Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2023, 9(8), 276-286 DOI: p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development Available online at Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu Linda Lestari1, Zulkarnaini2 1Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau 2Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau Abstract Received: Revised: Accepted: 17 Februari 2023 2 Maret 2023 10 Maret 2023 Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) is a risk- based business permit is an improvement over the previous OSS, namely OSS version 1.1 with the aim of simplifying and accelerating the business permit process based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of e-government through the RBA OSS in the DPMPTSP of Indragiri Hulu Regency, as well as obstacles in its implementation. The theoretical concept used by researchers is the theory of elements of successful implementation of E- government by Indrajit (2016: 11), namely the Support, Capacity and Value elements. This research is a qualitative descriptive research. With data analysis including data reduction, data presentation, and conclusions. The results in this study show that the implementation of the RBA OSS in the DPMPTSP of Indragiri Hulu Regency went well and was successfully carried out based on government support, especially the DPMPTSP of Indragiri Hulu Regency, available capabilities or capacities such as supporting infrastructure and expert and competent human resources, as well as benefits that are not only felt by the government, but also felt in business actors / applicants. The inhibiting factor in its implementation is the low human resources of the RBA OSS program and the system managed by the OSS institution is still in the stage of improvement. implementation program which Keywords: E-government, Business Licencing, OSS RBA (*) Corresponding Author: How to Cite: Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(8), 276-286. PENDAHULUAN Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, segala kegiatan sudah semakin maju terlebih pada proses pelayanan publik sektor pemerintahan. Pelayanan publik terus bertransformasi dalam menciptakan pelayanan yang efektif dan efesien serta terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pelayanan publik terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. E-government atau pemerintahan elektronik merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannnya. Semua system sudah terdigitalisasi yang memungkinkan terintegrasinya pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraaan pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha melalui percepatan pelaksanaan berusaha yang mana tersusun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
276 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai harapan agar birokrasi dalam pelayanan masyarakat (pelaku usaha) berlangsung secara efektif. Namun, dalam implementasinya OSS yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 belum menjawab kemudahan berusaha dengan ditandai tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap peringkat kemudahan berusaha, legalitas yang tidak sah, serta belum maksimal dikarenakan sosialisasi yang belum tersampaikan secara merata serta kurangnya publikasi sehingga masyarakat belum mengetahui terkait system perizinan dan aplikasi yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki program OSS demi terciptanya iklim investasi yang semakin baik. Pada bulan Agustus tahun 2021, Pemerintah kembali menyempurnakan OSS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, sebagai aturan sektor penanaman modal. turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui (Pasal (3) PP 5/2021): a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sebelumnya yaitu OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Untuk mengetahui perbedaan antara OSS v.1.1 dan OSS RBA dapat diidentifikasi dalam tabel berikut : Tabel 1. Perbedaan OSS 1.1 dan OSS RBA No KOMPONEN 1. Dasar Hukum 2. Klasifikasi Usaha Berdasar Pada Jumlah Modal OSS 1.1 PP Nomor 24 Tahun 2018 3. Skala Usaha Mikro - Kecil, - Menengah, - Besar OSS RBA PP Nomor 5 Tahun 2021 Berdasar pada Resiko dari kegiatan Usaha - Resiko rendah - Resiko Menengah Rendah - Resiko Menengah Tinggi - Resiko tinggi 277 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 4. Penetapan Pemenuhan Komitmen Berdasarkan Skala Usaha dan KBLI Berdasarkan pada KBLI dan Skala Usaha 5. Waktu 6. Biaya 7. Pengawasan Tidak Memiliki Standar Waktu Pengurusan Masih terdapat Perizinan yang dimohonkan melalui harus Kementerian atau Lembaga terkait dan/atau Daerah. Tidak terdapat pengawasan khusus system Setiap Jenis Perizinan Memiliki Standar Waktu Jelas Semua biaya dibayarkan secara online melalui system, berdasarkan Penerimaan Negara ketentuan Bukan atau (PNBP) Retribusi. Terdapat subsistem pengawasan. (Pasal 211 PP 5/2021). Pajak Sumber: Data Olahan Peneliti 2022 Dapat dilihat perbedaan dari OSS 1 dengan OSS-RBA. OSS 1.1 perizinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan resiko dan skala usaha, sedangkan OSS RBA perizinan dibedakan berdasarkan resiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah. Kelemahan dari sistem OSS 1.1 diantaranya adalah permohonan izin usaha mendasar pada skala usaha, dimana skala usaha ini ada 4 (empat) yaitu mikro, kecil, menengah dan skala besar. Dari semua skala ini memerlukan adanya izin usaha. Namun yang membedakan adalah ketika pemohon memilih skala mikro, maka izin usaha akan serta merta berlaku efektif sehingga tidak memerlukan pemenuhan komitmen. Izin usaha skala mikro ini berlaku untuk semua sektor usaha, baik itu sektor industri sekalipun. Hal ini tentu akan berdampak pada lingkungan dan lain lain di masyarakat. Dan seringkali kegiatan berjalan diluar kendali pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama dengan Perangkat Daerah teknis menindaklanjuti dengan seluruh pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan melalui (OSS-RBA), merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha, dengan alamat website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu merupakan User sebagai hak akses /yang menjalani system pelayanan perizinan OSS-RBA. Berikut adalah jumlah pelaku usaha yang sudah terdaftar pada program OSS sebelumnya versi 1.1 dan setelah bertransformasi menjadi OSS RBA: Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Pelaku Usaha yang Terdaftar dalam Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Indragiri Hulu Online Single Submission (OSS) 1.1 Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 2019 Januari s/d Desember 1.169 2020 Januari s/d Desember 931 2021 Januari s/d Juni 690 2021 Agustus s/d Desember 691 2022 Januari s/d Juni 995 278 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penerbitan izin usaha yang terdaftar dalam Online Single Submission (OSS) di kabupaten Indragiri Hulu pada program OSS 1.1 mengalami penurunan dalam penerbitan kegiatan usaha. Setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui OSS RBA, pelaku usaha yang telah melaksanakan izin berusaha pada periode Agustus sampai dengan Desember sudah berjumlah 691 pelaku usaha dengan 4 (empat) tingkatan resiko. Dan mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerbitkan izin usahanya di OSS RBA pada periode Januari s/d Juni menjadi 995 pelaku usaha. Berdasarkan pengamatan dilapangan setelah diluncurkannya program tersebut ternyata masih banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan OSS RBA, seperti sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan, masih kurangnya pemahaman calon pemohon terhadap fitur dan jenis-jenis perizinan yang termasuk dalam PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha). Masyarakat masih banyak yang belum memahami dari aplikasi OSS sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memahami persyaratan dan jenis dokumen yang harus diunggah. Permasalahan dalam pelaksanaan OSS RBA ini menjadi hal menarik terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam peluncuruan OSS RBA pada tanggal 9 Agustus 2021 mengatakan jika "OSS berbasis resiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko". Oleh karena itu OSS RBA merupakan pengembangan dari OSS versi sebelumnya (OSS 1.1) dan seharusnya sudah dapat menjawab permasalahan dan kendala yang dihadapi pada penerapan OSS 1.1. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu". terkait "Pelaksanaan E-Government METODE Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian ini seperti mencari data, mengumpulkan data, mengelola maupun menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. HASIL & PEMBAHASAN Pelaksanaan E-Government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. Teori elemen sukses pelaksanaan E-government oleh (Indrajit, 2016: 11) yaitu; support, capacity, dan value. Dalam penelitian ini, penulis memakai tiga elemen tersebut dengan tujuan agar dapat memahami pelaksanaan E-government melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. Tiga elemen ini saling keterkaitan, jika satu di antara yang ada pada tiga elemen tersebut 279 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 menemukan masalah, akibatnya akan memberikan berdampak dengan elemen yang lain. 1. Support (Pendukung) Faktor pertama dan terpenting dalam setiap implementasi e- government yaitu Support atau pendukung. Dukungan bagi implementasi e-government, dukungan oleh pemerintah, komunitas, pelaku usaha, atauapun kelompok kepentingan maupun sektor swasta. Berikut dukungan yang diberikan dalam hal-hal sebagai berikut adalah: a. Pemimpin. Keputusan yang diambil oleh pemimpin merupakan upaya untuk memperbaiki system yang lama. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan perangkat Daerah teknis menindaklanjuti dengan seluruh pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan melalui program Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), yang merupakan system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya. Dalam hal ini pemerintah berfokus untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan finansial dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program OSS RBA. c. Dasar hukum. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan E-government melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu belum mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atau Peraturan Bupati untuk mendukung pelaksanaan OSS RBA. d. Disosialisasikanya konsep E-government. Sosialisasi diselenggarakan tidak hanya untuk aparatur penyelenggaranya saja, sosialisasi juga dilaksanakan untuk masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menerbitkan izin usahanya melalui media elektronik agar pengetahuan masyarakat/pelaku usaha meningkat. Berdasarkan observasi peneliti, sosialisasi melalui media elektronik mulai dari Facebook (Dpmptsp Kab Indragiri Hulu), Instagram (dpmptsp_inhu), Youtube dan Website sudah berjalan dengan baik dalam sosialisasinya. Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah dikatakan baik, dengan adanya dukungan yang diberikan seperti pelatihan- pelatihan kepada beberapa pegawai teknis, memberikan finansial yang cukup dan memberikan fasilitas yang menunjang pelaksanaan OSS RBA, 280 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 serta antusias dinas dalam mengsosialisasikan program tersebut demi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perizinan berusaha. Sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadikan program ini berjalan dengan sukses. 2. Capacity (Kapasitas) Capacity atau kapasitas, ketersediaan sumber daya dalam mengembangkan E-government di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial serta ketersediaan infrastruktur atau sarana penunjang pelaksanaan OSS RBA ini dinilai sudah sangat baik. Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu pendamping pemohon sudah dibekali dengan ilmu dan skill dari pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga mereka tidak mengalami masalah dalam pendampingan pemohon atau layanan bantuan kepada masyarakat atau pemohon yang ingin melakukan penerbitan izin usahanya. Tabel 3 Fasilitas Pelayanan OSS Fasilitas No Computer 1. Printer 2. Wifi 3. Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022 Jumlah 3 1 1 Dengan adanya ketersediaan infrastruktur TI pada program OSS yang diterbitkan kementrian Investasi di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu sudah terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan e-government melalui OSS RBA. 3. Value (Manfaat) Menurut Indrajit (2016:12), Elemen value berdasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat penerima layanan E-government. Dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan E-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). E- government tidak ada gunanya apabila tidak ada pihak yang diuntungkan, secara umum pelaksanaan konsep e-government memiliki manfaat yang meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan E-government memiliki berbagai manfaat terutama bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan OSS RBA yaitu proses perizinan yang cepat, bebas biaya, tidak memerlukan syarat apapun untuk pendirian UMKM dan NIB langsung jadi dan dapat di download langsung dari sitem OSS. Proses penerbitan yang mudah, tentunya memberikan manfaat dimana prosesnya akan menjadi lebih cepat sehingga masyarakat/pelaku usaha ingin menerbitkan izin usahanya dan penerbitan izin usaha akan terus meningkat. Proses perizinan yang efektif dan sederhana sebab adanya pemangkasan waktu, jenis izin usaha yang diinginkan ada pada website terdapat info yang jelas tersedia serta pengamanan 281 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 system dengan adanya pengawasan. Diterapkannya system OSS RBA pada DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu pemohon dapat melakukan pendaftaran melalui internet dirumah saja. Terlihat pada jumlah pelaku usaha yang sudah terdaftar pada system OSS RBA. Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Pelaku Usaha yang Terdaftar dalam OSS-RBA berdasarkan Jenis Risiko di Kabupaten Indragiri Hulu Agustus-Desember 2021 380 48 176 87 691 Jenis Risiko Januari-Juni 2022 495 119 280 101 995 Risiko Rendah Risiko Menengah Rendah Risiko Menengah Tinggi Risiko Tinggi Jumlah Sumber: Olahan Peneliti, 2022 Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa sejak diterapkannya OSS RBA pada Agustus sampai/dengan Desember tahun 2021 tercatat 691 NIB yang sudah diterbitkan dan pada tahun 2022 pada periode Januari sampai/dengan Juni mencapai 995 NIB yang telah diterbitkan. Artinya peningkatan dalam pelaksanaan OSS RBA ini memberikan manfaat kemudahan dalam penerbitan izin berusaha dan mengalami peningkatan. Manfaat pengguna online single submission risked based approach (OSS RBA) bagi pelaku UMKM: a) Mengurangi izin usaha b) Memangkas perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko c) Memangkas biaya yang dikeluarkan. Pada indikator ini, manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan OSS RBA tidak hanya dirasakan pada lingkungan pemerintahan, tapi juga dirasakan pada pelaku usaha. Keberhasilan dari penerapan konsep teori e- Government bisa dilihat pada manfaatnya yang diterima oleh pelaku usaha. Sejak diselenggarakannya program OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami peningkatan dalam penerbitan izin usaha berdasarkan data jumlah usaha yang telah terbit pada program OSS RBA yang peneliti dapatkan dari DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor Penghambat Pelaksanaan E-government melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. 1. SDM masyarakat yang rendah terhadap program OSS RBA Aspek penghambat pelaksanaan program OSS RBA yaitu masih terdapatnya masyarakat (pemohon)/pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang program OSS RBA. Dari mereka hanya menyerahkan pada orang yang paham tentang penerbitan izin usaha dan masih ada yang mengurus ke DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pendaftaran izin usaha mereka dengan memimta layanan bantuan dalam penerbitan usahanya. Pelaku usaha tersebut masih kurang dalam memahami alur pendaftaran dan penginputan data melalui program OSS RBA yang saat ini diterapkan. 282 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 2. System Sebuah rintangan yang harus ditempuh DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu pada pelaksanaan OSS RBA yaitu sistem. Dimana system tersebut pada pelaksanaannya masih pada tahap perubahan OSS versi sebelumnya 1.1 ke OSS RBA atau izin usaha berbasis risiko yang dimana mengakibatkan system terus menghadapi perbaikan dalam proses penyempurnaanya. ini sistem OSS RBA tersebut dikelola oleh Lembaga OSS yang terpusat. Daerah/Kabupaten hanya mempunyai kewenangan dari pusat guna melaksanakan sistem OSS RBA tersebut. Jika mengalami masalah pada system ini, DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu tidak mampu langsung membenahi system. Tetapi perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada pusat untuk dilakukan perbaikan. Tidak hanya itu, dikarenakan system tersebut masih terbilang baru dalam penerapannya, sehingga masih dalam tahap penyempurnaan pada system tersebut. Masalah inilah yang menjadi sebuah rintangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu pada pelaksanaan OSS RBA di daerah. KESIMPULAN terkait pelaksanaan E- government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu sehingga disimpulkan bahwa: Berdasarkan dari hasil analisis didapatkan 1) Pelaksanaan E-Government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaannya sudah tercapai berdasarkan indikator elemen sukses penerapan e-government menurut Indrajit (2016:11) yaitu support, capacity, dan value. Ketiga elemen tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dalam pelaksanaan system OSS RBA. a. Pada elemen support, dimana adanya dukungan kepemimpinan bahwa Indragiri Hulu khususnya DPMPTSP pemerintah Kabupaten mendukung adanya pelaksanaan OSS RBA yang sudah menjadi kewenangan pemerinntah daerah Kabupaten/kota. Serta adanya dukungan DPMPTSP dalam mengalokasikan sumber daya berupa finansial, tenaga, waktu, dan lain-lain. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan OSS RBA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada aspek sosialisasi, DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu sangat antusias mengsosialisasikan OSS RBA baik pad kalangan pemerintahan maupun masyarakat melalui media elektronik dan sosialisasi langsung. b. Pada elemen capacity kemampuan atau kapasitas yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyediakan sumber daya finansial, infrastruktur dan manusia yang ahli dan kompeten sudah sangat baik. Dengan tersedianya infrastruktur yang tersedia dan SDM yang sudah dibekali pelatihan dan bimbingan teknis. 283 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 c. Value atau manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh kalangan pemerintah, tetapi juga dirasakan pada pelaku usaha/masyarakat yang terus mengalami peningkatan dalam penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA berdasarkan data jumlah penerbit dari DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. 2) Faktor penghambat pelaksanaan E-government melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu yaitu SDM masyarakat yang rendah terhadap program OSS RBA dan system yang masih dalam tahap penyempurnaan yang dikelola oleh lembaga OSS. Namun disamping itu, DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu terus berupaya untuk mewujudkan serta mendukung pelaksanaan Online Single Submission Risk Based kepada Approach masyarakat/pelaku usaha yang masih terus dilakukan untuk meningkatkan SDM masyarakat yang rendah akan pemahaman tentang E-Government khususnya OSS RBA dalam perizinan berusaha serta system yang terus berjalan dalam penempurnaanya demi kemudahan bagi pemohon. (OSS RBA). Sosialisasi langsung secara DAFTAR PUSTAKA Adianto, Maryani, & Mashur, D. (2017). Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru. Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 8(1), 5-24. Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi (cetakan I). PENERBIT GAVA MEDIA. Akadun.2009.Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta. Amsar. 2021. Penerapan E-Goverment melalui Aplikasi Online Single Submission dalam Pelayanan Izin Usaha Menengah Keatas di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Morowali. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction, 2(5), 1631-1654. Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Jurnal Hukum Diponegoro, 8(2), 1328-1342. Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar. Diva Cantika, & RFS, H. T. (2021). Elemen Sukses Pelayanan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu 49-60. Administrasi Negara (JUAN), 9(1), Fuji Puspita Rahayu, dkk, 2021, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda", eJournal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2. Inas T. F dkk. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 284 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia dalam studi " The Microsoft Asia Digital Transformation : Enabling The Intelligent Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Tr. Kybernan: Jurnal Stdui Kepemerintahan, 4(2), 226-239. Indonesia, P. pemerintah R. (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2021 Peraturan Pemerintah, 087293, 390. Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Andi. Jumiati. (2010). Electronic Government : Suatu Inovasi Peningkatan Manajemen Publik Dalam Kerangka Good Governance. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 54-78. Khairiyah, N., & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 3(3), 258-266. Kusuma Habibie, D. (2019). Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik. 1-58. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) di Kabupaten Subang. The World of Public 118 Administration 126-150. Journal, 2(2), Lestariningtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum, 8(2), 25-34. Moleong, Lexy J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6618. Putra, D. M., & Jumiati. (2019). PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ONLINE SINGLE SUB-MISSION ( OSS ) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI SUMATERA BARAT. Journal of Multidicsiplinary Research and Development, 4(2), 101-110. Rahayu. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. EJournal Administrasi Publik, 9(2), 285 -
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(8), 276-286 Fuji hlm 5018-5032 (07- 07-21-02-10-58).pdf Raja, R. A. B. M., & Mayarni. (2021). Efektivitas Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik Terintegrasi Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. 1130-1138. Journal Publicuho, 4(4), Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) Kabupaten Bekasi. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 10(2), 51-57. Samudra, Wibawa. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 286 -