Edisi 36 | Desember 2018 Menguatkan Peran Pemerintah untuk Menguasai Sumber-Sumber Energi Nasional Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si. Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Lemhannas RI; Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI Peningkatan Daya Saing Indonesia melalui Pendidikan Berbasis Vokasi dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Ekawahyu Kasih Mewaspadai Dampak Media Sosial di Tahun Politik 2018-2019 guna Terjaganya Keamanan yang Kondusif Kombes Pol Drs. Ratna Pristiana Mulya Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Kepala Subdirektorat III Direktorat Politik Badan Intelijen Keamanan Kepolisian RI (Kasubdit III Ditpolitik Baintelkam Polri) Revitalisasi Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Politik Nasional Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Acep Somantri, S.I.P., MBA Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan RI Memanfaatkan Konflik di Laut Tiongkok Selatan guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional Dr. Kandar, M.A.P. Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Direktur Prevervasi ANRI Arsip Nasional RI Peran Indonesia dalam Menjaga Stabilitas guna Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia Kolonel Lek Rujito Dibyo Asmoro, GDipl in DS, M.A., RCDS, Firyal Romizah Fakhruddin, dan Rahmatika Utami
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-36 dapat hadir di hadapan para pembaca sekalian. Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, redaksi menyajikan tulisan yang menarik tentang ketahanan nasional dari sektor ekonomi, politik, dan regional. Isu mengenai pengelolaan sumber-sumber energi nasional menjadi pembuka dalam jurnal ini. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa sumber energi nasional masih dikelola oleh pihak asing. Sepanjang tahun 2018 ini misalnya, isu Freeport masih menjadi isu panas. Pada tulisan selanjutnya, dibahas tentang pengelolaan tenaga kerja di Indonesia terutama untuk meningkatkan daya saingnya dengan negara lain. Isu yang lain menarik untuk dibahas adalah hajatan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung di tahun 2019 nanti. Terkait dengan momen tersebut, jurnal kali ini mengulas tentang dampak sosial media pada perpolitikan nasional dan bagaimana partai politik dapat memperkuat perannya dalam sistem politik nasional. isu-isu regional seperti pemanfaatan konflik di Laut Tiongkok Selatan yang belum usai dan peningkatan peran Indonesia di kancah regional yang sesuai dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia. Tidak ketinggalan pula dibahas Redaksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kontributor yang telah menyumbangkan gagasan dan pemikirannya pada edisi kali ini. Semoga gagasan yang telah dituangkan dalam tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan memperkaya diskursus ketahanan nasional. Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Desember 2018 PEMIMPIN REDAKSI l PELINDUNG: Agus Widjojo l PEMBINA: Bagus Puruhito l PENGARAH: Mochamad Iriawan l PEMIMPIN REDAKSI: Mindarto l REDAKTUR: Eddy Tarjono PENYUNTING/ EDITOR: Bambang Iman Aryanto - Ni Made Vira Saraswati l DESAIN GRAFIS: Jemari l FOTOGRAFI: Suryadi - Suyono - Magista DIan F l SEKRETARIAT: Soeparmo - Muhammad Isdar - Chayaqadri Hildamona - Mardiana - Gatot l Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Media CItra Berdikari 1
Daftar Isi 5 Menguatkan Peran Pemerintah untuk Menguasai Sumber-Sumber Energi Nasional 13 Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Pendidikan Berbasis Vokasi dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 19 Mewaspadai Dampak Media Sosial di Tahun Politik 2018- 2019 guna Terjaganya Keamanan yang Kondusif 2
29 Revitalisasi Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Politik Nasional Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 37 Memanfaatkan Konflik di Laut Tiongkok Selatan guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional 45Peran Indonesia dalam Menjaga Stabilitas guna Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia 3
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018 4
Menguatkan Peran Pemerintah untuk Menguasai Sumber-Sumber Energi Nasional Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si. Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Lemhannas RI; Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI Abstrak Pengelolaan energi di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Pasal 33 ayat 3 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagian besar pengelolaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan asing. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengusaan sumber-sumber energi nasional, penulis membahas peninjauan kontrak karya dan peningkatan saham pemerintah dalam bidang pertambangan. Kata kunci: keamanan energi, pertambangan, geopolitik 5
a n a i s a p m o k : i s a r t s u l I PENDAHULUAN 4 dikatakan, bahwa perekonomian nasional Menurut Athiqah (2016), keamanan diselenggarakan berdasar atas demokrasi energi dipandang sebagai bagian dari isu ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keamanan internasional kontemporer yang efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, tidak hanya memfokuskan pada keamanan berwawasan lingkungan, kemandirian, negara, tetapi juga keamanan manusia di serta dengan menjaga keseimbangan dalam negara tersebut. Selain itu, persoalan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. keamanan energi tidak dapat dilepaskan Pada kenyataannya sumber daya alam dari konsepsi geopolitik yang melihat posisi yang melimpah justru membuat bangsa geografis suatu negara sebagai bagian dari Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang potensi yang dimiliki dalam konstelasi lama. Ketika berhasil merdeka, upaya asing politik internasional. untuk menguasai sumber-sumber kekayaan Pengelolaan energi di Indonesia mengacu alam kita tidak berhenti dilakukan. Mereka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik membujuk Presiden Soekarno agar mau Indonesia Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan bekerja sama mengelola kekayaan alam air dan kekayaan alam yang terkandung Indonesia. Tetapi secara tegas Bung Karno di dalamnya dikuasai oleh negara dan menolak. Pada tahun 1961 Bung Karno dipergunakan untuk sebesar-besar berpidato bahwa 20 tahun ke depan dia kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada ayat tidak pernah akan mau mengeksploitasi 6
kekayaan alam Indonesia, sampai insinyur- sebelum berakhirnya Kontrak Karya I, pada insinyur Indonesia, mampu melakukannya tahun 1998 pemerintah Indonesia kembali sendiri. memperpanjang Kontrak Karya dengan PT Presiden Soekarno meyakini bahwa Freeport Indonesia yakni Kontrak Karya II tujuan negara sebagaimana diamanatkan (kedua) sampai tahun 2021. Dari kedua dalam Pembukaan UUD NRI 1945 hanya Kontrak Karya tersebut telah menghasilkan bisa tercapai bila Indonesia "Tri Sakti". sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 ton emas. Trisakti artinya 1) berdaulat secara politik, Menurut Firdaus (2017), aktivitas 2) mandiri secara ekonomi (Berdikari) pertambangan mineral oleh PT Freeport dan 3) berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia di Provinsi Papua yang telah Indonesia. Namun sejarah berkata lain. berlangsung selama 49 tahun ini sangatlah Soekarno jatuh dan digantikan oleh bertentangan dengan amanat UUD NRI Soeharto. 1945 pasal 33 ayat 3, karena yang memiliki Pada awal periode pemerintahan hak dalam mengelola pertambangan Soeharto, mengeluarkan Undang-Undang mineral di Papua adalah perusahaan asing Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman yang selama ini sangat merugikan pihak Modal Asing. Undang-Undang ini telah Indonesia terutama bagi rakyat Papua. memberikan ruang yang sangat luas bagi Pengelolaan yang dilakukan oleh Freeport investasi di dunia pertambangan, tanpa Indonesia hanyalah satu contoh tentang menunggu kesiapan insinyur-insinyur pengelolaan tambang di Indonesia. Kita Indonesia. Bahkan, karena alasan politik, juga memiliki memiliki banyak masalah di banyak insinyur-insinyur yang telah bidang pertambangan energi. dipersiapkan untuk membangun Indonesia Pada tanggal 31 Juli 2013, menjelang tidak bisa pulang ke tanah air. berakhirnya pemerintahan SBY, Ali Masykur Salah satu perusahaan asing yang masuk Musa Anggota BPK RI, mengatakan, ke Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia. bahwa perusahaan asing menguasai 75% PT Freeport Indonesia merupakan pertambangan migas, 75% tambang perusahaan pertambangan yang berafiliasi batubara, bauksit, nikel dan timah, 85% dengan perusahaan asal Amerika yakni tambang tembaga dan emas serta 50% Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. perkebunan kelapa sawit. Ironisnya Perusahaan ini malaksanakan pengelolaan Pertamina dan BUMN Migas hanya menguasai tambang mineral di Ertsberg-Papua. Kontrak 17% produksi dan cadangan migas nasional. Karya I (pertama) yang disepakati oleh Sementara 13% sisanya adalah bagi hasil pemerintah Indonesia yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional. Menteri Pertambangan Slemet Bratanata Permasalahannya adalah bagaimana cara dan Perwakilan Freeport Shulpur pada 7 meningkatkan peran pemerintah untuk April tahun 1967. Kontrak Karya I tersebut menguasai sumber-sumber energi nasional? berlaku selama 30 tahun. Sepuluh tahun 7
PEMBAHASAN lewat Petral ini disebut-sebut sebagai Meninjau Kontrak Karya (KK) Pengelolaan ladang subur bagi 'mafia migas'. Kondisi Energi ini membuat harga minyak atau BBM yang Di awal pemerintahannya, Presiden dibeli Pertamina menjadi lebih mahal, Jokowi melakukan berbagai pembenahan di ketimbang membelinya langsung pada sektor pertambangan energi. Pembenahan National Oil Company (NOC) sebagai tersebut dilakukan secara masif di bidang produsen, lantaran pengadaan Petral energi minyak dan gas, batubara, serta selama ini dilakukan melalui trader. Hal kelapa sawit. Beberapa kebijakan yang tersebut sebagaimana diungkapkan oleh diambil dalam rangka pembenahan di Direktur Utama Pertamina saat itu, Dwi bidang industri minyak dan gas, antara lain Sutjipto, pada wawancara khusus kepada merevitalisasi BP Migas dan Pertamina. DetikCom (2016). Proses pengadaan impor minyak di Kebijakan lainnya di bidang minyak dan Indonesia selama lebih dari 30 tahun gas adalah melakukan peninjauan terhadap dilakukan lewat Pertamina Energy Trading KK yang sudah atau akan habis. Pengalaman Ltd (Petral), anak usaha Pertamina yang dalam peninjauan KK perusahaan asing berdomisili di Singapura dihentikan dengan tidaklah suatu perkara yang mudah. Alih- cara membubarkan Petral. Pembelian alih bukannya selesai, malahan bisa berakhir 8
di Lembaga Arbitrase Internasional. Dalam Mengingat adanya perlawanan hal ini pemerintah Indonesia bisa dianggap dari berbagai perusahaan asing, maka one prestasi, dengan tidak menghormati dikeluarkanlah Peraturan Menteri ESDM kesepakatan awal. baru. Dalam beleid baru menyebutkan, Sebagaimana diberitakan dalam ‎status IUPK diberikan dalam jangka waktu menghadapi berbagai sampai berakhirnya KK, atau untuk jangka kesulitan dalam melakukan peninjauan waktu tertentu dalam rangka penyesuaian KK pengelolan energi, Menteri ESDM telah kelanjutan operasi. Ketentuan tersebut mengeluarkan Peraturan Menteri 5 Tahun tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Nomor 28 Tahun 2017, yang merupakan Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian perubahan dari Peraturan Menteri ESDM Mineral di Dalam Negeri. Dalam Permen ini Nomor 5 Tahun 2017, tentang peningkatan dinyatakan bahwa perusahaan tambang nilai tambah melalui kegiatan pengolahan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Khusus (IUPK). Bagi perusahaan yang telah Melihat dari fenomena di atas, maka menandatangani dan mengubah status berbagai upaya untuk melakukan KK, perlu IUPK, maka secara otomatis menggugurkan ada dorongan yang kuat kepada pemerintah, KK. agar terus berjuang bagi kepentingan 9
bangsa dan negara. Pemerintah perlu mengatakan bahwa proses negosiasi oleh mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintah telah berhasil mengambil alih Kementerian/Lembaga, serta Lembaga 7 wilayah kerja (wk) atau blok minyak dan Non Kementerian, Dunia Usaha serta gas bumi terminasi. Ketujuh WK tersebut Berbagai Unsur Organisasi Kemasyarakatan. diserahkan pengelolaannya 100% kepada Pemerintah harus berani mengambil alih Pertamina dengan participating interest 10 sumber-sumber energi yang selama ini %. Ketujuh WK tersebut meliputi : 1) Tuban, dikelola oleh perusahaan asing, untuk 2) Ogan Komering, 3) Sanga Sanga, 4) North selanjutnya dikelola oleh perusahaan dalam Sumatra Offshore, 5) Southeast Sumatra, negeri (BUMN). Di sisi lain, bagi perusahaan 6) East Kalimantan dan 7) Attaka, dengan asing yang KK-nya masih panjang, maka nilai investasi pertama US$ 556.450.000,-. perlu dilakukan negosiasi ulang. Indonesia saat ini telah masuk ke dalam negara G20, yang artinya Indonesia telah Meningkatkan Kepemilikan Saham oleh beranjak dari posisi negara berkembang dan Pemerintah terbelakang. Bahkan banyak pengamat dunia Menegosiasikan KK menjadi IUPK kepada meramalkan Indonesia akan masuk jajaran perusahaan asing yang masih memiliki KK 5 atau 7 negara besar dunia pada tahun tidaklah mudah. Negosiasi perlu dilakukan 2030. Geopolitik Indonesia dan geostrategi secara cermat, agar proses dan hasil menuntut Indonesia juga melihat peluang negosiasi tersebut berakhir sesuai dengan dalam mengelola sumber-sumber energi amanat UUD NRI Pasal 33 Ayat 3. Kebijakan yang ada di semua belahan dunia. pemerintah yang menyepakati kerangka Menurut Migas Review (2017), PT divestasi 51 persen saham dimaksudkan Pertamina Internasional Eksplorasi dan untuk mengedepankan kepentingan nasional Produksi (PIEP), anak perusahaan hulu PT dan kedaulatan negara dalam pengelolaan Pertamina (Persero) yang mengelola aset sumber daya alam dengan tetap menjaga migas perusahaan di luar negeri, sudah iklim investasi secara kondusif. melaksanakan tender offer atas saham Pada tanggal 5 April 2018 Wakil Menteri Meurel & Prom pada tahap pertama. ESDM Arcandra Tahar telah memberikan Hasil dari tender offer (penawaran untuk kontrak bagi hasil migas skema gross split membeli saham) tersebut telah diumumkan untuk Wilayah Kerja (WK) : 1) Andaman I oleh Autorité des marchés financiers kepada Mubadala Petrolium RSC Ltd, 2) (AMF) Prancis pada 25 Januari 2017 waktu Andaman II kepada Konsorsium Premier Oil setempat. Terhitung mulai 1 Februari Andaman Limited, Kris Energy Ltd, Mubadala 2017, PIEP akan mengendalikan sebanyak Petroleum RSC Ltd. Total komitmen US $ 125.924.574 lembar saham dan hak suara di 9.700.000,-. Selanjutnya dalam kesempatan Maurel & Prom, yang setara dengan 64,46% yang berbeda, Direktur Jenderal Migas saham dan 63,35% hak suara di Maurel & Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Prom. 10
PENUTUP DAFTAR PUSTAKA Kesimpulan Penguatan peran pemerintah untuk BUKU menguasai sumber-sumber energi nasional Athiqah Nur Alami. 2016, "Politik Luar dilakukan melalui upaya peninjauan ulang Negeri Indonesia dan Keamanan terhadap Kontrak Karya yang telah dan Energi", Jakarta, LIPI, Jurnal hampir habis masa berlakunya. Selanjutnya Penelitian Politik, Volume 9 No. 2; pemerintah harus mampu mengambil --------. 2018, "Bahan Ajar Bidang Studi alih atau menegosiasikan ulang kontrak- Geopolitik dan Wawasan Nusantara", kontrak agar mendapatkan saham dan hasil Jakarta, Lembaga Pertahanan bagi hasil mayoritas dalam pengelolaan Nasional; tambang-tambang energi tersebut. Dengan Firdaus. 2017, "Dominasi Korporasi Asing di demikian sumber-sumber energi nasional Sektor Pertambangan, Studi Tentang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana Operasi PT. Freeport Indonesia di amanat UUD NRI 1945 ayat 3. Papua", Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Saran dan Ilmu Politik, Universi; a. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem hukum serta SITUS mempersiapkan juru runding yang -------. 2013, "BPK Sebut Sektor Energi handal untuk mengeksekusi kontrak Indonesia Dikuasai Asing", selanjutnya dengan pilihan mengambil bisnis.tempo.co/read/501380/; alih atau negosiasi ulang. Di samping itu -------. 2017, "Ini Revisi Ketentuan Perubahan Pemerintah harus pro aktif menyiapkan Kontrak Karya Jadi IUPK" BUMN agar memiliki standar kualifikasi dan kompetensi untuk mengelola --------. 2016, "Buka-Bukaan Soal sumber-sumber energi nasional secara Pembubaran Petral" profesional dan berkelanjutan. f i n a n c e . d e t i k . c o m / w a w a n c a r a - b. Para aparat pengawas maupun khusus/d-32663/; aparat hukum agar melakukan fungsi -------. 2017 "Pentingnya Tata Kelola pengawasannya dengan baik, agar tidak Divestasi Sektor Pertambangan dalam terjadi manipulasi dalam pengelolaan Menjaga Keberlanjutan dan Stabilitas sumber-sumber energi nasional. Investasi, Jakarta, Migas Review c. Lembaga Swadaya Masyarakat perlu senantiasa bertindak sebagai kelompok post/1509940279/; penekan (watch dog) agar kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara tetap dikedepankan. 11
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018 12
Peningkatan Daya Saing Indonesia melalui Pendidikan Berbasis Vokasi dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Ekawahyu Kasih) Abstrak Persaingan Negara Asean sejak diberlakukannya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuat persaingan semakin ketat. Kualitas, kuantitas, efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin meningkatkan daya saingnya. Namun dalam tulisan ini meninjau pada aspek ketenagakerjaannya. Tenaga kerja Indonesia, saat ini, daya saingnya masih tertinggal dari tenaga kerja Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan SDM Nasional melalui pendidikan berbasis kompetensi (vokasi). Kata kunci: daya saing, pendidikan vokasi, tenaga kerja 13
ilustrasi by PENDAHULUAN lain ketenagakerjaan, investasi, produk, Era globalisasi dan diberlakukan pasar modal, dan jasa. MEA diharapkan mampu tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan persaingan diantara negara lebih merata di negara-negara yang berada yang tergabung dalam pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Asean menjadi sangat ketat dimana Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia masing - masing negara Asean berusaha masih tertinggal dari negara seperti meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi Singapura, Malaysia, Thailand, dimana dalam melakukan kegiatan produksi jumlah menurut Asian Productivity barang dan jasa agar mampu bersaing di Organization (APO) kesiapan tenaga kerja MEA. Persaingan untuk merebut pangsa terampil Indonesia, dari 1000 tenaga kerja pasar di MEA, tidak terlepas dari kualitas Indonesia hanya sekitar 4,3% tenaga kerja Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, yang terampil sedangkan Malaysia 32,6 % keamanan, sumber kekayaan alam, letak dan Singapura 34,7%. Dari sisi pendidikan geografi, demografi, kebijakan dan regulasi menurut biro pusat statistik (BPS) per dari suatu negara yang akhirnya akan Februari 2014, angkatan kerja mencapai merepresentasikan daya saing suatu bangsa. 125,3 juta orang. Dari jumlah tersebut Masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang sebanyak 55,31 juta (46,8%) lulusan berlaku sejak tahun 2015 bertujuan untuk sekolah dasar, disusul lulusan sekolah mengintegrasikan seluruh negara-negara menengah pertama sebanyak 21,06 juta, di kawasan Asia Tenggara dalm berbagai sekolah menegah atas 18,91 juta, dan bidang terutama di bidang ekonomi antara sekolah menengah kejuruan sebanyak 14
10,91 juta orang, setingkat diploma 3,13 4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi juta orang, dan sarjana hanya 8,85 juta global. orang. Menurut laporan UNDP tahun 2014 Menurut Prasetyo (2014), MEA akan data index pembangunan manusia (IPM) memberi dampak positif dan negatif bagi di mana Indonesia berada pada peringkat negara Indonesia. Dampak positifnya adalah 108 dari 187 negara. Indonesia berada di akan memacu pertumbuhan investasi baik bawah Singapura (peringkat 18), Malaysia dari dalam maupun luar negeri sehingga (peringkat 64), Thailand (peringkat 103). membuka lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sedangkan dampak negatif yaitu tenaga oleh Institute of Management Development kerja asing dengan mudah masuk dan (IMD) pada tahun 2015 dengan berbasis bekerja di Indonesia. survei yang menghasilkan tenaga berbakat Menurut Wuryandani (2014), masih ada dan terampil di dunia dimana posisi Indonesia beberapa peroalan mendasar yang masih berada pada peringkat 41 dari 61 negara di dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA dunia dan daya saing Indonesia berada di 2015 yaitu: peringkat 4 di Asean di bawah Singapura, 1. Masih tingginya jumlah pengangguran Malaysia dan Thailand. Berdasarkan hasil terselubung di Indonesia. penelitian yang dilakukan oleh berbagai 2. Masih rendahnya jumlah wira usahawan Lembaga Independen menunjukan daya baru untuk mempercepat perluasan saing bangsa Indonesia yang belum optimal kesempatan kerja. di Regional dan Internasional. 3. Tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak PEMBAHASAN terampil sehingga poduktivitasnya Menurut Pane (2014), pada hakikatnya rendah. MEA bertujuan positif yakni untuk 4. Meningkatnya jumlah pengangguran mengintegrasikan kekuatan ekonomi di tenaga kerja terdidik. wilayah Asean supaya mampu bersaing di 5. Ketimpangan produktivitas tenaga tataran global dengan kekuatan ekonomi kerja antar sektor ekonomi. lainnya. Terdapat 4 pilar pada kesepakatan 6. Sektor informal mendominasi lapangan MEA yaitu: pekerjaan. 1. Menuju single market and production 7. Pengangguran Indonesia tertinggi di based, yakni arus perdagangan bebas Asean. untuk sektor barang, jasa, investasi, 8. Tuntutan pekerja terhadap upah pekerja terampil dan modal. minimum, tenaga kontrak dan jaminan 2. Menuju penciptaan kawasan regional sosial. ekonomi yang berdaya saing tinggi. 9. Tenaga kerja Indonesia banyak tersebar 3. Menuju suatu kawasan dengan di luar negeri. pembangunan ekonomi yang merata. 15
Berdasarkan hasil penelitian yang 3. Indonesia merupakan pangsa pasar dilakukan oleh Institute of Management terbesar di Asean karena jumlah Development (IMD) pada tahun 2015 dengan penduduk Indonesia +/- 250 Juta jiwa berbasis survei yang menghasilkan tenaga dan merupakan +/- 40% dari jumlah berbakat dan terampil di dunia dimana penduduk Asean. posisi Indonesia berada pada peringkat 41 4. Sumber kekayaan alam Indonesia dari 61 negara di dunia. Sedangkan daya terbesar di Asean. saing bangsa Indonesia di Asean sebagai 5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil berikut: dan terus meningkat. Sumber Keterangan Peringkat WEF Bank Dunia KPMG APO JETRO Trading Economics Trading Economics JETRO Daya Saing Global (Laporan daya saing global 2015-2016) Logistik (Indeks kinerja logistic dan indikatornya 2014) Pajak (Pedoman pajak ASEAN 2015) Produktivitas (Basis data produktivitas 2014) Kelistrikan (Survei ke-23 investasi dan hubungannya dengan biaya di Asia dan Oseania 2013) Suku Bunga (Ekonomi perdagangan 2015) Peringkat Investasi (Ekonomi perdagangan 2015) Upah Minimum (Survei ke-23 investasi dan hubungannya dengan biaya di Asia dan Oseania 2013) Kemudahan Memulai Bisnis (Melakukan bisnis 2015) Ke-4 Ke-5 Ke-9 Ke-4 Ke-2 Ke-9 Ke-5 Ke-7 Doing Business Ke-7 Hal-hal positif dari Indonesia yang 6. Pembangunan infrastruktur menjadi menjadi modal utama dalam menghadapi prioritas pemerintah. persaingan MEA adalah : 7. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi 1. Indonesia memiliki geografi yang sangat prioritas pemerintah melalui revolusi strategis dimana merupakan jalur mental. perdagangan regional dan global. Pendekatan pembangunan Indonesia 2. Indonesia sedang berada dalam fase khususnya terkait dengan persaingan bonus demografi s/d tahun 2030 dimana perdagangan bebas regional khususnya penduduk dengan usia produktif lebih MEA dapat ditinjau dari beberapa besar dari jumlah penduduk usia pendekatan: nonproduktif. 16
1. Pendekatan dalam teori pertumbuhan. teori-teori dalm ilmu-ilmu sosial di Menurut Budiono, aspek dinamis dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1950- suatu perekonomian yaitu melihat an. perekonomian sebagai sesuatu yang Untuk meningkatkan daya saing bangsa berkembang atau berubah dari waktu Indonesia maka faktor terpenting adalah ke waktu. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan dan mengoptimalkan berkaitan dengan kenaikan output per pembangunan SDM Nasional melalui kapita (GDP) dan sisi jumlah penduduk. pendidikan berbasis kompetensi (Vokasi), Dalam teori pertumbuhan terdapat dua dengan ciri SDM yang mampu mengelola mazhab yaitu mazhab klasik (Adam seluruh potensi sumber kekayaan Smith, David Ricardo dan Thomas alam Indonesia yang keseluruhannya Robert Malthus), secara garis besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan teori Adam Smith berkaitan dengan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh akselerasi sistem produksi suatu negara rakyat Indonesia. Maka dari itu, perlu yang terdiri dari tiga unsur pokok adanya peningkatan daya saing Indonesia yaitu ketersediaan sumber-sumber melalui pendidikan berbasis vokasi dalam alam, sumber daya manusia dan stok menghadapi persaingan masyarakat barang kapital yang ada. Sementara ekonomi Asean (MEA)". teori pertumbuhan neo klasik yaitu Oleh karena itu, pemerintah harus pendekatan yang tidak setuju dengan membuat kebijakan, strategi dan terlampau banyaknya campur tangan upaya yang tepat agar Indonesia dapat pemerintah dalam kehidupan sosial menghadapi persaingan MEA yang dapat ekonomi. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Pendekatan teori modernisasi, teori menurunnya pengangguran, meningkatnya ini pada intinya menekankan pada kesejahteraan dan menurunnya gerak pembangunan ditentukan oleh kesenjangan ekonomi di antara masyarakat nilai-nilai efektivitas dan efisiensi ala Indonesia. Kebijakan, strategi dan upaya barat. dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Kebijakan dapat berupa: "Revitalisasi 3. Teori dependensi, teori ini lebih sistem pendidikan di Indonesia". mewakili aspirasi negara- negara dunia 2. Strategi: ketiga yang menentang hegemoni a. Meningkatkan pendidikan berbasis atau dominasi negara-negara maju kompetensi (Vokasi). yang cenderung memaksakan model b. Meningkatkan wajib belajar dari 9 pembangunan kepada negara dunia tahun menjadi minimal 12 tahun. ketiga. Teori dependensi merupakan 3. Upaya: tandingan dari teori modernisasi yang a. Membangun sekolah menengah berkembang secara pesat menguasai kejuruan, politeknik, sesuai dengan 17
