BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN APABILA TERJADI TINDAK KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA A. Kasus Pencurian yang disangkakan terhadap Aloisius Maturan di Kota Tual Tahap pemeriksaan atau tahap pra ajudikasi merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, dimana pada tahap ini merupakan kewenangan daripada pihak penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pihak penyidik dituntut harus profesional. Tetapi dalam implementasinya seringkali terjadi kekerasan dalam proses penangkapan tersangka, sehingga dalam tahap pemeriksaan tersangka yang belum terbukti bersalah, mengakui tindakan pidana yang tidak dilakukan oleh dirinya. Terkait penjelasan diatas, terdapat salah satu contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu pada kasus Pencurian di Kota Tual. Berdasarkan dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tual No.106/Pid.B/2014/PN.TUL terhadap terdakwa ALOISIUS MATURAN alias ALO alias ALBA Bahwa ia terdakwa ALOISIUS MATURAN Alias ALO Alias ALBA bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di 37
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan Karaoke Vanesia atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tual, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DE 6070 CC Type : NF11B1D M/T No.Rangka MH1JBC1189K060319, Nomor Mesin : JBC1E1059822, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Mahmud Fauzi Almadihi Alias Mahmud, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wit, ketika saksi korban Mahmud Fauzi Almadihi Alias Mahmud memarkirkan sepeda motornya Nomor Polisi DE 6070 CC Type : NF11B1D M/T No.Rangka : MH1JBC1189K060319, Nomor Mesin : JBC1E1059822 dipinggir jalan tepatnya didepan Karaoke Vanesia, terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan depan Karaoke Vanesia, kemudian terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO)) melihat sepeda motor Nomor Polisi DE 6070 CC dalam keadaan hidup sedang parkir di pinggir jalan depan Karaoke Vanesia, selanjutnya terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO) berhenti, setelah itu Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor Nomor 38 :
Polisi DE 6070 CC yang sedang diparkir tersebut, selanjutnya terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO)) langsung membawa sepeda motor Nomor Polisi DE 6070 CC menuju rumah terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba dan meninggalkan sepeda motor Nomor Polisi DE 6070 CC di rumah terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit. Ketika terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba mengendarai sepeda motor menuju Polsek Kei Kecil dengan tujuan melihat saudaranya, dan sesampainya di Polsek Kei Kecil, tiba-tiba seorang polisi menanyakan STNK sepeda motor yang dikendarai terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba, kemudian polisi sektor kei kecil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba. Akibat perbuatan terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba bersama Angki (Nama Panggilan / Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut, saksi korban Mahmud Fauzi Almadihi Alias Mahmud mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DE 6070 CC Type : NF11B1D M/T No.Rangka : MH1JBC1189K060319, Nomor Mesin : JBC1E1059822 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 4 KUHPidana. Namun Berdasarkan Keterangan terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba dalam Persidangan yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri 39
Tual No.106/Pid.B/2014/PN.TUL. Bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan Karaoke Vanesia atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tual, terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba sedang mengendarai motor GL bersama Angki Orang (DPO) melewati jalan depan Karaoke Vanesia Kecamatan Dullah Selatan Kota Tua, setelah itu Angki (DPO) menyuruh terdakwa berhenti lalu Angki (DPO) turun dan berjalan menuju Karaoke Venesia, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Angki karena Angki sudah terlalu mabuk, beberapa saat kemudian Angki (DPO) datang menemui terdakwa dan membawa sebuah motor honda revo warna hitam dan menitipkan motor tersebut di rumah terdakwa. Selang 1 (satu) minggu kemudian Angki (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan mengatakan mau membawa motor tersebut ke bengkel untuk dibongkar dan diko. Selanjutnya terdakwa dan Angki membawa motor tersebut di bengkel milik James Ohoiledjaan (Saksi), ketika dibengkel tersebut, terdakwa mengatakan kepada James Ohoiledjaan (Saksi) untuk bongkar dan diko motor tersebut namun saat itu James Ohoiledjaan (Saksi) belum dapat mengerjakannya, oleh karena motor belum dapat dikerjakan maka terdakwa membawa kembali motor tersebut tetapi motor tersebut tidak lengkap lagi fisiknya karena kap dan bodi/pipi motor sudah di lepas hanya tinggal rangka dan mesinnya saja. kemudian terdakwa membawa motor 40
tersebut ke rumah Yulianus Maturan ( Om atau Paman terdakwa) untuk cuci atau membersihkan motor tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba mengendarai sepeda motor menuju Polsek Kei Kecil dengan tujuan melihat saudaranya, namun sesampainya di Polsek Kei Kecil, tiba-tiba seorang polisi menanyakan STNK sepeda motor yang dikendarai terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba, kemudian polisi sektor kei kecil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aloisius Maturan Alias Alo Alias Alba. terdakwa ditahan oleh Anggota Polsek Kei Kec dan ketika di pos Polisi, terdakwa dipukul oleh beberapa Anggota Polisi agar terdakwa mengaku telah mencuri motor tersebut. Bahwa selain di pukul, terdakwa juga disetrum, namun terdakwa tidak kenal siapa Anggota Polisi yang menyetrum terdakwa, terdakwa juga menjalani pemeriksaan 2 (dua) kali, yang pertama di Polsek Kei Kecil dan yang kedua di Polres Maluku Tenggara, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri motor dan tidak pernah bersepakat apapun dengan Angki, terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Angki sekarang ini, dan terhadap keterangan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, diberikan oleh terdakwa dengan terpaksa karena sebelum memberikan keterangan, terdakwa telah dipukul dan disetrum. 41
Dan berdasarkan pertimbangan para Hakim, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi Verbalisan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barangbarang bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan Karaoke Venesia Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, telah hilang sebuah motor Honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DE 6070 CC milik saksi Mahmud Fauzi Almadihi; Bahwa sebelumnya saksi Mahmud Fauzi Almadihi diberitahukan bahwa ternak sapi miliknya yang diikat di sekitar areal Karaoke Venesia telah lepas ikatan talinya, oleh karena itu, saksi segera mengendarai motor Honda Revo miliknya tersebut menuju ke Karaoke Venesia; Bahwa setelah tiba di depan Karaoke Venesia, saksi kemudian memarkir motornya tanpa saksi mematikan mesinnya atau dalam keadaan motor yang masih nyala lalu dengan bantuan penerangan dari lampu motor, saksi masuk ke dalam halaman Karaoke Venesia untuk melihat ternak sapi; Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali lagi ke tempat saksi memarkir motor di depan Karaoke Venesia tersebut namun motor saksi tersebut tidak ada; 42
Bahwa selanjutnya saksi mencari motor di sekitar Karaoke Venesia sambil bertanya kepada beberapa orang yang ada disekitar Karaoke Venesia akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan motor milik saksi,; Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil motor milik saksi; Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Kei Kecil; Bahwa beberapa hari kemudian, Anggota Polisi menghubungi saksi yang mengatakan motor saksi sudah ditemukan dan sementara berada di Polsek Kei Kecil; Bahwa ketika saksi di Polsek Kei Kecil dan melihat motor saksi yang dalam keadaan tanpa kap dan bodi atau pipi motor, ada seorang Anggota Polisi yang mengatakan kepada saksi sambil menunjuk ke arah terdakwa bahwa terdakwalah yang mengambil motor milik saksi; Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa dengan mengendarai motor GL membonceng seorang temannya yang bernama Angki lewat di depan Karaoke Venesia lalu Angki menyuruh terdakwa untuk berhenti; Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud Angki menyuruh terdakwa berhenti di depan Karaoke Venesia; Bahwa setelah terdakwa berhenti, Angki turun dari motor dan masuk ke dalam lokasi Karaoke Venesia sedangkan terdakwa langsung pergi 43
meninggalkan Angki karena menurut terdakwa, Angki sudah terlalu mabuk; Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Angki selanjutnya di dalam Karaoke Venesia; Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dan ketika terdakwa berada di rumah, Angki datang menemui terdakwa dengan membawa sebuah motor Honda Revo warna hitam lalu mengatakan mau menititipkan motor tersebut kepada terdakwa; Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Angki memperoleh motor tersebut namun terdakwa juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Angki; Bahwa motor tersebut berada pada terdakwa selama 1 (satu) minggu baru Angki datang dan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa motor tersebut ke bengkel untuk bongkar atau diko motor; Bahwa kemudian terdakwa dan Angki membawa motor tersebut ke bengkel milik saksi James Ohoidejaan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membongkar dan diko motor tersebut namun saksi belum bersedia mengerjakannya pada saat itu karena saksi sementara mengerjakan motor yang lain, akan tetapi saksi hanya melepas kap motor dan bodi/pipi motor dan belum melepas atau menurunkan mesin motor tersebut; 44
Bahwa terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke rumah saksi Yulianus Maturan (om atau paman terdakwa) dengan maksud untuk mencuci motor tersebut; Bahwa motor yang terdakwa bawa dalam keadaan hanya rangka dan mesin motor saja; Bahwa saksi Yulianus Maturan menanyakan pemilik motor tersebut lalu terdakwa mengatakan motor tersebut milik temannya; Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya dan jangan menyimpannya di rumah saksi; Bahwa saksi Antonius Ohoidejaan sempat datang ke bengkel untuk menjenguk saudaranya yakni saksi James Ohoidejaan namun saksi James Ohoidejaan tidak ada dibengkel dan beberapa saat kemudian ada Polisi yang datang mencari saksi James Ohoidejaan yang selanjutnya Polisi mengambil perangkat-perangkat motor berupa kap dan bodi/pipi motor; Bahwa setelah terdakwa membawa motor dari bengkel, terdakwa kemudian mengendarai motor tersebut ke Polsek Kei Kecil untuk melihat atau menjenguk saudara terdakwa yang sementara ditahan di Polsek tersebut; Bahwa ketika terdakwa tiba di Polsek Kei Kecil, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit karena dicurigai telah mencuri motor; 45
Bahwa terdakwa sempat di pukul di Pos Polisi Polsek Kei Kecil oleh beberapa Anggota Polisi termasuk oleh Juan R. Jabar; Bahwa menurut Juan R. Jabar yang ikut memukul terdakwa untuk membina terdakwa; Bahwa Juan R. Jabar tidak dapat menjelaskan apa maksud memberikan pembinaan tersebut kepada terdakwa; Bahwa menurut terdakwa, ia dipukul dan disetrum agar mengaku telah mencuri motor; Bahwa terdakwa telah menjalani dua kali pemeriksaan di Penyidik, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit di Polsek Kei Kecil oleh Penyidik Juan R. Jabar dan yang kedua pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wit di Polres Maluku Tenggara oleh Penyidik Rivai ABD. Reniwuryaan; Bahwa sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Angki; Bahwa terdakwa tidak pernah bersepakat apapun dengan Angki; Bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa ketika memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan terpaksa karena sebelumnya pernah dipukul dan disetrum oleh Polisi termasuk pernah dipukul oleh Penyidik Juan R. Jabar agar terdakwa mengaku telah mencuri motor; Bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa terdakwa tidak mencuri motor. 46
Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah meneliti proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menghadirkan saksi-saksi Verbalisan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan terhadap terdakwa di Pos Polisi Polsek Kei Kecil dan penyetruman merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi psikologis terdakwa baik terhadap sikap maupun jiwa serta kesiapan mental terdakwa sebelum menjalani pemeriksaan di dalam ruang pemeriksaan, dimana selanjutnya terdakwa menyatakan terpaksa mengakui telah mencuri motor oleh karena terdakwa takut untuk dipukul dan disetrum lagi apabila terdakwa menyatakan tidak mengambil atau mencuri motor tersebut. B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Tersangka Apabila Terjadi Tindak Kekerasan Dalam Tahap Pra Ajudikasi Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka yang disangkakan atau tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihat hukumnya adalah sebagai berikut: 1. Upaya Praperadilan Ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 47
48 a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP). Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut. (Pasal 80 KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Disediakannya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut.25 Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. 2. Tersangka dapat Mengakui dalam persidangan bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam tahap pra ajudikasi (saksi verbalisan) Sehingga dari pengakuan tersangka dalam persidangan hakim dapat menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan. Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 25 Alfiah Nurul Ratna, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 31. 49
50 penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian saksi di atas terdapat saksi verbalisan dimana saksi verbalisan merupakan saksi penyidik. Dari sisi hukum acara pidana, saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.26 Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana. Latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang." Jadi, seperti yang telah diuraikan di atas, saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas saksi-verbalisan/, diakses pada tanggal 6 april 2012.
