KEMITRAAN ANTARA PUBLIC-SWASTA: PERSPEKTIF TUJUAN, PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Yusef Patria¹*, Senen Mustakim², dan Ahiruddin³ Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia *Correspondent author: ABSTRAK Abstract untuk menganalisis pola kemitraan antara publik dan swasta yang diterapkan di beberap negara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasari tata pemerintahan baik menyangkut kebijakan pembangunan pelayanan, kapasitas, dan pembangunan ekonomi serta dampaknya. Diambil dari beberapa litertaur tentang tata kelola pemerintahan Grimsey dan Lewis (2007), Bovaird (2004), dan Brinkerhoff ini (2002) yang mana dalam penelitian ditemukan dua hal yaitu: pertama, pelaku sektor publik (nasional dan transnasional) mencari mitra baru untuk berkontribusi sumber daya mereka yang unik dan kapasitas untuk mengatasi tantangan global yang pencarian telah menyebabkan beberapa seranjang,' gelisah yang menyoroti pentingnya memahami keunggulan komparatif dan kepentingan pelaku datang bersama-sama dalam kemitraan. Ini menempatkan dimensi mutualitas kemitraan jika sinergi diantisipasi harus diperoleh dari kompetensi khas yang berasal dari identitas organisasi. Kesimpulan ini sangat penting untuk keterlibatan diaspora dalam kemitraan pembangunan internasional. Kedua, sementara dominasi sektor publik dapat merusak manfaat diantisipasi kemitraan, jika publicness melekat dalam KPS adalah untuk direalisasikan, tidak harus kepentingan pribadi mendikte bersama. Mencapai keseimbangan yang tepat dari kepentingan dan insentif antara mitra heterogen menantang. analisis Goldsmith dari perusahaan sosial KPS dan pengurangan kemiskinan menimbulkan pertanyaan ini, seperti orang lain melihat sektor pembangunan kemitraan swasta internasional (misalnya, Kolk et al., 2008). Potensi kepentingan yang berbeda juga hadir dalam penggunaan FBO untuk pelayanan kesehatan, seperti yang dibahas oleh Bovaird (2004). Kata kunci: Kemitraan, Sektor publik, sektor swasta, standar internasional Penelitian ini bertujuan atas teori infrastruktur, 'teman penekanan pada hubungan dan This study aims to analyze the pattern of partnership between the public and the private sector that is applied in several countries. The is qualitative research based on the theory of governance both regarding service policy, infrastructure, and capacity economic development and its impacts. Based on a number of studies on governance Grimsey and Lewis (2004), and (2007), Bovaird Brinkerhoff (2002) in this study found two things: first, public sector actors (national and transnational) looking for new partners to contribute Their unique resources and capacity to overcome global search challenges have led to some 'friends in a row,' anxious that of the understanding comparative advantage and the in interests of actors partnership. This places an emphasis on the dimension of mutuality if anticipated synergy must be obtained from typical from organizational identity. This conclusion is very in important international partnerships. development Second, while the dominance of the public sector can damage the anticipated benefits of the partnership, if the publicness inherent in the KPS is to be realized, it does not have to mean that personal interests dictate a joint relationship. Achieving the right balance of interests and incentives between challenging heterogeneous partners. Goldsmith's analysis of social enterprise PPP and poverty reduction raises this question, as others see the private development international sector partnerships (for example, Kolk et al., 2008). Different potential interests are also present in the use of FBO for health services, as discussed by Bovaird (2004). type of this research building, highlights importance together come in partnership derived competencies for diaspora involvement and Keywords: Partnership, public sector, private standards sector, international Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 69
PENDAHULUAN (KPS) Kemitraan Publik-swasta telah lama disarankan dan dianalisis sebagai solusi organisasi untuk menekan masalah dapat mengasilkankeunggulan komparatif pada pemerintah, bisnis, dan masya-rakat sipil. Namun, sedang tentang bagaimana berlangsung merancang, mengelola, dan menilai KPS. Literatur besar di KPS menderita ketidaktepatan dan terintegrasi lemah. Artikel ini berusaha masalah untuk ini. Menawarkan diskusi tentang definisi kemitraan dan membangun kerangka kerja yang meneliti fitur dari KPS yang berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu: infrastruktur, kebijakan, pem- pembangunan bangunan ini merangkum kontribusi untuk simposium: KPS perusahaan sosial yang menargetkan pelayanan pengurangan kesehatan kemitraan pengiriman dengan organisasi berbasis agama, diaspora sebagai mitra untuk pengembangan internasional, dan Extractive Industries Transparency Dalam memeriksa tema lintas sektor, analisis berfokus pada publicness dan potensi untuk mempromosikan norma-norma internasional yang terkait dengan tata kelola yang baik. Kesimpulan mengatasi peran mitra baru di KPS, yang kesulitan- kesulitan dalam mempertemukan keseim- bangan antara berbagai kepentingan dan implikasi dari insentif antara mitra, mewujudkan dan mempro-mosikan norma-norma internasional pemerintahan yang baik dan nilai-nilai, sumber yang berbeda dari otoritas yang beroperasi di dalam KPS, dan perdagangan-orang antara layanan KPS '. sosial yang pertanyaan tetap yang kon-septual, mengatasi pelayanan, kapasitas, dan Artikel ekonomi. kemiskinan, Initiative. Kata kunci tata pemerintahan yang interna-sional; baik; kemitraan publik menyebar dan pelaksanaan norma-norma global dan nilai-nilai liberal, seperti hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, dan 'Kebebasan' yang terkait dengan pembangunan ekonomi (Sen, 1999). Ini adalah fokus ganda masalah simposium ini dan artikel individu yang terdiri itu. Mengejar agenda analitik ini untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dari jangkauan dan potensi KPS dalam konteks untuk mengklarifikasi konsep dan mengem- bangkan kerangka kerja pengorga- nisasian yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dan pelajaran di meningkatnya keragaman pengalaman. Literatur tentang kemitraan publik-swasta (KPS) sangat besar, namun tetap bingung dan tidak meyakinkan. Di antara alasan yang konseptual, banyaknya definition, advokasi berbasis ideologi (baik pro dan kontra), dan tradisi penelitian yang berbeda (Wettenhall, 2003; Weihe, 2006; Hodge dan Greve, 2008). norma-norma publik-swasta; ini panggilan ketidakjelasan Artikel ini macam melalui beberapa perdebatan, dan merangkum pemahaman kita tentang dasar pemikiran untuk, dan kontribusi dari, KPS. Kami menawarkan kerangka tujuan kemitraan, membangun Bovaird (2004), yang menjadi ciri khas masing-masing tujuan dalam hal struktur dominan organisasi dan proses, metrik kinerja normatif. utama, Selanjutnya, kita membahas tantangan untuk memastikan 'publik' di KPS, yaitu, harus seimbang dengan kepentingan pribadi yang mendorong pelaku sektor swasta untuk bergabung KPS. Penelitian kami ini akan menjelaskan KPS dalam kebijakan rangka kerja berdasarkan dan dimensi mengenalkan Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 70
terstandar yang pemerintahan internasional. selanjutnya Bagian merangkum kontribusi untuk masalah khusus beberapa isu-isu kunci. Kami menutup dengan beberapa pengamatan dan kesimpulan yang ditarik dari pemeriksaan kami KPS. didefinisikan sebagai pengaturan dimana pihak swasta berpartisipasi dalam, atau memberi-kan untuk, penyediaan infrastruktur, dan KPS hasil proyek dalam kontrak untuk badan swasta layanan untuk memberikan berbasis infrastruktur publik.' dukungan TINJAUAN PUSTAKA Definisi Kemitraan Publik-Swasta (KPS) Dalam literatur telah kita bahas beberapa istilah, kemitraan, dari berbagai referensi untuk perspektif, kemitraan kontraktor-out (Johnston dan Romzek, 2005), aliansi dan LSM-pemerintah Brinkerhoff, 2002), dan kerja sama pemerintah masyarakat lokal ( krishna, 2003; Bank Dunia, 2005), hanya untuk beberapa nama. Berkontribusi untuk hiruk-pikuk analitik yang terkait dengan KPS argumen, beberapa berdasarkan studi empiris dan kemitraan lain-lain mempromosikan berdasarkan agenda normatif, sehingga sulit untuk memilah retorika dari realitas (Brinkerhoff, 2002b; Wettenhall, 2003). termasuk sebagai (Brinkerhoff adalah banyaknya KPS memiliki sejarah panjang dalam infrastruktur kota dan pelayanan perkotaan, dan ditangani oleh literatur substansial (lihat, misalnya, Ghobadian et al, 2004; Grimsey dan Lewis, 2007). Sebuah thread yang dominan dalam definisi de KPS menyangkut infrastruktur pembiayaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Misalnya, Koppenjan (2005:137) mendefinisikan KPS sebagai 'bentuk kerjasama terstruktur antara mitra publik dan swasta dalam perencanaan / konstruksi dan / atau eksploitasi fasilitas infrastruktur di mana mereka berbagi atau mengalokasikan risiko, biaya, manfaat, sumber daya dan tanggung jawab 'ini definisi de bergema dalam dari Grimsey 'KPS dapat (2007: 2.). dan Lewis yang kurang bermanfaat dalam menggam- barkan peranan KPS. Untuk keper-luan latihan analitik ini, Bovaird (2004: 200) definisi adalah langkah ke arah yang benar: KPS adalah 'pengaturan bekerja berdasarkan pada komitmen bersama (atas dan di atas yang tersirat dalam setiap kontrak) antara organisasi sektor publik dengan organisasi lain di luar ini sektor menyoroti pentingnya tidak hanya dari keter-libatan lintas sektoral, tapi dedikasi bersama untuk mencapai beberapa jenis hasil patungan, dan pergi 'di atas dan di luar' pokok-agen yang dinamis dari hubungan kontrak. Dengan demikian, kemitraan menyiratkan hubungan lintas- sektoral di mana para pelaku yang terlibat dan membawa kompetensi sehingga menciptakan sinergi klasik (keseluruhan menjadi lebih dari jumlah bagian-bagian). Brinkerhoff (2002a) untuk menganalisis kemitraan mempekerja-kan dua konsep ini untuk mengem-bangkan bernuansa definisi itu, daripada tegas menentukan apa atau tidak kemitraan, mengakui kemitraan sebagai fenomena yang relatif di mana KPS diberikan mungkin menunjukkan kurang lebih dari mendefinisikan elemen kemitraan. Unsur- unsur dan organisasi identitas. Mutualitas meliputi komitmen untuk tujuan bersama dan sejauh mana mitra beroperasi dalam semangat kontrol dan tanggung jawab bersama. menangkap identitas organisasi tertentu alasan untuk memilih mitra Definisi fungsi-spesifik publik. "konseptualisasi kedua untuk meja, komitmen Pendekatan yang yang diperlukan ini adalah: mutualitas Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 70
sesuai dengan kompetensi khas mereka; memanfaatkan dan memelihara mereka merupakan dasar dari nilai tambah kemitraan. lagi, mutualitas mengacu pada saling ketergantungan, dan memerlukan hak dan tanggung jawab dari masing-masing aktor vis-a`-vis yang lain. Tertanam dalam kebersamaan adalah komitmen tujuan kemitraan, dan keselarasan mereka untuk konsisten dengan misi dan tujuan masing- masing organisasi mitra. Mutualitas juga berarti beberapa derajat kesetaraan dalam pengambilan keputusan, sebagai lawan dominasi satu atau lebih mitra. Semua mitra memiliki untuk memengaruhi tujuan mereka bersama, proses, hasil, dan evaluasi. Lebih khusus bersama untuk kesempatan organisasi menangkap kompetensi dan kemampuan organisasi mitra individu khas. identitas organisasi dapat diperiksa pada dua tingkat. Pertama, sebuah organisasi individu memiliki misi sendiri, nilai-nilai, identifikasi dan konstituen terhadap jawab dan untuk yang bertanggung responsif. identitas Pemeliharaan organisasi adalah sejauh mana sebuah organisasi dan berkomitmen untuk misinya, nilai-nilai inti, dan konstituen. Kedua, dari pandangan institusional yang lebih luas, identitas organisasi juga mengacu pada pemeliharaan layanan terutama komparatif dan efektif pada jenis organisasi yang sektor organisasi mitra Seorang pengemudi utama untuk kemitraan yang mengakses sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, tapi kurang atau tidak memadai dalam setiap cagar biosfer satu aktor. aset tersebut dapat memerlukan sumber daya keras uang dan bahan, serta sumber daya seperti penting teknis, keterampilan manajerial dan Sedangkan identitas tetap konsisten karak-teristik atau berasal. yang lembut, informasi, kontak, dan kredibilitas legitimasi. Berdasarkan dua dimensi ini, KPS, dalam hal praktis, dapat didefinisikan sebagai masalah derajat. Tipe ideal akan memaksimalkan iden-titas organisasi dan kesetaraan kebersamaan, Karena pengambilan dukungan dan menghormati identitas mitra pasti memerlukan kompromi, dan tepat kekuasaan dalam keseta-raan pengam-bilan keputusan adalah tidak realistis, kemitraan menjadi praktek relatif. Namun demikian, dimensi ini dapat digunakan untuk kontras kemitraan (identitas tinggi, kebersamaan yang tinggi) dari jenis lain seperti hubungan tertular (identitas organisasi yang tinggi, mutualitas rendah), ekstensi (identitas organisasi rendah, mutualitas rendah), dan kooptasi atau penyerapan bertahap (identitas organisasi rendah, mutualitas tinggi) (Brinkerhoff, 2002a). termasuk keputusan. organisasi yang antar-organisasi, Dengan demikian, kami definisi mengakui kolaborasi lintas sektoral yang mewakili sepenuhnya gambaran kemitraan antara lain: mengenai tujuan keputusan pengambilan bersama, kolaboratif dan konsensus berbasis, non- hirarkis proses struktur horizontal, kepercayaan berbasis dan informal serta hubungan formal, interaksi sinergis antara mitra, dan akuntabilitas untuk hasil dan hasil secara bersama. dan dan Dasar Pemikiran Kemitraan sering sarana untuk sebagai dipromosikan meningkatkan efektivitas pemerin-tahan; ini adalah yang paling jelas, misalnya, di New Public Management - NPM (lihat 2004). Osborne, Kemitraan juga usaha sarat nilai, dan dapat tujuan memaksimalkan daya tarik bagi para pemangku kepentingan dan pemilih, Kemitraan telah paling 2000; Bovaird, dipromosikan untuk Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 71 /
representasi, dan resolusi konflik yang. Secara umum, masing-masing pelaku memilih untuk mitra untuk satu atau lebih dari empat alasan berikut1: (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui ketergantungan pada keunggulan komparatif, sebuah divisi rasional tenaga kerja, dan sumber daya mobilization2 Kombinasi ini dapat menyebabkan (meskipun mungkin dramatis) perbaikan dalam tujuan kemitraan ini dirancang untuk mencapai. tambahan (2) Untuk menyediakan banyak sumber daya, dimana sumber daya terpadu dan solusi yang dibutuhkan oleh ruang lingkup dan sifat dari masalah yang kasus, ditangani. Dalam kemitraan alasan dikejar kepatuhan mana undang-undang telah menetapkan bahwa solusi lintas-sektoral diperlukan. beberapa karena (3) Untuk berpindah dari situasi yang antara tidak menguntungkan beberapa aktor untuk kompromi dan potensi situasi menang-menang (yaitu, dalam menanggapi masalah tindakan kolektif atau kebutuhan untuk resolusi konflik yang). Dimungkinkan untuk melanjutkan tapi pemangku kepentingan akan tetap tidak puas dan terus mengalami kerugian. (4) Untuk membuka tanpa kemitraan, proses pengambilan keputusan untuk mem- promosikan operasionalisasi yang lebih luas dari publik. Dimensi normatif berusaha memak-simalkan representasi dan proses demokrasi; perspektif pragmatis memandang ini untuk menjamin sebagai keberlanjutan. untuk sarana dengan jenis tertentu dari pelaku untuk lebih spesifik alasan yang berkaitan dengan substantif kemitraan. mungkin Namun, mencerminkan stereotip yang salah atau non-perwakilan berkontribusi yang terhadap harapan naif tentang apakah dan dapat bagaimana dapat dicapai. Misalnya, memberikan komparatif keunggulan dalam membangun keper-cayaan dan outreach (lihat, misalnya, Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2002; Brinkerhoff et al, 2007.), Namun karena sektor kabur, meskipun retorika sebaliknya, banyak LSM telah kehilangan ini layanan melalui partisipasi mereka dalam 'bazaar sedekah' (Smillie, 1995). tujuan alasan ini tujuan kemitraan LSM Dasar pemikiran untuk kemitraan pemerintah dengan tujuan memperoleh profit sektor swasta yang lebih baik3, sisi instrumen, dan normatif. Dari perspektif instrumental, bermitra dengan sektor swasta mampu akses pemerintah untuk keahlian teknis dan membangun jaringan untuk berbagi sumber daya komplementer. Untuk KPS infrastruktur yang mengakses swasta pendanaan, pembagian risiko publik-swasta adalah salah satu driver, baik sebagai sarana meningkatkan investasi di barang publik dan memberikan insentif kinerja. Sebagai Hodge dan Greve (2007) menunjukkan, bagaimanapun, track record dari KPS sebagai kendaraan manajemen risiko adalah campuran; mereka mengutip berbagai penilaian yang menimbulkan pertanyaan tentang nilai untuk uang alasan, dan tata kelola dokumen dan kegagalan regulasi. Di sisi ini alasan-alasan umum, pemerintah dapat memilih untuk bermitra Selain 1 3North (2004) menekankan potensi kemitraan untuk mengurangi biaya transaksi. insentif, KPS mungkin memiliki tujuan eksplisit mengimpor praktek 'lugas' dan berpikir, termasuk mekanisme penegakan bottom-line dan kompetisi. Sementara disajikan sebagai 2 diadaptasi dari Brinkerhoff (2002b). 3 Karena diskusi tentang mengapa bisnis mengejar kemitraan, lihat Austin (2007). Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 72
upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, juga didasarkan pada keyakinan normatif bahwa sektor swasta secara inheren yang 'Lebih baik' di manajemen daripada sektor normatif publik. Orientasi itu menyebabkan apresiasi semacam pemahaman dramatis dari pemerintah peran unik harus bermain dalam penyediaan layanan publik. Mengon- lebih trakkan dan konon pengaturan menguntungkan di bawah retorika KPS memiliki secara signifikan mengurangi kapasitas banyak pemerintah untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan mengawasi pengaturan ini dan untuk memastikan mereka responsif terhadap tuntutan warga dan berkontribusi lebih luas, visi yang lebih strategis dari barang publik ( lihat Rhodes, 1997). Dengan kata lain, kita belum suf fi sien menanggapi pertanyaan (Provan dan Kenis, 2007: 229) 'efektivitas untuk siapa?'. Untuk alasan ini, kami pikir itu tepat waktu eksplisit memeriksa untuk publicness KPS dan bagaimana berbagai jenis KPS mengatasi keseimbangan antara dampak swasta dan publik dan manfaat (lihat di bawah). tujuan tersebut lebih ini sebagai prinsip pengorga-nisasian kami karena dalam banyak kasus keputusan untuk mengejar KPS berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kerangka ini peta relatif erat dengan aplikasi dari KPS di dunia nyata, dan memfasilitasi mengejar analisis kebijakan dan praktek yang relevan. KPS kebijakan berusaha untuk merancang, advokasi, koordinasi, atau memantau kebijakan publik dari berbagai jenis: sektoral, nasional, dan / atau global. struktur kemitraan dapat bervariasi dari lebih masalah-spesifik longgar dan informal untuk komite yang lebih formal lintas sektoral, satuan tugas, atau komisi khusus. KPS tersebut dapat fokus pada aspek teknis dari kebijakan, tetapi mereka sering terperangkap dalam (lihat Rhodes, 1990)4. politik telah muncul Jejaring kebijakan sebagai struktur transnasional penting untuk melibatkan pemerintah pada isu-isu kebijakan global (lihat Keck dan Sikkink, 1998). jaringan yang juga ini Metrik kinerja untuk kebijakan teknis, seperti KPS berbaur masalah solusi untuk meningkatkan kualitas masalah kebijakan di tangan melalui menggabungkan dan pengalaman dari para mitra, dengan pertimbangan politik, seperti intermediasi kepentingan dan respon dari kebijakan untuk kelompok masyarakat tertentu, kemampuan untuk membangun antara konsensus konstituen kebijakan, dan legitimasi dan 'berdiri' dari mitra (misalnya, siapakah mereka berbicara untuk dan dengan apa?). Pertimbangan kedua otoritas DISKUSI DAN PEMBAHASAN keahlian Kerangka Kemitraan negara-masyarakat Tidak ada kerangka kerja analitis tunggal dapat menangkap keragaman, parameter yang relevan, dan kualitas dari KPS. Kami mengusulkan kerangka kerja yang meneliti berbasis dari fitur ekspresi mendefinisikan kemitraan diidentifikasi di atas yang berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk: kebijakan, pelayanan, infrastruktur, pembangunan kapasitas, dan pembangunan ekonomi. tujuan ini sampai batas tertentu re fl ect analitik sungai dan badan-badan terkait sastra, meskipun tidak sepenuhnya. Kami pilih Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan di tujuan-sini 4 jaringan kebijakan menimbulkan perdebatan yang sama seperti yang di kemitraan terkait dengan definisi konsep, batas analitik, dan dinamika operasional. Lihat, misalnya, bo rzel (2002). 73
contoh prinsip-prinsip normatif sering digunakan untuk menilai KPS kebijakan. Ini tentang ekuitas dan representasi pluralis; peluang untuk, dan komitmen untuk, partisipasi; dan transparansi (terkait dengan berbagai aspek operasional kemitraan serta hasil kebijakan). termasuk kekhawatiran Layanan pengiriman KPS terlibat aktor non-negara dalam memberikan pelayanan publik melalui memisahkan pembayaran untuk pelayanan publik dari ketentuan mereka. Pemerintah (dalam kasus negara-negara miskin, dibantu oleh donor) mempertahankan tanggung jawab untuk pendanaan dan pembayaran, dan outsourcing penyediaan layanan kepada swasta dan / atau sektor non- profit. Komponen kemitraan sejati KPS untuk tujuan ini sering diperdebatkan, karena mekanisme yang paling umum yang menghubungkan mitra adalah beberapa bentuk kontrak, yang kembali berdampak pada rendah tingkat mutualitas. Sejauh komitmen KPS bersama dan perencanaan bersama dan konsultasi tentang campuran layanan, hubungan menunjukkan lebih dari fitur (sebagai lawan hanya bahasa) kemitraan. Bergerak menuju panjang berdasarkan kepercayaan dan komitmen menggeser dasar kontrak dari KPS dari kontrak tradisional untuk satu relasional (Bovaird, 2004). Kedua metrik kinerja dan dimensi normatif pelayanan KPS mencermin-kan asal-usul mereka di NPM dan dorongan untuk perampingan sektor publik, deregulasi, dan ketergantung-an pada mekanisme pasar (lihat Rosenau, 2000). Metrik mengemudi pemerintah- LSM kemitraan pelayan-an tambahan menjangkau populasi terlayani dengan layanan khusus. beroperasi dengan akuntabilitas, dan hubungan jangka seperti disebutkan di atas, membawa bersama- sama pemerintah dan sektor swasta untuk Infrastruktur KPS, dan membiayai, seperti mengoperasikan limbah dan pelabuhan, fasilitas, pengolahan telekomunikasi, tenaga listrik, dan sebagainya (Sansom, 2006; Grimsey dan Lewis, 2007;. Andres et al, 2008). Infrastruktur KPS menggunakan berbagai struktur dan proses, seperti kedua usaha dan perusahaan-perusahaan multinasional mendapatkan untuk teknologi dan modal, perjanjian build- operate-transfer (BOT) dari berbagai trust jenis, dan dana pinjaman atau (misalnya, kredit perumahan dana). layanan