BAB III BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARYA CIPTA BUKU DALAM ASPEK PERDATA A. Akibat hukum karya cipta buku melalui internet berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual dan KUHPerdata Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh undang-undang atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum suatu badan hukum.38 Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, akibat berarti sesuatu yang merupakan akhir atau akibat dari suatu peristiwa, keadaan atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata akibat/akibat hukum mengandung arti akibat atau akibat yang langsung, kuat, atau sah. Dalam kepustakaan hukum dikenal tiga jenis akibat hukum: a. Akibat hukum berupa timbul, berubah atau berhentinya keadaan khusus itu; b. Akibat hukum berupa penciptaan, perubahan atau pemutusan hubungan hukum; c. Akibat hukum berupa pidana yang tidak diberikan oleh badan hukum (perbuatan melawan hukum). Terkait dengan akibat hukum terhadap penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dalam aspek keperdataan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 38 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39 41
1. Menurut Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Menurut Pasal 1 angka 3 Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dan Pasal 1 angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Terkait dengan Akibat Hukum atau pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta antara lain: Pasal 72 Ayat 1 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 42
Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Ayat 9 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 43
rupiah)". Pasal 73 Ayat 1 : "Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan". Ayat 2 : "Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dapat bidang dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan". seni dan bersifat unik, 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Ganti rugi dalam bidang hukum perdata adalah penyerahan manfaat yang adil sebagai akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian/perjanjian. Yahya Harahap, ganti ruginya adalah "kerugian yang nyata" atau "fietelijke nadeel" yang disebabkan oleh kegagalan dalam melakukan.39 Kerugian nyata ini ditentukan dengan membandingkan situasi yang tidak dilakukan oleh debitur. Dibahas lebih lanjut oleh Harahap, maka kita dapat memperoleh rumusan, besaran ganti rugi menurut besar kecilnya nilai kegiatan yang menjadi pokok akad, dibandingkan dengan perkara yang menyebabkan wanprestasi, adalah kurang lebih "wajar" jumlah. Atau ada yang menganggap besarnya ganti rugi "sebesar kerugian yang sesungguhnya" dari kreditur, sehingga dikurangi amortisasi keuntungan yang diperoleh. Jika diamati lebih dekat, kerugian adalah arti relatif berdasarkan perbandingan dua situasi. Kerusakan adalah perbedaan (tidak menguntungkan) antara situasi yang akan dihasilkan dari pelanggaran standar yang tidak akan 39 M. yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66. 44
terjadi. Dengan kata lain, kerugian adalah keadaan berkurangnya harta milik salah satu pihak akibat suatu perjanjian (oleh kontrak atau undang-undang) sebagai akibat pelanggaran norma oleh pihak lain. Untuk setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, pelaku harus membayar ganti rugi berupa biaya (expense), kerugian (shadow) atau bunga (interest).40 Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: "Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini." Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:41 a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost). b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Selain itu, menurut Purwahid Patrick, ia menjelaskan secara rinci unsur- unsur kerugian. Menurut Patrick, korban terdiri dari dua unsur:42 40 Gunagera, op.cit, hlm. 174 41 Abulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41. 42 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14. 45
a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi. b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi bunga. Kadang-kadang kerugian itu hanya kerugian yang diberikan, tetapi kadang-kadang mencakup kedua unsur itu. Memberikan ganti rugi sebagai akibat penggunaan hak salah satu pihak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak lain, ganti rugi meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Kesebandingan Tingkat perbandingan hak yang hilang dan penggantinya harus adil menurut hukum dan kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. Misalnya ganti rugi harus sebanding dengan hak yang akan diperoleh dan tidak boleh ada pengganti yang tidak merugikan pemegang hak. 2) Layak Selain proporsionalitas, kompensasi harus dapat diterima jika penggantian tidak terkait dengan hak yang hilang. 3) Perhitungan Cermat Perkiraan harus akurat, termasuk penggunaan waktu, biaya, dan nilai. Agar kepentingan umum tidak menyimpang dari arti pentingnya dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip hukum umum mengenai ganti kerugian harus diperhatikan: a. Asas kesanggupan hukum atau legal capacity atau kecakapan hukum didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara dapat bertindak menurut hukum dalam keadaan tertentu. 46
47 Tindakan yang dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pemilikan yang sah turut menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. b. Asas Persamaan Hukum Asas ini bersumber dari Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Perubahan ke-4 UUD 1945, yang memuat akibat antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan kewajiban diatur dan harus dibaca dalam nafas yang sama dan dijalankan secara seimbang. Prinsip persamaan di depan hukum menerapkan dua tindakan pengendalian (toetsingsmaatstaven), yaitu: Tindakan ini dalam pengambilan keputusan atas kebijakan negara. Ini adalah ukuran untuk menentukan kebijakan yang menjadi dasar keputusan. Tujuan pelaksanaan hak dan kewajiban harta adalah terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepercayaan hukum dan kepentingan masyarakat. c. Asas-asas musyawarah Substansi pokok musyawarah adalah kenyataan khusus bahwa manusia mempunyai pikiran dan kehendak serta kesanggupan dan kesanggupan untuk bertindak, yang mempunyai arti hukum. Pelaksanaan asas musyawarah menimbulkan dua persoalan penting, antara lain: Kedudukan warga negara sebagai manusia dalam hubungan dengan negara, yang dijalankan oleh pemerintah dan kewenangannya berdasarkan kebebasan manusia, terhadap kewenangan negara untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan. masalah. berkaitan dengan tanah, yang didasarkan pada kekuasaan negara atas tanah.
B. Bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual dan KUHPerdata Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, penyalahgunaan karya cipta merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian dan permasalahan sering muncul dalam konteks ini. Hak Cipta adalah suatu bentuk kekayaan intelektual dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, serta digital dan non- digital. Selain itu, karya kreatif itu sendiri bersumber dari pikiran, perasaan, dan karsa senimannya. Penyalahgunaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan, sikap, tindakan, ucapan atau pikiran, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan niat buruk untuk tujuan mengeksploitasi kepentingan seseorang untuk merugikan mereka.43 Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan karya cipta adalah suatu bentuk perilaku atau tindakan yang merugikan orang lain dengan melakukan perbuatan buruk terhadap karya cipta tersebut untuk keuntungan pribadi atau kolektif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karya yang dilindungi hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi dan diberikan jaminan hukum berupa perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik hak cipta, untuk dihindari. Mengenai ganti rugi, ada beberapa bentuk ganti rugi yang dijelaskan dalam beberapa undang-undang, antara lain: 43 (Diakses pada Tanggal 22 Oktober 2022) 48
1. Menurut Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ganti kerugian atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut (UU Hak Cipta) dapat dilihat dari beberapa pasal antara lain Pasal 56, Pasal 58, dan Pasal 70 UU Hak Cipta. Pasal 56 menjelaskan terkait dengan suatu legalitas untuk melakukan penuntutan terhadap ganti kerugian yang dialami oleh pencipta antara lain: Ayat 1 : "Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu". Ayat 2 : "Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh dari atau penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta". sebagian penghasilan yang diperoleh Ayat 3 : "Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta". Selanjutnya Pasal 58 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Selain itu Pasal 70 menjelaskan bahwa Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta 49
50 penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas berbagai pasal tentang bentuk ganti rugi hak kekayaan intelektual yang diatur dalam UU Hak Cipta berupa: 1. Pergantian Kerugian dengan melakukan pembayaran ganti kerugian. 2. Pengakuan terhadap karya cipta seseorang dari si peniru atau yang melakukan plagiat hak cipta. 3. Dan melalukan pergantian-pergantian lain sebagaimana putusan pengadilan niaga antara lain: a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.
Selain itu sebagaimana penjelasan BAB XII mengenai ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta pada Pasal 72 dan Pasal 73 menjelaskan bahwa: Pasal 72 Ayat 1 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ayat 2 : "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Ayat 3 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Ayat 4 : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Ayat 5 : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Ayat 6 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". 51
Ayat 7 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Ayat 8 : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ayat 9 : "Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Pasal 73 Ayat 1 : "Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan". Ayat 2 : "Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dapat bidang dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan". seni dan bersifat unik, 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kerugian juga dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 dan 1366, KUH Perdata pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain adalah apakah perbuatan itu dalam untuk menghilangkan kerusakannya, dia mengkompensasinya." Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan ketentuan lain: "Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang 52
disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaiannya." Perbuatan melawan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, pengertian yang pertama adalah perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit yaitu. setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan ketentuan kegiatan ilegal, dalam arti luas, diusulkan dan dipromosikan oleh Molengraff. Mohlengraff mengatakan bahwa jika seseorang berperilaku terhadap orang atau entitas lain dengan cara yang berbeda dari yang diminta masyarakat, dia melakukan tindakan ilegal. untutan ganti rugi menurut KUH Perdata, termasuk ganti rugi karena penyiksaan, adalah sebagai berikut:44 a. Komponen kerugian. 1. Biaya. 2. Rugi 3. Bunga b. Titik awal kompensasi. Titik tolak atau saat penghitungan ganti rugi adalah saat debitur belum memenuhi kewajibannya, debitur masih melalaikan kewajibannya atau kegiatannya harus diselesaikan karena jangka waktu yang sebenarnya dilakukan atau dapat diberikan oleh debitur. c. Bukan karena force majeure. Apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong sebagai perbuatan force majeure, maka dapat menimbulkan kerugian baru bagi korban. 44 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 136. 53
d. Jika terjadi kerugian. Kompensasi hanya dapat diberikan untuk kerusakan aktual dan untuk hilangnya keuntungan atau pendapatan yang seharusnya diterima oleh korban. e. Kerugian bisa diprediksi. Kerusakan yang harus dikompensasi oleh pelanggar adalah kerusakan yang dapat diharapkan. Faktor yang menentukan adalah terjadinya kerugian yang ditimbulkan harus diharapkan atau diperkirakan, asumsi yang ada pada saat perbuatan salah. 54