kebenaran BAP.27 Dan dasar dari adanya saksi verbalisan ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun banyak ditemui dalam praktik. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah meneliti proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka dengan menghadirkan saksi-saksi Verbalisan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak kekerasan (pemukulan, penyetruman,dll) merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi psikologis terdakwa baik terhadap sikap maupun jiwa serta kesiapan mental terdakwa sebelum menjalani pemeriksaan di dalam ruang pemeriksaan, dimana selanjutnya terdakwa menyatakan terpaksa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut, tersangka takut untuk dipukul dan disetrum lagi apabila tersangka menyatakan tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan, maka hakim harus memutuskan dalam hal mengadili perkara menyatakan tersangka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan membebaskan terdakwa/tersangka tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan dari penuntut umum tersebut. 3. Melaporkan penyidik atau anggota polri yang melakukan kekerasan terhadap tersangka kepada pihak yang berwenang. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya 27Gersan W Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta, Pradnya Paramita, hal 23. 51
52 paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani. Tersangka atau yang disangkakan dapat melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik tersebut kepada divisi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi yang akan ditindak lanjuti berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republic Indonesia. C. Akibat Hukum Terhadap Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pra Ajudikasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 angka (1) huruf b, Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: "penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan." Dan Pasal 11 angka (2) "Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku." Yang mana menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri patut
dimintai pertanggungjawaban, Melalui Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP 2/2003"), dan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 14/2011"). Dan tidak menutupi kemungkinan bahwa anggota polri yang melakukan tindak pidana dapat dituntut secara pidana dalam ranah peradilan umum, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Dengan melakukan tindak pidana, berarti Polri melanggar peraturan disiplin yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3 huruf f "menjunjung tinggi hak asasi manusia". Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (pasal 7 PP 2/2003). 53
54 Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum ("Ankum") untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. mutasi yang bersifat demosi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Dari hukuman-hukuman pada pasal diatas dijatuhkan berdasarkan keputusan pada sidang disiplin yang telah dilakukan terlebih dahulu atau hukuman yang langsung diberikan dari ankum (atasan yang berhak menghukum). Penyelesaian pelenggaran disiplin diatur dalam pasal: Pasal 14 yang berbunyi: 1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. 3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.
55 Pasal 15 yang berbunyi: Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah: a. Atasan Langsung b. Atasan tidak langsung c. Anggota Provos kepolisian Negara republic Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Adapun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republic Indonesia, yang memberikan sanksi bagi pelanggar Kode Etik Profesi Polri. pasal 1 angka (5) "Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan." Penegakan KEPP dan sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republic Indonesia: Penegakan KEPP terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi: (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
(2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pasal 17 (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh: a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; b. KKEP; c. Komisi Banding; d. pengemban fungsi hukum Polri; e. SDM Polri; dan f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel. (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KKEP; c. Sidang Komisi Banding; d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personel. (3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi. 56
(4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar. (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping. (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. (7) Pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel. (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri. Pada pasal 17 angka (1) huruf a Propam atau yang dimaksud Profesi dan Pengamanan adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri.28 28 Sadjijono, 2010, Memehami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta, Hal 20. 57
Sanksi Pelanggaran KEPP terdapat pada Pasal 21 (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g. PTDH sebagai anggota Polri. (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. 58
Pasal 27 1) "Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum." Pelanggaran kumulatif dalam pasal ini artinya apabila terjadi pelanggaran berganda antara KEPP dan disiplin maka penegakannya harus berdasarkan pertimbangan atasan ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, 2) "Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin". Yang artinya apabila anggota polri atau penyidik yang telah dijatuhi hukuman pada sidang kedisiplinan berarti tidak dapat dikenai hukuman dari putusan sidang kode etik kepolisian, begitu juga sebaliknya. Dalam hal suatu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi harus dilihat dari unsur-unsur yang memenuhi apakah unsur-unsur tersebut merupakan unsur ketidakdisiplinan atau unsur- unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sehingga dapat ditentukannya pelanggaran tersebut harus ditindak lanjuti dengan sistem penegakan yang mana. Aturan-aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak kepolisian/ penyidik yang melanggar peraturan disiplin dan peraturan 59
kode etik profesi kepolisian telah dijelaskan secara jelas di atas. namun tidak menutupi tuntutan pidana bagi pelanggar atau penyidik yang melakukan pelanggaran. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan berdasarkan pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo ayat (2) perkappolri 14/2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin atau sanksi pelanggaran kode etik. b. Peradilan Umum Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29: 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal 29 (2) yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 "Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 60
dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum". Dilihat dari proses peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama seperti hukum acara pada lingkungan umum Hanya berbeda pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 yaitu: Pasal 5 Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut: a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama; e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah. 61
Pasal 6 (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara. (2) Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas. Pasal 7 (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal: a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu; atau b. ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 (1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. 62
63 (2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya. Pasal 9 "Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka". Pasal 10 (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung. (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. Selain dari perbedaan tersebut, tata cara pelaksanaan peradilan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan peradilan pidana pada umumnya, dimana Penuntutan terhadap
64 terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut umum dapat menggunakan Pasal 422 KUHP Sebagai pasal dakwaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana. Pasal 422 KUHP berbunyi "seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.