Laporan Assesment dan Analisis Land Tenure di Wilayah KPH GulaRaya Sulawesi Tenggara (Asesor : Dwi Suciana & Muhammad Arman) I. Latar belakang Pembentukan KPH merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan dalam mendorong percepatan kebijakan prioritas Kementerian untuk Pemantapan Kawasan Hutan. KPH akan dibentuk di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dengan pembentukan KPH yang menekankan pada kepastian penguasaan kawasan hutan, dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk turut mengelola dan memanfaatkan hutan dan hasilnya serta sumberdaya alam yang WG-Tenure terkandung di dalamnya. Yang tergambar kuat dalam konsep pembentukan KPH adalah desentralisasi yang nyata di sektor kehutanan. KPH bertanggung jawab secara langsung atas wilayahnya dengan mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kepentingan kelestarian ekosistem serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan mendorong maraknya eksploitasi terhadap hutan yang berujung pada kerusakan ekosistem dan lingkungan. Degradasi dan deforestasi menjadi ancaman nyata di masa depan yang dampaknya dapat dirasakan dengan meningkatnya suhu bumi akibat perubahan iklim. Dengan kata lain saat ini kita mendapati bahwa banyak hutan yang mengalami penurunan secara kualitas. Sementara itu peran organisasi kehutanan yang berada di tingkat lokal yang ada tidak dimaksudkan untuk mengelola kawasan hutan di tingkat tapak, namun keberadaan instansi-instansi tersebut lebih pada kontrol perijinan dalam alur pengusahaan hutan. Organisasi kehutanan di tingkat daerah menekankan tugas pokok dan fungsinya secara administratif atas kawasan hutan sementara pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Asumsi yang digunakan Kementerian Kehutanan melalui organisasi-organisasi kehutanan di bawahnya merujuk pada penguasaan seluruh hutan di Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala urusan terkait hutan, kawasan Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 1
hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan, serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan hukum mengenai kehutanan. Dengan berpedoman pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk peningkatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan fungsi hutan secara seimbang; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kapasitas serta keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan masyarakat; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di sinilah letak strategis pendirian KPH guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk WG-Tenure terlibat dalam pengelolaan hutan. Karena KPH didorong untuk lebih mengetahui kondisi kawasan secara langsung sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atau manfaat yang kongkret bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yang secara langsung akan berkontribusi secara signifikan pada proses penyelesaian konflik kehutanan yang marak belakangan. II. Profil UPTD KPH GULARAYA SULAWESI TENGGARA 1. Letak, luas dan keadaan wilayah Berdasarkan penetapan KPH Provinsi Sulawesi Tenggara, KPHP unit XXIV Gularaya merupakan KPH lintas administratif Pemerintahan dengan luas ± 139.419 Ha, terdiri dari Hutan Lindung seluas ± 41.405 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 3.671 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 89.343 hektar. Wilayah administrasi KPH Gularaya meliputi Kabupaten Konawe Selatan seluas ± 132.291 Ha dan Kota Kendari Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 2
