PROFESIONALISME HAKIM DALAM MEMERIKSA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Oleh : ELFAS YANUARDI, S.H. 19910322 201712 1 003 CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI 2019
BAB I PENDAHULUAN Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Bagi sebuah bangsa, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam proses tumbuh kembangnya, tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan menghadapi persoalan-persoalan dan masalah didalam kehidupannya. Masalah-masalah tersebut bisa saja mulai dari masalah sederhana hingga masalah yang berhadapan dengan hukum yang mengharuskan anak menjalani proses peradilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Deklarasi Hak-hak Anak, disebutkan bahwa "anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan". Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (best interest of the child). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah semestinya negara melalui aparatur-aparatur yang berwenang pada setiap tingkatan proses peradilan, termasuk oleh hakim dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan, menjamin hak-hak perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bukan hanya kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan juga kepada anak korban maupun anak saksi. Terlebih untuk anak yang melakukan tindak pidana, biasanya kita akan berpandangan bahwa pelaku tindak pidana haruslah diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya, tanpa memandang bahwa pelaku tersebut adalah orang dewasa atau anak. Padahal anak yang melakukan tindak pidana belum tentu karena keinginannya sendiri, bisa jadi anak tersebut adalah korban, korban dari keadaan keluarga yang tidak harmonis, korban dari lingkungan yang tidak kondusif, atau masih banyak lagi. Oleh karena itu, dalam memeriksa anak, jangan sampai perlindungan hukum baginya disimpangi, karena hal tersebut bisa berdampak pada kelangsungan hidup dan masa depan anak. Dalam hal ini hakim dituntut menunjukkan sikap profesional dalam memeriksa perkara anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis paper yang berjudul Profesionalisme Hakim Dalam Memeriksa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. BAB II RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimana sikap hakim dalam memeriksa anak yang berkonflik dengan hukum? BAB III PEMBAHASAN 1. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, kemudian dijabarkan dalam beberapa asas yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Asas-asas tersebut tercantum dalam konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : a. Definisi Anak di Bawah Umur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang sering kita sebut UU SPPA, membedakan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tiga kategori, yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak (Pasal 1 angka 3 UU SPPA); Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Korban (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Saksi (Pasal 1 angka 5 UU SPPA) UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. b. Penjatuhan Sanksi Menurut UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan dan pidana. Bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan saja (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak antara lain (Pasal 82 UU SPPA): Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa. Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.
Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan: Pidana Pokok (Pasal 71 ayat 1 UU SPPA) terdiri atas: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. Pidana Tambahan (Pasal 71 ayat 2 UU SPPA) terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Selain itu, Pasal 21 ayat 1 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. c. Hak-hak Anak Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayananan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas: Remisi atau pengurangan masa pidana; Asimilasi; Cuti mengunjungi keluarga; Pembebasan bersyarat; Cuti menjelang bebas; Cuti bersyarat; Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Penahanan Mengenai penahanan terhadap Anak diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 UU SPPA. Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Sedangkan dalam ayat (2) di pasal yang sama menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Lalu di ayat (5) menyebutkan bahwa untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pasal 33 UU SPPA mengatur mengenai penahanan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan, yaitu dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum atas Permintaan Penyidik paling lama 8 (delapan)
hari. Dalam Pasal 34 mengatur bahwa dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Sedangkan dalam Pasal 35 mengatur Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Sedangkan dalam Pasal 37 dan 38 mengatur penahanan dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yaitu masing-masing 10 (sepuluh) hari perpanjangan 15 (lima belas) hari untuk tingkat banding dan 15 (lima belas) hari perpanjangan 20 (dua puluh) hari untuk tingkat kasasi. Untuk pejabat yang melakukan penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, jika tidak maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan serta pendampingan dari Pembimbung kemasyarakatan (Pasal 23 ayat (1) UU SPPA). f. Lembaga Pemasyarakatan Dalam hal Anak dijatuhi hukuman pidana, maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara Lapas orang dewasa dengan anak. Di LPKA Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini bertujuan untuk membekali Anak agar setelah Anak selesai menjalani masa pidananya bisa kembali dan berbaur dalam lingkungan masyarakat dengan bekal yang diperoleh selama menjalani pidana di LPKA. 2. Sikap hakim dalam memeriksa anak yang berkonflik dengan hukum. Secara formal, pemeriksaan Anak di persidangan diatur di Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 UU SPPA. Dari pasal-pasal tersebut ada beberapa hal yang mengikat hakim dalam
melakukan pemeriksaan terhadap Anak dalam persidangan di Pengadilan. Hal-hal tersebut antara lain : a. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim yang memeriksa perkara Anak (Pasal 52 ayat (2) UU SPPA); b. Anak harus disidangkan di ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat (1) UU SPPA); c. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat (2) UU SPPA); d. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat (3) UU SPPA); e. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (Pasal 54 UU SPPA); f. Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak (Pasal 55 ayat (1) UU SPPA); g. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 ayat (2) UU SPPA); Selain itu, dalam proses pemeriksaan Anak di persidangan, Hakim diperbolehkan memakai toga, seperti diatur dalam Pasal 22 UU SPPA. Hal ini bertujuan supaya psikologi Anak tidak tertekan dengan atribut yang bisa membuat Anak ketakutan saat diperiksa di persidangan sehingga menyebabkan Anak tidak bisa memberikan keterangan secara leluasa di dalam persidangan. Dalam tahapan proses persidangan, pemeriksaan Anak dilakukan dengan urutan sebagai berikut1 : Hakim membuka sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu memanggil Anak didampingi orang tua/wali, pemberi bantuan hukum & Pembimbing Kemasyarakatan; Setelah verifikasi identitas, Hakim memerintahkan kepada JPU membacakan surat dakwaan; Jika tidak ada eksepsi, perintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian masyarakat; Pemeriksaan diawali dengan mendengar kesaksian korban dan saksi lainnya. 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, Modul Diklat Tahap 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum, 2019, hlm. 3 tidak
Mengenai Putusan, ada 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Anak, yaitu aspek formalitas dan aspek substansial. Aspek formalitas meliputi2 : Memenuhi ketentuan UU SPPA & KUHAP; Memenuhi aturan SK KMA No.44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara; Sedangkan aspek substansial meliputi : Hakim wajib membuat pertimbangan yang cukup tentang terbuktiatau tidaknya perbuatan serta alasan penjatuhan putusan (pidana atau tindakan); Pertimbangan hukum harus didukung penggunaan asas sesuai prinsip keadilan restorasi; Hakim wajib mempertimbangkan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Bila tidak, putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) UU SPPA); Orang tau/wali, pendamping dapat memberi masukan mengenai hal yang bermanfaat bagi anak sebelum dijatuhkannya putusan (Pasal 60 ayat (1) UU SPPA); Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri anak (Pasal 61 ayat (1) UU SPPA); Petikan putusan wajib diberikan setelah putusan diucapkan, salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan (Pasal 62 ayat (2) UU SPPA); Dalam pemeriksaan Anak di persidangan, ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh hakim dan ada juga hal-hal yang harus dihindari oleh Hakim. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain3 : Bersikap tenang (tidak emosional); Memperhatikan keadaan psikis anak; Menciptakan suasana rileks dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari antara lain : Penggunaan kata-kata kasar, tidak senonoh dan vulgar; Bahasa tubuh yang merendahkan/memojokan anak; Membentak, menekan serta memotong pembicaraan anak; Dalam mengajukan pertanyaan kepada Anak dalam persidangan, hal-hal yang dapat dilakukan oleh Hakim antara lain : Diawali dengan sapaan yang hangat dan ramah; 2 Ibid, hlm 5 3 Ibid.
Selama tanya jawab tetap dalam suasana ramah dan jauhkan kesan intimidasi; Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak atau jika mungkin dapat menggunakan bahasa/istilah yang populer di kalangan usia Anak; Ulangi pertanyaan yang tidak dipahami anak hingga Anak dapat memahaminya; Ucapkan terima kasih jika anak selesai memberi keterangan. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam UU SPPA dalam beberapa hal, antara lain : a. Batasan usia anak berkonflik dengan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. b. Penjatuhan sanksi, bagi Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan untuk Anak diatas 14 (empat belas) tahun dapat dikenakan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan dengan ketentuan pidana penjara merupakan pilihan terakhir atau ultimum remidium. c. Hak-hak anak, Pasal 3 UU SPPA menjamin mengenai hak anak yang menjalani proses peradilan pidana dan Pasal 4 UU SPPA menjamin mengenai hak anak yang menjalani proses pidana. d. Penahanan, penahanan dapat dikenakan kepada Anak dengan syarat khusus yaitu Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun, serta penahanan terhadap anak diatur lebih singkat dari dari penahanan orang dewasa. e. Hak mendapat bantuan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. f. Lembaga Pemasyarakatan, Anak yang menjalani masa pidana tidak ditempatkan di lapas bersama dengan orang dewasa melainkan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan disertai hak-haknya, antara lain memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.
2. Profesionalisme Hakim dalam memeriksa Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diukur dari aspek antara lain: a. Hukum acara pemeriksaan Pemeriksaan Anak di persidangan diatur di Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 UU SPPA yang mengatur antara lain : 1) Hakim wajib mengupayakan diversi; 2) Anak harus disidangkan di ruang sidang khusus Anak; 3) Pemisahan ruang tunggu bagi Anak; 4) Sidang Anak yang harus didahulukan; 5) Sidang yang sifatnya tertutup kecuali dalam pembacaan putusan; 6) Anak wajib didampingi; 7) Identitas anak yang harus dirahasiakan. b. Cara pemeriksaan Anak 1) Hal yang harus dilakukan oleh Hakim antara lain sikap Hakim dalam memeriksa Anak haruslah tenang, memperhatikan psikis Anak, serta menciptakan suasana rileks dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya. 2) Hal yang harus dihindari Hakim antara lain Hakim tidak boleh berkata-kata kasar, tidak senonoh dan vulgar, menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan/memojokan anak, ataupun membentak, menekan serta memotong pembicaraan anak. 3) Dalam mengajukan pertanyaan kepada Anak dalam persidangan, Hakim dapat menggunakan teknik diiawali dengan sapaan yang hangat dan ramah, selama tanya jawab tetap dalam suasana ramah dan jauhkan kesan intimidasi, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak atau jika mungkin dapat menggunakan bahasa/istilah yang populer di kalangan usia Anak, mengulangi pertanyaan yang tidak dipahami anak hingga Anak dapat memahaminya, serta mengucapkan terima kasih jika anak selesai memberi keterangan. c. Putusan Hakim Harus memenuhi aspek formalitas dan aspek substansial. B. Saran 1. Dalam menangani perkara Anak, Hakim haruslah berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hakim yang menangani perkara Anak haruslah mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak. 3. Dalam menangani perkara Anak, Hakim harus mengikuti hukum acara sesuai UU SPPA, memahami cara pemeriksaan Anak serta putusannya harus memenuhi aspek formalitas dan substansial. DAFTAR PUSTAKA Konvensi Hak-hak Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, Modul Diklat Tahap 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum, 2019.