Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia Corporate Criminal responsiblity in indonesia Criminal JustiCe system rodliyah, any suryani dan lalu Husni Fakultas Hukum Universitas Mataram corresponding email : rodliyah_fhunram@unram.ac.id abstract Crimes developed as human development, not only type or method of the crimes, but also subject or criminal offender. Crimes conducted by the corporation cause broad and width consequences and victims. For example, a forest fire which conducted by corporation cause a tremendous impact. type of this research is normative legal research, which focus on analyze of binding law implementation. Corporation as criminal actors based on three theory, namely strict liability theory, vicarious liability and identification theory. in addition, in indonesia criminal legal system, corporation is a subject can be held responsibility before the law. Keywords: responsibility, Corporation, indonesia Criminal Justice System abstrak Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tidak hanya terhadap jenis dan metode kejahatan, melainkan juga subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Misalnya, kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada tiga teori, yaitu Teori Strict Liability, Vicarious Liability dan Teori Identification. Selain itu, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korporasi adalah subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Kata Kunci : pertanggungjawaban, Korporasi, Sistem Hukum pidana indonesia pendaHuluan Kejahatan itu tidak statis tetapi sangat dinamis, artinya kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan dan kerugian yang ditumbulkan tidak sama. Kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang didapat tidak sebanding dngan resiko yang ditanggng oleh pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum.
192~206 Dalam satu adagium semakin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini. Sekarang adagium itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan. Hal ini disebabkan karena ditemukan fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan semakin canggih. Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum, maka hukum seringkali murah senyum sehingga ratu keadilan yang semula matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Demikian juga dengan pedang yang ada ditangannya menjadi tumpul serta timbangan yang ada di tangan kirinya menjadi berat sebelah. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Masyarakat menjadi terhambat beraktifitas karena asap yang menganggu penglihatan dan pernafasan. Bukan hanya dialami oleh satu negara, Kebakaran hutan yang tejadi di Indonesia asapnya sampai ke negara tetangga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karenanya. Penerbangan terganggu dan mengakibatkan kerugian triliunan. Tidak mungkin dampak yang timbul menjadi sangat luas apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Konsep white collar crime ini menurut Gottfrdson dan Travis Hirchi1mempunyai dua konsekuensiyang diinginkan. Pertama penyangkalan atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan, yakni bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum. Selanjutnya bahwa white collar crime merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminolgi dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran yang tercurah kepada bidang tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya White collar crime cenderung menjadi terorganisasi dan bersifat transnasional. Kejahatan korporasi kemudian masuk dalam golongan white collar crime ini. Dalam abad ini kita telah mengetahui telah terjadi ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi Korporasi ini memang tidak 1 Dalam Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi the hunt for mega profit and attack on democracy, Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 21 192
nampak berjalan dan hidup disekitar kita, namun perbuatan hukum dan akibatnya dapat kita rasakan, bahkan perbuatan korporasi yang termasuk dalam ranah pidana. Sebagaimana diketahui KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisari, mak hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya" Jadi dalam pasal tersebut tidak mengancamkan pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana. Selain hal tersebut KUHP menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ini sebagimana dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana". Jadi yang diutamakan dalam pasal ini adalah jiwanya. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 terdapat dalam buku I ketentuan umum, maka jelas dimaksudkan dalam Buku I ini bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi. Namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana korporasi harus dikenakanakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa aturan tindak pidana di luar KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana; seperti Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1965 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-undang No.33 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang relatif baru di Indonesia, walaupun dalam praktek bentuk- bentuk pencucian uang sudah lama dilakukan. Pencucian uang ini merupakan tindak pidak pidana ganda. Sebuah perbuatan yang didahului dengan tindak pidana yang lain yang biasa disebut dengan tindak pidana asal (predicate offence). Secara sederhana tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime) atau disebut sebagai uang kotor ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan. Tindak Pidana pencucian uang tidak mungkin dilakukan dengan serta merta, diperlukan perencanaan yang matang dalam melakukannya, Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga termsuk jenis kejahatan yang sulit untuk dilakukan sendirian. 193
194~206 Proses yang harus dilalui dalam tindak pidana pencucian uang cukup rumit, proses pembuktian dipengadilanpun rumit. Apalagi yang melakukan korporasi. Dengan jaringan yang luas dan orang-orang yang terorganisir cukup sulit untuk membuktikan bagaimana korporasi dapat dikatakan terlibat dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah orang maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya, tentu saja ini tidak mudah. Apalagi jika yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia. Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Masalah pertanggungjawaban korporasi masih menjadi perdebatan walaupun beberapa perundang-undangan di luar KUHP sudah mencantumkan korporasi sebagai subejk tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan asas kesalahan (geen starf zonder schuld), batas kemampuan bertanggungajawab dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana korporasi muncul permasalahan yang lebih kompleks mengingat bahwa Tindak pindana korporasi adalah tindak terorganisir. Untuk itu penelitian ini akan mencari jawaban atas permasalahan " Bagiamana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korporasi? " pembaHasan definisi Korporasi dan Kejahatan oleh Korporasi Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut rechtpersoon. Dalam hukum pidana positif konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulam yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan firma. Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang- undang di LUar KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep korporasi 194
sebagai kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan , baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan tentang makna korporasi tidak menjadi halangan untuk menyatakan keberadaan korporasi terutama jika korporasi tersebut dudah berfungsi bagi kehidupan dalam masyarakat dan dari sudut kemasyarakatan korporasi tersebut memang diperlukan. Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia dalam kongres ke empat PBB (united nations) pada Tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di Genewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi kejahatan yang salah satunya adalah dalam bentuk Crime and bussines yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (buissines) atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dikenal dengan "organized crime; white collar crime".2 Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu professional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak. Hal ini di ungkapkan oleh Michael B. Blankenskip ; ".......to examine systematically the problem of corporate criminality, specifically ad- dressing theevolution and liminations involved in understanding this genre of crime. the study of corporate criminality also provides us whit the opportunity to explore larger is- sues, such as social justice. the weight of the evidence stongly suggests that the notion of the rule of law as a prevailing principle of justice as a cruel euphemism for hegemony". 3 Dalam perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa 2 B.N.Arif; 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. hal.13. 3 Michael B. Blankenskip; 1993, Understanding Corporate Criminality, Garland Publishing, New York. hal. xx. 195
196~206 dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya adalah; 1. Crime for Corporation Merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi. 2. Crime againt Corporation Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (employee crime) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri. 3. Criminal Corporation Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya. 4 Pembedaan diatas semakin menunjukkan ternyata, kejahatan tidak hanya dilakukan secara personal akan tetapi sudah begitu profesional dalam suatu wadah organisasi, crime for corporation adalah merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, atas dasar motif ekonomi ini maka korporasi sering melakukan pelanggaran hukum. Tindak pidana kejahatan dewasa ini perkembangannya tidak hanya dilakukan dari mereka yang memiliki penyakit sosial dan penyakit pribadi, akan tetapi mereka juga dari kalangan pelaku bisnis yang terorganisir dalam suatu korporasi, E.H. Sutherland menyatakan bahwa : in contrast to those theories, my theory was that criminal behavior is learned just as any other behavior is learned, and that personal and social pathologies play no essential part in the causation of crime. i believed that this thesis could be substantiated by a study of the violation of law by businessmen. businessmen are generally not poor, are not feeble- minded, do not lack arganized recreational facilities, and do not suffer from the other social and personal pathologies, commit many crimes, then such pathologies can not be used as the explanation of the crime of other classes.5 Demikian parahnya perilaku kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, telah banyak merugikan masyarakat secara kolektif bahkan negara. Dalam kongres PBB di 4 H.Setiyono; 2002, Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Averroes Press, Malang. hal. 16-18. 5 E.H.Sutherland; 1977, Crime of Corporation, dalam Geis dan Meier. White Collar Crime, offences in Bussines, Politics, and the Professions. The Free Press, New York. hal. 79. 196
Caracas dengan mengambil tema sentral mengenai "crime prevention and quality of life" memandang kejahatan telah membahayakan lingkungan hidup, antara lain dinyatakan : Menimbang bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merupakan kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.6 Kejahatan menjadi keniscayaan sejarah, fenomena ini seolah menjadi masalah abadi di dalam tata kehidupan manusia. Tindak pidana kejahatan telah menyebar secara global mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan ini tidak hanya menjadi masalah pribadi korban, akan tetapi lebih luas menjadi masalah kolektif masyarakat, negara, bahkan sudah mencakup ruang transnasional sebagai kejahatan internasional. Pergeserannya tidak hanya dilakukan secara konvensional tapi lebih dari itu, banyak tindakan mereka yang sulit sekali diketahui apakah sebagai kejahatan ataukah tidak. Padahal korban sudah demikian banyak baik masyarakat atau juga negara yang menanggung beban kerugian akibat kejahatan tersebut. Kenyataan bahwa korporasi telah melakukan berbagai macam kejahatan sudah lama terjadi, tahun 1932 sebuah hasil penelitian terhadap 70 korporasi besar di Amerika Serikat jelas memperlihatkan bagaimana korporasi telah melakukan berbagai macam kejahatan, dari hasil penelitiannya tersebut E.H. Sutherland menyatakan bahwa : i wish to report specially on a part of my study of white collar crimes. i selected the 70 largest industrial and commercial corporatios in the united states, not including pub- lic utilities and petroleum corporatins. i have attempted to collect all the records of vio- latins of law by each of these corporations, so far as these violations have been decided officiallyby courts and commissions. i have included the laws regarding restrain of trade, misrepresentation in advertising, infringement of patents, copyrights, and trademark, rebates, unfair labor practices as prohibited by the national labor relations law, finan- cial fraud, violations of war regulations, and small miscellaneous group of the other laws.7 Dalam perkembangan kejahatan korporasi ini, dapat di inventarisir beberapa bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi antara lain, pelanggaran terhadap konsumen, pencemaran lingkungan, pelanggaran adminisratif, finansial, perburuhan, manufakturing serta persaingan dagang yang tidak sehat. Oleh karena itu kejahatan korporasi menurut pandangan Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar menyatakan bahwa; 6 B.N.Arif; 1994, op. cit, hal. 15. 7 E.H.Sutherland, Op. cit, hal. 79-80. 197
198~206 a Corporate crime is any act commited by corporation that punished by the state, regar- dies or whether is it punished under administrative, or crimina law. 8 Gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi seperti diatas mempunyai dampak negatif yang resikonya sangat luas terhadap kehidupan sosial, atas dasar ini maka badan hukum mulai menjadi sorotan perhatian para pakar hukum agar badan hukum tidak hanya menjadi subjek hukum perdata akan tetapi juga dapat menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Perekonomian dunia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Banyak sekali perusahaan perusahaan didirikan, bukan hanya perusahaan milik pemerintah namun juga perusahaan milik swasta. Perusahaan-perusahaan bergerak diberbagai bidang yang satu sama lain terkadang bersinggungan baik di bidang usaha yang mereka geluti maupun dalam hasil yang ingin diharapkan. Semua perusahaan ini mengingnkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti halnya manusia perusahaan-perusahaan yang masing-masing memiliki kepentingan tersebut haruslah diatur agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan dan merugikan. Maka, diperlukanlah hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, walaupun sudah ada hukum seringkali perusahaan-perusahaan itu melanggarnya hingga menimbulkan kerugian baik bagi masyakat luas maupun bagi perusahaan yang lain. Jika sudah menyangkut arena publik dan merugikan banyak orang maka diperlukanlah hukum pidana untuk mengatasi hal tersebut. Ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain adalah terletak pada sanksi yang diancamkan. Sanksi yang diberikan oleh hukum pidana bersifat menyakiti, karena hal itulah hukum pidana seharusnya dijadikan alternatif terakhir dalam penggunannya bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Muncul permasalahan apabila yang melakukan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat luas atau perusahaan lain adalah sebuah perusahaan yang pada hakekatnya bukan orang. Bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkannya dan menyelesaikan hal tersebut dengan hukum pidana, sementara perusahaan tidak bisa dipenjara atau dipidana mati sebagimana bentuk sanksi yang dipergunakan untuk memberikan sanksi kepada orang. Hal inilah yang pada awalnya menimbulkan permsalahan tersendiri di masyarakat. Di dalam hukum perdata dikenal adanya dua subjek hukum yakni orang dan badan hukum. Sementara hukum pidana mengalami perdebatan apakah badan hukum termasuk 8 Clinard, Marshall B & Peter C.Yeagar; 1980, Corporate Crime, The Free Press, New York. hal.16. 198
dalam subjek hukum. Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum pidana. KUHP hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum dalam KUHP tidak termasuk dalam subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek Hukum pidana Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi "Persoon" dan "Rechtpersoon". "Persoon" adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. "Rechtpersoon" ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undangundang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan "persoon". Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal 1 angka 1 menyebutkan : "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlahpemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan: " Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." 199
200~206 Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah "corpora'tie" yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan. Menurut David J. Rachman dalam bukunya "business today 6'th edition", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu: 1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus; 2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas; 3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu; 4. dimiliki oleh pemegang saham; 5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya. Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi 1. teori strict liability Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, "strict liability" berarti niat jahat atau "mens rea" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "actus reus", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsurunsur tindak pidana yang lain. Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau "Strict liability" Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu 200
yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "strict liability offences". Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal : a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu; c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. 2. teori Vicarious liability Berdasarkan terori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum "vicarious liability" adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum "common law", yang disebut sebagai "respondeat superior", yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "doctrine of agency", dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan "vicarious liability", Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut : a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious. b. Dalam hubungannya dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian' besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan. c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah 201
202~206 pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau "the delegation principle". Jadi, niat jahat atau "mens rea" atau "a guilty mind" dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang. 3. teori identification Pertanggungjawaban pidana langsung atau "direct liability" (yang juga berarti nonvicarious), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "vicarious". Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin "alter ego" atau "teori organ". Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manajer". Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya. Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum berikut ini. 4. pertanggungjawaban pidana Korporasi di indonesia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (rechtpersoon) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang- 202
undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah "warga negara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Berikut ini adalah contoh dimana suatu undang-undang khusus, mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya : a. Undang~Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja); b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan); c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perbu- ruhan); d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (UndangUndang Senjata Api); e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apo- tek); f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (UndangUndang Penyelesaian Perbu- ruhan); g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing); h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (UndangUndang Penerbangan); i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989); j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Lapor Ke- tenagakerjaan); k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal); l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Lapor Perusa- haan). m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Perbankan; diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992: 203
204~206 " dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya." Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesimpulan Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (principle of equality before the law). Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti strict liability dan Vicarious liability maka korporasi dapat dikenakan pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau money laundering), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut: a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk comission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi; b. Tindak pidana tersebut 204
dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; c.Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana; f. Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus terdapat pada satu orang saja. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang kompleks. Bisa dilakukan oleh korporasi dan atau perseorangan. Untuk itu perlu dipikirkan aturan yang mengatur bagaimana apabila pelakumya adalah perpaduan antara orang dan korporasi, sehingga pemidanaan yang diberikan lebih tepat. daFtar pustaKa Atmasasmita, Romli, 2010, Globalisasi & Kejahatan bisnis, Jakarta: Kencana. Barda Nawawi Arief, 1998, perbandingan Hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita selekta Hukum pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Eisenberg, Melvin Aron, 1991, the nature of the Common law, Massachusetts: Harvard University Press. Ganarsih, Yenti, 2009, Kriminalisasi pencucian uang (money laundering), Jakarta: FHUI. Gillies, Peter (Penyunting: Barda Nawawi Arief), 1990, Criminal law, Jakarta. Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, Hukum perseroan terbatas: Kewajiban pemberitahuan oleh direksi, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hyman Gross, 1979, a theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York. Muladi, 1998, "pembaruan Hukum pidana yang berkualitas indonesia", Makalah Dalam rangka HUT FH UNDIP. Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, teori-teori dan Kebijakan pidana, Alumni, Bandung. Mulyati, Sri. 2003, 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. Rusmana,SH, 2006, pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana perikanan, Artikel, Jakarta. Sjahdeini , Sutan Remy, 2003, "pencucian uang: pengertian, sejarah, Faktor-faktor penyebab dan dampaknya bagi masyarakat," Jurnal Hukum Bisnis Volume 22. No.3, Tahun 205
206~206 Siahaan, N.H.T., 2002, pencucian uang dan Kejahatan perbankan, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,. Susanto I.S., 1995, Kejahatan Korporasi, BP-Undip, Semarang. Saprudin,Yusuf, 2006 ,money laundering. Pensil 234, Jakarta. Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 206