Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Untuk Tingkat Dasar
MODUL Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: untuk Tingkat Dasar Pengarah Abhan M.. Afifuddin Ratna Dewi Pettalolo Fritz Edward Siregar Rahmat Bagja Pembina Gunawan Suswantoro Penanggung Jawab La Bayoni Penulis Masykurudin Hafidz M.. Ihsan Zaid Muhammad Deytri R. Aritonang Masmulyadi Editor Agus Muhammad Yugha Erlangga Disain & Layout Shofie
Daftar Isi Daftar Isi - iii Kata Pengantar - iv BAB 1 Pendahuluan - 1 BAB 2 Pengantar Pelatihan - 17 BAB 3 Membangun Karakter Pengawas Pemilu - 21 BAB 4 Demokrasi dan Kepemiluan - 31 BAB 5 Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif - 47 BAB 6 Review Materi Pelatihan dan Evaluasi - 71 BAB 7 Rencana Tindak Lanjut - 77 Daftar Isi
iv Kata Pengantar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung. Kata Pengantar
Kata Pengantar v Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.
1 Bab
1 PENDAHULUAN
2 Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu wajib mempunyai integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan pengawasan tahapan pemilihan umum. Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada apatisme politik masyarakat. Apatisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Mengapa dapat terjadi? Dikarenakan salah satunya terjadinya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat dan distorsi kepentingan manakala kebijakan politik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang - undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat.
3 Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai "hakim garis". Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat. Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas. Berangkat dari pertimbangan diatas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan
4 pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas - komunitas masyarakat basis. Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter untuk menjadi kader demokratis. Modul ini adalah tahap pertama, atau disebut modul dasar, dalam rangkaian sekolah kader pengawas pemilu partisipatif. Selain pembangunan karakter, modul ini memberikan pengetahuan dan teknis dalam pengawasan Pemilu/Pilkada serta memberikan konsep dan praktik terkait dengan pengawasan partisipatif. TUJUAN 1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat. 2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
5 3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif 4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat. HASIL YANG DIHARAPKAN a) Jangka Pendek Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. b) Jangka Panjang Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.
6 PERSIAPAN PELATIHAN Pelatihan akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target apabila dilakukan persiapan yang matang. Persiapan pelatihan menyangkut penyelenggara, narasumber/ fasilitator, kurikulum pelatihan, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, dan tempat pelatihan. Ada 3 (tiga) pelaku utama dalam pelatihan, yaitu: 1. 2. Narasumber/ Fasilitator 3. Penyelenggara Peserta Tingkat partisipasi dan interaksi antar ketiga pelaku yaitu, penyelenggara, narasumber/ fasilitator, dan peserta sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling menunjang, bahkan ada pekerjaan yang menjadi tanggungjawab bersama antara penyelenggara dan narasumber/ fasilitator. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Penyelenggara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan pelatihan, meliputi: 1. Penentuan Narasumber dan Fasilitator Jauh sebelum pelatihan penyelenggara harus menetapkan narasumber dan fasilitator yang berkompeten untuk mengisi dan memandu proses pelatihan. Diperlukan batasan yang jelas antara narasumber dan fasilitator. Dibanyak pelatihan, narasumber dan fasilitator sering dibedakan peran dan fungsinya, maka dalam pelatihan ini peran dan fungsi narasumber dan fasilitator relatif hampir sama.
7 Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi yang hampir sama, yang membedakannya adalah latar belakang keduanya. Narasumber dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih/ memfasilitasi. Dalam pelatihan Sekolah Kader pengawasan Pemilu Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria: 1. Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif 2. Memiliki pemahaman tentang Pembangunan Karakter 3. Memiliki pemahaman tentang Konstitusi dan Demokrasi 4. Memiliki pengetahuan tentang Kepemiluan 2. Penentuan Tempat Pelatihan Penyelenggara juga harus menetapkan tempat pelatihan. Berhasil tidaknya pelatihan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor tempat pelatihan, karenanya perlu ditentukan tempat pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain :
Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada ditengah keramaian) Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/ latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk aktivitas outbond) Aman dan nyaman
8 3. Rekrutmen Peserta (Anak Didik) Proses rekrutmen dilakukan oleh Bawaslu di provinsi masing-masing. Kuota peserta secara telah dinyatakan memenuhi kriteria dan proporsional yang persyaratan yang sebagai telah ditetapkan oleh Bawaslu penyelenggara kegiatan. (anak didik) masing-masing provinsi Adapun kriteria peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif seperti yang telah ditetapkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut: 1. Usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun 2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 3. Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus 4. 5. organisasi atau komunitas Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu 6. Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja) 7. Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai 8. 9. 10. Afirmasi pendaftar bagi perempuan, disabilitas dan kelompok Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Narkoba rentan.
9 Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah menyerahkan karya tulis yang terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif. Jika calon peserta telah memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut maka dianggap syarat administrasi dan dapat melanjutkan pada tahap wawancara. telah memenuhi TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NARASUMBER/FASILITATOR 1. Penentuan Metode Pelatihan Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada kriteria peserta (anak didik) dimana peserta merupakan orang- orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini. Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton) dan memperbanyak alat peraga, sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas. Berbagai metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah, (2) Brainstorming atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) Penggunaan alat peraga
10 2. Penjajakan Kebutuhan Pelatihan Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.
11 Bab
2 PENGANTAR PELATIHAN
12 Bab ini menjadi sarana utama terhadap keberhasilan kegiatan. Pembuatan suasana pelatihan yang nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat dan menciptakan situasi dimana semua peserta dapat berpartisipasi dengan maksimal dan membuat kesepakatan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan dalam pengantar pelatihan adalah perkenalan dimana semua pihak yang terlibat kenal dekat satu sama lain, pemetaan terhadap harapan yang bisa diwujudkan dan kekhawatiran yang bisa dihindari, kesepakatan belajar dimana terhadap aturan main dan etika selama belajar serta pembagian tanggung jawab pengelolaan kelas selama pelatihan. POKOK BAHASAN Bina Suasana SUB POKOK BAHASAN 1. Pengantar Pelatihan 2. Perkenalan 3. Pemetaan harapan dan kekhawatiran 4. Kontrak Belajar (aturan main/etika kelas) 5. Pemilihan Ketua kelas INDIKATOR CAPAIAN Tercipta suasana akrab, saling kenal, tertib dan terkendali METODE Sharing, game, penugasan. MEDIA/BAHAN Slide, kertas plano, spidol, meta plan
13 WAKTU (MENIT) 120 menit (1 sesi) PROSES PEMBELAJARAN Pokok Bahasan Pengantar Alur Kegiatan & Tema Panitia membuka acara secara resmi dengan Sambutan dari Bawaslu. Pengantar menyampaikan tujuan dari kegiatan SKPP Penanggung Jawab Panitia Durasi 10 menit Perkenalan Fasilitator memulai sesi dengan sebuah permainan. Fasilitator memilih permainan yang dapat melibatkan semua peserta dan panitia terlibat dengan tujuan saling kenal dan dekat. 1. Di antara permainan dalam Fasilitator 30 menit Perkenalan ini adalah sebagai berikut: Fasilitator menggunakan bola kasti dan meminta semua orang untuk berdiri melingkar. 2. Fasilitator memberikan informasi bahwa bola akan dilempar ke peserta tertentu dan yang menerima wajib menyebutkan namanya dan identitas lainnya yang dibutuhkan. 3. Peserta yang menerima bola dan menyebutkan identitas kemudian melemparkan kembali ke orang lain untuk diterima. Penerima wajib menyebutkan identitas dirinya sekaligus menyebutkan identitas peserta yang sebelumnya. Lalu melemparkan bola ke orang lain.
14 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema 4. Begitu seterusnya. Orang kelima yang menerima bola berarti menyebutkan identitas 4 orang sebelumnya. Jika tidak hafal dapat mengkonfirmasi ke yang bersangkutan Penanggung Jawab Durasi Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran Sesi ini Fasilitator mendapatkan gambaran tentang keinginan peserta terhadap pelatihan dan kekhawatiran peserta saat pelatihan berlangsung. Caranya adalah: 1. Fasilitator membagikan dua lembar kertas kecil (post it) dengan warna yang berbeda. Fasilitator 30 menit 2. Fasilitator memberikan dua pertanyaan untuk dijawab peserta yaitu Apa Harapan peserta dari pelatihan dan Apa Kekhawatiran peserta saat pelatihan berlangsung. 3. Masing-masing jawaban ditulis dalam kertas kecil (post it) oleh peserta. Kemudian ditempel di dinding dan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu bagian Harapan dan Kekhawatiran. 4. Sambil menunggu seluruh peserta selesai menjawab, Fasilitator melakukan klasifikasi terhadap jawaban peserta. Klasifikasi dapat dilakukan dengan mengelompokan a) Materi b) proses c) pengelolan forum d) para pihak yang terlibat dan seterusnya.
15 Pokok Bahasan Kontrak Belajar Alur Kegiatan & Tema Sesi ini adalah memastikan semua pihak membangun kesepakatan terhadap keberlangsungan pelatihan. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 30 menit Fasilitator mendasarkan pada Hasil Harapan dan Kekhawatiran untuk dijadikan kesepakatan/ kontrak belajar. Berdasarkan dari harapan dan kekhawatiran tersebut disusunlah kontrak belajar selama berlangsung. Misalnya, peserta khawatir terganggu dengan bunyi HP Berdering, maka dapat dibuat kontrak belajar dengan menyetel HP dengan metode silent selama pembelajaran berlangsung Pemilihan Ketua Kelas Setelah melakukan perkenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran serta kontrak belajar, Fasilitator memastikan adalah penanggung jawab pelaksanaan kontrak belajar tersebut. Fasilitator, Panitia 20 menit Penanggung jawab dapat dibentuk struktur kelas belajar misalnya Ketua, Wakil Ketua dan penanggung jawab diantara peserta sesuai dengan kebutuhan. Fasilitator akan berhubungan lebih intensif dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memudahkan koordinasi selama pembelajaran berlangsung.
16 MATERI PEMBELAJARAN Bina suasana adalah metode yang dipergunakan dalam rangka mempererat keakraban dimana semua pihak dalam kegiatan SKPP sehingga dapat mencairkan suasana kegiatan, saling mengenal dan bebas berpartisipasi mengemukakan pendapatnya selama kegiatan berlangsung. Tujuan dari bina suasana adalah semua pihak yang terlihat dalam SKPP mempunyai tujuan yang sama dan membangun kesadaran adanya latar belakang yang berbeda sehingga perlu meningkatkan hubungan interpersonal, komunikasi dan kesepakatan bersama. Setelah mengikuti sesi bisa suasana, peserta dapat saling mengenal dan mengembangkan rasa kebersamaan sehingga mempunyai semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan SKPP. Dalam sesi Bina Suasana, seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan wajib ikut serta dalam perkenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar dan pemilihan struktur penanggung jawab. Hal ini untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam pelatihan saling akrab dan mematuhi aturan yang diberlakukan. Seluruh hasil di Sesi Bina Suasana Wajib ditempel di ruangan atau tempat yang dapat dilihat dan diperhatikan bersama terutama Kontrak Belajar. Tujuannya untuk dicek kembali setiap saat agar keberlangsungan kegiatan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.
11 Bab 3 MEMBANGUN KARAKTER PENGAWAS PEMILU
18 Bagian ini memberikan pengetahuan dan cara pandang tentang dasar-dasar seseorang dapat dikatakan sebagai pengawas Pemilu/Pemilihan. Mewujudkan kader pengawas Pemilu yang berkarakter yang memahami etika dan moralitas berbasis integritas yang kuat. Sebagai relawan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan, seorang kader memiliki cara pandang yang demokratis dan memberdayakan kelompok rentan serta berperspektif gender. POKOK BAHASAN Pembangunan Karakter SUB POKOK BAHASAN a. b. Membangun Integritas diri (etika dan moralitas) c. d. Perspektif gender, disabilitas dan kelompok rentan Karakter dasar Pengawas Partisipatif Kerelawanan INDIKATOR CAPAIAN a) Mampu memahami arti penting karakter pengawas partisipatif. b) Paham etika dan moralitas sebagai basis integritas diri c) Memiliki perspektif, sikap dan etos sebagai relawan pengawas partisipatif d) Memiliki sikap dan cara pandang yang tepat mengenai gender, disabilitas dan kelompok rentan. METODE Ceramah, Dialog, Simulasi, Diskusi kelompok, internalisasi, refleksi
19 MEDIA/BAHAN LCD Proyektor, PPT materi PB, Infografis materi PB, Video inspirasi, kertas Karton, Kertas plano dan metaplan, Alat tulis. -Flip chart dan post it card WAKTU (MENIT) 240 menit (2 sesi) PROSES PEMBELAJARAN Pokok Bahasan Pengantar Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membuka sesi Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 5 menit dengan menjelaskan tujuan dari Sesi Membangun Karakter Pengawas Pemilu. 2. Fasilitator menyampaikan pengantar ringkas tentang materi pokok bahasan serta tujuan pembelajaran selama sesi berlangsung. Pemetaan & Brainstorming 1. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta untuk dijawab dalam kertas. Pertanyaannya adalah; Sebutkan nama tokoh di Indonesia yang mewakili kata Etika dan Moralitas. Jawaban dari Peserta tentang nama-nama tokoh yang didefinisikan sebagai tokoh Etika dan Moralitas dikumpulkan oleh fasilitator dan dikelompok jika terjadi kesamaan nama. Fasilitator & Panitia 30 menit
20 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema 2. Fasilitator memilih nama-nama tokoh dan menanyakan siapa yang memilih nama itu dan diminta untuk menyampaikan alasannya. Seluruh alasan yang disampaikan oleh peserta, dirangkum oleh Fasilitator untuk diselaraskan dengan arti Etika dan Moralitas dalam pengawasan Pemilu. Penanggung Jawab Durasi 3. Fasilitator menyambungkan kesimpulan Etika dan Moralitas dengan integritas yang wajib dimiliki oleh kader pengawas pemilu. Dalam hal mendapatkan makna pembangunan integritas dalam Pemilu, Fasilitator dapat bertanya dan berdiskusi dengan para peserta. Fasilitator menyimpulkan karakter kader pengawas yang memiliki Etika, Moralitas dan Integritas dalam berpartisipasi dalam kepemiluan. Diskusi Kelompok 1. Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara permainan sekaligus untuk ice breaking. Fasilitator dan Panitia 45 Menit 2. Masing-masing kelompok mendiskusikan topik: a. Apa yang dimaksud dengan kader pengawasan partisipatif? b. Apa hubungannya dengan Pemilu berintegritas? c. Apa kaitannya dengan pembangunan demokrasi yang berkualitas?
21 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema Penanggung Jawab Durasi 3. Masing-masing kelompok menunjuk juru bicara dan menyampaikan hasil diskusi dalam forum pleno. Kelompok lain dapat memberikan sanggahan terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 4. Fasilitator memberikan kesimpulan terhadap seluruh hasil diskusi masing-masing kelompok dengan menguatkan aspek partisipasi sebagai jalur untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas Permainan 1. Fasilitator menyampaikan Fasilitator 25 Menit akan bermain Permainan Dor Boom. Permainan ini peserta menghitung angka secara urut dari peserta awal sampai peserta akhir. Kemudian fasilitator memberikan penyampaian, jika hitungan kelipatan 2 maka peserta tersebut menerikkan kata Dor. Dan jika kelipatan 3 maka peserta meneriakkan kata Bum. 2. Apabila peserta menyebutkan angka, padahal seharus meneriakkan Dor atau BUM, maka peserta tersebut maju kedepan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pemilu yang berintegritas. 3. Fasilitator memberikan kesimpulan dan evaluasi terhadap proses permainan dan materi yang disampaikan oleh peserta.
22 Pokok Bahasan Studi Kasus Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator memberikan satu pertanyaan kepada semua peserta, yaitu; Sebutkan persoalan (dalam bentuk kasus) dalam Pemilu 2019? Apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu? Jelaskan. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 45 Menit 2. Setiap peserta menuliskannya dalam kertas dan diserahkan ke fasilitator. Fasilitator menunjuk secara acak peserta untuk melakukan presentasi kemudian memberikan analisis dan kesimpulan terhadap semua kasus. Kesukare- lawanan dan Team Building 1. Fasilitator memulai dengan menjelaskan hubungan antar kesukarelawanan dan team building. 2. Permainan "Prison game" dan pendapat para peserta. Dua peserta nilainya sama, diduga mereka saling bekerja sama atau salah satu menjiplak, maka fasilitator bertanya dengan jawaban masing-masing peserta tidak tahu jawaban rekannya. 3. Fasilitator menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu punya pamrih, terbentuknya egoisme dan altruisme. 4. Dilema etis sebagai dasar kesukarelawanan. Contoh dalam sejarah kesukarelawanan dan pembentukan masyarakat. Peserta menyampaikan contoh- contoh dan penjelasannya.
23 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema Penanggung Jawab Durasi 5. Penjelasan Pengorganisasian dan kelembagaan dalam kesukarelawanan kelompok kepentingan (penekan) yang ter lembaga) 6. Peserta mengidentifikasi organisasi kepemimpinan dan kesukarelawanan dalam kehidupan sehari-hari 7. Fasilitator menjelaskan tentang kesukarelawanan dan kepemimpinan sebagai kader pengawasan partisipatif 8. Peserta membuat catatan tengan contoh nyata kesukarelawanan kepemimpinan dan hasilnya dari daerah masing-masing 9. Peserta melakukan refleksi dan internalisasi kesukarelawanan kepada peserta dengan memberikan waktu jeda untuk refleksi. 10. Diakhiri dengan kesimpulan tentang pentingnya kesukarelawanan sebagai kader pengawasan partisipatif. Refleksi Pembe- lajaran & Kesimpulan 1. Refleksi dengan metode neuro science Persita diminta menginternalisasi tentang karakter berintegritas sebagai kader pengawasan partisipatif. 2. Kesimpulan pembelajaran dan internalisasi tentang karakter kader pengawasan partisipatif yang berintegritas. 3. Fasilitator Memberikan penekakan terhadap internalisasi terhadap jiwa kebangsaan. Fasilitator 15 Menit
24 MATERI PEMBELAJARAN a) Bagan Permainan "Prison Game" Mahasisa A tetap diam (kooperasi) Mahasiswa A bercerita (bertahan) Mahasiswa B tetap diam (kooperasi) Masing-masing diberi nilai 1 Peserta A: tambah 1 Peserta B: Kurang 2 Mahasiswa B bercerita (bertahan) Peserta A: nilai -2 Peserta B: ditambah 1 Setiapnya dikurangi 1 b) Pengertian Etika Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika yang menjadi pokok bahasan dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Dalam situasi ini ketika mau membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap
25 pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar kita mengerti sendiri mengapa kita harus bersikap begini atau begitu. Etika mau membantu, agar kita lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Selanjutnya untuk melihat hal tersebut kita perlu mengetahui dahulu nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi sebagai kader pengawas: a. Mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; Integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab; Transparansi, keterbukaan dalam batas normatif; b. c. d. Professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas; e. Akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban f. kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan Kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois. c) Pengertian Moralitas Kata "Moral" selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikan sebagai manusia. Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari sikap hati). Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap dan perbuatan baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung
26 jawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral. Sikap-sikap kepribadian moral yang kuat adalah kejujuran, nilai-nilai otentik, kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, realistis, dan kritis. Moralitas adalah norma atau standar tingkah laku manusia yang ditentukan secara subjektif atau objektif yang didasarkan atas pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Kesadaran moral bertumpu pada budi nurani, hati nurani dan etika. Fungsi utama yang diemban moralitas secara umum adalah mereduksi konflik sosial dan untuk mengembangkan kerjasama sosial. Terdapat tiga prinsip-prinsip moral dasar, yaitu : 1) Prinsip sikap baik Kesadaran inti utilitarisme ialah bahwa kita hendaknya jangan merugikan siapa saja, jadi bahwa sikap yang dituntut dari kita sebagai dasar hubungan dengan siapa saja adalah sikap yang positif dan baik. Prinsip utilitarisme, bahwa kita harus mengusahakan akibat- akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat- dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita bagi siapa saja yang terkena olehnya memang hanya masuk akal, kalau sudah diandaikan bahwa kita, kecuali adalah alasan khusus, harus bersikap baik terhadap orang lain. 2) Prinsip keadilan Bahwa keadilan tidak sama dengan sikap baik. Prinsip kebaikan hanya mengatakan agar kita bersikap baik baik terhadap siapa saja. Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki terbatas.
27 Itu tidak hanya berlaku bagi benda-benda materil yang dibutuhkan orang: uang yang telah diberikan kepada seorang pengemis tidak dapat dibelanjakan bagi anak-anaknya sendiri; melainkan juga dalam hal perhatian dan cinta kasih: kemampuan untuk memberikan hati kita juga terbatas! Maka secara logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan yang merupakan barang angka itu harus dibagi. Prinsip itu prinsip keadilan. 3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri Prinsip ini bukan hal baru, melainkan sudah kita temukan dalam pembahasan etika pengembangan diri. Meskipun kita mengatakan bahwa pengembangan diri jangan sampai menjadi prinsip dasar moral satu-satunya karena akan menggagalkan tujuannya sendiri, namun bahwa kita secara moral wajib untuk mengembangkan diri, kita terima sebagai unsur hakiki dalam suatu etika yang utuh. Prinsip ketiga ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi, Sebagai itu manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, jadi nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan lebih jauh. Hal itu juga berlaku bagi kita sendiri. Maka manusia juga wajib untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Kita wajib menghormati martabat kita sendiri. d) Kesukarelawanan Kesukarelawanan dalam pembangunan karakter tentu kita sebagai individu tergerak untuk melakukan perubahan dalam membentuk
28 karakter pribadi tanpa iming-iming dan paksaan. Sehingga dengan menumbuhkan sikap kesukarelawanan dapat membentuk watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak dengan mudah karena berasal dari kemauan individu itu sendiri. Kerelawanan yang didasarkan tanpa pamrih akan menghasilkan pengawasan sepenuh hati. Upaya ini merupakan langkah menghentikan pelanggaran dan kecurangan. Pada sisi lain merupakan langkah mulia untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang sudah tercemar oleh materialisme dan hedonisme. Maka kesukarelawanan yang sebenarnya perlu dimiliki oleh para relawan pengawas. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang tinggi. Selanjutnya para relawan pengawas harus memiliki integritas dan perilaku baik selama bertugas dengan patuh pada kode etik: menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai demokrasi, tidak berpihak, profesional, antikekerasan, menjunjung tinggi jalur hukum, sukarela, jujur, objektif, dapat bekerja sama, transparan, rendah hati, menghormati masyarakat dan nilai-nilai setempat, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memberikan janji apalagi sampai meminta pelayanan dari masyarakat. Tentu semua perilaku tersebut menunjukan independensi relawan dalam pelaksanaan pemilu. Maka dalam berbagai aktivitas pengawasan pemilu, sikap kesukarelawanan dianggap penting dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, antara lain: 1. K esukarelawanan menghasilkan suatu cara masyarakat berpartisipasi untuk dapat berkumpul dan membuat suatu perubahan melalui tindakan nyata.
29 Tindakan kesukarelawanan yang dilakukan bersama-sama dapat membantu membangun "kepercayaan" diantara para relawan. 3. Bekerja bersama juga membantu menjembatani berbagai perbedaan menuju "rasa percaya" dan "penghormatan" antar individu yang mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Secara alamiah sikap kesukarelawanan kolektif berkontribusi pada pengembangan sosial dari masyarakat yang justru akan terus memperkuat kegiatan-kegiatan kerelawanan mereka. 2. 4.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat DasarBab 3 • Membangun Karakter Pengawas Pemilu 30
31 Bab
4 DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN
32 Pokok bahasan ini membahas mengenai konsep dasar sebuah negara menganut sistem demokrasi dan bagaimana rakyat menentukan wakil-wakilnya duduk dalam sebuah badan perwakilan rakyat. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih wakilnya yang duduk di DPR/DPRD dan memilih presiden. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Bawaslu lembaga yang bertugas mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada. POKOK BAHASAN Pemilu dan Demokrasi TUJUAN 1. 2. 3. 4. Peserta paham dan mengerti mengenai sistem pemilu di Indonesia Peserta paham mengenai sistem kepartaian di Indonesia P eserta paham lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia. Peserta paham tugas dan tanggung jawab Bawaslu SUB POKOK BAHASAN a. Dasar-dasar demokrasi b. c. d. Pengenalan Bawaslu Sistem Politik dan Kepartaian; Pemilu di Indonesia Lembaga penyelenggara pemilu
33 INDIKATOR CAPAIAN a. Peserta memahami 1. Asal-usul demokrasi 2. Definisi dan karakter dasar demokrasi 3. Pentingnya demokrasi 4. Cara bekerja demokrasi b. Peserta mengerti: 1. Konsep dasar pemilu 2. Tujuan dan fungsi pemilu 3. Sistem pemilu c. Paham jenis-jenis lembaga penyelenggara pemilu berikut tugas dan fungsinya. d. Paham peran, tugas dan fungsi Bawaslu dari tingkat Pusat hingga Kabupaten METODE Brainstorming, ceramah, dialog, game, diskusi kelompok MEDIA/BAHAN LCD, materi presentasi, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop. WAKTU (MENIT) 240 Menit (2 sesi) PROSES PEMBELAJARAN
34 Pokok Bahasan Pengantar Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator memberikan Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 20 Menit pengantar pembelajaran yang akan didapatkan yaitu mengenai konsep dasar negara demokrasi dan sistem politik dalam negara demokrasi. Peserta mendapat penjelasan mengenai sistem politik dan demokrasi di Indonesia yang terwujud dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. 2. Fasilitator memberikan pengantar pembelajaran yang akan didapatkan yaitu mengenai sistem kepartaian di Indonesia dan peran KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Peserta memahami Bawaslu memiliki tugas penting mewujudkan terselenggaranya pemilu/pilkada demokratis. Dasar-Dasar Demokrasi 1. Fasilitator membagikan kertas post it sebanyak 5 lembar ke setiap peserta. Fasilitator 60 Menit 2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 5 kata terkait dengan demokrasi. Satu kertas satu kata yang mewakili kata Demokrasi. 3. Semua hasil post it ditempel di tembok dan fasilitator mengumpulkan sesuai dengan jawaban yang memiliki kemiripan. 4. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan dasar- dasar demokrasi. 5. Fasilitator menjelaskan tentang dasar, prinsip dan nilai-nilai demokrasi.
35 Pokok Bahasan Sistem Politik dan Kepartaian Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator memulai dengan permainan dengan memberikan instruksi kepada peserta untuk membentuk lingkaran. 1. Fasilitator memulai dengan permainan dengan memberikan instruksi kepada peserta untuk membentuk lingkaran. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 2. Tiap peserta mendengarkan aba-aba dari fasilitator tentang berapa orang yang harus mereka bentuk dalam sebuah kelompok. Jika fasilitator menyebut tiga maka peserta harus membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota dan begitu seterusnya. 3. Jika ada peserta yang tidak kebagian kelompok maka peserta tersebut diminta untuk menyebutkan nama partai di Indonesia berikut dengan nama ketua umum dan Sekretarisnya. 4. Fasilitator menjelaskan Asas Pemilu, Sistem Pemilu, Politik dan Kepartaian. Penjelasan dapat dilakukan dengan slide presentasi dan pemutaran video sejarah tentang pemerintahan di Indonesia. 5. Fasilitator membuka pertanyaan kepada peserta dan berdiskusi. 6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang dilakukan.
36 Pokok Bahasan Lembaga Penyeleng- gara Pemilu Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator memberikan penjelasan tentang permainan dan membagi peserta dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempunyai perwakilan untuk ditugaskan menebak barang melewati sentuhan pipi dengan kedua mata harus ditutup. 2. Satu peserta bertugas Penanggung Jawab Fasilitator dan Narasumber Durasi 45 Menit mengarahkan benda yang harus ditebak menggunakan tongkat dan dilarang untuk bersuara. Contoh benda aneh yang bisa disediakan adalah spons pencuci piring. 3. Bawaslu sebagai narasumber menjelaskan tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) 4. Bawaslu sebagai narasumber menjelaskan tugas, pokok dan fungsi dari ketiga Lembaga penyelenggara Pemilu. 5. Peserta diminta untuk melakukan review terhadap apa yang dipelajari dari kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pengenalan Bawaslu 1. Fasilitator menginstruksikan pada tiap peserta untuk berpasang-pasangan. Satu peserta bertugas sebagai cermin. Peserta yang lain bertugas sebagai yang sedang bercermin. Fasilitator dan Narasumber 40 Menit
37 Pokok Bahasan Pengenalan Bawaslu Review Materi Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator menginstruksikan pada tiap peserta untuk berpasang-pasangan. Satu peserta bertugas sebagai cermin. Peserta yang lain bertugas sebagai yang sedang bercermin. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan review terhadap materi yang diterima Penanggung Jawab Fasilitator dan Narasumber Fasilitator Durasi 40 Menit 15 Menit MATERI PEMBELAJARAN 1) Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu: a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (legitimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unlegitimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu
38 pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung ( melalui DPR). c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya 2) Prinsip Demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. 3) Nilai - nilai Demokrasi a. Toleransi Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial di masyarakat maupun hak-hak yang lain.
39 b. Menghargai perbedaan pendapat Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain. c. Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan. d. Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai- nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.
40 e. Pengendalian diri Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. f. Kemanusiaan dan kebersamaan Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai mahluk individu dan sekaligus mahluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan. g. Kepercayaan diri Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain. h. Ketaatan pada peraturan yang berlaku Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama- sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal
41 yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan. Wujud ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat: a) Pengendalian tutur kata b) Tidak melukai perasaan orang lain c) Keluhuran nilai kemanusiaan d) Pengakuan adanya kelebihan manusia dan makhluk yang lain e) Perbuatan tidak merendahkan nilai kemanusiaan 4) Asas Pemilu Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas luber jurdil. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan; b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya; c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun
42 d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan 5) Pengertian Politik Secara umum politik dapat diartikan sebagai sebuah tahapan untuk membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. negara. Pengambilan keputusan (decisions making) menjadi tujuan dari sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Jika ditinjau berdasarkan kepentingan penggunanya maka terdapat 2 (dua) pengertian politik, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam artian kepentingan umum berarti adalah segala usaha yang dilakukan terfokus pada kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan pengertian politik secara sederhana adalah sebuah teori, metode atau teknik dalam mempengaruhi orang, baik sipil maupun individu. 6) Sistem Kepartaian Sistem kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Dengan kata lain karena tujuan utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program- program yang disusun berdasar ideologi tertentu, maka untuk merealisasikan program-program tersebut partai-partai politik yang ada berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem kepartaian secara klasik.
