BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Review Penelitian Terdahulu Di dalam menentukan topik bahasan serta masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji, terdapat beberapa penelitian yang dapat diajukan acuan untuk dipelajari dan dipahami, antara lain: Penelitian pertama oleh Divina et.al (2020) dengan menggunakan metode kualitatif berupa kajian literatur. Kajian literatur merupakan suatu analisis dan sintesasi informasi, yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literature dan mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut (Setyosari, 2016;118). Hasil penelitian adalah (a) meningkatkan sosialisasi dan Pendidikan tentang kontrak sukuk korporasi. (b) Klarifikasi aturan sukuk korporasi untuk mengurangi kompleksitas dokumentasi dan untuk meningkatkan kontrak dan struktur sukuk (c) menetapkan aturan terkait dengan Lembaga pendukung di pasar modal syariah dan perusahaan sekuritas syariah, dan (d) Peraturan terkait dengan kompetensi dan ahli syariah yang terlibat dalam kegiatan di pasar sukuk. Penelitian kedua oleh Rifa'i (2019) metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis yang dilakukan pada lingkungan internal dan eksternal yang mana dalam melakukan suatu pengembangan organisasi untuk menentukan strategi yang cocok. Analisis internal yang di pakai adalah variable strengths (kekuatan) dan weakness (kelemahan), sedangkan analisis eksternal yang dipakai adalah opportunity (peluang) dan threads (ancaman). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strengths (kekuatan), keuntungan yang dihasilkan dibagi antara emiten dan investor sesuai jumlah persentase nisbah yang disepakati diawal, sedangkan pada keadaan rugi maka juga akan ditanggung bersama. Weakness (kelemahan), jumlah sukuk yang diterbitkan dalam pasar sekunder masih sedikit, para investor masih memilih strategi buy and hold, dalam penerbitan sukuk ijarah asset yang berkualitas masih sedikit, dan korporasi yang focus dan concern masih sedikit. Opportunity (peluang), 7
penggelembungan ekonomi yang disebabkan oleh sukuk cenderung relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan obligasi konvensional, karena dasar penerbitan sukuk didasari dengan konsep bagi hasil yang dapat menyeimbangkan antara sektor keuangan dan sektor real. Hingga kini konsep bagi hasil bisa terbilang sukses dalam menghadapi krisis ekonomi, sebagaimana yang terjadi pada lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil pada krisis ekonomi pada akhir tahun 1990an. Threads (ancaman), AAOIFI belum menetapkan aturan standar khusus dalam mekanisme pelaksanaan sukuk, lemahnya manajemen risiko dan tingkat kepatuhan syariah, investor instrumen sukuk pada pasar uang didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan persaingan dengan antar perusahaan penerbit sukuk. Penelitian ketiga oleh Arianty (2019) dengan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif yaitu melakukan Teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui praktik proses akuntansi sukuk negara di pemerintahan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas syariah. Metode analisis data juga digunakan dalam hal membandingkan akuntansi sukuk negara dengan sukuk korporasi yang telah sesuai dengan PSAK 110. Hasil dari penelitian ini adalah (a) penerapan akuntansi sukuk negara tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi utang negara yang berbasis konvensional. (b) Akuntansi sukuk korporasi yang sudah sepenuhnya menerapkan basis syariah serta sudah memiliki pedoman/PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah sukuk korporasi. Sedangkan sukuk negara belum memiliki pedoman yang mengatur khusus transaksi syariah akuntansi sukuk negara. (c) Proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan jelas dapat mewujudkan akuntanbilitas syariah. Penelitian keempat oleh Umar et.al (2018) metode yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (a) Struktur modal merupakan dasar pemilihan sebagai alternatif pendanaan yang merupakan jalan kedekatan kepada Tuhan melalui nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan transparansi. (b) Melalui sukuk merupakan cerminan dari tindakan manusia dalam aktivitas seutuhnya sebagai perannya dimuka bumi, sehingga 8
ketetapan pada sukuk dengan konsepnya tergambar dalam aktivitas perusahaan. (c) Imbal hasil atau bagi hasil merupakan umpan balik yang diberikan kepada Tuhan dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan Ketika dijalankan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan-Nya akan bernilai ibadah. Penelitian kelima oleh Haerisma (2017) metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Hasil pembahasan tersebut adalah (a) Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah; (b) Mengembangkan alternative instrument investasi; (c) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur (d) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia; (e) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur; (f) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN); (g) Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN; (h) Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri; (i) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor. Penelitian keenam oleh Trad (2015) dari University Kuwait. Tinjauan literatur sukuk dan data pasar pendapatan tetap Kuwait menunukkan bahwa pasar Kuwait dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global di pasar utang terutama untuk pengenalan sukuk. Pelaku pasar telah menggunakan instrumen sukuk sebagai alternatif dari obligasi konvensional. Selama krisis keuangan global, Kuwait telah mengalami satu kegagalan dalam sukuk yang telah melalui proses restrukturisasi untuk melunasi kewajiban. Pertumbuhan cepat baru-baru ini di pasar keuangan syariah secara global telah membuat sukuk dan intrumen keuangan syariah lainnya lebih menarik bagi investor. Selain itu, sukuk yang diterbitkan di Kuwait terbatas dibandingkan dengan obligasi konvensional disebabkan oleh (1) kurangnya keahlian di bidang penyusunan sukuk dibandingkan dengan konvensional, (2) tidak ada penerbitan sukuk yang diwakili oleh bank sentral kuwait dibanding untuk masalah obligasi, dan (3) investor masih nunggu untuk melihat apa yang terjadi pada default sukuk. Penelitian ketujuh oleh Sumaira et.al (2018) dari Universitas Bahauddin Zakariya, Pakistan. Pakistan perlu meningkatkan kerangka kerja manajemen likuiditas untuk industri keuangan Islam yang berkembang. Jika tidak adanya 9
pengelolaan likuiditas yang baik akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada produktivitas lembaga keuangan Islam dan memiliki pengaruh besar. Kapasitas manajemen likuiditas dapat ditingkatkan melalui penerbitan Sukuk yang berdaulat dan perusahaan untuk mengelola kebutuhan modal dengan cara syariah. Sukuk adalah instrumen utang syariah terbaik untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek karena sukuk diperdagangkan dengan tingkat risiko yang rendah di pasar. Selain itu, penerbitan Sukuk bisa membantu pengembangan di negara Pakistan dengan cara menerbitkan sukuk hijau. Penelitian kedelapan oleh Arafat et.al (2018) dari Univesitas Utara Malaysia. Faktor ekonomi makro adalah faktor ekonomi regional atau nasional yang berdampak pada strategi eksternal keuangan pemerintah dan perusahaan, termasuk keputusan pembiayaan utang. Ekonomi Gulf Cooperation Council (GCC) sangat bergantung pada pendapatan minyak yang membuat mereka tunduk. Oleh karena itu, pemerintah GCC harus diversifikasi ekonomi mereka dengan mencari sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mereka. 2.2 Landasan Teori 2.2.1 Pengertian Sukuk Abdalloh (2018: 95) menyatakan bahwa sukuk adalah salah satu jenis efek syariah yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh para ahli keuangan islam. Sukuk tidak sama dengan obligasi meskipun keduanya termasuk efek pendapatan tetap karena obligasi adalah efek berbasis surat utang (debt securities) sedangkan sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset securitization). Hakim (2019: 187) menyatakan bahwa sukuk (bahasa Arab: كوكص, bentuk jamak dari كص Shak, instrumen legal, amal, cek) yang dalam bahasa arab berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan 10 (asset
jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Accounting and Auditing Organization for Islmaic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan menurut Keputusan Bapepam No. Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek syariah disebutkan bahwa sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1). Kepemilikan aset berwujud tertentu; (2). Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu;atau (3). Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015, Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah bukti kepemilikan atas aset, jasa, investasi maupun hak manfaat yang berupa sertifikat dimana mempunyai nilai yang sama serta mewakili bagian yang tidak terpisahkan. Dalam penerbitannya, sukuk harus berdasarkan prinsip syariah. Dimana, perusahaan akan membayarkan pendapatan mereka kepada investor berupa bagi hasil/margin/fee/capital gain. Perusahaan pun membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pembayaran bagi hasil/fee/margin dibayarkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung perusahaan. 2.2.2 Dasar Hukum Sukuk 2.2.2.1 Al-Qur'an 11
Allah SWT berfirman, (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1): "yaaa ayyuhallaziina aamanuuu aufuu bil-'uquud" artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji". Allah SWT berfirman, (QS. Al-Isra' 17: Ayat 34): "....wa aufuu bil-'ahdi innal-'ahda kaana mas`uulaa" artinya : ".... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". Allah SWT berfirman, (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275): "allaziina ya`kuluunar-ribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumullazii yatakhobbathuhusy-syaithoonu minal-mass, bi`annahum qooluuu innamal-bai'u mislur-ribaa, wa ahallallohul-bai'a wa harromar-ribaa, fa man jaaa`ahuu mau'izhotum mir robbihii fantahaa fa lahuu maa salaf, wa amruhuuu ilalloh, wa man 'aada fa ulaaa`ika ash-haabun-naar, hum fiihaa khooliduun" artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". 2.2.2.2 Hadist Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (H.R at Tirmidzi). Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim). Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)" (H.R Bukhari). 12 zaalika
2.2.2.3 Fiqh Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek: (a). "Pada dasarnya, segala sesuatu dalam memualah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya". (b). "Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin". (c). "Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya" 2.2.3 Jenis-Jenis Sukuk 2.2.3.1 Sukuk Mudharabah Yustinus (2011:285) menyatakan bahwa sukuk mudharabah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan keahlian (mudharib). Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Jika timbul kerugian maka akan menjadi tanggungan sepenuhnya pihak yang menyediakan modal atau sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Faniyah (2018:71) menyatakan bahwa sukuk mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (emiten), pemerintah atau institusi lain, yang mewajibkan pihak yang mengeluarkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil yang disetorkan oleh pemilik dana serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Aziz (2020:25) sukuk mudharabah yaitu dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga/keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagikan menurut akad yang telah disepakati. 2.2.3.2 Sukuk Ijarah Faniyah (2018:71) menyatakan bahwa sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisis akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit 13
sukuk berupa fee hasil penyewaan aset serta membayar dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Rijal (2014:240) sukuk ijarah merupakan perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) dan/atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek. Abdalloh (2018:103) menyatakan bahwa sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunaan akad sewa sebagai dasar penerbitannya. Manfaat dari aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah yang menjadi objek transaksi. Karena akad sewa maka keuntungan yang akan diterima oleh investor nilainya tetap dalam ukuran persentase tertentu. Sumber pendapatan (income stream) sukuk ijarah yang akan dikonversi menjadi keuntungan yang dibagikan kepada investor berasal dari ujrah penyewaan underlying asset. 2.2.3.3 Sukuk Murabahah Faniyah (2018:73) menyatakan bahwa sukuk murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan dengan sistem sukuk murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan dengan sistem murabahah. Sukuk murabahah yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Rifa'i (2019:106) sukuk murabahah adalah sertifikat yang melambangkan kepemilikan terhadap utang yang berasal dari pembiayaan murabahah. Ciri utama sukuk murabahah adalah tidak boleh diperjual belikan di pasar sekunder, sementara harga dan keuntungannya sudah bersifat tetap (fixed), sehingga tidak bisa dilakukan penetapan harga kembali (repricing) atau merujuk pada fluktuasi standar bunga LIBOR sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai sistem sukuk internasional. 14
2.2.3.4 Sukuk Salam Rijal (2014:245) menyatakan bahwa sukuk salam yaitu sukuk jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka kontrak jual beli suatu komoditas dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sukuk salam juga termasuk jenis sukuk non-tradable. Sedangkan menurut Rodomi (2019:107) sukuk salam merupakan sukuk yang memiliki nilai yang sama dengan yang diterbitkan untuk memobilisasi modal. Saham dan komoditas yang akan diserahkan berdasarkan akad salam adalah milik pemegang sukuk salam. Dan menurut Siamat (2010: 13) Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk. 2.2.3.5 Sukuk Isthisna' Aziz (2020:25) menyatakan bahwa sukuk isthisna' yaitu dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Sedangkan menurut Rijal (2014:245) sukuk isthisna' yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad isthisna' yang merupakan suatu bentk perjanjian jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek di mana cara dan jangka waktu penyertaan barang serta harga ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Sukuk isthisna' merupakan jenis sukuk yang tidak dapat diperjualbelikan (non-tradable). Serta Faniyah (2018:74) menyatakan bahwa sukuk isthisna' adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk. 2.2.3.6 Sukuk Musyarakah Aziz (2020:25) menyatakan bahwa sukuk musyarakah yaitu dimana kedua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun atau 15
mengembangkan suatu proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Sedangkan menurut Rijal (2014:245) sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah pertisipasi modal masing-masing pihak. Dan menurut Faniyah (2018:71) sukuk musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah, atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari pengelolaan dana konstribusi pihak- pihak yang berakad serta membayar kembai dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. 2.2.3.7 Sukuk Wakalah Abdalloh (2018:103) menyatakan bahwa sukuk wakalah adalah sukuk yang menggunakan skema akad wakalah sebagai dasar penerbitannya. Investor sebagai pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan emiten atau penerbit sukuk sebagai penerima kuasa (wakil). Keuntungan investasi berasal dari hasil pengelolaan portofolio aset oleh emiten. Karena menggunakan akad wakalah, maka nilai keuntungan yang akan diterima investor adalah tetap yang dituangkan dalam angka persentase. Sedangkan menurut Siamat (2010: 14) sukuk wakalah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. 2.2.3.8 Sukuk Mugharasah Sukuk mugharasah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai kegiatan penggarapan lahan, penanaman tanaman, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam kegiatan 16
tersebut, sehingga pemegang sukuk berhak atas tanah dan bagaian hasil tanaman sesuai dengan kesepakatan. 2.2.3.9 Sukuk Muzara'ah Siamat (2010:15) menyatakan bahwa sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 2.2.3.10 Sukuk Musaqah Siamat (2010:15) menyatakan bahwa sukuk musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musaqah, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. 2.2.4 Kriteria Perusahaan Penerbit Obligasi Syariah (Sukuk) Menurut Soemitra (2016: 132), untuk menerbitkan sukuk ada beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi: (1). Aktivitas bisnis utama yang halal tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa itu menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah di antaranya adalah: (a). Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (b). Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (c). Usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (d). Usaha memproduksi, mendistribusikan, dan/atau mnyediakan barang-barang atau jasa merusak moral dan bersifat mudarat; (2). Peringkat investment grade: (a). Memiliki fundamental usaha yang kuat; (b). Memiliki fundamental keuangan yang kuat (c). Memiliki citra yang baik bagi publik. (3). Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII) 2.2.5 Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk 17
18 Menurut Soemitra (2016: 134), dalam penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu : (1). Obligor, adalah emiten yang bertanggungjawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo; (2). Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor; (3). Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, marjin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. 2.2.6 Prinsip-Prinsip Sukuk Rodomi (2019: 101), untuk mengetahui lebih jauh tentang sukuk ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sukuk: 1. Pembiayaan hanya untuk transaksi atau kegiatan usaha yang spesifik, yang mana harus dibuat pembukuan secara terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul. 2. Hasil investasi yang akan diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana/harta penjualan sukuk, bukan dari kegiatan usaha yang lain. 3. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi dari waktu. 4. Pembiayaan dengan penerbitan sukuk tidak dapat dipakai untuk menggantikan utang yang sudah ada. 5. Perubahan nilai pasar dari sukuk bukan berarti peruabahan jumlah utang. 6. Sukuk dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya atau kepada emiten (jika sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku). Sukuk dapat dijual di bawah nilai pari (modal awal). Jika perusahaan mengalami kerugian. 7. Jika pemilik dana tidak harus menanggung kerugian maka pemilik usaha harus mengikatkan diri (akad jaiz) untuk menanggung semua biaya dari kegiatan usaha yang melebihi pendapatan usaha. 8. Pemilik dana dapat menerima bagian dari pendapatan (revenue sharing) jika pemilik usaha (emiten) mengikatkan diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
2.2.7 Manfaat Menerbitkan Sukuk Menurut Divina et.al (2020) menyatakan bahwa sukuk dapat diterbitkan oleh negara maupun oleh perusahaan, sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan biasa disebut sukuk korporasi. Ditingkat global, sukuk korporasi memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan sukuk korporasi yang pesat tersebut karena didukung oleh kinerja perusahaan sebagai penerbit yang dianggap memiliki prospek baik dan dipercaya oleh publik yang notabene adalah sebagai investor. Pada pasar keuangan global, sukuk korporasi memiliki daya tarik bagi investor karena memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan adanya hak kepemilikan tertentu terhadap asset sesuai dengan porsi sukuk yang dibeli. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari sukuk asset di samping hak penjualan asset sukuk, oleh karenanya pemegang sukuk memilki tingkat pengembalian dengan tingkat risiko lebih rendah apabiladibandingkan dengan obligasi konvensional. Selain itu, keunggulan sukuk merupakan instrument investasi yang berdasarkan prinsip dalam hukum islam (fiqh al-mu'amalat) karena penerbitan sukuk di setiap negara harus dijamin oleh setiap Dewan Syariah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memastikan kepatuhan sukuk dengan prinsip-prinsip syariah di masing-masing negara yang bersangkutan. Ini bertujuan untuk memungkinkan sejumlah peserta pasar modal untuk meningkatkan modal secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari sukuk berbasis asset selain dari hak oenjualan atas asset sukuk tersebut, oleh karenanya sukuk memang lebih menjanjikan dalam tingkat pengembalian dan tingkat risiko lebih rendah daripada obligasi konvensional. Meskipun sukuk memiliki beberapa kelebihan, sukuk juga memiliki beberapa risiko yang mirip dengan risiko obligasi konvensional. Secara teoritis, risiko yang melekat pada sukuk pada dasarnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran adalah risiko yang timbul karena disebabkan oleh masalah yang melekat pada emiten dan regulasi terkait dengan penerbitan sukuk. Sedangkan sisi permintaan adalah risiko yang timbul karena disebabkan oleh kekhawatiran investor. Lambatnya tingkar pertumbuhan sukuk, khususnya jenis korporasi lebih karena factor regulasi dan kondisi pasar yang kurang stabil. Kondisi lingkungan yang 19
kurang mendukung sangat berpengaruh signifikan terhadap intensif perusahaan dalam menerbitkan dan membeli sukuk korporasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa risiko yang melekat pada sukuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penawaran dan permintaan. Namun, sukuk masih diyakini lebiha man daripada obligasi konvensional, karena secara teoritis, karakter sukuk adalah untuk mengalihkan kepemilikan saham. 2.2.8 Tantangan Menerbitkan Sukuk Menurut Divina et.al (2020) menyatakan bahwa perkembangan penjualan sukuk korporasi di Indonesia belum sebaik penjualan sukuk pemerintah. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan sukuk korporasi penjualannya lebih lambat apabila dibandingkan dengan sukuk pemerintah. Adapun permasalahan tersebut apabila ditinjau dari aspek permintaan dan penawarana adalah sebagai berikut: 1. Aspek Permintaan Masalah utama dari sisi permintaan, yaitu: (a) Kurangnya pemahaman investor tentang instrument syariah; (b) Terbatasnya informasi sukuk korporasi di pasar sekunder; dan (c) Variasi akad sukuk korporasi yang terbatas. 2. Aspek Penawaran Pada aspek penawaran terdapat beberapa isu terkait dengan lambatnya pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia yang meliputi: (a) Keterbatasan SFM yang menjadi peserta/partisipan Pasar Modal; (b) Basis investor masih belum tersedia. 2.2.9 Perbedaaan Sukuk dengan Obligasi Menurut OJK, perbedaan sukuk dengan obligasi ini adalah sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pembayaran fee ijarah/bagi hasil untuk sukuk mudharabah, bersifat flat sesuai dengan perjanjian awal, sedangkan untuk pembayaran bunga obligasi memiliki 2 jenis yaitu pembayaran bunga flat dan floating (berfluktuasi sesuai dengan keadaan pasar). 20
Gambar 2.1 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Sumber: (diakses pada Juli 2020) Hakim (2019:189) menyatakan bahwa perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional sebagai berikut: 1. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Namun, tidak demikian pada obligasi syariah. Selain memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal-haram, artinya setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Obligasi konvensional, keuntungannya diperoleh dari besaran bunga yang ditetapkan; sedangkan obligasi syariah, keuntungannya akan diterima dari besarnya margin/fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. 3. Obligasi syariah, setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, as-salam, isthisna, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan/atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Menurut DJPPR Kementerian Keuangan menyatakan bahwa, 21
Gambar 2.2 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Sumber: (diakses pada Juli 2020) 2.2.10 Pengertian dan Penerbitan Sukuk Ijarah Abdalloh (2018:103) menyatakan bahwa sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunaan akad sewa sebagai dasar penerbitannya. Manfaat dari aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah yang menjadi objek transaksi. Karena akad sewa maka keuntungan yang akan diterima oleh investor nilainya tetap dalam ukuran persentase tertentu. Sumber pendapatan (income stream) sukuk ijarah yang akan dikonversi menjadi keuntungan yang dibagikan kepada investor berasal dari ujrah penyewaan underlying asset. Sukuk ijarah merupakan produk yang terakhir yang tumbuh dengan cepat dalam pasar modal. Permintaan yang tinggi oleh investor dan institusi pembiayaan islam menyebabkan sukuk ijarah ini semakin berkembang. Gubernur BI Agus Martowardojo menyebutkan tiga kelemahan tersebut adalah lambatnya inovasi produk, minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang berkecimpung di industri tersebut atas konsep pembiayaan dalam islam. Dan yang terakhir, belum digunakannya standarisasi internasional atas industri keuangan syariah di Indonesia. Contoh mekanisme perbitan sukuk ijarah sale and lease back: 22
23 Gambar 2.3 Mekanisme Penerbitan Sukuk Ijarah Sumber: Nazaruddin Abdul Wahid (2010:121) Keterangan bagan : 1. Pemerintah menjual asset kepada SPV dengan tekad bay' al-wafa' (jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya): 2. Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga asset (dengan demikian sekarang SPV sebagai pemilik asset); 3. SPV mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak ijarah dan menjualnya kepada investor; 4. Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV; 5. SPV menyewakan asset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu; 6. Pemerintah membayar sewa asset kepada SPV secara kwartal; 7. SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai pendapatan investor; 8. Pada masa maturity, SPV menjual kembali asset kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula; 9. Pemerintah membayar tunai harga asset; 10. SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai harga yang sama. 2.2.11 Pengertian dan Penerbitan Sukuk Mudharabah Siamat (2010: 12) menyatakan bahwa sukuk mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih,yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan
pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut. Selain sukuk ijarah yang populer dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia, ada pula sukuk mudharabah yang menjadi alternatif penerbitan sukuk. Sukuk yang diterbitkan berdasar akad mudharabah ini berbasis bagi hasil, yang di satu pihak berperan sebagai penyedia modal dan lainnya sebagai pengelola. Dalam penerbitan sukuk mudharabah, emiten (penerbit sukuk) berperan sebagai mudharib (pengelola dana) dan investor berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana). Pada sukuk mudharabah ini penentuan nisbah keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan sebelum sukuk diterbitkan. Gambar 2.4 Mekanisme Penerbitan Sukuk Mudharabah Sumber: Nazaruddin Abdul Wahid (2010:136) Keterangan Bagan : 1. Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah untuk keperluan mobilisasi modal dengan kadar tertentu; 24
2. Penerbit (sebagai mudharib) dan investor (shahib al-mal) membuat kontrak mudharabah dengan perjanjian keuntungan di sepakati (X:Y); 3. Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal mudharabah; 4. Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan sebagai peluang baik dalam alternatif perniagaan; 5. Atas investasi yang dilakukan mudharib dapat menghasilkan keuntungan tertentu; 6. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan tersebut dibagikan antara shahib al-mali dan mudharib berdasarkan kesepakatan awal (X:Y); 7. Keuntungan untuk shahib al-mal bernilai Y%; 8. Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh shahib al-mal, sedangkan mudharib menanggung kerugian tenaga dan manajemen. 2.2.12 Pengertian PSAK 110 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Stamdar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 110) pertamakali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) pada tanggal 26 Oktober 2011. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2011, PSAK 110 direvisi pada tanggal 24 Februari 2015 terutama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standards 9: Financial Instruments. PSAK 110 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. 25
A. AKUNTANSI PENERBIT Pengakuan dan Pengukuran 15. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. 16. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. 17. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian seperti di paragraf 15, maka perbedaan tersebut diamortisai secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. 18. Beban ijarah diakui pada saat terutang. 19. Amortisasi di paragraf 17 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Sukuk Mudharabah 20. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. 21. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. 22. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. 23. Amortisasi di paragraf 22 diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. 24. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Penyajian 25. Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. 26
26. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai klarifikasi liabilitas tersebut. 27. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. 28. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. 29. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. 30. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilias yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam bentuk urutan paling akhir dalam liabilitas. 31. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah. Pengungkapan 32. Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk: (i) ringkasan akad syariah yang digunakan; (ii) aset atau manfaat yang mendasari; (iii) besaran imbalan; (iv) nilai nominal; (v) jangka waktu; (vi) persyaratan penting lain. b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik; dan c) Lain-lain. 33. Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk: 27
(i) ringkasan akad syariah yang digunakan; (ii) aktivitas yang mendasari; (iii) nilai nominal; (iv) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil; (v) jangka waktu; (vi) persyaratan penting lain. b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan c) Lain-lain. B. AKUNTANSI INVESTOR Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Awal 34. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan. 35. Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi. 36. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi dan Reklasifikasi 37. Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai melalui laba rugi. 28
29 38. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika : a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. 39. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kan kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah; atau arus kas imbalan (consideration/ujrah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya. 40. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika: a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. 41. Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 39. Setelah pengakuan awal 42. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. 43. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang
belum daimortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif sebelumnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai dengan investasi sukuk itu dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan kemprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah). 44. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. 45. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut: a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi. 46. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya. Penyajian 47. Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Pengungkapan 30 lain
31 48. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini: a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi; b) Tujuan model usaha yang digunakan; c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan e) Lain-lain. 2.3 Kerangka Pemikiran Nuraini (2020: 10) menyatakan bahwa kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang koheren dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait dan mengarah pada standar-standar secara konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan-batasan. Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran