KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Rencana Strategis ( Renstra -SKPD ) Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen ini ini mengacu pada Rencana dapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta dengan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo. tersusun. Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 ini, mudah - mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ..... .... DAFTAR ISI ... .... .... DAFTAR TABEL ... .. DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR ... ..... . 1 PENDAHULUAN ... ... 1.1 Latar Belakang ... .. 1 1.2 Landasan Hukum ... . 3 1.3 Maksud dan Tujuan ... . 8 1.4 Sistematika Penulisan ... ... 9 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO... .. 10 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 13 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bonorowo... ... 22 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo... ... 25 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ... ..... ... PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... .. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ....... ... 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ... 38 3.3 Langkah - langkah Isu-isu Strategis ....... .... 40 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ....... ... 46 TUJUAN DAN SASARAN ... . 47 4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan ... 47 4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan ... 47 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... ... 50 5.1. Strategi ... .. 50 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ... . 52 6.1. Rencana Program ... .. 52 6.2. Rencana Kegiatan ... . 56 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... ... 56 BAB VIII PENUTUP ... 57 8.1. Pedoman/Kaidah Transisi ... . 57 8.2. Kaidah Pelaksanaan ... . 58 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI ii i ii iii iv 33 35 35
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 ... 11 12 Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Tabel 2.3 Bonorowo Tahun 2020 ... Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 ... Tabel 2.4 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021... . Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya Tahun 2021... Tabel 2.6 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021 ... Tabel 2.7 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021 ... Tabel 2.8 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Tahun 2021... 25 29 Tabel 2.9 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ... Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen ... .. 38 Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo. Tabel 3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 ... .. 43 Tabel 3.3 Telaahan KLHS terkait tupoksi ... .. 46 48 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ... Tabel 4.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026 ... Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ... . 50 53 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026... Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ... . Tabel 7.1 iii 13 22 22 23 23 33 49 56
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR Bagan 1.1. Alur Bonorowo... ... Penyusunan Renstra Kecamatan Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan Bonorowo... ... Bagan 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bonorowo... ... Pohon Masalah ... .. 36 Bagan 3.1. iv 3 10 21
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pemerintahan Wajib Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan rangka mengantisipasi perundang-undangan dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. terkait, dan dalam 1
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Bonorowo dalam kurun waktu Tahun 2021- 2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan. Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; 2. Renstra 2021-2026 Bonorowo mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; Kecamatan Tahun 3. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan; 4. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bonorowo Proses penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021- 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut : 2
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Bonorowo menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. 1.1. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 (Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan (Lembaran Negara Republik Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah tentang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 4
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan (Lembaran Negara Republik Rencana Pembangunan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 5
Penanggulangan Kemiskinan Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); (Lembaran Negara Republik 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); Sosial Bagi 31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Penyelenggaraan, tentang Terhadap Perencanaan, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); Evaluasi dan 32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan (Lembaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan 6
Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22); 35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); 37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Nomenklatur Kodefikasi, 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 7
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen 8
Nomor 183); 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); 57. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86) 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun 2021-2026 perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo adalah : 1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang; 2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bonorowo 4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. B. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2021- 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. 9
Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bonorowo Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Bonorowo Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bonorowo; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan dokumen RTRW Kabupaten telaahan Renstra; Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan. Bab IV Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan jangka menengah diunsur dalam menjabarkan sasaran kewilayahan. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Bonorowo. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan untuk periode 2021-2026 Bab VIII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kebumen. Kecamatan Bonorowo Kabupaten 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO Kecamatan Bonorowo merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Bonorowo memiliki luas Wilayah 2.091 Ha atau 20,91 Km2 dengan letak dari permukaan air laut sekitar 500 m dengan curah hujan rata-rata 2000 - 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Bonorowo 2.0901,00 Ha terdiri tanah sawah 1.315,00 Ha dan tanah kering 776,00 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen +- 20 Km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas - batas Wilayah Kecamatan Bonorowo, adalah sebagai berikut : 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Butuh Kab Purworejo 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun, Kab Kebumen 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Bonorowo 11
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 JENIS KELAMIN NO DESA L P JUMLAH 1.614 1.475 894 710 574 561 907 1.345 1.103 1.827 1.341 12.351 (Sumber Sekretrait Kecamatan Bonorowo Tahun 2021) PATUKREJO 1. NGASINAN 2. PUJODADI 3. BALOREJO 4. ROWOSARI 5. TLOGOREJO 6. BONOROWO 7. SIRNOBOYO 8. 9. BONJOKIDUL 10. BONJOKLOR 11. MRENTUL JUMLAH TOTAL 1.614 1.475 894 710 574 561 907 1.345 1.103 1.827 1.341 11.810 3.136 2.772 1.757 1.412 1.162 1.580 1.794 2.660 2.206 3.531 2.651 24.161 tabel 2.1 Kecamatan Bonorowo memiliki penduduk sebanyak 24.161 jiwa terdiri dari laki laki 12.351jiwa (551,12%) dan perempuan sebanyak 11.810 jiwa (48,88%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan Berdasarkan Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Bonorowo tahun 2021 terdiri dari 17 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah siswa 349terdiri dari Laki laki 174 siswa dan Perempuan 175 siswa, 21 Sekolah SD/Sederajat dengan Jumlah 1.787 siswa terdiri Laki laki 927 siswa dan Perempuan 810 siswa, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 499 siswa terdiri Laki laki 292 siswa dan Perempuan 207 siswa, 1 SMA/Sederajat 105 dengan Jumlah Murid Laki laki 47 siswa dan Perempuan 58 siswa Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Bonorowo tahun 2021 berjumlah 24.161 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 12.351 jiwa dan Perempuan berjumlah 11.810 jiwa. Terdiri dari 11 Desa, 42 Rw dan 139 RT Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Bonorowo Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, (Puskesmas Bonorowo melayani melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan - penyuluhan tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas. Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bonorowo masih tinggi, dari 5.389 KK yang masih masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2.093 KK 12
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 No Desa/Kel Desil 1 (Sangat Miskin) Desil 2 (Miskin) Desil 3 (Hampir Miskin) Desil 4 (Rentan Miskin) Grand Total 305 296 217 199 191 184 172 160 147 124 98 2.093 (Sumber Seksi Kesejahteraan Soaial dan Pelayanan Umum kec Bonorowo ) 1 SIRNOBOYO 2 BONJOKLOR 3 MRENTUL 4 BONOROWO 5 BALOREJO 6 PUJODADI 7 BONJOKKIDUL 8 PATUKREJO 9 TLOGOREJO 10 ROWOSARI 11 NGASINAN 77 54 30 53 26 21 26 6 19 13 7 332 72 84 55 65 50 40 36 25 41 14 18 500 96 102 73 39 61 76 66 81 44 55 52 745 60 56 59 42 54 47 44 48 43 42 21 516 Jumlah Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 5.389, terdapat 2.093 KK miskin atau (38,83%). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Bonorowo. Terdapat Pasar Pasar desa sebanyak 4 buah, Pasar modern (mini market) sebanyak 3 buah dan Pasar-pasar musiman yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan, Sedang untuk kebutuhuan BBM Bonorowo ada 1 (satu) Pertashoop di Desa Rowosari. Tabel. 2.3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 Status Desa No Desa IKS IKE Nilai IKL IDM Dasar Berkem bang Maju 1. Patukrejo 0,7657 0,6167 0,5333 0,6386 √ 2. Ngasinan 0,72 0,7833 0,6 0,7011 √ 3. Pujodadi 0,76 0,5 0,6 0,62 √ 4. Balorejo 0,6914 0,55 0,8 0,6805 √ 5. Rowsari 0,6229 0,55 0,6667 0,6132 √ 6. Tlogorejo 0,7657 0,7333 0,6 0,997 √ 7. Bonorowo 0,7486 0,6333 0,6 0,6606 √ 8. Sirnoboyo 0,6971 0,5333 0,6 0,6102 √ 9. Bonjokidul 0,84 0,5833 0,6 0,6744 √ 10. Bonjoklor 0,7829 0,5833 0,6 0,6554 √ 0,6 0,6611 (Sumber Sekretariat Kecamatan Bonorowo Tahun 2021). 11. Mrentul 0,8 0,5833 √ 13 Man diri
Berdasarkan tabel 2.3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo tahun 2021 dari 11 (sebelas) desa, 11 Desa semuanya berstatus Desa Berkembang. Kondisi jalan kecamatan sebagian sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 81,81%, akses internet lancar 9 Desa dan 2 Desa Kurang lancar yaitu Desa Patukrejo dan Ngasinan. Kecamatan Bonorowo memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.315,00 Ha dan lahan kering 776,00 Ha dengan jumlah produksi tanaman padi irigasi 841,00 Ha dan tadah hujan 474,00 Ha dengan hasil panen 14.475,00 Ton, untuk lahan kering sebagian besar ditanami sayuran, sedangkan Desa Patukrejo dan Ngasinan sebagain besar ditanami Jambu Kristal. Kendala pertanian di Kecamatan Bonorowo, karena letak geografis wilayah Kecamatan Bonorowo termasuk dataran rendah sehingga sering terjadi banjir, untuk 5 desa, Pujodadi, Balorejo, Tlogorejo, Rowosari dan Ngasinan. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Bonorowo dipimpin oleh Camat, Drs NGADIYO yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; 9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 14
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan 12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Struktur organisasi Kecamatan Bonorowo berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari : 1. Camat; Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. 2. Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. pembinaan ketatausahaan, Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain : a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan; b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan laksana, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan,arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan; tata d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan; e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan; f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan; h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi fungsinya di bidang pemeliharaan vertikal yang tugas dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 15
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya; dan n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan. b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan. kehumasan, kepegawaian, 3. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan; 16
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan; d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya; f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan; i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan; j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan inventarisasi desa/kelurahan; sumbersumber pandapatan dan serta kekayaan k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan; m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai teknis, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasidengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- 17
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan danpenegakan peraturan perundang- undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah; b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik; d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan; f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya; h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban; k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- dan undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. tugas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit Seksi lingkup Kecamatan dalam 18
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan; e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah; i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya; j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya 6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas teknis, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 19
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu meliputi pelaksanakan Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan; j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa; k. penanganan bencana alam dan bencana sosial; l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 20
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Bonorowo CAMAT SEKRETARIS CAMAT SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PELAYANANA UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.2. Sumber Daya Kecamatan Bonorowo 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Aparatur Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 25 orang, Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut Tabel 2.4 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2021 Jenis Kelamin Jumlah Pegawai pada Tahun NO. 2018 12 5 17 Tabel 2.5 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021 2017 14 5 19 2016 14 4 18 2019 12 3 15 2020 12 3 15 1. Laki laki 2. Perempuan Jumlah 2021 11 3 14 Jenis No Uraian 1 Camat 2 Sekretaris Camat 3 Kasubag Umum dan Kepegawaian Kelamin Eselon L 1 1 P III-a III-b IV-b 1 Jumlah 1 1 1 4 Kasubag Perencanaan dan Keuangan 0 0 5 Kasi Tata Pemerintahan 6 Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Staf 8 9 1 1 5 1 0 1 IV-a IV-a 0 IV-a 1 1 1 8 21
Jumlah 9 3 14 Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2021. Dari Jumlah Jabatan Struktural di Kecamatan Bonorowo untuk eselon III.a jumlah 1 (satu) personil eselon III.b jumlah 1 (satu) personil eselon IV.a 4 jumlah 3 (tiga) personil definitif 1 (satu) Plt, eselon IV.b jumlah 1(satu) personil definitif merangkap Plt Kasubag Perencanaan dan Keuangan, ada kekurangan pada jabatan structural yaitu kasi Trantib dan kasi Perencanaan Keuangan.dimana Kasi Trantib tidak mempunyai staf yang menjadi Plt staf itu sendiri. Struktural Kasubag Perencanaan dan Keuangan memiliki peran yang sangat penting sementara yang membantu kasubag Perencanaan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Orang Pengelola Keuangan Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bonorowo sangat kurang karena baik Kasi maupun Kasubag mempunya staf yang sangat kurang. Di Kecamatan Bonorowo hanya ada 2 (dua) THL 1 (satu) THL focus di Pelayanan Umum, 1 Orang THL sebagai Pramu Saji/ Penjaga Malam. a. Tingkat Pendidikan Gambaran Pegawai Kec Bonorowo, Kab Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat. Tabel 2.6 Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021 No Uraian Tingkat Pendidikan SLT P S2 S1 D3 SLTA SD Jumlah 1 Camat 2 Sekretaris Camat 1 1 1 1 3 4 Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Perencanaan dan Keuangan 1 0 1 0 5 Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial 6 7 8 1 1 0 1 1 1 0 1 9 Staf 1 7 8 Jumlah 7 7 14 Sumber: Kec Bonorowo, 2021. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, di Kecamatan Bonorowo terdapat 14 personil dari jumlah 14 personil tersebut 50% berpendidikan sarjana, 50% berpendidika SLTA/sederajat . Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Bonorowo belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada, karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bonorowo dalam kelancaran 22
pelaksanaan tugas masih ada ketimpangan pendidikan sehingga kurang mendukung untuk akselerasi Pelayanan Publik. Perlu adanya penambahan Pegawai dengan Pendidikan Diploma/Sarjana di tingkat Pendidikan Diploma Kejuruan khususnya akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa. b. Pegawai berdasarkan Golongan Gambaran Pegawai Kecamatan Bonorowo berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 Tabel 2.7 Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2020 No Uraian GOLONGAN Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah 1 Camat 1 1 2 Sekretaris Camat 1 1 3 Kasubag Umpeg 1 1 4 Kasubag Perenc 5 Kasi Tapem 1 1 6 Kasi Trantib 5 Kasi Kasi PM 1 1 7 Kasi Yanum 1 1 8 JFU 5 3 8 Jumlah 5 8 1 14 Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2021. Pegawai di Kecamatan Bonorowo berdasarkan golongan terdapat Jumlah Pegawai Golongan IV 1 (satu) orang, Golongan III 8 (delapan) orang dan Golongan II 5 (lima) orang. Untuk kasi hanya di bantu satu orang staf sehingga untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Bonorowo mencakup Sumber Daya Manusia dan Aset berupa sarana dan prasarana penunjang Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatana Bonorowo sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Pemerintahan Kecamatan dan sekretaris Kecamatan selaku Koordinator Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Camat. Tugasnya membantu Camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya Camat di bantu 4 Kasi sebagai pelaksana tugas di bidangnya masing-masing serta 2 Kepala Sub Bagian di sekretariat 2. Sarana dan Prasarana Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan 23
aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai : Tabel 2.8. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 JENIS SARPRAS Gedung Kantor Rumah Dinas KENDARAAN Mobil Sepede Motor KONDISI BAIK SEDANG 1 1 RUSAK BERAT 0 0 1 5 3 1 JML 1 1 1 9 KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN 2 1 1 14 PERLU PENAM BAHAN 1 0 0 5 Sepeda motor Kades Sarana dan Prasarana Elektronik 11 11 11 0 Komputer Laptop Printer AC KURSI Kursi lipat Kursi Plastik Mesin Ketik Lemari Kayu Rak Besi Filling Kabinet LCD Proyektor Lemari Kaca Lemari Besi Meja 1 Biro Meja Rapat Meja ½ Biro Kursi Tamu Bangku Tunggu Kipas Angin Televisi Sound System Kursi Kayu Dispenser Mimbar Podium Genrating Set Papan pengumaman Gorden Kursi Putar Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Eselon IV Kursi kerja Eselon III 6 8 5 3 14 21 0 0 4 8 0 8 0 1 12 13 1 4 7 2 0 2 4 1 0 1 26 3 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 7 8 7 4 24 21 1 3 4 13 2 8 5 1 12 13 1 6 9 2 3 2 5 1 2 1 26 9 8 10 9 7 50 96 2 5 8 15 4 10 7 2 17 20 2 11 10 3 3 7 6 1 3 1 32 1 2 2 3 36 75 1 2 4 7 2 2 5 1 5 7 1 7 3 1 2 5 2 0 1 0 6 7 1 0 0 1 3 2 7 1 0 0 2 4 9 5 13 6 2 Sumber : Kecamatan Bonorowo Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki 24 PEME LIHAR AAN 2 1 1 14 11 8 10 9 7 50 96 2 5 8 15 4 10 7 2 17 20 2 11 10 3 3 7 6 1 3 1 32 3 13
ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bonorowo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Bonorowo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di lalu Kecamatan Bonorowo selama 5 mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi. (lima) tahun yang b. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun masih kurang, c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas. 25
d. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan bonorowo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal. e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang. 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Bonorowo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. 3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo di Bidang Pemerintahan tercermin dari : a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari. b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya. c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa; d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa; f. Meningkatnya setiap yang penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan. fasilitasi cukup untuk 4. Pelayanan di Bidang Pembangunan a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan; b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program- program sosial lainnya; 26
c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Bonorowo; d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat; e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu; f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Bonorowo; g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut : terhadap masyarakat pada 27
No. A 1. Indikator Kinerja Kinerja Program Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Pekantoran Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai Terlaksananya surat menyurat Tersedianya biaya langganan tetpon, air dan listrik Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kpd penjabat penata keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya belanja alat listrik dan elektronik Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang undangan Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu Tabel 2.9 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 satuan Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Bulan/u nit 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 orang /bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Jenis/ bulan Jenis/ bulan bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 Rasio Capaian Tahun ke- 2016 2017 201 8 2019 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2021 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No. 2 Indikator Kinerja Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai Tersedianya sarana mebelair yang memadai Tersedianya kebutuhan penghias ruangan (gorden) Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA Terlaksananya pengembangan data/ informasi / statistic daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pengendalian keamanan Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya pemilihan kepala desa Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananyapendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes Terlaksananya pembinaan TP PKK kecamatan dan desa; terlaksananya satuan Bulan Bulan Jenis/ unit unit set Unit Unit Bulan/ Dok Desa % % % % Desa Desa Orang/ kegiatan Desa/Keg Bulan / Desa Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 2016 2017 12 12 2018 12 20 19 12 2020 12 12 12 12 12 12 7 1 4 9 9 30 5 17 52 9 1
1 1 1 1 1 2 1 3 4 3 5 4 5 6 8 11 11 11 11 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 10
33 22
33 44
33 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 2021
12 12
8 4
2 8
100 100 100
33 11 11 29 Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 1 4 9 9 30 5 17 52 9 1
1 1 1 1 1 2 1 3 4 3 5 4 5 6 8 11 11 11 11 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 10
33 22
33 44
33 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 2021
12 12
8 4
2 8
100 100 100
33 11 11 Rasio Capaian Tahun ke- 2016 2017 100 100 201 8 100 2019 100 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2021 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kec Bonorowo No. Indikator Kinerja satuan 3 Terlaksananya musrenbang tk Kecamatan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Desa % kegiatan 4 Terselenggaranya kegiatan HUT RI Terselenggaranya kegiatanHari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar keagamaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prosentase pengajuan pelayanan KTP dan Perijinan yang tertangani kegiatan % Terlayaninya pelayanan publik Bulan/ jenis B Kinerja Sasaran Keterangan : *) Angka Perkiraan s/d akhir 2021 Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 2016 2017 11 11 2018 11 20 19 11 2020 11 100 100 100 100 100 1 1 1 4 4 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1 2021 11 100 1 1 100 1 30 Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 11 11 11 11 11 100 100 100 100 100 1 1 1 4 4 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1 2021 * 11 100 1 1 100 1 Rasio Capaian Tahun ke- 2016 2017 201 8 2019 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2021 100 100 100 100
Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Bonorowo dirancang secara konseptual, analitas, realistis, rasional dan kemperhensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Bonorowo dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu. Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan BonorowoTahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecam berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bonorowo, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bonorowo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Bonorowo tahun 2020. Berdasarkan tabel 2.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi. 31
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 No. Nama Program 2016 2017 Anggaran Tahun (Juta Rp) 2018 2019 2020 2021 2016 Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp) 2017 2018 2019 2020 2021* Rasio Capaian Tahun ke- (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbuhan Realis asi Angga ran 1. 2 3 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.62 0.000 10.000 .000 48.000 .000 56.901 .000 122.76 2.000 11.500 .000 48.714 .000 110.99 1.000 166.77 0.000 12.000 .000 51.000 .000 159.75 5.000 296.727. 000 14.400.0 00 62.000.0 00 886.930. 000 242.736.0 00 10.448.00 0 61.308.00 0 70.078.00 0 1.928.61 5.000 35.479.0 00 27.279.0 00 79.639.0 00 111.730. 427 9.949.28 0 46.282.5 00 51.876.8 46 118.964. 652 11.237.6 15 44.521.8 10 109.427. 010 165.043. 236 11.902.4 00 48.144.3 40 156.815. 665 265.835.4 95 14.145.67 0 59.208.07 5 863.796.8 60 203.848. 988 9.981.05 0 49.319.4 00 62.865.2 65 1.730.37 2.349 33.992.7 50 26.171.6 45 77.214.1 86 94,9 9 99.4 9 96,4 2 91,1 7 96,9 1 97,7 1 91,3 9 98,5 9 98,9 6 99,1 8 94,4 0 98,1 6 89,5 8 98,2 3 95,5 0 97,3 9 89,7 2 158,8 94 97,5 9 50.11 95, 94 28,75 96,9 5 103,1 4 3,22 1,9 2,39 6.08 Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bonorowo, 2021 32
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016 - 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 90%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 83,98%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016 - 2020 realisasi anggaran rata rata mencapai diatas (90%, namun Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016 - 2020 anggaran dapat terealisasi mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 80,45%. Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016 - 2020, anggaran dapat terealisasi mencapai diatas 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 89,71%. 2.3.1.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bonorowo 5 (lima) tahun ke depan di antaranya: 1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal instansi pembina penyelenggaraan tanpa komplain pemerintahan desa dan kelurahan. sebagai 2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan; 3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan; 4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas; 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut lebih responsif terhadap peran Kecamatan Tiga raksa harus dinamika pembangunan masyarakat; 6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bonorowo, antara lain: 1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif; 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan; 3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bonorowo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 33
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; 5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah rangka dalam pembangunan melalui dalam meningkatkan koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; pembangunan merupakan perencanaan kualitas peluang 6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan 7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Petanahan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bonorowo 34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Bonorowo sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Bonorowo terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada dikecamatan, komposisi pejabat jumlah staf yang ada di struktural kecamatan. Dari sisi pendidikan rata - rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan Strata-1 dan SLTA. Permasalahan lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi maka lebih sedikit dibandingkan Permasalahan di Kecamatan Bonorowo yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini: 35
Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan Perbaikan pola kerja Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal Gambar 3.1. Pohon Masalah Belum optimalnya pelayanan kecamatan Masih rendahnya Kurangnya peranserta masyarakat dpembangunan Kesadaran Administrasi rendah Masih rendahnya perekonomian Rendahnya pendidikan 36 Masih minimnya Sarana Pendukung Sarana IT kurang mendukung Sarana pelayanan masih kurang
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Serabut Masalah Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat Kurangnya kemampuan SDM Belum optimalnya pola kerja Belum adanya budaya kerja yang baik Kurangnya jumlah SDM Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan Sedikitnya jumlah rekruitmen pegawai 1 Belum optimalnya pelayanan kecamatan Kurangnya peran serta masyarakat Kesadaran peran serta masyarakat rendah Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan Masih banyaknya penduduk miskin Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Pendidkan masyarakat sebagian besar SMP/sederajat Sarana IT kurang mendukung Kekuatan signal kurang stabil Minimnya sarana pendukung Sarana Pelayanan masih kurang Ruangan yang kurang representative Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan Ruang laktasi kurang memadai 37
3.2. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e- gov dan open-gov yang terintegrasi Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah : "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat" " Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang indikator untuk mengukur pencapaian tangguh. Beberapa kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya 38
prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Misi Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut : 1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi; 2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. Langkah-langkah Strategis Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut : 1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja; 2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal "cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia'. 3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan; 39
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah; 5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak; 6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public; 7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat; 8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian; 9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru; 10. 11. 12. 13. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian; Penguatan perlindungan dan peran perempuan; Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana. Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain : 2. Go-lak yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah. "ora antri, ora suwe, cepet dadi" 2. Satu data untuk semua Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan. 3. Keris Patih = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan bersih ,stop Korupsi, Gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan public dan pengelolaan pemerintahan. 4. Tiada hari Tanpa Pelayanan ( THTP ) 5. Festival Anggaran ,keterbukaan Informasi Publik 6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah 7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. 8. Kepenak = Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum menikah 9. Bu Desi = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan tehnologi ,baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart City 10. Tempe Manist, Program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT 11. Kaya Maselin, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line. 12. Permisi, Program Penyederhanaan Administrasi Pelayanan 13. Tariyan ,Program tiada hari tanpa Pelayanan 14. Yan Jempot, program pelayanan Jemput bola 40
15. Maning Dasirah, Program Reformasi Peningkatan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) yang tidak membebani masyarakat 16. Leterline , Program open tender and E -proc ( lelang Terbuka dan online) 17. Pentas, Program Peningkatan Kapasitas ASN 18. Wament, Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN. Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut. 1. Adanya inovasi pelayanan di Kecamatan ( PATEN ) yang menuntuk Kecamatan Boororo lebih mengoptimalkanpelayanan dalam rangka meningkatkan kuwantitas dan kuwalitas pelayanan public 2. Tranparansi informasi melalui media massa dituntut peran terhadap lebih responsive Kecamatan Bonorowo dinamika pembangunan masyarakat harus 3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan 4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja; 5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan 6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN Faktor Penghambat: 1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf; 2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN; 3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unitkerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini 41
NO 1 1 MISI 2 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open- gov yang terintegrasi Tabel 3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 3 4 5 6 Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 42 URUSAN 7 Kewilayahan INDIKATOR URUSAN 8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan
1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra Kecamatan karena renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. 2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. berperan kewilayahan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan. Sebagai tupoksi Kecamatan 43
Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah : 1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Mirit sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 11 Desa di Kecamatan Bonorowo, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil lagi. Musyawarah Desa menunggu aplikasi bisa digunakan penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 11 Desa . Kendala : a. Aplikasi yang error/trouble sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini. b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan. 2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes, sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab Selama terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama terkait IT. 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Bonorowo ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut : (SID) dan Sistem Keuangan Desa Tabel 3.3 Telaahan KLHS terkait tupoksi Telaahan KLHS terkait tupoksi Faktor pendorong Faktor penghambat Banyaknya kawasan perumahan Membuka peluang ekonomi baru 1. Mengancam lingkungan 2. Adanya permasalahan penduduk asli kerusakan potensi dengan Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri 1. Rendahnya masyarakat kebersihan lingkungan kesadaran terhadap 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan 44
Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif. 4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong - Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat keterlaksananya RT RW/KLHS dalam Renstra adalah: 1. perkembangan penduduk Kebumen yang cukup menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat. 2. Alih lahan pertanian ke lahan perumahan dan industri. 3. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan indikator makro Kabupaten Kebumen periode 2016-2020. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu - isu strategis Kecamatan Bonorowo sebagai berikut : 1. Penguatan Peran Kecamatan Bonorowo agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Bonorowo. 2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasatas Aparatur Kecamatan Bonorowo. 3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Bonorowo. 4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Bonorowo. 45 tinggi
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governnance) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital. inovasi pelayanan berbasis teknologi pelayanan. yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi. Sebagai perangkat daerah 4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung jangka menengah daerah sebagaimana pencapaian sasaran tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel . indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1. 46
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumus Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujun/Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik 2 3 Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten 12 indeks 83,92 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,0 0 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Bonorowo indeks 86,50 87,00 88,00 88,50 89,00 89,50 90,0 0 Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 47 Kondisi Akhir 13 85,00 90,00
Ditaruh dilembar berikutnya eks tabel 4.2. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indicator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 88,00; target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 89,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 89,50; target sasaran di tahun 2026 sebesar 90,00. 48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Bonorowo dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut: Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas Startegi dan arah kebijakan Kecamatan Bonorowo selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Strategi untuk meningkatkan ku;laitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup: 1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP). (in house 2. Eksternal rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan Mengikuti 49
pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan. Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di Kecamatan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor rangka peningkatan pelayanan kepada Kecamatan dalam masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal; 4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan; 5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah; 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan; 7. Melaksanakan PATEN secara optimal. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Bonorowo sebagai berikut : 1. Peningkatan dukungan administrasi; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pengembangan data base Kecamatan; 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan 5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah. 50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bonorowo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi: 6.1. Rencana Program Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.2. Rencana Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bonorowo. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Bonorowo tahun 2021-2026 dituangkan format matriks Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo dalam berikut dalam sebagaimana tertuang tabel 51
Tujuan Mewuju dkan peningk atan kualitas pelayan an publik Sasaran Menin gkatny a Pelaya nan Publik oleh Kecam atan Kode 7.01.001 7.01.001.2.01. 7.01.001.2.01.001 7.01.001.2.01.007 7.01.001.2.02. 7.01.001.2.02.001 7.01.001.2.02.003 7.01.001.2.06. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah Penyusunan Perencanaan Daerah Dokumen Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Bonorowo Tahun 2021 - 2026 Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Capaian 2020 Perkiraan Capaian 2021 Target 2022 Rp Target 2023 Rp Target 2024 Rp Target 2025 Rp Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 1.706.1 72.000 100 % 1.789.775 .000 100 % 1.789.77 5.000 100 % 1.789.77 5.000 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Dokumen renstra dan renja disusun yang (renja,RKA,DPA,DPPA.RKAP.re nstra 2026 ) 8 Dokume n 2 8 Dokumen 2 11 5 5.223.0 00 4.223.00 0 11 5 5.800.000 4.500.000 11 5 7.090.00 0 4.725.000 11 5 6.090.00 0 4.725.000 Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang di susun ( LKJiP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP ) 6 6 6 1.000.00 0 6 1.300.000 6 1.365.000 6 1.365.000 Jumlah terlaksananya administrasi keuangan Bulan kegiatan 12 12 12 1.553.5 44.000 12 1.603.557 .000 12 1.582.30 7.000 12 1.582.30 7.000 Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan ( TU, GU, LS, UP ) 16 4 16 4 16 4 1.538.54 4.000 15.000.0 00 16 4 1.588.557.0 00 15.000.000 16 4 1.566.557. 000 15.750.00 0 16 4 1.566.557. 000 15.750.00 0 Jumlah bulan penyediaan Administrasi Kegiatan 12 12 12 36.624. 000 12 36.734.00 0 12 38.105.0 00 12 40105.00 0 52 Target 100 % 11 6 6 12 16 4 12 2026 Rp 1.789.7 75.000 6.525.0 00 5025.00 0 1.500.00 0 1.604.3 07.000 1.588.55 7.000 15.750.0 00 40.105. 000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp 100 % 8.830.96 7.100 56 29.728.0 00 26 23.198.00 0 30 6.50.000 60 7.926.02 2.000 80 7.848.772 .000 20 77.250.00 0 60 179.673. 000 Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kecamatan Bonorowo Lokasi Kecamata n BOnorowo Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran Kode Kode 7.01.001.2.06.001 7.01.001.2.06.004 7.01.001.2.06.005 7.01.001.2.06.006 7.01.001.2.06.007 7.01.001.2.06.009 7.01.001.2.06.010 7.01.001.2.07. 7.01.001.2.07.02 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan dinas Oprasional/lapanagan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Umum Perangkat Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Jumlah jenis penyediaan komponen isntalasi listrik / penerangan bangunan Kantor Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah unit Pengadaan Kendaraan dinas Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 Perkiraan Capaian 2021 Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 4 Perkiraa n Capaian 2021 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 10 10 Target Target 4 12 12 12 12 12 12
2022 Rp 2022 Rp 3.500.00 0 13.124.0 00 3.500.00 0 1.500.00 0 9.000.00 0 4.000.00 0 2.000.00 0
53 Target Target 4 12 12 12 12 12 12 40 2023 Rp 2023 Rp 3.505.000 13.124.000 3.605.000 1.500.000 9.000.000 4.000.000 2.000.000 33.538.00 0 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp 4 4.000.000 4 4.000.000 12 14.000.000 12 14.000.000 12 3.605.000 12 3.605.000 12 1.500.000 12 1.500.000 12 9.000.000 12 9.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 12 2.000.000 `12 2.000.000 49 51.030.00 0 53 51.950.00 0 2 22.000.000 2 22.000.000 2026 Target Rp 2026 Target Rp 4 4.500.00 0 12 14.000.0 00 12 3.605.00 0 12 1.500.00 0 12 9.000.00 0 12 5.500.00 0 12 2.000.00 0 13 27.500. 000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp 20 19.505.000 60 68.248.000 60 17.920.000 60 7.500.000 60 45.000.000 60 21.500.000 60 10.000.000 155 165.018.0 00 4 44.000.000 Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Lokasi BOnorow Lokasi Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n
Tujuan Sasaran Kode 7.01.001.2.07.05 7.01.001.2.07.06 7.01.001.2.07.010 7.01.001.2.08. 7.01.001.2.08.001 7.01.001.2.08.002 7.01.001.2.08.004 7.01.001.2.09. 7.01.001.2.09.002 7.01.01.2.09.05 7.01.01.2.09.06 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pengadaan mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Oprasional/lapanagan Jumlah unit pengadaan mebel Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah unit pengadaan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah unit Pemeliharaan mebel Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 Perkiraa n Capaian 2021 4 4 1 1 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 23 23 9 9 0 0 12 12 Target
12 12
12 12
24 9
1 12
2022 Rp
30.600. 000 1.600.00 0 10.000.0 00 19.000.0 00 80.181. 000 31.000.0 00 1.500.00 0 5.500.00 0 54 Target 36 2 2 12 12 12 12 26 9 3 12 2023 Rp 11.950.000 10.100.000 11.500.000 29.800.00 0 800.000 10.000.000 19.000.000 80.346.00 0 31.000.000 1.500.000 5.665.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp 44 9.880.000 49 14.450.000 2 15.600.000 2 15.500.000 1 4.550.000 0 12 30.300.00 0 12 30.380.00 0 12 800.000 12 800.000 12 10.500.000 12 10.500.000 12 19.000.000 12 19.000.000 26 80.943.00 0 26 80.943.00 0 9 31.000.000 9 31.000.000 3 1.500.000 3 1.500.000 12 6.670.000 12 6.670.000 Target 10 2 1 12 12 12 12 26 9 3 12 2026 Rp 7.000.00 0- 15.000.0 00 55.000.0 00 30.380. 000 800.000 10.500.0 00 19.000.0 00 80.958. 000 31.000.0 00 1.500.00 0 6.670.00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp 139 43.268.000 8 56.200.000 4 21.550.000 60 151.460.0 00 60 4.960.000 60 51.500.000 80 95.000.000 128 403.371.0 00 45 155.000.00 0 13 7.500.000 60 31.175.000 Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro Lokasi Bonorowo Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow
Tujuan Sasaran Kode 7.01.001.2.09.009 7.01.002 7.01.002.2.04 7.01.002.2.04.002 7.01.005 7.01.005.2.01 7.01.005.2.01.001 7.01.006 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan perbaikan peralatan kerja Jumlah unit Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Jumlah Pelayanan Perijinan yang di laksanakan ( KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, rekom, SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum ) Indeks Kondusivitas Kecamatan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategory Maju dan Mandiri Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 Perkiraa n Capaian 2021 2 2 87.00% 87.00% 9 9 9 9 100% 100% 1 2 1 2 0 0 Target 2 88,00 9 9 100 % 2 2 24,05 2022 Rp 42.181.0 00 38.000. 000 38.000. 000 38.000.0 00 17.000. 000 17.000. 000 17.000.0 00 100.33 3.000 55 Target 2 88,50 9 9 100 % 2 2 34,04 2023 Rp 42.181.000 38.000.00 0 38.000.00 0 38.000.000 17.000.00 0 17.000.00 0 17.000.000 252.834.0 00 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp 2 41.773.000 2 41.773.000 0 89,00 38.000.00 0 89,50 38.000.00 0 9 38.000.00 0 9 38.000.00 0 9 38.000.000 9 38.000.000 100& 17.000.00 0 100 % 17.000.00 0 2 17.000.00 0 2 17.000.00 0 2 17.000.000 2 17.000.000 38,08 169.380.0 00 42,09 227.228.0 00 Target 2 90,00 9 9 100 % 2 2 46,01 2026 Rp 41.778.0 00 38.000. 000 38.000. 000 38.000.0 00 17.000. 000 17.000. 000 17.000.0 00 210.49 5.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp 10 209.696.00 0 90,00 190.000.0 00 9 190.000.0 00 45 190.000.00 0 100 % 85.000.00 0 10 85.000.00 0 10 85.000.000 46,01 886.270.0 00 Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Lokasi Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow
Tujuan Sasaran Kode 7.01.006.2.01. 7.01.006.2.01.003 07.01.06.2.01.06 07.01.06.2.06.08 7.01.006.2.01.009 7.01.006.2.01.011 7.01.006.2.01.013 7.01.006.2.01.016 07.01.06.2.01.17 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi pemilihan Kepala Desa Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desan dan pendayagunaan aset desa Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kades Jumlah Fasilitasi kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD ) Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PKK, UKS, BUMDes, Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi kegiatan penaggulangan Kemiskinan ( TKP2KDes ) Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 Perkiraa n Capaian 2021 8 6 11 11 10 0 11 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Target 6 11 0 0 2 1 2 4 2 2022 Rp 100.33 3.000 15.983.0 00
5.500.00 0 6.000.00 0 17.850.0 00 43.000.0 00 12.000.0 00 56 Target 8 11 1 3 2 1 2 4 2 2023 Rp 252.834.0 00 50.000.000 10.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 50.000.000 87.834.000 30.000.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp 7 169.380.0 00 8 227.228.0 00 11 40.000.000 11 35.000.000
10 47.000.000 2
5.000.000 2
5.000.000 2
17.000.000 2
18.000.000 1
10.000.000 1
10.000.000 2
27.000.000 2
27.000.000 4
59.380.000 4
69.228.000 2
16.000.000 2
16.000.000 Target
7 11
2026 Rp
210.49 5.000 39.000.0 00
8.000.00 0 18.000.0 00 10.000.0 00 35.000.0 00 80.495.0 00 20.000.0 00 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp 8 889.833.0 00 55 125.983.00 0 11 50.000.000 11 24.000.000 10 78.500.000 5 49.000.000 10 156.850.00 0 20 339.937.00 0 10 82.000.000 Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Kecama tan Bonoro wo Lokasi Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n Bonorowo Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow Kecamata n BOnorow
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Capaian 2020 Perkiraa n Capaian 2021 Target 2022 Rp 57 Target 2023 Rp Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp Target 2026 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Target Rp Unit Kerja Kecamata n Penanggu ng jawab Lokasi
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 No Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo indeks 65,00 87,00 88,00 88,00 89,00 89,00 58 2026 90,00 Kondisi Akhir Kinerja 90,00
BAB VII PENUTUP Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan, Bonorowo diantaranya kurangnya jumlah Pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Bonorowo yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kopetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,isu strategis di kecamatan Bonorowo diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan perhitungan Indek Kepuasan Masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indicator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan Musrenbang Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati , jika di kaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegritas. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan sangat penting Bonorowo.Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". A. Pedoman/Kaidah Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 59
terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat. B. Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Kecamatan Bonorowo berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya; 2. Kecamatan Bonorowo berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bonorowo. Kabupaten Kebumen. 60