TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2021/PN SBG) Juridical Review of the Crime of Assisting Theft with Agram (Decision Number 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) ISSN 2657-182X (Online) Ronaldo Ronaldo, Aprima Suar* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia REFORMASI HUKUM TRISAKTI ABSTRAK Berdasarkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg seorang terdakwa bernama Ranto Silaban telah diputus dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Setelah diteliti terdapat keadaan atau kronologi dari kejadian kasus yang pada dasarnya hal tersebut merupakan kualifikasi dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP yang mengatur tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan, pokok permasalahan yang diangkat yakni, apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif lalu melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan Penadahan yang termuat pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP terkait Penadahan ancaman terberat adalah 4 tahun ancaman pidana penjara. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ranto telah melakukan pembantuan pencurian dengan pemberatan demi mendapatkan keuntungan. Volume 4 Nomor 3 Agustus 2022 Diterima Maret 2022 Revisi Mei 2022 • Disetujui Juli 2022 • Terbit Online Agustus 2022 Email Koresponden: Kata Kunci: • pencurian • pembantuan pencurian dengan pemberatan ABSTRACT There are circumstances or a chronology of cases that are essentially this is a qualification of the elements of Article 363 Paragraph 1, 3 in conjunction with Article 56 of the Criminal Code that regulates the crime of assisting theft with weighting. As a defendant named Ranto Silaban, it has been decided and declared legally and convincingly proven guilty of committing the crime of collection in Article 480 1st of the Criminal Code. Problem statement: In the case study of Decision Number 241/Pid.B/2021/PN Sbg, is there a distinction between stealing by weighting and theft by receiving? Also, how are criminal penalties applied in this instance? The study is normative, descriptive-analytical, employs secondary data sources, qualitatively analyses, and applies the deductive technique to generate conclusions. The difference between stealing and weighting is defined in Article 363 Paragraph 1. Third of the Criminal Code, whereas collection is defined in Article 480. First of the Criminal Code, according to research findings, discussion, and conclusion. The penalty for violating Article 480 1 of the Criminal Code, which deals with receiving the strongest threat, is four years in prison. In this case, defendant Ranto helped commit theft with weighting in order to profit. Keywords: • assistance with burglary • crime theft Sitasi artikel ini: Ronaldo, Suar. 2022. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg). Reformasi Hukum Trisakti. 4(3): 740-751. Doi: 740
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: I. PENDAHULUAN Sangat tingginya tingkat kejahatan pencurian di daerah Polres Sibolga dapat diamati dari hasil laporan Polres Sibolga yang menyemutkan dalam setahun ada 386 kasus tindak pidana/kriminal. Banyaknya kasus yang umumnya terejadi yaitu kasus pencurian, narkoba, serta penganiayaan. Data dari Polres Sibolga pun menyantumkan data kasus tindak pidana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 17,04% dari tahun 2019. Hal ini sangat jelas terlihat di dalam masyarakat di tahun 2020 ini, dikarenakan masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang cepat untuk kebutuhan mereka. Dalam keadaan pandemi seperti ini tidak jarang orang melakukan tindak pidana pencurian untuk mendapatkan uang dengan mudah1. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 H Ayat 4 Amandemen UUD 1945 yang mengatur setiap orang mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tak dapat diambil dengan sewenang-wenang oleh siapapun.2 Jika itu dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan timbul kerugian bagi pemilik, maka pelaku dari perbuatan tersebut haruslah dikenakan pemidanaan atau sanksi pidana. Sebagaimana dalam kasus ini yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pembantuan pencurian, Bersama temannya terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara mengantarkan teman terdakwa untuk mencuri pada pukul 02.00 WIB. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 98 KUHP termasuk dalam arti malam hari. Arti malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu berada dalam pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi hari. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP maka peristiwa pencurian pada pukul 02.00 WIB termasuk dalam peralihan antara malam menuju pagi hari. Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat ataupun mengatur kehidupan bersosial masyarakat maka diperlukan keturutsertaan dari pemerintah sebagai pengawas. Untuk pelanggar peraturan perundang-undangan haruslah diberikan efek jera atau sanksi pidana. Dilain hal seperti lapangan hukum lainnya, perlindungan yang diberikan dari hukum pidana bukan hanya masyarakat namun juga pada individu sesuai tujuan hukum pidana yaitu melindungi dari adanya gangguan atau ancaman terhadap kepentingan hukum seseorang. Gelaja sosial yang biasa ditemui dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan sebagai 1 Izza Aliyatul Millah. 2020. Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Komunikasi Hukum. 6(2): 17. 2 Indonesia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, Jakarta, Interaksara, hal 53. 741
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: tindak pidana pencurian3, dalam hukum pidana, perlindungan terhadap milik pribadi dituangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II diatur dari Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam kasus perbuatan terdakwa Ranto yaitu mengantarkan temannya untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini melancarkan pelaku pencurian karena dipermudah dalam sampainya ke tempat pencurian dan menimbulkan kerugian kepada korban. Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak pribadi yang disebutkan diatas dan pelaku haruslah diberikan sanksi pidana, dalam hal ini beban pemerintah tersebut bersifat wajib. Sudrajat menyebutkan tindak pidana pencurian berat merupakan bagian pencurian khusus, artinya pencurian dilakukan dengan dalam keadaan tertentu serta cara tertentu yang menyebabkan semakin berat dan terancam.4 Pencurian yang dilakukan pada situasi malam hari dapat menyebabkan efek negatif kepada masyarakat yaitu harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih. Hal ini menyababkan masyarakat terganggu dikarenakan waktu beristirahat pada malam hari harus menjadi lebih waspada. Suatu kejahatan pencurian dapat dikatakan sudah berakhir jika telah terdapat bukti pada unsur Zich toeeigenen atau maksud mengendalikan benda yang diambil tersebut bagi diri sendiri sehingga apabila mampu dibuktikan maksud tersebut benar adanya serta tak harus bahwa benda yang diambil tersebut tak salah sudah menikmatinya atau dipersembahkan untk orang lain, digadaikan atau dijual dan lainnya5. Dengan uraian ini meningkatkan rasa ingin tahu peneliti guna meneliti lebih dalam terkait penerapan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengambil contoh kasus yang berjudul tinjauan yuridis tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/ 2021/PN Sbg). Dimana pada kasus ini berawal ketika pelaku atau terdakwa mengetahui jika temannya akan meminta diantarkan untuk melakukan pencurian. Perencanaan pencurian di awali pada saat Terdakwa (Ranto) sedang berada di rumah Marsius Silaban (DPO), dimana Terdakwa (Ranto) tinggal bersama dengan Marsius Silaban (DPO) di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) sedang melintasi Jl. Patuan anggi Kota Sibolga, lalu Marsius Silaban (DPO) berkata dengan menunjuk kearah yang menurut Terdakwa (Ranto) tidak jelas sembari berkata "itu ada uangku 3 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal 9. 4 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal 29. 5 Rian Prayudi Saputra. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan. 2(2): 2. Jakarta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. 742
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: dipinjamnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang tidak dibayar, nanti mau kucuri sepeda motornya itu". Keesokan harinya pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) "Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya", lalu terdakwa (Ranto) menjawab "iya". Selanjutnya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah mengantarkan ke tempat yang diminta, kemudian terdakwa meninggalkan temannya kemudian terdakwa pergi ke Pasir Bidang Simpang Gereja Karo untuk menunggu telepon dari temannya Marsius Silaban (DPO). Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban (DPO) untuk menemuinya di Jln. Sibolga-Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius (DPO) sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius (DPO) menyerahkan satu unit kendaraan bermotor Supra Fit warna merah hitam serta satu unit Ponsel dengan merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban (DPO). Akibat dari perbuatan terdakwa Ranto Silaban dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan, sebagaimana diatur pada Pasal 480 kesatu KUHPidana tentang Penadahan. Apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg) kemudian bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg). II. METODE PENELITIAN Tipe penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg)", yang digunakan tipe penelitian tersebut ialah penelitian hukum normatif6. Pada kasus Nomor. 241/Pid.B/2021/PN Sbg memakai tipe penelitian hukum normatif disebabkan peneliti membahas pemidanaan terhadap terdakwa dan perbuatan materil atas Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan. 6 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, 2019, hal 13. 743
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: Data yang terapkan pada penelitian ini ialah data pembantu, antara lain buku harian, dokumen resmi, dan sebagainya. Data Sekunder yang penulis terapkan pada penelitian ini merupakan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, dan dan sebagainya. a. Bahan Hukum Primer b. Bahan Hukum Sekunder Pengumpulan data dilaksanakan secara studi dokumen atau bahan Pustaka, artinya pengumpulan data penulis dilakukan dengan data yang tertulis. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui cara pengutipan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku maupun bahan hukum lainnya yang terkait. Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam hal ini merupakan tempat dilaksanakannya studi kepustakaan penulis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih memberi penekanan isi data atau kualitas pada data. Pada bagian ini penulis akan menguraikan penelitian secara deskriptif yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data menjadi satu kesautuan yang menghasilkan data deskriptif. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan dengan Penadahan dalam Studi Kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/ 2021/PN Sbg) Dalam bab ini peneliti akan menganalisis terkait tindak pidana pembantuan pencurian atas pemberatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ranto Silaban. Dimana Terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi di daerah Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota. Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan. Pada penelitian ini juga peneliti akan membahas dan menguraikan mengenai tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP. Peneliti mencoba menggambarkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut dan mengaitkannya dengan kasus yang terjadi. 3.1.1 Isi Pasal Penadahan berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 480 Ke-1 KUHP berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: 744
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: Ke-1. Barang siapa membeli, menawarkan, menerima gadai, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, enyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui ataupun sepatutnya harus diduga, bahwa didapat dari kejahatan." Unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: 1. Barang Siapa Dalam kasus ini Terdakwa Ranto Silaban alias Ranto berusia 39 tahun dan seorang Buruh Nelayan yang artinya bahwa Terdakwa Ranto sehat sehingga dalam diri Terdakwa Ranto tidak mengandung pada isi Pasal 44 KUHP, karena tidak adanya pernyataan dari dokter bahwa ia mengalami jiwa dan batinnya cacat, sehingga Terdakwa tak terliput pada aturan Pasal 44 KUHP yang dimana berarti Terdakwa Ranto mampu bertanggungjawab dalam arti ia bisa menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Dalam melakukan perbuatan itu Terdakwa Ranto memang menghendakinya bahwa Terdakwa ikut membantu dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto), "Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya" lalu terdakwa (Ranto) menjawab "iya". Selanjutnya di hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB.mengantarkan temannya (Marsius Silaban) untuk mencuri di malam hari pukul 02.00 WIB. Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban untuk menemuinya di Jln. Sibolga-Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius menyerahkan satu kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan satu ponsel merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi. 745
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: 2. Membeli, menawarkan, menerima gadai, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperolehnya didasarkan suatu kejahatan. Dalam kasus ini Terdakwa Ranto sudah mengetahui darimana asal barang yang diberikan oleh temannya itu dikarenakan Terdakwa sendiri lah yang mengantarkan temannya yaitu Marsius Silaban untuk mencuri pada pukul 02.00 WIB. Setelah mengantarkan Marsius untuk mencuri, beberapa jam kemudian Marsius menelfon Terdakwa untuk menemuinya di lokasi tertentu, kemudian menyerahkan satu kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan satu ponsel merek VIVO Y91C warna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Maka demikian Unsur ini terpenuhi. 3.1.2 Isi Pasal Pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP 1. Barang Siapa Dalam kasus ini Terdakwa Ranto Silaban alias Ranto berusia 39 tahun dan seorang Buruh Nelayan yang artinya bahwa Terdakwa Ranto sehat sehingga dalam diri Terdakwa Ranto tidak mengandung pada isi Pasal 44 KUHP, karena tidak adanya pernyataan dari dokter bahwa ia mengalami jiwa dan batinnya cacat, sehingga Terdakwa tak terliput pada aturan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan berarti Terdakwa Ranto mampu bertanggungjawab dalam arti ia bisa menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dalam melakukan perbuatan itu Terdakwa Ranto memang menghendakinya bahwa Terdakwa ikut membantu dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto), "Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya" lalu terdakwa (Ranto) menjawab "iya". 746
