PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA 2021 PERMENHUB NO. 35 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 582, 75 HLM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA ABSTRAK Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 32 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018. Dalam Peratuan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara meliputi jenis kegiatan angkutan udara, perizinan berusaha angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara perintis, angkutan udara bukan niaga, Kerjasama angkutan udara niaga, pengawasan, dan sanksi. CATATAN :
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2021 dan ditetapkan tanggal 28 Mei 2021.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/ GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1378, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran : 34 hlm.