NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH : : : : : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT JUDUL SOP : Drs. Eddy Marwoto, M.Si NIP. 196803171989101001 Pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara dengan Kendaraan Roda Dua DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Orgaisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 1. Memiliki kemampuan memadukan dan mengkoordinasikan data 2. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja 3. Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan 4. Memiliki kompetensi dan mentalitas sebagai pelayan masyarakat 5. Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik 6. Mengenal dan menguasai daerah pengawalan 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Pengarsipan 2. Data Kewilayahan/SKPD Terkait 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Seragam lapangan 5. Alat pelindung diri 6. Kendaraan Patroli 7. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 8. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan patroli PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN 1. Petugas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai SOP akan menyebabkan hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Bila pelaksanaan kegiatan tidak maksimal akan menyebabkan terus bertambahnya pelanggaran terhadap peraturan daerah A. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Mewujudkan standarisasi mutu pelayanan sesuai lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung berdasarkan standar baku sebagaimana telah ditentukan melalui peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Halaman 1 dari 11
B. 2. Tujuan Menciptakan kesamaan persepsi, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi serta kepastian hukum dalam aspek pelayanan regulatif yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pengawalan pejabat negara dan tamu negara. Dasar Hukum/Referensi 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Halaman 2 dari 11
C. Definisi 1. Pengawalan adalah suatu kegiatan/operasi pengamanan dalam rangka melindungi Pejabat Negara beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ditekankan pada aspek protokoler kenegaraan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu. 2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja atau pribadi ke negara Indonesia. 4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. 6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan. 8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. 11. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 12. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan. Halaman 3 dari 11
D. Petunjuk Operasional Dalam melakukan pengawalan terhadap pejabat negara dan tamu negara dengan kendaraan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu diperhatikan sebagai berikut: 1. Petunjuk Umum a. Mempunyai landasan hukum b. Tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) c. Dilaksanakan sesuai prosedur d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun e. Persyaratan yang harus dimiliki anggota/petugas adalah: 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya. 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat. 3) Menguasai teknik penyampaian informasi 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi. 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. 6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya. 7) Anggota/petugas harus memiliki sifat : a) Ulet dan tahan uji. b) Dapat memberikan jawaban dan memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya. c) Mampu membaca situasi. d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya. e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain. Halaman 4 dari 11
2. f. Pejabat Negara meliputi: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 9) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 10) Gubernur dan Wakil Gubernur; 11) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan 12) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. g. Tamu negara meliputi pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja atau pribadi ke negara Indonesia Petunjuk Teknis a. Anggota/petugas harus memiliki pengetahuan dan penguasaan mengenai: 1) Letak dan wilayah yang dituju; 2) Keadaan lingkungan/lalu lintas; 3) Pejabat negara dan tamu penting negara; 4) Sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban lalu lintas. b. Memakai Kartu Tanda Anggota resmi c. Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan d. Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Halaman 5 dari 11
e. f. g. h. Perlengkapan Perorangan yaitu: 1) Helm; 2) Pentungan; 3) Borgol; 4) Tameng; 5) Senjata api (bagi yang mempunyai izin). Kendaraan bermotor roda dua yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan seperti; 1) Sirine; 2) Lampu perhatian (lampu sorot); 3) Megaphone; 4) Alat komunikasi (HT); 5) Kotak P3K; 6) Kunci-kunci dan dongkrak; 7) Alat pemadam kebakaran. Pengemudi kendaraan bermotor roda dua diutamakan memiliki kopetensi pendidikan pengemudi, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Motor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor. Pelaksanaan : 1) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pegawai berdiri disamping sepeda motor. 2) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal. 3) Komandan Operasi melaporakan kepada ajudan bahwa pengawalan siap dillakukan. 4) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya dan berangkat bersamaan menuju tujuan. 5) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine dibunyikan. 6) Ketika tiba ditujuan diwajibkan untuk : a) Memberikan tanda/isyarat pelan sebelum berhenti. b) Berhenti dan parkir ditempat yang aman. Halaman 6 dari 11
E. 7) Setelah acara selesai Komandan Operasi memberikan laporan kepada ajudan bahwa kendaraan, anggota operasi dan pengawalan telah siap, selanjutnya waktu pengawalan kantor sama dengan waktu perjalanan ke tempat tujuan. 8) Setelah tiba di kantor kendaraan diparkir dan seluruh Anggota Operasi turun kemudian Komandan Operasi meberikan laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan. i. Membuat laporan tertulis hasil kegiatan pengawalan terhadap pejabat negara dan tamu negara j. Membuat laporan langsung terhadap kejadian penting yang harus segera ditindak. Prosedur Operasional 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerima perintah dari pemerintah kota perihal pengawalan terhadap para pejabat negara dan tamu negara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan Surat Perintah kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris menerima draf surat perintah dari Kabid Tibumtranmas yang kemudian dilakukan verifikasi dan paraf, lalu diteruskan kepada Kasatpol untuk dilakukan validasi. Sekretaris memberikan Surat Perintah kepada Kabid Tibumtranmas. Setelah pelaksanaan kegiatan, Sekretaris Satpol PP mengarsipkan laporan pelaksanaan kegiatan. 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memerintahkan Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat perihal pengawalan terhadap pejabat negara dan tamu negara Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meminta bantuan kepada aparat pengamanan lainnya seperti pihak Kepolisian dan Linmas untuk bekerjasama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan 4. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat menyusun rencana kegiatan seperti jadwal, strategi, dan daftar petugas (Komandan Operasi dan Anggota Operasi). Rencana kegiatan dikoordinasikan dengan pihak keamanan lainnya yaitu aparat Kepolisian dan Linmas yang sesuai dengan kewenangannya. Laporan rencana kegiatan diserahkan kepada Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat untuk dikoreksi, dan diteruskan kepada Kepala Halaman 7 dari 11
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat memberikan perintah kepada Anggota Satuan Polisi untuk mempersiapakan pelaksanaan kegiatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerima perintah dari Kepala Ketentraman Masyarakat untuk melakukan pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara dan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Setelah pelaksanaan pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara, anggota memberikan laporan lapangan yang menjadi bahan penyusunan laporan oleh Kepala Ketentraman Masyarakat. Halaman 8 dari 11
Halaman 9 dari 11
No. 7. 8. 9. 10. 11. Kegiatan Kasi Tranmas mendapatkan surat perintah pengawalan pejabat dan tamu penting dengan motor dari Kabid Tibumtranmas dan penyiapan anggota satpol untuk melakukan pengawalan Anggota Satpol mendapakna surat perintah pengawalan dengan motor dari Kasi Tranmas dan mempersiapkan peralatan dan kelengkapan pengawalan, dan setelah selesai menjalankan tugas, anggota satpol memberikan laporan di lapangan kepada Kasi Tranmas Kasi Tranmas mendapatkan laporan pelaksanaan dari anggota satpol dan menyusun laporan kegiatan pengawalan tamu dan pejabat penting. Kabid Tibumtranmas mendapatkan draft laporan kegiatan dari kasi Tranmas dan melakukan koreksi ulang, bila sudah sesuai laporan di teruskan kepada kastpol, dan laporan akan di kembalikan kepada kasi Tranmas jika masih ada yang perlu diperbaiki Sekretaris mendapatkan laporan yang sudah di tandatangani oleh Kasatpol dan sekretaris melakukan pengarsipan laporan kegiatan Kasatpol Sekretaris Selesai Kegiatan Kabid Tibumtranmas N Y Kasi Tranmas Anggota Satpol Kelengkapan Surat Perintah Surat Perintah, Seragam, Kendaraan operasional, kelengkapan lainnya Draf Laporan Pelaksanaan Draf Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Mutu Baku Waktu Output Surat Perintah Draf Laporan Pelaksanaan Draf Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Keterangan Halaman 10 dari 11
F. G. Daftar Dokumen No. 1. 2. 3. Nama Dokumen Laporan Rencana Kegiatan Surat Perintah Laporan Hasil Kegiatan Fungsi Sarana untuk melaksanakan kegiatan Legalitas formal pelaksanaan kegiatan Sarana pertanggungjawaban kegiatan Penanggungjawab Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Daftar Distribusi 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. 4. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. 5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Halaman 11 dari 11