SEJARAH RRI SURAKARTA Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta mempunyai sejarah panjang dan paling utuh dibandingkan dengan RRI mana pun. Bahkan RRI Jakarta yang kedudukannya sangat sentral pun ternyata sulit menemukan dokumentasi sejarahnya secara utuh. Hal itu sangat berbeda dengan RRI Surakarta atau yang juga populer dengan sebutan "RRI Solo". Rangkaian sejarah RRI Solo sejak masih Solosche Radio Vereenigiing yang berdiri tahun 1934 sampai dengan runtuhnya Orde Baru dengan mudah dapat dilacak sumbersumber referensinya. Sedangkan untuk era Orde Baru meskipun belum tersedia dalam bentuk buku, tetapi para pelakunya masih banyak yang hidup sehingga mudah untuk melacaknya. Akan tetapi, buku-buku, artikel, manuskrip tentang RRI Surakarta yang tersedia selama ini lebih banyak berbicara pada aspek kesejarahan. Artinya, permasalahan yang dibicarakan dalam sejumlah referensi tersebut lebih banyak mengenai apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana RRI Surakarta itu sendiri mengada atau menjadi (being). Masih sangat minim tulisan yang berbicara dari aspek kontekstualisasi atau makna kehadiran RRI Surakarta pada setiap episode waktu (zaman). Padahal studi mengenai aspek makna kehadiran suatu lembaga memiliki arti penting untuk membangun kesadaran akan nilai yang perlu diperjuangkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam manajemen organisasi modern, nilainilai yang dimandatkan tersebut selanjunya menjadi dasar untuk penyusunan rencana strategis (renstra) lembaga. Belajar dari fakta empirik tersebut, maka penyusunan buku ini dilakukan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun buku ini tetap menaruh porsi besar pada aspek kesejarahan, tetapi semua itu dimaksudkan sebagai cara untuk menggali makna sesuai dengan kontekstualisasi zaman. Ketika wacana tentang penyiaran radio tidak lagi terbatas pada peran sosialnya, tetapi sudah menyangkut aspek status kelembagaan, kompetisi dengan media lain, dan sebagainya, maka pemaknaan atas eksistensi RRI juga mengalami perkembangan. Kalau pada masa-masa lalu, pemaknaan lebih banyak dikaitkan dengan peran RRI dalam bidang tertentu dalam kehidupan sosial, kini pemaknaan lebih lebih diperluas tanpa bermaksud menegasikan pemaknaan sebelumnya. Upaya yang dilakukan adalah memberikan makna eksistensi RRI Surakarta sebagai lembaga penyiaran publik. Bagaimana pergulatan RRI Surakarta melakukan transformasi dari status sebelumnya sebagai radio pemerintah berubah menjadi lembaga penyiaran publik merupakan acuan utama pemikiran dalam penulisan buku ini. Namun, mengingat sejarah panjang RRI Surakarta, maka pembahasan mengenai transformasi menjadi radio publik tersebut tidak cukup hanya dimulai dari era Orde Baru yang secara tegas mengklaim bahwa RRI merupakan Unit Pelaksana Teknik (UPT) Departemen Penerangan (Deppen). Ibarat orang memanah, agar tepat sasaran maka konsentrasi harus diarahkan pada titik yang hendak dituju, tetapi tarikan busur ke belakang harus dilakukan semaksimal mungkin. Demikian pula upaya memaknai RRI Surakarta sebagai radio publik merupakan tujuan utama yang hendak dipaparkan dalam buku ini, tetapi agar tepat sasaran maka tidak boleh dilepaskan dari konteks masa lalunya baik ketika masih sebagai SRV, Hoso Kyoku, masa awal kelahiran RRI, masa perang kemerdekaan, era Orde Baru, hingga akhirnya menjadi radio publik. Setiap episode waktu, tentu membawa pengaruh sendiri dan membentuk karakter yang berbeda-beda.