seluas ± 2.128 Ha. Secara Geografis, Kabupaten Konawe Selatan terletak pada 3°58'56" dan 4°31'52" Lintang Selatan, dan antara 121° 58'..." dan 121°16'..." Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : Utara Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, Timur Laut Banda dan Laut Maluku , Selatan Kabupaten Muna, Barat Kabupaten Kolaka. Adapun batas KPH Gularaya yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Kendari sebagai berikut : Utara Kabupaten Konawe, Timur Laut Kendari, Selatan Kabupaten Konawe Selatan dan Barat Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan pembagian wilayah DAS, KPHP unit XXIV Gularaya berada pada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : DAS Wanggu , DAS Laeya dan DAS Roraya. Cakupan wilayah DAS tersebut menjadi pertimbangan nomenklatur KPHP Unit XXIV Sulawesi Tenggara yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 42 tahun 2011 tanggal 11 WG-Tenure Oktober 2011. Nama KPHP GULARAYA yang merupakan akronim dari GU (DAS Wanggu), LA (DAS Laeya) dan RAYA (DAS RORAYA). Nomenklatur KPHP unit XXIV ini sengaja menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai dengan harapan dalam pengelolaannya selalu memperhatikan peranan dan fungsi strategis ekosistim DAS dalam mewujudkan kelestarian hutan. KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT YANG BERMUKIM SEKITAR KPHP UNIT XXIV Kemitraan POKJAB Fungsional UNIT PENGELOLAAN (RESORT) PHBM(HTR/HKm) UsahaPerkebunan UsahaHTI UsahaPertambangan HutanLimdung Ket : ----= Koordinasi dan Pendukung "penempatan" staf; dan ....... = Fasilitasi Subag TU DISHUT KAB. KONSEL & KOTA KENDARI FORUM MULTI PIHAK KPHP GULARAYA SEKSIPENATAAN PEMANFAATAN & PENGGUNAANKH STRUKTUR ORGANISASIKPHP UNIT XXIV GULARAYASK. GUBERNUR SULTRA NO. 42 TAHUN 2010 Ka. KPHP Kemitraan KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. SULTRA MITRA UTAMA SEKSIREHABILITASI & PERLINDUNGAN KH. Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 3
2. Potensi Wilayah KPH dan Penutupan Vegetasi Kelas Penutupan Lahan di KPHP unit XXIV Gularaya berdasarkan peta penutupan lahan Provinsi Sulawesi Tenggara hasil penfsiran citra landsat 7 ETM + tahun 2009, peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan di prov Sulawesi Tenggara sesuai SK 465/Menhut-II/20011 dan peta penetapan wilayah KPHP Model unit XXIV di Kabupaten Konawe Slatan dan Kota Kendari sesuai SK menhut no 61 /Menhut-II/2011 bahwa kelas penutupan lahan yang berhutan terdiri dari Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman . Peta Penutupan Lahan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel Potensi Wilayah Kerja KPHP Model unit XXIV Gularaya dibawah ini : WG-Tenure Tabel 1. Potensi Wilayah kerja KPH Gularaya ( unit XXIV ) Hutan Lindung (Ha) Hutan produksi (Ha ) Hutan Produksi Terbatas (Ha) 1962,24 Fungsi Hutan Awan 17765,5 8729,24 Semak Belukar 6436,06 1473,97 31,20 1931,15 HUtan Mangrove Primer
3842,06
Hutan Mangrove Sekunder
13790,21 12197,86 870,45 Hutan Primer 1720,03 Hutan Sekunder 8.534,88 3.5154,89 152,08 Lahan Pertanian kering 8.150,3 1,7 Campur Jumlah Total (Ha ) 37456,98 7941,23 1931,15 3842,06 26858,53 45410,40 7304,08 Perkebunan
114,66 114,66 Pemukiman
0,03 212,08
212,11 Pertanian Lahan Kering 5.30,27 10.145,72 80,59 10756,58 Rawa 3.07,41
307,41 Sawah
49,36
49,36 Tanah Terbuka / Kosong 56,84 167,56
224,4 Tambak
10,1
10,1 JUMLAH 39.358,19 90.279,33 4.781,48 134.419 Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 4
Potensi Kayu dan Non Kayu Berdasarkan Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011. potensi kayu semua jenis dalam wilayah KPHP Gularaya (unit XXIV) pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 95.060,81 hektar adalah sebanyak 2.948.786,3 M3 dengan asumsi potensi rata rata per hektar 31,02 m3. Untuk jenis kayu perdagangan sebanyak 2.094.189,6 M3 dengan asumsi potensi kayu rata rata per hektar 22,03 m3. Berdasarkan Laporan penyusunan potensi Jati Konawe Selatan Tahun 2004, terdapat tanaman Jati seluas 24.538,29 ha, namun hingga tahun 2004, luasnya tinggal 8.596,83 ha atau 35,03 % kondisi baik dan 64,97 % kondisi rusak. Hasil inventarisasi Jati di kab. Konawe Selatan diperoleh data potensi jumlah batang 565 batang / ha atau total 4.570.777 batang dan rata rata volume 105,6454 m3/ha WG-Tenure atau total 855.393,1747 m3 . Sedangkan potensi Hasil Hutan bukan kayu ( HHBK ) jenis rotan sebannyak 32.500,559 ton pada kawasan hutan produksi seluas 90.279,33 Ha dengan asumsi potensi rata rata 0,36 ton/ ha. Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sistem sumberdaya yang bersifat multi fungsi , multi guna dan multi kepentingan serta pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat. Paradigma ini makin menyadarkan kita bahwa produk HHBK merupakan salah satu sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif paling menyentuh dengan kehidupan masyarakat didalam dan disekitar hutan. HHBK dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat didalam dan disekitar hutan dan memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Mengacu kepada Peraturan menteri Kehutanan no P.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Data produksi HHBK Kab Konawe Selatan dan Kota kendari tahun 2009 dan 2010 disajikan pada Tabel 2 dibawah ini : Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 5
Tabel 2 Produksi Hasil Hutan Bukan kayu tahun 2009 - 2010 Kab/ kota/ Tahun Rotan Batang (ton) Rotan Lambang ( Ton) Rotan Tohiti ( ton) Rotan Torumpu ( ton ) Madu Lainnya Jumlah ( ton ) 2009 Kab.Konsel 214 299 7
520 Kota
5 10
15 Kendari
2010 Kab Konsel 480
480 Kota
67,065
67,065 Kendari WG-Tenure Jumlah 1.082,065 309 766,065 7 Sumber : Statistik Dishut Prov Sultra 2011 Beberapa komoditas HHBK ( rotan, bambu, lebah madu, dll) diusahakan dalam skala rumah tangga, kelompok dan skala usaha kecil. Inisiatif imbal jasa hutan sebagai pengatur tata air dan jasa lingkungan lainnya belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan Flora Fauna Wilayah Keja KPHP Gularaya ( unit XXIV ) termasuk salah satu wilayah yang memiliki keaneka ragaman hayati yang tinggi yakni memiliki Menurut data statistic Dishut Provinsi Sultra tahun 2011 bahwa Luas Kawasan Suaka alam di Sulawesi tnggara 150.706,72 hektar dan Pelestarian alam 1.632.526,50 hektar. Namun demikian yang berada pada wilayah konsel untuk suaka alam masing masing SM tanjung Peropa 38.937 ha( anoa , mangrove), SM tanjung amolengo 610 ha( Anoa , monyet hitam ) dan SM tanjung Batikolo 4 hektar( Anoa, maleo ) dan untuk Kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah konsel termasuk Kolaka dan Bombana, yaitu TN Rawa Aopa Watumohai seluas 105.194 ha ( Rusa , anoa, babi rusa, mangrove, danau). Dikota Kendari terdapat Tahura Nipa nipa seluas 7.877,50 ( , flora pohon besar seperti Eha,Sisio,Tamate , Dao Toho, Lara wila dll dan tanaman penutup tanah, tanaman obat, Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 6
tanaman sebagai bahan baku makanan , sedangkan jenis fauna Anoa , Rusa, Kuskus, monyet, bajing, babi hutan, biawak ) Menurut data dari BKSDA Sulawesi Tenggara bahwa Potensi satwa liar yang dilindungi undang undang yang terdapat di kawasan konservasi Sulawesi Tenggara antara lain jenis satwa Mamalia( 8 jenis ) , Reptilia ( 5 jenis), Aves ( 21 jenis ) ,Mollusca ( 7 jenis ), Arthropoda ( 1 jenis ). Jenis satwa yang terbanyak adalah rusa 21.100 ekor dan yang paling sedikit Buaya muara 45 ekor. Sedangkan satwa liar yang tidak dilindungi sebanyak 14 Jenis dengan populasi terbanyak babi hutan 540 ekor dan paling sedikit gegajahan 45 ekor. Kegiatan Penangkaran Jenis Fauna yang dilindungi di kabupaten Konawe Selatan adalah rusa sebanyak 43 ekor sedangkan di kota Kendari sebanyak 48 ekor. WG-Tenure Potensi Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisat Alam di wilayah KPHP Gularaya ( unit XXIV ) yang dapat dikembangkan seperti ekowisata nanga nanga , ekowisata air terjun moramo, dan potensi jasa lingkungan lainnya. Sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah dari sector wisata. Sosial Budaya Ditinjau dari aktifitas keseharian ada perbedaan yang mendasar antara Kondisi sosial masyarakat Kota Kendari dan kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat kota kendari banyak dipengaruhi oleh kultur industry jasa dan barang serta perdagangan yang menuntut dinamika relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, sedangkan masyarkat kabupaten konawe selatan masih relatif memegang tradisi desa yang tuntutan dinamikanya relatif lebih rendah. Ditinjau dari sebarannya, masyarakat kota kendari cenderung berkelompok dalam wilayah wilayah pemukiman. Hal ini bias dipahai karena ketesdiaan lahan untuk pemukiman dikota sangat sempit, sementara pertambuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi baik dari peningkatan angka kelahiran maupun arus urbanisasi .Tipe pemukiman masyarakat di konaw selatan lebih tersebar karena kecukupan lahan diwilayah mereka masih cukup tersedia.. Terdapat selisih 41 % lebih tinggi persebaran Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 7
penduduk kota kendari disbandingkan penduduk kabupaten konawe Selatan . yang hanya rata rata 10.911 jiwa /kecamatan dari 22 kecamatan , sedangkan penduduk kota kendari rata rata 26.086 jiwa / kecamatan dari 10 kecamatan. Dari Aspek budaya , Keberadaan suku Muna di Kota Kendari cukup mendominasi menyusul suku pendatang lainnya seperti Bugis Makasar ,Buton dan Jawa . Sedangkan suku Tolaki sebagai suku asli kota Kendari masih relative lebih sedikit . Suku yang mendominasi di kabupaten konawe Selatan adalah suku Tolaki. Suku tolaki merupakan suku asli masyrakat konawe secara umum . Dilihat dari perbandingan kedua wilayah tersebut , maka aktifitas kesehrian masyarakat dikedua wilayak tersebut sangat berbeda . Suku Tolaki masih memegang tradisi bertani dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam .Hal ini dapat dilihat pada penguasaan lahan WG-Tenure sebagai sumber penghidupan mereka seperti kebun sagu dan lahan pertanian lainnya.. Pada sisi lain sumber utama masyarakat kabupaten konawe selatan disekitar kawasan hutan sangat bergantung dengan keberadan hutan disekitarnya. Mereka masih memandang hutan sebagai sumber ekonomi mereka dengan memungut kayunya untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan ekonomi mereka dengan cara memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk kayu untuk dijual . Sebagaian kecil lainnya dari masyarakat kabupaten Konawe Selatan masih menggantungkan hidupnya dengan cara memanfaatkan hasil hutan seperti madu hutan, jamur dan rotan.Demikian halnya dengan masyarakat kota kendari yang berada disekitar kawasan hutan , bagi mereka hutan adalah sumber penghidupan mereka dengan cara memanfatkan hasil kayunya. Hutan juga bagi masyarakat dikedua wilayah tersebut dipandang sebagai alternatif lahan untuk bertani dan berkebun . 3. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHP Gularaya melalui kegiatan perhutanan sosial dengan skema HTR dan HKM. Pencadangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan seluas ± 9.835 hektar berdasarkan SK menteri Kehutanan nomor SK.435/Menhut- II/2008, tanggal 26 November 2008 . Perkembangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan pasca Pencadangan areal adalah adanya IUPHHK -HTR seluas ± 4639,95 hektar dengan pemegang ijin atas nama Koperasi Hutan Jaya Lestari berdasarkan Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 8
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 1353 Tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberian ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Rakyat dalam Hutan tanaman kepada Koperasi Hutan Jaya lestari ( KHJL ) seluas 4639,95 hektar di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengesahan RKU-RKT untuk IUPHHK -HTR tersebut sudah ada , tetapi belum ada aktifitas dilapangan. Kedutaan Besar Jepang telah melakukan peninjauan lapangan 19-20 Maret 2010 kelokasi HTR KHJL , hasilnya KHJL akan dibantu pengadaan bibit dan penanaman seluas 560 hektar . Bentuk kegiatannya adalah pelatihan persemaian di Yogyakarta, pembangunan persemaian semi permanen dilokasi penanaman , pembesihan lapangan, persemaian (mengadakan bib it ), penanaman dan pemeliharaan. WG-Tenure Pemanfaatan kawasan dengan skema HKM di wilayah KPHP Gularaya sudah memasuki tahapan Verifikasi oleh Ditjen RLPS terhadap usulan Penetapan Areal kerja oleh kelompok tani. Verifikasi areal kerja HKM diwilayah KPHP Gularaya di kota kendari dilakuakn terhadap 5 Kelompok tani seluas 798 hektar masing masing KTH Nambo 100 hektar, kTH Sambuli 120 Ha , KTH Tobimeita 200 ha, Gapoktan Mataiwoi 298 ha dan KTH Abeli 80 ) Sedangkan yang berada di kabupaten Konawe selatan yang telah diverrifikasi untuk penetapan areal kerjanya adalah Gabungan Kelopok Peserta ( GKP ) Graha Lestari kec. Palangga seluas 500 ha , GKP HKm Mopokoaso 500 ha, dan 6 KTH yang belum membentuk kelembagaan seluas 150 hektar. Meskipun direkomendasikan untuk penetapan areal kerja HKM namun hingga saat ini belum ada SK Penetapan Areal Keja HKM tersebut. Pemanfaa HUtan melalui IPK hanya ada 3 IPK dengan target 3.614,09 M3 Sedangkan IUPHHK- Hutan Alam belum dijumpai di kabupaten konawe Selatan. Untuk memenuhi kebutuan atau kepentingan pembangunan non kehutanan kementrian kehutanan telah menetapkan ktntuan yang mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan , dimana kawasan hutan yang dapat dirubah peruntukan kawasan hutannya adalah kawasan hutan produksi ( HP ) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan secara permanen Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 , Page 9
( Pemukiman , Transmigrasi , perkebunan dsb ) diselenggarakan melalui mekanisme pelepasan kawasan Hutan dan relokasi fungsi, serta tukar menukar kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan luar kehutanan secara sementara dilakukan melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan tanpa mengubah status, fungsi serta peruntukannya. Penggunaan Kawasan Hutan diluar kepentingan kegiatan kehutanan secara sementara dilakukan melalui prosedur pinjam pakai kawasan Hutan . Perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tpertambangan emas adalah atas nama PT Aneka Tambang di kompleks hutan Kolono dan Laineaseluas 5992,75 ha pada areal Hutan Produksi sesuai SK Bupati Nomor 727 tanggal 11 Januari 2010 tentang IUP-E dan Pertambangan emas atas nama PT Antam WG-Tenure di Kompleks Hutan Wolasi , Konda dan Moramo Utara seluas 2898,00 ha masing masing pada areal hutan lindung seluas 2370 ,00 ha dan hutan produksi seluas 528 ha sesuai SK Bupati Konawe Selatan nomor 728 tangal 11 Januari 2010 tentang IUP- E. III. Hasil-hasil Asesment dan Analisa land Tenure 1. Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Keberadaan ini berbatasan dengan Kelurahan Utara, sebelah Kambu Kelurahan sebelah Baruga Selatan, Kelurahan Andoonahu sebelah Barat dan sebelah Timur Sadalku, jumlah penduduk 747 KK/ 3317 jiwa (Laki-laki : 1764 orang ; Perempuan : 1556 orang); mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah PNS.. kelurahan Kelurahan Masalah yang muncul dari hasil FGD adalah sebagai berikut : Adanya perbedaan persepsi (Konflik Kepentingan) antara BPN Kota Kendari dan KPH Gula Raya berkaitan wilayah hutan Nanga-nanga Kendari. KPH Gula Raya beranggapan bahwa wilayah Nanga-nanga berada dalam wilayah kawasan hutan Papalia berdasarkan TGHK dengan Surat Ketetapan No.426/KPTS-II/1997 tertanggal 30 Maret 1997 dengan No. tata batas 90/91, Sementara BPN Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 10
menganggap bahwa wilayah Nanga-nanga adalah APL berdasarkan RTRW tahun 2002 Kota Kendari yang tertuang dalam peta pengunaan lahan Kota Kendari, dari wilayah yang di klaim oleh KPH sebagai kawsan Hutan telah terbit sekitar 2- 3% sertifikat hak milik. RTRW Kota Kendari tidak sinkron Kawasan hutan. Adanya konflik kepemilikan lahan antara Masyarakat dengan KPH Gularaya. Masyarakat menganggap bahwa tanah/lahan dalam wilayah Nanga-nanga adalah tanah milik yang di wariskan secara turun-temurun sedangkan KPH Gularaya menganggap wilayah yang di tinggali oleh masyarakat adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Kepemilikan tanah oleh masyarakat di Kendari sangat di pengaruhi oleh budaya kepemilikan suku Tolaki yaitu: 1. OHOMA : wilayah perladangan berupa hamparan hutan. 2. OSEPU : Hamparan padang ilalang/ bekas perladangan yang ditinggalkan 5-10 tahun. 3. OEPE : Hutan hamparan sagu 4. Wawaraha : satu wilayah yang di buktikan dengan adanya tumbuhan jangka panjang yang masih hidup . wilayah-wilayah inilah yg sampai sekarang di tinggali oleh masyarakat. Bukti tumbuhan jangka panjang dan kuburan tua itu yang kemudian menjadi basis klaim masyarakat sebagai tanah ulayat. WG-Tenure Munculnya sertifikat kepemilikan di atas wilayah yang di klaim oleh KPH Gularaya sebagai kawasan Hutan Lindung dan hutan produksi. Umumnya sertifikat yang terbit di miliki oleh oknum penguasa lokal di Kendari ( Pimpinan partai, anggota legislatif, dan birokrat lokal, dan pengusaha lokal). Ketidakjelasan tapal batas kehutanan. Masyarakat tdk mengetahui di mana wilayah kawasan hutan. Tidak ada proses konsultasi penetapan kawasan hutan kepada masyarakat lokal. Sosialisasi tentang tentang peran dan fungsi KPH Gularaya terhadap masyarakat masih sangat minim. Harapan Masyarakat berkaitan dengan adanya konflik tenurial Kel. Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari: a. Memperjelas status lahan dan tapal batas b. KPH dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan hutan dan memastikan adanya akses masyarakat terhadap pengeloaan kawasan hutan. c. Mendorong KPH untuk melakukan pemetaan partisipatif dan sosialisasi tentang fungsi hutan. d. Menghormati kearifan lokal/adat masyarakat tentang pengeloaan hutan. Misalnya masyarakat memliki kearifan tentang Hutan larangan . Solusi yang ditawarkan : KPH Gularaya: Akan melakukan sosialisasi tentang TUPOKSI KPH dan pengelolaan sumber daya hutan. Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 11
Untuk masyarakat yang mendiami atau mengarap lahan yg merupaka kawasan hutan, KPH mendorong wilayah tersebut dalam skema pengeloaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKM, dan HTR). BPN Kota Kendari: Untuk sementara waktu tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah yang di klaim oleh KPH sebagai Kawasan hutan. Melakukan pertemuan para pihak (Pemda Kendari, BPN, KPH dan Masyarakat Nanga-nanga Kel.Mokoau) berkaitan dengan tata batas (RTRW VS Kawasan Hutan). Rekomendasi bersama ( KPH, BPN dan Masyarakat): Peninjauan tapal batas dengan melibatkan para pihak (BPN, KPH dan masyarakat nanga-nanga). 2. Desa Tanea Kec.Konda Kab. Konsel Masalah yang terjadi di desa ini adalah : WG-Tenure Adanya wilayah kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan negara dengan wilayah kelola rakyat. Adanya disharmonisasi kebijakan antara UU Kehutanan dan PERDA RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Perubahan status dari kawasan hutan negara menjadi APL tidak di ikuti dengan perubahan peta kawasan hutan oleh Dinas kehutanan Provinsi Kehutanan Sulawesi Tenggara. Solusi yang di tawarkan Wilayah yang menjadi konflik kepemilikan telah di sepakati oleh masyarakat Desa Tanea dalam skema Hutan kemasyarakatan (HKm). 3. Wawancara dengan Masyarakat (Buhari Dg Emba/Kadus IV Desa Lamomea dan Yasa Dg Serang) Kampung Bugis Desa Lamomea, Kec. Konda Kab.Konsel Pada tahun 1998, warga dari Kab. Gowa ber-transmigrasi terdiri dari 50 KK ( kurang lebih 200 orang). Proses kepemilikan tanah di lakukan dengan cara membeli dari penduduk lokal dengan di lengkapi surat keterangan tanah dari kepala desa setempat dan selembar kwitansi pembelian. Pada awal mengelola lahan yang mereka tempati mendapat pelarangan dari Dishut karena wilayah mereka masuk dalam kawasan hutan lindung. hingga sekitar tahun 2000-an sebagai wilayah kelola mereka telah di enclave. Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 12
Sekitar 16 Ha wilayah kelola masyarakat masih merupakan kawasan hutan lindung dan sampai sekarang belum mendapatkan solusi tidak di bebani pembebanan hak ( pembayaran PBB). Terjadi pemindahan patok kawasan yang di lakukan oleh oknum Dinas Kehutanan dan oknum Kepolisian ( pensiunan polisi). IV. PEMBELAJARAN 1. Adanya komitmen para pihak (KPH, BPN, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dan Masyarakat klaim kepemilikan lahan yang terjadi di kelurahan Mokoau Kab. Kambu Kota Kendari. 2. Masyarakat Desa Tanea Kec.Konda kab. Konsel menerima dengan baik skema pengelolaan hutan masyarakat sebagai salah-satu resolusi konflik. Hal ini bisa di buktikan dengan adanya areal pencadangan HKm seluas 674 Ha di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel Sulawesi Tenggara. 3. Masyarakat menerima pengetahuan baru terkait dengan isu-isu perubahan iklim dan REDD karena sangat terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah dialami saat ini. WG-Tenure 3. Masyarakat menerima pengetahuan baru terkait dengan isu-isu perubahan iklim dan REDD karena sangat terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah dialami saat ini. WG-Tenure V. Foto Kegiatan Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013
WG-Tenure Laporan Assessment Tenurial KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara, WGT - ICCO, Maret 2013 Page 14