KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1886 KUH PERDATA THE POSITION OF AUTHENTIC NOTARY DEED AS EVIDENCE ACCORDING TO ARTICLE 1886 OF THE CIVIL CODE MOHD. AFNIZAR DEVINSYAH NASUTION MUKSIN PUTRA HASPY Abstrak Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya sesuai berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para piahk sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah Akta notaris yang kehilangan otensitasnya, hanya akan berguna sebagai alat bukti permulaan dalam tulisan seperti halnya akta dibawah tangan. Hakim tidak lagi terikat untuk menilai akta notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta otentik, akibatnya maka akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum. Kata Kunci : Akta Autentik, Notaris, dan Alat Bukti Abstract Authentic deeds essentially contain formal truth in accordance with what the parties notify the Notary.In the dispute resolution process, authentic deeds which are the strongest and most complete written evidence contribute significantly to the settlement of cases cheaply and quickly. The nature of this study is descriptive analytical.The type of research method used in this study is normative juridical research. The results of the discussion of the problems that arise in this study are presented.The strength of proof of a notary deed as evidence is the power of perfect proof, because the privilege of an authentic deed lies in the power of proof in article 1886 civil code.Notary deeds as authentic deeds have the power of outward, formal and material proof. If the notary deed is made 1
according to the applicable provisions, then the deed will be binding on the parties as authentic deeds and in it includes a court that must accept the notary deed as a perfect proof.The legal consequences of a notary deed which are used as evidence but are considered invalid or have a legal defect are notary deeds that lose their authority, and that will only be useful as a preliminary proof in writing as well as deeds made without legal officials.The judge is no longer bound to judge a notary deed deemed defective as a binding and perfect proof as it must be an authentic deed, consequently the deed can be canceled by the judge or null and void by law. Keywords : Authentic Deed, Notary and Evidence Pendahuluan Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktianmenjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian gunamenemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun ditemukan(rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencobamenetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat inidianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalahperistiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan.1 Tahap pembuktian ini adalah peristiwa -peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antarakedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastiandan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yangdapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dankeadilan.2 Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutupdan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alatbukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah 1 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 33 2 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung, Alumni, 2012, hal. 22 2
menentukansecara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasankebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa Penerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihakyang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalamundang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkanyadalam penyelesaian perkara. Alat bukti ( bewijsmiddel ) bermacam- macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan dipengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan ataudalil bantahan. Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang di utamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdatasebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agarmemberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak- hak yang dimiliki seseorang.3 Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan diperguanakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagimenjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalamPasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri.Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat 3M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2013, hal. 31 3
lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.4 Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatig menurut hukum positif akta otentikterdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang - undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (acte ambtelijk ) dan akta para pihak (partijacte), akte pejabat (acte ambtelijk) adalah akte yang inisiatif pembuatanya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (partijacte) adalah akta yang inisiatif pembuatanya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti aktasurat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.5 Berdasarkan dalil, keterangan dan penjelasan yang disertai alat bukti hakim akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan. Penilaian pembuktian dalam perkara perdata hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu alat bukti dalam pembuktian di persidangan, hakim tidak terikat pada kekuatan alat bukti yang dibuktikan dalam persidangan kecuali Undang - Undangmengatur maka hakim terikat pada alat bukti tersebut, oleh karena itu hakim mempunyai wewenang untuk menilai alat bukti (yudex facti).6 Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktianya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (tegen bewijs) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan 4Ibid, hal. 32 5 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 42 6Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika : Jakarta, 2011, hal. 33 4
sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang - Undang Hukum Perdata. Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahana atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yangberwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut padaPasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahana atas UUJN No. 30 Tahun 2004.7 Notarisadalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik,kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam perundang- undanganbahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya atau untukpembuatan akta otentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunyapejabat yang berwenang untuk membuatnya. Berdasarkan passal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kewenanganNotaris sangatlahluas dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Peranan dankewenanganNotarissangat penting bagi kehidupan masyarakat, yangmengakibatkan Perbuatan dan perilaku Notaris dalam menjalankan Jabatannyarentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, terutamapihak yang membuat akta otentik (akta notariil) yang dibuat oleh atau dihadapanNotaris.8 Tindakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan bagi Notaris tersebutdapat berakibat melemahkanya suatu akta, aktayang sebelumnya memilikikekuatan sempurna sebagai suatu akta otentik dapat diturunkan kekuatannyadengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangantau juga suatu akta dapat dibatalkan demi hukum. 7 Hbaib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 74 8 Ibid, hal. 75 5
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana karakteristik akta notaris sebagai alat bukti? 2. Bagaimana kedudukan akta autentik notaris sebagai alat bukti menurut Pasal 1886 KUH Perdata? Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui karakteristik akta notaris sebagai alat bukti. 2. Untuk mengetahui kedudukan akta autentik notaris sebagai alat bukti menurut Pasal 1886 KUH Perdata Metode Penelitian Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yaituSebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahana atas UUJN No. 30 Tahun 2004 dan KUH Perdata. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 6
Hasil dan Pembahasan Akta adalah surat sebagai alat bukti yangdiberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atauperikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktianmerupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukanarena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkansesuatu hak yang menjadi sengketa.Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama,karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakansuatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadilajimnya atau biasanya berupa tulisan. 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian 9Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 19. 7
demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.10 Menurut Pasal 1867 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata juga disebutkanbahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupundengan tulisan‐tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagianyang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta.Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan buktitentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaaanuntuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu. Syaratpenandatangan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata memuatketentuan‐ketentuan tentang pembuktian dari tulisan‐tulisan dibawah tangan yangdibuat oleh orang‐orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.Tulisan‐tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan‐tulisanlainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangannya, karena denganmenandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaranapa‐apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat‐surat atau tulisan‐tulisan yangdinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatanpembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelummelengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebihdahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud denganmembuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yangdikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.11 Tugas dari hakim atau pengadilan, adalah menetapkan hukum atauundang‐undang secara khas, atau pun menerapkan peraturan 10Ibid, hal. 20 11Pitlo dalam buku M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Belanda,PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal 51. 8
undang‐undang manakahyang tepat bagi penyelesaian suatu perkara. Dalam proses sengketa perdata yangberlangsung di muka pengadilan, masing‐masing pihak memasukkan dalil‐dalil yangsaling bertentangan, dari hal‐hal tersebut hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil‐dalil manakah yang benar dari masing‐masing pihak yang bersengketa tersebut.Ketidakpastian hukum dan kesewenangan akan timbul, apabila hakim dalammelaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan keputusannya ataskeyakinannya itu kurang kuat dan murni, keyakinan hakim haruslah didasarkan padasuatu yang oleh undang‐undang disebut sebagai "alat bukti". Berdasarkan uraiansingkat di atas dapat terlihat, bahwa pembuktian itu sebenarnya merupakan suatubagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan‐aturan tentangbagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapapentingnya hukum pembuktian itu diatur dalamKitab Undang‐Undang HukumPerdata, yang mengatur ketentuan‐ketentuan hukum materiil.12 Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materiil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan. Bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, 12M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 38. 9
bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang itu. 13 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya. 14 Menurut rumusan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tandatangannya tercantum dalam akta dibawah tangan wajib secara tegas untuk mengakui atau membantah tandatangannya, sedangkan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut, cukup menerangkan bahwa ia tidak mengenal tulisan dan tanda tangan dari orang yang mereka wakili. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan 13Adrian Sutedi, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif DalamPerkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 31 14Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, Media ilmu, Jakarta, 2011, hal.12. 10
kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (rechtszekerheid). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 15 a. akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; b. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; c. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta. Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta otentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu: 16 a. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat, b. akta yang dibuat dihadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau akta partij. Maksud dengan akta relaas atau akta pejabat, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum (pejabat umum) yang ditunjuk oleh undang- undang. Suatu akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta yang menuangkan (relaas) atau uraian secara otentik tentang suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Akta yang memuat kesaksian notaris tentang apa yang dilihat, disaksikan serta dialami sendiri oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, dinamakan sebagai akta yang dibuat oleh notaris. 17 Sedangkan yang dimaksud dengan akta partij atau akta para pihak adalah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum (pejabat umum), yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan 15Adrian Sutedi, Op.Cit, hal. 32 16Pieter E Latumenten, Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004, Eressco, Bandung,2010, hal.27. 17Ibid, hal. 28 11
meminta pegawai umum (pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta. Akta notaris dapat juga memuat keterangan mengenai sesuatu hal yang terjadi atau uraian mengenai suatu perbuatan yang dilakukan para pihak dihadapan notaris. Akta dalam bentuk ini, biasanya para pihak datang dan dengan sengaja memberikan keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum agar di konstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta yang memuat keterangan para pihak ini disebut dengan, akta yang dibuat dihadapan notaris.18 Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (formalitas causa) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa), yaitu: 19 1. Fungsi Formil(Formalitas Causa). Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnannya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna. 2. Fungsi Alat Bukti (Probationis Causa). Sejaksemula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari. Selain akta otentik, dikenal pula akta yang dibuat bawah tangan. Kedua akta tersebut menurut hukum acara perdata merupakan bukti tertulis, namun mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah: a. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai kepastian tanggal akta dibawah tangan tidak selalu demikian. 18Syamsul Sidharta, Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal 13. 19Ibid, hal. 15 12
b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial. c. Kemungkinan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan akta otentik. Kesimpulan Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para piahk sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah Akta notaris yang kehilangan otensitasnya, hanya akan berguna sebagai alat bukti permulaan dalam tulisan seperti halnya akta dibawah tangan. Hakim tidak lagi terikat untuk menilai akta notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta otentik, akibatnya maka akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum. Hal itu tergantung dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian atau tidak. Dimana dalam 13
hal syarat subjektif yang terdiri dari syarat kesepakatan dan syarat kecakapan tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Sedangkan dalam hal syarat objektif yang terdiri dari syarat suatu sebab tertentu dan syarat suatu sebab yang halal tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian tersebut batal demi hukum. SARAN Notaris haruslah bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya dengan ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut. DAFTAR PUSTAKA Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008 Arief, M. Isa, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,PT. Intermasa, Jakarta, 1986 Arman,Nawawi, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, Media ilmu, Jakarta, 2011 Asnawi, M. Natsir, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2013 Latumenten,Pieter E, Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004, Eressco, Bandung,2010 Rambe, Ropaun, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 Rasaid, M. Nur, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Samudra, Teguh, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung, Alumni, 2012 14
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika : Jakarta, 2011 Sidharta, Syamsul, Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, Prenada Media, Jakarta, 2010 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001 Sulastini, Ellise T. dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2011 Sutedi, Adrian, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta 15