Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA MANDIRI DI GEDUNG EKS KOMANDO DISTRIK MILITER JAKARTA BARAT Immigration Supervision Of Refugees And Mandiri Suaka Searchers In The Eks Komando Building, Military District, West Jakarta Mas Budi Priyatno Surya Pranata Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul No.4 Cinere, Depok, Jawa Barat ABSTRACT The problem of asylum seekers and refugees in Indonesia has become a national problem that needs to be addressed seriously by relevant institutions such as: Immigration Law Human Rights Ministry, Ministry of Foreign Affairs, The Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Home Affairs, local government, TNI, Polri as well as various International and National Organizations, religious leaders, community leaders and so on . Apart from being able to cause a situation that is not conducive to society so that it can create its own unrest, this situation can also threaten the country's sovereignty and security. Supervision and law enforcement have begun to be drafted in clear regulations as well as solid governance and institutional management so that there is clarity regarding the supervision and presence of refugees from entering Indonesia to become refugees, resettlement and final reject in real action. Keywords : Asylum Seekers, International Conventions, Immigration ABSTRAK Masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah menjadi masalah nasional yang perlu penanganan secara serius oleh Institusi terkait seperti : Imigrasi Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Pemda setempat, TNI, Polri serta berbagai Organisasi Internasional dan Nasional, Pemuka agama, pemuka masyarakat dan sebagainya. Selain dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan tersendiri, situasi tersebut juga dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Pengawasan dan penegakan hokum sudah mulai dirancang dalam aturan yang jelas juga terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dan kelembagaan yang solid sehingga ada kejelasan mengenai pengawasan dan keberadaan pengungsi dari masuk ke Indonesia menjadi pengungsi, Resettlement dan final reject dalam tindakan nyata. Kata Kunci: Pencari Suaka, Konvensi Internasional, Keimigrasian 25
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 PENDAHULUAN Latar Belakang United Nation High Commisioner of Refugee (UNHCR) merupakan sebuah badan yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) yang memiliki tugas khusus untuk mengurus dan menangani pengungsi dan para pencari suaka Organisasi ini hadir saat Indonesia kebanjiran Pengungsi Vietnam di Pulau Galang (1977). Tugas Organisasi ini termasuk juga untuk menentukan status migran menjadi Pengungsi yang berada di Indonesia , juga memfasilitasi penempatan ke negara ke tiga (Resettlement). Maraknya tamu sebagai migran pencari suaka ini karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu diantara benua Asia dan Australia, dan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia tempat transit yang strategis. Di sebut tempat Strategis karena terletak persis diantara Negara asal Pengungsi dan letak negara tujuan pencari suaka dan pengungsi yaitu Australia dan New Zeland. Sesungguhnya siapa dan warga negara mana yang dapat di kategorikan sebagai negara yang warga negaranya pantas untuk meminta perlindungan UNHCR? Menurut Andrew E. Shacknove, pengungsi adalah seseorang yang melarikan diri dari kondisi yang mengancam keselamatan dirinya. Lihat Andrew E. Shacknove , "Who Is a Refugee?," Ethics 95, no. 2 (Jan., 1985): hlm. 274. Sementara menurut Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah NKRI disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa- Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Tren atau tujuan pencari suaka atau pengungsi dewasa ini telah beralih dari pengungsi yang mencari perlindungan dikarenakan negara yang serta tidak bersangkutan sudah tidak dapat melindungi warganya lagi dari ancaman persikusi menjadi pengungsi yang ingin memperbaiki taraf dan keadaan hidup yang lebih baik dan hal tidak didapatkan di negaranya tersebut sehingga mereka mencari cara untuk mendapatkan itu di negara lain. UNHCR merupakan sebuah organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) yang menangani permasalahan pengungsi sejak dari Perang Dunia kedua hingga pasca perang yang menimbulkan banyak korban nyawa dan penderitaan berkepanjangan terutama bagi yang kehilangan keluarga sanak ini family dan harta benda. Kenyataan meninggalkan gelombang pengungsian secara global yang hingga saat ini meskipun perang telah selesai namun permasalahan dunia pengungsi telah mnjadi permasalahan yang serius bagi negara yang bermasalah denganpeperangan maupun yang tidak. Peranan UNHCR dalam menangani permasalahan kemanusiaan ini mendapat peran penting karena performa dan kontribusi yang baik, UNHCR menjadi sebuah figur permanen yang hingga sekarang ini menjadi jaringan antar pemerintah formal dari pemerintahan global. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The Politics and Practice of Refugee Protection, hlm. 3 3 Yahya Sultoni, Setyo Widagdo S.H., M.Hum., Herman Suryokumoro S.H., M.S., Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia, hlm. 3 4 Konvensi 1951 tentang Pengungsi merupakan hal yang tujuan untuk melindungi para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Konvensi ini berlaku mulai pada tanggal 22 April 1954. 5 Protokol 1967 diluncurkan guna menghapuskan batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya secara global tercipta dengan orang-orang 26
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 amandemen terhadap Konvensi 1951, yang semula hanya untuk tidaklah memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi yang datang dari seluruh penjuru dunia, dengan alasan apapun yang mereka katakan. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia bukan hal yang baru Indonesia belum meratifikasi meskipun Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 yang berarti seharusnya bukanlah kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengurusi perlindungan dan hak-hak mereka dalam arti luas seperti memberi tempat tinggal dan perlindungan secara kemanusiaan. Tetapi hanya berdasarkan asas kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, Pasal 28, tentang Hak Asasi Manusia " Bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain". Yang berarti tetap negara menjadikan pengungsi sebagai penampung sementara bagi mereka. Dengan keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia membawa berbagai permasalahan sosial yang akan timbul mulai dari lokasi tempat tinggal, kebutuhan dasar untuk hidup yang terpenuhi hingga masalah ketertiban umum dan Keamanan Negara. Selain itu penempatan ke negara ketiga yang tidak kunjung datang yang dikarenakan banyaknya persyaratan yang disaratkan bagi negara penerima menjadikan kesempatan ini menjadi kian sempit bagi mereka di tiap tahunnya. Indonesia tidak Sebagai pencari suaka atau pengungsi yang datang ke Indonesia setelah menjalani proses permohonan pada UNHCR di Jakarta lazimnya mereka mendapat bantuan dalam tinggal di memenuhi hidupnya selama Indonesia bahkan Organisasi Internasional IOM for (International Organization Migration) secara berkala akan membantu serta dalam menemukan, menampung menjamin kelangsungan hidup mereka selama di Indonesia juga memfasilitasi kepulangan mereka secara suka rela ke negara asal. Keberadaan IOM di Indonesia sesungguhnya tidak hanya terkonsentrsi dalam penanganan Migrasi di Indonesia namun juga terhadap masalah kemanusiaan lain seperti adanya korban bencana alam pemulangan para Pekerja Migran Indonesia dari Sabah dan Serawak Malaysia juga bekerja-sama dengan berbagai Instansi Pemerintah Indonesia dan Swasta masalah Ketatalaksanaan dan peraturan mengenai penanganan, keberadaan serta masalah di migran kemanusiaan lainya. sejak Namun Indonesia tanggal 15 Maret 2018,keberadan dan kehidupan para migran ini tidak mendapatkan bantuan dari IOM lagi untuk menjalani kehidupan mereka. IOM mengambil kebijakkan ini seiring dengan diperketatnya aturan pemerintah Australia terhadap pengungsi dimana Australia sebagai penyandang dana terbesar bagi oprasional semangkin IOM kompleknya terus permasalahan meningkatnya jumlah migran, pencari suaka dan Pengungsi di Indonesia. Pertimbangan lain dari penyetopan bantuan ini yang didapat informasinya dari mantan senior officer IOM (Nabiel Hayaze) adalah permasalahan jumlah pencari suaka/pengungsi terus bertambah yang tidak sebanding dengan pengungsi yang di terima penempatannya di negara tujuan (Resettlement) yang setiap tahunnya semakin menurun. di Indonesia serta dan Mengutip pernyataan Kepala UNHCR Ann Maymann (Antara, Jakarta 2020) Penerimaan pengungsi untuk dilakukan pemukiman kembali atau Resettlement oleh negara ketiga akan terus menurun secara umum salah satu alasan mengapa ada tren penurunan ini dalah seperti Negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara tujuan terbesar secara cepat dan drastis menurunkan kuota penerimaan pengungsi kuota pengungsi 2019 sebanyak kemungkinan akan turun hingga 18.000 untuk tahun 2020 ditambah pada masa awal tahun 2020. 30.000. untuk tahun Secara global terjadi Pandemi Covid-19 dimana sebagian besar negara penerima melakukan Lockdown masuk kenegaranya menjadikan peroses penerimaan pengungsi menjadi terhenti. Di lain pihak Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang isinya mengatur tatacara 27
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 Indonesia perlindungan sehingga IOM terbatasi hal ini pula yang menjadi alasan penghentian bantuan IOM untuk Pengungsi yang ada di Indonesia setelah tanggal 31 Maret 2018. pengungsi di ruang gerak Organisasi Selain itu membahas juga peran Rumah detensi Imigrasi serta Instansi terkait dalam penanganan, pengawasan serta solusi yang permasalahan terhadap akan pengungsi mandiri dimaksud. diambil Dengan tanpa adanya bantuan secara para material dari UNHCR dan IOM pengungsi dan pencari suaka mandiri ini hanya mengandalkan perbekalan yang mereka bawa atau ada dari sebagian dari mereka yang bertahan atas bantuan sanak family yang berada di negara asal mereka. Keadaan seperti ini menjadikan mereka berada pada kelompok rentan, mereka perlu perlindungan dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dipihak larangan bagi mereka melakukan pekerjaan. lain ada Tidak berlebihan kiranya keadaan mereka meresahkan social sekitarnya yaitu masyarakat Indonesia yang selama ini berada disekeliling sebagai tetngga asing dengan kultur budya bahasa yang berbeda, masyarakat sekitar menyadari bahkan sebagian dari masyarakat menyatakan keadaan yang kurang nyaman merasa terganggu dan tidak nyaman namun ada juga kelompok masyarakat yang mengabaikan ada kelompokyang keberadaan bahkan membantu finansial dan makanan terutama kepada anak-anak pengungsi . keadaan inilah yang menjadi daya Tarik untuk dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan keadaan serta bagaimana harapan dan keinginan mereka kedepannya juga bangaimana solusi yang sekiranya merekan tidak kunjung diterima ke negara ke-tiga. kelompok tersebut sesungguhnya dilapangan Tujuan Penelitian Tujuan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran tentang keadaan Pengungsi dan pencari suaka mandiri yang mendiami bangunan gedung eks, Kodim Jakarta barat paska dihentikannya bantuan IOM terhitung sejak tanggal 31 Maret 2018 bagi semua pengungsi dan pencari suaka di diterbitkannya Indonesia Peraturan Presiden RI. Nomor 125 tahun 2016 tentang pennganan pengungsi dari luar negeri. penelitian adalah juga dengan METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif empiris dengan Metode Kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji keadaan dilapangan dengan cara mendeskripsikan keadaan sesungguhnya melalui observasi dan wawancara dari sumber yang berhubungan langsung dengan obyek yang akan diteliti. Selain itu juga melakukan studi pustaka melalui buku-buku,Peraturan, jurnal. Artikel dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Menurut Nasir metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & jawaban atas masalah yang menentukan diajukan (Hidayat, 2017). A. Data Penelitian Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: 1) Data primer adalah data yang diperoleh hasil langsung wawancara secara langsung dengan pelaku (pengungsi) juga pihak terkait keterangan- untuk memberikan keterangan yang diperlukan. dari 2) Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sudah yaitu didokumentasikan atau diarsipkan sehingga merupakan data yang siap pakai. Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan-bahan adalah dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang- Undang, Keputusan, dan pendapat para ahli hukum (Sukartono, 2009). penelitian data yang 28
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 2. Lokasi Penelitian Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di wilayah kerja Kantor Rumah Detensi Imigrasi Tempat penampungan Pengungsi Mandiri di Gedung eks. Kodim Jakarta, alasannya tempat mengambil penelitian pada dimaksud keberadaan dikarenakan Rumah detensi Imigrasi Jakarta sebagai Institusi yang bertanggung jawab atas pencari pengawasan keberadaan suaka/pengungsi mandiri tersebut disamping, petugas penanggungjawab bangunan gedung dan Pemerintah daerah setempat. Jakarta dan letak bangunan eks gedung Kodim Jakbar ini terletak tidak jauh dari lokasi Rumah detensi Imigrasi Jakarta yaitu di Jalan S. Parman Nomer 3 Kecamatan Grogol Petamburan. Bangunan ini sesungguhnya terletak di jalan utama ( Jalan Provinsi) yang letaknya agak jauh dari pemukiman penampungan penduduk Pencari suaka dan Pengungsi Mandiri lokasi Eks. Kodim Jakarta merupakan lokasi terbesar di Indonesia saat ini. Adapun sebagai tulisan/jurnal di berbagai media cetak dan elektronik. PEMBAHASAN A. Keadaan dan Keberadaan Pengungsi Di Gedung Eks Kodim Jakarta Barat Pengungsi mandiri adalah suatu pilihan dimana keadaan yang menjadikan kehidupan pengungsi menjadi tangungan bagi dirinya sendiri terhitung sejak tangal 31 Maret 2018 IOM sudah tidak melakukan perlindungan kehidupan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Kehidupan di Gedung Eks Komando Distrik Militer sebagai tempat penampungan sementara Pengungsi mandiri dan pencari suaka di Jakarta begitu miris dan memperihatinkan, keseharian mereka hanya duduk-duduk dan bekerja layaknya pekerjaan rumah tangga seperti mencuci menyetrika sementara anak-anak mereka bermain di halaman dan di koridor bangunan tersebut. Bagi pengungsi yang masih bertahan dengan uang yang tersisa atau menunggu kiriman dari keluarga dapat berbelanja di warung atau telah mini market kehabisan uang untuk hidupnya hanya berdiam diri dengan menunggu bantuan sesame pengungsi atau masyarakat local sekitar atau organisasi kemanusiaan lain, terdekat dan yang 3. Sumber Pengumpulan Data a. Data Primer Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung keterangan- keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada Petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Petugas IOM dan UNHCR Jakarta, penanggung jawab Gedung eks, Kodim Jakarta. berupa b. Data Sekunder Sedangkan sumber data Skunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mencari pendapat ahli dari perpustakaan, di buku-buku perundang-undangan peraturan serta karya ilmiah terdahulu Salah satu tempat yang menjadi lokasi berkumpul dan menjalani kehidupan bagi para pengungsi mandiri ini adalah Gedung Eks Komando Distrik Militer (KODIM) Jakarta Barat. Gedung ini telah ditempati oleh para pengungsi mandiri selama beberapa tahun terakhir. Pengungsi yang berada di tempat ini didominasi pengungsi yang berasal dari tiga negara, yakni Afghanistan, Pakistan, dan Srilanka. Pengungsi mandiri yang berada di tempat ini tidak menetap lama sebagian dari mereka akan melakukan mobilitas yang diawasi oleh UNHCR Jakarta dan secara berkala petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta melakukan Pengawasan kegiatan dan mendata tiap bulannya sehingga sukar untuk mengetahui jumlah yang pasti di setiap bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 8 Maret 2020, jumlah orang yang berada dan tinggal di Gedung Eks 29
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 Kodim ini adalah sekitar 220 orang. Sebagian besar dari mereka telah memiliki status pengungsi dari UNHCR, tetapi sekitar 80 orang masih berstatus sebagai pencari suaka. Pengungsi mandiri yang berada disana bertambah dan berkurang tiap harinya. Penambahan pengungsi mandiri berasal dari pengungsi yang sudah tidak memiliki uang lagi untuk hidup mandiri di luar, sehingga datang untuk bergabung di Gedung Eks Kodim. Sementara sebagian orang yang meninggalkan gedung tersebut adalah orang- orang yang mendapatkan bantuan dari beberapa organisasi luar untuk menjalani hidup mereka, antara lain dari organisasi CRS12, CWS13, dan JRS14. Ada kalanya bntuan tidak hanya materi tapi juga tempat penampungan . Pengungsi mandiri menjalani kehidupan mereka secara bersama-sama di Gedung ini. Kegiatan mereka sehari-hari rumah hanyalah mengerjakan pekerjaan tangga, dan berkumpul. Tidak ada kegiatan tertentu yang mereka lakukan setiap harinya. Anak-anak yang ada disana berjumlah sekitar 45 orang, yang menjalani hari mereka di gedung tersebut dan tidak pergi ke sekolah. Mereka hanya wajib belajar selama satu jam setiap harinya, yang diajarkan oleh orang dewasa dari kalangan pengungsi sendiri namun ada juga local yang mengajarkan inggris, namun matematika dan Bahasa keadaan ini tidak berlangsung lama dan kotinue mungkin karena kesibukan pengajar dan relawan serta fasilitas yang terbatas yang menjadi kendala dalam pendidikan belajar ini serta dalam membagi tingkatan pembelajaran karena mereka berbeda usia. Gedung yang mereka tempati juga minim dalam fasilitas dan perawatan dari Pemerintah daerah setempat kesulitan penerangan(listrik) dan Air bersih juga menjadi kendala lain dalam kehidupan di Eks Gedung Kodim Jakarta barat ini. berolahraga, berbincang, relawan Mereka yang tinggal di tempat ini segala keberadaannya masalah sosial karena mereka belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat setempat, untuk menghindari eksploitasi atau rentan terhadap permasalahan yang berbahaya. Lebih lanjut Besmellah Rezaee mengemukakan bahwa Pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia. Mereka tidak memiliki perlindungan dari negara manapun sampai dan kecuali mereka diberi. Situasi putus asa mereka harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran penuh kasih bahwa pengungsi adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis. dari lingkungan Dalam mejalani kehidupan mereka sehari-hari, mereka bergantung kepada pemberian dari donator atau orang sekitar. Biaya hidup yang biasa mereka keluarkan sebelum datang ke tempat tersebut adalah sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan.15 Setelah mereka tidak memiliki dana lagi, mereka bergantung kepada pemberian dari donator saja. Setiap hari senin dan kamis, ada organisasi gereja yang menyumbangkan makanan kepada mereka. Selain memberikan makanan, donator juga memberikan buku tulis dan susu untuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar dan bertumbuh. Selain itu, biaya air dan listrik pun benar-benar ditanggung oleh pihak donatur. Apabila tidak ada donator yang memberikan, maka mereka tidak bisa membayarnya. Kebutuhan dana mereka untuk melunasi air yang mereka gunakan tiap mencapai hampir 8 bulannya.17 Selain itu, mereka hanya bisa menggunakan listrik secara terbatas untuk menyalakan kipas angin, dan tidak bisa menyalakan lampu sama sekali, sehingga mereka harus tidur dalam kondisi gelap gulita. Kehidupan mereka di sembari menunggu penempatan ke negara ketiga tidaklah seperti yang mereka harapkan. juta rupiah sana Sesungguhnya saat mereka melarikan diri dari negaranya, tidak ada negara tujuan tertentu yang mereka harapkan, hanya berharap untuk mendapatkan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan. Sebagian dari mereka telah membayar Smugler dengan kedok travel Perjalanan yang menjanjikan kehidupan baru di Amerika, di Australia di Negara-negra Eropa dimana yang mereka 30
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 tidak sadari dimana keberadaan negara- negara tersebut, Mereka secara estafet melakukan perjalanan mellui udara , laut dan darat sesuai dengan uang yang mereka setorkan Setahu mereka di setiap perjalanan mereka dialihkan kepada kelompok yang berada di negara persinggahan dengan perlakuan tidak manusiawi mereka harus berjalan mengenap-endap sebagaimana penjahat yang lari dari kejaran polisi. malam Kodim Jakarta. Kesulitan dalam beradaptasi tersebut terjadi dalam beberapa faktor, seperti lingkungan tempat tinggal yang berbeda, cara bersosialisasi, pakaian, ataupun makanan yang berbeda dengan yang mereka dapat sebelumnya atau yang selama ini mereka rasakan. Maka dari itu para pengungsi dan pencari suaka memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan gedung Eks Kodim Jakarta untuk menerima keberadaan pengungsi dan pencari suaka tersebut. Di Negara asal mereka telah menjual Rumah serta bantuan dari sanak Famili yang berharap jika keadaan di negara baru di tempat baru mereka dapat menarik dan membawa kenasib yang lebih baik kepada family yang telah membantu itulah sebabnya keadaan ini yang menjadi kesulitan bagi Indonesia untuk melakukan pemulangan kenegara asal karena di negara asal mereka sudah tidak punya apa- apa lagi. Mereka menyampaikan perasaan mereka yang terkadang banyak perlakuan yang tidak adil, dimana sebagian dari mereka yang telah 8-9 tahun menunggu penempatan ke negara ketiga, tetapi pengungsi yang baru 1-2 tahun menunggu telah ditempatkan ke negara ketiga. Mereka tidak mau mendegar alasan Petugas yang menyatakan bahwa sesungguhnya peneriman ke negara ke tiga merupakan hak dari Pemerintah negara tersebut kepada siapa hak ini diberikan bukan alasan keadilan. Pada akhirnya, mereka harus bertahan hidup di Gedung Eks Kodim dengan situasi yang serba terbatas dan dapat dikatakan tidak layak hidup yang demikian ini dengan waktu yang sudah cukup lama akan mengubah psikologis dari para pengungsi dan pencari suaka. Tanpa terkecuali para pengungsi dan pencari suaka yang hidup di Indonesia, yang telah menjalani kehidupan mereka lama di negara lain, bahkan mungkin sejak mereka lahir, yang pada akhirnya menanamkan sebuah kebiasaan dan budaya yang akhirnya mengakar di dalam diri mereka. telah digambarkan, ada sebagian besar dari mereka yang sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan di Indonesia, khususnya suasana di tempat mereka tinggal yaitu gedung Eks Tentu, seperti yang tadi B. Pengawasan Keberadaan Pengungsi Mandiri Oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Peraturan Presiden RI. Nomor 125 tahun 2016 tentang penangann pengungsi dari luar negeri ( pasal, 35-36.) yang menjadi tugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta hanya bersifat pengawasan administrative sebab bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan oleh para pengungsi mandiri ini tindakan yang dapat diambil oleh rudenim Jakarta adalah tindakan yang bersifat preventive atau pencegahan sebab dinyatakan secara jelas dalam konvensi 1951, para pengungsi termasuk pengungsi mandiri diberi standar minimum hak yang sama sebagaimana diberikan kepada orang asing pada umumnya. Seorang pengungsi juga diberi hak-hak khusus yang normalnya tidak dinikmati oleh orang asing karena adanya kenyataan bahwa dia tidak mendapat perlindungan dari negara dimana dia adalah warganegaranya. Hak-hak pengungsi adalah sebagai berikut: 1. Hak untuk tidak dipulangkan ke suatu negara dimana mereka mempunyai alasan untuk suatu takut persekusi; terhadap 2. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam keadaan-keadaan seperti keamanan nasional dan ketertiban umum; 3. Pengecualian dari hukuman karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang menjadi pihak pada Konvensi karena keadaan dimana para pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air mereka, maka boleh jadi tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke negara yang 31 tertentu,
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 berpontensi memberi suaka kepada mereka dengan cara yang biasa, misalnya dengan paspor atau visa masuk yang sah. Biasanya, masuk atau keberadaan secara tidak sah seperti itu, bagaimanapun juga, tidak terhadap pengungsi; boleh dijatuhkan 4. Hak bebas, negaranegara peserta secara hukum wajib memberikan di wilayah mereka hak untuk memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas di dalam wilayah mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umumnya pada kondisi yang sama; dan bergerak dengan kepada pengungsi Draft Declaration on the Rights and Duties of States tahun 1949 negara mempunyai hak dasar mempertahankan diri (self defence) yaitu bagaimana negara dapat menjaga kedaulatan negaranya tersebut. Kebijakan selektif Indonesia dicantumkan dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa : "Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia". keimigrasian di 5. Kebebasan beragama dan akses yang bebas ke pengadilan. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, setiap orang wajib hukumnya mentaati semua peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik ini, tidak terkecuali para pencari suaka dan pengungsi, apalagi pengungsi yang datangnya secara legal untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia atau Negara maju lainnya, Petugas Imigrasi harus dapat melakukan hokum kepadanya ( Gatot Subroto, anggota Tim Penanganan Pengungsi Indonesia Kemenkopolhutkam,2020). Dn jika didata secara rinci sebagian dari Pengungsi mandiri yan ada di Gedung eks. Kodim ini masuk ke Indonesia resmi, menggunakan Paspor kebangsaan dan visa ke Indonesia. dan bertujuan penegakan di secara Dalam kasus hak untuk pengungsi mandiri ini jelas bantuan secara materi dan pemenuhan sehari-hari kehidupan sebagaimana yang didapat pada status pengungsi pada umumnya adalah sama namun tidak didapatkan oleh pengungsi mandiri. Jika dilihat cara masuknya ke Indonesia sesungguhnya sebagian diantrara pengungsi mandiri ini diberlakukan hal yang sama sebagaimana persaratan Orang asing masuk ke Indonesia seperti memiliki visa, return tiket dan tidak termasuk dalam daftar cekal selain itu, teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh negara di dunia. Dalam Berdasarkan kebijakan dimaksud serta rangka melindungi kepentingan dalam yang nasional, memberikan tidak manfaat membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia." Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa: hanya orang asing serta a. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; b. hanya orang asing yang keamanan tidak dan membahayakan ketertiban yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; umum c. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya; dan tunduk pada d. orang asing harus peraturan hukum di Indonesia. Dengan keadaan yang demikian ini selayaknya petugas imigrasi yang bertugas (TPI) harus dapat pada garis depan mencegah derasnya peningkatan pengungsi dari jalur resmi dimana setelah mereka masuk ke Indonesia kemudian mendatangi UNHCR dan meminta perlindungan sebagai pencri suaka atau pengungsi. Hal mana banyak dilakukan Warga negara Sri Langka 32
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 yang melalui jalur sermi menjadi pengungsi dengan maksud suatu saat dapat ke Australia atau akan berlama-lama di Indonesia baik sebagai tempat sementra atau tujuan mereka. Koordinasi dan penguatan regulasi harus dapat melindungi apabila petugas imigrasi yang dapat meyakinkan bahwa orang asing masuk dengan tujuan yang tidak jelas atau indikasi menjadi pengungsi dapat ada direject kedatangannya. ditolak Sehingga pencegahan datangnya pengungsi dapat di minimalisir dipihak lain petugas dapat dilindungi dari anggapan mengganggu pariwisata Indonesia. Selain itu harus ada pengawasan yang ketat dari atasan Petugas Imigrasi mengingat arus pengungsi ini dikendalikan oleh Smugler untuk menyuap petugas dalam melancarkan aksinya yaitu menyelundupkan migran melalui cara yang legal di TPI. atau C. Solusi dan Penegakan Hukum Bagi Pengungsi Mandiri diperluas dan apabila Pengungsi melakukan pelanggaran mengganggu ketertiban umum atau membahayakan negara dapat dilakukan pengusiran hukum penegakan (sebagaimana tertuang dalam Konvensi 1951). dan Di era Pandemi COVID-19 yang telah global mengakibatkan melanda pergerakan dan pergeseran nasib pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi serta dalam memperoleh penempatan ke negara ke tiga (Resettlement) menjadi stagnant atau terhenti seiring diberlakukan lockdown di berbafgai negara. Demikian pula arus kedatangan migran dengan alur pengungsi relative sepi dri pemberitaan ada beberapa ksus diawal tahun atau awal pandemic covid 19 ada ditemukannya kapal dengan pengungsi rohimga sesungguhnya telah berlangsung sebelum masa Pandemi, para pengungsi rohingnya ini menjadi komuditi dagangan oleh para Penyelundup (Smugler) untuk mencari keuntungan dan sisanya dihnyutkan sampai ke Aceh. secara Dari uraian sebelumnya telah dibahas bahwa sebagaian besar dari pengungsi mandiri yang mendiami gedung eks. Kodim Jakarta Barat adalah korban perdagangan orang sehingga menjadi dilema dan menjadi pertimbangan kemanusiaan apabila tindakan keimigrasian (Deportasi) dilakukan meskipun dalam status Final reject. Karena jika mereka pulang mungkin negara mereka dapat menjamin keselamatan namun tidak dapat menjamin secara materi dan kelangsungan hidupnya karena harta benda telah mereka jual dan untuk penghidupan yang lebih baik dinegara ke tiga. Dilain pihak untuk memperoleh jalan Resettlement semakin sulit dan lama juga pemulangan dengan sukarelapun engan dilakukan pengungsi yang sudah dalam kondisi yang sulit di negaranya. Mungkin solusi yang disarankan adalah Peraturan Presiden RI. Nomor 125 tahun 2016 harus diperluas lagi mengenai perlindungan pemenuhan kehidupan secara wajar dengan mengedepankan unsur-unsur Hak azasi Manusia. dan Pengawasan oleh Petugas Imigrasi harus memperoleh pengungsi ke negara asal Penanganan Pengungsi Sementara di Masa Pandemi ini semakin memprihatinkan kehidupan para pengungsi mandiri , hal ini terjadi karena juga mempunyai beban donator mereka pandemi korban kewajiban mengatasi COVID-19. Penulisan dalam penelitian ini juga terhenti karena diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar ) di Wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. PENUTUP Kesimpulan Masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah menjadi masalah nasional yang perlu penanganan secara serius oleh Imigrasi Institusi Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Pemda setempat, TNI, Polri serta berbagai Organisasi Internasional dan Nasional, Pemuka agama, pemuka masyarakat sebagainya. dan Indonesia belum meratifikasi Meskipun Konvensi Genewa 1951 dan Protokol 1967 tetapi kenyataannya, Indonesia menerima hampir seluruh pengungsi yang datang ke terkait seperti : 33
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 wilayah Indonesia. Ketidaklengkapan dan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi kedatangan mereka pun tercermin dengan kondisi pengungsi yang sekarang ini ada di Indonesia. Seluruh aktivitas dan keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini tentu saja tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dapat dilepas bebas tanpa pengawasan. Selain dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan tersendiri, situasi tersebut juga dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Adanya pengungsi dan pencari suaka yang tidur di pinggir jalan karena mereka tidak memiliki singgah, mengemis demi mencari uang karena mereka tidak ada yang mengurus dan menjamin, hingga melakukan demi melangsungkan hidupnya. Keadan serupa dapat dijumpai pada kenyataan kehidupan