PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Mengingat..... 1
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107). Undang-Undang Nomor 4 Tahun Pembentukan tentang Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 1974 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan tentang Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang..... 2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) Republik sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): diubah telah Indonesia Nomor 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Penyelenggaraan tentang Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Laporan 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah; Kinerja Dan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Peraturan..... 3
Menetapkan 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Pengelompokan Tahun 2007 Kemampuan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penunjang Belanja Penggunaan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Proporsional, Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Keuangan 12. Qanun Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten; 13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. MEMUTUSKAN: : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TATA TERTIB RAKYAT DEWAN KABUPATEN ACEH TENGAH. PERWAKILAN BAB I..... 4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten. 3. Desentralisasi wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Kabupaten adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa diri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah. 6. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah. 7. Wakil bupati adalah wakil Bupati Aceh Tengah. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Pimpinan DPRK adalah ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRK Aceh Tengah. adalah penyerahan 9. 10. Anggota DPRK adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan fungsi sungguh-sungguh dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat, selanjutnya disebut Anggota DPRK Aceh Tengah. tugasnya 11. Qanun..... 5
11. Qanun daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten adalah peraturan daerah yang ditetapkan dengan persetujuan bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten. 12. Alat kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan DPRK yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Komisi-komisi Badan Musyawarah, Badang Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan serta dibentuk dan disetujui pada rapat paripurna. 13. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada pada DPRK. 14. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik termasuk partai politik lokal hasil pemilihan umum. 15. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRK. 16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRK yang di bentuk untuk pembahasan anggaran. 17. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang qanun dan peraturan lainnya secara terencana, terpadu dan sistematis. 18. Panitia khusus adalah Panitia Khusus DPRK yang dibentuk secara serta-merta untuk pembahasan hal khusus tertentu. 19. Badan Kehormatan adalah badan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK. 20. Rapat adalah rapat-rapat di dalam DPRK. 21. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja Anggota DPRK. 22. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang terdiri atas masa sidang dan masa reses selama satu tahun. 23. Masa..... 6
23. Masa sidang adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRK dalam satu tahun. 24. Masa reses adalah masa kegiatan DPRK di luar masa sidang yang dilaksanakan para anggota DPRK di luar gedung DPRK. 25. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRK. 26. Sekretaris DPRK selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. 27. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang di pimpin oleh Sekretaris Dewan. 28. Kode etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK Aceh Tengah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas. 29. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata kehormatan, penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara serta masyarakat. 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan qanun. 31. Keputusan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat penetapan yang disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 32. Peraturan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat mengatur dan mengikat yang disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 33. Keputusan..... 7
33. Keputusan Pimpinan DPRK adalah Keputusan yang diambil dalam rapat para Pimpinan DPRK. 34. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah. 35. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disingkat SKPK 36. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten disingkat RAPBK. 37. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan disingkat APBKP. 38. Laporan Hasil Pemeriksaan disingkat LHP. 39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS. 40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten disingkat RPJMK. 41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten disingkat RPJPK. 42. Rencana Kerja Pemerintah kabupaten disingkat RKPK. 43. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disingkat LKPJ. 44. Hari adalah hari kerja. 45. Kelompok Pakar adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dalam alat untuk membantu pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK. 46. Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRK. kelengkapan 47. Perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan. 48. Partai..... 8
48. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 49. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota. cita-cita dan BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRK Bagian Kesatu Susunan kehendak Pasal 2 (1) (2) DPRK terdiri anggota partai politik/partai politik lokal peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak secara sesuai dengan ketentuan peraturan nasional perundang-undangan. DPRK mempunyai Sekretariat. Bagian Kedua..... 9
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) (2) (3) DPRK sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan sejajar dengan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang menjalankan tugas perwakilan rakyat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten. DPRK merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan penyelenggara pemerintah. DPRK berkedudukan di wilayah ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. sebagai unsur BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 4 DPRK mempunyai fungsi: a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Paragraf 2 Fungsi Legislasi Pasal 5 Fungsi Legislasi dilaksanakan dengan cara: a. menyusun program legislasi bersama Bupati; b. membahas..... 10
(1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Qanun; c. dan mengajukan usul rancangan Qanun. Pasal 6 Program legislasi ditetapkan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran. Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati. Pasal 7 Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati. Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi atau di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan: a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dan b. daftar nama dan tanda tangan pengusul. Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun. (4) Rancangan..... 11
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna. Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa: a. Persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun. Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati. Pasal 9 yang berasal dari DPRK Rancangan Qanun (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat merupakan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. rancangan Qanun (2) Rancangan..... 12
(2) (3) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hasil merupakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum. dan Dalam pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. rancangan Qanun pengharmonisasian, pembulatan, Pasal 10 Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pasal 11 (1) (2) (3) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan: a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati: 1. penjelasan Bupati dalam mengenai rancangan Qanun; rapat paripurna 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi. b. Dalam..... 13
(4) b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK: pimpinan 1. penjelasan pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun; komisi, 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati. c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan: a. Pengambilan keputusan. dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus; 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan 3. pendapat akhir Bupati. b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; c. Dalam..... 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu. Pasal 12 Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati. Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan. Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati. Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati. Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Pasal 13 Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun. sebagaimana rancangan Qanun Penyampaian dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 14..... 15
Pasal 14 Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, Perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. Pasal 15 (1) (2) (3) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK. Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati. Pasal 16 (1) (2) Pemerintah Kabupaten dan DPRK mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun. Pembentukan partisipasi masyarakat, dalam bentuk Public Hearing Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Qanun melibatkan Paragraf 3..... 16
(1) (2) (1) (2) (3) Paragraf 3 Fungsi Anggaran Pasal 17 Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah; b. membahas rancangan qanun tentang APBK; c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan d. membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. qanun tentang Pasal 18 Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK. Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. (4) badan...... 17
(4) (5) (6) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK. Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna. Pasal 19 (1) (2) (3) Pembahasan tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Daerah. rancangan Qanun rancangan Qanun Pasal 20 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK. Pasal 21..... 18
Pasal 21 (1) (2) (3) (4) (5) Badan anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d. Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. tentang rancangan Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11. Qanun Pasal 22 Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Paragraf 4..... 19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Paragraf 4 Fungsi Pengawasan Pasal 23 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain penyelenggaraan yang terkait pemerintahan daerah; dan dengan c. pelaksanaan tindak keuangan laporan Keuangan. lanjut hasil pemeriksaan Pemeriksa oleh Badan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; b. kegiatan kunjungan kerja; c. rapat dengar pendapat umum; dan d. pengaduan masyarakat. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lain. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna. DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat laporan hasil meminta klarifikasi atas pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Bupati, temuan Pasal 24..... 20
Pasal 24 (1) (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat laporan memberikan keterangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. rekomendasi terhadap pertanggungjawaban Bupati Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 25 DPRK mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Qanun bersama Bupati; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada rencana perjanjian Pemerintah Daerah internasional di daerah; terhadap g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h. meminta..... 21
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tengah dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan; l. Memberitahukan kepada bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati; m. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati; n. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan. Pasal 26 (1) (2) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK. (3) Mekanisme pemilihan Wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan: a. tugas dan wewenang panitia pemilihan; b. tatacara pemilihan dan perlengkapan pemilihan; c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. jadwal dan tahapan pemilihan; e. hak..... 22
(4) (1) (2) e. hak Anggota DPRK dalam pemilihan; f. penyampaian visi dan misi para calon Wakil Bupati dalam rapat paripurna; g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi; h. penetapan calon terpilih; i. pemilihan suara ulang; dan j. larangan dan sanksi bagi calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Bupati. Pasal 27 Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 28 Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah. BAB IV..... 23
BAB IV KEANGGOTAAN DPRK Pasal 29 Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah /janji. Pasal 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRK. Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KIP kabupaten. Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri bagi anggota DPRK. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK kabupaten dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir. Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK. Pasal 31..... 24
(1) (2) (1) (2) (3) Pasal 31 sumpah/janji Pengucapan DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan. Anggota Pasal 32 Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan pengucapan pada menjadi sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK. Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK. Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK. tersangka saat BAB V..... 25
BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRK Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas: a. Pimpinan DPRK; b. badan musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. (2) (3) (4) (5) (6) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap. Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Badan musyawarah, komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK. Pasal 34 Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran. Bagian Kedua..... 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bagian Kedua Pimpinan DPRK Paragraf 1 Susunan Pasal 35 Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK. Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK. Dalam hal terdapat (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang paling merata urutan pertama. Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga. Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga. lebih dari 1 (8) Dalam..... 27
(8) (9) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK. Ketua dan wakil ketua DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 36 Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pasal 37 Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK; c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua; d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK; e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain, f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; g. mewakili..... 28
g. mewakili DPRK di pengadilan; h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Pasal 38 (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK. Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK; c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai perundang- (2) dengan undangan; atau ketentuan peraturan (3) d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK. Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal: a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan sebagai sesuai dengan ketentuan pemberhentian Pimpinan DPRK peraturan perundang-undangan. yang bersangkutan (4) Dalam hal Ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. (5) Dalam.... 29
(5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. Pasal 39 Pimpinan DPRK lainnya melaporkan pemberhentian Pimpinan DPRK dalam paripurna. Pemberhentian pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna. Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK. usul rapat Pasal 40 Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK. Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna. lambat 7 Pasal 41 Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti. (2) Calon..... 30
(2) (3) (1) (2) (3) (1) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK. Pimpinan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati. DPRK mengusulkan Pasal 42 Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK. Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali. melaksanakan musyawarah Pasal 43 Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. (2) Usulan..... 31
(2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK. Pasal 44 Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK Hari menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda. terhitung sejak Paling diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK. Gubernur Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK. Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK. lambat 7 (tujuh) Hari sebagai wakil Pemerintah Pasal 45..... 32
Pasal 45 (1) (2) (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas sebagaimana dan wewenang Pimpinan DPRK dimaksud dalam Pasal 44. Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, a. gubernur sebagai wakil Pusat sebagai anggota DPRK Pemerintah mengaktifkan kembali dan/atau Pimpinan DPRK; dan b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna. Bagian Ketiga Pimpinan sementara Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Sementara Pasal 47 (1) (2) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 35 belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK. Pimpinan sementara DPRK sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua. (3) Pimpinan..... 33
(3) (4) (5) (6) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 2 (dua) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik/partai politik lokal bersangkutan yang ada di DPRK. Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengucapkan sumpah/janji. Pelaksanaan tugas pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif dan berakhir pada saat pimpinan DPRK definitif mengucapkan sumpah/janji. Paragraf 2 Tugas Pimpinan Sementara Pasal 48 Pimpinan sementara DPRK bertugas: a. memimpin rapat DPRK; b. memfasilitasi pembentukan Fraksi; c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif. Bagian Keempat Peresmian dan Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRK Pasal 49 (1) Ketua dan wakil ketua mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna sebelum memangku jabatan di gedung DPRK setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri. (2) Dalam..... 34
(2) (3) (4) (5) (6) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DRPK dapat dilakukan di tempat lain. Dalam hal ketua pengadilan negeri yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dipandu oleh wakil ketua pengadilan Negeri. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Bunyi sumpah ketua/wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua, wakil ketua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya serta mengutamakan kehidupan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat aceh tengah untuk tujuan nasional demi kepentingan mewujudkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Pimpinan DPRK Definitif bersumpah maka Pimpinan menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan Definitif dan disertai dengan penyerahan palu pimpinan. demokrasi Sementara DPRK Bagian Kelima..... 35
(1) (2) (3) (4) (5) (1) Bagian Kelima Badan Musyawarah Pasal 50 Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran. Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah. Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa badan keanggotaannya musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. dalam Pasal 51 Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang: a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK; b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun; sinkronisasi c. memberikan..... 36
(2) (3) (1) (2) c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK; d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK; f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK; g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna. Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Setiap anggota badan musyawarah wajib: a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi. Bagian Keenam Komisi Pasal 52 Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. (3) Keanggotaan..... 37
(3) (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. (5) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi (6) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Anggota Komisi DPRK pengganti antarwaktu menduduki komisi yang digantikan. (8) (9) (10) Dalam hal ketua komisi DPRK berhalangan tetap akan dipilih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 53 Komisi mempunyai tugas dan wewenang: a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Qanun; c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. membantu..... 38
e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK; f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK; i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Pasal 54 Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK. Pasal 55 DPRK yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang dapat membentuk 4 (empat) Komisi. Pasal 56 (1) Komisi dalam DPRK terdiri atas: a. Komisi A bidang Pemerintahan; b. Komisi B bidang Perekonomian; c. Komisi C bidang Keuangan dan Pembangunan; dan d. Komisi D bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinir oleh 2 (dua) orang wakil ketua DPRK yaitu sebagai berikut: a. Koordinator..... 39
(3) (1) a. Koordinator komisi A dan C; b. Koordinator komisi B dan D. Penentuan dan pembagian tugas wakil ketua sebagai koordinator komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam rapat pimpinan DPRK dan disahkan melalui surat keputusan Ketua DPRK. Pasal 57 Pembidangan tugas masing-masing komisi yaitu: a. Komisi A bidang pemerintahan meliputi: 1. Pemerintahan umum; 2. Ketertiban dan keamanan; 3. Catatan sipil; 4. Penerangan/pers; 5. Hukum/perundang-undangan; 6. Kepegawaian/aparatur; 7. Perizinan; 8. Politik; 9. Organisasi; 10. Masyarakat; dan 11. Pertanahan. b. Komisi B bidang Perekonomian meliputi: 1. Perindustrian dan perdagangan; 2. Pertanian; 3. Perikanan; 4. Perkebunan; 5. Kehutanan; 6. Pengadaan pangan; 7. Logistik; 8. Koperasi; 9. Perhubungan; 10. Ketenagakerjaan; 11. Transmigrasi; 12. Pertambangan dan energi; dan 13. Dunia usaha. c. Komisi..... 40
c. Komisi C bidang keuangan dan pembangunan meliputi: 1. Keuangan daerah; 2. Perpajakan; 3. Retribusi; 4. Perbankan; 5. Perusahaan daerah; 6. Perusahaan patungan; 7. Penanaman modal; 8. Aset daerah; 9. Pekerjaan umum; 10. Pemetaan; 11. Tata kota; 12. Pertamanan; 13. Kebersihan; 14. Perumahan rakyat dan lingkungan hidup. d. Komisi D bidang keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat: 1. Pendidikan; 2. 3. Agama; 4. Adat; 5. Kepemudaan dan olahraga; 6. Kebudayaan; 7. Pariwisata; 8. Sosial; 9. Kesehatan; 10. Keluarga berencana dan peranan wanita; 11. Pelaksanaan syariat islam; 12. Harta agama (Baitul Maal); dan 13. Wakaf, dakwah, keulamaan, museum, dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi; cagar budaya. (2) Jumlah.... 41
(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRK, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. Bagian Ketujuh Badan Legislasi Pasal 58 Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK. Pasal 59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak di DPRK. Anggota Badan Legislasi di usulkan oleh masing- masing fraksi. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi. Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Legislasi. (7) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (8) Perpindahan..... 42
(8) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Pasal 60 Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang: a. Badan Legislasi berkedudukan perencanaan pembentukan qanun; sebagai pusat b. menyusun program legislasi kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK; c. menyusun rancangan program pembentukan Qanun yang memuat daftar urut rancangan Qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Qanun disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK; d. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Qanun antara DPRK dan Pemerintah Daerah; e. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; f. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK; g. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah; h. memberikan..... 43
h. memberikan usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh luar program DPRK dan Pemerintah Daerah di pembentukan Qanun; pertimbangan terhadap i. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Daerah; j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; k. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah; l. melakukan kajian Qanun, dan m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya. DPRK dan Bagian Kedelapan Badan Anggaran Pasal 61 Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Pasal 62 (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing- masing mempertimbangkan dengan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK. Fraksi (2) Ketua..... 44
(2) (3) (4) (5) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota. Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Pasal 63 Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara; c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; e. melakukan..... 45
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK. Bagian Kesembilan Badan Kehormatan Paragraf 1 Susunan Pasal 64 Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Pasal 65 (1) (2) (3) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing- masing Fraksi. (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) (5) orang calon anggota badan kehormatan. Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan. (6) Calon..... 46
(6) (7) (8) (9) Calon anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan. Apabila pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan anggota Badan Kehormatan, dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut sehingga calon yang memperoleh suara yang terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan. Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. Apabila yang Badan bersangkutan berhalangan tetap maka penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksinya. (dua) tahun 6 anggota Kehormatan (10) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Badan Kehormatan dibantu dengan staf pendamping yang berasal dari Sekretariat DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat DPRK. Pasal 66 (1) (2) (3) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pembagian tugas anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan tugas Badan Kehormatan. Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan Kehormatan fraksi yang bersangkutan untuk dilakukan oleh selanjutnya rapat Badan Kehormatan, berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. ditetapkan dalam (4) Pimpinan..... 47
(4) Pimpinan Badan Kehormatan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya. Paragraf 2 Tugas Badan Kehormatan Pasal 67 (1) Badan kehormatan mempunyai tugas: a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika, moral terhadap dan sumpah/janji dan Kode Etik; kepatuhan Anggota DPRK b. meneliti terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRK; dugaan pelanggaran c. melakukan penyelidikan, "verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK. (2) (3) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Pasal 68 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, badan kehormatan berwenang: a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; atau pembelaan b. meminta..... 48
(1) (2) (3) (1) (2) b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah /janji dan Kode Etik. Pasal 69 Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pasal 70 Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara: a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, terpadu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara. (3) Pimpinan..... 49
(3) (1) (2) (3) (1) (2) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Pasal 71 Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK; d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan DPRK perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK. Pasal 72 Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rapat paripurna. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan DPRK. Pasal 73..... 50
Pasal 73 Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 74 Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata cara beracara badan kehormatan, dan di sahkan melalui keputusan DPRK. Bagian Kesepuluh Panitia Khusus Pasal 75 DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain yang berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap. Pasal 76 (1) (2) (3) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi. (4) Masa kerja panitia khusus: a. paling lama 1 pembentukan Qanun; atau (satu) tahun untuk tugas b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun. (5) Panitia khusus bertanggungjawab kepada DPRK. (6) Panitia..... 51
(6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Panitia khusus dibubarkan oleh DPRK setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Setiap anggota panitia khusus harus: a. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing- masing sebelum melakukan kegiatan kerja panitia khusus; dan b. Menyampaikan pokok-pokok kegiatan dan hasil kerja panitia khusus kepada fraksinya. Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Pasal 77 Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan bersifat kolektif. Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Pembagian tugas anggota pimpinan panitia khusus diatur oleh pimpinan panitia khusus berdasarkan tugas panitia khusus. Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota panitia khusus berhalangan tetap dan/atau ada pertimbangan lain dari fraksinya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, panitia khusus dibantu dapat dibantu staf pendamping yang berasal dari sekretariat DPRK yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRK. Bagian Kesebelas..... 52
Bagian Kesebelas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pasal 78 (1) (2) (3) (4) (5) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK. Kelompok pakar atau tim ahli merupakan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK. Kelompok pakar atau Tim ahli harus memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1); b. menguasai bidang pemerintahan; c. menguasai tugas dan fungsi DPRK; d. persyaratan yang dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan dokumen pendukung. (6) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli berlangsung secara tidak tetap dan diatur sesuai dengan keperluan alat kelengkapan DPRK. BAB VI..... 53
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) BAB VI RENCANA KERJA DPRK Pasal 79 Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK. Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada dilakukan penyelarasan. Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya. Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. sekretaris DPRK untuk Pasal 80 Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali. BAB VII..... 54
(1) (2) BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK Bagian Kesatu Umum Pasal 81 DPRK mempunyai hak: a. Interpelasi; b. Angket; c. menyatakan pendapat; d. mengajukan rancangan qanun; e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun; f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dengan bupati; g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dengan menggunakan standar harga yang disepakati bupati dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan bupati; h. menggunakan telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan anggaran sebagaimana i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRK. Anggota DPRK mempunyai hak: a. mengajukan rancangan Qanun; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti..... 55
(1) (2) (1) g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif. Bagian Kedua Hak Interpelasi Pasal 82 telah Usul pelaksanaan hak memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan interpelasi yang pemerintah daerah; dan b. alasan permintaan keterangan. Pasal 83 Rapat paripurna mengenai usul hak dilakukan dengan tahapan: a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul interpelasi hak interpelasi; b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan c. para pengusul memberikan pandangan para Anggota DPRK. tanggapan atas (2) Usul..... 56
(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. interpelasi Keputusan DPRK mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati hak Pasal 84 Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati: a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan. Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili. Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati. Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi. Pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Bagian Ketiga..... 57
(1) (2) (1) (2) (3) (4) Bagian Ketiga Hak Angket Pasal 85 Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan b. alasan penyelidikan. Pasal 86 Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan: a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket; b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK: a. membentuk..... 58
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati. (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Pasal 87 (1) (2) (3) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89..... 59
Pasal 89 Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket. Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat Pasal 90 (1) (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket. (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna. Pasal 91 (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan: a. pengusul menyampaikan: penjelasan lisan atas usul hak angket; b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; c. Bupati memberikan pendapat; dan d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati. (2) Usul..... 60
(2) (3) (4) (5) (6) (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat - DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir. Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna. Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat: a. pernyataan pendapat; b. saran penyelesaiannya; dan c. peringatan. Bagian Kelima..... 61
(1) (2) (1) (2) (1) Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Qanun Pasal 92 Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK. Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 93 Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Pasal 94 Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK. (2) Usul..... 62
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik. Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih Pasal 95 Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Hak Membela Diri Pasal 96 Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan. Paragraf 6 Hak Imunitas Pasal 97 Anggota DPRK mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, diantaranya: a. Anggota DPRK tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPRK, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik; b. Ketentuan..... 63
b. Ketentuan sebagaimana huruf a tidak beraku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua bab satu kitab Undang-undang hukum pidana; c. Anggota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK. Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Pasal 98 (1) (2) (3) (4) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRK provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi. Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara. Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi. Paragraf 8 Hak Keuangan Dan Administratif Pasal 99 (1) Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK memiliki hak keuangan dan administratif. (2) Dalam..... 64
(2) (3) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah. Paragraf 9 Hak Protokoler Pasal 100 Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai hak protokoler. Tata Tempat Pasal 101 (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRK adalah sebagai berikut: a. Ketua DPRK didampingi oleh para Wakil Ketua DPRK; b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRK, para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; c. Anggota DPRK duduk di tempat yang telah disediakan; dan d. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan. (2) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRK sumpah/janji dan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: acara pengambilan a. Ketua..... 65
(3) a. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati; b. Para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; c. Anggota DPRK duduk di tempat yang telah disediakan; d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati; e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRK; f. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRK; dan h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati. Tata tempat rapat paripurna istimewa DPRK untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut: a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati; b. Anggota DPRK yang sumpah/janji, duduk di disediakan; akan mengucapkan telah tempat yang c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati; d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan; e. Sekretaris..... 66
(4) (1) e. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK; f. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRK sumpah/janji dan untuk pelantikan Pimpinan DPRK adalah sebagai berikut: a. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri acara pengambilan Bupati dan Wakil Bupati; b. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; dan d. Setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRK dan Ketua Pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan. Pasal 102 Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut: a. Barisan pertama dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Ketua Banleg, Ketua Badan Kehormatan; b. Barisan kedua dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Ketua Fraksi; c. Barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Banleg, Wakil Ketua Badan Kehormatan; d. Barisan..... 67
(2) (3) d. Barisan keempat dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan e. Barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRK selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf f, adalah sebagai berikut: a. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK; b. Forkompinda duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang tempat duduk Pimpinan DPRK, Bupati dan Wakil Bupati; c. Unsur pelaksana dari Sekretariat DPRK duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRK, Bupati dan Wakil Bupati; d. Para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRK; e. Para pejabat dari kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan belakang tempat duduk Anggota DPRK; dan f. Peninjau, undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRK. Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah. (4) Pengaturan..... 68
(4) (5) (1) (2) (3) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRK. Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRK dan pengaturan tempat duduk bagi peninjau dan undangan lainnya untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRK disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRK pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut. Tata Pakaian Pasal 103 Tata Pakaian Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dalam rapat paripurna DPRK adalah sebagai berikut: a. Pakaian Sipil Harian rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRK; (PSH) dalam b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRK; Dalam menghadiri pembukaan dan penutupan rapat paripurna Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian muslimah. Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau pakaian dinas harian lengan panjang. (4) Pakaian..... 69
(4) (5) (6) (7) Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat diluar rapat paripurna dan sebagai pakaian kerja harian. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan. Pakaian untuk undangan resmi lainnya memakai lembaga yang pakaian sesuai dengan ketentuan mengundang. Dalam hal melestarikan kearifan lokal pakaian kerawang Gayo di pakai setiap hari kamis dan dapat serta dianjurkan menggunakan bahasa daerah. BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK Bagian Kesatu Pasal 104 Anggota DPRK mempunyai kewajiban; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja lain dalam penyelenggaraan dengan pemerintahan daerah; lembaga i. menyerap..... 70
(1) (2) (3) (4) i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. BAB IX LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 105 Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan, sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan lain yang anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah. Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK; Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. pekerjaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK. yang melakukan Bagian Kedua..... 71
Bagian Kedua Sanksi Pasal 106 Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 105 diberhentikan oleh pimpinan DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan dengan persetujuan rapat paripurna. Bagian Ketiga Penyidikan Pasal 107 (1) (2) (3) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana permohonan, pemanggilan, dan kejahatan; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus. (4) Setelah..... 72
(4) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyelidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Pasal 108 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRK, apabila memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105. BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK Bagian Kesatu Masa Persidangan Pasal 109 Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah /janji Anggota DPRK. (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (1) (4) Bagian Kedua..... 73
Bagian Kedua Masa Reses Pasal 110 (1) Masa reses dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. (2) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari (3) dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK. Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota DPRK di daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun. (5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan (6) c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Bagian Ketiga..... 74
(1) (2) (3) (4) (5) Bagian Ketiga Rapat-Rapat DPRK Pasal 111 Jenis rapat DPRK terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat Pimpinan DPRK; c. rapat Fraksi; d. rapat konsultasi; e. rapat badan musyawarah; f. rapat komisi; g. rapat gabungan komisi; h. rapat badan anggaran; i. rapat badan legislasi; j. rapat badan kehormatan; k. rapat panitia khusus; l. rapat kerja; m. rapat dengar pendapat; dan n. rapat dengar pendapat umum. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK. Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi. Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK. (6) Rapat..... 75
(6) (7) (8) (9) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK. Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran. (10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi. (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan. (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah. (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan badan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta. anggaran, Pasal 112..... 76
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) Pasal 112 Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat. Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat. Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK. Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik. Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. terhadap ketentuan Pasal 113 Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK. Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Rapat..... 77
(3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar. Pasal 114 Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya. rapat DPRK Anggota DPRK yang menghadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat. Pasal 115 Rapat paripurna terdiri atas: a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; b. rapat paripurna untuk pengumuman; dan c. rapat paripurna istimewa. Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul: a. Bupati; b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi. Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah. Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati. Pasal 116 Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK. Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK. Pasal 117..... 78
Pasal 117 Hari Rapat DPRK meliputi: a. Pagi Senin-kamis dan Sabtu, mulai pukul 09.00- 13.30 WIB Jumat mulai pukul 09.00-11.30 WIB b. Siang Senin-kamis, dan Sabtu mulai pukul 14.00- 18.00 WIB Jumat mulai 14.00-18.00 WIB c. Malam Senin-Sabtu, mulai pukul 20.00-22.00 WIB BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 118 (1) (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 119 (1) (2) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa. Pasal 120 (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. dihadiri..... 79
(2) (3) (4) a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati; b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat yang hadir, untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. rapat Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah. (5) Apabila..... 80
(5) (6) (7) (8) (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi. Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. rapat, dibuat berita acara Setiap penundaan penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. ayat Pasal 121 Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. BAB XII..... 81
(1) (2) (3) (1) BAB XII PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN Paragraf 1 Umum Pasal 122 Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui: a. penentuan agenda pengawasan; b. perumusan metode pengawasan; c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait; d. pelaksanaan pengawasan; e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan f. tindak lanjut hasil pengawasan. Proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dalam hal gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang melakukan fungsi pengawasan. Penugasan atau Komisi pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan pertimbangan perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah. kepada gabungan Paragraf 2 Agenda Pengawasan Pasal 123 Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan dalam 1 (satu) tahun sidang pada permulaan tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Penyusunan..... 82
(2) (3) (4) (5) (6) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi LKPJ tahun sebelumnya. Agenda pengawasan Komisi setidaknya harus memuat penentuan atas: a. Objek pengawasan; b. Waktu pengawasan; c. Anggota DPRK dan atau para pihak yang terlibat agenda pengawasan dalam pengawasan; dan d. Tingkat pengawasan yang akan dilakukan. Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK dalam rapat Badan Musyawarah. dan Pimpinan mengonsolidasikan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing- masing Komisi. Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Pimpinan DPRK. DPRK menyinergikan penyusunan hasil Paragraf 3..... 83
(1) (2) (3) (4) Paragraf 3 Metode Pengawasan Pasal 124 Berdasarkan telah agenda pengawasan ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Komisi merumuskan metode pengawasan. Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Perumusan metode dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Qanun dan penetapan Qanun tentang APBK; yang pengawasan sebagaimana b. Memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Qanun dan nilai APBK; informasi c. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Kabupaten, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan menerima pengaduan dari masyarakat; sebagai d. Analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Qanun dan penetapan Qanun tentang APBK sebagai bahan pembuatan rekomendasi. Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada c dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten. ayat (3) huruf Paragraf 4..... 84
Paragraf 4 Pembentukan Jaringan dan Aliansi Strategis dengan Instansi terkait Pasal 125 (1) (2) (3) DPRK secara kelembagaan melalui Komisi-Komisi membentuk jaringan dan aliansi strategis dengan instansi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan. strategis Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi setelah ditetapkannya agenda pengawasan. Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Provinsi Aceh, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media massa. jaringan dan aliansi (4) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas media cetak dan media elektronik. Paragraf 5 Pelaksanaan Pengawasan Pasal 126 (1) (2) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 dan pasal 124. Paragraf 6..... 85
(1) (2) (3) (1) (2) (3) Paragraf 6 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pasal 127 Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang Dalam 1 (satu) masa persidangan. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan setidaknya meliputi: a. Tujuan pelaksanaan pengawasan; b. Metode pengawasan yang diterapkan; c. temuan-temuan yang signifikan; dan d. rekomendasi temuan. Paragraf 7 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 128 Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRK dalam rapat Badan Musyawarah Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1). Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Musyawarah dapat merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus untuk menindak lanjuti Laporan tersebut. (4) Rekomendasi..... 86
(4) (5) (1) (2) (1) Khusus Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pertimbangan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah. Dalam hal diperlukan, Badan Musyawarah dapat mendorong penggunaan hak Interpelasi dan hak Angket DPRK dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah. pembentukan Panitia berdasarkan persetujuan BAB XIII TATA CARA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI Bagian Kesatu Penyampaian Pasal 129 LKPJ disampaikan oleh Bupati secara tertulis kepada Pimpinan DPRK. Pimpinan DPRK menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilakukan pembahasan. Bagian Kedua Pembahasan Pasal 130 LKPJ dibahas oleh Panitia Khusus secara internal berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2). (2) Panitia..... 87
(2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah perimbangan dengan keanggotaan dalam Fraksi, Komisi, Badan Legislasi dan Badan anggaran dalam melakukan pengawasan. Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) setelah LKPJ diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2). mempertimbangkan Pasal 131 Panitia Khusus harus memperhatikan kesesuaian antara perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang sah, yang meliputi RPJPK, RPJMK dan RKPK serta dengan materi muatan Qanun tahun anggaran tentang APBK berkenaan. LKPJ dengan dokumen Panitia Khusus juga harus menilai dan mengevaluasi LKPJ berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan oleh pimpinan Komisi dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 130 ayat (2). Panitia Khusus melalui anggota-anggotanya dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Komisi, Fraksi, Badan Legislasi dan Badan Anggaran untuk keperluan penilaian dan evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 132 Hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ditetapkan dengan Keputusan DPRK. Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam rapat paripurna istimewa setelah LKPJ diterima. (3) Keputusan..... 88
(3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten ke depan. Dalam hal LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1), maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat sarana Pemberhentian Bupati. (1) tidak dapat dijadikan Bagian Kedua Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK Pasal 133 DPRK berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. sebagaimana Dalam (1) Pimpinan DPRK dapat dimaksud pada ayat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan BPK dimaksud pada ayat laporan hasil (1) meliputi pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pimpinan DPRK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Badan Musyawarah paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2). rangka menjalankan hak Pasal 134..... 89
(1) (2) (3) (4) (1) (2) Pasal 134 DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dalam rapat Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Badan Musyawarah. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (ad versed opinion) dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion); dan atau b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Khusus Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah. Susunan keanggotaan Panitia Khusus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi. pembentukan Panitia Pasal 135 Panitia Khusus melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK Pimpinan DPRK menerima laporan tersebut. Dalam pelaksanaan pembahasan, Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi dengan BPK. Pasal 136..... 90
Pasal 136 (1) (2) Pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 135 pada rapat Badan Musyawarah. Laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan: a. meminta untuk memberikan penjelasan kepada DPRK atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja Perangkat Daerah tertentu yang laporan hasil tertuang dalam pemeriksaan BPK; dan. (3) (4) b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pimpinan DPRK mengumumkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat paripurna untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan Jadwal dan agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah. Pasal 137 Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) DPRK dapat: a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa dalam pengecualian penyelenggaraan pemerintahan; (unqualified opinion) b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); c. mengusulkan..... 91
(1) (2) (3) (4) c. mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (ad versed opinion); atau d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Pasal 138 DPRK melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Kabupaten berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XIV..... 92
(1) (2) (3) (4) (5) BAB XIV PEMILIHAN WAKIL BUPATI Bagian Kesatu Mekanisme Pemilihan Wakil Bupati Pasal 139 Apabila bupati diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan bupati diganti oleh wakil bupati sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRK dan disahkan oleh Menteri atas nama Presiden. Apabila bupati berhenti karena meninggal dunia, Menteri atas nama Presiden menetapkan dan mengesahkan wakil bupati untuk mengisi jabatan bupati sampai berakhir masa jabatannya. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan bupati/wakil bupati. Dalam hal bupati/wakil berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil bupati, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat bupati. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan bupati/wakil bupati, sekretaris daerah kabupaten melaksanakan tugas sehari-hari bupati sampai dengan diangkatnya peraturan penjabat perundang-undangan. bupati sesuai ketentuan Pasal 140..... 93
(1) (2) (3) (4) (5) Pasal 140 Dalam hal Bupati berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. maka Wakil Bupati menggantikan Bupati. DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati. Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRK mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati. Dalam hal Gubernur dan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan: a. surat kematian; b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau c. keputusan pemberhentian. Pasal 141..... 94
(1) (2) (3) (4) (5) Pasal 141 DPRK melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas karena alasan: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan. jabatan Wakil Bupati Pengisian (2), Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRK. Dalam hal bupati/wakil bupati berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil bupati, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat bupati. Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah kekosongan Bagian Kedua..... 95
(1) (2) (3) (1) (2) (3) Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pasal 142 Pemilihan Wakil Bupati diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa DPRK. DPRK melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK. Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan Pemilihan Pasal 143 Pemilihan Wakil Bupati oleh DPRK diselenggarakan melalui: a. tahap persiapan; dan b. tahap pelaksanaan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan; b. Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Wakil Bupati sesuai peraturan perundang- undangan. c. Berdasarkan persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan, dilakukan penetapan calon Wakil Bupati; hasil penelitian Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyampaian visi dan misi dalam rapat paripurna istimewa; b. pemungutan dan penghitungan suara; dan c. penetapan hasil Pemilihan. Bagian Keempat..... 96
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Bagian Keempat Panitia Pemilihan Pasal 144 Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRK membentuk Panitia Pemilihan paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Badan musyawarah. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna. Panitia dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan berjumlah gasal, Pasal 145 Ketua dan para wakil ketua DPRK karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota. Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan Merupakan anggota. Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRK yang mengundurkan diri digantikan dari Anggota DPRK dari Fraksi yang sama. Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Wakil Bupati. (5) Dalam..... 97
(5) (6) (1) (2) (1) (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Wakil Bupati terpilih oleh DPRK. tinggi prinsip Pasal 146 Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun Pemilihan; program, kegiatan dan jadwal b. meneliti persyaratan administrasi bakal calon Wakil Bupati; dan c. menetapkan calon Wakil Bupati berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pasal 147 Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang: a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati; b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai. Pasal 148..... 98
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) Pasal 148 Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun Peraturan tentang Tatacara Pemilihan yang dimulai paling setelah terbentuknya Panitia Pemilihan. Penyusunan Peraturan tentang Tatacara Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka Waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Peraturan tentang Tatacara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan. Dalam penyusunan Peraturan tentang Tatacara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait. lambat 3 (tiga) hari Bagian Kelima Pendaftaran Calon Wakil Bupati Pasal 149 Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Wakil Bupati. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan atau Anggota DPRK dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Wakil Bupati. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. terhadap ketentuan Pasal 150..... 99
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pasal 150 Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan dapat menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan bakal calon Wakil Bupati. Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan dan Fraksi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai. Dalam hal bakal calon Wakil Bupati belum memenuhi syarat, Ketua DPRK memberitahukan kepada Bupati untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan bakal calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak adanya penyampaian secara tertulis dari panitia pemilihan. Bupati menyampaikan kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Ketua DPRK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Ketua DPRK. Dalam hal bakal calon Wakil Bupati berhalangan tetap saat penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan Gugur sebagai bakal calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 3 (tiga) hari) kepada Pimpinan DPRK dan Fraksi. kembali 7. Dalam..... 100
(7) (8) (1) (2) (3) (4) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan perbaikan persyaratan bakal calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak Memenuhi syarat pimpinan DPRK menyampaikan kepada Bupati untuk mengajukan kembali bakal calon Wakil Bupati pengganti politik pengusung. Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan bakal calon Wakil Bupati pengganti yang Baru. berdasarkan usulan partai Bagian Keenam Penetapan Calon Wakil Bupati Pasal 151 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 Panitia Pemilihan menetapkan calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati. Penetapan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRK. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan. rapat paripurna Pasal 152..... 101
(1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) Pasal 152 Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Wakil Bupati. calon Wakil Bupati Pengundian nomor urut dilaksanakan Panitia Pemilihan dalam rapat paripurna Nomor urut calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara. Pasal 153 Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Tetap Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan. Dalam hal Calon Tetap Wakil Bupati mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 154 Nama dan nomor urut calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dengan disertai dokumen pencalonan. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati. Bagian Ketujuh..... 102
Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi Calon Wakil Bupati Pasal 155 (1) (2) (3) (4) Penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati tahapan dilaksanakan penyelenggaraan Pemilihan. Penyampaian visi dan misi setiap calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna istimewa yang bersifat terbuka untuk umum. Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRK. Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut. sebagai bagian dari (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Wakil Bupati. Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pimpinan DPRK menerima nama-nama calon Wakil Bupati. (6) (7) (8) (9) Pasal 156..... 103
Pasal 156 (1) (2) (3) Dalam hal calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak Penetapan nama calon Wakil Bupati sebelum dan/atau sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati, Bupati berdasarkan usulan partai politik pengusung mengusulkan calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Wakil Bupati berhalangan tetap. Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling Lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diusulkan oleh Bupati. Dalam hal salah seorang calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada Saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah calon Wakil tahapan Bupati kurang dari 2 lama penyelenggaraan Pemilihan ditunda paling 7(tujuh) hari. (dua) orang, Bagian Kedelapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Paragraf 1 Pemungutan Suara Pasal 157 (1) (2) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara. Sekretaris DPRK karena jabatannya bertanggungjawab dalam perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pelaksanaan pengadaan Pasal 158..... 104
Pasal 158 (1) (2) Pemungutan suara dan suara, penghitungan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna. Pemungutan suara dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari pada hari kerja setelah penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati. (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan tentang Tatacara Pemilihan. (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 159 Pemungutan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) harus dihadiri ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK. Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRK belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam. Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRK dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari. Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3). suara (6) Apabila..... 105
(6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan oleh pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi. Pasal 160 Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi untuk bertindak sebagai saksi. Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi. Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi dan penghitungan suara. Fraksi menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang (1) ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat berhalangan melakukan tugasnya. pemungutan suara Pasal 161 Setiap Anggota DPRK memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) orang calon Wakil Bupati. Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara. Paragraf 2..... 106
(1) (2) (3) (4) (1) (2) Paragraf 2 Penghitungan Suara Pasal 162 Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara. Paragraf 3 Penetapan Calon Terpilih Pasal 163 Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wakil Bupati terpilih. Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama. (3) Dalam..... 107
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir. Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, Berita Acara Pemilihan tersebut tetap syah. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Penetapan Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam keputusan DPRK. Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRK Sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Penyelesaiannya pemilihan, diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti peraturan perundang-undangan. sesuai Ketentuan Bagian Kesepuluh..... 108
Bagian Kesepuluh Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasal 164 (1) (2) (3) Pengesahan Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (8). Usulan pengesahan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administrasi seluruh tahapan Pemilihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Pasal 165 (1) Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik Dengan mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Gubernur atas nama Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Syariah. Pelantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRK. Setelah pengucapan sumpah Wakil Bupati terpilih menandatangani Pakta integritas. (2) terpilih (3) Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. jabatan Wakil Bupati BAB XV..... 109
(1) (2) (3) (1) (2) BAB XV TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJASAMA DAERAH Pasal 167 Bupati menyampaikan rencana kerja sama daerah yang membebani Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada Pimpinan DPRK untuk mendapatkan persetujuan. Penyampaian rencana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum dianggarkan dalam APBK tahun anggaran berjalan atau menggunakan, memanfaatkan asset daerah. Rencana kerjasama daerah yang disampaikan oleh Bupati dilampirkan dengan rancangan perjanjian tujuan kerjasama beserta penjelasannya berupa kerjasama, objek yang dikerja samakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu kerjasama, jenis dan besaran pembebanan daerah. Pasal 168 Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja sama daerah dan rancangan perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dalam rapat Badan Musyawarah. Rapat Badan Musyawarah menetapkan agenda dan jadwal untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan setiap perwakilan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah. (3) Penugasan..... 110
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penugasan pembahasan dan penilaian rencana kerjasama daerah oleh Badan Musyawarah didasarkan atas pertimbangan materi muatan kerjasama daerah dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi. Dalam hal materi muatan kerja sama daerah termasuk bidang tugas dari 1 (satu) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Komisi yang bersangkutan. Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 2 (dua) Komisi, Maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada gabungan Komisi. Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Panitia Khusus. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk atas rekomendasi dari Badan Musyawarah dengan memperhatikan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi dan Komisi. Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima. Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan perpanjangan. lebih dari 2 Pasal 169..... 111
(1) (2) (3) (4) (1) (2) Pasal 169 Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) Komisi, gabungan Komisi atau Panitia Khusus membahas dan menilai rencana kerjasama daerah berdasarkan RPJPK, RPJMK, RKPK, KUA, PPAS, prinsip-prinsip umum kerjasama dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat Badan Musyawarah. Dalam Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerjasama daerah di nilai kurang memenuhi prinsip-prinsip kerjasama, Pimpinan DPRK menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati. Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati. hal berdasarkan keputusan Pasal 170 Bupati menyampaikan kembali rancangan perjanjian kerjasama daerah telah disempurnakan berdasarkan saran dan pendapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4). Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian Kerja samanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 Dalam rapat Badan Musyawarah. yang (3) Badan..... 112
(3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) Badan Musyawarah menugaskan kembali Komisi, gabungan Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati. Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima. Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perpanjangan. Pasal 171 Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat Badan Musyawarah. Dalam Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerjasama daerah disetujui atau tidak disetujui, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut Kepada Bupati. Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati. Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama daerah tidak diberikan keputusan Persetujuan jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan perjanjian kerjasama daerah dianggap telah disetujui. hal berdasarkan keputusan Pasal 172..... 113
Pasal 172 Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama daerah kepada Pimpinan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK. BAB XVI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu Pasal 173 (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: a. tidak (3) diberhentikan antar waktu secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut- turut; b. melanggar dapat melaksanakan tugas sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar Kode Etik; c. dinyatakan..... 114
c. dinyatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; bersalah berdasarkan d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai perundang- dengan undangan, atau ketentuan peraturan (4) i. menjadi anggota partai politik lain. Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g. Pasal 174 Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 175..... 115
(1) (2) (3) (4) (5) Pasal 175 Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. tidak Apabila setelah 7 menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (tujuh) Hari bupati Pasal 176.... 116
(1) (2) (1) (2) (3) Pasal 176 Gubernur Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari bupati atau Pimpinan DPRK. Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. sebagai wakil Pemerintah Pasal 177 Ketentuan mengenai pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK. tata cara (4) Apabila..... 117
(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK. Pasal 178 Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. sejak yang (1) (2) Pasal 179 antarwaktu Pemberhentian DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRK. Anggota Bagian Kedua..... 118
(1) (2) (3) (4) Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu Pasal 180 Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Pasal 181..... 119
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pasal 181 Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK. kepada gubernur dan pengangkatannya kepada gubernur Pasal 182..... 120
Pasal 182 (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota yang pada alat kelengkapan Anggota DPRK digantikannya. (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya. Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (3) Pasal 183 (1) (2) (3) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan: a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat; b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; c. fotokopi..... 121
(4) (1) (2) c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP kabupaten bagi DPRK; dan d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh oleh KIP kabupaten bagi DPRK. Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK di verifikasi oleh unit kerja di masing- masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya. Pasal 184 Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK. Pasal 185..... 122
Pasal 185 Pengucapan Sumpah/Janji Seperti Berikut: "DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH" "BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PANCASILA, DAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. BAHWA SAYA, DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN, AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA, DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI, SESEORANG, DAN GOLONGAN. BAHWA SAYA, AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI, UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL, DEMI KEPENTINGAN BANGSA, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA " Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRK Pasal 186 Anggota DPRK diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Pasal 187 (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati. (2) Apabila..... 123
(2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada bupati. sekretaris DPRK Bupati berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur Pusat sebagai wakil memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat DPRK sementara memberhentikan berdasarkan register perkara pengadilan negeri. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa. laporan Pemerintah anggota Pasal 188 Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK. Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara. Pasal 189..... 124
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pasal 189 Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah tindak pidana sebagaimana karena melakukan dimaksud dalam Pasal 186. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK. Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRK tanpa usulan partai politiknya. Gubernur Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir. pemberhentian sebagai wakil Pemerintah terhitung sejak BAB XVII..... 125
BAB XVII FRAKSI Pasal 190 (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK. (2) Setiap Anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu Fraksi. (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit (4) (5) (6) sama dengan jumlah komisi di DPRK. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan. (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari lain yang tidak partai politik/partai politik lokal memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi. Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi. (8) (9) (10) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat. (11) Dalam..... 126
(11) Dalam menempatkan alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya. anggotanya pada Pasal 191 (1) (2) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi. Fraksi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru. mengenai pembentukan Pasal 192 (1) (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 4 (empat) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Pasal 193 (1) (2) (3) Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Fraksi mempunyai kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi. Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK. tugas membantu Pasal 194 (1) (2) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. Tenaga ahli Fraksi paling persyaratan: sedikit memenuhi a. berpendidikan..... 127
(1) (2) (1) (2) a. berpendidikan paling rendah strata satu (SI) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, b. menguasai bidang pemerintahan, dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRK. Pasal 195 Fraksi wajib mempublikasikan tahunan yang memuat: a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran, dan laporan kinerja b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi. Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media massa dan/atau sistem informasi DPRK, melalui sekretariat DPRK. Pasal 196 Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRK dalam rapat paripurna. BAB XVIII..... 128
(1) (2) (1) BAB XVIII KODE ETIK Pasal 197 DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan: a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah /janji: b. sikap dan perilaku Anggota DPRK: c. tata kerja Anggota DPRK, d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, e. tata hubungan antar-Anggota DPRK, f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain, g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, h. kewajiban Anggota DPRK, i. j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota larangan bagi Anggota DPRK: DPRK, k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi, dan l. rehabilitasi. BAB XIX KONSULTASI DPRK Pasal 198 DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang. (2) Konsultasi..... 129
(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK. untuk meningkatkan Pasal 199 DPRK harus mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 200 Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan konsultasi pada DPRK lain atau DPRA maupun DPR dan DPD-RI. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK. untuk meningkatkan Pasal 201 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 200 dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRK atau sudah diagendakan pada rapat badan musyawarah. Pelaksanaan konsultasi kepada lembaga yang dituju disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan ketersediaan pendanaan untuk kegiatan tersebut. Pelaksanaan konsultasi dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Sebelum..... 130
(4) (5) (6) (7) (8) Sebelum melakukan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK, wajib memberikan informasi tertulis kepada lembaga yang dituju untuk mendapatkan persetujuan. Anggota DPRK yang telah menerima SPPD untuk kegiatan konsultasi harus mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai. Bagi anggota DPRK yang telah menerima dana tidak mengikuti kemudian yang bersangkutan kegiatan, maka wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan SPPD yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk ditanda tangani oleh lembaga yang dikunjungi. Anggota DPRK yang melakukan kegiatan konsultasi dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana anggota DPRK lainnya. Anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporan hasil konsultasinya secara tertulis kepada pimpinan DPRK. yang bersangkutan BAB XX PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA Pasal 202 (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRK. (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRK atau sudah diagendakan pada rapat badan musyawarah; (3) Pelaksanaan dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan yang kemampuan keuangan daerah; kunjungan kerja berlaku (4) Kunjungan..... 131
(4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: a. Kunjungan kerja dalam daerah; b. Kunjungan kerja luar daerah. (5) Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK sedapat mungkin memberikan informasi tertulis kepada instansi yang dituju. (6) Anggota DPRK yang telah menerima SPPD untuk kegiatan kunjungan kerja wajib mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai; (7) Bagi anggota DPRK yang telah menerima dana, kemudian yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan SPPD yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; (8) Anggota DPRK yang melakukan kegiatan kunjungan kerja dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana anggota DPRK lainnya; (9) Hasil kunjungan kerja anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan. BAB XXI PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 203 (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK. (2) Pimpinan..... 132
(2) (3) (4) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: a. rapat dengar pendapat umum, b. rapat dengar pendapat, c. kunjungan kerja, atau d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja. (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 204 (1) (2) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri. izin Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri. tata cara pemberian Pasal 205 Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. BAB XXII..... 133
(1) (2) (3) (4) BAB XXII SEKRETARIAT DPRK Pasal 206 Sekretariat DPRK dibentuk untuk membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari- hari. Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRK ditetapkan dengan qanun kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRK mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK; b. Menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan; c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK; d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; e. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten. f. Melayani segala kebutuhan DPRK agar DPRK dapat tugas dengan melaksanakan wewenang dan sebaik-baiknya; g. Memfasilitasi dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat; h. Memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK serta keputusan-keputusan lain DPRK; dan i. Melaksanakan..... 134
i. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan atau anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan peraturan-perundang-undangan serta norma- norma yang berlaku. (5) (6) (7) (8) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK. Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan tanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada dibawah koordinasi sekretaris daerah kabupaten. Sekretaris DPRK wajib menyampaikan kepada DPRK realisasi anggaran DPRK dan anggaran sekretariat DPRK setiap triwulannya. Apabila sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan sekretaris DPRK yang tertua dalam serta kemampuannya untuk mewakili sekretaris DPRK. hal pangkat dan jabatannya (9) Mekanisme kerja sekretaris DPRK disusun oleh sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya. BAB XXIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Bagian Kesatu Umum Pasal 207 Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagian Kedua..... 135
Bagian Kedua Surat Masuk Pasal 208 (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRK selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRK dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRK segera dijawab oleh Sekretaris DPRK atas nama Pimpinan DPRK, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa surat telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat. (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi yang diterima oleh Sekretariat DPRK dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan. Pasal 209 (1) (2) (3) (4) jawaban Surat masuk beserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2), disampaikan oleh Sekretariat DPRK kepada Pimpinan DPRK. Pimpinan DPRK menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan lain DPRK dan/atau pimpinan. Apabila pimpinan DPRK memandang perlu surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRK. Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRK. tembusan surat Pasal 210..... 136
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) Pasal 210 Staf pendamping alat kelengkapan DPRK setelah menerima surat membuat daftar penerima surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang bersangkutan. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaiannya selanjutnya. Apabila Pimpinan DPRK memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang bersangkutan. Bagian Ketiga Surat Keluar Pasal 211 Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRK disampaikan kepada pimpinan DPRK melalui Sekretaris DPRK. Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRK disetujui oleh Pimpinan DPRK, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan. Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. Pasal 212 Surat keluar, termasuk surat udangan rapat DPRK ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPRK atau Sekretaris DPRK atas nama Pimpinan DPRK. (2) Ketentuan..... 137
(2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan DPRK. Pasal 213 Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretaris DPRK. yang Sebelum bersangkutan, semua surat keluar dicatat diberi nomor dan agenda. Sekretaris DPRK menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRK yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu. Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota. dikirimkan kepada alamat Bagian keempat Arsip Surat Pasal 214 Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRK. Dalam hal kop surat DPRK harus membubuhi kalimat "Bissmillahirrahmanirrahim" dalam tulisan latin salam pembuka dan salam penutup. BAB XXVI PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRK Pasal 215 Usul perubahan peraturan Tata Tertib DPRK dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK atau alat kelengkapan DPRK (2) Usul.... 138
(2) (3) Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tertulis kepada penjelasannya, diajukan secara Pimpinan DPRK yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, (1) dengan sebagaimana dimaksud pada ayat penjelasannya kepada Pimpinan DPRK. Pasal 216 (1) (2) (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPRK di dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan. Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna mengusulkan badan legislasi atau panitia khusus melakukan pembahasan. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan. BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 217 Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 218..... 139
Pasal 218 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahui, memerintahkan Agar pengundangan peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah. setiap Ditetapkan di Takengon Pada tanggal 06 November 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH KETUA, Dto ARWIN MEGA Diundangkan di Takengon Pada Tanggal 06 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH Dto KARIMANSYAH. I BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR: 826 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRK Aceh Tengah Drs. WINDI DARSA, MM Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19680412 199103 1 012 140