Menimbang Mengingat SALINAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA GUNUNGSITOLI, : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, membantu dan menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bahaya kebakaran, perlu dibentuk suatu organisasi sosial berbasis masyarakat; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan Surat Direktur Jenderal Bina Adwil Nomor 364.1/227/BAK tentang Percepatan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang tentang 24 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Nomor Tahun 2007 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Indonesia Pelayanan Minimal Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); (Lembaran Negara Republik 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
3 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Sub Urusan Kebakaran Daerah Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarnisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli; 17. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli; 18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli; 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4 - 5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Gunungsitoli; 6. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk masyarakat lingkungan Desa/Kelurahan; 7. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda jiwa dan etologi; 8. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya; 9. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran; 10. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran; 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 12. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota; 13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus; 14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya; 15. Eksit adalah bagian dari sebuah sarana jalan ke luar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit pelepasan;
5 - 16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; 17. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya; 18. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung; 19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; 20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membentuk dan melakukan pembinaan terhadap peran serta penanggulangan dalam masyarakat kebakaran dan penyelamatan serta membantu dan menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bahaya kebakaran. pencegahan dan BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi : a. pembentukan relawan pemadam kebakaran ; b. keanggotaan;
6 - c. standar operasi prosedur; d. perlengkapan dan seragam REDKAR; e. pembinaan dan pengawasan; f. pembiayaan; g. pelaporan; dan h. ketentuan penutup. BAB IV PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN Pasal 4 (1) Pembentukan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pembentukan REDKAR dilakukan yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah; oleh Dinas b. dalam hal Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum membentuk REDKAR, maka Kepala Desa/Lurah membentuk REDKAR di wilayahnya masing-masing dan melaporkan kepada Kepala Dinas; c. hasil pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya di lakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Registrasi dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas; d. selanjutnya, Dinas melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk di kompilasi sebagai database REDKAR Nasional; e. nomor registrasi REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur dengan kode sebagai berikut : Provinsi : 2 (dua) digit kode wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintahan Kota Kecamatan : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan Nomor Register : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
7 - REGISTRASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KODE WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI Kode Wilayah Kecamatan : KODE WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA 12.78.01 001 01. Gunungsitoli 02. Gunungsitoli Selatan 03. Gunungsitoli Utara 04. Gunungsitoli Idanoi 05. Gunungsitoli Alo'oa 06. Gunungsitoli Barat NOMOR URUT REDKAR KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA (2) Wali Kota dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran di kota merupakan Pembina REDKAR di kota, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pengorganisasian REDKAR di tingkat kota sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Wali Kota membentuk kepengurusan REDKAR Kota yang terdiri dari 4 (empat) bidang dengan penyebutan Wilayah I yakni Kecamatan Gunungsitoli, Wilayah II yakni Kecamatan Gunungsitoli Barat dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Wilayah III yakni Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dan Wilayah IV yakni Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa. (3) Pengorganisasian REDKAR di tingkat kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan. REDKAR Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) bidang dengan penyebutan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Desa/Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, kepadatan pemukiman dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat. (4) Pengorganisasian REDKAR di tingkat desa/kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Kepala Desa/Lurah REDKAR Desa/Kelurahan. REDKAR Desa/Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) regu, meliputi Regu Pemadaman dan Penyelamatan, Regu Penyuluh, dan Regu Komunikasi dan Informasi. Kepala Desa/Lurah bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya. membentuk kepengurusan
8 - a. Regu Pemadaman dan Penyelamatan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. b. Regu Penyuluh memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat. c. Regu Komunikasi dan Informasi memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan. BAB V KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Syarat Keanggotaan Pasal 5 Persyaratan keanggotaan REDKAR : a. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan dan berusia minimal 19 (sembilan belas) Tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi; d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang teregister secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan data base Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 6 (1) REDKAR memiliki hak sebagai berikut : a. Memperoleh nomor registrasi dan kartu tanda anggota REDKAR;
9 - b. Mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu tugas penanggulangan kebakaran dan pelaksanaan penyelamatan (2) REDKAR mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan; b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan c. Memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR. Bagian Ketiga Prinsip Kerja REDKAR Pasal 7 Prinsip Kerja REDKAR sebagai berikut : a. cepat dan tepat; b. partisipatif; c. koordinatif; dan d. pemberdayaan. Bagian Keempat Tugas REDKAR Pasal 8 (1) Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) : a. memantau kondisi lingkungan yang dapat terjadinya kebakaran; b. mengidenitifikasi dilingkungannya; potensi bahaya kebakaran c. melakukan pemetaaan sedehana daerah rawan kebakaran di lingkungannya; d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos tepadu di lingkungan masing-masing; e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat; f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
10 - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. (2) Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran : a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Kepala Dinas dan/atau call center Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan; b. melakukan pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran; c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran; d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar; e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran; f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan g. membantu melakukan dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya. pengawasan, menjaga (3) Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran : a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran; b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran; c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran. (4) Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran) : a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya; b. melakukan pemetaan serderhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya; c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan; d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Desa/Lurah; e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran; f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban); g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan h. membantu pengamanan lingkungan.
11 - Bagian Kelima Fungsi REDKAR Pasal 9 (1) REDKAR berfungsi sebagai berikut: a. membantu dan penyelamatan dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya; petugas pemadam kebakaran b. membantu dan penyelamatan dalam upaya pertolongan awal korban kebakaran di lingkungannya; petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), REDKAR berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dan penyelamatan. c. membantu petugas pemadam kebakaran Bagian Keenam Panca Dharma REDKAR Pasal 10 (1) Panca Dharma REDKAR berbunyi : "Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji : 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. 4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran. 5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas." (2) Panca Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diamalkan oleh setiap anggota REDKAR. (3) Panca Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diucapkan pada saat pelaksanaan pengukuhan keanggotaan REDKAR dan/atau acara resmi lainnya. (4) Pengucapan Panca Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibaca oleh petugas yang dihunjuk.
12 - BAB VI STANDAR OPERASI PROSEDUR Pasal 11 (1) Standar Operasi Prosedur REDKAR : Pada operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut: a. saat terjadinya kebakaran dan/atau informasi kejadian kebakaran dan/atau laporan atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan; b. relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar informasi awal kejadian terdekat untuk memberikan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian; c. petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, informasi awal kejadian pimpinan operasi menerima kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi tugas mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; d. setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau selesai, pimpinan operasi darurat non kebakaran memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
13 - BAB VII PERLENGKAPAN DAN SERAGAM REDKAR Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah, dapat menyediakan perlengkapan dan sebagai penunjang seragam pelaksanaan tugas REDKAR. pemadaman kebakaran (2) Pemerintah Desa, dapat menyediakan perlengkapan dan seragam REDKAR di wilayah desa masing - masing dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas. (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. alat pemadam api ringan; b. pakaian anti api; c. helm; d. ember; e. pasir; f. selimut api; g. kapak damkar; h. dan lain-lain yang merupakan peralatan dasar pemadam kebakaran. (4) Seragam REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang REDKAR dan lambang pemerintah daerah. b. topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam dan tulisan relawan. (5) Seragam REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) identitas, ditetapkan dengan maksud untuk membentuk keseragaman, jiwa korsa, semangat pengabdian dan meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi saat REDKAR. melaksanakan tugas. Seragam REDKAR digunakan pada (6) Seragam REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
14 - BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan secara berjenjang kepada REDKAR dengan : a. memberikan program pendidikan dan latihan kepada anggota REDKAR; b. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan fungsi REDKAR; dan c. pembekalan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat untuk pemadaman kebakaran pada anggota REDKAR. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada REDKAR melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja REDKAR Desa/Kelurahan dan Kecamatan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Pembiayaan REDKAR dalam dan pencegahan program kegiatan dan pemberdayaan masyarakat penanggulangan kebakaran dapat bersumber dari : a. APBDes/ Dana Kelurahan ; b. APBD Kota Gunungsitoli; c. APBD Provinsi Sumatera Utara; d. APBN; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan dalam Peraturan Perundang-Undangan. (2) Dalam hal pembiayaan kegiatan REDKAR Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta dunia usaha/organisasi sosial/lembaga peduli kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat pelaksanaan pembinaan REDKAR di Desa/Kelurahan; tentang
16 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR TANGGAL TENTANG : 39 TAHUN 2022 : 18 Juli 2022 : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN A. Seragam REDKAR Lambang Damkar Lambang REDKAR Tulisan Relawan Damkar Nomor Register Lambang Daerah B. Topi REDKAR C. Lambang Pemadam Kebakaran
17 D. Lambang REDKAR Keterangan: Makna Lambang REDKAR : a. warna dasar biru mengandung makna kesetiaan dan kesiapsiagaan. b. warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas. c. warna kuning mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati. d. e. tulisan REDKAR berwarna merah mengandung makna relawan kebakaran. gambar mobil pemadam kebakaran mengandung makna REDKAR merupakan bagian dari keluarga besar pemadam kebakaran dan penyelamatan. gambar orang menggunakan topi dan kapak mengandung makna REDKAR dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan alat pelindung diri dan perlengkapan. tulisan Relawan Pemadam Kebakaran berwarna putih mengandung makna sebagai keikhlasan REDKAR dalam melaksanakan tugas. f. g. WALI KOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA