MEDIASI PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN SIRI STUDI KASUS DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Nama : Siti Zuh'riyah NIM : 18110065 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI UNGARAN 2022 1
HALAMAN PERSEMBAHAN Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati Saya persembahkan karya ini untuk semua pihak yang ikut membantu dan membersamai dalam setiap langkah thalabul "ilmi hingga saat ini. Terima kasih Saya ucapkan terkhusus kepada : 1. Allah SWT atas nikmat waktu dan kesempatan untuk terus bisa belajar sampai saat ini. 2. Terima kasih Kepada Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum 3. Terima kasih Kepada Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H 4. Terima kasih Kepada Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H 5. Terima kasih Kepada Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Judul Skripsi : Mediasi Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pernikahan Siri Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang Nama Mahasiswa : SITI ZUH'RIYAH NIM Program Studi 18110065 : Sarjana Ilmu Hukum Proposal Skripsi ini telah direview dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dialnjutkan dalam kegiatan penelitian guna menyusun Skripsi lengkap. Disetujui pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Dosen Pembimbing I Dosen Pempimbing II Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti. S.H., M.Hum Dr. Lilik Warsito. S.H., M.H iv
ABSTRAK Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat namun cukup sulit untuk ditemukan penyelesaiannya karena korban cenderung memilih diam. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi lingkungan. Penelitian ini mencoba memotret kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mijen Kota Semarang berikut penyelesaiannya. Melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, korban dapat terlepas dari jeratan kekerasan yang dialaminya secara berangsur-angsur. Dalam kasus ini mediasi tidak serta merta dapat melepaskan korban dari tindak kekerasan langsung karena minimnya pengawasan atau follow up atas kesepakatan-kesepakatan pada saat mediasi oleh pihak mediator atau pihak yang berwenang. Kata kunci: KDRT, perselisihan, mediasi vi
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ... ii HALAMAN PERSEMBAHAN ... iii PERNYATAAN ORIGINALITAS ... v ABSTRAK ... vi PRAKATA ... vii DAFTAR ISI ... viii BAB I ... 10 1.1 Latar Belakang ... 10 1.2 Rumusan Masalah ... 15 1.3 Tujuan Penelitian ... 15 1.4 Manfaat Penelitian ... 16 1.5 Sistematika Penulisan ... 16 BAB II ... 19 2.1 Mediasi ... 19 2.2 Penyelesaian Sengketa Alternatif ... 26 2.3 Pernikahan Siri ... 28 2.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga ... 29 2.5 Perlindungan Perempuan ... 39 BAB III ... 43 3.1 Jenis Penelitian ... 43 3.2 Spesifikasi Penelitian ... 43 3.3 Jenis dan Sumber Data ... 44 3.4 Populasi dan Penentuan Sampel ... 44 3.5 Metode Pengumpulan Data ... 45 3.6 Metode Analisis Data ... 47 BAB IV ... 49 A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga Di Mijen Kota Semarang ... 49 viii
B. Prosedur Mediasi Sebagai Jalan Tengah Penyelesaian Masalah Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Mijen Kota Semarang ... 52 BAB V ... 60 Simpulan ... 60 Saran ... 63 DAFTAR PUSTAKA ... 65 LAMPIRAN ... 68 ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penegakan hukum atas sebuah undang-undang atau regulasi merupakan sebuah keharusan bagi suatu negara. tidak terkecuali Indonesia. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi telah menyatakan bahwa Indonesia dididran dan dibangun berdasarkan prinsip negera hukum (rechtsstaat) yang artinya hukum dan penegakan hukum menjadi tumpuan utama dalam bernegara. Konsep negara hukum (rechtsstaat) sendiri muncul sebagai antitesis atas konsep negara kekuasaan (machtsstaat). sebuah konsep yang dianggap usang dan digunakan untuk menindas rakyat. Negara kekuasaan (machtsstaat) sebagaimana dimaksud diatas menjadikan pemegang kekuasaan dapat berlaku semena-mena karena hukum tidak dijadikan sebagi pedoman dalam mengambil setiap kebijakan. Konsekuensi logis bagi negara hukum seperti Indonesia ialah implementasi penegakan hukum itu sendiri. Sejauh mana pemerintah sebagai aktor utama penyelenggara negara berkomitmen dalam penegakan hukum. Lazim diketahui bahwa penegakan hukum menjadi aspek yang lebih sulit dibandingkan pembetukan intrumen hukum itu sendiri. Meskipun demikian bukan berarti penegakan hukum dapat dikesampingkan begitu saja. 10
Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2020 terdapat 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Termasuk didalmnya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 3.221 kasus.1 Mirisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak pandang bulu. sebagimana dilansir dari seorang istri polisi melaporkan suaminya sendiri karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Sosok yang digadang-gadang menegakkan hukum justru melakukan tindakan yang menyalahi hukum.2 Jika ditelaah kembali hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu usaha baik dan bentuk hadirnya negara untuk melindungi setiap masyarakat bahkan di ranah keluarga sekalipun. Maka sudah sepatutnya isu-isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih terkendali. Meskipun pada akhirnya pelaksanaannya tetap harus diawasi karena pada hakikatnya kekuasaan apapun memiliki potensi untuk disalahgunakan. Selama ini kasus kekerasan dalam rumah tangga seolah dianggap hanya dapat dialami oleh perempuan belaka. padahal dalam konteks 1 dan-poin-kunci-5-maret-2021 diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 14.37 WIB 2 diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 14.50 WIB 11
korban bisa jadi lebih daripada itu. Anggapan serupa juga muncul seolah akar permasalahan ini ada pada tarak kesejahteraan atau faktor ekonomi. Menurut Rochmat Wahab dalam Santoso disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi karena ketimpangan gender dan faktor ekonomi. tapi juga dapat diakibatkan oleh etidakmampuan mengendalikan emosi. ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga serta kondisi mabuk karena minuman atau narkoba.3 Hal senada juga di temukan dalam penelitian lain. pada umumnya kebiasaan mabuk berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang minim sehingga kekerasan dalam rumah tangga sering dijumpai dalam keluarga yang demikian. Termasuk juga kekerasan ini dapat dipicu karena adanya orang ketiga dalam keluarga. Sesuatu yang buruk dalam kacamata norma dan nilai sosial tapi belum diatur dalam regulasi ini cukup menyumbang banyak angka kekerasan dalam rumah tangga.4 Pendapat tersebut mungkin cukup tendensius ketika menyebut faktor pengaruh minuman keras maupun narkoba sebagai salah satu faktor munculnya kekerasan dalam rumah tangga. namun perlu dipahami pula bahwa satu tindak melanggar hukum mampu memicu tindak pelanggaran hukum lainnya. Sehingga hukum dan penegakan hukum harus relevan dan terus berjalan. 3 Agung Budi Santoso, (KDRT) Terhadap Perempuan:Perspektif Pekerjaan Sosial", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 41-45 4 Basri dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna), Neo Societal; Vol. 3; No. 2, 2018, hal. 458 "Kekerasan Dalam Rumah Tangga 12
Dari segi korban. kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak hanya menyasar pada perempuan atau istri semata namun juga dapat terjadi pada anak maupun pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang secara ekonomi tergantung bahkan diantaranya terkooptasi oleh majikan akan cenderung diam manakala mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih anggapan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pekerja rumah tangga sering dikonotasikan pada hal-hal buruk.5 Problem terbesar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian tidak hanya terpaku pada kuantitas kasus tapi juga pada penyelesaian kasus. Termasuk juga bagaimana regulasi yang selama ini telah ada harus benar-benar mampu menekan angka kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah efek lanjutan pasca kekerasan tersebut terjadi. Sejauh ini penelitian terkait kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga berkutat seputar kekerasan fisik dan psikis. Adapun isu penelantaran cenderung masih luput dari perhatian masyarakat. Padahal definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sangatlah luas. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik. seksual. psikologis. dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 5 Hardani Sofia dkk, "Perempuan dalam Lingkaran KDRT", (Riau: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hal. 83-85 13
