PENERAPAN PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA Oleh : Ngurah Suradatta Dharmaputra* Agustinus Herwindu Wicaksono** Penulis Pertama adalah Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Kandangan ** Penulis kedua adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan Pendahuluan Tindak pidana narkotika di Indonesia sudah menjadi serious crime, bahkan mendekati heinous crime, adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia terutama bagi generasi muda. Narkotika ini menjadi masalah semua negara, sehingga Sebagian besar anggota PBB telah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988. Dikarenakan tindak pidana ini merupakan serious crime, sehingga memerlukan penanganan khusus dan demikian pula memerlukan pengaturan yang bersifat khusus, dimana Pengaturan Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah nomor serta beberapa pengaturan di internal Lembaga seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Kapolri. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah undang-undang yang cukup lengkap mengatur Narkotika, Undang-undang ini menggunakan pendekatan hukum juga menggunakan pendekatan Kesehatan yaitu rehabilitasi bagi pecandu. UU Narkotika ini telah mengatur perbagai ketentuan khusus yang mana yang akan dibahas disini adalah dikaitkan dengan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 132 Undang-undang Narkotika tersebut disertai dengan penjelasan pasalnya. 1
Berdasarkan pengalaman praktek banyak sekali terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan pasal 132 ayat (1) tersebut dalam praktek peradilan di Indonesia, baik oleh kalangan penyidik, penuntut umum maupun di kalangan Hakim, yang mana menurut hemat penulis ketentuan pasal 132 ayat (1) yang didukung penjelasannya sebetulnya adalah merupakan suatu ketentuan yang cukup jelas dan tidak memerlukan penafsiran secara khusus, dimana akibat dari penafsiran terhadap pasal 132 ayat (1) tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan yang bias terkait kepastian hukum itu sendiri dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik menganalisa terkait penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktek peradilan di Indonesia. Permasalahan Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : "Bagaimana penerapan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktek penanganan tindak Pidana Narkotika terhadap percobaan dan permufakatan jahat di Indonesia ?" Metode penelitian Pada hakikatnya tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan mempergunakan gabungan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (dogmatic law research) atau penelitian doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pembahasan Sesuai judul tersebut di atas, maka hal yang akan fokus dibahas dalam tulisan ini mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana terkait penerapan dalam praktek yang penulis rasakan tidak tepat dengan maksud dan tujuan dari isi pasal serta Undang-undang tersebut dibuat. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan bahwa : 2
"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut". Pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (straftmaat), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama. Permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau voorbereidingsdelicten. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit voorbereidingsdelicten adalah diatur dalam pasal 88 KUHP. Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan" Apabila membandingkan pengertian permufakatan jahat antara pasal 88 KUHP dengan Pengertian permufakatan jahat dengan UU Narkotika, maka ada perbedaan di dalamnya dimana dalam Undang-undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu : "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu 3
organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika." Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Yang perlu dicermati adalah keduanya masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi. Dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 atau lebih pelaku Dan bisa disebut dengan penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan deelneming yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Deelneming sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu "orang yang melakukan (pleger atau dader), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger), orang yang membujuk melakukan (uitlokker) dan orang yang membantu melakukan (medeplichtige). Masing-masing dari deelneming tersebut memiliki pengertian tersendiri sebagai berikut : 1. pleger, artinya tindak pidana harus dilakukan lebih dari seorang (materiel dader), pelaku dalam penyertaan tidak perlu memenuhi semua unsur delik. 2. doen pleger terdapat dua pihak, orang yang menyuruh (manus domina) dan orang yang disuruh (manus ministra), alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang, sehingga orang yang disuruh tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 4
3. medepleger terdapat kesengajaan ganda (double opzet), kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan dan orang yang turut serta melakuan tidak harus memenuhi unsur delik apapun. 4. uitlokker terdapat dua pihak orang yang menganjurkan (actor intellectualis) dan orang yang dianjurkan (auctor materialis), orang yang menganjurkan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan dengan ancaman atau penyesatan memberi kesempatan atau keterangan, dalam penganjuran orang yang dianjurkan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan yang menganjurkan dipertanggungjawabkan sepanjang perbuatan yang dianjurkan oleh dirinya. 5. medeplichtige, berarti mereka yang turut tersangkut atau bertanggungjawab, yakni turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya kejahatan oleh orang lain. Apabila dikatkan dengan asas hukum yaitu asas lex specialis derogat lex generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), asas ini merupakan asas-asas hukum yang berlaku secara umum, dalam ranah hukum pidana asas ini dapat ditemukan dalam pasal 63 ayat (2) KUH Pidana, "jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Selanjutnya, dalam pasal 103 KUH Pidana dirumuskan bahwa : "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain". Dalam praktik peradilan pidana saat ini, banyak praktek penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang tidak tepat yang dapat dideskripsikan ada 3 (tiga) hal sebagai berikut : turut 5
1. Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang telah selesai dilakukan. Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai. Contohnya : dua orang telah ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu. Ada anggapan bahwa dengan bermufakatnya mereka untuk membeli narkotika itu masuk dalam katagori pasal 132 ayat (1) padahal perbuatan permufakatan jahat sebagai contoh misalnya "membeli narkotika" sudah selesai, narkotika sudah dibeli dan juga sudah dipergunakan. Jika menggunakan pemahaman sepert ini maka pasal 132 ayat (1) dianggap spesialisasi dari pasal 55 dan 56 KUHP. Sehingga esensi permufakatan jahat dari pasal 132 ayat (1) yang ditujukan bagi perbuatan yang belum selesai ini sendiri tidak dipahami oleh penegak hukum. Hal mana akan berimplikasi di amar tuntutan Penuntut umum atau putusan Hakim selalu akan memuat kata kata seperti contoh ini : " ......terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1", padahal perbuatan perantara sudah selesai dan narkotika sudah diserah terimakan, demikian ilustrasi tersebut. Hal ini menurut Penulis jelas tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana pasal 1 angka 8 UU Narkotika. Alasan penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya asas lex specialis derogat lex generalis, mengingat undang-undang narkotika merupakan lex specialis dari KUH Pidana. Munculnya pemikiran tersebut karena dalam pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika terdapat frasa "melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" yang merupakan jenis deelneming sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana. Pemikiran demikian kurang tepat, mengingat permufakatan jahat, baik yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUH Pidana hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai, yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan 6
tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (voltooid). Sehingga meskipun dalam pasal 132 (1) UU Narkotika mengatur sifat keturutsertaan namun memiliki sifat yang berbeda, keturutsertaan dalam Pasal 55 KUH Pidana para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga apabila diperhatikan pasal 132 ayat (1) adalah bentuk kekhususan dari pasal 55 dan 56 KUHP karena mencantumkan kriteria penyertaan dan pembantuan dan bukan merupakan lex specialis dari pasal 55 dan 56 KUHP karena penegasan dari pasal 132 ayat (1) adalah perbuatan yang belum selesai dari adanya percobaan atau permufakatan jahat yang pemberlakuannya bagi tindak pidana Narkotika yang belum selesai. Sedangkan bagi tindak pidana narkotika yang selesai yang dilakukan dua orang atau lebih haruslah digunakan pasal 55 dan pasal 56 KUHP karena pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak ditujukan untuk tindak pidana selesai, maka berlakulah ketentuan pasal 103 KUH Pidana yang merumuskan bahwa: "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain". Sehingga berdasarkan Analisa tersebut menerapkan ketentuan pasal 132 ayat (1) untuk perkara pidana narkotika yang sudah selesai dilakukan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan telah selesai dilakukan dapat menyebabkan Tuntutan dan Putusan Hakim tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. 2. Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai assessor/ pelengkap dari pasal- pasal utama narkotika. 7
Penempatan Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai assessor/ pelengkap dari pasal utama narkotika, seperti pasal 112, 113 dan bahkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, anggapan seperti ini ada karena pasal 132 ayat (1) menjadi lex specialis dari pasal 55 dan 56 KUHP. Hal mana berimplikasi pada pidana denda yang dimasukkan dalam amar tuntutan dan juga dalam amar putusan Hakim, padahal didalam pasal 132 ayat (1) jelas-jelas memuat kata kata "......dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut". Apabila melihat rumusan pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, namun anggapan yang salah dalam penerapan pasal 132 ayat (1) yang menganggap pasal tersebut adalah assessor dari pasal utama, sudah bisa dipastikan akan memasukkan pidana denda dalam amar tuntutan ataupun putusannya. Penulis berpendapat pandangan tersebut tidak tepat dan dapat menimbulkan kesesatan dalam penjatuhan pidana dikarenakan sebagaimana dibahas sebelumnya pada poin pertama, pasal 132 bukanlah lex specialis dari pasal 55 dan 56 dan bukan pula pasal assessor melainkan pasal yang berdiri sendiri yaitu pasal yang diberlakukan terhadap pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga apabila ada tindak pidana narkotika yang sifatnya masih percobaan ataupun permufakatan jahat ( dilakukan lebih dari dua orang ) untuk melakukan tindak pidana narkotika harusnya menggunakan pasal 132 ayat (1). Sehingga apabila melihat isi pasal tersebut dimana hanya mempidana dengan pidana penjara tersebut menunjukkan jika pembuat undang-undang menganggap tidak perlu menjatuhkan denda dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sekaligus membedakan antara pidana yang sudah selesai dengan pidana percobaan atau permufakatan jahat, disinilah perbedaan pasal 132 ayat (1) dengan pasal 53 KUHP yang menjatuhkan pidana 1/3 dari pidana pokoknya. Pembuat Undang-undang menganggap pidana narkotika adalah serious crime sehingga memandang perlu bahwa percobaan tidak dibuat 1/3 sebagaimana KUHP namun cukup dihilangkan dendanya saja, namun dapat 8
dilihat juga dalam pasal 132 ayat (2) tetap menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat, dan bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 44/PUU-XVII/2019 telah menolak permohonan pemohon terkait pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika, Adapun pendapat Mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut : "Bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengingat sifat "particularly serious" tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud". Pendapat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah yang diakomodir dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam menanggulangi bahaya narkotika di Indonesia sehingga percobaan dan permufakatan jahat tidak mengadaptasi ketentuan pasal 53 KUHP yang dipotong 1/3 dari pidana pokoknya melainkan hanya mengurangi pidana dendanya saja. Sehingga berdasarkan analisa tersebut mencantumkan denda dalam tuntutan ataupun Putusan Hakim terhadap perkara pidana narkotika pasal 132 ayat (1) yang telah terbukti melakukan percobaan ataupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah tidak tepat. Kecuali terbukti melanggar pasal 132 ayat (2) didalam secara tegas diatur tentang kejahatan terorganisir yang menjatuhkan ancaman pidana penjara dan denda ditambah 1/3 dari pidana maksimumnya. 3. Pasal 132 ayat (1) dijuntokan dengan pasal pasal utama seperti penggunaan pasal 55 dan 56 KUHP Juncto atau disingkat Jo., merupakan kependekan dari kata "juncto". Menurut buku "Kamus Hukum" yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, "jo" berarti: "juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan". Apakah kata jo bisa dipakai pada dua undang-undang? Bisa, apabila ada ketentuan hukum yang berkaitan dalam dua undang-undang tersebut. Contohnya : tindak pidana membeli narkotika yang dilakukan 2 orang atau 9
lebih dapat digunakan pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya pasal 132 ayat (1) adalah mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga bukan merupakan perbuatan yang selesai, dan bukan lex specialis dari pasal 55 atau 56 KUHP. Dimana di dalam pasal 132 ayat (1) itu sendiri telah ditentukan jenis jenis pidananya yaitu: ".......sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129.....". Sehingga berdasarkan isi pasal tersebut Penempatan kata-kata "Juncto" terhadap pasal 132 ayat (1) dalam praktek tidak tepat apabila dijunctokan dibelakang pasal-pasal utama seperti contoh : "melanggar pasal 114 Jo pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika". Dikarenakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya pasal 132 adalah pasal terkait perbuatan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan Analisa tersebut seharusnya bentuk penulisan dakwaan yang paling tepat dalam sebuah dakwaan penulisannya adalah "melanggar pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika". Dimana dalam praktek masih ada penulisan dakwaan yang kemudian diikuti oleh Hakim yang menempatkan pasal 132 ayat (1) dibelakang pasal utama tindak pidana narkotika seolah olah pasal 132 ayat (1) adalah sebagai delik penyertaan atau pembantuan sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP, padahal ketentuan pasal pokoknya tersebut sudah ada di dalam pasal 132 ayat (1) itu sendiri. Kesimpulan dan saran Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih ada praktek yang tidak sesuai 10
dengan maksud dan makna dari pasal tersebut yang secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang telah selesai dilakukan. 2. Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai assessor/ pelengkap dari pasal-pasal utama narkotika. 3. Pasal 132 ayat (1) dijuntokan dengan pasal pasal utama seperti penggunaan pasal 55 dan 56 KUHP Saran yang dapat diberikan adalah seharusnya penggunaan pasal 132 ayat (1) dalam praktek peradilan dikembalikan kepada makna dari pasal itu sendiri dan untuk melakukan itu para penegak hukum harus mau merubah pola pikir kebiasaan yang salah dengan membaca, memahami dan menerapkan ketentuan pasal 132 ayat (1) tersebut sesuai dengan isinya demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Referensi Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990. Dahlan, Problematika Keadilan dalam penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika, Deepublish, Yogyakarta, 2017 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, Deepublish, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2017. Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika : rehabilitasi Versus Penjara, Penerbit AHI, Jakarta, 2018. Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang- Undang No.35 Tahun 2009). Rineka Cipta, Jakarta, 2012 Taufik Makaro, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Zainab Ompu Jainah, Budaya Hukum Penegak hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019. 11