43 Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Sistem kepartaian merupakan pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem kepartaian juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. 7) Penyelenggara Pemilu Organisasi kelembagaan Pemilu di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah
44 amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU pusat beranggotakan 7 (tujuh) komisioner yang dipilih oleh panitia seleksi (pansel) kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses fit and proper test setelah itu ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Sedangkan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/ Kota beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (5) orang. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS. KPU memiliki perangkat Organisasi (Kelembagaan) dari tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tingkat nasional disebut KPU, dan berturut-turut ke bawahnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
45 Untuk Aceh, nomenklaturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu pada tingkat pusat atau nasional disebut sebagai Bawaslu RI. Di tingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi menurut UU No. 15 Tahun 2011 menjadi badan permanen yang ada di tiap provinsi, sebelum adanya UU ini bersifat ad hoc bernama Panwas Provinsi. Berdasarkan undang-undang pemilu, perangkat Bawaslu terdiri atas; a) Bawaslu Pusat, b) Bawaslu Provinsi, c) Bawaslu Kabupaten/kota, d) Panwaslu Kecamatan, e) Panwaslu Kelurahan/ Desa, f) Panwaslu LN, dan g) Pengawas TPS. Sesuai dengan tingkatannya, maka Bawaslu berkedudukan: - - - - - - Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Terkait jumlah keanggotaan, masing-masing jenjang Bawaslu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda:
46 Bawaslu pusat sebanyak 5 (lima) orang; ● Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; ● Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang Terkait keanggotaan Bawaslu untuk tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota bersifat tetap dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sementara itu untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersifat ad hoc. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaran Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
47 Bab 5 KECAKAPAN DASAR PENGAWAS PARTISIPATIF
48 Berkembangnya akses internet telah mempengaruhi berkembangnya pula media nasional. Tingginya pemakai media sosial di satu sisi juga acap membawa dampak negatif, yakni munculnya hoaks. Hingga kini undang-undang yang dipakai untuk menjerat pembuat berita hoax atau hal-hal yang merugikan orang lain adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaruh media sosial yang besar ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan dan menjaga pemilu yang berintegritas -pemilu yang tak dikotori politik uang dan intimidasi-intimidasi. Di sini seorang kader pengawasan bisa memanfaatkan media sosial ini semaksimal mungkin. POKOK BAHASAN Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif TUJUAN a. Paham yang disebut media sosial b. Paham kekuatan media sosial untuk pengawasan partisipatif c. Bisa memanfaatkan media sosial untuk pengawasan partisipatif SUB POKOK BAHASAN a. Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif b. Kecakapan digital melalui media sosial untuk pengawasan partisipatif INDIKATOR CAPAIAN a. Paradigma pengawasan partisipatif tertanam b. Paham cara media sosial, pentingnya media sosial untuk
49 pengawasan partisipatif dan bisa memanfaatkannya untuk pengawasan partisipatif METODE Brainstorming, ceramah, dialog, game, simulasi, nonton film, dan penugasan MEDIA/BAHAN LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop. WAKTU (MENIT) 180 menit (3 sesi) PROSES PEMBELAJARAN Pokok Bahasan Pengantar Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu kecakapan dasar pengawas partisipatif. Penanggung Jawab Panitia dan Fasilitator Durasi 20 Menit 2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta substansi pembelajaran terkait dengan praktik pengawasan partisipatif, pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilu dan penggunaan media sosial dalam partisipasi masyarakat
50 Pokok Bahasan Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari anggota 4 orang. Fasilitator menjelaskan apa saja yang menjadi aturan permainan. 1. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari anggota 4 orang. Fasilitator menjelaskan apa saja yang menjadi aturan permainan. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 2. Sebelumnya, fasilitator juga sudah harus mempersiapkan beberapa kata yang akan ditebak oleh peserta. 3. Permainannya, salah satu orang yang ada di setiap kelompok memiliki tugas untuk bertanya dengan serangkaian kata. Contohnya "Pengawas". Apakah Orang atau Tumbuhan? Apakah Dia Bekerja di Kantor? Dan seterusnya hingga kata pengawas terjawab. 4. Nah untuk peserta lain hanya boleh menjawab dengan dua kata yakni iya atau tidak saja terkait dengan pertanyaan yang diajukan. 5. Fasilitator akan memberi batasan waktu untuk tiap kelompok guna menjawab setiap kata. Contohnya satu menit untuk menjawab 4 kata. 6. Fasilitator kemudian merefleksikan dari definisi tentang siapa itu pengawas dan apa itu partisipasi. Fasilitator merangkum semua jawaban peserta apa yang menjadi kecakapan dasar seorang pengawas partisipatif.
51 Pokok Bahasan Prosedur Pengawasan dan Pelaporan Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membuat kelompok minimal terdiri dari dua kelompok. Masing-masing kelompok membuat barisan ke belakang lalu berpegangan pada Pundak teman di depannya. 2. Peserta paling depan bertindak sebagai kepala naga, sedangkan yang paling belakang sebagai ekor naga.Tugas kepala naga harus menangkap ekor naga yang lain. Sedangkan ekor naga harus berusaha menghindar dari sergapan kepada naga musuh. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 60 Menit 3. Yang menang adalah kelompok naga yang bisa menangkap ekor naga lain. Atau jika ada yang pegangan tangannya putus maka dianggap kalah. 4. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk merefleksikan permainan tersebut dengan mengaitkan dengan materi tentang pengawasan pemilu. 5. Fasilitator menjelaskan tentang pengawasan pemilu dan prosedur pelaporan jika ada pelanggaran Pemilu. 6. Fasilitator menjelaskan tentang makna dari partisipasi pemilu mulai dari sejarah, model dan contoh Gerakan pengawasan partisipatif. 7. Fasilitator membuka peluang pertanyaan ke semua peserta tentang pengawasan partisipatif. 8. Fasilitator menyimpulkan tentang prosedur pengawasan dan pelaporan
52 Pokok Bahasan Kecakapan Digital dan Media Sosial Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dengan anggota minimal 2 peserta Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 30 Menit 2. Salah satu peserta dari tiap kelompok harus menjadi penebak dan satunya lagi menjadi pemberi petunjuk. 3. Sebagai contoh, ada soal dengan judul lagu Serba Salah dari Raisa. Dari situ, satu orang yang menjadi pemberi petunjuk harus pandai dalam mendeskripsikan judul lagu tersebut. Agar lebih seru dan menarik, buat peraturan yang susah, seperti tidak boleh mendeskripsikan dengan kata sinonim, antonim, ataupun kata yang berada dalam judul lagu tersebut. 4. Selain tebak judul lagu, permainan juga bisa memakai format menebak lagu dengan membacakan lirik tanpa nada. 5. Setelah selesai permainan, fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan evaluasi dari permainan tersebut terutama untuk menjembatani ke materi media sosial 6. Fasilitator menjelaskan materi tentang pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial dan bentuk-bentuk partisipasi di media.
53 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema Penanggung Jawab Durasi 7. Setelah penjelasan selesai, Fasilitator memberikan tugas kepada peserta untuk mengecek ke masing-masing peserta, apakah pernah melakukan pembicaraan terkait dengan pengawasan pemilu dan kemudian diunggah di akun media sosialnya masing- masing. Kemudian fasilitator mendiskusikan dari materi unggahan tersebut. Rangkuman 8. Fasilitator memberikan contoh unggahan media sosial yang menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk melakukan pengawasan partisipatif dan mengajak untuk melakukan pengawasan Pemilu. Fasilitator merangkum seluruh sesi dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan dari peserta Fasilitator 5 Menit MATERI PEMBELAJARAN 1 Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi. Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Namun, bagaimana kemudian masyarakat menjadi subjek dalam proses Pemilu. Keterlibatan aktif
54 masyarakat dalam mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan kualitas demokrasi substansial. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pengawasan pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu. Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung
55 gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience). Dalam proses dan pelaksanaannya, Pemilu memiliki memang banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan stakeholder, penjadwalan tahapan Pemilu, dan luasnya wilayah. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah government of the people, by the people, for the people yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut. Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruang- ruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu.
56 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu. Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu. SEJARAH PARTISIPASI PEMILU Partisipasi dalam Pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan- tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif dan pemantauan yang bertujuan mewujudkan Pemilu yang berkualitas menjadi hal yang sangat vital. Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara
57 kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pemilu. Karena itu, posisi masyarakat sipil harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku. Pengawasan partisipatif juga akan terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya sebagai pemilih yang bebas serta mendapatkan informasi sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu dan kepercayaan organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu. Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu merupakan alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.
58 Desain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data organisasi pemantau menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas pemantauan dari Pemilu ke Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil. Pemantauan Pemilu oleh masyarakat sipil di Indonesia menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang jurdil dan demokratis. Meskipun terjadi perubahan fungsi kontrol di bidang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan media sosial, profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), masyarakat sipil tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal proses dan hasil Pemilu. Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. Pertama, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; kedua, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; ketiga, peserta Pemilu melakukan penjaringan bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; keempat, terpilihnya legislatif dan
59 eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; kelima, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen. Perbedaan mendasar antara aktivitas pengamatan Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan pengawas Pemilu merujuk pada peran dan mandat yang berbeda. Pengamat memiliki mandat terkecil; pemantau memiliki kekuatan yang lebih luas; sementara pengawas adalah mereka yang mempunyai mandat formal yang lebih luas dalam konteks penegakan UU atau hukum dalam kepemiluan. Mandat pemantau pemilihan adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat penilaian tanpa ikut campur tangan dalam proses. Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu dan untuk ikut campur tangan jika ada hukum yang dilanggar. Mandat pengawas Pemilu adalah untuk memvalidasi proses Pemilu (apakah ada aturan yang dilanggar, dll). Organisasi yang berbeda menggunakan definisi yang berbeda untuk istilah ini dan dalam beberapa kasus pengamatan dan pemantauan, istilah yang digunakan kadang bergantian tanpa perbedaan eksplisit di antara keduanya. MODEL PARTISIPASI PEMILU Ada berbagai cara model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu memang selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada, tetapi
60 dengan frekuensi yang selalu turun. Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan mempunyai semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas sama- sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti. Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat dalam pemilu semenjak Badan Pengawas Pemilihan Umum semakin melembaga dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik di republik ini. Landasan berpikirnya adalah semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu yang jujur dan adil, dapat terwujud. Inilah sebuah ijtihad dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan
61 memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi. Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia. Ketiga, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil. Di Indonesia, partisipasi memilih adalah hak - bukan kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam
62 pemilihan. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, undang-undang tersebut memuat pembatasan-pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keukatan hukum tetap. Dari kerangka undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga negara, tetapi warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang. Partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan. Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak sekedar aktivitas demokrasi prosedural - datang ke TPS dan memilih - rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilih dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. GERAKAN PARTISIPASI DALAM PEMILU Pertama, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu; pendidikan pemilih dalam pengawasan;
63 serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepemiluan. Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu. Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum
64 Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan stakeholder, penjadwalan/ waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS. Namun, terdapat pula yang patut diapresiasi, bahwa terdapat adanya bentuk, model dan inovasi pengawasan yang dibuat, baik itu lahir dari masyarakat sipil maupun pengawas pemilu itu sendiri. Inovasi yang dilakukan berbasis desa menjadi solusi atas problematika yang tengah terjadi. Meskipun kenyataannya, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Hal yang perlu kembali dipikirkan dan digali adalah bagaimana ide, inovasi, dan kreativitas itu, membutuhkan strategi pendampingan. Dalam posisi seperti ini, sinergi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih menjadi penting. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok
65 masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya. MATERI PEMBELAJARAN 2 Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi dan media sosial mempunyai karakteristik-yang bercirikan; a) Partisipasi; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (feedback) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) Keterbukaan; Setiap kata/ ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) Saling terhubung; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) Advokasi; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan.
66 Pengertian Media Sosial adalah: a) Interaksi sosial antara manusia dalam berproduksi, berbagi dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual. b) Media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasiskan internet yang dibangun atas dasar Ideologi dan teknologi web. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Berbagai media komunikasi dunia siber ini membentuk jaringan komunikasi yang kaya tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan media tradisional. Media sosial berkarakter: a) Transparansi, yaitu keterbukaan informasi karena konten media sosial ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang. Jejaring/relasi, yaitu hubungan antara pengguna layaknya jaring- jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya para penggunanya menjalin komunikasi dan terus membangun pertemuan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi audiensnya (influencer). c) Multi opini, yaitu setiap orang dengan mudahnya berargumen b) dan mengutarakan pendapatnya. d) Multiform, yaitu informasi disajikan dalam ragam konten dan ragam channel, wujudnya dapat berupa sosial media press release, video news release, portal web, dan elemen lainnya. Bentuk-Bentuk partisipasi dalam Media Sosial Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan daring/online sangat penting dilakukan. Penggunaan
67 internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Media sosial justru adalah pintu masuk bagi publik untuk mengakses media resmi seperti laman resmi lembaga. Dari informasi singkat yang dikemas secara menarik dan padat yang ditampilkan di akun media sosial, orang diantar mendapat informasi yang lebih lengkap di situs resmi Bawaslu. Kehadiran media sosial dan kekuatan khalayak dalam memproduksi informasi merupakan "pesaing" bagi institusi media massa dalam praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial tidak hanya dipandang menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunanya, namun secara sederhana sudah menjadi salah satu alternatif saluran pemberitaan dibandingkan media massa yang selama ini telah ada. Kontribusi konten oleh pengguna dalam media sosial dapat disimpulkan sebagai sebuah konten yang: 1. Dipublikasikan secara daring 2. Berasal dari pengguna 3. Dikerjakan atau dilakukan oleh praktisi maupun professional. 4. Crowdsourcing terletak pada kreativitas pengguna media sosial. Jumlah khalayak atau pengguna media sosial, yang jauh lebih banyak dari pelanggan media massa menjadi pertimbangan kekuatan media sosial di bidang jurnalisme. jika media massa hanya diakses oleh khalayak yang berlangganan atau yang mendapat jangkauan siaran sesuai dengan batas wilayah, maka di media sosial khalayak tidak dibatasi oleh jaringan media sosial yang diikutinya.
68 Sebuah akun di media sosial akan terhubung dengan akun lainnya dan akun tersebut juga memiliki jaringan pengguna dan begitu seterusnya. Karena itu, sebuah informasi yang diunggah di media sosial tentu mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Media sosial dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, berbagai media, atau berbagi opini, memberikan media bagi pengguna untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sosial virtual semakin lama dan sering terjadi interaksi antara pengguna semakin kuat ikatan merelasi virtual yang terjadi di antara mereka. Khalayak di media sosial bergerak sangat cair. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan, melakukan kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media sosial lainnya apalagi perangkat dasar dari media sosial adalah berteman maka apa yang dilakukan pengguna di media sosial secara dasar adalah mengkonstruksi identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia daring. Konsep friendvertising ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain. Apa yang ditawarkan oleh internet dan perangkat yang ada di media sosial bisa digunakan untuk menjangkau keberagaman publik. Media sosial bisa mencakup pengguna sebagai individu yang berbeda-beda, bukan secara massal. Dalam praktik komunikasi, perangkat di media sosial bisa menjadi beberapa tipe, seperti antar individu (bantuan), individu ke massa (one-to-many) atau dari massa ke massa (many- to-many).
69 Internet dan kehadiran media sosial juga menawarkan praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Jangkauan media sosial dan jaringan pengguna yang jauh lebih besar menjadi kunci sukses untuk membangun kesepahaman antara lembaga dan masyarakat. Informasi yang disajikan pun cenderung memuat informasi yang utuh dan dapat diakses melalui orang pertama, bukan melalui media massa sebagai perantara. Akses langsung ini akhirnya membawa perubahan terhadap pola komunikasi yang selama ini satu arah menjadi lebih berinteraksi.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat DasarBab 5 • Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif 70
71 Bab 6 REVIEW MATERI PELATIHAN DAN EVALUASI
72 POKOK BAHASAN Review Materi pelatihan SUB POKOK BAHASAN a. Prinsip dasar review b. Proses pelaksanaan review INDIKATOR CAPAIAN a. Paham prinsip dan tujuan review pelatihan b. Peserta lebih paham materi-materi pelatihan METODE Ceramah, dialog, pegugasan Ceramah, dialog, penugasan MEDIA/BAHAN LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol WAKTU (MENIT) 30 menit
73 Pokok Bahasan Review Materi Alur Kegiatan & Tema 1. Sebelum kegiatan dimulai, Panitia membagikan pre-test dan post-test terkait dengan materi yang disampaikan. Penanggung Jawab Panitia & Fasilitator Durasi 30 Menit 2. Pre test dan post test sebanyak 20 pertanyaan yang substansinya sama sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti SKPP Dasar 3. Panitia dapat meminta pertanyaan pre test dan post test kepada calon narasumber sehingga terdapat relevansi antara pertanyaan dengan materi yang disampaikan. 4. Panitia merangkum dan melakukan analisis terhadap hasil dari pre test dan post test untuk dijadikan evaluasi terhadap materi pembelajaran 5. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan langsung terhadap materi apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dan mengemukakan alasannya. 6. Fasilitator mempresentasikan hasil pre test dan post test secara umum dan memberikan rekomendasi kepada peserta untuk mendalami materi-materi yang belum didapatkan secara utuh sepanjang pelatihan berlangsung.
74 POKOK BAHASAN Evaluasi SUB POKOK BAHASAN a. Konsep dasar evaluasi b. Mekanisme pelaksanaan evaluasi INDIKATOR CAPAIAN a. Paham konsep dasar dan tujuan evaluasi pelatihan b. Diperoleh gambaran tingkat penyerapan materi oleh peserta METODE Brainstorming, penugasan MEDIA/BAHAN LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, form evaluasi WAKTU (MENIT) 30 menit
75 Pokok Bahasan Evaluasi Proses Alur Kegiatan & Tema 1. Fasilitator membagikan kertas kecil kepada peserta untuk dituliskan jawaban dengan pertanyaan; Apa kekurangan dari pelatihan ini? Jawaban bersifat tertutup tanpa ditulis nama di kertas untuk menjaga kerahasiaan penulis. Penanggung Jawab Fasilitator Durasi 30 Menit 2. Fasilitator mengumpulkan jawaban dan membagi jawaban-jawaban kedalam tiga kelompok yaitu kelompok materi, fasilitator/panitia dan proses/sarana prasarana. 3. Dari pembagian tersebut, Fasilitator memberikan refleksi dan pembelajaran terhadap aspek kekurangan pelatihan dari sudut peserta. Sekaligus memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pelatihan. Refleksi Refleksi terhadap keseluruhan pelatihan
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat DasarBab 6 • Review Materi Pelatihan dan Evaluasi 76
77 Bab
7 RENCANA TINDAK LANJUT
78 POKOK BAHASAN Rencana Tindak Lanjut SUB POKOK BAHASAN a.	Agenda	Pasca	pelatihan b.	Perencanaan	agenda	pasca	pelatihan INDIKATOR CAPAIAN a.	Paham	tujuan	agenda	pasca	pelatihan b.	Mampu	merancang	agenda	pasca	pelatihan METODE Brainstorming,	penugasan MEDIA/BAHAN LCD,	alat	tulis,	flipchart,	kertas	plano,	spidol,	Form	rencana	tindak	lanjut WAKTU (MENIT) 90	menit	(1	sesi)
79 Pokok Bahasan Rencana Tindak Lanjut Alur Kegiatan & Tema 1.	Fasilitator	membagi	peserta	kedalam	beberapa	kelompok	menyesuaikan	latar	belakang	peserta	misalnya	berdasarkan	wilayah	administrasi,	berdasarkan	keragaman	latar	belakang	dan	seterusnya. 2.	Masing-masing	kelompok mendiskusikan,	apa	yang	akan	dikerjakan	bersama	setelah	mengikuti	SKPP	Dasar?	Hasil	diskusi	dipresentasikan	oleh	masing-masing	kelompok	berikut dengan rencana pelaksanaannya. Penanggung Jawab Fasilitator	dan	Panitia Durasi 90 Menit 3.	Fasilitator	mencatat	dan	menyajikan	hasil	diskusi	sebagai	rencana	tindak	lanjut	yang	dilakukan	masing-masing	kelompok. 4.	Ketua	kelas	bertanggung	jawab untuk	membuat	jaringan	komunikasi	misalnya	membuat	Whatsapp	grup	agar	terjalin	komunikasi	intensif	dalam	pelaksanaan	rencana	tindak	lanjut. 5.	Bawaslu	Kabupaten/Kota menyampaikan	akan	melakukan	asistensi	dan	supervisi	terhadap	pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut	oleh	masing-masing	kelompok	dan	dilaporkan	ke	Bawaslu Provinsi. 6.	Fasilitator	memberikan kesempatan	kepada	peserta	untuk	menyampaikan	refleksinya	dalam	mengikuti	SKPP	dasar,	dan	dapat	ditimpali	oleh	peserta	yang	lain.
80 Pokok Bahasan Alur Kegiatan & Tema 7.	Di	akhir,	para	peserta	memilih Penanggung Jawab Durasi lagu	untuk	dinyanyikan	bersama	sebagai	tanda	berakhirnya	pelatihan	dan	sebelum	dilakukan penutupan secara resmi	oleh	Panitia.
81 u t k a W ) t i n e M ( 0 2 1 t i n e m ) i s e s 1 ( 0 4 2 t i n e m ) i s e s 2 ( / a d e M i n a h a B s a t r e k , e d i l S , l o d p s i , o n a p l n a p l a t e m , r o t k e y o r P D C L i r e t a m T P P s fi a r g o f n I , B P i r e t a m o e d V i , B P , i s a r i p s n i , n o t r a K s a t r e k o n a p l s a t r e K , n a p a t e m n a d l p i l F . s i l u t t a A l t s o p n a d t r a h c d r a c t i e d o t e M , e m a g , g n i r a h S . n a s a g u n e p , g o a d l i , h a m a r e C i s u k s i D , i s a u m S l i , k o p m o e k l i s k e fl e r , i s a s i l a n r e t n i R A S A D T A K G N I T P P K S M U L U K n a a p a C i r o t a k i d n I n a s a h a B k o k o P b u S a n a s a u s a t p i c r e T , n a h ti a e P l r a t n a g n e P , l a n e k g n i l a s , b a r k a n a a t e m e P , n a a n e k r e P l i l a d n e k r e t n a d b ti r e t n a d n a p a r a h k a r t n o K , n a r ti a w a h k e k / n a m n a r u t a ( i r a a e B j l n a h i l i m e P , ) s a e k l a k ti e s a e k l a u t e K i m a h a m e m u p m a M r a s a d r e t k a r a K r e t k a r a k g n ti n e p ti r a f ti a p i s ti r a P s a w a g n e P . f ti a p i s ti r a p s a w a g n e p n a d a k ti e m a h a P n u g n a b m e M i a g a b e s s a t i l a r o m a k ti e ( i r i d s a t i r g e t n I i r i d s a t i r g e t n i s i s a b ) s a t i l a r o m n a d , f ti k e p s r e p i k i l i m e M n a n a w a e r e K l s o t e n a d p a k i s n a w a e r l i a g a b e s f ti a p i s ti r a p s a w a g n e p n a d p a k i s i k i l i m e M , r e d n e g f ti k e p s r e P g n a y g n a d n a p a r a c n a d s a t i l i b a s i d i a n e g n e m t a p e t n a t n e r k o p m o e k l s a t i l i b a s i d , r e d n e g . n a t n e r k o p m o e k l n a d I R U K S K I k o k o P n a s a h a B a n a s a u S a n B i u g n a b m e P r e t k a r a K n a n R T A M o N 1 2
82 u t k a W ) t i n e M ( 0 4 2 t i n e m ) i s e s 2 ( . / a d e M i n a h a B i r e t a m , D C L , i s a t n e s e r p , s i l u t t a a l , t r a h c p fl i , o n a p l s a t r e k p o t p a l , l o d p s i e d o t e M , g n m r o t s n a r B i i , g o a d l i , h a m a r e c i s u k s i d , e m a g k o p m o e k l n a a p a C i r o t a k i d n I : m a h a p a t r e s e P l u s u - l a s A . 1 i s a r k o m e d n a d i s i n fi e D . 2 r a s a d r e t k a r a k i s a r k o m e d a y n g n ti n e P . 3 i s a r k o m e d a j r e k e b a r a C . 4 i s a r k o m e d : m a h a p a t r e s e P r a s a d p e s n o K . 1 u l i m e p i s g n u f n a d n a u u T j . 2 u l i m e p u l i m e p m e t s i S . 3 s i n e j m a h a P a g a b m e l s i n e j u l i m e p a r a g g n e e y n e p l n a d s a g u t t u k i r e b . a y n i s g n u f s a g u t , n a r e p m a h a P u l s a w a B i s g n u f n a d t a s u P t a k g n ti i r a d n e t a p u b a K a g g n h i n a s a h a B k o k o P b u S r a s a d - r a s a D i s a r k o m e d n a d k ti i l o P m e t s i S i d u l i m e P ; n a a t r a p e K i a i s e n o d n I a g a b m e L u l i m e p a r a g g n e e y n e p l u l s a w a B n a a n e g n e P l k o k o P n a s a h a B n a d u l i m e P i s a r k o m e D o N 3
83 u t k a W ) t i n e M ( 0 8 1 t i n e m ) i s e s 3 ( t i n e m 0 2 / a d e M i n a h a B , s i l u t t a a l , D C L , t r a h c p fl i , o n a p l s a t r e k p o t p a l , l o d p s i , s i l u t t a a l , D C L , t r a h c p fl i , o n a p l s a t r e k l o d p s i e d o t e M , g n m r o t s n a r B i i , g o a d l i , h a m a r e c , i s a u m l i s , e m a g n a d , m fi l n o t n o N n a s a g u n e p , g o a d l i , h a m a r e C n a s a g u n e p n a a p a C i r o t a k i d n I a m g d a r a P i n a s a w a g n e p m a n a t r e t f ti a p i s ti r a p r u d e s o r p m a h a P n a d n a s a w a g n e p n a r o p a e p l a d e m a r a c m a h a P i a y n g n ti n e p , l a i c o s l a i s o s a d e m i n a s a w a g n e p k u t n u a s i b n a d f ti a p i s ti r a p a y n n a k t a a f n a m e m n a s a w a g n e p k u t n u f ti a p i s ti r a p p i s n i r p m a h a P w e i v e r n a u u t j n a d n a h ti a e p l m a h a p h b e i l a t r e s e P i r e t a m i r e t a m n a h ti a e p l n a s a h a B k o k o P b u S n u g n a b m e M i s a p i s ti r a p f ti k e p s r e p u l i m e p n a s a w a g n e p n a s a w a g n e p r u d e s o r P n a r o p a e p l n a d l a t i g d i n a p a k a c e K l a i s o s a d e m i i u a e m l l n a s a w a g n e p k u t n u f ti a p i s ti r a p w e i v e r r a s a d p i s n i r P n a a n a s k a e p l s e s o r P w e i v e r k o k o P n a s a h a B n a p a k a c e K r a s a D s a w a g n e P f ti a p i s ti r a P w e i v e R i r e t a M n a h ti a e p l o N 4 5
84 u t k a W ) t i n e M ( t i n e m 0 6 0 2 1 t i n e m ) i s e s 1 ( / a d e M i n a h a B , s i l u t t a a l , D C L , t r a h c p fl i , o n a p l s a t r e k m r o f , l o d p s i i s a u a v e l , s i l u t t a a l , D C L , t r a h c p fl i , o n a p l s a t r e k m r o F , l o d p s i k a d n ti a n a c n e r t u n a j l e d o t e M , g n m r o t s n a r B i i n a s a g u n e p , g n m r o t s n a r B i i n a s a g u n e p n a a p a C i r o t a k i d n I r a s a d p e s n o k m a h a P i s a u a v e l n a u u t j n a d n a h ti a e p l n a r a b m a g h e o r e p D l i n a p a r e y n e p t a k g n ti a t r e s e p h e o l i r e t a m a d n e g a n a u u t j m a h a P n a h ti a e p l a c s a p m a h a p h b e i l a t r e s e P i r e t a m i r e t a m n a h ti a e p l n a s a h a B k o k o P b u S i s a u a v e l r a s a d p e s n o K e m s i n a k e M i s a u a v e l n a a n a s k a e p l a c s a P a d n e g A n a h ti a e p l a d n e g a n a a n a c n e r e P n a h ti a e p l a c s a p k o k o P n a s a h a B i s a u a v E l a n a c n e R k a d n T i t u n a L j o N 6 7
85 R A S A D T A K G N I T F I T A P I S I T R A P S A W A G N E P R E D A K r e b m u s a r a N , b a w a J r o t a t i l i s a F g n u g g n a n e P n a d n a t a i g e K i s a r u D I R u l s a w a B a ti n a P i t s e T d p a R & g n a U i l i s a r t s i g e R t i n e M 0 2 1 i s n i v o r P u l s a w a B a ti n a P i a ti n a P i A M O H S I t i n e M 0 6 I R u l s a w a B n e j k e S n a d a t o g g n A , a u t e K . 1 n a a k u b m e P t i n e M 0 6 i s n i v o r P u l s a w a B a t o g g n A n a d a u t e K . 2 I R u l s a w a B i s n e t s i s A m T i n a d i l h A a g a n e T . 3 u l s a w a B n a d I R u l s a w a B l a r u t k u r t S t a b a e P j . 4 i s n i v o r P a g a b m e L / n a i r t n e m e K r e b m u s a r a N . 1 r a n m e S i t i n e M 0 9 i s n i v o r P u l s a w a B a t o g g n A n a d a u t e K . 2 t a k a r a y s a M n a t a b i l r e t e K n a t a k g n n e P i I R u l s a w a B i l h A a g a n e T . 3 f ti a p i s ti r a P n a s a w a g n e P m a a d l m u m U n a h i l i m e P a ti n a P i t s e T - e r P n a i s i g n e P n a d k a e r B t i n e M 0 3 a t o K / n e t a p u b a K r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P r o t a t i l i s a F n a h ti a e P l r a t n a g n e P t i n e M 0 2 1 a n a s a u S a n B i . 1 n a d n a p a r a H n a a t e m e P . 2 n a r ti a w a h k e K r a a e B j l k a r t n o K . 3 s a e K l a u t e K n a h i l i m e P . 4 a ti n a P i k a e r B t i n e M 0 6 a t o K / n e t a p u b a K n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e t k a r a K n a n u g n a b m e P t i n e M 0 2 1 s a t i r g e t n I . 1 n a n a w a e r e K l . 2 s a t i l i b a s i D & r e d n e g f ti k e p s r e P . 3 t a h a r ti s I H A L O K E S u t k a W 0 0 2 1 . - 0 0 0 1 . 0 0 3 1 . - 0 0 2 1 . 0 0 4 1 . - 0 0 3 1 . 0 3 5 1 . - 0 0 4 1 . 0 0 6 1 . - 0 3 5 1 . 0 0 8 1 . - 0 0 6 1 . 0 0 9 1 . - 0 0 8 1 . 0 0 1 2 . - 0 0 9 1 .
0 0 1 2 . L A W D A J / i r a H l a g g n a T i r a H a m a t r e P
86 r e b m u s a r a N , b a w a J g n u g g n a n e P r o t a t i l i s a F n a d a t o K / n e t a p u b a K n a d i s n i v o r P r o t a t i l i s a F r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K a ti n a P i r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K a t o K / n e t a p u b a K n a d i s n i v o r P r o t a t i l i s a F n a t a i g e K a m a t r e P i r a H i r e t a M w e i v e R 1 - i s a r k o m e D n a d u l i m e P i s a r k o m e D r a s a D - r a s a D . 1 n a a t r a p e K i n a d u l i m e P m e t s i S . 2 k a e r B 2 - i s a r k o m e D n a d u l i m e P u l i m e P a r a g g n e e y n e P l a g a b m e L . 3 u l s a w a B i s g n u F n a d n a a n e g n e P l . 4 t a h a r ti s I s a w a g n e P r a s a D n a p a k a c e K 1 - f ti a p i s ti r a P k a e r B s a w a g n e P r a s a D n a p a k a c e K 2 - f ti a p i s ti r a P t a h a r ti s I n a h ti a e P l i r e t a M w e i v e R t a h a r ti s I i s a r u D t i n e M 0 6 t i n e M 0 9 t i n e M 0 3 t i n e M 0 9 t i n e M 0 9 t i n e M 0 3 t i n e M 0 9 t i n e M 0 9 t i n e M 0 9 u t k a W 0 0 9 0 .
0 0 8 0
0 3 0 1
0 0 9 0
0 0 1 1
0 3 0 1
0 3 2 1
0 0 1 1
0 3 3 1
0 3 2 1
0 0 5 1
0 3 3 1
0 3 5 1
0 0 5 1
0 0 7 1
0 3 5 1
0 3 9 1
0 0 7 1
0 0 1 2
0 3 9 1
0 0 1 2 . l / i r a H a g g n a T i r a H a u d e K
87 r e b m u s a r a N , b a w a J g n u g g n a n e P r o t a t i l i s a F n a d a t o K / n e t a p u b a K n a d i s n i v o r P r o t a t i l i s a F r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K a ti n a P i r o t a t i l i s a F n a d i s n i v o r P u l s a w a B r e b m u s a r a N a t o K / n e t a p u b a K I R u l s a w a B n e j k e S n a d a t o g g n A , a u t e K . 1 i s n i v o r P u l s a w a B a t o g g n A n a d a u t e K . 2 I R u l s a w a B i s n e t s i s A m T i n a d i l h A a g a n e T . 3 u l s a w a B n a d I R u l s a w a B l a r u t k u r t S t a b a e P j . 4 i s n i v o r P n a t a i g e K a u d e K i r a H w e i v e R i s a u a v E l n a d s e T - t s o P n a s i g n e P i n a h ti a e P l k a e r B n a d t u n a L j k a d n T i a n a c n e R s a t i n u m o K n a k u t n e b m e P n a p u t u n e P i s a r u D t i n e M 0 6 t i n e M 0 6 t i n e M 0 3 t i n e M 0 2 1 t i n e M 0 6 u t k a W 0 0 9 0 .
0 0 8 0 . 0 0 0 1 . - 0 0 9 0 . 0 3 0 1 . - 0 0 0 1 . 0 3 2 1 . - 0 3 0 1 . 0 3 3 1 . - 0 3 2 1 . l / i r a H a g g n a T i r a H a g ti e K
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat DasarBab 7 • Rencana Tindak Lanjut 88