REAKTUALISASI PANCASILA Oleh: Yudi Latif Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan permusyawaratan/perwakilan 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar." Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, "Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena individu mampunyai keperibadian sendiri. pada hakekatnya bangsa sebagai Keperibadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya" (Soekarno, 1958, I: 3). Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi (cita) nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi Declaration of American Independence dan Manifesto Komunis. "Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence." Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. "Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok." Lantas dia simpulkan, "Sesuatu itu kami namakan Pancasila."
Pancasila sebagai Cita Negara dan Cita Hukum Dalam menyusun konsepsi mengenai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu, Soekarno mengingatkan bahwa kita "harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini;... kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis". 1 Lebih lanjut ia katakan, "Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.... Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya." Selengkapnya, dia katakan: Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa opleggen dari luar. Itu harus laten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri. Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase "pembibitan", fase "perumusan", dan fase "pengesahan". Fase "pembibitan" setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses "penemuan" Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism). Fase "perumusan" dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan Chuo Sangi In yang membentuk "Panitia Sembilan", yang melahirkan rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase "pengesahan" dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (Philosophische Gronslag), ideologi negara dan pandangan hidup (Weltanschauung) 1 Istilah "Leitstar" yang digunakan oleh Soekarno berasal dari bahasa Jerman yang berarti "guiding star" (bintang pimpinan).
bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyebut istilah "Philosfische Gronslag" sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah "filosifische principe"; sedangkan istilah "Weltanschauung" ia sebut sebanyak 31 kali. Tentang istilah "Philosophische Grondslag", ia definisikan sebagai "Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka." Frase "untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka" menjelaskan bahwa Pancasila sebagai Philosophische Grondlag merupakan padanan dari istilah "Dasar Negara". Alhasil, pengertian Pancasila sebagai "dasar negara" tak lain adalah Pancasila sebagai "dasar filsafat/falsafah negara". Tentang istilah Weltanschauung, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut: Jermania 1. Hitler mendirikan Weltanschauung". di atas "national-sozialistische 2. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas "Marxistische, Historisch Materialistiche Weltanschaaung", 3. Nippon mendirikan negara di atas "Tenno Koodo Seisin", 4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu "Weltanschauung", bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam, 5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas "Weltanschauung" San Min Chu I, yaitu Mintsu, Minchuan, Minshen: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme. Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang Weltanschauung itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia (Weltanschauung) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara. Perlu dijelaskan bahwa (philosophy) dan Weltanschauung (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun Weltanschauung berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan pengetahuan, sedangkan Weltanschauung ada dalam lingkungan hidup (Wolters, 1983; Driyarkara, 2006). filsafat/falsafah Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi Weltanschauung. Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi Weltanschauung, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.
Sebaliknya, Weltanschauung tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya Weltanschauung, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula filsafat berbuah Weltanschauung yang melahirkan rumusan Weltanschauung. filsafat, dan Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar mengenai hubungan filsafat dan Weltanschauung. A.B. Wolters membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan. 1. Weltanschauung berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku "Psychologie der Weltanscauungen". 2. Weltanschauung adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini, Weltanschauung adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Ricket dan Wundt). berdampingan 3. Weltanschauung Betapapun Weltanschauung jangan dicampuradukkan dengan "scientific philosophy" yang mengandung bebas nilai (value-free nature). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan Max Weber. itu "absah" (legitimate) keberadanya, dan filsafat. dengan 4. Weltanschauung menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan oleh tetapi Weltanschauung, Weltanschauung. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim. kebalikannya, yaitu dihasilkan 5. Weltanschauung sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich Engels yang menyatakan bahwa, "Materialisme Dialektis itu merupakan Weltanschauung ilmiah yang sesungguhnya dan oleh karena itu sinonim dengan filsafat" (Wolters, 1983: 14-25). Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai Weltanschauung dan sekaligus sebagai Philosophische Grondslag menyerupai pandangan Friedrich Engels. Bahwa Weltanschauung sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pendangan dunia (Weltanschauung) yang diteoritisasikan dan disistematisasikan secara ilmiah-filosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia kehidupan. Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, bantalan kemanusiaan Weltanschauung bagi negara Indonesia merdeka. Agar Weltanschauung berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka Weltanschauung tersebut perlu dirumuskan secara sistematik dan rasional; dan nilai-nilai dipandang sebagai
menjadi Weltanschauung ilmiah (scientific worldview), yang sebangun dengan filsafat (Philosophische Grondslag). Selanjutanya, Pancasila sebagai scientific worldview itu menjadi ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi "integralistik" yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing bisa perseorangan mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. dan golongan masih Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara ketegoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara "the public self" (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan "private self" (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham kolektivisme totalitarian ala libertarian socialism, yang bisa semena-mena mengintervensi wilayah privat. Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik. Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak (Heywood, 2012: 1214; Kaelani, 2013: 60-61). Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkrit. Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada
Declaration of Independence-nya Amerika Serikat atau Manifesto Komunis. Declaration of Independence tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun Manifesto Komunis tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa ("harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa").2 Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai hogere optrekking (peningkatan) daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial- kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial- ekonomi. Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh "trilogi ideologi" arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Sosio-religius adalah prinsip religositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat "ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain". Prinsip ini terkandung pada sila pertama. Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. "Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga. lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. "Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah 2 Dalam ungkapan Soekarno, Manifesto komunis "harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa"; barangkali maksudnya, harus ditransendesikan agar tidak terpenjara dalam berhala materialisme yang dapat menyandera tujuan emansipasi sosial.
demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima. Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan: Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih "Tuhan", manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula. Kedua, keberadaan manusia merupaka ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain. Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitisasi dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati. Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.3 3 Dimodifikasi dari Driyarkara (2006: 831-865).
Dengan demikian, semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah "gotong-royong". Menurutnya, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. "Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!" Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip intenasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusian dan berperikeadilan); bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, "bhineka tunggal ika"); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut: Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan "negara agama" yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama. sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang
bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab." Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih jauh. Dalam lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhinneka tunggal ika." Di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah- mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut
Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai mahkluk individu - yang terlembaga dalam pasar - dan peran manusia sebagai makhluk sosial - yang terlembaga dalam negara - juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (coopetition) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekelurgaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagi penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial. Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan) terhadap khasanah teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya (negara) menjadi Pancasila yang melayani melayani kepentingan vertikal kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.
Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechts idee) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan- kebahagiaan yang diharapkan. Pancasila dan Tengah Arus Globalisasi Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa dan masyarakat. "Globalisasi", tulis Anthony Giddens (1990), "adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya." Globalisasi merestukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata. Pada ranah negara-bangsa (nation-state) di satu sisi, globalisasi menarik (pull away) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus global interdependence, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globaliasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi
yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuenasi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milinium baru. Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran glombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Hungtington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekutan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan "fundamentalisme pasar" dan "fundamentalisme agama". Di sisi lain, globalisasi juga menekan (push down) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkal lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-indentitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian "mengecil", jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan pertambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan "revivalisme etno-religius". Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (economy electronic). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan just-in-time)
merupakan eksemplar bagaimana pengolalaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini. Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (winners) dan "yang kalah" (losers), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara- negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia). Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya (Hobsbawm, 2007: 4). Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (free-riders) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya. Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan minimal state sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-
korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (Bank Dunia, IMF, dll). Kecenderungan globalisasasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus juga memasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikan dalam praksis pembangunan. Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang. Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang relevan dengan perkembangaan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokratis dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connoly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (temporality) dan ruang (spatiality); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih tekungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.
Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa 'demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara- bangsa' (Hobsbawm, 2007: 118). Negara kuat atau aktor non-negara yang punya global intent sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan "retradisionalisasi politik", seperti mengidealkan "kekhalifahan". Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah- masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang altenatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan popular electorate, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota (Hobsbawm, 2007: 118). Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaran dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global. Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatik dalam hubungan internasional dari prinsip 'zero-sum-game' menuju prinsip "win-win-solution". Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal. Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sini lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditujukan oleh China.
Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan international governance dan pemberdayaan negara- bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. "Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme." Antisipasi Pancasila Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, "politik identitas" (identity politics) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif - etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa - mengalami gelombang pasang. Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (otherness). Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak
individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya 'egoisme- agama'...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain." Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip "sosio- nasionalisme" yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip "sosio-nasionalisme", kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, "Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme". Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip "sosio-demokrasi" yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) yang bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavisitis, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar- individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris. Inklusi Sosial Berbasis Pancasila Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif tentang inklusi sosial yang ingin menyertakan keragaman agama dan kepercayaan, asal usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik. Di lihat dari sudut pandang paradigma Pancasila, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial yang menampakan dirinya dalam aneka bentuk kekerasan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan, tribalisme, premanisme serta sentimen kelas sosial mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. 1. Kritik Sila Pertama Menurut sila pertama, eksklusi sosial itu terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat "ketuhanan yang berkebudayaan"; "yang lapang dan toleran", sebagaimana ditandaskan oleh Bung Karno. Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksteriotiras formalisme peribadan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, conscious-intimacy, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai negative capability, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri,
manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar. Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi. Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Amstrong dalam The Great Transformation (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas. 2. Kritik Sila Kedua Menurut sila kedua, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial itu secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan masalah "hak-hak asasi manusia" (HAM). Menurut Jurgen Habermas, globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan masalah sejarah. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang seraya menginjeksikan kepalsuan dalam relasi komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Distorsi komunikasi ini terjadi ketika globalisasi dengan dorongannya ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (Lebenswelt) telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan
dari komunitasnya. Deprivasi sosial ini mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara menemukan kembali kehangatan dan intimitas yang diperoleh di rumah rumah tradisi (gemeinschaft). Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror. Sementara glogalisasi makin intensif menyusupi segala bidang kehidupan negeri ini, prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam bentuk penghargaan pada hak-hak asasi manusia belum tertanam kuat di negeri ini, akibat kemacetan pembudayaan HAM dalam masa panjang rezim otoriter. Persekusi terhadap Ahmadiyah dan minoritas keagamaan lainnya serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang cenderung mengafirmasi desakan-desakan mainstream mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan HAM. Ketika ekspresi dan kebijakan politik tak sejalan dengan konstitusi, dan ketika kekuasaan pemerintahan memberi toleransi pada kekuatan pemaksa (might) dengan mempertaruhkan prinsip negara hukum (right), demokrasi yang dijalankan bertabrakan dengan konstitusi. Padahal, istilah demokrasi konstitusional mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Dalam kasus ini, ekspresi dan kebijakan politik melakukan setidaknya dua pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap hak dan keadilan sipil yang bersifat setara (equal) dan tak dapat dikurangi (non-derogable) . Bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar utama yang dijamin konstitusi, yang tanpa hal itu semua kebebasan lainnya tak bermakna. Tidak ada konstitusi yang sempurna. Tapi, dalam persoalan perlindungah hak berkeyakinan, konstitusi kita, bahkan sebelum amandemen, tidak bersifat ambigu, melainkan mendasar dan jelas (unequivocal). Sejak awal, hal ini tertuang dalam
pasal 29 UUD 1945, yang kemudian lebih diperjelas dalam konsitusi versi amandemen keempat, terutama pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28E, misalnya, disebutkan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" (ayat 1); dan juga "berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya" (ayat 2). Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi kovenan PBB mengenai hak-hak sipil yang kemudian diakomasi dalam Undang-undang no 12 tahun 2005. Pada Bab III, pasal 18 dari Kovenan ini disebutkan: 1. "Everyone shall have the right of freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching; 2. "No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice." Baik konstitusi kita maupun kovenan ini secara nyata menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang absah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi yang konkrit bahwa Negara dalam kondisi apapun, bahkan dalam tuntutan untuk menjaga ketertiban umum, tak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik dari setiap orang. Selain itu, negara juga melakukan pelanggaran terhadap hak komunitarian (communitarian right) karena kegagalannya melakukan proteksi terhadap hak untuk berbeda. Memang tidak semua perbedaan harus diakomodasi karena bisa melumpuhkan prinsip kesetaraan dari hak sipil itu sendiri. Tetapi ada perbedaan yang relevan (relevant difference), yang memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya bahkan oleh paham liberalisme. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau dikonstruksikan oleh diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi khusus kelompok yang dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena tanpa pengakuan terhadap hak untuk berbeda diskriminasi bisa berlanjut yang berakibat pada pengabaian secara permanen hak-hak sipil dari anggota komunitas tersebut. Ambillah contoh kasus pemberian kuota khusus bagi representasi kaum perempuan. Dengan prinsip yang sama, Jamaah Ahmadiyah pun layak memperoleh jaminan hak untuk berbeda. Dalam hal ini, tugas negara adalah
melakukan proteksi terhadap kelompok yang lemah dan didiskriminasikan, bukannya malah semakin menguatkan diskriminasi. 3. Kritik Sila Ketiga Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek 'nasionalisme politik' (political nationalism) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial- budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara. Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (unity in diversity; diversity in unity); yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan 'bhineka tunggal ika'. Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial sebagai warisan pra-Indonesia tetap dihargai keberlangsungannya, namun dengan kesediaan untuk mencari titik temu dalam prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, di satu sisi, negara harus menjamin kebebasan berekspresi pelbagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan. Dalam jangka pendek model pluralis (yang menekankan perbedaan) bisa diadopsi demi memungkinan golongan minoritas-marjinal untuk mengekspresikan identitas kulturalnya di ruang publik. Ruang publik harus terbuka bagi partisipasi golongan minoritas dalam pendidikan, politik dan jabatan publik. Dalam jangka panjang, model kosmopolitan (yang menekankan persamaan) bisa didorong bersamaan dengan mencairnya sekat-sekat etno-kultural. Di sisi lain, upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, badaya dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya.
Dalam masyarat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah semangat multikulturalisme; semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas-kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya. Namun sebagai warisan panjang rezim represif, yang cenderung melakukan homogenisasi dan sentralisasi budaya-politik, bangsa Indonesai sebagai masyarakat plural justru cenderung mengembangkan sikap hidup monokultural; hanya membatasi pergaulan dalam kepompong etnis dan agama masing-masing secara eksklusif. Akibatnya, masyarakat cenderung mengembangkan sikap curiga dan tidak percaya terhadap golongan yang lain dan memandang kehadiran yang berbeda sebagai ancaman. Menurut berbagai riset sosiologi, para pengikut fundamentalisme keagamaan pada umumnya muncul dari orang-orang yang pergaulan hidupnya tertutup dalam lingkungan etnis-keagamaan yang sama, di bawah doktrin keagamaan yang tertutup pula, yang tidak mengapresiasi keragaman tafsir. Alhasil, meskipun warga negara sebagai subjek legal (legal subject) berkedudukan sama di depan hukum, penghormatan terhadap perbedaan tidak cukup mengandalkan perlindungan hukum, melainkan perlu dikuatkan oleh pendekatan-pendekatan kultural dengan membangun pergaulan dan komunikasi antar-budaya secara lebih hangat, mengatasi dinding-dinding eksklusivisme. Rintangan dalam pendirian rumah ibadah maupun penyerangan terhadap golongan minoritas acapkali mencerminkan kemacetan hubungan-hubungan komunikatif. 4. Kritik Sila Keempat Dalam konteks kehidupan demokrasi, kita telah dengan sadar menetapkan "Demokrasi Pancasila" sebagai pilihan. Namun dalam prakteknya, kita sering terlalu cepat mengambil model-model demokrasi dari luar tanpa mempertimbangkan kecocokannya dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan "constitutional democracy". Istilah ini mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Adapun konstitusi mestinya disusun berdasarkan norma dasar (Grundnorm/Staatsfundamental norm) dari negara, yang dalam konteks Indonesia tak lain adalah Pancasila. Dengan kata lain,
inovasi demokrasi yang kita lakukan mestinya masih dalam batas garis kontur nilai- nilai Pancasila. Menurut sila keempat, prinsip demokrasi Pancasila itu harus dijalankan di bawah prinsip: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan". Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yang meliputi (1) cita kerakyatan (daulat rakyat); (2) permusyawaratan (kekeluargaan); dan (3) hikmat-kebijaksanaan. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dari aneka bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme, yang bersahutan dengan semangat egalitarianisme. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan". Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri "hikmat-kebijaksanaan". Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai- nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.
Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, "Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh apa yang disebut Bung Karno sebagai "mayorokrasi" (diktator mayoritas) dan "minorokrasi" (tirani minoritas). Riset-riset sosiologis menunjukkan bahwa kecenderungan demokrasi yang tidak mengindahkan proses-proses deliberatif (musyawarah segala unsur) bukan saja bisa melahirkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan golongan minoritas, tapi juga bisa membuat kelompok-kelompok yang tidak terakomodasi dalam percaturan politik formal - karena tereliminasi dari Pemilihan Umum-- mengembangkan ekspresi kekerasan. Praktik demokrasi Era Reformasi memperlihatkan kecenderungan ambiguitas ini. Di satu sisi, rezim demokrasi mayoritas telah menghasilkan produk perundang-undangan yang cenderung menyudutkan golongan minoritas (seperti kasus undang-undang anti-pornografi). Di sisi lain, ekspresi kekerasan sosial utamanya dimobilisasi oleh kelompok- kelompok fundamentalis yang tak bisa ikut bermain (atau kalah) dalam kancah politik formal. 5. Kritik Sila Kelima Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Raws, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah "konsepsi keadilan bersama (a share conception of justice). "Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik...kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi." Pentingnya konsepsi keadilan begitu ditonjolkan dalam Pancasila. Sila 'Keadilan sosial' merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja 'mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.
Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujukan keadilan sosial. Pokok pikiran pertama dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Negara - begitu bunyinya - yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Betapun kuatnya jahitan persatuan nasional, namun bila ketidakadilan tak lagi tertahankan, perlawanan dan kecemburuan sosial akan meruyak dalam ragam ekspresi kekerasan terhadap kalangan yang dipersepsikan sebagai "biang kerok", dengan menggunakan baju agama sebagai legitimasi simboliknya. Fakta-fakta empiris menunjukkan, daerah-daerah yang diwarnai oleh banyak kantong kemiskinan merupakan ladang persemaian yang subur bagi bibit-bibit kekerasan. Meluasnya rasa ketidakadilan juga bukan merupakan wahana yang kondusif bagi pengapresiasian gagasan liberal-inklusivisme. Oleh karena itu, tatkala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dialami negeri ini dibarengi oleh pelebaran kesenjangan sosial sepeti diindikasikan oleh angka rasio gini yang mencapai 0,43%, maka bom waktu kekerasan dalam ragam bentukanya bisa meledak setiap saat. Kesenjangan ekonomi yang kerap menyimpan benih sentimen identitas harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat bagi kepentingan rakyat banyak. Affirmative action bisa saja diberlakukan dengan catatan tidak berlandaskan pada perbedaan kelompok etnis atau agama, melainkan bagi siapa saja yang mengalami nasib kurang beruntung. Dalam rangka mewujudkan inklusi sosial berdasarkan keadilan sosial itu, negara harus hadir seperti yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945: "Negara - begitu bunyinya - yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Penutup: Pembumian Pancasila Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme dan eksklusi sosial. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal. Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak masalahnya. Setelah 71 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membumikannya. Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses "pengakaran" (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos). Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar." Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emotif dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif. Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis
dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Referensi Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Latif, Yudi, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, Mizan, Bandung, 2014 Latif, Yudi, Revolusi Pancasila, Mizan, Bandung, 2015.