Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik Ahmad Fadlil Sumadi Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Naskah diterima: 4/11/2011 revisi: 7/11/2011 disetujui: 10/11/2011 Abstrak Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara. Abstract One of the important substance of Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the existence of the Constitutional
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Court as a state institution that functions to handle certain cases in the field of state administration, in order to maintain the constitution to be implemented in a responsible manner in accordance with the will of the people and democratic ideals. Constitutional Court's constitutional authority to implement the principle of checks and balances which places all state agencies in the equivalent position so that there is a balance in the administration of state The existence of the Constitutional Court is a real step to correct each other's performance among state institutions. The Constitutional Court in carrying out justice to examine, hear and decide a case still refers to the organizing principle of judicial power which, among others, is carried out simply and quickly. Keywords : The Constitutional Court, Law of Procedure. PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum1. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan2. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan 1 2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Ibid, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). 850
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kewenangan konstitusional MK tersebut melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam menyelenggarakan peradilan MK menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 851
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang MK. Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenanganya. Adapun pembagian ketentuan hukum acara dalam UU MK adalah Pasal 28 sampai dengan Pasal 49 UU MK memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan MK. Selebihnya merupakan ketentuan hukum tentang acara yang berlaku untuk setiap kewenangan MK, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU MK untuk memutus pembubaran partai politik, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU MK ketentuan hukum acara tentang kewajiban MK untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian yang terakhir ini berlaku juga ketentuan dalam Pasal 7B UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas. 852
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik PEMBAHASAN KEtENtUAN HUKUM AcArA UMUM Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hukum acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan. Ketentuan dalam hal persidangan di MK misalnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan "luar biasa", maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi3. Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim4. Pimpinan sidang pleno adalah Ketua MK. Dalam hal Ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, maka pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota MK.5 Pemeriksaan dapat dilakukan oleh panel hakim yang dibentuk MK, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan.6 Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum. 3 4 5 6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1). Ibid, Penjelasan Pasal 28 ayat (1). Ibid, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ibid., Pasal 28 ayat (4) 853
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya di hadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim.7 Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.8 1. Pengajuan Permohonan Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut: a. ditulis dalam Bahasa Indonesia; b. ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya; c. dalam 12 (duabelas) rangkap; d. memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya: i. pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; ii. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; iii. pembubaran partai politik; iv. perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau v. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. e. Sistematika uraian; i. nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak); ii. dasar-dasar permohonan (posita), meliputi terkait dengan; - - pokok perkara; kewenangan; kedudukan hukum (legal standing); iii. hal yang diminta untuk diputus (petitum) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan; f. dilampiri alat-alat bukti pendukung. 7 8 Ibid., Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5). Ibid., Pasal 28 ayat (6). 854
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik 2. Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagaimana telah diuraikan di muka. Untuk itu panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan itu. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja. Bila permohonan itu telah lengkap maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan Akta Registrasi Perkara. BRPK itu memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara. Setelah permohonan dicatat dalam BPRK, dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Untuk itu ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak melalui Juru Panggil dan masyarakat diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan tersebut pada Papan Pengumuman MK. Sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan, pemohon dapat menarik kembali permohonannya. Untuk itu Ketua Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Ketetapan Penarikan Kembali. Akibat hukum dari penarikan kembali ini, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan dimaksud.9 3. Alat Bukti Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peratun.10 9 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. 10 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 855
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti yang disertakan dalam permohonan itu akan diperiksa oleh hakim di dalam sidang. Dalam pemeriksaan itu pemohon harus dapat mempertanggung jawabkan perolehan alat bukti yang diajukan secara hukum. Pertanggungjawaban perolehan secara hukum ini menentukan suatu alat bukti sah. Penentuan sah atau tidaknya alat bukti itu dinyatakan dalam persidangan.11 Terhadap alat bukti yang dinyatakan sah, MK kemudian melakukan penilaian dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain di dalam RPH. Mengingat pentingnya tahap pemeriksaan pembuktian sebagai tahap yang menentukan, maka kehadiran para pihak, saksi dan ahli untuk memenuhi panggilan MK adalah kewajiban. Oleh karena itu dalam hal para pihak adalah lembaga negara maka dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar yang dipanggil itu dapat mempersiapkan segala sesuatunya, maka panggilan MK harus telah diterima dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.12 Saksi yang tidak hadir dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 160. 11 Ibid., Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4). 12 Dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 856
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara patut menurut hukum ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah, Mahkamah Kontitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkannya secara paksa. 4. Pemeriksaan Pendahuluan Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku register sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK. Sidang pertama ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi permohonan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/ atau memperbaikinya. Untuk itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari13. 5. Pemeriksaan Persidangan Pemeriksaan permohonan atau perkara konstitusi dilakukan dalam sidang MK terbuka untuk umum, hanya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan dalam sidang tertutup. Karena sidang terbuka itu dapat dihadiri oleh siapa saja, sedangkan pemeriksaan perkara itu memerlukan keseksamaan yang tinggi dan ketenangan, maka setiap orang yang hadir dalam persidangan itu wajib mentaati tata tertib persidangan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang tata tertib persidangan yakni PMK Nomor 03/PMK/2003. Oleh karena itu siapa yag melanggar kerja sebelum hari persidangan". 13 Ibid., Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). 857
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 tata tertib persidangan ini dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi (Contempt of Court). Dalam pemeriksaan persidangan Hakim Konstitusi memeriksa permohonan yang meliputi kewenangan MK terkait dengan permohonan, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Para pihak yang berperkara, saksi serta ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan. Demikian pula lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Untuk kepentingan pemeriksaan itu MK wajib memanggil para pihak, saksi dan ahli dan lembaga negara dimaksud. Hakim dapat pula meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara dimaksud, dan apabila telah diminta keterangan tertulis itu, lembaga negara wajib memenuhinya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan itu diterima. Kehadiran para pihak berperkara dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Bahkan dapat pula didampingi oleh selain kuasanya, hanya saja apabila didampingi oleh selain kuasanya, pemohon harus membuat surat keterangan yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi dalam persidangan. 6. Putusan Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Oleh karena itu putusan harus memuat fakta-fakta yang terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya. Cara pengambilan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam RPH melalui sidang pleno tertutup 858
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik dipimpin oleh Ketua sidang. Ketentuan mengenai ketua sidang pleno sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku secara mutatis mutandis dalam RPH ini. Di dalam rapat pengambilan putusan ini setiap hakim konstitusi menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan (legal opinion). Dengan demikian maka tidak ada suara abstain dalam rapat pengambilan putusan. Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara sungguh-sungguh untuk mufakat. Namun apabila ternyata tetap tidak dicapai mufakat itu, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak bisa jadi mengalami kegagalan karena jumlah suara sama. Apabila demikian, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan. Dalam pengambilan putusan dengan cara demikian tersebut, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Putusan dapat diucapkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain. Hari pengucapan putusan itu diberitahukan kepada para pihak. Putusan yang telah diambil dalam RPH itu dilakukan editing tata tulis dan redaksinya sebelum ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera yang mendampingi hakim, kemudian ditetapkan jadwal pengucapan putusan setelah jadwal itu di tetapkan hari, tanggal dan jamnya, pihak-pihak dipanggil. Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sejak pengucapan itu, putusan MK sebagai putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir berkekuatan hukum tetap dan final. Artinya, terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi dan waib dilaksanakan.14 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti juga putusan 14 Ibid., Pasal 46a dan 47. 859
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 pengadilan lainnya, putusan MK harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; identitas pihak; b. c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan, dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap tersebut, salinannya kemudian harus disampaikan kepada para pihak paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan. KEtENtUAN HUKUM AcArA KHUSUS 1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan hal-hal lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam UU MK meliputi hal-hal sebagai berikut: a. undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian; b. pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang; c. bentuk pengujian undang-undang; d. kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang); e. hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan; 860
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik f. materi putusan, dan g. akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan. Di dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 UU MK, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna melengkapi hukum acara yang telah ada, yakni dengan PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. a. Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian Di dalam UUD 1945 tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. Namun di dalam UU MK undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian itu dibatasi hanya undang-undang yang diundangkan setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Terhadap ketentuan ini MK dengan putusannya Nomor 004/PUU-I/2004, berpendapat tidak sesuai konstitusi, karena itu MK mengesampingkan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya permohonan kepada MK untuk menguji pasal tersebut, ketentuan dimaksud dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri. Sejak putusan MK yang terakhir ini, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. 861
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 b. Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang Ketentuan Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang- undang (legal standing). Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Tentang yang dimaksud dengan pihak itu siapa, Pasal 51 UU MK tersebut merincinya secara limitatif sbb: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 862
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Khusus tentang perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, MK dalam PMK tersebut menambahkan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat (legal standing) tersebut, maka di dalam permohonannya pemohon mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau kualifikasinya sebagai pihak. Misalnya, sebagai perorangan atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Setelah itu baru diuraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional (yang dirugikan, juga harus diuraikan secara jelas). c. Bentuk Pengujian Undang-Undang Sebagaimana telah dikenal, pengujian undang-undang itu meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Sejalan dengan itu, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas, apakah yang dimaksudkan dalam permohonan itu permohonan pengujian formal atau permohonan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan dengan pembentukan undang- undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Mengenai hal ini PMK merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan itu, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. Di dalam praktek tentang pemberlakuan ini telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor 018/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah 863
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan uraian mengenai permohonan pengujian secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 194515. Terkait dengan pengujian tersebut diatas, PMK memberikan rumusan terhadap hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) baik dalam permohonan pengujian formal maupun pengujian materiil. Untuk pengujian formal, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon; 2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; 3) menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Adapun untuk pengujian materiil, rumusan hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon; 2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada lembaga negara tertentu Secara administratif permohonan itu dianggap diterima MK apabila telah diregistrasi. Mahkamah Konstitusi yang telah meregistrasi permohonan berkewajiban menyampaikan salinannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembantuk undang-undang (legislator) untuk diketahui. Di samping itu, berkewajiban pula untuk memberitahukan 15 Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 Pasal 4 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3). 864
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik kepada Mahkamah Agung. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan dimaksud harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan itu dicatat dalam BRPK. Khusus pemberitahuan kepada Mahkamah Agung disertai pemberitahuan tentang kewajiban Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusan MK. e. Hak MK untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden Pembentukan undang-undang dilakukan oleh legislator dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Untuk undang-undang tertentu, misalnya yang terkait dengan urusan daerah melibatkan pula DPD, dan juga institusi atau lembaga pemerintahan yang lain. Untuk itu MK berhak meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden serta lembaga terkait lainnya. Di dalam praktik, permintaan keterangan dan/atau risalah rapat tersebut dapat juga dimintakan dari menteri/departemen dan/atau satuan organisasi di bawahnya. Untuk DPR misalnya, Mahkamah Konstitusi meminta kepada komisi yang terkait atau bahkan kepada Panitia Khusus RUU. f. Materi Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan respon terhadap suatu permohonan sejalan dengan sistematika di dalamnya. Pertama tentang kewenangan MK, kemudian tentang syarat- syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 51 UU MK dan kemudian tentang pokok permohonan. 865
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Tentang kewenangan MK untuk permohonan pengujian undang- undang, sebagaimana telah diuraikan di atas semula hanya terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 yakni setelah tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003 Pasal 50 tersebut dikesampingkan. Terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/ PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, Pasal 50 UU MK tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, MK berwenang untuk menguji setiap undang-undang yang diajukan. Selanjutnya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang akan diperiksa berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK. Manakala setelah diperiksa ternyata sesuai maka permohonan akan diterima dan oleh karena itu akan dilanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK, maka permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke ver klaard). Terhadap pokok perkara, manakala terbukti secara sah dan hakim meyakininya bahwa permohonan beralasan, maka putusan MK akan mengabulkan permohonan. Dalam hal permohonan itu berupa materi muatan undang-undang (pengujian materil), maka amar putusan MK menyatakan bahwa materi muatan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula apabila yang dimohonkan itu tentang pengujian pembentukkannya (pengujian formal), maka amar putusan MK menyatakan bahwa pembentukan undang- undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Amar putusan yang mengabulkan tersebut diikuti dengan amar putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, 866
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik dalam pengujian itu mengenai materi muatan undang-undang. Dalam hal permohonan itu mengenai pembentukan undang- undang, maka amar berikutnya menyatakan bahwa undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (untuk seluruhnya). Dalam hal permohonan tidak terbukti dan tidak meyakinkan kepada hakim bahwa permohonan itu beralasan, maka MK menolak permohonan. g. Hal-hal Terkait dengan Putusan Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku. Contohnya adalah putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih berlaku secara sah. Putusan MK yang mengabulkan permoonan pengujian undang-undang itu disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. Bahkan juga diumumkan kepada masyarakat dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat dalam website MK. agar diketahui oleh publik. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali16. Kecuali 16 Ibid., Pasal 60 UU MK. 867
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing). Namun demikian PMK memungkinkan pengujian materiil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda17. 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara a. Objectumlitis Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mengadili perkara konstitusi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa tentang kewenangan yang terjadi antara lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945. Putusan MK Nomor 04/SKLN-III/2006 menyatakan bahwa meskipun suatu lembaga negara itu telah ditetapkan oleh UUD 1945, namun apabila kewenangan yang disengketakan itu tidak merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka sengketa yang demikian tidak termasuk kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. b. Pihak-pihak Dalam sengketa kewenangan tersebut yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan terhadap kewenangan itu pemohon mempunyai kepentingan langsung. Oleh karena itu di dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: 1) kepentingannya itu; 2) kewenangan yang dipersengketakan; 3) lembaga negara yang menjadi Termohon; 17 PMK Nomor 006/PMK/2005, Pasal 41 ayat (2), menyatakan "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda". 868
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik Mahkamah Agung meskipun sebagai lembaga negara, dalam sengketa kewenangan ini tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon atau termohon.18 Namun demikian akan menarik untuk dikaji manakala terjadi perselisihan antara MA dengan lembaga negara yang lain yang objectumlitisnya bukan kewenangan judisial, melainkan kewenangan lain yang diberikan oleh UUD 1945, baik MA sebagai pemohon atau termohon. Dengan adanya pemohon dan termohon jelaslah bahwa perkara ini bersifat Contentius. Oleh karena itu setelah meregistrasi permohonan, MK harus menyampaikan salinan permohonan itu kepada termohon. Penyampaian salinan permohonan ini berdasarkan ketentuan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK. c. Putusan Sela dan Putusan Akhir Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kewenangan yang dilakukan oleh termohon, bisa jadi mempunyai alasan-alasan yang rasional untuk segera dihentikannya pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh pemohon. Karena itu untuk memenuhi maksudnya itu pemohon mengajukan putusan sela agar termohon menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan kewenangan dimaksud. Terhadap permohonan ini MK dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir MK.19 Sebagaimana putusan dalam pengujian undang-undang, dalam hal MK tidak berwenang atau tidak dipenuhinya syarat- 18 Ketentuan tersebut telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 19 Pasal 63 UU MK. Dalam perkembangan putusan MK, putusan sela dimaksud tidak hanya untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara namun juga untuk perkara pengujian undang-undang, yaitu perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang pertama kali digunakan dalam perkara Nomor 41/ PHPU.D-VI/2008. 869
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 syarat permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dalam Pasal 61 UU MK, maka putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dalam hal telah dipenuhi syarat-syarat dimaksud, maka permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya akan diberikan putusan mengenai pokok perkara. Apabila dalam pemeriksaan ternyata dalil-dalil yang menjadi alasan dalam permohonan itu dapat terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, maka putusan akan mengabulkan permohonan dan menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam hal sebaliknya, maka putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan MK yang mengabulkan permohonan dalam sengketa kewenangan wajib dilaksanakan oleh termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan itu diterima. Manakala termohon yang telah dinyatakan tidak berwenang tersebut tetap melaksanakan kewenangan itu maka pelaksanaan kewenangan tersebut oleh termohon batal demi hukum. d. Hal-hal lain terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan sengketa kewenangan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Sengketa kewenangan ini yang pertama terjadi dalam perkara Nomor 068/SKLN-II/2004 antara DPD sebagai Pemohon terhadap DPR dan Presiden sebagai Termohon I dan Termohon II yang keberatan terhadap pemilihan dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 3. Pembubaran Partai Politik a. Para Pihak dan Permohonan Warga negara berhak secara konstituional untuk berserikat20, termasuk di dalamnya adalah membentuk partai. Pemerintah, 20 Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." 870
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Pasal 68 ayat (1), UU MK menetapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan pertentangan partai politik dengan konstitusi maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Partai politik yang dimohonkan pembubarannya oleh pemerintah berdasarkan keadilan dalam prosedur berhak untuk mengetahui dan membela diri. Oleh karena itu MK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK menyampaikan salinan permohonan kepada partai politik tersebut. b. Putusan Pembubaran partai politik ini termasuk perkara peradilan cepat (speedy trial). Oleh karena itu MK wajib memeriksa dan memutus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sebagaimana terhadap perkara lainnya, putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik juga terdiri 3 (tiga) kemungkinan, yakni tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard), dikabulkan, dan ditolak. Permohonan pembubaran partai politik tidak diterima manakala pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68, yakni bukan pemerintah pusat atau sekurang-kurangnya kuasa dari pemerintah pusat. Demikian pula permohonan tidak diterima manakala di dalam permohonan itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana 871
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK, yakni uraian tentang pertentangannya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai terhadap UUD 1945. Permohonan pembubaran partai politik dikabulkan manakala alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas jelas dan rinci yang dalam pemeriksaan terbukti secara hukum dan atas dasar bukti-bukti tersebut hakim yakin. Sebaliknya, meskipun alasan yang menjadi dasar tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci, namun apabila tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka permohonan tersebut ditolak. c. Pengumuman dan Pelaksanaan Putusan Supaya putusan dapat diketahui dan dilaksanakan, putusan pembubaran partai politik disampaikan oleh MK kepada partai politik yang bersangkutan dan Pemerintah mengumumkannya dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak putusan diterima MK. Disamping itu Pemerintah wajib melaksanakan dengan membatalkan pendaftaran partai politik tersebut. 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan dalam UU MK meliputi, PHPU legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditegaskan "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sejak ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang a quo bahwa Pemilukada merupakan rezim pemilu maka penyelesaian sengketa pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.21 21 Semula sengketa perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 872
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik a. Pemohon, Materi Permohonan dan Tenggang Waktu Pengajuan Ketentuan tentang siapa yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK adalah: 1) Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3) Partai politik peserta pemilihan umum. Demikian pula ketentuan dalam PMK 04/PMK/2004 Pasal 3. Dalam praktik, MK berpendirian bahwa partai politik peserta pemilu adalah satu kesatuan entitas, sehingga representasinya oleh pengurus pusat. Pengurus wilayah atau pengurus daerah dapat bertindak sebagai pemohon hanya apabila memperoleh kuasa dari pengurus pusat. Materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap: 1) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; 2) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 3) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Perselisihan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional dan wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat : Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". 873
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 1) 14 (empatbelas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2) 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena limitnya waktu pengajuan itu dan luasnya wilayah hukum Republik Indonesia, maka PMK 04/PMK/2004 menetapkan pengajuan permohonan itu dapat dilakukan melalui (faksimili atau e-mail dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu, permohonan aslinya harus telah diterima oleh MK22. Materi permohonan tersebut harus diuraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan: 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. b. KPU sebagai Termohon KPU yang hasil kerjanya dipersengketakan di MK sangat berkepentingan terhadap permohonan ini. Karena itu dalam praktek KPU berkedudukan sebagai termohon yang harus diberitahukan kepadanya tentang permohonan itu melalui penyampaian salinan permohonan dan harus diberi kesempatan dalam pemeriksaan di dalam sidang MK. Penyampaian salinan permohonan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan di registrasi. c. Putusan Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) dan syarat-syarat kejelasan 22 Pasal 5 ayat (3) PMK 04/PMK/2004. 874
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik materi sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 5 UU MK. Manakala alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan, maka MK memutuskan mengabulkan permohonan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Sebaliknya manakala tidak terbukti beralasan, maka MK menyatakan putusan yang menolak permohonan pemohon. 5. Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden a. Pemohon dan Materi Permohonan Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan ini, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Usul ini dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat itu dan tentunya setelah MK menyatukan putusan.23 Sejalan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU MK, maka pemohon dalam perkara ini adalah DPR dan materi permohonannya adalah dugaan : (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 23 UUD 1945 Pasal 7 B ayat (1) dan ayat (2). 875
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 Pengajuan permohonan dalam perkara ini ke MK harus disertai : 1) Keputusan DPR tentang hal itu; 2) Proses pengambilan keputusannya; 3) Risalah dan/atau Berita Acara rapat DPR; 4) Bukti-bukti. Proses pengambilan keputusan dalam pendapat dimaksud berdasarkan UUD 1945 Pasal 7B ayat (3) harus didukung oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPR hadar dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggota DPR. Salinan permohonan perkara ini disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diregistrasi. b. Putusan 1) Putusan dan Hal-hal yang Mempengaruhi Dalam tenggang waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregistrasi, permohonan tersebut harus diputus oleh MK24. Dalam tenggang waktu tersebut manakala Presiden dan atau Wakil Presiden mengundurkan diri, bahkan meskipun dalam proses pemeriksaan sekalipun, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur. Putusan MK terhadap permohonan tersebut, manakala tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hakim dan syarat-syarat kejelasan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 80 UU MK menyatakan tidak diterima. Demikian pula apabila 24 Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, Pasal 84 UU MK. 876
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik pendapat tersebut tidak terbukti, maka putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Sebaliknya apabila terbukti maka putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR. 2) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pendapat DPR, menyampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila putusan MK menyatakan pendapat DPR itu telah terbukti dan oleh karena itu pendapat DPR tersebut dibenarkan, maka setelah menerima salinan putusan tersebut DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak menerima usul, wajib menyelenggarakan sidang guna memutuskan usul DPR tersebut. Keputusan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Keputusan diambil setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna dimaksud25. PENUtUP Dalam rangka mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD 1945 telah memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada MK. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, hukum acara sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di MK. Hukum yang berkembang di masyarakat menuntut MK untuk mengikuti perkembangan hukum tersebut, termasuk hukum acara. 25 Pasal 7B ayat (7) UUD 1945. 877
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706 Perkembangan hukum acara MK dalam praktik membutuhkan ijtihad dari Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum baru guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya hukum baru, yaitu hukum acara, dan mengembangkannya dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. 878
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik DAFtAr PUStAKA Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, Cetakan Kedua, 1985. Hartono, Sunaryanti, Apakah The Rule Of Law Itu?, Alumni, Bandung Cetakan Ketiga, 1976. Lotulung, Paulus Effendi, Yurisprudensi Dalam Presprektif Pengembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaari Jabatan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, 24 September 1994. Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman Rebupblik Indonesia, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995. Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 1993. MD., Moh. Mahfud, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 1993. Soemantri, M. Sri, Hak Menguji Material, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, 1976. Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitsui Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. ---------, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. ---------, Prosedur Dan Sistim Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1987. 879