Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA Rakhmat Hidayat Prodi Pendidikan Sosiologi - Universitas Negeri Jakarta email: hidayat@unj.ac.id ABSTRAK Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan sejak 26 Agustus 2019. Lokasi IKN tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tercatat 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan IKN. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proyek pembangunan IKN, keberadaan masyarakat adat menjadi problematik. Di satu sisi, masyarakat adat ini harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah tersebut. Secara sosial historis, mereka memiliki jejak panjang dalam kehidupan sosial budayanya yang diwariskan antar generasi. Di sisi lain, dalam praktiknya, keberadaan masyarakat adat dalam perumusan awal tidak dilibatkan. Paper ini bertujuan menjelaskan (1) bagaimana awal mulanya terjadi konflik agraria di masyarakat adat IKN? (2) bentuk konflik agraria yang terjadi di masyarakat adat IKN? (3) bagaimana terjadinya marjinalisasi masyarakat adat di IKN? Kata kunci: Masyarakat adat, Konflik agraria, Tanah Ibu Kota Negara. 1. PENDAHULUAN Kawasan Ibu Kota Negara (selanjutnya IKN) akan berpusat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan luas 256.142 hektar. Adapun kawasan inti yang ada di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 ha. Terdapat 4 (empat) kecamatan yang tercakup yakni Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten PPU. Sementara itu terdapat tiga kecamatan yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu. Secara sederhana dapat dikategorikan melalui tiga ring cakupan wilayah. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan IKN, dan ring tiga seluas 180.965 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan IKN. Pembangunan IKN masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Arena IKN akan dibangun untuk kawasan inti pusat pemerintahan sebesar 6700 hektare. Pembangunan Kota Nusantara ini diperkirakan akan menghabiskan uang sebesar Rp 466,98 triliun. Lokasi IKN bukan hanya tanah kosong yang dikuasai negara tetapi memiliki keterkaitan dengan berbagai hal. Pertama, saat ini kawasan tersebut masih memiliki status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) adalah wilayah (dalam Rencana Tata Ruang) yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, dikelola atau dipertahankan sebagai hutan atas dasar kondisi dan potensi berbagai sumberdayanya (alam, manusia, buatan). Lahan permukiman dan pertanian atau ladang masyarakat yang berada di ring 1 IKN masih 140
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 berstatus KBK. Dengan status ini membuat warga setempat khawatir bahwa mereka sangat mungkin direlokasi ke lokasi lain. Kedua, keberadaan masyarakat adat di sekitar Kawasan IKN yang sudah turun temurun mempertahankan eksistensinya sejak generasi awal. Masyarakat adat menggantungkan hidupnya di alam lingkungan sekitar. Mereka bermukim di sana dengan menempati tanah berstatus hak ulayat alias tanah adat. Penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (komunal) yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah. Dalam peraturan perundang-undangan lazim mengggunakan istilah hak ulayat. Hak ulayat atas tanah ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya (Lestari dan Sukisno, 2021). Lahan yang mereka miliki diperoleh secara turun temurun. Di masyarakat adat lahan mereka sering juga disebut berstatus "segel tanah" atau penguasaan lahan berdasarkan surat bermaterai yang diketahui oleh aparatur desa. Tanah mereka tentu tak bersertifikat dan dimiliki bersama-sama sebagai milik adat. Dalam sejarahnya, pemerintah dulu memberikan hak konsesi kepada sejumlah perusahaan yang kemudian menebang hutannya. Istilah ''segel tanah'' menjadi hal yang marak terjadi di wilayah Kalimantan terutama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Istilah ini menggambarkan betapa rumit dan kompleksnya tata kelola pertanahan di wilayah Kalimantan. Istilah ini jika ditelusuri berawal dari sengketa tanah yang tidak menemukan jalan keluar. Di wilayah Kalimantan (Timur dan Selatan), penguasaan tanah atau lahan sebagian besar ditunjukkan dengan selembar kertas bermaterai yang biasa disebut "segel tanah". Proses pembuatan segel tanah ini pun kebanyakan dilakukan dengan cara melalui para aparat pemerintahan desa, dengan membayar tarif tertentu. Padahal surat tanah ini, yang nama sebenarnya adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, menerangkan penguasaan tanah atau lahan oleh yang bersangkutan, bukan diterangkan oleh pihak Pemerintahan Desa. Di surat tanah ini posisi Kepala Desa dan Ketua RT hanya selaku mengetahui, yang lebih dititik beratkan adalah pihak yang menguasai tanah atau lahan tersebut, dimana bilamana ia memuat data palsu atau rekayasa bersedia dituntut secara hukum yang berlaku. Yang sangat memprihatinkan terkait penguasaan tanah atau lahan ini adalah, seseorang yang sudah memegang "segel tanah" kebanyakan tak mengurusi tanah/lahan dimaksud, dibiarkan tanpa digarap sebagaimana mestinya, dibiarkan seperti semak belukar. Dari berbagai sumber yang didapatkan, pembuatan segel tanah dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada sehelai kertas desa, diplot untuk kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang mau dan mampu membayar harga yang ditawarkan. Sudah menjadi rahasia umum jika pekerjaan pembuatan segel tanah tersebut dilakukan oleh para oknum aparat pemerintahan desa beserta kaki tangannya. Akibatnya adalah seringnya muncul sengketa tanah/lahan dikarenakan pengeluaran segel tanah yang terlalu sering, serta terjadi tumpang tindih satu sama lain. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat ada 21 komunitas masyarakat disekitar kawasan IKN. 21 komunitas masyarakat melaporkan total 30.000 hektar lahan adat mereka tumpang tindih dengan izin konsesi perkebunan dan pertambangan, bahkan sebelum ada proyek IKN Nusantara. Tetapi, sebagian dari 30.000 hektar ini sebagian itu masuk ke IKN. AMAN juga memverifikasi jumlah masyarakat adat yang tersebar dari 21 komunitas masyarakat adat. AMAN memperkirakan dalam satu komunitas berjumlah 200 keluarga, sehingga bisa diperkirakaan persoalan lahan ini akan melibatkan paling sedikit 16.800 jiwa. Secara umum, masyarakat adat yang tinggal di kawasan IKN disebut sebagai Paser. Nenek moyang mereka adalah suku Dayak. Mereka terbagi dalam sub-suku, seperti Paser Balik yang mendiami wilayah di sekitar Sepaku, Balikpapan, hingga Samboja. Ada juga Paser Adang, yang dikenal sebagai sub suku dengan persebaran paling tinggi. Suku Paser Balik merupakan penduduk asli Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Suku Paser Balik memiliki sekitar 5000 - 6000 hektar lahan nenek moyang 141
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 yang belum mendapat sertifikat kepemilikan. Lahan tersebut sebagai satu-satunya penopang hidup. Bisa dibayangkan jika hutan mereka habis, maka semua mata pencaharian juga akan habis. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan isu problematik terkait dengan keberadaan lahan dengan status hak ulayat tersebut. Hal tersebut karena kekhawatiran masyarakat adat akan terusir dari tanah itu karena tak punya sertifikat tanah. Semakin problematik karena hal itu akan memicu konflik lahan yang akan terjadi di wilayah IKN. Pertama, urusan kepemilikan lahan belum jelas terutama surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat. Kedua, lahan yang mereka miliki adalah warisan nenek moyang dan dipertahankan antargenerasi. Lahan mereka adalah sumber kehidupan mereka. Jika lahan mereka dibangun untuk kepentingan IKN, mereka akan tercerabut dari akar sosial budaya yang sudah berlangsung dari para penerusnya. 2. METODE Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) yang bersumberkan pada artikel media massa dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pemberitaan masyarakat adat. Dengan sumber data sekunder tersebut, dilakukan konstruksi analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI 3.1. Peta Masyarakat Adat di Kawasan IKN Masyarakat adat di IKN terpusat di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten di Kalimantan Timur yang posisinya di antara Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan hasil perkembangan wilayah dari Kabupaten Pasir yang letaknya mendekati daerah paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser (perubahan sekarang), dua kabupaten tersebutlah yang memiliki penduduk dinamakan Suku Paser. Suku Paser sebelum mengenal adanya agama, merupakan penganut kepercayaan nenek moyang kuno seperti animisme, syamanisme dan ilmu - ilmu gaib (Kristanti, 2019). Secara demografis, terdapat 26 (dua puluh enam) desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 (dua puluh tiga) desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 8 (delapan) desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa serta 15 (lima belas) desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk 10 di masing-masing kecamatan sebagai berikut: Sepaku sebanyak 31.814 jiwa (2018), Samboja sebanyak 63.128 jiwa (2017) dan kecamatan Muara Jawa 37.857 jiwa (2017) dan Loa Kulu sebanyak 52.736 jiwa (2017). Wilayah Penajam Paser Utara dulunya merupakan kawasan yang dihuni oleh Suku Paser Tunan dan Suku Paser Balik. Kedua suku tersebut berinduk dari Suku Paser yang saat ini tinggal di Kabupaten Paser. Awal mulanya, kehidupan di Penajam Paser Utara terdiri dari kelompok-kelompok suku yang hidup dengan berpencar. Mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian disebut Kerajaan Adat. Ketika itu, mata pencaharian masyarakatnya secara turun temurun adalah sebagai nelayan dan petani. Adapun, kerajaan adat yang mereka bangun berada di sekitar sungai dan teluk di kawasan Penajam. Penajam Paser adalah wilayah kesultanan Kutai yang dipecahkan menjadi beberapa kabupaten. 142
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain etnis Paser, dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Di Kutai Kartanegara terdapat komunitas-komunitas dari etnis: Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab. Secara umum, AMAN mengidentifikasi 21 Komunitas Anggota AMAN di lokasi IKN: 14 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan IKN" dan 8 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan Pengembangan IKN". Tetapi jumlah ini masih lebih banyak karena belum semua Masyarakat Adat telah menjadi anggota AMAN. Suku Dayak Paser adalah suku bangsa yang tanah asal leluhurnya berada di sepanjang tenggara pulau Kalimantan. Keberadaan mereka terletak di bagian Selatan dari provinsi Kalimantan Timur. Suku Dayak Paser mendiami di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur maupun provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Secara khusus di Kota Balikpapan juga tak bisa dilepaskan dari Suku Paser yang disebut Suku Paser Balik. Suku Paser dan Suku Paser Balik memiliki kedekatan historis yang sangat kuat. Salah satunya melalui perkawinan antara kedua suku. Salah satu pasangan berasal dari Suku Paser dan pasangannya berasal dari Suku Paser Balik.Suku Paser Balik dikenal sebagai suku asli di Kota Balikpapan. Meskipun demikian seiring dengan perkembangan sosial ekonomi yang mengakibatkan semakin banyaknya pendatang di Balikpapan, Suku Paser Balik seolah terpinggirkan dan menjadi minoritas. Suku Paser Balik masih bertahan hingga saat ini dengan adat dan budaya yang masih bertahan. Mereka hidup membaur dengan masyarakat dari suku lain. Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan Suku Paser juga tersebar di Kecamatan Samboja yang kini masuk kabupaten Kutai Kartanegara, Bongan, Resak dan Pringtali yang kini masuk Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur), serta di Sekayu Baru, Pondok Labu, Sekandis dan Binturung yang sekarang ada di Kecamatan Pamukan utara dan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru di provinsi Kalimantan Selatan. Suku Paser sebagian besar beragama Islam berkisar 95 % dan sebagian beragama Kristen, Hindu Kaharingan atau Iden. Secara historis, suku Paser memiliki jejak yang panjang dalam keberadaannya. Mereka mendirikan kerajaan/Kesultanan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas) sejak awal abad ke XVI yakni Tahun 1516 hingga berakhir pada tanggal, 07 April 1906. Suku Paser memiliki tiga kultur Budaya dasar yakni Budaya Pedalaman, Pesisir dan Budaya Keraton/Kesultanan sehingga termasuk ke dalam suku yang berbudaya Melayu (budaya 143
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 kesultanan/lingkungan hukum adat Melayu). Suku Paser memiliki peradaban yang sangat tua bahkan dalam cerita Mitologi (Sempuri) Suku bangsa Paser adalah Salah satu Suku bangsa yang tertua di pulau Kalimantan/Borneo dan mereka menyebut peradaban Bansu Tatau Datai Danum yang artinya manusia yang hidup di pesisir pantai, sungai dan danau dari peradaban Bansu Tatau Datai Danum. Seiring berjalannya waktu, bagian dari Kerajaan Paser lambat laun menghilang karena memilih bergabung dengan kerajaan besar. Banyak dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut yang akhirnya kisahnya hanya tertinggal sebagai legenda yang hidup di masyarakat. Penajam Paser Utara secara administratif merupakan suatu wilayah otonomi. Namun, secara budaya, Penajam Paser Utara sangat erat keterikatannya dengan Kutai Kartanegara. Hal tersebut karena keberadaan wilayah Penajam paser Utara yang disebut Balikpapan Seberang sempat menjadi bagian dari Kutai Kartanegara. Pada 1942, Penajam Paser Utara beralih menjadi bagian dari Kabupaten Paser. Pada 10 April 2002, kabupaten ini kemudian memekarkan diri menjadi kabupaten otonomi bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan masyarakat adat masih tampak jelas yaitu adanya suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah adat, tempat hidup bersama, tempat berlangsungnya suatu sistem tata tertib, yang terpelihara dengan ingatan kolektif. Meskipun dalam banyak kasus wilayah adat ini berada dalam penguasaan pihak lain. Selain itu, juga masih tampak hukum dan otoritas adat di setiap komunitas. 3.2. Defisit Partisipasi Masyarakat Adat Eksistensi masyarakat adat di kawasan IKN menjadi sorotan karena minimnya partisipasi mereka dalam pemindahan IKN. Presiden Jokowi memang mengundang beberapa tokoh adat tetapi keberadaan mereka mendapatkan resistensi karena dianggap tidak mewakili masyarakat adat secara keseluruhan. Tokoh-tokoh tersebut dianggap terlalu elitis. Dengan kata lain masyarakat adat merasa tidak didengarkan. Mereka seperti dianggap tidak ada di sini dan tidak adanya koordinasi dengan kepala adat atau tokoh-tokoh yang ada di sini. Misalnya masalah dengan kejelasan lahan, mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas. Tidak heran jika mereka minta kejelasan atas lahan-lahan masyarakat yang suku asli dan adat di sini. Bagaimana lahan-lahan mereka agar tidak terkena dampak IKN yang dipaksakan. Misalnya dijumpai pemasangan plang yang terjadi itu dianggap sebagai pengambilan secara sepihak (Kbr.id, 2022). Masyarakat adat di kawasan IKN merasa tidak dilibatkan dalam pemindahan IKN. Hal ini menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat adat di Paser. Bahkan, dalam UU IKN pun sama sekali tidak menyebutkan masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat merupakan salah satu yang paling terdampak (AMAN, 2022). Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun. Saat ini patok- patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun temurun mereka garap menjadi perkebunan. Masyarakat adat punya kekhawatiran digusur dari tempat tinggalnya dan mereka menolak jika harus direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini karena baginya tidak mudah untuk memulai kehidupan baru serta berpisah dari tetangga dan keluarga. Mereka tidak ingin tercerabut begitu saja dari sejarah dan identitas sebagai bagian dari Masyarakat Adat Balik. Saat ini, seluruh masyarakat di sana hidup dalam ketidakpastian sebab tidak diperkenankan mengurus legalitas atau surat tanah. 3.3. Pola Konflik Agraria 144
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 3.3.1. Konflik Pra IKN: Dominasi Korporasi dan Konsesi Lahan Konflik agraria yang terjadi dapat ditelusuri sebelum wacana pemindahan IKN. Konflik berlangsung antara masyarakat adat dengan perusahaan yang berlangsung sejak lama dan tak ada penyelesaian. Hak masyarakat adat sendiri sudah lama hilang sejak pemerintah, masa Orde Baru, memberikan konsesi kepada perusahaan. Konsesi merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada pihak lain. Pola konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pihak perusahaan swasta ataupun individu, biasanya digunakan untuk keperluan Tambang, Perkebunan, sampai pembangunan Ruas Jalan Tol. Saat ini kondisi masyarakat di IKN yang berkonflik dengan pengusaha sangat banyak. Hingga saat ini terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan batu bara di atas tanah IKN seluas 180.000 hektar. Berdasarkan hasil penelusuran Walhi, menunjukkan ada 148 konsesi di antaranya adalah pertambangan batubara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan satu di antaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tak ada satu pun perusahaan di PPU yang tak berkonflik dengan masyarakat, terutama pemilik HGU dan HGB. Masyarakat melawan perusahaan saja tak mampu. Awal mula berlangsungnya konflik agraria dengan perusahaan karena lahan pertanian dan perkebunan masyarakat adat Paser masih berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Lahan KBK yang mereka garap adalah turun temurun antar generasi. Banyak masyarakat yang punya lahan, tapi tidak ada legalitasnya karena status lahaKBK. Pemerintah belum melepas ke masyarakat. Mereka sudah cukup trauma masa lalu, perusahaan menghabisi hutan mereka. Jika ditelusuri konflik itu terjadi pada saat lahan warga diambil alih serta dialihfungsikan menjadi area perkebunan sawit oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan perusahaan. Dalam catatan Wartiharjono (2017:88), Suku Paser terlibat persengketaan dengan perusahaan dan pemerintah. Lahan yang mereka gunakan untuk berladang dan bermukim diserobot oleh pemerintah dan diberikan kepada perusahaan perkebunan besar baik swasta maupun negara untuk pembangunan perkebunan. Serangkaian tindakan penolakan atau perlawanan kecil-kecilan dilakukan oleh masyarakat lokal ketika itu, namun mereka harus mengalah dan menerima kenyataan bahwa lahan dan sumber penghidupan mereka telah hilang. Politik masa Orde Baru tidak memungkinkan masyarakat lokal mengalahkan pemerintah. Konflik yang pernah terjadi tersebut merupakan memory collective yang tidak mudah dilupakan dan menghasilkan kekecewaan serta ketidakpercayaan berkepanjangan kepada pemerintah dan perusahaan besar. Ketika memasuki era reformasi, terjadi rangkaian aksi kolektif dari masyarakat lokal yang menuntut pengembalian lahan masyarakat dari perusahaan perkebunan. Aksi pendudukan lahan perkebunan besar oleh masyarakat lokal dan proses negosiasi berhasil mengembalikan sebagian lahan masyarakat lokal. Hingga sekarang, persoalan terkait tuntutan pengembalian lahan oleh masyarakat kepada perusahaan masih belum selesai. 3.3.2. Konflik IKN: Menguatnya Eskalasi Konflik Sebelum IKN diumumkan, lahan menjadi masalah yang rumit dan kompleks bagi masyarakat adat. Masalah mendasar adalah adanya tumpang tindih kepemilikan tanah marak terjadi di kawasan IKN. Tumpang tindih kepemilikan lahan di IKN cukup rumit, yakni antara perusahaan, transmigran, dan komunitas adat. Tulisan ini ingin menjelaskan konflik agraria yang terjadi di lahan masyarakat adat di Kawasan IKN. Konflik agraria yang terjadi menggambarkan kontestasi sumber daya berupa lahan/tanah. Tanah/lahan menjadi sumber daya lokal yang diperebutkan oleh berbagai aktor. Kontestasi sumber daya lokal ini menjadi isu global yang mana salah satu unsur pentingnya adalah aspek lingkungan (Dietz, 1996: 12). 145
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih penggunaan lahan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Secara umum konflik agraria di Indonesia terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin lahan. Di era reformasi konflik agraria di Indonesia semakin meningkat jumlahnya (Mutolib dkk, 2015). Perusahaan menjadi aktor sangat hegemonik dalam perebutan sumberdaya. Sudah dapat dipastikan akan dimenangkan oleh perusahaan karena secara legal formal mengantongi izin operasi dalam bentuk kontrak karya. Sedangkan masyarakat adat tidak memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah setempat. Kekalahan ini ditandai dengan tersingkirnya mereka dari area-area yang selama ini menjadi tempat sumber menghasilkan (Habodin,2011:34). Dari catatan KPA, selama lima tahun terakhir (2017-2022) terdapat 30 konflik agraria dengan luas lahan hingga 64.707 ha akibat masalah tumpang tindih tanah tersebut 2022). Jika ditelusuri, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan dan masyarakat sudah terjadi sejak tahun 1971 (Anggoro, 2018;344). Konflik berlangsung di Kawasan Kutai Barat, Kutai Kartanegara. Saat itu ditandai dengan masuknya beberapa perusahaan kayu dan perusahaan sawit yang membuka lahan di 5 (lima) kampung, dan di dalamnya terdapat hutan adat Utaq Melinau seluas 638 hektar terletak di perbatasan antara kampung Muara Ponaq dan Muara Tae. Perusahaan menggunakan hukum formal sebagai alat untuk meredam gejolak di masyarakat dengan alasan mengganggu kerja perusahaan. Cara ini tidak efektif karena tidak menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak yang bersengketa. Cara perusahaan memperoleh lahan dan membenturkan masyarakat dengan aparat ini menyebabkan konflik semakin berkembang, konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan sudah berkembang menjadi konflik horizontal. Lahan konsesi masuk hingga ke desa-desa yang dihuni oleh transmigran. Adapun totalnya, dari 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami kabupaten, ada sekitar 30.000 hektar tanah adat yang dilaporkan tercaplok lahan izin konsensi perkebunan dan pertambangan. Masalah semakin rumit karena masyarakat adat sama sekali tidak punya bukti penguasaan tanah, karena pada masa lalu kebijakan dan pelayanan masih terbatas. Masyarakat adat mencoba mengajukan permohonan atas dokumentasi kepemilikan tanah. Selama bertahun- tahun, permohonan mereka atas dokumentasi kepemilikan tanah dari pemerintah Penajam Paser Utara selalu ditolak. Tanah mereka dikategorikan sebagai area kehutanan yang dibudidayakan, menempatkan area tersebut di bawah kontrol Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga telah membagi sebagian besar area tersebut kepada perusahaan agribisnis (New Naratif, 2022). Ketika pemerintah kembali memastikan secara sepihak bahwa lahan itu milik negara melalui hukum dan peraturan lain, masyarakat adat tidak berdaya. Batas-batas alam yang menjadi tanda wilayah penguasaan telah hilang dengan adanya operasi perusahaan. Apabila kita melihat pada 2019 yang lalu, telah terjadi tumpang tindih lahan di kawasan IKN. Tumpang tindih itu menyebabkan sengketa lahan dan konflik di lahan seluas 30.000 hektare milik 13 komunitas masyarakat adat. Kondisi ini diperburuk dengan kehadiran calo dan makelar tanah yang sudah berkeliaran sejak dua tahun sebelum RUU IKN disahkan oleh DPR. Mereka datang dengan berkoper-koper uang dan menetap selama sebulan lebih untuk mengincar tanah. Tanpa dukungan status lahan kuat dari pemerintah pun kemudian komunitas adat semakin lemah. Kini mereka justru merasa terancam dengan proyek IKN dan serta siap terlibat konflik dalam babak baru IKN. Akibat dari tumpang tindih ini, masyarakat adat di lokasi kawasan IKN menghadapi ketidakpastian hukum. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak bisa digunakan untuk mengatasi masalah kepastian tenurial masyarakat adat setempat. Dalam catatan AMAN, setidaknya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban dari proyek IKN. Lahan masyarakat adat akan tergusur sebagai bagian dari megaproyek IKN. Pada 146
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 saat masyarakat adat kehilangan tanah, pada saat bersamaan mereka akan kehilangan pekerjaan tradisional mereka yang melibatkan hutan, sawah, kebun, sungai dan laut. Masyarakat adat yang berada di lokasi IKN nantinya akan menjadi penonton menikmati pembangunan infrastruktur. 3.4. Marjinalisasi Ekonomi Sebagai IKN akan menjadi magnet yang kuat bagi peduduk untuk migrasi ke sana. Tidak hanya penduduk di provinsi lain, tetapi juga penduduk di daerah penyangga (hinterland). Secara langsung ataupun tidak langsung pelaku ekonomi di Jakarta yang terkait dengan pemerintahan pusat secara otomatis juga akan ikut hijrah ke IKN baru. Catatan Walhi menunjukkan ada 26 desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 (desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, delapan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, serta 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk mencapai lebih dari 185 ribu di empat kecamatan itu. Mereka akan terdampak atas masuknya setidaknya 7.687 jiwa perpindahan pegawai lembaga negara, lembaga pemerintah, dan pendukungnya serta akan menekan populasi masyarakat yang sebelumnya tinggal di sana. Pada saat kepindahan IKN, pemerintah pusat merencanakan terjadi migrasi 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kalangan swasta yang terlibat dalam proyek IKN. Mereka yang bermigrasi sudah memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun ekonomi yang baik bahkan perencanaan fasilitas rumah dan yang lainnya jadi jaminan perpindahan tersebut. Persaingan di IKN antara SDM lokal dan SDM yang dipindahkan dari Jakarta tak seimbang dan akan jadi kesenjangan yang sangat jauh baik ekonomi, pendidikan, maupun politik. Akibatnya, dengan adanya migrasi tersebut akan mengambil ruang hidup masyarakat adat di sana sehingga rentan menghasilkan kemiskinan bagi masyarakat adat. Kerentanan kemiskinan yang terjadi adalah implikasi dari tersingkirnya masyarakat adat dalam kontestasi sumber daya proyek IKN. Kemiskinan yang terjadi dalam penjelasan Geertz (1970) disebut sebagai ''kemiskinan bersama'' (shared proverty). Kemiskinan yang terjadi secara kolektif di kalangan masyarakat adat karena mereka termarjinalkan dari mega proyek IKN. Fenomena kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan menguatnya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat adat. Jauh sebelum proyek IKN digarap, kemiskinan yang pararel dengan ketidakadilan sudah dijelaskan oleh Hayami dan Kikuchi (1987:244). Hayami dan Kikuchi merujuk kepada ekonom klasik David Ricardo sudah meramalkan kemiskinan dan ketidakadilan semakin meningkat karena disebabkan beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat massif, sumber daya (tanah) yang semakin terbatas, teknologi yang konstan, penguasaan tanah bergeser ke daerah yang lebih marjinal. Apa yang terjadi dengan kemiskinan di masyarakat adat sejalan dengan penjelasan Hayami dan Kikuchi. Dengan situasi demikian, konflik di masyarakat akan terus bertambah. Ancaman masyarakat tersingkir dari ruang hidupnya semakin tinggi. 3.5. Krisis Ekologis Wilayah IKN adalah kawasan baru yang jelas akan mengubah ekosistem dengan limpahan keanekaragaman hayati yang ada. Selain konflik agraria, masalah lain yang serius dihadapi adalah krisis ekologis yang akan terjadi di kawasan IKN. Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis terhadap 53 kampung (di sekitar IKN). Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya. Dalam catatan WALHI, terdapat beberapa masalah lingkungan. Pertama, ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim. Kedua, ancaman terhadap flora dan fauna. Ketiga, ancaman lingkungan hidup 2022). terhadap pencemaran dan kerusakan 147
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Dalam tata kelola air sebagaimana hasil kajian WALHI, ancaman terhadap tata air salah satunya menyangkut sistem hidrologi. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), disebutkan lokasi IKN adalah wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi 5 wilayah sekaligus. Lima wilayah yang dimaksud yakni; Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara wilayah pesisir khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa serta Kecamatan Loa Kulu dan Kota Samarinda khususnya di bagian selatan. Walhi menyebut dalam kondisi normal saja, Kota Balikpapan seringkali dihadapkan dengan krisis ketersediaan air bersih dan air minum. Sehingga, Panajam Paser menjadi sumber air bagi Balikpapan. Dalam catatan WALHI, selama ini Balikpapan sering mengalami krisis air. IKN akan mengancam ketersediaan air di Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan juga Kota Samarinda khususnya bagian selatan. Selain permasalahan sistem hidrologi, permasalahan lainnya yaitu wilayah tangkap air (catchment area) terganggu, adanya risiko terhadap pencemaran air dan kekeringan. Lebih lanjut, beberapa flora dan fauna yang yang memiliki fungsi jasa ekosistem penting juga terancam. Selain itu, pembangunan IKN akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar. Eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya juga terancam. Hasil kajian menunjukkan, lebih dari 16 ribu hektar ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN dan rencana pembangunan akibat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Ekosistem mangrove merupakan tutupan lahan yang tepat saat ini, karena sepanjang pesisir teluk memiliki Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir yang tinggi, tidak cocok jika dilakukan konversi-dibangun atau dijadikan permukiman bahkan kawasan industri. Beban lingkungan di Kaltim yang sudah berat oleh ekstraksi sumber daya alam akan bertambah menjadi krisis multidimensi oleh perluasan penyangga ibukota, dan memperluas ketimpangan ekonomi karena para pemegang konsesi akan segera menjadi tuan tanah perluasan pembangunan ibu kota. Pemindahan IKN mengancam ekosistem mangrove primer yang sudah diusulkan dan direkomendasikan sebagai kawasan konservasi atau area perlindungan oleh masyarakat. Singkatnya, IKN juga mengancam keberlangsungan hutan mangrove. Hutan ini dikhawatirkan akan rusak karena menjadi pelabuhan bongkar muat bahan bangunan dan fasilitas penunjang. Ancaman lainnya dalam proyek pembangunan IKN adalah flora dan fauna. Pembangunan IKN akan meningkatkan risiko konflik satwa dengan manusia. Hal ini sudah mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya pernah ada kejadian buaya mengancam manusia. Pembangunan IKN juga berpotensi ancaman kepunahan hewan endemik, seperti bekantan, pesut, dan dugong (Rmol.id, 2022). Permasalahan lainnya yaitu menyangkut ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lokasi IKN adalah wilayah yang rentan terhadap pencemaran minyak. Hal itu merupakan imbas dari tingginya pencemaran itu berisiko terhadap penurunan nutrien pada kawasan pesisir dan laut. Selanjutnya, tingginya konsesi tambang dan banyaknya lubang tambang yang belum ditutup juga meningkatkan resiko pencemaran pada air tanah, permukaan tanah dan kawasan pesisirnya. Saat ini terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batu bara di atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta. Dalam catatan JATAM terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN di mana tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi tetapi kemudian diambil alih dan menjadi tanggungjawab negara 2022). Selain itu, WALHI juga melihat kehadiran IKN semakin memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. Di sisi lain, mega proyek IKN akan ditopang oleh investasi berskala massif untuk pembangunan terlibat dalam pembangunan infrastruktur. IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana, yang wilayah konsesinya infrastruktur. Pihak swasta akan penuh 148
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 masuk dalam kawasan IKN. Secara kapital tergantung kepada kapitalis yang hegemonik dalam proyek infrastruktur. Pada saat pemodal mendominasi proyek IKN, maka ancaman paling serius adalah terjadinya degradasi lingkungan (environmental degradation). Proyek IKN akan merepresentasikan kapitalisme IKN. Disitulah kapitalisme menjadi sumber utama terjadinya degradasi lingkungan (Forsyth, 2003:5). Proyeksi IKN sebagai kota permukiman baru, sejalan dengan penjelasan Calvert (2001) bahwa pertumbuhan sosial ekonomi yang dipercepat pemukiman perkotaan memiliki implikasi serius bagi lingkungan. Kedaulatan akan berada di tangan pemodal, negara sebagai regulator dan masyarakat adat sebagai penonton karena mereka terpinggirkan dalam arus utama kapitalisme proyek tersebut. 4. KESIMPULAN 4.1. Kesimpulan Konflik agraria dengan adanya tumpang-tindih hutan konsesi dengan tanah adat sendiri sudah sejatinya merupakan permasalahan lama di Indonesia.Hal ini akan semakin problematik karena akan berpotensi terjadi di Kawasan IKN yang menjadi pusat jantung Indonesia. Ketiadaan pengakuan hak atas wilayah adat akan melahirkan ketimpangan penguasaan sumberdaya, ketimpangan alat produksi. Akar masalahnya adalah tak adanya perlindungan tanah adat dan jaminan hak-hak masyarakat adat dalam tanah komunal. Sumber konflik pada umumnya terkait dengan hak masyarakat atas tanah. Hak tersebut perlu dipenuhi agar proses pembangunan mendapatkan dukungan ke depannya. Konflik agraria yang berlangsung di IKN menggambarkan dua tesis utama yaitu terjadinya degradasi dan marginalisasi (Robbins, 2004:131). Konflik agraria menyebabkan terjadinya degradasi ekologis. Pada saat bersamaan, pembangunan IKN mengakibatkan terjadinya marjinalisasi masyarakat adat dari tanah leluhur mereka. Kedua tesis ini terjadi secara bersamaan melalui adanya transisi ke eksploitasi berlebihan sumber daya alam di Kawasan IKN yang menjadi sandaran pemodal sebagai respons terhadap intervensi pembangunan negara dan/atau peningkatan integrasi di pasar regional dan global. 4.2. Saran Perlu melibatkan secara maksimal masyarakat adat dalam pembangunan IKN.Persetujuan masyarakat adat ini disepakati tanpa merugikan pihak tertentu dari komunitas tersebut (seperti perempuan dan anak muda). Langkah awal pemetaan adalah dengan mengumpulkan data seputar kepemilikan lahan atau tanah yang digunakan untuk IKN. Kepemilikan bisa jadi oleh individu dan kelompok. Di sekitar lokasi IKN sudah banyak pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Mereka di sana sudah bergenerasi. Ketika pemerintah tidak menyelesaikan konflik, pengakuan masyarakat adat, petani, perempuan, dan masyarakat di pedesaan, dan tidak melakukan upaya redistribusi tanah, tidak mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya, maka pembangunan IKN akan sisa-sia. REFERENSI Aman.or.id. 2022. Masyarakat Adat Diabaikan, UU IKN Melanggar Hak Konstitusional di Warga. konstitusional-warga. Aman.or.id., 26 April 2022. Diakses 149
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Anggoro, Purwadi Wahyu. 2018. Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. (Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta). Genta Publishing; Yogyakarta, 2018. 2022. Walhi Beberkan 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara di 13 Baru. Januari 2022. Diakses Calvert, Peter. 2001. Internal Colonisation, Development and Environment. (Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 51- 63, 2001). Dietz, Ton. 1996. Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar-Insist Press. Forsyth. 2003. Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Sciences.London-New York; Routledge. Geertz, Clifford. 1970. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.Berkeley-Los Angeles; University of California Press. Haboddin, Muhtar. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Di Kalimantan Barat. (Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011, pp. 25-41). Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. Husken, Frans. 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Differensiasi Sosial di Jawa 1830-1980.Jakarta; Grasindo. Karimah. 2017. Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme. (Jurnal Biologi Tropis, Juli-Desember 2017: Volume 17 (2),pp.51-58). Kbr.id. 2022. YLBHI: Proyek Ibu Kota Negara Minim Partisipasi Masyarakat Adat. Kbr.id, 15 Diakses ml. Maret 2022. di 2022. Megaproyek IKN, 20.000 masyarakat adat tersingkir dan Dugaan "Hapus di Dosa" Korporasi. Diakses Lestari, R., & Sukisno, D. 2021. Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(1), 94-114. Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, Ismono, Hanung. 2015. Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat), (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, pp. 213-225). Primandari, Fitri Fadhilah dan Sahnaz Melasandy. 2022. Di Balik Topeng Ibu Kota Baru yang Kolonial. 10 Maret 2022. Diakses di 150
Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022 Robbin, Paul (2004). Political Ecology: Critical Introduction to Geography. Oxford; Blackwell Publishing. 2022. KPA: Lahan IKN Nusantara Tak Seharunya Milik Negara. 14 Maret 2022. Diakses di Wartiharjono, Sukapti. 2017. Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. (Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 2, tahun 2017, hal. 84-93). Rmol.id. 2022. Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. di Rmol.id, 22 Januari 2022. Diakses 151