Pada era SRV, semangat komunitas masih sangat besar sehingga berlaku kredo dari, oleh, dan untuk warga komunitas. Artinya, keberadaan radio siaran (SRV) pada waktu itu sepenuhnya berasal dari warga komunitas, dikelola juga oleh warga yang sama, dan diperuntukkan bagi kepentingan warga. Dengan menerapkan prinsip tersebut maka demokratisasi penyiaran dapat terwujud dan partisipasi penuh warga juga terfasilitasi dengan baik. Pada masa itu, warga tidak hanya menjadi konsumen siaran, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup SRV dengan berbagai cara seperti membayar iuran rutin. Dalam perspektif UU Penyiaran No. 32/2005 semangat pengelolaan lembaga penyiaran seperti itu disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Suasananya menjadi sangat berbeda ketika statusnya sebagai Hoso Kyoku yang berfungsi sebagai alat propaganda bala tentara Jepang. Hubungan antara pihak penyelenggara siaran dengan warga masyarakat tidak lagi erat seperti zaman SRV. Pada era ini, masyarakat hanya menjadi obyek, berdiri sebagai pihak yang semata-mata dilayani. Memang pada masa Hoso Kyoku, terbuka ruang yang leluasa untuk berkreasi, terutama dalam hal bersastra dan berkesenian. Kebijakan pemerintahan bala tentara Jepang yang melarang penyiaran musikmusik barat dan penggunaan bahasa Belanda maupun bahasa asing lain kecuali Jepang, pada sisi lain memang memberikan ruang kreasi yang luas bagi masyarakat Indonesia. Meskipun masyarakat diberi ruang kreasi yang luas, tetapi relasi antara masyarakat Surakarta dan sekitarnya dengan pihak Hoso Kyoku tetap berjarak. Begitu pula ketika Hoso Kyoku bubar dan kemudian melahirkan RRI, karakter lembaga penyiaran itu berbeda sekali dengan era sebelumnya. Sebagai radio yang lahir di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tentu saja membutuhkan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Dalam suasana negara yang sedang merdeka, mau tidak mau isi siarannya harus sesuai dengan semangat kemerdekaan: menyosialisasikan Kemerdekaan RI, menggelorakan semangat mempertahankan kemerdekaan, memasyarakatkan ideologi negara, membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, dan membangun identitas bangsa. Pelaksanaan siaran dengan misi yang berat seperti itu tidak mungkin terlaksana jika dilakukan dengan gaya slengekan (tidak serius) dan mengedepankan aspek hiburan. Oleh karena itu broadcaster RRI di masa awal berdirinya adalah orang-orang yang idealis, pemikir, pejuang, dan aktivis. Jejak itu dapat diketahui dari karya mereka seperti dalam Sejarah Radio Indonesia (1953), majalah Angkasawan yang sempat terbit di paruh pertama dekade 1950-an, maupun dokumen lain tentang dinamika RRI pada masa itu. Selanjutnya pada era demokrasi terpimpin, kebijakan siaran lebih diarahkan untuk mendukung program- program pemerintah dalam menyatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membangun identitas bangsa. Maka pada masa itu RRI banyak menyiarkan pidato kenegaraan, terutama dari pemimpin besar revolusi Ir. Sukarno. Memang status kelembagaan RRI pada waktu itu berada di bawah Jawatan Penerangan sehingga kalau banyak menyiarkan pidato kenegaraan masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari Jawatan Penerangan. Meskipun demikian, karena para petinggi RRI masih dipegang oleh generasi pertama dan terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, semangat juang, dan profesionalitas tinggi, maka integritas RRI masih dapat diandalkan. Keadaan menjadi berubah drastis selama era Orde Baru. Pada waktu itu status RRI berada di bawah Deppen dan posisiya hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi RRI mengikuti pola birokrasi pemerintah yang berlaku selama era