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: Selanjutnya hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB.mengantarkan temannya (Marsius Silaban) untuk mencuri di malam hari pukul 02.00 WIB. Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban untuk menemuinya di Jln. Sibolga-Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius menyerahkan satu kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan satu ponsel merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Sehingga oleh karenanya unsur barang siapa sudah terpenuhi. 2. Mengambil barang milik orang lain seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa Bersama temannya yaitu Marsius Silaban dalam melakukan pencurian terhadap Saksi Lisma Riaman Siregar, pada saat malam hari Terdakwa Ranto mengantarkan Marsius untuk mencuri kemudian mereka berpisah dengan tujuan Ranto menunggu kabar setelah Marsius selesai mencuri. Kejadian yang Saksi (Lisma) ketahui yaitu pada malam hari sebelum kejadian di rumah saksi ada dua orang tamu yang merupakan teman saksi, sedangkan suami saksi sudah pergi ke Medan. Pada saat itu teman saksi ingin pergi ke pajak pada pukul 02.30 WIB tetapi saat itu badan saksi masih terasa berat sehingga tidak tersadar kembali tertidur, lalu sekitar pukul 05.30 WIB saksi tersadar karena ingin pergi ke pajak, kemudian saksi melihat tas di kepala sudah tidak ada, sepeda motor diluar juga sudah tidak ada. karena masih mengantuk saksi meminta ke anak saksi untuk diambilkan handphone namun saat itu anak saksi menjawab tidak ada kelihatan handphone. Selanjutnya pukul 07.00 WIB saksi menemukan tas saksi yang hilang di dekat parit depan rumah. Kemudian saksi melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Terpenuhinya unsur tersebut. 3. Dengan maksud untuk dimiliki Dengan maksud di sini terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatan itu memang ia kehendaki dan untuk itu ia sadar atau mengetahui agar tercapai maka melakukan suatu 747
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: perbuatan. Hal ini terbukti dari fakta yang ada dimana Marsius meminta bantuan pada Terdakwa untuk membantu mengantarkannya untuk mencuri agar mereka dapat mereka miliki barang curian tersebut dan kemudian menjualnya. Tujuan tersebut dilakukan Terdakwa Bersama Marsius untuk kemudian keesokkan harinya barang tersebut mereka jual dan mereka meraup sebuah untuk yang berupa materil yang dalam hal ini uang dari hasil penjualan barang-barang curian. Unsur ini terpenuhi. 4. Secara melawan hukum Secara melawan hukum hal tersebut dapat disebut bahwa perbuatan itu melanggar aturan atau perbuatannya dilakukan yang bertentangan dengan hak orang lain ataupun pelaku tak memiliki kewenangan. Dalam kasus ini barang yang didapatkan Marsius dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa merupakan barang yang didapat dengan cara melawan hukum, dikarenakan barang itu diambil secara illegal atau tanpa sepengetahuan pemilik barang itu sendiri. Bahkan terdakwa pun tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai dan menjual barang-barang tersebut. Sebab barang tersebut bukan milik Terdakwa dan teman terdakwa. Terpenuhi unsur dengan cara melawan hukum. 3.1.3 Isi dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP Untuk menjawab terbukti atau tidak unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP peneliti selanjutnya menguraikan unsur-unsur tersebut dibawah ini Adapun unsur-unsur yang terdiri pada Pasal 365 Ayat 2 ke 1 KUHP antara lain: a. Pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupun perkarangan tertutup Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup memiliki maksud: 1) Malam hari berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP). 2) Rumah merupakan tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang ataupun malam. 3) Pekarangan tertutup yang ada rumah: sebidang tanah yang mempunyai ciri pembeda antara tanah itu dengan tanah disekelilingnya secara jelas yang didalamnya terdapat rumah. Dalam kasus dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat menjelaNg pagi Jam 02.00 atau peralihan antara malam dan pagi hari. Selain itu dilakukan dalam sebuah 748
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: rumah tempat kediaman atau tempat tinggal dari Charles Hutabarat dan isteri Lisma Riaman Siregar. Dalam kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa Bersama temannya Marsius Silaban pada malam hari Jam 02.00. Maka unsur ini terpenuhi. 3.1.4 Dalam Kasus terdapat Bentuk Penyertaan yang ada pada 56 KUHP yaitu Pembantuan (Madeplichtige) Dalam kasus ini Terdakwa Ranto sudah melakukan pembantuan aktif yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP, dimana Terdakwa Ranto menyepakati permintaan temannya Marsius untuk melakukan pencurian dengan cara mengantarkannya ke tempat yang sudah disepakati untuk mencuri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya jelas sekali terdapat perbedaan antara Pencurian Dengan Pemberatan dengan Penadahan. Secara singkat pencurian yang bisa disimpulkan yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki tanpa persetujuan pemilik, sedangkan penadahan memiliki artian membeli atau menyimpan barang yang sepatutnya dicurigai hasil dari kejahatan. Berdasarkan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan kepada terdakwa dirasa kurang tepat, dikarenakan dalam kasus ini Terdakwa dengan temannya Bersama-sama sudah sepakat dan merencanakan pencurian tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembantuan pencurian maka dari itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3.2 Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg) Berdasarkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pembantuan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut terjadi di daerah Sibolga Kota, hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan sanksi dengan mengacu pada Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan. Berikut penerapan sanksi pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Berdasarkan kasus yang diangkat, hakim menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa Ranto Silaban alias Ranto terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang diatur serta diancam dalam Pasal 480 ke-1 tentang Penadahan serta menjatuhkan pidana atas Terdakwa Ranto dengan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan dikurang selama Terdakwa berada pada tahanan secara perintah 749
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: Terdakwa tetap ditahan serta membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah). Dalam penjatuhan sanksi harus dilihat berdasarkan Teori Pemidanaan. Teori pemidanaan, secara umum mampu menjadi 4 golongan besar kelompok, antara lain: 1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien); 2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien); 3. Teori menggabungkan (verenigings theorien); 4. Teori kontemporer. Rehabilitasi dimana pelaku kejahatan dapat diperbaiki kearah yang lebih baik dan juga dapat diterima kembali oleh masyarakat, lalu pengendalian sosial dimana terdakwa diisolasi agar perbuatan berbahaya tersebut tidak merugikan masyarakat. dan yang terakhir terdapat keadilan restroatif, dimana adanya pemulihan kembali terhadap Terdakwa agar tidak munculnya pembalasan. Perbuatan pelaku tersebut terpenuhi pula unsur Pasal 363 Ayat 1 ke-3 jo Pasal 56 KUHP. Dan berdasarkan uraian diatas perbuatan si pelaku memang sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan, akan tetapi seharusnya putusan dalam kasus tersebut bukan Pasal 480 ke-1 KUHP melainkan seharusnya diputus dengan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 jo Pasal 56 KUHP. Karena dalam perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu melaksanakan kesepakatan untuk melakukan pencurian bersama temannya dengan cara mengantarkan temannya ke suatu tempat untuk mencuri. Oleh karena itu seharusnya hakim tidak memutus perkara tersebut dengan 480 ke-1 KUHP melainkan dengan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 jo Pasal 56 KUHP dikarenakan Terdakwa bersama- sama dengan temannya melakukan pencurian dan Terdakwa tidak semata-mata hanya menerima barang hasil curian dari temannya namun sudah melakukan perencanaan kejahatan ini sedari awal. IV. KESIMPULAN Didasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, dan dihubungkan dengan masalah yang diajukan pada penulisan ini sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP dengan Penadahan yang termuat pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Kemudian penjatuhan sanksi pidana terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP terkait Penadahan 750
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/Pn Sbg) Ronaldo, Suar Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3, Halaman 740-751, Agustus 2022 e-ISSN 2657-182X, Doi: ancaman terberat adalah 4 tahun ancaman pidana penjara, bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ranto telah melakukan pembantuan pencurian dengan pemberatan demi mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kasus ini Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ranto dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan. Perbuatan terdakwa kurang tepat jika dikenakan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan, seharusnya hakim lebih memperhatikan lagi jika Terdakwa pada mulanya sudah sepakat untuk membantu rekannya dalam melakukan aksi pencurian. DAFTAR PUSTAKA Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2019. Indonesia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, Jakarta, Interaksara. Izza Aliyatul Millah. 2020. Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Komunikasi Hukum. 6(2). Bandung, Universitas Pendidikan Ganesha. Rian Prayudi Saputra. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan. 2(2): 2. Jakarta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, 2019. 751