KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yth. 1. Para Anggota KPU RI 2. Para Ketua dan Anggota KPU Provinsi 3. Para Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di- Tempat SURAT EDARAN NOMOR ,1 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN RAPAT PLENO DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PLENO YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COYID-] 9 A. Latar Belakang Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vints Disease (COVID-L9), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-191, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk Men5rusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-L9 salah satunya terkait mekanisme pengambilan keputusan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut disusun dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai sebagai upaya jdih.kpu.go.id
pengendalian penyebaran COVID-I9 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota khususnya untuk Rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Rutin agar bisa dilaksanakan secara daring. Kebutuhan perubahan mekanisme pengambilan perlu dilakukan setelah memperhatikan status penyebaran COVID-L? di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota yang pada tahun ini sedang mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2O2O. Sebagai pertimbangan, pada tanggal 2 April 2O2O DPR mengesahkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Tata Tertib. Dalam pasal 254 ayat 4 disebutkan bahwa semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembaharuan tatib DPR tersebut rapat telekonferensi atau virtual telah memlllkr legal standing. Berdasarkan pertimbangan di atas maka sangat penting untuk mengatur adanya pelaksanaan rapat pleno dan pengambilan keputusan dalam rapat pleno yang dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-1 9. B. Maksud dan Tujuan 1. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-1 9. 2 jdih.kpu.go.id
2. Penerapan rapat secara daring di KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada tahun 2O2O dalam situasi pandemi COVID-L? dan mencegah terjadinya penyebaran COVID-L? di wilayah kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupatenf Kota. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam surat edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan rapat pleno dan pengambilan keputusan dalam rapat pleno yang dilaksanakan secara daring maupun kombinasi luring dan daring di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1. Rapat Pleno Rutin; 2. Rapat Pleno Tertutup; 3. Rapat Pleno Terbuka. D. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a7); 1 J jdih.kpu.go.id
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a871; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2OLl; 5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 981); 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Tata Tertib (Berita Negara RI Tahun 2O2O Nomor 667); 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-I9); 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 4 jdih.kpu.go.id
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-I9); 10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2O2O tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES/32g/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha di Situasi pandemi; 1 2. Surat Kementerian Kesehatan Nomor pK.02.0 L / B I vl I 839 I 2o2o tanggal 5 Maret 2O2O mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja; 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2O2O Tanggal 29 Mei 2O2O tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2O2O Tanggal 4 September 2O2O; 14. surat Edaran KPU Nomor 19 Tahun 2o2o Tanggal 4 Juni 2o2o rentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. E. Isi Edaran I. Rapat Pleno Tertutup dan Rutin 1. Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup dan Rutin dapat dilaksanakan dengan metode daring maupun kombinasi luring dan daring dengan memperhatikan status tingkat penyebaran COVID-I9 pada masing- masing wilayah. 2. Pelaksanaan Rapat Pleno dengan Metode Daring tetap memperhatikan syarat sah pelaksanaan rapat pleno, kuorum, prinsip efektif, efisien, keamanan dan keselamatan penyelenggara 5 jdih.kpu.go.id
Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terpapar Couid-19 namun berstatus tanpa gejala dan masih dapat melaksanakan tugas dalam kondisi isolasi mandiri dapat menghadiri Rapat Pleno secara daring. 4. Dalam hal Rapat Pleno dilaksanakan secara daring, pelaksanaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota. 5. Dalam hal Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU KabupatenlKota tidak dapat menghadiri Rapat Pleno secara langsung karena terpapar Couid-19, maka Rapat Pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang menghadiri Rapat Pleno secara langsung. 6. Berita Acara ditandatangani secara langsung oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung. Bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota yang mengikuti secara daring proses penandatanganan dilakukan setelah Rapat Pleno. 7. Berita Acara wajib ditandatangani Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota yang hadir secara langsung dan secara daring paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno. 8. Tahapan dan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup dan Rutin sesuai Pasal 6O s.d 70 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenl Kota. 6 jdih.kpu.go.id
II. Rapat Pleno Terbuka 1. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka wajib dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka, dengan mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Couid- 1 9. 2. Ketentuan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : a. Rapat Pleno terbuka merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: 1 . Peserta Pemilu; 2. Tim kampanye; 3. Saksi Peserta Pemilu; 4. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 5. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan 6. Pemangku kepentingan terkait. b. Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan. c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka tidak dilakukan melalui pemungutan suara. d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan. 7 jdih.kpu.go.id
e. Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya. f. Dalam hal Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi. g. Dalam hal Rapat Pleno terbuka tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam. h. Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum. 3. Dalam hal terdapat Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terpapar Couid-l9 namun berstatus tanpa gejala dan masih dapat melaksanakan tugas dalam kondisi isolasi mandiri dapat menghadiri Rapat Pleno Terbuka secara daring. 4. Dalam hal Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menghadiri Rapat Pleno secara langsung karena terpapar Couid-l9, maka Rapat Pleno dipimpin oleh salah satu Anggota yang menghadiri Rapat Pleno secara langsung. 5. Berita Acara ditandatangani secara langsung oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung. Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupat en lKota yang mengikuti secara daring proses penandatanganan dilakukan setelah Rapat Pleno. 6. Berita Acara wajib ditandatangani Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung dan secara daring paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno. 7. Rapat Pleno Terbuka disiarkan langsung melalui media sosial atau media lainnya. 8 jdih.kpu.go.id
UI. Keabsahan Rapat Pleno Rapat Pleno dan Keputusan Rapat Pleno Kpu, KpU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dapat dinyatakan sah Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2OlZ Tentang Pemilihan Umum Pasal 42,43 dan 44 serta peraturan Kpu Nomor 8 Tahun 2Ol9 Tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi dan KpU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kpu Nomor 3 Tahun 2o2o Pasal 66, 6T dan 68 adalah sebagai berikut: a. Rapat Pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2 /3 (dua per tiga) dari jumlah anggota KPU atau 5 (lima) orang Anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir; b. Keputusan Rapat Pleno KPU sah jika disetujui oleh rebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota KpU yang hadir; c. Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam hal jumlah Anggota KpU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir. Dalam hal jumlah Anggota KpU provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; d. Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam har jumrah Anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi yang hadir. Sedangkan untuk jumlah Anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi yang hadir; e. Rapat Pleno KPU KabupatenlKota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota KpU Kabupatenf Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir; f. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. 9 jdih.kpu.go.id
F. Penutup Demikian Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Scptenber 2O2o PIh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM INDONESIA, SAPUTRA l0 jdih.kpu.go.id