pengungsi dan pencari suaka mandiri di gedung Eks, Kodim sangat memprihatinkan. Peranserta Pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam penngan masalah ini Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membagi tugas yang jelas dan nyata terhadap IOM. Pengawasan dan penegakan hokum sudah mulai dirancang dalam ataturan yang jelas juga terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dan kelembagaan yang solid sehingga ada dan kejelasan mengenai keberadaan pengungsi dari masuk ke Indonesia menjadi pengungsi, Resettlement dan final reject dalam tindakan nyata. rumah untuk kejahatan Jakbar dan tugas UNHCR pengawasan Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini para pencari suaka dan pengungsipun harus diperhatikan kesehatannya sehungga sumber jangan penyebaran virus mematikan tersebut karena longgarnya pengawasan dan pengawasan kesehatan mereka disamping mobilitas mereka juga dijaga ketat. Sebab dengan Pandemi ini praktis kegiatan dan mobilitas pengungsi diberbagai belahan dunia stagnan dan terhenti dengan kebijakan sebagian besar negara menlockdown keluar masuk orang dari dan ke negara pengirim dan penerima pengungsi. Kosentrasi Pemerintah Indonesia sampai pengungsi jadi hanya terpusat pada kesehatan pengungsi dan penerapan prokes serta mobilitasnya terutama bagi pengawasan secara keimigrasian pada pengungsi mandiri. SARAN dalam pembahasan diatas ada beberapa saran yang diajukan atas penelitin ini antara lain : Dari hasil penelitian 1. Perlunya penambahan yang mengatur kelangsungan hidup pengungsi dan pengawasan serta adanya kepastian hukum yang lebih konfrehensif, sebab dalam Perpres 125 tahun 2016, masih banyak yang belum menyentuh dari segi perlindungan, hak,kewajiban,koordinasi tatalaksana dan Kelembagaan secara luas terhadap keberadaan Pencari dan Pengungsi. suaka 2. Perlu dan wewenang yang jelas antara tugas UNHCR, IOM di Indonesia dalm penanganan pengawasan dan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pengklasifikasian dalam penentuan Status (RSD) harus dapat membedakan antara Pengungsi yang perlu perlindungan hidup dengan pengungsi ingin mencari perbaikan taraf hidup yang dating secara legal ke Indonesia. adanya pembatasan yang 3. Perlu adanya kerjasama Interpol antar Negara dan Imigrasi antar negara dalam menumpas jaringan Smugler serta dilakukan penegakan hukum yang tegas bagi apparat yang terlibat langsung maupun langsung dalam penangan Pengungsi yang atau mencari keuntungan korup pribadi/golongan. tidak DAFTAR PUSTAKA Buku Dr. Selly Riawanti, MA Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional; Perbedaan Istilah Pencari Suaka; Pengungsi 34
Jurnal Ilmiah Keimigrasian Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 - 4828 Internasional; dan Pengungsi Dalam Negeri. Harper, Erica. International Law and in Natural Standard Applicapble Disaster Situation. 1. Wawancara kepada Muhammad Hanif alias Wahid, penanggung jawab kegiatan pengungsi mandiri di Gedung Eks Kodim, pada tanggal 8 Februari 2020. Missbach, Antje. 2016. Trouble Transit: Assylum Seekers Stuck In Indonesia. Journal of Indonesian UMBARA: Anthropology. 2. Wawancara kepada Sunardi, pengurus ikatan gereja yang memberikan donasi kepada para pengungsi mandiri, pada tanggal 8 Februari 2020. Pamungkas, Cahyo. Mereka yang Terusir: Sosial Tentang Ketahanan Studi Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. United Nation. The Politics and Practice of Refugee Protection: The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Jurnal Adha, Abdullah Ibnu. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi di Kantor Imigrasi Kelas I Bogor: Studi Kasus 21 Warga Negara Sri-Langka): Politeknik Imigrasi. 3. Wawancara kepada Gatot Subroto di ruang Poltekim, Depok, Cinere, Jawa Barat, pada April 2020. 4. Wawancara kepada Ilham (UNHCR Jakarta) per telepon pada Agustus 2020. 5. Wawancara Nabiel Hayaze dan Yaser telepon pada (IOM Jakarta) per Agustus 2020. Arif Resto Kurniawan & Yuliana Primandani. 2018. Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pada Rudenim Provinsi Sulawesi Selatan:Rudenim Makassar. Shacknove, Andrew E. "Who Is a Refugee?", Ethnics 95 nomor 2. Januari 1985. International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2010 : MISI IOM di Indonesia. Universitas Brawijaya. "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia." Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Keimigrasian Tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216). Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368). peraturan.go.id Wawancara 35