Kebijakan AIIB tentang Mekanisme Pihak yang Terdampak Proyek 7 Desember 2018 1. Pendahuluan 1.1. Kebijakan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy, ESP) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) memandu manajemen lingkungan dan sosial yang baik dari proyek yang didanai AIIB (Proyek). ESP memberikan mekanisme untuk konsultasi publik dan pengungkapan informasi tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial Proyek serta untuk penggunaan Mekanisme Penanganan Keluhan tingkat Proyek (GRM Tingkat Proyek). ESP juga mengatur agar AIIB menetapkan mekanisme untuk menerima pengajuan dari pihak yang terdampak Proyek yang meyakini bahwa mereka telah atau mungkin terdampak secara negatif oleh kegagalan AIIB dalam menerapkan ESP. 1.2. Kebijakan ini, yang diadopsi oleh Dewan Direksi, menetapkan mekanisme tersebut, yang dikenal sebagai Mekanisme Pihak yang Terdampak Proyek (Project-affected People's Mechanism, PPM). Unit Penyelesaian Keluhan, Evaluasi, dan Integritas (Complaints-resolution, Evaluation and Integrity Unit, CEIU)1 bertanggung jawab atas fungsi PPM sebagaimana mestinya. 1.3. Meski Presiden mengelola AIIB di bawah pengawasan Dewan Direksi sesuai dengan Pasal 29(4) Pasal Perjanjian AIIB, Kebijakan ini mengakui bahwa Presiden telah mendelegasikan aspek penting dari otoritas manajemen ini sehubungan dengan operasi investasi kepada Wakil Presiden dan Direktur Investasi; dan Wakil Presiden, Kebijakan dan Strategi. Oleh karena itu, jika dalam Kebijakan ini diperlukan tindakan dari Manajemen, istilah "Manajemen" berarti Wakil Presiden dan Direktur Investasi; dan Wakil Presiden, Kebijakan dan Strategi. 1.4. Kebijakan ini dianggap sebagai "kebijakan utama" Dewan Direksi, sesuai dengan Pasal 26 Pasal Perjanjian AIIB. 1.5. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 31 Maret 2019 dan berlaku untuk semua Proyek2 yang Pembiayaannya sedang dipertimbangkan atau disetujui pada atau setelah tanggal tersebut. Proyek yang Pembiayaannya sedang dipertimbangkan 1 Ini adalah nama baru untuk Unit Kepatuhan, Keefektifan, dan Integritas yang diusulkan dalam dokumen Mekanisme Pengawasan untuk dipertimbangkan dalam Pertemuan Dewan pada September 2018. Catatan kaki ini akan dihapus setelah PPM disetujui. 2 Proyek mengacu pada serangkaian aktivitas tertentu yang untuknya AIIB (i) mempertimbangkan untuk memberikan Pembiayaan (ii) atau telah menyetujui Pembiayaan atau (iii) telah memberikan Pembiayaan. Untuk tujuan definisi ini, AIIB akan dianggap "mempertimbangkan untuk memberikan Pembiayaan" jika Lembar Informasi Ringkasan Proyek (Project Summary Information, PSI) untuk Proyek telah diungkapkan.
atau disetujui sebelum tanggal tersebut tunduk pada Kebijakan ini, dengan ketentuan pengajuan terkait sehubungan dengan Proyek tersebut dikirimkan dalam jangka waktu yang sesuai yang ditetapkan dalam Bagian 4 (Batas Waktu untuk Pengiriman). 2. PPM dan Fungsinya 2.1. Fungsi: PPM harus memberikan peluang untuk melakukan peninjauan pengajuan secara independen dan tidak memihak dari pihak yang terdampak Proyek yang meyakini bahwa mereka telah atau mungkin terdampak secara negatif oleh kegagalan AIIB dalam menerapkan ESP pada situasi saat kekhawatiran mereka tidak dapat ditangani secara memuaskan melalui GRM Tingkat Proyek atau proses Manajemen AIIB. Akuntabilitas AIIB akan ditingkatkan melalui tiga fungsi PPM berikut ini: 2.1.1. Penanganan Pertanyaan Pemrosesan Proyek (Pertanyaan Pemrosesan Proyek), yang bertujuan untuk memungkinkan pihak yang terdampak Proyek memperoleh penyelesaian cepat untuk kekhawatiran persoalan sederhana yang timbul selama uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan AIIB terhadap suatu Proyek dan yang tidak memerlukan penyelesaian sengketa; hal ini mungkin meliputi pertanyaan tentang proses konsultasi terkait suatu Proyek atau permintaan untuk menangani setiap gangguan terkait lingkungan seperti debu, kebisingan, atau pembatasan mobilitas yang dialami selama persiapan Proyek. 2.1.2. Fungsi Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa), yang berupaya memfasilitasi dialog antara AIIB, pihak yang terdampak Proyek, dan/atau Klien3 dengan pandangan untuk menyetujui tindakan untuk menanggulangi dampak lingkungan atau sosial negatif signifikan yang diketahui dan dapat diukur, baik aktual maupun potensial, yang timbul selama uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan AIIB terhadap suatu Proyek atau selama penerapan Proyek. 2.1.3. Fungsi Peninjauan Kepatuhan (Peninjauan Kepatuhan), yang dirancang untuk menyelidiki tuduhan yang dilayangkan pihak yang terdampak Proyek bahwa AIIB telah gagal mematuhi kewajibannya berdasarkan ESP dalam uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan pihaknya terhadap suatu Proyek atau pengawasan Proyek oleh pihaknya selama penerapan, yang dengan demikian menyebabkan atau mungkin menyebabkan dampak lingkungan atau sosial negatif signifikan terhadap pihak yang terdampak Proyek dan, jika tuduhan tersebut terbukti, untuk meninjau rencana tindakan yang diusulkan oleh Manajemen untuk menangani semua dampak ini. 2.2. Dalam melaksanakan fungsi PPM, PPM akan memiliki kompetensi berikut ini: 3 Klien berarti penerima pembiayaan Bank untuk suatu Proyek dan setiap entitas lainnya yang bertanggung jawab atas penerapan Proyek (lihat ESP).
2.2.1. Menentukan kelayakan pengajuan. 2.2.2. Menilai pengajuan dan mengambil keputusan terkait pengajuan. 2.2.3. Melaksanakan tugas lain yang sewajarnya berkaitan dengan pelaksanaan kompetensi di atas. 2.3. MD-CEIU: Direktur Manajemen, CEIU (MD-CEIU) akan mewakili PPM dalam semua persoalan sebelum Dewan Direksi dan Presiden. MD-CEIU akan memiliki akses tanpa hambatan ke Komite Kebijakan dan Strategi Dewan Direksi untuk melaporkan pekerjaan PPM. 2.4. Urusan Sumber Daya: Presiden akan memastikan PPM memiliki sumber daya dan staf yang memadai demi memenuhi fungsinya. Presiden juga akan memastikan bahwa MD-CEIU memiliki akses penuh ke staf dan file AIIB, termasuk file elektronik, yang berkaitan dengan pengajuan yang diterima dan diproses PPM, dan akan memastikan bahwa personel AIIB sepenuhnya bekerja sama dengan PPM. 3. Pihak yang Dapat Mengirimkan Pengajuan 3.1. Dua orang atau lebih yang terdampak Proyek (Pemohon) dapat mengirimkan pengajuan. Mereka dapat memberikan wewenang kepada perwakilan dalam negeri (Perwakilan Resmi) untuk mengirimkan pengajuan atas nama mereka. Dalam situasi terbatas, saat perwakilan dalam negeri tidak tersedia, Pemohon dapat menunjuk individu atau organisasi di luar negara sebagai Perwakilan Resmi mereka untuk mengirimkan pengajuan. 4. Batas Waktu untuk Mengirimkan Pengajuan 4.1. Pertanyaan Pemrosesan Proyek dapat diajukan setelah informasi ringkasan Proyek (PSI) terkait Proyek telah diungkapkan oleh AIIB dan sebelum persetujuan Pembiayaan diberikan.4 4.2. Permintaan untuk Penyelesaian Sengketa atau Peninjauan Kepatuhan dapat diajukan (i) setelah PSI terkait Proyek telah diungkapkan oleh AIIB, untuk Penyelesaian Sengketa, dan (ii) setelah persetujuan Pembiayaan diberikan, untuk Peninjauan Kepatuhan, dan sebelum salah satu tanggal berikut ini: 4.2.1. Untuk Pembiayaan yang Dijamin Pemerintah: Tanggal Penutupan.5 Dalam kondisi terbatas jika Klien terus terikat oleh upaya lingkungan dan sosial 4 "Pembiayaan" berarti Pendanaan yang Dijamin Pemerintah dan Pendanaan yang Tidak Dijamin Pemerintah (selengkapnya lihat Kebijakan Operasional tentang Pendanaan AIIB.) 5 "Tanggal Penutupan" berarti: (a) untuk pinjaman, tanggal yang disebutkan dalam Perjanjian Pinjaman (atau tanggal setelahnya sebagaimana ditetapkan Bank melalui pemberitahuan kepada Pihak Pinjaman) yang setelahnya Bank dapat, melalui pemberitahuan kepada Pihak Pinjaman, mengakhiri hak Penerima untuk menarik dari Rekening Pinjaman (selengkapnya lihat Persyaratan Umum untuk Pinjaman yang Dijamin Pemerintah, Lampiran, No. 8.); dan (b) untuk jaminan, tanggal penyelesaian Proyek.
