2- SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa untuk menyebarluaskan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan Portal Satu Data Indonesia sebagai media yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
Mengingat 3- : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemeterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);
Menetapkan 4- MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, merepresentasikan keadaan sebenarnya menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. 4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 5. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang atau
5- yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 6. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat. 7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu 8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia. 12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. 13. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. 14. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6- 15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 16. Portal Data Instansi adalah media bagi-pakai data di tingkat instansi pusat atau daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia. 17. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia. 18. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 19. Nama Domain adalah alamat internet dari Portal Satu Data Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 20. Server Nama Domain adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain. 21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Portal Satu Data Indonesia. 22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 24. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau
7- Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia. 26. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data 27. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh Pengelola Portal Satu Data Indonesia untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Portal Satu Data Indonesia. 29. Kementerian adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Portal Satu Data Indonesia. BAB II PENYEBARLUASAN DATA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut: a. memenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
8- (2) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daftar Data; dan/atau b. Data Prioritas (3) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), Data yang disebarluaskan juga telah memenuhi ketentuan pembatasan akses Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penyelenggaraan Penyebarluasan Data Pasal 4 (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata. (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas. (6) Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Satu Data Indonesia dapat difasilitasi oleh Sekretariat. (7) Pengembangan Portal Data Instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9- (9) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (10) Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dengan memerhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Indonesia dan/ atau berada pada Portal Satu Data Indonesia. (11) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata. Bagian Ketiga Pengguna Data Pasal 5 (1) Pengguna Data Portal Satu Data Indonesia terdiri atas: a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan/atau b. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. (2) Penggunaan Data oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak dipungut biaya. (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan. (4) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Satu Data Indonesia tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan. BAB III PENYELENGGARAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA
10- Bagian Kesatu Manajemen Portal Satu Data Indonesia Pasal 6 (1) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat. (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia. (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. penanggungjawab; b. super admin (sysadmin); c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. admin portal; (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Indonesia di bidang aplikasi dan teknologi. (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), super admin (sysadmin) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi. (7) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastuktur dan ditentukan oleh Kementerian melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat.
11- (8) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia. (9) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat. (10) Lingkup tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Pasal 7 (1) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa: a. Kode Referensi; b. Data Induk; c. Data; d. Metadata; e. Data Prioritas; dan f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data. (2) Pengelolaan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. Interoperabilitas; b. Aksesibilitas; c. perlindungan data pengguna; dan d. aspek keamanan informasi. Bagian Ketiga Interoperabilitas Pasal 8
12- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data. (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang bidang informasi dan komunikasi. Bagian Keempat Aksesibilitas Pasal 9 (1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia harus memperhatikan aspek Aksesibilitas. (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (user interface), navigasi (web-navigation) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. (3) Pengelola Portal Satu Data Indonesia wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait. Bagian Kelima Perlindungan Data Pengguna
13- Pasal 10 (1) Sekretariat dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Indonesia sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. (2) Aktivitas sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Keamanan Informasi Pasal 11 Manajemen Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berkewajiban: a. memperhatikan aspek keamanan informasi Portal Satu Data Indonesia meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanaan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya dibidang keamanan informasi. Bagian Ketujuh Pemanfaatan Infrastruktur Pasal 12 (1) Pemanfaatan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14- (3) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian dilaksanakan secara koordinasi antara Sekretariat dengan unit kerja di Kementerian yang tugas dan fungsinya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. (4) Pengelola menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Bagian Kedelapan Domain Pasal 13 (1) Portal Satu Data Indonesia menggunakan situs web dengan Nama Domain data.go.id. (2) Nama Domain Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Server Nama Domain dan alamat protokol internet (internet protocol address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Sekretariat dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Domain Portal Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain instansi penyelenggara negara. (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Bagian Kesembilan Teknis dan Desain Pasal 14 (1) Teknis Pengembangan Portal Satu Data Indonesia dilakukan antara lain melalui: a. perencanaan;
15- b. pengembangan; c. pengamanan; dan d. pemeliharaan. (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia diarahkan untuk: a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Indonesia; b. mengembangkan, mengamankan, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; dan/atau c. melakukan pencadangan (back-up) sistem aplikasi teknologi maupun Data. (3) Sekretariat dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Indonesia. (4) Sekretariat dapat mengelola keterhubungan antar portal Data Instansi dengan Portal Satu Data Indonesia. (5) Perancangan Desain Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat. BAB IV PEMBATASAN AKSES DATA Bagian Kesatu Pembatasan Akses Pasal 15 (1) Pembatasan akses Data pada Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh: a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
16- dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Menteri berdasarkan: a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Menteri; dan/atau b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. BAB V PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS Pasal 16 (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data Indonesia dilakukan dengan kondisi: a. data rusak atau mengandung kode berbahaya; b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia; c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia. (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat.
17- BAB VI PENDANAAN Pasal 17 Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
18- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1745 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG MANAJEMEN PORTAL SATU DATA INDONESIA A. Penanggung Jawab Portal Satu Data Indonesia Penanggung jawab Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Portal Satu Data Indonesia; 2. memberikan arahan kepada semua pengelola Portal Satu Data Indonesia; 3. memilih tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung sebagai super admin dan admin pada Portal Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. menjamin pelaksanaan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Satu Data Indonesia; dan 6. mengoordinasikan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Indonesia.
2- B. Super Admin Super admin (sysadmin) Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Indonesia; 2. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia; 4. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia; 5. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia; 6. melakukan pencadangan (back-up) sistem, teknologi maupun data; dan 7. menguji aspek keamanan informasi. C. Admin Portal Satu Data Indonesia Admin Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia (konten berita, dan konten lain sejenis); 2. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya); 3. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman helpdesk; 4. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Indonesia; dan/atau 5. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin. D. Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Kementerian; b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
3- c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan/atau d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin. E. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Ruang Lingkup tanggung jawab dari Penanggung Jawab Portal Satu Data Indonesia, Super Admin, Admin Portal Satu Data Indonesia, dan Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hanya terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati