/ BUPATI K9{IAWE SELATAN PROVINSI SIJI,AWESI TEN(X}ARA PERATI'RAN BUPATI KONAWE SEL/\TAN ltoMoR qB TAHUN 2()21 _/ TEIYTIING SATU DATA I{ABT'PATIN DENGAIT RAIIMAT TT'HAIT YANG MAIIA ESA BT'PATI KONAWE SELIITAN, Mealmbang a, b. c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yarlg akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungiawabkan, mudah diakses dan dibagipakai serta dikelola secara kerjasama, terintegrasi dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kapupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Satu Data Kabupaten; Meaglagat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (krnbaran 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 20l8 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2O2O Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 2 Tahun 2o2Ol; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SEI-A,TAN TENTANG SATU DATA KABUPATEN. BAB ] KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 4. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. 5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pernerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengeara. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. 7. Dinas artalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan. 8. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik Kabupaten Konawe Selatan. 9. Satu Data Kabupaten Konawe Selatan adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi serta mudah diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan mela,lui perbaikan tata kelola data pemerintah.
10. Penanggung jawab data adalah pejabat yang terhadap penyediaan, bertanggung jawab penyebarluasan dan keabsahan data. 11.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. 12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan carapengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. 13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. 14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen data dalam suatu basis data. 15.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 15.Kode Referenal adalah tanda berisi karakter yang mengandung atay menggambarkan mal,o:a, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. 17.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam pemerintah daerah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan untuk digu.nakna bersama. 18. Portal Aplikasi Satu Data Konawe Selatan adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. jaringan adalah bertanggungiawab dalam 19. Simpul institusi yang penyelenggaraaan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, serta penyebarluasan data dan informasi. 20. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data statistik sektoral termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data. 21. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (l) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungiawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan d. Mendukung sistem statistik sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN Pasal 3 Penyelenggara Satu Data Konawe Selatan dilalsanakan oleh: a. Pembina Data, yaitu Badan; b. Wali Data, yaitu Dinas; darr c. Produsen Data, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pasal 4 Pembina Data mempunyai tugas: a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Wali Data mempunyai tugas: a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Konawe Selatan; b. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Konawe Selatan; dan c. membantu Pembina Data tingkat daerah dqlarn membina produsen data. Pasal 6 Produsen Data mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata. Dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Konawe Selatan; dan c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data.
BAB TV FORUM DATA Pasal 7 (1) Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Konawe Selatan. (2) Forum Satu Data Konawe Selatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangrrnan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe Selatan. (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Konawe Selatan dapat menyertakan Produsen Data. (4) Forum Satu Data Konawe Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelanggaraan Satu Data Konawe Selatan mengenai: a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya; c. rencana aksi Satu Data Konawe Selatan; d. kode Referensi dan Data induk; e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data; dan f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Konawe Selatan. (5) Forum Satu Data Konawe Selatan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya. (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum Satu Data Konawe Selatan meminta arahan Pembina Data.. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Konawe Selatan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V PRINSIP SATU DATA KONAWE SELATAN Begran Kesatu Umum Pasal 8 Satu Data Konawe Selatan harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Bagian Kedua Standar Data Pasal 9 (l) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data. (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data terdiri atas: a. Konsep; b. Definisi; c. Klasifikasi; d. Ukuran; dan e. Satuan. (3) Konsep 56$agaimana dfunaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi. (4) Delinisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secarajelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain. (5) Klasi{ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongal data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina
data atau dibakukan secara luas. (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunal<an dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digu.nakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Bagian Ketiga Metadata Pasal lO (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata. (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup da-lam Metadata. (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesiflkasi atau standar teknis dari Metadata. BAE} \/I PENYELENGGARAAN SATU DATA KONAWE SELATAN Pasal l1 Penyelenggaraan Satu Data Konawe Selatan terdiri atas: a. Pengumpulan data; b. Pengolahan data; c. Diserninasi data; dan d. Koordinasi dan kerjasama. Bagian Kesatu Pengumpulan Data Pasal 12 (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditakukan oleh Perangkat Daerah/ Produsen Data atam Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Produsen data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar data; b. Daftar data yang telah ditentukan dalam forum data; dan c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. (3) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan Metadata. Pasal 13 (l) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Wali Data. (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: a. Data yang telah dikumpulkan; b. Standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan c. Metadata yang melekat pada Data tersebut. Pasal 14 (1) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c, Pekerjaan Umum; d. Perumahan; e. Penataan Ruang; f. Perenanaan Pembangunan; g. Perhubungan; h. Lingkungan Hidup; i. Pertanahan; j. Kependudukan dan Catatan Sipil; k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal; l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; m. Sosial; n. Ketenagake{aan dan Keimigrasian; o. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; p. Perindustrian dan Perdagangan; q. Penanaman Modal; r. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
s. Kepemudaan dan Olahraga; t. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; u. Otonomi Daerah, Pemerintahal Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian; v. Pemberdayaan Masyarakat; w. Kearsipan; x. Perpustakaan; y. Komunikasi dan Informasi; z. Pertanian dan Ketahanan Pangan; aa.Kehutanan bb.Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Air dan Gas; dan cc. Kelautan dan Perikanan. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari: a. Kompilasi produk administrasi; b. Sistem pencatatan dan pelaporan data selrtoral; c. Observasi lapangan/monitoring; d. Penanganan kasus; e. Suwei; f. Hasil sensus; dan g. Cara lainnya. (3) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada anak (2) huruf e, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan selaku Pembina Data. (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas selaku Wali Data dengan dilengkapi Metadatalya. Bagian Kedua Pengolahan Data Paragraf 1 Mekanisme Pengolahan Data Pasal 15 (1) Pengolahan data disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas selaku Wali Data. (3) Pengolahan data dilakukan oleh Wali Data dan Produsen Data.
Paragraf 2 Integrasi Data Pasal 16 (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu. (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Wa-lidata selaku simpul jaringan data di Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Walidata yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik sektoral. (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi Aplikasi Satu Data Konawe Selatan. (4) Infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata untuk provinsi dan infrastruktur jaringan untuk Kabupaten / Kota, diserahkan kepada Walidata masing-masing Daerah Kabupaten/ Kota. Paragraf 3 Pemeriksaan Data Pasal 17 (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Konawe Selatan oleh Wali Data. (2) Dafam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Konawe Selatan, WaIi Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). Bagian Ketiga Diseminasi Data Pasal 18 (1) Diseminasi Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. (2) Diseminasi Data dilakukan oleh Wali Data. (3) Diseminasi Data dilakukan melalui Portal Aplikasi Satu Data Konawe Selatan dan media lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Portal Aplikasi Satu Data Konawe Selatan menyediakan akses: a. Kode referensi; b. Data induk; c. Data; d. Metadata; e. Data prioritas; dan f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data. Pasal 19 Data yang disebarluaskaa oleh Wali Data harus dapat diakses melalui Portal Aplikasi Satu Data Konawe Selatan yang terintegrasi dengan Aplikasi Satu Data Indonesia. Bagian Keempat Koordinasi dan Kerja Sama Paragraf 1 Koordinasi Pasal 20 (1) Dinas selaku Wali Data melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan Penyebarluasan Data. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah serta Pemerintah Kabupaten/ Kota. (3) Untuk menjamin lekancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggungjawab data yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Paragraf 2 Kerjasama Pasal 2 1 (1) Dinas selaku Wali Data dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat serta pihak lain.
(3) Pelaksanaan ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan BAB VII INSENTIF Pasal22 (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Konawe Selatan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola data Statistik sektoral dan data pembangunan daerah berdasarkal ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Keputusan Bupati. BAB VIII PENDANAAN Pasal 23 Pendanaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Konawe Selatan dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan; dan/atau b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di AndooloPada tanggal 29 Desember 2022 Diundangkan di AndooloPada tanggal 29 Desember 2022 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021NOMOR 48