Badan Pendapatan Daerah Jalan Merdeka, Pasar Ulu Kec. Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874 34874 082320408192 Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Pendapatan Daerah Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) No. SK : Persyaratan 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Identitas Wajib Pajak (KTP) atau Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan) 3. Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan berupa : Fotokopi Sertifikat / Fotokopi Surat Jual Beli Tanah / Akta Jual Beli Tanah (dalam hal pengalihan hak jual beli) / fotokopi surat waris, hibah dan sejenisnya (dalam hal pengalihan hak waris, hibah dan sejenisnya) 4. Mengisi SPOP dan LPOP (tersedia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat) dengan jelas, benar dan lengkap. 5. Surat Pengantar dari Pekon/Desa yang menerangkan bahwa belum memiliki SPPT PBB-P2 6. Fotokopi bukti pendukung lainnya (jika diperlukan) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan membawa persyaratan dan memakai masker 2. Petugas akan memeriksa persyaratan sebagai dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) 3. Isi lembar SPOP dan LPOP yang telah disediakan 4. Jika semua persyaratan lengkap maka petugas dapat langsung menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) Waktu Penyelesaian 1 Hari kerja Pendaftaran PBB-P2 yang baru atau belum pernah terdaftar sebagai objek PBB-P2 sebelumnya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari kerja Biaya / Tarif Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Sep 2024 pukul 05:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
Badan Pendapatan Daerah Jalan Merdeka, Pasar Ulu Kec. Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874 34874 082320408192 Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Pendapatan Daerah Tidak dipungut biaya Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 19 Tahun 2016 sebesar 0,3i Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Produk Pelayanan 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP PBB-P2), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Daerah PBB-P2 Pengaduan Layanan Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Sep 2024 pukul 05:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.