JAGA BANSOS AGAR TAK GEMBOS
Edisi 1 2021 D A F T A R I S I 5 Tajuk Berbagai macam program pemerintah termasuk bantuan sosial telah tersalurkan untuk membantu masyarakat. Kehadiran negara ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 14 Menggagas Desa Wisata Edukasi Antikorupsi Sengguruh 16 Dedikasi Penyuluh Antikorupsi Berantas Korupsi 20 Mengintip Sisi Psikologis Perilaku Koruptif Dengan segala potensi kekayaan alam yang berlimpah untuk dikelola, masyarakat desa tentu harus didukung pula dengan berbagai pengetahuan Bagi penyuluh antikorupsi, semangat itu harus seperti pagi. Jadi walau pelatihan atau penyuluhan berlangsung siang, sore bahkan malam sekalipun, semangat yang kami tularkan adalah semangat pagi Korupsi selalu ada di masyarakat dan di setiap peradaban. Mengapa korupsi tidak pernah hilang? 22 Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi mengerahkan hampir seluruh tenaganya untuk mengawal penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah Rp405,1 Triliun Jaga dan Monitoring Bantuan Sosial o t i r g e n t I h e o l i s a r t s u l I 1 INTEGRITO
PERGI PAGIPULANG PETANGPENGHASILANPAS-PASANYANG PENTINGBERKAH PERGI PAGIPULANG PETANGPENGHASILANPAS-PASANYANG PENTINGBERKAH INTEGRITO | EDISI 3 TAHUN 2020 EDISI 3 TAHUN 2020 | INTEGRITO D A F T A R I SI 38 Gotong Royong Antar Rasa Butuh tenaga ekstra kala makanan perlu dibagikan. Apalagi, Maret 2020 virus Corona semakin merebak. Ekonomi rakyat kecil terdampak. Jogja bak kota mati. Uluran pangan pun dibagikan kaum muda-mudi. Mereka bergotong royong mengantar rasa bagi warga seketika lumpuh, 42 Bekerja dengan Benar 47 Tokoh Pers dan Humanisme 62 Mengelola Rutan KPK Menjadi tempat penahanan bagi tersangka korupsi, Rutan KPK beberapa kali diterpa isu tak sedap, bahkan dianggap tidak manusiawi Risma melihat pembenahan data dan transparansi di lembaga yang dipimpinnya mendesak untuk segera dilakukan. Kecintaannya terhadap manusia ia dapat sewaktu bersekolah di seminari menengah, sekolah calon pastor setingkat SLTA 68 Quo Vadis Revisi UU MK ? Keberadaan Mahkmah Konstitusi (MK) merupakan oase dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mengemban amanat khusus, yakni menegakkan supremasi konstitusi. Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Yuyuk Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Andriati Iskak; Redaktur Pelaksana: Hanifatun Nisa Nurrohmatia; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Zulkarnain Meinardy; Redaktur Pelaksana: Hanifatun Nisa Nurrohmatia; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Afriyeni, Siti Sharatassyah. Kontributor: Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Afriyeni, Siti Sharatassyah. Kontributor: Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; Iman Santoso; Periset Data: Sicilia Julianty Hutabarat; Embun Diniakbari; Desain & Layout & Grafis: Iman Santoso; Periset Data: Sicilia Julianty Hutabarat; Fotografer: Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Sicilia Julianty Hutabarat , Sheto Risky Fotografer: Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Sicilia Julianty Hutabarat , Sheto Risky Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integ rito@KPK.go.id; Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@KPK.go.id; Website: Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK_RI; Instagram: Website: Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK_RI; Instagram: @official.KPK; Youtube: KPK RI @official.KPK; Youtube: KPK RI 3 2 INTEGRITO INTEGRITO
WARGANET TAJUK WASPADA TUMPANG TINDIH DATA BANSOS @dudi_aprianto09 Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan PENGAWALAN terhadap PROGRAM VAKSINASI... @dedyhanza22 kawal trs pak....gk hanya vaksin ja pak klu bisa angota2 pengurusny jg @ridl_one Mental mau menang sendiri. Lagi Pandemi gini bisa-bisanya aja pada mau nyari celah buat untung pribadi. Ampun sama pejabat negara ini @ boeyah_ali Coba dluruskan kata2 VAKSIN GRATIS UTK RAKYAT.. kalau dbeli pakai dsna APBN bhkan buat Ngeri ini hutang LN lagi..tolong jangan pakai.kata2 GRATIS.. KRENA UANG APBN UANG DARI RAKYAT JUGA @yooesrizal Bingung saya, uji klis tahap 3 belum selesai tp kok sdh bisa di vaksin (sesuai penjelasan diatas) @wajidi9 Dikawal & diawasi,jgn sampai muncul kegaduhan hilir mudik yg tdk jelas juntrunganya BERBAGAI macam program pemerintah termasuk bantuan sosial telah disalurkan untuk membantu masyarakat. Kehadiran negara ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberian bantuan oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Merujuk kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Bencana (2018), terdapat sekitar 89 program pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok tidak mampu pada 2017. Pada 2020, untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pemerintah mengalokasikan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp 110 triliun. Kepedulian dan komitmen pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi rakyat miskin patut dipuji dan sudah seharusnya dilakukan. Namun bantuan yang disalurkan ke masyarakat itu belum sepenuhnya tepat sasaran. hantaman Covid-19, Di Kabupaten Banjar, Jawa Barat, misalnya, ada masyarakat yang komplain sudah didata untuk mendapatkan bansos terkait dampak Covid-19, tetapi tak kunjung menerima bantuan. Sedangkan di DKI Jakarta, beberapa penerima bansos justru orang-orang kaya, alih-alih masyarakat miskin yang membutuhkan. Hal ini lantaran adanya kelemahan, salah satunya adalah pelaksanaan program bansos Indonesia belum terintegrasi. Indonesia memiliki beragam program bantuan sosial dan subsidi dengan kerangka sistem penyaluran yang berbeda-beda. Selain kriteria penerima bantuan dan sumber data yang berbeda, sistem penyaluran dana bantuan juga cukup bervariasi dan kompleks karena melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Hal ini memunculkan masalah tumpang tindih bantuan, kesalahan eksklusi- inklusi, dan tidak efisien. tumpang tindih dan penerima bansos yang tidak tepat sasaran tersebut berpangkal dari permasalahan klasik: pendataan. Meski saat ini Indonesia telah memilki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, yang memuat 40 persen data penduduk terbawah/termiskin. Tetapi proses pengkinian, verifikasi, dan validasi data pada DTKS belum berjalan dengan baik. Padahal, terjadi perkembangan atau dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan yang berubah sangat cepat. Permasalahan berupa bansos Karena itu, perbaikan data menjadi kata kunci yang amat penting di sini. Pemerintah harus melakukan harmonisasi kebijakan, khususnya Peraturan Menteri Sosial terkait pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan. Harus ada penegasan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tindih. Juga harus agar mempertimbangkan kembali risiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi. tidak tumpang 4 5
R A N A R A N A PENYERAHAN ASET - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berfoto di atas KRI Dewaruci setelah melakukan penyerahan Barang Rampasan Senilai Rp55 Miliar kepada TNI AL. 6 7
R A N A R A N A REKRONSTRUKSI PERKARA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi pemberian suap sepeda Brompton oleh tersangka HS kepada pejabat Kementerian Sosial dalam perkara Dugaan Suap Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020. 8 9
R A N A PENAHANAN - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan LRS (Komisaris Utama PT. AIP), tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. 10 11
R A N A PENGHARGAAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menerima Penghargaan Hari Bhakti Imigrasi Ke-71 Tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM (26/01). Penghargaan ini diterima KPK atas dukungannya dalam penguatan fungsi pencegahan keimigrasian. 12 13
KOLABOR ASI Dewi Ambarwati Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 MENGGAGAS DESA WISATA EDUKASI ANTIKORUPSI SENGGURUH panutan bagi desa lain. Unsur terakhir yaitu terciptanya model belajar anti korupsi berbasis desa dan keluarga, dan membuat desa wisata edukasi yang memasukkan edukasi anti korupsi yang berbeda dengan desa wisata lain. Inovatif mencakup "Kami ingin hadirnya Sanggar SAKTI di Desa Sengguruh nantinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengkampanyekan anti korupsi. Dimulai dengan membuat galeri anti korupsi seperti lagu, lukisan, topeng dan sebagainya serta menggelar pemilihan duta anti korupsi Desa Sengguruh," papar Dewi penuh semangat. Geliat pembenahan Desa Sengguruh digawangi oleh kepala desa yang visioner, Jamhuri. Dia sangat menyambut baik gagasan dan program Sanggar SAKTI. "Kebetulan Desa Sengguruh secara visi misi, menerapkan tertib dalam artian tertib administrasi. Sehingga celah-celah untuk setiap kegiatan, sub kegiatan APBD kita itu betul-betul transparan, betul-betul diketahui oleh warga. Ini meminimalisir celah bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan itu untuk memanfaatkan dana secara pribadi atau korupsi," ungkap Jamhuri. Jamhuri juga berharap inisiatif ini tak sebatas edukasi. Nantinya perlu tahapan-tahapan yang lebih mendalam, karena SDM masyarakat bahkan SDM LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) belum pernah mendapatkan edukasi korupsi dan anti korupsi. "Saya pribadi selaku kepala desa sangat berharap program ini mulai 2021 sehingga giat untuk anti korupsi," pungkasnya. Harapan besar tersemat dalam inisiatif Sanggar SAKTI, yaitu mampu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan akuntabilitas keuangan dan kebutuhan desa. Selain itu juga dapat mengamankan desa dari potensi perilaku koruptif, menjadi pusat edukasi anti korupsi yang berkarakter Sengguruh dan mampu meningkatkan SDM desa serta bersumbangsih pada desa wisata. Semoga nanti akan terwujud desa percontohan yang memiliki kesadaran anti korupsi yang kuat, dan mampu melatih kesadaran dan kepekaan masyarakat desa dalam upaya pemberantasan korupsi. Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki segudang kekayaan alam diperkaya dengan budaya seperti topeng Malang, wayang kulit, kuda lumping hingga reog, mereka hadir menghiasi ruang terbuka hijau yang dikelola dalam bentuk Desa Wisata Sengguruh. Salah satu hal lagi yang menonjol di desa ini adalah batik khas Sengguruh, yang dikerjakan sendiri oleh warga desa. D akan diperkuat dengan unsur edukasi, pendampingan serta pengabdian di satu bidang anti korupsi. Adanya sanggar dapat menjadi tempat dimana masyarakat desa dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang korupsi, akuntabilitas pelaksanaan pemerintah desa, dan mitigasi risiko terkait adanya potensi korupsi di desa. Dengan segala potensi kekayaan alam yang berlimpah untuk dikelola, masyarakat desa tentu harus didukung pula dengan berbagai pengetahuan terkait pengembangan desa wisata dan pengetahuan anti korupsi, agar manfaat ekonomi desa yang digagas dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Inisiatif datang dari peserta Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020, Dewi Ambarwati dan rekannya. Mereka membayangkan, Desa Sengguruh tidak hanya bisa berkembang sebagai desa wisata, namun juga menjadi bagian dari wisata edukasi anti korupsi. Dewi mengusulkan bahwa Sengguruh perlu mempunyai sebuah Sanggar SAKTI (Sengguruh Anti Korupsi Tangguh dan Inovasi). "Sanggar SAKTI nantinya akan menjadi bagian dari desa wisata edukasi antikorupsi di Desa Sengguruh," terang Dewi. Saat ini Sengguruh sedang mengembangkan desa wisata yang berbasis ruang terbuka hijau (RTH) yang Dewi menjelaskan ada empat unsur yang dikembangkan Sanggar SAKTI ke depan. Unsur pertama adalah Anti, dimana warga berani mengatakan tidak terhadap korupsi baik dalam sikap maupun perbuatan. "Unsur kedua adalah Korupsi. Di sini kami ingin masyarakat desa mengenal 7 bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang, benturan kepentingan dan gratifikasi," jelasnya. Unsur selanjutnya, Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengetahui edukasi anti korupsi, potensi tindakan korupsi di desa, mitigasi risiko akibat korupsi dan menjadi 14 15
SOROT DEDIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI BERANTAS KORUPSI antikorupsi, "Bagi penyuluh itu harus seperti semangat pagi. Jadi walau pelatihan atau penyuluhan berlangsung siang, sore bahkan malam sekalipun, semangat yang kami tularkan adalah semangat pagi. Jadi sapaannya selalu semangat pagi saat menyampaikan materi dan bertemu dengan penyuluh lainnya," ucap Evi Saleha sambil tersenyum. B Evi Saleha adalah penyuluh yang telah 4 tahun bergiat memberikan berbagai materi anti korupsi seperti nilai-nilai anti korupsi, menyadarkan dampak korupsi bagi kehidupan dan meningkatkan serta membangun integritas dalam kelompok masyarakat. Sebelum mendapatkan sertifikasi, Evi mengaku sudah melakukan penyuluhan di Pemerintah Kota Bandung melalui kerjasama dengan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) KPK. Sebelum pensiun, dia telah mengabdi 42 tahun 9 bulan jadi PNS dan 16 tahun dari masa pengabdian itu dilakukannya sebagai tenaga pendidik. Sebelum pensiun, Evi yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dan Asisten Administrasi Umum di Pemkot Bandung, ikut terlibat dalam program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK tahun 2016. Saat itu Evi bertugas mendampingi Tim Korsupgah KPK turun ke daerah. Karena banyak bersinggungan dengan kegiatan Korsupgah KPK dan melekat dengan tugasnya sebagai PNS, pada masa akhir tugasnya, Evi bergabung menjadi penyuluh. Dia mengikuti E Learning di ACLC KPK agar resmi menjadi penyuluh. "Untuk teman-teman yang selama ini sudah bergerak melakukan penyuluhan anti korupsi dan mau disertifikasi, ada beberapa hal yang harus dikuti. Pertama mengkuti E Learning di ACLC KPK dengan mendaftar via online, nanti akan ada wawancara dan uji coba menjadi penyuluh," jelas Evi. E Learning ACLC, "Jadi memang perlu komitmen dari individu yang mau disertifikasi dan yang jelas tidak boleh malas," sebutnya. Dia menambahkan mengikuti E learning pun tidak dipungut biaya alias gratis. ACLC (Anti-Corruption Learning Center) KPK sendiri baru terbentuk secara resmi tahun 2019. ACLC - KPK mempunyai 3 fungsi utama, yaitu ACLC sebagai pusat wadah bagi para tenaga ahli, pengetahuan dan pengalaman (best practice dan lesson learned) di bidang Antikorupsi, kedua ACLC sebagai tempat Pusat Learning dan Outreach dan terakhir ACLC sebagai Koordinator untuk Pembelajaran Antikorupsi. Sandri Justiana fungsional lembaga sertifikasi profesi KPK menjelaskan, bahwa sebelumnya sosialisasi dan pelatihan serta program pendidikan nilai anti korupsi kepada guru, dosen, mahasiswa, ASN dan pihak lainnya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK sejak 2005. Upaya ini merupakan bagian dari salah satu bentuk program pemberantasan korupsi melalui edukasi, diantaranya adalah penyuluhan. "Waktu itu hampir tiap hari fungsional Dikyanmas berada di berbagai wilayah di Indonesia untuk membangun semangat, menyadarkan dampak korupsi, mengajak berpikir kritis dan juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membangun integritas," jelas Sandri. Dia menambahkan karena jumlah pegawai yang terbatas, saat itu KPK mulai mengatur strategi bagaimana caranya penyuluhan tetap berjalan tanpa melibatkan langsung pegawai KPK. Kemudian sejak 2007 KPK mengajak lapisan masyarakat yang punya komitmen dan kesadaran anti korupsi untuk bergabung melakukan penyuluhan anti korupsi. "Sebenarnya untuk jadi penyuluh tidak perlu harus daftar mengikuti e learning dulu. Asalkan dia punya komitmen anti korupsi, dia punya kelompok silahkan menyuluh. Tapi kami di ACLC memberikan panduan," ungkap Sandri. Lebih lanjut dia menyampaikan, program sertifikasi penyuluh sebenarnya merupakan proses pengakuan bahwa memang yang selama ini dilakukan oleh penyuluh sudah sesuai dengan standar. Proses mendapatkan sertifikasi dimulai dengan mendaftar e learning untuk mendapat panduan berupa materi, standar cara penyampaiannya dan lainnya. Dari data ACLC, saat ini terdapat 824 penyuluh yang sudah mengikuti sertifikasi dan dinyatakan kompeten. Lantas, apa manfaatnya jika penyuluh anti korupsi memiliki sertifikasi? Simak selengkapnya perbincangan "Ikutan jadi Penyuluh Anti Korupsi" pada Podkes Kanal KPK di Spotify. Menurut Evi, ada modal dasar yang harus dimiliki penyuluh untuk mengikuti 16 17
BINCANG BINCANG MENGINTIP SISI PSIKOLOGIS PERILAKU KORUPTIF K Korupsi selalu ada di masyarakat dan di setiap peradaban. Mengapa korupsi tidak pernah hilang? Apa yang mendorong orang melakukan korupsi? Teori korupsi dari tokoh Dunia Barat seperti Donald R. Cressey dengan Fraud Triangle Theory, Jack Bologne dengan GONE Theory, Robert Klitgaard dengan Teori CDMA, serta teori Willingness and Opportunity to faktor individu dan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Menariknya, faktor individu dan faktor sosial tersebut, sedikit banyak berkaitan dengan aspek psikologi seseorang. Dalam obrolan Podkes Ruang Tamu bersama Ratih Ibrahim di Spotify Kanal KPK, terungkap alasan mengapa orang memperkaya diri sendiri melalui tindakan korupsi. Ratih bercerita bahwa dia mengikuti dan menyimak berbagai informasi terkait kasus dan tersangka korupsi. Beberapa tersangka bahkan pernah dikenalnya sebelum terlibat kasus korupsi. "Saya bertemu dan berbincang dengan orang-orang yang berada di lingkaran pelaku korupsi. Kesimpulannya adalah: orang yang korupsi itu dasarnya karena serakah," ungkap Ratih. Mengacu pada pengertiannya, korupsi sendiri merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Apakah orang yang memperkaya diri melalui korupsi tersebut orang yang kurang mampu? Menurut Ratih, "Justru yang memperkaya diri sendiri itu kebanyakan bukan orang miskin, malah orang kaya raya dan powerful. Jadi dasarnya ya itu tadi, sifat serakah. Ini psikologis tidak sih? Psikologis banget karena semuanya berpulang ke cara berpikirnya." Dia menuturkan jika cara berpikir atau mindset yang ditanam adalah rasa cukup, maka seseorang akan melihat apa yang dimilikinya cukup, memiliki sesuatu yang halal, legal, sehingga sifat koruptif tidak akan timbul. Sebaliknya jika seseorang berpikir kurang atau tidak cukup, maka harta berlimpah yang dimilikinya jadi sesuatu yang kurang sehingga dia ingin terus menerus menambah kekayaannya. Sifat serakah tadi menggiring orang untuk tidak memiliki batasan apapun. "Kalau kita lihat ada orang yang sudah didakwa dalam satu kasus korupsi, ternyata jadi tersangka lagi untuk kasus korupsi yang lain. Bahkan ada yang sudah bebas, tertangkap lagi karena melakukan tindakan yang sama, korupsi. Nah, ini mengapa terus dilakukan? Karena serakah itu tidak ada limitnya dan itu akan terus dilakukan. Selain itu hukuman yang tidak mampu ternyata membendung atau menghilangkan sifat serakah itu," papar Ratih. ringan Secara psikologis orang yang korupsi melakukan rasionalisasi, yaitu menekan rasa bersalahnya dengan membenarkan pikirannya dan perilakunya, bahwa yang dilakukannya hanya sesuatu yang kecil. Jika rasionalisasi ini terus menerus dialami dan dilakukan untuk mematikan dan menumpulkan hati nuraninya dan membenarkan perilaku koruptif tersebut, ke depan secara emosi rasa bersalahnya melakukan korupsi akan hilang. "Lama-lama dia akan menjadi ahli dan semakin berani dengan jumlah korupsi yang lebih besar. Untuk mendapatkan jumlah korupsi yang semakin besar, dia membutuhkan jaringan dengan mengajak faktor kolega dan keluarganya, ini recruiting," tambah Ratih. Sementara itu di faktor kelompok, menyesuaikan diri karena orang lain di sekitarnya melakukan Faktor akan semakin kuat, apalagi orang yang punya dalam kelompok t e r s e b ut seperti melakukan yang sama. Ratih m e nj e la s ka n , "Lingkungan melakukan dan lingkungan mempengaruhi. Jadi bukan menular tapi terkondisikan." individu korupsi. kelompok kekuatan atasan hal Lantas, apakah orang yang berpotensi atau melakukan korupsi bisa dilihat secara Ternyata sepintas? tidak segampang itu melihat potensi koruptif pada seseorang. Ratih menuturkan, "Zaman sekarang orang semakin pintar. Orang bisa melatih dan mengendalikan respon personalnya sehingga tidak terlihat bahwa dia berbohong, dia licik dan memanipulasi. Apalagi jika orang termasuk orang ini yang melakukan yang sangat pintar, maka akan lebih lihai lagi menyembunyikan sifat aslinya dan menampilkan sisi yang berbeda dari semua karakter aslinya." Kalau sudah begitu manipulatif dan sangat pintar, apakah orang-orang yang korupsi itu bisa dikategorikan seorang psikopat? Apakah ada obat agar orang bisa berhenti korupsi? Cari tahu jawabannya di perbincangan seru "Koruptor Selalu Serakah", bersama Ratih Ibrahim dalam Podkes Ruang Tamu di Spotify Kanal KPK. 18 19 INTEGRITO INTEGRITO
DATABICAR A DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 Tersangka berdasarkan profesi Selama tahun 2020, KPK telah melakukan 22 Anggota DPR/DPRD RI 4 Kepala Lembaga/ Kementerian 31 Swasta 1 Komisioner 111 Penyelidikan 91 Penyidikan 75 Penuntutan 20 Lain-Lain 8 Walikota/ bupati/ wakil 18 Pejabat Eselon 1,2,3,4 Pengaduan Masyarakat 92 Inkracht 108 Eksekusi KPK menerima Total 4.021 laporan pengaduan masyarakat dan 2.206 laporan di antaranya merupakan pengaduan terkait tindak pidana korupsi 20 21
UTAMA JAGA BANSOS AGAR TAK GEMBOS KEDEPUTIAN PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENGERAHKAN HAMPIR SELURUH TENAGANYA UNTUK MENGAWAL PENGGUNAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL ANJA NEGARA SEJUML AH RP 405,1 TRILIUN SEBAGAI UPAYA MENANGANI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA . MEMPERBAIKI SISTEM DI HILIR, JUGA MEMASTIKAN DI HILIRNYA ATAU PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KE MASYARAKAT BERJAL AN DENGAN BAIK. 22 23
UTAMA S "SAYA tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar. Tolong pemerintah daerah ke alamat saya. Saya tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, maupun Bantuan Sosial Tunai. Sembako baru sekali dapat dari kelurahan. Padahal kartu keluarga saya sudah didata oleh Rukun Tetangga. Saya tidak tahu dikasihkan ke kelurahan atau tidak. Sudah tiga bulan lebih saya kena dampak corona." Begitulah bunyi pesan aduan dari anonim, warga Kabupaten Banjar, Jawa Barat, yang masuk ke Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA ID) pada 18 Juni 2020. Saat itu juga, admin JAGA ID merespons pesan tersebut dengan mencocokkan data pengirim serta menyampaikan bahwa keluhan akan diteruskan ke pihak yang berwenang, yakni Pemerintah Kabupaten Banjar. "Dalam balasan itu, kami juga menyertakan edukasi," kata petugas JAGA ID KPK, Elisabeth Medina, pada 6 April lalu. Menurut dia, tak masalah pengirim keluhan tanpa menyertakan namanya alias anonim. Sebab, tiap warga yang menggunakan akun di JAGA ID telah sebelumnya telah daftar dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan data lainnya sehingga admin bisa mengetahui identitas asli dari situ. Keluhan yang diteruskan admin JAGA ID tersebut kemudian direspons Inspektorat Jenderal Kabupaten Banjar pada 7 Juli 2020. Isinya menerangkan bahwa Ibu M, yang tadinya melapor sebagai anonim, memang tidak terdaftar sebagai penerima BLT, BST, maupun PKH. "Namun yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah daerah berupa sembako dan uang tunai yang sudah disalurkan sekali," demikian keterangan petugas Itjen Kabupaten Banjar. Itjen Kabupaten Banjar juga melampirkan foto penyerahan bantuan. Sang pengadu tentu saja bisa merespons kembali jawaban tersebut. Elisabeth mengatakan aduan seperti Ibu M ini banyak sekali diterima tim JAGA ID selama masa pandemi. JAGA ID merupakan portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi ini bertujuan mendorong partisipasi, akuntabilitas, respons, dan transparansi dari pemerintah serta masyarakat yang diluncurkan sejak 2016. Keputusan pemerintah pada April 2020 lalu yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja triliun sebagai upaya Negara sejumlah Rp 405,1 menangani dampak penyebaran virus corona membetot perhatian Pahala Nainggolan. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi itu meminta para anak buahnya fokus terhadap penggunaan alokasi dana yang hampir seperempat nilai APBN tersebut, termasuk tim JAGA "Terjadi perubahan anggaran besar-besaran, ada pembagian APBN untuk penanganan Covid-19," kata petugas JAGA ID lainnya, Humam Faiq. ID. ke pemerintah kabupaten/kota atau kementerian terkait serta ke petugas Koordinator Wilayah Kedeputian Pencegahan KPK, Humam menyatakan data aduan yang masuk ke JAGA ID juga dibagi ke tim Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin Syahdu Winda. Tim ini mengkaji tata kelola pelaksanaan program perlindungan sosial dalam penanganan dampak virus corona. "Tim Litbang memperbaiki di sistemnya atau hulu. Sedangkan kami di JAGA ID mengawal supaya bantuan sosial ini tersalurkan ke masyarakat atau hilirnya," ucap Humam. Selain diteruskan Pelaksana tugas juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, menyatakan persoalan utama dalam penyelenggaran bantuan sosial hingga saat ini adalah akurasi data. "Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi JAGA Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos seperti: bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih serta tidak transparan," ujar Ipi. Selama 2020 itu, JAGA ID menerima 1.982 keluhan aktif. Dari jumlah itu, 661 telah selesai. Topik yang paling banyak dikeluhkan adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat, bantuan yang diterima kualitasnya jelek, serta lainnya. Tiga provinsi yang paling tinggi menerima keluhan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota yang banyak menerima aduan yakni Kota Surabaya, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. Dari kajian Tim Litbang yang kini berubah nama menjadi Tim Monitoring, persoalan tersebut berpangkal dari pendataan, salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak terbarui sesuai data kependudukan, serta minimnya informasi tentang penerima bantuan. Ipi mengatakan KPK telah merampungkan kajian atas pengelolaan data di Kementerian Sosial. dia, KPK menemukan data di dua direktorat jenderal di Kementerian Sosial berbeda. "Karenanya KPK mendorong Kemensos untuk internal mengintegrasikan kedua data tersebut. Selain integrasi data itu, Kemensos dengan data daerah, data hasil pendataan Kementerian Desa PDTT, data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, masih lemah," ujar Ipi. Menurut pendataan, Selain lainnya dalam potensi penyelenggaraan bantuan sosial juga terjadi dalam belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya. Dalam pengadaan barang, kata Ipi, KPK juga memitigasi potensi timbulnya gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan persoalan kerawanan penyedia atau vendor tertentu untuk penyaluran bantuan sosial, benturan kepentingan dari para pelaksana, hingga pemerasan dan penggelapan bantuan. timnya segera merampungkan akurasi data penerima bantuan sosial atas rekomendasi KPK. Saat awal menjabat sebagai Menteri Sosial pada 23 Desember lalu menggantikan Juliari Batubara yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam dugaan korupsi bantuan sosial, Risma mengakui tak mudah memperbaiki data. "Tapi bukan tidak bisa dilakukan. Memang berat, saya tahu, tapi saya harus mencobanya," ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan tak selalu membagikan bantuan berupa uang. "Karena uang ini kan ada batasnya," tutur Risma.Ia sedang memikirkan untuk memberdayakan para warga yang kurang mampu tersebut alias para penerima manfaat. "Tidak bisa mengandalkan bantuan sosial terus. Agar bisa dapat uang, harus kerja. Saya ingin mengajarkan ke penerima manfaat bahwa mereka bisa bekerja," ucapnya. Risma sedang merancang program pelatihan khusus kepada penerima manfaat ini agar mereka mendapat penghasilan tambahan. Ia akan mengandalkan 41 balai latihan kerja yang tersebar di berbagai provinsi untuk memberdayakan para penerima manfaat.** Dia juga mempunyai gagasan untuk 24 25
UTAMA PADU PADAN DATA BANTUAN SOSIAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENEMUKAN PERSOAL AN UTAMA DAL AM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERUPA AKURASI DATA . MENDORONG KEMENTERIAN SOSIAL UNTUK MEL AKUKAN PERBAIKAN DAN TERUS MENGAWAL PEMERINTAH DAL AM PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL YANG LEBIH TEPAT SASARAN GUNA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA . T TATA kelola bantuan sosial menjadi fokus kajian tim Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Mei 2020 lalu. Tim yang kini berada di bawah naungan Direktorat Monitoring Kedeputian tersebut berfokus Pencegahan KPK terhadap pelaksanaan program perlindungan sosial dalam penanganan dampak virus corona. Ketua tim kajian, Syahdu Winda, mengatakan anggotanya menelisik penyaluran bantuan sosial reguler, keluarga miskin harapan, beras, sembako, uang tunai, dan lainnya. Direktorat Monitoring kemudian mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Terluar, serta Kementerian Koordinator Bidang ini, diskusi dan tengah pandemi Perekonomian. Di wawancara seluruhnya dilakukan secara daring. Meski begitu, Winda, Dwi Indriastuti, Julius Ferdinand, Sarah Azzahwa, dan Budi Rustandi tetap bisa merampungkan kajian pada November tahun lalu atau sekitar enam bulan saja. Menurut Winda saat awal-awal diskusi dengan para stakeholder, timnya langsung bisa mengidentifikasi persoalan terdapat di pendataan dan verifikasi. Akibat permasalahan itu, penyaluran bantuan sosial tumpang tindih, dan tidak transparan. Padahal, pemerintah menetapkan anggaran untuk program perlindungan sosial ini mencapai Rp 203,9 triliun atau 29,90 persen dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penanganan Covid-19. Sebagian program merupakan bantuan sosial berkelanjutan (reguler) dengan penambahan target penerima selama masa pandemi dan sebagian lainnya program khusus di masa Covid-19. "Tiap direktorat menggunakan data yang berbeda," ucap Winda pada April lalu. tidak tepat sasaran, jumlah Pemerintah Indonesia memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari basis data terpadu pada 2015. DTKS memuat 40 persen data penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah menggambarkan kesejahteraan terbawah alias termiskin. Namun, proses pemutakhiran, khususnya verifikasi dan validasi data terpadu tersebut belum berjalan optimal. Hanya 29 dari 514 atau 5,6 persen pemerintah daerah yang melakukan pembaruan data. tim Direktorat Monitoring, Dwi Indriastuti, mengatakan kajian KPK menyoroti permasalahan di beberapa isu, meliputi: akurasi dan validitas data; informasi; integrasi data dan sistem transparansi regulasi serta pendataan, mekanisme verifikasi, dan validasi. "Waktu kami masuk, masih banyak data yang tidak padan. Kalaupun padan, tidak diperbarui, Misalnya banyak yang sudah meninggal tapi masih masuk di data itu," ucap Indri. yang Anggota data; Dalam isu akurasi dan validasi data, tim kajian menemukan permasalahan belum padannya DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasakan hasil pemadanan DTKS Kementerian Sosial pada Januari 2020 dan Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2020, dari 97.204.424 data, masih terdapat 17,28 persen yang tidak padan. Sementara itu, dari 82,72 persen DTKS yang sudah padan tersebut, terdapat 1,06 juta data ganda dan 234 ribu yang sudah meninggal. Dari data yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga lainnya, baik kepala keluarga, suami, istri, atau anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS. Menurut Winda, ketidakpadanan DTKS bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Sosial. Namun, pembaruan DTKS merupakan kewajiban masing- masing pemerintah daerah. "Sebelum pandemi, persoalan ini tidak mengemuka. Namun saat pandemi ada perluasan penerima bansos, kita butuh data siapa saja yang terdampak tapi ternyata tidak update," ujar Winda. Tim kajian menemukan masih adanya data ganda dan data penerima bantuan sosial reguler yang tidak masuk DTKS. Bantuan sosial reguler tersebut yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI - JK). Rinciannya, PKH 8,84 persen atau 884.417 keluarga penerima manfaat, BPNT/Kartu Sembako 1.096.844 atau 5,78 persen, dan PBI - JK sekitar 28,9 juta. 26 27
UTAMA Sebelum pandemi, persoalan ini tidak mengemuka. Namun saat pandemi ada perluasan penerima bansos, kita butuh data siapa saja yang terdampak tapi ternyata tidak update. "Hal ini disebabkan proses pengumpulan data yang tidak didesain berbasis NIK sejak awal," kata Winda. temuan belum terintegrasinya data bansos reguler di internal Kementerian Sosial maupun data bansos khusus Covid-19 antar- kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tim kajian menjumpai tumpang tindih penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemadanan di internal Kementerian Sosial, masih ditemukan data ganda penerima bantuan sembako/ BPNT. Sedangkan berdasarkan pengelolaan bantuan sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tim menemukan Permasalahan data juga memicu penerima bantuan sosial reguler juga menerima bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa. "Ini disebabkan pendataan dan pengelolaan data yang tidak terpadu di tingkat daerah sampai pusat," ucap Winda. Menurut dia, masing-masing direktorat jenderal mengelola program bantuan sosial. Di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial misalnya, memiliki prgram bantuan pangan non tunai atau dikenal dengan Kartu Sembako. Sedangkan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Perlindungan dan mempunyai Program Keluarga Harapan. Masing-masing direktorat ini membangun sistem data sendiri. Di Kementerian Sosial juga masih ada Pusat Data dan Informasi yang mengelola data Kesejahteraan sosial. "Nah itu yang enggak terintegrasi. Harusnya semua data mengalir ke Pusdatin, tapi kenyataannya jenderal tidak. Secara sistem tidak bisa disatukan," kata Winda. Padahal, pemerintah daerah rata-rata menggunakan data dari Pusdatin Kementerian Sosial untuk melaksanakan program bantuan sosial. Dari isu transpransi, tim pengkaji menemukan belum tersedianya akses publik satu pintu terkait data penerima bansos. Pemerintah juga belum menyediakan dashboard informasi progres penyaluran bansos secara lengkap. Adapun dari sisi regulasi, tim menjumpai disharmoni regulasi pendataan, yang mengakibatkan proses pemutakhiran DTKS tidak berjalan dengan optimal di daerah. 28 29
UTAMA Rencana Kementerian Sosial melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS pada 2021 secara sentralistik juga tidak sejalan dengan regulasi pendataan serta regulasi yang telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Rencana pemutakhiran DTKS terpusat berpotensi tidak efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih besar dan tumpang tindih pembiayaan APBN dan APBD. pendataan tersebut, KPK mendorong Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki akurasi DTKS, mengintegrasikan data penerima bansos reguler dan bansos Covid-19 dalam satu basis data. Komisi antikorupsi juga mendorong pemerintah membuka akses yang terpadu dari berbagai pengelola program bansos yang berisi data penerima dan penyaluran bansos. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS. Pemerintah Atas permasalahan rekomendasi dikirim," kata Indriastuti. Ia sempat menagih ke Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, namun rencana aksi tersebut masih dibaca detail oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma menyatakan sudah menerima rekomendasi dari KPK sejak Desember akhir. Ia juga sudah tahu persoalan penyaluran bantuan sosial ada di padu padan data. "Kita seolah-olah ngomong data, padahal di ujung-ujungnya masalah uang. Mungkin orang melihatnya berbeda," ujar mantan Wali Kota Surabaya itu. Dia memastikan akan memprioritaskan perbaikan dan padu padan data terkait dengan bantuan sosial tersebut. "Minimal akhir April sudah keluar data yang benar," kata Risma. Dengan segala usaha yang luar biasa dari para pegawanyai dan berbagai pihak, Risma mengatakan data yang benar tersebut sudah mulai teridentifikasi. Ia mengaku memimpin rapat perbaikan data ini hampir tiap pekan. "Mungkin ada pihak yang tidak, bukan tidak mau, tapi tidak mengerti tujuanku membetulkan data itu sesuai rekomendasi KPK maupun BPKP. Alhamdulillah itu hampir bisa selesai," ucapnya. Bahkan dia menambah target baru yang disusulkan daerah.** juga harus menyusun mekanisme pembiayaan pendataan dan verval 2021 melalui mekanisme dana dekonsentrasi dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan. Dengan alokasi dana untuk pemerintah daerah masing-masing, tercipta efisiensi dan keberlanjutan pemutakhiran data akan terjamin. "Pemerintah daerah akan memiliki rasa kepemilikan data jika yang menyusun mereka sendiri," ucapnya. KPK sudah mengirimkan rekomendasi ini ke Kementerian Sosial per Desember 2020. Namun hingga awal April 2021, Kementerian Sosial belum menyerahkan rencana aksi dari rekomendasi tersebut. "Harusnya rencana aksi diserahkan ke kami paling lambat sebulan setelah diharapkan 30 31
JEJAKKASUS DANA HIBAH YANG DIRASUAH 18 Desember 2018 KPK mengamankan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama 11 pihak lain terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Para pejabat yang memiliki peran untuk strategis melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para demi mewujudkan atlet prestasi olahraga nasional, memanfaatkan justru kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasioanal KONI. Sembilan bulan kemudian, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga kala itu yaitu Imam Nahrawi sebagai tersangka. Imam diduga terlibat dalam transaksi kotor tersebut dan menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Berikut perjalanan kasus korupsi Imam Nahrawi 18 Desember 2018 KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan dan menetapkan 5 orang tersangka Majelis hakim menilai Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy. 18 September 2019 KPK menjerat Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus tersebut setelah menemukan berbagai bukti dan keterangan yang menguatkan Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018. Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.348.435.682 dari sejumlah pihak. 27 September 2019 KPK menahan Imam Nahrawi sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan perdana Oktober 2019 Imam Nahrawi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK 12 November 2019 Hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Imam. Hakim menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur 26 Juni 2020 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menilai Imam terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan 32 33
INKR AH Nurdin Basirun Gubernur Kepulauan Riau Kock Meng Pengusaha Budy Hartono Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Mujib Mustofa Direktur Utama PT Navy Arsa Sejahtera PERKARA PERKARA PERKARA Menerima suap sebesar Rp45 juta dan SGD Suap kepada mantan Gubernur Kepulauan PERKARA Suap kepada Direktur Umum Perusahaan 11.000 secara bertahap terkait izin prinsip Riau, Nurdin Basirun sejumlah uang senilai Membantu Gubernur Kepri Nurdin Basirun Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri dan Rp45 juta dan SGD 11.000 berkaitan dengan menerima suap senilai Rp45 juta dan SGD Risyanto Suanda sebesar USD 30.000 terkait menerima gratifikasi senilai Rp4,22 miliar dari izin prinsip pemanfaatan laut dan lokasi 11.000 persetujuan impor hasil perikanan berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 reklamasi di wilayah sekitar Kepulauan Riau. selama masa jabatannya VONIS VONIS VONIS VONIS Pidana 4 tahun penjara, denda Rp200 juta Pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan pidana subsider 3 bulan penjara denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara Pidana 4 tahun penjara, pidana denda Rp200 Pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan pidana juta subsider 3 bulan penjara serta uang denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pengganti Rp4,228 miliar subsider 6 bulan, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun Zaindin Hasan Bupati Lampung Selatan PERKARA VONIS Menerima suap Rp72 Pidana 12 tahun miliar, gratifikasi Rp7 penjara, denda Rp500 Andi Taswin Nur Staf administrasi PT INTI Dolly Parlagutan Pulungan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Pieko Nyotosetiadi Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo miliar, dan pencucian uang terkait sejumlah proyek insfrastruktur di juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp66,7 miliar PERKARA PERKARA Kabupaten Lampung subsider 2 tahun penjara, Memberi suap kepada Andra Yastrialsyah PERKARA Memberi suap kepada mantan Direktur Utama Selatan pencabutan hak politik Agussalam selaku Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 71.000 dan SGD 96.700 Menerima suap dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi, sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp3,55 miliar PTPN III Dolly Parlagutan terkait persetujuan kontrak jangka panjang pembelian gula VONIS selama 3 tahun VONIS VONIS Pidana 6 tahun penjara dan pidana denda Pidana 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara Pidana 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp50 Rp300 juta subsider 6 bulan juta subsider 2 bulan penjara 34 35
SINIAR PUISI UNTUK SITI SALEMAH BIMA , PEMUDA ITU BERUSIA 22 TAHUN. SEORANG SARJANA YANG TENGAH MEWUJUDKAN HAJATNYA , MENGEL ANA MENCARI PENGAL AMAN HIDUP SEBELUM BERJIBAKU DI DUNIA KERJA . TEL AH BEBERAPA TEMPAT IA SINGGAHI SEBELUM AKHIRNYA MENAPAK DI PUL AU LOMBOK. M Meninggalkan kediaman Pak Made, Bima melanjutkan perjalalannya ke Padang Bai. Dari sana dia menyeberang menggunakan kapal fery menuju Pelabuhan Lembar Lombok selama 6 jam. Sesampainya di pelabuhan, Bima melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum menuju Terminal Mandalika, terminal terbesar di Nusa Tenggara Barat. Di terminal, Bima mendapat pengalaman kurang menyenangkan dari seorang supir angkot yang ditumpanginya, Munarep. tidak ada kembaliannya lima ribu, jadi uang dua puluh ribunya saya ambil saja ya. Kalau mau kembaliannya cari sendiri uang pasnya," ucap Munarep sambil memasukkan uang dua puluh ribu itu ke saku bajunya. "Mas, saya sudah bekerja dan menabung hingga rumah. mampu membeli Jiwanya ingin berpetualang, tapi kesempatan untuk mengikuti jejak Bima, tak bisa diwujudkannya. Pekerjaan membelitnya. "Sebagai abdi negara, sudah tidak jamannya lagi untuk titip absen dan bermalas-malasan kaya dulu Bim," tegas Lalu. Kedua sahabat lama itu saling bercerita setelah dua tahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Lalu menjelaskan dia mengenal Bu Saimah karena dengannya. katering berlangganan Katering itu biasa diantar oleh Siti Salemah, anak Saimah dan Munarep. "Ah, saya juga lagi cekak pak. Ya sudah saya cari tukarannya dulu," sahut Bima kesal. Turun dari angkot, Bima melepas rasa laparnya di warung makan kecil yang bersih dekat terminal. Di sana dia menunggu temannya, Lalu. Namun, Bima kembali mendapat hal yang tidak menyenangkan dari Munarep yang ternyata suami Bu Saimah pemilik warung itu. "Sebentar lagi teminal ini akan tutup. Warung saya tutup setelah nak Bima selesai. Kalau temannya masih lama, saya bungkuskan saja nasi untuk bekal nak Bima ya. Ini masih ada sisa dagangan, biar tidak perlu saya bawa pulang," kata Bu Saimah. Belum sempat Bima menjawab, Munarep langsung menyambar, "Loh, tidak bayar? Masa pemuda segar bugar berpenampilan mentereng ini dikasih gratisan!" Tak mau terlibat perdebatan lagi dengan Munarep, Bima langsung menyodorkan uang kepada Bu Saimah. Sejurus kemudian, Lalu datang menjemputnya. Bu Saimah memiliki seorang anak gadis, Siti Salemah namanya. Siti gadis cantik yang sangat menyukai puisi. Puisinya bahkan sering dimuat koran lokal. Hebatnya lagi, Siti juga bergabung dalam grup musikalisasi puisi. "Lewat puisi saya bisa mengkritik banyak hal, termasuk kebencian saya terhadap korupsi, Kak Bima," jelas Siti saat Bima berkenalan dengannya. Setelah pulang mengantar katering, Siti bercerita ke ibunya soal teman Lalu yang bermana Bima, "Orangnya ganteng inaq (ibu)" ujarnya malu-malu. Melihat anak gadisnya memuji pemuda Jakarta yang mampir ke warungnya, Bu Saimah menyahut, "Tak baik perempuan berkata begitu, nanti dengar amaqmu (ayahmu), bisa marah dia," tegurnya dengan halus. Lalu, teman Bima ini seorang pria muda yang gigih dan bekerja sebagai pegawai negeri. Sejak kuliah dia Amaqnya yang baru masuk langsung menyambung, "Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak usah kamu repot-repot cari pasangan Siti. Amaq sudah carikan pasangan yang pas untukmu. Amaq ingin jodoh yang terbaik, biar hidupmu tidak susah. Kamu harus menikah dengan laki-laki berada. Bukan laki-laki penyair yang cuma gemar berpuisi, mengumbar kalimat-kalimat manis tapi tak bisa mencari uang!" "Maksud amaq, Busron? Dia hanya teman biasa, amaq. Dan dia laki-laki bertanggung jawab. Dia mengurus inaqnya yang sakit-sakitan seorang diri dan jangan amaq sebut dia pengangguran, karena dia membuat aneka kerajinan dan banyak orang-orang kota yang memesan kepadanya," jelas Siti sewot dan kesal pada amaknya. Busron, teman Siti sejak kecil yang punya minat sama dengannya. Pria sederhana yang gandrung pada puisi, bahkan menjadikan kumpulan puisinya dalam buku. Dia selalu setia memberi Siti tumpangan di sepedanya. Terlebih setiap mereka menuju komunitas puisi yang mereka ikuti. Walau Siti menolak dijodohkan, Munarep yakin menjodohkan justru anaknya dengan pria kalangan keluarga bangsawan. Harapannya perjodohan itu akan memperbaiki masa depan anaknya karena menikah dengan bangsawan kaya, Lalu Ketuk Manaf. Seorang pemuda dari keluarga kaya yang suka menghambur- hamburkan uang untuk kesenangan. semakin itu Lalu Ketuk Manaf yang sudah mendapat lampu hijau dari Munarep, mendekati Bu Salimah di warungnya. Dia berharap mendapat dukungan perjodohan dirinya dengan Siti. "Sebagai ibunya kan bisa bantu Sementara membujuk Siti agar mau saya peristri. Kalau nanti Siti sudah jadi istri saya, warung ini bisa saya perbesar, angkot Pak Munarep saya ganti yang baru, kalau perlu tambah lagi biar bisa disewakan," desaknya. Bukannya senang, tawaran Ketuk Manaf justru ditolak menatah-mentah oleh Bu Saimah, "Ah, tidak perlu repot Lalu Ketuk Manaf. Bagi kami hidup seperti ini sudah cukup bahagia. Selain itu yang mau menikah Siti bukan amaq dan inaqnya. Kalau Siti tidak setuju saya tidak bisa memaksa." "Masa mau hidup begini-begini saja. Hidup itu perlu perubahan, biar tambah maju usahanya, makin kaya dan punya kehormatan," bujuk Lalu Ketut Manaf. "Buat apa mendapatkan semua itu kalau dengan cara yang tidak sesuai dengan hati. Kehormatan itu hanya pantas diberikan pada orang-orang yang jujur, yang tidak cari keuntungan sendiri atas penderitaan atau kepentingan orang banyak," tolak Bu Saimah tegas. Bicara kejujuran, Busron akhirnya mengakui perasaan khususnya pada Siti. Pengakuan itu disampaikan Busron saat dia, Siti dan Bima berkunjung ke Dusun Sade di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak yang sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok. Jujur adalah sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain, saat kita selalu menjunjung tinggi kejujuran. Kalau boleh jujur, Munarep bapaknya Siti memang punya perilaku yang menyebalkan. Lantas apa karena sifat bapaknya, Busron gagal mempersunting Siti? Apakah Siti menerima lamaran Lalu Ketuk Manaf? Lantas bagaimana nasib Busron? Simak kisah perjalanan Bima di Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode "Puisi untuk Siti Salemah" pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK. Sampai jumpa. 36 37
MOZAIK GOTONG ROYONG ANTAR RASA BUTUH TENAGA EKSTRA KAL A MAKANAN PERLU DIBAGIKAN. APAL AGI, MARET 2020 VIRUS CORONA SEMAKIN MEREBAK. EKONOMI SEKETIKA LUMPUH, RAKYAT KECIL TERDAMPAK. JOGJA BAK KOTA MATI. ULURAN PANGAN PUN DIBAGIKAN KAUM MUDA -MUDI. MEREKA BERGOTONG ROYONG MENGANTAR RASA BAGI WARGA . tradisi memasak bersama dikembangkan komunitas Ketjil Bergerak (KB) melalui program Dapoer Bergerak (DB). Komunitas ini meyakini memasak tak hanya melibatkan sejumlah bahan makanan. Ada berbagai peran yang bisa dikerjakan secara bergotong royong saat pelaksanaan memasak. Sebuah "Ini warisan nenek moyang yang masih hidup dan dihidupi di berbagai daerah di Nusantara, mencerminkan semangat gotong royong, membantu secara sukarela, lung tinulung untuk sesama," ungkap Invani Lela Herliana salah satu pendiri KB di Yogyakarta. awal pandemi Covid-19 (April 2020) membuat jalanan di Jogja sunyi dan sepi. Masyarakat takut keluar rumah, kalaupun ada, mereka adalah orang-orang yang terpaksa keluar rumah untuk bekerja. Kata Vani, jika tak kerja maka tentu mereka tak bisa memberi makan bagi keluarga. Dari keadaan itulah DB membuat program #UluranPangan selama hampir dua bulan. "Awalnya anggota KB banyak yang bisa masak, lalu dari situ kami bekerja sama dengan Jaringan Kampung Jogja Kepada integrito dalam wawancara secara tertulis, Vani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa situasi di 38 39
MOZAIK membuat Uluran Pangan, membagikan makanan di 30 kampung di Jogja dan orang-orang yang tinggal di jalanan di hampir seluruh penjuru kota Jogja," ujar Greg Sindana yang juga merupakan pendiri komunitas Ketjil Bergerak (KB). Greg menceritakan bahwa berdasarkan riset yang mereka lakukan, ada banyak orang yang hidupnya di jalan. Disebutkannya, ada tukang becak yang tidur di becaknya dan pulang seminggu sekali. Ada pula buruh gendong Pasar Beringharjo yang tidur di emperan toko, serta banyak pemulung, gelandangan, dan pengamen yang memang hidupnya di jalanan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan makanan enak, sehat, dan bergizi Ini warisan nenek moyang yang masih hidup dan dihidupi di berbagai daerah di Nusantara, mencerminkan semangat gotong royong, membantu secara sukarela, lung tinulung untuk sesama, Vani Vani Uniknya, #UluranPangan yang diberikan oleh teman- teman Dapoer Bergerak dimasak sendiri dengan bahan- bahan tradisional, serta mempertimbangkan cita rasa dari masakan tersebut. Alasannya sederhana, kata Vani, setiap orang berhak untuk mendapatkan makanan enak, sehat, dan bergizi yang mungkin tak terbeli bagi kelompok masyarakat yang telah disebut Greg sebelumnya. "Kami cukup rewel dalam menentukan menu yang sehat dan enak. Menu sehat terkadang sangat mahal hingga tak terbeli oleh sebagian orang, lalu kami berpikir mengapa kami tidak memasaknya dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Lagipula dengan memasak untuk orang lain, kami dapat membangun konektivitas dan kohesi sosial," kata Vani. Tak hanya itu saja, di Dapoer Bergerak sepakat untuk tidak menggunakan MSG atau penyedap masakan, memasak dengan menggunakan minyak kelapa, serta menggunakan daun pisang sebagai alas lauk pauk sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. penggunaaan Denis, sang koordinator DB yang juga anggota Ketjil Bergerak, berbagi kisah tentang pelaksanaan Dapoer Bergerak di masa pandemi. Ia bercerita, kalau kegiatan DB membagikan makan sebenarnya kegiatan rutin sebulan sekali, namun dikarenakan angka yang terpapar Covid-19 makin tinggi maka DB sempat tak melakukan apapun. "September saat keadaan sudah mulai kondusif, kami mencoba mengadakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saat itu kami bekerja sama dengan komunitas sepeda," cerita Denis. Perhatian ketat DB kembali terhadap protokol kesehatan dijalani Denis yang mengaku takut saat harus turun ke jalan membagikan makanan ke banyak orang. Ia tak ingin dirinya membawa virus tersebut ke rumah di mana ada orang-orang tersayang yang harus Ia jaga atau bahkan dirinya yang malah terpapar Covid-19. "Walau begitu, selama pandemi saya membantu tim sebisa mungkin seperti memasak dengan pelengkap menu, memesankan sembako yang akan dibagi, dan mengelola keuangan DB secara transparan," kata Denis. Apa yang dikerjakan Denis, kata Greg, menjadi salah satu tujuan dari kegiatan Dapoer Bergerak yang ingin menghidupkan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah di antara anak muda. 40 41
TATAPMUKA BEKERJA DENGAN BENAR Tri Rismaharini Menteri Sosial D idapuk sebagai Menteri Sosial pada 23 Desember 2020, Tri Rismaharini meninggalkan jabatannya sebagai Walikota Surabaya. Dia menggantikan Juliari P Batubara yang terjerat kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Tak ayal, Risma mendapat banyak sorotan publik saat mulai bertugas lantaran kusutnya penyaluran bantuan yang dikelola kementeriannya. Rekam jejak Risma yang cemerlang selama jadi Walikota Surabaya, jadi setitik asa akan terjadinya perbaikan kinerja di Kementerian Sosial. Setumpuk tugas telah menunggunya. Mulai dari rekomendasi yang disampaikan KPK terkait perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah lama disampaikan ke Kemensos, hingga pembenahan internal untuk menutup celah terjadinya kasus korupsi di jajaran kementeriannya. Risma melihat pembenahan data dan transparansi di lembaga yang dipimpinnya mendesak untuk segera dilakukan. Berkoordinasi dengan KPK dan sejumlah Kementerian terkait serta melibatkan perguruan tinggi Indonesia, ia bertekad menuntaskan pembenahan DTKS. Hal ini disampaikannya dalam wawancara Majalah Integrito pada akhir Maret lalu. 42 43
TATAPMUKA Ketika ditunjuk jadi menteri, apa hal utama yang ingin segera Anda lakukan? Saya terima surat dari KPK Desember 2020, Namun sebelumnya saya sudah dengar terkait masalah data ini, dan saya sampaikan bahwa itu menjadi prioritas perbaikan. Memang awalnya bicara data, tapi ternyata ini juga berhubungan dengan uang Jadi perbaikan ini kita kejar. Saya sampaikan minimal akhir April kita sudah keluarkan data yang benar. Alhamdulillah sebelum akhir April kita sudah bisa menemukan data yang benar, meskipun dengan segala effort yang luar biasa. Data ganda dan tidak jelas tersebut kemudian kita kumpulkan dan perbaiki. Bahkan kami bisa menambah taget baru yang diusulkan daerah terkait hal ini. Mungkin banyak pihak yang tidak mengerti tujuan saya membetulkan data ini sesuai rekomendasi KPK dan BPKP. Alhamdulillah itu sudah selesai. Saya akan launching secara resmi dan saya akan undang KPK, BPKP, BPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian bahwa ada sekian data yang tidak bermanfaat dan itu harus dimusnahkan supaya data itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya ingin undang semua pihak untuk menjelaskan mengapa data ini kemudian tidak dipakai, itu harus dijelaskan dulu ke semua, supaya apa yang saya lakukan ini transparan. Saya tidak punya kepentingan soal ini, tidak punya kepentingan soal data, tetapi bahwa sesuatu yang dikerjakan itu harus dilakukan dengan benar, itu yang utama. Ada kendala dalam pembenahan data ini? Jadi saya masuk (jadi menteri) itu, surat KPK sudah ada. Saat itu sudah saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan tapi progresnya tidak ada sehingga saya harus memanggil para dosen dan beberapa staf di Surabaya yang selama ini mengerjakan pekerjaan elektronik di sana. Mereka terpaksa saya undang ke sini karena tidak ada progresnya itu, saya sempat frustasi saat itu. Namun setelah ada tim ini, sudah mulai ada titik temu seperti apa, dan saya mulai semangat lagi. Selama 2021 ini apa saja yang menjadi fokus kerja di Kemensos? Kita mulainya harus data. Yang kedua saya mencoba bagaimana melakukan pemberdayaan. Waktu melakukan pemberdayaan di Surabaya dulu, kondisinya saat itu pertama karena saya tidak punya uang dan kedua karena saya memang tidak ajarkan warga Surabaya itu hanya menerima. Artinya kalau kamu mau mendapat uang, kamu harus kerja. Konsep itu yang memang ingin saya bangun di seluruh penerima manfaat. Jadi tidak bisa mengandalkan bantuan terus menerus. Selain itu, ada orang-orang baru yang juga membutuhkan bantuan tersebut, sementara keuangan ada batasnya. itu saya mau mengajarkan ke penerima manfaat yang selama ini menerima bantuan supaya dia bisa bekerja. Supaya dia mendapat tambahan pendapatan dengan bekerja, begitu. Memang saya tahu itu tidak mudah, tapi saya tahu itu bukan tidak bisa dilakukan. Memang berat, tapi saya harus mencobanya karena tidak mungkin mengharapkan bantuan ini terus menerus. Pemberdayaan dilakukan mulai dari para pemulung dan istrinya diajarkan bagaimana membuat usaha agar ke tidak hanya mengandalkan depan bantuan-bantuan. Ini yang sekarang sudah mulai kita kerjakan. Termasuk para disabilitas, kita bisa buat kursi roda elektrik. Saat ditantang begitu, ternyata teman-teman di balai bisa mengerjakan dan itu yang mengerjakannya orang- juga. Dan mereka orang disabilitas mengerjakannya dibayar. Kemarin kita sudah bantu itu untuk disabilitas dan penyandang hidrosefalus. Karena Apakah rencana pemberdayaan ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia? Iya untuk seluruh Indonesia. Kemarin sudah dibuka di Temanggung untuk orang-orang disabilitas. Kita punya 41 balai dan para disabilitas itu kerja di sana (di balai). Mereka kita dorong menjadi wiraswasta. Karena kalau UKM atau perusahaan kadang tidak mau menerima tenaga kerja disabilitas. Sebenarnya program pemberdayaan seperti itu sudah berjalan di Surabaya. Jadi sekarang tinggal menariknya ke skala nasional. Apakah ke depannya Anda punya program untuk mendorong tata kota yang terhadap kaum difabel? lebih ramah Saya akan membuat aturan bahwa setiap gedung dan setiap bangunan itu harus mengakomodir akses bagi penyandang disabilitas. Saya akan buat edaran untuk seluruh lembaga, kementerian termasuk pemda harus mengakomodir akses bagi penyandang disabilitas baik yang netra maupun yang kursi roda. Bagaimana Anda menyikapi kritikan dari banyak pihak saat awal menjabat Mensos? Kalau kritik itu sudah biasa. Sebetulnya sulit sekali di awal. Saya percaya bahwa saya tidak meminta jabatan ini. Bahkan saya tidak pernah berdoa mencapai jabatan tertentu. Saya percaya bahwa Allah akan bantu saya sesulit apapun itu dan seberat apapun. Karena itu saya percaya dan saya maju terus. Tapi kan ada juga saat saya merasa lelah. Makanya saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak kalau seandainya saya nanti tidak mampu atau saya tidak kuat saya mundur karena tidak ada yang saya cari dari jabatan ini. Jadi ya lillahi ta'ala. Jadi macam-macam, saya dikirain pencitraan. Saya punya prinsip karena saya disumpah demi Allah, artinya pertanggungjawabannya saya bukan hanya ada di masyarakat tapi juga di Gusti Allah. Itu prinsip saya sejak menjabat apa pun. perbedaan dengan Bagaimana ritme kerja ketika menjadi menteri dibandingkan sebagai walikota dulu? tidak ada perbedaan. Bahkan kalau dari sisi perkerjaan saya merasa tidak terlalu berat. Cuma disini politiknya tinggi sekali. Itu saja. Saat saya jadi walikota dulu bisa kerja sampai jam 2 pagi. Nanti saat akan pulang atau saat sampai rumah, saya bisa ditelepon misalnya ada kebakaran, akhirnya malah balik kantor lagi sampai pagi. Sebetulnya Ada perasaan terbebani karena menteri sebelumnya terlibat korupsi? Sebetulnya tidak. Bagi saya ini sudah jalan hidupku, ini takdirnya Tuhan. Karena tidak sempat mikir, saya. tidak sempat merasa terbebani juga. Apakah ada program atau upaya Anda untuk mencegah terjadi korupsi lagi di Kemensos? Pertama, saat ini sedang kita mencoba akan launching semua pelayanan di Kemensos pakai elektronik seperti terjadi di Surabaya. Layanan mulai dari perizinan dan semuanya nanti pakai elektronik. Yang kedua, saya selalu sampaikan pada jajaran saya apa yang kita cari? Saya sampaikan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Saya selalu sampaikan itu ke teman-teman ini. Saya sampaikan kalau Kementerin Sosial ini sebetulnya jalan surganya lebih banyak kalau benar, tapi kalau melenceng kita cepat masuk nerakanya, karena dekat dengan orang menderita. Bagaimana keluarga mendukung karir Anda selama ini? Kalau keluarga saya itu sudah mengikuti saja. Misalnya waktu jadi walikota, saya kumpulkan keluarga dan saya sampaikan saya sudah bukan milik keluarga lagi, tetapi milik masyarakat. Jadi mereka tahu, suamiku dan anak- anakku mereka tahu. Mereka mendukung. BIODATA NAMA Ir. Tri Rismaharini MT TEMPAT, TANGGAL LAHIR Kediri, Jawa Timur 20 November 1961 PENDIDIKAN Master (S2) Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 2002 Sarjana (S1) Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987 SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980 SMPN 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976 KARIR Menteri Sosial RI (2020-sekarang) Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018-2020) Wali Kota Surabaya (2010-2020) Kepala Bappeko Surabaya (2008-2010) Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya (2005-2008) Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan (2005-2005) Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002-2005) Kepala Cabang Dinas Pertamanan (2002-2002) 44 45
TEL ADAN Jakob Oetama TOKOH PERS DAN HUMANISME "Pendidikan tidak hanya menghasilkan anak-anak muda yang punya ilmu. Tetapi juga tahu untuk apa ilmunya." - Jakob Oetama L ahir dengan nama lengkap Jakobus Oetama, Jakob muda bercita- cita sebagai seorang pastor. Tak kesampaian, karier pertamanya justru menjadi seorang guru. Ia merantau dari Sleman menuju Jakarta atas petunjuk ayahnya untuk menemui Yohanes Yosep Supatmo, pendiri Yayasan Pendidikan Budaya. Dari perkenalannya itu, Jakob diterima sebagai guru di SMP Mardiyuwana, Cipanas, Jawa Barat. Jakob dikenal sebagai sosok yang mencintai manusia. Ia banyak dijuluki "orang paling humanis" oleh tokoh-tokoh besar dari berbagai latar belakang. Insting dan kepekaannya tak bisa lepas pada masalah-masalah manusia dan kemanusiaan. Kecintaannya terhadap manusia ia dapat sewaktu bersekolah di seminari menengah, sekolah calon pastor setingkat SLTA, begitu seperti dikutip dari VIK berjudul "Jakob Oetama: The Legacy" 46 47
TEL ADAN Pada buku Syukur Tiada Akhir, Jakob berkata, "Saya sangat terbantu dan diperkaya oleh kepekaan humaniora yang terpupuk dan berkembang berkat pendidikan di seminari menengah. Saya pun mendalami ilmu tentang manusia lewat falsafah dan sastra klasik." Bukan hanya terhadap manusia, Jakob sangat mencintai dunia pendidikan dan juga jurnalistik. Sampai-sampai ia pernah mengalami kegalauan kala harus memilih antara beasiswa di bidang pendidikan (beasiswa di Universitas Columbia, Amerika/dosen di UNPAR dengan tawaran beasiswa PhD di Universitas Leuven, Belgia) atau mendalami kariernya sebagai seorang wartawan profesional. Pastor JW Oudejans OFM, pimpinan umum di mingguan Penabur, tempat Jakob bekerja sebagai redaktur, membuka pikirannya untuk akhirnya berani memutuskan satu langkah besar dalam hidupnya. "Jakob, guru sudah banyak, wartawan tidak," kata Po dan Star Weekly. Saat itu belum terpikir oleh keduanya akan menjadi rekan bisnis. Namun, dari pertemuan pertama, keduanya sering bertemu dalam acara- acara organisasi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA. "Saya dan pak Ojong sejak muda punya perhatian pada bidang pendidikan, persatuan bangsa dan kalau bisa memelihara kejujuran, nah ini rupanya kok kita cocok," ujar Jakob dalam wawancara pada tayangan Kompas TV: 50 Tahun Kompas. Jakob dan Ojong bagai "dua sejoli" yang tak terpisahkan, merasa klik satu sama lain, hubungan keduanya berlanjut tak hanya sebagai teman diskusi namun bersepakat untuk mendirikan majalah baru. Intisari namanya. Terbit pertama kali di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-18. Dari Intisari, lahir penulis-penulis hebat seperti Nugroho Notosusanto yang kemudian menjadi Mendikbud di era Orde Baru. Itulah titik balik masa depan yang harus saya gulati. Menjadi wartawan profesional, bukan guru profesional Jakob Oetama sang Pastor kepadanya. Dari situ, Jakob memantapkan hati. "Itulah titik balik masa depan yang harus saya gulati. Menjadi wartawan profesional, bukan guru profesional," ujar Jakob seperti yang dikutip Kompas. Pada 1958, Jakob bertemu dengan Petrus Kanisius Ojong di sebuah kegiatan jurnalistik. Inilah permulaan sejarah panjang kebesaran seorang Jakob di dunia Pers. Merintis mimpi bersama teman yang sefrekuensi. Kala itu, PK Ojong sudah memimpin dua media, yakni harian Keng Setelah Intisari, keduanya mendirikan koran yang atas arahan Presiden Sukarno kala itu, diberi nama Kompas, yang artinya penunjuk arah. Kompas terbit 28 Juni 1965 dan diterima baik oleh masyarakat. Sampai suatu ketika, 21 Januari 1978, Kompas dilarang terbit oleh Presiden Suharto karena memuat berita tentang Peringatan Tritura alias Tiga Tuntutan Rakyat. Artikel itu rupanya membuat "gerah" penguasa. Ojong berkata kepada Jakob agar tidak meminta maaf kepada pemerintah meskipun harus nyawa taruhannya. Jakob menolak. Rupanya Jakob tidak memikirkan egonya, sebaliknya, ia berpikir jauh ke depan. "Mayat hanya bisa dikenang tetapi tidak akan mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, di antaranya melalui media massa. Dan lupa bagaimana nasib 2500 jangan karyawan Kompas? Tanda tangan ini basa-basi saja, tak akan berlaku seumur hidup," kata Jakob kepada Ojong. Akhirnya, Jakob atas nama Kompas, menandatangani surat kesetiaan terhadap pemerintah. Apa yang tak dilihat Ojong kala itu ternyata dapat diprediksi dengan baik oleh Jakob. Mati selama dua minggu, Kompas terbit kembali pada 6 Februari 1978. Hingga saat ini surat kabar yang ia rintis bersama PK Ojong selalu menjadi yang terdepan dengan mengutamakan kemanusiaan. ia menghembuskan napas terakhir pada 9 September 2020 akibat gangguan multiorgan pada tubuhnya yang semakin menua. Sang legenda kini telah wafat, Indonesia, Ma'ruf Amin menjulukinya tokoh pers teladan yang membawa jurnalisme Indonesia menjadi lebih baik. Wakil Presiden Republik Jakob Oetama adalah buku kehidupan, darinya, segala teladan dapat dipelajari, bukan hanya tentang Pers namun juga soal humanisme. Ia banyak dijuluki "orang paling humanis" oleh tokoh-tokoh besar dari berbagai latar belakang. Insting dan kepekaannya tak bisa lepas pada masalah- masalah manusia dan kemanusiaan. 48 49
KILAS Vaksinasi Covid-19 Dimulai di Lingkungan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai program vaksinasi bagi pegawai dan pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK. Program ini menjadi bagian dari vaksinasi tahap dua yang diluncurkan Pemerintah, sebagai upaya pemulihan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan pemberian (Kemenkes), vaksin ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai 18-23 Februari 2021. Sasaran vaksin adalah seluruh pegawai KPK, tahanan, jurnalis serta pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK. tahap 2 yang dijalankan Vaksinasi Pemerintah kelompok menyasar masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar virus. KPK dan lembaga pemerintahan lainnya yang melakukan pelayanan publik menjadi salah satu kelompok target program vaksinasi ini. Melalui program yang ditargetkan Pemerintah selesai di tahun depan ini, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, dan Indonesia mampu bangkit dan pulih dari pandemi. Edisi Baru Jurnal Integritas: Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menerbitkan Jurnal Integritas Volume 06 Nomor 02 edisi Desember 2020 yang mengangkat tema Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 11 tulisan dimuat dalam jurnal kedua yang diterbitkan KPK pada tahun 2020. Plt. Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati menyebutkan, tema pelayanan publik diangkat dalam Jurnal Integritas karena pelayanan publik merupakan sektor pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan publik, sekaligus menjadi salah satu indikator kepercayaan publik. Selain itu menurutnya pelayanan publik berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI KPK 2019) menjadi salah satu sektor yang rawan praktik korupsi. tema pelayanan publik, kita bisa memantik diskursus pemberantasan korupsi dari berbagai perspektif terkait pelayanan publik," ungkapnya. "Harapannya, dengan mengangkat Selengkapnya, Jurnal Integritas Edisi terbaru bisa diakses melalui laman berikut : kpk.go.id/index.php/integritas. 50 51
KILAS Kontrak Kinerja 2021, Komitmen KPK Agar Akuntabel dan Profesional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2021, bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dokumen tersebut akan menjadi panduan dan amanat bagi para Eselon 1 dan Eselon 2 dalam implementasi kinerja pemberantasan korupsi yang akuntabel dan profesional. turut dihadiri Pimpinan KPK, Dewan Pengawas tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menekankan nilai penting dari tiga aspek yang tergambar dalam kontrak kinerja yang ditandatangani pada hari Selasa (2/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketiga aspek tersebut adalah aspek terkait pemangku kepentingan, proses internal, dan membangun integritas dengan didukung core business KPK yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Dalam prosesi yang "Dokumen kontrak kinerja ini hanya akan jadi sekadar dokumen jika tidak kita implementasikan. Keseluruh aspek tersebut perlu didukung unit kerja sebagai supporting unit, dalam segi pengawasan internal yang menjalankan fungsi insight, outsight, dan oversight," pesan Firli. Firli juga mengingatkan bahwa dari aspek kelembagaan, saat ini KPK tengah melaksanakan ketentuan sesuai dengan PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), yang dirumuskan menjadi Peraturan Komisi nomor 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Tak hanya kompetensi, pegawai KPK juga harus memenuhi persyaratan lain yang tak kalah krusial. "Kompetensi kita sudah mencukupi, tetapi dalam PP 41/2020 dan Perkom 1/2021 dimandatkan bahwa salah satu syarat kita adalah untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah yang sah," tegas Firli. Secara keseluruhan, kontrak kinerja tahun 2021 ditandatangani oleh 32 Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dengan anggaran total Rp1,159 triliun, para pejabat Eselon I dan II ini akan menahkodai 5 Kedeputian, 1 Inspektorat dan 1 Sekretariat Jenderal, dengan didukung 1.550 orang pegawai di tahun 2021. 52 53
KILAS Pentingnya Sinergitas dalam Pencegahan Korupsi di Papua Barat Artidjo Alkostar dan Tajamnya Hukum untuk Semua Kalangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergitas di antara semua pemangku kepentingan. Jika didukung dengan perbaikan sistem, celah untuk korupsi dapat ditutupi secara maksimal. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi dengan APIP dan APH se-Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu, 24 Februari 2021. Alex menjelaskan bahwa salah satu strategi KPK dalam memberantas korupsi adalah dengan perbaikan sistem. Tujuannya, sebut Alex, untuk menutup celah bagi siapapun untuk berbuat korupsi, termasuk aparat. Hal tersebut menurutnya akan lebih maksimal jika didukung dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya pencegahan korupsi. "Kalau capaian MCP (Monitoring Control for Prevention) pemda masih rendah, kami melihat pengendalian internalnya masih lemah. Saya tidak tahu berapa daerah di Papua Barat ini yang mendapat opini WTP dari BPK. Kami mendorong BPK juga melihat MCP sebagai acuan. Kami berharap ke depan antara MCP dan Opini BPK sinkron," ujar Alex. Dalam putusan dan aksinya, tak heran jika Artidjo Alkostar dijauhi oleh para terpidana korupsi. Sebaliknya, Artidjo Alkostar adalah rakyat yang merindukan keadilan. Begitu juga di Komisi Pemberantasan Korupsi, kabar kepergian Artidjo Alkostar disambut dengan banyak sekali untaian doa dan kenangan positif. favorit Di puluhan grup aplikasi WhatsApp, doa dan cerita manis tentang Artidjo Alkostar mengalir deras sejak pukul 14.42 WIB pada hari Minggu terakhir bulan Februari 2021. Begitu juga dengan unggahan di media sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi berduka. Kami yakin Indonesia juga merasakan hal serupa. Keesokan harinya, betapa mudahnya mencari artikel yang ditulis oleh para praktisi dan akademisi hukum tentang Artidjo Alkostar. Purnatugas pada 22 Mei 2018, ia menyatakan ingin menjadi orang desa, pelihara kambing di kampungnya. Ia juga ingin kembali berceramah di pesantren-pesantren, tentang hukum. Tapi Indonesia masih membutuhkan beliau. Pada 20 Desember 2019, ia dilantik menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak seberuntung Mahkamah Agung, baru satu tahun dua bulan delapan hari, Artidjo Alkostar sudah pergi meninggalkan KPK. Hingga akhir hayatnya, Artidjo Alkostar tetap dikenal sebagai hakim yang kejujurannya terlihat dalam setiap putusannya. Menakar Efektivitas Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia Dampak korupsi pada negara secara sosial, politik dan ekonomi menyebabkan munculnya desakan sanksi pidana maksimal terhadap koruptor, termasuk hukuman mati. Di sisi lain, sanksi yang dijatuhkan harus berkorelasi dengan tujuan atau kepentingan hukum tindak pidana korupsi. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dalam Seminar Internasional BEM FH Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Selasa (23/2). Nurul Ghufron memberikan paparannya mengenai topik seminar yaitu pidana hukuman mati bagi koruptor. Lanjut Ghufron, penting untuk mengenal jenis tindak pidana mana saja yang bisa masuk untuk dijerat pidana mati. Dalam UU Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terdapat 30 jenis tindak pidana dengan 7 klasifikasi besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. "Kalau kita mau masuk ke situ (pidana mati) sesungguhnya yang diancam dengan hukuman mati hanya pada pasal 2 ayat 2 yang dilakukan pada keadaan tertentu, maksudnya dalam keadaan bahaya, krisis moneter, bencana, dan lain- lain," terangnya. Ghufron kembali mengingatkan akan dampak korupsi pada negara secara kolektif kolegial yang atas dasar itulah ia sadar banyak pihak yang menganggap butuhnya sanksi pidana mati terhadap koruptor. Namun, katanya, sanksi itu harus berkorelasi dengan tujuan atau kepentingan hukum tindak pidana korupsi. 54 55
KILAS Satu Tahun JDIH KPK, Terima Penghargaan Menteri KPK Imbau Manajemen RS Tidak Potong Insentif Nakes Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (JDIH KPK) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya sistem ini, kebutuhan akses publik atas produk hukum KPK dapat terpenuhi dengan mudah. Penghargaan ini diterima KPK melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Selasa (15/2) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon mendatangi Gedung Merah Putih bersama jajarannya untuk menyerahkan langsung Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada KPK. "Piagam penghargaan harusnya disampaikan dalam Rakor JDIHN, namun karena kendala dan situasi pandemi maka kemudian penghargaan ini kami koordinasikan dan sampaikan secara langsung kepada KPK," ujarnya. Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat atas akses yang mudah dan cepat untuk produk hukum yang tinggi. Namun, sayangnya, dihasilkan KPK sangat seringkali dokumennya tersebar di mana saja, tidak ada sumber yang jelas untuk menjamin kepastian atas sebuah produk hukum KPK, karena itulah KPK mendukung dan membangun sistem JDIH milik KPK. "Saat ini sudah ada lebih dari 17.000 produk dokumen yang dapat diakses melalui JDIH.kpk.go.id, selain itu di situs ini publik bisa mengakses peraturan komisi yang dirilis oleh KPK," ujar Hadiyana. Korupsi Pemberantasan (KPK) mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak melakukan pemotongan insentif yang tenaga kesehatan diberikan kepada (nakes). KPK juga meminta Inspektorat dan Dinas bersama- sama melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes. Komisi Kesehatan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menyebutkan, KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen. "Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam langsung penanganan pasien Covid-19," ungkapnya. Ipi menuturkan, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19. "Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes," jelas Ipi Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. KPK Dorong Jasindo Terapkan Whistleblower System Pengawasan dan pelaporan menjadi faktor penting untuk memberantas korupsi, khususnya bagi seseorang yang menemukan tindak pidana korupsi di itu, adanya Whistleblower System menjadi sebuah dapat kebutuhan berkembang lebih baik dan menciptakan ekosistem yang sehat. lingkungannya. Untuk organisasi agar Pesan ini ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nawawi Pomolango saat menerima jajaran Direksi dan Komisaris baru Jasindo hari Kamis (21/01/2021) lalu di Gedung Merah Putih KPK. Dalam pertemuan ini, Direktur Utama Jasindo Didit Mehta Pariadi, Komisaris Utama Ngalim Sawega, Komisaris Agustuna Arumsari dan Komisaris Independen Ahmad Fuad Rahmany hadir untuk membahas program pencegahan korupsi pada sistem kerja baru yang diterapkan Jasindo. Dalam dialog yang berlangsung, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pentingnya mengembangkan Whistleblower System (WBS) agar mekanisme check and balances berjalan di perusahaan. "Kalau pegawai berani melaporkan, harapannya Pimpinan menindaklanjuti, pegawai dilindungi dan saling mengingatkan," ungkap Alex. 56 57
KILAS Vaksinasi Tahanan agar Seluruh Pihak di Lingkungan KPK Terlindungi PK Jangan Jadi Jalan Suaka (KPK) menyoroti upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang gencar dilakukan para koruptor. KPK menilai, upaya ini dapat menjadi modus baru untuk lepas dari jerat hukuman. Komisi Pemberantasan Korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi besarnya perhatian dan sorotan atas vaksinasi Covid-19 bagi tahanan di lingkungan KPK beberapa waktu lalu. Meski menuai kritik, upaya itu dilakukan KPK untuk memutus rantai penularan Covid-19, sekaligus melindungi seluruh pihak yang ada di sekitar lingkungan KPK. Tanggapan disampaikan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri hari Kamis (25/2) di Jakarta. Firli menyebutkan, tingginya kasus Covid-19 di KPK menjadi salah satu alasan diberikannya vaksin Covid-19 termasuk kepada berbagai kalangan, tahanan KPK. "KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya PK selama 2020. Hal lain yang menarik adalah ada yang tidak melewati upaya hukum biasa. Jadi setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi, dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri dalam diskusi virtual bertajuk PK Jangan Jadi Jalan Suaka, Jumat (22/1). Diskusi ini merupakan bagian dari program Jurnalis Lawan Korupsi yang digagas KPK Mahkamah Agung (MA) menjelaskan filosofi mengenai Peninjauan Kembali (PK). MA menyebutkan, yang memutus perkara ialah manusia biasa sehingga bisa saja terjadi kekeliruan pemidanaan. "Sampai hari ini kasus positif Covid-19 tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31%). Bahkan ada pegawai sampai meninggal dunia. Tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak," ungkap Firli. "Oleh karena itulah PK diatur oleh undang- undang mulai dari KUHAP, UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, Peraturan MA dan Surat Edaran MA, maka kemudian PK ini menjadi hak bagi terpidana," ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro. KPK memandang penting dengan adanya fenomena baru pengajuan PK yang berbondong- bondong dilakukan para napi koruptor. "Sekalipun ini merupakan hak narapidana, tapi ini akan jadi perhatian penting KPK," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri. 58 59
KLINIK LHKPN DAN KASUS KORUPSI Pernah nggak sih kasus korupsi yang ditangani KPK dimulai dari kecurigaan pada LHKPN seorang pejabat? Pernah. Laporan LHKPN tersebut dasar pemeriksaannya dimulai dari kecurigaan atas LHKPN seorang pejabat. Kecurigaan tersebut biasanya didasarkan dari kecurigaan masyarakat. Oleh karena itu perlu peran dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai harta-harta yang tidak wajar, harta-harta yang belum dilaporkan di dalam LHKPN kepada KPK, sehingga KPK dapat memprioritaskan PN tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Jika ditemukan asal usul hartanya berasal dari tindak pidana, maka dapat diteruskan kepada penegak hukum, baik di internal KPK maupun di luar KPK. Kami di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) dapat gratifikasi dan sudah lapor ke UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Kemenhub. Apakah yang kami lakukan itu sudah sesuai ketentuan? Dari apa yang Bapak/Ibu sampaikan, itu sudah sesuai ketentuan. Laporan gratifikasi sebenarnya dapat disampaikan langsung ke KPK atau melalui UPG instansi. UPG Kementerian Perhubungan sendiri berada di Inspektorat Jendral yang menjalankan tugas untuk meneruskan laporan gratifikasi pejabat dan pegawai kementerian tersebut kepada KPK. Ini semua berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 47 tahun 2018 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. LAPOR GRATIFIKASI KE UPG IMBUKHARIIZ@ BUHC HARIIMAM1 via Twitter YAYA via Twitter LHKPN ANAK PERUSAHAAN BUMN Apakah anak perusahaan BUMN patuh lapor LHKPN? Anak perusahaan BUMN tidak wajib lapor LHKPN. Namun jika regulasi perusahaan BUMN-nya menyebutkan, bahwa anak perusahaan BUMN lapor LHKPN karena termasuk sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, maka masuk sebagai wajib lapor LHKPN. Kepatuhan anak perusahaan BUMN tidak berdiri sendiri, melainkan akan masuk sebagai satu kesatuan kepatuhan dengan BUMN induknya sebagai satu kesatuan instansi. tersebut disebutkan sebagai wajib Dapat jamuan makan atau memberi jamuan makan apakah termasuk gratifikasi? Jamuan makan bisa termasuk dalam kategori gratifikasi jika kegiatan tersebut diselenggarakan secara khusus bagi pegawai negeri atau pejabat di luar batas kewajaran dan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan si pemberi. JAMUAN MAKAN APAKAH GRATIFIKASI? ASEP W HARISON via Twitter MAS@MSYIKI96 via Twitter Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950 Call Center : 198 Fax : (021) 2557 8413 Email: elhkpn@KPK.go.id 60 Layanan Pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 Call Center 198 Email: 61
AKU KPK MENGELOLA RUTAN KPK Menjadi tempat penahanan bagi tersangka korupsi, Rutan (rumah tahanan) KPK beberapa kali diterpa isu tak sedap, bahkan dianggap tidak manusiawi. Kepala Rutan KPK Ristanta menegaskan, bahwa standar dalam pengelolaan Rutan KPK telah sesuai peraturan Kemenkumham. Terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK, Rutan KPK ramai didatangi keluarga tahanan setiap Senin dan Kamis. Pada hari tersebut, keluarga tahanan bisa bertemu dan membawakan keperluan bagi keluarga yang sedang ditahan sesuai dengan peraturan Rutan. "Keluarga bisa membawa barang pribadi yang tidak dilarang, seperti pakaian, peralatan mandi, makanan, berkas ataupun buku di hari kunjungan tersebut," jelas Ristanta. Ristanta menegaskan, dalam Rutan KPK, para tersangka tersebut dibatasi kebebasannya dalam berkomunikasi, sehingga hari kunjungan merupakan kesempatan mereka bersua dengan keluarga. Namun hal berbeda terjadi kala pandemi saat ini jarak yang mengharuskan setiap orang menjaga dan menghindari kerumunan. KPK pun akhirnya menyesuaikan dan menerapkan sistem kunjungan kepada tahanan secara daring. berkomunikasi dengan keluarga via zoom. Kita berikan sosialisasi dan pengumuman terkait sistem juga ini, sediakan operator yang bisa dihubungi oleh pihak keluarga tahanan untuk melakukan komunikasi secara daring," ungkap Ristanta. "Tahanan bisa lalu kita Seperti halnya Rutan lain, Ristanta menjelaskan bahwa Rutan KPK juga menginduk ke Rutan milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Cipinang. Menurutnya, dalam proses perencanaan pembangunan Rutan, KPK berkonsultasi telah langsung kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait standar bangunan Rutan yang baik. (Dirjenpas) ini standar bangunan dan peraturan menginduk Kemenkumham, tidak jika dikatakan mungkin," tegasnya. "KPK tidak layak Ristanta, anggapan bahwa Rutan KPK tak layak sesungguhnya tak beralasan. Ia menuturkan, hal tersebut berawal tersangka dari keluhan salah satu Dalam pandangan yang tidak mendapatkan izin keluar Rutan KPK untuk bertemu dokter di luar jam yang telah ditentukan. "Jadi di Rutan KPK kan ketat, berbeda dengan di luar, yang lebih leluasa menemui dokter sesuai keinginan. Itu dijadikan alasan untuk pindah dari Rutan KPK, padahal di KPK sudah disediakan dokter, perawat dan ada pemeriksaan kesehatan secara rutin pula," pungkasnya. Ristanta tak menampik bahwa selama mengelola Rutan KPK, ia dan petugas jaga kerap kali menerima ancaman hingga gugatan ke pengadilan dari tersangka penghuni Rutan KPK. Namun Ristanta menyadari, ini merupakan bagian dari risiko pekerjaan dan jabatan yang ia emban saat ini. 62 63
JEDA KONTRIBUSI SAYA LEWAT KRITIK & SARAN SEDANG MENJADI SOROTAN PUBLIK, SHERLY ANNAVITA RAHMI KERAP MEWAKILI SUARA ANAK MUDA DAL AM BERBAGAI ISU SOSIAL. Jauh sebelum dirinya dikenal luas oleh publik, Sherly Annavita Rahmi atau yang kerap disapa dengan Sherly ini mengaku telah memulai langkah menjadi seorang public speaker atau yang saat ini populer dengan sebutan influencer sejak ia menjalani beasiswa S2 di Australia. "Sherly dan beberapa teman yang berkuliah di sana kumpul dan inisiatif untuk membuat video-video yang isinya membahas hal yang lagi booming atau sering dibicarakan," ceritanya. Dosen Hubungan Internasional di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini meyakini, sikap kritis sejatinya adalah bentuk kontribusi. Kritik, saran serta dukungan dapat menjadi penyeimbang dari media massa konvensional, yang terkadang punya kecenderungan tertentu dalam menanggapi sebuah isu atau kebijakan. Perempuan berdarah Aceh ini juga mengajak anak muda untuk tak ragu beropini secara positif melalui media sosial, tentunya dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Ia tak ingin generasi muda menjadi apatis bahkan antipati, terutama dalam menyikapi politik. "Sebaliknya, generasi muda kita ini pada akhirnya akan aware dengan permasalahan hidup berlogika, sense of crisis dan critical thinkingnya berjalan sehingga dengan itu perpolitikan kita akan diisi oleh orang- orang berkualitas, baik yang dipilih maupun yang memilihnya," ungkapnya. bangsanya, Keseharian seorang Sherly yang berani, lugas, dan tegas dalam berbagai pesan yang ada di media sosialnya nyatanya tumbuh dari Sherly kecil yang dulunya pun pernah melakukan tindakan koruptif. SD, "Sewaktu Sherly tanpa tua mengambil sepengetahuan orang sebagian kecil uang mereka yang salah satunya dipakai untuk mentraktir teman- teman di sekolah. Dua tiga kali lah, lalu ketahuan Ibu. Sherly bela diri bahwa teman," tujuannya baik untuk kenang Sherly. traktir Namun, Sherly justru tertohok dengan perkataan sang Ibu yang mengatakan bahwa tujuan yang benar atau baik haruslah diraih dengan cara yang benar dan baik juga, sedangkan apa yang dilakukan Sherly ialah hal yang tidak benar dan tidak baik. "Itu membekas sekali," tutup Sherly. Sherly kan bukan pejabat atau pun PNS, maka bentuk kontribusi Sherly pun tentu bukan lewat kebijakan atau peraturan, melainkan lewat kritik, saran dan dukungan 64 65
EKSPRESI Sebuah puisi yang dibacakan oleh seorang peserta aksi massa di depan Gedung Merah Putih KPK. Tidak hanya tuntutan, pengunjuk rasa juga kerap kali menyampaikan dukungan untuk KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua rakyat bodoh dan tidak paham akan hak-haknya yang dirampas? Serta pikirannya bisa dimanipulasi secara total Apakah para pejabat pendusta mengira Akan selamanya berkuasa? Lelakon penegakan hukum dengan keadilan yang berkejujuran tidaklah berbatas waktu Lebih panjang daripada usia pejabat dan kekuasaan jabatannya Tuntutlah Tegaknya Hukum Udara dingin Bernafas panjanglah Walau gelap Bernafas panjanglah Walau pengap Bernafas panjanglah akal Bernafas panjanglah hati Saatnya akan tiba Hadirnya kebenaran yang berkeadilan Membasuh semuanya Mengikis dan merontokkan semua kotoran yang ada Kelana Budi Mulia Semalam hujan turun Membasuhi bumi Membasuhi diri Membasuh semuanya Udara dingin Bernafas panjanglah para oknum pejabat pembohong dan para koruptor Bernafas panjanglah para aparat yang turut bermain kotor Bernafas panjanglah para pendusta pencipta rekayasa fakta Bernafas panjanglah kalian Bernafas panjanglah semuanya Bernafas panjanglah Untuk segala dusta dan penyangkalan Serta kebohongan cerita yang disampaikan Udara dingin Bernafas panjanglah kita Jangan ditelan rasa kalut Bernafas panjanglah Jangan dimakan takut Apalagi kalau diri tidak tersangkut Dan jangan hanya manut Demi keamanan dan kenyamanan diri Bernafas panjanglah Jangan surut dan tegarlah untuk konsisten dalam menuntut tegaknya hukum Demi keadilan yang berkejujuran Apakah para oknum pejabat pendusta, aparat kotor dan para koruptor mengira 66 67
G A G A S QUO VADIS REVISI UU MK? Korneles Materay Peneliti Bung Hatta Anti Corruption Award / Alumni AJLK 2020 Keberadaan Mahkmah Konstitusi (MK) merupakan oase dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mengemban amanat khusus, yakni menegakkan supremasi konstitusi. Kedudukan konstitusi di Indonesia sebagai hukum dasar negara (staatsgrundgesetz) memiliki fungsi fundamental. Menurut Jimly Asshiddiqie (2002), fungsi tersebut melingkupi: (1) penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; (1) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; (3) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara; (4) pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; (5) penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara; (6) simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), serta sebagai center of ceremony; (7) sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi; dan (8) sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform). Hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi (guardian of the constitution). Melalui pengujian UU terhadap UUD 1945, para hakim konstitusi menafsirkan norma UU terkait konstitusionalitasnya. Mengingat tugas yang berat itu, para hakim konstitusi dipersyaratkan seorang yang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaran, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, para hakim konstitusi tidak boleh diintervensi atau terpengaruhi kekuasaan lain. Semua pihak bertanggungjawab dalam memagari para hakim yang mulia sehingga tidak berbuat menyimpang dari norma hukum atau kaidah etika hakim konstitusi. Namun, terdapat persoalan nyata yang berpotensi besar mengganggu independensi dan integritas hakim konstitusi dengan keberadaan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK. UU ini sebagai hukum positif melalui serangkaian proses yang tidak due process of lawmaking dan sarat dengan kepentingan politik- pragramatis. dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi, menjaga integritas hakim atau menguatkan peran MK dalam menjaga dan melindung hak-hak konstitusional warga negara. Ibaratnya, revisi UU MK tak ubahnya dengan revisi UU KPK atau UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai produk hukum yang fenomena regulatory capture dan/atau state capture. Praksis hanya mengenai usia/masa jabatan hakim konstitusi. Problematika serius bila dilihat dari landasan filosofis dan sosiologis menguatkan asumsi bahwa revisi diniatkan untuk memenuhi syahwat politik. lahir karena Delusi Penguatan MK Dalam konteks penguatan MK, revisi UU a quo merupakan sebuah delusi karena aspirasi yang berkembangan dari Mahkamah sendiri, para pakar atau masyarakat sipil tidak terkristalisasi dalam UU yang baru ini. Adapun beberapa hal yang seyogianya layak diatur, yakni: (1) pengaturan constitutional complain atau pengaduan konstitusional yaitu pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi; (2) pengaturan constitutional question atau pertanyaan konstitusional, yaitu kewenangan Mahkamah untuk memutus setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi atau merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di mana seorang hakim (dari regular courts) yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang- undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan "pertanyaan konstitusional" ke Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusional-tidaknya undang- undang itu (Lihat, Palguna, 2010: 2); (3) pengujian peraturan perundang- undangan satu atap di MK. Urgensi ini karena dalam praktik, dua lembaga penguji peraturan perundang-undangan, terkadang saling yaitu MA dan MK menegasikan sehingga perlu penyatuan agar tidak tumpang tindih lagi putusannya; (4) hakim konstitusi, mengingat saat ini tiga lembaga yang berwenang membuka rekrutmen hakim MK yaitu MA, Presiden, dan DPR menetapkan standar yang berbeda-beda; (5) penguatan terhadap dewan etika dan pengawasan MK; (6) pengaturan terkait kepatuhan terhadap putusan MK; dan (7) mengkompilasi peraturan yang berkaitan dengan hukum acara yang sekarang masih berserakan di peraturan MK dalam tataran undang-undang. standarisasi rekrutmen Alih-alih memperkuat, UU baru ini mencoba "mendomestifikasi" Mahkamah dengan memberikan hadiah berupa usia/ masa jabatan panjang. Para hakim diseret pada konflik kepentingan diantara memilih menyudahi karena masa jabatan berakhir atau menerima keuntungan dari UU baru. Wujud konflik kepentingan hakim yang sangat kuat terasa pada Pasal 87 huruf a dan huruf b. Sangatlah disayangkan, para hakim yang berada di ujung pengabdiannya memilih menerima perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam UU a quo. pengabdiannya Menuju Juristocracy bermakna jawab transformasi penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan (Ran Hirschl: 2004). Juristocracy merupakan Juristocracy dapat tanggung tren baru dalam politik kebijakan legislasi di Indonesia, di mana seharusnya terhadap produk legislasi yang menuai resistensi publik bisa diselesaikan melalui instrumen kekuasaan saat pembahasan. Namun, pembentuk memilih melakukan "manuver" dengan memanfaatkan instrumen demokrasi, yakni MK, untuk menguji pertentangan UU dengan konstitusi (Lihat, Agus Riewanto, 2020). Narasi besar penganut juristocracy bahwa kanal penyelesaian permasalahan paling konstitusional di ruang MK. Seolah- olah penyelesaian di MK adalah satu-satunya jalur paling konstitusional. ini menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang tidak benar-benar hendak menghasilkan suatu karya legislasi yang baik. Setiap undang-undang tentulah ada kekurangannya, tetapi perlu dioptimalkan prosesnya sehingga hasilnya berkualitas. Pada saatnya, MK menjadi pengadil bagi hak-hak konstitusional warga yang dilanggar oleh pembentuk undang-undang. Tentu saja akan menarik untuk melihat bagaimana posisi para hakim dalam penyelesaian perkara-perkara yang dibawa ke Mahkamah. Pembiaran norma celaka seperti dalam revisi UU MK akan melahirkan penyimpangan dalam legislasi dan pengujian undang-undang kelak. Oleh karena itu, Mahkamah perlu bersikap bijaksana untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan membatalkan keberlakuan UU yang membelit dirinya sendiri. Mahkamah harus berpedoman pada adagium destinata tantum pro factis non hebentur yang berarti maksud baik tidak serta-merta diikuti tindakan yang baik. Hal Secara terang benderang, pembentuk undang-undang meskipun mendalilkan menindaklanjuti putusan MK tetapi substansi yang diatur jauh dari harapan. Sehingga niat yang dinyatakan dalam legislasi itu celaka adanya. MK harus membuat suatu preseden monumental bahwa Mahkamah bukan tempat pelarian dari proses berlegislasi yang buruk. Hal ini sekaligus menunjukkan posisi Mahkamah terhadap konflik kepentingan, bebas dari segala macam bentuk barter atau konsensus politik baik langsung maupun tidak langsung. Karena seorang negarawan sejati dimulai dari sejak dalam alam pikir, sikap, dan perbuatan atau tindakannya. Dengan demikian, UU yang menguntungkan dirinya sekalipun harus dinyatakan batal demi konstitusi dan sebuah marwah. Materi muatannya pun tidak menjawab kebutuhan hukum 68 69
B U K U R E S E N S I MENGKAJI UNTUK NEGERI BEBAS KORUPSI uku ini berisi 44 ringkasan dari 125 kajian tim Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian-kajian tersebut dilaksanakan sejak 2005 dan untuk melihat letak celah potensi tindak pidana korupsi yang berasal dari sebuah sistem. Dalam kepemerintahan, sistem pada dasarnya dibuat untuk mengelola dan memudahkan hidup masyarakat, namun kerap kali yang terjadi ialah sistem yang dibuat tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. B satu peta, merevisi Permentan 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk PP, merevisi Permentan 32/2011, dan membangun sistem Informasi perizinan. Tak hanya Kementan saja, BLU BPDPKS, Ditjen Bea dan Cukai, dan Lembaga Surveyor, Komite Pengarah BLU BPDPKS, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun ikut masuk dalam pelaksana yang turut ambil bagian untuk menjalankan sejumlah rekomendasi dari KPK. Ada enam bab yang merepresentasikan fokus kajian Litbang KPK, yaitu Energi dan Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan, Pendidikan dan Sekolah Kedinasan, Kesehatan dan Jaminan Sosial, Pelayanan Publik dan Sosial Politik, serta Keuangan Negara. Kajian yang dilakukan oleh tim Direktorat Litbang KPK menelaah penerapan sistem tersebut hingga menemukan sejumlah permasalahan. Tim bekerja mengawasi sistem maupun kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun, mencatat temuan, berkoordinasi kementerian/ dengan lembaga/pemerintah daerah terkait dan memberikan rekomendasi. Fokus kajian Litbang KPK mengikuti arahan pimpinan KPK melalui Rencana Strategis (Renstra) KPK sejak 2005 yang memiliki fokus pada empat sektor strategis, yakni keuangan negara, infrastruktur dan energi, sumber daya alam dan ketahanan pangan, serta pelayanan publik. Adapun sektor pelayanan publik mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Judul: Mengkaji Untuk Negeri Bebas Korupsi Penulis: Tim Direktorat Litbang KPK Penerbit: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Terbit: 2020 Kolasi: 222 halaman Bahasa: Indonesia Pada halaman 54, dengan judul Urgensi Menata Komoditas Kelapa Sawit terdapat tiga permasalahan yang ditemukan, antara lain sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, serta yang terakhir ialah tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh DJP. tersebut, Dari diberikan saran perbaikan untuk beberapa kementerian/ lembaga seperti Kementerian Pertanian RI agar melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan tiga permasalahan rekomendasi atau Buku ini dapat dibaca maupun dipinjam oleh masyarakat umum hanya di Perpustakaan KPK RI. Kunjungi Perpustakaan KPK RI yang terletak di Gedung Merah Putih KPK, Lt 1, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan. 70 71
RESENSI FILM R E S E N S I KELOMPOK TIDAK BELAJAR Durasi : 11 menit/00:11:13 Empat sebuah siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat nilai ujian yang persis sama. Bu Susi, (diperankan oleh Ratna Riantiarno) sang guru Matematika menginterogasi mereka satu per satu. Siswa pertama yang dipanggil ialah Bani, sedang yang lain menunggu di luar ruangan. Bani mencoba meyakinkan bu Susi bahwa tidak mencontek. ia Diambilnya lembar soal yang berada di atas meja, lalu menyodorkannya kepada bu Susi agar ia mengerjakan ulang soal yang telah ia hafalkan jawabannya. Dalam dicurigai mencontek ini ada Syarif, sang ketua kelas. Ia sadar betul dirinya termasuk yang sering remedial jika ada ujian Matematika. Tak ayal Syarif mengeluarkan jurus retorikanya, mengatakan bahwa mencontek itu melanggar hukum dan mengaku bahwa untuk ujian kali ini ia sungguh-sungguh belajar. Kecurigaan bu Susi terhadap Syarif bukan tanpa alasan. Pengalaman dua puluh tahun mengajar membuatnya peka terhadap trik murid-murid yang berbohong dan membual karena ketahuan mencontek. Saksikan cerita lengkapnya di YouTube KPK RI dengan memilih judul ACFFEST 2020: Kelompok Tidak Belajar. E kelompok yang Bahasa : Indonesian Format : MP4 (Full HD) Rumah Produksi : Sebelas Sinema Pictures Executive Produser : Komisi Pemberantasan Korupsi Produser : Wiwid Septiyardi Sutradara : Mustafa Penulis Naskah : Mustafa, Wiwid Septiyardi Pemain : Ratna Riantiarno (Ibu Guru Susi), Revi Septrian (Syarif), Cindy Nirmala (Caca), Dela Ray Garcia (Aldo), Dito Adhikari (Bani) 72 73
TA H U K A H A N DA ? WOW, KORUPTOR RI BALIKIN DUIT NEGARA SETINGGI MENARA PETRONAS! K Kokos alias Jiang Kokos Leo Lim, Direktur Tansri PT. Utama Madjid (PT Energi TME) mengembalikan uang perkara korupsi sejumlah Rp477 miliar ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Jika ditumpuk, maka duit yang dikembalikan bisa setinggi Menara Petronas, bahkan lebih tinggi lho! Kokos mengembalikan uang dengan pecahan Rp100 ribu. Yuk, kita hitung bersama kalau ditumpuk ke atas setinggi berapa meter ya?: Nah, kita ukur yuk seberapa tinggi Menara Petronas, Malaysia? Tingginya ternyata 451 meter, itu artinya uang yang dikembalikan Kokos masih lebih tinggi! Kokos divonis atas kasus korupsi proyek pengadaan batu bara yang merugikan negara Rp477 miliar, ia dihukum bersalah 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta serta pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti Rp477 miliar. Rp10 juta = 1 cm Rp100 juta = 10 cm Rp1 miliar = 1 meter Rp477 miliar 470.000 cm 470 meter 74 75
ALUR PENGADUAN MASYARAKAT 1 2 3 Penerimaan Aduan Verifikasi Dan Penelaahan Pengumpulan Data & Informasi 4 5 Koordinasi Instansi Terkait & Internal KPK Komunikasi Dengan Pelapor Call Center KPK 198 | SMS 0855 8 575 575 | WhatsApp 0811 959 575 Email pengaduan@kpk.go.id | KPK Whistleblower System PO Box 575 Jakarta 10120 76