Orde Baru, yakni adanya eselonisasi jabatan. Posisi tertinggi adalah Eselon II/a untuk jabatan Direktur RRI, kemudian Eselon II/b untuk beberapa Kepala Stasiun, yaitu RRI Pusat Jakarta, Kepala RRI Nusantara I Medan, Kepala RRI Nusantara II Yogyakarta, Kepala RRI Nusantara III Banjarmasin, Kepala RRI Nusantara IV Ujung Pandang, dan Kepala RRI Nusantara V Jayapura. Struktur organisasi RRI di seluruh Indonesia adalah sama, tetapi berbeda eselonisasinya. Ketatnya rentang kendali RRI terlihat dari struktur organisasi yang hingga mencapai eselon V. Hal itu jelas sangat berpengaruh terhadap karakter penyelenggaraan siaran RRI yang kemudian cenderung kering, dan monolitik. Karakter siaran yang demikian itu akibat adanya kontrol yang sangat ketat, juga karena pemegang kendali utama RRI adalah generasi kedua dan ketiga sehingga kualitasnya memang jauh berbeda dengan generasi pertama. Di samping itu, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap karakter kepemimpinan RRI pada waktu tersebut adalah trauma politik 1965. Ketika terjadi tragedi G 30 S/PKI, stasiun-stasiun RRI menjadi salah satu tempat vital yang diperebutkan oleh pihak pemberontak dengan militer untuk saling menguasai, Kejadian masa lalu tersebut membentuk kesadaran perlunya RRI secara jekas memosisikan diri sebagai bagian dari pemerintah. Episode berikutnya adalah era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998. Pasca Suharto tumbang, pemerintahan dilanjutkan oleh wakilnya yang kemudian dilantik menjadi Presiden RI ke-3, yaitu BJ Habibie. Hanya sekitar 1,5 tahun Habibie memegang tampuk pemerintahan dan setelah itu digantikan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih melalui voting di Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) pasca pemilihan multi partai. Pada era Gus Dur itulah Deppen dibubarkan dan berimplikasi pada nasib RRI. Dengan dibubarkannya induk organisasi, otomatis RRI menjadi organisasi yang bebas, tidak lagi terikat pada ketentuan sebelumnya. Sempat muncul keinginan dari Departemen Perhubungan untuk menjadikan RRI sebagai bagian darinya, tetapi ditolak oleh angkatan muda RRI. Dalam posisinya yang bebas, RRI kemudian secara tegas memilih untuk menjadi radio publik. Pada tahap awal, posisi sebagai radio publik tersebut menggunakan status hukum sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti diatur dalam Peratura Pemerintah No. 37 Tahun 2000. . Namun, sejak lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kedudukan RRI sebagai radio publik semakin kokoh, karena dasar hukumnya tidak lagi sebatas Peraturan Pemerintah, melainkan undang-undang. Seperti diatur dalam bagian keempat UU Penyiaran, yang dimaksud dengan lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam dalam UU tersebut terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Selain RRI/TVRI, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Akan tetapi, perubahan secara kelembagaan dari statusnya radio pemerintah menjadi radio publik baru berlangsung setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik dan PP No. 12 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Perubahan secara signifikan ditandai dengan terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai perwujudan dari amanat Pasal 14 UU No. 32/2002 dan kedua PP tersebut. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan
lembaga penyiaran publik. Sedangkan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik (Pasal 1 ayat 5 dan 6 PP. No.11/2005). Dengan bentuk kelembagaan baru tersebut tampak jelas perbedaan dengan masa sebelumnya. Kini, ada wakil publik yang duduk di Dewan Pengawas sehingga memperteguh keberadaan RRI sebagai radio publik. Perubahan dari radio pemerintah menjadi radio publik tentu tidak hanya terjadi pada ranah struktur kelembagaan, tetapi yang lebih penting semestinya berlangsung di aspek isi siaran. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Penyiaran No. 32/2002 (Pasal 14), Lembaga Penyiaran Publik bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pada Pasal 3-4 PP No.11/2005 disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalannya kemudian, sejauhmana semangat dan prinsipprinsip radio publik tersebut diimplementasikan oleh jajaran RRI, termasuk RRI Surakarta. Bagaimana proses transformasi RRI dari statusnya sebagai radio pemerintah berubah menjadi radio publik. SOLOSCHE RADIO VEREENIGING (SRV): TIPOLOGI RADIO KOMUNITAS YANG IDEAL Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa eksistensi Radio Republik Indonsia (RRI) Surakarta atau lebih populer dengan sebutan RRI Solo tidak terlepas dari Solose Radio Vereniging (SRV) yang dibidani oleh Pengageng Praja Mangkunegaran. Sosok Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegoro VII merupakan aktor sentral dari lahirnya SRV. Mangkunegoro VII dikenal sebagai tokoh yang mempunyai banyak talenta (multi talent) dengan predikat sebagai pujangga, seniman, budayawan, intelektual, memiliki pengetahuan luas dan visi jauh ke depan. Sebagai perwujudan kecintaannya pada seni budaya ketimuran dalam hal ini seni budaya Jawa, pada tahun 1925 Mangkunegoro VII membina sebuah perkumpulan kesenian Jawa yang diberi nama Javansche Kuntskring Mardiraras Mangkunegaran. Kegiatan utama perkumpulan ini adalah di bidang seni karawitan, yakni memainkan alat musik (gamelan) disertai melantunkan gending-gendhing (nyanyian) Jawa, atau lebih populer dengan sebutan Klenengan. Semua itu dilakukan di lingkungan istana Mangkunegaran. Sebagaimana dikisahkan oleh Pengurus SRV dalam SRV Gedenkboek (1936), sebelum munculnya radio-radio di Nusantara, di Surakarta telah ada radio siaran yang menggunakan call sign PK2MN (Pemancar Kring Ketimuran Mangkunegaran) milik perkumpulan Javansche Kuntskring Mardiraras. Namun, fungsi radio itu masih terbatas untuk menyiarkan klenengan (gending-gendhing Jawa) dari Javansche Kuntskring Mardiraras dan menyiarkan wayang wong (wayang orang) dari Kagungan Dalem Balekambang. Peralatan teknik yang dipakai untuk menyelenggarakan siaran radio sepenuhnya milik Mangkunegoro VII. Beliau membeli peralatan itu dari sebuah stasiun radio milik swasta Belanda di Yogyakarta yang bernama Djocjchasche Radio Vereeniging
(Wiryawan, 2011: 80). Meskipun pemancar PK2MN ini beroperasi hanya secara berkala dan melulu menyiarkan seni budaya Jawa, kegiatan ini secara eksplisit dapat diartikan sebagai embrio (cikal bakal) sebagai sebuah stasiun radio siaran. Dalam perkembanganya, Mangkunegoro VII merasa tidak puas dengan keberadaan PK2MN karena kualitas audionya mengalami kemerosotan akibat dimakan usia. Maka beliau kemudian meminta orang kepercayaannya yang juga menjadi pengurus Javansche Kuntskring Mardiraras, RM Ir. Sarsito Mangunkusumo, untuk membenahi PK2MN. Setelah melakukan analisis, RM Sarsito berpendapat bahwa meskipun dilakukan perbaikan, peralatan itu tetap tidak akan memuaskan karena memang sudah tua. Biaya yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu diputuskan untuk membeli peralatan yang baru. Akan tetapi, untuk dapat membeli peralatan yang baru tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Javansche Kuntskring Mardiraras. Maka RM Sarsito kemudian mengusulkan dibentuknya suatu organisasi mandiri untuk mengurus masalah tersebut. Dengan melibatkan pihak di luar Javansche Kuntskring Mardiraras. (SRV Gedenkboek, 1936: 1-2) Usulan RM Sarsito diterima oleh kalangan perkumpulan, dan tidak lama kemudian diadakan rapat yang melibatkan pihak di luar Pengurus Perkumpulan Mardiraras. Rapat diadakan pada hari Jumat, 1 April 1933 mulai pukul 19.00 WIB bertempat di gedung Soos Mangkunegaran. Di awal pertemuan itu RM Sarsito mengutarakan cita-citanya mendirikan radio penyiaran yang baru, yaitu untuk menjunjung tinggi derajat kebangsaan Nusantara dengan mengangkat dan menyempurnakan kesenian. Sarsito berpendapat bahwa matinya kesenian akan menyebabkan merosotnya derajat kebangsaan. Gambar 1: KGPAA Mangkunegoro VII dalam kostum kebesaran militer dan Permaisuri Gusti Ratoe Timoer (Foto:Repro Koleksi Mangkunegaran)
Rapat yang dihadiri oleh 9 orang tersebut berhasil menyepakati berdirinyaPerhimpunan Radio Omroep yang diberi nama Solosche Radio Vereeniging (SRV). Pada malam itu juga berhasil menyusun personalia Badan Pengurus SRV yang selengkapnya sebagai berikut: Ketua Sekretaris Bendahara Pembantu Komisi Teknik Komisi Penyiaran Komisi Propaganda : RM Ir. Sarsito Mangunkusumo : Sutarto Hardjowahono : Liem Tik Liang : R.T. Dr. Murmohusodo : Louwson : Wongsohartono : Tjiong Joe Hok : Prijosumarto : Ir. Sarsito Mangunkusumo : Louwson : Tjiong Joe Hok : RM Sutarto Hardjowahono : Liem Tik Liang : Tjan Ing Tjwan : RT Dr. Murmohusodo : Wongsohartono : Prijosumarto Selain berhasil menyusun kepengurusan, mereka yang hadir sepakat untuk memberikan iuran uang masing-masing sebesar Rp 1,- (satu rupiah) sehingga pada malam itu sudah terkumpul modal awal bagi SRV sebesar Rp 9,-. (Ibid. hal. 4). Selang beberapa waktu setelah SRV berdiri anggotanya bertambah menjadi 100 orang. Hal itu berarti jumlah iuran yang masuk bertambah besar. Gambar 2: Gedung Soos (Societet Sasono Suko) kini terletak di sudut persimpangan antara Jalan Yosodipuro dan jalan Gajahmada. Gedung Soos sekarang menjadi Museum Pers Nasional karena pada tanggal 9 Februari 1949 menjadi tempat berlangsungnya Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang pertama (Foto: Anten, 1920)
Guna menyempurnakan siaran SRV, Sarsito menyewa pemancar PTT (Perusahaan Telepon dan Telegrap) Belanda di Bandung dengan biaya sebesar Rp 90 dan pembelian peralatan baru sebesar Rp 1.500. Namun, biaya tsb tidak dapat dicukupi oleh SRV karena kas SRV yang berasal dari sumbangan para dermawan maupun anggota perhimpunan saat itu baru terkumpul Rp 600. Menghadapi persoalan itu, akhirnya Ir. Sarsito meminta bantuan Mangkunegoro VII dan dikabulkan. Mangkunegoro VII berkenan menanggung seluruh biaya pengadaan alat pemancar tersebut. Pemancar sewaan itu akhirnya tiba di Solo pada hari Sabtu Kliwon tanggal 9 Januari 1934. Atas izin Patih Mangkunegaran, KRMT Sarwoko Mangkukusumo, untuk sementara waktu peralatan pemancar SRV ditempatkan di Pendapa Kepatihan Mangkunegaran. (Ibid. h. 5-6). Selain memperoleh pinjaman tempat, SRV juga mendapat dukungan berupa pasokan tenaga listrik untuk menghidupkan pemancar SW (Short Wave). Gambar 3: Pendapa Kepatihan Mangkunegaran pernah menjadi lokasi Pemancar SRV (Foto: Repro dari SRV Gedenkboek, 1936: 6) Siaran perdana SRV pada saat itu berupa klenengan yang disajikan oleh Javansche Kuntskring Mardiraras dan ditujukan langsung ke negeri Belanda. Siaran itu ternyata dapat diterima dengan baik, terbukti dengan datangnya telegram dari Belanda yang menyatakan bahwa siaran SRV dapat didengar di Eropa. Sejak saat itu SRV mengalami perkembangan yang cukup pesat dan anggotanya pun bertambah hingga pernah mencapai 4.000 orang. Isi siarannya pun tidak lagi terbatas pada sajian seni karawitan (klenengan), tetapi diperluas dengan sajian musik lain seperti keroncong. Tanggal 1
Februari 1934 untuk pertama kalinya SRV menyiarkan orkes keroncong yang merupakan sumbangan dari Perhimpunan Musik Keroncong Montecarlo. Kemudian pada 18 Juli tahun yang sama, SRV menyelenggarakan siaran langsung Garebeg Sekaten dengan mengumandangkan kagungan dalem gamelan "Kyai dan Nyai Sekati" dari alun-alun utara Keraton Suakarta (Ibid. h. 24-27). Setelah berhasil "menguasai angkasa" Solo dan sekitarnya dengan siaran seni budaya Jawa, SRV lalu memperluas jangkauan siaran dengan mendirikan cabang di kota lain, yang kelak berubah menjadi stasiun radio siaran mandiri. Cabang pertama yang dibuka berada di kota Jakarta pada tanggal 8 April 1934, yakni SRV Kring (cabang) Betawi yang dipimpin oleh Gunari Wiriodinoto. Di kemudian hari setelah mampu operasional mandiri, SRV Kring Betawi ini menjelma menjadi VORO (Vereeniging voor Oosterche Radio Omroep). Disusul kemudian dengan pembentukan SRV Kring Bandung pada tanggal 30 April 1934 dengan sebutan VORL (Vereeniging Oosterche Radio Luisteraars) dipimpin oleh R. Soedirjo. Setelah itu didirikan pula cabang Surabaya, VORS (Vereeniging Oosterche Radio Surabaya) dipimpin oleh Sujadi. VORS ini kemudian berubah menjadi CIRVO (Chineese en Inheemse Radioluisteraars Oost Java) pada tahun 1934. Pada tahun 1936 SRV Kring Madiun dibentuk dengan sebutan EMRO (Eerste Madiunsche Radio Omreop). Panalagawa dipercaya memimpin cabang SRV ini. Di kota Semarang SRV juga mendirikan SRV Kring yang berfungsi sebagai stasiun relay untuk wilayah Semarang. Beberapa waktu kemudian SRV Kring Semarang mendapatkan bantuan tenaga, yaitu Sutarto Hardjowahono (sekretaris perhimpunan SRV) dan menjadikannya SRV sebagai Radio Semarang, pada tahun 1936 dipimpin oleh Sujadi. Adapun SRV Kring Purwokerto dipimpin oleh Wiriosastro dan cabang terakhir yang didirikan SRV berada di Bogor, dipimpin oleh Kaprawi. Setelah SRV berdiri, beberapa waktu kemudian, tepatnya bulan Oktober 1934 di Solo berdiri SRI (Siaran Radio Indonesia). Radio SRI dikelola oleh bangsawan dari Kasunanan Surakarta dan dikenal sebagai radio yang pertama kali menggunakan kata "Indonesia". Akan tetapi, SRI tidak tergabung di dalam PPRK yang diketuai oleh Sutarjo (Wiryawan, 2011: 125). SRI berdiri berkat kedermawanan P. Suryohamijoyo dan dibantu oleh Raden Mulyadi Joyomartono yang kemudian menjadi penyiar terkemuka di SRI. Sejak awal berdirinya, SRI menerima subsidi dari NIROM dan membuka cabangnya di Kudus, Jawa Tengah berkat bantuan raja kretek setempat, Nitisemito (Sejarah Radio di Indonesia, 1953: 118-119) Pada tanggal 15 Januari 1935 SRV mengadakan kongres di Solo. Salah satu keputusan penting dari kongres ini adalah SRV harus memiliki gedung studio sendiri yang memadai untuk keperluan penyelenggaraan siaran. Karena anggaran untuk pembangunan gedung studio ini tidak mencukupi, SRV kemudian meminta bantuan kepada Mangkunegoro VII. Untuk keperluan pembangunan gedung studio ini Mangkunegoro VII menghibahkan tanah seluas 5.000 meter persegi senilai f 15.000 (lima belas ribu rupiah), terletak di kampung Kestalan atau sebelah selatan stasiun kereta api Balapan, Solo. Tanggal 15 September 1935 pembangunan gedung studio SRV mulai dilaksanakan. Peletakan batu pertama dilakukan oleh putri Mangkunegoro VII, BRAj. Siti
Koesoemowardhani. Sedangkan untuk teknik pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh arsitek Ir. FCL Van Olden. Tanggal 23 September 1936 gedung studio SRV diresmikan pemakaiannya oleh BRAj. Siti Koesoemowardhani (setelah menikah berganti nama Gusti BRA Siti Noeroel Kamaril Ngarasati Koesoemowardhani). Gedung studio SRV tersebut hingga kini masih berdiri kokoh dan digunakan untuk operasional siaran RRI Surakarta. Setelah menempati gedung studio yang baru dan megah, para pengurus SRV pun kian bersemangat dalam mengelola siaran. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan seni budaya yang hidup di tengah masyarakat. Perkumpulan seni tumbuh dengan cepat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan SRV yang hendak memajukan kesenian dan kebudayaan ketimuran melalui program siarannya. Sementara itu, pada tahun 1934 Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi izin pendirian stasiun radio NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep). Di setiap kota besar di pulau Jawa, seperti Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Jogyakarta, Magelang, Malang, dan Surabaya NIROM mendirikan semacam Stasiun Relay. Keberadaan NIROM ini dibantu oleh PTT Belanda dengan menyediakan line telepon yang menghubungkan pemancar NIROM pusat dengan stasiun relay. Berkat dukungan pemerintah Belanda NIROM memiliki peralatan dan jaringan siaran yang jauh lebih baik dibanding radio siaran milik pribumi. Pada tahun-tahun awal operasinya, siaran NIROM cenderung membidik audience warga keturunan Eropa. Namun, setelah melihat perkembangan siaran ketimuran yang disajikan oleh perkumpulan radio siaran pribumi mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, NIROM pun menjadi tergoda untuk menggarap siaran ketimuran. Maka pada tahun 1936 Nirom membuka saluran II khusus untuk programa ketimuran yang diproduksi sendiri maupun mengambil dari radio ketimuran (Wiryawan, 2011: 203). Gambar 4: Gedung Studio Siaran SRV dalam proses penyelesaian. Tiang yang menjulang sampai sekarang masih menjadi bagian dari Gedung Utama RRI Surakarta (Foto: Repro dari SRV Gedenkboek, 1936: 23)
Langkah pertama yang dilakukan oleh NIROM adalah melakukan relay siaran dari perkumpulan radio ketimuran seperti dari SRV, VORO, VORL, dan MAVRO dengan memberi imbalan dana atau istilah sekarang adalah membeli hak siar. Oleh karena itu semakin banyak jam relay, semakin tinggi pula hak siar yang harus dibayarkan oleh pihak NIROM kepada radio-radio yang di-relay siarannya. Hal itu akhirnya membuat NIROM tergoda untuk memonopoli siaran. Maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh NIROM adalah hendak menguasai seluruh siaran ketimuran mulai 1937. Jika rencana itu direalisasi maka resiko yang timbul adalah subsidi yang diberikan oleh NIROM kepada perkumpulan radio ketimuran akan dikurangi. Tentu saja rencana NIROM itu membuat gelisah di kalangan pengelola radio ketimuran karena berarti akan mengurangi pemasukan mereka yang sebelumnya tergantung pada iuran anggota. Di sisi lain, langkah NIROM itu dianggap mengingkari perjanjian yang dibuat sebelumnya bahwa pembayaran hak siar akan ditingkatkan jika jumlah pendengar meningkat, karena selama ini pajak radio (luisbijdrage) hanya dinikmati oleh NIROM sementara peningkatan jumlah pendengar itu sendiri justru lebih banyak didorong oleh siaran dari radio-radio ketimuran. (Kementerian Penerangan, 1953: 15), Kegelisahan para pengelola radio ketimuran terkait dengan dengan rencana NIROM tersebut menarik perhatian pers nasional, dan kemudian oleh Sutardjo Kartohadikusumo sebagai anggota Gedelegeerde Volksraad (Dewan Rakyat) masalah itu pada 19 Nopember 1936 dibawa ke sidang Dewan Rakyat (sekarang setingkat DPR). Usulan Sutarjo tersebut juga ditandatangani oleh Sosrohadikusumo, Prawoto Sumodilogo, Suangkupon, H.H. Kan, dan Moh. Noor. Inti usulannya agar Wali Negeri mau menetapkan suatu ordonansi untuk mengubah dan menambah ordonansi 10 September 1930 (Stbl. No. 344) agar pajak radio yang dikenakan kepada pendengar anggota radio ketimuran tidak lebih dari Rp 3 per kwartal, sedangkan untuk mereka yang tidak menjadi anggota perkumpulan sebesar Rp 4.50 per kwartal.Pada awalnya pihak Pemerintah Kolonial Belanda keberatan atas usulan tersebut, tetapi memberikan harapan bahwa penyelenggaraan siaran ketimuran akan diserahkan kepada suatu organisasi radio ketimuran. (Ibid. hal. 16) Sebagai langkah strategis untuk menghadapi rencana tersebut maka pada tanggal 28 Maret 1937 bertempat di kota Bandung, para wakil dari radio siaran VORO (Jakarta), VORL (Bandung), MAVRO (Jogyakarta), SRV (Surakarta), dan CIVRO (Surabaya) mengadakan pertemuan yang diprakarsai oleh M. Sutarjo Kartohadikusumo dan Ir. Sarsito Mengunkusumo. Salah satu keputusan penting dari pertemuan itu adalah membentuk organisasi radio yang dinamakan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran disingkat PPRK dengan ketua Sutarjo Kartohadikusumo. (Loc.Cit.). PPRK selanjutnya menjadi wadah perjuangan bagi radio-radio ketimuran dalam menghadapi tekanan NIROM yang dibantu oleh Pemerintah kolonial Belanda. Setelah berjuang lebih dari tiga tahun, pada 1 November 1940 PPRK akhirnya mendapatkan mandat penuh untuk mengelola siaransiaran ketimuran (Ibid, hal. 19). Namun, dengan kehadiran balatentara Nippon di Indonesia, pada Maret 1942 riwayat PPRK beserta anggotanya berakhir dengan sendirinya tanpa ada acara penutupan terlebih dahulu. Mengacu pada uraian di muka, dapat diidentifikasi beberapa ciri khas yang melekat
pada SRV. Pertama, SRV lahir karena dorongan kebutuhan dari lingkungan komunitas budaya Jawa di Mangkunegaran yang menghendaki agar keadiluhungan seni budaya mereka bisa didengarkan oleh kalangan yang lebih luas, yakni masyarakat di luar Pura Mangkunegaran. Kedua, pendirian SRV bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai media untuk lebih menyuarakan ekspresi budaya komunitas Jawa, terutama di lingkungan Mangkunegaran. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah membangun dan meningkatkan kapasitas komunitas, baru kemudian berpikir tentang media untuk menyuarakannya. Ketiga, organisasi SRV beserta kepengurusannya dibentuk oleh warga komunitas sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Keempat, untuk keperluan pembiayaan operasional SRV yang pertama- tama dilakukan adalah menggalang iuran dari para pengurus dan anggota perkumpulan. Hal itu menunjukkan bahwa prinsip kemandirian dalam hal pendanaan sangat diutamakan sehingga tidak tergantung pada pihak mana pun. Ketika terbentur keadaan dan harus mencari bantuan, yang dilakukan oleh para pengurus adalah mengajukan permohonan kepada Mangkunegoro VII yang memang sudah mereka ketahui memiliki komitmen yang tinggi terhadap SRV. Kelima, dalam rangka untuk memperluas jangkauan siarannya, SRV membuka cabang di berbagai daerah, tetapi kemudian cabang-cabang itu dibiarkan bertumbuh menjadi stasiun yang mandiri tanpa adanya tendensi dari pihak SRV untuk menguasainya. Ketujuh, untuk memerkuat eksistensinya dalam menghadapi tantangan dari luar, SRV beserta radio-radio siaran sejenis membentuk organisasi yang bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK). Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik tersebut, tidak dapat disangsikan lagi bahwa dalam perspektif UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sejatinya SRV tergolong sebagai lembaga penyiaran komunitas. Bahkan dapat dikatakan, SRV adalah tipologi penyiaran komunitas yang paling ideal dalam sepanjang sejarah penyiaran Indonesia. Dengan demikian, SRV layak menjadi benchmarking dalam pembangunan lembaga penyiaran komunitas di Indonesia. Sayang, siaran SRV akhirnya berhenti akibat kedatangan bala tentara Jepang yang memasuki kota Surakarta. Meski demikian, semangat perjuangan untuk memertahankan eksistensi budaya lokal, jiwa mandiri, dan semangat pemberdayaan serta penguatan kapasitas warga yang dilakukan oleh para pengurus SRV menjadi warisan yang tidak ternilai dan perlu ditransformasikan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri SRV mestinya dapat menjadi acuan bagi generasi penerus yang kini mengemban tugas di RRI Surakarta. Mengetahui Kepala RRI Surakarta Dra. Sjahbanah Bahdar, M.Si