Yth. Direksi Bank Umum di tempat. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20/OJK) selanjutnya disebut dengan POJK SDM Bank Umum, Bank diwajibkan mengembangkan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi kerja SDM dan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang dilakukan Bank dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan, yang antara lain melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan. Salah satu aspek yang sangat penting menjadi perhatian Bank yaitu bagaimana Bank dapat mengelola risiko seiring dengan tren perkembangan bisnis dan teknologi informasi di industri perbankan. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM di bidang manajemen risiko Bank sangat diperlukan agar penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko. Perkembangan bisnis dan inovasi di sektor perbankan dan jasa keuangan yang sangat pesat juga mengharuskan Bank untuk melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko dengan lebih baik. Karenanya, penerapan manajemen risiko Bank perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko melalui Sertifikasi Manajemen Risiko bagi SDM yang dimiliki.
2 - Dengan demikian perlu ditetapkan ketentuan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko agar terdapat panduan yang jelas atas pelaksanaan sertifikasi dan SDM yang perlu mendapatkan sertifikat kompetensi kerja di bidang manajemen risiko sebagai acuan kompetensi yang dapat menunjang pengelolaan bisnis dan operasional Bank. Dengan pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi SDM Bank Umum sebagai ketentuan lebih lanjut atas POJK SDM Bank Umum terkait bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan. 4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 5. Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut Sertifikat Manajemen Risiko adalah bukti pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen risiko Bank sesuai standar kompetensi yang berlaku, yang diterbitkan oleh LSP sektor perbankan. 6. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai
3 - dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah. 7. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah. 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah. 9. Pejabat selain Pejabat Eksekutif adalah pejabat pada Bank selain Pejabat Eksekutif pada satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit internal, serta pejabat pada Bank selain Pejabat Eksekutif pada satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko
4 - antara lain perkreditan/pembiayaan, tresuri, teknologi informasi, dan keuangan. II. SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 1. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif pada Bank, kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko bagi SDM ditetapkan untuk: a. anggota Direksi; b. anggota Dewan Komisaris; c. Pejabat Eksekutif; dan d. Pejabat selain Pejabat Eksekutif pada: 1) satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit internal; dan 2) satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko antara perkreditan/pembiayaan, tresuri, teknologi informasi, dan keuangan. 2. SDM sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku selama menduduki jabatan. 3. Bank dapat menetapkan SDM selain anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat selain Pejabat Eksekutif untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan internal Bank. Contoh: Bank menetapkan pejabat dan/atau staf pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko. 4. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat selain Pejabat Eksekutif, dan SDM sebagaimana dimaksud pada angka 3 diselenggarakan oleh LSP sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang disesuaikan dengan: a. unit kompetensi yang mengacu pada SKKNI bidang manajemen risiko perbankan; dan lain
5 - b. jenjang kualifikasi yang mengacu pada KKNI bidang manajemen risiko perbankan, dengan memedomani dan memperhatikan: 1) ruang lingkup dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; dan 2) kegiatan usaha Bank, yaitu kegiatan usaha konvensional, kegiatan usaha syariah, kegiatan usaha konvensional yang memiliki unit usaha syariah, serta Bank dalam fungsinya sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan, serta disesuaikan dengan perkembangan risiko terkini yang terkait dengan sektor perbankan antara lain terkait keamanan siber, perubahan iklim, dan perkembangan risiko lainnya. 5. Masa berlaku dari Sertifikat Manajemen Risiko yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat dimaksud, dan dapat diperpanjang. 6. Masa berlaku perpanjangan Sertifikat Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun setelah tanggal masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebelumnya berakhir. 7. Program pemeliharaan (refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut program pemeliharaan, merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memelihara kompetensi pemegang atau pemilik Sertifikat Manajemen Risiko di bidang manajemen risiko Bank. Program pemeliharaan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan: a. dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Manajemen Risiko; dan b. bentuk kegiatan program pemeliharaan antara lain berupa in- house training, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, workshop, lokakarya, e-learning, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank.
6 - 8. Program pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat digunakan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5, sepanjang memenuhi kriteria: a. program pemeliharaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; b. program pemeliharaan di bidang manajemen risiko Bank; dan c. program pemeliharaan dan penyelenggara program pemeliharaan diakui oleh LSP sektor perbankan. 9. LSP sektor perbankan menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara program pemeliharaan di bidang manajemen risiko Bank dan/atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai program pemeliharaan, untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5, yang paling sedikit: a. LSP sektor perbankan menetapkan: 1) kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai program pemeliharaan antara lain in-house training, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, workshop, lokakarya, e-learning, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan aspek manajemen risiko; 2) standar kualitas dari kegiatan yang diakui sebagai program pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan 3) metode yang tepat dalam pelaksanaan program pemeliharaan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko; b. dalam hal terdapat kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diakui sebagai program pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), penetapan kegiatan dimaksud sebagai program pemeliharaan yang diakui oleh LSP sektor perbankan dilakukan melalui koordinasi LSP sektor perbankan dengan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7 - c. LSP sektor perbankan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pemeliharaan yang diakui sebagai program pemeliharaan yang dapat memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko. 10. Dalam hal program pemeliharaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka program pemeliharaan tersebut tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko, sehingga dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko akan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko, pemilik Sertifikat Manajemen Risiko harus melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko ulang (resertifikasi) dan dengan masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5. 11. Bank harus melakukan pemantauan untuk memastikan SDM mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui Sertifikasi Manajemen Risiko dan menjaga keberlakuan dari Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki. 12. Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 13. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif selama menduduki jabatan tidak memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko dan/atau yang bersangkutan tidak melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank harus mengganti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif paling lambat: a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko. Selama jangka waktu tersebut, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dimaksud dapat melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko; atau b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko untuk memenuhi
8 - kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama jangka waktu tersebut, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dimaksud dapat melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko. Kondisi tertentu antara lain didasarkan atas pertimbangan dalam hal pergantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif akan mempengaruhi operasional Bank. 14. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif belum dapat memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a atau b, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lain dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dilakukan. 15. Bank dan/atau SDM yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko harus mengadministrasikan bukti kepemilikan sertifikat dan keikutsertaan SDM dalam program pemeliharaan. III. PROGRAM AKSELERASI (FAST TRACK) 1. Dalam melaksanakan Sertifikasi Manajemen Risiko, LSP sektor perbankan menetapkan program sertifikasi tanpa berjenjang atau yang selanjutnya disebut program akselerasi (fast track) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, termasuk menetapkan penyesuaian skema Sertifikasi Manajemen Risiko dan metode uji kompetensi untuk mendukung program akselerasi (fast track). LSP sektor perbankan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan program akselerasi (fast track) pada uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko. 2. Kriteria pelaksanaan program akselerasi (fast track) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu: a. berlaku untuk pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, baik yang belum atau telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham, yang dibuktikan dengan surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau oleh anggota Dewan Komisaris dalam
9 - hal anggota Direksi berhalangan atau menolak menandatangani surat pengantar, dengan dilampirkan: 1) keputusan rapat umum pemegang saham yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris oleh rapat umum pemegang saham; atau 2) rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan belum diangkat oleh rapat umum pemegang saham; dan b. mempertimbangkan kemampuan atau kompetensi kerja dari pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terkait dengan: 1) profil, yaitu pengalaman kerja atau portofolio di bidang keuangan atau pada otoritas di bidang keuangan; 2) karakteristik, yaitu kekhususan karakter, nilai yang dimiliki, atau kekhususan lain yang dapat dipertimbangkan keterkaitannya pada Bank; dan/atau 3) spesialisasi kompetensi. 3. Terhadap pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, program akselerasi (fast track) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dalam 1 (satu) kali kesempatan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di LSP sektor perbankan. 4. Dalam hal calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program akselerasi (fast track) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di LSP sektor perbankan dengan hasil tidak kompeten (tidak lulus), maka yang bersangkutan: a. dapat mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara berjenjang (normal); dan b. tidak boleh mengikuti program akselerasi (fast track) berikutnya pada LSP sektor perbankan yang sama atau pada LSP sektor perbankan lain untuk uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko.
10 - IV. PENYETARAAN DAN PENYELARASAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO 1. Sejak berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan kriteria penyetaraan penjenjangan dan penyelarasan penjenjangan terhadap SDM pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang selanjutnya disebut PBI Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan: a. SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan; dan b. KKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan. 2. Penyetaraan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang selanjutnya disebut penyetaraan dilakukan dengan membandingkan dan menyetarakan tingkatan sebagaimana PBI Sertifikasi Manajemen Risiko dengan jenjang kualifikasi nasional bidang manajemen risiko perbankan dalam KKNI terkini sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b. 3. Penyelarasan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang selanjutnya disebut penyelarasan difokuskan untuk unit kompetensi baru dari SKKNI dan KKNI terkini sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b dibandingkan SKKNI dan KKNI sebelumnya.
11 - 4. Kriteria penyetaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut: Jenjang kualifikasi dalam KKNI sebagaimana angka 1 huruf b Tingkat dalam PBI Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana angka 1 Jenjang 4 Jenjang 5 Jenjang 6 Jenjang 7 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Setara Uji Kompetensi 1 Setara Setara Uji Kompetensi 2 Uji Kompetensi 1 Uji Kompetensi 1 Setara Uji Kompetensi 3 Uji Kompetensi 2 Uji Kompetensi 2 Uji Kompetensi 1 Tingkat 5 Setara Penjelasan: a. Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 otomatis setara dengan jenjang kualifikasi 4. Jika yang bersangkutan ingin memenuhi kompetensi ke jenjang berikutnya maka yang bersangkutan melakukan: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 5 (uji kompetensi 1); 2) pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 6 (uji kompetensi 2); dan 3) pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 (uji kompetensi 3). b. Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 dan pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 otomatis setara dengan jenjang kualifikasi 5. Jika yang bersangkutan ingin memenuhi kompetensi ke jenjang berikutnya maka yang bersangkutan melakukan: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 6 (uji kompetensi 1); dan 2) pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 (uji kompetensi 2).
12 - c. Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 otomatis setara dengan jenjang kualifikasi 6. Jika yang bersangkutan ingin memenuhi kompetensi ke jenjang berikutnya maka yang bersangkutan melakukan pemenuhan kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 (uji kompetensi 1). d. Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 otomatis setara dengan jenjang kualifikasi 7. 5. Bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sebelumnya telah menjabat dan masih menjabat pada Bank pada saat skema Sertifikasi Manajemen Risiko berdasarkan KKNI terkini sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah berlaku atau telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dilakukan penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko: a. area penyelarasan lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dari SKKNI dan KKNI di bidang manajemen risiko perbankan dibandingkan SKKNI dan KKNI sebelumnya; dan b. mekanisme dan metode penyelarasan ditetapkan oleh LSP sektor perbankan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan: 1) anggota Direksi: a) bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 atau setara jenjang kualifikasi 7, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1. b) bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko: i. tingkat 4 atau setara jenjang kualifikasi 6; ii. tingkat 3 atau setara jenjang kualifikasi 5; dan iii. tingkat 2 atau setara jenjang kualifikasi 5, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk unit kompetensi lain yang masih perlu dipenuhi. Setelah dilakukan penyelarasan, yang bersangkutan memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 7.
13 - 2) anggota Dewan Komisaris: a) bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 atau setara jenjang kualifikasi 7, dan pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 atau setara jenjang kualifikasi 6, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1. b) bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko: i. tingkat 3 atau setara jenjang kualifikasi 5; ii. tingkat 2 atau setara jenjang kualifikasi 5; dan iii. tingkat 1 atau setara jenjang kualifikasi 4, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk unit kompetensi lain yang masih perlu dipenuhi. Setelah dilakukan penyelarasan, yang bersangkutan memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 6. 6. Dalam pelaksanaan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dilakukan melalui koordinasi antar LSP sektor perbankan dan dilaksanakan dalam periode waktu yang sama. 7. Bagi SDM pemilik Sertifikat Manajemen Risiko selain anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5, termasuk bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko dilakukan oleh LSP sektor perbankan. 8. LSP sektor perbankan menetapkan mekanisme dan metode penyelarasan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan mekanisme dan metode penyelarasan dapat berpedoman sebagaimana angka 5 huruf b. 9. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemantauan pelaksanaan proses penyetaraan dan penyelarasan. 10. Mekanisme penyetaraan dan penyelarasan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini akan berlaku apabila skema Sertifikasi Manajemen Risiko berdasarkan KKNI terkini sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah berlaku atau telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang (Badan Nasional
14 - Sertifikasi Profesi). Dalam pengajuan untuk validasi dan/atau verifikasi skema Sertifikasi Manajemen Risiko terkini kepada instansi yang berwenang (Badan Nasional Sertifikasi Profesi): a. diajukan oleh setiap LSP sektor perbankan dalam periode waktu yang bersamaan; dan b. dapat melalui koordinasi terlebih dahulu antar LSP sektor perbankan dan/atau dengan Otoritas Jasa Keuangan. 11. LSP sektor perbankan menetapkan mekanisme peralihan pada saat skema Sertifikasi Kompetensi Kerja manajemen risiko berdasarkan SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah berlaku atau telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dengan skema sebelumnya. 12. Mekanisme peralihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 termasuk penerbitan Sertifikat Manajemen Risiko, proses pelatihan, dan/atau uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko yang sedang berjalan. 13. Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebelum berlakunya skema Sertifikasi Kompetensi Kerja manajemen risiko berdasarkan SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetap diakui dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris sepanjang: a. kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko memenuhi ketentuan sesuai PBI Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan dilakukan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada angka 4. b. dalam hal setelah dilakukan penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memenuhi jenjang kualifikasi yang ditetapkan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1: 1) pemenuhan penjenjangan termasuk dengan melalui penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat dipenuhi paling lambat selama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15 - 2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lain selain sebagaimana angka 1), antara lain dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan yang dilakukan atau pertimbangan pemenuhan komposisi pengurus Bank. 3) dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris belum memenuhi jenjang kualifikasi yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sesuai KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai jangka waktu sebagaimana angka 1) dan 2), Bank harus mengganti anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dimaksud pada rapat umum pemegang saham terdekat. 14. Mekanisme penyetaraan dan penyelarasan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan melalui koordinasi dengan LSP sektor perbankan, dalam hal: a. terdapat pengkinian SKKNI dan KKNI, dari SKKNI dan KKNI sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau b. diperlukan penyetaraan dan penyelarasan dengan SKKNI dan KKNI terbaru. 15. Kriteria penyetaraan terhadap pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebagaimana PBI Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pihak lain selain SDM, dapat berpedoman sebagaimana dimaksud pada angka 4. 16. Kriteria penyelarasan terhadap pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebagaimana PBI Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pihak lain selain SDM, dapat berpedoman sebagaimana dimaksud pada angka 7. V. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI 1. LSP sektor perbankan yang menyelenggarakan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko harus menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, paling sedikit melalui: a. peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan; dan b. pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek manajemen risiko terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan ke depan. telah
16 - 2. LSP sektor perbankan dapat menetapkan gelar profesional terhadap pihak yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko di sektor perbankan. 3. Penetapan gelar profesional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui koordinasi antar LSP sektor perbankan. 4. LSP sektor perbankan harus memiliki sistem informasi baik di internal masing-masing LSP sektor perbankan atau antar LSP sektor perbankan, antara lain untuk: a. memastikan tidak terdapat calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program akselerasi (fast track) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko lebih dari 1 (satu) kali; dan b. melakukan pemantauan terhadap program pemeliharaan yang dilakukan oleh penyelenggara program pemeliharaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LSP sektor perbankan. 5. LSP sektor perbankan tidak boleh menawarkan atau memberikan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon atau peserta Sertifikasi Manajemen Risiko, termasuk membantu pihak lain dalam penyiapan jasa dimaksud. VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2022 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd DIAN EDIANA RAE Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja