Policy Paper POTENSI PELAKSANAAN DIALOG KEBIJAKAN INDONESIA - NEGARA- NEGARA DI KAWASAN AFRIKA Oleh: Makmun Syadullah Abstraksi Negara-negara Afrika dewasa ini mulai menyadari adanya ketergantungan terhadap produk-produk dari negara bekas penjajah yang relatif mahal. Untuk itu, para pemimpin Afrika mencari produk-produk dari Asia yang murah dan berkualitas. Hal ini menjadi peluang bgi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Afrika yang terbuka luas. lima negara di kawasan Afrika yang yang ingin untuk menuingkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia. Adapun negara-negara tersebut adalah Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar yang merupakan negara otonomi Tanzania. Negara-negara tersebut, bisa menjadi mitra dagang yang potensial karena memiliki kedekatan secara kultural dan politik. Setidaknya terdapat Dalam rangka menarik investasi, lima negara di Afrika menawarkan berbagai insentif perpajakan kepada investor asing. Sementara itu, dari sisi Indonesia, dalam rangka mendorong ekspor, pemerintah telah memberikan berbagai terobosan, baik kebijakan fiskal moneter. Tantangan kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Afrika, terutama lima Negara terpilih adalah belum adanya perjanjian kerjasama kepabeanan, adanya persepsi negative tentang keamanan dan stabilitas politik dan d i p l o m a s i e k o n o m i I n d o n e s i a m a s i h b e r s i f a t t r a d i s i o n a l . Dalam rangka dialog kerjasama ekonomi Indonesia dengan lima negara di kawasan Afrika penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut: Pertama, Indonesia dan kelima negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini perlu menginisiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA). Kedua, dalam konteks kerjasama ekonomi, Indonesia harus melihat peluang besar di benua Afrika, bukan melihat masalah keamanan dan sabilitas politik Negara-negara Afrika. Ketiga, praktek diplomasi ekonomi Indonesia perlu diarahkan untuk membentuk model diplomasi ekonomi yang lebih inovatif, komprehensif dan inklusif sehingga tujuan nasional dapat tercapai. I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Afrika merupakan benua dengan negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Negara-negara Afrika juga semakin stabil dan memiliki pemimpin yang dipilih secara demokratis, memiliki wawasan yang lebih luas dan memilih untuk memperkuat ekonomi daripada memikirkan pertentangan antar etnis yang akan merugikan negara sendiri. Dalam hal kerja sama ekonomi dengan negara lain, negara-negara Afrika menyadari adanya ketergantungan akan produk-produk dari negara bekas penjajah yang relatif mahal. 1
Selain itu, sering kali bantuan dari negara-negara bekas kolonialnya disertai dengan persyaratan-persyaratan (string attached) yang membebani negara-negara Afrika. Oleh karena itu, para pemimpin Afrika mencari produk-produk dari Asia yang murah dan berkualitas. Berdasarkan hal-hal tersebut, peluang Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Afrika yang terbuka luas. Meskipun terdapat peluang untuk masuk ke pasar negara-negara di kawasan Afrika, Indonesia masih kesulitan membuka kerja sama dagang dengan sejumlah blok negara di Afrika, sehingga perlu adanya .pendekatan secara bilateral. Menurut Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini, salah satu contohnya adalah dengan pendekatan bilateral dengan negara-negara seperti Tanzania, dan Uganda1. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk kerja sama dagang bebas dengan blok negara East Africa Community (EAC). Selama ini upaya Indonesia untuk membuka kerja sama dagang bebas dengan blok tersebut masih relatif sulit. Langkah lain yang ditempuh adalah melalui diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penguatan pasar domestik2. Menurut Menlu, Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Hal ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar, untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, memandang perlu adanya sebuah platform dialog bilateral untuk membahas isu- isu ekonomi dan keuangan antara lembaga/otoritas di Indonesia-Afrika. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman di kedua negara mitra dengan otoritas ekonomi-keuangan di Indonesia. Terkait hal tersebut, paper ini berusaha menggali lebih dalam tentang potensi dialog kebijakan bilateral antara Indonesia- Afrika yang didalamnya mencakup format dialog, sektor/isu yang tepat untuk menjadi fokus, khususnya dari sisi Kementerian Keuangan dan stakeholders yang terlibat, serta aspek-aspek lainnya. 1 Kinerja Ekspor: Strategi Indonesia Menembus Pasar Afrika, 2020, menembus-pasar-afrika. Diakses 28 Januari 2020 2 Diplomasi Ekonomi Menlu: dari 'Jualan' Penduduk Hingga Ekspor, 2019. Diakses 28 Januari 2020. 2
1.2 Tujuan Penelitian Terkait dengan potensi kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Afrika, terdapat beberapa pertanyaan penelitian, antara lain adalah: (i) Negara-negara mana yang diprioritaskan untuk kerjasama ekonomi, (ii) bagai profil ekonomi negara-negara yang akan menjadi prioritas kerjasama, dan (iii) kebijakan fiskal apa yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Afrika. Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (i) Menganalisis profil ekonomi negara-negara yang akan menjadi prioritas kerjasama, (ii) Menganalisis hubungan kerjsama ekonomi negara-negara di kawasan Afrika terpilih dengan Indonesia, dan (iii) Menganalisis bentuk-bentuk kebijakan fiskal apa yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Afrika. 1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data Policy paper ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk mendalami sebuah isu. Sementara itu, untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi referensi dari berbagai sumber, wawancara, maupun diskusi terfokus. Beberapa pihak yang terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menjadi para pihak yang dapat mendukung pengumpulan data maupun informasi. Adapun pemilihan negara-negara kawasan Afrika yang menjadi sampel dalam paper ini akan difokuskan pada negara-negara yang sudah mengajukan kerjasama dengan Indonesia. Dari kelima negara tersebut, empat diantaranya sudah bertemu dengan Kementerian Perdagangan, yakni Somalia, Uganda, Djibouti dan Zanzibar. II. Politik Ekonomi dan Dialog Kebijakan Analisis politik ekonomi menyelidiki bagaimana proses politik dan ekonomi berinteraksi dalam masyarakat tertentu, dan mendukung atau menghambat kemampuan untuk memecahkan masalah pembangunan yang memerlukan tindakan kolektif (Unsworth and Gareth Williams, 2012). Ini mempertimbangkan kepentingan dan insentif tertentu yang mendorong perilaku berbagai kelompok dan individu, distribusi kekuasaan dan kekayaan di antara mereka, dan bagaimana hubungan-hubungan ini diciptakan, dipertahankan, dan diubah 3
seiring waktu. Hubungan-hubungan ini sangat penting dalam menjelaskan bagaimana politik bekerja, bagaimana kekayaan diciptakan, dan bagaimana perubahan perkembangan terjadi. Diakui secara luas dalam badan-badan pembangunan internasional bahwa memahami konteks politik dari proses reformasi adalah penting untuk terlibat secara efektif dalam dialog kebijakan yang mendorong perubahan kebijakan. Juga diakui bahwa kegagalan untuk mengantisipasi tantangan politik dan kelembagaan seringkali merupakan penyebab utama dari proses reformasi kebijakan yang tidak berhasil (World Bank, 2008). Pengakuan akan pentingnya konteks ekonomi politik untuk reformasi disertai dengan semakin meningkatnya penekanan pada perubahan kebijakan melalui dialog dan pembangunan konsensus daripada melalui penggunaan instrumen persyaratan yang seringkali tidak efektif. Perspektif ekonomi politik dapat membantu dalam memahami keanehan dan intrik dari dialog kebijakan dalam bantuan. Ekonomi politik adalah pemahaman tentang proses politik dan ekonomi yang berlaku di masyarakat: khususnya, insentif, distribusi, dan perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dan individu1 - yang semuanya sangat berdampak terhadap hasil dialog kebijakan (AusAID, 2010). III. Analisis 3.1 Hubungan Ekonomi Negara-Negara Kawasan Afrika dengan Indonesia Hubungan Ekonomi Indonesia dengan negara-negara terpilih. Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Afrika yang terpilih dalam kajian, beberapa diantaranya sudah memiliki hubungan ekonomi yang cukup baik. Berikut hubungan ekonomi tersebut. Uganda. Negara ini merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia di kawasan Afrika Timur. Uganda memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan trend perdagangan kedua negara terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Indonesia membidik kesempatan kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan kawasan Afrika Timur. Untuk itu, Indonesia mengusulkan pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan East African Community (EAC)3. Peluang kerja sama infrastruktur dengan Uganda cukup besar. Untuk itu, terdapat potensi Perusahaan dan BUMN Indonesia untuk dapat membangun infrastruktur di Uganda. Disamping memperkuat kerja sama ekonomi, komitmen Indonesia menjadi mitra pembangunan bagi Uganda melalui kerja sama teknis. Beberapa sektor pembangunan 3 Indonesia Perluas Kerja Sama dengan Uganda dan Afrika Timur, 2018. uganda-dan-afrika-timur/ Diakses 5 Februari 2020. 4
kapasitas yang Indonesia tawarkan adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan UMKM. Uganda juga berminat untuk membeli produksi alutsista Indonesia, untuk itu Indonesia dapat mempromosikan produk-produk industri strategis agar realisasi atas minat tersebut dapat terwujud. Untuk memperlancar hubungan dagang Indonesia-Uganda, kedua negara sepakat mengurangi hambatan tarif perdagangan melalui pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA)4. Di bidang pendidikan, selama periode 2008 - 2017, Indonesia telah memberikan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) kepada 37 warga negara Uganda. Sejak tahun 1999 hingga 2017, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 13 orang peserta asal Uganda, diantaranya mengenai pelatihan diplomatik, sistem pengairan, perikanan dan peace support operation course (PSO). Tabel 1: Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia-Uganda Indikator Uganda Indonesia Tahun Doing business 127 73 2019 Innovation ranking 103 85 2018 Top tax rate 40% 30% 2018 Export % (GDP) 10,86% 16,6% 2017 Import % (GDP) 21,15$ 15,46% 2017 Sumber: Somalia. Indonesia akan terus berupaya membuka akses pasar produk-produk ke pasar non-tradisional, khususnya di kawasan Afrika. Somalia akan menjadi pintu masuk ke Ethiopia dan Kenya bagi produk Indonesia. Untuk itu fokus kerjasama ekonomi Indonesia- Somalia salah satunya adalah melalui peningkatan di bidang perdagangan. Di samping itu fokus lainnya adalah adalah kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan pelabuhan. Sedangkan dari pihak Somalia menyampaikan keinginan agar para pengusaha Indonesia mulai dapat bekerja sama dengan Somalia, terutama untuk investasi di bidang perikanan dan pertanian. Indonesia juga mendapatkan tawaran untuk membangun perumahan karena Somalia baru saja pulih dari perang saudara dan memerlukan tempat tinggal baru bari para diaspora. 4 Indonesia Bakal Kurangi Hambatan Perdagangan dengan Uganda, 2018. Diakses 5 Februari 2020 5 5
Pemerintah Somalia akan memberikan fasilitas bea masuk nol persen pada produk ekspor dari Indonesia6. Tarif nol persen tersebut untuk jenis barang dan jasa, yang berhubungan dengan proyek kerjasama pembangunan rumah di Somalia. Somalia akan memberikan prioritas kepada Indonesia untuk mensuplai semua jenis barang (dengan tarif nol persen), yang terkait dengan kerjasama ini. Indonesia dan Somalia juga menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang industri pengolahan yang diawali dengan produk tekstil dan kulit. Dalam skema kerjasama ini, Somalia akan mengekspor bahan baku ke Indonesia. Selanjutnya akan diproses di Indonesia menjadi barang hasil olahan ke Somalia dengan tarif nol persen. . Tabel 2: Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia-Somalia Indikator Somalia Indonesia Tahun Doing business 190 73 2019 Innovation ranking 85 2018 Top tax rate 30% 2018 Export % (GDP) 16,6% 2017 Import % (GDP) 15,46% 2017 Sumber: Mauritius. Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia. Mauritius telah berkembang menjadi ekonomi dengan pendapatan sedang dan negara demokrasi yang relatif stabil. Mauritius menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Sampai saat ini baik Mauritius maupun Indonesia sama-sama belum membuka kedutaan masing-masing di kedua negara. Indonesia menempatkan Mauritius sebagai wilayah akreditasi dari KBRI di Nairobi. Sedangkan Mauritius menempatkan Indonesia sebagai wilayah akreditasi kedutaan mereka di Singapura. Untuk tugas-tugas pelayanan kekonsuleran dan penerangan, Indonesia mengangkat seorang Konsul Kehormatan di Mauritius. Mauritius merupakan negara Afrika dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Investasi dari negara kepulauan tersebut mencapai USD 567,5 juta pada tahun 2016 pada 250 proyek atau melonjak sebesar 12 kali lipat dari angka investasi tahun 2015 pada angka USD 30,67 juta7. Mauritius juga menempati peringkat 10 sebagai investor terbesar Indonesia 6 Produk Indonesia Masuk Somalia Nol Persen. 6
sepanjang 2016. Peringkat pertama masih ditempati Singapura. Berturut turut diikuti Jepang, China, Hongkong, dan Belanda. Pertemuan Indonesia-Africa Forum pada bulan April 2018 menjadi inisiasi bagi Indonesia untuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara di Afrika khususnya dalam upaya meningkatkan akses pasar dan kerja sama ekonomi. Mauiritius menjadi salah satu opsi bagi Indonesia untuk dijadikan mitra negara non-tradisional dan menjadi hub distribusi produk-produk Indonesia di kawasan Afrika. Sebagai tindak lanjut, kedua negara telah melaksanakan Preliminary Discussions atas rencana pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) pada Februari 2019 lalu. PTA umumnya hanya dibatasi pada perdagangan barang antara kedua pihak. PTA dengan Mauritius yang ekonominya relatif di bawah Indonesia diharapkan akan mendorong lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Tabel 3: Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia-Mauritius Indikator Mauritius Indonesia Tahun Doing business 20 73 2019 Innovation ranking 75 85 2018 Top tax rate 15% 30% 2018 Export % (GDP) 17,81% 16,6% 2017 Import % (GDP) 39,66% 15,46% 2017 Sumber: Djibouti. Djibouti adalah negara kecil di kawasan timur Afrika dengan luas 23.200 km2 dan populasi 960.000. Negara ini memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di kawasan ini, terutama di sektor ekonomi. Djibouti memiliki pelabuhan besar, modern, dan vital yang berfungsi sebagai titik masuk utama barang ke negara-negara Afrika timur. Indonesia da Djibouti telah menandatangani perjanjian kerja sama teknis dan ekonomi pada tahun 1997. Pada 2015, Kamar Dagang Indonesia dan Kamar Dagang Djibouti juga menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Sementara itu dalam Forum Indonesia-Afrika (IAF) yang diadakan di Bali pada April 2018 lalu, otoritas pelabuhan Djibouti dan Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama. Tabel 4: Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia-Djibouti 7 Negara kepulauan ini ternyata investor terbesar RI se-Afrika. afrika.html 7
Indikator Djibouti Indonesia Tahun Doing business 99 73 2019 Innovation ranking 85 2018 Top tax rate 30% 2018 Export % (GDP) 4,96% 16,6% 2017 Import % (GDP) 26,61% 15,46% 2017 Sumber: Pemerintah Indonesia mendorong diversifikasi pasar sebagai bagian dari beberapa negara Afrika ditargetkan sebagai pasar untuk non-migas Indonesia produk , seperti minyak sawit dan produk terkait, tekstil, alas kaki, mobil dan komponen otomotif dan elektronik. Afrika. Pada tahun 2018, nilai perdagangan Indonesia dengan Djibouti mencapai US $ 211 juta dan impor USD 4 ribu. yang menandai sekitar 90% surplus untuk Indonesia. Total perdagangan ini masih jauh dari yang diharapkan sehingga masih terbuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Produk utama yang diekspor Indonesia ke Djibouti antara lain sabun, minyak kelapa sawit, kertas dan karton, buku tulis, serta margarin. Sedangkan produk-produk yang diimpor Indonesia dari Djibouti antara lain pakaian bayi dan aksesori. Penjajakan kerja sama dengan Djibouti perlu dilakukan mengingat Djibouti merupakan salah satu anggota Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). COMESA beranggotakan 21 negara di kawasan timur dan selatan Afrika. Untuk itu, Indonesia dan Djibouti telah menyepakati memulai proses joint feasibility study yang akan menjadi dasar penentuan bentuk kerja sama, apakah PTA, FTA atau CEPA. Zanzibar. Zanzibar adalah wilayah semi-otonom Tanzania, sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai negara Afrika Timur. Negara ini ingin menjalin hubungan dengan Indonesia, khususnya kerja sama di bidang pertanian dan pariwisata. Dalam bidang pertanian, Zanzibar ingin mengembangkan industri pengolahan rumput laut dengan bantuan Indonesia. Meningkatkan industri di Zanzibar diharapkan akan meningkatkan lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB). Sedangkan dalam bidang pariwisata, Zanzibar juga mengundang Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan ini. BUMN Indonesia juga sudah mulai merambah ke Zanzibar. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ditugaskan membangun terminal pelabuhan laut di Zanzibar senilai US $ 30-40 juta. Indonesia juga menawarkan kerja sama dengan Zanzibar di berbagai bidang: transportasi, 8
manajemen bandara, energi, industri farmasi, infrastruktur kereta api, pelabuhan laut, dan perkebunan. Total nilai perdagangan antara Indonesia dan Tanzania mencapai US $ 334,70 juta pada tahun 2018, di mana Indonesia menikmati surplus impor sebesar $ 263,20 juta selama periode tersebut dan impor senilai $ 71,50 juta. Produk ekspor utama Indonesia ke Tanzania meliputi minyak kelapa sawit, pakaian wanita, kertas dan karton, dan mesin pengolah mineral. Sedangkan impor Indonesia dari Tanzania yang utama adalah cengkeh, kapas, tembakau yang belum diolah, dan tembaga. Indonesia dan Zanzibar sepakat untuk melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perdagangan dan investasi bilateral. Kedua negara telah sepakat untuk memulai studi kelayakan bersama untuk berfungsi sebagai dasar untuk menentukan bentuk perjanjian perdagangan, baik itu Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). 3.2 Peningkatan Diplomasi Ekonomi, dan Kebijakan Fiskal untuk Kerjasama Ekonomi dengan Kawasan Afrika Peningkatan Diplomasi Ekonomi. Banyak tawaran kerjasama ekonomi yang disampaikan oleh negara-negara kawasan Afrika, khususnya Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar kepada Indonesia. Kelima negara tersebut secara ekonomi adalah tergolong menengah ke bawah, akan tetapi mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan konsumsi yang tinggi. Belum banyak negara-negara maju yang tertarik melakukan kerjasama secara inten dengan negara-negara ini. Beberapa negawa dari Asia, seperti China, Malaysia, Thailand sudah masuk ke pasar Afrika. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki kesempatan dan peluang untuk melakukan ekspansi baik ekspor maupun investasi. Negara-negara di Afrika selama ini memang belum menjadi fokus pengusaha Indonesia untuk melakukan bisnis dibanding kawasan Eropa maupun Amerika Serikat. Hal ini disebabkan terbatasnya informasi pasar dan kurang intensnya promosi dagang, investasi, dan pariwisata ke kawasan Afrika. Akibatnya hubungan ekonomi Indonesia dengan negara- negara di Afrika tidak berkembang. Dalam upaya meningkatkan mitra dagang, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara non tradisional, seperti di Afrika. Salah satu upaya untuk mengetahui masing-masing potensi ekonomi Indonesia dengan negara-negara di Afrika, maka perlu dilakukan dialog kebijakan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika. 9
Melalui dialog kebijakan ini diharapkan adanya tukar informasi dan membangun rekomendasi konsensus antara sektor publik, swasta, dan sipil melalui para pemimpin yang berada dalam posisi untuk menjalin aliansi, membuat keputusan, atau sangat memengaruhi lintasan solusi yang memungkinkan untuk masalah yang menantang. Menurut CIA World Facebook barang-barang yang diimpor oleh Uganda, Somalia, Mauritius dan Djibouti disajikan pada Tabel 11. Barang-barang tersebut pada umumnya selain didatangkan dari negara-negara di kawasn Afrika, juga didatangkan dari negara China, India, Jepang, Timur Tengah. Sedangkan Indonesia baru melakukan ekspor ke Uganda. Pertanyaannnya adalah apakah barang-barang yang di produksi Indonesia dibutuhkan oleh negara-negara tersebut. Kalaupun dibutuhkan apakah Indonesia mampu bersaing dengan China, India, Jepang? Tabel 5: Impor Utama dan Asal Barang Negara-Negara Pilihan di Kawasn Afrika Tahun 2017 No Negara Impor Asal Impor 1 Uganda 2 Somalia 3 Mauritius 4 Djibouti Capital equipment, vehicles, petroleum, medical supplies; cereals Manufactures, petroleum products, foodstuffs, construction materials, qat Manufactured goods, capital equipment, foodstuffs, petroleum products, chemicals Foods, beverages, transport equipment, chemicals, petroleum products, clothing China 17.4%, India 13.4%, UAE 12.2%, Kenya 7.9%, Japan 6.4%, Saudi Arabia 6.3%, Indonesia 4.4%, South Africa 4.1%. China 17.6%, India 17.2%, Ethiopia 10.5%, Oman 10.3%, Kenya 6.9%, Turkey 5.3%, Malaysia 4.1%. India 17.9%, China 15.7%, France 11.1%, South Africa 9.7%. UAE 25%, France 15.2%, Saudi Arabia 11%, China 9.6%, Ethiopia 6.8%, Yemen 4.6% . Sumber: CIA World Facebook, diolah Sementara itu, ekspor Indonesia ke kawasan Afika secara umum meliputi makanan dan minuman, minyak kelapa sawit, produk tekstil, hingga kertas. Permasalahannya, negara- negara di Afrika selama ini belum terlalu dilirik pengusaha Indonesia untuk melakukan bisnis dibanding kawasan Eropa maupun AS. Informasi pasar yang masih terbatas selain kurang intensnya promosi dagang, investasi, dan pariwisata ke Afrika menjadi salah satu penyebab 10
kurang tumbuhnya hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di Afrika8. Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, salah satu prioritas Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan kinerja diplomasi. Untuk itu pemerintah memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia (Lisbet, et. Al, 2015)9 . Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi pelaksana diplomasi ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya, tidak hanya sebagai marketers, tetapi juga sebagai opportunity seekers bagi berbagai peluang baik berupa perdagangan, turisme, serta infrastruktur. Diplomasi ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mempromosikan potensi ekonomi suatu negara. Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global. Diplomasi ekonomi dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia tergolong baru, mengingat pada perjalan diplomasi Indonesia masih didominasi oleh isu politik dan keamanan (Haryono, 2019)10. Menurut Kementerian Luar Negeri (2015)11, diplomasi yang dilakukan telah memberikan keuntungan politis bagi Indonesia di tingkat internasional. Keuntungan politis tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ekspor barang/jasa atau perluasan pasar prospektif. Selama ini Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi ekonomi melalui empat elemen12. Pertama, dalam setiap pertemuan bilateral, regional, maupun multilateral, harus memiliki diskusi bermakna mengenai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, apabila suatu isu ekonomi domestik yang membutuhkan lobi ke pihak luar negeri, maka Kementerian Luar Negeri akan membantu. Ketiga, apabila terdapat sektor yang membutuhkan promosi 8 Indonesia membidik ekspor ke Afrika. membidik-ekspor-ke-afrika. 9 Lisbet, Adirini Pujayanti, Humphrey Wangke, 2015, Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo, Penerbit P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. 10 Haryono, Endi, 2019 , Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018: Tantangan dan Peluang, Global Strategis, Th. 13, No. 2, p. 49- 62. 11 Kementerian Luar Negeri. 2015. Renstra Kemenlu 2015-2019. 12 Menilik diplomasi ekonomi sebagai fokus polugri Indonesia. b1ZGs9qyt 11
atau market intelligence, maka Kementerian Luar Negeri akan memanfaatkan perwakilan luar negeri, dan keempat, penyelesaian perselisihan, baik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun di forum-forum internasional lainnya. Berbeda dengan Indonesia yang hanya mengandalkan Kementerian Luar Negeri, Malaysia saat ini mengelola jaringan misi diplomatik dan kantor perdagangan yang relatif kuat di seluruh kawasan Afrika dan memiliki agenda untuk memperluas cakupan yang ada dan meningkatkan upaya untuk mengurangi hambatan masuk bagi perusahaan Malaysia yang mengeksplorasi dan terlibat dengan peluang perdagangan dan investasi Afrika (MacPherson, 2015)13. Malaysia memiliki jaringan misi diplomatik yang kuat di benua Afrika yang relatif lebih besar daripada banyak negara ASEAN. Selain itu, the Malaysia External Trade Development Corporation memiliki kantor di Johannesburg, Nairobi, Kairo dan Lagos dan ada sejumlah dewan bisnis yang dibentuk untuk memandu dan mempromosikan kegiatan ekonomi di Mesir, Aljazair, dan Afrika Selatan (UNO-SAA, 2013)14. Misi Malaysia ke Mesir sangat proaktif dalam menumbuhkan peluang yang terkait dengan minyak sawit di Afrika Barat. Kunjungan Kepala Negara, di sisi lain, jarang terjadi dengan hanya beberapa bilateral penting dalam beberapa tahun terakhir, yang paling penting dari sisi Malaysia adalah kunjungan Perdana Menteri Razak di Afrika Selatan tahun 2012. Berbeda dengan Malaysia, pertumbuhan ekonomi Thailand yang cukup tinggi karena didorong oleh keberhasilan ekspornya, terutama di pasar bahan makanan dan manufaktur. Keberhasilan ekspor Thailand dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, kegiatan dan investasi yang berorientasi ekspor sangat diuntungkan dari stabilitas makro-ekonomi, yang memfasilitasi perusahaan kelas menengah dan kecil, mengurangi risiko, membuat biaya faktor lebih stabil dan dapat diprediksi. Kedua, Thailand memiliki tarif nominal yang relatif rendah, dan tingkat perlindungan yang efektif selalu tetap moderat. Ketiga, pada waktu tertentu, kelebihan kapasitas dalam industri yang dilindungi bertindak sebagai faktor pendorong ekspor yang kuat. Keempat, meski level protektif berangsur-angsur naik dan menurun struktur perlindungan masih ada, variasi yang lebih kecil dalam tingkat tarif 13 MacPherson, Robert, 2015, Malaysia Ramping up in Africa, ISEAS Yusof Ishak Institute, Issues 2015, No. 54. 14 United Nations Office of Special Adviser on Africa (2013) Infrastructure Development Within the Context of Africa's Cooperation with New and Emerging Development Partners: astructure%20Development.pdf 12
mengurangi beberapa efek negatif dari perlindungan. Kelima, kebijakan keuangan seperti subsidi kredit juga berperan dalam kinerja ekspor Thailand (Cuyvers, et.al 1997)15. Dari sisi diplomasi ekonomi, seperti halnya negara-negara lain Pemerintah Thailand melakukan kebijakan luar negeri untuk melayani kepentingan negara dan rakyat, dengan memainkan peran proaktif dalam meningkatkan kerja sama dan memperluas hubungan ramah dengan semua negara, dalam aspek politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya; menjunjung tinggi komitmen internasional Thailand yang ada melalui berbagai perjanjian dan perjanjian yang dengannya pihak tersebut; dan mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sambil membangun kekebalan dan mengembangkan semua sektor ekonomi Thailand untuk mendapatkan manfaat dari hubungan ekonomi internasional, dan akan melanjutkan dengan kebijakan "Tim Thailand" sehingga bahwa pelaksanaan urusan luar negeri akan efisien, efektif dan terpadu (Wankhwan, 2009)16. Sementara itu, di Indonesia permasalahan yang dihadapi, hingga kini diplomasi ekonomi belum dapat berjalan lancar dan mencapai hasil maksimal karena kesulitan koordinasi (Wirengjurit, 2020)17. Menurut Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 28 (2) menyebutkan bahwa menteri luar negeri sebagai koordinator dan penyelenggara hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Permasalahan lain adalah promosi yang ala kadarnya. Menurut Wirengjurit (2020), dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi berjalan ala kadarnya. Akibatnya pasar non tradisional yang seharusnya menjadi sasaran, masih tak tersentuh. Begitu halnya dengan promosi investasi juga menghadapi masalah lama yang konsisten berulang. Kepastian hukum, masalah tanah, isu perburuan dan ketidaksinergian kebijakan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah membuat calon investor masih enggan untuk datang. Belajar dari pengalaman negara-negara Asia, Indonesia harus fokus dalam menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika. Mengacu pada Kementerian Luar Negeri, tujuan yang spesifik diplomasi ekonomi adalah 1) investasi asing lebih banyak 15 Cuyvers, Ludo, Philippe De Lombaerde, Beatrix Dewulf, Danny Van Den Bulcke, 1997, Export Strategies and Policies in Thailand until 1995, Centre for ASEAN Studies Discussion paper No 10. 16 Wankhwan, Worawut, 2009, Thailand's Economic Diplomacy In G.C.C. Countries, Thesis Doctor of Philosophy, Centre Of West Asian Studies Aligarh Muslim University Aligarh (India). 17 Wirengjurit, Dian, 2020, Quo Vadis Diplomasi Ekonomi dan Investasi, Harian Kompas, terbit 27 Februari. 13
masuk ke Indonesia; (2) pasar yang lebih besar di luar negeri bagi komoditas produk Indonesia; dan (3) turis asing datang lebih banyak ke Indonesia. Kebijakan Fiskal untuk Kerjasama Ekonomi dengan Kawasan Afrika. Untuk menggenjot ekspor ke negara-negara seperti Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar, maka Indonesia persyaratan yang harus memiliki adalah komoditas yang mampu bersaing, baik berupa produk pertanian maupun industri. Produk-produk tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang terbaik untuk mendukung keberhasilan diplomasi ekonomi dalam aspek tujuan perdagangan. Dengan keunggulan-keunggulan atau memiliki daya saing tinggi ini maka negara bukan hanya dapat meningkatkan produksi tetapi juga dapat menjualnya di pasaran di negara lain. Dengan memiliki produksi banyak dan pasar yang luas maka keuntungan nasional yang diperoleh dari perdagangan meningkat. Inilah logika dari hubungan antar bangsa dalam tatanan globalisasi saat ini dan coba diraih Indonesia melalui diplomasi ekonomi. Perwujudan produk yang berkualitas tidak terlepas dari kebijakan fiskal. Malaysia misalnya, menerapkan kebijakan perdagangan terbuka dan daya tariknya terhadap investasi asing langsung (FDI) telah menghasilkan pertumbuhan yang mengesankan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan18. Malaysia memangkas tarif impor hampir setengahnya sejak tahun 1993. Tarif rata-rata negara turun 15,2 persen pada tahun 1993 menjadi 8,1 persen pada tahun 1997. Namun, untuk melindungi sub-sektor pertanian dan industri mobil, Malaysia memberlakukan perlindungan tarif yang tinggi. Dewasa ini fokus kebijakan fiskal Malaysia bergeser dari promosi industri tertentu ke investasi dalam teknologi, inovasi, infrastruktur, pasar, dan keterampilan (Koen, et.al, 2017). Pemerintah memberikan bantuan khusus pada industri dalam bentuk insentif pajak, hibah dan tarif proteksionis dan hambatan non-tarif untuk mendukung hasil konsolidasi fiskal yang lebih berkelanjutan sambil memberikan insentif yang sesuai bagi industri untuk meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan bernilai tambah yang lebih tinggi. Malaysia juga berkomitmen pada perjanjian perdagangan bebas dengan mengurangi bantuan khusus pada industry. Berbeda dengan Malaysia, perkembangan ekspor Thailand tidak dapat dilepaskan dari kebijakan moneter. Pada saat negara-negara Asia mengalami penurunan eskpor akibat krisis keuangan global antara 2007 dan 2009, banyak negara-negara yang menggunakan kebijakan 18 Open trade and investment lead to growth in Malaysia - some measures hamper efficient use of capital. 14
fiskal ekspansif untuk mengatasi penurunan ekspor, sementara itu instrumen kebijakan moneter memiliki beberapa keterbatasan. Pertumbuhan ekspor yang cepat di Thailand justru didorong oleh depresiasi mata uang secara besar-besaran. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa kebijakan fiskal adalah alat yang efektif untuk merangsang pertumbuhan ketika mengalami guncangan eksternal dan internal. Dengan ruang fiskal yang luas, kebijakan fiskal diskresioner dapat dilakukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. (Nidhiprabha, 2015). Pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong ekspor juga telah melakukan berbagai terobosan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dari sisi moneter Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik, antara lain: (i) terus menempuh strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas melalui transaksi term-repo secara reguler dan terjadwal, di samping FX Swap, (ii) memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92% menjadi 84-94% untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha, (iii) mengakselerasi kebijakan pendalaman pasar keuangan dengan: (a) memperkuat market conduct melalui pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri bagi pelaku pasar, dan (b) mendorong penggunaan instrumen lindung nilai terhadap perubahan suku bunga domestik melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan tentang instrumen derivatif suku bunga Rupiah Interest Rate Swap (IRS) - Overnight Index Swap (OIS), dan (iv) memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, yaitu (a) Memperluas program elektronifikasi untuk penyaluran bansos, transportasi dan keuangan pemerintah daerah dan (b) Mempersiapkan standardisasi QR Code payment dengan model MPM (Merchant Presented Mode) ke dalam QRIS (QR Indonesia Standard) untuk memperluas interkoneksi dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya dalam mendorong permintaan domestik dan menjaga stabilitas eksternal dengan mendorong ekspor, pariwisata dan aliran modal asing. Pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membuka peluang kepada eksportir untuk masuk ke pasar non tradisional salah satunya ke Afrika. LPEI mempunyai tugas khusus yang diatur dalam Keputusan Menteri 15
Keuangan (KMK) 787 Tahun 2017 tentang penugasan khusus kepada LPEI untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika. Dari sisi kebijakan fiskal, beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah antara lain adalah: pemberian insentif perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan investasi di Indonesia. Sejumlah insentif perpajakan yang telah diberikan Pemerintah, yaitu tax holiday, tax allowance,insentif di kawasan KEK, insentif di dalam Kawasan Industri, PPh dan BM ditanggung Pemerintah (DTP), dan tax amnesty. Insentif perpajakan yang diberikan didasari pada fakta pentingnya peranan investasi dan dunia usaha bagi perekonomian dan sumber penerimaan perpajakan, serta upaya Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan fiskal bagi pembangunan (Nugroho, 2018). Insentif perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal untuk merangsang dan menggairahkan investor untuk melakukan investasi di suatu negara, sehingga akan mendorong terciptanya industri baru dan industri pendukungnya, yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Terlebih lagi jika industri tersebut berorientasi ekspor, maka akan dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Namun, pemberian insentif perpajakan oleh sebagian kalangan dinilai memberikan dampak negatif terhadap penerimaan perpajakan, yaitu adanya potensi penerimaan negara yang turun akibat pembebasan maupun pengurangan jumlah pajak yang disetor. 3.3 Tantangan Kerjasama Ekonomi dengan Negara-Negara Afrika Dalam rangka kerjasama ekpnomi antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika yang terpilih dalam penelitian ini, banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: Pertama, masalah perjanjian kerjasama kepabeanan. Hingga kini antara Indonesia dengan Negara-negara Afrika terpilih belum memiliki kerjasama kepabeanan. Indonesia dan ASEAN telah memiliki pengalaman kerjasama kepabeanan dalam platform ASEAN Custom Integration19. ASEAN Custom Integration dilakukan dengan ASEAN Single Window. Pengalaman kerja sama dapat diterapkan dalam rangka kerjasama ekonomi dengan Negara-negara di kawasan Afrika. Ke depan Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Afrika, terutama Negara-negara terpilih, dapat membentuk Preferential Trade Agreement (PTA). 19 16
Kedua, adanya p e r s e p s i m a s y a r a k a t I n d o n e s i a d a n k e a m a n a n d a n s t a b i l i t a s p o l i t i k d i n e g a r a - n e g a r a A f r i k a 2 0 . D a l a m k o n t e k s i n i , s e t i a p i n v e s t a s i a k a n d i k u c u r k a n m a s a l a h r i s i k o p o l i t i k p e r l u d i e v a l u a s i t e r l e b i h d a h u l u . K a r e n a k e a m a n a n d a n s t a b i l i t a s p o l i t i k d i p a n d a n g b u k a n s a j a b e r d a m p a k p a d a k e a m a n a n i n v e s t a s i , n a m u n j u g a a k a n b e r d a m p a k p a d a t i n g g i b i a y a i n v e s t a s i . P a n d a n g a n s e p e r r t i h a r u s m u l a i d i t i n g g a l k a n . Indonesia harus melihat peluang besar di benua Afrika, dan tidak hanya melihat masalah. Afrika akan memainkan peran penting di masa depan. Kini saatnya melakukan lebih banyak perdagangan, lebih banyak investasi dan pemberdayaan, agar Afrika mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. K e t i g a , d i p l o m a s i e k o n o m i I n d o n e s i a m a s i h b e r s i f a t t r a d i s i o n a l , m e s k i p u n b e b e r a p a a k t i v i t a s n y a d i g o l o n g k a n s e b a g a i t i p e n i c h e - f o c u s e d d a n e v o l v i n g . Untuk kasus Indonesia, kelemahan diplomasi ekonomi masih terletak pada manajemen ekonomi eksternal, khususnya dalam hal koordinasi dan tidak ada atau minmnya peran sektor swasta dalam aktivitas diplomasi ekonomi. Beberapa kegagalan diplomasi ekonomi Indonesia dapat dilihat pada kegagapan Indonesia dalam menghadapi CAFTA maupun dalam menyikapi Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada kedua kasus ini, sektor swasta menanggung kerugian terbesar karena belum dapat mempersiapkan diri secara maksimal yang berarti juga menunjukkan gagalnya koordinasi internal sebelum sebuah kebijakan disetujui dan dijalankan ( K i l l i a n , 2 0 1 2 ) . 4. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan. Beberapa kesimpulan penting dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Negara-negara Afrika dewasa ini mulai menyadari adanya ketergantungan terhadap produk-produk dari negara bekas penjajah yang relatif mahal. Untuk itu, para pemimpin Afrika mencari produk-produk dari Asia yang murah dan berkualitas. Hal ini menjadi peluang bgi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Afrika yang terbuka luas. 2. Terdapat lima negara di kawasan Afrika yang yang mengajak untuk menuingkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia. Adapun negara-negara tersebut adalah Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar yang merupakan negara otonomi Tanzania. Negara-negara tersebut, bisa menjadi mitra dagang yang potensial karena memiliki kedekatan secara kultural dan politik. Selain kelima negara tersebut, 20 17
secara umum banyak negara-negara di kawasan Afrika yang berpeluang mitra kerjasama dengan Indonesia baik dalam perdagangan maupun investasi. 3. Kelima negara Afrika sebagaimana poin 2 di atas, secara ekonomi tergolong menengah ke bawah, akan tetapi mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan konsumsi yang tinggi. Berbagai insentif fiskal di tawarkan oleh negara-negara calon mintra, terutama terkait dengan kemudahan investasi. 4. Dalam rangka menarik investasi, lima negara di Afrika menawarkan berbagai insentif perpajakan kepada investor asing. Sementara itu, dari sisi Indonesia, dalam rangka mendorong ekspor, pemerintah telah memberikan berbagai terobosan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. 5. Tantangan kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Afrika, terutama lima Negara terpilih adalah belum adanya perjanjian kerjasama kepabeanan, adanya persepsi negative tentang keamanan dan stabilitas politik dan d i p l o m a s i e k o n o m i I n d o n e s i a m a s i h b e r s i f a t t r a d i s i o n a l . Rekomendasi. Beberapa rekomendasi untuk dialog kerjasama ekonomi Indonesia dengan lima negara di kawasan Afrika adalah sebagai berikut: Pertama, Indonesia dan kelima negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini perlu menginisiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA). Diharapkan dengan terbentuknya PTA, maka salah satu kendala dalam kerjasama ekonomi akan teratasi. Kedua, dalam konteks kerjasama ekonomi, Indonesia harus melihat peluang besar di benua Afrika. Afrika akan memainkan peran penting di masa depan. Indonesia tidak boleh terfokus pada masalah keamanan dan sabilitas politik Negara-negara Afrika. Ketiga, memperhatikan kelemahan diplomasi ekonomi Indonesia, maka praktek diplomasi ekonomi Indonesia perlu diarahkan untuk membentuk model diplomasi ekonomi yang lebih inovatif, komprehensif dan inklusif sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Penguatan fungsi dan wewenang Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia juga perlu dilakukan, selain memperbaiki koordinasi yang lemah antara berbagai elemen yang terlibat dalam diplomasi ekonomi. Tanpa adanya strategi diplomasi ekonomi yang jelas, terarah dan inklusif, Indonesia tidak akan dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Daftar Pustaka Adler, Peter S. and Kristi Parker Celico. (2013). Policy Dialogue, (diakses 24 Januari 2020). 18
Aleksius Jemadu. (2012). Hubungan Indonesia dengan Benua Afrika Kaya dengan Nuansa Ikatan Emosional Yang Kuat. Tabloid diplomasi. Amalina, Ade Fleury, Tanti Novianti, Alla Asmara, 2018, Analisis Kinerja Perdagangan Indonesia ke Negara Potensial Benua Afrika, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 7 No. 1, pp. 43-59 AusAID. (2010), Annual Review of Development Effectiveness 2009. Canberra; AusAID. P. 38‐39. Cuyvers, Ludo, Philippe De Lombaerde, Beatrix Dewulf, Danny Van Den Bulcke, 1997, Export Strategies and Policies in Thailand until 1995, Centre for ASEAN Studies Discussion paper No 10. Deepening South-South Collaboration:An Analysis of Africa and India's Trade and Investment, Jointly Prepared by The African Export-Import Bank (Afreximbank) and the Export-Import Bank of India (Exim India). Haryono, Endi, 2019 , Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018: Tantangan dan Peluang, Global Strategis, Th. 13, No. 2, p. 49-62. Killian, P.M. Erza., 2012, Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia, Global & Strategis, Th. 6, No. 2, pp. 170-185. Koen, Vincent, Hidekatsu Asada, Stewart Nixon, Mohamed Rizwan Habeeb Rahuman and Abu Zeid Mohd Arif, 2017, Malaysia's Economic Success Story and Challenges Economics, OECD Working Paper, Department Working Papers No. 1369. Lisbet, Adirini Pujayanti, Humphrey Wangke, 2015, Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo, Penerbit P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. MacPherson, Robert, Malaysia Ramping up in Africa, ISEAS, Yusof Ishak Institute, vol 54, issue 2015. Mccullough, Aoife, Josephine Tsui, Terry Green, and Peter Bazeley, 2011. Review of Literature and International Practice in Policy Dialogue, Policy Dialogue Evaluation, Published by the Office of Development Effectiveness (ODE), Australian Agency for tember 2011. International Development (AusAID), Canberra, SepInternational September. Nidhiprabha, Bhanupong, 2015, Lessons from Thailand's Fiscal Policy, Asian Economic Papers · October Nugroho, Sidiq Suryo, 2018, Kebijakan Perpajakan dalam Mendorong Investasi dan Ekspor, WARTA FISKAL Edisi No. 3 Rose, Caroline, 2012, The Evolving Relations between Japan and Afrika :Discourses on Japan and China in Africa: Mutual Mis-Alignment and the Prospects for Cooperation, Journal Japanese Studies, Vo. 32, Issue 2, pp. 219-236. Tarrosy, Istvan, 2018 Thailand's Engagement With Africa, The Diplomat, didownload dari UNCTAD. (2000), Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.3, UNITED NATIONS New York and Geneva. Unsworth, Sue and Gareth Williams (2012). Using Political Economy Analysis to improve EU Development Effectiveness - Draft Background Paper. Wankhwan, Worawut, 2009, Thailand's Economic Diplomacy In G.C.C. Countries, Thesis Doctor of Philosophy, Centre Of West Asian Studies Aligarh Muslim University Aligarh (India). World Bank (2008). Political Economy of Policy Reform. World Bank. Washington, DC. United Nations Office of Special Adviser on Africa (2013) Infrastructure Development Within the Context of Africa's Cooperation with New and Emerging Development Partners: 19