kebutuhan industri dan potensi kebutuhan industri dan potensi sumber sumber daya setiap daerah. daya di setiap daerah. b. Bekerja sama dengan industri lokal, daerah, nasional, regional Daftar Pustaka (Asean) untuk menyerap tenaga Chalid, Pheni. 2015. Teori dan Isu terampil lulusan sekolah menengah Pembangunan. Jakarta: Universitas kejuruan, politeknik yang kurikulum Terbuka. pendidikannya telah disesuaikan Forum Human Capital Indonesia (2007). dengan kebutuhan industri terkait. Excellent People Excellent Business, Pemikiran Strategik Mengenai Human PENUTUP Capital Indonesia. Cetakan Pertama. Simpulan Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1. Kualitas dan kuantitas sumber daya Heidracman Ranupandojo dan Suad Husnan manusia terampil Indonesia masih di (2002). Manajemen Personalia. Cetakan bawah negara Singapura, Thailand, Kesepuluh. Yogyakarta : BPFE. Malaysia. Pane, Eva Septiana (2014). Tinjauan 2. Daya saing SDM Indonesia masih di Kesiapan SDM / Tenaga Kerja Indonesia bawah negara Singapura, Thailand, Menghadapi Masyarakat Ekonomi Malaysia. ASEAN. 3. Jumlah persentase tenaga kerja go.id. terdidik masih di bawah negara Prasetyo, Bagus (2014). Menilik Kesiapan Singapura, Thailand, Malaysia. Dunia Ketenagakerjaan Indonesia 4. Indeks pembangunan manusia di Menghadapi MEA. Jurnal Rechts Vinding Indonesia masih di bawah negara Online, Media Pembinaan Hukum Singapura, Thailand, Malaysia. Nasional. 5. Dibutuhkan peningkatan kualitas Wuryandani, Dewi (2014). Peluang dan dan kuantitas SDM terampil melalui Tantangan SDM Indonesia Menyongsong pembangunan pendidikan berbasis Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal kompetensi (Vokasi). Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. VI, No. 17/I/P3DI/ Rekomendasi September/2014. 1. Pemerintah perlu meningkatkan wajib belajar dari 9 tahun menjadi minimum 12 tahun. 2. Dibutuhkan kerja sama antara lembaga pendidikan berbasis kompetensi (Vokasi) dengan industri untuk penyesuaian kurikulum sesuai dengan 18
Mewaspadai Dampak Media Sosial di Tahun Politik 2018-2019 Guna Terjaganya Keamanan yang Kondusif Kombes Pol Drs. Ratna Pristiana Mulya Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Kepala Subdirektorat III Direktorat Politik Badan Intelijen Keamanan Kepolisian RI (Kasubdit III Ditpolitik Baintelkam Polri) Abstrak Merujuk data dari Mabes Polri ada 5 daerah yang masuk kategori rawan yaitu Jawa barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan barat dan Papua, Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA. Hal- hal seperti inilah yang harusnya perlu diwaspadai sehingga ke depan, dalam proses penyelenggaraan Pemilu baik Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Penulis membahas dalam tulisan ini tentang pentingnya mewaspadai dampak penggunaan media sosial dalam tahun politik 2018-2019 dan upaya yang dapat dilakukan guna terjaganya keamanan yang kondusif. Kata kunci: media sosial, literasi media, kewaspadaan nasional 19
m o c . o r o g i n a k : I S A R T S U L I PENDAHULUAN debat publik putaran kedua Pemilihan Berdasarkan data Direktorat Jenderal Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Otonomi Daerah Kementerian Dalam Barat yang terjadi jelang penutupan Negeri RI, pada tahun 2018 sebanyak 12 debat publik di Kampus Universitas provinsi, 78 kabupaten, dan 29 kota yang Indonesia (UI), Depok, pada hari Senin 14 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Mei 2018 lalu. Awal kericuhan tersebut (Pilkada) secara serentak. Sementara dipicu oleh clossing statement pasangan itu, masih menurut data yang sama, calon (paslon) dengan nomor urut tiga, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 5 Sudrajat. Beliau menyampaikan kata-kata provinsi, 37 kabupaten, dan 10 kota juga yang dianggap bernada provokatif, yakni melangsungkan kegiatan yang sama,1 dengan mengatakan 2019 ganti Presiden sehingga total terdapat 171 daerah yang jika pasangan tersebut menang. Menyusul akan melangsungkan Pilkada serentak pernyataan Sudrajat, Calon Wakil Gubernur dalam kurun waktu 2018-2019. Jawa Barat Ahmad Syaikhu membentangkan Situasi memanas jelang penyeleng- kaus berwarna putih bertuliskan "2018 garaan Pilkada serentak sudah mulai Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".2 dirasakan. Di era banjir informasi dan Penggalan video kericuhan ini kemu- booming media sosial, hoax atau fitnah dian diposting secara masif dan menjadi dan ujaran kebencian berbau SARA viral media sosial.Perang komentar antar menjadi persoalan serius, beberapa kubu paslon di media sosial tak dapat peristiwa yang sempat menjadi viral di dihindarkan lagi, situasi antar kubu paslon media sosial adalah kericuhan pada saat dan simpatisan menjadi kian memanas. 20
Hal tersebut berujung pada pelaporan dari Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) Indonesia untuk mampu mendeteksi, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi sejak dini dan melakukan ProvinsiJawa Barat.3 Berdasarkan laporan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat tersebut, Bawaslu Jabar menyatakan potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan paslon Gubernur-Wakil Gubernur yang Republik Indonesia. Padnas dapat juga diusung Gerindra, PKS dan PAN, Mayjend diartikan manisfestasi kepedulian dan rasa (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu atau Asyik tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap melakukan pelanggaran dalam debat keselamatan dan kedudukan bangsa dan putaran kedua Pemilihan Gubernur Jawa negara Kesatuan R.I. Barat 2018 dan untuk pemberlakukan Merupakan fakta sosial bahwa Indonesia sanksi pelanggaran administrasi, Bawaslu merupakan bangsa yang multikultural menyerahkan sepenuhnya kepada KPU. dengan sisi positif dan negatifnya. Untuk Merujuk data dari Mabes Polri ada 5 menjamin keamanan, ketentraman dan daerah yang masuk kategori rawan yaitu ketertiban umum dan serta kesejahteraan Jawa barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, rakyat, dibutuhkan upaya upaya sinergis Kalimantan barat dan Papua, dari kelimanya antar seluruh elemen bangsa. Terkait hanya Papua yang indikator kerawanannya dengan hal itu, sangat penting upaya bebas dari persoalan hoax dan SARA4. penguatan kewaspadaan nasional yakni Hal-hal seperti inilah yang harusnya dengan meningkatkan fungsi deteksi dini perlu diwaspadai sehingga ke depan, dalam dalam upaya pencegahan terhadap segala proses penyelenggaraan Pemilu baik Pilkada potensi ancaman. serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Oleh Terkait dengan tulisan tersebut di atas, karena itu, penulis mencoba membahas beberapa upaya yang dilakukan adalah dalam tulisan ini tentang pentingnya sebagai berikut. mewaspadai dampak penggunaan media sosial dalam tahun Politik 2018-2019 guna a. Literasi Media Bagi Masyarakat terjaganya keamanan yang kondusif. Pengguna Media Sosial Media sosial memang memberikan PEMBAHASAN kemerdekaan seluas-luasnya bagi para Kewaspadaan nasional (Padnas) adalah penggunanya dalam mengekspresikan suatu sikap dalam hubungannya dengan diri, sikap, pandangan hidup, pendapat, nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli atau mungkin sekadar menumpahkan dan rasa tanggung jawab serta perhatian keresahannya, termasuk memberikan warga negara terhadap kelangsungan kebebasan dalam penggunaannya, apakah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan akan digunakan secara positif atau negatif bernegara dari suatu potensi ancaman. dan banyak orang yang menggunakan 21
media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan (disintegrasi). Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (hoax) sedang marak menghiasi media sosial khususnya di tahun politik 2018-2019 yakni terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial. Masyarakat sebagai konsumen informasi masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau hoax. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyadari apa yang mereka unggah bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial atau tidak. Maka dengan kondisi inilah yang mendasari perlunya pemerintah untuk merumuskan konsep pendidikan literasi media berbasis multikulturalisme kepada masyarakat. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialitas itu harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinnekaan, tentunya leading sector bidang ini adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dibantu 2222 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMber 2018 23 23 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMber 2018
kalangan akademisi khususnya di bidang IT multikulturalisme menawarkan solusi dengan memasukan modul-modul tentang dalam rangka menghadapi perkembangan media dan wawasan kebangsaan. media sosial agar terbentuk keseimbangan Sebagai output dari pendidikan literasi terutama dalam memelihara harmoni di media berbasis multikulturalisme ini adalah dalam masyarakat, artinya masyarakat menghasilkan masyarakat pengguna media perlu dibekali dengan pengetahuan akan sosial (netizen) yang memiliki kemampuan internet sehat dan dengan literasi media literasi media yang baik. Netizen yang dapat mengenali ciri-ciri berita hoax memiliki kemampuan literasi media selain dapat mengakses, menganalisis, cukup tinggi, tak hanya sadar pada etika mengevaluasi, melakukan deteksi dalam berkomunikasi saja tetapi juga memiliki mengambil makna dari suatu berita. keterampilan konstruktif dalam menerima, memproduksi, mendeteksi, mencegah dan b. Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam membagikan muatan informasi/berita. Mencegah Penyalahgunaan Media Melalui model literasi dan edukasi yang Sosial dikembangkan ini, informasi dari berbagai Penegakan hukum merupakan wujud peristiwa di belahan bumi manapun dengan turut hadirnya negara atau pemerintah dinamika seperti apapun tidak lagi ditelan dalam permasalahan yang menyangkut mentah-mentah, melainkan dapat melalui penggunaan media sosial. Peran pemerintah penyaringan atau filter. dalam penggunaan media sosial dipaparkan Menyikapi secara bijak atas berbagai dalam beberapa pasal kepada penyebar informasi yang beredar, pentingnya hoax, ujaran kebencian, kampanye hitam, kesadaran atas pemanfaatan media sosial dan pelanggaran di media sosial lainya, yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum aman, serta keselamatan di tengah-tengah Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 masyarakat menjadi suatu pesan moral Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang penting dalam mengembangkan Elektronik (ITE), dan Undang-Undang literasi media bagi publik di Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan yang masyarakatnya beragam. Masyarakat Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, sebaiknya menyelidiki benar atau tidak para pelaku juga dapat dikenakan pasal informasi yang akan dibagikannya. Jika terkait ujaran kebencian dan yang telah tidak benar, apalagi memuat fitnah, hingga diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. anjuran kekerasan, maka informasi itu tak Pada Januari 2017, pemerintah perlu disebarkan. Kalau sumber tidak jelas, melakukan pemblokiran terhadap 11 tidak terverifikasi, tidak masuk akal dan situs yang mengandung konten negatif. tidak bermanfaat, maka informasi/berita Bahkan sebelumnya pemerintah melalui tersebut tidak usah disebar luaskan. Kemenkominfo telah memblokir lebih dari Gerakan literasi media berbasis 700.000 situs yang melanggar regulasi.5 24
Beberapa kasus pelanggaran penggunaan Turn Back Hoax, dimana suatu informasi media sosial di Indonesia telah memakan hoax akan diidentifikasi dan dipublikasi korban, salah satunya yang masih hangat mengenai kebenarannya melalui berbagai adalah hasil temuan Bawaslu Jabar sebanyak media, diantaranya grup Facebook dan 175 kasus pelanggaran yang didominasi oleh melalui laman Turn Back Hoax.9 netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).6 Dengan optimalnya peran pemerintah Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, dalam menegakkan hukum dan pember- jumlah pelanggaran yang terjadi semakin dayaan masyarakat maka diharapkan banyak, namun tidak berbanding lurus penyalahgunaan media sosial akan dengan jumlah persidangan terhadap berkurang atau bahkan tidak akan terjadi kasus-kasus pelanggaran tersebut. Dengan lagi. Hadirnya negara dalam mengatasi masih belum mampu menjerat beberapa sebuah permasalahan mencerminkan pelaku, sangat disayangkan pemerintah perwujudan kewaspadaan nasional ter- hanya melakukan pemblokiran terhadap hadap fenomena masifnya penyalahgunaan situs-situs. Sementara pelaku pelanggaran media sosial yang tengah terjadi di masih dapat menghirup udara bebas dan masyarakat, terutama di tahun politik masih dapat terus berproduksi melakukan 2018-2019 yang dihadapkan pelaksanaan ancaman serta memperluas ruang gerak. Pilkada serentak dalam waktu dekat ini Selain upaya penegakan hukum di atas, dan kesiapan Pileg dan Pilpres 2019 yang dalam menyikapi semakin berkembangnya tentunya dibutuhkan kesiapsiagaan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut di terjaminnya keamanan yang kondusif. masyarakat, pemerintah mendorong beberapa pihak untuk melakukan aksi PENUTUP perlawanan sebagai upaya deteksi aksi Kesimpulan melalui gerakan moral seperti grup Facebook Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun yang memperkenalkan sebuah fitur yang politik bagi Indonesia yaitu penyelenggaraan memungkinkan sebuah link artikel yang Pilkada serentak dan persiapan Pileg dan dibagi melalui Facebook akan diberi tanda Pilpres, situasi akan cenderung memanas dispute flag (ditentang) bagi artikel-artikel menjelang penyelenggaraan pesta yang ditengarai menyebarkan informasi demokrasi tersebut. Peran antar kubu dan yang dapat diragukan kebenarannya.7 simpatisan di media sosial tidak dapat Aplikasi pesan instan seperti Line dibendung. juga mulai memerangi hoax dengan aktif Oleh karena itu, kita harus mening- menyebarkan informasi melalui Line News katkan kewaspadaan terhadap kondisi manakala suatu hoax mulai ramai di tengah tersebut agar kontestasi situasi Pemilu masyarakat.8 Selain platform sosial media dapat berlangsung sukses. Upaya mening- tersebut, masyarakat yang difasilitasi oleh katkan kewaspadaan tersebut dapat di- Kemenkominfo mulai menggagas program tempuh melalui literasi media berbasis 25
multikulturalisme yang akan menjadi DAFTAR PUSTAKA filter bagi masyarakat terhadap informasi/ 27 April 2018. "Bawaslu Jabar berita yang tersebar di media sosial dan Catat 175 Pelanggaran di Pilkada optimalisasi peran pemerintah dalam Serentak 2018", menangani penyalahgunaan media sosial com/berita-jawa-barat/d-3994067/ untuk menekan penyalahgunaan media b a w a s l u - j a b a r - c a t a t - 1 7 5 - sosial di tahun politik 2018-2019 demi terjaminnya kondusivitas nasional. 2018,diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.17 WIB. Saran Ditjen Otda Kemendagri. 2018. "Daftar 1. Kemenkominfo dapat bekerjasama Daerah yang Melaksanakan Pilkada dengan Kemendikbud dalam upaya Serentak Tahun 2018", memasukkan pendidikan literasi media k e m e n d a g r i . g o . i d / C M S / I m a g e s / kedalam kurikulum pendidikan formal. InfoOTDA/ Daftar%20Daerah%20 2. Pemerintah bersama Kemenkominfo yang%20Melakukan%20Pilkada%20 dan aparat penegak hukum secara S e r e n t a k % 2 0 Ta h u n % 2 0 2 0 1 8 . p d f , kontinyu melakukan sosialisasi hukum diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam terhadap masyarakat pengguna media 14.05 WIB. sosial. 7 Januari 2017. "Pemerintah 3. Memberdayakan dan meningkatkan Kembali Blokir 11 Situs, Ini Kata peran lembaga budaya dan kearifan Kominfo", lokal untuk memperkuat kewaspadaan com/read/2017/01/07/16300007/ nasional terkait dengan dampak dan arus media sosial yang kontraproduktif ini.kata.kominfo, diunduh pada sebagai upaya deteksi dini dan deteksi tanggal 31 Mei 2018 jam 15.10 WIB. aksi. 8 Februari 2017. "Line 4. Mendorong pemberdayaan masya- Ikut Bantu Perangi Berita "Hoax"", rakat melalui forum forum kemitraan h t t p s : / / t e k n o . k o m p a s . c o m / pemerintah dan masyarakat antara lain read/2017/02/08/19350017/line. FKDM, FKUB, FPK dan lainnya. ikut.bantu.perangi.berita.hoax , diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.27 WIB. 15 Mei 2018. "Pamerkaos 2019 ganti presiden, pasangan Asyik resmi dilaporkan keBawaslu", pamer-kaos-2019-ganti-presiden- 26
bawaslu.html, diunduh pada tanggal Serentak%20Tahun%202018.pdf, 31 Mei 2018 jam 14.23 WIB. diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam Riyardi, Arisman. 9 January 2017. 14.05 WIB. "Turn Back Hoax, Ajak Masyarakat 2 Tribun 15 Mei 2018. "Video Cerdas Bermedsos", Detik-detik Kericuhan Debat Pilgub Jabar Beredar di Medsos, Terlihat turn-back-hoax-ajak-masyarakat- Jelas Kondisi di Ruangan", cerdas-bermedsos_58737f685497739 f048b4568, diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.35 WIB. p i l g u b - j a b a r - b e r e d a r - d i - m e d s o s - 26 Desember 2017. , "Identifikasi Berita Palsu dan diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam Menyesatkan, Facebook Memodifikasi 14.18 WIB. Fitur Penyaring Berita Hoax", 3 15 Mei 2018. "Pamer kaos 2019 ganti presiden, pasangan i d e n t i f i k a s i - b e r i t a - p a l s u - d a n - Asyik resmi dilaporkan ke Bawaslu", fitur-penyaring-berita-hoax, diunduh pamer-kaos-2019-ganti-presiden- pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.22 WIB. bawaslu.html, diunduh pada tanggal 31 15 Mei 2018. "Video Mei 2018 jam 14.23 WIB. Detik-detik Kericuhan Debat Pilgub 4 Radar pekalongan 22 Desember 2017 Jabar Beredar di Medsos, Terlihat " Fitnah dan Sara ancam Pilkada 2018" Jelas Kondisi di w w w . t r i b u n n e w s . c o m / fitnah-dan-sara-ancam-pilkada-2018/, diunduh pada tanggal 3-6-2018 pukul 22.46 WIB 5 7 Januari 2017. kondisi-di-ruangan, diunduh pada "Pemerintah Kembali Blokir 11 Situs, Ini tanggal 31 Mei 2018 jam 14.18 WIB. Kata Kominfo", c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 0 1 / 0 7 / 1 6 3 0 0 0 0 7 / (Endnotes) 1 Ditjen Otda Kemendagri. 2018. kata.kominfo, diunduhpadatanggal 31 "Daftar Daerah yang Melaksanakan Mei2018 jam 15.10 WIB. Pilkada Serentak Tahun 2018", 6 27 April 2018. "Bawaslu Jaba rCatat 175 Pelanggaran di I n f o O T D A / D a f t a r % 2 0 D a e r a h % 2 0 Pilkada Serentak 2018", yang%20 Melakukan%20Pilkada%20 27
tanggal 31 Mei 2018 jam 15.17 WIB. 7 26 Desember 2017. "Identifikasi Berita Palsu dan Menyesatkan, Facebook Memodifikasi Fitur Penyaring Berita Hoax", i d e n t i f i k a s i - b e r i t a - p a l s u - d a n - fitur-penyaring-berita-hoax, diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.22 WIB. 8 8 Februari 2017. "Line Ikut Bantu Perangi Berita "Hoax"", bantu.perangi.berita.hoax, diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.27 WIB. 9 Riyardi, Arisman. 9 January 2017. "Turn Back Hoax, Ajak Masyarakat Cerdas Bermedsos", 58737f685497739f048b4568, diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 jam 15.35 WIB. 28
Revitalisasi Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Politik Nasional Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Acep Somantri, S.I.P., MBA Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan RI Abstrak Partai politik belum berhasil menjadi pendorong perubahan dan katalisator keberhasilan pembangunan nasional. Partai politik masih kerap menciptakan kegaduhan politik nasional dan mempertontonkan etika politik yang negatif. Diperlukan peningkatan kinerja partai politik agar mampu menjadi lokomotif pembangunan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan merujuk pada peran dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tulisan ini membahas urgensi dan upaya revitalisasi partai politik nasional. Kata kunci: reformasi, partai politik, demokratisasi, tujuan nasional 29
i s a r t s u l i PENDAHULUAN LVIII tanggal 14 Mei 2018 menyatakan bahwa Era reformasi yang dimulai sejak kondisi masyarakat saat ini masih dalam tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan transisi demokrasi dan belum menapak Mei 1998 telah menumbuhkan harapan maju ke dalam konsolidasi demokrasi bagi kehidupan baru demokrasi bangsa dan antara lain karena belum efektifnya negara Indonesia. Dalam perjalanannya manajemen partai politik sebagai pilar selama 20 tahun ini, era reformasi telah demokrasi.1 Hal yang sama ditegaskan pula membawa banyak perubahan pada oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA dalam Diskusi tatanan kehidupan demokrasi Indonesia. Panel "Implementasi Wawasan Nusantara Namun apakah perjalanan demokrasi ini sebagai Doktrin Dasar dalam Pembangunan telah mencapai apa yang dicita-citakan Kehidupan Politik Nasional yang Beretika, ketika mencanangkan era reformasi yaitu Bermartabat dan Berbudaya" tanggal 18 Mei mencapai Indonesia yang demokratis, 2018, bahwa sepanjang era reformasi telah adil, makmur dan sejahtera?. Apakah terjadi distorsi demokrasi dan karenanya perkembangan demokrasi bangsa Indonesia kita masih perlu terus membangun ini telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demokrasi ala Indonesia yang dilandasi oleh dan UUD NRI Tahun 1945?. Pancasila dan dikawal oleh UUD NRI Tahun Beragam pandangan umumnya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.2 menyimpulkan belum optimalnya Pandangan tersebut sesuai dengan fakta- pembangunan demokrasi di Indonesia pada fakta bahwa partai politik yang diharapkan era reformasi. Gubernur Lemhannas RI menjadi lokomotif pembaharuan demokrasi dalam Pengarahan kepada Peserta PPRA Indonesia telah gagal menempatkan 30
dirinya menjadi panutan masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam satu dekade terakhir sejumlah Ketua Umum Partai (Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya) dan pejabat tinggi partai, serta Ketua dan anggota DPR, Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota yang notabene adalah kader partai politik terjerat berbagai kasus mega korupsi3. Di sisi lain moralitas dan kinerja partai politik juga sangat rendah. Partai politik belum berhasil menjadi pendorong perubahan serta menjadi ideologi nasional dan dasar dan katalisator keberhasilan pembangunan negara. Bangsa Indonesia telah bertekad nasional. Partai politik masih kerap menjadikan Pancasila sebagai cita-cita menciptakan kegaduhan politik nasional moral bangsa yang mengikat seluruh warga dan mempertontonkan etika politik yang masyarakat, baik sebagai perseorangan negatif. maupun sebagai kesatuan bangsa, serta Bagaimana upaya kita memperbaiki menjadi tuntunan serta tujuan hidup, kinerja partai politik agar mampu menjadi bahkan menjadi ukuran dasar seluruh peri lokomotif pembangunan demokrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan bernegara.4 Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 menuju Indonesia yang merupakan landasan konstitusional bangsa lebih adil, makmur dan sejahtera? Indonesia sebagai hukum dasar negara dalam sistem peraturan perundang-undangan yang PEMBAHASAN menjadi landasan dan tatanan hukum dalam Pancasila berakar dan bersumber kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia bernegara.5 dan sejarah perjuangan bangsa dalam Partai politik memiliki peranan penting mewujudkan dan mempertahankan dalam pembangunan demokrasi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak negara, tidak terkecuali partai politik di kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 dan bangsa Indonesia telah memiliki Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- konsensus dasar nasional menjadikan Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Partai Politik menyebutkan bahwa partai dan pandangan hidup bangsa Indonesia, politik adalah organisasi yang bersifat 31
nasional dan dibentuk oleh sekelompok nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh warga negara Indonesia secara sukarela telah terdaftar menjadi peserta Pemilu atas dasar kesamaan kehendak dan cita- Parlemen dan Presiden serentak pada cita untuk memperjuangkan dan membela tanggal 17 April 2019.8 kepentingan politik anggota, masyarakat, Meningkatnya jumlah partai politik bangsa, dan negara, serta memelihara seharusnya memberikan warna positif keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan bagi pembangunan demokrasi Indonesia. UUD NRI Tahun 1945.6 Selain akan menjadi pilar-pilar pendukung Dari penjelasan tersebut, sesungguhnya pembangunan nasional, partai politik juga partai politik seharusnya berorientasi pada akan mendorong peningkatan kapasitas konsensus dasar kebangsaan yaitu Pancasila, masyarakat Indonesia sebagai obyek dan UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka subyek pembangunan nasional. Namun, Tunggal Ika. Lebih lanjut Pasal 11 Undang- demikian peran partai politik saat ini Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai telah tersandera oleh kepentingan politik Politik menyebutkan bahwa partai politik sesaat untuk meraih kekuasaan sehingga berfungsi sebagai sarana: (a) pendidikan mengabaikan peran dan fungsinya sebagai politik bagi anggota dan masyarakat luas partai politik, serta menafikan tujuan mulia agar menjadi warga negara Indonesia yang partai politik untuk mendukung pencapaian sadar akan hak dan kewajibannya dalam tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, UUD NRI Tahun 1945. dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang Dalam upaya membangun kondisi kondusif bagi persatuan dan kesatuan ideal partai politik yang memiliki kinerja bangsa Indonesia untuk kesejahteraan pendukung demokrasi dan pembangunan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, nasional Indonesia, maka berbagai dan penyalur aspirasi politik masyarakat langkah strategis perlu dilakukan secara dalam merumuskan dan menetapkan komprehensif dan holistik melalui suatu kebijakan negara; (d) partisipasi politik upaya revitalisasi partai politik secara warga negara Indonesia; dan (e) rekrutmen nasional antara lain sebagai berikut: politik dalam proses pengisian jabatan 1. Review terhadap Undang-Undang politik melalui mekanisme demokrasi nomor 2 Tahun 2008 dan nomor 2 Tahun dengan memperhatikan kesetaraan dan 2011 tentang Partai Politik dengan keadilan gender.7 fokus menetapkan konsensus dasar Jumlah partai politik di Indonesia telah kebangsaan menjadi platform partai berkembang signifikan pada era reformasi, politik, khususnya menjadikan Pancasila dari 3 partai politik pada era Orde Baru dan UUD NRI 1945 sebagai asas partai menjadi 34 partai politik pada Pemilu politik. Ketentuan Pasal 9 Undang- tahun 2009 dan 10 partai politik pada Undang nomor 2 Tahun 2008 mengenai Pemilu tahun 2014. Saat ini 16 partai politik Asas Partai Politik perlu dipertegas 32
agar semua platform partai politik Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Dengan upaya revitalisasi partai politik Tahun 1945. Hal ini perlu dilakukan secara nasional tersebut diharapkan agar kinerja seluruh partai politik dapat membangun harmonisasi platform diabdikan untuk mendukung demokrasi partai politik yang menghasilkan dan pembangunan nasional Indonesia perbaikan manajemen partai politik untuk berdasarkan Pancasila dan UUD NRI memperkuat sistem politik nasional yang Tahun 1945. berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 2. Komitmen Keteladanan Pimpinan Partai 1945 yaitu suatu sistem politik nasional Politik untuk menjalankan kehidupan yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila persatuan dan kesatuan, kerakyatan dan dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dapat keadilan sosial. Suatu sistem politik yang menjadi teladan bagi seluruh rakyat memiliki kemampuan dan ketangguhan Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mempertahankan Pancasila dan karena di masa transisi demokrasi ini UUD NRI Tahun 1945 dalam menghadapi diperlukan suatu role model melalui ancaman, tantangan, hambatan, dan kepemimpinan yang berkarakter gangguan baik dari dalam negeri maupun kenegarawanan (statemanship). luar negeri. 3. Peningkatan wawasan kebangsaan dan komitmen individu pengurus PENUTUP partai politik untuk mengamalkan Kesimpulan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD Perjalanan 20 tahun pembangunan 1945, memegang teguh norma-norma demokrasi pada era reformasi saat ini ketuhanan, kemanusiaan, persatuan masih belum optimal dan cenderung dan kesatuan, kerakyatan dan keadilan menuju distorsi demokrasi. Partai politik sosial. yang seharusnya menjadi lokomotif 4. Pendidikan politik bagi kader partai pembangunan demokrasi malah politik dan seluruh rakyat Indonesia terbelenggu oleh kepentingan perebutan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kekuasaan para elit politik baik di tingkat luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun nasional maupun di daerah. Partai politik 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, pada akhirnya tidak menjalankan peran dan berbangsa, dan bernegara. fungsinya secara optimal serta menafikan 5. Komunikasi politik dengan seluruh tujuan mendukung pencapaian tujuan anggota partai politik dan rakyat nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Indonesia mengenai aspirasi dalam NRI Tahun 1945. upaya membangun demokrasi dan Perkembangan ini perlu disikapi secara pembangunan nasional Indonesia serius oleh seluruh komponen bangsa dengan mencapai Tujuan Nasional berdasarkan melakukan upaya strategis, komprehensif, 33
dan holistik untuk membenahi partai politik DAFTAR PUSTAKA dalam suatu upaya revitalisasi partai politik Agus Widjojo, Letjen TNI (Purn), Konsensus secara nasional guna memperkuat sistem Dasar Kebangsaan dalam Cakrawala politik nasional yang berlandaskan nilai- Perjalanan Bangsa, Lemhannas RI, nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun Jakarta, 2018. 1945. Dimas Oky Nugroho, PhD, Makalah Diskusi Panel: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Saran dan UUD NRI 1945 dalam Meningkatkan Dalam upaya mengoptimalkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, revitalisasi partai politik, kiranya perlu Lemhannas RI, Jakarta, 2018. dilakukan pula langkah-langkah antara lain: Jakob Tobing, Drs., MPA, Nasionalisme dan 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sejarah Konstitusi Indonesia, Jakarta, (BPIP) perlu menjadikan prioritas 2018. pemantapan kembali aktualisasi nilai- Kisnu Haryo Kartiko, Pancasila sebagai nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945 Falsafah, Identitas Bangsa dan Alat kepada seluruh pimpinan dan kader Pemersatu Bangsa, Lemhannas RI, partai politik agar program-program Jakarta, 2018. yang sedang dan akan dikembangkan Lembaga Ketahanan Nasional Republik partai politik dapat segera disesuaikan Indonesia (Lemhannas RI), Bahan Ajar kembali dengan nilai-nilai luhur Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 1945, Lemhannas RI, Jakarta, 2018. 2. Pemerintah perlu memperkuat Satya Arinanto, Prof., Dr., SH, MH, Pancasila kewenangan lembaga yang memonitor sebagai Ideologi Nasional dan Sumber perkembangan partai politik agar dari Segala Sumber Hukum dan selalu selaras dengan nilai-nilai luhur Falsafah Hidup Bangsa, Jakarta, 2018. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Siti Zuhro, Prof., Dr. MA, Membangun Demokrasi Indonesia, Jakarta, 2018 Yudi Latif, MA, PhD, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, 2018. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 34
(Endnotes) 1 Agus Widjojo, Letjen TNI (Purn), Konsensus Dasar Kebangsaan dalam Cakrawala Perjalanan Bangsa, Lemhannas RI, Jakarta, 2018, hal 35. 2 Siti Zuhro, Prof., Dr. MA, Membangun Demokrasi Indonesia, Jakarta, 2018, hal 12. 3 Laman Komisi Pemberantasan Korupsi: 4 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Bahan Ajar Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI 1945, Lemhannas RI, Jakarta, 2018, hal 39-54. 5 Ibid, hal 129-208 6 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 8 Laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: 35
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018 36
Memanfaatkan Konflik di Laut Tiongkok Selatan guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional Dr. Kandar, M.A.P. Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; Direktur Prevervasi ANRI Arsip Nasional RI Abstrak Perebutan pengaruh di LTS antara RRT yang menerapkan diplomasi ekonomi dan AS pada strategi keamanan telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap konflik di LTS tersebut menjadi bahan bagi Indonesia untuk membuat strategi. Dengan pemilihan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak menjadi korban. Bahkan yang diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik tersebut untuk kepentingan nasional dan berkontribusi untuk perdamaian kawasan. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai strategi Indonesia terhadap konflik antara RRT dan AS di LTS untuk kepentingan nasional. Kata kunci: Laut Tiongkok Selatan, strategi, pertahanan, Laut Natuna 37
m o c . a k e d r e m a r a u s . w w w / / : s p t t h : i s a r t s u l PENDAHULUAN kawasan akan menjadi ajang konflik fisik. Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan Tentu semua pihak berharap agar terjadi lingkungan strategis bagi Indonesia dalam perdamaian di LTS dan kawasan dapat hubungannya dengan negara-negara dikelola dengan baik untuk kemaslahatan di Asia Pasifik. Klaim Republik Rakyat dunia. Tiongkok (RRT) terhadap LTS telah menjadi Pemahaman terhadap konflik di LTS permasalahan regional hingga global. tersebut menjadi bahan bagi Indonesia Tindakan RRT tersebut bukan hanya untuk membuat strategi. Strategi menjadi masalah bagi negara-negara merupakan seni dan pengetahuan dalam yang berbatasan langsung seperti Korea memahami secara konprehensif setiap Selatan, Taiwan, Jepang, Vietnam, Filipina, elemen dan faktor yang kompleks, Malaysia, Brunei, dan Indonesia dalam khususnya center of gravity strategy batas ZEE; melainkan juga Amerika Serikat bangsa. Lingkungan strategis (lingtra) (AS) yang mengakui bahwa LTS merupakan merupakan bagian mendasar dalam lautan pelayaran bebas. perumusan strategi yang tepat dan Perebutan pengaruh di LTS antara RRT efisien, karena lingstra menggambarkan yang menerapkan diplomasi ekonomi dan situasi dan kondisi.2 Dengan pemilihan AS pada strategi keamanan1 telah menjadi strategi yang tepat, Indonesia diharapkan perhatian serius bagi banyak negara tidak menjadi korban. Bahkan yang termasuk Indonesia. Hal tersebut telah diharapkan Indonesia dapat mengambil menimbulkan ketegangan di kawasan, manfaat dari konflik tersebut untuk konflik berkelanjutan, dan indikasi kepentingan nasional dan berkontribusi 38
untuk perdamaian kawasan. meningkatkan bargaining power Indonesia Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai dalam diplomasi regional.3 strategi Indonesia terhadap konflik antara Indonesia sebagai negara terbesar di RRT dan AS di LTS untuk kepentingan ASEAN menjadi mediator untuk melakukan nasional. Penulis tidak akan menguraikan diplomasi dengan RRT dan AS. Kekuatan dampak negatif dalam konflik tersebut, ASEAN juga menjadi pertimbangan bagi tetapi justru akan memanfaatkan konflik kedua negara yang berkonflik agar dapat tersebut untuk meningkatkan stabilitas dimanfaatkan untuk memihak. Sebaliknya keamanan nasional. Indonesia dapat memanfaatkan sikap PEMBAHASAN dari kedua negara tersebut untuk tidak Memanfaatkan konflik di LTS melalui memihak. Sikap ASEAN tersebut dapat penguatan kerja sama, pengelolaan menjadi kekuatan dalam mengelola perbatasan (Kepulauan Natuna), dan kawasan untuk tujuan perdamaian. Upaya penguatan sumber daya militer; diharapkan Indonesia diharapkan dapat menyadarkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan negara-negara ASEAN untuk memperkuat nasional Indonesia yang indikatornya antara ketahanan nasional masing-masing lain keutuhan kedaulatan RI, situasi damai, yang berkonstribusi dalam mewujudkan dan pembangunan lancar. ketahanan kawasan. Setiap negara mempunyai kepentingan Penguatan Kerja Sama nasional, sehingga harus dicapai dan Negara-negara di kawasan LTS dipertahankan dengan seluruh kekuatan. mengalami ketegangan dan merasa Namun demikian, Indonesia harus terancam akibat konflik yang terjadi antara mempunyai kepiawian dan kecerdasan RRT dan AS. Hal tersebut membuat mereka dalam negosiasi. 4 Oleh karena itu, selain mempunyai semangat dan memperkuat Indonesia memanfaatkan kerja ASEAN, kebersamaan di antara negara-negara di juga melakukan diplomasi secara langsung kawasan. Organisasi kerja sama ASEAN dengan RRT dalam hubungan dengan kerja dapat dimanfaatkan untuk mengelola sama yang telah dilakukan selama ini. RRT konflik di LTS. Indonesia menggunakan menjadi tujuan ekspor utama bagi Indonesia platform ASEAN sebagai wadah untuk dan sumber investasi asing melalui berbagai menyelesaikan konflik secara damai demi mekanisme khususnya program One Belt, stabilitas kawasan dan kebebasan berlayar One Road (OBOR) dan Asian Infrastructure (freedom of navigation) di LTS yang dijamin and Investment Bank (AIIB), serta China - oleh hukum internasional. Karena itu ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA).5 kebijakan yang mempromosikan sentralitas Selanjutnya upaya Indonesia terhadap ASEAN yang mampu mempertemukan AS. Kehadiran AS di Asia-Pasifik masih negara-negara besar seperti AS dan diperlukan sepanjang tidak dalam rangka Tiongkok, perlu dipertahankan untuk struggle for power dengan Tiongkok 39
tetapi berperan konstruktif dalam rangka tersebut diharapkan menjadi kekuatan menjaga stabilitas Kawasan. Oleh karena Indonesia secara legal formal dalam itu, diperlukan kombinasi yang tepat antara hubungannya dengan hukum internasional. penggunaan platform bilateral dan regional Begitu juga kasus LTS juga menjadi inspirasi yang tepat dalam membina hubungan bagi Indonesia untuk membuat peta baru dengan mitra dagang utama Indonesia di seluruh perbatasan Indonesia tanpa seperti AS dan Tiongkok.6 meninggalkan kesepakatan dengan negara- Kemampuan Indonesia dalam mengelola negara sekitar. konflik di LTS bukan hanya bermanfaat Konflik di LTS juga menjadi alasan untuk meningkatkan stabilitas keamanan kuat bagi Indonesia untuk mengelola nasional, juga berkonstribusi dalam perbatasan Kepulauan Natuna secara serius ketahanan nasional, perdagangan, dan dan berkelanjutan. Kepulauan Natuna mendukung kebijakan Indonesia sebagai yang terdiri atas Kabupaten Natuna dan poros maritim dunia. Kabupaten Anambas mempunyai cadangan gas terbesar di Asia mulai tahun 1996. Oleh Pengelolaan Perbatasan (Kepulauan Natuna) karena itu, mempercepat penyelesaian Walaupun hubungan Indonesia dengan pembangunan infrastruktur yang berupa RRT tidak bergejolak atas klaim RRT terhadap pelabuhan yang modern, transportasi darat ZEE di Kepulauan Natuna, kewaspadaan dan laut yang memadai, gedung-gedung sangat diperlukan karena kondisi dan pemerintah dan SDM aparatur dan segenap tantangan global semakin kompleks, komponen masyarakat yang cerdas akan ambigu, tidak menentu dan dinamis. sangat memperkuat stabilitas keamanan Berkenaan dengan klaim RRT tersebut, dan ekonomi di Kepulauan Natuna. Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah Pemanfaatan Sentra Kelautan dan melakukan protes melalui PBB, kemudian Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna secara Presiden Joko Widodo menyatakan lebih efektif dan membangun fasilitas dan sarana keras lagi terhadap RRT: ""Sembilan titik yang dapat menarik kapal dari daerah garis yang selama ini diklaim Tiongkok lain,8 sehingga akan dapat meningkatkan dan menandakan perbatasan maritimnya perekonomian dan kesejahteraan rakyat di tidak memiliki dasar hukum internasional wilayah tersebut. apapun."7 Sikap tegas pemerintah harus konsisten dan berupaya terus menerus Penguatan Sumber Daya Militer untuk mempertahankan kedaulatan. Dalam era modern ini, untuk Selain itu, konflik di LTS juga dapat mempertahankan geopolitik suatu negara dimanfaatkan oleh Indonesia untuk ditekankan pada strategi diplomasi dan mempercepat dalam penyelesaian peta kekuatan ekonomi, namun pembangunan baru di sekitar Kepulauan Natuna yang kekuatan militer masih sangat diperlukan.9 berbatasan dengan LTS. Dengan peta baru Kekuatan militer bukan hanya untuk 40
menangkal terhadap konflik fisik yang mungkin PENUTUP tiba-tiba timbul melainkan juga menjadi Kesimpulan bargaining power dengan kekuatan militer di 1. Indonesia dapat mengubah konflik di negara-negara sekitar, apalagi posisi Indonesia LTS dari isu ancaman menjadi peluang dikepung oleh 13 pangkalan militer AS. untuk dapat meningkatkan stabilitas Sejak tahun 2013 Jenderal Muldoko keamanan nasional, melalui penguatan mengaku lebih fokus menempatkan kerja sama, pengelolaan perbatasan kekuatan tempur di Natuna. "Kita harus (Kepulauan Natuna), dan penguatan lihat perkembangan LTS dengan waspada. sumber daya militer. Bila terjadi sesuatu di LTS akan merembes 2. Memanfaatkan konflik di LTS dapat ke Indonesia."10 Pergerakan TNI di sekitar memperkuat kerja sama dengan Natuna juga menjadi acuan analis politik di negara-negara di kawasan. jurnal the Diplomat. Apalagi RRT sengaja 3. Memanfaatkan konflik di LTS dapat melakukan manuver agresif di LTS. Negara membangun komitmen segenap komunis itu menempatkan tiga kapal perang komponen bangsa Indoensia untuk di Atol Laut James Shoal, Malaysia. Salah mendukung program stabilitas satunya adalah Kapal Induk Liaoning, yang keamanan nasional di Kepulauan mampu mengangkut belasan jet tempur Natuna khususnya dan seluruh wilayah J-15 (varian Sukhoi Su-33). Oleh karena itu, perbatasan di Indonesia. Indonesia sudah menempatkan lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan untuk menjaga Saran perairan Kepulauan Natuna.11 1. Memperkuat diplomasi secara profesional, konsisten, dan berlanjutan Penguatan di Kepulauan Natuna harus dengan negara-negara di kawasan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan serta negara-negara yang berkonflik. stabilitas keamanan nasional, meliputi 2. Memperkuat pertahanan militer di kuantitas dan kualitas personil TNI; kualitas seluruh perbatasan wilayah Indonesia. dan kualitas perlengkapan militer seperti 3. Mengintegrasikan seluruh fungsi persenjataan, kapal perang dan pendeteksi lembaga yang ada di bawah kapal selam dan nuklir, dan pesawat tempur; Kementerian Koordinator Bidang serta kualitas dan kuantitas diplomat Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Indonesia. Tentu semua itu disertai dengan memperkuat stabilitas keamanan anggaran pertahanan yang mamadai. nasional. 41
DAFTAR PUSTAKA Sebastianus Sumarsono, "Peran Politik Luar Ardyan Mohamad; 25 Maret 2015; "Ini 5 Negeri Indonesia Di Tingkat Regional kekuatan TNI yang siaga di Natuna Untuk Menjaga Kepentingan Nasional", hadang China"; Materi Ceramah disampaikan dalam PPRA LVII Lemhannas RI tanggal 26 April 2018. hadang-china.html. Ardyan Mohamad; 25 Maret 2015; "Ini (Endnotes) alasan China rebutan Natuna dengan 1. Robert Mangindaan, "Analisa Indonesia"; Pengelolaan Lingkungan Strategis di Tingkat Regional (Indo Pacifik), Ditinjau c h i n a - r e b u t a n - n a t u n a - d e n g a n - dari Kepentingan NKRI," Materi Diskusi indonesia-splitnews-2.html. Panel disampaikan dalam PPRA LVII Lemhannas RI tanggal 26 April 2018. Harwanto Bimo Pratomo; 9 Agustus 2017; 2. Tim Pokja Strategi. 2018. Materi Pokok "Penting untuk RI, Menteri Susi minta Bidang Strategi. Jakarta: Lemhannas Jokowi resmikan SKPT Natuna"; RI, hal. 2 dan 67. 3. Jose Tavares, "Pola Hubungan di com/ uang/penting-untuk-ri-menteri- Kawasan dan Kaitan dengan Isu Kontemporer," Materi Ceramah natuna.html. disampaikan dalam PPRA LVII Jose Tavares, "Pola Hubungan di Kawasan Lemhannas RI tanggal 24 April 2018. dan Kaitan dengan Isu Kontemporer," 4. Sebastianus Sumarsono, "Peran Politik Materi Ceramah disampaikan dalam Luar Negeri Indonesia Di Tingkat PPRA LVII Lemhannas RI tanggal 24 Regional Untuk Menjaga Kepentingan April 2018. Nasional", Materi Ceramah disampaikan Robert Mangindaan, "Analisa Pengelolaan dalam PPRA LVII Lemhannas RI tanggal Lingkungan Strategis di Tingkat 26 April 2018. Regional (Indo Pacifik), Ditinjau dari 5. Jose Tavares, Loc.cit. Kepentingan NKRI," Materi Diskusi 6. Ibid. Panel disampaikan dalam PPRA LVII 7. Ardyan Mohamad; 25 Maret 2015; "Ini Lemhannas RI tanggal 26 April 2018. alasan China rebutan Natuna dengan Tim Pokja Strategi. 2018. Materi Pokok Indonesia"; Bidang Strategi. Jakarta: Lemhannas RI, hal. 67. splitnews-2.html. 42
8. Harwanto Bimo Pratomo; 9 Agustus 2017; "Penting untuk RI, Menteri Susi minta Jokowi resmikan SKPT Natuna"; natuna.html. 9. Robert Mangindaan, Loc.cit.Ardyan Mohamad; 25 Maret 2015; "Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China"; w w w. m e r d e k a . c o m / d u n i a / i n i - 5 - hadang-china.html. 10. Ibid 43
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018 44
Peran Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim Dunia oleh Rujito Dibyo Asmoro,1 Firyal Romizah Fakhruddin,2 dan Rahmatika Utami3 Abstrak This writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as having served as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORA territorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters. The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesia's goals as a world maritime axis can be achieved. Keywords : world maritime axis, IORA,` maritime security, regional stability 45
PENDAHULUAN kebesaran maritim Indonesia pada 13 Dengan bentangan geografis seluas Desember 1957. Pada masa pemerintahan 1.191440 km2, Indonesia merupakan Presiden Joko Widodo, konsep Poros Maritim negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus Dunia muncul dan dijadikan sebagai bentuk merupakan negara maritim terbesar aktualisasi geopolitik dan geostrategi di dunia.4 Indonesia memiliki 17.000 Indonesia dengan mempertimbangkan pulau dengan sumber daya alam yang bentuk dan kondisi geografis wilayah melimpah. Terletak diantara Samudera Indonesia sebagai negara kesatuan, beserta Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia letak strategisnya. Konsep ini dituangkan secara geostrategis melintasi jalur kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka perdagangan dan komunikasi dunia melalui Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sea Lanes on Trade (SLOT) dan Sea Lanes Visi Poros Maritim Dunia ini memiliki makna of Communication (SLOC). Sebagai negara yang luas, tidak hanya sebagai poros saja kepulauan yang memiliki laut yang luas dan namun sebagai acuan bahwa Indonesia garis pantai yang panjang, sektor maritim memiliki peran dan pengaruh terhadap dan kelautan menjadi sangat strategis lingkungan global.6 bagi Indonesia, ditinjau dari segi ideologi, Poros maritim merupakan sebuah gagasan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, strategis yang ingin diwujudkan Indonesia lingkungan, pertahanan, dan keamanan.5 dalam menjamin konektivitas antar pulau, Setelah kemerdekaan Indonesia, pengembangan industri perkapalan dan pemerintah Indonesia mencanangkan perikanan, perbaikan transportasi laut Deklarasi Juanda yang dijadikan tonggak serta fokus pada keamanan maritim.7 46
Presiden Joko Widodo memiliki beberapa PEMBAHASAN program utama untuk mewujudkan Peran Indonesia Di Dalam IORA Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Program tersebut antara lain penegakan Widodo, Indonesia secara resmi menjadi kedaulatan wilayah NKRI, revitalisasi ketua IORA periode 2015 - 2017 dengan sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada dan pengembangan konektivitas maritim, Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-15 rehabilitasi kerusakan lingkungan dan di Padang, Indonesia. Pada kepemimpinan konservasi biodiversity, serta peningkatan Indonesia di IORA tahun 2017, Indonesia kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya mengusung tema "Strengthening Maritime Manusia) kelautan. Cooperation in a Peaceful and Stable Kondisi geografis Indonesia cukup Indian Ocean". Keikutsertaan Indonesia di strategis yang ditandai dengan berbatasan dalam IORA hingga peran Indonesia ketika langsung dengan Samudera Hindia. menjadi ketua IORA periode 2015-2017 Samudera ini memiliki luas 73,3 juta km2 menunjukkan bahwa Indonesia cukup aktif dan menghubungkan tiga benua yaitu dalam mempertahankan kemampuannya Asia, Australia dan Afrika. Samudera dalam bidang maritim. Hindia merupakan wilayah laut yang Pengaruh Indonesia dalam IORA juga memiliki sumber daya alam yang kaya dan terlihat dari IORA's Leader Summit yang menguntungkan secara ekonomi, di mana dilaksanakan pada Maret 2017 lalu. 55% cadangan minyak bumi dan 40% gas Pertemuan ini dinilai sebagai pertemuan dunia berada di kawasan ini. Selanjutnya, yang mampu mengubah kondisi IORA dalam nilai strategis Samudera Hindia juga 20 tahun terakhir yang tidak mempunyai merupakan salah satu jalur perdagangan hasil signifikan. IORA's Leader Summit lalu dunia, sekitar 50% kapal dagang, 34% lalu adalah pertemuan pertama yang mampu lintas kargo, dan 67% pengiriman minyak menghadirkan kepala negara dari setiap dunia melewati Samudera Hindia.8 anggota IORA. Kehadiran setiap kepala Namun, pada pelaksanaan kegiatan negara dari negara anggota menjadikan ekonomi tersebut banyak negara mengalami pertemuan tersebut menghasilkan "Jakarta kerugian ekonomi karena adanya perompak. Concord", agreement ini diharapkan dapat Hal tersebut pada akhirnya menginisiasi menegaskan kembali partisipasi aktif adanya suatu badan kerja sama untuk dari setiap negara dalam IORA. Muncul negara-negara lingkar Samudera Hindia kesadaran bahwa melalui IORA negara- yang bernama Indian Ocean Rim Association negara yang terletak di sekitar Samudera (IORA) yang dibentuk pada tahun 1997 di Hindia menghadapi ancaman yang sama, Mauritius. dan untuk menghadapi itu maka kerja sama di antara anggota harus maksimal. 47
Secara umum terdapat 6 isu prioritas oleh Indonesia mampu mengidentifikasi isu dari "Jakarta Concord" yang telah disetujui dan langkah yang dapat memaksimalkan untuk diperhatikan yaitu terkait maritime fungsi dari IORA. Hal ini menjadi in line safety and security, trade and investment apabila dikaitkan dengan keinginan facilitation, fisheries management, disaster Indonesia untuk menjadi negara poros risk management, academic science and maritim dunia. Kemampuan untuk technology cooperation, tourism and mengidentifikasi dan menjaga kestabilan cultural exchanges. Para pemimpin negara maritim di kawasan Samudera Hindia anggota IORA setidaknya setuju atas 6 hal melalui IORA akan membuat Indonesia terkait area prioritas di atas, antara lain : dinilai sebagai negara yang mempunyai 1. Meneguhkan komitmen memajukan power dalam bidang tersebut. keamanan dan keselamatan maritim. Namun begitu, untuk dapat menjaga 2. Meningkatkan kerja sama perda- kestabilan tersebut terdapat setidaknya gangan dan investasi. terdapat dua tantangan yang harus 3. Memajukan pengembangan diselesaikan agar fungsi IORA dapat dan pengelolaan perikanan yang maksimal. Pertama, adalah tantangan berkesinambungan dan bertanggung dengan bentuk ancaman keamanan non- jawab. tradisional. Beberapa ancaman seperti 4. Memperkuat pengelolaan risiko human trafficking, drugs trafficking, piracy, bencana dan terrorism masih menjadi permasalahan 5. Memperkuat kerja sama akademis dan dari prioritas maritime safety and security. ilmu pengetahuan, dan Permasalahan ini tentu akan menghambat 6. Memajukan kerja sama di bidang aspek ekonomi, budaya, dan kerja sama pariwisata dan kebudayaan. yang ingin dimaksimalkan melalui IORA. Selain keenam isu di atas, para Kedua, apabila melihat IORA sebagai pemimpin negara anggota IORA juga prospek forum multilateral dalam jangka mendorong agar IORA dapat memperkuat waktu yang panjang, maka terdapat juga kerja sama pada tiga isu lainnya yaitu permasalahan terkait kompetisi antar blue economy,women empowerment, dan negara yang ditakutkan akan mengganggu mempunyai tata pemerintahan yang baik netralitas dan stabilitas kawasan IORA. Hal (good governance) serta isu lain seperti ini ditunjukkan dengan adanya kompetisi anti korupsi, mendukung nilai demokrasi antara Tiongkok10 dan India sebagai the dan kebebasan serta melindungi hak asasi rising power dalam kawasan tersebut. manusia.9 Keinginan Tiongkok untuk menguasai Persetujuan atas keenam hal yang kawasan IORA terlihat dari komponen akan dilakukan untuk enam isu prioritas jalan maritimnya pada program Belt and yang terdapat pada Jakarta Concord ini Road Initiative yang melewati Samudera menunjukkan bahwa IORA yang dipimpin Hindia. Sementara India bertujuan untuk 48
mengimbangi Tiongkok dengan membangun ingin memperbaiki image sebagai negara 200 armada kapal perang di tahun 2027 poros maritim di mata internasional. dengan memperdalam hubungannya dengan Salah satu indikasi untuk menjadi negara ASEAN melalui kebijakan ActEast.11 poros maritim dunia dapat dilihat dari Tidak ada jaminan bahwa tantangan- bagaimana keamanan maritim atas jalur tantangan tersebut tidak lepas dari peran logistik yang bebas dari berbagai hambatan eksternal yang ingin menguasai kawasan IORA yang didukung dengan adanya operasi untuk kepentingannya sendiri. Indonesia atau patroli keamanan laut. Hal ini yang sebagai negara yang ingin menjadi negara berusaha untuk di benahi dan terus di poros maritim dunia dengan kemampuan bangun oleh Indonesia tidak hanya di dalam maritim dan pertahanannya diharapkan negeri tapi juga berusaha merambah ke dapat bekerja sama bahkan menjadi pionir wilayah yang lebih luas salah satunya yaitu untuk menjaga kestabilan kawasan IORA. melalui IORA. Terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk Usaha yang Telah Dilakukan oleh Indonesia berpartisipasi aktif dalam pengamanan Di bawah kepemimpinan Joko Widodo kawasan maritim IORA antara lain : beberapa kebijakan luar negeri Indonesia di buat berdasarkan pada konsep poros 1. The 2nd International Maritime maritim. Konsep ini dimaksudkan agar dapat Security Symposium Jakarta, 2015 membangkitkan kembali identitas bangsa Pada tanggal 14-17 September 2015 TNI AL ini sebagai sebuah negara kepulauan. menggelar International Maritime Security Sebagai bentuk dari implementasi konsep Symposium (IMSS) di Hotel Borobudur tersebut Indonesia berhasil dan resmi Jakarta. Tema yang diangkat dalam IMSS menjabat sebagai ketua IORA untuk periode kali ini adalah "Maritime Confidence 2015-2017.12 Kondisi geografis Indonesia Building and Mutual Cooperation for Peace dengan wilayah maritim yang begitu luas and Prosperity"13. IMSS merupakan kegiatan menjadi alasan utama Indonesia memiliki bertaraf internasional, sebanyak 42 negara kepentingan terutama perihal keamanan hadir pada simposium tersebut, termasuk maritim. Melalui jabatan yang di emban beberapa negara anggota IORA seperti sebagai ketua IORA Indonesia menjadikan Bangladesh, India, Iran, Afrika Selatan, Sri keamanan maritim IORA sebagai fokus Lanka, Singapura, Thailand, Malaysia, dan utama. Australia. Serta negara anggota mitra dialog Keamanan maritim di kawasan IORA ini IORA yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, menjadi hal yang penting karena keamanan Perancis, Inggris dan Jepang. IMSS 2015 merupakan kunci agar peningkatan merupakan kegiatan yang kedua kalinya ekonomi yang merupakan tujuan utama diselenggarakan oleh TNI AL. Simposium IORA dapat terwujud. Bersamaan dengan yang pertama di selenggarakan pada tahun era kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia 2013, dan ini merupakan kegiatan rutin 49
yang diadakan setiap dua tahun sekali. 2. Multilateral Naval Exercise Komodo Kegiatan ini sangat penting karena dalam atau MNEK 2016 pelaksanaannya TNI AL dapat menyampaikan Pada tahun 2016 Indonesia mengadakan pandangan yang komprehensif kepada para latihan multilateral yang diselenggarakan peserta terkait perkembangan keamanan oleh TNI AL. Kegiatan ini pertama kali maritim mulai dari tingkat nasional, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret hingga regional hingga global. Hal ini tentunya 3 April 2014 di Batam, Kepulauan Anambas tidak terlepas dari berbagai ancaman dan Natuna, Kepulauan Riau. Latihan ini terhadap zona maritim yang sejalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan perkembangan di bidang ekonomi secara rutin setiap dua tahun sekali yang serta teknologi informasi dan komunikasi. diikuti oleh negara-negara anggota Indian Simposium ini diharapkan menjadikan Ocean Naval Symposium (IONS), Western angkatan laut dari semua negara dapat Pacific Naval Symposium (WPNS) dan negara secara masif merespon ancaman keamanan bilateral lainnya. Kegiatan ini merupakan maritim yang nantinya akan membuka wadah pertukaran informasi, sarana untuk dan memberikan keuntungan pada sektor- menambah pengetahuan dan juga tempat sektor yang lain. untuk mengasah kemampuan bagi Angkatan Penyelenggaraan kegiatan seperti ini Laut negara-negara peserta.14 dapat menjadi ajang untuk menunjukkan Multilateral Naval Exercise Komodo bahwa peran dan kapasitas Indonesia di (MNEK) merupakan suatu rangkaian mata dunia internasional sebagai negara kegiatan serta bentuk diplomasi Angkatan maritim yang besar. Selain itu juga dapat Laut pada masa damai yang difokuskan pada menegaskan posisi Indonesia di arena kesepahaman toleransi dan transparansi Internasional sebagai Negara Poros Maritim antar Angkatan Laut negara-negara anggota, Dunia, dengan begitu dapat terlihat yang pada konteks ini termasuk negara bagaimana Indonesia dalam menjamin anggota IORA.15 Sebanyak 35 Angkatan Laut kepentingan nasionalnya dengan menjaga dari berbagai negara mengikuti kegiatan stabilitas keamanan pada tingkat regional ini mulai tanggal 12 hingga 16 April 2016 terutama IORA maupun Internasional. di Padang dan Pulau Mentawai, Sumatera Kegiatan yang sama kemudian di Barat. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan selenggarakan kembali lagi tanggal 21-23 International Fleet Review (IFR) 2016, Agustus 2017 dengan mengangkat tema 15thWestern Pacific Naval Symposium "Maritime Cooperation for Good Order at (WPNS), dan 2ndMultilateral Naval Exercise Sea" yang diadakan di Hotel Kartika, Bali. Komodo (MNEK). Semua peserta dalam Sekitar 300 peserta mengikuti kegiatan ini, kegiatan ini melakukan kolaborasi untuk diantaranya negara anggota Indian Ocean sebuah skenario pelatihan misi bantuan Naval Symposium (IONS) dan Western kemanusiaan seperti Medical Civic Action Pacific Naval Symposium (WPNS). Project (Medcap), Engineering Civic Action 50
Project (Encap), dan juga Maritime Peace pada sektor keamanan dan keselamatan Keeping Operation (MPKO).16 maritim. Dalam Bakamla terdapat prosedur terkait bagaimana upaya pencegahan 3. Program Pelatihan Keamanan Laut perompakan, sehingga hal ini nantinya dapat oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi acuan bagi perusahaan maupun Bakamla resmi di bentuk oleh Presiden nakhoda kapal sebagai langkah prosedural Jokowi pada Senin 15 Desember 2014 bagi kapal-kapal yang sedang berada sekaligus bertepatan dengan Hari Nusantara pada lokasi yang jauh dari pengawasan bertempat di Kotabaru, Kalimantan Selatan. atau pengamanan patroli laut. Mengingat Bakamla bertanggung jawab langsung perompakan dan pembajakan merupakan kepada Presiden namun dikoordinasikan salah satu isu kejahatan transnasional oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan yang sangat penting di wilayah perairan Keamanan (Polhukam).17 Awalnya Badan ini khususnya IORA. bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Pada tahun 2017 di kota Semarang (Bakorkamla RI ) yang selanjutnya resmi diadakan Pelatihan "Maritime Safety berganti menjadi Bakamla terhitung sejak and Security Programme" atau Program diundangkan dalam Undang-Undang nomor Keselamatan dan Keamanan Maritim 23 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Perubahan bertempat di JCLEC (Jakarta Center for nama dari Bakorkamla menjadi Bakamla Law Enforcement Cooperation).20 Pelatihan ini merupakan kebijakan pemerintah ini merupakan yang pertama kali digelar atas pertimbangan untuk menghindari dan diikuti oleh 12 negara anggota IORA terjadinya kesalahpahaman serta tumpang yaitu Australia, Afrika Selatan, Bangladesh, tindih antar instansi yang melakukan patroli Comoros, India, Madagaskar, Malaysia, di laut.18 Mauritius, Oman, Somalia, Sri Lanka Bakamla bertugas melakukan patroli dan Tanzania serta tiga negara dari MSG keamanan dan keselamatan di wilayah (Melanesian Spearhead Group) yaitu Fiji, perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.19 Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Dalam Bakamla menjalankan fungsi untuk pelatihan ini Bakamla menjadi perwakilan menyusun kebijakan nasional khususnya Indonesia bersama dengan Kepolisian serta dalam bidang keamanan dan keselamatan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Pelatihan ini juga membahas dan Indonesia, melakukan penjagaan, mendiskusikan isu ancaman-ancaman yang pengawasan, pencegahan serta penindakan sudah bergeser dari yang tradisional ke non terhadap pelanggaran hukum yang terjadi tradisional seperti kejahatan transnasional di wilayah perairan Indonesia serta yang meliputi perompakan, ilegal fishing, melaksanakan tugas lainnya dalam sistem perdagangan Narkoba, people smuggling pertahanan nasional. Bakamla dijadikan juga human trafficking. sebagai Focal Point pemerintah Indonesia Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan 51
perwujudan dari komitmen Indonesia yang Selain itu, Indonesia juga memerlukan tertuang dalam Jakarta Concord yang strategi lain untuk mendukung program- telah disepakati pada KTT IORA pada program yang telah dilakukan. Setidaknya Maret 2017. Diharapkan dengan rutinnya ada tiga rekomendasi yang dapat dilakukan diadakan kegiatan-kegiatan serupa dapat Indonesia kedepan : mempererat kerja sama khususnya antara 1. Melaksanakan Evaluasi Kerja Secara para penegak hukum di wilayah perairan Berkala serta menjaga kestabilan kawasan IORA. Dalam menjalankan segala program Selain itu kegiatan-kegiatan tersebut kerja yang telah di rencanakan perlu untuk meningkatkan kapasitas keahlian dilakukan sebuah kontrol dan evaluasi. serta keterampilan para penegak hukum Salah satunya dengan mengevaluasi di laut antar sesama anggota IORA dalam berjalannya Jakarta Concord yang telah menghadapi isu keamanan maritim bersama di sepakati bersama. Menurut data yang dan juga dapat dijadikan sebagai media diperoleh dari Ocean Beyond Piracy bertukar informasi. melalui Quartz Africa,didapatkan bahwa di perairan Somalia angka perompakan yang Strategi Indonesia Ke Depan terjadi masih terus meningkat mulai dari Indonesia telah melakukan beberapa hal tahun 2015 hingga 2017.21 untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga Sementara beberapa kegiatan yang keamanan maritim, sehingga akses untuk telah dilaksanakan dengan tujuannya memanfaatkan sumber daya yang ada dapat agar dapat mempererat dan memperkuat berjalan dengan lancar. Namun tujuan keamanan maritim di wilayah Samudera Indonesia tersebut merupakan sebuah proses Hindia khususnya, nyatanya belum efektif yang cukup panjang sehingga di perlukan dalam menekan jumlah kasus perompakan Gambar 1: Tabel Jumlah Perompakan 2015-2017 di Perairan Somalia (sumber : QuartzAfrica) kontrol, pengawasan, dan evaluasi dari yang terjadi di wilayah perairan tersebut. program-program yang telah dijalankan, Adanya evaluasi kerja yang rutin dan baik program nasional Indonesia sendiri berkala dari setiap negara anggota akan maupun program yang telah dilakukan IORA membuat negara anggota IORA mengetahui selama masa kepemimpinan Indonesia. kekurangan dari program maupun realisasi 52
The Indian Ocean Rim Association (IORA) Map khususnya patroli pengamanan perairan secara intensif. Selama bertahun-tahun serta mencari solusi yang perlu dilakukan Indonesia dikenal sebagai negara agraris pada waktu yang akan datang. yang sebagian besar warganya bermata Walaupun masa kepemimpinan pencaharian sebagai petani, dengan kata Indonesia di dalam IORA telah berakhir, lain perekonomian sangat bergantung Indonesia tetap dapat mengusulkan dan pada hasil pertanian dan perkebunan. mengarahkan negara anggota IORA lainnya Ketika muncul konsep poros maritim ini, agar dapat melaksanakan program evaluasi tentunya masyarakat juga harus paham berkala ini. Hal ini juga dapat menunjukkan dengan apa yang dimaksud dengan konsep kesungguhan dan upaya Indonesia dalam tersebut, karena nantinya yang menjadi menjaga keamanan wilayah maritim roda penggerak adalah masyarakat. Masih IORA. Karena walaupun sudah tidak lagi banyak masyarakat yang belum paham menjabat sebagai ketua IORA, Indonesia terkait konsep poros maritim tersebut. masih menunjukkan keseriusan untuk Tidak sedikit juga yang belum memahami mewujudkan wilayah perairan IORA yang terkait apa perbedaan definisi dari negara aman. kepulauan dan negara maritim.22 Definisi dari konsep negara kepulauan menurut 2. Meningkatkan Program Sosialisasi United Nations Convention on the Law of Kepada Masyarakat the sea, UNCLOS III 1982 yaitu suatu negara Sosialisasi bagi masyarakat Indonesia yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih sendiri terkait konsep negara maritim yang kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau ingin dicapai oleh Indonesia perlu dilakukan lain.23 Sementara konsep negara maritim 53
adalah negara yang mampu memanfaatkan membutuhkan banyak sarjana jurusan lautnya, memiliki kemampuan baik terkait seperti jurusan Teknologi Kelautan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, serta Jurusan Kelautan dan Perikanan. Pada dan lain sebagainya untuk mengelola dan kenyataannya mahasiswa dengan lulusan memanfaatkan laut tersebut.24 Masyarakat maupun yang mendaftar pada jurusan perlu memahami bahwa Indonesia terkait ini masih sangat minim. Akhirnya berada di dalam dua konsep tersebut. kebutuhan sarjana jurusan tersebut tidak Hal ini mungkin terdengar sepele, namun berbanding lurus dengan lulusan yang ada.25 merupakan akar yang harus di bentuk Dari sini diharapkan adanya kerja sama dan dibangun agar konsep poros maritim antar kementerian yang berkaitan seperti dunia ini dapat menjadi kuat dan dapat Kementerian Pendidikan, Kementerian terealisasikan dengan baik, sehingga akan Ketenagakerjaan, Badan Pengembangan terjadi keselarasan antara kebijakan yang Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat Negeri Republik Indonesia, Kementerian dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian tersebut. Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Melalui dialog antar 3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas kementerian ini maka akan jelas bagaimana SDM Kemaritiman sesungguhnya kebutuhan dan hal-hal yang Sejauh ini salah satu kritik yang muncul harus disiapkan oleh Indonesia untuk adalah Indonesia belum bisa mengukur menghadapi agenda pada sektor maritim. berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan Perhitungan dan rencana yang matang dalam sektor maritim. Untuk dapat menjadi nantinya akan membuat langkah Indonesia negara poros maritim tentu Indonesia baik melalui Kementerian Luar Negeri atau harus menguasai sektor kemaritiman dari IORA dan forum-forum maritim menjadi segala aspek. Salah satunya yaitu dengan lebih terstruktur dan mempunyai tujuan mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang jelas. atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja 4. Membangun Pusat Informasi Keamanan pada bidang maritim. Rencana dan program Maritim kerja untuk mengembangkan sektor Adanya pusat informasi keamanan maritim Indonesia tidak akan mencapai maritim menjadi penting di mana seluruh hasil apabila tidak selaras antara program stakeholder negara anggota IORA dapat kerja pemerintah dengan jumlah tenaga bergabung. Hal ini diperlukan untuk kerja yang dibutuhkan. koordinasi terkait alur keluar masuk Selain itu, mahasiswa yang mengambil kapal di perairan IORA dan informasi jurusan terkait kemaritiman juga masih penting mengenai kemaritiman lainnya. sangat minim. Indonesia tentunya Untuk mempermudah dan memperlancar 54
komunikasi maka pusat informasi ini harus seperti fitur yang disediakan untuk ASEAN menggunakan teknologi terbaru yang ada Information-Sharing Portal (AIP) terdapat saat ini. Salah satu pusat informasi yang alat terjemahan langsung, dimana pesan dapat dicontoh adalah milik Singapura yang obrolan diterjemahkan ke bahasa asli untuk bernama Information Fusion Center (IFC) memudahkan komunikasi.27 sebagai pusat keamanan maritim regional I F C j u g a m e n y e l e n g g a r a k a n yang diselenggarakan oleh Pemerintah Shared Awareness Meeting (SAM) yang Singapura. Tujuannya adalah untuk mempertemukan komunitas keamanan memfasilitasi informasi dan kolaborasi maritim regional untuk membahas antara Singapura dan mitranya. IFC ini tantangan saat ini termasuk mitra seperti terletak di Changi Naval Base dan terdiri The Regional Cooperation Agreement on dari ruang operasional yang dikelola Combating Piracy and Armed Robbery selama 24/7 oleh Angkatan Laut Singapura. (ReCAAP), International Maritime Bureau Dasar hukum IFC adalah Memorandum (IMB), atau asosiasi pelayaran. Selain of Understanding antara Singapura itu IFC juga terlibat dalam pendidikan, dan negara-negara anggota yang berisi pelatihan dan latihan, misalnya melalui perjanjian pembagian data dengan pusat pengorganisasian latihan berbagi informasi kemaritiman lainnya.26 keamanan maritim ASEAN, kursus praktisi Teknologi yang digunakan adalah keamanan maritim, serta lokakarya reguler Open and Analysed Shipping Information tentang keamanan maritim. (OASIS). Sistem ini berisi informasi kapal Sistem canggih ini telah dimiliki dan melacak pergerakan kapal berdasarkan dan dijalankan oleh Singapura. Seluruh sistem identifikasi otomatis, identifikasi stakeholder yang mempunyai kepentingan jangka panjang dan pelacakan, dan data pada keamanan maritim dapat terintegrasi International Maritime Organization pada satu sistem. Hal tersebut akan (IMO). Sistem ini dikembangkan oleh mempermudah meningkatkan komunikasi Comprehensive Maritime Awareness Team dan pengawasan satu sama lain dalam dari Badan Sains dan Teknologi Pertahanan bidang maritim. Apabila Indonesia dapat Pemerintah Singapura. OASIS tidak hanya mengadopsi ide ini bahkan menginisiasi berbasis web namun juga mempunyai sistem yang serupa pada IORA, maka versi seluler. OASIS menyimpan informasi Indonesia kembali mempunyai peran tentang satu juta lebih kapal dan informasi penting dalam kawasan IORA. Apabila tentang agen keamanan maritim serta terlaksana, hal ini dapat menjadi salah satu memungkinkan komunikasi yang efisien faktor pendukung untuk mencapai tujuan melalui fungsi chatting (sebanding Indonesia menjadi negara poros maritim dengan sistem MERCURY yang digunakan dunia. Singapura adalah salah satu negara di Samudera Hindia Barat). Selain fungsi anggota IORA, apabila ide ini tersalurkan umum tersebut, terdapat fitur pendukung dengan cara yang baik dan tujuan yang 55
jelas, Singapura tentunya dapat memberi edukasi terkait kawasan maritim IORA, masukan dalam bidang teknologi untuk kondisinya saat ini, tantangan ke depan desain sistem yang sesuai untuk kawasan baik secara umum kawasan IORA atau di IORA. wilayah maritim masing-masing negara yang berhubungan dengan IORA, dan bagaimana 5. Meningkatkan Program Pembangunan langkah strategis untuk mencegah serta Kapasitas (Capacity Building Program) menanggulangi ancaman. Capacity Building Program dapat dibentuk dengan meningkatkan penge- PENUTUP tahuan (knowledge) dan meningkatkan Kesimpulan keterampilan (skills) melalui pendidikan Salah satu gagasan presiden Jokowi dan latihan untuk anggota IORA. Sejauh ini dalam masa kepemimpinannya adalah IORA mempunyai Indian Ocean Association keinginan untuk mewujudkan Indonesia Academic Group (IORAG) yang mempunyai sebagai negara poros maritim dunia. Dalam fungsi untuk memberikan edukasi ter- mewujudkan hal ini tentu pemerintah kait kemaritiman dengan menghadirkan menjalankan usaha yang beragam agar pengajar yang ahli di bidang tersebut. seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Program ini harusnya dapat diubah menjadi Selain dengan membuat berbagai kebijakan- sebuah pelatihan berkala bahkan wajib kebijakan baik dalam maupun luar negeri, untuk seluruh anggota IORA agar setiap perlu adanya pembentukan citra serta negara mempunyai kesempatan dan pembuktian yang dapat diberikan Indonesia kemampuan yang sama dalam menjaga terutama bagi negara-negara anggota IORA. keamanan maritim IORA. Beberapa negara Hal ini bisa direalisasikan melalui beberapa termasuk Indonesia memiliki tempat program yang telah diselenggarakan dan pelatihan maritim masing-masing. Namun dicanangkan oleh Indonesia. Dengan kata pelatihan dan edukasi yang dilakukan lain Indonesia bisa menjadikan IORA ini secara mandiri ini hanya akan menghasilkan sebagai batu loncatan untuk menjadi manfaat bagi beberapa negara. Edukasi negara poros maritim dunia. yang diterima setiap negara bisa jadi tidak Indonesia yang menjabat sebagai seimbang dan tidak fokus pada wilayah ketua IORA pada periode 2015-2017 telah maritim IORA sepenuhnya. menghasilkan beragam kegiatan yang baik Apabila pembangunan pusat informasi dan bermanfaat salah satunya adalah keamanan maritim disetujui, maka secara Jakarta Concord. Berdasarkan pembuktian bersamaan akan muncul pertanyaan di mana semasa menjabat, Indonesia telah diakui tempat edukasi atau pelatihan berkala akan sebagai salah satu negara yang kekuatan diberikan?. Semua negara anggota IORA maritimnya powerful. Kemampuan dapat mengirimkan delegasi terbaiknya ini dapat dilanjutkan dengan aktifnya dalam bidang maritim untuk mendapatkan Indonesia untuk memperhatikan keamanan 56
maritim. Beberapa caranya adalah dengan DAFTAR PUSTAKA melaksanakan evaluasi kerja secara Jurnal Online : berkala, meningkatkan program sosialisasi Ayuningtyas, Anggraini Dita. 2018. kepada masyarakat, meningkatkan "Kepentingan Indonesia dalam India kualitas dan kuantitas SDM kemaritiman, Ocean Rim membangun pusat informasi keamanan Association (IORA) Tahun 2015", diakses maritim, dan meningkatkan program melalui ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id pembangunan kapasitas. Keamanan pada tanggal l8 Juli 2018. maritim perlu ditingkatkan dengan strategi- Hidayat, Safril dan Ridwan. 20 September straegi tersebut karena aktivitas maritim di 2017 "Kebijakan Poros Maritim Dan kawasan IORA dapat berjalan dengan lancar Keamanan apadi negara poros maritim dunia harus Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan", dipahami oleh seluruh masyarakat di semua diakses melalui lapisan. Perlu adanya pemahaman universal bahwa Indonesia mempunyai kemampuan tanggal 8 Juli 2018 yang cukup untuk menyandang status Wicaksana, Satya Wira. "Nilai Strategis Indian tersebut bahkan mempertahankannya. Ocean Rim Association Bagi Indonesia Apabila seluruh masyarakat memahami hal dalam penerapan Poros Maritim Tahun ini maka semangat untuk mewujudkannya 2015", JOM FISIP, Vol.4, No.1, Februari dapat mengalir di mana saja dan pada siapa 2017, diakses melalui saja. Dari semangat ini maka akan semakin pada 10 Juli 2018 besar kemungkinan terwujudnya keinginan tersebut. Artikel Online : Al Hamzah, Zaky, 2013, "Sarjana Kelautan dan Perikanan Masih Minim", diakses melalui co.id/, pada 6 Agustus 2018 Anonymous, 2015, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", diakses melalui presiden.go.id pada tanggal 9 Juli 2018 Bagis, Muhammad Habibi, 2018,"Multilateral Naval Exercise Komodo 2018", Diakses melalui info/pada 11 Juli 2018 Dahir, Abdi Latif. 2018, "Piracy Made a Strong Comeback in Somalia in 2017", diakses melalui africa/,pada 5 Agustus 2018 57
Hermawan, Bayu. 2016, "Jokowi Buka Implementasi-Deklarasi-Djuanda_ Multilateral Naval Exercise Komodo UNPAD-Bandung.pdf pada tanggal8 Juli 2016", Diakses melalui 2018. republika.co.id/pada 11 Juli 2018 Maskun S.H.L.L.M, 2011, "Konsepsi Negara Laman Resmi Bakamla, 2015, "Tugas dan Kepulauan", di akses melalui Fungsi Bakamla", Diakses melalui pada 6 Agustus 2018 Pada 2 MNEK Komodo 2016, "Komodo Excersice Agustus 2018 2016 as World Peace Monument", Laman resmi metro tv, 2014, "Negara Maritim Diakses melalui dan/atau Negara Kepulauan?", di akses komodoexercise.id/, Pada 11 Juli 2018 melalui Nugroho, Arif. 2017, "Puluhan Negara Ikuti com/, pada 6 Agustus 2018 Program KeamananLaut", diakses Laman resmi MINDEF Singapura, 28 melalui pada 2 September 2016, "FactSheet: Agustus 2018 InformationFusion Centre", diakses Tambak, Ruslan. 2014, "Ini Tugas dan melalui Wewenang Bakamla yang Dibentuk Jokowi", diakses melalui latest-releases/article-detail/2016/ politik.rmol.co/, pada 2 Agustus 2018 Waidyatilake, Barana, 24 Juli 2017, "The pada tanggal 13 Agustus 2018 Indian Ocean Rim Association : Laman blog pribadi Dr. Christian Bueger, 10 ScalingUp", diakses melalui Maret 2015"A role model for information sharing? Visiting the Singapore IFC", rim-association-scaling/ pada tanggal diakses melalui 9 Juli 2018 Wardi, Robertus. 2015. "TNI AL Gelar visiting-the-singapore-ifc/ pada tanggal Simposium Keamanan Maritim 15 Agustus 2018 Internasional", diakses melalui Marine Engineer/Naval Architect, 2014, pada "Menjadi Poros Maritim Dunia, tanggal15 Juli 2018 Mampukah Kita ?", di akses melalui pada 5 Endnotes Agustus 2018 1 Kolonel Lek Rujito Dibyo Asmoro, GDipl Marsetio. 2017. "Indonesia Sebagai Poros in DS, M.A., RCDS adalah Perwira TNI Maritim Dunia Implementasi Deklarasi AU yang saat ini bertugas di Lemhannas Djuanda dalam mewujudkan Wawasan RI sebagai Kepala Bagian Kerja Luar Nusantara". Diakses melalui Negeri pada Biro Kerja Sama Sekretariat wanadri.or.id/home/wp-content/ Utama Lemhannas RI. u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 / E s s a y _ P M D _ 58
2 Firyal Romizah Fakhruddin 8 Dhita Anggraini Ayuningtyas. 2018. (155120407111075) adalah mahasiswi "Kepentingan Indonesia dalam India aktif semester 7 jurusan Hubungan Ocean Rim Association (IORA) Tahun Internasional di Fakultas Ilmu Sosial 2015", diakses melalui ejournal.hi.fisip- dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya unmul.ac.id pada tanggal8 Juli 2018. yang telah melakukan program Praktik 9 Barana Waidyatilake, 24 Juli 2017, Kerja Nyata (PKN) di Lemhannas. "The Indian Ocean Rim Association : 3 Rahmatika Utami (155120407111076) ScalingUp", diakses melalui adalah mahasiswi aktif semester 7 jurusan Hubungan Internasional di rim-association-scaling/ pada tanggal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9 Juli 2018 Universitas Brawijaya yang telah 10 Merujuk pada Keppres No.12 Tahun melakukan program Praktik Kerja 2014 tentang penggunaan istilah Nyata (PKN) di Lemhannas. China atau Cina diubah menjadi 4 Indonesia's Geography. Diakses dari Tiongkok. Diakses melalui pada tanggal geography.html pada 8 Juli 2018. 15 Juli 2018 5 Safril dan Ridwan Hidayat. 20 11 Barana Waidyatilake, 24 Juli 2017, September 2017 "Kebijakan Poros "The Indian Ocean Rim Association : Maritim Dan Keamanan Nasional ScalingUp", diakses melalui Indonesia: Tantangan dan Harapan", diakses melalui rim-association-scaling/ pada tanggal a c . i d / i n d e x . p h p / J P B H / a r t i c l e / 9 Juli 2018 view/232 pada tanggal 8 Juli 2018 12 Satya Wira Wicaksana, "Nilai Strategis 6 Marsetio. 2017. "Indonesia Sebagai Indian Ocean Rim Association Bagi Poros Maritim Dunia Implementasi Indonesia dalam penerapan Poros Maritim Deklarasi Djuanda dalam mewujudkan Tahun 2015", JOM FISIP, Vol.4, No.1, Wawasan Nusantara". Diakses Februari 2017, diakses melalui melalui pada 10 Juli 2018 w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 / 13 RobertusWardi, 2015, "TNI AL Gelar Simposium Keamanan Maritim Djuanda_UNPAD-Bandung.pdf pada Internasional", diakses melalui tanggal8 Juli 2018. pada 7 Anonymous, 2015, "Indonesia Sebagai tanggal15 Juli 2018 Poros Maritim Dunia", diakses melalui 14 Muhammad Habibi Bagis, presiden.go.id pada tanggal 9 Juli 2018 59
2018,"Multilateral Naval Exercise 22 Marine Engineer/Naval Architect, Komodo 2018", Diakses melalui 2014, "Menjadi Poros Maritim Dunia, Mampukah Kita ?", di akses melalui pada 11 Juli 2018 pada 5 15 Bayu Hermawan, 2016, "Jokowi Buka Agustus 2018 Multilateral Naval Exercise Komodo 23 Maskun S.H.L.L.M, 2011, "Konsepsi 2016",Diakses melalui Negara Kepulauan", di akses melalui republika.co.id/pada 11 Juli 2018 16 MNEK Komodo 2016, "Komodo pada 6 Agustus 2018 Excersice 2016 as World Peace 24 Laman resmi metro tv, 2014, Monument", Diakses melalui "Negara Maritim dan/atau Negara Pada 11 Kepulauan?", di akses melalui Juli 2018 pada 6 17 Ruslan Tambak, 2014, "IniTugas dan Agustus 2018 Wewenang Bakamla yang Dibentuk 25 Zaky Al Hamzah, 2013, "Sarjana Jokowi", diakses melalui Kelautan dan Perikanan Masih Minim", politik.rmol.co/, pada 2 Agustus 2018 diakses melalui 18 Humas Bakamla, Laman Resmi republika.co.id/, pada 6 Agustus 2018 Bakamla, 2015, "Rapat Kabinet 26 Laman resmi MINDEF Singapura, Terbatas Membahas Optimalisasi 28 September 2016, "Fact Sheet: Bakamla, BNN, dan BNPT", diakses Information Fusion Centre", diakses melalui pada melalui 2 Agustus 2018 19 Laman Resmi Bakamla, 2015, "Tugas latest-releases/article-detail/2016/ dan Fungsi Bakamla", Diakses melalui Pada 2 pada tanggal 13 Agustus 2018 Agustus 2018 27 Laman blog pribadi Dr. Christian Bueger, 10 20 Arif Nugroho, 2017, "Puluhan Negara Maret 2015"A role model forinformation Ikuti Program KeamananLaut", sharing? Visiting the Singapore IFC", diakses melalui diakses melalui pada 2 Agustus 2018 visiting-the-singapore-ifc/ pada tanggal 21 Abdi Latif Dahir, 2018, "Piracy Made a 15 Agustus 2018 Strong Comeback in Somalia in 2017", diakses melalui africa/,pada 5 Agustus 2018 60
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 36 | DESEMBER 2018 62