KEWARISAN ORANG HILANG (ALMAFQUD) Oleh : Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. / Wakil Ketua PA. Semarang A. PENDAHULUAN Indonesia adalah Negara yang berpendudukan mayoritas beragama Islam. Berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang datang silih berganti, mulai dari bencana banjir, tanah longsor, meletusnya gunung merapi, kerusuhan di Kalimantan Barat dan Tengah, juga Tsunami di Aceh dan lain- lain. Akibat dari musibah ini, banyak diantaranya meninggal dunia, dan adapula yang hilang tanpa diketahui keberadaannya hidup atau matinya. Kasus-kasus orang hilang atau penculikan dimasa lalu, dan pembunuhan yang dilakukan Ryan akhir-akhir ini yang banyak di sorot media masa dan elektronik, hanya sebagian kecil yang dapat diketahui masyarakat tentang keberadaan seseorang, tetapi masih banyak yang belum terungkap, adanya orang hilang tanpa diketahui keberadaannya. Begitu pula saudara-saudara kita yang pergi keluar negeri, seperti Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, China, dan Manca Negara lainnya. Mereka pergi bekerja tanpa terdaftar sebagai tenaga kerja resmi. Pemerintah Indonesia sulit melacak keberadaan warga negaranya dan keluarga yang ditinggalkan di tanah air, terkadang ditemukan adanya informasi yang terputus, bahkan puluhan tahun tidak ada kabar beritanya, hidup atau matinya. Al Mafqud adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya, karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.1 Konteknya dengan kejadian, tragedi atau musibah yang menimpa bangsa Indonesia mengakibatkan seseorang menjadi hilang atau berstatus "Mafqud". Penentuan kematian seseorang yang Mafqud, akan di kaji lebih mendalam apakah ia menjadi sebuah persyaratan yang mesti di penuhi sebelum harta warisan itu di selesaikan pembagiannya, ataukah hanya cukup dihubungkan dengan dugaan kuat saja. Ketentuan penyelesaian kewarisan Mafqud (orang hilang), para fuqaha telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan argumen untuk pengoperasionalan metode penyelesaiannya. Ketetapan tentang kematian seseorang bisa jadi tidak dapat ditentukan secara hakiky, melainkan penentuan hidup dan matinya seseorang bisa dilihat dari aspek hukmy dan taqdiry.
Islam melalui aturannya yang disumbangkan lewat ijtihad para fuqaha tersebut, sebenarnya telah memberikan konstribusi pengetahuan yang berkaitan dengan ini, hanya saja akankah bisa menjawab dan menyelesaikan secara adil dan bijaksana jika hukum warisnya diterapkan sebagaimana ketentuan tersebut. B. PENGERTIAN MAFQUD Al Mafqud bahasa Arab secara harfian bermakna "hilang" atau lenyap (adl dlai'u) di katakan faqudatis Syaiu idzaa 'adhamathu (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Al Mafqud adalah isim maf'ul berasal dari kata: ادقف ادوقفم yang artinya hilang.2 Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranaya Al Mafqud adalah orang yang tidak di ketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya.3 Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah ia masih hidup atau sudah mati.4 Sehingga dalam istilah fiqh Al Mafqud bermakna "orang hilang" sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah
- دقفي دقف- meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.5 Dari beberapa pengertian, baik dari aspek bahasa maupun istilah, Al Mafqud dimaksudkan sebagai sebutan terhadap orang yang tidak diketahui kejelasan tentang hidup atau matinya, oleh sebab menghilangnya seseorang tanpa diketahui lagi keberadaan dan domisilinya. Namun yang lebih ditekankan dalam konteks ini adalah persoalan mengenai ketidak jelasan hidup atau matinya seseorang yang hilang tersebut. Dalam kondisi yang tidak jelas demikian, sudah perlu diambil langkah- langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya, baik melalui pengumuman pada media masa, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalui cara-cara yang lainnya.6 Bertolak dari keadaan Mafqud yang serba tidak jelas sebagaimana pengertian diatas, fuqaha telah menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, diantaranya yang berhubungan dengan status isterinya, hartanya dan status kewarisannya.7 Dua diantara keadaan (alternatif) ini, yaitu yang berhubungan dengan status harta dan kewarisannya, menjadi bahasan tulisan ini. C. PENENTUAN BATAS WAKTU UNTUK MEMUTUSKAN MAFQUD MENINGGAL.
Dalam konteks status harta dan kewarisan Mafqud, fuqaha telah menetapkan hukum- hukum bagi orang hilang, yaitu harta si Mafqud tidak boleh dibagi-bagikan, atau tidak boleh di belanjakan hak-haknya sampai di ketahui keadaannya dengan jelas tentang hidup atau matinya. Hartanya ditahan dulu sampai tiba saatnya ada berita yang jelas bahwa si Mafqud di hukumkan sebagai orang yang tidak mungkin hidup lagi. Dengan kata lain, hukum asal si Mafqud itu adalah "hidup" sesuai dengan kaidah : ناك ام يلع ناكم ءاقب لصلااdan oleh karenanya, hartanya tidak boleh di bagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, yaitu pertama dengan berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Hal ini di dasarkan atas kaidah : تباثلا ةنيبلاب ناك تباثل ةنيعملاب yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan". Misalnya ada dua orang yang adil dan dapat di percaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang itu telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat di bagikan terhadap ahli warisnya. Pertimbangan hukum kedua, yaitu mendasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tesebut. Untuk penentuan batas waktu hilangnya ini, para fuqaha tampaknya berbeda pendapat. Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang (Mafqud) dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama-sama masa kelahirannya (sebaya) meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang-orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggalnya orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara ini, maka diperkirakan dengan waktu.8 Imam Syafi'i menurut pendapatnya yang shahih menyatakan bahwa batasan waktu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu, jika hakim telah memutuskan kematiannya berdasarkan hasil ijtihadnya dengan memperhatikan batas usianya yang pada umumnya orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka dapat diputuskan bahwa Al Mafqud sudah meninggal.9 Malikiyah berpendapat bahwa menganggap orang yang hilang itu mati, dalam hal berhubungan dengan hartanya, adalah pada umur kebanyakan manusia, yaitu 70 tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih atau terkuat. Usia manusia, khususnya umat Nabi Muhammad Saw berada pada interval 60 sampai 70 tahun seperti yang tersebut
dalam sebuah riwayat (dalam lafaz hadits secara umum) yang menyatakan "Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun". Dalam mazhab ini pula disebutkan bahwa keputusan mengenai pembatasan tersebut diserahkan kepada qadhi sesuai situasi dan kondisi saat itu. Sementara itu, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tenggang waktu yang akan diputuskan oleh qadhi (Hakim) tentang kematian orang yang hilang, berbeda- beda menurut perbedaan situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau sebaliknya, dapat menyebabkan orang hilang tersebut selamat. Dua keadaan yang dimaksudkan mempunyai konsekuensi terhadap perbedaan atau batas waktu penentuan kematian si mafqud. Keadaan pertama, orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, berhaji atau menuntut ilmu.10 Dalam kondisi demikian, tenggang waktu yang akan di putuskan oleh qadhi mengenai kematiannya di serahkan kepada wali al amr atau orang yang mewakilkannya. Sebelumnya, telah dilakukan upaya penyelidikan dan pencarian secara optimal untuk mengetahui dengan pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Keadaan seperti ini sebagian ulama Hanabilah memberikan batasan waktu 90 tahun atau 70 tahun. Bahkan ada diantara mereka yang menyatakan sampai 120 tahun terhitung dari masa kelahirannya orang hilang tersebut. Pendapat kedua, menyerahkannya kepada hasil ijtihad Hakim yang memeriksanya. Hasil ijtihad itulah yang di pergunakan untuk memutuskan keberadaan si mafqud. Keadaan kedua, orang yang hilang di perkirakan tidak selamat atau meninggal, diantaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau perampokan, orang yang pergi perang (hilang di medan perang atau sesudah serangan) dan yang lainnya. Dalam kondisi demikian, seluruh kerabatnya diharuskan menunggu selama 4 tahun sejak orang itu hilang. Apabila tenggang waktu itu tetap tidak ada kabar, qadhi boleh memberikan keputusan mengenai kematiannya, dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan qadhi ditetapkan.11 Pendapat ulama Hanabilah ini berdasarkan riwayat dari Imam Malik yang menyebutkan bahwa isteri dari orang yang hilang di wilayah Islam, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim, apabila sampai masa 4 tahun. Dalam Muwattha disebutkan pada pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1929 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Ditetapkan kematian mafqud yang bepergian ketempat yang memungkinkan dia mati sesudah 4 tahun dari tanggal