melampaui Tanggal Penutupan, PPM dapat mempertimbangkan permintaan memenuhi syarat jika diajukan selama 24 bulan setelah Tanggal Penutupan. 4.2.2. Untuk Pembiayaan yang Tidak Dijamin Pemerintah: tanggal pada 24 bulan setelah tanggal pencairan terakhir dana AIIB, atau, untuk jaminan, tanggal pada 24 bulan setelah tanggal pencairan terakhir berdasarkan obligasi yang mendasari, atau, untuk pendanaan ekuitas, sebelum AIIB menarik investasinya. 5. Kelayakan Pengajuan 5.1. Pengajuan akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan oleh PPM, jika: 5.1.1. Tidak berkaitan dengan Proyek yang telah disetujui pembiayaannya oleh AIIB atau terkait dengan Proyek yang PSI-nya telah diungkapkan; 5.1.2. Bersifat anonim; 5.1.3. Mengemukakan tuduhan Praktik Terlarang6 atau berkaitan dengan pengadaan; 5.1.4. Berkaitan dengan kebijakan AIIB selain ESP; 5.1.5. Berkaitan dengan kecukupan ESP; 5.1.6. Proyek dibiayai bersama dengan bank pembangunan multilateral (multilateral development bank, MDB) atau organisasi pembangunan bilateral lainnya dan AIIB telah menyetujui penerapan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial serta mengandalkan Mekanisme Akuntabilitas Independen (Independent Accountability Mechanism, IAM) dari lembaga tersebut; 5.1.7. Pengajuan dikirimkan di luar batas waktu yang ditetapkan dalam Kebijakan ini; 5.1.8. Pemohon tidak melakukan upaya dengan iktikad baik untuk menyelesaikan masalah kepada GRM tingkat Proyek dan Manajemen atau tidak memberikan alasan yang memuaskan tentang ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal itu kepada PPM; 5.1.9. Mengemukakan masalah yang telah dipertimbangkan oleh PPM, kecuali jika terdapat bukti atau keadaan baru yang tidak diketahui pada saat pengajuan sebelumnya; atau 6 Lihat, Kebijakan Bank tentang Praktik Terlarang yang memberikan definisi Praktik Terlarang.
5.1.10. Pengajuan dikirimkan secara curang, dengan maksud yang meremehkan, jahat, atau tidak pantas atau untuk memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak semestinya. 5.2. Selain itu, permintaan Peninjauan Kepatuhan akan dianggap tidak memenuhi syarat jika: 5.2.1. Permintaan tersebut berkaitan dengan tindakan atau tidak adanya tindakan yang tidak melibatkan kegagalan AIIB untuk mematuhi ESP atau mengemukakan masalah yang tidak berkaitan dengan kegagalan AIIB untuk mematuhi ESP; 5.2.2. Berkaitan dengan aktivitas, pihak, atau dampak di luar kendali wajar AIIB (termasuk perilaku Klien atau pihak ketiga mana pun, kecuali jika perilaku tersebut berkaitan langsung dengan penilaian kepatuhan AIIB terhadap ESP); 5.2.3. Berkaitan dengan undang-undang, kebijakan, atau peraturan pemerintah Anggota AIIB, kecuali jika berkaitan dengan kepatuhan AIIB terhadap ESP; 5.2.4. Berkaitan dengan persoalan yang saat ini sedang dalam peninjauan arbiter atau juri, kecuali jika Dewan Direksi memberikan wewenang kepada PPM untuk memproses permintaan tersebut; atau 5.2.5. Berkaitan dengan pokok permasalahan Pertanyaan Pemrosesan Proyek atau Penyelesaian Sengketa yang sedang berlangsung. 6. Pemrosesan Pengajuan 6.1. Pengajuan: Pengajuan tersebut harus mengidentifikasi Pemohon yang melakukan pengajuan. Pemohon didorong, tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan fungsi PPM yang akan melakukan peninjauan pada pengajuan mereka. Informasi lain yang harus disertakan dalam pengajuan akan diperinci dalam formulir contoh pengajuan yang akan dijabarkan dalam Aturan Prosedur untuk PPM. 6.2. Bahasa Pengajuan dan Komunikasi Tertulis Lainnya dengan PPM: Pengajuan dapat ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi atau nasional negara Pemohon. Pernyataan PPM atas penerimaan pengajuan akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa yang digunakan dalam pengajuan, jika bukan bahasa Inggris. Selanjutnya, komunikasi PPM dengan Pemohon akan dilakukan dalam bahasa Inggris. PPM juga akan menerjemahkan bagian penting dari komunikasi ini ke bahasa pengajuan, jika bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris. Namun demikian, versi bahasa Inggris dari komunikasi AIIB akan berlaku ketika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan terjemahan. 6.3. Pernyataan Penerimaan Pengajuan: PPM akan menyatakan penerimaan pengajuan kepada Pemohon dan menyarankan opsi pemrosesan yang paling sesuai berdasarkan isi, waktu, dan kriteria kelayakan pengajuan serta mempertimbangkan proposal Pemohon, jika ada. Namun demikian, keputusan
Pemohon untuk pemrosesan yang diinginkan akan bersifat final sesuai dengan terpenuhinya persyaratan Bagian 4 (Batas Waktu Pengiriman Pengajuan) dan Bagian 5 (Kelayakan Pengajuan) oleh pengajuan. 6.4. Pemeriksaan Kelayakan; Pendaftaran: PPM akan menentukan jika pengajuan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Bagian 5.1 dan memberitahukan keputusannya kepada Pemohon, Manajemen, dan Dewan Direksi. Apabila pengajuan memenuhi kriteria kelayakan tersebut, maka pengajuan akan didaftarkan pada registri PPM. 6.5. Kunjungan Lokasi: PPM dapat, kecuali jika Anggota tempat lokasi Proyek berada menolak, melakukan kunjungan lokasi ke area Proyek kapan saja setelah pengajuan dikirimkan untuk lebih memahami masalah pengajuan serta kemungkinan cara untuk mengatasinya. Apabila Anggota menolak kunjungan lokasi, PPM akan memberi tahu Dewan Direksi dan melakukan peninjauan berdasarkan bukti yang tersedia. Anggota diharapkan untuk memfasilitasi kunjungan lokasi PPM yang tepat waktu demi semangat kemitraan antara AIIB dengan Anggotanya. 6.6. Pertanyaan Pemrosesan Proyek: Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan memberikan tanggapannya terhadap pengajuan. PPM akan memfasilitasi dialog konstruktif antara Manajemen, Klien, Pemohon, dan pihak terkait lainnya guna mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang dikemukakan. Pertanyaan Pemrosesan Proyek akan segera ditangani untuk memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran selama persiapan Proyek. 6.7. Permintaan untuk Penyelesaian Sengketa 6.7.1. Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan memberikan tanggapannya terhadap pengajuan. 6.7.2. PPM akan meneruskan tanggapan Manajemen tentang pengajuan kepada Pemohon. Manajemen akan meneruskan tanggapan kepada Klien. 6.7.3. PPM akan meminta izin para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dan mendokumentasikan pendekatan serta metodologi yang disetujui, serta mengidentifikasi masalah dan waktu untuk proses penyelesaian sengketa. 6.7.4. PPM akan bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan perjanjian penyelesaian sengketa yang berisi jadwal penerapan yang terikat waktu dan dapat dipantau untuk tindakan tertentu yang disetujui. 6.7.5. PPM akan memantau penerapan perjanjian penyelesaian sengketa sesuai dengan jadwal yang disetujui.
6.7.6. PPM akan menyiapkan ringkasan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa. 6.7.7. PPM akan mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun demikian, jika kesepakatan kemungkinan besar tidak akan tercapai dalam periode waktu yang wajar, PPM dapat mengakhiri peninjauan pengajuan. 6.7.8. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat mengakhiri proses penyelesaian sengketa dalam peninjauan tahap apa pun. Dalam hal tersebut, Pemohon dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kepatuhan, dengan ketentuan bahwa pihaknya memenuhi kriteria kelayakan untuk pengajuan tersebut. 6.8. Permintaan Peninjauan Kepatuhan 6.8.1. Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan menyediakan tanggapan terhadap pengajuan, termasuk pandangannya, jika ada, jika pengajuan memenuhi kriteria kelayakan yang dijelaskan pada Bagian 5.2 (Kelayakan Pengajuan). 6.8.2. Berdasarkan informasi yang disediakan dalam pengajuan, tanggapan Manajemen (termasuk setiap tindakan yang diusulkan oleh Manajemen untuk mengatasi masalah yang dikemukakan dalam pengajuan), serta informasi tambahan yang diperoleh selama kunjungan lokasi, dari Dewan Direksi terkait, serta otoritas atau lembaga setempat yang terlibat dalam Proyek, PPM akan menentukan jika pengajuan tersebut memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Bagian 5.2 dan menentukan jika akan menyarankan Dewan Direksi untuk menyetujui pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan. PPM dapat menentukan bahwa tindakan lain sebagai ganti Peninjauan Kepatuhan sesuai untuk dilakukan. Dalam hal tersebut, PPM juga akan menentukan jika tindakan tersebut memerlukan persetujuan Dewan Direksi. Apabila PPM memutuskan untuk tidak menyarankan Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lain, PPM akan mengajukan laporan yang menjelaskan keputusannya kepada Dewan Direksi dan Manajemen. 6.8.3. Apabila PPM menyarankan persetujuan pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lain yang sesuai, PPM akan menyampaikan keputusan Dewan Direksi kepada Pemohon dan Manajemen menyampaikannya kepada Klien. 6.8.4. Apabila Dewan Direksi menyetujui rekomendasi PPM untuk melaksanakan Peninjauan Kepatuhan, PPM akan meminta komentar dari Komite Kebijakan dan Strategi Dewan tentang kerangka acuan kerja untuk Peninjauan Kepatuhan serta membagikan kerangka acuan kerja akhir kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan informasi. PPM akan membentuk satuan tugas khusus Proyek yang akan dipimpin oleh MD-CEIU untuk melaksanakan Peninjauan Kepatuhan. Pemohon, Klien, otoritas dan lembaga setempat yang
terlibat dalam Proyek, Dewan Direksi terkait, Manajemen, dan staf AIIB lain akan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara selama Peninjauan Kepatuhan. 6.8.5. Apabila selama Peninjauan Kepatuhan PPM mengetahui proses arbitrase atau pengadilan yang melibatkan masalah penting dikemukakan dalam pengajuan, PPM akan menilai implikasi proses paralel tersebut dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Direksi untuk melanjutkan Peninjauan Kepatuhan atau tidak. Sebagai langkah sementara, PPM dapat menangguhkan Peninjauan Kepatuhan hingga Dewan Direksi memutuskan persoalan tersebut. 6.8.6. Setelah Peninjauan Kepatuhan selesai, PPM akan menyiapkan draf laporan Peninjauan Kepatuhan. PPM akan memberikan draf laporan Peninjauan Kepatuhan tersebut ke Pemohon untuk mendapatkan komentar dan ke Manajemen untuk mendapatkan tanggapan. Manajemen akan memberikan draf laporan ke Klien untuk mendapatkan komentar. 6.8.7. Manajemen akan menyiapkan tanggapannya atas draf laporan Peninjauan Kepatuhan dan meminta komentar dari Klien tentang draf tersebut. Manajemen akan memperbarui tanggapannya, dengan mempertimbangkan komentar yang diterima. 6.8.8. Apabila PPM memutuskan bahwa terdapat ketidakpatuhan pada ESP, Manajemen juga akan menyiapkan usulan Rencana Tindakan Manajemen (MAP). MAP akan mencakup tindakan untuk mengatasi masalah yang ditetapkan di draf laporan Peninjauan Kepatuhan PPM. Manajemen akan memberikan draf MAP kepada Klien dan Pemohon untuk mendapatkan komentar. Manajemen akan memperbarui MAP, dengan mempertimbangkan komentar yang diterima, dan mengirimkannya ke PPM untuk mendapatkan komentar. 6.8.9. Setelah itu, PPM akan menyelesaikan laporan Peninjauan Kepatuhan dengan mempertimbangkan tanggapan Manajemen (dan MAP, jika sesuai) dan mengirimkannya ke Manajemen. Lalu, Manajemen akan menyelesaikan MAP, jika sesuai, untuk mengatasi hasil temuan dari laporan Peninjauan Kepatuhan akhir. 6.8.10. PPM akan mengirimkan laporan Peninjauan Kepatuhan akhir ke Dewan Direksi. Tanggapan dan MAP Manajemen, jika sesuai, akan dilampirkan pada laporan Peninjauan Kepatuhan akhir. MAP akan tunduk pada persetujuan Dewan Direksi. 6.8.11. Manajemen akan memantau dan mengirimkan laporan pemantauan kepada Dewan Direksi atas penerapan MAP sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada MAP. PPM akan meninjau laporan pemantauan Manajemen. 7. Pengaruh Pengajuan terhadap Proyek
7.1. Fakta bahwa pengajuan telah memenuhi syarat tidak boleh berdampak pada persiapan dan penerapan Proyek yang sedang berlangsung. Peninjauan oleh PPM tentang pengajuan yang memenuhi syarat tidak boleh menghalangi Manajemen untuk mengatasi masalah yang dikemukakan secara langsung dengan Pemohon dan Klien. Selama peninjauannya, PPM dapat mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh Manajemen dalam mengatasi masalah yang dikemukakan dalam pengajuan. 7.2. PPM akan memberi tahu Manajemen secara tertulis jika, selama peninjauan pengajuan, PPM mengidentifikasi bahwa informasi tentang GRM tingkat Proyek atau PPM belum diungkapkan secara memadai atau bahwa GRM tingkat Proyek belum ditetapkan atau bahwa peninjauan masih belum efektif. MD-CEIU akan memberi tahu Presiden jika Manajemen tidak mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pemberitahuan PPM ke Manajemen, untuk memungkinkan Presiden bekerja dengan Manajemen untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila tindakan yang sesuai tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Presiden, MD- CEIU akan menyampaikan situasi tersebut kepada Dewan Direksi secara rahasia. 7.3. Apabila, selama peninjauan pengajuan, PPM menyimpulkan bahwa meneruskan persiapan atau penerapan Proyek dapat berpotensi mengakibatkan dampak negatif signifikan yang tidak dapat dipulihkan yang belum ditangani secara memadai sesuai dengan ESP, PPM akan memberi tahu Manajemen secara tertulis dampak yang mungkin terjadi tersebut dan alasan dalam menentukan pandangan ini. PPM juga dapat meminta Manajemen untuk mempertimbangkan persoalan tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam hal tersebut, MD-CEIU akan memberi tahu Presiden jika Manajemen tidak mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Manajemen, untuk memungkinkan Presiden bekerja dengan Manajemen untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila tindakan yang sesuai tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Presiden, MD-CEIU akan menyampaikan situasi tersebut kepada Dewan Direksi secara rahasia. 8. Pengungkapan 8.1. Pengungkapan informasi oleh PPM akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Informasi Publik Bank. Oleh karena itu, kecuali jika permintaan kerahasiaan telah diberikan oleh PPM, semua pengajuan yang memenuhi syarat, pernyataan PPM atas penerimaan pengajuan tersebut, dan laporan kelayakan PPM untuk semua pengajuan akan diungkapkan pada situs web PPM. 8.2. Informasi tambahan berikut akan diungkapkan pada situs web PPM: 8.2.1. Dalam Hal Permintaan Pemrosesan Proyek: ringkasan tindakan yang diambil pada tingkat Proyek.
