AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS EKONOMI SOSIAL DAN DISTRIBUSI Holil Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia Email: Abstrak Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan lembaga yang berperan untuk infaq dan shadaqah). Dan merupakan salah satu mendistribusikan dana dari muzakki kepada mustahik Dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi untuk meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim program zakat distribusi di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu, program berbasis konsumsi dan produksi. Yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerimanya termasuk kesehatan, makanan, dan pendidikan sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimanya secara ekonomi dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan bisnis dan pengawasan pada para penerima zakat. Program berbasis konsumsi bertujuan membantu penerima manfaat tanpa memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian keuangan penerima. Program berbasis produksi bercita- cita untuk mencapai status keuangan independen dari penerima manfaat dalam jangka panjang, mereka diharapkan menjadi pembayar zakat. Kata kunci: Peran, Lembaga Zakat, Ekuitas, Ekonomi PENDAHULUAN Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, pola pemberian zakat selama ini bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. Seharusnya zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat disatu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (al-dhaman al-ijtima'i). Zakat juga mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk menegakan kesalehan horizontal. Zakat merupakan satu- satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat belum ditegakan secara benar, maka kondisi ekonomi umat akan terpuruk. 13
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Potensi zakat nasional sangat besar, namun belum terserap secara maksimal. Sehingga dalam konteks ini pengelolaan dana zakat yang dialukan oleh lembaga-lembaga ataupun institusi zakat haruslah dilakukan secara optimal, untuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri, yaitu sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Jika potensi dana zakat sudah dapat dimaksimalkan, maka ekonomi umat dapat terberdayakan. Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan tersebut berupa pakaian, makanan, perumahan, keuangan, pelatihan dan peluang kerja. Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela Shadaqah dan zakat. TINJAUAN PUSTAKA Lembaga Zakat fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu ditengah- tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah- tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Soemitra, 422: 2009). Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.: 1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dlindungi oleh pemerintah. 14
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakta (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembaga Zakat Fungsi Lembaga Zakat Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Tujuan lembaga zakat: a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman. b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalamupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilansosial. c) Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat. 1. Manfaat lembaga zakat: a) Mempermudah muzakki dalam membayar zakat. b) Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim. c) Menghindarkan diri dari sikap takabur. d) Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. e) Dengan adanya amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang. Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam 15
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Peran Lembaga Zakat Dalam Peningkatan Ekonomi Sosial Zakat adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk ekonomi kesejahteraan umat, persaudaraan universal dan distribusi pembagian yang adil. Hal ini dirancang untuk membangun umat di mana setiap individu atau kelompok berkomitmen untuk keadilan sosial, kesetaraan dan kebebasan. Sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan sosial tetapi juga untuk mendapatkan kesalehan dan meningkatkan kesadaran iman dengan konsep "maqasid al- shar'iyyah" (Chapra, 2019). Banyak penelitian telah membahas tujuan zakat dalam membangun masyarakat yang sehat secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun konsep pandangan mereka mengenai tujuan zakat bervariasi sesuai dengan masing-masing wilayah peneliti, mereka menyimpulkan bahwa jika manajemen zakat dapat dilakukan secara sistematis, dipastikan zakat akan memainkan peran penting dalam mempertahankan kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat. Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan diantara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim (Ibrahim, 2015). Ajaran Islam memberikan pedoman untuk keselarasan dan kedamaian antara orang kaya dan miskin. Pada saat yang sama, harus ada keseimbangan antara peran sektor publik dan swasta, melalui pendekatan institusi untuk mencapai tujuan pendistribusian zakat (Munawar, 2003). Pendistribusian zakat dewasa ini sangat bergantung kepada lembaga penyalur zakat, hal ini karena lembaga zakat adalah landasan utama sistem ekonomi Islam dikarenakan memiliki cakupan yang luas dalam menjaring serta mengimpun dana zakat, disamping itu lembaga zakat pun sebagai penyuluh zakat di tengah-tengah masayarakat (Zafar, 2003). Sehaingga pada akhirnya harta zakat harus berputar secara konstan demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Zakat akan sangat efektif jika digunakan untuk mengetaskan kemiskinan, karena masalah ini diangap sebagai masalah utama bagi umat Islam. Selain itu masalah kemiskinan juga merupakan sasaran utama dari perintah zakat, bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin, Islam telah mewajibkan zakat kepada para pemilik kekayaan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam. Mengenai masalah pendistribusian dan manajemennya harus dilakukan secara profesional, dengan pemikiran yang matang, dan administratif agar dapat menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya. Beik, I, S. (2013) berpendapat bahwa jenis Program zakat adalah salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan pengurangan ketimpangan pendapatan para penerima zakat. Secara umum, BAZNAS mengklasifikasikan distribusinya program menjadi dua jenis, berdasarkan pada tujuan mereka yaitu program berbasis konsumsi dan program berbasis produksi (BAZNAS, 2015) 16
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Menurut Beik dan Ayuniyyah (2016), Penasihat Dewan BAZNAS telah mengeluarkan surat keputusan No. 001 / DP BAZNAS / XII / 2010 tentang pedoman pengumpulan dan pendistribusian zakat. Keputusan ini juga menyediakan prinsip yang terkait dengan program distribusi berbasis konsumsi dan produksi yang disalurkan ke penerima manfaat. Dengan demikian, sementara program berbasis konsumsi pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar harian penerima, program distribusi zakat berbasis produksi dikeluarkan dengan menyediakan Skema pembiayaan "qard al hasan" untuk penerima manfaat. Untuk program distribusi berbasis produksi, BAZNAS biasanya memilih penerima yang dalam kelompok usia produktif seperti mereka yang memiliki potensi lebih besar untuk merubah kondisi kehidupannya dibandingkan dengan penerima yang tidak dalam kelompok umur produksi. Sehubungan dengan peran zakat untuk pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan, banyak studi empiris yang membahas tentang masalah penggunaan pendekatan kuantitatif di Indonesia. Beik .I. S. menggunakan alat analisis untuk mengukur kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini termasuk kurva Lorenz yang paling umum digunakan, Koefisien Gini dan indeks Atkinson untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan juga rasio jumlah karyawan, kemiskinan dan pengukuran kesenjangan pendapatan, indeks Sen dan Foster, Indeks Greer and Thoorbeek (FGT) untuk mengukur kemiskinan, dll. Dengan mengambil kasus kota Jakarta, dia menemukan program distribusi zakat yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebesar 16,79 persen dan 0,57 poin persentase masing-masing (Beik, 2013). Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. 2: 276 dan QS. 20: 39, salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat diopmalkan (Ayuniyyah dkk., 2017). Secara ekonomi, potensi zakat di negara-negara islam menurut studi Monzzer Kahf (1989) adalah berkisar antara 1,84,34 persen dari total PDB masing-masing. Jika dikalkulasikan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam mencapai angka tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya, atau sekitar Rp 7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12 ribu (Beik IS. Arsyanti, 2016). Gambar 1. Efek Zakat dalam Perekonomian Sumber: Andiani, (2018) 17
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Gambar 1 adalah penjelasan bahwa zakat memiliki dampak pengganda secara sisial dan ekonomi. Seperti yang di paparkan Al-Arif pada gambar 1. Bantuan zakat konsumtif yang diberikan kepada mustahik atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan prosduksi suatu perusahaan, sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Sumber dana yang membiayai jaminan penghidupan ini, yang pertama, adalah zakat yang wajib. Zakat yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya untuk jangka waktu nishab yang ditentukan syar'ah bertujuan semata-mata untuk mensucikan diri dan harta mereka: "Yang diambil dari kaum kaya mereka dan diserahkan kepada kaum miskin mereka", dan disalurkan pada ke delepan alokasi penyaluran yang telah ditentukan oleh al-Qur'an: ِليِبَس يِف َو َني ِم ِر َٰ َغ ۡلٱ َو ِباَق ِ رلٱ يِف َو ۡمُهُبوُلُق ِةَفَّل َؤُم ۡلٱ َو اَه ۡيَلَع َنيِل ِم َٰ ٞميِكَح ٌميِلَع ُ ٦٠ َع ۡلٱ َو ِنيِك َٰ َّللَّٱ َن ِ َّللَّٱ َو ِۗ َسَم ۡلٱ َو ِءٓا َرَقُف ۡلِل ُت َٰ م ٗةَضي ِرَف ِۖ َقَدَّصلٱ اَمَّنِإ َّللَّٱ ِليِبَّسلٱ ِن ۡبٱ َو ِ ِ "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, oaring-orang miskin, pengurus-pengurus zakat yang dibujuk hatinya untuk ,para mu'allaf memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalanAllah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah lah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60) Zakat dalam konteks keseluruhan umat bukan jumlah yang sedikit. Ia dihitung dengan sepuluh persen (10%) atau lima persen (5%) dari setiap penghasilan pertanian yang dimakan atau yang tidak dimakan, sesuai madzhab Umar bin Abdul Aziz dan Abu Hanifah, sebagaimana firman Allah (al-Baqarah:267) : ُهۡن ِم َثيِبَخ ۡلٱ ْاوُمَّمَيَت َلَ َو ِۖ يَط ن ِم ْاوُقِفنَأ ْا ٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأٓ اَن ۡج َر ۡخَأ ٓاَّم ِم َو ۡمُت ۡبَسَك اَم ِت َٰ َبِ َي ِهيِف ْاوُض ِم ۡغُت نَأ ٓ َّللَّٱ َّنَأ ْا ٓوُمَل ۡعٱ َو ِۚ ِب مُت ۡسَل َو َنوُقِفنُت ۡلۡٱ َن ِ ِض ۡرَ ٢٦٧ م مُكَل ٌدي ِمَح ٌّيِنَغ َ َّلَِإ ِهيِذ ِخا Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. PEMBAHASAN Peran Lembaga Zakat Dalam Pemerataan Distribusi Zakat Yang Adil Bagi Mustahik Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 18
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sepanjang sejarah proses pembangunan sosial-ekonomi manusia, ada bukti kuat yang membuktikan peran lembaga Islam dalam hal ini lembaga zakat yang mana telah memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara historis, institusi atau lembaga zakat sudah ada sejak periode Nabi (SAW), meskipun organisasi tersebut tidak terstruktur secara formal (Manurung, 2013). Karena tujuan zakat secara ekonomi adalah untuk meningkatkan standar hidup para dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya, maka dengan penyaluran dana zakat kepada kaum dhuafa (mustahik) akan terjadi kenaikan pendapatannya, dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang di jual di pasar (daya beli meningkat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah zakat, selain sebagai ibadah murni juga berdimensi ekonomi (Saifuddin, 2013). Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui; Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Saifuddin, 2013). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan adil dapat meberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional. Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan zakat terhadap pembangunan adalah program zakat distribusi. Menurut UU Zakat No. 23/2011, program zakat distribusi di Indonesia dibagi 19
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) menjadi dua kategori yaitu, program berbasis konsumsi dan produksi. Hafidhuddin, dkk menjelaskan bahwa yang pertama harus bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerimanya termasuk kesehatan, makanan, dan pendidikan sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimanya secara ekonomi dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan bisnis dan pengawasan pada para penerima zakat. Sekitar dua pertiga pengumpulan zakat dialokasikan untuk yang pertama sedangkan sisanya sepertiga untuk yang lainnya (Ayuniyyah, 2017). Perbedaan kedua program tersebut secara khusus terletak pada tujuan jangka panjang. Program berbasis konsumsi bertujuan membantu penerima manfaat tanpa memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian keuangan penerima. Misalnya, pendistribusian dana zakat untuk membantu para korban bencana alam di negara ini. Bantuan bisa berupa makanan, pakaian, evakuasi korban, fasilitas kesehatan dan tempat berlindung. Program berbasis produksi bercita-cita untuk mencapai status keuangan independen dari penerima manfaat dalam jangka panjang, mereka diharapkan menjadi pembayar zakat. Sebagai contoh, komunitas pengembangan zakat (KPZ) mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi rakyat berdasarkan komunitas dan lokasi. Hal ini memberdayakan orang dengan membangun kesadaran dan kemampuan mereka melalui pelatihan dan pembinaan dengan sumber utama. Pembiayaan dari dana zakat. Diantara program KPZ yang telah dipraktikkan adalah pemberdayaan petani stroberi di Bali, pembangunan Sistem Intensifikasi Padi di Yogyakarta dan penyediaan pasokan air di Kalimantan Timur. Dalam UU No.14 Th. 2008 tentang keterbukaan informasi publik setiap badan atau lembaga pemerintah, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural untuk menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan dan akuntabel. Dalam UU No. 21 Th. 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dikatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan landasan professional, transparan dan akuntabel. Oleh karena itulah di butuhkannya sistem dalaman manajemen informasi atau sistem manajemen informasi dalam pengeloalaan agar sesuai landasan yaitu professional transparan dan akuntabel. Zakat memberikan dampak yang luar biasa, baik bagi spiritual muzakki, social masyarakat, dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, zakat bertujuan untuk menciptakan dan mensejahterakan mustahik. Secara konsumtif, daya beli mustahik meningkat dan secara produktif daya produksi mustahik juga dapat meningkat. Dampak secara luasnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai penyangga APBN untuk penanggulangan kemiskinan, jaringan pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pilar pengembangan bisnis produksi dan perekonomian (Beik & Arsyanti, 2016). Namun, hingga saat ini zakat masih didominasi tentang lembaga zakat (26%), distribusi zakat (22%), manajeman zakat (21%), serta kaitannya dengan kemiskinan (20%). KESIMPULAN Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun 20
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan diantara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan adil dapat meberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional. Referensi: Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada, 2009. Beik,I.S. Ekonomic Role of zakat in Reducing Poverty Ang Income Inequality : A Case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia, Deutschland; LAP Lambert Akademic, Publishing. 2013. Badan anil Zakat Nasional, Report, Jakarta, BAZNAS, 2015 Beik, I. S & Ayuniyyah, Q. Fiqh Asnaf in the Distribution of Zakat; Case Study of the National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS), Al Iqtishad ; Journal of Islamic Ekonomic, 6(2), 201-216, 2016. Qurroh Ayuniyyah dkk, The Comparison between Comsumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction, International Journal of Zakat Vol 2 (2) 2017 page 11 - 28. Beik IS. Arsyanti. L., D. (2016). Ekonomi Pembangaunan Syariah Edisi Revisi. Jakarta (ID): Rajawali Pers. Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Az Zarqa', Vol. 5, No. 2, Desember 2013 Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Chapra, M.U., 1992. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, pp: 223-224, 270-275.Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Indriyani, Fitri dan Abdullah Guntur Wahyu. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 4, p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989 Jatmiko, W., Dkk. (2014). Sistem Informasi Zakat: Pemberdayaan Potensi Masyarakat dengan Teknologi. Lembaga Penerbit UI Press. Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 1, februarui, h. 69-81 21
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 10 No. 1 (2019) Qardhawi, Yusuf. (2004). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press. Qardhawi, Yusuf. (2005). Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Zikrul Media Intelektual Sheriff Muhammad Ibrahim, The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability, International Journal of Management and Commerce Innovations Vol. 3, Issue 1, pp: (437-441), Month: April 2015. Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Az Zarqa', Vol. 5, No. 2, Desember 2013 Saprinal, Manurung, Islamic Religiosity and Decelopment of Zakat Institution, Qudus International Journal Of Islamic Studies, Volume 1 | Number 2 | July-December 2013. Sareshwala, Zafar. (2010). The institution of zakah and its economic impact on society. Viewed August 15, 22