Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora Vol.1, No.2 Mei 2023 e-ISSN: 2964-982X; p-ISSN: 2962-1232, Hal 269-285 DOI: Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang Zakia ALdeo1, Afifah Rahma Aulia2, Yusuf Efendi3, Syamsir4 1,2,3,4Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Alamat: Universitas Negeri Padang Email: Abstract.The purpose of the issuance of Regional Regulation No. 3 of 2014 is so that street vendors can meet the requirements and be monitored so they can move to a place provided by the Padang City Government. This decision was taken to create 6 cities of Padang that are comfortable, safe and beautiful. According to a survey conducted by researchers, the location of street vendors (PKL) has a very negative effect on the smoothness, cleanliness and orderliness of public spaces, which of course needs government support or government mapping to create comfort and convenience. Running road use works fine. With these considerations, the authors are interested in further analyzing regional regulations related to the arrangement and empowerment of street vendors in order to understand the real facts. Therefore, the author presents a mini study entitled "Strategy in structuring street vendors in the Padang Beach area". Keywords: Regional Regulation No. 3 of 2014, Street Vendors, Strategy Abstrak.Tujuan dikeluarkannya kebijakan Perda No. 3 Tahun 2014 adalah agar pedagang kaki lima dapat memenuhi syarat dan terpantau agar dapat pindah ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang. Keputusan ini diambil untuk mewujudkan 6 kota Padang yang nyaman, aman dan indah. Menurut survey yang dilakukan peneliti, lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat berpengaruh negatif terhadap kelancaran, kebersihan dan ketertiban ruang publik, yang tentunya perlu dukungan pemerintah atau pemetaan pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan. Menjalankan penggunaan jalan berfungsi dengan baik. Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut peraturan daerah yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar dapat memahami fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, penulis menyajikan kajian mini dengan judul " Strategi dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Pantai Padang ". Kata kunci: Perda No 3 Tahun 2014, Pedagang Kaki Lima, Strategi LATAR BELAKANG Peraturan Daerah Kota Padang Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Perizinan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya dengan menggunakan tempat niaga bergerak atau tetap, Kota Padang. Jalankan infrastruktur, ruang publik dan lahan. dan bangunan milik pemerintah dan/atau badan swasta tidak akan dikenakan biaya. PKL adalah pedagang barang yang berdagang di lokasi pinggir jalan, yang dapat Received April 30, 2023; Revised Mei 21, 2023; Acapted: Juni 27, 2023 * Zakia ALdeo,
mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki karena area yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah area pejalan kaki. Keberadaan PKL di beberapa kawasan perkotaan seperti Pantai Purus Padang sedikit mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan pengendara dan pejalan kaki. Tidak jarang kemacetan mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan juga keindahan kawasan wisata. Akhir-akhir ini muncul permasalahan dikalangan perencana yang disebabkan oleh banyaknya gejala pembangunan fisik di perkotaan yang melanggar peraturan tata ruang. Ini membutuhkan pertimbangan aplikasi yang lebih hati-hati. Perkembangan ruang kota yang dipengaruhi oleh keberadaan sektor formal dan informal seringkali menemui kendala pada saat-saat tertentu karena kebutuhan ruang untuk aktivitasnya. Permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak teratur merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah kota, karena pemanfaatan ruang kota tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan adalah salah satu masalah yang paling bermasalah saat ini. Pemerintah di perkotaan, terutama di kota-kota besar, harus berhadapan dengan berbagai masalah yang semakin rumit dan menumpuk sementara kapasitas dan sumber daya kota untuk menampungnya tidak mencukupi. Meningkatnya pengangguran, meningkatnya kejahatan, pelayanan publik yang tidak memadai di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, dll. adalah beberapa gambaran suram yang mencerminkan permusuhan daerah perkotaan. Ketertiban dan kenyamanan kota (readiness and convenience) merupakan turunan utama dari fungsi tata ruang kota. Tujuan utama penataan ruang kota adalah untuk menciptakan keselarasan antar fungsi ruang kota. Penataan ruang kota menjadi keharusan karena dinamika tata ruang kota cenderung berubah menjadi kompetisi, yang dapat menimbulkan konflik wilayah. Potensi konflik ini harus diantisipasi melalui tata ruang yang baik. Salah satu kemungkinan penyebab konflik penggunaan lahan adalah kegiatan ekonomi perkotaan. Kegiatan komersial kota dibagi menjadi dua kelompok: Pertama, sektor formal (perusahaan), yang bentuknya terorganisir, beroperasi secara teratur, dibiayai dari sumber resmi, menggunakan tenaga upahan, dll. Kedua, sektor informal yang tidak terorganisir (umumnya wiraswasta), memiliki pola kerja yang tidak teratur, dibiayai sendiri, atau bersumber informal, dijalankan oleh anggota keluarga. Sektor informal sangat diminati karena kemandiriannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah serta reputasinya sebagai katup pengaman yang dapat mencegah merajalelanya pengangguran dan keresahan sosial.
Selain itu, sektor informal sangat menarik karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tren sosial ekonomi kepada pembuat kebijakan. Bagian dari kegiatan ekonomi sektor informal adalah pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tempat usaha bergerak atau tidak bergerak, prasarana kota, fasilitas sosial, ruang publik, tanah milik negara dan/atau perseorangan, serta bangunan sementara dan tidak permanen. Fenomena pertumbuhan PKL telah menjadi perhatian internasional karena menimbulkan potensi konflik yang berdampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik spasial yang diakibatkan PKL biasanya muncul ketika PKL telah menguasai ruang publik. Contoh yang sering terjadi adalah terganggunya kelancaran lalu lintas jalan sebagai tempat lalu lintas kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, upaya penataan PKL menjadi sangat penting sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan kota. KAJIAN TEORITIS Syefrizal, Magriasti, Malau, dan Yuliarti (2022) dalam artikelnya yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang, menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di kawasan jembatan siti nurbaya belum optimal. Dari penyusunan dan pelaksanaan program penataan untuk pemanfaatan ruang jembatan siti nurbaya yang menggunakan trotoar untuk berdagang oleh pedagang kaki lima masih ada. Sedangkan dalam dasar pengendalian pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi, dapat dilihat bahwa masih ada pedagang yang melanggar ketentuan umum zonasi aturan terkait peraturan daerah RTRW Kota Padang Nomor 3 tahun 2019 dan pemberdayaan dan penataan Nomor 4 tahun 2014. Artikelnya menjelaskan bahwa pelaksanaan penataan PKL di Kawasan Siti Nurbaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Batang Arau mulai dari acuan pemanfaatan ruang berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan program penataan, serta dasar pengendalian pemanfaatan berdasarkan ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi dinilai belum optimal. Namun dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Siti Nurbaya masih terdapat kendala yaitu dari pelaksana dikategorikan untuk kendala internal penataan pedagang yang terlambat melakukan penataan di Jembatan Siti Nurbaya dan sulit mengubah mindset atau Pola pikir pedagang kaki lima di jembatan siti nurbaya. Sedangkan kendala eksternal yaitu pedagang kaki lima yang kurang kesadarannya dalam arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan di jembatan siti nurbaya dan pedagang kaki lima yang belum memahami aturan yang ada khususnya di bidang penataan
ruang. Namun, kendala tersebut pedagang masih ada yang belum disediakan tempat dan belum menerima bantuan sosial sesuai dengan perjanjian pedagang kepada pemerintah setelah dilakukan penataan PKL. Upaya pemerintah kota padang dalam melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan jembatan siti nurbaya yaitu upaya penertiban dengan ja;an persuasive. Yakni melalui sosialisasi peraturan pemerintah kota, pembentukan paguyuban atau organisasi pedagang, tenda nasi serta destinasi wisata kuliner. Yohanis (2021) dalam artikelnya yang berjudul Inovasi Kebijakan Publik (Studi kasus relokasi pedagang kaki lima dari pantai purus ke lapau Panjang cimpago) Kota Padang menjelaskan bahwa tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kebijakan penataan pedagang kaki lima di pantai purus kota padang sebelum dan sesudah dilakukannya peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Berdasarkan data dan hasil penelitiannya ditemukan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam hal penataan pedagang kaki lima di pantai purus kota padang diawali dengan diterbitkannya perda no. 11 tahun 2005, kemudian diubah dengan dikeluarkannya Perda NO.04 tahun 2007 dan diubah lagi dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2014 dengan implementasinya telah dibangun Lapau Panjang Cimpago sehingga dapat dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan public di kota padang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pantai padang seperti yang dijelaskan dalam Perda No. 3 Tahun 2014 adalah dibangunnya Lapau Panjang Cimpago (LPC) dan pindahnya PKL yang selama ini berjualan di sepanjang pantai padang ke Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai tempat usaha, dapat dipandang sebagai adanya sebuah kebijakan yang inovatif dari pemerintah kota padang dalam penyelesaian permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang (pantai purus). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota padang diharapkan dapat melaksanakan kebijakan public yang berhubungan dengan peningkatan sektor pariwisata dengan penuh konsekuen. Perlu dilakukan kegiatan kampanye secara rutin melalui sosialisasi, pelatihan tentang pemanfaatan Lapau Panjang Cimpago (LPC) sehingga para pedagang yang berjualan disana dapat lebih sejahtera. Perlu ditampilkan dalam bentuk baliho daftar harga menu makanan di sepanjang pantai purus padang untuk mengelakkan permainan harga oleh para pedagang. Selain itu, pemerintah juga harus membuat rencana manajemen pengelolaan pantai purus dan Lapau Panjang Cimpago yang lebih efektif, efisien dan ekonomis guna terciptanya pembangunan sektor pariwisata yang lebih aman, nyaman, familiar dan agamis. Aldimar dan Fatimah (2023) dalam artikelnya yang berjudul Eksistensi Pedagang kaki Lima di Kawasan Pantai Muaro Lasak Kota Padang Pasca Pengembangan Kawasan Wisata
Pantai Padang (2014-2021). Penelitian ini mengkaji kondisi ekonomi pedagang kaki lima (PKL) pasca pembangunan Kawasan wisata pantai Muaro Lasak Kota Padang. Salah satu faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata. Pengembangan Kawasan wisata pantai padang merupakan salah satu inisiatif dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Padang. PKL merupakan kelompok usaha kecil yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sangat penting bagi keberadaan lokasi wisata. Pada tahun 2014, Kawasan pantai padang mengalami penertiban yang berujung pada pengusiran sementara pedagang kaki lima (PKL) dari pantai dan pembentukan dinas pariwisata.berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan terhadap infrastruktur, ekonomi dan dukungan pemerintah kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Muaro Lasak pasca pengembangan dan penertiban daerah wisata pantai padang. Kondisi infrastruktur, ekonomi dan dukungan pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah pembangunan dan penertiban daerah wisata pantai Muaro Lasak Padang yakni meningkatnya infrastruktur, perekonomian dan dukungan pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi infrastruktur meningkat yang membuat meningkatnya wisatawan yang datang ke Pantai Muaro Lasak Kota Padang. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, berpengaruh pada peningkatan pendapatan PKL per harinya. Setelah pengembangan dan penertiban, PKL yang berada di daerah pantai muaro lasak kota padang dikenal dengan perilakunya yang ramah, seperti saling menjenguk sesame pedagang kaki lima yang sakit atau datang ke pemakaman. Pertiwi (2014) dalam artikelnya yang berjudul Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota padang, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota padang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata Kota Padang secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal, baik dalam preventive control, pengawasan saat proses maupun repressive control. Preventive control telah dilakukan berupa sosialisasi dan pembinaan namun belum adanya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan dan belum menyeluruhnya pembinaan yang dilakukan. Begitu juga dengan pengawasan pada saat proses dilakukan, masih banyaknya pedagang yang tidak melaksanakan peraturan, walaupun koordinasi antara instansi terkait terjalin namun penertiban yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik.
Firmanda dan Adnan (2021) dalam artikelnya yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kebijakan dari Satpol PP dalam melakukan penertiban para PKL pada masa pandemic Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut terdiri dari faktor kesadaran, dan faktor aturan. Kesadaran merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Kesadaran Pedagang Kaki Lima diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang tertib dan juga tentram, hal ini akan membawa dampak positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Berdasarkan observasinya satpol pp telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing- masing secara maksimal, dilihat dengan hasil observasi lapangan dimana satpol pp melakukan penertiban dan himbauan hampir setiap hari, bahkan hari minggu saja mereka juga melakukan hal penertiban. Namun faktor kesadaran yang menjadi masalah yaitu pada PKL yang berdasarkan hasil observasi lapangan tidak satupun yang mematuhi protocol Kesehatan sebagaimana yang dihimbaukan oleh pemerintah daerah kota padang. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor aturan, dimana tanpa adanya aturan maka tindakan akan berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing orang secara personal. Faktor aturan juga menjadi indikator maju dan tidaknya individu atau suatu kelompok. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor aturan belum dilaksanakan dengan seutuhnya oleh PKL dan juga masyarakat yang berada di sekitar Pasar Raya Kota Padang, dilihat dengan banyaknya para PKL yang masih memakai badan jalan dan tidak mematuhi aturan protokol Kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota Padang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta implementasi kebijakan sudah cukup baik diterapkan pada masa Pandemi Covid-19 saat sekarang ini. Namun Kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang masih banyak tidak mematuhi protocol Kesehatan (PROKES) yang ada. Penyebabnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagian besar PKL yang berada di sekitaran Kota Padang. Oleh sebab itu, perlunya dukungan personal Satpol PP yang berkualitas dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidangnya, dilakukannya Pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota satpol pp, serta fasilitas pendukung dapat dipenuhi secara stranded kerja yang ada. Dalam kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL pada masa pandemic Covid 19 ini sebaiknya memberikan pengertian dan pemahaman bagi PKL untuk mentaati aturan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga
jarak (PROKES) serta mematuhi aturan penertiban yang ada seperti tidak memakai badan jalan dan tidak berjualan di trotoar sehingga tercipta Kota Padang yang tentram, tertib, bersih dan indah. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta tentang bagaimana komunikasi persuasif Satpol PP dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Padang. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa metode ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, arsip-arsip maupun media cetak merupakan media elektronik untuk melengkapi data yang diperlukan. B. Subjek Penelitian Lokasi penelitian adalah suatu objek dalam penelitian yang dimana akan menjadi tempat kegiatan penelitian. Identifikasi lokasi penelitian ini ditujukan untuk memperjelas serta mempermudah peneliti dalam menentukan sasaran lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Padang tepatnya di Kawasan wisata Pantai Padang. Dalam mengidentifikasi lokasi penelitian, Moleong (2005) mengidentifikasi cara terbaik untuk mengidentifikasi suatu bidang studi dengan mempertimbangkan teori substantif, menjelajahi lapangan dan menemukan keselarasan dengan bidang studi melalui penelitian dan penelitian mendalam pada fokus dan perumusan topik. realitas lapangan masalah. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian secara langsung kepada beberapa informan yang dapat memberikan informasi utama terhadap penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Padang dan Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitaran Pantai Padang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti subjek penelitian yang kami ambil adalah Satpol PP Kota Padang yang bertugas sebagai penertiban PKL, Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Pantai Padang dan Warga Pantai Padang.
C. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri peneliti kualitatif. Pada penelitian ini yang akan peneliti jadikan informan penelitian untuk diwawancarai merupakan orang-orang yang peneliti anggap sebagai orang yang terbaik dalam memberikan data serta informasi yang sangat dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian yang akan dimintai data dan informasi oleh peneliti. Dilihat dari subjek penelitiannya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer maupun sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi dari informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literasi lain seperti buku, hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 2. Informan Penelitian No. Nama Jabatan 1. Mursalim Kasatpol PP Kota Padang 2. Efrizal Anggota Pol PP Kota Padang 3. Mardiatri Pedagang Kaki Lima 4. Hendra Pedagang Kaki Lima 5. Rizki Pedagang Kaki Lima 6. Mardalena Pedagang Kaki Lima D. Pedoman Wawancara Adapun pedoman wawancara yang akan diajukan peneliti kepada informan penelitian sebagai berikut : 1. Satpol PP Kota Padang a. Bagaimana strategi penataan dan penertiban PKL di Kota Padang Khususnya di Kawasan wisata Pantai Padang? b. Bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Satpol PP Kota Padang dalam membangun hubungan baik dengan PKL di Pantai Padang? c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam upaya penataan dan penertiban PKL khususnya di Kawasan Pantai Padang?
d. Tindakan apa yang selanjutnya diambil oleh pihak Satpol PP jika PKL tetap memaksa untuk mendirikan lapak di area yang dilarang pemerintah kota? e. Sebenarnya apa bentuk solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam upaya penertiban PKL di Kawasan Pantai Padang ini? 2. Pedagang Kaki Lima (PKL) a. Apakah bapak/ibu tau mengenai adanya kebijakan pemerintah kota padang dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima? b. Apakah sudah ada sosialisasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pedagang kaki lima maupun sosialisme mengenai larangan berjualan di area publik? c. Apakah bapak/ibu pernah mengalami pengusiran atau penertiban oleh satpol pp? Jika pernah diusir satpol pp, bagaimana tanggapan dari bapak/ibu d. Bagaimana pandangan Bapak/ibuk terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota padang dalam upaya penataan dan penertiban PKL tersebut? e. Apakah pemerintah kota telah memberikan solusi dalam penyelesaian masalah larangan pendirian PKL di Kawasan Pantai Padang ini? f. Apa yang menjadi alasan bagi bapak/ibu tetap nekat berjualan di area yang dilarang oleh pemerintah kota? g. Adakah saran atau masukan yang ingin ibu/bapak sampaikan kepada pemerintah kota baik itu satpol pp maupun dinas pariwisata terkait dengan penertiban PKL? E. Teknik Analisis Data Peneliti menggunakan Analisis data model Miles dan Huberman, Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Miles dan Huberman (2007;16-19) prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan serta melakukan verifikasi. Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membuktikan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Reduksi Data Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan mereduksi data maka akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2. Penyajian Data Penelitian kualitatif melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. 3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah pemaknaan pola-pola yang muncul selama proses analisis data. Kesimpulan tersebut dalam bentuk proposisi tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan jenis ini dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang masih bersifat awal atau sementara. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Strategi Satpol PP dalam Melakukan penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang Dalam upaya menjalankan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2014 maka Satpol PP berperan sebagai aparat pelaksana kebijakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban langsung kepada PKL. Satpol PP mengupayakan penegakan kebijakan terkait dengan aturan penataan PKL khususnya di kawasan Wisata Pantai Padang. Kebijakan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota untuk mengatur kegiatan pedagang kaki lima di area pantai. Untuk memaksimalkan hal tersebut Satpol PP kota padang bahkan membagi anggota ke dalam beberapa tim yang meliputi mediasi dan koordinasi. Dalam upaya penataan dan penertiban PKL di Kawasan Pantai padang pemerintah kota telah melakukan beberapa strategi demi menegakkan peraturan daerah no 3 tahun 2014. Salah satunya dengan melakukan pengawasan atau monitoring terhadap PKL dengan berpatroli hampir setiap hari. Pengawasan ini mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi juga berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan, serta memperbaikinya jika terjadi kesalahan. Fungsi pengawasan sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Efrizal selaku anggota Satpol PP kota padang menyebutkan bahwa pihaknya selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang sebelum akhirnya melakukan penyitaan. Berikut ini naskah wawancara tim peneliti dengan salah seorang PKL yang membenarkan hal tersebut. ".....Satpol PP pun sudah sering memberikan sosialisasi kepada kami terkait larangan tersebut. Katanya kami pedagang diimbau untuk tidak berjualan di sekitar pantai karena dapat membahayakan berbagai pihak, terutama pengguna jalan. Kami juga diberi pembekalan pengetahuan dan pengarahan untuk berjualan ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. pihak satpol pp kota padang memang tidak akan melakukan penggusuran langsung kepada dagangan kami, mereka akan memberikan komunikasi dan himbauan rutin kepada seluruh pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sekitar pantai" Di dalam melakukan kegiatan, pedagang kaki lima masih sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan agar pedagang kaki lima mematuhi semua peraturan yang ada. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini bertugas mensosialisasikan peraturan terhadap pedagang kaki lima, sedangkan Satpol PP selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawal peraturan daerah, sesuai Perda no 11 tahun 2005 pasal 11 diberikan tugas untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan peraturan daerah termasuk pelaksanaan peraturan tentang pedagang kaki lima. Dalam melakukan kegiatannya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah seharusnya Satpol PP mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di objek wisata pantai purus agar peraturan yang ada dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Komunikasi dan Pengawasan yang dilakukan dalam Upaya Penataan dan Penertiban PKL Satpol PP Kota Padang menggunakan jenis komunikasi Persuasif dalam upaya sosialisasi dan himbauan kepada PKL. Pihak Satpol PP melakukan komunikasi dengan baik dan berupaya memberikan pemahaman kepada PKL melalui komunikasi secara langsung. "Kami membangun hubungan yang baik dengan para pedagang, bisa dikatakan kami menggunakan komunikasi persuasif dalam upaya penertiban PKL tersebut. Kami ajak mereka untuk bicara secara baik-baik terkait mengapa pol PP melakukan penggusuran dan penertiban PKL seintens mungkin. Dalam komunikasi persuasif ini, Pol PP berusaha memberikan pemahaman kepada PKL bahwa lokasi di pantai merupakan tempat umum yang dinikmati oleh banyak orang, sehingga tidak boleh digunakan untuk berjualan karena dapat mengganggu kenyamanan pengunjung " Selain memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait adanya kebijakan terkait hal tersebut, Satpol PP juga menawarkan solusi kepada para pedagang agar masih dapat berjualan
ditempat yang jauh lebih layak dan tidak mengganggu kenyamanan. Satpol PP mengarahkan PKL tersebut untuk pindah ke LPC sesuai dengan anjuran pemerintah kota, karena sejatinya LPC tersebut disediakan oleh pemerintah guna memfasilitasi PKL yang ada di Kawasan Pantai Padang ini. Berikut apa yang disampaikan oleh bapak Mursalim selaku Kasatpol PP. ".......pemerintah telah menyediakan tempat yang sesuai dan layak bagi PKL untuk berjualan, sehingga mereka dapat tetap mencari mata pencaharian tanpa melanggar aturan dan mengganggu kenyamanan publik. Kami mencoba membuka diri untuk berkomunikasi dengan tujuan membuat PKL memahami pentingnya penertiban, serta dampak positif yang dapat diperoleh oleh mereka dan masyarakat secara keseluruhan jika aturan diikuti " Dalam melakukan pengawasan petugas yang telah ditugaskan dalam mengawasi pedagang kaki lima harus melaksanakan tugasnya agar terciptanya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peraturan yang telah dibuat, setelah disosialisasikan kepada masyarakat tentu harus dilaksanakan agar tidak hanya menjadi sebuah kebijakan. a. Pelaksanaan Peraturan Setelah sosialisasi dan pembinaan dilakukan tentu harus dilihat apakah pedagang kaki lima telah melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Peneliti Pun melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima. b. b. Koordinasi Dengan Instansi Terkait Koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing kerja keras, tetapi kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. Pengkoordinasian merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, penyimpangan dan percekcokan. c. Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam melaksanakan tugasnya dinas kebudayaan dan pariwisata dengan satpol pp wajib memantau pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan objek wisata pantai purus sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan. Namun pada waktu peneliti melakukan observasi, ternyata masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di tempat khusus maupun di luar tempat khusus, seperti di lahan fasilitas umum, pinggir jalan dan di sepanjang jembatan yang melanggar peraturan berdagang. 3.Tanggapan PKL terhadap Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2014 Untuk saat sekarang ini Pantai merupakan salah satu daerah maupun kawasan yang menjadi sumber penghasilan bag para PKL tersebut. Pantai Padang maupun pantai Purus merupakan salah satu kawasan objek wisata yang dimiliki oleh kota padang, dimana hal tersebut lah yang menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung kesana. Oleh sebab itu
lah para PKL tersebut lebih memilih untuk berjualan disana, yang mana mereka dapat menerima keuntungan yg besar dengan berjualan disana serta diharapkan bisa meningkatkan perekonomian para PKL yang menggelar dagangannya di sana. Para Pedagang Kaki Lima tersebut atau bisa kita sebut dengan PKL mereka mulai menggelar lapak dagangannya dengan beraneka ragam, mulai dari perhiasan, permainan anak-anak, dan tak terlupa juga kuliner- kuliner ciri khas daerah tersebut . Dengan beraneka ragam lapak yang digelar oleh PKL tersebut juga menarik banyak pengunjung untuk datang kesana, bukan hanya untuk menikmati tempat itu sendiri tapi juga menikmati makanan-makanan yang dipromosikan disana. Berdasarkan survey yang kami lakukan, pedagang kaki lima atau disingkat PKL yang berjualan menggunakan fasilitas yang sering dilewati orang dan tempat-tempat umum seperti taman dan tempat rekreasi. Banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Namun dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Padang terhadap pedagang kaki lima masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga timbul kejadian yaitu adanya pedagang yang berjualan di tempat khusus tidak memiliki surat izin pemakaian lahan, namun tetap berjualan di kawasan Pantai Purus kota Padang dan masih ditemukannya sejumlah pedagang yang menggunakan lahan fasilitas umum, untuk berdagang, seperti berdagang di pinggir jalan dan di lahan fasilitas umum sehingga mengganggu pemandangan pantai, padahal pedagang dilarang berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuknya. Selain itu masih banyaknya PKL yang meninggalkan gerobak atau peralatan berdagangnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang. Tapi sayangnya pada saat sekarang ini kedatangan para PKL tersebut mendapat berbagai penolakan maupun kendala dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat itu sendiri, para wisatawan yang datang dan tak terlupa pemerintah setempat. Hal tersebut dikarenakan para PKL sembarang saja menggelar lapak dagangan mereka, seperti menggelar lapak jalanannya di trotoar sehingga menyusahkan para pejalan kaki untuk melintasi kawasan tersebut. Tidak hanya itu parkir-parkir liar yang sembarangan saja mengarahkan kendaraan juga dapat mengakibatkan kemacetan, hal tersebut dikarenakan kecilnya badan jalan yang terdapat ditambah dengan parkir-parkir liar yang memakan bahu jalan sehingga terjadilah kemacetan disana. 4.Kendala Yang Dihadapi Kasatpol PP Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban PKL Di Pantai Padang Dilansir dari beberapa sumber berita, bahwa pemerintah kota padang sudah melakukan upaya penertiban penataan pedagang kaki lima (PKL), melalui petugas satpol PP sudah pernah melakukan beberapa penggusuran beberapa lapak pedagang di sekitar pantai purus padang.
Selama pelaksanaan penertiban ada beberapa kendala yang dihadapi petugas Kasatpol PP Pemerintah Kota Padang, salah satunya adalah ada beberapa PKL yang tidak terima dengan penertiban tersebut dan melakukan perlawanan kepada petugas, Ada beberapa pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang yang enggan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau menolak untuk dipindahkan dari lokasi mereka yang sekarang. Hal ini menghadirkan kesulitan bagi Pol PP Kota Padang dalam menangani PKL tersebut, karena tugas mereka adalah menjalankan penertiban dan penegakan aturan yang berlaku. Dalam situasi ini, mengakibatkan terjadinya perlawanan atau protes dari pihak PKL terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pol PP. Karena, PKL mungkin merasa bahwa mereka telah lama berjualan di Pantai Padang dan merasa memiliki hak untuk tetap berada di sana, meskipun adanya regulasi yang melarang atau mengatur kegiatan mereka. Lebih lanjut Bapak Efrizal selaku anggota Satpol PP ikut menyuarakan kendala terkait pelaksanaan penertiban PKL tersebut yaitu terletak pada kurangnya kesadaran dari para pedagang. "......kendalanya ada pada kesadaran PKL itu sendiri. Berbagai komunikasi yang telah dilakukan ternyata tak membuat mereka sadar akan kesalahan yang dilakukannya. Tidak adanya kesadaran diri untuk menaati peraturan tersebut membuat proses penertiban semakin sulit untuk dilakukan. Mereka dengan penuh percaya diri mempertahankan lapak dagangannya di area public bahkan sampai berkelahi dan adu mulut dengan petugas. Kejadian seperti ini bahkan sudah sangat sering kami alami, bentrok dengan PKL dan adanya kejar-kejaran saat penertiban menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di Kawasan Pantai Padang ini". Kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan yang ada membuat upaya penertiban ini semakin sulit terlaksana dengan lancar. Apalagi dengan berbagai strategi yang telah dijalankan oleh Satpol PP nyatanya tetap saja tidak digubris oleh PKL setempat. Ditambah lagi kenyataannya PKL di Kawasan Pantai Padang tersebut memang sudah tahu bahwa tempat tersebut dilarang akan tetapi dengan berdalih alasan ekonomi maka mereka memutuskan untuk tetap mendirikan lapak di tempat yang dilarang pemerintah. Berikut contoh wawancara dengan pedagang terkait. 5.Upaya Satpol PP Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dilihat dari faktor penghambat diatas penulis juga dapat menganalisis agar upaya hambatan tersebut dapat ditangani dengan baik diantaranya dengan menambah jumlah personel atau aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara melalui pengajuan permohonan kepada
Walikota Padang, selanjutnya dengan cara pengembangan kualitas dan kapasitas personil maupun aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara peningkatan disiplin aparatur, penyelenggaraan pendidikan maupun. Pelatihan, dan pembinaan fisik serta kemampuan, selanjutnya meningkatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas seperti sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan yang terakhir dengan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun PKL melalui sosialisasi Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang secara berkala agar tetap seluruh lapisan masyarakat maupun PKL dapat lebih memahami dan mengerti tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan. KESIMPULAN 1. Pemerintah kota padang telah melakukan penataan dan penertiban PKL seperti telah melakukan penggusuran ke pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sekitaran pantai purus padang. Dalam hal ini satpol pp telah melakukan sosialisasi dengan pedagang sekitar misalnya dengan menyarankan untuk melakukan pemindahan tempat dagangan serta menjelaskan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota padang terkait dengan penataan PKL ini. Satpol pp juga melakukan pengawasan terhadap pedagang yang enggan untuk pindah dan masih tetap kekeh untuk berjualan. 2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah tentang bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh satpol pp akibat pedagang yang emosional sehingga sulit menerima apa yang disampaikan oleh pihaknya. Kota padang telah memiliki regulasi yang jelas dalam upaya penataan PKL sehingga satpol pp harus terus berupaya untuk mengatasi jumlah PKL yang semakin meningkat pesat sehingga menjadi tambah sulit untuk ditertibkan. 3. Alasan yang mendasari mereka enggan untuk memindahkan dagangannya adalah dikarenakan di tempat yang baru masih kurangnya para wisatawan yang datang untuk membeli barang dagangan mereka. Berbanding terbalik dengan Pantai sebagai lapak dagangan mereka. Selain pantai merupakan kawasan wisata dan juga hal tersebutlah yang membuat perekonomian maupun penghasilan yang mereka raup tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. SARAN Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama dengan penelitian ini, diharapkan dapat melibatkan Informan yang lebih banyak untuk memperoleh sudut pandang
yang lebih kaya dan variasi dalam data yang dikumpulkan. Kemudian menggunakan metode penelitian yang lebih efisien untuk mengatasi keterbatasan waktu dan jumlah informan. Untuk Satpol PP, diharapkan dapat lebih aktif menyampaikan informasi maupun melakukan sosialisasi dengan pedagang sekitar misalnya dengan menyarankan untuk melakukan pemindahan tempat dagangan serta menjelaskan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota padang terkait dengan penataan PKL ini. Dan Satpol pp juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pedagang yang enggan untuk pindah dan masih tetap kekeh untuk berjualan. DAFTAR REFERENSI Arif, M. A., Saleh, R., Delfiro, R., Afifi, R. F., & Yendra, W. (2022, November). Efektivitas Layanan Online Sapo Rancak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 70-79). Arifin, S. (2023). Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 34-48. Fatmi, S. N., Syamsir, S., Aulia, N., Regina, P., Agustina, T., & Putra, G. F. (2022, November). Implementasi Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Dalam Mewujudkan Good Governace Di Kuranji Kota Padang. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 95-108). Febria, D. TO ENHANCE STUDENTS'WRITING MOTIVATION AND WRITING ABILITY. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 132-144. (2023). ONLINE COLLABORATIVE WRITING Lestari, A. D., Haila, H., & Fauzi, A. (2023). Pengelolaan Program Unit Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit) Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 81-92. Misnawati, M. (2023, April). ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 2, No. 1, pp. 54-67). Misnawati, M. (2022). Kalimat Efektif dalam Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi Relasi Berkebutuhan Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2(2), 228-239. Nadila, S. B., Prayitno, R. D., Indrawati, A., Wardana, L. V., & Mahendra, A. M. (2023). Problems of Implementing Business Education in Early Childhood Education (PAUD): Systematic Literature Review (SLR). International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities, 1(2), 66-78. Moleong. (2005). Subyek Dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Natsir, L. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Kota Bandung. JURNAL ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Februari, 24-29.
Nela Vera Septiani, L. Z. (n.d.). Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat. Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. Journal of Education, Cultural and Politics, 141. Pertiwi, D. (2014). pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang. FISIP. Putra, R. (2019). Penolakan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Kebijakan Pemko Di Pasar Lubuk Buaya Padang. Sosiologi. Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata "Kampung Kokolaka" Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 34-44. Simanullang, P. (2023). DIGITALIZATION MANAGEMENT: ENHANCED TOURIST ENGAGEMENT BAH KOH SAMED ISLAND, CHUMPHON PROVINCE, THAILAND. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 162-172. Sinarti, T., & Churiyah, M. (2023). Determination Of Success Strategies For Women Entrepreneurs SWOT-Based. International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities, 1(2), 14-23. Sutanto, S. H., Putri, F. J., Herlianti, N., Jauza, R., Guritna, W., & Syamsir, S. (2022, November). Reformasi Administrasi Pelayanan Berbasis Online pada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padang. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 120-131). Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022, November). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 2, pp. 132-148). YOHANIS. (2021). Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Pantai Purus Ke Lapau Panjang Cimpago) Kota Padang. Ensiklopedia of Journal. Zaickullah Syefrizal, L. M. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Tabel Informan Penelitian No Nama Jabatan 1. Mursalim Kasatpol PP Kota Padang 2. Efrizal Anggota Pol PP Kota Padang 3. Mardiati Pedagang Kali Lima 4. Hendra Pedagang Kaki Lima 5. Rizki Pengunjung Pantai 6. Mardalena Pedagang Kaki Lima