KEDUDUKAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat) Rahmat Fitrah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Abstract Indonesia is an archipelagic country, two-thirds of Indonesia's territory is sea, so thus the potential of marine resources is abundant. Utilization and management of natural resources in the national interest is expected to provide an opportunity for all indigenous and tribal peoples to exercise the rights of the community. Indigenous and tribal peoples play an important role in managing, building and utilizing the environment. Customary institution in charge of fisheries and marine in Aceh is the customary institution Panglima Laot. Panglima Laot is divided into Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Regency / City, and Panglima Laot Lhok residing in sub district. Panglima Laot has a duty as mandated in Qanun No.10 of 2008 on Customary Institution that is, to carry out, maintain and supervise the implementation of customs and customary law, to assist the Government in the field of fisheries and marine, resolve disputes and disputes that occur among fishermen in accordance with customary law provisions laot, maintain and preserve the function of coastal and marine environment, fight for improving living standards of fishing communities, and prevent illegal fishing. But Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo has not run smoothly as expected. Keyword : Customary law communities, fishermen, Panglima Laot Lhok. 1
1. PENDAHULUAN Indonesia adalah Negara yang bersifat pluralisme, baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan maupun agama. Keberagaman tersebut mengakibatkan pula keberagaman hukum sebagai fakta yang tidak dapat dihindari. Negara Indonesia dengan tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang. Hukum adat merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan hukum adat tersebut menjadi bukti yang konkrit bahwa Indonesia mengakuai pluralisme. Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki keberagaman hukum, memang telah memiliki Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang bertujuan memusatkan segala perkara umum ke pengadilan umum nasional, namun sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara tegas mengatur kedudukan dan kekuatan hukum adat sebagai alat bukti terhadap putusan pengadilan, baik perdata maupun pidana. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, yang dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, sehingga dengan demikian potensi sumber daya laut sangatlah melimpah. Selain itu lndonesia adalah Negara yang berdaulat penuh terhadap wilayahnya yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini sebagaimana di jelaskan didalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Maritim, wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang mencapai lebih dari enam juta kilometer, yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Wilayah perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam demi kepentingan nasional diharapkan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam pengakuan hukum adat menunjukkan hal yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan, selain itu juga dapat memberi kemudahan bagi masyarakat hukum adat untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di laut. Masyarakat hukum adat berperan penting didalam mengelola, membangun dan memanfaakan lingkungan hidup yang dikarenakan pengetahuan dan praktik tradisional hukum adat mereka lebih patut dianggap efektif, namun bekan berarti perkembangan zaman dengan adanya teknologi tidak bagus. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat hukum adat ini dengan pengetahuan lokalnya, dan dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Praktik tradisional yang telah dilakuakan didalam pemanfaatan sumber daya laut membuat masyarakat hukum adat merasa lebih aman dan nyaman dan sesuai dengan norma yang tumbuh didalam kehidupan mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang menganut pluralisme, maka telah dinyatakan bahwa Negara mengakui adanya keanekaragaman masyarakat hukum adat, dan menghormati hak-hak mereka, ini dapat dilihat pada (pasal 18B ayat (2) UUD 1945) yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 2
adat beserta hak-hak tradisionalnya.Pengakuan dan penghormatan itu juga diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa.Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Indonesia adalah Negara hukum, didalam konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga Negara, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang- undangan. Dalam Panduan Perikanan Skala Kecil FAO (2014) menyebutkan: "Semua pihak, sesuai dengan aturan perundang-undangannya, harus mengakui, menghormati dan melindungi segala bentuk hak kepemilikan yang sah, dengan mempertimbangkan, jika memungkinkan, hak-hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan skala kecil. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadatnya masing-masing, tidak lain juga seperti di Aceh. Dalam pelaksanaanya berada dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga adat yang sesuai dengan lingkungannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Di Aceh hukum agama dan hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat, Juniarti (2010: 5) walaupun hukum adat pernah mengalami kevakuman di Aceh pada masa orde baru, di karenakan konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus berlanjut, konflik bersenjata yang terjadi di Aceh pada awal reformasi menyebabkan banyak efek dari kebijakan Pemerintah Indonesia dibawah rezim reformasi tidak berkembang, termasuk kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan revitalisasi adat di Aceh tidak seiring dengan terjadi didaerah lain di Indonesia. Namun demikian di Aceh bukannya tidak ada usaha kearah revitalisasi, beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia dan pemerintah lokal di Aceh memberikan dampak pada usaha revitalisasi adat tersebut dengan dilahirkannya UU No.40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, yang menegaskan kembali bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Dalam Pasal 3 ayat (2), penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi : (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (3) penyelenggaraan pendidikan dan (4) peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat lokal untuk bangkit dan menenun kembali adat yang ada dalam masyarakat Aceh. (2) penyelenggaraan kehidupan adat, Setelah perdamaian terjadi, maka lahirlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh didalamnya juga mempertegas mengenai Lembaga Adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun, seperti Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat serta Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan juga yang tergolong baru adalah Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Lembaga Adat di Aceh merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu dan berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, 3
untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan ketertiban masyarakat, keberadaan hukum adat ini dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yaitu sebagai landasan atau pijakan peraturan dari Qanun. Aceh merupakan Provinsi yang bersifat Khusus dan Istimewa, dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pelestarian adat istiadat, Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga khusus yang disebut dengan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Pembentukan LAKA pada 9 Juli 1986 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah sosial masyarakat Aceh itu sendiri, kemudian pada Tahun 2003 mengalami perubahan menjadi Majelis Adat Aceh (MAA). MAA ini lahir berdasarkan Keputusan Kongres Adat Aceh yang diselenggarakan oleh LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) pada Tahun 2002 di Banda Aceh, ini dilakukan berdasarkan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat Aceh, berpijak pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dimana salah satunya adalah Keistimewaan dibidang Penyelenggaraan adat istiadat masyarakat Aceh. Kongres Adat selanjutnya mengesahkan LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) menjadi MAA (Majelis Adat Aceh), kemudian penetapan status hukum dengan membentuk Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang pembentukan Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh. Sedangkan biaya operasionalnya di anggarkan pada APBA untuk tinggkat Provinsi dan APBK di tingkat Kabupaten/Kota. Seperti kita ketahui, Majelis Adat Aceh merupakan induk dari lembaga adat lainnya, setiap lembaga adat dibawahnya diberi wewenang penuh untuk mengelola wilayah adatnya dengan baik. Lembaga adat yang berkebang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga saat ini mempunyai peran penting dalam membina nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, norma-norma adat, ataupun aturan-aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Majelis Adat Aceh juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan adat istiadat agar tidak hilang dan selalu terjaga sepanjang zaman, ini dikarenakan didalam adat tersebut sungguh banyak terkandung nilai-nilai lebih bagi masyarakat yang sehingga dapat menjadi petaka bagi masyarakat bila nilai-nilai adat ini hilang dan pupus di tengah kehidupan masyarakat, sehingga ada istilah "matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat ta mita". Kehidupan masyarakat adat di Aceh dapat berkembang, meluas, dan menipis, bahkan dapat menghilang, ini tergantung pada dinamika kehidupan masyarakat hukum adatnya dan amat tergantung pula pada kemampuan masyarakat itu sendiri dalam memberdayagunakan adat istiadatnya dan mengikuti arus perkembangan sosial budaya luar dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kendati demikian, hukum adat yang tumbuh dan berkembang didalam kalangan masyarakat Aceh sekarang ini telah ada upaya revitalisasi, hal itu dapat kita lihat telah adanya aturan yang tertulis yang dikembangkan di dalam masyarakat. Seperti halnya peraturan mengenai adat yang di atur dengan Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan juga Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan masih ada peraturan lain mengenai adat di Aceh seperti Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Pemerintah telah menetapkan 13 lembaga adat di Aceh, sebagaimana telah di muat Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yaitu, Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujruen blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee/uteun atau nama lain, petua seuneubok atau nama lain haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain. dalam Seiring perkembangannya, lembaga adat panglima laot telah berdiri sendiri disetiap kabupaten/kota 4
di Aceh dan tidak lagi berada dibawah pemerintahan mukim, MAA kabupaten/kota dan MAA Provinsi. Hukum adat yang di tuangkankan didalam qanun tersebut merupakan peraturan yang pernah hidup didalam masyarakat dan kemudian di kembangkan kembali dan di muat di dalam qanun sebagai upaya revitalisasi mengenai adat di Aceh. Memang adat atau sebuah kebiasaan yang menjadi kebudayaan yang telah mendarah daging pada sebuah masyarakat, akan sulit untuk merubahnya. Adat yang ada dalam suatu golongan menjadi hukum dalam kehidupannya sehari-hari yang mana akan sangat sulit untuk merubahnya ke arah adat yang lain. Hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang ditetapkan dalam keputusan- keputusan para petugas yang berwenang dan didalam pelaksanaannya dilansir secara polos, artinya itu dilaksanakan tanpa membawa terbentuknya suatu keseluruhan aturan-aturan yang sejak saat lahirnya dinyatakan mengikat secara mutlak untuk masa yang akan datang( B. Ter Har BZN: 11: 1973). Sedangkan menurut (Jalaludin Tunsam: 1660) menyatakan bahwa "adat" berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari "adah" yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Nah, biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi maka akan ada sangsi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada perilaku yang melanggarnya. Adat yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu dan dilakukan dengan secara terus menerus sampai saat ini dan selalu dapat diterima oleh masyarakat yang memang merasa cocok atau sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam kalangan masyarakat itu, namun adat juga berisikan sebuah batasan-batasan yang dianggap tabu bila diperbuat karena tidak sesuai dengan kebiasaan kemasyarakatan sehingga terbentuknya batasan-batasan, bilamana batasan tersebut dilanggar maka akan ada sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari batasan tersebut, inilah yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah aturan yang dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan keadaan mesyarakatnya, yang berisikan perintah dan larangan terhadap segala sesuatu hal agar tidak terjadinya kesenjangan didalam masyarakat hukum adat tersebut. Hukum adat biasanya tidak tertulis namun selalu hidup dan tumbuh didalam kalangan masyarakat, ini berarti hukum adat dianggap perlu oleh masyarakat. Didalam melakukan sesuatu didalam kalangan masyarakat tidak terlepas dari kebiasaan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat lebih dahulu. Ini tidak akan jauh perbedaannya, sehingga telah dapat dikatakan sebagai adat, baik itu dapat dilihat didalam kalangan masyarakat bermatapencaharian seperti melaut atau nelayan, tentu ada kebiasaan yang selalu dilakukan oleh leluhur dahulu didalam praktik mencari ikan di laut agar keseimbangan alam selalu terjaga, lembaga adat yang membidangi perikanan dan kelautan di Aceh yaitu lembaga adat Panglima Laot. Agar tidak punah dan hilang ditelan masa, maka organisasi Panglima Laot mulai dibentuk pada musyawarah Panglima Laot se Aceh di Langsa dan Banda Aceh. Panglima Laot lhok yang berada dalam tiap kecamatan bertanggung jawab menjaga keseimbangan laut ditingkat Lhok dan juga menyelesaikan perselisihan nelayan di tingkat lhôk.Bila perselisihan tidak selesai di tingkat lhôk, maka dapat diajukan ke peradilan adat tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot Kabupaten yang terletak di kabupaten, namun apabila perselisihan tidak juga terselesaikan, maka perkara selanjutnya dapat dilimpahkan ke Panglima Laot Provinsi. Panglima Laot Provinsi berhak mengadili perkara perselisihan antar kabupaten, provinsi dan bahkan Internasional. Tepatnya di Kota Langsa, Provinsi Aceh pada tahun 1982, telah gelar suatu kongres adat laot, anggota kongres tersebut adalah panglima Laot Lhok se Aceh. Kongres ini 5
kemudian menyetujui pembentukan Panglima Laot Kabupaten.Panglima Laot Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar dua Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok, namun bukan sifatnya banding seperti peradilan pada umumya. Kemudian kingres adat kembali dilaksanakan pada tahun 2000, kali ini di gelar di Banda Aceh dan Sabang.Kongres tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panglima Laot di tingkat Provinsi. Sejak terbentuknya, Panglima Laot Aceh yang di embani tugas untuk mengkoordinir hukum adat laot, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh, termasuk bagi nelayan yang terdampar. Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati Struktur Lembaga Panglima Laot Aceh sebagai berikut: 1. Panglima Laut Propinsi : a. 3 Dewan penasihat b. l Ketua c. 4 wakil ketua d. 1 Sekretaris e. 1 wakil sekretaris f. l Bendahara g. 1 wakil bendahara h. Anggota 2. Panglima Laut Kabupaten : a. 3 penasihat b. l Ketua c. 1 wakil ketua d. 1 Sekretaris e. 1 Bendahara 3. Panglima Laut Lhok : a. 3 penasihat b. 1 ketua c. 1 wakil ketua d. 1 sekretaris e. 1 bendahara Melalui struktur organisasi ini, para PangLima Laut sepakat bahwa tugas utama Panglima Laut Aceh adalah 'melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Adat Laut di Aceh dan rnemfasilitasi kepentingan dan kebutuhan nelayan pada tingkat propinsi. Tidak lain halnya dengan masyarakat Kecamatan Meureubo, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana kita ketahui beberapa desa dalam kecamatan meureubo terletak di pesisir pantai samudera India, yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan. Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat jumlah penduduk 30.253 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta dan nelayan, hanya sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Didalam Kecamatan meureubo terdapat dua Mukim, yaitu mukim Meureubo dan mukim Ranto Panyang dengan 26 Desa. Wilayah Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Kecamatan Meureubo dalam angka: 2017) dengan luas wilayah 112,87 Km2. Wilayah Kecamatan Meureubo berada di pinggir pantai barat Kabupaten Aceh Barat yang berhadapan langsung dengan laut lepas Samudara Hindia dengan perbatasan wilayahnya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat : Kecamatan Pante Ceureumen : Samudera Indonesia : Kecamatan Johan Pahlawan 6
Sebelah Timur : Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Meureubo yang sebagian Gampong terletak di pinggiran pantai Samudra Hindia mempunyai potensi kelautan yang cukup besar, apabila dapat dikembangkan akan menjadi daerah yang sangat strategis dibidang perikanan, hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi dunia perikanan di kecamatan meureubo. Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 2 ayat (2) telah ditetapkannya 13 lembaga adat yang bekerja otonom dan berfungsi sebagai wahana parstisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Salah satunya lembaga adat tersebut adalah panglima laot, didalam pasal 27 telah menyebutkan mengenai susunan adat kelembagan Panglima laot, kelembagan Panglima laot ini juga bekerja secara otonom dalam lingkup melestarikan, menjaga, dan juga mengeksploitasi sumber daya laut di lingkungannya. Setiap pelaksanaan daripada hukum adat maka tentunya pasti ada hukuman bagi yang melanggar ketetapan yang telah dibuat, hal itu juga berlaku dalam pelaksanaan hukum adat laut yang di berikan wewenang pada panglima laot untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar ketetapan yang telah ditetapkan, panglima laot selain dari wadah peradilan adat laut juga sebagai mediator dan falisitator bagi yang berperkara di bidang laut. Banyak hal yang telah dilakukan oleh panglima laot dalam melaksanakan hukum adat laut, seperti memberi sangsi bagi yang menggunakan pukat harimau (trawl) setelah menggelar persidangan adat, memediasi nelayan yang timbul permasalahan dengan toke bangku, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah yang menarik untuk dilakukan penelitian adalah bagaimanakah kedudukan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo, dan bagaimanakah Eksistensi Panglima laot Lhok di kecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat ? 2. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat analitis dengan pendekatan deskriptif. ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual tentang keakuratan fungsi Majelis Adat bersamaan dengan pelaksanaan hukum adat dalam prilaku masyarakat serta konteksnya dengan teori-teori sumber hukum berkenaan dengan permasalahan yang diajukan. Melalui yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dari aspek perkembangan, dengan terlebih dahulu meneliti berbagai peraturan serta bahan-bahan kepustakaan yang ada, kemudian menghubungkannya dengan yuridis empiris dari fenomena-fenomena data lapangan dengan kaedah-kaedah adat yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Panglima Laot. Melalui pendekatan deskriptif 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kedudukan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo merupakan satuan masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang membidangi masalah perikanan dan kelautan di wilayah teritorial Kabupaten Aceh Barat yang tergabung dalam satuan masyarakat hukum adat, sebagaimana telah diamatkan oleh UUD 1945 pasal 18b, yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum bangsa Indonesia, maka masih banyak pengaturan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, seperti Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada (pasal 5) huruf (j) dinyatakan bahwa mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria 7
dan sumber daya alam, ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melestarikan hukum adat yang masih hidup dan berkembang didalam masyarakat. Lembaga adat Panglima Laot merupakan salah satu dari 13 lembaga adat yang diamahkan didalam Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Keberadaan lembaga adat Panglima Laot ini bukanlah hal baru, namun telah ada sejak masa pemerintahan kesultanan Aceh. Lembaga Panglima Laot dalam catatan sejarah sudah ada sejak abad ke empat belas, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda, dan masih eksis sampai masa sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Panglima Laot adalah perpanjangan tangan sultan untuk memungut pajak dan memobilisasi massa dalam peperangan.(M.Adli Abdullah,dkk,2006:7), (Snouck Hurgronje:1985) dalam buku "Aceh di Mata Kolonial" menjelaskan bahwa Panglima Laot tidak lagi merupakan perpanjangan tangan sultan, Panglima Laot lebih berupa pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur segala praktek kenelayanan dan kehidupan sosial yang terkait disebuah wilayah. (Djuned:2001) mengemukakan bahwa ada dua sumber penting yaitu: pertama, dengan mengutip (Van Vollenhoven:1976), dikatakan Panglima Laot sudah ada sejak dahulu (kesultanan) sebagai lembaga yang resmi dan diatur oleh Negara. Kekuasaan ini diberikan oleh Sultan melalui surat kepada pembesar wilayah. Kedua, Hoesin Djajaningrat (masa kolonial) mengatakan: Panglima Laot adalah Panglima Lhok, yaitu kepala sebuah Lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukat ikan dan dipilih dari pawang pukat dengan persetujuan kepala kenegerian. Beberapa pendapat di atas, dirangkai dengan perubahan peran dari Panglima Laot sendiri, otomatis mengubah sistem pengangkatan sampai kekuasaan. Sejak tahun 1992, masyarakat nelayan sendiri yang memilih Panglima Laot, mereka umumnya pilihan jatuh pada Pawang Laot yang dianggap bijaksana dengan memiliki kemampuan kelautan yang telah teruji. (M. Adli Abdullah 2006:8). Panglima Laot ialah orang yang mengkoordinirkan satu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan nelayan. Sedangkan Pawang ialah seseorang yang memimpin sebuah sampan (boat) dalam usaha mencari ikan dilaot. Syamsuddin Daud,dkk. (2002:47) Dalam bukunya menjelaskan bahwa kedudukan Panglima Laot bukan merupakan bagian dari pemerintah desa, tapi merupakan suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, dimana Kepala Desa tidak turut serta dalam Lembaga Adat Laot yang dipimpin oleh panglima laot. Pada masa sekarang, Panglima Laot sebagaimana hakikatnya, paling tidak memiliki empat kekuasaan: 1. Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan. 2. Kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot. 3. Kekuasaan yang berkaitan dengan masalah adminitrasi, khususnya tentang keberadaan syahbanda, tentang pengaturan adminitrasi nelayan. 4. Kekuasaan masalah sosial. Menurut yang diungkapkan oleh (Hakim Nya" Pha: 2001), kekuasaan Panglima Laot pada dasarnya adalah hakikat dari pembangunan paradigma komunitas. Pembangunan komunitas dimaksudkan sebagai pengembalian paradigma pembangunan pada masyarakat dikomunitas masing-masing. Pengembalian ini erat kaitannya dengan, masyarakat komunitas merupakan masyarakat yang akan hidup mati dengan komunitasnya, makanya akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan komunitasnya. ingin memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, juga turut memperhitungkan ketersedian dan berkelanjutan. Disinilah nilai lebih dari adat laot, terutama dalam pembangunan komunitas sebagai masyarakat pesisir. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan, juga ditekankan pentingnya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan terjaganya lingkungan untuk masa depan. Lingkungan ternyata bukan sebagai warisan, tetapi merupakan tititpan untuk anak cucu manusia yang belum lahir. Keberadaan adat laot ingin menegaskan keberadaan alam beserta Konsep pembangunan disamping 8
isinya, sama sekali bukanlah warisan nenek moyang kita, namun lebih merupakan titipan untuk anak cucu. Luas lautan di Aceh merupakan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, dengan karenanya bangsa Indonesia berhak untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam laut, termasuk binatang yang ada di dalamnya, karena binatang yang ada didalam laut merupakan binatang yang halal, hal ini sebagaimana difirmankan dalam Al- Qur"an Surah Al-Maidah (ayat 96). Kendati demikian, dengan adanya hukum adat laot dalam mengatur masalah pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Aceh, sehingga ini merupakan salah satu bukti dari keberlanjutan dalam pembangunan sumber daya perikanan dan kelautan masih sangat diperhatikan oleh para nelayan. Berarti masyarakat nelayan menyadari bahwa, di samping mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka, juga mereka memperhitungkan sember daya masa depan dengan senantiasa menggunakan alat- alat yang ramah lingkungan dan menjamin keberlangsungan ekosistem dan habitat ikan. Dalam adat laot juga diatur tentang pelarangan melaut pada hari-hari tertentu, seperti hari jum"at, hari-hari besar islam, dan sebagainya. Larangan tersebut juga terdapat dalam Al- Qur"an Surah Al-A"raf (ayat 163) yaitu : "Dan katakanlah kepada bani israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabat, (yaitu) ketika datang kepada mereka terapung-apaung dipermukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian kami menguji mereka disebabkan mereka begitu fasik". Hari "Sabat" merupakan hari istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani, hari "sabat" ini dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam hari sabtu. ikan-ikan (yang berada disekitar) mereka Pelarangan hari-hari tersebut, tidak hanya dimaksudkan sebagai masalah-masalah agama dan sosial semata, tapi juga dimaksudkan sebagai usaha masyarakat nelayan untuk memberi kesempatan kepada ekosistem setidaknya untuk dapat berkembang biak, ikan tumbuh dan memiliki waktu beranak-pinak, berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk yang lain. tumbuh-tumbuhan dengan sendirinya ternyata harus diilaksanakan dengan santun dan beradab. Menjaring ikan tidak harus mengeruk dengan membabi buta. Dalam menjaring ikan juga harus memperhatikan massa depan, serta tidak menyebabkan tempat bersarangnya menjadi hancur. Masalah keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, Dalam pelaksanaan adat laot paling tidak mengatur tiga hal, yaitu: 1. Masalah pengaturan alat tangkap ikan dan wilayah. 2. Masalah pelaksanaan sosial. 3. Masalah aturan dan pelarangan yang disertai sanksi. Ketiga hal tersebut, dapat dideskripsikan pada masalah pengaturan alat tangkap dan wilayah sangat penting. Artinya, karena banyak alat tangkap yang merusak lingkungan. Pembatasan wilayah dimaksudkan karena kehidupan habitat masing-masing pada jarak-jarak tertentu akan didapat jenis-jenis yang berbeda. Dalam konsep ekonomi, sebernanya sudah ada pembatasan ini, khususnya pembagian wilayah penangkapan oleh nelayan yang memakai boat (kapal nelayan) kecil, boat sedang, dan boat besar. Dalam konteks yang lebih manusiawi, pengaturan ini juga berkaitan dengan sebuah kenyataan sosial, bahwa nelayan tidak seluruhnya memiliki boat besar. Ini berarti masih ada nelayan yang memakai boat kecil yang daya jelajahnya sangat kecil. Namun persoalan ternyata juga menghinggapi mereka. Boat-boat besar juga mengeruk hasil laut di pinggir pantai. Ini sering terjadi, bahkan dengan alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Adat laot sudah memiliki aturan-aturan yang disepakati sejak dahulu. Nelayan masa lalu seperti mengerti pentingnya mengatur masalah pelarangan-pelarangan. Dalam pelaksanaan hukum adat laot di Aceh, sangatlah dilarang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kemudian membuang sampah ke laut (sembarang 9
tempat), khusunya alat-alat yang merupakan bekas alat perbaikan boat, baik oli bekas, maupun sisa-sisa sampah dari perbaikan tersebut. Pelanggaran atas hal di atas, dapat diancam dengan sanksi. Sanksi atas berbagai pelanggaran tersebut, dapat berbentuk larangan untuk melaut dalam beberapa waktu. Di samping itu, sanksi dalam adat laot juga dikenal dengan menyita hasil melaut untuk diserahkan kepada lembaga keagamaan dan masalah sosial. 3.2. Eksistensi Panglima Laot Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Lembaga Panglima Laot merupakan pengelola dari adat laut, keberadaan lembaga adat Panglima sebelum adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyeleggaraan Kehidupan Adat yang di muat pada pasal 1 ayat (14) disebutkan Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. Namun dalam Peraturan daerah (Perda) tersebut tidak menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan adat laot, hanya saja lebih mempertegas keberadaan Panglima Laot dalam hukum adat laot. Pada dasarnya Panglima Laot menguasai satu wilayah penangkapan ikan, tidak lain hanya pada masyarakat perkampungan pesisir yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan yang mana para masyarakat nelayan tersebut telah berdomisili diwilayah pesisir pantai sehingga terbentuk sebuah perkampungan. Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga Panglima Laot mengalami perubahan dengan memperluas wilayah dari semula berpedoman pada kampung nelayan kemudian diadakannya penggabungan beberapa Panglima Laot Lhok menjadi panglima Laot tingkat Kabupaten. Terbentuknya lembaga ini sampai tinggkat kabupaten didasarkan kepada kebutuhan bagi masyarakat nelayan. Oleh sebabnya terjadi pula pergeseran wilayah penangkapan ikan yang tidak terbatas pada perairan yang dekat dengan wilayah desa nelayan menetap, akan tetapi telah meluas dan masuk kedalam wilayah desa nelayan yang lainnya. Apabila terjadi sengketa diantara mereka maka Panglima Loat Kabupaten yang akan menyelesaikannya. Di samping alasan lain yaitu adanya sentuhan dari pemerintah untuk nelayan baik bantuan dana maupun bimbingan tehnik perikanan akan mudah dikoordinasikan oleh pemerintah pada tingkat Kabupaten. Pertimbangan itulah terbentuknya lembaga adat Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot tingkat Kabupaten. Dengan pertimbangan pada kemajuan teknologi pada perikanan, penangkapan ikan oleh para nelayan telah menjangkau kawasan perairan antar Kabupaten, sehingga diperlukan adanya koordinator yang dapat menjadi penghubung antara nelayan dengan nelayan antar kabupaten dan memudahkan koordinasi antara nelayan dengan pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pergaulan mereka sebagai nelayan mempunyai kesamaan dalam bertindak dan bersikap sebagai suatu kesatuan dalam segala untung ruginya. Hubungan batin sesama anggota persekutuan menyebabkan persekutuan mempunyai hak mendahului atas barang- barang, air, tanah, dan bangunan dipelihara bersama-sama dan dijaga pelestariannya oleh aggota persekutuannya, dan hanya mereka sendiri yang dapat memanfaatkanya. Didalam pelaksanaannya, perkembangan perkampungan pesisir di Kecamatan Meureubo telah menciptakan sebuah komunitas nelayan, sehingga tergabung dalam beberapa wilayah pesisir ditiap desa yang bernama Panglima Laot Lhok, didalam persekutuan desa pesisir tersebut terdapat sebuah pemimpin adat yang bernama Mukim, Mukim berada dibawah pemerintahan Kecamatan. Pada dasarnya Panglima Laot Lhok termasuk dalam pemerintahan Mukim, namun seiring perkembangan zaman Panglima Laot Lhok yang dulu berada dibawah pimpinan mukim kini telah berada langsung di tingkat Kecamatan namun tidak tunduk kepada camat, dan telah berdiri sendiri dibawah Panglima Laot Kabupten/Kota yang hirarki dengan Panglima Laot Provinsi Aceh. Pada dasarnya Lembaga Panglima Laot tidak terlepas dari peran Mukim dan Kepala Desa ini dikarenakan menyangkut tempat 10
berdomisili para nelayan. Bagi masyarakat meureubo, apabila ada pertikaian diantara para nelayan maka pada dasarnya di selesaikan oleh lembaga panglima laot lhok dan apabila pertikaian tersebut tidak sanggup lagi di tengani oleh panglima laot lhok maka akan di limpahkan ke panglima laot Kabupaten sesuai dengan isi pasal 16 ayat (5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, namun didalam pelaksanaannya pemangku adat panglima laot tetap melibatkan Geuchik (kepala desa) atau Mukim, mungkin mereka menganggap perselisihan yang terjadi ada di darat bukan di laut sehingga melibatkan Geuchik sebagai ketua peradilan gampong atau Mukim didalam peradilan tingakat mukim. Kecamatan meureubo yang mayoritas penduduk pesisir pantai yang bermata pencaharian sebagai nelayan telah banyak mendapat revitalisasi, juga ada program dari pemerintah untuk kemakmuran nelayan dan masa depan keluarga nelayan, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak nelayan yang di kucurkan oleh pemerintah provinsi Aceh, ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah provinsi Aceh terhadap keluarga nelayan. Dibalik itu juga nelayan di Kecamatan Meureubo juga mendapat kartu nelayan, sebagai bukti atau identitas bahwa masyakat hukum adat laot di dalam wadah lembaga panglima laot itu sebagai nelayan. Kartu nelayan tersebut juga berfungsi sebagai penanda terdatanya masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan Kecamatan Meureubo, di balik itu kartu nelayan tersebut adalah bukti terdaftarnya masyarakat nelayan di dalam asuransi. Nah, dengan demikian berarti setiap masyarakat nelayan telah di asuransikan, asuransi tersebut juga bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Perwujutan dari Undang-Undang ini dilakukan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Bagi masyarakat Meureubo asuransi ini baru di dapatkan pada tahun 2017, didalam pemberlakuan premi (BPAN) ini batas usia di tentukan maksimal 65 tahun, dan menggunakan kapal (boat) maksimum 10 GT dan juga belum permendapatkan bantuan asuransi dari pemerintah, itu merupakan ketentuan dalam menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Dari segi penangkapan ikan, didalam hukum adat laot juga mengenal adanya perizinan penangkapan ikan baik yang diberikan oleh Panglima Laot Lhok, maupun yang cukup diberikan oleh orang yang mempunyai hak menurut hukum adat untuk menangkap ikan terlebih dahulu di wilayah adat laot tersebut, perizinan yang di berikan oleh Panglima Laot bagi orang atau masyarakat yang ingin melakukan penangkapan ikan yang berlainan wilayahnya menurut adat, biasanya izin di berikan oleh Panglima Laot Lhok secara lisan seperti sekedar pemberitahuan, namun juga mempunya ketentuan didalam pemanfaatannya. Prosesnya yaitu Panglima Laot Lhok terlebih dahulu musyawarahkan dengan pawang pukat dan keuchik yang bertujuan, agar izin yang di berikan tidak merugikan masyarakat nelayan didalam wilayah Lhok tersebut. Pada saat pemberian izin penangkapan ikan, pawang beserta Panglima Laot Lhok sudah memastikan banyaknya ikan yang berada dalam wilayah kekuasaan Panglima Laot Lhok tersebut, bilama ikan tersebut tidak di tangkap oleh nelayan maka ikan tersebut akan berpindah ketempat lain. Hukum adat laot sesungguhnya juga mengenal prinsip perlindungan diri untuk menjaga keselamatan. terlepas dari ketentuan pembayaran, tidak pembayaran yang dimaksud disini hanya dengan kewajiban untuk membagi sepertiga dari hasil tangkapan kepada Panglima Laot diwilayah tersebut. Izin yang diberikan juga terikat batas waktu, yaitu baik dalam jangka waktu tertentu atau satu musim saja. Pemberian perizinan disini diberikan pada perseorangan ataupun kelompok, izin diberlakukan pada tiap pukat yang dilabuhkan. Bagi yang melanggar ketentuan dari perizinan hukum adat laot akan di kenakan sanksi, apalagi jenis alat tangkap yang di gunakan tidak ramah lingkungan seperti menggunakan alat tangkap pukat harimau (trawl) maka alat tangkap tersebut akan di potong- potong dan di bakar kemudian boat pun akan di sita oleh Panglima Laot Lhok, dan apabila Pemberian izin tangkap tersebut 11
boat di kemudian hari di lepas maka tidak boleh lagi melakukan penangkapan iakan di wilayah Panglima Laot Lhok tersebut dan apabila izin penangkapan ikan tersebut masih berlaku maka akan dilakukan pembatalkan. Tugas Panglima Laot dalam bidang pemberian izin ini tidak lagi hanya menjadi tugas Panglima Laot, hal ini dikarenakan perizinan untuk berlayar dan untuk menangkap ikan di keluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Oleh karena itu untuk memperoleh izin dari Dinas Perikanan, para nelayan harus memperoleh rekomendasi atau kartu biru dari Panglima Laot Meskipun izin dari Dinas Perikanan dan Kelautan telah didapat, apabila ingin menangkap ikan pada wilayah Lhok tertentu tetap berlaku izin Panglima Laot Lhok. Panglima Laot selaku pengontrol dari ketentuan adat Laot, maka tidak terlepas dari hukum adat laot yang meliputi larangan mencari ikan dengan meledakkan bom atau racun. Larangan penebangan pohon di tepi, menetapkan hari pantang meulaot atau har-hari yang di larang untuk turun ke laot. Dapat dikatakan bahwa ikan yang beredar dipasaran Kabupaten Aceh barat merupakan hasil tangkapan ikan dari nelayan kecil, yang menggunakan kapal (boat) ukuran 5 GT, ikan tersebut di jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan cara grosir dan eceran. Tiap hasil penangkapan ikan oleh nelayan di jual toke bangku, namun toke bangku ini tidak menurunkan modal untuk membeli ikan nelayan, akan tetapi ikan di ambil dari nelayan lalu mereka yang menjualnya, dan memakan keuntungan dari hasil penjualan, disini uniknya toke bangku tidak menaruh modal untuk membeli ikan dari nelayan namun langsung dipercayakan untuk menjual. Dari segi lain, apabila ikan yang didapatkan nelayan sangat banyak maka harga yang di tanpa mempertimbangkan kelayakan dalam mentafsir, disini para nelayan merasa sangat dirugikan, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Seharusnya apabila kondisi ikan sangat banyak di pasaran atau dapat dikatan banjir, maka tidak ada upaya dari toke bangku atau pengusaha penampung ikan untuk menjual kedaerah lain agar harga ikan stabil, itu adalah harapan dari masyarakat hukum adat loat yang tergabung dalam panglima laot lhok Kecamatan Meureubo. tafsir justeru turun secara drastis, Dibalik itu ada suatu hal yang di sayangkan, didalam kalangan masyarakat nelayan Kabupaten Aceh Barat masih sangat banyak yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan alat tangkap pukat harimau (trawl), namun sepertinya belum ada upaya penertiban yang signifikan dari pemerintah dan panglima laot Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, maka habitat laut di wilayah Kabupaten Aceh Barat akan terganggu, sehingga lambat laun ikan tidak ada lagi di wilayah laut Aceh Barat, sayangnya para pelaku kegiatan yaitu nelayan berkehendak sesuka hati tanpa memikirkan efek dari apa yang telah di perbuatnya. Pelaksanaan hukum adat laot dalam kalangan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo belum berjalan maksimal, ini dikarenakan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo kurang mempedulikan lembaga, sehingga segala sesuatu yang menyangkut nelayan maka nelayanlah sendiri yang mengurusnya, ini pertanda ada pergesekan didalam lembaga Panglima Laot Lhok Meureubo, dalam istialah Aceh dapat dikatan para nelayan di ruang lingkup Panglima Laot Lhok Meureubo "lagee manok hana nang" tidak ada yang lagi berfungsi. Layaknya sebuah organisasi mengayomi mereka, kemasyarakatan, Panglima laot lhok pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sitem pengendalian sosial (social control) dan adat, yang mana dapat diartikan sisitem pengawasan dari masyarakat terhadap perilaku keanggotaan. Fungsi itu harus dapat di jalankan oleh Panglima Laot agar kehidupan nelayan dengan norma sendiri dapat berlangsung dengan baik. Sebenarnya Panglima Laot lhok sudah jelas tugasnya, namun dipenerapan tidak seperti diharapkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat: lembaga tidak a. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot; 12
b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot; d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal. 4. a. b. SIMPULAN 4.1. Kesimpulan Kedudukan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan landasan hukum bangsa Indonesia, dan juga amanat dari beberapa undang-undang lainya dan beserta Qanun yang menitipkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Panglima Laot Lhok yang hirarki dengan Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bekerja secara otonom. Namun didalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab belum seperti yang diharapkan dan belum efektif, karena masih terjadi kesenjangan diantara nelayan Lhok, dan pada tingkat Panglima Laot Kabupaten masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan. Masih ada yang menggunakan alat- alat yang tidak dibolehkan. Eksistensi Panglima Laot Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat belum seperti diharapkan oleh Qanun, selain truktur kelembagaan, dan kepedulian terhadap nelayan belum berjalan dengan sempurna sebagaimana di amanahkan didalam Qanun, sehingga segala sesuatu yang menyangkut nelayan maka nelayan sendiri yang mengurusnya. Segala suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, sebagaimana yang di amatkan oleh Qanun dan hukum adat yang tumbuh di dalam masyarakat adat. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 4.2. Saran Dalam upaya revitalisasi adat yang ada di Aceh dan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, maka seharunya diharapkan berjalan sebagaimana mestinya, namun kenyataan dilapangan tidak sepenuhnya berjalan seperti harapan. Maka disarankan kepada masyarakat nelayan Kecamatan Meureubo apabila roda kepemerintahan Panglima Laot Lhok Kecamatan mereka telah vakum, agar ada inisiatif untuk menggerakkan kembali serta membina kembali masyarakat nelayan, penertiban terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, karena Allah-lah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16] : 14).Hal ini diperlukan tidak hanya menyangkut kepentingan daripada nelayan, namun juga amanah dari Undang-Undang, serta demi menjaga dan melestarikan adat yang telah ada, sehingga ada petuah yang berbunyi "matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat hana pat ta mita". 13
5. DAFTAR PUSTAKA 5.1. Buku-buku Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur (2006), Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh. Avonius L dan Ihsan Shadiqin S. (2010) Penelitian, Revitalisasi Adat Di Indonesia Dan Aceh, Banda Aceh, ICAIOS. Bustaman K- Ahmad PhD, Acehnologi. (2012), Penerbit Bandar Publishing .Banda Aceh. Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Peradilan Adat yang 'Melibatkan Pihak Luar'.Jakarta Dinas Perikanan Propinsi NAD (1992), Keputusan Pertemuan Panglima Laot/Musyawarah Panglima Laot se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 23-25 Januari di Langsa. Aceh Timur. Daud S (2002), Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. FAO (2014). Panduan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan danPengentasan Kemiskinan, Tim Penterjemah Ditjen Perikanan Tangkap T.A. 2014 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2014. Hakim Nyak Pha (2001) Panglima Laot Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret. Juniarti (2010). Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tim Pengkajian Hukum.( 2015). Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta . Liang gie T.(1967) administrasi perkantoran modern. penerbit radya indria. Yogyakarta. Mohd Djuned T (2001), Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret. Sulastriono Dan Sandra Dini Febri Aristya. (2008). Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata. Jurnal. Fakultas hukum, Universitas Gadjah Mada. Snouck Hurgronje C.(1985). Aceh di Mata Kolonial. Jilid 11 cetakan pertama. Yayasan Soko Guru. Jakarta. Ter Har BZN B. (1973) Hukum adat dalam polemik ilmiah. Bhratara. Jakarta. 5.2. Peraturan perundang-undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. 14
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Ada Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Musyawarah beserta Lembaga Adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. 5.3. Sumber Lain Al-Quran Surah An-Nahl (ayat 14) ______ Surah Al-Maidah (ayat 96) ______ Surah Al-A"raf (ayat 163 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2017), Kecamatan Meureubo dalam Angka 2017, di Download 23 Oktober 2017. Tunsam J. (1660). Adat. diakses pada 25 Oktober 2017. 15