8.2.2. Dalam Hal Penyelesaian Sengketa: perjanjian Penyelesaian Sengketa (jika para pihak setuju untuk mengungkapkan perjanjian) atau, jika perjanjian Penyelesaian Sengketa belum tercapai atau jika para pihak tidak setuju untuk mengungkapkannya, ringkasan proses Penyelesaian Sengketa dan hasilnya; dan laporan pemantauan Penyelesaian Sengketa. 8.2.3. Dalam Hal Peninjauan Kepatuhan: keputusan Dewan Direksi terhadap rekomendasi PPM untuk menyetujui Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lainnya; kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh PPM untuk Peninjauan Kepatuhan; laporan Peninjauan Kepatuhan akhir; tanggapan Manajemen untuk laporan Peninjauan Kepatuhan; MAP yang disetujui oleh Dewan Direksi; dan laporan status MAP secara berkala. 9. Kerahasiaan; Pembalasan Dendam 9.1. Kerahasiaan: Pemohon dapat meminta kerahasiaan untuk berbagai alasan, termasuk risiko pembalasan dendam. Permintaan untuk kerahasiaan dan alasan untuk permintaan tersebut akan disertakan dengan pengajuan. Permintaan untuk kerahasiaan akan dipertimbangkan oleh PPM dan semua upaya yang wajar akan dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya. PPM akan memberi tahu semua personel PPM, dan Manajemen akan memberi tahu semua personel AIIB lainnya, atas kewajiban mereka untuk memastikan kerahasiaan yang diminta saat menangani setiap pengajuan yang diterima. Namun demikian, jika kerahasiaan menjadi halangan bagi penilaian kelayakan atau untuk penyelesaian yang efektif atas masalah yang dikemukakan, PPM akan memberi tahu Pemohon mengenai kekhawatiran tersebut dan berusaha untuk menyepakati cara melanjutkannya. Apabila tidak mencapai kesepakatan, PPM dapat mengakhiri peninjauan pengajuan tersebut. 9.2. Risiko Pembalasan Dendam: PPM akan mengenali dan menilai risiko pembalasan dendam terhadap Pemohon, Perwakilan Resmi dalam negeri dan, jika ditentukan oleh PPM, pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengajuan. PPM akan memberi tahu Pemohon dan Perwakilan Resmi dalam negeri tentang ketidakmampuan PPM untuk membantu dalam upaya perlindungan fisik dan menelusuri bersama jika kerahasiaan identitas Pemohon atau Perwakilan Resmi dalam negeri dan, jika sesuai, pihak terkait lainnya, dan/atau informasi lain akan menanggulangi risiko pembalasan dendam. 10. Pembiayaan Bersama 10.1. Dalam hal saat Proyek dibiayai bersama MDB atau organisasi pengembangan bilateral lainnya dan AIIB telah setuju untuk menerapkan kebijakan serta prosedur lingkungan dan sosial dari lembaga tersebut serta mengandalkan IAM dari pemodal bersama untuk menangani pengajuan dari pihak yang terdampak Proyek dalam Proyek, PPM akan berkoordinasi erat dengan IAM dari pemodal bersama dalam menangani pengajuan tersebut dan melaporkan kepada Dewan Direksi mengenai hasil peninjauan IAM dari pemodal bersama atas pengajuan tersebut.
11. Ketentuan Umum 11.1. Pelaporan Berkala kepada Dewan Direksi: PPM akan mengirimkan laporan berkala kepada Dewan Direksi tentang status pengajuan, termasuk tentang status penerapan MAP. 11.2. Jangkauan, Pembelajaran, dan Pelatihan: PPM akan meningkatkan kesadaran mengenai peluang yang diberikannya dengan Klien dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin tertarik dalam, atau terdampak oleh, Proyek yang dibiayai AIIB. PPM juga akan berkolaborasi dengan IAM dan MDB lainnya serta secara sistematis mencatat dan membagikan pelajaran yang dipetik untuk meningkatkan penerapan ESP yang efektif. 11.3. Penerapan: Presiden akan menerbitkan Arahan, yang, antara lain, akan memberikan wewenang kepada MD-CEIU untuk menerbitkan dan jika diperlukan, menafsirkan, Aturan Prosedur bagi PPM untuk memastikan penerapan yang efektif dan efisien dari Kebijakan ini. 11.4. Peninjauan Kebijakan: Kebijakan akan ditinjau tidak lebih dari lima tahun sejak penerapannya. MD-CEIU akan memulai dan memandu peninjauan. Peninjauan akan mempertimbangkan pandangan yang dikumpulkan melalui konsultasi publik, termasuk dengan komunitas yang terdampak Proyek, Anggota AIIB, klien, dan pemangku kepentingan lainnya.