SALINAN Menimbang Mengingat MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 364.1-306 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MENTERI DALAM NEGERI, : bahwa untuk mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran, pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, serta upaya mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN. KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini. KEDUA : Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi dasar pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembinaan relawan pemadam kebakaran. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2020 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ttd HADI PRABOWO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 364.1-306 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN I. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit. Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, pencapaian target SPM dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan/atau dibina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan pelibatan relawan pemadam kebakaran dalam pencapaian SPM adalah untuk mencapai response time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.
2- Secara faktual, diberbagai daerah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Menteri Dalam Negeri memandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. II. Pengertian Umum Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), atapun kelompok relawan lainnya. Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah. Dalam pembentukan pedoman pembinaan REDKAR terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR yakni: 1. Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR. 2. Tujuan a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; b. membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran; c. menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat; dan d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.
3. 3- Prinsip Kerja REDKAR a. cepat dan tepat; b. partisipatif; c. koordinatif; dan d. pemberdayaan. III. Keanggotaan REDKAR 1. Syarat Keanggotaan Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain: a. penduduk yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan dan berusia minimal 19 tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi; d. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. 2. Hak dan Kewajiban a. Hak REDKAR 1) memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota REDKAR; 2) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan 3) mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. b. Kewajiban REDKAR 1) menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan; 2) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan 3) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR.
4- 3. Pembentukan dan Pendataan REDKAR Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah; b. dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk REDKAR, maka kepala desa/lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota; d. selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database REDKAR Nasional; dan e. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut: Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi. Kabupaten/Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota. Nomor Register : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas REDKAR Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota. Contoh Nomor Register REDKAR Kota Jakarta Selatan: KODE WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI DKI 31.74 001 KODE WILAYAH ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR URUT REDKAR KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI
5- IV. Tugas dan Panca Dharma REDKAR 1. Tugas REDKAR a. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) 1) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran; 2) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya; 3) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya; 4) membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing; 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat; 6) edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 7) menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dinikebakaran; dan 8) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. b. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran 1) melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran; 2) melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran; 3) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran; 4) membantu pengamanan lingkungan objek terbakar; 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran; 6) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan 7) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya. c. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran 1) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran; 2) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
6- 3) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan 4) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran. d. Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran) 1) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya; 2) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya; 3) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan; 4) melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan serta kepala desa/lurah; 5) memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran; 6) membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban); 7) melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan 8) membantu pengamanan lingkungan. 2. Panca Dharma REDKAR REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah: "Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. 4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran. 5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas."
V. 7- Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR 1. Standar Operasi Prosedur REDKAR Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut: a. laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan; b. relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian; c. petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; d. setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah dan ditembuskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8- SOP saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran yang dilaksanakan oleh REDKAR digambarkan dalam tabel di bawah ini: TABEL 1 STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR
9- 2. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR a. Struktur Organisasi REDKAR Struktur organisasi REDKAR terdiri dari Regu Pemadaman dan Penyelamatan, Regu Penyuluh, dan Regu Komunikasi dan Informasi, dengan tugas utama sebagai berikut: 1) Regu Pemadaman dan Penyelamatan memiliki tugas utama untuk melakasanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. 2) Regu Penyuluh memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat. 3) Regu Komunikasi dan Informasi memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan. Struktur Organisasi REDKAR digambarkan dalam struktur di bawah ini. GAMBAR 1 SOTK REDKAR Ketua REDKAR Regu Pemadam dan Penyelamatan Regu Penyuluh Regu Komunikasi dan Informasi
10- b. Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut. TABEL 2 STRUKTUR PEMBINAAN DAN KOMANDO REDKAR Keterangan Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR: 1) Nasional Menteri Dalam Negeri dalam kedudukannya sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina Nasional REDKAR. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Pengorganisasian REDKAR di tingkat nasional sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Menteri Dalam Negeri membentuk kepengurusan REDKAR Nasional.
11- REDKAR Nasional terdiri dari 3 (tiga) bidang dengan penyebutan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Wilayah I merujuk pada pengelompokkan Provinsi di Indonesia sesuai dengan pembagian zona waktu. Dalam hal ini Wilayah I meliputi Provinsi yang berada dalam zona Waktu Indonesia Barat, Wilayah II meliputi Provinsi yang berada dalam zona Waktu Indonesia Tengah, dan Wilayah III meliputi Provinsi yang berada dalam zona Waktu Indonesia Timur. 2) Provinsi Gubernur dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran di provinsi merupakan Pembina REDKAR di provinsi, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi. Pengorganisasian REDKAR di tingkat provinsi sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Gubernur membentuk kepengurusan REDKAR Provinsi. REDKAR Provinsi terdiri dari 4 (empat) bidang dengan penyebutan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah. 3) Kabupaten/Kota Bupati/Wali Kota dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran di kabupaten/kota merupakan Pembina REDKAR di kabupaten/kota, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota. Pengorganisasian REDKAR di tingkat kabupaten/kota sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Bupati/Wali Kota membentuk kepengurusan REDKAR Kabupaten/Kota. REDKAR Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) bidang dengan penyebutan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan
12- kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Daerah. 4) Kecamatan dan/atau sebutan lainnya Pengorganisasian REDKAR di tingkat kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan. REDKAR Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) bidang dengan penyebutan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Desa/Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat. 5) Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya Pengorganisasian REDKAR di tingkat desa/kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Kepala Desa/Lurah membentuk kepengurusan REDKAR Desa/Kelurahan. REDKAR Desa/Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) regu, meliputi Regu Pemadaman dan Penyelamatan, Regu Penyuluh, dan Regu Komunikasi dan Informasi. Kepala Desa/Lurah bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya. Semakin banyak kelompok relawan pemadam kebakaran yang terbentuk akan semakin baik untuk memberikan perlindungan terhadap warga. VI. Peningkatan Keterampilan REDKAR Peningkatan keterampilan Relawan Pemadam Kebakaran adalah program dan kegiatan peningkatan keterampilan relawan terkait kebakaran dan penyelamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan metode lainnya. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR. Peningkatan keterampilan REDKAR secara nasional oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan keterampilan berkoordinasi dengan Kepala
13- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Pembina Teknis REDKAR. Bertanggungjawab dalam program dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR. Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain: 1. Bimbingan Teknis; 2. Pendidikan dan pelatihan; 3. Orientasi; 4. Gladi; dan 5. Simulasi. Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi: 1. Materi Penanggulangan Kebakaran a. Identifikasi Kondisi Lingkungan; b. Teori Api dan Teknik Pemadaman; c. Metode Pelaporan Kebakaran; d. Aba-aba dan Kode Pemadaman; e. Tali-menali; f. Keselamatan Petugas; g. Pengenalan Peralatan Rescue; h. PPGD dan Transportasi Korban; i. Identifikasi Bahaya LPG; j. Pengenalan Pompa Damkar dan Kelengkapannya; k. Prosedur Penggunaan Pompa Damkar dan Kelengkapannya; l. Identifikasi Penyebab Kebakaran Akibat Listrik; m. Pengetahuan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember) dan APAR; n. Praktek Pemadaman Kebakaran dengan APAS (media pasir, karung goni, bakrik, ember); o. Praktek Pemadaman Kebakaran lahan/belukar/ilalang; dan p. Praktek Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pompa Damkar. dan
14- 2. Materi Penyelamatan a. Identifikasi Kondisi Lingkungan; b. Aba-aba dan Kode Penyelamatan; c. PPGD dan Transportasi Korban; d. Tali-menali; e. Pengenalan Peralatan Rescue; f. Pedoman Pencarian; g. Keselamatan Petugas; h. Dasar-dasar penyelamatan di Air (Water Rescue); i. Dasar-dasar penyelamatan di Ketinggian (Vertical Rescue); j. Dasar-dasar penyelamatan di Bangunan Runtuh (Collapse Structure Rescue); dan k. Dasar-dasar penyelamatan akibat binatang (Animal Rescue). Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. VII. Perlengkapan dan Seragam REDKAR 1. Perlengkapan REDKAR, sekurang-kurangnya terdiri dari a. Pos REDKAR; b. Alat Komunikasi; c. Alat Pelindung Diri; d. Alat Pemadam Api Sederhana; e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); f. Pompa Damkar dan kelengkapannya; dan g. Alat transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran. 2. Seragam REDKAR Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi REDKAR. Seragam REDKAR digunakan pada saat melaksanakan tugas. Pada operasi pemadaman dan penyelamatan seragam REDKAR harus dilengkapi dengan pakaian/alat pelindung diri lainnya sesuai ketentuan. Seragam REDKAR terdiri dari: a. Kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian
Nomor Registrasi Lambang Daerah 15- dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang REDKAR dan lambang pemerintah daerah. b. Topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, dan tulisan relawan. SERAGAM REDKAR Lambang REDKAR Lambang Damkar Tulisan Relawan Damkar TOPI REDKAR
16- LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN LAMBANG REDKAR Keterangan: Makna Lambang REDKAR a. Warna dasar biru mengandung makna kesetiaan dan kesiapsiagaan. b. Warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas. c. Warna kuning mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati. d. Tulisan REDKAR berwarna merah mengandung makna relawan kebakaran. e. Gambar mobil pemadam kebakaran mengandung makna REDKAR merupakan bagian dari keluarga besar pemadam kebakaran dan penyelamatan. f. Gambar orang menggunakan topi dan kapak mengandung makna REDKAR dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan alat pelindung diri dan perlengkapan. g. Tulisan Relawan Pemadam Kebakaran berwarna putih mengandung makna sebagai keikhlasan REDKAR dalam melaksanakan tugas. VIII. Pembiayaan Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan; 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
17- 5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. IX. Pelaporan 1. Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di desa/kelurahan. 2. Camat melaporkan kepada Bupati/Wali Kota tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di kecamatan. 3. Bupati/Wali Kota melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di kabupaten/kota. 4. Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di provinsi. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2020 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP