UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Anak Agung Ngurah Ananta Primarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail: Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail: doi : ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisis secara hukum kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun simpulan yang diperoleh yaitu tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap klaim pemegang polis asuransi pada proses kepailitan, direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Apabila sudah dinyatakan pailit maka hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur pailit kepada Kreditur. Kata Kunci: Upaya hukum, pemegang polis, asuransi, pailit ABSTRACT The purpose of writing this article is to legally analyze the position of policyholders in insurance companies that are declared bankrupt. The Normative Legal Research Method is used in this study because this method uses library research with the solution using various libraries and provisions specifically related to this problem. As for the conclusion obtained, namely the responsibility of the insurance company declared bankrupt to the insurance policyholder's claims during the bankruptcy process, the directors have responsibility during the bankruptcy process, from before until after the Company is legally declared bankrupt. If it has been declared bankrupt, the right to control and manage the assets of the bankruptcy will be transferred by law to the curator. Legal remedies that can be taken by policyholders who experience rejection of claims by insurance companies that are declared bankrupt are to file a legal action by collecting evidence relating to the debt to be used as an initial report to the Financial Services Authority. After the bankruptcy decision from the Commercial Court, the curator will determine the distribution of the payment of the bankrupt debtor's debts to the creditor. Keywords: Legal action, policyholders, insurance, bankruptcy Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1390
E-ISSN: Nomor 2303-0569 1. 1.1. Latar Belakang Pendahuluan Asuransi yaitu lembaga keuangan nonbank yang memiliki arti yang penting bagi masyarakat atau pun perusahaan dalam mengalihkan sebuah resiko yang terjadi atau bisa disebut sebagai layanan sebuah jasa dalam mengatasi resiko yang dapat terjadi sewaktu-waku.1 Asuransi diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang mana perusahaan sebagai badan/lembaga pelimpahan risiko memberikan ruang untuk setiap orang melimpahkan kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain. Masyarakat yang ikut serta program jaminan asuransi apapun bentuknya disebut dengan istilah pemegang polis. Perusahaan asuransi adalah sebuah badan perusahaan yang telah memiliki badan hukum yang dikenal dengan sebutan perseroan terbatas, dan sudah diatur pada pasal 6 (1) dalam UU No.40/2014 mengenai peransuransian. Yang mana seorang nasabah terikat dengan usaha yang dimiliki seseoang pada bidang asuransi yang dapat terwujud dengan melakukan sebuah perjanjian pada bidang asuransi itu sendiri. Mengacu pada perjanjian yang telah disetujui dari kedua pihak, maka pihak yang bertugas dalam memegang polis akan memiliki kewajiban dalam membayar sebuah premi yang sudah disesuaikan dalam perjanjian tersebut serta dapat mengajukan hak untuk mendapatkan klaim asuransi jika seorang yang menanggung kewajiban mendapatkan kerugian yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang menimpa petanggung dengan catatan kejadian yang mana peristiwa tersebut masuk dalam kategori sesuai perjanjian yang dilakukan sebelumnya.2Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa saja mendapat permasalahan, seperti halnya pihak perusahaan tidak dapat memberikan klaim asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Pailit merupakan sebuah keadaan dimana pihak debitor belum bisa membayar serta menyelesaikan utang yang ditanggungnya ketika utang yang ditanggungnya sudah masuk tempo pembayaran.3 Pihak atau lembaga yang berhak menyatakan pailit atau tidaknya sebuah perusahaan hanya lembaga pengadilan. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No.37/2004 mengenai Kepailitan serta Penundaan untuk membayar sebuah kewajiban khususnya pembayaran hutang menyatakan "kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini". Apabila sebuah usaha milik seseorang pada bidang asuransi terjadi pailit, maka aset-aset perusahaan tersebut akan disita untuk selanjutnya kurator yang mengatur penyelesaian pembagian aset untuk dijadikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Konsekuensi dalam hukuman yang pailit ini yaitu sesuatu yang sangat dihindari sebuah perusahaannya di bidang perasuransian dikarenakan jika seseorang debitor mengalami pailit maka secara hukum memperoleh status yang dapat menyita semua 1 Settiawati, Neneng Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", Jurnal Spektrum Hukum Universitas Taruma Negara, vol. 15. No. 1 (2018) h. 2. 2 Marcella, Cloudiya, Etty Susilowati, and Sitti Mahmudah. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", Diponegoro Law Journal Universitas Diponegoro.Vol. 5. No. 4. (2018) hal 5. 3 Widiawati, Wahyuni and Permono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Peruahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Zaaken Journal of Civil Anda Bussiness Law Universitas Jambi, Vol. 1. No. 1 (2020). hal 3. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1391
E-ISSN: Nomor 2303-0569 asset atau harta dari perusahaan asuransi tersebut. Adapun pihak yang bertugas dari sebuah perusahaan asuransi yang telah pailit tidak akan mendapatkan wewenang pada harta yang sudah tersita disebabkan karena jika suatu status pailit telah dijatuhkan dari pengadilan maka seorang curator langsung diangkat untuk membereskan serta mengurus semua harta dari sebuah perusahaan asuransi yang pailit tersebut.4 Hal tersebut bermakna jika setelah perusahaan pailit maka pengurusan ganti rugi tidak menjadi hak dari pihak pengurus perusahaan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Upaya perhukuman yang dilalui oleh seseorang yang memegang polisnya pada perusahaannya di bidang perasuransian yang dinyatakan sudah dalam kondisi pailit untuk mendapatkan sebuah haknya adalah sesuatu yang paling penting untuk selalu diperhatikan. Disebabkan adanya hakikat yang sudah terkait dalam perjanjian baku dalam kontrak sebuah asuransi tertanggung atau pemilik polis asuransi kurang mendapat perlindungan hukum sebab semua isi serta format dalam sebuah perjanjian tersebut lebih condong mengarah pada pihak perusahaan sebuah asuransi.5 Masalah terletak pada sejauh apa perlindungan terhadap pemegangan polis pada bidang asuransi tersebut dapat diselesaikan. Secara teoritis terdapat dua langkah yang mampu dijalankan dalam penyelesaian sengketa diantaranya yaitu dengan cara adversial ligitasi (pengadilan) serta secara kooperatif (konsiliasi, mediasi, serta ataupun negosiasi).6 Pada umumnya pihak yang bersengketa akan berusaha menempuh jalur mediasi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila jalur mediasi tidak memperoleh titik temu, maka urusan sengketa akan dilanjutkan ke pengadilan. Kenyataan yang sering terjadi dalam prakteknya yang terjadi sekarang ini yaitu banyaknya sebuah usaha milik seseorang pada bidang asuransinya yang telah dilepas perizinannya dalam usahanya yang belum memberikan informasi mengenai kondisinya kepada seorang nasabah, serta lebih diperhatinkan lagi yaitu sebuah usaha milik seseorang lebih menunjuk untuk lari serta terhidar dari pertanggung jawabannya. Bahkan pada waktu penggugatan yang ada di Pengadilan juga tidak lah dating dalam memenuhi sebuah panggilan untuk memberikan tanggung jawab yang secara yuridis bagi seorang masyarakat (pemegang polis). Mengacu pada uraian di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah perlindungannya kepada berbadan hukum bagi seseorang yang memegang polisnya belum mampu diberi dengan maksimal terkait kegiatannya yang bagaimana yang telah dimaksudkan dalam ketentuannya dalam UU atau serta ketentuannya yang terdapat tidak cukup untuk memberi sebuah perlindungan tehadap perhukuman kepada seseorang pemegang polisnya itu dipicu juga oleh masih terjadinya kekosongan norma (retschvacuum) sehingga berakibat pada kesimpangsiuran khususnya dalam penerapannya. Untuk memperoleh klaim dari pemegang polis dalam bidang asuransi pada sebuah perusahaan asuransi tidak sedikit yang mudah serta sering 4 Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Paitlit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Wacana Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 23. No. 1 (2017) hal 9. 5 Husain, Fajrin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5. No. 6, (2018) hal 6. 6 Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cetakan ke 2, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011) hal 86. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1392
E-ISSN: Nomor 2303-0569 ditolak dengan berbagai alasan maka dari itu pelindungan dari seorang pemegang polis dari asuransi adalah hal yang penting. Seperti misalnya studi kasus yang sudah dikaji pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ichsan (2019) yang mengambil studi kasus pada usaha yang milik seseorang di bidang Asuransi pada PT Bumi Asih Jaya yang tercatat pailit. Pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi tersebut cuma dijadikan untuk memperoleh sebuah pembayarannya dalam mengembalikan sebuah premi yang telah disetorkan selama sebagai seorang nasabah yang ada di PT Bumi Asih Jaya, serta ada yang tidak terlalu banyak yang memperoleh sebagian dari semua yang diklaim yang diwajibkan untuk membayar di PT Bumi Asih Jaya, dan juga ada yang tidak menerima sepeserpun dalam pembayarannya mengenai pengambilan preminya disaat diposisi sebagai seorang nasabah asuransi jiwa pada PT Bumi Asih Jaya. Pihak dari perusahaan asuransi tidak menuntut kepastian mengenai waktu dalam pembayaran yang dikerjakan pada pemegang polis.7 Pengamatan dan pencarian sudah peneliti lakukan dan belum menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama sesuai dengan penelitian ini pada jurnal yang sudah dipublikasikan. Akan tetapi ada beberapa jurnal yang memiliki kemiripan dari pokok bahasan akan tetapi memiliki perbedaan dalam permasalahan yang dikaji. Adapun beberapa jurnal tersebut adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ida Ayu Agung Saraswati, et al (2019) yang judulnya "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit" pada penelitian ini membahas mengenai kedudukan dari pemegang polis dalam bidang asuransi pada sebuah perusahaan asuransi yang sudah tercatat pailit dikaji kedudukannya secara hukum. Penelitian berikutnya yang memiliki kemiripan ditulis oleh I Nyoman Gede Gita Mahardika (2019) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung atas Hak-Haknya dari Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga". Penelitian ini membahas mengenai peran debitur dan kreditur beserta hak dan kewajibannya pada perjanjian dari bidang asuransi diantara pemegang polis dengan sebuah perusahaan asuransi. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus rumusan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab apa saja yang wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi meskipun sudah dinyatakan pailit, dan akibat hukumnya apabila perusahaan asuransi tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini akan membahas upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Pada pokok permasalahan yang akan dibahas ini sebelumnya akan dipaparkan mengenai keabsahan pemegang polis asuransi untuk mendapatkan klaim. Akan tetapi dalam beberapa kasus meskipun dokumen yang dimiliki oleh pemegang polis sudah lengkap, tetap mengalami penolakan untuk mendapatkan klaim oleh perusahaan asuransi. Memandang latar belakangnya tersebut, maka peneliti melaksanakan sebuah kajian mengenai suatu masalah pada perjanjian mengenai jaminan asuransi antara pemegang polis dengan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang dinyatakan pailit. Kajian peneliti akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa 7 Muhammad Ichsan and Toto Tohir Suriaatmadja, (2019) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit Karena Dicabut Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian', Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 2. hal 8. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1393
E-ISSN: Nomor 2303-0569 jurnal penelitian dengan judul yaitu "Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit" 1.2. Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakangnya yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalahnya yang dikaji pada peneltian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana tanggung jawab dari sebuah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit terhadap klaim pemegang polis asuransi? 2. Bagaimana upaya hukum yang mampu ditempuh oleh seseorang yang bertindak sebagai pemegang polisnya yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransinya yang sudah pailit? 1.3. Tujuan Penelitian Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan identifikasi peraturan yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia serta untuk menganalisis upaya hukumnya yang dimiliki oleh pemegang polisnya dalam perasuransian kepada perusahaannya yang bergerak di bidang asuransi yang dinyatakan pailit. 2. Metode Penelitian Pada penyusunan jurnal dengan judul "Upaya Hukum Kedudukan Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit" mempergunakan suatu Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu dalam penulisan lebih ditekankan pada suatu permasalahan yang timbul dalam studi kepustakaannya, dengan memecahkan memakai segala kepustakaan serta ketentuannya yang secara khusus amatlah terikat permasalahannya tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan statue approach yang merupakan penelaahan semua ketentuannya dalam aturan UU yang tentunya memiliki keterkaitan dengan Perasuransian, kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual agar nantinya bisa digunakan untuk keperluan guna menemukan suatu pemikiran atau ide yang akan melahirkan konsep untuk pemaknaan daripada perasuransian.8 Adapun beberapa bahan yang dipakai untuk mendukung penelitian ini yaitu hukum primer yang meliputi proses aturan daripada perundangan yang terkait dengan perjanjian pada bidang asuransi, selanjutnya hukum sekunder yang meliputi refrensi buku serta jurnal khususnya mengenai hukum. Analisa bahan perhukuman yang telah dipakai pada penelitiannya ini bersifat deskriptif yaitu dengan penguraian penjelasan daripada bahan hukum yang nantinya akan ditarik konklusi secara deduktif yang di dapatkan melalui sebuah masalah yang sifatnya umum sehingga nantinya akan didapatkan sebuah gambaran tentang kedudukan hukum pemegang polis asuransi di Indonesia.9 8 Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johny. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2016), hal 54. 9 Saraswati, I. A. A., Marwanto, and Dharmakusuma, A. A. G. A. 'Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit', Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 3. No. 4, (2019), hal 2. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1394
E-ISSN: Nomor 2303-0569 3. Hasil Dan Pembahasan 3.1. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Klaim Pemegang Polis Asuransi Proses terjadinya pailit melibatkan konsep perutangan yang amatlah menjadi penentu sehingga dengan ketiadaan dari perutangannya tidaklah mungkin akan terjadi sebuah kepailitan yang mampu diperiksanya. Dengan ketiadaan dari perutangannya maka yang menjadi pondasi dari pailitnya akan tidaklah berfungsi dikarenakan kepailatannya adalah sebuah perantara perhukuman dalam mengerjakan likuidasinya pada sebuah aset debitornya dalam memberikan sebuah pembayaran kepada perutangannya terhadap seorang krediturnya.10 Ketentuan yang berlaku pada Pasal 1234 dalam KUHPerdatanya, bagi perusahaan peransuransian yang bertugas menjadi seorang debiturnya diwajibkan untuk membayar kerugian sehabis telah terbukti sebagai kelalaian ia tetap belum mampu untuk memnuhi prestasinya. Pergantian kerugian yang amat dititik beratkan kepada pergantian kerugiannya dikarenakan tidaklah terpenuhi sebuah ikatannya, yaitu kewajibannya dalam sebuah usaha milik seseorang dalam asuransinya untuk digantikan dalam kerugiannya sebagai seorang pemegang polisnya yang diakibatkan oleh perusahaan peransuransian wanprestasinya. Yang mana dalam wanprestasinya tersebut pada bentuk belum terbayarkannya klaim peransuransiannya yang diajukan oleh seseorang dalam memegang polis. Perusahaannya dalam peransuransian yang dijalankan untuk sebuah kegiatan usahanya punya sebuah pertanggung jawaban yang mestinya telah terpenuhinya kepada pihak yang ada di luar. Pada hal ini, perseroannya punya sebuah organ yang mampu menjadi wakil dalam kewajibannya kepada pihak yang ketiga. Direksinya yang menjadi sebuah organ yang mampu menjalankannya, dewan komisarisnya menjadi organ yang mampu mewarisinya, serta RUPSnya yang menjadi organ untuk pengesahannya dalam segala aktivitas Perseroannya. Pada hal ini, seorang direksi yang menjadi organ dalam perseorannya yaitu seorang pihak yang mampu mewakili Perseroannya dalam menjalankan sebuah tanggung jawabnya, baik dari dalam atupun dari luar pengadilannya. Dalam proses kepailitannya, seorang direksi punya sebuah tanggungjawan yang selama proses kepailitannya tersebut dilakukan, dimulai dari awal hingga selesai dalam Perseroannya oleh badan hukum yang telah dinyatakan sebagai pailit. Sebelum diajukannya sebuah kepailitannya, Likuidasinya yang lebih dulunya dijalankan pada tahap membubarkan Perseroannya. Likuidasinya yaitu sebuah pembaharuannya dalam sebuah usaha milik seseorang oleh seorang likuidatornya serta pemberesannya dengan mengerjakan penjualannya pada harta sebuah usaha milik seseorang, penagihan utang, pelunasan utangnya, serta penyelesaiannya yang sisa dari harta serta utangnya diantara para pemiliknya.11 Mengacu pada ketentuannya pasal 142 (3) UUPT, jika dalam pembubarannya disebabkan karena putusan dari RUPS, pada jangka waktu dibangunnya yang telah ditetapkannya dalam sebuah anggaran yang menjadi pondasi sudah berakhirnya atau dengan pencabutan kepailitaannya sesuai dengan keputusan dalam pengadilan niaganya serta RUPS yang belum memberikan petunjuk sebagai likuidator, sehingga direksi akan bertugas sebagai likuidatornya. Pada hal ini seorang direksinya punya 10 Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2008) 11 Alfi, Muhammad, Susilowati, Etty, and Mahmudah, Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan", Diponegoro Law Journal, Vol. 6.No. 1. , (2017), hal 2 Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1395
E-ISSN: Nomor 2303-0569 sebuah pertanggung jawaban yang amat besar dalam pembesarannya sebagai Perseroannya serta punya tanggung jawab kepada RUPS atau pengadilannya yang diangkatnya sesuai dengan likuidasi dari Perseroannya yang sudah dikerjakan. Sebuah Perseroan yang belum sanggup untuk membayar utangnya ketika sudah dinyatakan sebagai pailit mampu meminta permohonan oleh seorang kreditur dalam membubarkan (dilikuidasi). Ini mengartikan bahwa pada sebuah Perseroan yang sudah ditetapkan sebagai pailit mampu meminta permohonan untuk dibubarkan (dilikuidasi) serta tidak sebaliknya, disebabkan dalam sebuah kepailitan eksistensinya dalam Perseroanya masih mempertahankan sementara dalam Likuidasinya yang secara hukum dalam Perseroannya sudah ditetapkan untuk bubar. Putusan untuk memohon sebuah pernyataan yang pailit yang sudah diucapkannya oleh sebuah hakim dalam niaga memunculkan sebuah akibat hukum kepada perbuatan hukumnya yang sudah dijalankannya oleh seorang debitur. Putusannya sebuah akibat yang menyeluruh dalam kekayaannnya bagi seorang debitur serta segala sesuatunya yang sudah didapatkannya selama kepailitannya ada pada sitaan baik secara umum melalui sebuah putusan pailit yang sudah diucapkannya (Pasal 21 UUK- PKPU). Namun pada pasal 22 UUK-PKPU mengatur sebuah pengecualian yang secara siasat umumnya kepada: (1) Benda, yang disebutkan sebagai hewan yang amatlah dibutuhkan oleh seorang debitur memiliki hubungan dengan sebuah pekerjaan, perlengkapan, serta peralatan medisnya yang dipakai dalam kesehatannya, tempatnya untuk tidur serta perlengkapannya yang dipakai oleh seorang debiturnya serta keluarganya, serta bahkan bahan makanannya selama 30 harinya bagi seorang debiturnya dan keluarganya, yang ada pada tempat tersebut; (2) semua yang didapatkan oleh seorang debitur dari kerjanya sendiri yang menjadi gaji dari sebuah jabatannya serta jasanya, menjadi upah pensiunan, uang tunggunya atau tunjangannya, sejauh yang sudah ditentukannya oleh hakim pengawasnya; serta uang yang sudah diberikannya kepada seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya memberikan sebuah nafkah sesuai UU. Pengecualiannya itu dijalankan agar seorang debitur terus mengerjakan kewajiban dalam membayarnya serta membereskan utangnya kepada para kreditor. Selain itu pengecualiannya itu adalah sebuah perlindungan hukumnya atas haknya yang dipunyai oleh seorang debitor dalam debitor yang pailit.12 tersebut memberikan Terdapatnya putusan yang pailit serta memberikan sebuah akibat yang mengakibatkan kehilangan sebuah hak dalam perdatanya untuk menguasi serta menjadi pengurus dalam kekayaan dari seorang debitor yang pailit bukan hanya menghilangkan haknya serta kewajibannya serta tanggung jawabnya pada organ perusahannya diliar hak kepengurusan harta yang sudah pailit. Hak dalam memberikan kekuasaan serta kepengurusan harta kekayaannya yang pailit serta dialihkan karena hukum kepada kuratornya. Selain mengurusnya serta mengusai hartanya seorang debitor yang pailit dalam kurator juga sudah memberikan kelanjutan usaha debitornya yang sudah dinyatakannya secara pailit meski sudah diajukan tinjauan kembali kepada putusan kepailitannya tersebut. Memperlihatkan bahwa seorang kuratornya serta direksi dari seorang debitor yang pailit tersebut punya sebuah posisi yang sama dikarenakan seorang kurator mampu dianggap serta mengganti kedudukannya yang 12 Sormin, Asika Eunike. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya", JOM Fakultas Hukum, vol. 3. No. 2, (2016), 14-15 Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1396
E-ISSN: Nomor 2303-0569 sama dikarenakan curator dianggap telah menggantikan posisi direksi sehabis usaha milik seseorang debitornya sudah dinyatakan sebagi pailit. Perusahaan asuransinya yang diwakili oleh seorang Kurator diharuskan untuk melunasi utangnya dalam perusahan peransuransian kepada para kreditornya yang disesuaikan dengan urutan prioritasnya bagi para kreditornya. Pada ketentuan Pasal 69 (1) UUK-PKPU yang mengatur mengenai tugas dari seorang kuratornya yaitu dengan menjalankan pengurusan hartanya secara pailit dari seorang debitornya, Kurator memberikan inventaris harta kepailitan bagi seorang debitur, sementara dalam menjalankan tugas dalam pembesaran harta kepailitannya, seorang Kurator mampu membayar utangnya pada sebuah usaha milik seseorang dalam peransuransian dari hasil penjualannya mengenai harta kepailitan debiturnya. Ketentuan Pasal 36 UUK- PKPU yang mengatur tentang sebuah perjanjiannya yang timbal balik diantara seorang debitur serta seseorang atau lebih kreditornya. Mengartikan bahwa debitornya yang sekaligus punya sebuah tagihannya kepada seorang kreditornya. Dimana Pasal tersebut mampu mengatur tentang sebuah perjanjiannya yang dikompensasi diantara para pihaknya yang mengerjakan perjanjiannya. Pada hal perusahaannya secara asuransi yang dimohonkan untuk dijatuhkannya pailit oleh seorang kreditornya dikarenakan punya sebuah utang kepada para pemegang polisnya yang berbentuk dalam permohonan yang diklaim dalam peransuransian yang belum mampu dibayar oleh sebuah perusahan peransuransiannya.13 Ketentuan pada Pasal 36 (1) UUK-PKPU yang jika dihubungkan dengan kelanjutan perjanjiannya dalam peransuransian yang mana perusahannya dalam peransuransian tersebut telah dijatuhkan sebagai pailit, maka seorang kreditor mampu meminta sebuah kepastian mengenai kelanjutannya pada sebuah perjanjian asuransinya kepada seorang curator. Dalam Pasal 36 (3) serta (4) yang mengatur mengenai sebuah kepastian yang dilanjutkan perjanjiannya dalam peransuransian tersebut. Pasal 36 ayat (3) UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa jika sesorang curator belum memberi sebuah jawaban mengenai permintaan dari seorang debitornya atau tidak sanggup dalam melanjutkan sebuah perjanjiannya, maka perjanjianya tersebut akan berakhir. Seorang Kreditor mampu menuntut sebuah ganti rugi kepada seorang kuratornya atas utangnya. Mengacu pada pasal tersebut, seorang debitur punya posisi sebagai seorang kreditor yang konkruen. 3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Polis Yang Mengalami Penolakan Klaim Oleh Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Upaya hukum didalam suatu permasalahan adalah untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh seseorang, upaya hukum di dalam hukum acara perdata adalah jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam permasalahan ini pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang klaim asuransi yang dialami. Upaya hukum yang diberikan dari peraturan UU khususnya UU Kepailitan serta PKPU dan UU Perasuransian memberikan ruang kepada pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap upaya hukum yang dilakukan. Setiap permasalahan hukum di Indonesia haruslah menggunakan prinsip kepastian hukum, dengan berlandaskan 13 Mahardika, I Nyoman Gede Gita. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak- Haknya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga", Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 3. No. 4. , (2018). 46 - 54 Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1397
E-ISSN: Nomor 2303-0569 prinsip ini maka suatu hukum telah sesuai dalam penerapan dan penegakannya. Keberadaan terhadap asas kepastian hukum disini adalah bentuk perlindungan terhadap setiap individu maupun kelompok untuk mencari keadilan terhadap tindakan yang merugikan yang dialami seseorang. Kepastian hukum disini diartikan sebagai upaya dalam perhukuman yang mampu ditempuhnya oleh seorang yang memgang polis untuk memberi sebuah perlindungan bagi pemegang polis yang sangat dirugikan akibat kelalaian yang ditimbulkan perusahaan asuransi, kepastian hukum disini dihadirkan dalam bentuk perlindungan bagi mereka yang dirugikan untuk menciptakan keadilan yang setara bagi semua pihak. Kepailitan merupakan pranata hukum bagi pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan debitor dalam mendapatkan kembali pembayaran utang klaim asuransi dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.14 Klaim asuransi merupakan tuntutan dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dari polis asuransi. Perlu diketahui bahwapemegang polis adalah salah satu dari macam-macam kreditor, kreditornya serta debitornya punya sebuah hak serta kewajiban yang harus dijalankannya. Disinilah biasanya timbul pertentangan antara para pihak baik kreditor ataupun debitornya, biasanya kreditor akan dilunaskan utang-utangnya secara pari passu atau pro rata. Mengacu kepada permasalahan utang-utang yang dialami perusahaan asuransi, maka pemegang polis yang telah dirugikan oleh perusahaan asuransi akan mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan.15 Pada saat permohonan dari pemegang polis tersebut diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan, dalam jangka waktu 30 hari Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan kualifikasi mengenai permohonan pailit tersebut dengan menyatakan jika permohonan tersebut disetujui atau ditolak karena dokumen- dokumen permohonan belum lengkap. Perlu dipahami jika kreditor atau pemegang polis tidak berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan sendiri kepada pengadilan niaga, apabila Otoritas Jasa Keuangan merasa demi kepentingan konsumen perlu dilakukan pengajuan permohonan kepailitan dengan ada atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh kreditor Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Dapat dilihat disini bahwa pemegang polis bukanlah kreditor yang dalam posisi yang menguntungkan. Kemudian berdasarkan putusan nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 diketahui bahwa pemegang polis adalah kreditor yang dijamin oleh Undang-Undang. Mengacu pada Pasal 52 UU Perasuransian menjelaskan bahwasanya jika sebuah usaha milik seseorang pada bidang asuransinya dinyatakan pailit maka hak dari para pemegang polisnya didahulukan karena memiliki hak yang lebih tinggi daripada para pihak yang lain Pada hal debitornya yaitu sebuah usaha milik seseorang dalam peransuransian, permohonan yang dinyatakan sebagai pailit hanya mampu diajukan oleh otoritas 14 Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4 No. 2, (2018): 10 15 Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi", Jurnal Hukum Kaidah, Vo. 19.No. 2 (2019), hal 43 - 49 Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1398
E-ISSN: Nomor 2303-0569 kejaksaan dalam bidang Keuangannya kepada sebuah Pengadilan Niaganya yang sesuai dengan ketentuan dari Pasal 50 (1) UU Peransuransian. Dihitung sejak sebuah kepailitan diputuskannya, seorang debitur yang pailit tidak lagi mempunyai sebuah hak dalam mengerjakan kepengurusannya atas hartanya serta kekayaannya. Oleh sebab itu, dalam melindungi kepentingannya baik itu secara pailit sendiri ataupun dari pihak ketiganya yang terhubung secara hukum sengan seoran debitor pailit sebelum sebuah pernyataan pailit sebutkan, UU Kepailitan serta PKPU sudah memberikan petunjuk kepada kuratornya sebagai sebuah pihak yang nantinya mengurus secara sepenuhnya sebuah kegiatan pemberesan termasuk kepengurusan hartanya secara pailit. Secara umumnya hal tersebut mampu dinyatakan sebagai sebuah ketentuan dalam Pasal 26 (1) UU Kepailitan serta PKPU. Sehingga sesuai dengan ketentuannya Pasal 26 (1) UU Kepailitan serta PKPU, upaya sebuah perhukuman yang mampu ditempuhnya dalam memgang polis jika sebuah usaha milik seseorang dalam peransuransian disebutkan sebagai pailit dalam Pengadilan Niaganya untuk memperoleh sebuah hak yang berbentuk pembayaran utangnya, yaitu pemegang polisnya pada bidang asuransinya mampu menuntut hak yang bersangkutan mengenai harta kepailitan dengan ajuan pengklaiman sebuah asuransi kepada curatornya.16 Penataan cara yang sama seperti pengajuannya dalam mengklaim pada perusahaan asuransinya dikarenakan adanya sebuah pernyataan yang pailit oleh sebuah pengadilan Niaganya atas permohonannya otoritas Jasa Keuangannya yang diakibatkan karena segala hak serta kewajibannya pada sebuah Usaha milik seseorang dalam asuransi untuk mengerjakan perjanjian nya sesuai dengan Pasal 1 (1) UU asuransi serta ketentuannya pada sebuah polis asuransinya yang sudah diambilalihkan oleh seorang kuratornya. Setelah diberikan sebuah putusan tentang kepailitan dari seorang pengadilan yang secara Niaga, kuratornya akan menentukan sebuah pembagian dalam memberikan bayaran mengenai utangnya dari seorang Debiturnya yang pailit kepada seorang krediturnya sesuai tingkat kebesaran sera kecilnya jumlah dari utangnya secara masing-masing. Pembayaran utangnya akan dilakukan pembayaran sesuai dengan posisinya yang mengacu pada sifat dari piutangnya secara masing-masing dari seorang Krediturnya, baik Kreditur yang preferen, konkurennya, ataupun saparatisnya. 4. Kesimpulan Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan jika tanggung jawab perusahaannya pada bidang perasuransian yang sudah disebutkan sebagai pailit kepada klaim pemegang polisnya dari bidang asuransinya dalam proses kepailitannya, direksi punya tanggung jawab yang selama proses kepailitannya tersebut dilangsungkan, dari sebelumnya hingga setelahnya dalam Perseroan oleh hukuman yang dinyatakan sudah pailit. Apabila sudah dinyatakan pailit maka hak untuk memiliki kekuasaan dalam harta kekayaannya secara pailit akan dialihkan dikarenakan hukuman kepada seorang curator. Upaya hukum yang mampu diberikan kepada pemegang polisnya yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan. 16 Wasita, Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa", Jurnal Becoss Universitas Bina Nusantara, Vol. 2. No. 1 (2020), hal 12 - 19 Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1399
E-ISSN: Nomor 2303-0569 Setelah diberikan sebuah putusan tentang kepailitan dari seorang pengadilan yang secara Niaga, kuratornya akan menentukan sebuah pembagian dalam memberikan bayaran mengenai utangnya dari seorang Debiturnya yang pailit kepada seorang krediturnya. DAFTAR PUSTAKA. Buku Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cetakan ke 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Efendi, Jonaedi and Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Prenamedia Grup, Jakarta, 2016. Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008. Jurnal Ilmiah Alfi, Muhammad, Susilowati, Etty, and Mahmudah, Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan", Diponegoro Law Journal, Vol. 6.No. 1. , (2017). Husain, Fajrin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5. No. 6, (2018) Ichsan, Muhammad and Suriaatmadja, Toto Tohir, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit Karena Dicabut Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 2. (2019). Mahardika, I Nyoman Gede Gita. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak-Haknya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga", Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 3. No. 4. , (2018). 46 - 54 Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4 No. 2, (2018): 10 Marcella, Cloudiya, Etty Susilowati, and Sitti Mahmudah. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", Diponegoro Law Journal Universitas Diponegoro.Vol. 5. No. 4. (2018) Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Paitlit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Wacana Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 23. No. 1 (2017) Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi", Jurnal Hukum Kaidah, Vo. 19.No. 2 (2019), 43 - 49. Saraswati, I. A. A., Marwanto, and Dharmakusuma, A. A. G. A. 'Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit', Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 3. No. 4, (2019). Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1400
E-ISSN: Nomor 2303-0569 Settiawati, Neneng Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", Jurnal Spektrum Hukum Universitas Taruma Negara, vol. 15. No. 1 (2018) Sormin, Asika Eunike. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya", JOM Fakultas Hukum, vol. 3. No. 2, (2016), 14-15 Wasita, Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa", Jurnal Becoss Universitas Bina Nusantara, Vol. 2. No. 1 (2020), 12 - 19. Widiawati, Wahyuni and Permono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Peruahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Zaaken Journal of Civil Anda Bussiness Law Universitas Jambi, Vol. 1. No. 1 (2020). Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek. Tahun 2002. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pustaka Karya, Jakarta. Indonesia, Undang-Undang Tentang Peransuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5618. Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4443. Indonesia, Undang-Undang Tentang OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1390-1401 1401