu terbatas pada bidang-bidang seperti dalam bidang otonomi, hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah. Menurut tidak "soft bicameral" "soft kedua tidak mengadopsi sebenarnya. Sebagai kekuasaan yang dilihat lanjut menyangkut kekuasaan-kekuasaan dari DPR dan DPD, kekuasaan yang dimiliki oleh DPD terlebih dahulu harus diusulkan kepada Lebih 2 Ibid hal 36). 3 Jimly Asshidiqie. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press. 2004 hal. 13. Page 2
DPR untuk kemudian dibahas bersama- sama. Sedangkan dalam hal pembuatan undang-undang oleh DPR, secara legal konstitusi tidak ada keharusan bagi DPR untuk mengkoordinasikannya atau mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada DPD. pengaturan sebagaimana tersebut di atas, legalitas terhadap kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap kekuasaan DPR dan DPD sepertinya nilai-nilai tidak demokrasi yang seutuhnya. DPD sebagai bagian dari kekuasaan lembaga legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat diamanatkan untuk membawa nilai-nilai aspirasi dari rakyat sesuai kewenangan keberadaanya. Hal ini di maksudkan agar kedaulatan terwujud tersebut dapat secara utuh, sesuai dengan aspirasi dan cita-cita masyarakat Indonesia. Kenyataan dari mencerminkan porsi dan Selain itu, pembentukan DPD yang dimaksudkan agar terciptanya suatu kondisi yang parlemen khususnya dan kekuasaan pada umumnya yang saling mengawasi dan mengimbangai (check and balance) adalah juga merupakan sarana bagi terwujudnya parlemen yang demokratis. Oleh karenanya, sebagai negara rakyat yang mengakui sebagai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya sistem parlemen 2 (dua) kamar di Indonesia yang terdiri dari DPR dan DPD dapat mencerminkan dua unsur perwakilan yang sebenarnya. kedaulatan dasar pembentukan 2. Rumusan Masalah Berdasarkan tersebut latar belakang penulis permasalahan diatas, masalah mengetengahkan yanitu: a. Bagaimanakah dua pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat ? b. Bagaimanakah antara MPR, DPR dan DPD dalam sistem dalam ketatanegaraan di Indonesia hubungan Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 setelah amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ? 3. Tujuan Penelitian bagaimana pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD dalam mewujudkan sistem yang ketatanegaraan berkedaulatan rakyat. b. Untuk mengetahui a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara MPR, DPR dan DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. dalam sistem B. Kajian Teori 1. Lembaga Perwakilan Dengan Sistem Monocameral Lembaga legislatif atau biasa disebut parlemen adalah lembaga yang mewakili dan menampung aspirasi rakyat. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat, maka keanggotaan legislatif seyogyanya dipilih langsung oleh rakyat langsung. yakni melalui pemilihan adalah namanya Sesuai lembaga fungsi tinggi negara yang utamanya adalah membuat Undang- undang, adalah kumpulan dari berbagai aspirasi (aspirasi idiologi maupun aspirasi kewilayahan) maka terjadinya perdebatan sengit antar anggota karena memperjuangkan masing-masing "mewarnai" aspirasinya Undang-undang. juga berfungsi sebagai pengawas kegiatan eksekutif (lembaga pelaksana Undang- sistem parlementer undang). Dalam lembaga dan menetapkan kepala pemerintahan. Di Indonesia legislatif dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat kamar sistem (DPR) (Unicameral) sistem satu kamar ini dijalankan oleh sebelum terjadinya perubahan Undang-undang ini Dasar 1945. Sistem satu kamar dilambangkan dengan adanya MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dimana keanggotaan dari MPR termasuk anggota-anggota didalamnya DPR. legislatif, legislatif karena tidak bisa dihindari bisa Legislatif agar legislatif memilih lembaga atau satu Indonesia adalah Page 3
Sistem satu kamar biasa dipilih oleh negara yang masyarakatnya dinilai luas wilayah yang homogen dengan terlalu besar. Seluruh relatif anggoata parlemen (wakil rakyat) berada dalam satu kamar. Proses keanggotaan parlemen dilakukan lewat pemilihan umum, dicalonkan oleh partai, minimal untuk memenuhi mendapatkan kursi di parlemen. Dalam pemilihan umum partai-partai yang diperankan oleh kader-kadernya bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat atas idiologi dan atau yang konsep membangun ditawarkan konsep rakyat dalam skala mensejahterakan rakyat sepenuhnya nasional aspirasi diwakili oleh partai-partai. tidak persyaratan negara dan atau 2. Lembaga Perwakilan Dengan Sistem Bicameral Satu hal yang perlu diketahui, sistem satu atau dua kamar tidak terikait dengan satu landasan bernegara tertentu, dan juga tidak terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan atau sistem tertentu. Setiap negara pemerintahan mempunyai sendiri- pertimbangan sendiri. Ada negara yang menjalankan sistem dua kamar karena latar belakang kesejarahan. Inggris menjalankan sistem dua kamar, antara lain untuk memelihara kehadiran perwakilan kaum bangsawan disamping rakyat umum. Sistem dua kamar di Inggris tidak terlepas dan proses demokratisasi badan perwakilan. Semula badan perwakilan Inggris hanya terdiri dari kaum bangsawan atau yang mewakili kelompok agama atau institusi tertentu. Demokratisasi dan tumbuhnya kelas sosial baru (kelas menengah), kemudian menuntut perwakilan yang mewakili rakyat umum. Maka lahirlah Majelis Rendah (House of Commons) disamping Majelis Tinggi (House of Lords). Sistem dua kamar di Amerika Serikat, merupakan hasil kompromi antar negara bagian yang berpenduduk sedikit. House (DPR) mewakili seluruh rakyat. Setiap negara bagian diwakili sesuai dengan jumlah (DPD) mewakili penduduk. Senate of Refresentatives Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 negara bagian. Setiap negara bagian di wakili oleh dua orang senator tanpa membeda-bedakan antar negara bagian dengan yang berpenduduk hasil sedikit. kompromi, sistem dua kamar Amerika Serikat, diperkirakan tidak terlepas dari sistem dua kamar. berpenduduk banyak Selain Negara yang multi etnis yang masyarakatnya memiliki keragaman aspirasi yang memiliki karateristik kewilayahan nuansa antara kedaerahan yang cukup kental, lazim mengunakan parlemen dengan istilah dua kamar (bicameral). Kamar pertama lazim disebut majelis rendah dan untuk kamar ke dua disebut mejelis tinggi. Walau sama kedua kamar masing-masing namun lembaga sebagai parlemen karena keduanya praktis terpisah mempunyai misi dan tugas dan pemisahan. perlunya mensyaratkan Bergabungnya dua kamar hanya pada saat terjadinya "hearing" untuk suatu isu atau topik bahasan tertentu namun tidak untuk mengambil keputusan apapun. Dibawah ini penjelasan lebih lanjut akan ke dua lembaga tersebut : 1. Majelis Rendah tempat wakil-waki rakyat mewakili dasar partai kepentingan idiologi, konsep atau visi yang skalanya nasional karena objek pertarungan adalah konsep dalam skala nasional maka aktifitas majelis langsung dengan rendah kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif, dalam arti langkah atau kebijakan akan cepat ditanggapi atau disorot oleh majelis, baik yang pro maupun yang kontra. Oleh karena fungsi yang demikian, majelis rendah berfungsi sebagai rekan (dalam beberapa hal; dilihat dari kepentingan partai yang memerintah) sekaligus pengawas (dilihat dari kepentingan partai rendah adalah oposisi). Majelis tempat dan dibahas pertama diperdebatkan Rancangan Undang- undang (RUU) yang diusulkan oleh Majelis. RUU yang telah disetujui kemudian diajukan ke Majelis Tinggi untuk dibahas dari segi lain adalah atas terlibat pemerintahan Page 4
kewilyahan, artinya akan ditinjau adakah RUU tersebut bermanfaat bagi wilayah atau malah akan satu wilayah. merugikan Dikarenakan yang menyoroti kegiatan eksekutif maka dinamika demokrasi akan lebih dapat dirasakan di Majelis Rendah. salah kegiatannya 2. Majelis Tinggi adalah majelis tinggi tempat dimana wakil-wakil rakyat membahas, dari sudut kepentingan wilayah, RUU yang diajukan oleh Majelis rendah untuk disetujui atau ditolak. Perbedaan latar belakang atau tujuanya dicapai, hendak cara-cara memepengaruhi juga menentukan masing-masing kamar. Bagi Indonesia, ada beberapa pertimbangan- pertimbangan menuju sistem dua kamar. 1. Seperti diutarakan Montesqeui, sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme cheks and balances antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan. 2. Majelis Tinggi adalah majelis tinggi tempat dimana wakil-wakil rakyat membahas, dari sudut kepentingan wilayah, RUU yang diajukan oleh Majelis rendah untuk disetujui atau ditolak. Perbedaan latar belakang atau tujuanya dicapai, hendak cara-cara memepengaruhi juga menentukan masing-masing kamar. Bagi Indonesia, ada beberapa pertimbangan- pertimbangan menuju sistem dua kamar. 1. Seperti diutarakan Montesqeui, sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme cheks and balances antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan. 2. Penyederhanaan badan perwakilan. Hanya ada satu badan perwakilan tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat dan unsur yang mewakili daerah. Tidak diperlukan utusan golongan. Kepentingan golongan diwakili dan disalurkan melalui unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat. 3. Wakil daerah menjadi bagian dari parlemen pelaksanakan undang-undang, (membentuk mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, lainnya). Dengan demikian segala kepentingan daerah terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Hal ini merupakan salah satu faktor untuk kesatuan, menghindari disintegrasi. 4. Sistem dua kamar akan sistem fungsi dan menguatkan lebih produktif. Tugas dan wewenang dapat dilakukan setiap unsur. Tidak perlu menunggu atau bergantung seperti DPR pada sekarang. satu badan Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 Berkaitan dengan keberadaan dari lembaga perwakilan, penerapannya di beberapa negara memiliki perbedaan variasi. Ada negara yang menganut sistem perwakilan satu kamar, dua kamar dan tiga kamar. Perbedaan yang melekat pada ciri dan sifat dari masing-masing sistem ini memberikan konsekuensi dan tersendiri kewenangannya. Khusus mengenai sistem parlemen dua kamar, di mana terdiri dari Majelis Rendah (lower (Upper House) dan Majelis Tinggi House). Di antara kedua majelis tersebut memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, Ni'matul Huda mengemukakan :4 "Di beberapa negara, majelis rendah biasanya untuk mengambil prakarsa mengajukan rencana anggaran negara, sedangkan majelis tinggi berperan dalam pembuatan dan perumusan kebijaksanaan luar negeri. Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem bicameral itu memiliki kedudukan yang sederajat. Satu sama lain tidak saling membawahi, baik secara secara politik maupun legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan tanpa persetujuan bersama yang biasanya dilakukan oleh suatu panitia bersama ataupun melalui sidang gabungan di antara kedua majelis itu". terhadap tugas diberi wewenang dan pendapat Pada mulanya tujuan bikameral parlemen dibentuknya dihubungkan dengan bentuk negara federasi yang kamar majelis. memerlukan Kedua majelis itu perlu diadakan untuk maksud melindungi formula federasi itu sendiri. dalam perkembangannya bersamaan dengan arah pergeseran kecenderungan ke bentuk negara kesatuan. Maka sistem bikameral juga dipraktekkan di lingkungan negara-negara kesatuan. Dua alasan utama yang dapat dikemukakan dua tetapi, Akan itu 4 Ni'matul Huda, op cit hal 258-259 Page 5
penggunaan sistem bikameral ini adalah : ) 1. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan lagislatif, the unbridled power of a single chamber being restrained by the creation of a Second Chamber recruited on a different basis; 2. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika tidak lebih efisien, setidak-tidaknya lebih lancar suatu majelis (smooth), melalui (chamber) yang disebut revising chamber untuk memelihara a careful check on sometimes hasty the decisions of a first Chamber. Penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya sangat dipengaruhi tradisi, kebiasaan, dan sejarah oleh ketatanegaraan yang bersangkutan. Seperti halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik, kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu (seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas, dan sebagainya) dan suara mayoritas (tirani mayoritas). Sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem yang unikameral digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. Penting bahwa sistem majelis tunggal atau ganda itu dapat untuk benar-benar rakyat dalam menyalurkan pemerintahan. mengawasi Penerapan dan penggunaan sistem perwakilan dua kamar atau satu kamar dalam beberapa negara di dunia memiliki latar belakang peneran yang berbeda- beda. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor yang melingkupinya. ini Penerapan tergantung pada kebijakan yang berlaku di negara tersebut. 2. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika tidak lebih efisien, setidak-tidaknya lebih lancar suatu majelis (smooth), melalui (chamber) yang disebut revising chamber untuk memelihara a careful check on sometimes hasty the decisions of a first Chamber. Penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya sangat dipengaruhi tradisi, kebiasaan, dan sejarah oleh ketatanegaraan yang bersangkutan. Seperti halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik, kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu (seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas, dan sebagainya) dan suara mayoritas (tirani mayoritas). Sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem yang unikameral digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. Penting bahwa sistem majelis tunggal atau ganda itu dapat untuk benar-benar rakyat dalam menyalurkan pemerintahan. mengawasi Penerapan dan penggunaan sistem perwakilan dua kamar atau satu kamar dalam beberapa negara di dunia memiliki latar belakang peneran yang berbeda- beda. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor yang melingkupinya. ini Penerapan tergantung pada kebijakan yang berlaku di negara tersebut. dan atau bikameral berfungsi aspirasi jalannya sistem parlemen C. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan penelitian Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.5 Oleh karena ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan pembagian kekuasan MPR, DPR dan DPD. Pendekatan Masalah itu penelitian hukum 2. Pendekatan yang dilakukan ini menggunakan dalam penelitian perundang-undangan pendekatan Pendekatan (statue adalah perundang-undangan pendekatan oleh peneliti melalui aturan perundang- undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu mengenai kekuasan MPR, DPR dan DPR. Selain itu juga digunakan Konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep untuk melihat konsep konsep yang terkait pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPR dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. approach). yang dilakukan pendekatan digunakan 3. Bahan Hukum Dalam penulisan sekripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi: a. Bahan hukum primer: Bahan adalah merupakan bahan hukum yang bersifat artinya autoritatif mempunyai otoritas, bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan tersebut meliputi: hukum primer Undang Undang Dasar 1945 Undang Undang (amandemen), Nomor 27 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan hukum primer tahun 2009 5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57 Page 6
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.. b. Bahan Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum.6 4. Prosedur Hukum Pengumpulan Bahan Baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian adalah studi kepustakaan, aturan perundang- undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan yang dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi yakni pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.. sedemikian masalah D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Pembagian Kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara Republik bahwa yang Indonesia dalam berkedaulatan prinsip pelaksanaannya susunan adalah negara yang rakyat menganut 6 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15. Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mewujudkan hal lembaga perlu tersebut dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, dan perwakilan lembaga yang mampu perwakilan memperjuangkan rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Susduk, diwujudkan lembaga pembentukan dengan permusyawaratan yaitu MPR, lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR (pusat) dan DPRD (daerah) dan lembaga perwakilan daerah yaitu DPD. rakyat daerah aspirasi permusyawaratan Prinsip kedaulatan rakyat salah satunya tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya hukum sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan pemisahaan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution atau division of power). dan berfungsinya sistem Pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD secara prinsipil bertugas untuk mengemban amanat rakyat, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen Undang- 1945 Undang Dasar RI Tahun pembagaian kekuasaan yang dianut adalah bersifat vertikal, yaitu MPR sebagai kedaulatan memberikan dan membagikan kekuasaan lembaga- yang dimilikinya kepada lembaga lainnya. Namun negara sekarang, dengan kedudukan MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi pembagian sederajat, melainkan kekuasaannya adalah bersifat horizontal. Pembagian kekuasaan antara ketiga lembaga ini, sangat menentukan terwujudnya kepentingan rakyat dengan baik dan proporsional. Kepentingan yang rakyat pemegang adalah pertimbangan Page 7
fundamental dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara, sehingga harapan-harapan dari masyarakat dapat terwujud. pada Meskipun prinsipnya ketiga lembaga ini bekerja dalam rangka kepentingan nasional suatu masyarakat dan sekalipun tidak ada perbedaan dalam hal tujuan yang hendak dicapai secara nasional tetapi dalam rangka efektivitas pencapaian dari maksud dan tujuan pembentukan daripada lembaga-lembaga antara ini, keduanya harus dijalankan. pembagian kekuasaan Salah satu maksud dan tujuan diadakannya pembagian kekuasaan ini adalah agar terjadi check and balance antara lembaga-lembaga negara untuk saling mengimbangi dan mengawasi dalam kesederajatan yang sebenarnya berdasarkan tugas dan fungsi masing- masing. intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan di maksudkan untuk membatasi kekuasaan tindakan negara dari kemungkinan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pcmbatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang- wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Dalam pengaturan kekuasaan MPR, DPR dan DPD fungsi masing- termasuk masing, masih memiliki kecenderungan untuk terjadinya beberapa permasalahan, berupa sewenang-wenang penguasa. Pada utama tugas tugas dan tindakan terjadi antara MPR dan DPR. misalnya dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, kewenangan untuk memberhentikan dan/atau Wakil Presiden diberikan kepada MPR. amandemen Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 DPR hanya berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi, dan kemudian mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B amandemen Undang- Permasalahan yang Presiden Pasal 6 Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 Undang Dasar RI Tahun 1945), setelah melewati sidang istimewa MPR. Jika DPR untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, cukup ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, sudah bisa dipastikan Presiden dan/atau Wakil dijatuhkan Presiden (impeachment). benar-benar berniat tersebut bisa Hal ini dimungkinkan karena jumlah angguta DPR yang berjumlah 550 dipastikan mampu orang memberhentikan dan/atau Presiden Wakil Presiden, meskipun di dalam MPR masih jumlah terdapat DPD yang anggotanya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR (183) orang. Kecuali jika terjadi tawar menawar politik antara DPR dengan dan/atau Wakil Presiden, atau jumlah suara mayoritas DPD mendukung jumlah suara DPR yang impeachment terhadap Presiden. dapat Presiden tidak menyetujui tidak pembagian memperlihatkan kekuasaan yang sebenarnya. Kenyataan ini tentunya dapat menimbulkan terjadinya kecenderungan politik dan tindakan sewenang-wenang oleh DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut adanya dalam pengertian dengan masalah kedaulatan rakyat, pengaturan antara DPR dan DPD, dapat dilihat dalam pengertian perwakilan yang diemban oleh masing-masing lembaga ini. Makna perwakilan daerah yang diemban oleh kurang melekat. Beberapa DPD kewenangan yang semestinya menjadi kedaulatan rakyat dalam pengertian perwakilan dari masyarakat daerah yang diemban oleh DPD telah berubah fungsi menjadi perwakilan politik sebagaimana sifat perwakilan yang terdapat di dalam DPR. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 27C ayat (1) amandemen UUD : "Anggota Dewan 1945 disebutkan Perwakilan Daerah dipilih dart setiap provinsi melalui pemilihan umum". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 271 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan, "DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui Berkaitan Page 8
pemilihan umum". Pasal 277 UU 27 Tahun 2009 disebutkan, "Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang". Ketentuan ini secara jelas menentukan bahwa DPD adalah wakil dari pemilihan daripada anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) amandemen UUD 1945 disebutkan, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum". Dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan, " DPR terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum". daerah. Sedangkan 2. Hubungan antara MPR, DPR dan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Amandemen UUD 1945 Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD adalah hubungan kesederajatan untuk dan dapat mengimbangi, prinsip check and balances. Berdasarkan prinsip ini diharapkan pelaksanaan dari masing- masing yang dan lebih membentuk dimilikinya, dapat suatu harmonis. yang Harmonisasi hubungan antara lembaga negara sangat menentukan kualitas dari produk kerja dan kredibilitas daripada lembaga-lembaga negara. 2. Hubungan antara MPR, DPR dan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Amandemen UUD 1945 Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD adalah hubungan kesederajatan untuk dan dapat mengimbangi, prinsip check and balances. Berdasarkan prinsip ini diharapkan pelaksanaan dari masing- masing yang dan lebih membentuk dimilikinya, dapat suatu harmonis. yang Harmonisasi hubungan antara lembaga negara sangat menentukan kualitas dari produk kerja dan kredibilitas daripada lembaga-lembaga negara. tugas fungsi lembaga Hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD menyangkut bidang tugas yang dijalankan oleh MPR, di mana anggota-anggota DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR secara otomatis ikut terlibat didalamnya, seperti dalam kewenangan MPR untuk melantik dan memberhentikan dan/atau Wakil Presiden serta mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Namun terhadap bidang tugus yang dimiliki oleh DPR maupun DPD maka MPR tidak memiliki kapasitas untuk ikut terlibat, karena MPR tidak memiliki organ tersendiri seperti DPR dan DPD. Presiden Bagaimanakah hubungan antara DPR dan DPD dalam konteks lembaga perwakilan ? Hubungan antara kedua lembaga perwakilan ini dapat dilihat dari bidang fungsi utamanya dalam Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 pengawasan, legislasi dan anggaran. Sebagai sama-sama lembaga parlemen, keseluruhan fungsi parlemen itu ada di itu kedua pembagian tugas keduanya dapat diatur berkenaan dengan aspek-aspek tertentu yang terkait dengan fungsi legislatif, pengawasan anggaran tersebut. Misalnya, pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi dengan anggaran kepentingan haruslah dilakukan oleh DPD bukan oleh DPR. lembaga ini, dan karena dan fungsi pengawasan yang dan berkenaan daerahdaerah, Hubungan antara DPR dan DPD dalam bidang legisiasi, berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, terlebih dahulu dipaparkan mengenai kekuasaan dari masing-masing lembaga perwakilan tersebut berkenaan dengan fungsi pembuatan undang- undang (legisiasi). Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR maupun DPD, kemudian dibahas oleh Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu dalam diajukan tidak persidangan DPR masa itu. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang oleh Presiden. kemudian Apabila presiden tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama, untuk menjadi kemudian undang-undang disahkan oleh Presiden. Apabila Presiden tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama, dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU itu sah menjadi undang- undang. Dewan Setiap itu lagi boleh disahkan Sedangkan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah bidang legisiasi, dimana DPD mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan pengelolaan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan dalam Page 9
daerah. DPD ikut membahas RUU yang daerah, berkaitan daerah, hubungan dan pembentukan, penggabungan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. dengan pusat otonomi dan pemekaran daerah, Kekuasaan DPD dalam bidang dengan bandingkan legislasi kekuasaan DPR, hanya terbatas pada kekuasaan untuk mengajukan RUU dan persetujuan. bukan Kemampuan memberikan setiap RUU persetujuan menurut amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 hanya diberikan kepada DPR dan Presiden. Bukankah sebagai suatu lembaga perwakilan yang memang memiliki untuk membentuk UU seharusnya memiliki kekuasaan dan persetujuan sekaligus memberikan terhadap pembuatan suatu RUU untuk menjadi UU. Kekuasaan yang dimiliki oleh untuk memberikan persetujuan terhadap RUU menjadi UU, saja, karena sebaiknya dihapuskan Presiden eksekutif hanyalah pelaksana daripada UU yang dibuat oleh lembaga perwakilan. Namun tidak bisa persoalan dilepaskan dari dianutnya sistem "soft becameralism" di Indonesia dan bukan "strong becameralism". di memberikan uutuk terhadap tugas untuk membentuk Presiden lembaga selaku tentunya ini Dalam sistem parlemen dua kamar seperti di Amerika Serikat, setiap rancangan mengharuskan persetujuan bersama antara DPR dan Senat. Ketentuan semacam ini tentu tidak harus diadopsi secara persis dalam situasi di suatu RUU Jika dipersyaratkan untuk disetujui oleh DPR dan DPD sekaligus seperti di Amerika Serikat, niscaya dapat timbul penilaian bahwa proses pembuatan suatu UU di masa yang akan datang menjadi lebih berat, yaitu di samping harus disetujui UU Indonesia. Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 bersama oleh DPR. dan DPD, juga harus disetujui bersama oleh Presiden.7 Jimly agar Asshiddiqie persetujuan sebaiknya atas RUU disetujui oleh dua lembaga saja, yaitu DPR bersama Presiden, atau DPR bersama DPD. Jika dua dari ketiga lembaga tersebut sudah menyetujui maka lembaga ketiga tidak dapat lagi menolak untuk menerimanya sebagai UU yang sah. Sayang, dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5), pengertian demikian belum tercakup secara utuh.8 Terhadap hal ini mengusulkan Berkaitan dengan itu, mengenai hubungan kekuasaan antara DPR dan DPD dalam bidang legislasi yang mana DPD hanya memiliki kekuasaan untuk dan membahas mengajukan usulannya tersebut bersama-sama dengan tetapi hanya DPR dan pemerintah, sampai pada I dalam hal tingkat penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing- masing dan pendapat serta tanggapan ini dijadikan sebagai bahan masukan utuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. usul lembaga. Pandangan Keterlibatan DPD yang hanya sampai pada tingkat I, dan pada tingkatan selanjutnya dibahas bersama oleh DPR bersama-sama pemerintah, dengan memberikan kemungkinan atas usul RUU dari DPD tersebut tidak mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Sebagaimana bahwa pemerintah memiliki hak veto (Pasal 20 ayat (3) amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945). Demikian pula halnya dengan penolakan yang bisa saja muncul dari DPR pada saat pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Pertimbangan diketahui ini, meskipun menurut ketentuan amandemen Undang- 7 Jimly Ashiddiqie. Op cit hal 18 8 Jimly Ashiddiqie. Op cit hal 18 Page 10
Undang Dasar RI Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009 harus ditindak lanjuti oleh DPR dan pemerintah (Presiden), sifatnya kurang mengikat. Kurangnya kekuatan sifat pertimbangan yang dimiliki oleh DPD ini dapat saja "disepelekan" oleh DPR maupun pemerintah. Maksud "disepelekan" di sini adalah meskipun pada pembahasan nantinya usulan dan pertimbangan DPD ini akan dilampirkan, namun terlalu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pembahasan sebuah rancangan undang- undang. Apabila DPR dan pemerintah tidak menjadikan masukan dari DPD yang dihasilkan pada pembahasan tingkat I tersebut, hal ini merupakan konsekuensi tersendiri yang bisa saja terjadi, karena hak yang dimiliki oleh DPR dan pemerintah. mengikat dari oleh tidak E. Penutup 1. Kesimpulan a. Pembagian kekuasaan antara MPR, DPR dan DPD belum begitu optimal dalam sistem mewujudkan ketatanegaran yang berkedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena struktur kekuasaan parlemen yang dimiliki bersifat tiga kamar jika dilihat dari kekuasaan oleh masing-masing lembaga perwakilan. belum Selain optimalnya itu, dalam kedaulatan pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia juga disebabkan kerena kekuasaan DPR masih jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan lebih kekuasaan yang dimiliki DPD. Dengan kecilnya kekuasaan yang dimiliki oleh DPD berarti tingkat perwakilan yang lebih mendekatkan rakyat pada prinsip kedaulatan tidak maksimal untuk tentunya dan dijalankan dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari DPD sendiri. Sifat perwakilan yang dijalankan oleh DPD tidak tercermin secara penuh dalam pengaturannya. Hal demikian karena sifat parlemen yang diadopsi oleh Indonesia sejak adanya perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 bersifat soft yang dimiliki Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 bicameral bicameral. dan bukan strong b. Hubungan antara MPR, DPR dan DPD amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang dimaksud untuk lebih saling mengisi dan mengawasi sebagai prisnsip cheks and balances, seringkali menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan prinsip keberadaan dari tersebut. Meskipun hubungan antara MPR, terlalu DPR dan DPD menimbulkan permasalahan, akan tetapi permasalahan yang terjadi dari bentuk hubungan antara ketiga lembaga tersebut telah memberikan terjadinya kemungkinan kecenderungan "super power" dari DPR dan DPD. Maka perwakilan yang diemban oleh kedua lembaga hubungannya tersebut memungkinkan terjadinya hubungan ini yang tidak harmonis. Hal diakibatkan makna perwakilan yang diemban oleh DPD tidak sesuai dengan prinsip dan keterwakilan yang dihasilkan dari pemilu daerah. sebagai wakil Dengan demikian maka cheks and balances yang seharusnya dijalankan dalam rangka untuk mewujudkan system ketatanegaraan yang imbang (kesederajatan) saling mengawasi masih jauh dari harapan. ketiga lembaga tidak dalam karena dan 2. Saran Masih perlu adanya perubahan yang pengaturan berkenaan dengan DPD, karena sesuai dengan perkembangannya masyarakat yang mengarah pada tingkat kemandirian daripada daerah-daerah seiring dengan diterapkannya otonomi daerah. tentang hal-hal Perlu dibuat sebuah kode etik yang memungkinkan dapat mencegah terjadinya konflik antara DPR dengan DPD dan perlu adanya instrument hukum yang mampu melandasi kinerja daripada DPR dan DPD pada masa yang akan datang sehingga peran daripada masing- masing lembaga ini dapat sesuai dengan keterwakilan yang dimiliki. Page 11
perimbangan kewenengan antara pusat dan daerah, karena yang selama ini terjadi segala sesuatu hal yang berkenaan dengan kebijakan daerah haruslah mendapat restu dari pusat. Sebaliknya DPR, tidak harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPD dalam melaksanakan tugasnya. Sehinga terjadi ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah agar tercipta checks and balances. Adanya adalah perlunya kesadaran dari DPR untuk selalu mengikut sertakan pertimbangan- pertimbangan yang diajukan oleh DPD sehingga makna keterwakilan yang dimiliki oleh DPD dapat lebih terwarnai dalam penerapannya. Dan yang terakhir DAFTAR PUSTAKA LITERATUR: Adnan Buyung Nasution. Telaah Akademis Terhadap Materi Undang-undang Dasar Seminar yang akan diselengarakan 9-10 Oktober 2001. Datang. oleh BPHN, Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya, UI Press, Jakarta, cetakan pertama, 1995. CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 Rineka Cipta, Jakarta, cetakan ketiga, 2000. Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty. Yogyakarta. Cetakan kesatu, 1999. _______, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta ; Liberty, Edisi kedua. Cetakan pertama. 2000. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif dalam Hukum suatu Penyelidikan Tatanegara, Aksara Baru, Jakarta 1986. Jimly Asshidiqie. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press. 2004. Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Banyumedia Hukum Publishing, Malang 2006. Normatif, Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001. Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN: Undang Undang Dasar 1945 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan dan Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah. Page 12