pengiriman, Seperti dengan untuk norma-norma metrik infrastruktur KPS kinerja berasal dari prinsip-prinsip privatisasi dan deregulasi yang mendasari NPM: mekanisme pasar yang mempromo-sikan efisiensi dan kualitas, penekan-an pada nilai uang, dan penciptaan kapasitas berkelanjutan untuk dan operasi pemeliharaan (lihat, misalnya, Koppenjan dan Enserink, 2009). mem-bangun, infra-struktur jalan raya, limbah pembangkit patungan dengan nasional dan infrastruktur publik tanpa kontroversi: ada perdebatan mengenai apakah memang outsourcing untuk sektor swasta melalui usaha patungan atau BOT menghasilkan penghematan biaya dan defisiensi fi ef bagi pembayar pajak bahwa pemerintah beriklan, dan apakah jangka panjang kunci KPS dalam pengaturan yang membatasi pemerintah fleksibilitas (Hodge dan Greve, 2007). Perdebatan nilai instrumental dari KPS infrastruktur; Kontroversi lain datang dari sisi normatif. Ketika penyediaan barang publik, seperti air dan listrik, outsourcing untuk penyedia swasta yang berusaha untuk memulihkan biaya mereka melalui biaya pengguna, beberapa kritikus menganggap bahwa KPS seperti menyangkal mereka yang tidak bisa membayar orang miskin Infrastruktur KPS tidak ini menyangkut Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 74
dan terpinggirkan hak dasar untuk barang publik . kapasitas KPS mungkin dalam beberapa alamat kasus kebutuhan pelayanan, tetapi mereka secara eksplisit fokus pada membantu untuk mengembangkan keterampilan, sistem, yang memungkinkan kelompok-kelompok atau organisasi untuk bantuan untuk membantu diri mereka sendiri. donor adalah sumber utama dukungan untuk KPS tersebut, dan mereka dapat ditemukan di berbagai sektor: kesehatan, pendidikan, penge-lolaan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan pertanian. Wescott contoh global, (2002) menawarkan regional, dan nasional kemitraan untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan terpadu yang dikombinasikan pesisir tinggi, dan pemerintah, perguru-an masyarakat di antaranya adalah penge-tahuan dan penelitian kemitraan, seperti Kelautan Australia Jaringan Masyarakat; lain menawar-kan kursus pelatihan dan / atau proyek percontohan perilaku, seperti Kemitraan daerah dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Seas of East Asia (PEMSEA). Pengembangan kapasitas KPS dapat berupa jaringan twinning pengeta-huan organisasi, MOU, atau kontrak formal. Mereka orientasi sering memiliki normatif yang menyoroti otonomi dan lembaga untuk menerapkan kapasitas baru mereka seperti inginkan. Kepemilikan dan pemberdayaan dinilai sebagai me-ningkatkan kemandirian dan lembaga. Pembangunan dan kemampuan ditargetkan yang internasional setempat. Beberapa dan Pesisir longgar, kelompok dibantu yang mereka Kapasitas adalah konsep yang luas, dan tidak mudah untuk mengkarakterisasi dalam hal metrik kinerja. Pengembangan kapasitas KPS dinilai menggunakan beberapa langkah, termasuk (mungkin transfer sederhana) keterampilan dan sistem pengetahuan, penciptaan sebagai organisasi mengemukakan untuk ke terhubung melakukan perencanaan, (misalnya, penganggaran, sumber daya manusia, dan evaluasi), modal monitoring intelektual penggunaan (ditunjukkan keterampilan dan pengetahuan), dan dan modal jaringan pengetahuan komunikasi dan kepercayaan). kemampuan sosial (keterampilan ditambah pembangunan ekonomi KPS adalah kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Di AS, Eropa, dan Inggris, kemitraan seperti yang umum di kota, kabupaten, dan tingkat negara, dengan kombinasi lokal, negara bagian, dan pendanaan federal; misalnya, program Mainstreet USA. Di kategori ini jatuh banyak dari kemitraan lahir pada sisi sektor swasta dari program tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen ke baris bawah dua atau tiga. Pemerintah dan mitra donor internasional sering memainkan peran broker, baik dari segi fi nance dan mencocokkan perusahaan- perusahaan swasta dengan LSM dan / atau masyarakat lokal. USAID Global Development Alliance (GDA) adalah salah satu example.6 KPS pembangunan ekonomi dapat mengambil bentuk joint venture, kontrak, atau MOU. Di tingkat global, KPS bertujuan mobilisasi sumber sektor-spesifik untuk daya, kontribusi fi c untuk pembangunan ekonomi di negara-negara miskin (lihat Banteng dan McNeill, 2007). Contoh yang terakhir ini adalah Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis Global dan Malaria dan Facility Environment Fasilitas Pembiayaan untuk Remittances. langkah- Metrik Kinerja fokus pada langkah kemiskinan, keberlanjutan profitabilitas lintas sektoral sering (GFATM), (GEF), pengurangan dan Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 75
pengusaha (misalnya, program lembaga keuangan mikro), triple bottom line atas-mencatat, dan mobilisasi norma mengemudi sumber termasuk pemberdayaan dan penentuan nasib sendiri, pemerataan manfaat, dan perhatian terhadap masuknya kelompok ekonomi atau sosial yang terpinggirkan (misalnya, perempuan, masyarakat adat, dan kasta dikecualikan). baru dibuat daya. Tabel 1 menjelaskan teori KPS ni menyangkut pemetaan praktis tipologi KPS, metrik terkait, dan tujuan normatif terkait dengan kemitraan individu di sektor tertentu atau negara. Namun, di luar fokus individu ini, KPS adalah ekspresi dari modalitas pemerintahan alternatif untuk hierarki dan pasar. Karena itu, mereka perlu dianalisis dan dinilai dari perspektif yang menyumbang mereka untuk baik mencapai (Bovaird, 2004; Brinkerhoff, 2007; Edgar et al, 2006). Artinya, selain adanya manfaat spesifik yang KPS dirancang, kita perlu mengevaluasi sejauh mana (a) KPS menghasilkan layanan publik, dan (b) perilaku mitra sejajar dengan prinsip dan praktek good governance. sebagai instrumen pemerintahan yang struktur utama organisasi dan proses, metrik kinerja, dan dimensi normatif terkait. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dapat dioperasionalkan melalui berbagai pengaturan, mulai dari informal untuk mengikat secara hukum. bahwa Paling perjanjian formal akan codi fi ed dalam kontrak. dapat mempertimbangkan bahwa mutualitas lebih mudah ditangkap dalam proses desain dan hasil dari mekanisme ini melalui apa yang disebut 'Kesepakatan Kemitraan' (Evans et al., 2004). sering diasumsikan Namun, mitra Kasus-Kasus Isu Pemerintahan Tabel taksonomi berdasarkan tujuan 1. kemitraan publik-swasta: Fokus pada tata pemerintahan yang baik mengarah ke pemeriksaan KPS yang bergerak melampaui tambahan kation modi fi dalam praktek untuk memperkenalkan perubahan (Mandell dan Steelman, 2003) yang ada. perspektif ini juga dapat memperpanjang peran KPS di luar sistem pemerintahan nasional ke dunia internasional (lihat bo rzel dan Risse, 2005; Banteng dan McNeill, 2007). Dengan demikian, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang diakui secara internasional dan norma-norma dapat dimasukkan bukan hanya dalam operasionalisasi KPS tetapi dalam tujuan mereka. tujuan sistem Tabel 1 merangkum kerangka. Untuk setiap tujuan, tabel menunjukkan KPS dan Layanan KPS atas review menunjukkan, meskipun alasan berasal mereka, dalam prakteknya banyak KPS mungkin tidak memiliki layanan publik, baik pelaksanaan miskin (termasuk peraturan pemerintah yang tidak memadai) atau insentif miring; dan / atau mereka mungkin menghasilkan tidak diinginkan, konsekuensi yang seperti 'mengeruk' kapasitas pemerintah (lihat Rhodes, 1997). Keuntungan bagi sektor swasta, seperti reputasi dan profit, serta berbagi biaya keuntungan / inovasi), pembagian Seperti di karena jangka panjang (misalnya, dan risiko Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 76
diperlukan yang memotivasi pelaku untuk membentuk dan berpartisipasi dalam KPS. Namun, ini tidak selalu sejalan dengan tujuan sosial utama yang KPS dirancang. Misalnya, KPS dapat membatasi persaingan dan pilihan, meningkatkan biaya untuk konsumen, dan membatasi akses ke inovasi. Risiko ini sudah dikenal dalam praktek dan tentang hak literatur intelektual, dengan kasus kekayaan terdokumentasi tentang farmasi, dan di industri misalnya, komputer, pemrograman filantropis Microsoft di Afrika (Jual, 2009). untuk insentif Semua KPS, untuk membenarkan partisipasi sektor publik, berusaha untuk beberapa menghasilkan keuntungan publik dan memasukkan norma-norma yang dalam banyak kasus yang reflektif dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai tipologi di atas diringkas dalam Tabel 1 menjelaskan. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa praktek mereka dapat jatuh pendek dari ideal. Gambar 1 menggambarkan matriks distribusi manfaat ts (dimaksudkan dan / atau good menyadari). Dari governance, sebuah KPS yang ideal akan menghasilkan keuntungan publik yang lebih signifikan, dan akan jatuh baik Quadrant 2 atau 4. Untuk mitra swasta, Quadrant 2 - baik manfaat public private dan tinggi tinggi - akan diinginkan, tapi Quadrant 1 bisa memegang beberapa menarik juga. Salah satu aspek dari perdebatan mengenai infrastruktur KPS adalah apakah atau tidak mereka jatuh ke dalam Kuadran 1 atau 2. KPS di Quadrant 3 tidak akan mungkin dimulai, atau akan dipertahankan untuk waktu yang lama, karena akan di baik pemerintah maupun kepentingan aktor swasta '. setidaknya perspektif jika diluncurkan tidak Gambar 1.Pemetaan Keuntungan KPS Sumber: Bovaird, 2004 Gambar 1 menunjukkan bahwa KPS dapat dipetakan bersama dimensi dan kesesuaian dan / atau efektivitas dinilai ini bergerak yang melampaui metrik diidentifikasi dalam Tabel 1 untuk menyoroti sejauh mana mereka metrik pada akhirnya berkontribusi pada publik. Tentu saja, Definisi dari layanan publik' yang subjektif dan ideologis, dan KPS yang dinamis, sehingga lokasi tepat mereka dalam Tabel 1 ini matriks dapat dikenakan dapat interpretasi berubah dari Timur5. Yang mengatakan, tempat grafis benefit publik yang tepat pusat, sebagai mengingat bahwa KPS mengaburkan garis antara peran dan tanggung jawab ini publik dan swasta. Selanjutnya, menunjuk-kan bahwa orang-orang KPS yang lebih tinggi di masyarakat daripada manfaat pribadi (dirasakan dan / atau cenderung untuk aktual) mungkin menikmati dukungan publik yang lebih besar, dan akan diberikan legitimasi oleh warga. sesuai. Tabel kinerja dan evaluatif kriteria KPS dan norma-norma pemerintahan internasional yang baik Khusus untuk KPS yang tujuannya 5 Pesch (2005) melihat dari aspek ideologis mendefinisikan publicness dan layanan publik. Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 77
mengatasi masalah kebi-jakan global tujuan-tujuan atau pembangunan aktor transnasional angka sering di antara mitra; misalnya, perusahaan multi- nasional, koalisi advokasi global, dan lembaga multilateral (misalnya, Keck dan Sikkink, 1998; Waddell dan Khagram, 2007). Sejauh mana KPS tersebut atau pemerintahan norma memajukan internasional yang baik bervariasi. berkontribusi Sebuah terhadap variasi yang adalah jenis otoritas yang anggota KPS memiliki akses dan dapat memobilisasi. Avant et al. (2010: 11) mengidentifikasi lima dasar kewenangan untuk apa yang global: mereka kelembagaan, ahli, berprinsip, dan kapasitas. KPS paling sering berfungsi dengan tanggung jawab didelegasikan, di mana otoritas adalah 'pinjaman' dari aktor otoritatif lainnya, dalam hal ini pemerintah nasional dan / atau lembaga multilateral (misalnya, Uni Eropa, PBB, Organisasi Perdagang-an Dunia). bisa 'berlumpur hubungan antara prefe-rensi negara dan hasil'. wilayah dikaburkan ini membuka pintu bagi mempromosikan norma-norma yang eksplisit mungkin berpartisipasi aktor-aktor negara, bahkan ketika mereka mungkin seolah-olah menganggap ke retorika KPS tertentu. Non-negara dapat menambah didelegasikan dengan otoritas Expert- dan kapasitas berbasis untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari KPS. Pada saat yang sama, mereka mungkin memanfaat-kan untuk otoritas-prinsip memberlakukan, menyebarkan, dan mempromosikan norma pemerintah-an internasional kewenangan tertentu tersebut dapat beresonansi lebih bagi mengejar ekonomi, bisa memperkuat yang faktor sebut 'gubernur didelegasikan, Delegasi tersebut inter-nasional niat tidak peserta KPS kekuatan berbasis mereka pelaku yang berbagi tujuan tersebut, daripada pemerintah yang mungkin hanya memiliki komitmen nominal atau terbatas pada norma-norma ini. ini menunjukkan bahwa peserta KPS dapat memanfaatkan didelegasikan, ahli, dan untuk otoritas kapasitas mereka mempromosikan tata kelola internasional dengan pemerintah / atau rendah, kapasitas sementara mengguna-kan otoritas prinsip untuk mengga-lang dukungan lebih lanjut dari mitra seperti hati dan stakeholder. Norma-norma ini mungkin termasuk nilai-nilai demokrasi liberal (misalnya, seperti kebebasan dasar pidato, agama, dan perakitan), hak asasi manusia, perilaku pemerintahan yang baik. Beberapa norma-norma ini, seperti akuntabi-litas, keadilan, dan pemberdayaan merupakan bagian dari alasan-alasan yang jelas untuk berbagai jenis KPS, seperti digambarkan pada Tabel 1. Kerangka otoritas norma-norma tahan dan dan terkait inklusi sosial, Kontribusi Symposium Bagian ini ikhtisar dan komen-tar pada kontribusi untuk buku ini. Diskusi menganggap tujuan contoh KPS, dan mengeksplorasi bagaimana kasus-kasus kemitraan pertanyaan menerangi penyediaan tunjangan bagi publik dan promosi / sesuai dengan norma-norma internasional tata kelola yang baik atas. Sementara diperkenal-kan di memiliki masing-masing implikasi untuk dua tersebut (publicness norma-norma dan internasional), penekanan relatif mereka bervariasi. artikel tujuan Dalam hal tujuan KPS disebutkan pada Tabel 1, contoh yang disajikan dalam artikel di sampul simposium infrastruktur. semua tujuan kecuali Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 78
Artikel Arthur Goldsmith terlihat di KPS perusa-haan sosial yang menargetkan pem- dan pengurangan Alyson Lipsky membahas kemitraan pelayanan yang melibatkan organisasi keagamaan sebagai penyedia layanan kesehatan di Afrika. Jennifer Brinkerhoff menilai peran diaspora sebagai mitra dalam pembangunan internasional KPS untuk tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan kapasitas. Artikel oleh Susan Aaronson dan Anna Wetterberg kedua melihat tujuan kebijakan ulasan pembangunan Aaronson dan analisis kasus Extractive Industries Initiative Transparency (EITI), yang menetapkan spesifik KPS dan untuk memerangi memastikan bahwa sumber daya yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam berkontribusi pada pembangunan nasional. Wetterberg meneliti penga- laman Pabrik Lebih Baik Kamboja (BFC) kemitraan, yang berusaha secara bersamaan untuk melindungi hak-hak pekerja bahwa dan memastikan produsen pakaian Kamboja memenuhi standar akan untuk memungkinkan mendapatkan keuntungan dari investasi multinasional. bangunan ekonomi kemiskinan. dengan interna-sional dan kemitraan ekonomi. korupsi perburuhan yang mereka diaspora untuk pembangunan interna-sional. Diaspora migran mempertahankan sambungan, psiko-logis atau materi, ke negara asal mereka merupakan potensi besar pada pembangunan negara asal mereka. Mereka melakukannya melalui asosiasi informal seperti masyarakat berbasis internet, organisasi filantropi nirlaba, bisnis, dan asosiasi advokasi (lihat, misalnya, Brinkerhoff, 2009). artikelnya menawarkan berbagai pelajaran dari pengalaman untuk menginformasikan strategi organisasi kemitraan diaspora. sebagai mitra yang un-tuk berkontribusi LSM Dia memperingatkan masyara-kat donor mengenai asumsi teruji bahwa tujuan kontribusi diaspora ke daerah asal mereka dapat rapi terkooptasi dalam pelayanan pembangunan nasional, baik publik. Sementara kepentingan pribadi organisasi diaspora harus hati-hati ditimbang dengan tujuan umum bersama kemitraan tersebut, isu dia menyoroti satu publik versus kurang kepentingan pribadi, dan tunjangan publik akan berkurang dari waktu ke waktu. Penyerapan anggota diaspora menjadi kemitraan yang terbangun antara donor atau didominasi pemerintah dapat mengurangi sangat layanan bahwa negara-negara asal dan donor berusaha untuk memanfaatkan. Seiring waktu, tersebut untuk kapasitas kemitraan risiko umum aliran menghasilkan manfaat ts memburuk tanpa perhatian. salah Penyediaan Layanan Publik Lipsky mengeksplorasi potensi layanan dari organisasi berbasis agama (FBO), secara khusus untuk kemitraan menargetkan pemberian layanan kesehatan di Afrika. telah disampaikan pelayanan FBO publik yang secara global untuk membutuhkan beberapa waktu, sering independen. peran relatif beroperasi Demikian pula, Dalam membahas aktor KPS tiga dari artikel eksplisit tertentu, mengatasi dari kontribusi untuk buku ini membahas keunggulan komparatif pelaku swasta baru sebagai mitra, dan bagaimana fitur mendefinisikan dari, dan alasan-alasan untuk, kemitraan kondisi keterlibatan mereka dalam KPS. J. Brinkerhoff organisasi mengeksplorasi Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan publicness. Dua kepada mereka namun prospek 79
mereka dalam arena layanan tertentu - seperti pelayanan kesehatan - menerima perhatian baru, karena beberapa alasan. Pertama, karena track record mereka dalam melayani populasi sulit dijangkau, mereka mungkin menjadi mitra penting dalam upaya untuk memenuhi MDGs terkait kesehatan. Kedua, keprihatinan saat ini dengan pelayanan yang berkelanjutan telah menyebabkan minat lebih dalam mengintegrasikan FBO dekat ke dalam sistem kesehatan nasional. Lipsky membandingkan dan kontras FBO dan LSM sekuler sebagai layanan dan mitra, dan menerangi kelemahan yang menjadi ciri FBO. Adapun kriteria dalam hal layanan publik (Gambar 1), penerapan layanan mereka untuk pelayanan rutin atau penyediaan jasa dalam situasi darurat (peran lama untuk FBO) adalah pada kesempatan yang kontroversial. Misalnya, di U. S., pemerintahan Bush santai aturan yang melarang FBO yang menerima dana pemerintah untuk memberikan bantuan darurat dari dakwah di kalangan populasi penerima, memprovokasi kekhawatiran di beberapa tempat untuk mengaburkan batas antara gereja dan negara. tempat keterbatasan pada penyediaan layanan HIV / AIDS berdasarkan keyakinan agama dan striktur yang mengabaikan praktik terbaik medis. Dengan kata lain, FBO memiliki tujuan yang berbasis agama swasta bersama tujuan pelayanan. Dengan demikian, kemitraan FBO- pemerintah mengha-dapi interpretasi yang berbeda dari keinginan dan kesesuaian akan mereka, memerlukan negosiasi hati kebersamaan dan identitas organisasi masalah untuk mencapai hasil pelayanan publik yang dimaksudkan. untuk kemitraan Beberapa FBO dan Artikel Goldsmith menghadap-kan layanan publik-swasta keseimbangan kepentingan dalam kemitraan yang meminta perusahaan- perusahaan swasta dalam mengurangi mening-katkan kemiskinan pembangunan ekonomi. Dia meninjau pengalaman dari berbagai perusahaan sosial, melihat lembaga keuangan mikro, pemasaran pro-miskin 'dasar piramida' konsumen, rantai pasokan yang adil untuk kedua produk pertanian dan non- guna pertanian, (misalnya, ponsel), dan investasi modal ventura sosial. Ini perusahaan sosial biasanya membuat kemitraan dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan / atau nasional, pemerintah, LSM, dan asosiasi masyarakat. analisisnya mencatat bahwa sementara pemikiran sosial teoritis mencapai bahwa berpendapat masyarakat (notabene miskin keuntungan untuk negara berkembang) bisa menjadi lebih efisien dibandingkan dengan apa yang akan dipertahankan melalui investasi swasta saja. Dalam prakteknya, KPS yang meluncurkan perusahaan sosial sangat bergantung pada kontribusi dari sektor publik dan Dia mitra menyimpulkan bahwa untuk perusahaan sosial KPS untuk terus menghasilkan manfaat bentuk pengurangan kemiskinan, sumber daya berkelanjutan publik yang diperlukan. dan manfaat dan teknologi tepat untuk perusahaan masyarakat sipil. publik dalam Kasus Aaronson dan Wetter-berg ini memperbesar publicness melampaui nasional batas-batas untuk mengungkapkan bagaimana mereka KPS berkontribusi tidak hanya untuk di masing-masing layanan negara, juga untuk produksi barang publik global, diwujudkan dalam (dibahas norma-norma lebih lengkap di bawah). EITI secara eksplisit berusaha untuk menetapkan batas atas keuntungan pribadi - terutama mereka yang berasal dari korupsi - publik tetapi internasional Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 80
transparansi dalam melalui promosi perjanjian industri ekstraktif dengan pemerintah, menggunakan masya-rakat sipil nasional dan validator dari masyarakat internasional sebagai anjing penjaga. BFC kemitraan meliputi hak- hak buruh ke dalam operasionalisasi publik. memberikan efek. Dia memperingatkan, bagaimana-pun, bahwa masyarakat sipil tetap mitra lemah di KPS, di mana ketidakseimbangan kekuatan mendu- kung perusahaan multinasional. dan pemerintah BFC kemitraan menggambar-kan bagaimana prinsip berbasis otoritas, dikombinasikan dengan insentif pasar, dapat mencapai perubahan perilaku norma-norma sesuai internasional, dalam hal ini standar ketenagakerjaan kasus untuk melindungi hak-hak pekerja Kamboja Kasus KPS ini mengga-bungkan berlakunya norma- norma internasional dengan produk layanan publik; di Kamboja, kondisi pabrik bekerja diperbaiki dan penyalah- gunaan buruh yang terorganisir dibatasi. Wetterberg meneliti BFC dalam hal interaksi antara kompetensi khas, bunga, dan otoritas dari tiga mitra (pemerintah, industri garmen, dan Organisasi Buruh Internasional), yang memungkinkan standar KPS perburuhan diamanatkan interna-sional bahwa tidak ada anggota kemitraan bisa mencapai individual. Dengan demikian, bagaimana BFC karakteristik - kembar mutualitas dan identitas organisasi - untuk dapat menggabungkan sinergis. menghasilkan hasil yang analisis bahwa menunjukkan keberhasilan BFC dicapai telah sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global; penurunan permintaan dari konsu-men negara maju untuk fashion mengungkapkan kerentanan keter-gantungan KPS pada satu demikian, beberapa negara lain telah menunjukkan minat dalam model kemitraan BFC. Tata Kelola Pemerintahan yang Berstandar Internasional dengan EITI dan BFC adalah contoh untuk kemitraan terhadap meningkatkan seperangkat norma-norma interna-sional terkait dengan tata kelola yang baik: transparansi, mengurangi korupsi, dan menghormati hak asasi manusia. diskusi Aaronson tentang EITI mencatat rekor campuran kemajuan dalam membangun komitmen negara KPS meskipun didukung berbagai mitra. analisisnya mengungkapkan keragaman motivasi antara para mitra, yang menyoroti kesulitan dalam mencapai kebersa-maan yang menjadi ciri khas ekspresi sepenuhnya kemitraan. Faktor positif adalah penerimaan di seluruh dunia meningkat dari norma-norma internasional transparansi sekitar mengenai eksploitasi sumber daya, yang telah membantu untuk mendorong apa adalah proses kepatuhan sukarela. KPS meliputi yang didelegasikan dari Bank Dunia dan aktor lainnya, internasional otoritas ahli validator, dan, setidaknya dalam kapasitas masyarakat sipil sebagai pengawas. Dia mengamati bahwa tambahan penting dalam EITI adalah membangun kapasitas untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam pemerintahan eksploitasi sumber daya alam, yang memegang janji untuk ekspresi yang lebih lengkap pada tingkat norma-norma internasional yang EITI berusaha untuk Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan yang berusaha kepatuhan dari untuk menegakkan mencontoh-kan kemitraan kewenangan pendukung teori, otoritas item tujuan industri. Namun yang juga potensi mempromosikan internasional. Diaspo-ra Sumber dimaksud dalam membahas norma-norma spesifik ini daya artikel negara dari 81
memiliki potensi untuk mempromosikan norma-norma nilai-nilai berpengalaman dan diperoleh melalui pengalaman migrasi dan di negara tinggal mereka yang baru diadopsi internasional. pemahaman Dalam mereka dari kedua negara asal dan negara budaya dan norma tinggal, mereka mungkin sangat baik terletak untuk bertindak sebagai penyiar norma 2011). (Brinkerhoff Organisasi berbasis agama, berdasarkan keung-gulan komparatif mereka dalam mencapai miskin dan berdiri moral dan etika mereka, memberikan kontribusi untuk memberlakukan pelayanan dan normatif pemerintahan Millenium internasional, Development Goals. Akhirnya, usaha sosial, diri, mewujudkan norma-norma interna-sional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; yaitu, prinsip bahwa bisnis swasta memiliki tanggung le-bih dari jawab sekedar layanan keputusan. dan dan Riddle, target seperti sosial KESIMPULAN terus menyita perhatian pembuat administrator kebijakan, publik, dan peneliti akademis mencari konsep yang (a) memobilisasi menjanjikan untuk sumber daya luar yang tersedia untuk entitas sektor publik sendiri, dan (b) menawarkan solusi untuk masalah yang kompleks organisasi. Kemitraan 'mata uang' telah mendevaluasi oleh terlalu sering menggunakan istilah, sehingga sebagai beberapa menganggapnya konseptual kosong dan hanya politis. Namun, premis di balik lokakarya penelitian yang menyebabkan masalah khusus ini dan kontribusi untuk buku ini adalah bahwa pemeriksaan KPS tetap baik analitis valid dan praktis berharga. KPS dan mekanisme Di antara kesimpulan yang dapat ditarik dari kontributor dan eksplorasi kita bersama adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku sektor publik (nasional dan transnasional) mencari mitra baru untuk berkontribusi sumber daya mereka yang unik dan kapasitas untuk mengatasi tantangan global yang pencarian telah menyebabkan 'teman seranjang,' gelisah yang menyoroti pentingnya memahami keunggulan komparatif dan kepentingan pelaku datang bersama-sama dalam kemitraan. Ini menempatkan penekanan pada dimensi mutualitas kemitraan jika sinergi diantisipasi harus diperoleh dari kompetensi khas yang berasal dari identitas organisasi. Kesimpulan ini keterlibatan sangat diaspora dalam kemitraan pembangunan internasional, J. sebagai Brinkerhoff menunjukkan. beberapa penting untuk artikel Kedua, sementara dominasi sektor publik dapat merusak manfaat diantisipasi kemitraan, jika publicness melekat dalam KPS adalah untuk direalisasikan, tidak harus kepentingan pribadi mendikte hubungan bersama. Mencapai keseimbangan yang tepat dari kepentingan dan insentif antara mitra heterogen analisis menantang. Goldsmith dari perusahaan sosial KPS dan kemiskinan ini, seperti menimbulkan pertanyaan orang lain melihat sektor swasta dan kemitraan pembangunan internasional (misalnya, Kolk et al., 2008). Potensi kepentingan yang berbeda juga hadir FBO dalam untuk pelayanan kesehatan, seperti yang dibahas oleh Lipsky. pengurangan penggunaan Ketiga, aspek good governance prinsip-prinsip kemitraan, / atau pengoperasian kemitraan dan sebagai tujuan eksplisit, menambahkan lapisan kompleksitas desain kemitraan dan operasi di luar metrik dari efisiensi, efektivitas, dan sinergi. Bertindak atas sebagai Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 82
prinsip-prinsip ini berarti bahwa inklusi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan perilaku etis menjadi bagian integral 2004; fungsi Brinkerhoff, Unsur-unsur 2007). normatif dari KPS - yang bisa dikatakan melekat pada mekanisme KPS sendiri - telah mungkin sampai sekarang berada di bawah diakui. Potensi KPS untuk mewujudkan dan mempromosikan norma tertentu dan nilai-nilai memiliki kedua implikasi instrumental dan etika dalam hal ahli waris dan / atau pasangan penentuan nasib sendiri dan kepemilikan hasil KPS. Selain itu, karena KPS fungsi membutuhkan dan kepercayaan, di mana lingkungan operasi mengecilkan atau merusak elemen-elemen inti, seperti di negara- negara mana pemerintahan yang baik terbatas atau kurang, kemampuan kemitraan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (baik barang publik / manfaat ts, tata pemerintahan yang baik, atau keduanya) diletakkan pada risiko. Tingginya variasi dalam kemajuan bahwa dokumen Aaronson dengan EITI tingkat negara jelas dari KPS adalah demonstrasi ancaman ini. kemitraan (Bovaird, komitmen berkembang di Keempat, penggunaan kemitraan untuk mengatasi masalah transnasional menarik perhatian pada sumber yang berbeda dari otoritas yang beroperasi dalam kombinasi dalam kemitraan tersebut (Avant et al., 2010). Karena kemitraan menurut Batley (2006) kegiatan mitra, misalnya, mencatat bahwa banyak penyedia layanan non- negara penting, seperti pengusaha lokal, praktisi individu, dan organisasi berbasis masyarakat, yang tersisa dari KPS, dan tanpa mungkin memperhatikan tujuan bersama. Dalam hal ini konstruksi organisasi cenderung jauh dari hirarki, yang berdiri dari peserta menjadi penting untuk hubungan terlalu diatur kekuasaan mereka antara satu sama lain. Berbagai sumber otoritas menambahkan nuansa dan kompleksitas penentuan kekuasaan dan latihan dalam waktu KPS. Mitra membawa lebih dari satu jenis wewenang kepada KPS, dan lemah dalam satu, mungkin sedangkan yang relatif kuat di lain. Analisis Wetterberg untuk Kamboja BFC menunjukkan faktor ini. relatif Kesimpulan akhir yang muncul dari pemeriksaan kami KPS mungkin pernyataan yang jelas, tapi yang tetap dikenakan berulang. Permutasi dari tujuan kemitraan, struktur, dan proses yang sangat besar. Fakta ini membatasi penerapan umum dari set kesimpulan, dan menyarankan hati-hati dalam mentransfer spesifik cs dari satu pengaturan yang juga membuka pintu untuk mengingat, untuk beberapa jenis barang dan jasa publik, tidak menjadi kemitraan mungkin kendaraan tepat. paling Kompleksitas dan kesulitan dalam membuat KPS bekerja secara efektif menunjukkan bahwa mereka harus terutama untuk masalah- diterapkan yang menyerukan masalah layanan tertentu kemitraan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa mungkin ada layanan mereka; trade-off antara layanan yang inklusivitas misalnya, dapat menambahkan dan menyulitkan akuntabilitas. Membuat pilihan seperti menimbulkan sekali lagi segi kekuatan kemitraan tertanam di Provan dan Kenis '(2007) pertanyaan tentang siapa yang akan memutuskan mana manfaat kemitraan KPS manfaat yang paling menonjol? setiap ini lain. Hal yang sosial biaya DAFTAR PUSTAKA Andres LA, Guasch JL, Haven T, Foster V. (2008). The Impact of Private in Sector Participation Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 83
Infrastructure: Lights, Shadows, and the Road Ahead. The World Bank: Washington, DC. Sustainability JE. partnering: through conceptualizing partnerships between businesses and NGOs. In Partnerships, Governance and Development: Sustainable Reflections and Theory P, Glasbergen Practice, Biermann F, Mol APJ (eds). Publishers: Edward Cheltenham, and Northampton, MA; 49-67. Avant DD, Finnemore M, Sell SK. (2010). Who governs the globe? In Who Governs the Globe? Avant DD, Finnemore M, Sell SK (eds). Cambridge University Press: Cambridge and New York; 1-31. Austin (2006). on Elgar UK Batley R. (2006). Engaged or divorced? Cross-service on government relations with non- service-providers. Public state Administration and Development 26(3): 241-251. findings Bo¨ rzel TA. (2002). Organizing Babylon on the different conceptions of policy Public networks. Administration 76(2): 253-273. Bo¨ rzel TA, Risse T. (2005). Public- private partnerships: effective and legitimate tools of international Complex governance? Reconstituting Sovereignty: Political Authority in the Twenty- First Century, Gr E, Pauly LW (eds). University of Toronto Press: Toronto; 195-216. In Bovaird T. (2004). Public-private contested to prevalent practice. of Review Sciences 70(2): partnerships: concepts International Administrative 199-215. Brinkerhoff DW, from Brinkerhoff JM. (eds). nonprofit in relations comparative perspective. Public Administration and Development 22(1). ( 2002). Government- Brinkerhoff JM. (2002a). Government- NGO partnership: a defining framework. Public Administration and Development 22(1): 19-30. Brinkerhoff JM. (2002b). Partnerships International Development: for Rhetoric or Results? Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. Brinkerhoff JM. 2007. Partnership as a governance: good means toward an evaluation framework. In Partnerships, Governance and Development: Sustainable and Reflections Theory Practice, P, Glasbergen Biermann F, Mol APJ (eds). Publishers: Edward Cheltenham, and Northampton, MA; 68-89. to on Elgar UK Brinkerhoff (2009). Digital and Identity Diasporas: Engagement. Transnational Cambridge University Press: Cambridge, UK. Brinkerhoff JM, 2011. Diaspora Riddle L. institutional entrepreneurs as change case of International Business Review 20(5) (in press). JM. agents: the Brinkerhoff JM, Smith SC, Teegen H. ( 2 0 0 8 ) . Beyond the 'non': the strategic space in development. In NGOs and the Millennium Development Goals, SC, Brinkerhoff Teegen (eds). Palgrave MacMillan: New York; 53-81. Bull B, McNeill D. (2007). Development Issues in Global Governance: Public-Private Partnerships and Market Multilateralism. Routledge; New York. for NGOs JM, Smith H Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 84
Edgar L, Marshall C, Bassett M. 2006. Putting Good Partnerships: Governance in Principles Practice. Institute on Governance: Ottawa. Evans B, McMahon J, Caplan K. (2004). The partnership paper chase: partnership structuring agreements and sanitation income Building communities. Partnerships for Development in Water and Sanitation, London. Ghobadian A, Gallear D, O'Regan N, Viney H. (eds). (2004). Public- Private Partnerships: Policy and Experience. Palgrave Macmillan: New York. in water in low Publishing: Northampton, MA; 117-143. Keck ME, Sikkink K. (1998). Activists Advocacy Borders: Beyond Networks in International Politics. Cornell University Press: Ithaca, NY. Kolk A, van Tulder R, Kostwinder E. (2008). Business and partnerships for European Management Journal 26: 262- 273. Koppell JGS. development. (2010). World Rule: Accountability, Legitimacy, and the Design of Global Governance. University of Chicago Press: Chicago. Grimsey D, Lewis MK. (2007). Public Private The Worldwide in and Infrastructure Project Finance. Edward Elgar Publishing Limited: Northampton, MA. Partnerships: Revolution Provision Hodge GA, Greve C. (2007). Public- private an international performance review. Public Administration Review 67(3): 545-558. partnerships: Hodge G, Greve C. (2008). The PPP debate: taking stock of the issues research and agenda. Paper presented at the International Research Society for Public Management, Annual Conference, Brisbane, Australia, March 26-28. renewing the Johnston (2005). as Traditional partnerships: effective accountability in social service contracts in the American states. In The Challenge of Public-Private Partnerships: from International Experience, Greve C, Hodge G (eds). Edward Elgar J, Romzek BS. contracts Learning Koppenjan J.( 2005). The formation of partnerships: transport the in Public public-private lessons from infrastructure projects Netherlands. Administration 83(1): 135-157. nine (2009). in Public-private urban infrastructures: reconciling private sector participation and sustainability. Public Administration Review 69(2): 284- 296. Krishna A. Koppenjan J, Enserink B. partnerships Partnerships between local governments and organizations: community-based exploring the scope for synergy. Public and Development 23(4): 361-371. Mandell MP, Steelman TA. (2003). be Understanding what through accomplished innovations: interorganizational typologies, the context management strategies. Public Management Review 5(2): 197-224. ( 2003). Administration can importance of and North DC. (2004). Partnership as a means economic improve performance. In Evaluation and to Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 85
Development: The Partnership Dimension, A, Feinstein ON, Ingram GK (eds). World Bank Series on Evaluation and Development, Vol. 6. The World Bank: Washington, DC; 3- 7. Osborne Liebenthal SP (ed). (2000). Public- Private Partnerships: Theory and Practice International Perspective. Routledge: London. Pesch U. 2005. The Predicaments of Publicness. Eburon Academic Publishers: The Netherlands. in Delft, Provan KG, Kenis P. (2007). Modes of network governance: structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory 18: 229- 252. Rhodes RAW. 1990. Policy networks: a British perspective. Journal of Theoretical Politics 2(2): 293- 317. University and RTI International: Washington, DC, June 5. Sen A. 1999. Development as Freedom. Random House: New York. Smillie I. (1995). The Alms Bazaar: Altruism Under Fire - Non-profit Organizations and International Development. International Development Research Center: Ottawa. Waddell S, Khagram S. (2007). Multi- stakeholder networks: global emerging systems for the global common good. In Partnerships, Sustainable and Governance Development: on Theory and Practice. Glasbergen P, Biermann F, Mol APJ (eds). Edward Elgar: Cheltenham, UK and Northampton, MA; 261-287. Reflections Weihe G. (2006). Public-private a partnerships: addressing nebulous concept. Working Paper No. 16, International Center for Business and Rhodes RAW. ( 1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, and Accountability. Open University Press: Buckingham, UK Reflexivity, Rosenau P (ed.). 2000. Public-Private Policy Partnerships. MIT Press: Cambridge, MA. Politics, Copenhagen Business School: Frederiksberg, Denmark. Wescott G. ( 2002). Partnerships for community, capacity building: governments universities and working together. Ocean and Coastal Management 45(9-10): 549-571. Sansom K. (2006). Government engagement non-state providers of water and sanitation services. Public Administration and Development 26(3): 207-217. private partnerships and philanthropy: software, computer drug donations, technical and assistance. Paper presented at the Research Workshop on Public Private Partnerships: Addressing Global and Opportunities, George Washington with Sell S. (2009). Public Challenges Wettenhall R.(2003). The thetoric and reality public-private of partnerships. Public Organization Review 3: 77-107. World Bank. Exploring (2005). partnerships between communities in and community driven development: a framework. local governments -------. (2012). Report No. 32709-GLB World Bank. Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Washington, DC, June 29 Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan 86