melakukan perbuatan. pemaksaan.atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.6 Komnas Perempuan (2020) misalnya. dalam catatan tahunan menyatakan bahwa Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari total 8.234 kasus yang ditemukan. bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%). psikis 1.792 (28%). dan ekonomi 680 kasus (10%). Tindak penelataran tidak dilaporkan entah karena masih adanya anggapan bahwa penelantaran bukan bagaian dari kekerasan dalam rumah tangga atau memang data tersebut tidak tercatat. Kekerasan dalam rumah tangga yang diidentikkan "hanya" sebatas kekerasan fisik ini juga merasuk dalam instansi-instansi penegak hukum. Penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat dari apa yang kasat mata saja.7 Menjadi wajar kemudian manakala masyarakat kemudian memahami kekerasan dalam rumah tangga manakala terdapat kekerasan yang bersifat fisik seperti pemukulan ataupun semisalnya. Kondisi ini semakin parah manakala pada masyarakat dengan akses pendidikan yang minim. Umumnya mereka tidak mengetahui apakah sesuai tindakan yang mereka alami selama ini termasuk bagian daripada kekerasan dalam rumah tangga atau sebaliknya. Kurangnya 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 7 Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan NegeriSebagai Implementasi Hak-Hak Korban", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 17, 2017, hal. 477 14
pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut membuat banyak dari istri korban kekerasan dalam rumah tangga merasa dirinya tidak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Sehingga istri korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung merasa wajar saja jika dalam sebuah rumah tangga terjadi percekcokan dengan menggunakan kata- kata kasar.8 Berdasarkan studi literatur diatas penulis ingin meneliti sisi baru dalam penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu sisi penelantaran dikarenakan masih minimnya kajian atau penelitian kekerasan dalam rumah tangga yang membahasa sisi penelantara tersebut. 1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 1. Bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mijen Kota Semarang ? 2. Bagaimana proses dan prosedur mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perikahan siri tersebut? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah diajukan yaitu; 8 Fatma Zakiyya Amanullah dkk, "Adaptasi Psikologi Sosial Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pati (Studi Kualitatif Pada Istri Korban KDRT Di Kabupaten Pati)", Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 6, Nomor 4, Agustus 2018, hal. 568 15
1. Untuk mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mijen Kota Semarang. 2. Untuk mengetahui proses dan prosedur mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perikahan siri tersebut. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. terutama mengenai bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait perempuan, dan juga tebtabg pentingnya mediasi sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian masalah. 1.4.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi baru dan sarana refleksi bagi aparat penegak hukum. aktivis sosial. dan masyarakat umum mengenai nilai-nilai humanisme dalam melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga. 1.5 Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ditulis kedalam tiga bagian yang yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis uraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: A. Bagian awal skripsi 16
Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. B. Bagian utama skripsi Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 1. BAB I PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab tinjauan pustaka ini meliputi : mediasi, penyelesaian sengketa, penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan perempuan. 3. BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi : A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian B. Analisa Kebutuhan C. Alur Penelitian (disertakan Flowchart) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari ganbaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kulitatif, kuantitatif 17
dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : A. Hasil Penelitian B. Pembahasan BAB V PENUTUP 8 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian C. Bagian akhir skripsi Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka. 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Mediasi Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan diluar ranah pengadilan (non-litigasi). Menurut Emirzon mediasi ialah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.9 Dalam khazanah ilmu hukum istilah mediasi juga diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.10 Dalam mediasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami secara seksama. Mediasi disini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus berdasarkan para pihak yang bertikai. Oleh karena itu mediasi bukan dilakukan untuk menghukum salah satu pihak. namun untuk menemukan win-win solution. Selain itu orang atau pihak yang ditunjuk sebagai mediator tidak memiliki kewenangan memutus. tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua pihak.11 9 Joni Emirzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase)", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 96 10 BN. Marbun, "Kamus Hukum Indonesia", (Jakarta: Sinar Harapan, 2006) 11 Takdir Rahmadi, "Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67-61 19
Christoper W. Moore menyebutkan setidaknya terdapata tiga jenis mediator. yaitu: mediator hubungan sosial (social network mediator), mediator autoritatif (authoritative mediator), dan mediator mandiri atau independent mediator. Secara ringkas jenis-jeni mediator tersebut dapat dipahami sebagi berikut: a. Tipe mediator hubungan sosial. sering kita temui dalam masyarakat pedesaan. Misalnya para pemuka adat. pemuka masyarakat dan alim ulama. b. Tipe mediator autoritatif. adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. c. Tipe mediator mandiri. adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator di atas. karna mediator mandiri tidak memiliki hubungan. baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Dilihat dari sisi tempatnya. mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam. yaitu: 1) Mediasi di Pengadilan Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. 2) Mediasi di Luar Pengadilan Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. yang 20
membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1). (2). dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian. Meskipun demikian mediasi diluar pengadilan tak selamanya sekaku yang tercantum dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan proses mediasi bisa terjadi di tingkat bawah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga poin utama yang hendak dituju tetaplah solusi yang sama-sama dapat diterima walaupun tidak sama persis dengan apa yang digariskan oleh PERMA No.1 Tahun 2016. Mediasi yang umum terjadi di masyarakat pedesaan cenderung mengikuti pola ini. Tokoh masyarakat memiliki peran sentral dalam menengahi suati perkara yang terjadi. bahkan dalam kasus lebih rumit tokoh masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai ujukan atau penentu atas suatu masalah yang tengah terjadi. 21
Menurut Witasari, dkk terdapat sepuluh tahapan yang dilalui oleh mediator, untuk keterangan lengkapnya akan di uraikan satu persatu sebagai berikut:12 1. Preliminary (tahap pendahuluan) Berhasil tidaknya sebuah proses mediasi biasanya ditentukan pada tahap awal atau persiapan ini, siapa yang akan hadir, jumlahnya berapa, kapan dan dimana akan dilaksanakan, jangan sampai pihak penyelenggara proses mediasi keliru di dalam pendataan jumlah kursi yang disediakan hanya 10 misalnya ternyata yang datang lebih dari 10 orang. Hal ini akan menyulut emosi masing-masing pihak dan akan mempengaruhi jalannya proses mediasi. 2. Mediator's Opening (sambutan mediator) Pada tahap sambutan ini mediator menerangkan bagaimana kasus atau materi yang jadi pokok permasalahan bisa sampai ke tangan mediator, kemudian mediator juga menerangkan tentang proses mediasi, bahwa proses mediasi ini bersifat tertutup atau rahasia, kecuali disepakati oleh para pihak, dia berlaku netral dan jika terjadi deadlock maka mediator akan menjelaskan pula bahwa dia berhak untuk melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak, masing-masing pihak akan memperoleh waktu yang sama. Pada sambutan ini, perlu di jelaskan pula oleh mediator bahwa menjelang akhir proses mediasi nanti mediator tidak akan memberikan putusan apapun atas negosiasi yang telah disepakati 12 Aryani Witasari, "Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce", (Semarang: Unissula Press, 2021), hal. 38-42 22
oleh para pihak, karena mediator berlaku sebagai fasilitator dan keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan para pihak sendiri. 3. Party Presentation (Presentasi Para Pihak) Tahap presentasi dari masing-masing pihak ini biasanya di mulai dari pihak yang mengawali atau memprakasi untuk diadakannya proses mediasi, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan sebaliknya jika disepakati dan mediatorlah yang dapat melihat situasi serta kondisi dari masing- masing pihak. Ketika para pihak mempresentasikan permasalahannya, maka tugas mediator harus mencatat hal-hal yang disampaikan untuk kemudian nanti diidentifikasi permasalahannya. 4. Identifying Areas of Agreement. Setelah tahap presentasi dari masing- masing pihak di catat oleh mediator, maka mediator berhak untuk mengidentifikasi hal-hal yang disepakati dan diagendakan untuk diselesaikan dan biasanya mediator akan memproses di wakt paling akhir untuk penyelesaian sengketa yang dirasa sulit. 5. Defining and Ordering Issues (Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan) Hasil identifikasi yang telah dicatat oleh mediator tersebut, maka mediator kemudian mencoba untuk menyusun agenda dan mengurutkan permasalahan. Adapun cara mengurutkan tersebut adalah dengan tidak menggunakan angka tetapi menggunakan simbul "dot (titik)". Hal ini disarankan agar tidak menimbulkan kesan bahwa tidak ada yang lebih penting atau didahulukan. Jika sudah tersusun agendanya, mediator dapat menawarkan kepada para pihak mana dulu 23
yang akan dibahas, kalau mereka tidak ada keputusan, maka mediatorlah yang menentukan untuk menyelesaikan masalah yang mana terlebih dahulu. 6. Negotiation and Decision-Making. Proses negosiasi dalam mediasi memiliki porsi yang paling besar. Ada 2 model peran mediator dalam negosiasi, yaitu: a. Directing the traffic sebagai polisi lalulintas, yaitu apabila proses mediasi macet baru mediator akan turun tangan b. Driving the bus, mediator mendrive proses mediasi, namun tetap mediator tidak boleh mendominasi proses mediasi tersebut. 7. Separate Meetings. (Pertemuan Terpisah) Mediator berhak untuk melakukan pertemuan terpisah ini, jika terjadi deadlock di dalam proses mediasi, tetapi mungkin juga pertemuan terpisah ini diadakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak tetapi tidak di depan lawannya. Atau mungkin saja justru pihak mediator bingung terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena biasanya pada pertemuan terpisah para pihak lebih mudah menceritakan segala sesuatunya dengan bebas. Jika mediator mengalami deadlock, maka dimungkinkan untuk menggunakan comediator dengan kesepakatan para pihak tentunya tugas dari co-mediator adalah sebagai pendamping dan membantu tugas mediator. 8. Final Decisions. (Keputusan akhir) Pada proses untuk pengambilan keputusan akhir ini, mediator akan memastikan bahwa seluruh permasalahan telah di bahas dan berharap para pihak merasa puas 24
dengan hasilnya. Karena pada proses mediasi ini ujungnya adalah kesepakatan para pihak, maka seyogyanya masing-masing pihak di kemudian hari yang sudah ditentukan dalam kesepakatan akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Tetapi karena mediasi ini bukan prosedur formal di Pengadilan dan sifat putusannya tidak final mengikat, maka sangat dimungkinkan ada pihak yang ingkar dengan keputusan yang telah diambil, maka peran mediatorlah yang sangat di butuhkan untuk meyakinkan para pihak agar melaksanakan kewajiban setelah ditandatanganinya surat hasil kesepakatan tersebut. 9. Recording Decisions. Hasil putusan kesepakatan yang diambil oleh para pihak tersebut sebaiknya dituangkan dalam hitam di atas putih, agar hasil yang telah disepakati tidak lupa, bentuknya sedikit formal boleh bermeterai dan ditandatangani kedua belah pihak, mengetahui mediator. 10. Closing Statement Termination (Kata Penutup). Tujuan dari pemberian kata penutup adalah agar para pihak merasa bahwa mediator telah bertindak secara adil dan berharap semua statmen yang disampaikan oleh mediator dipahami kedua belah pihak. Penutupan yang baik oleh mediator juga menjadi salah satu faktor untuk membuat proses implementasi dari hal-hal yang disepakati itu menjadi lebih baik. Kesepuluh tahapan tersebut di atas adalah minimal yang harus dilakukan oleh seorang mediator yang akan menggelar proses mediasi, 25
itikad baik dari masing-masing pihak juga perlu dikedepankan untuk sebuah proses mediasi yang berhasil mengambil keputusan win-win solution. 2.2 Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam kehidupan sosial suatu permasalahan atau sengketa merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu dalam konteks hukum diperlukan adanya suatu penyelesaian sengketa agar kehidupan yang konformis tetap dapat terjaga. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami pembahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan "informal procedure".13 Pengembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di Indonesia sendiri bukanlah hal baru, ADR sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat indonesia yang mengedepankan 13 Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000). hal. 5 26
penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Adapun alasan pengembangan ADR di Indonesia antara lain; 1. Faktor ekonomis, biaya dan waktu yang sedikit. 2. Faktor ruang lingkup yang dibahas luas (sesuai kebutuhan). 3. Faktor pembinaan hubungan baik antar manusia. Pada dasarnya penyelesaian sengketa yang bersifat pidana sepenuhnya merupakan haknya para pihak yang bersengketa. Apakah akan diselesaiakan melalui meja pengadilan atau akan diselesaiakan menggunakan cara yang lain. Akan tetapi negara memberikan akses atau fasilitas melalui regulasi bagi masing-masing pihak manakala hendak menyelesaikannya diluar meja pengadilan.14 Adapun regulasi-regulasi tersebut meliputi Peraturan Mahkamah Agung RI, Peraturan Pemerintah, bahkan Undang-Undang. Regulasi terseut seperti;15 a. UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, b. PP No.54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, 14 Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)", (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hal. 1 15 Ibid. 27
c. Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang kemudian digantikan oleh Perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan, d. Perma No.1 Tahun 2016 Perubahan atas Perma 1/2008. 2.3 Pernikahan Siri Pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "sirri" berasal dari bahasa Arab, yaitu "sirrun" yang artinya rahasia, sunyi, dan diam.16 Dalam kata lain pernikahan siri juga merujuk pada pernikahan yang tidak tercatat dalam catatan sipil atau tidak tercatat oleh negara. Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan:17 1) Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. 2) Pernikahan yang sah secara agama, dalam hal ini memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama ("KUA") bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. 16 Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya", Jurnal NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1, hal. 458-461 17 diakses pada tanggal 6 Maret 2022 28
3) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Hukum Perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar. Rukun perkawinan yaitu : 1. Adanya kedua mempelai 2. Adanya wali 3. Adanya saksi nikah 4. Adanya mahar atau maskawin 5. Adanya ijab qabul atau akad 2.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara umum kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, 29
pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi. 18 Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifkasi deklarasi tersebut pada tahun 2004 bersama negara ASEAN lainnya. Deklarasi tersebut juga menjadi dasar terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tabel 1.1 Bentuk-Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEKERASAN DALAM PACARAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA KEKERASAN DI RUANG PUBLIK Merujuk pada definisi kekerasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat luas. Kekerasan terhadap perempuan terbagi kedalam beberapa bentuk sebagaimana tabel diatas. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam UU nomor 23 tahun 2004 ialah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran 18 diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 21:16 atau 30
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. pemaksaan. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup pernikahan yang sah dan tercatat oleh negara. 2) Kekerasan dalam pacaran secara umum tidak jauh berbeda dengan kekerasan lainnya terhadap perempuan yaitu kekerasan secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan diluar lingkup pernikahan. 3) Kekerasan di ruang publik ialah kekerasan terhadap perempuan baik fisik, seksual, maupun psikologis yang dilakukan oleh orang lain tanpa ikatan apapun dan dilakukan di ruang publik. 4) Kekerasan yang dilakukan oleh negara ialah kekerasan terhadap perempuan oleh aparatur negara secara sosial, budaya, bahkan politik. Umumnya kekerasan seperti ini terjadi akibat kebijakan yang cenderung menegsampingkan perempuan. 19 Perlu diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan yang selama ini banak disorot oleh negara dan media ialah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi bercabang karena di Indonesia terdapat dua istilah pernikahan yakni pernikahan sah yang dicatat oleh negara dan pernikahan siri (sah secara agama atau adat) akan tetapi tidak tercatat oleh negara. 19 Umin Kango, "Bentuk Bentuk Kekerasan Yang Dialami Oleh Perempuan", Jurnal Legalitas Vol. 2 No. 1 2009, hal. 14-18 31
Berumah tangga merupakan impian hampir setiap insan. Secara naluriah manusia akan memiliki ketertarikan dan rasa suka terhadap lawan jenis hingga akhirnya berujung pada pelaminan. Narasi rumah tangga yang saat ini dinikmati melalui media banyak mengisahkan romantisme dan kebahagiaan sehingga tidak jarang berumah tangga dianggap sebagai puncak kebahagiaan. Pada kenyataanya berumah tangga tidak hanya tentang kebahagiaan. namun didalmnya juga terdapat berbagai ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Manakala ujian ini dapat dilewati dengan baik maka akan mengokohkan rumah tangga. Akan tetapi manakala ujian dan rintangan tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berujung pada berbagai malapetaka salah satunya tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang juga dikenal dengan istilah KDRT merupakan kasus yang jamak ditemukan dalam masyarakat. Menurut Chhikara dkk. kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim (yang melibatkan perasaan) seperti dalam perkawinan. pacaran dan keluarga. Definisi ini mencakup skup yang luas karena tidak hanya berkutatat pada keluarga hasil perkawinan akan tetapi juga termasuk dalam hubungan yang bersifat non-marital seperti pacaran.20 20 Pankaj Chhikara dkk, "Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society, Journal of Indian Academy of Forensic Medicine", Vol. 35 (1), 2013, hal. 71-75 32
Meskipun mencakup skup yang luas definisi tersebut kurang diterima oleh masyarakat di Indonesia karena diksi pacaran sendiri tidak dianggap dalam hubungan yang mengikat. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terminologi kekerasan dalam rumah tangga memiliki skup yang lebih jelas dan definitif serta sesuai menurut norma disamping juga memperinci jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. seksual. psikologis. dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. pemaksaan. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.21 Definisi kekerasan dalam rumah tangga diatas memang tidak seluas yang disebutkan oleh Chikkara namun dapat dianggap lebih baik karena memberi batasan secara terperinci. Undang-undang ini bahkan dengan jelas menyatakan bahwa penelantaran sekalipun dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang artinya apabila hal tersebut dilakukan maka secara sah dianggap melanggar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 33
keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.22 Berbagai defenisi diatas pada dasarnya menunjukkan siapa saja dan sikap seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 1.2 Perbandingan Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Variabel Pelaku Lingkup Chikkara. dkk. Dapat dilakukan oleh setiap individu dalam suatu hubungan yang bersifat afektif Hubungan afektif baik dalam pernikahan maupun diluar pernikahan UU No. 23 Th 2004 Dapat dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga Hubungan dalam pernikahan sah berikut dalam rumah tangga Jenis kekerasan Kekerasan (non-definitif) 1. Kekerasan fisik 2. Kekerasan psikis 3. Kekerasan Seksual 4. Penelantaran Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang sering diungkap ketengah publik ialah kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan. Banyak perempuan yang menerima tindak kekerasan oleh suaminya karena mengeluh atas uang belanja yang minim atau mengeluh karena suminya yang tidak bekerja. 22 Mohammad "Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", Jurnal Legalisasi Indonesia Vol. 5 No. 3 - September 2008, hal. 11 34
Keluhan semacam ini yang meskipun wajar namun justru justru menyulut kemarahan suami dan berujung pada tindak kekerasan. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disahkan. telah banyak kajian yang menyorot faktor kekerasan dalam rumah tangga. Moors misalnya melihat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi karena disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya. Menurutnya hal ini sangat memungkinkan istri untuk kemudian direndahkan oleh suami.23 Pendapat senada juga diungkapkan oleh Gelles ketidakmandirian ekonomi ini menjadikan posisi perempuan selalu tersubordinasi sehingga cenderung tidak memiliki keleluasaan.24 Dalam konsep gender dan budaya masyarakat kaitannya relasi laki- laki dan perempuan dalam keluarga. perempuan acap kali dianggap lebih rendah dari laki-laki dan seolah tidak bisa saling melengkapi. Stereotip ini secara tidak langsung tertanama dalam alam bawah sadar perempuan sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Meskipun bersifat non fisik stereotip yang sering terjadi dalam masyarakat menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional.25 Tipologi kekerasan terhadap perempuan seperti ini secara tidak sadar juga diamini oleh ideologi dan kultur patriarki, yakni ideologi 23 Annelies Moors, "Women, Property and Islam", (New York: Cambridge University Press, 1995), hal. 277 24 Richard J Gelles, "Violence in the Family a Review of Research in the Seventies", Journal of marriage and the family, 1995, hal. 882 25 Hamdanah Utsman, "Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Jember: Pustaka Radja, 2012), hal. 22 35
kelelakian. Ideologi ini ada di kepala laki-laki maupun perempuan. juga dalam tafsir agama yang sangat mempengaruhi kebijakan agama dan pemerintah dalam birokrasi pembangunan Oleh karena tiu. persoalan kekerasan terhadap perempuan bukanlah persoalan laki-laki. melainkan persoalan sistem dan struktural ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender adalah salah satunya.26 Jewkes menyatakan bahwa kekerasan domestik merupakan fenomena yang kompleks karena faktor penyebabnya berlapis-lapis. Jewkes yang melakukan meta-analisis dari ratusan riset tentang kekerasan domestik di berbagai negara menyebutkan. ada dua penyebab paling dasar. yaitu ideologi superioritas lelaki di masyarakat (rendahnya posisi tawar perempuan). dan kultur kekerasan dalam penyelesaian konflik. Kedua faktor dasar itu dibumbui faktor lain seperti stres, kemiskinan, minum alkohol, peran model dari ayah yang kasar kepada ibu. dan sebagainya. menjadikan kekerasan domestik lebih prevalen dilakukan suami/lelaki terhadap istri/perempuan pasangannya.27 Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan di Indonesia termasuk didalamnya pernikahan siri, maka jika merujuk pada pendapat Jewkes diatas penyelesaian kekerasan dalam lingkup pernikahan siri akan jauh lebih rumit karena "tidak tersentuh atau sengaja tidak disentuh oleh negara". 26 Mansoer Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 43 27 Nini Anggraini dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga", (Padang: Penerbit Erka, 2019), hal. 8 36
Menurut Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Aroma Elmina pernikahan siri merupakan istilah agama Islam.28 Karenanya, dalam hukum positif di Indonesia tidak ada istilah nikah siri para pelaku nikah siri secara hukum nasional atau positif tidak akan mendapat hak atau dikenakan kewajiban. Menurut Elmira yang menjadi permasalahan dalam nikah siri di kemudian hari adalah apabila ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sang korban, tidak bisa mendapat perlindungan hukum dengan menggunakan Pasal Undang- Undang KDRT.29 Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dipandang sebelah mata bahkan dianggap nihil ialah kekerasan dalam bentuk penelantaran. Penelantaran disini dapat berupa penelantaran atas hak maupun tanggung jawab. Baik suami maupun istri keduanya punya potensi dan kesempatan untuk ditelantarkan maupun menelantarkan. Ketika terjadi hal yang demikian tidak jarang korban yang paling terdampak justru anak. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan. perawatan. atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 28 Istilah pernikahan siri juga ditujukan dalam pernikahan adat yang todak dicatat oleh negara 29 siri-tak-dilindungi-uu-kdrt 37
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sebagai negara yang kental dengan budaya timur dan nilai-nilai agama. seringkali masyarakat rancu dalam memisahkan norma agama dan norma hukum positif yang berlaku. Dalam agama. perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga akan tetapi bukan berarti melarang perempuan untuk bekerja. Hal ini tidak jarang dimaknai oleh laki-laki untuk melarang perempuan bekerja. Padahal apabila ditelaah lebih lanjut melalui sudut pandang norma hukum yang berlaku. hal tersebut masuk kedalam bentuk pelanggaran. Terlebih manakala perempuan dilarang bekerja sedangkan kondisi ekonomi keluarga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perempuan tersebut. Penelantaran ini juga dapat terjadi dengan dalih bekerja luar kota dalam jangka waktu lama. dimana sebelumnya antara suami istri mungkin sama-sama setuju untuk sementara waktu berpisah karena sebab pekerjaan. Mungkin diawal keduanya masih saling berkomunikasi dan memberikan nafkah lahir akan tetapi terdapat kasus dimana salah satu diantaranya (atau bahkan keduanya) menjalin hubungan dengan orang lain sehingga hubungan suami istri yang sebelumnya telah terjalin diabaikan. 38
Pengabaian inilah yang kemudian lambat laun menjadikan keluarga menjadi terlantar baik secara ekonomi maupun secara psikis. Permasalahan seperti ini akan semakin rumit manakala terjadi pemutusan hubungan/perceraian secara sepihak tanpa ada kabar. Penelantaran seperti ini kadang juga menjadi aib sehingga korban hanya berani mengadu pada klik yang dimiliki. Jika dirunut kasus domestik seperti ini umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. demikianlah masyarakat sejak dulu menyikapinya akan tetapi bentuk kekerasan yang berupa penganiayaan berat yang mengarah kepada tindak pidana dan penelantaran terhadap keluarga sulit menggunakan basis keluarga luas atau institusi sosial lokal untuk menyelesaikan. Dalam kasus yang ditemukan dalam penelitian menunjukan bahwa bentuk kekerasan yang demikian akan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah dilaporkan polisi maka kemungkinan besar sulit dimediasi oleh keluarga luas atau diselesaikan dengan nilai-nilai atau norma sosial lokal.30 2.5 Perlindungan Perempuan Perlindungan terhadap perempuan muncul sebagai reaksi atas banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Konsepsi 30 Ibid. hal. 50 39
perlindungan terhadap perempuan beakar pada nilai-nilai hak asasi manusia yang memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dapat dilihat terdapat beragam regulasi yang berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Regulasi tersebut tidak muncul begitu saja tapi memiliki sejarah historis dimana membutuhkan perjuangan bertahun- tahun untuk kemudian regulasi tersebut akhirnya diundangkan. Regulasi-regulasi yang memberikan payung hukum perlindungan terhadap perempuan diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. 2. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, atas 40
yaitu: a.) Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; b.) Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Sebelumnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kekerasan yang masuk kedalam ranah domestik sehingga dianggap permisisf terhadap kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang ini hadir dan mengubah paradigma tersebut sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kekerasan yang barada dalam ranah publik sehingga orang lai dapat mengajukan aduan/pelaporan manakala terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Asas Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. 41
Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.31 31 Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hal. 719-724 42
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengekplorasi dan memahami makna yang berasal dari problematika sosial atau kemanusiaan.32 Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting. seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur. mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum. dan menafsirkan makna data. Sedangkan menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penalitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.33 3.2 Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang 32 John W. Creswell , "Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 12 33 Lexy J. Moloeng, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6 43
selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan mediasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga. 3.3 Jenis dan Sumber Data Data dalam sebuah penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian terbagi menjadi dua:34 a) Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang sesuai dengan topik penelitian. b) Sumber data sekunder, yaitu merupakan referensi penunjang berupa tulisan dan gambar. Data ini merupakan studi literatur tentang kajian analisis wacana kritis yang mana data diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel di internet maupun media cetak yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diambil. 3.4 Populasi dan Penentuan Sampel Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang mampu menggambarkan dari seluruh populasi. Menurut 34 Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 225 44
Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia dengan karakteristik yang sama (Soemitro, 1994). Populasi dalam penelitian ini ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mijen Kota Semarang, oleh karena itu perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden dengan cara menggunakan teknik purposive sampling dimana penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. 35 Berdasarkan teknik sampling sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh responden sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: a. Warga Mijen Kota Semarang b. Perempuan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. c. Menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa atau kekerasan dalam rumah tangga. 3.5 Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas kebutuhan analisa terhadap objek penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan sejak peneliti menentukan permasalahan yang sedang dikaji. Untuk mendapatkan data yang diinginkan. peneliti menggunakan metode pengumpulan data. sebagai berikut : 1. Wawancara 35 Ibid, halaman 85 45
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih baik secara langsung ataupun tidak langusung yang bersifat dua arah. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstuktur. dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban dan informasi secara lebih terbuka. dimana pihak yang diajak wawancara perlu mendengarkan secara teliti apa topik yang dibahas. Wawancara ini dilakukan terhadap Karina. 2. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.36 3. Studi Literatur/Dokumentasi Pengumpulan data berupa telaah pustaka (library research) dari berita, jurnal, karya ilmiah lainnya, dengan mempelajari dan mengkaji literatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan 36 Abdurrahman Fatoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104 46
permasalahan penelitian untuk mendukung analisis bagaimana kasus tersebut dapat diselesaikan. 3.6 Metode Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola tertentu. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan lalu diolah untuk kemudian disusun secara terpadu. Setelah itu peneliti melakukan penyusunan dengan mengklasifikasi data. Kemudian setelah dilakukan proses pemilihan data yang penting dan tidak penting. dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Dan langkah terakhir melakakan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Tahapan analisis penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Tanzeh, 2009) ;37 1. Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam analisis data dimana peneliti mebgumpulkan sejumlah informasi mengenai kasus yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun dokumentasi. 2. Reduksi data Setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan maka data tersebut direduksi dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti. proses. 37 Ahmad Tanzeh, "Pengantar Metode Penelitian", (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 69 47
3. 4. dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada pada fokus pada tujuan penelitian. Penyajian data Merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi atau data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk kemudian dapat disajikan secara utuh. Pengambilan keputusan atau verifikasi Peneliti mencari makna dari data yang diperoleh. Dengan cara melihat pola. model. tema. hubungan. persamaan. hal- hal yang sering muncul. hipotesis. dan sebagainya. Verifikasi data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan. didasarkan pada reduksi data dan penyajian yang merupakan jawaban atas masalah yanng diangkat didalam penelitian ini. 48
BAB IV PEMBAHASAN A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga Di Mijen Kota Semarang Kota Semarang merupakan kota terbesar di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah sekaligus berstatus sebagai ibukota provinsi. Selain itu kota ini memiliki bentang alam berupa perbukitan dan garis pantai yang cukup panjang menjadikan kota ini heterogen baik dari sisi sosiologis maupun demografis. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tercatat bahwa per Desember 2021 terdapat sejumlah 1.687.222 penduduk yang memiliki latar belakang beragam mulai dari perbedaan suku, agama, dan tingkat ekonomi.38 Diantara penduduk tersebut terdapat kaum urban yang berasal dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di ibu kota. Mulai sejak remaja bahkan hingga berkeluarga. Padatnya penduduk asli yang berinteraksi dengan penduduk urban tak jarang memunculkan problematika tersendiri dimana tingkat kesejahteraan menurun yang dapat berimplikasi pada tatarn rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam lima tahun terakhir menerima setidaknya 875 kasus kekerasan yang melibatkan lintas gender dan usia. Dari ratusan laporan 38 12-08 diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 20:56 WIB 49
tersebut terdapat 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus KDRT menjadi laporan dengan jumlah tertinggi sebanyak 526 kasus.39 Sumber : DP3A Kota Semarang Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa KDRT di Kota Semarang termasuk tinggi. Laporan tersebut tidak hanya deretan grafik semata namun juga harus ditemukan solusi untuk menanggulanginya agar 39 diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 21:15 WIB 50
dikemudian hari angka KDRT dapat menurun serta memberikan rasa aman sesuai koridor hukum yang berlaku. Terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda, angka KDRT semakin meningkat. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kota Semarang meningkat selama pemberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Penyebabnya karena tingkat stres masyarakat meningkat. Menurut kata Kabid Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Mascruhan, penyebab dominan karena faktor ekonomi dimana suami WFH dan ada yang di-PHK. Hal tersebut yang membuat orang stres picu KDRT. Keadaan kesulitan ekonomi dan perubahan situasi yang biasanya pria berada di luar rumah untuk bekerja, tiba-tiba harus berdiam diri di rumah membuat suasana rumah tangga panas. Selain faktor ekonomi, faktor lainnya penyebab KDRT seperti tingkat pendidikan dan lingkungan sosial. Sementara tingkat pendidikan dari anggota keluarga yang tinggi cenderung memahami peran dan fungsi masing-masing sehingga kekerasan dapat diminalisir. Lingkungan fisik yang sehat, lingkungan sosial yang taat norma dan hukum cenderung terhindar dari kekerasan.40 40 kena-phk-hingga-wfh.html 51
Merujuk pada laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pada periode lima tahun terakhir terdapat 24 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selaku bagian dari Pemerintah Kota Semarang yang fokus dalam permasalahan perempuan dan anak, salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perlu disadari bersama bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap ke publik ibarat fenomena gunung es dimana yang tampak dan tercatat merupakan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. 41 B. Prosedur Mediasi Sebagai Jalan Tengah Penyelesaian Masalah Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Mijen Kota Semarang Penelitian ini menjadikan kasus penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Karina sebagai objek penelitiannya. Karina merupakan seorang istri yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) oleh suaminya sendiri yang mana keduanya menikah secara siri. Menurut penuturannya kekerasan yang Ia alami tidak terjadi begitu saja. Menjadi pendatang di Kota Semarang untuk mengadu nasib mengantarkannya untuk berkenalan dengan Muklis, yang kelak menjadi suaminya. Namun Ia baru mengetahui jika suaminya memiliki sifat 41 diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 20:57 WIB 52
tempramen pasca pernikahan, walaupun pada masa pacaran pernah terjadi perselisihan namun itu masih Ia anggap sebagai hal kecil "Ya memang tempramen Dia. Dia kan preman, aku tau itu habis nikah malah. Kan kenapa kok pada takut sama Dia, pada ngasih apa gitu ke Dia. Terus Rina nanya ke sekitar gitu kan di ruko-ruko Jatisari nah baru tau kalo ternyata Dia itu preman disitu".42 Ia mengaku pernah didorong hingga terjatuh bahkan juga mengalami kekerasan fisik lainnya hingga lebam-lebam. Merasa sudah tidak tahan akhirnya Karina memutuskan untuk pergi dari rumah. Posisinya sebagai pendatang menjadikannya tidak tahu untuk pergi kemana hingga akhirnya melapor ke Polsek Mijen. Oleh pihak kepolisian Karina diminta untuk melakukan visum ke Puskesmas Mijen dan dari hasil visum tersebutlah pihak kepolisian memiliki bukti laporan untuk menangkap Muklis. Namun disisi lain terdapat salah satu anggota polisi yang menyarankan Karina untuk menempuh jalur mediasi mengingat status pernikahan Karina dengan Muklis merupakan pernikahan siri yang tidak tercatat pada dokumen pencatatan sipil yang diakui oleh negara. Dalam konteks ini pelaku kekerasan tidak dapat dijerat kasus KDRT akan tetapi dianggap sebagai penganiayaan biasa. Indonesia menjadikan pernikahan sebagai salah satu aspek yang harus dicatat oleh negara dalam dokumen pencatatan sipil sehingga 42 Wawancara dengan Karina, Korban Kekerasan Terhadap Perempuan atau KDRT, pada 4 Februari 2022 53
pernikahan tersebut dianggap sah oleh negara. Namun, disisi lain nilain dan norma agama yang begitu kuat juga memiliki aturan atau hukum tersendiri terkait pernikahan yang mana antara keduanya terdapat perbedaan sehingga menimbulkan konsekwensi yang berbeda pula. Pernikahan siri (pernikahan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil namun telah sesuai dengan kaidah agama) menjadi contoh nyata bagaimana konsekwensi hukum terhadap suami-istri dalam pernikahan siri berbeda dengan mereka yang menikah dan tercatat dalam dokumen pencatatan sipil. Perlu diingat kembali menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti Negara tidak menentang adanya nikah siri, meskipun demikian pada pasal 2 ayat (2) disebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik pernikahan resmi yang tercatat dalam dokumen pencatatan sipil maupun pernikahan siri keduanya memiliki potensi munculnya KDRT manakala terdapat perselisihan yang tidak berkesudahan dan lebih menegedepankan ego pribadi. Secara formil keduanya memiliki perbedaan yang mana dalam pernikahan siri kekerasan yang terjadi didalamnya cenderung akan didakwa atas penganiayaan sedangkan dalam pernikahan 54
43 Ibid. 44 Ibid. resmi setiap kekerasan bahkan penelantaran akan masuk dalam dakwaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan saran tersebut akhirnya Karina memilih untuk menempuh jalur mediasi. Pilihan tersebut diambila karena Karina sendiri mengaku masih memiliki perasaan terhadap suaminya dan masih memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya. "Rina kan kasihan juga sama Dia, sebenernya Rina kan masih sayang juga ya hehe. Terlebih kan Ibu (mertua) itu baik banget sama Rina, Ibu yang ngajarin Rina jahit, rawat anak dan sebagainya. Pengennya dia berubah dan bisa hidup bareng dengan sejahtera".43 Baik Karina maupun Muklis menyetujui unyuk mediasi dengan salah satu petugas Polsek Mijen sebagai mediator. Mediasi antara keduanya disaksikan pula oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan setempat. Mediasi antara keduanya menjadi kasus yang menarik karena sebelum adanya mediasi telah didahului dengan laporan ke pihak kepolisian. "Ya kan Rina disuruh visum terus ditemenin Pak Polisi, ditanya- tanya selanjutnya mau bagaimana" ... "Minta mediasi lah, terus si Dia dicari sama polisi. Nggak lama itu, pagi aku laporan siang atau sorenya itu terus di mediasi. Intinya Dia minta maaf sama Aku nggak bakal ngulangin lagi katanya. Habis itu aku diminta pulang tapi kan ya masih takut juga nanti bagaimana, tapi diyakinin sama Pak Polisi nggak bakal kenapa-napa. Dia nggak bakal berani macem-macem lagi".44 Karina pun menjelaskan kronologi kekerasan yang menimpa dirinya bahkan Karina juga menyebutkan bahwa tidak hanya dirina yang 55
menjadi korban. Karina berterus terang bahwa anaknya sempat ketakukan dengan sikap dan perilaku Ayahnya bahkan Ibu kandung Muklis sendiri juga pernah ikut mengalami kekerasan saat melerai pertengkaran keduanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Karina dan Muklis mengakui apa yang disebutkan Karina benar adanya, petugas Polsek Mijen yang tidak lain juga mediator berinisiatif untuk menyarakan keduanya membuat perjanjian diatas materai yang berisikan bahwa apabila Muklis melakukan tindak kekerasan Kembali makan akan menerima konsekwensi sebagaimana hukum yang berlaku. Selain itu Mediator berikut RT setempat bersedia untuk menjadi perantara dan juru damai apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Secara kronologis langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Karina dan suaminya dapat diuraikan sebagai berikut : a) Pra Mediasi, sebelum mediasi antara keduanya berlangsung telah ada upaya atau langkah hukum lain yang hendak ditempuh oleh Karina dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan melaporkan pelaku kekerasan ke pihak kepolisian, akan tetapi laporan tersebut kemudian dicabut. Ia memutuskan untuk menggunakan jalur mediasi sebagai sarana penyelesaian masalah. 56
b) Tahap Pendahuluan (Preliminary), merupakan tahap awal mediasi antara keduanya dimana salah satu petugas Polsek Mijen selaku mediator mempertemukan kedua belah pihak (Karina dan suami) dalam satu forum untuk kemudian dimintai keterangan dan penjelasan atas kasus yang tengah dihadapi keduanya. c) Party Presentation (Presentasi Para Pihak), yaitu dimana Mediator memberikan waktu kepada Karina untuk menceritakan kronologis kasus kekerasan yang Ia terima hingga membuatnya melapor ke pihak kepolisian. Pada tahap ini Mediator juga memberikan waktu kepada suami Karina, Muklis, untuk memberikan keterangan atas apa yang telah Ia lakukan terhadap istrinya. d) Identifying Issues, tahap ini adalah tahap dimana Mediator mengidentifikasi permasalahan berdasarkan keterangan- keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Mediator harus memiliki kejernihan hati dan kemampuan memperhatikan masalah dengan seksama. Petugas Polsek Mijen selaku Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak memiliki kapasitas dalam dua hal tersebut karena beliau adalah seorang polisi yang memang terbiasa dalam menengahi permasalahan yang terjadi di masyarakat. 57
e) Negotiation and Decision Making, tahap ini merupakan tahapan yang krusial. Karina mengajukan permintaan agar suaminya tidak melakukan kekerasan kembali terhadap dirinya sebagai syarat pencabutan berkas laporan secara total. Menurut penuturan Karina, suaminya tidak banyak menyangkal dan meminta tuntutan apapun dalam proses ini karena jika dilihat dari banyak sisi memang sang suami menjadi pihak yang salah dan harus menerima keputusan dan tuntutan yang diajukan oleh Karina. Selain itu Karina meminta perlindungan kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi apabila terjadi tindak kekerasan pasca mediasi. f) Final Decision, tahapan ini adalah tahapan dimana tuntutan diatas dijadikan sebagai poin-poin keputusan yang harus disepakati oleh masing-masing Karina dan suami. Poin- poin tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dan Mediator dengan dilekatkan materai sebagai penguat. Langkah-langkah diatas merupakan langkah mediasi sebagaimana yang sering dilakukan di masyarakat. Adakalanya suatu mediasi dilakukan secara fleksibel dan tidak rigid sesuai tahapan yang dikemukakan oleh 58
bebrapa ahli karena memang mediasi lebih mengedepankan pada penyelesaiannya.45 Meskipun mediasi tersebut mampu meredam kekerasan diantara keduanya, namun hal tersebut hanya bersifat sementara. Karina merasa tidak nyaman dengan sikap suaminya yang masih belum berubah hingga. Bahkan Karina mengaku bahwa surat dimana memuat poin-poin kesepakatan antara keduanya disobek-sobek oleh sang suami. Semenjak itu Karina merasa bahwa suaminya tersebut masih tetap dengan perangainnya yang dulu dan memutuskan untuk berpisah. Kasus diatas secara tidak langsung menyiratkan bahwa kesepakatan dalam mediasi tidak selamanya dapat bertahan dan ditaati oleh masing-masing pihak yang sebelumnya berselisih. Selain itu perlu juga dipahami bahwa daya ikat kesepakatan atau keputusan hasil mediasi tidak sekuat daya ikat keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. 45 Aryani Witasari dkk, "Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce", (Semarang: Unissula Press, 2021), hal. 38-42 59
BAB V PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian diatas dapat dismpulkan sebagai bahwa dalam kurun lima tahun terakhir terdapat sejumlah 526 kasus KDRT di Kota Semarang yang mana 24 diantaranya terjadi di Mijen Kota Semarang. Kasus ini diperkirakan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap jauh lebih sdikit dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang, termasuk di daerah Mijen muncul akibat beberapa faktor. Adapun faktor utamanya ialah kondisi ekonomi, dimana masalah ini sering memicu perselisihan dalam keluarga. Terlebih sejak masa pandemi kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat akibat stabilitas ekonomi masyarakat yang terganggu. Faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini seperti rendahnya tingkat pendidikan serta lingkungan sosial yang cenderung buruk sehingga membentuk karakter yang buruk pula terhadap pasangan. 60
Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan diluar meja persidangan yang kerap kali digunakan oleh masyarakat karena berorientasi pada menemukan win-win solution. Pada kasus yang tengah penulis teliti ini menunjukkan bahwa mediasi terjadi karena adanya saran atau nasehat (advice) tokoh masyarakat mengingat latar belakang kasus kekerasan yang dialami oleh korban berada dalam ranah pernikahan siri. Diantara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mijen Kota Semarang dan menjadi fokus utama penelitian ini ialah kasus yang dialami oleh Karina dimana mediasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Prosedur atau langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Karina dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pra Mediasi, sebelum mediasi antara keduanya berlangsung telah ada upaya atau langkah hukum lain yang hendak ditempuh oleh Karina dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan melaporkan pelaku kekerasan ke pihak kepolisian, akan tetapi laporan tersebut kemudian dicabut. Ia memutuskan untuk menggunakan jalur mediasi sebagai sarana penyelesaian masalah. b) Tahap Pendahuluan (Preliminary), merupakan tahap awal mediasi antara keduanya dimana petugas Polsek Mijen selaku mediator mempertemukan kedua belah pihak (Karina dan suami) dalam satu forum untuk kemudian dimintai keterangan dan penjelasan atas kasus yang tengah dihadapi keduanya. 61
c) Party Presentation (Presentasi Para Pihak), yaitu dimana Mediator memberikan waktu kepada Karina untuk menceritakan kronologis kasus kekerasan yang Ia terima hingga membuatnya melapor ke pihak kepolisian. Pada tahap ini Mediator juga memberikan waktu kepada suami Karina, Muklis, untuk memberikan keterangan atas apa yang telah Ia lakukan terhadap istrinya. d) Identifying Issues, tahap ini adalah tahap dimana Mediator mengidentifikasi permasalahan berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Mediator harus memiliki kejernihan hati dan kemampuan memperhatikan masalah dengan seksama. Petugas Polsek Mijen selaku Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak memiliki kapasitas dalam dua hal tersebut karena beliau adalah seorang polisi yang memang terbiasa dalam menengahi permasalahan yang terjadi di masyarakat. e) Negotiation and Decision Making, tahap ini merupakan tahapan yang krusial. Karina mengajukan permintaan agar suaminya tidak melakukan kekerasan kembali terhadap dirinya sebagai syarat pencabutan berkas laporan secara total. Menurut penuturan Karina, suaminya tidak banyak menyangkal dan meminta tuntutan apapun dalam proses ini karena jika dilihat dari banyak sisi memang sang suami menjadi pihak yang salah dan harus menerima keputusan dan tuntutan yang diajukan oleh Karina. Selain itu Karina meminta 62
perlindungan kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi apabila terjadi tindak kekerasan pasca mediasi. f) Final Decision, tahapan ini adalah tahapan dimana tuntutan diatas dijadikan sebagai poin-poin keputusan yang harus disepakati oleh masing-masing Karina dan suami. Poin-poin tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dan Mediator dengan dilekatkan materai sebagai penguat. Mediasi tidak selamanya berujung kesepakatan yang mengikat secara kuat, sebagaimana yang terjadi pada kasus ini dimana Karina masih mengalami kekerasan pasca mediasi sehingga setelah mediasi sekalipun Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan suaminya karena perilaku suami yag tidak berubah padahal kesepakatan dalam mediasi sebelumnya mengharuskan suami untuk tidak melakukan kekerasan kembali. Saran Sudah selayaknya untuk setiap Warga Negara Indonesia mencatatkan pernikahannya ke negara dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pasangan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dapat diselesaiakn sesuai norma hukum yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan keadilan. 63
Dalam kasus kekerasan yang diselesaikan melalui mediasi, mediator harus benar-benar memastikan bahwa poin-poin kesepakatan yang telah disepakati harus dijalankan sebagaimana mestinya. Mediator dapat mengajak pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait kasus tersebut untuk memastikan kesepakatan dijalankan dan tidak dilanggar oleh pihak- pihak yang telah menyepakati. 64
DAFTAR PUSTAKA Abdurrachman, Hamidah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan NegeriSebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 17 . Amanullah, Fatma Zakiyya, Cahyo, K., & Kusumawati, A. (2018). Adaptasi Psikologi Sosial Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pati (Studi Kualitatif Pada Istri Korban Kdrt Di Kabupaten Pati). Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 6, Nomor 4. Anggraini, Nini, Hanandini, Dwiyanti, & Pramono, Wahyu. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Rumah Tangga. Padang: Penerbit Erka. Basri, Kasim, S. S., & Roslan , S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna). Neo Societal; Vol. 3; No. 2. Chhikara, P., Jakhar, J., Malik, A., Singla, K., & Dhattarwal. (2013). Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, Vol. 35 (1), 71-75. Creswell, John. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dananjaya, N. S., Putra, P. R., & Sudiarawan, K. A. (2017). Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution). Denpasar: Universitas Udayana. Emirzon, Joni. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama . Fakih, Mansour. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gelles, R. (1995). Violence in the Family a Review of Research in the Seventies. Journal of marriage and the family. Hardani, S., Wilaela , Bakhtiar , N., & Hertina. (2010). PEREMPUAN dalam Lingkaran KDRT. Riau: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Kango, Umin. Bentuk Bentuk Kekerasan Yang Dialami Oleh Perempuan. Jurnal Legalitas Vol. 2 No. 1 2009 65
Komnas Perempuan. (2020, Maret 5). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Diambil kembali dari Marbun, B. (2006). Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. Miranti, S. A. (Penyunt.). (2021, November 19). Tak Kuat Diselingkuhi dan KDRT, Istri Polisi di Sumut Laporkan Suami, Harta Habis karena Istri Siri. Diambil kembali dari habis-karena-istri-siri Moleong, L. J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moors, A. (1995). Women, Properly and Islam. New York: Cambridge University Press. Nasution, B. J. (2013). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI. (2000). Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Rahmadi, T. (2010). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers. Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Jurnal Pengembangan Perempuan:Perspektif Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, 39-57. Pekerjaan Sosial. Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Syamdan, Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya", Jurnal NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 Tanzeh, A. (2009). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras. 66
Utsman, H. (2012). Memebincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jember: Pustaka Radja. Witasari, A., Istinah , S. R., & Arpangi. (2021). Mediasi Untuk Bisnis E- Commerce. Semarang: UNISSULA PRESS. Website/Internet 2016&sampai_tanggal=11-02-2022 perempuan.pdf semarang/2021-12-08 Wawancara Karina (Narasumber), wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2022 67
LAMPIRAN Wawancara Pewawancara : Siti Zuh"riyah (SZ) Narasumber : Karina (K) Waktu : 4 Februari 2022 SZ : Siang Karina, gimana kabarnya? Ini Aku mau nanya-nanya sedikit ke kamu ya buat tugas kuliah saja. Itu lho soal pernikahanmu sama suamimu itu siapa itu nama aslinya? K : Baik Mi, Alhamdulillah. Iya gapapa. Itu namanya Muklis. SZ : Dulu kamu menjalani ernikahan sama Dia itu berapa tahun? K : Lama o Mi, tiga tahun. Nikah tahun 2017 sampe 2020. SZ : Itu Dia emang dari awal temperamen atau gimana? K : Ya memang tempramen Dia. Dia kan preman, aku tau itu habis nikah malah. Kan kenapa kok pada takut sama Dia, pada ngasih apa gitu ke Dia. Terus Rina nanya ke sekitar gitu kan di ruko-ruko Jatisari nah baru tau kalo ternyata Dia itu preman disitu. SZ : Kamu ingat Nggak waktu pertama kali dipukul sama Dia itu pas kamu ngelakuin apa atau kapan? K : Itu dulu sebelum nikah juga pernah. Kayak dorong Rina gitu sampe jatuh. Jadi dulu kan janji mau jemput Rina jam lima di salon, tapi sampe 68
SZ K SZ K jam dua malam nggak dijemput, kesel kan akhirnya Rina samperin soalnya bawa motor Rina. Pas didatengin ternyata dia lagi make, mabuk kan. Yaudah kan Rina minta motornya pengen pulang, tapi Dianya marah malah banting helm. Rina ya berani aja bodh amat gitu sampai akhirnya dia minta maaf dan mau serius nikahin Rina sampe akhirnya nikah beneran. : Itu nikah siri? : Iya, tapi keluarga tetap tahu kan. Soalnya Rina dirias juga dirumahnya Dia. Tapi ya Mi, habis nikah itu tiga hari setelahnya Dia ngilang gitu seminggu, taunya bacok orang. Katanya juga telinga orang sampai putus jadinya disuruh bayar dua puluh lima juta dibagi sepuluh (dengan teman- temannya), kenanya dua juta setengah. Itu kan motor Rina dibawa ya, sampai digadai gitu ke orang lain. Rina kan bingung nanya Ibu (orang tua Muklis), "ini teh, si Aa kemana", terus Ibu bilang. "udah neng nanti juga pulang, Ibu juga bakal tanggungjawab", akhirnya Rina lega kan. Tapi Dia itu sampai nginep tiga hari di Polsek Jatisari atau mana itu? : Itu habis kamu laporin itu ya? : Belum, bukan itu Mi. Sebelumnya Dia emang ada masalah dulu sama orang lain sampai harus nginep di kantor polisi tiga hari. Pas udah ketemu kan terus Rina marahin, "Kamu itu nggak malu ya kayak gitu", eh malah Rina dipukul. Bukan dipukul di kepala ya, tapi di tangan bagian atas sampai memar-memar gitu. Nah awalnya ya mukul-mukul tangan 69
SZ K gitu lama-lama pas Rina tahu Dia main facebook yang aneh-aneh gitu Rina bilang, "Dulu Kamu nyuruh Rina setia kok sekarang malah kayak gitu sendiri. Kalo kKamu gitu Aku bisa jauh lebih dari itu". Dianya jadi marah Mi, terus mulai mukul sama nendang-nendang gitu. Bahkan Ibu juga di jongkokin. : Disuruh jongkok? : Bukan, didorong gitu sampe jatuh. Soalnya kan Ibu awalnya bantu Rina kan. Ibu bilang, "Jangan gitu, istighfar", ya biasalah namanya pertengkaran dalam rumah tangga kan. Habis itu pokoknya Rina dipukul sampe memar kan, dicakar juga. Akhirnya nggak tau gimana ceritanya paginya kaki Rina sudah sampai kantor polisi Jatisari (Mijen). Oh iya sebelumnya kan ketemu Bapak-bapak Gojek, terus Bapaknya bilang mau kemana gitu, Rina jawab nggak tau kemana Pak, bingung juga kalau mau pulang kemana. Akhirnya Rina kayak sengaja diturunin di depan ke kantor Polsek itu. Terus Rina jalan sendiri ke Polsek, Pak polisinya kan lihat to lukanya itu terus Rina lapor, cerita gini-gini (kronologi). Ya kan Rina disuruh visum terus ditemenin Pak Polisi, ditanya-tanya selanjutnya mau bagaimana. Kan itu ditanya-tanya sama Babinsa sama Bhabinkamtibmas ini terus mau gimana. Terus yaudah minta mediasi lah, terus si Dia dicari sama polisi. Nggak lama itu, pagi aku laporan siang atau sorenya itu terus di mediasi. Intinya Dia minta maaf sama Aku nggak bakal ngulangin lagi katanya. Habis itu aku diminta pulang tapi 70
SZ K SZ K SZ kan ya masih takut juga nanti bagaimana, tapi diyakinin sama Pak Polisi nggak bakal kenapa-napa. Dia nggak bakal berani macem-macem lagi. : Itu kenapa kamu minta mediasi? : Rina kan kasihan juga sama Dia, sebenernya Rina kan masih sayang juga ya hehe. Terlebih kan Ibu (mertua) itu baik banget sama Rina, Ibu yang ngajarin Rina jahit, rawat anak dan sebagainya. Pengennya dia berubah dan bisa hidup bareng dengan sejahtera. Juga dibilang katanya karena nikah siri jadinya nggak bisa kayak dilaporin KDRT gitu. : Oh ya sama mau tanya waktu itu proses mediasinya gimana sampai kamu mencabut laporan di Polsek itu? : La itu yang dibilang Babinsanya itu kan nanya, kalau emng masih ada rasa ke suami atau masih ngasih kesempatan. Waktu Dia dicari-cari kan orangnya mau hampir ngilang-ngilang. Babinsanya setengah ngancem kan Mi. "Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa kerana istrimu sudah lapor, bukti sudah kuta banget. Sekarang tidak ada tindakan lain selain Kamu mempertanggungjawabkan atau minta maaf sama istirimu" kurang lebih gitu lah Mi. Habis itu Dia datang sampai sujud-sujud mohon jangan bikin cemar nama keluarga, Dia bilang kalo sampai dipenjara gimana gitu. Dianya bilang nggak bakal ngulagi lagi terus tanda tangan bikin perjanjian disaksikan sama RT, Babinsa, dan pihak keluarga. : Berarti Dia sempat bikin surat pernyataan? 71
K SZ K SZ K SZ K : Iya, dan itu ada di Polsek. Terus Aku pegang fotocopyan duplikatnya sama-sama pegang (Karina dan Muklis). La terus kalau terjadi apa-apa lagi RT nya mau tanggungjawab, Babinsanya juga. : La itu ada siapa saja? : ya pas Dia sujud-sujud itu ada keluarganya juga, Pak RT, Ibunya ada juga. Yaudah aku bukan orang jahat, aku cuma nggak mau diperlakukan kayak binatang. Terus yaudah tanda tangan. Cuma setelah itu lama-lama balik lagi kasar kayak dulu. Malahan suratnya itu disobek-sobek. Akhirnya aku udah nggak tahan yaudah mending milih pisah aja. : Sekarang Dia tahu kontrakan kamu? : Nggak aku kasih tahu, biarin lah walaupun kadang-kadang masih suka kayak nyariin tapi ya gimana lagi. : Yaudah gitu makasih ya Rin, semoga kedepannya diberi kemudahan dalam segalanya. : Iya Mi, sama-sama. 72