SALINAN BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah; b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, sehingga pemungutan, pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan pemanfaatan b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari (LembaranNegara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak (Lembaran Negara Daerah dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH. PIUTANG TENTANG CARA TATA PAJAK DAERAH DAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
SALINAN 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. yang memimpin pelaksanaan 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. 5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. 6. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak langsung dan digunakan untuk mendapatkan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. imbalan secara 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 11. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda. 13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan keputusan tertentu dalam keputusan perundang- undangan perpajakan daerah surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan. yang terdapat dalam
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diusulkan oleh wajib pajak. 15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditujukan oleh Wajib Pajak. 16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 17. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut untuk peraturan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. perundang-undangan diwajibkan retribusi 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, retribusi dan/atau adalah surat untuk melakukan administratif berupa bunga dan/atau denda. tagihan BAB II RUANG LINGKUP TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 Tata Cara Penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk mengatur cara penyelesaian piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 3 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta meminimalisir piutang tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 4 Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: a. penyajian informasi dan pemutakhiran data piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
b. tata cara penerbitan daftar lunas pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah; dan c. tata cara pemberian penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah. BAB III PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Pajak Daerah Paragraf 1 Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah Pasal 5 (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari: a. Badan Keuangan Daerah; dan/atau b. Wajib Pajak. (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah, melakukan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD. (4) Hasil verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak selanjutnya diserahkan kepada: a. Bidang Pendataan dan Penetapan pada BKD Kabupaten Balangan; dan b. Bidang Penagihan dan Keberatan pada BKD Kabupaten Balangan. (5) Hasil penyerahan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak (4) selanjutnya dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat pemutakhiran data piutang pajak. (6) Berdasarkan data pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala BKD menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah. (7) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), BKD menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (8) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dapat melakukan konfirmasi atas piutang Pajak Daerahnya dalam hal: a. sudah melunasi pembayaran Pajak Daerah; dan b. pengakuan utang Pajak Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
(9) Atas Pengakuan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Kepala BKD menerbitkan STPD kepada Wajib pajak, dan apabila Wajib Pajak tidak melunasi STPD, maka akan diproses penagihan pajak daerah lebih lanjut. (10) Berdasarkan data piutang pajak daerah, Kepala BKD membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Pajak Daerah. Paragraf 2 Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah Pasal 6 Bagi Wajib Pajak yang merasa telah melunasi kewajiban pajaknya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di BKD dengan melampirkan: 1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Pajak dan/atau kartu keluarga; 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya); 3. bukti asli lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki; dan 4. bukti lain atas pembayaran Pajak Daerah yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui Online System atau melalui pembayaran manual. b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disampaikan Wajib Pajak, petugas pelayanan Pajak Daerah pada Bidang Pendataan dan Penetapan BKD meneruskan ke Bidang Penagihan dan Keberatan untuk dilakukan penelitian oleh subbid Penelitian lapangan. c. Bidang Penagihan dan Keberatan melalui subbid Penelitian Lapangan melakukan penelitian kebenaran data pembayaran Pajak Daerah dengan cara: 1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), seperti jumlah Pajak Daerah terhutang dan tanggal jatuh tempo; 2. mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Pajak Daerah, atau SSPD/ bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan 3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak Daerah atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan. d. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka Bidang Penagihan dan Keberatan melalui subbid Penelitian Lapangan menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan untuk diteruskan kepada subbid Pengolahan Data dan Pendistribusian untuk: 1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Pajak Daerah; dan 2. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah. 2. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah Paragraf 1 Umum Pasal 7 (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Daftar Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan. Pasal 8 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 9 (1) Wajib Pajak penerima STPD dapat mengajukan penghapusan Piutang pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKD. (2) Ruang Lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah berupa piutang pajak daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi: a. kewajiban pokok pajak;
b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan telah tanggal tercantum dalam STPD; terakhir perhitungan pembebanan hutang dan c. surat keputusan pembetulan; d. surat keputusan keberatan; e. putusan banding; dan f. surat putusan peninjauan kembali. (3) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa. Pasal 10 (1) Piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang; e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang; f. hak untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah sudah kadaluwarsa; g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan disebabkan force majeure; h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dan i. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena: 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan; b. hak untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah sudah kadaluwarsa; c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan disebabkan force majeure; d. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Tata Cara Penghapusan Pasal 11 (1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan pada BKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala BKD melalui Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan pada setiap akhir tahun. (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak; b. alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak; c. NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah); d. tahun pajak; e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan. Pasal 12 (1) Kepala BKD membentuk Tim Verifikasi dan Penatausahaan data Piutang Pajak Daerah untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. (2) Kepala BKD dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh BKD dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 13 (1) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentul laporan penelitian.
(2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama subjek pajak dan/atau penanggung pajak; b. nama objek pajak dan/atau penanggung pajak; c. nomor pokok wajib pajak daerah; d. nomor dan tanggal STPD; e. tahun pajak; f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. Pasal 14 (1) Kepala BKD mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan disertai pertimbangan Kepala BKD. (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Seluruh guna mendukung terselenggaranya Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. formulir/format yang dibutuhkan BAB IV RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Paragraf 1 Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Retribusi Daerah Pasal 16 (1) Informasi Data Piutang Retribusi Daerah diperoleh berdasarkan data piutang Retribusi dari: a. SKPD Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. Wajib Retribusi. (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Teknis melakukan Verifikasi Penatausahaan dan Pemutakhiran Data Piutang Retribusi.
(3) Berdasarkan pemutakhiran data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Retribusi Daerah. (4) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (5) Wajib Retribusi yang menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melakukan konfirmasi atas piutang Retribusi Daerahnya dalam hal: a. sudah melunasi pembayaran Retribusi Daerah; dan b. Pengakuan utang Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung. (6) Atas Pengakuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi, dan apabila Wajib Retribusi tidak melunasi STRD, maka akan diproses penagihan pajak Retribusi lebih lanjut. (7) Berdasarkan data piutang Retribusi daerah, Kepala SKPD Teknis membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Retribusi Daerah. Paragraf 2 Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran Retribusi Daerah Pasal 17 Bagi Wajib Retribusi yang merasa telah melunasi kewajiban Retribusi nya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di BKD dengan melampirkan: 1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Retribusi dan/atau kartu keluarga; 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya); 3. bukti asli lunas pembayaran Retribusi Daerah yang dimiliki. b. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disampaikan Wajib Retribusi, SKPD Teknis melakukan penelitian kebenaran data pembayaran Retribusi Daerah dengan mencocokkan ciri- ciri bukti fisik lunas pembayaran Retribusi Daerah yang dimiliki Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Retribusi Daerah, atau SSRD/bukti lain atas pembayaran Retribusi yang sama; c. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka SKPD Teknis: 1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Retribusi Daerah; dan 2. membuat daftar Wajib Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis. 2. membuat daftar Wajib Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Paragraf 1 Umum Pasal 18 (1) Informasi Data Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah. (2) Daftar Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan. Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 20 (1) Wajib Retribusi penerima STRD dapat mengajukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis. (2) Ruang Lingkup penghapusan Piutang Retribusi Daerah berupa piutang Retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi: a. kewajiban pokok Retribusi;
b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD; c. surat keputusan pembetulan; d. surat keputusan keberatan; e. putusan banding; dan f. surat putusan peninjauan kembali. (3) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa. Pasal 21 (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. (2) Piutang Retribusi Daerah untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. Wajib Retribusi /Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; b. Wajib Retribusi /Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. Wajib Retribusi /Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya; d. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang; e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang; f. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi Daerah sudah kadaluwarsa; g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi daerah tidak ditemukan disebabkan force majeure; h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dan i. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena: 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
(3) Piutang Retribusi Daerah untuk Wajib Retribusi Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan; b. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi daerah sudah kadaluwarsa; c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi daerah tidak ditemukan disebabkan force majeure; d. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Tata Cara Penghapusan Pasal 22 (1) Kepala Bidang atau Kepala unit kerja yang membidangi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Kepala SKPD Teknis pada setiap akhir tahun. (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama Subjek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi; b. alamat Objek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi; c. nomor objek retribusi daerah (NORD); d. tahun retribusi; e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan. Pasal 23 (1) SKPD Teknis melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah. (2) SKPD Teknis dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Retribusi Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24 (1) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD Teknis kepada Bupati dalam bentuk laporan penelitian.
(2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi; b. nama objek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi; c. nomor pokok wajib retribusi daerah; d. nomor dan tanggal STRD; e. tahun Retribusi; f. besarnya piutang Retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; i. gambaran wajib Retribusi dan piutang Retribusi daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. Pasal 25 (1) Kepala SKPD Teknis mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan disertai pertimbangan Kepala SKPD Teknis. (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 Seluruh guna mendukung terselenggaranya Penghapusan Piutang Retribusi Daerah disesuaikan dengan formulir/format yang berlaku untuk Pajak Daerah. formulir/format yang dibutuhkan
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 6 Juli 2020 BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN Diundangkan di Paringin pada tanggal 6 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 49
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DAFTAR FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Form I : Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah Pemeliharaan Basis Data Form II : Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah Form III : Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Form IV : Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah Pasca Penyampaian STPD Form V : Surat Teguran Form VI : STPD Form VII : Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan Form VIII : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Form IX : Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi
Contoh surat teguran PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telp. (0526) 2028360 Paringin 71462 NOPD*) : Kepada Yth... di- ... SURAT TEGURAN Nomor: ... Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut: No. Tahun 1. 2. 3. 4. 5. No. dan Tgl SKRD, SK Tgl Jatuh Tempo Jumlah Tagihan Jumlah Dengan Huruf : (... Rupiah) Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kabid Penagihan dan Keberatan). Dikeluarkan di : Paringin Pada Tanggal : ... Kepala Badan, ((((... ) NIP... ) coret yang tidak perlu
Contoh STPD FORM STPD Pemerintah Kab. Balangan Badan Keuangan Daerah STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak... Tahun... No. Urut Nama: ... Alamat: ... NPWRD: ... Tanggal Jatuh Tempo: ... I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 ayat (1) poin b dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung Ayat Pajak: ... Nama Pajak: ... II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tesebut di atas, perhitungan jumlah yang harus di bayar adalah sebagai berikut: 1. Pajak yang kurang dibayar 2. Sanksi administrasi Rp... Rp... a. Bunga Pasal 27 Ayat (2) Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) 3. Dengan Huruf (... Rupiah) PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Daerah (Bank Kalsel) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daaerah (SSPD). Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Rp... Paringin Kepala / An. Kepala BKD Kabupaten Balangan (Nama) (NIP) Model : DPD-11 B gunting disini No. STPD : ... TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Paringin, ... Yang Menerima (Nama)
SALINAN Contoh surat Permohonan Pengurangan PokokTunggakan Pajak Daerah Paringin,... Kepada Yth... di- Tempat Lampiran Perihal : - : Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Daerah Yang bertandatangan dibawah ini Nama NPWPD Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan No. Telepon/HP : : : : : : Mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah Tahun ... dan Pajak Daerah sebesar .... % (... persen) dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak: NOP Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan Alasan mengajukan permohonan: 1. 2. 3. : : : : Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun Pajak ... 2. Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak. 3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya. 4. Dokumen pendukung: a. b. c Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Paringin, 2020 ... Wajib Pajak/Kuasa, ((((... )
Contoh Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Paringin,... Kepada Yth... di- Tempat Lampiran Perihal : - : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Yang bertandatangan dibawah ini Nama NPWPD Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan No. Telepon/HP : : : : : : Mengajukan Permohonan Penghapusan Pokok Sanksi Administrasi Pajak Daerah Tahun ... dan Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak: NOP Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan Alasan mengajukan permohonan: 1. 2. 3. : : : : Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun Pajak ... 2. Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak. 3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya. 4. Dokumen pendukung: a. b. c Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Paringin, 2020 ... Wajib Pajak/Kuasa, ((((... ) Contoh surat Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
Paringin,... Kepada Yth... di- Tempat Lampiran Perihal : - : Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Yang bertandatangan dibawah ini Nama NPWPD Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan No. Telepon/HP Mengajukan Permohonan Penghapusan Pokok Sanksi Administrasi Pajak Daerah Tahun ... dan Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak: NOP Alamat Kelurahan/Desa Kecamatan Alasan mengajukan permohonan: 1. 2... . Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun Pajak ... 2. Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib : : : : : : : : : : pajak. 3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya. 4. Dokumen pendukung: a. b... .. Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Paringin, ... Wajib Pajak/Kuasa, ((((... )