kepergiannya. Adapun dalam segala situasi yang lain, maka urusan batas waktu yang sesudahnya ditetapkan kematian mafqud itu diserahkan kepada Hakim. Hal itu dilakukan setelah diadakan penyelidikan mengenai dia dan segala cara yang mungkin dan menyampaikan kepada pengetahuan apakah si mafqud itu dalam keadaan hidup atau mati". D. PUTUSAN HAKIM / PENGADILAN TERKAIT PENENTUAN KEMATIAN HUKMY Penentuan seorang mafqud dapat di hukumkan sebagai orang yang telah meninggal, tampaknya dari beberapa pendapat fuqaha menghendaki adanya keterlibatan hakim/putusan pengadilan. Pendapat fuqaha ini, meskipun dalam penentuannya memperiotaskan pada masalah "melihat orang-orang yang sebaya dengan si mafqud", kemudian batas waktu atau usia dan lamanya (masa) hilang hingga mencapai 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun atau bahkan 120 tahun atau dengan memperhatikan pada kondisi dan kejadian yang memungkinkan dua keadaan si mafqud, namun penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Hakim atau qadhi dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum Acara yang berlaku, mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan. Sedangkan pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad.12 Karena itu ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekatkan pada wujud kemaslahatan. Selain itu ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas. Namun demikian dalam memutuskan hukum bagi si mafqud di era reformasi dan teknologi modern seperti sekarang, dan dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakim pun hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan- pertimbangan diatas, dan perlu ketelitian efektivitasnya. Fasilitas penerangan baik melalui media cetak maupun elektronik, sudah barang tentu sangat membantu tugas- tugas hakim dalam upaya menetapkan status al mafqud.13 Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (mafqud), maka yang menjadi persoalan dalan hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si
mafqud yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal diantara persyaratan ahli waris itu adalah "Kepastian hidupnya atau kepastian matinya" pewaris sebagai persyaratan muwarrits. Oleh sebab itu ketika kita mengoperasionalisasikan kewarisan mafqud ini, paling tidak ada 2 hal yang harus diperhatikan: 1. Mafqud Berstatus Sebagai Muwarrits (Pewaris). Ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si mafqud itu harus ditahan (ditangguhkan) lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggung jawabkan.14 Bahkan ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada putusan hakim / Pengadilan, harta miliknya tidak boleh dibagi- bagikan kepada ahli warisnya. Adapun terkait ketidak bolehan dibaginya harta tersebut adalah: Pertama, bahwa salah satu syarat kewarisan itu ialah adanya kematian si muwarrits, baik mati hakiky maupun mati hukmy, padahal dalam konteks ini si mafqud masih diragukan tentang kematiannya. Kedua, membagi-bagikan harta milik si mafqud kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata, sementara masih ada kemungkinan ia tetap hidup, adalah membahayakan (merugikan) padanya. Bahaya itu harus ditolak dan dihindari secara mutlak sebab menurut dalil Istishhabul ashlu. Suatu dalil untuk menetapkan hukum sesuatu atas dasar keadaan semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan hal yang lain, dan keadaan inilah yang dijadikan dasar menentukan hukum hidupnya. Oleh sebab itu ia masih mempunyai hak dan milik penuh terhadap harta bendanya. Jika suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, sudah barang tentu ia dapat mengambil kembali seluruh harta bendanya yang sedang ditangguhkan, tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena ada bukti-bukti otentik, atau ada surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya sehingga disebut "mati hakiky" atau adanya putusan "mati hukmy". Sebagai upaya yang bisa ditempuh keluarga korban dalam rangka penyelesaian harta dan masalah kewarisannya, maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si mafqud yang masih dipeliharakan tersebut, terhitung mulai tanggal kematian yang ditetapkan hakim atau berdasarkan putusan Pengadilan. 2. Mafqud Berstatus Sebagai Waris (Yang Mewarisi). Kebanyakan ulama fuqaha sependapat bahwa bagian si mafqud yang bakal di terimakan kepadanya di tahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan pertama bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah
"hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris", padahal hidupnya si mafqud (orang yang mewarisi) masih diragukan. Kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya, adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris. Satu- satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris itu ialah menganggap kematian si mafqud. Atas dasar itu, jika diantara waris ada yang mafqud, dan belum diketahui kejelasannya secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah mati, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, atau sebaliknya, tidak dapat di putuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah mati. Oleh karena itu pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai keberadaan si mafqud di ketahui. Jika suatu saat si mafqud muncul dalam keadaan hidup sedangkan harta pewaris sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris berdasarkan putusan hakim / Pengadilan, maka si mafqud tadi berhak mengambil bagiannya yang sedang ditahan oleh ahli waris yang memang disediakan untuknya. Namun jika putusan hakim tentang kematiannya, sedangkan harta sudah dibagikan kepada ahli waris telah habis atau rusak, maka ahli waris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menggantinya atau menukarkannya demi untuk menghormati dan melaksanakan putusan hakim.15 Terkait dengan persoalan ini, jika seseorang mati dan ia mempunyai ahli waris, di antaranya ada yang mafqud, maka orang yang hilang itu mempunyai dua keadaan dan kemungkinan yakni adakalanya menghijab orang yang bersamanya dengan hijab hirman, atau adakalanya bersyarikat dengannya dalam hal mewarisi.16 ia tidak menghijab orang yang bersamanya, tetapi Keadaan Pertama Waris Yang Hilang Menghijab. Apabila ahli waris mafqud itu menghijab, maka seluruh harta peninggalan pewaris harus disimpan. Ahli waris (selainnya) dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan si mafqud itu jelas. Jika ia benar-benar masih hidup, maka ia berhak mengambil harta itu seluruhnya. Apabila hakim menetapkan kematiannya dengan "mati hukmy" maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar atau banyak sedikitnya bagian yang sudah di tetapkan untuk mereka, baik sebagai ashhabul furudh atau ashabah. Keadaan Kedua Waris Yang Hilang Tidak Menghijab.
Jika si mafqud sebagai waris yang tidak dapat menghijab hirman oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si mafqud saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya bisa saja diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si mafqud. Maka setiap ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup atau matinya, atau selama belum ada keputusan hakim mati hukmy, ia hanya boleh di berikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yaitu perkiraan si mafqud dalam keadaan hidup dan perkiraan mafqud sudah meninggal. Terhadap hal demikian, perlu dilakukan upaya penyelesaian pembagian warisannya dengan membuat perumpamaan atau perkiraan-perkiraan. Ini di kerjakan semata- mata untuk melindungi si mafqud dengan tidak menyia-nyiakan hak para waris lainnya, sebab barangkali nantinya persoalan ini akan menjadi jelas. Selain itu adapula kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh ahli waris tersebut, paling tidak ada tiga keadaan: 1. Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain. Oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapatkan apa-apa. 2. Bagian warisanya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruh, ketika si mafqud itu di hukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapat bagiannya secara sempurna. 3. Bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagiannya yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan. Untuk lebih jelasnya, dapat di perhatikan illustrasi contoh pertama, yakni kasus kewarisan dengan struktur waris yang terdiri dari seorang anak laki-laki (mafqud) dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisan yang ditinggalkan misalnya Rp. 10.000.000,-. Penyelesaian kasus kewarisan mafqud ini di tempuh dengan dua cara: Anak laki-laki (mafqud) di hukumkan masih hidup: Ahli Waris Anak laki-laki Saudara laki-laki kandung Fardh Ashabah Mahjub Asal Masalah 1, Perolehan 1 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 10.000.000,-
Jika si mafqud di hukumkan sudah meninggal: Ahli Waris Saudara laki-laki kandung Fardh Ashabah binafsih Asal Masalah = 1 1 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 10.000.000,- Oleh karena menurut ketentuan, jika seseorang ahli waris menurut salah satu perkiraan tidak mendapat bagian karena terhijab hirman oleh si mafqud, maka saudara
laki-laki kandung dalam contoh pertama tersebut, tidak boleh di berikan sedikitpun, jadi seluruh harta warisan tersebut harus di tangguhkan sampai ada kejelasan tentang status hidup atau matinya anak laki-laki yang hilang. Contoh kedua, ahli waris terdiri dari seorang isteri dan 2 orang saudara laki- laki kandung, satu diantaranya mafqud, jika harta yang di tinggalkan berupa tanah perkebunan seluas 80 ha, maka penyelesaiannya dengan perkiraan: Saudara laki-laki kandung (mafqud) di hukumkan masih hidup: Ahli Waris Isteri 1 Saudara laki-laki kandung 1 Saudara laki-laki kandung (mafqud) Fardh 1/4 Ashabah Binafsih Asal Masalah = 4, Perolehan 1/4 x 80 ha = 20 ha 3 30 ha /4 x 80 ha = 60 ha 30 ha Saudara laki-laki kandung (mafqud) di hukumkan sudah meninggal: Ahli Waris Isteri 1 Saudara laki-laki kandung Fardh 1/4 Ashabah Asal Masalah = 4, Perolehan 1/4 x 80 ha = 20 ha 3/4 x 80 ha = 60 ha Tampak dari hasil penyelesaian di atas, si mafqud sekalipun di perkirakan masih hidup atau sudah mati, bagi isteri tetap menerima bagian yang sama besarnya, yakni ¼ bagian atau sebanyak 20 ha tanah perkebunan. Sedangkan bagian yang diberikan kepada saudara laki-laki yang ada (tidak mafqud) yaitu bagian yang terkecil di antara dua perkiraan tersebut, yaitu 30 ha. Sisanya 30 ha di tangguhkan untuk si mafqud. Jika nantinya si mafqud kembali dalam keadaan hidup, maka yang 30 ha (yang ditahan) diserahkan kepadanya. Namun jika ia tidak kembali dalam keadaan hidup atau sudah di putus oleh hakim atas kematiannya dengan "mati hukmy", maka jumlah yang ditahan sebesar 30 ha diberikan / ditambahkan lagi kepada saudara laki-laki yang tidak mafqud hingga ia memperoleh 60 ha dari keseluruhan tanah perkebunan yang di wariskan pewarisnya. Kalau sudah ada putusan hakim tentang kematian si mafqud, sedang tanah perkebunan terlanjur sudah diserahkan kepada saudara laki-laki yang tidak mafqud, dan kebetulan masih tersisa 15 ha, karena sudah terjual misalnya, maka saudara laki- laki yang tadinya mafqud dan kembali dalam keadaan hidup tersebut tidak dapat menuntut bagiannya yang 30 ha. Ia hanya berhak mengambil sisanya yang 15 ha itu, sebagai penghormatan atas keputusan hakim dalam proses penyelesaian kewarisan orang hilang. Contoh ketiga, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, ibu, seorang saudari perempuan sebapa dan seorang saudara laki-laki sebapa yang mafqud. Cara
penyelesaiannya dengan dua perkiraan: Si mafqud (Saudara laki-laki sebapa) di hukumkan masih hidup: Ahli Waris Fardh Asal Masalah = 6 Ditashhih = 18 Suami Ibu 1 Saudara perempuan sebapa 1 Saudara laki-laki sebapa (mafqud) 1/2 1/6 Ashabah Bighairih Ashabah Bighairih 1/2 x 6 = 3 x 3 = 9 1/6 x 6 = 1 x 3 = 3 2 2/6 x 6 = 2 x 3 = 6 4 Jika si mafqud (Saudara laki-laki sebapa) di hukumkan sudah meninggal: Ahli Waris Suami Ibu 1 Saudara perempuan sebapa Fardh 1/2 1/3 1/2 Asal Masalah 'aul ke 8 3 2 3 Penyelesaian kasus kewarisan mafqud melalui cara perhitungan dengan dua perkiraan di atas, yaitu khusus untuk perkiraan pertama dengan menghukumkan si mafqud masih hidup, maka kasusnya di sebut dengan faridhah al'adilah. Asal masalahnya mendapat pentashhihan dari 6 menjadi 18 (karena dikalikan dengan angka 3 sebagai konsekuensi penyelesaian pembagian ashabah bighairih). Ibu terhijab nuqshan dengan hidupnya mafqud karena jumlah saudara menjadi berbilang. Saudari perempuan menjadi ashabah karena mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki (sederajat) dan sama-sama dihubungkan melalui kerabat bapanya. Sedangkan perkiraan kedua, dengan menghukumkan si mafqud sudah meninggal, maka kasus warisnya adalah 'aul atau faridhah al 'aulah, dari asalah masalah 6 'aul menjadi 8. Ibu mendapat 1/3 karena saudara pewaris hanya satu orang dan tentu saja tidak bisa menghijabnya secara nughsan. Disamping tidak adanya anak pewaris di dalam stuktur kasusnya. Saudari perempuan sebapa berstatus sebagai ashhbul furudh yang mendapat bagian ½ karena satu orang, disamping tidak terdapatnya saudari perempuan kandung (yang seyogyanya di prioritaskan mendapat 1/2. Hal ini telah jelas di terangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Operasional metode perhitungan waris mafqud sebagai contoh ketiga ini, untuk semua waris, baik suami, ibu, ataupun saudari perempuan sebapa. Semuanya harus diberikan alternatif bagian terkecil yakni menurut pentaqdiran mafqud di hukumkam meninggal. Konkritnya untuk sementara suami hanya di berikan bagian sebesar 3/8 saja
(bukan 1/2 atau 3/6 atau 9/18). Ibu diberikan 1/6 atau 3/18 (bukan 1/3 atau 2/6 atau 2/8 dengan angka 'aulnya). Saudari perempuan sebapa (sementara) boleh diberikan sebesar 2/18 dari hasil pentashhihan asal masalah 6 (bukan ½ atau 3/8 dari angka aulnya). Penyelesaian kewarisan sebagai metode yang digariskan fuqaha terkait dengan kewarisan orang hilang, baik mafqud itu berstatus sebagai waris atau sebagai muwarrits. E. KESIMPULAN. Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat di simpulkan sebagai berikut: Penentu kewarisan orang hilang (mafqud) pada dasarnya bisa terjadi pada diri seseorang yang akan di bagi hartanya (muwarrits) ataupun terhadap seseorang yang berstatus sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewarisnya. Bertolak dari kewarisan orang hilang ini, tidak bisa terlepas betapa pentingnya vonis hakim / Pengadilan dalam proses penyelesaiannya. Penetapan kematian secara hukmy terhadap pewaris yang hilang menjadi persyaratan utama bagi terjadinya waris mewarisi, sedangkan terhadap ahli waris yang hilang, hal itu akan menjadi penentu bagi kejelasan ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya secara sempurna, jika terkait adanya hijab hirman atau hijab muqshan. Disamping itu adanya kemungkinan untuk mendapatkan bagian tambahan atas harta yang diwariskan oleh muwaritsnya. Terkait penyelesaian kewarisan orang hilang ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pribadi muslim dan di dalamnya terkandung hikmah dan tujuan yang agung. Karena sesungguhnya apa yang sudah menjadi ketentuan-Nya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. .
CATATAN KAKI 1 Hasanain Muhammad Makhluf, Al Mawaris fi al syaria'ah al Islamiyah, (Kairo Lajnah al Bayan al 'Arabiyah, h, 191. 2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al Qur'an, 1973), h. 280. Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressef, 1997), Cet. XIV, h. 1066 menyebutkan faqada, faqdan, wafuqdanan, berarti kehilangan. 3 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Bukti Press, 1988), h.108. 4 Muhammad Ali Ash Shabumy, Al Mawaris fi al Syari'at al Islamiyyah 'ala Dhawil Kitab wa al Sunnah, 1399 H / 1979, Cet ke-2, h. 196. 5 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1988), h. 138. 6 Ibid, h. 138. 7 Wahbah Al Zuhaily, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu, (Dar al Fikr, t.th), juz VIII, h. 419. 8 Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, Ahkam Al Mawarits fi al fighi al Islamy, (Mesir : Maktabah ar Risalah ad Dauliyyah, 2000-2001), terjemahan Addys Al Dizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, Maret 2004). Cet. Pertama, h. 377. 9 Muhammad Ali Ash Shabuny, Hukum Kewarisan Menurut al Qur'an dan Sunnah, terj. Hamdan Rasyid, (PT. Dar al Kutub al Islamiyah Indonesia, t.th), h. 243. 10 Sayyid Sabiq, Fiqh as Sunnah, (Dar al Al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th), jilid ke 3, h. 282. 11 Ibid. 12 Muhammad Salam Madkur, al Qadhau fi al Islam, alih bahasa oleh Imron, Peradilan Dalam Islam (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), Cet. Keempat, h. 53 - 60. 13 Ahmad Rofq, Op Cit, h. 140. 14 Muslich Maruzi, Asas Al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Jakarta : Pustaka Amani), Cet. II, h. 88. 15 Muh. Abdur Rahim al Kisyka, Al Muhadharat fii Mirats al Muqaran, h. 40. Yusuf Musa, Al Tirkah wa al Mirats fi al Islam, h. 350 sebagaimana dalam Fatchur Rahman, Op Cit, h. 506. 16 Muhammad Ali Ash Sabuny, terj. Sarmin Syukur, Hukum Waris Islam, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Cet I, h. 252.