Andi Ika Fahrika, SE.,M.Si Zulkifli, S.Pd.,M.Si. PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA Editor : Dahlia, S.Pd.,M.Si, M.Ak Juhasdi, SE.,MM PENERBIT YAYASAN BARCODE 2020 i
PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA Penulis : Andi Ika Fahrika, SE.,M.Si Zulkifli, S.Pd.,M.Si. Editor : Dahlia, S.Pd.,M.Si, M.Ak Juhasdi, SE.,MM ISBN : 978-623-285-104-7 Design Cover & Layout: Sulaiman Sahabuddin Cetakan pertama : 2020 15 X 23 cm Diterbitkan pertama kali oleh: YAYASAN BARCODE Divisi Publikasi dan Penelitian Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar Email: Website : HP. 0853-4039-1342 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa ijin penerbit. ii
PENGANTAR REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE PADA PENULISAN BUKU REFERENSI PROGRAM GEMAR MENULIS BUKU (GEMUK) 2020 Bismillahi Rahmani Rahim Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menulis Buku merupakan salah satu kegiatan literasi yang sangat jelas orientasinya, yakni mendokumentasikan gagasan, ide, dan pemikiran agar dapat diketahui orang lain. Oleh karena itu, menulis buku penting diwariskan dalam dunia akademik perguruan tinggi. Menulis tidak hanya melibatkan tangan dan jari-jari juga memerintah kita untuk berpikir dalam menunangkan ide dan gagasan pemikiran agar menjadi tulisan yang terjalin indah dan mengesankan. Oleh penggiat literasi menjelaskan bahwa buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang. lentik kita untuk menuliskanya melainkan Program Gemar menulis Buku Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN) Bone Tahun 2020 selain bertujuan melengkapi ketersediaan literatur bagi keperluan mahasiswa dan dosen, maupun masyarakat umum, sekaligus untuk menjawab tantangan permasalahn pendidikan saat ini dengan pendekatan keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal menuju kehidupan unggul dan humanis sebagai bagian dari visi kejuangan IAIN Bone sebagai perguruan tinggi keagaman islam. Program iii
Gemar Menulis Buku IAIN Bone berkelanjutan setiap tahun melalui anggaran DIPA IAIN Bone. Oleh karena itu,rasa syukur tak terhingga karena Program Gemar Menulis Buku dengan akronim "Gemuk" untuk pertama kalinya diluncurkan pada tahun akademik 2020 dengan estimasi 50 sampai dengan 60 Judul teks buku. Program ini semula rencananya akan diberi nama Gerakan Lima Ratus Buku dengan akronim "Gelarku". Akan tetapi atas pertimbangan tertentu, antara lain sulit menghadirkan 500 Judul teks buku dihadapan pembaca sampai tahun 2022 atau akhir periode Rektor (2018-2022). Akhirnya nama program diganti menjadi program Gemar menulis Buku dengan akronim "Gemuk" . Selaku Rektor, Saya Haturkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan mendukung pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan Program "Gemuk" ini lebih memacu peningkatan minat menulis bagi para dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan IAIN Bone. Ide -ide yang dituangkan dalam buku yang berjudul "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam" Ini mudah dipahami dan ditangkap bagi Pembaca , Bahkan diimplementasikanya. Mudah- Mudahan Allah SWT senantiasa meridhai usaha kita bersama, sehingga penulisan buku referensi pada Program "Gemuk" kini lebih bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin yaa rabbal aalamain. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Watampone. 11 Februari 2020 Rektor IAIN Bone Prof Dr. A. Nuzul ,S.H.,M.Hum iv
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam ini bisa hadir. Buku pada Pembelajaran Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Pembahasan dalam buku ini diurutkan dari para tokoh yang dianggap berperan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Pengelompokkan para tokoh tersebut sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik pemikiran ekonomi yang terjadi pada masanya. Sedangkan pengurutan tokoh berdasarkan tahun kelahiran mereka. dengan zamannya Selanjutnya secara berturut-turut dari setiap bab kami paparkan karakteristik utama pemikiran pada tiap fase, selanjutnya siapa saja tokoh- tokohnya dan apa pemikiran utama yang disampaikan oleh para tokoh. Dengan model penggambaran seperti itu, maka kami berharap para pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif dan terstruktur perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dan telah berpartisipasi demi tersusunnya buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Penulis v
DAFTAR ISI Kata Pengantar_v Daftar Isi_vi BAB 1 SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA_1 A. PEMERINTAHAN ORDE LAMA_1 B. PEMERINTAHAN ORDE BARU_7 C. PEMERINTAHAN TRANSISI_13 D. PEMERINTAHAN TRANSISI_19 BAB 2 KARAKTERISTIK UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA_31 A. NEGARA KEPULAUAN_31 B. MASALAH KEPENDUDUKAN_34 C. MASALAH DAN KETERGANTUNGAN KAPITAL PADA NEGARA LAIN_35 KEKURANGAN D. INDUSTRIALISASI YANG RELATIF LAMBAN DAN MENGHADAPI MASALAH KONSENTRASI INDUSTRI _38 E. MENGHADAPI EKONOMI_39 F. MENERAPKAN CAMPURAN_41 PERSOALAN SISTEM DUALISME EKONOMI BAB 3 INDONESIA_43 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI A. PERLUNYA STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI_43 B. PROSES PERENCANAAN EKONOMI_44 C. PROSES PERENCANAAN EKONOMI_45 D. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA_46 E. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA_51 vi
BAB 4 SISTEM EKONOMI INDONESIA_91 A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI_91 B. SISTEM-SISTEM EKONOMI_92 C. SISTEM EKONOMI INDONESIA_96 BAB PENDAPATAN DI INDONESIA_111 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN A. PERMASALAHAN POKOK _111 B. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN_113 C. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN_116 D. ANALISIS EMPIRIS _123 E. TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM_148 BAB INDONESIA_163 6 PERDAGANGAN INTERNASIONAL A. BEBERAPA SEBAB MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL_163 B. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL_165 C. MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL_166 D. FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN INTERNASIONAL_168 E. PERKEMBANGAN INDONESIA _169 EKSPOR DAN IMPOR BAB 7 PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA_176 A. PENGERTIAN UMKM_177 B. PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA_178 C. PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KEBIJAKAN DALAM DAN (UMKM) PENANGGULANGAN PENGANGGURAN_185 KEMISKINAN vii
D. FUNGSI DAN PERAN UMKM DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA_188 DAFTAR PUSTAKA_197 viii
BAB I SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA A. PEMERINTAHAN ORDE LAMA Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan DISA memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelangan 1940-an Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan belanda, ya pada aksi Polisi I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 mdonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah dactan seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk: walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, dari tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar. Misalnya, APBN, berdasarkan data yang dihimpun oleh Mas'oed (1989), jumlah pendapatan pemerintah rata-rata per tahun selama periode 1955-65 sekitar 151 juta rupiah (disebut rupiah "baru"), sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata per tahun selama periode yang sama 359 juta rupiah, atau lebih dari 100 persen lebih besar dari rata-rata pendapatannya. Jika 1
pada tahun 1955 defisitnya baru 2 juta rupiah, maka pada tahun 1965 sudah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Berarti, suatu kenaikan yang sangat signifikan selama jangka waktu tersebut. Jika pada tahun 1955 defisit anggaran baru sekitar 14 persen dari jumlah pendapatan pemerintah pada tahun yang sama, maka pada tahun 1965 defisitnya sudah hampir 200 persen dari besarnya pendapatan pada tahun yang sama. Selain itu, selama periode Orde Lama, kegiatan produksi di pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari bank. Rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat, mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300 persen menjelang akhir periode Orde Lama. Hal ini didasarkan data yang dihimpun oleh Arndt (1994), indeks harga pada tahun 1955 sebesar 135 (1954= 100) dengan jumlah uang beredar di masyarakat pada tahun yang sama tercatat sebanyak 12,20 juta rupiah, dan pada tahun 1966 indeks harga sudah mencapai di atas 150.000 dengan jumlah uang beredar di atas 5 miliar rupiah. Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan, yaitu merebut Irian Barat dan pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri (Tambahan, 2006b). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama (terutama) disebabkan oleh hanncurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non- fisik, selama pendudukan Jepang, Perang Dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selamarezim tersebut untuk membiayai 2
(Tambunan, 2006b)." Dapat dimengerti bahwa dalam dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini, sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik. Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional, yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50 persen atas semua uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir (kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). digunakan ini berikutnya merumuskan rencana pembangunan ekonomi lima tahun (yang pada masa Orde Baru dikenal dengan singkatan Repelita). Pada masa Kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara lain: nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa Kabinet Wilopo, langkah konkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya: untuk pertama kali memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam keuangan pemerintah (APBN), memperketat impor, melakukan "rasionalisasi" angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan penghematan pengeluaran pemerintah. RUP oleh kabinet langkah- Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dal walaupun kurang berhasil, yaitu pembatasan impor dan kebijakan uang ketat Selama Kabinet Burhanuddin, tindakan-tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk di antaranya adalah liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang Benteng, beredar, mengeluarkan yang memperbolehkan modal (investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha-pengusaha pribumi, dan pembatalan dan penyempurnaan Program kebijakan 3
(secara sepihak) Persetujuan Konferensi Meja Bundar sebagai usaha untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial perusahaan- menghapuskan dominasi perusahaan perekonomian Indonesia (Tambunan, 2006). atau Belanda dalam Dilihat dari aspek politiknya, selama periode Orde Lama Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokrasi, yaitu pada periode 1950-1959, sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin.13 Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antarpartai politik. Konflik politik tersebut berkepanjangan, sehingga tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk membentuk suatu kabinet pemerintah yang solid untuk dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya. Seperti yang telah diuraikan di atas, pada masa politik demokrasi itu (demokrasi parlemen), tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur setiap kabinet hanya 1 tahun saja. Waktu yang sangat pendek ini disertai dengan banyaknya keributan internal di dalam kabinet tentu tidak memberi kesempatan maupun waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan bersama masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada pada saat itu, apalagi untuk menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya (Feith, 1964). Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialisasi. formal/modern pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor 5 informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Pada umumnya, kegiatan- kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relatif lebih padat kapital, dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan asing yang berlokasi di Sektor seperti 4
kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya (Tamunan, 2006b). Boeke (1954) menyebutkan istilah struktur ekonomi seperti yang digambarkan di atas sebagai dual societies, yaitu salah satu karakteristik utama negara-negara berkembang (NB) yang merupakan warisan kolonialisasi. Dualisme di dalam suatu ekonomi seperti ini dapat terjadi, karena biasanya pada masa penjajahan, pemerintahan yang diskriminasi berkuasa menerapkan kebijakan- kebijakannya, langsung seperti yang bersifat baik mengeluarkan peraturan-peraturan atau undang- undang, maupunyang sengaja diterapkan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan- kegiatan ekonomi tertentu antara penududk asli dan orang-orang non- pribumi/non-lokal (Tambunan, 2006b). dari dalam tidak langsung. Diskriminasi ini Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing Belanda menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Ditambah lagi dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an." Pada masa pemerintahan Belanda. Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dengan tingkat inflasi yang sangat rendah dan stabil, terutama karena tingkat upah buruh dan komponen-komponen lainnya dari biaya produksi yang juga rendah, serta tingkat efisiensi yang tinggi di sektor pertanian (termasuk perkebunan), dan nilai mata uang yang stabil (Alien dan Donnithorne, 1957) Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor- faktor produksi, seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri), teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Menurut pengamatan Higgins (1957), sejak kabinet pertama dibentuk setelah merdeka, 5
pemerintah Indonesia memberikan prioritas pertama ekonomi, terhadap pembangunan industri, unifikasi, dan rekonstruksi. Akan tetapi, akibat keterbatasan akan faktor-faktor tersebut di atas dan dipersulit lagi oleh kekacauan politik nasional pada masa itu, akhirnya pembangunan atau bahkan rekonstruksi ekonomi Indonesia setelah perang revolusi tidak pernah terlaksana dengan baik. stabilisasi dan pertumbuhan Buruknya kondisi perekonomian bisa dibaca di buku karya Radius Prawiroh berjudul "Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi', yang dibahas oleh Gero (2010). Buku ini berisi tentang pengalaman pribadi Bapak Radius sewaktu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (waktu itu disebut Bank Sentral) untuk periode 1966-1973. Di dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa inflasi pada tahun 1966 mencapai 650 persen, rupiah terus dicetak, sementara produksi berbagai produk terus merosot. Radius menulis, seperti yang bisa dikutip dari Gero (2010: 21), kebijakan "berdikari" alias berdiri di atas kaki sendiri yang dikampanyekan Presiden Soekarno membuat semua impor produk pangan dan barang distop. Impor beras dilarang pada Agustus 1964, membuat kondisi persediaan pangan nasional yang sudah sulit semakin pelik. Cadangan devisa dan emas terus menipis dari 408,9 juta dolar AS (1960-1965) menjadi minus 4,5 juta dolar AS (1960-1965) Pendapatan per kapita dari 107 juta rakyat 7 Indonesia, saat itu hanya 60 dolar AS. Kurs rupiah merosot dari Rp 186,67 per dolar AS (tahun 1961) menjadi Rp 14.083 per dolar AS (tahun 1965). Defisit anggaran di atas 140 persen. Pada akhir September 1965 ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya juga merubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak dapat dikatakan ke sistem kapitalis sepenuhnya). Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-undang 1945 Pasal 33 menganut suatu sistem yang 6
dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari pada masa pemerintahan Orde Baru dan hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis seperti di Amerika Serikat (AS) atau yang karena maju negara-negara pelaksanaannya tidak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air yang terasa saat ini semakin besar; terutama setelah krisis ekonomi (Tambunan, 2006). industri lainnya, B. PEMERINTAHAN ORDE BARU Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF (Tambunan, 2006). Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara- negara Barat. Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter- Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia (Tambunan, 2006). Tujuan jangka 7
panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industralisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah- masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh, bahwa akan ada efek "cucuran ke bawah", pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu, dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan (Tambunan, 2006b). Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam "tahapan dari pertumbuhannya", selain stabilitas rehabilisasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama dari pada pelaksanaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting, mengingat penduduk Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata- rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5 persen dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut, sektor pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan sistem irigasi, pupuk, dan tata cara menanam (Tambunan, 2006b). Pada bulan April 1969, Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita Repelita-repelita berikutnya selama Orde Baru cukup terhadap perekonomian Indonesia yang 8
mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik dari pada selama Orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. 18 Pada awal Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan, dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harge konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun di atas 7 persen (Tabel 2.1) Tabel 1.1 : PDB dan Laju Pertumbuhannnya per Tahun 1969-1990 . 9
Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1991/1992 Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto, tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto jauh lebih baik/solid dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi,20 tetapi juga berkat tiga hal: penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode oil boom pertama pada tahun 1973-1974,21 pinjaman luar negeri, dan PMA yang (khususnya) sejak dekade 1980 an perannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat dikatakan, bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal (lihat Bab 1) dan stabilitas politik yang pro- Barat, telah membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak NB lainnya (Tambunan, 2006). Namun demikian, pada tingkat makro dan mikro, hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak 10
terlalu memukau seperti pada tingkat makro. walaupun jumlah orang miskin mengalami penurunan selama Orde Baru, namun jumlahnya masih besar, dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. sebenarnya pemerintah sadar betul akan masalah ini. Bahkan, paradigma pembangunakan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik "Trilogi Pembangunan" (tiga prasyarat yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung), yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah juga sadar, bahwa pemerataan atau penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik, karena ketimpangan ekonomi dan sosial atau kemiskinan bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu, dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau untuk atau untuk menghilangkan atau memperkecil (pertukaran) antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan, di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara tegas untuk menghilangkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan. Juga dalam Repelita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan (Tambunan, 2006). efek off trade usaha-usaha pentingnya Sebagai suatu rangkuman, sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat dikatakan, bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan 11
Orde Baru menjadi jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pengalaman ini menunjukkan, bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut. a. Kemauan politik yang kuat Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Lama, mungkin karena Indonesia baru saja merdeka . emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi, dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok negara- negara se Barat adalah kebesaran kebesaran bangsa" dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar. b. Stabilitas politik dan ekonomi Pemerintahan Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 19701-an. Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan meyakinkan mereka, bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik Dengan SDM yang semakin baik pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait, serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik. d. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu, khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, dan ilmu pengetahuan. transfer teknologi serta 12
e. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik Selain oil boom, juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era Orde Baru, khususnya setelah perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik dari pada semasa Orde Lama. Akan tetapi, hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini lain pada buruknya kondisi sektor dapat dilihat antara perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997 (Tambunan, 2006b). C. PEMERINTAHAN TRANSISI Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997 nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS, mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing yang mengambil keputusan "jual". Mereka mengambil sikap demikian, karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi dan didukung oleh intervensi yang dilakukan oleh bank sentral Singapura. Akan tetapi, pada hari Rabu 2 Juli 1997, bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan, bahwa nilai tukar baht dibebaskan dari ikatan dolar AS. Sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Hari itu juga pemerintah Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai bath sekitar 15-20 persen hingga mencapai nilai terendah, yaitu 28,20 bath per dolar AS. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan 13
beberapa negara Asia lainnya, hal itu merupakan awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp. 2.650 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menganggap perkembangan itu, pada bulan Juli 1997 Bank Indonesia (BI) empat kali intervensi, yaitu memperlebar rentang intervensi. Akan tetapi pengaruhnya tidak banyak, nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan, dan tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah dalam sejarah, yaitu Rp 2,682 per dolar ditutup Rp 2.655 per dolar AS sebelum akhirnya. Dalam aksinya, pertama- tama BI memperluas rentang intervensi rupiah dari 8 persen menjadi 12 persen, tetapi akhirnya juga menyerah dengan melepas rentang intervensinya. Pada hari yang sama, rupiah anjlok ke Rp 2.755 per dolar AS. Hari-hari dan bulan-bulan berikutnya malemah, walaupun sekali-sekali kurs mengalami penguatan beberapa poin. Pada bulan Maret 1998 nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS, walaupun sebelumnya. Antara bulan Januari-Februari, sempat menembus 11.000 rupiah per dolar AS (Tambunan. 2006b). Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. rupiah terus Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah buruk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret di antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan wa anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis karena atau terus digunakan untuk mendongkrak kembali nilai tukar rupiah, pada 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. intervensi dan menahan 14
Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS, 23 miliar di antaranya adalah pertahanan lapis pertama (front-line defence). Sehari setelah pengumuman itu, dan seiring dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari kehancuran perekonomian Indonesia. Paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bersama pinjaman angsu- ran pertama senilai 3 miliar dolar AS. Pertama diharapkan bahwa dengan disetujuinya paket tersebut oleh pemerintah Indonesia, nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa nilai rupiah terus melemah sampai pernah mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot, membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan (Letter Intent/Lol) ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan anuari 1998. Nota kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaan- kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), structural (Tambunan, 2006b). of restrukturisasi sektor keuangan Butir-butir dalam kebijaksanaan fiskal mencakup, tetap menggunakan prinsip anggaran selain penegasan dengan berimbang pendapatannya), juga meliputi usaha-usaha pengurangan pengeluaran pemerintah, seperti menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan lsitrik, dan membatalkan infrastruktur besar, dan peningkatan sejumlah proyek pendapatan pemerintah. Usaha-usaha ini akan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menaikkan cukai terhadap sejumlah barang tertentu, mencabut semua fasilitas penegluaran pemerintah sama terakhir 15
kemudahan pajak, di antaranya penangguhan pajak pertamnhan nilai (PPN), dan fasilitas pajak serta tarif bea masuk yang selama ini diberikan antara lain kepada industri mobil nasional (Timor), mengenakan pajak tambahan terhadap dan memperbanyak obyek pajak. Berbeda dengan Korea Selatan dan Thailand, dua negara yang sangat serius dalam melaksanakan program reformasi, pemerintah Indonesia ternyata tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatannya itu dengan IMF. bensin, memperbaiki audit PPN, Akhirnya, pencairan pinjaman angsuran kedua negara senilai 3 miliar dolar AS yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 1998 terpaksa diundur. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal (Tambunan, 1998). a. Berbeda dengan kondisi krisis di Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia, krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk bank bank di negara-negara mitra dagang Indonesia yang tidak lagi menerima letter of credit [L/C) dari bank-bank nasional, dan investor-investor dunia, tidak lagi percaya akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya. Bahkan, mereka juga tidak lagi percaya pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa menjamin atau memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia adalah melakukan "kemitraan usaha" sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dengan IMF. b. Indonesia sangat membutuhkan dolar AS. Pada awal tahun 1998, kebutuhan itu diperkirakan sebesar 22,4 miliar dolar AS atau rata- rata 1,9 miliar dolar AS per bulan. Sementara, posisi cadangan devisa bersih yang dimiliki BI hingga awal Juni 1998 hanya 14.621,4 juta dolar AS, naik dari 13.179,7 juta dolar AS pada akhir Maret 1998. Kebutuhan itu digunakan terutama untuk membayar pinjaman pinjaman jangka pendek yang berasal dari luar 16
(ULN), yang diperkirakan pada pertengahan tahun 1998 sebesar 20 miliar dolar AS, membayar bunga atas pinjaman jangka panjang 0,9 miliar dolar AS, dan sisanya sebanyak 1,5 miliar dolar AS untuk kegiatan ekonomi dalam negeri yang juga sangat diperluka untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi. Setelah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan baru antara pemerintah Indonesia dengan IMF pada bulan Maret 1998 dan kesepakatan baru pada bulan April 1998 hasil- hasil perundingan dan kesepakatan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama "Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan". Memorandum tambahan ini sekaligus juga merupakan kelanjutan, pelengkap, dan 50 butir Lol pada bulan Januari 1997, yang tetap mencakup kebijaksanaan- kebijaksan fiskal dan moneter serta reformasi perbankan (sektor keuangan) dan struktural. Ada beberapa perubahan, di antaranya penundaan penghapusan subsidi BBM dan listrik, serta penambahan sejumlah butir baru. Secara keseluruhan, ada lima memorandum tambahan dalam kesepakatan yang baru. Secara keseluruhan, ada lima memorandum tambahan dalam kesepakatan yang baru ini, yakni sebagai berikut. (Tambunan, 2006). a. Program utama menstabilkan pasar uang dan mencegah hyperinflasi. b. Restrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan sistem perbankan nasional. c. Reformasi struktural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan pertama (15 Januari 1998). stabilisasi, dengan tujuan d. Penyelesaian ULN swasta (corporate debt). Dalam hal ini disepakati perlunya dikembangkan kerangka penyelesaian ULN swasta dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar, namun tetap dibatasi agar proses penyelesaiannya tetap dapat berlangsung lebih cepat. 17
e. Bantuan untuk rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah). Penyelesaian ULN swasta dan bantuan untuk rakyat kecil merupakan dua hal yang di dalam kesepakatan pertama (Januari 1998) belum ada. Pada pertengahan tahun 1998, atas kesepakatan dengan IMF dibuat lagi memorandum tambahan tentang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan. Akan tetapi strategi menyeluruh stabilisasi dan reformasi ekonomi adalah tetap seperti yang tercantum dalam memorandum kebijaksanaan ekonomi dan keuangan yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Memorandum tambahan ini memutakhirkan dokumen yang terdahulu untuk menampung perubahan- perubahan yang terjadi setelah Januari 1998 pada situasi perekonomian makro dan prospeknya; dan juga menunjukkan bidang-bidang yang strateginya perlu disesuaikan, diperluas, atau diperkuat. Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi, akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian, pada tanggal 14 dan 15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Setelah kedua peristiwa tersebut, gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung semakin gencar. Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/ siswi dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta. Puncak dari keberhasilan comban mahasiswa tersebut, di satu pihak, dan dari krisis politik di pihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya BL Habibie. Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi. 18
Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi setelah setahun berlalu, masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mereka juga orang-orang rezim Orde Baru, dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme semakin menjadi-jadi, kerusuhan muncul di mana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih pada pemerintahan suka menyebutnya pemerintahan reformasi (Tambunan, 2006b). (KKN) transisi dari D. PEMERINTAHAN REFORMASI HINGGA KABINET SBY Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi kedua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Pada Oktober 1999 dilakukan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pemilihan presiden diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. KH Abdurrachman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia (R.I) ke empat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir dari pada pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering disebut juga pemerintahan reformasi. Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim Orde Baru seperti KKN, supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM), penembakan Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, peranan Angkatan Bersenjata Republik (ABRI) di dalam politik masalah disintegrasi dan lainnya. Indonesia 19
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhanPDB mulai positif walupun tidak jauh dari 0%, dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang diwakili oleh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Akan tetapi ketenangan masyarakat setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden tidak berlangsung lama. Gus Dur mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Gus Dur cenderung bersikap diktator dan praktik KKN dilingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari pada gerakan reformasi. Ini berarti bahwa rezim Gus Dur, walaupun namanya pemerintahan Reformasi di era demokrasi tidak berbeda dengan rezim Orde Baru. Sikap Gus Dur tersebut juga yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Gus Dur lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Gus Dus terancam akan diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia jika usulan percepatan Sidang Istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001. menimbulkan perseteruan dengan DPR Selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elit politik semakin besar. lagi demonstrasi buruh Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak 20
baik, terutama karena masalah-masalah seperti amandemen UU No. 23 Tahun 1999 mengenai BI, penerapan otonomi daerah terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tersebut mengakibatkan IMF menunda pencarian bantuanya kepada pemerintah Indonesia; pada hal roda perekonomian. nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor), karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomian-nya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet (Tambunan, 2006). tuntasnya revisi Ketidak stabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurarahman Wahid menaikkan tingkat Country Risk Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan pemerintah dengan Indonesia dengan IMF membuat pelaku pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukakan kegiatan bisnis atau enggan menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian pada masa Gus Dur cenderung lebih buruk dari pada saat pemerintahan Habibie. Bahkan lembaga Investor Service pemerintah menginforamasikan bertambah buruknya risiko negara Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun kekehawatiran kondisi politik dan lembaga rating lainnya sperti Standard dan Poors menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif. Internasional Moody"s Pada waktu itu, banyak orang yang menduga bahwa apabila kondisi seperti ini terus berlangsung tidaka mustahi 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami jauh lebih kecil dari sebelumnya, bahkan bisa kembali kenegatif. Gus Dur dan 21
kabinetnya tidak menjukan keinginan politik yang sungguh- sunggu inigin menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuantas dengan terus prinsip "once and for all". Pemerintah Gus Dur cenderung menyederhanakan kriis ekonomi dewasa ini dengan menggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU BI, masalah Desentralisasi fiskal, masa restrukturisasi utang, dan masa deventasi Bank Central Asia (BCA) dan Bank Niga. Muncul berbagai kebijakan pemerintah yang kontrolversial dan inkosisten, termasuk penabgan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan Konfersi Tingkat Tinggi 15 negara (KTT G-15) yang hanya 5 persen (nominalnya 75 persen) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menjukan tidak adanya "secse off crisis" terhadap kondisi rill perekonomian saat ini. Fenomena mungkin rumitnya persoalan ekonomi ditujukan beberapa pergerakan Indek Harga saham Gabungan (IHSG) anata 30 maret 2000 hingga 8 maret 2001 menjukan tren pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut, IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebab oleh besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pemebelian didalam perdagangan saham dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percaya pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya pada propek perekonomian Indonesia paling tidak untuk periode jangka pendek. Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis (dan masyarakat pada umumnya) terhadap pemerintah Gus Dur adalah pergerakan nilai tukar rupiah dan dolar AS. indikator ekonomi. Misalnya, Pada tahun 2000 kurs rupiah sekitar 7000, dan pada tanggal 9 maret 2001 tercatat sebagai hari sejarah sebagai awal kejatuhan nilai rupiah, yang menembus level Rp 10.000 per dolar. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, bank Indonesia intervensi pasar dengan secara agresif melepas puluhan juta dolar AS perhari melalui bank-bank pemerintah. Namun pada tanggal 21 maret 2001, ketika istana presiden dikepung para demonstran yang menuntut terus melakukan 22
Preiden Gus Dur mundur, dan nilai tukar rupiah semakin menurun. Pada April 2001 semapat menyentuh Rp 12.000 per dolar AS, inilah rekor nilai rupiah terendah sejak Abdurrahman wajid terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, mengalami dampak negarif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa mengahambat uaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia kekrisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar dari pada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karna dua hal. Perama, prekonomian Indonesia maih sangat tergantung pada impor. Baik untuk barang-barang modal dan pembantu, konponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, ULN Indoneia dalam nilaidolar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah angat besar. Indikator indikator lainnya adalah inflasi yang dprediksa dapat membawadua digit, yang cadangan devisa yang pada minggu terkhir Maret 2000 menurut dan 29 miliar dolar As menjadi 28,875 dolar AS. Setelah presiden Abdurrahman Wahid turun, Megawati menjadi Peidean Indonesia yang kelima. Pemerintahan Meagawati mewarisi kondisi prekonomian Gus Dur. Meskipun IHSG dan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan sejak diangkatnya Megawati menjadi presiden melalui Sidang Istimewa (SI)MPR, posisi belum kembali pada tingkat pada saat Gus Dur terpilih jadi presiden. Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal oleh Gus Dur kian terasa jika diliat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya sperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran, dan devist APBN. Suku bunga untuk SBI, misalnya pada awal pemerintahan Megawati mencapai diata 17 persen, padahal saat awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 13%. Bersama dengan itu, tingkat suku bunga deposito perbankan juga ikut naik menjadi sekitar 18 peren, sehingga pada saat itu menimbulkan kembali kekhwatiran masyarakat dan pelaku bisnis, bahwa bank bank kembali akan melakukan bleeding. 23
Inflasi yang dihadapi "Kabinet Gotong Royong" pimpinan megawati juga sangat berat. Menurut dari data badan pusat statistik (BPS), inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2 persen, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati, atau periode januari- juli 2001 tingkat inflasi sudah mencapai 7,7 persen. Bahkan laju inflasi tahunan atau year on year selama selama periiode juli 2000- juli 2001 sudah mencapai 13,5 persen. Perkembangan ini pada saat itu sangat menghawatirkan karna asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi, pemerintah mentargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4 persen. Namun demikian, diera Megawati kinerja ekonomi Indonesia menjukan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertubmuhan PDB, seperti yang ditunjukan pada tabel 2.2, pada tumbuh 4,3 persem tahun 2002 PDB tahun sebelumnya, dan dibandingkan 3,8 persen pada kemajuan ini berlangsung terus sehingga akhir periode Megawati yang menjacapi 5,1 persen. PDB nominal meningkat dari 164 miliar dolar AS tahun 2001 menjadi 258 miliar dolar AS tahun2004; demikian juga pendapatan perkapita meningkata dengan persentase yang cukup besar dari 679 dollar AS ke 1.191 dollar A selama periode dengan Megawati. pertumbuhan 5 persen tahun 2002 dibandingkan -9,3 persen pertahun 2001, dan terus menerus naik hingga mencapai 12 persen pada tahun 2004. Namun, dmikian neraca perdagangan (NP), yakni saldo ekkpor (X)- impor (M) maupun transaksi berjalan (TB), sebagai persentase dari PDB, mengalami penurunan. Indonesia Kinerja ekspor juga membaik 24
Tabel 1.2: Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia Sejak Krisis Ekonomi 1998-2008 Sumber : BPS Pada bulan bulan pertama pemerintah SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha di luar negeri dan didalam negeri maupun negara negara donor serta lembaga lembaga dunia seperti IMF, bank Dunia dan ADB sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan pemerintahan sebelumnya sejak Soekarno lengser. Bahkan, kabinet SBY dan lembag- lembaga dunia dunia terebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indoneia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Target ini dilandasi asumsi bahwa kondisi polik Indonesia akan terus membaik dan faktor- faktor eksternal yang kondusif ( tidak memperhitungkan dengan adanya gejolak harga minyak dipasar dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dan motor-motor utama pergerakan ekonomi dunia seperti AS, Jepang, EU(Uni Eropa), dan Cina akan meningkat. ekonomi Indonesia akan diguncang oleh dua peristiwa yang takterduagga sama sekali, yaitu naiknya harga BBM di pasar Internasional dan melemahnya nilai tualar rupiah termasuk dolar As. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut. Kenaikan harga BBM di pasar internasional (45 dolar AS per barel awal tahun Pada pertengahan kedua tahun 2005 25
2005 menjadi 70 dolar AS per barel), pada awal agustus tahun 2005 sangat tidak menguntungkan Indonesia, tidak seperti masa oil boom pertama pada tahun1973 dan kedua awal dekade 80-an. Walaupun Indonesia salah satu anggota dari organisasi negara-negara produsen minyak (OPEC), Indonesia juga impor BBM dalam jumlah yang semakin besar dalam beberapa tahun belakang. Akibatnya, Indonesia bukan hanya menjadi net oli importer, tetapi juga sebagai negara pengimpor BBM terbesar di asia, jauh melebihi impor BBM Jepang yang bukan penghasil minyak. Tahun 2010 impor BBM Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 60 persen dan tahun 2015 akan menjadi sekitar 70 persen dari kebutuhan BBM dalam negeri (kurtubi 2005). Tingginya impor BBM Indonesia disebabkan oleh, konsumen minyak dalam negeri yang meningkat pesat setiap tahun penduduk, perkembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita, dan disisi lain kapasita kilang minyak di dalam negeri masih sangat terbatas menurut Kurtubi (2005), saat ini (September 2005), kekurangan kapasita Indonesia sekitar 400.000 barrel per hari. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah pemerintah terpaksa akibatnya, mengeluarkan status kebijakan yang tidak populis, yaitu mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam kenaikan harga BBM yang besaruntuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri Rp 2.200 per liter menjadi 4.700 per liter (naik 115 persen). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari 2.200 per liter menjadi 5.490 per liter (naik 93 persen). mengikuti pertumbuhan jumlah (APBN), Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menaikan lagi harga BBM yang berkisar antara 50 persen hingga 80 persen. Diperkirakan hal ini sangat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi domestik, terutama pda periode jangka pendek karna biaya produksi meningkat. Secara teori, dampak negatif dari kegiatan kenaikan BBM terhadap kegiatan atau pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan di 26
ilustrsikan dalam suatu sistem keterkaitan di gambar 2.1. kenaikan harga BBM di pasar dunia jelas akan membuat defiit APBN tambah besar. Seperti telah dijelaskan seblemnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar. Defisit APBn yang meningkat selajutnya akan sisi mengurangi pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonom, sementara disisi lain, kenaikan harga BBM akan mengurangi produksi (Q) di dalam negeri akibat biaya produksi (BP) meninglat, yang selanjutya berdampak negatif terhadap ekspor (X) yang berarti pengurangan cadangan devisa (CD). kemampuan pemerintah lewat ekonomi/produksi kegiatan menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha selanjutnya akan memperbesar devisit APBN karna pendapatan pajak berkurang. Harga BBm yang tinggi akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua akanberpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran (U) dan kemiskinan (P). Kenaikan pengangguran dan kemiskinana kan juga menambah devisit APBN karna menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan, sementara di sisi lain, pengeluaran pemerintah terpaksa ditambah untuk membantu orang miskin. Jua peningkatan kemiskinan akan memburuk pertumbuhan ekonomi lewat efek permintaan, yaitu perrmintaan didlam negeri berkurang (tambunan, 2006b). Kenaikan harga minyak ini juga menjadi salah satu penyebab terus memelemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berlangsung sejak Januari 2005 dengan volatilitas yang semakin tinggi, walaupun sempat ada perbaikan menjelnag akhir April hingga sekitar pertengahan Mei 2005. Pada Juli 2005, nilai rupia sudah mendekati Rp 10.000 per atu dolar AS. Hingga akhir tahun 2005, rupiah akan diperkirakan tetap berada diatas Rp 9.500 per dola AS. Secara fondumental, terus melemahnya nilai tukar rupiah terkait dengan memburuknya kinerja BoP Indonesia, disampaing adanya faktor sistem penguatan dolar AS secara global. Menurunnya Pengaruh dari faktor faktor non ekonomi juga berperang terhadap memelemahnya rupiah, terutama rasa 27
ketik percyaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi didalam negeri yang berlebihan yang membuat merka menukarkan rupiah dengan dolarAS, terutama menegenai perkira dampak negatif dari kenaikan harga minyak terhadap perekonomian nasional. Selai itu, sejak krisis ekonomi 1997-1998, faktor spekulasi juagamemberikan sumbangan besar terhadap gejolak rupiah. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan dolar dipasr domestik meningkat. Sementara itu pasokan dolar Askedalam negeri juga masih terbatas karna kecinya ekspor neto. 1.1: Efek Dari Kenaikan Harga BBM Terhadap Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia, Suatu Ilustrasi Teoritis. Gambar Suatu teori, dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah, memelamahnya rupiah akan membuat ekspor Indonesia meningkat sedangkan impor berkurang. Namun pengalaman Indonesia selam krisis ekonomi 1997-1998 menunjukan, bahwa ekspor Indonesia ternyata tidak terlalu elastis terhadap pergerakan rupiah yang memberi indikasi 28
adanya suplay bottleneck yang serius di dalam negeri, dan masalah suplai ini hingga saat ini belum hilang sama sekali. Artinya, pengaruh dari melemahnya rupiah kali ini bisa sangat kecil terhadap peningkatan ekspor Indosesia. Sementara itu, Indonesia sangat bergamtung terhadap impor barang-barang kebutuhan pokok., mulai daribarang- barang konsumi seperti makanan dan susu hingga barang- barang modal dan peralatan produksi serta bahan baku seperti minyak, yang membuat impor Indonesia juga kurang elastis terhadap pergerakan rupiah. Kombinasi antara kenaikan BBM dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan inflasi. Menurut data perkiraan dari BI (Agustus 2005), inflasi dari indeks harga konsumen(IHK) cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi yaitu 7,42%. Sementara itu, menurut citogroup, pada tahun2005 inflasi di Indonesianberada pada tingkat 6,2 persen, dan merupakan tertinggi diantara banyak negara di Asia. Secara fondumental, tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh masish tingginya ekspektasi terkait kebijakan pemerintah mengenai keaikan inflasi administred prices dan berkembangnya nilai tukar rupiah yangg cenderung turus melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan tekanan terhadap inflasi di dalam negeri terutama kerena tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, namun dengan 33 tingkat lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya. Seperti pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pemerintah SBY juga berusaha menahan tingkat inflasi rendah mungkinatau paling tidak tetap berada tetap satu digit. Gambar 2.2 menujukan perkembangan (baik dalam persentase tahunan (YoY) maupun persentase bulanan (MoM), yaitu pergerakan rata rata 3 bulan (3MMA) selama periode Januari 2000 hinngga Janauri 2005. tingkat inflasi Menjelang akibat masa jabatan SBY pertama akan berakhir 2009, perekonomian Indonesia mengalami dua goncangan eksternal, yaitu harga BBM yang terus naik dan kenaikan harga pangan dipasar global. Kenaikan BBm terus menerus sejak tahun 2005 memaksa lagi pemerintah untk 29
menaikan lagi BBM terutama premium, di dalam negeri pada tahu 2008. Kedua goncangan eksternal tersebut sangat mengecap lestabilan perekonomian nasional, khususnya tingkat inflasi. Secara kumulatif inflasi pada periode Januari- Februari 208 sudah mencapi 2,44 persen yang merupakan angkat tertinggi sejak tahun 2003. Dengan inflasi year on year yang mencapai 7,4 persen maka ancaman infalasi tertinggi selama tahun 2008 bukanlah suatu hal yang mustahil. Selain itu, periode 2008-2009 terjadi krisis ekonomi global yang berawal dari krisis keuangan di AS dan merembet keejumlah negara maju lainnya seperti Jepang dan negara negara di zona Euro (EU), yang pada akhirnya mengakibatkan suatu resesi ekonomi dunia. Krisis ekonomi global ini yang membuat permintaan duania merosot juga berdampak pada perekonomian Indonesia terutama lewat penerunan ekspor dari sejumlah komoditi penting. Untungnya, dampaknya terhadap perekonomian nasional tidak separah seperi krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 yaitu pada waktu itu membuat pertumbuhan ekonomi nasional negatif hingga mencapai sekitar 13 peren. Sedangkan krisis 2008-2009 tersebut hanya membuat laju pertumbuhan ekonomi naional lebih rendah dari yang diharapkan namun tetap posistif. Banyak faktor yang membuat perekonomian Indonesia lebih baik dalam menghadapi krisis 2008-2009 tersebut diabandingkan pada tahun 1997-1998, diantaranya adalah kondisi perbankan nasional yang jauh lebih baik dari pada masa orde baru dan keberhasilan pemerintah dalam memproses krisis tersebut dengan tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan menambah pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan sebutan stimulus fiskal. 30
BAB 2 KARAKTERISTIK UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA Merumuskan karakteristik ekonomi suatu negara tidaklah mudah. Hal ini karena tiap negara memiliki banyak perbedaan dalam hal kebudayaan, kondisi ekonomi, serta struktur sosial dan politiknya. Meskipun demikian, berdasarkan beberapa indikator ekonomi dan sosial yang ada, dapat dirumuskan karakteristik umum dan kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, karakteristik yang melekat pada perekonomian Indonesia adalah: 1. Negara kepulauan (archiplegic state). 2. Menghadapi persoalan kependudukan, 3. Menghadapi masalah kekurangan dan ketergantungan kapital pada negara lain, 4. Industrialisasi yang relatif lamban dan menghadapi masalah konsentrasi industri yang tinggi, 5. Menghadapi persoalan dualisme perekonomian, dan 6. Menerapkan sistem ekonomi campuran. Berikut ini disajikan uraian singkat dari beberapa karakteristik umum perekonomian Indonesia. A. NEGARA KEPULAUAN Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanl (LAPAN), jumlah pulau di Indonesia mencapai 18.108 buah, sedangkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) mencatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.506 buah, dmana 11.013 dari jumlah pulau tersebut masih belum memiliki nama dan sebanyak 56% tidak berpenghuni. Dengan karakteristik yang demikian, maka transportasi laut menjadi sangat penting mengingat hubungan antarpulau 31
tersebut dipisahkan oleh lautan yang demikian luas. Bahkan, lautan ini merupakan bagian terluas dari wilayah Indonesia, yakni mencapai 7,9 juta km 2 , sedangkan daratan hanya 1,9 juta km 2 dari luas wilayah Indonesia yang secara keseluruhan sebesar 9,8 juta km 2 . Walaupun secara alamiah lautan sangat penting bagi transportasi Indonesia, namun dalam kenyataannya yang dominan tetap transportasi darat. Mobilitas manusia dan barang di Indonesia banyak mengunakan angkutan darat yang memiliki panjang jalan sekitar 361,8 ribu km. Sektor transportasi laut bukan relatif kecil jumlahnya, namun juga angkutan laut ini banyak menggunakan kapal-kapal atau perusahaan asing. Dilihat dari volume angkutan luar negeri, atau untuk ekspor-impor, sekitar 97% menggunakan perusahaan pelayaran berbendera asing. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, peran perusahaan pelayaran asing tinggi, yakni untuk angkutan dalam negeri mencapai 41%. Kecilnya pemanfaatan sektor transportasi laut ini terjadi karena industri maritim nasional belum digarap secara serius. juga masih Independen Pemberdayaan Industri Angkutan Laut Nasioanal (2003) memperkirakan setiap tahun potensi devisa yang hilang dari sektor pelayaran niaga sebagai akibat penggunaan kapal berbendera asing tersebut mencapai Rp 100 triliun. Besarnya potensi yang hilang ini juga terjadi karena belum dijalankannya asas cabotage sebagaimana tertera dalam UU No. 21/1999 tentang Pelayaran dan PP No. 82/1999 tentang Angkutan Perairan yang menyatakan bahwa muatan dalam negeri harus diangkut oleh kapal nasional. 37 Pengaruh ekonomi lain dari lautan yang luas adalah kekayaan sumber daya laut yang berlimpah. Lautan yang luas ini mengandung sumber daya perikanan, pasir laut, dan tambang yang besar. Terdapat ratusan juta ton potensi ikan yang bisa memberikan pendapatan bagi penduduk dan pemerintah, yang akan sangat berguna untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun demikian hanya sebagian yang bisa dimanfaatkan, baik kerena ketidakmampuan untuk Suatu hasil pengkajian Tim 32
mengolahnya maupun karena dicuri oleh nelayan-nelayan asing yang menggunakan teknologi modern. Sebagai gambaran, diperkirakan potensi perikanan laut yang dicuri nelayan asing mencapai US$ 4 miliar setiap tahun. Walaupun sudah ada usaha untuk mengatasinya, namun demikian pencurian masih tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena keterbatasan armada laut nasional untuk menjaga kawasan laut Indonesia tersebut. Manajemen sumber daya kelautan yang kurang baik juga terjadi dalam pemanfaatan pasir laut yang ada di sebagian daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar US$ 8 miliar dari ekspor pasir laut ke Singapura. Akibat ekspor pasir laut tersebut beberapa laut kecil di kepulauan Riau tenggelam, dan diperkirakan juga mempengaruhi batas negara Indonesia dengan negara negara kepulauan juga berpengaruh pada besarnya keragaman antar daerah. Keragaman wilayah Indonesia mengakibatkan pula perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program- kesenjangan program ekonomi yang tajam, dan pada gilirannya menimbulkan kecemburuan antar daerah. Dalam keuangan, pemerintah pusat pada masa lalu mengambil sebagian penghasilan dari eksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada di daerah, termasuk juga dari pajak-pajak perusahaan dan penghasilan daerah tersebut. Dari dana tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikannya ke daerah-daerah melalui program bantuan pembangunan. tetangga tersebut. Karakteristik pembangunan, mengakibatkan bidang Rencana pembangunan diatur dan dikendalikan sepenuhnya di Pusat, sedangkan setiap daerah mendapat semacam "alokasi" anggaran dan program serta proyek- proyek yang yang merupakan ditempatkan di daerah yang bersangkutan (Mubyarto dan Daniel W. Bromley, 2002: 36). Walaupun program-program tertentu nasioanal 33
bantuan pembangunan daerah ini seringkali dikemukakan pembangunan sebagai upaya mewujudkan antarwilayah mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah, namun kenyataannya tujuan tersebut tidak mewujud. pemerataan dan B. MASALAH KEPENDUDUKAN Masalah kependudukan yang sangat melekat dalam perekonomian Inonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ini apabila tidak diperhatikan akan berdampak pada timbulnya masalah sosial dan keamanan. sangat penting untuk diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Kategori negara miskin, dapat dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 37,3 juta jiwa atau 17,42 persen dari total penduduk. Dari sisi lokasi tampak jumlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih banyak daripada yang berada di perkotaan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 25,1 juta jiwa atau sekitar 20,27 persen dari total penduduk yang berada dipedesaan, sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 12,2 juta jiwa atau sebesar 13,51 persen dari jumlah penduduk perkotaan. 39 Pada tahun 2003, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai 10,13 juta jiwa atau sebesar 9,85 persen dari total penduduk. Angka ini meningkat menjadi 10,83 juta jiwa pada tahun 2004. Padahal, pada tahun 1996 jumlah pengangguran terbuka hanya sebanyak 4,29 juta jiwa atau 4,86 persen. Masalah demografi yang Selain besarnya jumlah pengangguran terbuka, jumlah pengangguran ini secara nyata masih cukup besar, khususnya apabila ditambah dengan jumlah pengangguran terselubung yang diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Perlu terobosan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran ini, khususnya penciptaan lapangan kerja 34
baru melalui pengembangan usaha yang sudah ada ataupun upaya peningkatan investasi baru khusus investasi oleh ekonomi rakyat yang menyerap lebih banyak tenaga kerja (padat karya). Penciptaan lapangan kerja baru ini sangat penting karena diperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 akan meningkat menjadi 11,19 juta atau 10,45 persen, dan pada tahun 2009 akan menjadi 13,53-15,74 juta jiwa atau sebesar 11,6 - 3,5 persen. Sementara itu, terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan kualitas penduduk, maka dapat dicermati kondisi pembangunan manusia di Indonesia yang terlihat dari nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Secara umum, tampak ada perubahan tipis nilai IPM dari tahun 1999 hingga 2002. Menurut data United National Development Program (UNDP) (2004) pada tahun 1999, nilai IPM Indonesia sebesar 64,3. Angka ini kemudian meningkat menjadi 65,8 pada tahun 2002. Peningkatan angka indeks ini menunjukkan ada kemajuan dalam pembangunan manusia di Indonesia ditinjau dari aspek tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dilihat dari sisi wilayah administrasi pemerintahan, tampak bahwa daerah yang memliki IPM tinggi adalah DKI Jakarta (75,6), Sulawesi Utara (71,3), dan DI Yogyakarta (70,8). Sementara itu, daerah yang masih memiliki nilai IPM terendah adalah NTB (57,8), Papua (60,1), dan NTT (60,3). Dalam periode 1999-2002, dimana pada kedua daerah ini justru mengalami penurunan nilai, yaitu minus 0,7 untuk NTT dan minus 1,3 untuk Maluku. Dengan demikian, tampak bahwa dalam meskipun pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk persoalan yang muncul terkait dengan otonomi daerah, namun secara umum pembangunan manusia pada sebagian besar daerah di Indonesia mengalami peningkatan. banyak kendala yang dihadapi C. MASALAH KEKURANGAN DAN KETERGANTUNGAN KAPITAL PADA NEGARA LAIN lain, Indonesia khususnya dalam hal pendanaan untuk membangun perekonomiannya hingga sekarang ini masih cukup tinggi. Ketergantungan terhadap negara 35
Untuk pendanaan ini, sektor pemerintah maupun swasta harus menggantungkan dari utang luar negeri dan utang dalam negeri yang besar. Dampak beban utang yang tinggi ini muncul berupa defisit anggaran karena tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang yang menyebabkan mendorong kebijakan pertumbuhan riil. Selain itu, secara politis, posisi tawar negara Indonesia akan sangat lemah dihadapan negara-negara ataupun lembaga kreditor, sehingga independen Indonesia dalam melakukan kebijakan ekonomi akan sulit diwujudkan. Pada tahun 2004, utang luar negeri pemerintah mencapai 78,248 milyar AS, dengan rincian utang kepada lembaga multilateral di luar IMF sebesar 18,58 milyar dollar AS, bilateral sebesar 33,47 milyar dollar AS, kredit ekspor sebesar 14,42 milyar dollar AS, komersial sebesar 463,48 juta dollar AS, leasing sebesar 223,81 juta dollar AS, bond 1,4 milyar dollar AS, dan utang kepada IMF sebesar 9,7 milyar dollar AS, Beban utang Indonesia, selain dari utang luar negeri ini juga terdapat utang 41 dalam negeri yang nilainya sekitar 160 triliyun rupiah. fiskal tidak efektif untuk Nilai utang Indonesia apabila dibandingkan dengan total PDB tahun 2004 sebesar 59 persen. Nilai ini lebih renda dari tahun sebelumnya yang mencapai 68 persen pada tahun 2003 dan sebesar 84 persen pada tahun 2002. Dari sisi fiskal, pada APBN 2004, total pengeluaran mencapai Rp. 368,8 trilyun, sementara total penerimaan hanya sebesar Rp 343,9 trilyun sehingga masih terjadi defisit sebesar Rp 24,9 trilyun. Kebijakan fiscal sustainability mensyaratkan agar defisit anggaran diusahakan semakin kecil. Pada sisi lain, penurunan angka defisit ini dikhawatirkan dapat mengurangi stimulus fiskal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran pada tahun 2004 lebih kecil daripada tahun 2003 karena penurunan pengeluaran lebih besar daripada penurunan sisi penerimaan. Penerimaan turun dari 18,86 persen menjadi 17.17 persen PDB (1,69 persen PDB), sementara pengeluaran turun dari 20.81 persen menjadi 18,41 persen dari PDB (2,4 36
persen PDB). Penurunan sisi pengeluaran disebabkan terutama karena penurunan pembayaran bunga utang dan subsisdi BBM. Pada tahun 2004, pengeluaran pembayaran bunga utang mencapai 3,42 persen dari PDB, sementara untuk subsidi BBM sebesar 0,63 persen dari PDB. Penurunan terutama disebabkan pembayaran bunga utang turunnya pembayaran bunga utang dalam negeri karena kecenderungan suku bunga yang terus menurun. Sedangkan penurunan susidi BBM disebabkan menurunnya harga minyak dunia. tersebut Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan berimplikasi pada penciptaan lapangan langsung akan meningkatkan pekerjaan kesejahteraan (berarti mengurangi kemiskinan) maka salah satu kebijakan yang penting adalah meningkatkan nilai investasi, baik PMDN maupun PMA. Sejak awal Orde Baru hinga tahun 2004, tampak terjadi fluktuasi nilai investasi. Secara umum, mulai Orde Baru, nilai investasi di Indonesia terjadi tren yang meningkat. Nilai investasi ini naik drastis selama periode 1988-1997, namun kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997. Nilai investasi terus mengalami tren penuruanan selama periode 2001 hingga 2004. Data BKPM menunjukkan, nilai PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 1997 tercatat Rp 119 trilyun dengan jumlah proyek 723 unit. Sementara itu, pada tahun 2003, nilai ini menurun menjadi Rp 50 trilyun dengan 196 proyek, sedangkan hingga akhir 2004, nilai PMDN tercatat hanya sebesar Rp 33,4 trilyun dengan 158 proyek. Tren penurunan PMDN ini juga terjadi pada PMA, dimana nilainya terus menagalami penurunan sejak tahun 1997. Pada tahun 1997, nilai PMA di Indonesia sebesar USD 33,7 milyar dengan 778 unit proyek. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2003 menjadi USD 14 milyar dengan jumlah proyek 1.170 unit, dan pada tahun 2004, nilai PMA tercatat hanya sebesar USD 9,6 milyar dengan 1.066 unit proyek. dan secara Terjadinya penurunan nilai investasi ini secara langsung akan berdampak pada proses recovery ekonomi investasi, Indonesia. Untuk itu, kebijakan peningkatan 37
khususnya investasi domestik terus perlu dilakukan sehingga mendorong akan kegiatan pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak didorong oleh kegiatan konsumsi. investasi ini mampu D. INDUSTRIALISASI YANG RELATIF LAMBAN DAN MENGHADAPI MASALAH KONSENTRASI INDUSTRI Transformasi struktural ekonomi Indonesia dari perekonomian agraris ke industri terkendala lambannya proses industrialisasi. Pengembangan industri dalam negeri yang benar-benar tangguh agaknya berhadapan dengan pengejaran untung secara instan, yang diperoleh melalui kegiatan ala "makelar" (penjaualan produk impor). Hal ini karena pasar bebas telah menjadi bumerang bagi negara yang industrinya relatif tertinggal seperti Indonesia, di mana masyarakat dan pengusaha Indonesia lebih menikmati harga murah dari produk impor yang makin bebas masuk ke Indonesia. Industrialisasi yang lamban dalam sistem pasar bebas hanya memberi dua pilihan bagi bangsa Indonesia mau menjadi "bangsa konsumen" atau menjadi "bangsa makelar". Dalam sistem pasar bebas, perhatian terhadap tingginya konsentrasi industri, sebagai salah satu penyebab utama lambannya industrialisasi di Indonesia juga makin penting. Dalam era ini dikhawatirkan industri Indonesia, yang berkembang karena berbagai insentif atau persaingan tidak fair, akan kalah bersaing dengan industri dari luar yang efisien. Industri model ini pun terbukti tidak memiliki daya tahan terhadap goncangan ekonomi baik nasional maupun internasional. Konsentrasi industri dari sisi produsen/penjual adalah berkaitan dengan struktur pasar monopoli, oligopoli, serta kartel yang disebabkan karena penguasaan teknologi, perlindungan pemerintah kolusi, hak paten, merger, dan skala produksi yang besar dan efisien (Hasibuan,1993 dan 1995). Konsentrasi industri yang timbul karena kolusi dan fasilitas dampaknya akan merugikan masyarakat Indonesia sebagai konsumen, yang harus membayar harga yang mahal atas suatu produk. Dalam jangka panjang hal ini 38
juga akan merugikan ekonomi nasional karena daya saing industri yang makin rendah, dan kemungkinan runtuh, sehingga pasar domestik jatuh ke tangan produsen luar negeri. Konsentrasi karena sebab di atas akan menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian nasional. Pelaku industri akan menghindari kapasitas penuh untuk menekan biaya produksi, sekaligus mereka akan selalu membutuhkan perlindungan pemerintah terhadap pesaing dari luar dan sangat rendah kemampuan ekspornya. Konsentrasi industri yang muncul karena kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut perlu diubah, yang diarahkan pada pembukaan peluang bagi pelaku industri domestik baru untuk terjun pada sektor- sektor tersebut. Namun, jika konsentrasi terjadi karena kolusi (kerja sama yang tidak fair), maka perlu dipikirkan sangsi yang tegas bagi pelakunya. Dalam hal ini produk-produk hukum seperti UU Anti Monopoli (anti persaingan yang tidak sehat) dan aturan main lainnya harus dijamin efektifitas penerapannya. Tentu saja termasuk perlunyapengoptimalan fungsi institusi pengatur dan pengawas sistem dan struktur persaingan usaha seperti halnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. E. MENGHADAPI PERSOALAN DUALISME EKONOMI Teori dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke yang menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat "superior", sedangkan yang lainnya bersifat "inferior", seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat (Hudiyanto, 2002). Mengacu pada pengertian tersebut, kiranya tidak sulit mengamati bekerjanya dualisme ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud karena perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan nampak sebagai perbedaan konsep 39
nilai yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi. Di desa-desa (pedalaman) dan di sebagian masyarakat kota yang masih menganut kolektivisme banyak dijumpai tradisi yang memunculkan sistem ekonomi tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, "sambatan" (kerja bakti), "nyumbang", dan sistem pertukaran lokal (sebagian subsisten), yang masih berkembang dan keuangan modern makin berkembang pesat. Di sisi lain, perkembangan sektor ekonomi formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja, yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur ekonomi nasional pun perbedaan (konfigurasi) antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. Masing-masing menganut sistem nilai yang berebda, yang memunculkan perbedaan sistem ekonomi yang terbentuk. Derajat hubungan (ketergantungan) antara kedua sistem (pelaku) umumnya terjadi dalam pola yang tidak seimbang. (falsafah), ideologi, dan sosial-budaya, meskipun sistem-sistem produksi Dalam hal ini, sistem (pelaku) ekonomi superior (dominan) cenderung mensubordinasi sistem (pelaku) ekonomi inferior karena kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai pelaku ekonomi di sektor modern tersebut. Namun, tetap saja ada resistensi dari pelaku ekonomi tradisional di perdesaan yang berupaya mengembangkan tatanan sosial-ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem sosial-budaya mereka. Teori dualisme ekonomi dalam konteks Indonesia saat ini membantu untuk menganalisis dialektik hubungan ekonomi antar pelaku ekonomi. Dalam perkembangannya, antara dua lagi dapat keadaan berdampingan sistem satu tersubordinasi oleh sistem yang dominan. Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualisme yang timpang, pengaruh kebijakan ekonomi dapat berbeda (trade-off), sehingga dibutuhkan yang kontras tersebut tidak secara sejajar, melainkan 40
kebijakan afirmatif (pemihakan) kepada pelaku ekonomi yang kecil, rentan, dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain sacara makro-deduktif cenderung selalu menguntungkan (makin memakmurkan) pelaku ekonomi besar (sektor modern), yang membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat yang umumnya bergerak di sektor informal, pertanian, dan di wilayah perdesaan. F. MENERAPKAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN Sistem ekonomi campuran merupakan koreksi terhadap keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme yang terbukti tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Sejak runtuhnya sistem sosialisme yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, paham ekonomi yang makin dominan hanyalah kapitalisme dengan segala varian dan penyesuaiannya, yang dikenal sebagai sistem ekonomi campuran. Negara-negara penganut kapitalisme seperti halnya negara Eropa dan Amerika sudah menerapkan sistem ini, yang kemudian populer dengan sebutan Negara Kesejahteraan (Welfare State), atau lebih khusus di Jerman diistilahkan dengan Ekonomi Pasar Sosial (Social Market Economy). Secara teoritik, Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, meskipun karena besarnya pengaruh pihak asing seringkali memaksa pemerintah menerapkan paham-paham kapitalis-neoliberal dalam kebijakan ekonominya. Emil Salim mengamati penerapan sistem ekonomi di Indonesia seperti ayun pendulum yang di kedua ujungnya adalah sistem kapitalisme dan sosialisme. Orde Lama dengan sistem ekonomi terpimpinnya cenderung mensifati sistem sosialisme, sedangkan Orde Baru dengan pembangunanisme-nya menunjukkan ciri penerapan sistem kapitalisme, yang sering disebut dengan "kapitalisme negara", "kapitalisme malu- malu", dan "kapitalisme perkoncaan". Arahan bagi sistem ekonomi campuran, yang sebenarnya harus diartikan sebagai "bukan kapitalisme dan bukan sosialisme", termaktub di dalam pasal -pasal ekonomi UUD 1945. Amanat konstitusi ini jelas bahwa 41
negara berperanan vital dalam perekonomian terutama dalam menyediakan pekerjaan, penghidupan yang layak, menguasai SDA dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Di sisi lain, swasta diberi peranan besar dalam aktivitas perekonomian nasional. Arus liberalisasi ekonomi global makin melemahkan eksistensi penerapan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Liberalisasi investasi (1967) dan perbankan (pakto 1988), liberalisasi perdagangan, amandemen UUD 1945 yang memunculkan UU Sumber Daya Air dan RUU Migas, dan privatisasi BUMN menjadi tonggak-tonggak sejarah makin liberal-nya ekonomi Indonesia, bahkan lebih liberal dari negara Barat sekalipun. Masih diberlakukannya kebijakan subsidi yang menunjukkan intervensi negara terhadap pasar memang dapat mensifati sistem ekonomi campuran. Namun, desakan-desakan kuat dari negara-negara maju (yang tidak sportif) untuk menghilangkan kebijakan proteksi tersebut makin melemahkan penerapan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Negara maju (khususnya AS) cenderung menerapkan sistem ganda, di mana untuk internal negaranya berlaku sistem welfare state, memaksakan agenda neoliberalisme, yang menjadi landasan sistem ekonomi kapitalis- neoliberal. Upaya merumuskan sistem ekonomi yang tepat bagi bangsa Indonesia perlu dikembangkan. Sistem ekonomi ini harus mengacu pada sistem nilai, falsafah, dan sesuai dengan sistem sosial-budaya masyarakat Indonesia. Pengenalan sistem ekonomi campuran saja tidak cukup karena bisa jadi justru sifat-sifat jelek dari kedua sistem (kapitalis dan sosialis) yang diterapkan. Saat ini paham kapitalis- neoliberal begitu dominan dalam kebijakan ekonomi dan pendidikan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila (yang dimotori Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM), sebagai sistem ekonomi yang khas dan berjati-diri Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi modern, tanpa meninggalkan norma-norma (agama, adat, dan budaya) dan mengabaikan strategisnya peranan ekonomi rakyat dalam perekonomian Indonesia. 42
BAB 3 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Sebenarnya belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat. A. PERLUNYA STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan Untuk pertumbuhan meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti perlu juga cara meningkakan laju pembentukan meningkatakan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi. Untuk negara Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah. Akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan "lingkaran setan kemiskinan". Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu pembangunan yang terencana. Ada dua (2) cara untuk memotong lingkaran setan tersebut: laju ekonomi. modal dengan 43
1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut " Industrialisasi yang diproteksi". 2. Dengan cara menghimpun tabungan wajib Industrialisasi dengan yang " disebut kemampuan sendiri.". Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut adalah : dan memperkuat a. Untuk memperbaiki mekanisme pasar. b. Untuk mengurangi pengangguran. Jadi singkat kata bahwa perencanan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB dan Negara Indonesia (khususnya). Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatakan kesempatan kerja dan untuk pmbangunan secara keseluruhan. Perencanaan Ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pemerintahan untuk serta mengendalikan mempengaruhi, perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, Konsumsi, Investasi, Tabungan dan lain-lain). Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa mencakup keseluruhan (komprehensif) maupun secara parsial (sebagian). ketimpangan distribusi pendapatan mengarahkan B. PROSES PERENCANAAN EKONOMI Proses perencanaan ekonomi melalui beberapa tahap dan masing-masing tahap tersebut sudah ditentukan dahulu apa yang ingin dicapai pada setiap tahap tersebut. Tahap- tahap tersebut adalah: 1. Menetapkan ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, di antaranya: untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya. tujuan yang 44
2. Mengukur sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih dan lain-lain. ketersediaan 3. Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti : jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat- pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang: kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi dan lain-lain. 4. Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. keberhasilan suatu KEBERHASILAN perencanaan SUATU biasanya 3. Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti : jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat- pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang: kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi dan lain-lain. 4. Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. keberhasilan suatu KEBERHASILAN perencanaan SUATU biasanya a. Komisi perencanaan Sebagai badan pelaksana perencanaan yang terorganisir dengan tepat. b. Data Statistik Perencanaan yang baik membutuhkan potensi analisis sumberdaya yang dimiliki, beserta kekurangannya. c. Tujuan Perencanaan harus menetapkan tujuan yang yang menyeluruh tentang hendak dicapai. d. Penetapan sasaran dan prioritas Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai suatu tujuan dibuat secara makro dan sektoral. e. Mobilisasi ditetapkan sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. f. Keseimbangan dalam perencanaan Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Sumberdaya perencanaan Dalam adanya pembiayaan oleh pemerintah 45
g. Sistem Administrasi yang Efisien Administrasi yang baik dan efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. h. Kebijakan pembangunan yang tepat Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi rencana pembangunan dan untuk berhasilnya menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanannya. i. Administrasi yang ekonomis Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintah. dalam j. Dasar pendidikan Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. pendidikan yang k. Teori konsumsi. Salah satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. l. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. masyarakat. Dukungan D. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA merencanakan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita mencermati beberapa dokumen yang selama ini dijadikan landasan/rujukan strategi dan kebijakannya. Dalam GBHN termuat tentang Pola Umun dan Pola Dasar Jangka Panjang, yang sasaran utamanya adalah "terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri berdasarkan dan menuju masyarakat rencana titik berat Pancasila". penbangunan jangka panjang tersebut adalah "pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran untuk mencapai Untuk pembangunan makmur adil Sedangkan dalam 46
keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat". tujuan sasaran pembangunan tersebut sebetulnya sangat abstrak, sehingga tidak mudah untuk menguji apakah sasaran tersebut sudah dengan terpenuhi menggunakan berbagai indikator pembangunan ekonomi yang umum digunakan, terlihat adanya keberhasilan pembangunan yang signifikan dalam bidang ekonomi, misalnya: Kalau kita mencermati dan atau Namun belum. demikian 1. Laju pertumbuhan ekonomi selama PJP I rata-rata 6,8% per tahun. 2. Penduduk miskin berkurang, dari 40,1% awal orde baru menjadi 13,73% tahun 1993. 3. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke dominasi industri. 4. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 49,3% (tahun 1969) menjadi hanya 18,5% (tahun 1993). 5. Kontribusi sektor industri meningkat dari 9,26% menjadi 22,3% untuk kurun waktu yang sama. luar negeri meningkat pesat, ekspor meningkat 42 kali lipat dan impor meningkat 3 kali selama PJP I tersebut. Selain indikator tersebut, masih banyak indikator lain yang yaitu; sebagai pengendalian inflasi, konsumsi energi, cadangan devisa, investasi dan lain-lain. Yang kesemuanya itu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik. Namun demikian memang tidak semuanya berhasil seperti yang kita harapkan, karena masih ada beberapa kondisi yang kurang berhasil yaitu: 6. Perdagangan bisa dipakai gambaran a. Kesenjangan pendapatan antar masyarakat masih tinggi. b. Hutang luar negeri meningkat. c. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem d. Pemborosan anggaran dan korupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan sebagainya. 47
Berbagai penyakit ekonomi tersebut tidak bisa dihilangkan/dikendalikan, yang akhirnya memberi kontribusi pada runtuhnya kekuasaan orde baru (1998) dengan meninggalkan situasi ekonomi yang dilanda krisis, yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya pulih. Dalam pemerintahan sekarang, sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dilakukan, dokumen pembangunan pun berubah. Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang No Perencanaan Pembangunan 25/2004 Nasional, yang terlihatvdalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat untuk periode 20 tahun ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. tentang Sistem Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin meningkat dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Pada bagian lain dikemukakan dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga dalam mutlak diperlukan suatu kemampuan menghadapi persaingan global yang makin ketat. Sedangkan arah pembangunan jangka panjang (2005-2025) Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005 -2025. bangsa Visinya adalah : "Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Sedangkan Misinya adalah : 1. Mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Visi dan Misi ini memang sejalan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka 48
disusun sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut: a. Terbangunya struktur perekonomian yang kokoh dimana luas) dan (dalam pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi. pertanian arti global menjadi motor b. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitas US $ 6.000, dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 5 persen c. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Jika kita melihat visi dan misi pembangunan di atas, maka tidak ada yang perlu dipertanyakan sepanjang visi- misi tersebut betul-betul menjadi acuan kebijakan dan aksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang menjadi permasalahan adalah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ada prakondisi yang harus dicapai lebih dulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance). Sepanjang prakondisi tersebut belum disiapkan, akan sangat sulit bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita luhur pembangunan tersebut. Dan sayangnya lagi di Indonesia, jika dilihat dari berbagai indikator yang ada, hal tersebut masih jauh dari harapan. Masalah pemerintahan yang bersih yang menjadi salah satu tema gerakan reformasi, ternyata masih dalam angan- angan. Berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas dalam birokrasi, legislatif, maupun dalam kekuasaan yudikatif. Riset-riset internasional menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masuk dalam jajaran atas, baik level Asia maupun dunia. Saat ini praktik-praktik korupsi 49
masih terus berlanjut, praktik tersebut terjadi dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah-daerah, BUMN-BUMN, DPR dan DPRD, Badan-Badan Yudikatif serta lembaga- lembaga non departemen yang dibentuk oleh pemerintah. Bahkan ada sinyalemen terjadinya korupsi pada lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara. Hanya saja tidak mudah membawa kasus tersebut sampai ke lembaga peradilan karena sulitnya mencari bukti kaus tersebut, di samping adanya "permainan" di lembaga peradilan itu sendiri. Akibatnya masyarakat juga ragu-ragu untuk memunculkan kasus korupsi yang diketahuinya karena khawatir justru menjadi bumerang bagi dirinya. Sinyalemen korupsi di bidang perpajakan, misalnya sudah diketahui secara luas, namun ketika ada yang meraba- raba dengan menunjukkan estimasi angka-angka korupsi di sektor tersebut, ia harus berhadapan dengan somasi dari Dirjen Pajak sehingga harus meminta maaf secara terbuka karena tidak mempunyai data konkrit tentang manipulasi dana pajak tersebut. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka sulit bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Saat ini terdapat kesan yang cukup kuat bahwa puncak pemerintahan mempunyai "political will", untuk memberantas korupsi. Namun demikian langkah untuk itu ternyata tidak mudah. Jejaring korupsi yang sudah merasuk di setiap lini birokrasi, legislatif dan yudikatif dan juga BUMN-BUMN membuat upaya itu berhadapan dengan resistensi yang menumpulkan kebijakan-kebijakan anti korupsi tersebut. Tali-temali korupsi yang melibatkan antara oknum berbagai institusi (sehingga dilukiskan oleh seorang ustadz sebagai "korupsi berjamaah") juga menyulitkan pemberantasanya, karena adanya keinginan melindungi korp atau karena bisa mengancam stabilitas pemerintahan. Pemeriksaan kasus Korupsi di KPU misalnya, disinyalir terkait dengan oknum- oknumdi DPR, BPK, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, Rekanan-rekanan bisnisnya dan mungkin akan 50
memunculkan oknum dari institusi lainnya. Sasaran pokok dalam arah pembangunan jangka panjang, yang menjadi catatan pokok yang harus diperhatikan adalah masih konservatifnya pemerintah dalam menetapkan target jumlah penduduk miskin di tanah air dan menyatakan "jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen" merupakan target yang menyiratkan masih belum adanya kesungguhan dan keberanian untuk menghapuskan atau paling tidak meminimumkan kemiskinan absolut di tanah air. Berkaitan dengan struktur perekonomian yang kokoh, seharusnya lebih ditekankan tentang sasaran untuk mengembangkan ekonomi rakyat yaitu melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional. lagi Ekonomi (sebagian besar) rakyat Indonesia sejauh ini masih memberikan kontribusi relatif kecil dalam output nasional, deminkian pula pangsa pasar yang dikuasainya. Namun demikian dari sisi jumlah pelakunya atau unit usaha serta penyerapan tenaga kerjanya, ternyata sangat dominan dibanding ekonomi usaha besar dan konglomerat. Peran penting lain dari ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia, bisa dipecahkan dengan pola yang padat tenaga kerja, karena bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja., sehingga bisa memecahkan masalah pengangguran. investasi E. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah : 1. Strategi Pertumbuhan Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi keberhasilan kriteria utama pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah bagi pengukuran 51
(trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan. Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah : a. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana seimbang, menanamkannya secara menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. pendapat bahwa ketimpangan b. bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickel-down-effect) pendistribusian kembali. c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidak merataan hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. 2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada "diatas" (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara- negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, baru yang muncul pemerataan ini adalah 52
kemiskinan struktural dan kepincangan sosial. Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu. seperti halnya melalui 3. Strategi ketergantungan Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Teori ketergantungan menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negra Amerika Latin. Yang menarik dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang. Inti dari strategi ketergantungan adalah : a. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lain. b. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan Teori ketergantungan terse memang cukup relevan namun sayangnya terhadap semacam sudah untuk kurangnya kenyataan membangun (Self masyarakat Development). menjadi dari dalih usaha sendiri Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungandari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih ingin terbebas dari kemiskinan 53
mencintai produk nasional. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan ".teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari 61 kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gampang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja" 4. Strategi yang Berwawasan Ruang Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu "back-wash effects" dan "spread effects" ."Back-wash Effects" adalah kurang maju dan kurang miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall. Sedangkan "spread effects" (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalh jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin. mampunya daerah-daerah Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/penggaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back- wash-effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang. tercapai, 54
5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok Sasaran dari strategi ini dalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya di kembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs : A One World Problem.ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya. Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, 6. Strategi Pembangungan Ekonomi di Indonesia Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni : a. Periode sebelum Orde baru, dibagi dalam : 1. Periode 1945-1950 a) Perencanaan Hatta (1947) b) Rencana Kasimo, Plan Produksi Tiga Tahun RI 1948-1950 c) Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950-1951 Catatan: 1) Periode 1945-1950 ini pada dasarnya masih merupakan periode revousi, yaitu dalam situasi mempertahankan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 2) Periode 1945-1950, di Indonesia memberlakukan 2 UUD, yakni: kemerdekaan 1. UUD 1945, yang berlaku dari Agustus 1945-Desember 1949 55
56 2. Konstitusi RIS, yang berlaku dari Desember 1949-Agustus 1950 Strategi: 1. Meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara: a. Memperbaharui tenaga produktif b. Jalan dengan industrilisasi tetap mendasarkan diri sebagai negara agraris Kebijaksanaan yang mendukung: a. Kebutuhan negara lain akan produk Indonesia masih tinggi, khususnya barang-barang pertanian sebagai bahan baku industri b. Barang sintetis belumlah dominan c. harga barang mengalami kenaikan ekspor Indonesia sewaktu d. luar negeri, baik modal asing, merupakan pinjaman yang dianjurkan Kebijaksanaan yang menghambat: a. Perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat perekonomian penjajahan (Belanda dan Jepang) ke perekonomian kemerdekaan masa peralihan dari b. Inflasi yang diakibatkan oleh tindakan Belanda yang tetap menginginkan Indonesia sebagai negara jajahannya, serta defisit APB c. Sangat tergantung pada fluktuasi tingkat harga barang ekspor Indonesia di pasar Internasional d. Kabinet yang silih berganti sebagai akibat situasi politik yang belum stabil (agresi Belanda tahun 1947 dan 1948) sehingga tidak ada kebijaksanaan ekonomi yang berkesinambungan e. Terbatasnya dana saat itu f. Rencana yang belum/ tidak dijabarkan dalam langkah- langkah yang konkret misalnya dalam bentuk alokasi dana g. Perhatian pemerintahan masih ditekankan pada mempertahankan kemerdekaan dari serangan/ agresi dari luar h. Rencana yang dibuat belum memiliki dasar politis
2. Periode 1951-1955 Perencanaan urgensi perekonomian (1951) yang diusukan oleh Sumitro Djojohadikusumo Catatan: 1. Periode periode Kemerdekaan pemantapan Indonesia telah diakui secara Internasional tetapi Irian Barat masih belum diserahkan Belanda 2. Pada priode ini Indonesia memberlakukan UUDS dari 15 Agustus 1950-5 Juli 1959 yang pada rapuhnya dasarnya menggambarkan persatuan di antara bangsa Indonesia sendiri 1951-1955 merupakan kemerdekaan. 3. Rencana pembangunan Ekonomi ini hanya mencakupi waktu 1951 dan 1952 4. Dari tahun 1952-1955 tidak ada rencana oleh ekonomi disusun yang pembangunan pemerintah Strategi: 1. Peningkatan nilai kemakmuran masyarakat dengan cara: a. Mendorong berkembangnya industri-industri kecil b. Meningkatkan badan-badan organisasi koperasi organisasi dan perkumpulan- perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menengah c. Mendorong berkembangnya industri berat yang akan menjadi unsur-unsur penyokong yang memudahkan dan memperkuat kemajuan perindustrian dalam negeri di daerah-daerah d. Peranan pemerintah diharapkan dominan dalam ini Yang mendukung: Perang Korea pada tahun 1951 yang mengakibatkan penerimaan Indonesia meningkat sehingga relatif ada dana (dikenal dengan istilah Korea-Boom) kemajuan dan memperkuat pelaksanaan rencana 57
Yang menghambat: a. Inflasi yang tidak dapat lagi dikendalikan sebagai akibat defisit anggaran yang semakin meningkat b. Penggunaan surplus perdagangan yang tidak terarah c. Kebijaksanaan keuangan yang tidak mendorong berkembangnya investasi d. Kabinet masih silih berganti yang mengakibatkan tidak adanya rencana/ program yang berkesinambungan e. Sifat rencana yang sangat pendek (hanya 2 tahun) tidak mempunyai dasar politis (tidak ada dan persetujuan DPR) 3. Periode 1956-1960 Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (RTLP) 1956- 1960 Catatan: a. Dalam periode ini kabinet masih silih berganti b. Sengketa Irian Barat yang semakin meningkat yang mengakibatkan dinasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda c. Perkembangan politik di negeri semakin panas yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berkembang ke arah yang tidak menentu. Strategi: a. Meningkatkan masyarakat mengalokasikan dana tahunan sebagai berikut: 1. Untuk pendapatan pertanian, kehutanan ....13% peternakan, perikanan, dengan dan 2. Untuk pengairan dan proyek-proyek multipurpose ...25% 3. Untuk alat-alat perhubungan ...25% 4. Pertambangan an industri ...25% 5. Untuk sosial urusan peumahan, dsb.)...12% (pengajaran, kesehatan, Yang mendukung: Secara politis RUU tentang RLTP ini telah disetujui oeh DPR Yang menghambat: 58
a. Dalam pelaksanaan ternyata garis-garis besar rencana itu perlu diubah, baik dalam target maupun dalam pembiayaan yang b. Rencana disusun tidak/ kurang memperhatikan potensi yang ada c. Inflasi yang semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit APBN yang semakin besar d. Pendapatan pemerintah dari ekspor sangat menurun sebagai akibat dari resesi ekonomi yang dialami AS dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan permulaan 1958 e. Terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai manifestasi ketengan antara pusat dan daerah, dengan perkataan lain stabilitas politik tidak ada f. Kemampuan adaministratif untuk menjamin pelaksanaan rencana masih sangat rendah 4. Periode 1961-1965 Perencanaan Pembangunan Nasioanl Semesta Berencana 1961-1965 Catatan: 1. Periode ini diwarnai oleh perkembangan politik yang semakin panas (pembebasan Irian Barat, anti Malaysia dan juga konflik antar partai politik). 2. Rencana ini terpaksa dihentikan di tengah jalan sebagai akibat adanya pemberontakan PKI tahun 1965 (Aksi G.30.S.PKI) Yang mendukung: - Ada niat untuk membangun dengan suatu rencana yang jelas yang juga diikuti dengan kebijaksanaan- kebijaksanaan tertentu Yang menghambat: a. Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim dianut, yang antara lain tidak mempertimbangkan dana untuk membiayainya b. Defisit anggaran yang semakin meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi tahun 1965 (650% 59
/tahun) telah merusak sendi- sendi perekonomian secara menyeluruh c. Peraturan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten d. Stabilitas politik tidak ada, bahkan terjadi pemberontakan PKI tahun 1965 e. Tenaga pendukung (administrasi) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana masih sangat lemah bahkan semakin diperlemah karena adanya inflasi yang tidak terkendali f. Rencana ini pada dasarnya hanya untuk mendinginkan situasi politik yang sedang panas b. Periode setelah Orde baru Periode setelah Orde baru, dibagi dalam : 1. Periode 1966 s/d 1958 Periode 1966-1969 adalah periode stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi Catatan: - Dengan pemberontakan PKI tahun 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana praktis tidak berlaku lagi - Setelah pemberontakan PKI ditumpas, lahirlah masa Orde Baru - UU Perbankan tahun 1968 diberlakukan - Kebijaksanaan yang 3 mmengambil bidang langkah- langkah keuangan negara, moneter dan perdagangan yang berkisar pada: 1. Penertiban keuangan negara yang serba sulit pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan 2. Memberikan Oktober 1966 di dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem jatah yang tidak wajar dan oleh peraturan berbelit-belit yang mematikan inisiatif rakyat/ masyarakat kebebasan kepada - Kebijaksanaan ini berintikan bertujuan membendung laju inflasi 60
Strategi: - Meningkatkan kemakmuran rakyat/ masyarakat (GNP) bidang dengan memperbaharui ekonomi keuangan dan pembangunan dengan cara: 1. Penilaian kembali daripada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan agar diperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai 2. Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 3. Stabilisasi dan rehabilitasi yang mencakup (jangka kebijakan dalam pendek) 4. Pengendalian inflasi 5. Pencukupan kebutuhan pangan 6. Rehabilitasi prasarana ekonomi 7. Peningkatan kegiatan ekspor 8. Pencukupan kebutuhan sandang - Pembangunan yang terencana dan konsisten (jangka panjang) yang skala prioritasnya adalah: Bidang pertanian, Bidang prasarana dan Bidang industri Yang mendukung: - Program ini dilandasi ketetapan MPRS sehingga mempunyai nilai politis - Dalam rencana ini dirumuskan secara tajam adanya skala prioritas nasional yakni bidang ekonomi - Skala prioritas dalam bidang ekonomi juga menegaskan adanya patokan utama yakni dilaksanakannya proyek- proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan bagi keperluan rakyat banyak - Dalam operasionalnya, dibedakan dengan jelas antara stabilisasi danrehabilitasi dengan program program pembangunan - Dibedakannya antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi - Diberlakukannya kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang konsisten disertai dengan penertiban keuangan pemerintah melalui kebijaksanaan APBN yang seimbang - Kebijaksanaan dalam bidang ekonomi tersebut adalah: 1. Peraturan-peraturan 3 Oktober 1966 61
2. Peraturan bulan Februari 1967 3. Peraturan 28 Juli 1967 - Kehidupan politik yang relatif stabil Yang menghambat: - Harga barang-barang ekspor Indonesia di pasaran Internasional menurun. Dan juga merosotnya hasil produksi barang-barang ekspor, menurunnya mutu kekurangan serta peralatannya, keadaan infrastruktur yang menghambat jalannya ekspor bahan-bahan baku/ penolong - Aspek administrasi yang belum menunjang - Mulai dikembangkannya secara relatif cepat barang- barang sintetis di negara maju sehingga mengurangi permintaan produk Indonesia - Peranan sektor pertanian yang masih tinggi 2. Periode Repelita I : 1969/70 - 1973/74 Catatan: - Dalam Repelita I sasaran utama yang hendak dicapai adalah meningkatkan produksi nasional dengan tetap mempertahankan stabilisasi - Kebijaksanaan industri dilakukan sebagai industri pengganti barang-barang impor (yang perlu diproteksi) yang pada dasarnya merupakan benih ekonomi biaya tinggi pemerintah kekurangan memberlakukan kebijaksanaan pinjaman luar negeri dan mengundang modal asing - Untuk mengatasi dana - Kebijaksanaan ekonomi yang menonjol dalam Repelita I adalah: - Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970 - Pada tanggal 23 AGUSTUS 1971 pemerintah mengubah kurs rupiah dari Rp 378,- menjadi Rp 415,- untuk US $ 1 - Pertumbuhan ekonomi periode 1970 s/d 1975 adalah +/- 6,5% Landasan: - TAP MPRS XXIII/MPRS/1966 71 62
Strategi: - Meningkatkan (GNP) dengan tetap menjaga stabilisasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan meningkatkan investasi di sektor yang (pertanian, prasarana, industri). Sasarannya adalah perombakan struktural perekonomian Indonesia Yang mendukung: - Tingkat inflasi sudah dapat dikendalikan dan disiplin penggunaan keuangan pemerintah semakin mantap yang nampak dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Dengan perkataan lain perekonomian nasional sudah semakin stabil diprioritaskan - Pemberlakuan kebijaksanaan baru pemerintah di bidang perdagangan, ekspor-impor dan devisa yang dituangkan dalam PP R.I. No. 16 tahun 1970 - Dialokasikannya dana pembangunan pedesaan pembangunan daerah pada umumnya dalam pada APBN khususnya untuk dan - APBN tetap dipertahankan seimbang - PMDN dan PMA yang semakin meningkat - Situasi politik yang semakin stabil - Repelita memiliki dasar politis yang kuat yaitu berpedoman pada TAP MPR - Segi administrasi dan kelembagaan yang mulai berkembang (berfungsi) Yang menghambat: - Dalam perekonomian yang semakin terbuka, Indonesia fluktuasi perekonomian semakin dipengaruhi oleh Indonesia - Daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, kurang mendukung berkembangnya industrilisasi, khususnya pengganti barang-barang impor - Semakin kesenjangan pendapatan antar golongan dan juga antar daerah, karena investasi yang dilakukan ternyata padat modal dan terpusat di daerah-daerah tertentu (khususnya kota- kota besar seperti Jakarta, Surabaya dll) dirasakannya perbedaan/ - Krisis moneter dunia - Pengawasan pembangunan yang masih lama 63
3. Periode Repelita II : 1974/75 - 1978/79 Catatan: - Pada periode ini harga minyak bumi meningkat pesat sehingga meningkatkan dana pembangunan - Devaluasi Rupiah tanggal 15 Nopember 1978, dari Rp 415,-/US $ 1,- menjadi Rp 625,-/US $ 1,- - Target pertumbuhan yang hendak dicapai 7,5% - Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah pembangunan - Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya - Krisis beras akibat kemarau panjang - Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah pembangunan - Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya - Krisis beras akibat kemarau panjang Landasan: - GBHN 1973 Strategi: - Meningkatkan (GNP) dengan sasaran: - Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat - Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk rakyat banyak - Keadaan prasarana yang semakin meluas dan sempurna - Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata - Memperluas kesempatan kerja Yang mendukung: - Stabilisasi ekonomi tetap dipertahankan yaitu dengan tetap mempertahankan APBN yang seimbang - Harga minyak bumi yang meningkat pesat - Situasi politik yang relatif stabil Yang menghambat: - Peranan semakin menghambat pasrtisipasi rakyat/ masyarakat pemerintah yang dominan, - Perekonomian Internasional yang mulai dihinggapi yang mengakibatkan menurunnya penerimaan krisis 64
ekspor di luar minyak. Di pihak lain kebutuhan devisa untuk impor meningkat. 4. Periode Repelita III : 1979/80 - 1983/84 Catatan: - Repelita III memberikan perhatian yang lebih mendalam pada peningkatan kessejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi lainnya, dan kebutuhan transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya - Target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 6,5% - Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 mulai diberlakukan. Sementara itu masalah"deregulasi" dan "debirokratisasi" muncul secara mencolok pangan pokok - Mulai 1 Januari 1984 diberlakukan UU Pajak yang baru - - Devaluasi Rupiah tanggal 31 Maret 1983 dari Rp 625,- Indonesia mulai swasembada beras menjadi Rp 970,- per US $ 1,- - Pemberlakuan Keputusan Presiden No. 10/1980 tentang sentralisasi pengadaan keperluan pemerintah Inpres No. 51/1984 - Landasan: - Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 - TAP MPR No. IV/MPR/1978 (GBHN) - TAP MPR No. VII/MPR/78 - Keputusan Presiden T.I. No. 59/M tahun 1978 Strategi: - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi: - Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat - Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi - Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Asas pemerataan tampil sangat tajam dalam Repelita III yaitu 65
dengan dituangkannya 8 mendukung: jalur pemerataan Yang - Sasaran yang ingin dicapai diikuti oleh kebijaksanaan pada bidangnya yang konsisten - Tingkat inflasi dapat dikendalikan - Situasi ekonomi pada umumnya sudah lebih baik sehingga memungkinkan pertumbuhan, khususnya sektor informal Yang menghambat: - Gejala ekonomi dunia yang belum juga mereda - Harga minyak bumi yang mulai mengendor sehingga sangat mengurangi penerimaan pemerintah 5. Periode Repelita IV : 1984/85 - 1988/89 Catatan: - Sasaran pertunbuhan dalam Repelita IV adalah 5% - Dalam bidang politik diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik serta organisasi kemasyarakatan lainnya demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan - Deregulasi merupakan kebijaksanaan yang menyolok dalam kurun waktu Repelita IV debirokratisasi - Diumumkan devaluasi pada tanggal 12 September 1986 kebijaksanaan- kebijaksanaan lainnya yang menunjang kebijaksanaan devaluasi yang diikuti dengan - Pemberlakuan Inpres No. 4/1985 tangga 4 April 1985 upaya mengenai penggunaan meniadakan ekonomi biaya tingkat tinggi SGS sebagai - Pengaktifan kembali penggunaan instrumen moneter berupa fasilitas diskonto ulang, sertifikat BI, surat berharga pasar uang - APBN 1986/1987 volumenya secara absolut menurun dari APBN tahun sebelumnya - Rephasing investasi-investasi besar 66
- Pemberlakuan untuk 6 meningkatkan daya kompetisi ekspor non-migas dan menarik penanaman modal Paket Mei 1986 - Pemberlakuan keputusan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987 yang pada dasarnya untuk sebagian meniadakan adanya importir tertunjuk - Pembayaran utang luar negeri melampaui DSR - Pemberlakuan kebijaksanaan 25 Oktoer 1986 dan 15 Januari 1987 - Terjadi "mini krisis" pada September 1984 dan pembelian cadangan devisa Desember 1986, terakhir ini diatasi dengan "gebrakan Sumarlin" Landasan: - Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 - TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN - TAP MPR No. /1983 mengenai pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional - Keputusan Presiden No. 7/1979 tentang Repelita III - Keputusan Presiden No. 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembangunan IV Strategi: - Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita selanjutnya. Sejalan dengan itu pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain akan semakin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi 67
Yang mendukung: - Ekspor barang non-migas dapat meningkat. Bahkan pada tahun terakhir Repelita IV telah dapat melampaui nilai ekspor minyak bumi - Penerimaan dalam negeri meningkat khususnya setelah diberlakukannya UU Perpajakan 1 Januari 1984 - Dilanjutkan dan dikembangkannya pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK) - Tetap dipertahankan APBN yang seimbang, serta inflasi tetap dapat terkendali - Kegiatan investasi tetap berjalan Yang menghambat: - Sumber penerimaan dari minyak bumi menurun sangat tajam - Proteksi yang diberlakukan oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat yang merupakan pasar barang ekspor Indonesia terbesar - Perekonomian menentu Internasioanl yang masih belum - Menurunnya nilai dolar tehadap mata uang asing lainnya sehingga melipatgandakan utang Indonesia. 6. Periode Repelita V : 1989/90 - 1993/94 c. Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016 Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan reformasi ekonomi di sebuah negara biasanya sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi sejumlah faktor seperti ekonomi maupun politik. perekonomian, serta mendorong 68
1. Periode Awal Pemulihan Krisis (1997-2001) Krisis finansial yang melanda Asia pada 1997 menyebabkan kontraksi pada perekonomian Indonesia sebesar 13%, serta depresiasi masif pada nilai tukar lanjut dari krisis, Indonesia rupiah. Sebagai mendapatkan pinjaman dari memutuskan untuk International Monetary Fund (IMF). Program IMF dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) yang pertama pada akhir Oktober 1997, yang berlanjut hingga Desember 2003. Dalam periode ini, empat presiden yang berbeda mengimplementasikan sejumlah program reformasi ekonomi dengan hasil yang beragam. Reformasi ekonomi pada periode setelah krisis ini lebih banyak didorong oleh program reformasi yang ditentukan IMF sebagai persyaratan untuk menerima bantuan. IMF mensyaratkan agenda reformasi struktural, stabilisasi serta makroekonomi serta perbaikan kesehatan sistem finansial. juga mencakup penghapusan monopoli cengkeh, serta penghapusan segala bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi, seperti proyek mobil nasional Timor dan industri pesawat terbang. Sejumlah langkah reformasi tersebut sempat menghadapi tantangan besar, karena melibatkan orang- orang yang dekat dengan Presiden Soeharto. Namun, langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai usaha memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintahan. Pada Mei 1998, Soeharto mundur sebagai Presiden dan digantikan oleh Habibie. Pada bulan Juli 1998, persetujuan untuk program bantuan IMF yang baru disetujui, dan kali ini melibatkan strategi serta program restrukturisasi perbankan yang lebih luas. Namun, pada periode Habibie, terdapat skandal Bank Bali. tindak sejumlah langkah ke arah IMF antara Persyaratan lain restrukturisasi korporasi Pemerintah menolak mengumumkan hasil audit Bank Bali kepada publik, seperti diminta IMF, yang berakibat penghentian sementara program IMF pada 69
September 1999. 2 Program IMF sangat penting demi mendukung agenda ekonomi yang terstruktur, di tengah periode pemerintahan yang cenderung kacau dan sering berganti-ganti. Program tersebut juga mensyaratkan sejumlah reformasi yang diarahkan untuk memperkuat rangka menjamin kerangka transparansi, persaingan yang sehat, serta kerangka hukum dan regulasi yang lebih kuat. Termasuk dalam langkah tersebut adalah reformasi untuk menata ulang sistem kepailitan, serta pendirian Pengadilan Niaga. institusional dalam Inisiatif lainnya adalah penerbitan UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (hukum persaingan) pada Maret 1999, serta pemberian status yang diamanatkan melalui UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden pada Oktober 1999. Persetujuan ketiga dengan IMF pun ditandatangani pada Januari 2000 dan berlanjut hingga Desember 2002. Program baru ini melibatkan agenda jangka menengah yang terdiri dari empat aspek: kerangka makroekonomi jangka menengah, kebijakan restrukturisasi, menata ulang institusi perekonomian, serta memperbaiki manajemen sumber daya alam. Kerangka makroekonomi menjelaskan program pemulihan sembari mempertahankan stabilitas tingkat harga. Namun demikian, implementasi program ini cukup lambat, meskipun setelah melakukan beberapa kali reshuffle kabinet. independen Bank Indonesia Selanjutnya, Presiden Gus Dur terjerat oleh beberapa permasalahan governance, termasuk skandal Bulog yang menyebabkan turunnya beliau dari jabatannya. Akibatnya, pencairan pinjaman IMF menjadi tertunda. Penyebab lainnya adalah implementasi yang kurang baik dari langkah-langkah reformasi oleh tim ekonomi pemerintah pada saat itu, yang sebenarnya menentang keterlibatan IMF dalam pemulihan krisis. Pemerintahan Gus Dur menghadapi dua permasalahan reformasi utama dalam implementasi program 70
(Boediono, 2002). Pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas, dikarenakan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan status independen. Birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses reformasi ekonomi ke depan. Selain itu, desentralisasi (otonomi daerah) serta memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen juga membuat reformasi ekonomi pada periode ini kurang berjalan mulus. Meskipun memiliki peranan kunci dalam implementasi kebijakan pemulihan ekonomi (karena lemahnya tim ekonomi di kabinet pada waktu itu), Presiden Gus Dur kurang mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif di bidang ekonomi. Untuk menangani krisis, sejumlah institusi baru dibentuk, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Indonesia, serta Jakarta Initiative Task Force. Bersama Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN, "institusi krisis" ini bertanggung jawab dalam melakukan restrukturisasi kredit, yang merupakan salah satu langkah terpenting dalam pemulihan ekonomi. Akan tetapi, koordinasi antara institusi ini sangat lemah dan lebih banyak bersifat ad-hoc. Pada Juli 2001, posisi presiden Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kedua, kapasitas pemerintah Bank 2. Periode Megawati (2001-2004) Tim ekonomi kembali Presiden memperbaiki hubungan dengan IMF, yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbarui program bantuan IMF yang sempat dihentikan. Tim ekonomi Megawati cukup terbuka dan suportif dengan program IMF. Stabilitas politik pun berhasil kembali dibangun di bawah Megawati 71
pemerintahan Megawati. Akan tetapi, implementasi program reformasi ini berjalan cukup lambat, antara lain karena kurangnya kapasitas implementasi, sebuah masalah yang telah ada sejak pemerintahan Gus Dur. Sejak pertengahan 2002, mulai terbangun opini publik agar pemerintah tidak melanjutkan program bantuan IMF setelah selesai pada akhir 2003. Pada saat itu, hanya Indonesia satusatunya negara yang terkena krisis keuangan 1997-98, yang masih IMF. Pada Juli 2003, pemerintah menerima mengumumkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim antar- yang lembaga mempertimbangkan hal-hal seperti financing gap, yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan credibility gap, yang terkait dengan dampak negatif dari sentimen pasar, ketika program IMF berakhir. Keputusan untuk mengakhiri program bantuan IMF dipengaruhi oleh pemilihan umum yang mendekat, serta oleh sentimen nasionalistik yang tengah berkembang di dunia politik dan publik. bantuan yang menyusun exit strategy Pada 10 Desember 2003, pemerintah menanda tangani LOI terakhir dengan IMF. Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003 pemerintah menerbitkan "Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF", yang juga dikenal sebagai "White Paper". Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar. Secara umum, peranan penting dari paket kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kebijakan reformasi pemerintah, terutama dalam periode pemilu (Soesastro, 2004). Cakupan White Paper cukup beragam, dan bahkan menurut beberapa pengamat lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Akan tetapi, paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor swasta, juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonom setelah independen. Program pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi (karena bukan didikte oleh IMF atau asing), yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan 72
komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. a. Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia Pra- dan Pasca-IMF Pada tanggal 15 September 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF. Sejumlah elemen utama dalam paket kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menjaga stabilitas makroekonomi Fokus dari usaha ini adalah untuk mencapai kondisi fiskal yang sehat, serta mengurangi laju inflasi, dan menjaga persediaan cadangan devisa untuk kebutuhan jangka menengah. Kebijakan fiskal untuk mencapai target tersebut mencakup: a) Mengurangi defisit anggaran secara bertahap untuk mencapai posisi yang seimbang (balanced) pada 2005-2006; b) Mengurangi rasio utang pemerintah terhadap PDB ke posisi yang aman; c) Mereformasi dan melakukan modernisasi pada sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber pemasukan negara yang dapat diandalkan; d) Meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, dan e) Mengembangkan sistem pengelolaan utang yang efektif. 2) Restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan Mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam stabilisasi ekonomi serta mendukung pemulihan krisis, kebijakan dalam aspek ini difokuskan pada: a) Mendirikan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (financial safety net) melalui pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pendirian fasilitas pinjaman opsi terakhir (lender of last resort) di sistem Bank keuangan Jasa Keuangan; Indonesia, serta penguatan dengan pendirian Otoritas 73
b) Melanjutkan dan perbaikan kesehatan sektor perbankan, terutama bank milik negara, yang dilakukan di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan beberapa institusi lain; program restrukturisasi c) Memperketat pengawasan aktivitas pencucian uang; d) Memperbaiki serta kinerja pasar modal pengawasannya; e) Melakukan konsolidasi industri asuransi dan dana pensiun; f) Meningkatkan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan g) Mendukung pengembangan sistem akuntansi publik. 3) Meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta pada aspek ini dan bahwa tugas utama pemerintah dalam hal ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas sektor swasta melalui kebijakan yang baik serta lembaga pemerintah yang berfungsi efektif. Sejumlah inisiatif kebijakan kunci mencakup: a) Memperbaiki investasi kebijakan dan perdagangan melalui layanan satu atap, serta Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) untuk menangani persoalan inter-sektoral; b) Meningkatkan kepastian hukum dengan merevisi UU Kepailitan, serta mengharmonisasikan regulasi di tingkat regional dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi untuk kepentingan publik; c) Membangun dan memperbaiki infrastruktur di bidang listrik, transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air; d) Meningkatkan transparansi pelayanan publik; dan e) Meningkatkan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. 74
Pemerintahan dalam membangun stabilitas makroekonomi, antara lain karena pengembangan kelembagaan, Bank Indonesia dalam mengambil 5 kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan (di bawah UU No 17 tentang Keuangan Negara) untuk menerapkan disiplin fiskal. Akan tetapi, pemerintahan Megawati kurang berhasil dalam menyelenggarakan reformasi "mikro" yang dijabarkan White Paper, terutama dalam hal memperbaiki iklim investasi, ditandai dengan Investasi Asing Langsung yang tercatat negatif selama semester pertama 2004. Megawati cukup berhasil independensi Dua kebijakan yang memperburuk iklim investasi pada periode ini adalah: 1. Lambatnya usaha privatisasi oleh karena sikap pemerintah yang ambivalen terhadap konsep privatisasi (Athukorala, 2002). 2. Dibatalkannya Mahkamah Kelistrikan Konstitusi pada 2003 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. UU oleh Padahal, UU tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi swasta melalui unbundling di sektor kelistrikan, yang jika terjadi akan menurunkan biaya listrik bagi konsumen dan sangat mendukung dunia usaha. Dengan berakhirnya program bantuan IMF, Indonesia menyetujui pemantauan pascaprogram (Post Program Dialogue) dengan IMF, di mana tim IMF akan datang dua kali setahun untuk memantau perkembangan reformasi ekonomi yang dicanangkan dalam White Paper tahun 2004. Tidak hanya IMF, usaha pemantauan reformasi ekonomi juga pernah dilakukan oleh Kadin Indonesia, yang membentuk tim pemantauan independen, yang bekerja sama dengan beberapa kamar dagang asing di Indonesia dan ekonom independen. Tim tersebut menemukan beberapa isu kebijakan utama yang menjadi perhatian dunia usaha, yaitu perbaikan iklim investasi dan usaha reformasi administrasi perpajakan, reformasi Bea Cukai, penyusunan Pemantauan Independen (terutama reformasi hukum/legal), 75
peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan yang baru, serta sejumlah langkah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur (energi, listrik, telekomunikasi, dan transportasi). Cukup sulit bagi publik untuk menilai apakah penerbitan sejumlah regulasi dan kebijakan reformasi benar-benar diaplikasikan secara konkrit di lapangan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Megawati berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi. Kinerja perbaikan sektor finansial dapat dikatakan beragam (mixed). Pertumbuhan kredit masih tetap lambat, namun demikian hal ini sebagian diakibatkan kesulitan di sektor riil serta kurang berhasilnya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Sejak awal 2004, perhatian publik sudah mulai beralih ke pemilihan Presiden, di mana Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden berikutnya. 3. Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014) Presiden SBY menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur bagi itu, pemerintah menyelenggarakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil karena kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur (Soesastro & Atje 2005). 3. Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014) Presiden SBY menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur bagi itu, pemerintah menyelenggarakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil karena kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur (Soesastro & Atje 2005). Oleh karena Salah satu kemunduran tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2004 untuk membatalkan UU Kelistrikan yang baru, yang berusaha untuk membuka persaingan dengan swasta di sektor tersebut. Akibatnya, Indonesia terus mengalami defisit infrastruktur selama masa pemerintahan SBY. Hill (2015) mencatat bahwa meskipun sejumlah upaya reformasi sempat dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur (misalnya melalui Masterplan Perluasan Pembangunan dan Ekonomi Indonesia atau MP3EI), namun progresnya dalam kenyataan cukup mengecewakan. Indonesia terus tertinggal dari negara pesaing dalam sejumlah indikator kualitas infrastruktur dan logistik. Investasi infrastruktur baru Percepatan 76
jumlahnya sangat jauh dari kebutuhan dan terhalang menyebabkan banyak perekonomian Indonesia berbiaya tinggi dan sangat tidak efisien. Pemerintah juga gagal untuk mereformasi sektor transportasi dengan menghadirkan persaingan, misalnya di tetap sektor didominasi/dimonopoli oleh BUMN. hambatan regulasi, sehingga kelistrikan dan pelabuhan yang Secara spesifik, UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menerapkan asas cabotage, menjadi kemunduran, karena praktis menutup persaingan dengan kapal asing dalam industri pelayaran dalam negeri. Baru menjelang akhir pemerintahannya, pemerintah setidaknya meratifikasi UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mempermudah proses pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur (meskipun baru berlaku 1 Januari 2015). Sementara itu, untuk memperbaiki iklim investasi, pada Februari 2006, pemerintah menerbitkan paket reformasi kebijakan, yang merupakan suatu langkah reformasi ekonomi yang lebih sistematis. Tiga karakteristik utama reformasi ini adalah: a. Bersifat top-down ketimbang bottom-up b. Memiliki tujuan dan jangka waktu yang spesifik, serta institusi pelaksana reformasi yang ditunjuk secara khusus. c. Untuk masing-masing reformasi, terdapat sub- reforms yang lebih spesifik dengan target yang terukur dan langkah aksi yang konkrit. Paket kebijakan ini cukup luas, meliputi 85 usaha reformasi, yang antara lain mencakup UU Penanaman Modal yang baru, UU Perpajakan yang baru, serta amandemen UU Bea Cukai dan revisi UU Ketenagakerjaan. Hingga akhir 2006, baru 35 dari 85 langkah kebijakan yang telah diselesaikan (Hill, 2006). Akan tetapi, kebijakan reformasi ini kurang efektif dalam implementasinya, antara lain disebabkan oleh masalah kronis seperti kurangnya kapasitas dan koordinasi antara kementerian, serta lambatnya progres di DPR. Masalah lain dalam reformasi ekonomi adalah bahwa 77
regulasi pendukung, atau institusi pelaksana reformasi, sering kali tidak ada, lama tertunda, atau tidak dirancang dengan baik. Akibatnya, beberapa reformasi menjadi tidak efektif dan penuh dengan ketidakpastian. Sebagai contoh, salah satu kendala utama dalam investasi jalan tol adalah tingginya kesulitan dan biaya untuk membebaskan lahan. Saat itu, rancangan regulasi untuk pembebasan lahan mengalami penundaan yang lama hingga baru diterbitkan pada Mei 2005. Beberapa isu lain, seperti sensitivitas politik, sentimen nasionalistik yang cenderung meningkat (terutama terkait UU Penanaman Modal), serta kelompok kepentingan (terkait UU 7 Perpajakan), serta agenda politik yang berbeda dari beberapa faksi politik menyebabkan reformasi ekonomi kurang berjalan mulus pada periode ini. Selain itu, gaya kepemimpinan Presiden SBY, meskipun bukan satu-satunya faktor, menjadi salah satu penyebab utama lambatnya reformasi ekonomi pada periode ini. Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden SBY juga mendapat dukungan tambahan dari boom harga komoditas dunia (terutama minyak sawit dan batu bara) serta melimpahnya likuiditas di pasar keuangan internasional. Salah satu fitur dalam perekonomian Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden SBY adalah mulai meningkatnya peran sektor jasa, dan melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur. Beberapa hal menjadi faktor penyebab hal tersebut, antara lain iklim kebijakan domestik yang kurang baik, ditandai oleh biaya logistik yang tinggi, iklim investasi yang kurang kondusif bagi investor asing, serta biaya tenaga kerja yang tidak kompetitif. Kurang berhasilnya pemerintahan SBY dalam menangani isu-isu di atas melalui reformasi ekonomi yang ekstensif di tingkat mikro menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa ini. Pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono, terdapat tiga perubahan besar pada lanskap politik dan ekonomi yang berpengaruh pada upaya serta praktik liberalisasi atau reformasi ekonomi. 1) Mulai ada peralihan otoritas dari presiden zaman Tidak seperti parlemen. kepada 78
Soeharto, kekuasaan presiden mulai dikurangi, dan parlemen memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan atau reformasi ekonomi tertentu. Hal ini terutama ditunjukkan oleh SBY yang tampak kurang berani dalam melakukan reformasi ekonomi yang diperlukan namun tidak populer, karena takut mengalami nasib yang sama dengan dua presiden terdahulu yang dimakzulkan DPR. 2) Menteri kunci yang terkait ekonomi kini menjadi jabatan politik, dan lebih banyak diambil dari berbagai partai politik (dikenal dengan Kabinet Pelangi pada pemerintahan SBY periode pertama). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan dukungan politik dari parlemen. 3) Desentralisasi serta otonomi daerah, yang telah menyerahkan jawab pengelolaan politik maupun ekonomi kepada pemerintah daerah. tanggung banyak Sebagai akibat dari ketiga perubahan kelembagaan tersebut, terdapat fragmentasi dalam proses pengambilan Dalam praktiknya, setiap kementerian atau kebijakan. pemerintah daerah dapat beroperasi menurut agenda masing- masing, dan tidak menjalankan visi besar di tingkat nasional. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan pada jumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah (kota/kabupaten), yang secara rata-rata mencapai tiga regulasi baru per hari (Kompas, 1 April 2006). Di tingkat dari kementerian, ketidaksinambungan ini adalah konflik antara Kementerian Perdagangan dan mengenai kebijakan beras. salah satu contoh klasik Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan lebih berfokus pada kepentingan konsumen, sementara Kementerian Pertanian lebih mementingkan kesejahteraan petani. Oleh karena hal tersebut, pemerintahan SBY kesulitan untuk melakukan 79
reformasi dan komprehensif. Untuk merespon ekspektasi publik yang mengharapkan kerja cepat dari pemerintah, 8 Presiden SBY menginstruksikan kementerian untuk menjalankan Program Kerja 100 Hari. Agenda tersebut secara umum memiliki tiga tujuan: memperbaiki iklim investasi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan publik dan mengentaskan kemiskinan. Ketiga tujuan besar tersebut diterjemahkan dalam sejumlah target serta langkah aksi. Namun demikian, rincian dari program tersebut tidak diumumkan kepada publik, dan hanya menjadi dokumen internal di pemerintahan. Akan tetapi, sangat disayangkan tidak bahwa menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi. ekonomi yang bersifat sistematis implementasi dari program tersebut 1. Tidak terdapat sinyal jelas yang menunjukkan komitmen serta konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan atau reformasi yang tidak populis namun sangat dibutuhkan. Contoh utama dalam hal ini adalah ketidakmampuan pemerintahan melaksanakan reformasi pada kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah bertahun- tahun sangat membebani kondisi fiskal dan sangat menghalangi dalam melakukan investasi yang lebih produktif, misalnya di sektor infrastruktur. pemerintah untuk SBY 2. Tidak diumumkannya rincian dari program tersebut kepada publik menimbulkan tanda tanya besar pada publik mengenai arah pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Selain itu, pihak non-pemerintah menjadi kesulitan untuk mengukur kinerja pemerintah. Sebagai kesimpulan, meskipun mendapat dukungan dari kenaikan (boom) harga komoditas dunia dan likuiditas global yang melimpah, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cukup berhasil dalam manajemen stabilitas makroekonomi (kecuali mengenai isu dapat dikatakan 80
subsidi BBM) serta menavigasi dampak krisis finansial global 2008, serta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Akan tetapi, Presiden SBY nampak kurang berhasil dalam melaksanakan seperti memperbaiki iklim investasi, pembangunan infrastruktur, mengatasi ketimpangan, kecenderungan proteksionisme yang kian meningkat, serta kegagalan melakukan reformasi perpajakan yang menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB tetap rendah (Hill, 2015). Sangat disayangkan bahwa kurangnya keberanian Presiden SBY untuk menggunakan modal politiknya dalam mendorong reformasi ekonomi yang signifikan (terutama pada periode kedua pemerintahannya) menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sejak 2010. reformasi ekonomi lainnya, 4. Periode Joko Widodo (2014-sekarang) Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Kemenangan Jokowi sebagai Presiden menimbulkan optimisme publik, karena Jokowi dipersepsikan sebagai seorang pemimpin yang reformis dan menjalankan program kerja yang konkrit menyelesaikan masalah di lapangan, seperti yang terlihat dari pengalamannya menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi lebih tipe pemimpin yang taktis yang menekankan langkah/kerja konkrit dan cepat di lapangan, ketimbang tipe pemimpin strategis yang berfokus kepada 9 visi/gambaran besar. merupakan Pemerintahan baru Jokowi, yang dijalankan oleh Kabinet Kerja, sangat diharapkan oleh publik untuk dapat melaksanakan reformasi ekonomi, terutama pada percepatan proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim, dan program jaminan sosial. Jokowi menghadapi sejumlah tantangan eksternal maupun internal dalam mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dalam empat tahun terakhir, dari 6,8% pada tahun 2010 beberapa agenda kebijakan 81
menjadi 5,0%, yang menandakan daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu, kondisi eksternal juga kurang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global (terutama resesi di Eropa dan Jepang dan perlambatan pertumbuhan Tiongkok dan India), likuiditas global yang mengering, serta jatuhnya harga komoditas ekspor. Dalam situasi demikian, pendekatan Jokowi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah melalui reformasi ekonomi domestik yang terutama lebih berfokus pada sisi penawaran (supply-side reforms), antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Salah satu reformasi radikal yang dilakukan Jokowi terjadi kurang dari sebulan setelah pelantikan, yaitu pemotongan signifikan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai usaha untuk mengurangi beban fiskal. Pada tanggal 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi (Premium) menjadi Rp 8.500 per liter, dan harga solar bersubsidi menjadi Rp 7.500 per liter. Bahkan, mengambil momentum dari jatuhnya harga minyak dunia, Jokowi melakukan reformasi jauh, dengan menghapus subsidi BBM Premium, memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar, dan mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga. Langkah reformasi yang berani ini berhasil menciptakan ruang fiskal yang sangat dibutuhkan untuk agenda pembangunan lainnya, terutama pembangunan infrastruktur. sempat menumbuhkan tersebut Meskipun kepercayaan publik akan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang serius, namun hal ini tidak berlangsung lama. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat, hingga mencapai titik terendah 4,7% pada triwulan II. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut, tetapi setidaknya dua tren utama yang dapat diamati pada setahun pertama pemerintahan Jokowi adalah. lebih sejumlah membiayai langkah 1. Belum terdapat perbaikan iklim investasi yang signifikan hingga pertengahan 2015. Pembangunan infrastruktur pun berjalan cukup lambat. Nampaknya 82
terdapat pernyataan reformis di tingkat Presiden dan Menteri dengan kenyataan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah serta pemerintah daerah. Hal- hal umum seperti perizinan yang berbelit, memakan waktu dan biaya yang tinggi masih terlihat jelas di berbagai sektor. 2. Rezim perdagangan yang menjadi semakin restriktif, terutama melalui penggunaan hambatan non-tarif dalam berbagai bentuk regulasi, baik pada sisi impor maupun ekspor. Sebenarnya, tren proteksionis semacam ini mulai terlihat sejak periode kedua pemerintahan SBY sejak 2009 dan terus berlanjut setidaknya hingga pertengahan 2015. Marks (2015), misalnya, menemukan bahwa pada sisi impor, jumlah hambatan non-tarif naik dari 6.537 pada tahun 2009 menjadi 12.863 pada 2015. Patunru dan Rahardja (2015) menemukan bahwa proteksionisme ini 10 diciptakan melalui kebijakan seperti hambatan non-tarif (kebanyakan berasal dari peraturan Menteri Perdagangan) dalam berbagai bentuk, mulai dari persyaratan perizinan, inspeksi, kebijakan labeling, serta pengetatan regulasi yang sudah ada, serta melalui kebijakan seperti persyaratan konten lokal dan larangan ekspor (salah satu yang terbesar adalah larangan ekspor mineral). ketidaksinambungan antara Tren ini baru mengalami titik balik setelah dua perubahan besar pada semester kedua 2015, yaitu ketika Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada Agustus 2015 serta ketika Presiden Jokowi menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) pada Oktober 2015. Sebagai respon dari kondisi demikian, Presiden Jokowi memutuskan untuk kembali melakukan langkah reformasi ekonomi melalui peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi pada September 2015. Hingga Juni 2016, telah terdapat 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), yang masing-masing berusaha menyelesaikan permasalahan kebijakan yang berbeda-beda. Kebanyakan dari reformasi yang dilakukan melalui paket kebijakan tersebut berusaha untuk menghilangkan hambatan regulasi maupun 83
birokrasi yang menghambat sektor swasta untuk melakukan usahanya secara efisien, serta memberikan insentif investasi bagi pelaku usaha swasta di beberapa sektor tertentu. Paket kebijakan pertama (yang paling komprehensif dengan cakupan terluas) bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mempercepat proyek strategis nasional, serta meningkatkan investasi di sektor properti. Dua langkah penting dalam paket ini adalah deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dilakukan dengan melakukan tinjauan regulasi yang komprehensif, serta menghilangkan regulasi yang berulang, tidak diperlukan, tumpang tindih, atau yang tidak relevan. Deregulasi juga berusaha untuk meningkatkan koherensi serta konsistensi antar regulasi, terutama yang terkait dengan sektor ekonomi. Sementara debirokratisasi mencakup simplifikasi, delegasi otoritas, serta elektronisasi dari berbagi prosedur untuk mendapatkan perizinan, dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa pencapaian kunci dalam usaha deregulasi mencakup pendirian Layanan Perizinan Investasi 3 Jam, simplifikasi perizinan kehutanan, pendirian sistem pelayanan terpadu kepelabuhanan secara elektronik, serta sejumlah insentif pajak dan kredit bagi beberapa industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Institusi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang melibatkan beberapa kementerian teknis yang terkait isu kebijakan tertentu. Melalui 12 paket kebijakan menargetkan untuk pemerintah menghasilkan 203 regulasi (terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan 49 Peraturan Presiden) yang menggantikan regulasi yang dianggap 95 bermasalah. Hingga Juni 2016, kurang lebih 98% dari regulasi yang ditargetkan sudah diselesaikan. Beberapa sektor strategis yang dicakup deregulasi maritim, meliputi pertanian, perikanan, logistik. Sementara itu, berdasarkan domain kementerian, tiga itu, yang juga tersebut, infrastruktur, properti, dan kehutanan, pertambangan, 84
kementerian yang paling banyak terlibat 11 dalam deregulasi adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UMKM, serta Kementerian Keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi usaha perdagangan dan mengurangi hambatan regulasi yang tidak perlu, sebagai titik balik dari tren kedua yang dijelaskan di atas. Meskipun demikian, reformasi ekonomi yang dilakukan melalui peluncuran paket kebijakan ini masih memiliki masalah dalam efektivitas implementasi serta dalam usaha pemantauan dan evaluasi. Terkadang, sebuah paket kebijakan yang baru sudah diumumkan, tanpa evaluasi yang menyeluruh pada paket sebelumnya. Baru pada 31 Mei 2016 pemerintah secara resmi membentuk empat gugus tugas (task forces) yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, hingga ke tingkat daerah, serta memformulasikan langkah aksi untuk mengatasi hambatan spesifik dalam pelaksanaan. Sebagai kesimpulan, dalam periode bisa mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan karena ekonomi global yang melambat serta harga komoditas yang masih rendah. Belanja pemerintah pun juga kurang bisa diandalkan, mengingat penerimaan pajak yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir (tax ratio Indonesia hanya sekitar 10-11% dari PDB). Oleh karena itu, upaya Presiden Jokowi untuk menekankan reformasi ekonomi dari sisi penawaran sebenarnya sudah tepat. Namun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan reformasi ini masih kurang efektif. Beberapa pernyataan reformis dari Presiden dan sejumlah Menteri bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, masih gagal diterjemahkan dalam kebijakan yang ramah investasi (misalnya kecenderungan proteksionis di atas, serta perubahan konkrit pada iklim investasi di lapangan setidaknya hingga pertengahan 2015). Hal ini mengirimkan sinyal bahwa pemerintah nampak setengah hati dalam menggandeng sektor swasta, termasuk PMA, sebagai ini, pemerintah Jokowi tidak lagi 85
lokomotif pembangunan ekonomi yang tengah lesu ini. Oleh karena itu, presiden reformis seperti Jokowi pun masih perlu didukung dengan mekanisme koordinasi dan implementasi kebijakan yang baik, serta dukungan politik yang memadai. 7. Dinamika Politik Ekonomi dalam Pengambilan Kebijakan Dee (2010) & Soesastro et al (2010) menyebutkan empat penyebab tidak diambilnya sebuah kebijakan yang baik dalam sebuah negara. a. Pertama, regulator tidak mengetahui kebijakan best- practice. b. Pemerintah menghadapi perlawanan politik dari kelompok kepentingan. c. Pemerintah tidak menginginkan kebijakan yang baik, karena mereka bergantung pada rente dari kebijakan buruk untuk pembiayaan politik. d. Pemerintah ingin mengambil kebijakan yang baik, namun tidak memiliki kapasitas, sumber daya, dan/atau otoritas yang memadai untuk melaksanakan reformasi. Untuk memahami dinamika reformasi ekonomi dalam konteks kelembagaan pemerintah yang sangat terfragmentasi, diperlukan analisis ekonomi politik untuk menjelaskan peranan 12 sejumlah aktor yang berbeda dalam pengambilan kebijakan, mencakup presiden, kementerian koordinator, kementerian teknis, badan regulasi independen, dan juga Selain mempertimbangkan aktor di luar pemerintahan yang juga terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, misalnya Kadin dan APINDO. DPR/parlemen. itu, perlu Persoalan koordinasi terjadi ketika tindakan salah satu aktor mempengaruhi outcome dari aktor lainnya. Karena itu, menjadi penting untuk menekankan perbedaan besaran otoritas antara masing-masing aktor dalam proses pengambilan kebijakan. Pada awal pemerintahan Soeharto, reformasi ekonomi sangat berhasil antara lain karena para menteri kunci yang berasal dari golongan teknokrat memahami kebijakan best practice, rendahnya rente dari 86
kebijakan yang buruk, serta otoritas presiden yang sangat kuat. Akan tetapi, menjelang akhir kepemimpinannya, kekuasaan semakin terpusat pada presiden, yang mengabaikan saran kebijakan dari teknokrat. Selain itu, semakin banyak rente dari kebijakan buruk yang menguntungkan kroni Soeharto. Dalam program structural adjustment yang dicanangkan IMF, mulai terbentuk mekanisme koordinasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi. IMF memiliki pengetahuan best practice untuk kebijakan makroekonomi, tidak mencari rente melalui kebijakan yang buruk, serta memiliki kapasitas dan otoritas (melalui bantuan dana) untuk memaksa kementerian teknis untuk memiliki koordinasi yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, kementerian yang bertanggung jawab pada pengelolaan makroekonomi diberikan otoritas yang besar, melalui pengembangan kelembagaan serta prinsip kebijakan yang matang (seperti prinsip anggaran berimbang yang diamanatkan UU). Dalam tatanan mikroekonomi, masalah utama terletak pada perilaku memburu rente, implementasi yang buruk (masalah kapasitas) serta penolakan terhadap keterlibatan Selama masa pemerintahan SBY, lanskap politik dan ekonomi menjadi terbagi- bagi. Pada periode ini, presiden memiliki kekuasaan yang tidak sedominan era Orde Baru. Kementerian koordinator bisa saja mengetahui kebijakan yang terbaik dan tidak terlibat aktivitas memburu rente, tetapi memiliki otoritas yang sangat terbatas untuk melaksanakan reformasi. Hal sebaliknya terjadi pada aktor pelaksana reformasi ekonomi - kementerian teknis, pemerintah daerah, dan parlemen. Sementara itu, aktor lain di luar pemerintahan dibagi ke dalam dua kelompok: IMF (masalah otoritas). 1) Kamar dagang yang berorientasi terhadap reformasi untuk ekonomi, memperbaiki iklim investasi secara umum, dan berkepentingan yang sangat 2) Kelompok kepentingan yang spesifik, yang menerima rente dari kebijakan yang buruk. Karena kedua aktor tersebut memiliki otoritas atau pengaruh yang hampir 87
sama, maka pengaruh keduanya terhadap pengambilan kebijakan kurang terlihat dengan jelas. Situasi ini terus berlanjut hingga ke masa pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi memang tergolong reformis dan ingin melakukan sejumlah langkah reformasi yang konkrit (terutama 13 melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kerap kali ditugaskan Presiden untuk memimpin dan mengkoordinasikan tim ad hoc untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan lintas-kementerian). Akan tetapi, dalam kenyataannya, presiden tetap perlu untuk menjalin negosiasi dan kompromi politik dengan parlemen yang terfragmentasi, yang tidak semuanya memiliki cara pikir yang sama mengenai reformasi ekonomi. Akibatnya, beberapa kali upaya reformasi ekonomi yang direncanakan menjadi lama tertunda dalam proses pembahasan di parlemen (terutama reformasi yang memerlukan landasan hukum atau kelembagaan yang baru), atau bahkan tidak terlaksana. Kesimpulan dan Beberapa Pelajaran Bagian di atas telah meninjau pengalaman pemerintahan Indonesia di berbagai era dalam melakukan reformasi ekonomi. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Megawati cukup berhasil dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas makroekonomi, namun kurang berhasil dalam melakukan reformasi pada tingkat mikroekonomi. Iklim investasi terus memburuk pada periode Megawati. Hal ini pun menjadi warisan bagi pemerintahan berikutnya (SBY), dan nampak menjadi salah satu agenda kebijakan terpenting dalam pemerintahan SBY. Akan tetapi, meskipun menjanjikan, namun pelaksanaan sejumlah inisiatif dan reformasi ekonomi untuk mengatasi permasalahan tersebut masih kurang efektif. Presiden SBY sendiri tidak terlalu dikenal sebagai sosok yang reformis, dan nampak lebih menekankan stabilitas makroekonomi dalam pengelolaan ekonominya. Meningkatnya sentimen nasionalisme dan proteksionisme, terutama pada periode kedua SBY, juga menjadi hambatan dalam melakukan reformasi ekonomi sangat diperlukan. yang kurang populer meskipun 88
Sebaliknya, presiden selanjutnya, Jokowi, adalah sosok pemimpin yang reformis yang memiliki sejumlah agenda reformasi ekonomi yang cukup ambisius. Akan tetapi, meskipun berhasil dalam melaksanakan reformasi yang sulit secara politis (seperti pada subsidi BBM), namun implementasi sejumlah reformasi mikro terkait iklim investasi masih jauh dari harapan. Pernyataan reformis dan spirit keterbukaan investasi yang sering disuarakan oleh Presiden Jokowi perlu diterjemahkan ke dalam regulasi dan kebijakan konkrit yang ramah bagi investor (yang sebenarnya sudah mulai dilakukan melalui Paket Kebijakan Ekonomi). Tantangan reformasi ekonomi saat ini adalah menyeimbangkan komitmen reformasi di tingkat Presiden dengan mekanisme implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif di tingkat lapangan (termasuk di tingkatan daerah). Dengan mempertimbangkan narasi reformasi ekonomi yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah beberapa pelajaran mengenai faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan reformasi ekonomi di Indonesia setelah krisis 1997. a. Peran IMF sangat penting dalam meletakkan dasar bagi reformasi makroekonomi yang berhasil, serta untuk memastikan bahwa reformasi tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Amandemen UU tentang Bank Indonesia, serta disahkannya UU Keuangan Negara merupakan dua langkah reformasi utama selama periode Megawati, yang sangat mendukung bagi terciptanya stabilitas makroekonomi di masa ini. b. Pelaksanaan reformasi ekonomi biasanya menjadi sulit ketika harus melibatkan kepentingan publik atau sentimen nasionalistik yang kuat. Pengalaman dalam hal privatisasi, pembatalan amandemen UU Kelistrikan, penghapusan subsidi BBM yang terus tertunda, serta panjangnya proses penyusunan rancangan regulasi atau UU di DPR, jelas mengindikasikan hal tersebut. MacIntyre dan Resosudarmo (2003) menjelaskan bahwa proses penyusunan legislasi yang panjang di DPR mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur politik Indonesia setelah krisis, di mana 89
terjadi peralihan kekuasaan yang signifikan dari presiden kepada DPR. Akibatnya, sejumlah reformasi kebijakan yang besar tidak lagi dapat dilakukan secara cepat, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Tidak akan terjadi reformasi yang tercapainya persetujuan antara signifikan pemerintah dengan DPR. sebelum c. Dalam banyak hal, reformasi ekonomi yang kurang berhasil dapat disebabkan oleh tidak adanya institusi pendukung yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan reformasi tersebut, atau sejumlah 101 reformasi turunannya. Akibatnya, upaya reformasi seringkali menjadi kurang efektif dan menimbulkan ketidakpastian. melibatkan permasalahan koordinasi yang cukup signifikan. Salah satu penyebab utama dari lambat dan kurang efektifnya implementasi kebijakan reformasi adalah bahwa proses pengambilan lebih terfragmentasi setelah era Soeharto. Selain itu, proses pengambilan kebijakan pasca-Soeharto - terutama pada periode SBY - lebih merupakan kombinasi dari kurangnya sumber daya serta pengalaman best practice dari pendorong/perancang reformasi, dengan adanya kecenderungan memburu rente dari pihak yang bertanggung jawab melaksanakan reformasi tersebut di lapangan. d. Reformasi ekonomi seringkali kebijakan menjadi jauh 90
BAB 4 SISTEM EKONOMI INDONESIA A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi ? Banyak pendapat mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan system ekonomi. Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur- unsur manusia sebagai subjek; barang- barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya Perangkat kelembagaan di maksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih dan diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. dalam kegiatan berekonomi. Sheridan (1998) dalam publikasinya mengenai sistem- sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan, bahwa "Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happines" (halaman 6). Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Sedangkan, Sanusi (2000) menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide- ide) yang saling memengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi-konsumsi yang 91
merupakan problem dasar setiap perekonomian. Sanusi juga mengutip pengertian system ekonomi dari Lemhannas, bahwa sistem ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling memengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi, dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional. B. SISTEM-SISTEM EKONOMI a. Sistem Ekonomi Kapitalis Dalam Sanusi, Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali bahwa motif mencari keuntungan/laba, bersama-sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar (halaman 31). Terdapat enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu sebagai berikut. a. Hak milik pribadi. Dalam sistem ekonomi kapitalis alat- alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam (SDA), modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga lembaga swasta. b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Dalam sistem ekonomi kapitalis, maksud Kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan maksud kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha dalam memeroleh sumber daya 92
ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri, agar dapat dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Kebebasan memilih juga termasuk dalam kebebasan membuat berbagai perjanjian. c. Motif kepentingan diri sendiri. Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri. d. Persaingan. Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar. e. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dengan kata lain, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. f. Peranan terbatas pemerintah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. peraturan- pemerintah mengeluarkan Misalnya, peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non- alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja b. Sistem Ekonomi Sosialis Seperti yang dijelaskan di Dumairy (1996: 32), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkan 93
tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peran capital. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua sub- sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun pekerja, tidak diperkanankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, seperti yang dahulu dianut oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur atau masih diterapkan hingga sekarang di Korea Utara dan mungkin hingga tingkat tertentu di Cuba, partai menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik barang-barang untuk sosial/publik (barang-barang sosial), maupun untuk pribadi (barang-barang swasta). Unit- unit ekonomi tersebut, sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikut campur sedikit pun dalam proses pengambilan keputusan, untuk menentukan arah kebijaksanaan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi sosialis Marxis, ruang gerak bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali (Tambunan, 2006b). Dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, seperti yang dianut oleh banyak negara di Eropa Barat (terutama Jerman), maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Misalnya, produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat; konsumen bebas memilih barang mana yang dikehendaki; dan pekerja bebas menentukan 94
jenis pekerjaan apa yang diinginkannya. Namun, di pihak lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, peran pemerintah lebih besar. Misalnya, di negara-negara sosialis demokrat seperti Eropa Barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum, serta terdapat kebijaksanaan perlindungan usaha, konsumen, dan pekerja (Tambunan, 2006). Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi individu dengan antara prinsip- prinsip kebebasan kemerataan sosial. Jadi, bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi monetaris yang tidak menghendaki intervensi pemerintah dalam bentuk apapun. Menurut Mubyarto (2000) berdasarkan pengalaman di Jerman, terdapat enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial (SEPS), yaitu: a. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha, persaingan di antara perusahaan- perusahaan harus dikembangkan; kecil maupun menengah b. Prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat; c. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi; d. Kebijaksanaan kerangka terkait dengan pembangunan ekonomi; pertumbuhan menciptakan hukum dan prasarana (sosial) yang e. Kebijaksanaan struktural; dan f. Konformitas pasar dan persaingan. Perbedaan lainnya yang sangat nyata antara sistem ekonomi sosialisme demokrat atau SEPS dengan sistem ekonomi kapitalis adalah pada aspek sosialnya. Seperti yang dikutip dalam Mubyarto (2000), terdapat dua aspek sosial yang sangat penting dari SEPS, yaitu peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah-masalah sosial lain sebagai akibat dari risiko-risiko kesulitan hidup. Selanjutnya seperti yang dijelaskan dalam Mubyarto (2000), 95
bahwa pembagian pendapatan yang adil dalam SEPS dijaga dengan cara memberi perhatian pada: tingkat dan pertumbuhan upah, sistem perpajakan, stabilitas harga, persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat, dan adanya asuransi sosial minimal, yaitu asuransi pengangguran, hari tua, kesehatan dan kecelakaan (Tambunan, 2006). c. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengadung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa sekarang ini tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100%, terkecuali di Korea Utara. Sistem ini merupakan "campuran" antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, dengan berbagai variasi kadar dominasinya (Tambunan, 2006). Sanusi (2000) menjelaskan sistem ekonomi campuran sebagai berikut. "Dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda- beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis di mana peran kekuasaan pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/fiskal, dan lain-lain... Di dalam sistem ekonomi campuran, adanya campur tangan pemerintah terutama untuk akan kehidupan/pertumbuhan mengendalikan mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah". ekonomi, C. SISTEM EKONOMI INDONESIA Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosialisme, atau gabungan dari kedua sistem tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, Dumairy (1996) menegaskan sebagai berikut."Ditinjau berdasarkan sistem 96
pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitutional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme" Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa untuk memahami sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia paling tidak secara konstitutional (mungkin dalam praktik sehari-harinya sangat berbeda) dan perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Dengan kata lain, kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari Indonesia pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang dijelaskan oleh Sanusi (2000) sebagai berikut. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000 yaitu sistem dengan Pancasila....dan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang.... Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal...,karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran...yaitu sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitikberatkan kepada peran Koperasi dalam perkonomian Indonesia.. tidak ekonomi ekonomi Isi pembukaan UUD 1945 di antaranya menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" UUD 1945, yaitu: "negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat". Adapun arti keadilan sosial sebagai sila 97
kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi Bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar- besarnya bagi seluruh rakyat.Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah; hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial tidak lain adalah dengan serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat. Ini antara lain berarti, bahwa segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita harus ditiadakan (Djamin, 1993). sebaliknya justru harus Arti keadilan sosial sebagaimana diutarakan di atas, prinsip mengandung pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang adil. Pentingnya pertumbuhan ekonomi tercermin pada kalimat: " Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Sedangkan distribusi pendapatan yang adil tercermin pada kalimat: "Segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita harus ditiadakan". Kedua, prinsip demokrasi ekonomi yang dinyatakan dalam kalimat: "Seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing- masing, untuk kemudian dimanfaatkan untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat" . Dari uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa ada tiga asa penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamendemen pada tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yaitu kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong. Penekanan dari tiga asa tersebut adalah dua makna penting. Pertama, 98
pada kehidupan individu dan masyarakat dalam keseimbangan dan keselarasan, yang diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 sebagai berikut. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup sebagai pribadi , dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah (Sanusi, 2000). Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamendemen) antara lain tercantum dalam pasal- pasal berikut: 27, 33, dan 34 UUD 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting (yang belum diamandemen) yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yaitu prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci, Pasal 33 menetapkan tiga hal, yaitu sebagai berikut. 1. Perekonomian sebagai berdasarkan atas asas kekeluargaan. disusun usaha bersama 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwa setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak dan Pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Atas desakan sejumlah kalangan ekonom setelah era Orde Baru berakhir, maka pada tahun 2000 UUD 45 diamandemen dan hasil dari amandemen tersebut, yaitu revisi dari Pasal 33 sesuai ketetapan 10 Agustus 2002 adalah penambahan dua butir pada Pasal 33, yang totalnya menjadi 5 butir. Kedua butir tambahan tersebut adalah sebagai berikut. 99
1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiran, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi ketiga ayat Pasal 33 (a, b, dan c) tersebut merupakan warisan dari pendiri-pendiri Republik Indonesia yang tetap bertahan, tidak berubah, sehingga dengan demikian ideologi ekonomi atau paham dapat diartikan bahwa: demokrasi ekonomi yang dianut oleh para pendiri bangsa kita terus dijadikan pegangan dengan tambahan-tambahan yang diperlukan umum sebagaimana yang dicita- citakan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 (Asshiddiqie, 2010, halaman 268). Sedangkan pada Pasal 34 ditambahkan lagi dengan 3 butir, yaitu: (i) negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (ii) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan (iii) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. untuk meningkatkan kesejahteraan Dari ayat-ayat pada Pasal 33 tersebut, ada sejumlah hal penting yang perlu penjelasan lebih lanjut. Pertama, mengenai pernyataan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".Sesuai penjelasan dari Asshiddiqie (2010), pertanyaan ini dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pengertian mikro, pengertian makro, dan usaha bersama sebagai prinsip. Menurutnya, dalam pengertian mikro atau sempit, dengan pengertian usaha bersama itu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Namun demikian, apabila pengertian mikro ini digunakan, maka akan timbul kerancuan mengenai isi dari ayat tersebut, karena seolah-olah keseluruhan susunan perekonomian Indonesia 100
identik dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Jadi, masih menurut Asshiddiqie, lebih baik melihatnya dari sisi makro atau pengertian yang lebih luas, yaitu konteks suatu susunan sistemik mengenai perekonomian Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Dengan demikian, penafsiran Widjojo Nitisastro yang dikutip oleh Asshiddiqie menyatakan, bahwa perkonomian yang disusun sebagai usaha bersama itu tidak lain menunjuk kepada pengertian satu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan ini, tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi, yang tidak hanya dijalankan oleh bangun perusahaan. Kedua, kata "azas kekeluargaan". Pernyataan ini menunjuk kepada pengertian semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerja sama. Menurut Asshiddiqie (2010), kelemahan dari ayat ini seakan-akan yang diupayakan atau yang penting adalah kerjasama, bukan persaingan. Padahal dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini yang sangat diperlukan selain kerja sama juga persaingan. Jika Indonesia ingin unggul di dalam perekonomian regional atau perdagangan global, Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kerja sama bisa dalam berbagai hal seperti dalam perdagangan, investasi, produksi dan pengembangan teknologi. Masih menurut Asshiddiqie (2010), kekurangan dari ayat tersebut antara lain diatasi dengan ditambahkan ayat 4 yang memuat ketentuan mengenai prinsip efisiensi berkeadilan. Munculnya kata "efisiensi- berkeadilan" didasarkan pada pemahaman bahwa efisiensi muncul dari persaingan (agar bisa unggul suatu keharusan).Namun, efisiensi saja belum/tidak bisa menjamin adanya suatu keadilan di dalam ekonomi/masyarakat. Persaingan bahkan bisa menimbulkan kesenjangan pendapatan yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan . Oleh karena itu, perlu ada penekanan secara eksplisit terhadap keadilan. Maka muncul ide "efisiensi-berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat 4 yang menurut Asshiddiqie (2010) sebagai suatu pelengkap yang tepat, sehingga menyempurnakan prinsip usaha bersama dalam persaingan efisiensi menjadi 101
yang berkeadilan dengan efisiensi dan penyempurnakan prinsip kerja sama dengan persaingan terbuka. Ketiga, dalam Ayat 2 Pasal 33 ada kalimat "dikuasai oleh negara". Sesuai penjelasan dari Asshiddiqie (2010) pengertian dari kalimat itu adalah penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh Pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan tugas khusus (halaman 272). Namun demikian, seperti yang ditegaskan oleh Asshiddiqie perlu dibedakan antara pengertian yang bersifat prinsip bahwa pemerintah sendiri yang menjadi pemilik dan sekaligus pelaku usaha organisasi pengelolannya di lapangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pemilik dari sektor-sektor atau cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah pemerintah. perdata, pula termasuk kekuasaan dengan persoalan tersebut bentuk Dalam perkembangannya, sesuai kondisi perekonomian nasional maupun dunia, tugas pengelolaannya bisa berbagi dengan pihak swasta dengan cara pemerintah menjual saham ke pihak swasta, tidak semuanya, namun hanya sebagian agar pemerintah tetap mempunyai kendali terhadap perusahaan yang bersangkutan. Cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan juga tidak menguasai hajat orang banyak, misalnya: hotel, restoran, dan industi mobil/motor. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara namun tidak menguasai hajat orang banyak, misalnya: industri pesawat terbang di Bandung, industri perkapalan (PAL) di Surabaya, dan industri pertahanan (PT PINDAD) yang membuat berbagai macam alat persenjataan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Cabang- cabang yang tidak penting bagi negara namun menguasai hajat orang banyak adalah transportasi, perdagangan beras, dan bahan bakar minyak (BBM). Keempat, ayat 4 dari Pasal 33 terdapat beberapa konsep yang perlu dipahamai secara sendiri-sendiri maupun bersama (Asshiddiqie, 2010), yaitu bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip- 102
prinsip berikut: (i) kebersamaan, (ii) efisiensi-berkeadilan, (iii) berkelanjutan, (iv) berwawasan lingkungan, (v) kemandirian, (vi) keseimbangan kemajuan, dan (vii) kesatuan ekonomi nasional. Dengan dijalankannya semua prinsip ini secara bersama, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pesat secara terus-menerus sehingga memberikan kesejahteraan yang semakin membaik bagi semua anggota masyarakat di semua wilayah di tanah air dan dapat unggul di dalam persaingan global, tidak tergantung sepenuhnya pada impor dan modal tidak merusak investasi maupun hutang), asing lingkungan, dan menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai kesimpulannya, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil (disertai dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi sebenarnya merupakan ekonomi. Kedua prinsip pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas-jelas menentang sistem individualisme liberal atau free flight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem), dan sistem komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem) (Tambunan, 2006). (baik ini Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era Orde Baru cenderung semakin kapitalis dan sangat berbeda dengan era Orde Lama atau era Soekarno. Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, sangat membenci dasar- ekonomi dasar liberal/kapitalismenya. sistem kapitalisme- liberalisme selama penjajahan Belanda telah benar-benar menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga aliran ini harus dibenci dan diusir dari Indonesia . Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat Indonesia harus berlandaskan kapitalisme- menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi , pada tahun 1959, paham kapitalisme -liberalisme secara konstitusional ditolak dengan diberlakukannya lagi pemikiran Barat, sistem termasuk Soekarno menganggap liberalisme, 103
UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando seperti yang diterapkan khususnya di negara-negara beraliran komunis, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara-negara Eropa Timur (sekarang disebut negara- negara transisi), dan Cina. Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industri yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Tambunan, 2006) Tindakan Soekarno yang paling terkenal yang membuat kinerja perekonomian Indonesia menjadi buruk pada era Orde Lama adalah mencanangkan "Ekonomi Terpimpin" pada tahun 1957 yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando dan selama tahun 1957-1958 terjadi nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda. Dengan pencanangan ekonomi terpimpin, sitem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan ideologi haluan/pemikiran Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebenarnya, pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimperialisasi, dan antikapitalisasi pada saat itu. sosialis-komunis. Walaupun Seperti telah dijelaskan sebelumnya. Soekarno percaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu-satunya senjata yang ampuh untuk melawan kapitalisme. Pada masa itu, prinsip-prinsip dan perusahaan swasta/pribadi sangat ditentang karena oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya menganggap prinsip-prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapat dana dari negara-negara barat baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekontruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang sangat besar (Hill dan Wiliams, 1989). Hingga akhir tahun 1950-an, tepatnya sebelum menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia individualisme, persaingan bebas 104
berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil-hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait. Selanjutnya, pada tahun 1963.Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk menggunakan sistem ekonomi pasar, sebagai "koreksi" terhadap praktik- praktik ekonomi komando. Sayangnya, tekad ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari partai- partai politik yang ada pada saat itu, termasuk Partai Komunis Indonesia. Prinsip-prinsip deklarasi akhirnya dilupakan orang, dan hingga berakhirnya Orde Lama, sistem tetap sistem komando ekonomi Indonesia yang berlaku (Mubyarto, 2000). ekonomi Pada masa Orde Baru yang Lahir Tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan Orde paradigma pembangunan ini Lama, dalam era Soeharto ekonomi pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan kembali roda ekonomi. Pemerintahan Orde Baru men- jalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia mandapat pinjaman untuk membiayai deficit anggaran belanja pemerintah yang sumber dananya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Belanda. Langkah-langkah drastis dari Soeharto tersebut juga diteaskan oleh Mohammad Sadli yang dikutip dari Atmanto dan Febrianan, 2005 sebagai berikut. Begitu menjadi presiden, Soeharto langsung menggebrakkan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, pendahulunya. Yaitu, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul Barat. mengarah Internasional 105
Soeharto melirik negara-negara Barat, termasuk lembaga donor Internasional seperti Bank Duna dan Dana Moneter (IMF),dengan tujuan menarik modal mereka. Soeharto menilai bantuan dari Timur dipandang tidak terlalu bisa membantu ekonomi Indonesia waktu itu. Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi pasar, di antaranya adalah dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket-paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkannya.Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta untuk masuk ke sektor- sektor strategis (Chaniago, 2001). Salah satu paket kebijakan yang sangat penting dalam arti sangat berperan dalam mendorong selama pemerintahan Orde Baru adalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Untuk mendukung tersebut, juga pelaksanaan kebijakan deregulasi mengeluarkan debirokratisasi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan perekonomian pada umunya dan investasi pada khususnya (Salim, 2000). Selain itu, pada masa yang sama, perusahaan- perusahaan yang dinasionalisasikan pada masa Orde Lama dikembalikan ke pemiliknya (Tambunan, 2006b). pertumbuhan ekonomi Indonesia kedua UU kebijakan pemerintah dan Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut inter- Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan, bahwa pada saat itu Indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastis dari yang "pro" menjdai "anti" komunis, 106
Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu, Indonesia memang merupakan satu-satunya negara yang sangat antikomunis yang dianggap oleh Barat (khususnya AS) telah berhasil mengalahkan pemberontakan komunis, dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonominya. Pada saat itu, belum ada krisis utang luar negeri (ULN) dari kelompok negara-negara yang sedang berkembang (NB) seperti pada tahun 1980-an, sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian bank dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada Indonesia (Tambunan, 2006b). Pembangunan ekonomi diatur atau dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama) yang dimulai dengan Repelita I (1969- 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita I, terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri- industri yang memperoses bahan-bahan baku yang dimiliki Indonesia, industri-industri yang padat karya, industri- industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, bubuk kertas dan kertas, dan tekstil. Namun sebelum Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi nasional. Sasaran utama dari langkah-langkah tersebut adalah untuk menekankan tingkat inflasi yang sempat mencapai di atas 500% menjelang akhir era Soekarno, mengurangi deficit anggaran pemerintah yang juga sangat besar pada zaman Orde Lama, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi untuk barang-barang pokok kebutuhan masyarakat yang juga mengalami stagnasi pada periode Orde Lama (Tambunan, 2006b). Indonesia mengalami suatu pergeseran kearah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan berubahnya peran pemnerintah pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi, di samping itu agen pembangunan Sejak dekade 80-an, perekonomian 107
sosial dan politik keperan lebih sebagai fasilitator bagi pihak regulator, terutama dari segi administrasi dan swasta, sedangkan peran swasta meningkat pesat. Pergeseran ekonomi Indonesia ini didorong oleh sejumlah paket deregulasi yang diawali dengan deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983 dan deregulasi perdagangan pada tahun 1984. Paket-paket deregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan dari negara-negara donor, Bank Dunia dan IMF yang dikenal dengan sebutan "konsensus Washington". Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru semakin tergantung pada modal asing, khususnya Penanaman Modal Asing, dan pinjaman/utang luar negeri (ULN), sehingga pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain selain melakukan deregulasi-deregulasi tersebut. "Washington Consensus" terdiri dari 12 butir (Mas'oed, 2001). a. Penghapusan kontrol pemerintah atas harga komoditi, faktor produksi, dan mata uang; b. Disiplin fiskal untuk mengurangi defisit anggaran belanja pemerintah atau bank sentral ke tingkat yang bias dibiayai tanpa mengakibatkan inflasi; c. Pengurangan belanja pemerintah, dan pengalihan belanja dari bidang-bidang yang tidak terlalu penting atau yang secara politis sensitif ke pembiayaan infrastruktur, kesehatan primer masyarakat, dan pendidikan; d. Reformasi sistem perpajakan dengan penekanan pada perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar pajak, pengurangan penghindaran dan manipulasi aturan pajak, dan pengenaan pajak pada asset yang ditaruh di luar negeri e. Liberalisasi keuangan yang tujuan jangka pendeknya adalah untuk menghapus pemberian tingkat bunga bank khusus bagi peminjam istimewa dan mengenakan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi dari tingkat inflasi, dan tujuan jangka panjangnya untuk menciptakan tingkat bunga berdasarkan kekuatan pasar demi memperbaiki alokasi modal; f. Menetapkan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitif; 108
g. Liberalisasi perdagangan dengan mengganti pembatasan perdagangan luar negeri melalui kouta dengan tariff, den secara progresif mengurangi tarif sehingga mencapai tingkat yang rendah dan seragam; h. Peningkatan tabungan dalam negeri melalui langkah- langkah yang telah disebut diatas seperti pengurangan deficit anggaran belanja pemerintah (disiplin fiskal), reformasi perpajakan, dan lainnya; i. Peningkatan PMA; j. Privatisasi perusahaan Negara; k. Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke dalam suatu bidang bisnis dan yang membatasi persaingan; dan l. Hak-hak kekayaan pribadi, sistem hukum yang berlaku harus bisa menjamin perlindungan hak milik atas tanah, kapital dan bangunan (Tambunan, 2006). Namun, tidak semua pihak setuju dengan berkurangnya peran pemerintah atau negara di dalam ekonomi. Bahkan pada dekade 80-an hingga awal 90-an, sempat muncul perdebatan publik antara pihak yang tetap menginginkan pemerintah sebagai pemain utama sesuai bunyi pasal 33 UUD 1945 (ayat 2 dan 3), dan pihak menginginkan kebebasan sistem ekonomi pasar yang mampu mengembangkan demokrasi ekonomi sesuai penjelasan pasal 33 tersebut. Mackie dan Macintyre (1994) melihat ada tiga mazhab politik ekonomi di Indonesia pada masa itu, yaitu : a. Kaum teknorat (ekonom) yang berpaham pasar bebas b. Kaum intervensionis yang menginginkan peran besar dari negara dalam pembangunan; dan c. Kaum nasionalis pola lama yang ingin berpegang teguh sebagaimana pada tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Hasil dari usaha-usaha pemerintah Orde Baru ialah untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional, dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan- kebijkan ekonomi di segala sektor, dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam Repelita yang cukup mengangumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses ideologi bangsa dan negara 109
pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata tinggi pertahunnya, dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NSB.1 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini telah mampu meningkatkan posisi Indonesia dari salah satu Negara termiskin di dunia menjadi Negara berpendapatan menengah. Pada tahun 1969, pada saat dimulainya Repelita I, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar 70 dolar AS, dan pada pertengahan dekade 90- an sudah mencapai hamper 900 dolas AS, dan saat ini sudah di atas 1000 dolar AS. Namun pada tingkat makro (sektoral dan regional) dan mikro (individu/rumah tangga). Hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Walaupun jumlah orang miskin terus berkurang, tetapi jumlahnya masih tetap banyak dan memiliki kesenjangan ekonomi, antarkelompok masyarakat maupun antarprovinsi, masih besar dan bahkan cenderung membesar. Sebenarnya pemerintahan Orde Baru sadar betul akan masalah ini, dan bahkan pembangunan ekonomi nasional waktu itu di 'Trilogi wadahi dengan baik di dalam konsep politik Pembangunan', yaitu tiga prasyarat yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung, yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. baik Dalam beberapa tahun belakangan ini, sistem ekonomi Indonesia dengan semakin liberalisasi perdangangan keikutsertaannya dalam upaya internasional, baik dalam konteks perjanjian perdagangan bebas antaranggota asosiasi negara-negara asia tenggara (ASEAN), yang dikenal dengan sebutan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, maupun dalam konteks kesepakatan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC), dan pada tingkat dunia dalam konteks kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam bidang investasi, juga semakin banyak sektor atau subsektor dan terbuka bebas bagi penanaman modal asing (PMA). cenderung kapitalis 110
BAB 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA A. PERMASALAHAN POKOK Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak NB, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya. Bahkan kejadian tragedi Mei 1998 menjadi suatu pertanyaan (hipotesis) tingkat kesejahteraan hingga sekarang, yaitu: andaikan masyarakat di Indonesia sama seperti di Swiss, mungkinkah mahasiswa akan begitu ngotot berdemonstrasi hingga akhirnya membuat rezim Soeharto jatuh pada bulan Mei 1998? Di Indonesia, pada awal pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan efek-efek "cucuran/tetesan ke bawah". Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih beriorentasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan/administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya tujuan 111
lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya) Indonesia. dibandingkan di provinsi-provinsi Pembangunan pada saaat itu juga hanya terpusatkan di sektor- sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah bruto (NTB) yang tinggi. Mereka percaya bahwa nantinya hasil daripada pembangunan itu akan "menetes" ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya. lain di Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun sejak Pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil (dapat dikatakan sama sekali tidak ada), karena proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat: pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak, bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi. terjadi pada tahun 1997, Sebenarnya, menjelang akhir tahun 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai dirubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama daripada pembangunan. Sejak itu, perhatian mulai diberikan pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan sektor pertanian. Hingga perdesaan, dan modernisasi menjelang sudah banyak ekonomi, terjadinya krisis dilaksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Program-program tersebut antara lain adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan transmigrasi, rumah pelatihan/pendidikan dan masih banyak lagi. Sayangnya, krisis ekonomi tiba-tiba muncul yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua tahun 1997, dan sebagai salah tangga (khususnya di perdesaan), 112
satu akibat langsungnya, jumlah orang miskin dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air membesar; bahkan menjadi jauh lebih buruk dibandingkan dengan kondisinya sebelum krisis. Berkaitan dengan masalah di atas, ada dua pertanyaan penting yang akan dijawab di dalam bab ini, yaitu seperti berikut. 1. Selama pemerintahan Orde Baru, faktor-faktor apa distribusi kesenjangan yang membuat pendapatan dan kemiskinan tetap ada, walaupun pembangunan ekonomi waktu itu berjalan terus baik dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi? 2. Apakah awal pembangunan, kesenjangan ekonomi akan tambah buruk dan pada tahap akhir pembangunan, kesenjangan akan dengan sendirinya berkurang (hilang), tidak berlaku untuk kasus Indonesia? hipotesis Kuznets, yakni pada dalam B. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak NB, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan, studi dari Ahuja, dkk. (1997) di negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama 1970-an dan 1980-an pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tinggi, pada awal 1990-an, ketimpangan dalam distribusi tersebut mulai membesar pendapatan di negara-negara kembali. Hal ini tidak hanya terjadi di NB, tetapi juga di NM. Studi-studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan dalam pembagian PN 113
antara kelompok kaya dengan kelompok miskin di Sweden, Inggris, AS, dan beberapa negara lainnya di zona Euro menunjukkan suatu tren yang meningkat selama 1970-an dan 1980-an. Misalnya, Jantti (1997) di dalam studinya membuat suatu kesimpulan bahwa semakin membesarnya ketimpangan tersebut dalam distribusi pendapatan di negara-negara disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya saham pendapatan dari istri di dalam total pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting. Berdasarkan fakta ini, muncul pertanyaan: kenapa terjadi suatu trade-off antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama? Atau, berdasarkan kerangka pemikiran yang melandasi "hipotesis Kuznets" tersebut, apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang (setelah tingkat kemerataan dalam distribusi berapa pendapatan atau suatu korelasi negatif antara tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita dan besarnya kesenjangan pendapatan? Kalau memang benar relasi antara peningkatan pendapatan per kapita (yang mencerminkan semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi) dan tingkat ketimpangan dalam pembagian pendapatan berbentuk "kurva U terbalik", maka sesuai hipotesa Kuznets, yaitu apakah tidak mungkin ketimpangan akan membesar lagi (muncul kurva U terbalik ke dua?). tahun?) dan 114
Gambar 5.1 kurva U terbalik Tingkat kesenjangan/kemiskinan Tahun/tingkat pembangunan Tingkat pendapatan per kapita t = 0 t = n Literatur mengenai revolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut hipotesa Kuznets. Dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu dari sejumlah survei/observasi di setiap negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian ("tradisional") ke ekonomi industri ("modern"): pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau "akhir" dari proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari perdesaaan (sektor pertanian), pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Dari periode 1970-an hingga sekarang, sudah banyak studi empiris yang menguji hipotesa Kuznets dengan menggunakan data agregat dari sejumlah negara. Sebagian tersebut mendukung hipotesa Kuznets; besar studi-studi sedangkan sebagian lainnya menolak atau tidak menemukan adanya suatu korelasi yang kuat. Walaupun secara umum 115
hipotesa itu diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi PN pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok NM (negara-negara dengan tinggi). Namun demikian, hasil dari studi-studi tersebut memakai pendekatan lintas negara, yakni dengan memakai data panel internasional mengenai pertumbuhan, kemiskinan dan distribusi pendapatan dari sejumlah besar negara pada jarak sejumlah waktu kelemahan, diantaranya yaitu pendekatan tidak terhadap perkembangan distribusi memasukkan pengaruh individu. pendapatan di masing-masing negara Misalnya, di suatu negara mungkin saja tingkat kesenjangan atau pertumbuhan pendapatan pada saat ini (t = 0) sangat berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan atau pertumbuhan pendapatan pada saat ini (t = 1). Hal ini bisa dilihat dalam studi Deininger dan Squire (1995a,b, 1996) yang menggunakan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 NSB dan NM untuk periode 1947 - 1993. Hasil plot antara Indeks Gini di tahun 1970-an dengan indeks Gini di tahun 1980-an dan 1990-an menunjukkan adanya suatu korelasi yang positif. tingkat pendapatan yang tertentu. Pendekatan ini mempunyai tersebut secara Dengan kata lain, apabila kurva Kuznets tersebut diuji dengan pendekatan deret waktu, kemungkinan besar (tidak selalu) hasilnya akan berbeda dengan hasil dari studi-studi di atas. Ada beberapa studi yang melihat seberapa besar efek-efek terhadap perubahan distribusi tingkat negara pendapatan. Hasil dari studi-studi tersebut tidak menunjukkan adanya suatu relasi antara tingkat pendapatan dan kesenjangan dalam bentuk U terbalik. tersebut C. HUBUNGAN ANTARA DAN KEMISKINAN PERTUMBUHAN EKONOMI Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah dibahas di atas. Mengikuti 116
hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu, seperti telah dikatakan sebelumnya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan tingkat juga berpengaruh pendapatan yang kemiskinan di suatu wilayah/negara seperti derajat pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi. terhadap Dasar persamaan untuk menggambarkan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan dapat diambil dari persamaan (6.1). Dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan γ dan λ, elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan β, dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan dengan δ, maka didapat persamaan (6.2) (Wodon, 1999): Log Gkt = α + βLog Wkt + αk + Σkt λ = γ + βδ Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variabel yang dapat dikontrol), digunakan persamaan: Log Pkt = w + LogWkt + LogGkt + wk + vkt dimana Pkt = kemiskinan untuk wilayah k pada periode t; Wkt dan Gkt seperti di persamaan (10.1), wk = efek-efek yang tetap atau acak; dan vkt = term kesalahan. Sudah cukup banyak studi empiris dengan pendekatan analisa lintas negara yang menguji relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Akhir- akhir ini juga cukup banyak studi yang mencoba membuktikan adanya pengaruh dari pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah 117
orang miskin. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB/PN, tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu. Misalnya studi dari Ravallion dan Datt (1996) dengan memakai data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer, khususnya pertanian, jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Sektor-sektor terakhir ini tidak mempunyai efek yang berarti terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan. Kakwani (2001) juga melaporkan hasil yang sama dari penelitiannya untuk kasus Filipina. Dikatakan di dalam studinya bahwa, sementara peningkatan 1 persen output di sektor pertanian mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sedikit di atas 1 persen, persentase pertumbuhan yang sama dari output di sektor industri dan di sektor jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan antara 1/4 persen hingga 1/3 persen. Hasil-hasil penemuan di atas dapat dikatakan bahwa sektor pertanian sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan di NB. Bahkan hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Mellor (2000) sebagai berikut: there has been a tendency to generelize that economic growth reduces poverty when in fact is is the direct and indirect effect of agricultural growth that accounts for virtually all the poverty decline (halaman 3). Tetapi banyak peneliti-peneliti lain tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Misalnya, Hasan dan Quibria (2002) menyatakan sebagai berikut: we shall argue that the above results-which provide a quantitative codification of the growth-poverty linkage-are, indeed, very context- specific (halaman 1). Pernyataan ini didukung oleh studi dari ADB (1997) mengenai NICs di Asia Tenggara, seperti Korea Selatan, China-Taipei dan Singapura, yang hasil studinya menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor industri manufaktur mempunyai dampak positif yang sangat besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. 118
Hasan dan Quibria (2002) juga melakukan studi untuk menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data panel dari 45 negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibian, dan Afrika (Sub-Sahara). Model yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari pertumbuhan PDB tingkat kemiskinan pada prinsipnya sama seperti persamaan (10.3). sedangkan untuk mengukur relasi antara kemiskinan dan pertumbuhan sektoral, mereka mengestimasi persamaan berikut ini. terhadap LnP = a + b1LnY1 + b2LnY2 + b3LnY3 + u + R dimana P adalah kemiskinan yang didefenisikan sebagai suatu fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi di bawah suatu tingkat pengeluaran minimum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, pada garis kemiskinan; Y mewakili tingkat output per kapita di tiga sektor: pertanian, industri pengolahan, dan jasa; sedangkan u dan R adalah term kesalahan. Hasilnya memberi kesan bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan an kemiskinan: semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan; atau dengan kata lain, negara-negara dengan tingkat PN per kapita yang lebih tinggi cenderung rendah kemiskinan mempunyai dibandingkan negara- negara yang tingkat PN per kapitanya lebih rendah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan pendapatan dari kemiskinan untuk Asia Timur adalah yang tertinggi, disusul kemudian oleh Amerika Latin, Asia Selatan dan Afrika (Sub-Sahara). Jadi, menurut hasil ini, 1 persen kenaikan PN per kapita akan mengurangi kemiskinan 1,6 persen di Asia Timur, dan 0,71 persen di Afrika Sub-Sahara. tingkat yang lebih Seperti telah dibahas di atas, penemuan-penemuan di Ravallion dan Datt (1996a,b) dan Kakwani (2001) memberi kesan bahwa ada suatu derajat yang besar dari variasi menurut negara dalam dampak terhadap kemiskinan dari pertumbuhan output sektoral. Hasan dan Quibria juga mencoba menganalisa fenomena tersebut dengan memakai data dari negara-negara di 119
dalam sampel mereka. Penemuan utama dari studi mereka adalah pertumbuhan output di sektor industri pengolahan mempunyai suatu dampak positif yang besar terhadap penurunan kemiskinan dan hanya terbukti di Asia Timur. pertumbuhan output industri 1 persen mengurangi kemiskinan industri di 1,3 persen. Sebaliknya, pertumbuhan output Amerika Latin dan Karibian berkorelasi positif dengan kemiskinan: semakin besar output di sektor tersebut semakin banyak orang miskin; walaupun efek ini secara statistik tidak signifikan. Sama seperti di Asia Timur, pertumbuhan output industri di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara juga mempunyai efek positif terhadap penurunan kemiskinan, tetapi efeknya tidak signifikan. Penggerak utama dari penurunan kemiskinan di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara adalah pertumbuhan output di sektor pertanian, sama seperti penemuan Ravallion dan Datt (1996) untuk India. (2000) menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1 persen, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1 persen membuat 1 persen peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan, hasil estimasi dari Timmer (1997) dengan memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama, melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8 persen, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi ini didukung oleh banyak studi lainnya seperti dari World Bank (2005) yang juga antara adanya menunjukkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi dari Dollar dan Kraay suatu hubungan negatif Studi-studi empiris lainnya juga membuktikan adanya laju relasi negatif suatu pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah dari Deininger dan Squire (1995, 1996). Studi mereka ini juga memakai tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis, walaupun relasi antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. Lainnya, misalnya hasil penelitian dari Ravallion dan Chen survei-survei (1997) (trade-off) yang kuat antara lintas negara sangat menarik karena yang menggunakan data dari 120
pendapatan/pengeluaran konsumsi RT di 67 NB dan negara- negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu bersamaan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah dengan laju kontraksi ekonomi. Hasil plot antara perubahan kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran antarsurvei atau menunjukkan suatu tren yang negatif. Sedangkan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama (analisa lintas negara) menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. konsumsi pendapatan Jadi, dalam perdebatan akademis selama ini mengenai hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan , pertanyaan pokoknya adalah: apakah pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin. Dalam akhir 1990-an, term "pertumbuhan yang pro kemiskinan" (sebut PPG) ini menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket- paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan secara signifikan. relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literatur muncul dua pendekatan. Pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan tidak keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walupun proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan; atau dengan kata lain, pangsa pendapatan dari Dalam usaha memberikan 121
kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga defenisi relatif dari PPG. Walaupun secara intuisi menarik, pendekatan atau defenisi ini terbatas, terutama saaat diterapkan di dalam suatu konteks operasional. Dalam defenisi PPG ini, pertumbuhan bisa mengurangi kesenjangan. Tetapi dengan memfokuskan terlalu berat pada kesenjangan, suatu paket kebijakan bisa mengakibatkan hasil-hasil yang suboptimal bagi kedua kelompok RT: RT miskin dan RT non-miskin; atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (World Bank, 2005). laju lewat pertumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lebih cepat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang- orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan. Bukti empiris memberi kesan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, mempercepat laju PPG mengharuskan tidak hanya pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk memperbesar kemampuan-kemampuan dari orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan- kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan penekanan pada akselerasi laju pengurangan kemiskinan, pendekatan ini konsisten dengan komitmen masyarakat dunia terhadap sasaran pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yakni pengurangan setengah dari proporsi dari masyarakat di dunia yang hidup kurang dari 1 dolar AS per hari (kemiskinan ekstrim) antara tahun 1990 dan tahun 2015. Pendekatan kedua fokus pada percepatan laju PGG, Hasil-hasil dari sejumlah studi di atas mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin 122
D. ANALISIS EMPIRIS 1. Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan dari tahun 2005 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa menjelang akhir 1990-n, ada sekitar 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar dari jumlah orang miskin tersebut terdapat di Asia Selatan (43,5 persen), yang terkonsentrasi di India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Afrika Sub-Sahara merupakan wilayah kedua dunia yang padat orang miskin (24,3 persen). Kemiskinan di wilayah ini terutama disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian (kekeringan dan gersang), pertikaian yang tidak henti-hentinya antarsuku, manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintahan yang bobrok. Wilayah ketiga yang terdapat banyak orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik (23,2 persen). Kemiskinan di Asia Tenggara terutama terdapat di China, Lao PDR, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja, sisanya terdapat di Amerika Latin dan negara-negara Caribbean (6,5 persen), Eropa dan Asia Tengah (2,0 persen), dan Timur Tengah dan Afrika Utara (0,5 persen). Laporan Bank Dunia tersebut juga menunjukkan ada dua wilayah yang terjadi pengurangan jumlah orang miskin, yakni Asia Tenggara dan Pasifik dan di Timur Tengah dan Afrika Utara, walaupun wilayah terakhir ini jumlah pengurangannya sangat kecil. Di Asia Tenggara dan Pasifik, jumlah orang miskin yang berkurang hampir mencapai 150 juta jiwa. Pengurangan dalam jumlah yang cukup besar ini dapat dilihat sebagai suatu konsekuensi logis dari proses pembangunan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara selama 1980-an. Sedangkan di wilayah-wilayah kemiskinan lainnya tidak ada perbaikan. Di Afrika Sub-sahara, kemiskinan bahkan bertambah lebih dari 60 juta jiwa. 123
Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan selama Orde Baru (1966-1998) memberi terhadap suatu kontribusi yang besar pengurangan kemiskinan (yang diukur dari jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk). Seperti yang ditunjukkan oleh statistik resmi dari BPS pada Tabel 6.1, persentase kemiskinan pada tingkat nasional menurun secara signifikan dari sekitar 40 persen menjadi hampir 17,5 persen selama periode 1976-1996, dan penurunan terbesar terjadi selama tahun 1970-an hingga awal 1980-an dengan 13 persentase poin, laju periode sedangkan penurunannya hanya sekitar 16 persentase poin. Menurut wilayah, terjadi perbedaan dalam tingkat maupun laju penurunan kemiskinan per tahun. Seperti yang dapat dilihat, pada tahun 1976-1996 misalnya, kemiskinan lebih banyak di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan, walaupun perbedaannya hanya sekitar sedikit di atas 1 persen poin. Namun, selama periode 1976-1996, laju penurunan kemiskinan di perdesaan lebih lambat dibandingkan di perkotaan, yang lebih banyaknya ketersediaan kesempatan kerja yang lebih produktif (menghasilkan pendapatan riil per pekerja yang lebih tinggi) di perkotaan (misalnya industri manufaktur) daripada di perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian. selama 1981-1993, terutama disebabkan oleh 124
Tabel 5.1: Kemiskinan di Indonesia 1976-2010 Tahun 1976 1980 1984 1987 1990 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Jumlah orang miskin (juta) Jumlah Desa Kota 54,20 44,20 10,00 42,30 32,80 9,50 35,00 25,70 9,30 30,00 20,30 9,70 27,20 17,80 9,40 34,01 24,59 9,42 49,50 31,90 17,60 47,97 32,33 15,64 38,70 26,40 12,30 37,90 29,30 8,60 38,40 25,10 13,30 37,30 25,10 12,20 36,10 24,80 11,40 35,10 22,70 12,40 39,30 24,81 14,49 37,17 23,61 13,56 34,96 22,19 12,77 32,53 20,62 11,91 31,02 19,93 11,10 Persentase Kemiskinan (%) Jumlah Desa 40,08 40,37 28,56 28,42 21,64 21,18 17,42 16,14 15,08 14,33 17,47 19,78 24,23 25,72 23,43 26,03 19,14 22,38 18,41 24,84 18,20 21,10 17,42 20,23 16,66 20,11 15,97 19,98 17,75 21,81 16,58 20,37 15,42 18,93 14,15 17,35 13,33 16,56 Kota 38,79 29,04 23,14 20,14 16,75 13,39 21,92 19,41 14,60 9,76 14,46 13,57 12,13 11,68 13,47 12,52 11,65 10,72 9,87 Sumber : BPS Maret Akibat krisis keuangan Asia selama periode 1997-1998 tersebut, persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami suatu kenaikan yang dramatis yakni dari 17,47 persen pada tahun 1996 menjadi sekitar 24,23 persen pada tahun 1998, saat krisis tersebut mencapai titik terburuknya, pada saat dimana ekonomi Indonesia mengalami suatu penurunan hingga 13 persen. Namun setelah itu, pada tahun 1999, tingkat kemiskinan mulai menurun secara perlahan hingga tahun 2005. Tetapi pada tahun 2006, jumlah kemiskinan kembali membesar meningkat kembali menjadi 17,75 persen atau sekitar 39,30 juta orang. Jumlah rumah tangga miskin waktu diperkirakan mencapai 19,1 juta, terdiri dari 2,8 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 6,9 juta dekat dengan kemiskinan. Kenaikan jumlah orang miskin tahun 2006 125
tersebut, terutama akibat dampak dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi menjelang akhir 2005. Kebijakan fiskal tersebut terpaksa dilakukan oleh pemerintah karena, di satu sisi, Indonesia sudah semakin tergantung pada impor minyak untuk kebutuhan pasar di dalam negeri yang laju peningkatannya setiap tahun semakin besar (terutama karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan peningkatan pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita), walaupun Indonesia juga termasuk penghasdil minyak di dunia dan di sisi lain, harga minyak di pasar internasional mengalami suatu proses peningkatan pada waktu itu yang semakin membebani keuangan pemerintah. Selama periode 2005-2006, jumlah orang miskin di Indonesia tercatat bertambah sebanyak 4,2 juta orang. Baru setelah beberapa penyesuaian kebijakan dan stabilitasi ekonomi makro, tingkat kemiskinan mulai menurun lagi sejak tahun 2007. Dalam bentuk relatif, tingkat kemiskinan pada tahun 2007 sama seperti sebelum krisis 1997-1998 terjadi. Namun demikian, dalam bentuk absolut, jumlah orang yang pengeluaran rata-rata per hari di bawah garis kemiskinan yang berlaku tetap lebih tinggi dibandingkan pada era Orde Baru sebelum krisis 1997- 1998. Walaupun perbedaan antarwilayah bervariasi menurut tingkat kemiskinan di daerah perkotaan juga selalu lebih kecil dibandingkan di daerah perdesaan dan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data terakhir, pada bulan Maret 2010, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berlaku pada tingkat nasional adalah sekitar 13 persen. tahun, Setelah masa krisis ekonomi 1998-1999, ada beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya mengalami penurunan kembali sementara di beberapa provinsi lainnya kondisi kemiskinan masih terus memburuk. Variasi dalam perubahan kemiskinan antarprovinsi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi (rendah atau tinggi) dan sifatnya (apakah padat tenaga kerja yang berarti pertumbuhan ekonomi menciptakan banyak kesempatan kerja baru atau padat modal yang berarti laju pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah daripada laju 126
pertumbuhan ekonomi), struktur ekonomi (apakah ekonomi masih bersifat agraris atau didominasi oleh sektor-sektor non- primer, khususnya manufaktur yang merupakan sektor terbesar dalam menyumbangi nilai tambah terhadap ekonomi), kondisi infrastruktur (kuantitatif maupun kualitatif), besarnya dampak dari krisis tersebut terhadap provinsi bersangkutan (ditentukan antara lain oleh keterbukaan ekonomi dari provinsi yang bersangkutan terhadap ekonomi wilayah yang lebih luas atau internasional, dan kesiapan provinsi tersebut terhadap suatu tersebut, Selain goncangan implementasi di tingkat provinsi dari program-program anti kemiskinan, khususnya pada masa krisis, dari pemerintah pusat sangat menentukan maupun pemerintah daerah keberhasilan suatu provinsi dalam mengurangi kemiskinan. ekonomi). faktor-faktor juga Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia, yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan yang berlaku), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang paling jatuh di bawah garis kemiskinan yang berlaku. Semakin besar nilai kedua indeks ini disebuah Negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut. lain, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di desa masih lebih buruk dibandingkan di kota. Sedangkan secara umum, penurunan dari kedua indeks tersebut di kota maupun di desa mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Dari sisi Tabel .5.2 P1 dan P2 di Indonesia menurut Provinsi, Maret 2009 (%) 127
Selanjutnya, pada tabel 10.5 di atas memperlihatkan nilai dari kedua indeks kemiskinan tersebut menurut provinsi untuk periode Maret 2009. Dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia termasuk didalam kelompok kecil provinsi dengan nilai-nilai P1 dan P2 yang rendah. Artinya, orang miskin di DKI Jakarta lebih "makmur" dibandingkan orang- orang miskin di banyak provinsi lainnya di Indonesia. Yang paling parah terdapat disejumlah wilayah di Idonesia bangian 128
timur, seperti Papua dan Maluku. Data ini cenderung mendukung hipotesa umum ada suatu korelasi negatif antara laju pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsentrasi ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Data ii juga menunjukkan bahwa arus manusia yang besar selama ini ke DKI Jakarta dari wilayah-wilayah lainnya di Indonesia bukanlah suatu fenomena yang mengejutkan. Seperti telah dikatakan sebelumnya, DKI Jakarta adalah magnet ekonomi nasional. Tentu keberhasilan pemerintahan Orde Baru mengurangi kemiskinan lewat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinanan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah suatu faktor yang sangat penting bagi penurunan kemiskinan, tetapi bukan satu- satunya penentu. Kebijakan-kebijakan yang "pro-miskin" sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi bersifat PPG, yakni yang mempunyai suatu dampak positif yang berarti bagi pengurangan kemiskinan, terutama kebijakan-kebijakan yang produktif seperti perluasan akses bagi semua orang ke pendidikan (khususnya pendidikan dasar) dan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaan. Hal ini disadari sejak awal oleh Presiden Soeharto, dan memang sejak awal Orde sudah memperlihatkan Baru, kesungguhan dalam upaya memerangi kemiskinan atau meningkatkan awal kesejahteraan masyarakat. pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin ditekankan dan identifikasikan dalam sejumlah jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Keluarga Sejahtera (KS), program Keluarga Berencana (KB), program Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah Dasar, Program Transmigrasi, peningkatan Upaya Minimum Regional (UMR) atau Provinsi (UMP) dan yang terakhir yang berkaitan dengan krisis ekonomi, yakni Jaringan Pengaman Sosial yang di sponsor oleh Bank Dunia. pemerintah Indonesia Sejak 129
Sewaktu krisis ekonomi global 2008-2009 terjadi, yang menjadi perhatian paling serius dari pemerintah di Negara- negara yang terkena imbasnya, ternasuk Indonesia, adalah dampak dari krisis terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didalam masyarakat, terutama karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pernah dinikmati oleh banyak NB, khususnya di Asia pada era sebelum krisis tersebut ditandai (paling tidak disebagian besar dari Negara-negara tersebut) dengan ketimpangan pendapatan yang bertambah, dan oleh sebab itu kemiskinan tetap bertahan, jika berkurang, lajunya tersebut. Tidak seperti sewaktu terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, krisis 2008-2009 yang berakibat pada sebuah resesi ekonomi global yang besar dan suatu penurunan yang signifikan dalam permintaan duniaterhadap banyak komoditas yang kebanyakan berasal dari NB yang pada saat itu diprediksikan akan memberi suatu dampak yang kecil terhadap tingkat kemiskinan ekstrim (berdasarkan pada definisi Bank Dunia, yakni hidup dibawah 1,25 dolar AS garis kemiskinan internasional) dan suatu efek yang lebih besar pada masyarakat yang tidak miskin tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan. Yang dimaksud disini adalah mereka yang per harinya sesuai kemampuan ekonominya bias mengeluarkan uang diatas 1,25 dolar AS tersebut, misalnya 1,30 atau 2,00 dolar AS. Apabila harga- harga dari kebutuhan pokok naik, mereka sangat terancam menjadi miskin, karena kenaikan harga-harga tersebut membuat pengeluaran minimum sehari dengan volume yang sama seperti dalam penentuan garis kemiskinan 1,25 dolar AS tersebut menjadi, misalnya 1,75 dolar AS, yang merupakan garis kemiskinan yang baru. Berarti mereka yang hanya bisa mengeluarkan 1,30 dolar AS per harinya masuk didalam kelompok orang miskin. tersebut lambat dinegara- negara terhadap kemiskinan adalah para pekerja pabrik dan rumah tangga yang beberapa tahun belakangan ini kondisi ekonomi mereka membaik akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menciptakan kesempatan kerja lebih besar dan lebih baik (dari sisi pendapatan), namun mereka berada Kelompok masyarakat yang sangat rentan 130
persis di atas garis kemiskinan yang berlaku. Kondisi seperti ini membuat mereka sangat terancam kembali menjadi miskin apa bila ada sebuah krisis ekonomi seperti pada tahun 2008- 2009. Kelompok pekerja yang masuk di dalam kategori ini adalah pekerja pekerja tidak berpendidikan tinggi (yang jumlah menurut data dari BPS masih mendominasi angkatan/tenaga kerja Indonesia) seperti pekerja-pekerja kontrak atau borongan di industri-industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, makanan dan minuman, barang-barang dari kulit (termasuk alas kaki) dan barang-barang dari kayu (termasuk meubel). Di dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), walaupun krisis ekonomi global 2008-2009 itu punya dampak yang serius terhadap kesejahteraan dari jutaan orang di kawasan tersebut (walaupun besar atau tingkat keseriusan dari dampaknya berfariasi menurut Negara anggota karena adanya perbedaan-perbedaan dalam banyak faktor internal termasuk kondisi awal perekonomian dan sosial, kondisi tenaga kerja menurut pendidikan, kelembagaan, dan pemerintahan), dampak tersebut tidak sampai menghentikan atau merubah arah dari kemajuan yang dicapai di negara- negara anggota dalam memerangi kemiskinan pada era sebelum krisis terjadi. Sejak awal decade 90-an, pangsa dari populasi di kawasan itu yang hidup dalam kemiskinan absolut (kurang dari 1,25 dolar AS/hari) mengalami suatu penurunan yang sangat signifikan (walaupun laju per negara berbeda) dari sekitar 55 persen menjadi kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 memang punya efek- efek besar terhadap laju penurunan kemiskinan, tetapi itu hanya sementara. Namun demikian, pada waktu krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009, kecepatan dengan mana negara-negara anggota ASEAN mampu untuk pulih kembali dari krisis yang masih diragukan (ASEAN-World Bank, 2009). Bahkan, Bank Dunia (World Bank, 2009f) mengestimasi bahwa kecepatan dari proses penurunan tingkat kemiskinan di kawasan itu akan berkurang akibat krisis itu (Gambar 10.3), walaupun lajunya berbeda antarnegara anggota, tergantung 131
pada sejumlah factor yang pada umumnya sifat dari factor- faktor tersebut domestic, termasuk efektivitas dari kebijakan- kebijakan pengurangan kemiskinan dan kebijakan-kebijakan fiskal dalam menstimulasi permintaan gregat di dalam negeri. Banyak sektor, termasuk sejumlah subsector manufaktur di Indonesia yang mengalami pertumbuhan output yang negative atau menurun pada saat krisis ekonomi global tersebut terjadi, paling tidak ada 2 faktor yang memainkan peran sangat penting waktu itu yang mengurangi efek-efek negatif terhadap kemiskinan di dalam negeri. Pertama, pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal yang menyerap banyak pekerja yang diberhentikan (PHK) dari perusahaan- perusahaan di sektor formal yang terkena himbas dari krisis itu dan memberikan sumber pendapatan tambahan/pengganti bagi pekerja-pekerja yang tetap bisa bekerja di sektor formal namun dengan pendapatan lebih rendah (misalnya akibat pemotongan telah gaji/upah atau pengurangan ditunjukkan sebelumnya, walaupun ada krisis tersebut, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data resmi di Indonesia menurun, bukannya bertambah karena adanya sektor informal yang mencegah banyak orang kehilangan pekerjaan di sektor formal menjadi lebih miskin. Kedua, banyak program pemerintah yang ada untuk memerangi kemiskinan di dalam negeri mungkin juga sangat membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari krisis 2008-2009 terhadap jumlah orang miskin. Di dalam satu dari sejumlah studinya mengenai dampak dari krisis tersebut terhadap ekonomi Indonesia, Bank Dunia menegaskan bahwa penurunan jumlah penduduk Indonesia yang gidup dibawah garis kemiskinan walaupun krisis tersebut memberi efek-efek negatif bagi sejumlah sektor ekonomi di dalam negeri adalah suatu kemungkinan kerena perluasan (cakupan orang dan wilayah maupun dana yang digunakan) dari sejumlah program pemerintah seperti Program Nasional bagi Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada pendidikan dan kesehatan, Program Nasional untuk Penguatan Masyarakat (PNPM) yang memberi penekanan pada pengembangan usaha/bisnis sendiri terutama oleh kaum wanita, dan kebijakan-kebijakan anti-kemiskinan jam kerja). Seperti 132
lainnya yang sedang berjalan. Dalam 100 hari pertama dari kabinet kedua SBY, pemerintah juga mempunyai suatu rencana lainnya yang untuk membuat diharapkan dapat meningkatkan secara langsung akselerasi laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air (World Bank, 2009). tindakan-tindakan konkrit tidak Waktu krisis ekonomi global tersebut terjadi, pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia membuat tiga skenario mengenai kemungkinan efek-efek dari krisis ekonomi global tersebut terhadap kemiskinana di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10.5. Pertama, adalah skenario "tanpa krisis, dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasi mencapai 6 persen rata-rata per tahun. Skenario kedua adalah krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tanpa pemerintah melakukan sesuatu yang khusus untuk mencegah atau mengurangi dampak negatifnya, terutama terhadap kemiskinan (jadi krisis tanpa stimulus fiscal atau kebijakan-kebijakan ekonomi dan social lainnya dianggap sebagai respons terhadap krisis itu dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan permintaan didalam negeri yang efek selanjutnya adalah pertumbuhan output di sector-sektor ekonomi tetap positif dan lajunya tidak mengecil). Sedangkan skenario ketiga adalah di mana krisis 2008-2009 itu berdampak terhadap perekonomian Indonesia tetapi pemerintah aktif melakukan sesuatu seperti stimulus fiskal untuk memperkeci efek negatifnya. Estimasi- estimasi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tiga skenario yang dipaparkan pada tabel 10.5 bisa memberi sebuah kesan bahwa intervensi- interveensi pemerintah, terutama yang langsung ditujukan pada penanggulangan kemiskinan sangat penting, paling tidak untuk mencegah tingkat kemiskinan tidak tambah tinggi akibat krisis tersebut. 133
Tabel 5.3 : Dampak dari Krisis 2008/09 terhadap Kemiskinan di Indonesia dengan Tiga Skenario Skenario Proyeksi Tingkat Kemiskinan (%) Pemerintah 12,68 Bank Dunia 13,10 Tanpa Krisis Krisis tanpa kebijakan- kebijakan Krisis dengan kebijakan- kebijakan 13,34 13,90 13,80 Sumber : Bappenas dan World Bank 2008 12,93 Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan UMKM untuk memperkecil dampak negative dari krisis tersebut terhadap kemiskinan. Alasannya sederhana, yakni kelompok usaha tersebut yang kebanyakan beroperasi disektor informal (khususnya usaha mikro/UMI) sangat padat karya, yang berarti mempunyai suatu peran strategis, yakni sebagai sumber utama penciptaan kesempatan kerja atau sebagai kekuatan utama untuk mencegah meningkatnya pengangguran di masa krisis ekonomi. Pengalaman dari krisis ekonomi Asia 1997-1998 memberikan suatu pelajaran penting mengenai peran strategis bagi dari UMKM pengangguranatau orang-orang yang tidak bias mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sewaktu krisis tersebut terjadi, formal seperti di perusahaan- banyak pekerja disektor perusahaan besar dan bank-bank di-PHK-kan. Karena Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial yang baik, apalagi sistem pemberian tunjangan pengangguran, maka orang-orang yang menganggur tidak punya pilihan lain selain membuka usaha sendiri kecil- kecilan seperti buka warung rokok atau warung makan, menjadi supir ojek atau buka toko kecil di depan rumah atau bengkel cuci motor sederhana, an bekerja di usaha-usaha orang lain yang juga kecil-kecilan. Semua kegiatan ini biasanya terdapat di sektor informal. Sewaktu krisis 2008-2009 melanda sebagai penampung terakhir 134
Pada awal terjadinya krisis ekonomi global tersebut, jumlah pemerintah pengangguran dan kemiskinan. Ternyata yang terjadi berbeda. Data resmi dari BPS tidak menunjukkan adanya peningkatan pengangguran terbuka selama krisis terjadi. Seperti yang ditunjukka pada gambar 10.4, walaupun sempat bertambah pada awal tahun 2009, namun setelah itu kembali menurun. Penjelasan utamanya adalah Indonesia (seperti di banyak NB lainnya di Asia) mempunyai kesempatan kerja yang sangat besar di sektor informal. Fakta ini menjadi landasan bagi suatu pemikiran teoritis bahwa di Negara- negara dimana sektor informal sangat besar, damppak dari suatu krisis ekonomi seperti yang terjadi pada periode 2008-2009 tersebut terhadap kesempatan kerja akan lebih terefleksikan pada peningkatan pengangguran terselubung (peningkatan kesempatan kerja di sektor informal) daripada peningkatan pengangguran terbuka. Juga menurut suatu publikasi dari ILO (2009), pertumbuhan kesempatan kerja di ekonomi informal merupakan dampak yang paling signifikan dari krisis tersebut terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Gambar 5.2 Dampak dari Krisis 2008/09 terhadap Kemiskinan di Indonesia dengan Tiga Skenario sudah mengantisipasi kenaikan Sebagai suatu perbandingan, perubahan-perubahan dalam persentase pengangguran terbuka di sejumlah NB lainnya di kawasan Asia yang terjadi antara kuartal ketiga (K3) tahun 2008 dan periode paling akhir. Poin persentase terkecil dari 135
perubahan di dalam kelompok negara- negara tersebut adalah Filipina (PHI) (dengan data terakhir dari K2-2009), disusul kemudian oleh Thailand (THA) (dengan data terakhir dari April- Juni 2009); Sri Lanka (SRI) (dari data terakhir K1- 2009); Korea Selatan (KOR) (data terakhir Mei-Juli 2009); Malaysia (MAL) (data paling akhir K1- (2009); Taipei, China (TAP) (data terakhir Mei-Juli 2009); dan Hong Kong, China (data paling akhir Mei-Juli 2009). Sedangkan (HKG) Singapura (SIN) memiliki poin persentase terbesar dari perubahan untuk periode K3- 2008-K2-2009. Perbedaan antara Negara tersebut tentu akan membuat adanya perbedaan dalam tingkat kemiskinan antara Negara, Sedangkan perbadaan dalam persentase perubahan pengangguran terbuka antarnegara itu ditentukan oleh suatu kombinasi dari sejumlah faktor, termasuk tingkat integrasi ekonomi antara Negara bersangkutan dengan ekonomi global (khususnya AS sebagai sumber awal dari krisis tersebut), dan tingkat ketahanan ekonomi dalam negeri terhadap goncangan- goncangan ekonomi seperti krisis tersebut. 2. Kesenjangan Kalau dengan memperhatikan perkembangan sejumlah variable-variabel ekonomi makro selama Orde Baru hingga saat ini, misalnya laju pertumbuhan PDB rata-rata per tahun, peningkatan PN per kapita, diverivikasi ekonomi, dan pangsa ekspor non- migas, diakui ada keberhasilan dari pembangunan ekonomi selama ini, walaupun sempat terganggu oleh dua kali krisis ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output atau peningkatan pendapatan secara agregat atau per kapita. Tetapi, bahkan lebih penting, harus dilihat juga dari pola distribusi dari peningkatan pendapatan tersebut. Misalnya, menjelang pertengahan 1997, beberapa saat sebelum krisis keuangan Asia terjadi, tingkat PN per kepla di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi dibandingkan 30 tahun yang lalu. Atau, sekarang ini tingkat PN per kapita sudah jauh lebih besar dibandingkan pada era Orde Baru. Namun, apa artinya kalau dilihat pada tingkat agregat 136
hanya 10% saja dari jumlah penduduk ditanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya (80%) hanya menikmati 10 persen dari PN. Kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10 persen tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90 persen dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti. Oleh karena itu, pola distribusi pendapatan sebagai suatu variabel juga harus diamati perkembangannya selama proses pembangunan berjalan. Dengan mengikutsertakan distribusi pendapatan dalam analisa keberhasilan pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi di Indonesia selama itu dapat dikatakan berhasil sepenuhnya apabila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat kaya bias diperkecil. Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi RT dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan alat ukur/indikator yang umum digunakan adalah koefisien Gini yang nilainya antara 0 (tidak ada kesenjangan) dan 1 (kesenjangan penuh). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Dapat diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai kelemahan yang serius: data pengeluaran konsumsi bias memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bias lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada tabungan. Sedangkan,jika jumlah pendapatannya rendah tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan. Demikian pula, pengertian pendapatan, yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau menjual jasa tidak sama dengan 137
pengertian kekayaan. Kekayaan seseorang bias jauh lebih besar daripada pendapatannya. Seseorang bias saja tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi ia sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak tetapai mereka sangat kaya karena terlalu berlebihan, perusahaan dimana mereka bekerja adalah milik mereka (atau orang tua mereka). Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di NB lainnya masih relative sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang mempunyai pekerjaan di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru selain berhasil menekan angka kemiskinan, juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusipendapatan untuk tidak meningkat secara berarti pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan. Selama 1965-1970, rata-rata laju pertumbuhan PDB di Indonesia masih sangat rendah sekitar 2,7 persen, dan koefisien Gini rata- rata per tahun sebesar 0.35. Selama 1971-1980 laju pertumbuhan PDB jauh lebih besar, rata-rata 6 persen per tahun dengan koefisien Gini rata- rata per tahun sedikit di atas 0,4. Hal ini berarti selama periode itu, pertumbuhan memang sangat baik namun kesenjangan pendapatan yang diukur dengan distribusi pengeluaran konsumsi semakin memburuk. Sedangkan selama 1981-1990 pertumbuhan PDB 5,4 persen per tahun dan koefisien Gini rata-rata per tahun sedikit diatas 0,3. Walaupun ada variasi antara tahun-tahun tertentu, perubahan koefisien tersebut menandakan bahwa, dibandingkan 1960-an gini hingga 1970-an, tingkat ketidak merataan pembagian pendapatan di tanah air selama decade 80- an menunjukkan penurunan. Sebagaimana Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya, Koefisien gini di Indonesia juga meningkat selama awal 1990-an, tetapi kemudian menurun lagi secara tajam menjadi 0,32 tahun 1998, dan naik sedikit menjadi 0,33 tahun 1999 dan relative stabil hingga awal tahun 2000-an. 138
Menurut daerah, pada tahun 1960-an, tingkat kesenjangan pengeluaran konsumsi di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Baru sejak 1970-an ada perbaikan angka Gini di perdesaan setiap tahun lebih rendah daripada di perkotaan. Selama 1980-1999 nilai rasio Gini diperdesaan berkisar antara 0,26 (terendah) dan 0,31 (tertinggi), sedangkan di perkotaan rata-rata 0,33. Pada tahun 2004, indeks Gini di perdesaan tercatat sekitar 0,27 dan di perkotaan 0,35, dan relatif sama pada tahun 2009. Secara teoretis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan di Indonesia selama ini dapat disebabkan oleh faktor- faktor berikut ini. 1. Akibat arus penduduk/tenaga kerja perdesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat. Sesuai teori A. Lewis (1954), perpindahan orang dari pedesaan ke perkotaan memberi suatu dampak positif terhadap terhadap perekonomian di pedesaan: kesempatan kerja produktif, tingkat produktivitas dan pendapatan rata- rata masyarakat di pedesaan meningkat. Sedangkan, ekonomi tidak mampu perkotaan pada suatu saat akhirnya menampung suplai tenaga kerja yang meningkat terus setiap tahunnya, yang sebagian besar adalah pendatang dari perdesaan, yang akhirnya berakibat pada peningkatan laju pengangguran, di satu pihak, dan menurutnya pertumbuhan tingkat upah/gaji, di pihak lain. 2. Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di perdesaan dengan di perkotaan. Di pedesaan, jumlah sektor relatif lebih kecil dibandingkan di perkotaan, dan sektor-sektor yang ada di perdesaan lebih kecil (dilihat dari jumlah unit usaha di dalam dan output yang dihasilkan oleh sektor) dibandingkan sektor-sektor yang sama di perkotaan. Perbedaan ini ditambah dengan tingkat pendapatan per kapital di pedesaan yang lebih rendah dari pada di perkotaan membuat struktur pasar di perdesaan jauh lebih sederhana daripada di perkotaan. Struktur pasar yang sederhana ini membuat distorsi pasar juga relatif lebih kecil (kesempatan berusaha bagi individu lebih besar) di perdesaan dibandingkan di perkotaan. 139
3. Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dampak tersebut bisa dalam beragam bentuk, di antaranya: a. Semakin banyak kegiatan- kegiatan ekonomi di perdesaan di luar sektor pertanian seperti industri manufaktur (kebanyakan dalam skala kecil, atau industri rumah tangga, perdagangan, perbengkelan dan jasa lainnya, dan bangunan); b. Tingkat produktivitas dan pendapatan riil tenaga kerja di sektor pertanian meningkat, bukan saja akibat arus manusia dari sektor tersebut ke sektor- sektor lainnya di perkotaan (seperti di dalam teori A. juga akibat penerapan/pemakaian Lewis), teknologi baru dan penggunaan input-input yang lebih baik, misalnya pupuk hasil pabrik dan permintaan pasar domestic dan ekspor terhadap komoditas-komoditas pertanian meningkat; tetapi c. Potensi SDA yang ada di perdesaan semakin baik (pemakaian dimanfaatkan oleh penduduk desa semakin optimal). Selain kesenjangan pendapatan, ketimpangan ekonomi antarwilayah, misalnya provinsi, di Indonesia juga terjadi. Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau perkotaan yang membuat sektor- sektor produktif semakin mendominasi ekonomi nasional di satu sisi, dan semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor-sektor tersebut di wilayah-wilayah tertentu karna kondisi dari wilayah-wilayah itu paling menguntungkan (karena ketersediaan infrastruktur, SDM, sumber modal, dan prasarana pendukung utama lainnya), di sisi terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah/provinsi di Indonesia. lain, membuat Pada saat belanda meninggalkan Indonesia, pulau Jawa merupakan wilayah Indonesia yang paling maju dalam banyak hal, termasuk pembangunan infrastruktur dan SDM, serta administrasi pemerintahan. selain itu, pemerintah Indonesia juga meneruskan tradisi kolonialisasi yang menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan keuangan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah- wilayah yang 140
menjadi pusat peerintahan, perdagangan dan keuangan lengkap dengan segala macam prasarana pendukungnya seperti bank, pelabuhan, jalan raya, dan jaringan komunikasi, secara alami akan menarik kegiatan-kegiatan ekonomi ke wilayah-wilayah tersebut. Jadi, dalam kasus Indonesia, pulauJawa dan DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) pada khususnya merupakan magnet ekonomi yang keutamaannya semakin lama semakin dahsyat bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Daya tarik yang semakin kuat ini juga membuat minat investasi langsung, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), terkecuali yang sifatnya lokal spesifik seperti investasi di sektor pertambangan. Sementara, wilayah-wilayah lain hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan di Jawa atau Bodetabek terutama dalam penyediaan bahan baku dan tenaga manusia. Selama di wilayah non-Jawa ada perkembangan yang berarti dari sektor-sektor produktif, ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dan non-Jawa akan terus berlangsung. Namun untuk menghasilkan perkembangan yang pesat dari sektor-sektor produktif, wilayah non-Jawa harus memulainya dengan menyediakan faktor-faktor produksi dan prasarana pendukung seperti yang telah dibahas sebelumnya di atas, termasuk mereka termasuk arus manusia/tenaga kerja berpendidikan tinggi ke Jawa harus dihentikan. Namun, yang terakhir ini sangat sulit dilakukan karena bukan hanya ini menyangkut hak asasi manusia, tetapi mobilisasi manusia juga merupakan salah satu refleksi dari kesempatan ekonomi. Dua indikator kunci yang biasa digunakan untuk melihat ke wilayah di Indonesia dengan kegiatan-wegiatan ekonomi cenderung terpusatkan adalah pembentukan atau pertumbuhan PDB daerah (PDRB), dan distribusi PDB menurut wilayah (misalnya output yang dihasilkan (sisi penawaran agregat) oleh semua sektor dan besarnya permintaan 9sisi permintaan agregat) di wilayah itu. Tinggi-rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh semua sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut sangat tergantung pada faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut (yang bisa diimpor dari luar wilayah) 141
seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, teknologi, energi, dan kewirausahaan. Dari sini saja bisa di pahami bahwa pertumbuhan output yang suatu wilayah mencerminkan adanya keterbatasan atas satu atau lebih dari faktor-faktor produksi itu di wilayah tersebut. rendah di Sedangkan dari sisi permintaan agregat, tinggi rendahnya PDRB dari suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi dari jumlah dan struktur penduduk serta pendapatan riil perorang diwilayah tersebut. Dengan kata lain, dari sisi permintaan agregat (pengguna), wilayah dengan PDRB yang rendah mencerminkan sedikitnya lebih banyaknya orang miskin dibandingkan orang kaya atau kombinasi dari keduanya di wilayah itu. Karena sebagian besar dari jumlah penduduk di Indonesia bermukim di Jawa, maka dapat perkirakan bahwa jumlah nilai komsumsi rumah tangga (yang merupakan salah satu komponen penting dari sisi permintaan agregat dari pembentukan PDB) di Jawa adalah yang terbesar di Indonesia. Menurut suatu penelitian yang dikutip oleh Parikesit (2010), tingkat konsumsi penduduk DKI Jakarta adalah empat kali wilayah lain di Indonesia. jumlah penduduk atau Data BPS paling akhir menunjukkan bahwa pada tingkat nasional PBD triwulan II-2010 tumbuh 6,2 persen dibanding triwulan II-2009 (tahunan), dimana semua sektor ekonomi tumbuh positif. Tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sektor pengangkutan dan komunikasi (5,0 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (4,8 persen), dan sektor jasa-jasan(3,7 persen). Ini adalah sektor- sektor sekunder dan tersier (produktif) yang juga adalah sektor- sektor ekonomi perkotaan. Ditinjau dari sisi permintaan agregat, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan II- 2010 (kuartalan) secara riil meningkat sebesar 1,2 persen, pembentukan modal tetap bruto (investasi) naik 2,3 persen, sedangkan konsumsi pemerintah naik 23,5 persen. Dari bagian perdagangan luar negri, ekspor barang dan jasa juga naik 2,7 persen, walaupun masih lebih rendah di bandingkan dengan kenaikan impor barang dan jasa sebesar 5,1 persen. (kuartalan) adalah Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II- 2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di 142
pulau Jawa dan Sumatra. Provinsi-provinsi di pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 57,5 persen, dan 23,7 persen disumbang oleh provinsi-provinsi di Sumatra. Lainnya yakni Kalimantan 9,6 persen, Sulawesi 4,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,7 persen dan sisanya 1,9 persen dari Maluku dan Papua (Tabel 6.6). DKI Jakarta sendiri sekarang ini menyumbang sekitar 20 persen PDB Indonesia. Sebagai dengan apabila Bodetabek, keseluruhan PDRB wilayah Jabodetabek mencapai sekitar minimum 30 persen hingga maksimum 35 persen dari PDB Indonesia (Parikesit,2010). Tabel 5.4. Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Indonesia (%) perbandingan, digabungkan 2010 Wilayah/Pulau 2008 2009 Triwulan II Triwulan I Sumatera 23,3 23,5 23,5 23,7 Jawa 57,7 58,1 57,8 57,5 Bali & Nusa Tenggara 2,5 2,7 2,8 2,7 Kalimantan 10,5 9,2 9,5 9,6 Sulawesi 4,2 4,5 4,4 4,6 Maluku & Papua 1,8 2,0 2,0 1,9 Total Sumber : BPS 2010 Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan II-2010 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi mencapai di atas 50 persen. Keempat provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan pertumbuhan tahun-ke tahun masing-masing 6,9; 6,5; 6,5; dan 5,6 persen (Tabel 6.7). Indikator ini juga menandakan bahwa kegiatan ekonomi nasional masih terpusatkan di pulau Jawa, atau pulau jawa hingga saat ini masih merupakan magnet bagi kegiatan- kegiatan ekonomi di Indonesia, dan peran ini akan terus membesar apabila tidak ada upaya- upaya yang serius dari pemerintah untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan ekonomi ke 100 100 100 100 143
seluruh wilayah di tanah air, tentu dengan tetap memegang prinsip efisiensi. Tabel 5.5. Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia menurut Provinsi, Triwulan II-2010 (%) 144
Nilai PDRB di satu sisi dan jumlah penduduk disisi lain membentuk tingkat pendapatan per kapita. Apabila nilai PDRB di pulau Jawa lebih tinggi dari pada di wilayah lain di Indonesia, namun tidak terlalu besar perbedaanya, sementara kenyataan menunjukkan bahwa semakin besar dari jumlah penduduk masih terpusatkan di pulau Jawa maka pendapatan riil per kapita di Jawa bisa sama, atau lebih besar namun perbedaannya kecil, bahkan bisa lebih rendah dibandingkan di wilayah luar Jawa. Kenyataannya menunjukkan tidak demikian, bahkan hasil simulasi yang diperlihatkan di kompas, terbitan Sabtu, 17 Februari 2007 menunjukkan bahwa perbedaan antara Jawa dan non-Jawa sangat besar. Sedangkan menurut data BPS 2008, Pendapatan (PDRB) per kapita di DKI Jakarta mencapai Rp76 juta lebih (tanpa migas); Jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan (PDB) per kapita Indonesia yang hanya sekitar Rp. 24 juta. Sedangkan menurut hasil simulasi tersebut, pendapatan per kapita di Bodetabek hanya sekitar Rp. 5 juta. (Gambar 10.7) Seperti halnya di dalam sebuah Negara atau sebuah provinsi, kesenjangan ekonomi juga terjadi di sebuah kota seperti DKI Jakarta. Salah satu indikator yang bisa menunjukkan hal tersebut adalah PDRB menurut kabupaten/kota administrasi di DKI Jakarta. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 6.8, PDRB terbesar adalah di Jakarta Pusat dan disusul kemudian oleh Jakarta Selatan, artinya kedua wilayah tersebut sebagai penyumbang utama terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta. 145
Juga dalam laju pertumbuhannya per tahun, kedua wilayah DKI Jakarta tersebut adalah wilayah yang terbesar. Tabel 5.6: IHK dan Inflasi (%) di Indonesia di 66 kota, Juli dan Agustus 2010 146
Sumber: BPS
147
Salah satu pendorong kunci pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal tetap bruto (investasi tetap), maka teorinya menyatakan bahwa distribusi investasi yang tidak merata antar wilayah akan membuat kesenjangan ekonomi antar wilayah, ceteris paribus. Data dari BKPM menunjukkan bahwa investasi tetap, baik PMA maupun PMDN terpusatkan di pulau Jawa, ketidakmerataan distribusi investasi tersebut di sebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yang paling besar perannya adalah ketersediaan infrastruktur (jumlah dan kualitas), kesiapan tenaga kerja (SDM), iklim berusaha (keamanan dan kenyamanan), ketersediaan sektor-sektor pendukung seperti bank, telekomunikasi, dan transportasi. Semua faktor ini memang hingga saat ini masih terpusat di pulau Jawa, hanya investasi di pertambangan dan pertanian yang harus dilakukan di lokasi dari kedua sektor tersebut, walaupun faktor- faktor tidak tersedia. Contohnya PT. Free Port di Papua terpaksa menyediakan sendiri faktor-faktor tersebut, misalnya membangun sendiri jalan raya dan fasilitas listrik dan telekomunikasi. E. TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM Pada bulan September 2020, perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan apa yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun 2015. Ada delapan sasaran, masing-masing dengan target tertentu yang harus dicapai, dan sasaran pertama adalah mengurangi kemiskinan dan orang- orang yang mengalami kelaparan, kedelapan sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrem (hingga setengahnya). 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mengurangi angka kematian anak pertiganya) 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mengurangi angka kematian anak pertiganya) 4. Memperbaiki kesehatan ibu (hingga tiga-perempatnya) 5. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya. 6. Menjamin kelestarian lingkungan hidup 148
7. Membentuk pembangunan 7. Membentuk pembangunan sebuah kerja Sejak dicetuskannya MGDs hingga awal 2011, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia masih masuk kategori negara- negara yang lamban langkahnya dalam mencapai MGDs pada tahun 2015. Dengan kata lain, Indonesia termasuk negara-negara yang tidak akan mencapai semua MGDs pada tahun 2015 (tabel 10.11). bahkan di harian kompas (senin, 20 september 2010, halaman 1) dikatakan bahwa meski target pengurangan kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran tujuan pembangunan milenium tercapai, pada kenyataannya rakyat Indonesai masih miskin. Pendapatan 1 dolar AS (kurang dari Rp 9.000) perhari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Kelambanan Indonesia dalam mencapai SDGs tersebut terutama ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian ibu yang sedang melahirkan, belum teratasinya laju penularan HIV/AIDS, makin meluasnya laju deforestasi, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi yang buruk serta beban utang luar negeri (ULN) yang terus bertambah (UNESCAP, 2010). Kinerja Indonesia yang buruk ini diperuat dengan laporan mengenai indeks pembangunan manusia (HDI) dari UNDP (2009) juga menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia yang diukur dengan indeks juga tidak semakin membaik. Misalnya, pada tahun 2006, Indonesai berada pada posisi ke 107 dan pada tahun 2008 menurun menjadi posisi ke-108, dan terus merosot ke posisi ke-111 pada tahun 2009. Menurut Susilo (2010), kondisi ini membuat Indonesia semakin berat untuk bisa mencapai semua MDGs tersebut tepat waktu, yang tinggal sekitar 4 tahun lagi. Memang ini bukan berarti bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak berusaha. Masih menurut Susilo, peta jalan untuk percepatan mencapai MDGs di telah dituangkan dalam peraturan presiden No.15 tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Hanya saja ini tidak cukup, banyak hal yang harus dilakukan secara serentak, termasuk peningkatan anggaran dari APBN untuk mencapai MDGs Indonesia 149
tersebut, keterlibatan masyarakat sepenuhnya (termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat/LSM, asosiasi-asosiasi bisnis, perhimpunan, perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan swasta), koordinasi yang baik secara horizontal antar departemen maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan lainnya yang menciptkan kesempatan kerja yang produktif. Tabel 5.7. Indonesia dalam Pencapaian MDGs 2010 150
151
152
Sebagai perbandingan posisi Asia menurut kawasan dalam pencapaian MDGs tahun 2010. Untuk sasaran pertama, di Asia Barat yang relatif lebih miskin atau pembangunan ekonominya yang kurang maju dibandingkan dengan di Asia Tenggara dan Timur, target dari semua komponan tidak tercapai. Di Asia Selatan, tingkat kemiskinannya juga masih tinggi, target mengurangi angka kelaparan tidak tercapai. Terutama di di Bangladesh dan beberapa di wilayah tertentu di India, masih banyak penduduk yang mengalami kelaparan. Sedangkan di Asia Timur dan Asia Tenggara, prestasinya jauh lebih baik, yakni target yang sudah tercapai atau paling tidak target bisa tercapai jika ada upaya-upaya yang lebih serius. Untuk 7 sasaran lainnya, pada umumnya prestasi di semua kawasan Asia tersebut relatif baik, terkecuali untuk sasaran ke- 7, khususnya target pengembalikan hutan yang gundul yang tidak tercapai di Asia Tenggara dan Asia Selatan, dan target peningkatan kualitas hidup warga di pemukiman kumuh tidak tercapai. Khusus mengenai kegagalan indonesia mencapai target pengurangan angka kematian ibu saat melahirkan pada tahun 2015 nanti (yang disepakati 102 orang per 100.000 kelahiran)(gambar 10.8), menurut pendapat dari pendiri yayasan kesehatan perempuan yang diberitakan di harian kompas (rabu, 22 september 2010 halaman 1) salah satu yang membuat target ini sulit dicapai adalah karena data yang masih lemah, yang ada terkadang berbeda-beda dan tidak akurat. Tanpa data yang benar, pengawasan terhadap jalannya program pemerintah pun sulit dilakukan. Dalam upaya mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, diperlukan deteksi dini kehamilan karena dengan demikian, maka penanganan akan tidak terlambat terhadap kehamilan yang bermasalah. Selain itu, masih menurutnya, payung hukum untuk implementasi program amat perlu agar semua peraturan atau undang-undang terkait yang dikeluarkan pemerintah dapat dilaksanankan infrastruktur disetiap daerah. Persoalan kesehatan dan tenaga kesehatan, teruama penyebaran bidan di desa-desa diseluruh penjuru Indonesia. menurutnya, secara nasional persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat lainnya terkait 153
ini sudah sekitar 83 persen dibandingkan tahun 1990-an yang hanya sekitar 40 persen. Namun, masih banyak daerah di tanah air dengan presentase yang rendah sekali. Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia yang disebutkan diharian kompas tersebut, jumlah bidan lebih dari 83.000 orang, sedangkan jumlah desa yang harus dilayani mencapai 71.000 desa. Jadi, masalahnya bukan hanya jumlah bidan masih terbatas, tetapi juga penyebarannya tidak merata. Akibatnya, masih banyak desa dimana persalinan ditolong oleh dukun beranak. Gambar 5.3: Angka Kematian Ibu di Indonesia saat Melahirkan dan Target 2015 F. KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Gambar 10.9 mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan satu dengan yang kemiskinan. lainnya, Kebijakan mempengaruhi kemiskinan, baik langsung maupun tidak yang adalah memengaruhinya. Kebijakan-kebijakan berkenaan pengurangan dengan lewat langsung, sejumlah faktor-faktor langsung 154
kebijakan-kebijakan dalam berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan, jadi sasarannya adalah penduduk miskin. Sedangkan kebijakan-kebijakan secara langsung, yakni kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduk miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Misalnya, kebijakan perdagangan yang membatasi impor suatu produk dengan harapan industri dalam negeri yang membuat produk tersebut bisa berkembang pesat, dan yang pada akhirnya menciptakan banyak kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan, atau kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dengan harapan investasi di dalam negeri akan meningkat, yang selanjutnya menambah kesempatan kerja dan berarti juga mengurangi jumlah orang miskin. Kebijakan anti-kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lemabaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, ILO, dan lain- lain. Pada tahun 1970, pada saat komite dari PBB untuk perencanaan pembangunan menyiapkan suatu deklarasi untuk Dekade Pembangunan Kedua dari PBB yang isinya adalah :.......the effort needed are best characterized by what is sometimes called teh neesary tersebut "war on lewat mendeklarasikan percepatan proses pembangunan, penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya termasuk kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan sebagai tujuan terpenting dari suatu strategi pembengunan internasional yang tepat. proverty" UN, bahwa 1970). Komite penurunan kemiskinan laporannya Worl Development Report On Poverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskianan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front; (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehhatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesemptan- kesempatan yang diciptakan oleh Tahun 1990, Bank Dunia lewat 155
pertumbuhan ekonomi; dan (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama tidak mampu mendapatkan keuntungan- keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat dari ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik. Pada tahun 2000, Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun di atas tiga pilar, yakni pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan memperkuat partisipasi mereka di dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan-goncangan yang merugikan lewat menajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan-goncangan ekonomi makro dan juga jaringan-jaringan pengaman yang lebih komprehensif, sedangkan kesempatan adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap dua aset penting, yakni modal fisik dan modal manusia tingkat dari pengembalian dari aset-aset tersebut (World Bank, 2000c). sekali (SDM) dan peningkatan Sedangkan strategi pengentasan kemiskinan dari ADB walaupun secara luas sama seperti strategi dari Bank Dunia, memperhitungkan secara eksplisit pentingnya pemerintahan, yakni (i) pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan, (ii) pengembangan sosial yang terdiri dari pengembangan SDM, modal status dari perempuan, dan perlindungan sosial; (iii) manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar pertama. Sebagai tambahan, pendekatan ADB ini juga menekankan pentingnya pemehaman dari relasi antara kemiskinan dan lingkungan. Dua dari isu-isu utama lingkungan adalah : (i) pengotoran udara dan air di kota- kota besar yang mempengaruhi orang-orang miskin secara disproporsional (pernia, 1994); dan (ii) penggundulan hutan, sosial, perbaikan 156
kehabisan SDA, dan penurunan memperdalam kemiskinan (Quibria, 1993). tanah yang dapat Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan investasi-investasi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di pertanian dan usaha kecil di sektor-sektor lain. Di pihak lain, terutama pada awalnya, sumber utama kemiskinan berasal dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A. Lewis pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari di perkotaan, yang membuat tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan, akibat ketimpangan ini terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan. Pembangunan pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan dapat didorong melalui pemberian kredit miksro dan fasilitas-fasilotas lainnya yang mempermudah proses produksi, penyediaan bahan baku dan lainnya dan pemasaran; dan pengembangan proyek-proyek yang selain padat karya juga mempeunyai keterkaitan produksi ke belakang maupun ke depan dengan sektor pertanian pada khususnya dan perekonomian pada umunya. input-input produksi Intervensi lainnya yang bisa dimasukkan dalam kategori investasi jangka pendek adalah manejemen lingkungan dan SDA. Hal ini sangat penting karena hancurnya lingkungan dan habisnya SDA akan dengan sendirinya menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang kemiskinan. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan, dan proteksi sosial termasuk pembangunan sistem jaminan sosial juga merupakan investasi jangka pendek yang sangat penting. berarti juga sumber peningkatan 157
Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan / penguatan sektor swasta Peranan aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak ekonomi/sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan. 2. Kerja sama regional Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Kerja sama yang baik dalamsegala hal baik bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Maupun non-ekonomi seperti pembangunan sosial bisa memperkecil kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi yang kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA. 3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem administrasinya sangat membantu usaha untuk meningkatkan efektivitas biaya dari pengeluaran penyediaan/ pemerintah pembangunan/penyempiurnaan fasilitas- fasilitas umum seperti pendidikan, kesehtan, olah raga dan lain-lain. untuk membiayai 4. Desentralisasi Tidak hanya desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam penentuan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam begeri, karena hal ini memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri stratrgi atau pola perkembangan ekonomi dan sosial di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah. strategi/kebijaksanaan 5. Pendidikan dan kesehatan Tidak diragukan lagi pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suatu negara merupakan pra-kondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti-kemiskinan dari pemerintah negara tersebut. Oleh 158
karena itu, penyediaan pendidikan terutama dasar dan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mudah dari pemerintah, dimanapun juga, baik di negara-negara maju maupun NSB. Pihak swasta bisa membantu dalam penyediaan tidak mengambil alig tetapi peranan pemerintah tersebut. tersebut, 6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan Semua seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan terutama pembangunan fasilitas-fasilitas perkotaan, umum/utama seperti pemukiman dan perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas transportasi, sekolah, kompleks olahraga, dan infrastruktur fisik seperti jalan raya, waduk, listrik dan sebagainya, merupakan investasi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama di perkotaan. 7. Pembagian tanah pertanian yang merata Pembagian tanah yang merata atau dikenal dengan land reform, terutama sangat krusial di NB karena sebagai suatu sumber penting bagi kehidupan di pedesaan. Lagi pula, banyak studi telah membuktikan bahwa pemilik- pemilik kecil lebih efisien dalam menggunakan tanah di bandingkan pemilik-pemilik besar, dan sistem bagi hasil, seperti yang di praktikan secara luas di Indonesia, kurang efisien di bandingkan pengelolaan oleh pemilik sendiri. Berdasarkan bukti ini, Deolalikar dkk. (2002) menyimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi tanah tidak akan mengakibatkan trade-off antara pemerataan dan efisiensi. Deolalikar juga menambahkan bahwa reformasi jugga memperkuat posisi petani kecil/gurem, seperti yang telah di kutip berikut ini. Land reform is also said to give a "voice" to landless workes and sharecropping tenant (who lend to be the poorest groups in most countries) through grater (halaman 9). participation Pandangan ini juga didukung oleh Herring (2000) yang mengatakan sebagai berikut: "whether policy promites moree or less state intervention, agrarian reform tanah in local institution 159
remains a means of restructing the field of power to which state functionaries respond, and enable more possibilities for building an effective and responsive state, without which all other antipacaty option in efficary" (hal.31). including growthare reduced Sejak pemerintah Orde Baru hingga sekarang ini, sudah banyak upaya/intervensi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. selama pemerintah SBY, adda 12 program utama pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :(1) bantuan langsung tunai (BLT), (2) beras untuk rakyat miskin (raskin), (3) bantuan untuk sekolah/pendidikan, (4) bantuan kesehatan gratis, (5) pembangunan perumahan rakyat, (6) pemberian kredit mikro, (7) bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, (8) bantuan untuk nelayan dan program sektor perikanan, (9) peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk prajurit (TNI) dan polisi (Polri), (10) peningkatan kesejahteraan buruh, (11) bantuan untuk penyandang cacat (jaminan sosial), dan (12) pelayanan publik cepat dan murah. Untuk menjalankan semua program ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana setiap tahunnya, yang pada tahun 2009, berdasarkan data dari menteri keuangan (Menkeu) mencapai 71 Triliun rupiah dan menurut rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun (RAPBN) 2010 mencapai hampir 65 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan informasi dari Menteri Koordinasi Kesejahteraan Sosial ( Menkokersa ) dan BPS, pada tahun tersebut jumlah anggaran untuk menanggulangi kemiskinan tercatat sebanyak 94 triliun rupiah Kombinasi (plot) antara jumlah pengeluaran pemerintah untuk membiayai penanggulangan program-program kemiskinan memberi suatu kesan bahwa program-program anti kemiskinan di dalam negeri.Namun demikian, anggapan seperti ini perlu di tanggapi dengan kritis, karena sebagian besar dari 12 program tersebut sebenarnya bukan untuk mengurangi jumlah orang miskin melainkan untuk mengurangi beban orang miskin. Misalnya pembangunan perumahan rakyat atau raskin 160
tidak mengurangi jumlah orang miskin. Pembagian BLT secara teori bisa mengurangi jumlah orang miskin apabila bantuan itu di gunakan untuk tujuan produktif, misalnya menambah modal usaha atau di tabung dan setelah cukup banyak digunakan untuk buka usaha kecil, misalnya buka warung. Demikian juga bantuan sekolah unttuk jangka pendek, hanya mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan anak, tetapi dalam jangka panjang bisa mengurangi jumlah orang miskin setelah anak-anak yang dapat bantuan tersebut selesai sekolah dan bekerja di sektor-sektor produktif. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan- kebijakan mengurangi kemiskinan sudah cukup?, Jawabannya yaitu sama sekali tidak cukup, karena adanya pembenahan kelembagaan. Dengan kata lain, kebijakan- kebijkaan khusus untuk mengurangi kemiskinan akan efektif apabila kelelbagaan ditata dengan baik. Yang dimaksud dengan kelembagaan di sini adalah sebagai regulasi perilaku atau aturan main yang diterima secara umum oleh semua anggota masyarakat, termasuk pelaku ekonomi. Sama seperti perilaku setiap anggota masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada norma-norma tertentu yang diterima oleh semua anggota masyarakat yang membedakan antara baik dan buruk. Kegunaan kelembagaan yang baik di dalam untuk memerangi perekonomian kemiskinan adalah penciptaan hambatan bagi pelaku ekonomi untuk bermain curang/tidak adil. Indonesia, termasuk Pentingnya kelembagaan yang baik untuk bisa memerangi kemiskinan dapat dikutip dari pernyataan Yustika (2009) sebagai berikut,......fenomena kemiskinan bisa dilokalisir menjadi persoalan kelembagaan. Pertama, ternyata pelaku tidak ekonomi........Kedua, ketidaksejajaran kemmapuan untuk melakukan " manipulasi" terhadap kebijakan publik.....Ketiga, interaksi yang asimetris antara principal dan agent untuk membuat kesempatan ikatan kerja....Keempat, ketimpangan kekuatan dalam mendesakkan dan memengaruhi kebijakan publik. Untuk kasus pertama tersebut, Yustika memberi contoh misalnya relasi antara petani, peminjam modal atau yang ada keselarasan kekuatan antar 161
dikenal di pedesaan dengan sebutan tengkulak, dan pemilik took. Di dalam hubungan bisnis ini, petani sellau menjadi pihak yang dirugikan karena mendapat harga paling murah, sedangkan pemberi modal dan pemilik toko adalah pihak yang selalu diuntungkan. Untuk kasus kedua dan keempat tersebut, Yustika memberi contoh pengusaha-pengusaha besar yang bisa mempengaruhi pengambil-pengambil kebijakan sedangkan pengusaha kecil sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi. Untuk kasus ketiga tersebut, contoh konkrit yang diberikan oleh Yustika adalah hubungan antara pengusaha dan buruh yang dikneal dengan sebutan hubungan industrial, dimana buruh selalu menjadi pihak yang tertekan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini di Indonesia, pengusaha semakin bebas dari kewajiban memberikan pekerjaan tetap bagi karyawannya. 162
BAB 6 PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA Setiap negara di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Salah satu bentuk kerjasama atau interaksi ituadalah perdagangan antar negara istilah perdagangan atau yang internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk disuatu negara (antar perorangan, anatar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan negara lain) dengan penduduk di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Perdagangan terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa berbeda- beda. Perdagangan internasional juga muncul karena sebuah negara ingin melakukan ekspansi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. lebih dikenal dengan Internasional internasional A. BEBERAPA SEBAB MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri Perbedaan iklim dan cuaca menyebabkan negara negara di dunia 2. memiliki sumber daya yang berbeda beda. Dengan perdagangan internasional, Masyarakat dalam suatu 163
negara dapat mengkonsumsi barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya saja: Indonesia belum dapat memproduksi mobil dan motor. Melalui perdagangan internasional,masyarakat bisa memperoleh mobil dan motor dari negara yang memproduksinya, dengan cara mengimpornya dari negara pem-produksi. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh dapat spesialisasi. Walaupun memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negri.Sebagai contoh : Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efesien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai beriku. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efesien. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi dalam negeri. 4. Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan suatu negara produksi, Amerika Serikat Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin- mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 5. Transfer Teknologi Modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. 164
6. Kebutuhan Devisa Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. B. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Teori Perdagangan Internasional menurut : 1. Amir M.S Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di internasional sangatlah dalam negeri, perdagangan rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukumdalam perdagangan. 2. Model Adam Smith Memfokuskan yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut teori ini jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di tidak ada alasan untuk berbagai negara maka melakukan perdagangan internasional. pada keuntungan mutlak 3. Model Ricardian Memfokuskan pada kelebihan komparatifdan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang 165
komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. 4. Model Heckscher-Ohlin Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model komparatif. Ricardian Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional. ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan Teori internasional faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leontief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya. dan dasar kelebihan ditentukanoleh perbedaan dalam C. MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Menjalin persahabatan antar negara Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat iptek dan penguasaan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh 166
spesialisasi. Walaupun dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. suatu negara 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin- mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya hargaproduk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 4. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. 5. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa Barang/jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam suatu dengan mengadakan negara perdagangan dengan negara penghasil barang/jasa tersebut. dapat diperoleh 6. Dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang lebih murah Biaya untuk menghasilkan suatu jenis barang/jasa tidak sama pada setiap negara. Ada jenis barang yang dapat dihasilkan suatu negara dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biaya yang dikeluarkan di negara lain. 7. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri Terbukanya perdagangan antarnegara akan medorong setiap negara meningkatkan produksi atau memperluas usahanya. Di samping itu, akan muncul usaha-usaha lain yang berkaitan dengan perdagangan antarnegara. Misalnya, pengangkutan, penyimpanan, periklanan, pengepakan, dan lain-lain. 167
8. Memperluas lapangan kerja Dengan bertambahnya kegiatan-kegiatan ekonomis di dalam negeri, luas, dan beraneka ragam. lapangan kerja semakin D. FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN INTERNASIONAL Berbagai perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut : a. Perbedaan Sumber Alam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Suatu negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda. Oleh karena itu sumber kekayaan alam yang dimiliki suatu negara sangat terbatas, sehingga diperlukan tukar-menukar atau perdagangan. b. Perbedaan Faktor Produksi Salin dari faktor produksi alam, pada suatu negara juga memiliki perbedaan dengan kemampuan tenaga kerja, besarnya modal yang dimiliki dan keterampilan seorang pengusaha. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh suatu negara juga mengalami perbedaan, sehingga dengan demikian dibutuhkan adanya perdagangan. c. Kondisi Ekonomi Yang Berbeda Karena adanya perbedaan dari faktor produksi yang mengakibatkan yang dikeluarkan untuk membuat barang, maka bisa jadi dalam suatu negara sangat memerlukan biaya yang tinggi untuk memproduksi barang tertentu. Sehingga negara tersebut dapat mengimpor barang dari luar negeri karena biayanya yang dianggap lebih terjangkau atau murah. perbedaan biaya produksi d. Tidak Semua Negara Bisa Memproduksi Sendiri Suatu Barang Suatu negara memiliki keterbatasan kemampuan, baik kekayaan alam maupun yang lainnya, maka tidak semua barang yang dibutuhkan oleh suatu negara mampu untuk diproduksi sendiri, untuk itulah adanya tukar-menukar antar bangsa. 168
e. Adanya Motif Keuntungan Dalam Perdagangan Suatu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selalu terdapat perbedaan, adakalanya suatu negara labih utung f. melakukan impor dari pada dalam memproduksi sendiri. lebih menguntungkan bila dapat Namun adakalanya memproduksi sendiri barang tersebut, karena biaya produksinya lebih mudah. Oleh karena itu, negara- negara tersebut dalam memperdagangkan barang dari hasil produksinya. g. Adanya Persaingan Antar Pengusaha Dan Antar Bangsa akan mencari keuntungan Dengan adanya persaingan ini akan berakibat suatu negara meningkatkan kualitas barang hasil produksi dengan biaya yang terbilang ringan, sehingga bisa bersaing dalam dunia perdagangan. E. PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA Pengembangan ekspor tidak hanya dilihat sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mengembangkan ekonomi nasional. Perkembangan ekspor juga bisa dijadikan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi nasional dan daya saing produk nasional di pasar dunia. Karena itulah, setiap rejim pemerintahan berkepentingan untuk mencari langkah terobosan untuk meningkatkan nilai ekspor, terutama ekspor non‐migas. Neraca Perdagangan Indonesia Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dalam kurun waktu 2009‐2018 nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan dari 116.510 juta US$ tahun 2009 menjadi 180012.7 juta US$ atau mengalami peningkatan sebesar 64,72%. Dalam periode ini ekspor migas mengalami penurunan dari 19.018,3 juta US$ tahun 2009 menjadi 17.171,7 juta US$ tahun 2018 atau turun sebesar 09,02%. Sebaliknya ekspor non‐migas yang mengalami peningkatan dari 97.491,7 juta US$ tahun 2009 menjadi 162841,0 juta US$ pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 67,03%. Pada periode 2009‐2018 nilai ekspor migas lebih tinggi dari non‐migas. 169
Tabel 6.1 Ekspor Indonesia tahun 2009-2018 Tahun Non Migas Migas Total Ekspor 2009 97.491,70 19.018,30 116.510,00 2010 129.739,50 28.039,60 157.779,10 2011 162.019,60 41.477,00 203.496,60 2012 153.043,00 36.977,30 190.020,30 2013 149.918,80 32.633,00 182.551,80 2014 145.961,20 30.018,80 175.980,00 2015 131.791,90 18.574,40 150.366,30 2016 132.028,50 13.105,50 145.134,00 2017 153.083,80 15.744,40 168.828,20 2018 162.841,00 17.171,70 180.012,70 Sumber : BPS Walaupun demikian, terdapat perkembangan yang kurang ekspor menggembirakan. Dimana perkembangan nilai Indonesia periode 2009‐2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, nilai ekspor mencapai 116.510 juta US$, lalu meningkat menjadi 180.012,70 juta US$ tahun 2010 dan mencapai puncak pada tahun 2011, yaitu 203.496,6 jutaU S$. Setelah itu, nilai ekspor terus mengalami penurunan menjadi 190.020,1 juta US$ tahun 2012 dan turun lagi menjadi 182.551,8 juta US$ tahun 2013, bahkan ditahun 2016 ekspor Indonesia turun menjadi 145.134,00 juta US$. 170
Hal yang menarik untuk dilihat jauh adalah perkembangan persentase nilai ekspor migas dan non‐migas terhadap total ekspor. Fluktuasi porsi nilai ekspor migas mengikuti fluktuasi total ekspor. Pada saat nilai total ekspor meningkat, persentase nilai ekspor migas terhadap total ekspor mengalami peningkatan. Hal sebaliknya terjadi dengan porsi nilai ekspor non‐migas terhadap nilai total ekspor. Pada saat nilai total ekspor meningkat, persentase nilai ekspor non‐migas justeru menurun total ekspor menurun, dan sebaliknya, pada saat nilai persentase nilai ekspor nonmigas meningkat. Dari sisi sektoral, nilai ekspor Indonesia didominasi sektor non‐migas terutama industri dan pertambangan. Pemerintah telah menetapkan 10 komoditi utama dan 10 komoditi potensial untuk ekspor. Ke‐10 komoditi utama tersebut adalah TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Ke‐10 komoditi potensial adalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak astiri, ikan dan produk perikanan, kerajinan, perhiasan, rempah‐rempah, dan peralatan kantor. Berikut disampaikan pemetaan ekspor non‐migas Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah mitra dagang utama. Negara mitra dagang utama dibagi atas enam kelompok besar, yakni ASEAN, AsiaLainnya, Afrika, Australia & Oceania, Amerika dan EROPA Kinerja perdagangan internasional Indonesia di antaranya dapat digambarkan oleh kinerja ekspor non‐migas ke negara mitra dagang utama. Data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah 2018. Perkembangan pertumbuhan ekspor non‐migas di kelima kelompok negara mitra dagang utama. Data tersebut menunjukkan, rata‐rata pertumbuhan ekspor di tahun 2010 mengalami peningkatan di seluruh kelompok negara mitra dagang. lebih ekspor pertumbuhan periode 2009‐ 171
Tabel 6.2 Nilai ekspor Indonesia berdasarkan negara tujuan tahun 2018 Negara Tujuan Ekspor ASEAN Asia Lainnya AFRIKA AUSTRALIA & OCEANIA AMERIKA EROPA Jumlah (Ribu Ton) 122.585 444.815 6.043 6.072 9.075 20.317 608.908 Jumlah Sumber : BPS Negara tujuan utama dari ekspor indonesia adalah negara- negara Asia (ASEAN dan Asia lainnya) yaitu masing masing 122.585 ribu ton untuk negara-negara ASEAN atau sebesar 20,13 % dari jumkah ekspor Indonesia dan 444.815 ribu ton atau 72, 05% dari jumkah ekspor Indonesia untuk Asia lainnya. Untuk negara-negara ASEAN negara negara yang menjadi tujuan utama ekspor indonesia adalah Malaysia, Filipina, Thailanda dan Singapura. Sedangkan negara tujuan utama ekspor Indonesia di kelompok Asia lainnya adalah Tiongkok, Korea Selatan Jepang dan Taiwan. Tabel 6.3 Nilai Ekspor Menurut Golongan SITC (juta US$), 2016- 2018 172
Golongan SITC 0. Bahan makanan dan binatang hidup 2016 11.638,0 2017 12.827,3 2018 13.104,3 1. Minuman dan tembakau 2. Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan 1.140,3 12.381,9 1.274,7 16.327,8 1.337,9 17.628,6 3. Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan- bahan yang berkenaan dengan itu 27.887,2 36.880,7 41.778,3 4. Lemak serta minyak hewan dan nabati 17.489,7 21.978,0 19.329,0 5. Bahan-bahan kimia 6. Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan 11.034,5 20.116,0 12.700,0 22.356,1 14.238,2 26.337,4 7. Mesin dan alat pengangkutan 20.866,3 21.588,3 8. Berbagai jenis barang buatan pabrik 8. Berbagai jenis barang buatan pabrik 21.129,6 20.957,9 21.562,7 9. Barang-barang transaksi tidak dirinci 1.450,4 1.936,8 2.081,5 Jumlah 145.134,0 168.828,2 180.012,7 Sumber : BPS Selain melakukan ekspor indonesia juga melakukan impor. Data yang ada juga menunjukkan, nilai impor Indonesia tahun 2015 - 2019 menunjukkan mengalami peningkatan dari 142.695 Juta US$ tahun 2015 menjadi 170.727 Juta US$ pada tahun 2019. Impor indonesia juga didominasi oleh komponen non migas tahun 2019 menunjukkan impor komponen non migas indonesia sebesar 148.842 Juta US$ atau sebesar 87,18% 173
sedangkan impor migas hanya sebesar 21.885 Juta US$ atau 12,82%. Tabel 6.4 Nilai Nilai Impor Migas dan Non Migas Indonesia (Juta US$), 2015 - 2019 Komponen Impor Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Migas 24.613 18.739 24.316 29.869 21.885 Non Migas 118.081 116.913 132.669 158.842 148.842 Jumlah 142.695 135.653 156.986 188.711 170.727 Sumber : BPS Sedangkan jika nilai impor Indonesia Menurut Golongan SITC, impor indonesia didominasi oleh kelompok 7. Mesin dan alat pengangkutan, 3. Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu, 6. Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan dan 5. Bahan-bahan kimia. Tabel 6.5 Nilai Impor Menurut Golongan SITC (juta US$), 2016 - 2018 Golongan SITC 0. Bahan makanan dan binatang hidup 2.016,00 2.017,00 13.746,20 14.687,30 1. Minuman dan tembakau 2. Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan 3. Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu 4. Lemak serta minyak hewan dan nabati 174 1. Minuman dan tembakau 2. Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan 3. Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu 4. Lemak serta minyak hewan dan nabati 174 653,30 7.078,80 19.241,10 144,50 817,50 8.712,30 25.494,00 160,20 2.018,00 16.425,50 946,60 9.945,00 31.579,30
5. Bahan-bahan kimia 6. Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan 7. Mesin dan alat pengangkutan 8. Berbagai jenis barang buatan pabrik 9. Barang-barang transaksi tidak dirinci Jumlah Sumber : BPS 19.999,40 22.623,80 43.896,00 7.437,00 832,70 135.652,80 22.539,30 26.684,20 25.764,70 30.969,50 49.260,70 59.886,90 8.519,70 9.968,70 1.029,80 2.132,20 156.985,50 188.711,40 175
BAB 7 PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Kalau boleh flashback, ada baiknya mengevaluasi kejadian yang menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia pada tahun 1997/1998 yang mana pada saat itu usaha berskala besar tidak mampu bertahan mengahadapi derasnya terpaan krisis moneter, pada waktu itu banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit di karenakan tidak mampu lagi memproduksi, hal itu di sebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku impor, pada saat itu harga bahan baku impor mengalami kenaikan yang sangat drastis dan juga kenaikan dari sisi pajak impornya, bukan karena hal itu saja usaha berskala besar pailit, namun juga di sebabkan oleh meningkatnya biaya cicilan utang yang di sebabkan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, selain itu sektor perbankan yang umumnya juga mengalami keterpurukan sehingga menjadi permasalahan dalam hal permodalan pada usaha-usaha skala besar, lain Halnya dengan UMKM pada saat itu yang cenderung bertahan, bahkan makin bertambah, hal ini dikarenakan oleh tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang perekonomian diIndonesia adalah dari sektor UMKM (Usaha Menengah Kecil danMikro ), karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi, pangan, dan papan, sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya. 176
A. PENGERTIAN UMKM Pengertian UMKM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usahayang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, langsung atau menjadi bagian baik maupuntidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. tentang kreteria UMKM dalam bentuk 2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usahayang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, langsung atau menjadi bagian baik maupuntidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. tentang kreteria UMKM dalam bentuk 2008 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1) Usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 177
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: dari Rp bersih 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Berdasarkan UU. NO 20 Tahun 2008 di atas jelas menunjukan perbedaan yang cukup besar baik dari segi asset ataupun omzet antara usaha mikro dengan kecil dan usaha kecil dengan menengah. Namun yang jelas secara keseluruhan UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini sesuai juga dengan UU.NO 20 Tahun 2008 Bab II pasal yang berbunyi :" usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan 1) Memiliki kekayaan lebih paling banyak B. PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, banyak usaha skala besar yang terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak samasekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Issue dan problem Krisis moneter 1997/1998 telah membuka kembali pandangan pemerintah akan pentingnya menaruh perhatian terhadap sektor UMKM, yang mana pada 178
saat krisis itu terjadi UMKM cendrung tidak mengalami dampak yang terlalu serius bahkan cendrung bertahan, Namun seiring gencarnya pemerintah menggalakan pembentukan UMKM, seiring itu juga berbagai permasalahan bermunculan kepermukaan yang mendera UMKM, sebut saja permasalahan yang pertama adalah produk-produk UMKM dalam negeri sekarang cendrung kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri katakanlah dari cina, yang rata-rata produk cina memiliki kualitas yang bagus dan harga yang relatif murah. Dan permasalahan lainnya adalah terdapat aspek lain yang nampaknya masih kurang menjadi perhatian dalam upaya menciptakan sektor UMKM yang kompetitif, yakni bagaimana meningkatkan desain produk dan kemampuan pemasaran dari para pelaku UMKM agar dapat bersaing, khususnya dalam dinamika pasar yang semakin mengglobal. Para pelaku UMKM rata-rata cendrung kurang inovatif dengan desain produk nya masing-masing, sehingga lebih mudah tersingkirkan pada pasar regional maupun global, selain itu kurang jelinnya para pelaku melihat dinamika pasar, artinya para pelaku UMKM tidak dapat beradaptasi dengan pasar yang semakin dinamis dan cendrung lebih tertarik kepada hal-hal baru dan inovatif, yang mana rata-rata para pelaku UKM adalah industri rumah tangga yang memiliki jaringan pasar yang terbatas, berbeda halnya dengan perusahaan besar yang sudah memiliki link yang luas baik pasar lokal maupun international. Kita lihat pada contoh sederhana saja, di dalam negeri produk mana yang tidak ada dari negara lain seperti China, Jepang, Thailand, yang rata-rata mengalahkan produk dalam negeri, baik dari segi kualitas ataupun harga, seperti harga buah impor lebih murah dari pada buah lokal, harga garam impor lebih murah dan bagus dari pada garam lokal, padahal apa sih yang kurang dari negeri kita ini, negeri ini 1 per 3 adalah lautan yang mana sangat potensial untuk produksi garam, jangankan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, untuk impor pun sebenarnya kita sangat mampu, dan juga negara kita adalah negara yang subur, apapun yang ditanam 90% dapat di pastikan akan tumbuh, tapi kenapa buah- buahan lokal, produk pangan lokal selalu kalah dari produk impor, ini seharusnya menjadi 179
perhatian kita bersama, entah dimana yang salah dalam regulasi produksi di negeri ini sehingga kita selalu kalah dan tidak inovatif. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Kemandirian UMKM bisa terlihat berdasarkan data industri perbankan yang menunjukan pertumbuhan kredit UMKM hanya rata-rata mencapai 13,67% pertahun. Prospek bisnis sektor UMKM yang semakin membaik pasca krisis keuangan tahun 2008 menjadi daya tarik tersendiri bagi perbankan dalam melakukan fungsi intermediasinya. tertarik mengekspansikan Lembaga perbankan kreditnya di sektor riil seperti UMKM karena sektor ini dinilai tahan terhadap guncangan situasi perekonomian global. Pada krisis keuangan tahun 2008, sektor UMKM mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif berada dikisaran 6 %, pertumbuhan ini merupakan ketiga terbesar di dunia setelah China dan India. semakin jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Kegiatan UMKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Dengan bukti ini, Data Biro Pusat Statistik (BPS) 1998 menunjukkan, dari segi nilai ekspor nasional Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65%), China (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura(17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan 180
pembiayaan, Tahun 2010 data biro pusat statistik menyatakan bahwa UKM dari sektor mikro menyumbang rata-rata 33,8% PDB (product domestic bruto) dari total keseluruhan PDB nasional. Melihat fakta dan data yang ada yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian secara adakannya sehingga pengembangan dan menumbuhkan semangat baru untuk lebih fokus dalam menata kegiatan UMKM di indonesia guna menuju perekonomian yang lebih baik, namun nyatanya juga sekarang ini bahwa semarak mengembangkan sektor UMKM ini terkadang hanya bualan belaka dari pemerintah, masih kurang seriusnya pemerintah dalam membenahi sektor ini, pemerintah lebih cendrung menaruh perhatian pada usaha- usaha seperti perkebunan, pertambangan, perbankan dan lain sebagainya, sehingga para pelaku UMKM cendrung lebih di nomor-duakan, dan dampaknya cukup jelas dirasakan bahwa para pelaku UMKM cukup banyak menghadapi Sehingga dalam menimbulkan banyak masalah baru, seperti kurang paham tentang mekanisme pasar, keterampilan yang terbatas, kurangnya inovasi dari para pelaku sehingga kalah bersaing dengan produk-produk impor. keseluruhan, di perlu skala besar, kendala kegiatannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah UKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit, sedangkan jumlah koperasi sampai denganpertengahan 2009 sebanyak 166.100 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat pemaparan dari menteri koperasi di atas yang menyatakan akan menumbuhkan 600.000 UKM baru diIndonesia, hal ini juga harus di sertai dengan berbagai upaya untuk meberikan berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat tentang pembentukan UKM, selain itu terhadap ukm yang sudah ada hendaknya lebih meningkatkan produksi yang berkualitas terhadap produk-produknya, sesuai dengan fungsi produksi untuk suatu barang produksinya, kira-kira seperti ini "Q=F(K,L ) dengan menggunakan kombinasi alternatif antara modal "K" dengan tenaga kerja "L" Keberadaan UMKM sudah selayaknya mendapatkan dukungan 181
dari pelaku ekonomi lain, baik pemerintah maupun lembaga keuangan. Salah satu dukungan kepada UMKM adalah dengan penyaluran kredit. Lembaga keuangan lembaga perbankan berperan penting dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2010 mencapai Rp 193,65 triliun atau 112% atau dari rencana bisnis kredit UMKM tahun 2010 sebesar Rp 172,9 triliun (Media Indonesia, Februari 2011). terutama Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yangmemang untuk lebih memperhatikan UMKM melalui Pemerintah intrumen kebijakan ekonomi "Paket 4" Tabel. 7.1 Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2014 telah diistruksikan oleh Ketera ngan Bank Umum BUMN Nasional Bank Umum Swasta Nasional Bank Asing Pertum buhan 57% 40% 3% Sumber: data BI, 2015 Disatu sisi berdasarkan data tabel 7.1 kita optimis bahwa UMKM akan tetap mampu tumbuh dan berkembang namun dilain sisi jika diperhatikan lebih seksama maka kelamahan UMKM adalah tidak akan bisa mengembangkan usahanya jika tidak mendapatkan dalam berkompetisi, maka kelemahan seperti kurangnya permodalan, kemampuan manajerial persaingan yang kurang sehat mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas sulit dalam jangka pendek terselasaikan walaupun pemerintah mengerahkan kebijakan- kebijakan dalam mendukung UMKM. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan moneter secara independen. Tingginya jumlah penyaluran kredit kepada sektor UMKM tidak lepas dari peran Bank Indonesia sebagai pusat kebijakan perbankan di Indonesia yang memberikan dukungan serta perhatian khusus bagi sektor riil. Dari sektor perbankan sendiri, meningkatnya kinerja perbankan serta membaiknya rating kucuran bantuan modal ini 182
country Indonesia sangat menunjang fungsi intermediasi keuangan lembaga perbankan, baik kepada korporasi maupun kepada UMKM. Kemudian, selama tahun 2011 hingga tahun 2012 terjadi fluktuasi pertumbuhan UMKM. Tabel 7.2 berikut dapat menjadi gambaran bagaimana peningkatan UMKM di Indoneisa. Tabel 7.2 Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Nasional di Indonesia Tahun 2011-2012 Keterangan 2011 2012 Usaha Besar 41,95% 40,92% Usaha Menengah 13,46% 13,59% Usaha Kecil 9,94 9,68% Usaha Mikro 34,64 38,81% Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM, 2014 Berdasarkan tabel 7.2 pada priodetahun 2011, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian di priode tahun turun sekitar 1,03%. berikutnya hanya sebesar 40,92%, Disektor UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada priode tahun 2011 dari 13,46%, meningkat pada priode tahun 2012 mencapai sebesar 13,59%. Ada pertumbuhan sebesar 0,13%. Namun terjadi berbeda di usaha kecil, ada sedikit penurunan 0,26% dari priode tahun 2011 sebesar 9,94% ke priode tahun 2012 sebesar 9,68%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, di priode tahun 2011 hanya mencapai sebesar 34,64%, pada priode tahun 2012 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%. Berdasarkan 3 mengambarkanahwa UMKM menyumbangkan PDB dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami flutuatif naik turun peningkatan. Pada priode 2011 pertumbuhan PDB nya sebesar 6,76% namun ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,76% atau sebesar 6% dari total PDB Nasional. Pada priode 2013 ada peningkatan sebesar 0,3 dari priode tahun sebelumnya atau sebesar 6,03%. data tabel 183
pertumbuhan UMKM dalam menyumbang terhadap PDB dan nilai ekspor di Indonesia tersajikan pada tabel 7.3 berikut: Tabel 7.3 Perkembangan UMKM terhadap Sumbangan PDB dan Nilai Ekpor Tahun 2011-2013 Sumber: BPS Indonesia dalam angka,2016 Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor ditahun 2013 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB Nasional yaitu sebesar 9,29% lebih baik dari pada priode tahun -11,10%. Melihat sebelumnya yang mengalami minus tahun 2016 fenomena data yang dirilis oleh BPS ini menunjukan bahwa UMKM harus terus dibina demi meningkatkan pertumbuhan bagi PDB secara keseluruhan bagi Nasional. Pemberian pelatihan mulai dari pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran ke market bagi UMKM merupakan tugas yang berat dijalankan oleh Pemerintah. Peran nyata yang telah dilakukan UMKM bisa tergambarkan dari data-data tabel 2 dan tabel 3 seperti nilai ekspor yang diperankan oleh UMKM mencapai 9,29 merupakan prestasi yang tidak gampang di kerjakan oleh sebuah usaha. Kedepanya Indonesia dapat menatap tantangan MEA dengan baik dan mempu berkompetisi secara profesional serta mampu mewarnai prekonomian Nasional dengan lebih baik. 209 184
Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB (pendapatan tahun 2010 nasional mencapai 56,5%, domestik bruto) mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang hanya menyumbangkan kontribusi 53,28% terhadap PDB. C. PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Dalam analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.no 20 th 2008 bab III pasal V yang berbunyi "meningkatkanperan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan". Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam mengurangi pengangguran UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tingkat pengangguran di indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harusdi keluarkan. Berikut ilustrasi data mengenai peran UMKM dalam perekonomian makro yang saya khususkan berperan dalam hal pengurangan pengangguran dan berperan dalam pendapatan nasional. Didalam Disertasinya Piper (1997), misalnya, dikatakan bahwa sebanyak 12 juta orang atau sekitar 63,2 persen dari jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) bekerja di 350.000 perusahaan yang mengerjakan kurang dari 500 orang, yang dinegara tersebut dianggap sebagai UMKM. tidak langsung mengurangi Menurut Aharoni (1994), jumlah UMKM sedikit diatas 99% dari jumlah unit usaha dinegara adidaya tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari basis industri di AS (Piper,1997). UMKM juga sangat penting di banyak negara di Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda, misalnya, jumlah UMKM sekitar 95% dari jumlah perusahaan 185
di negara kincir angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 1994). Seperti di AS, juga dinegara-negara industri maju lainnya yang tergabung dalam OECD seperti Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UMKM merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi (Thornburg, 1993). Sejak Februari 2005 Pemerintah telah mencanangkan kebijakan program aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM. Berdasarkan dengan kebijakan program tersebut, tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tekad tersebut telah dijadikan sebagai tema sentral pembangunan nasional Indonesia. Tujuan mendasar dari program adalahuntuk menurunkan angkapenganguran dari 9-10 persen jumlah penduduk menjadi kurang dari 6 persen serta mengurangi jumlah orang miskin dari 15,97persen menjadi 8,2 persen dalam waktu lima tahun pemerintahannya. Kebijakan penurunan jumlah orang miskin telah menjadi komitmen dalam tujuan pembangunan mileniumatau Millennium Development Goals (MDGs), yang telah dideklarasikandan ditandatangaioleh 189 negara termasuk Indonesia sejak 10 September tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya dari delapan program yang dideklarasikan tersebut jumlah tekad dan komitmen untuk mengurangi adalah penduduk miskin menjadi separuh pada tahun 2015. Indonesia kebijakan tersebut Kemudian, pada 10 September 2005 program MDGs tersebut telah diadakan evaluasi dan ditargetkan sebanyak 18 goals baru yang didasarkan pada ketersediaan data yang dapat didokumentasikan kemajuan internasional, sehingga pada tanggal dan tahun tersebutyang kini sering dikenal sebagai Hari Gelang Putih Internasional ke dua. Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dipedesaan.Namun, pada era globalisasi ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin pentingyakni negarauntuk mengukur saat 186
sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002). Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini, keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7% dan ekspor non migas hanya sebesar 15%. Namun, UMKM tetap masih menyumbangkan 99% dalam jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (BPS, 2001). Kaitannya dengan dan penanggulangan pengangguran pemerintah telah dan sedang berupaya untuk membangun dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Salah tersebut adalah dengan himbauan satu bentuk upaya penambahan jumlah kredit yang diberikan kepada UMKM, tujuannya adalah agar keberadaan UMKM ke depan semakin program berkembang, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. kebijakan kemiskinan sehingga mampu membantu Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintah baru sadar setelah terjadi krisis, bahwa kebijakan pemerintah fundamental perekonomian nasional yang rapuh, sehingga ke depan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangan semakin berat. Krisis ternyata membuat kitamenjadi sadar. selama ini menghasilkan Ada dua pelajaran penting yang dapat ditarik dari kejadian krisis ekonomi sejak 1997 lalu. Pertama, kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor, ternyata sangat rentan terhadap faktor eksternal dan membawa negara Indonesia ke dalam krisis yang berkepanjangan. Kedua, kebijakan pendekatan pembangunanyang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah ternyata tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi (equity social)yang memiliki fondasi yang kukuh, tetapi cenderung menghasilkan 187
struktur ekonomi yang hanya didominasi oleh usaha besar. Padahal, usaha besar ini umumnya hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang saja yang notabene dengan kinerja yang rapuh, karena sangat besar ketergantungan dengan impor dan hutang. Sejak saat itu, setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (tidak bisa tidak), karena harus terkait dengan kegiatan banyak orang (rakyat Indonesia). Salah satu bentuk aktualisasi ekonomi rakyat adalah UMKM termasuk koperasi, karena keberadaan memang dan merepresentasikanke dua pelajaran di atas. Artinya, UMKM menjadi salah satu perwujudan kongkrit dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi tumpuan dan harapan "(buffer)"di saat perekonomian Indonesia dilanda krisis. UMKM koperasi D. FUNGSI DAN PERAN UMKM DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA Fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk mengurangi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi. Sekalipun, fungsi dan peran UMKM sangat penting namun, hingga saat ini belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia. Sementara itu, teori yang ada dari Barat tidak dapat dipaksakan mentah- mentah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa ciri-ciri spesifik, yaitu UMKM sebagai salah satu organisasi ekonomi/bisnis yang memiliki struktur sangat sederhana, sedikit aktivitas yang diformalkan, teknologinya sederhana, kekayaan manajemennya pribadidenganaset sederhana usahanya, (bahkan sering tidak memiliki) serta tanpa elaborasi. pendapatan masyarakat, lentur, sulit membedakan administrasinya 188
Dengan mencermati batasan tersebut, profil dan peran UMKM di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada tahun 2002, dari sekitar 40 juta pelaku usaha, 39 juta diantaranya usaha mikro, 640 ribu unit usaha kecil, 70 ribu usaha menengah dan 11 ribu usaha besar.(Krisnamurti, 2003). Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaanya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaanya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di tumpuan harapan masa krisis ekonomi serta menjadi banyak masyarakat. Karena menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, danarus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak mengghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan; teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, dan modal, teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, secara banyak menghadapi masalah seperti:persoalan perijinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan.Sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini tahun 2008 struktur keberadan UMKM di Indonesia tetap sangat dominan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 keberdaan UMKM telah menyerap 64,3 juta orang dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 58,2%. Dari total UMKM yang ada, 80% belum pernah atau tidak mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Padahal, keberadaannya 96% tahan. diantaranya sebayak 65% tidak terpengaruh krisis, serta sebesar 31% mengurangi usaha, dan hanya 4% saja yang usahanya berhenti. Dalam struktur perekonomian keberadaannya mampu eksternal lebih lebih Kemudian, pada tahun 2003. Dari sejumlah UMKM tersebut diantaranya 93% merupakan usaha tani dan usaha lain 189
yang masih terkait dengan pertanian termasuk kerajinan rakyat dan petani gurem. (Krisnamurti, 2003). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, keberadaan UMKM mampu menyediakan 97% kesempatan kerja, serta yang terkait dengan distribusi barang mencapai 70% dan sebagai produsen sebanyak 65%, yakni,produsen yang memproduksi barang dan jasa yang diterima masyarakat, (Bobo, 2003). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Desember 2007, Posisi kredit UMKM secara nasional mencapai terhadap kredit perbankan Rp502,79 nasional yang sebesar Rp1.000,02 triliun. Namun, posisi tersebut lebih kecil dibandingkan data akhir tahun 2006 yang mencapai 52%. Padahal kredit UMKM umumnya hanya di bawah plafon Rp5 milyar. Karena untuk kredit di atas Rp5 milyar disebut sebagai jenis kredit korporasi. Kredit korporasi umumnya digunakan untuk proyek infrastruktur, energi, minyak dan gas. Kredit korporasi adalah kredit untuk usaha besar. Sedangkan, kredit UMKM yakni terdiri dari kredit menengah (Rp500 juta -Rp5 milyar), kredit kecil (Rp50 juta - Rp500 juta), dan kredit mikro di bawah Rp50 juta. triliun atau 50,2% Porsi kredit untuk UMKM sepanjang tahun 2007 terus menurun, karena perbankan lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor korporasi yang berskala besar. Artinya, jika ingin memberdayakan pemerintah benar-benar bertekad UMKM, segera ditingkatkankembali. Nampaknya, untuk menanggapi upaya ini kini pemerintah telah membentuk dan mendirikan bank khusus untuk menangani kredit UMKM dengan nama Bank UMKM yang pada tahun 2008 ini menurut Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali sudah jadi dan tinggal beroperasi. maka kredit untuk UMKM Dengan demikian, kredit perbankan belum dapat dikatakan efektif karena belum berhasil mengembangkan UMKM seperti yang diharapkan. Padahal, permasalahan yang dihadapi UMKM dari mulai kualitas produk, manajemen, hingga sampai pemasarannya sangat kompleks. Oleh karena itu, kebijakan BI pada tahun 2008 ini akan menurunkan aktiva tertimbang menurut resiko kredit untuk rakyat (ATMR-KUR) menjadi sebesar 30%. Selain itu BI juga mewajibkan bank 190
melakukan pembinaan agar usaha mereka berkesinambungan dan tidak berhenti di tengah jalan, (Kompas, 25 Februari 2008). Kredit UMKM memang memiliki kelebihan dan kelemahan di mata bankir. Kelemahannya, bank membutuhkan jaringan luas dan sumber daya manusia yang besar untuk menjangkauserta membina pelaku UMKM sampai kepelosok daerah. Sedangkan kelebihannya, kredit jenis UMKM ini memiliki resiko rendah dan menjanjikan margin keuntungan yang besar. Memiliki resiko yang rendah karena penyaluran kreditnya terdistribusi ke banyak pihak. Tetapi, kelemahanya biaya administrasi menjadi lebih banyak dan besar. Justru inilah tantangan buat para bankir di Indonesia jika mereka ingin membantu UMKM secara lebih nyata. fokusnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain terefleksi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan pada akses pelayanan- pelayanan dasar. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah telah menetapkan sasaran- sasaran indikator ekonomi makro yang menjadi arah strategi pelaksanaan kebijakan dalam tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 yaitu: (a) percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) penciptaan lapangan pekerjaan; dan (c) penanggulangan kemiskinan. Dalam RPJM 2005-2009 pendapatan dan Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorongtingkat pendapatan masyarakat,sehingga daya beli perluasan masyarakat kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan danmenurunkan tingkat kemiskinan. akan meningkat. Selanjutnya, (Peraih Nobel Ekonomi Kesejahteraan, 1998), seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang Menurut Amarta Sen 191
menjadi hak setiap orang ditentukan oleh "nilai diri". Bagi sebagian orang, nilai diri dimiliki sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat diatasi (laju dengan sekedar memperbesar pertumbuhan jika setiap pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerjasertapeningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) dapat diyakini sebagai pendukung dalammotif perekonomian ini.(Prasetyo,1998, 2007). Oleh karena hanya produksi saja. Dengan demikian, ekonomi) utama rakyat itu, masalah memanusiakan manusia, pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi, dan nasionalisme pengamanan masa depan orang miskin harus menjadi fokus utama setiap kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini dan ke depan.Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di kemiskinan melalui pemberantasan Indonesia, penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi danperan UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. karena Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, selama tiga tahun program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan hingga tahun 2008, nampak hanya bagaikan seremoni belaka, karena keberadaan UMKM masih menghadapai berbagai masalah yang sama bahkan selama tahun 2007 hingga awal tahun 2008 nampak ada kemunduran dalam memberdayakan UMKM. Salah satu buktinya, kredit untuk UMKM menurun dan banyak UMKM masih kesulitan akses ke bank untuk mendapatkan kredit, (Kompas, 25 dan 29 Februari 2008). Padahal,sudah sepuluh tahun lebih BI telah mewajibkan perbankan menyaluarkan kreditnya untuk usaha kecil minimal 20% dari total. 192
Oleh karena itu, upaya penurunan tingkat pengangguran harus dilakukan melalui langkah-langkah penajaman prioritas pembangunan terutama pada sektor-sektor yang mempunyai penyerapan tenaga kerja cukup tinggi seperti UMKM. Namun sayang, belum nampak adaupaya keras dan komitmen nyata pemerintah dalam peningkatan fungsi dan peran UMKM, baik dalam bentuk pemberdayaan yang secara empowering, enablingmaupun protecting, maka dalam tahun 2008 yakni tingkat pengangguran yang diharapkan dapat diturunkan hingga mencapai kisaran 8-9 persen saja tidak akan tercapai. Dampak selanjutnya, target 6 persen pencapaian jumlah pengangguran diakhir 2009 dapat terancam gagal. Masalah besar lain yang kini masih dihadapi bangsa Indonesia pada masa pemerintah SBY adalah dihadapkan pada pencapaian penduduk miskin yang masih sebesar 38 juta atau 16% dari total jumlah penduduk pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk mereka yang dikategorikan setengah miskin. Padahal, masalah berkolerasi "positif"dengan tingkat pengangguran, maka jika pemerintah gagal mengatasai pengangguran akan berdampak semakin gagal dalam menanggulangimasalah kemiskinan. Bukti ini dapat dilihat pada rencana kerja pemerintah (RKP)2008. kemiskinan senantiasa Sesuai dengan RKP 2008, pemerintah baru mampu tingkat menetapkan sasaran-sasaran pengangguran menjadi sekitar 8,0-9,0 persen (dari 10,7 persen dalamtahun 2007) dan penurunan tingkat kemiskinanmenjadi sekitar 14,2 persen -16,0 persen (dari 16,6 persen dalam tahun 2007). Padahal, tekad pemerintah ingin menurunkan jumlah pengangguran tinggal 6 persen dan kemiskinan tinggal 8 persen di akhir jabatannya pada tahun 2009. indikatif penurunan Jelas tekad ini terasa semakin sulit tercapai. Inilah salah satu dampak besar yang cukup signifikan akibat pemerintah belum lebih nyata dalam pemberdayaan peran UMKM. Pemihakan kepada ekonomi rakyat berarti memberikan perhatian khusus pada keberadaan ekonomi rakyat khususnya UMKM. Wujudnya adalah langkah- langkah strategis untuk memperluas akses mereka (ekonomi pembangunan. rakyat serius dan belum secara Indonesia)kepada sumber daya 193
Pemihakan kepada ekonomi rakyat bukannya setiap ada masalah kekurangan sumber daya di Indonesia diselesaikan dengan cara impor atau hutang, karena cara ini justru mematikanekonomi rakyat Indonesia termasuk UMKM. Tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin tidak mudah, dan membantu masalah UMKM tidaklahcukup dengan bantuan kredit saja, maka pemihakan kepada ekonomi rakyat secara lebih serius dan secara nyata adalah mutlak suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran. Disamping itu, semua pihak harus menyadari bahwa pengangguran sebenarnya dapat terjadibukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja itu ada, hanya orang yang mau dan mampu untuk itu tidak ada. Bayangkan, jika banyak tidak mendapatkan kerja di kantor, mereka mau dan bersedia bekerja sambil menolong saudaranya yang tinggal di pedesaan dalam bidang pertanian maupun industri kecil kerajinan. Mereka jelas akan lebih cepat memperoleh pekerjaan. Sebaiknya, para lebih memikirkan tinggi di Indonesia alumni perguruan bagaimana mengatasi pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dengan memberdayakan UMKM untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, maka dampaknya akan positif, artinya masalah kemiskinan dan pengangguran lambat laun akan dapat dikurangi secara signifikan.Melalui langkah- langkah strategi gerakan program sarjana pulang ke desa, juga dapat mengurangi arus urbanisasi berlebih di kota-kota besar, sehingga masalah-masalahpengangguran baik di kota dan di desa juga dapat dikurangi. alumni perguruan tinggiterkemuka Selanjutnya, dengan banyak sarjana pulang ke desa, pembangunan di daerah-daerah pedesaan akan lebih cepat maju, sehingga masalah kemiskinan di desa juga dapat ditekan. Selain itu, dengan semakin cepatnya pembangunan di daerah- daerah pedesaan lambat laun juga akan mampu mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan antara orang kota dan desa.Tujuan kebijakan dari konsep pengembangan wilayah terpadu denganmelalui program gerakan sarjana pulang ke desa adalah untuk ikut memberdayakan keberadaan UMKM yang 194
sebagian besar berada di pedesaan.Sasaran dari konsep tersebut merupakan upaya pemerintah dalam kebijakan mengatasi berbagai persoalan yang fundamental di atas, yakni melalui uapaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi antar sekaligus mencapai pemerataan tercapai daerah.Melalui konsep keseimbangan pembangunan antara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi denganpemeratan antar daerah di Indonesia. Namun, sayang program ini juga belum dilakukan secara serius, sehingga masih belum menarik para sarjana baru untuk membangun desanya. Kapan bangsa ini akan serius? Hanya Tuhan Yang Maha mengetahui jawabannya. pembangunan ini diharapkan dapat Kesimpulan dan Saran Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuanya lebih baikdan dimamis dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih mudah diatasi, sebabmasalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan, dekat dengan kemiskinan.Kemiskinan adalah kenyataan hidup. Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal tetap masih masalah utama tetapi, bukanlah selalu menjadi masalah yang pertama, karena pada umumnya masalah kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama hasil produksi laku keras di pasaran dan sebagian dari keuntungan yang diperolehtersebut dapat 195
dimasukan kembali sebagai modal yang berputar. Sebaliknya, sekalipun modal usaha besar dan dapat meningkatkan kapasitas produksi tetapi, jika pangsa pasarnya terbatas, maka akan lebih dekat dengan pemerintah Melihat bantuan dalam memberdayakan modal usaha tidaklah salah dan tetap harus diteruskan dan ditingkatkan,sebab UMKM identik dengan "(Usaha Memang Kurang Modal)". Tetapi, sadarlah bahwa keberadaan UMKM itu beragam dan tidak selamanya masalah utama dan pertama yang dibutuhkan oleh UMKM adalah masalah permodalan. kerugian kebangkrutan. dan kenyataan itu, maka kebijakan UMKM melalui Bisa jadi masalah utama dan pertama yang sedang dihadapi oleh UMKM adalah masalah terbatasnya faktor pemasaran termasuk masih terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya daya saing, maka masalah inilah yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu. 196
DAFTAR PUSTAKA Aswicahyono, Haryo, Kelly Bird, and Hal Hill (2008). Making Economic Policy in Weak, Democratic, Post-crisis States: An Indonesian Case Study. CCAS Working Paper No 15. for Contemporary Asian Studies. Doshisha Center University. August 2008. Athukorala, Prema-chandra (2002), "Survey of Recent Developments", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 38 No.2, pp. 141-162. Dee, Philippa (2010). The Role of Institutions in in Structural Reform. Chapter 4 Institutions for Economic Reform in Asia. New York: Routledge. Hill, Hal (2006). The Indonesian Economy: A Decade after the Crisis. Paper prepared for the Asian Economic Policy Review Conference on "East Asia a decade after the 1997-98 Crisis.". Tokyo, 1 October 2006 Hill, Hal (2015). The Indonesian Economy During the Yudhoyono Decade. Chapter 15 in The Yudhoyono Presidency: Indonesia"s Decade of Stability and Stagnation. Indonesia Update Series, College of Asia and the Pacific, The Australian National University. Singapore: ISEAS Publishing MacIntyre, Andrew and Budy P. Resosudarmo (2003), "Survey of Recent Developments", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39 No.2, pp. 133-158. Marks, Stephen V (2015). Non-Tariff Trade Regulations in their Economic Impact. Economic Indonesia: Measurement of Australia Governance. 14 September 2015 Indonesia Partnership for Patunru, Arianto and Sjamsu Rahardja (2015). Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy. Lowy Analysis, Lowy Institute for International Policy, July. Soesastro, Hadi and Raymond Atje (2005), "Survey of Recent Developments", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 41 No. 1, pp. 5-36. 197
Soesastro, Hadi., Aswicahyono, Haryo, and Dionisius Narjoko the (2010). Economic Reforms Economic Crisis. Chapter 8 in Institutions for Economic Reform in Asia. New York: Routledge. in Indonesia after Haryo Aswicahyono David Christian 2017 Perjalanan 1997-2016 CSIS Reformasi Ekonomi WORKING PAPER SERIES Economics Working Paper 02 - 2017 Lincolin Arsyad. 1997. Ekonomi Pembangunan. Bagian Indonesia Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta. Mubyarto. 2005. Visi Indonesia 2028. Satu Abad Sumpah Pemuda. Aditya Media Yogyakarta (Bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila/PUSTEP UGM). Yogyakarta. 1995. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Pembangunan. Depdikbud. Jakarta. Edi Wibowo. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, April 2008 : 16 - 24 Djojonegoro, Wardiman. Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi.2007 "Pengaruh ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980- 2006," Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2007. Afrizal, Fitrah. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi. Universitas Hasanudin. Makassar. Aldilla, Rezza. 2011. Analisis pengaruh tenaga kerja dan output Terhadap indeks ketimpangan penyerapan Tenaga kerja industri manufaktur di Kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa Tengah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang Amalia, Lia. 2007. Ekonomi Pembangunan, Graha Ilmu,Yogyakarta. 198
Antoni. 2010. Kointegrasi antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia‖, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Koperasi, Jakarta. Arsyad, Lincolin, 2010. Ekonomi Pembangunan, Ed. 5, Yogyakarta : STIE YKPN BPFE. Baiquni, M. 2004. Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran- Otonomi di Wilayah Kepulauan. Yogyakarta : Ide As dan PKPEK. Barro, Robert J. 1999. Inequality, Growth and Investment, National Bureau Of Economic Research, Working Paper No. : 73038, JEL No. 0413. Availabel Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM Deviyantini. 2012. Dampak Foreign Direct Investment dan Kinerja Ekspor- Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Studi Komparatif Negara Maju dan Negara Berkembang". Bogor: Institut Pertanian Bogor Erlangga. Glasson, John, 1997, Pengantar Perencanaan Regional, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ernita, Dewi, Syamsul Amar dan Efrizal Syofyan.2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia‖. Jurnal Kajian Ekonomi. Gujarati, Damodar, 2003, Basic Econometric, (Fourth edition), USA, Mc GrawHill Internatonal. Gujarati, Damodar. 2006. Basic Econometrics. McGraw-Hill Hady, Hamdy. 2001. Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Jayachandran, G. dan A. Seilan. 2010. A Causal Relationship between Trade, Foreign Direct Investment and Economic Growth for India. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 42: 74-88. Jhingan, M.L. 2010"Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan",Rajawali Press, Jakarta. Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kedua. 199
BPFE. Yogyakarta. Koutsoyiannis, A.1985. Theory of Econometrics, Five Edition, MacMillan Publishers Ltd., Hongkong. Laporan Perekonomian Indonesia Tahunan. berbagai edisi, BPS, Jakarta. Mankiw, N. Gregory.2007.Makroekonomi", Penerbit Erlangga, Jakarta. Nachrowi D Nachrowi. 2006, Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Purba, Viktor, 2002 "Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)." Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rahardja, Prathama.2004.Teori suatu pengantar", Edisi kedua, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. ekonomi makro: Richarson, Harry W, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, (diterjemahkan Paul Sitohang), Edisi Revisi 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Univesrsitas Indonesia. Salomo, Ronny M. dan Pos M. Hutabarat, 2007. Peranan Perdagangan Internacional sebagai Salah Satu Sumber Pertumbuhan Indonesia. df, 18 Juni 2014. Ekonomi Sobri. 2001. Masalah Yogyakarta. Ekonomi dan Kebijaksanaannya. BPFE. UI: Internasional: Teori Sudibyo, Bambang dkk, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Aditya Media. Sugiono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Sukirno, Sadono, 2001. Ekonomi Pembangunan, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indinesia, Bima Grafika. Suparmoko, 2002, Pengantar Ekonomi Makro. UGM, Yogyakarta. Suryahadi, A., D. Suryadarma. dan Sumarto,A. (2006). Economic Growth andPoverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Pectoral Components of 200
Growth. SMERU Working Paper. Suryana, 2007, Ekonomi Pembangunan- Problematikan dan Pendekatan, Jakarta : Bagian Penerbitan Salemba Empat. Sutawijaya, Adrian. 2010.Pengaruh Ekspor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980- 2006‖, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Jakarta, 2010. Todaro, Michael P.2000.Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga",Penerbit Erlangga, Jakarta. Widarjono, Agus. 2009. Ekonomi Pengantar dan Aplikasi. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews", Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Sen, Khim & Yusop, Keong.2005, Ekspor-Led Growth Hypothesis in Malaysia: An Investigation Using Bounds Test, 10.pdf, didownload pada 27 Juni 2014. Abdullah, Thamrin. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Berlianta, Heli Charisma. 2006. Mengenal Valuta Asing. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. Case, Karl E dan C. Fair, Ray. 2009. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima. Jakarta: PT Indeks. Curatman, Aang. 2010. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: Swagati Press. Fajar, Ibnu Syeh. 2013. Pengaruh Ekspor-Impor (IHK) Terhadap dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh. Indeks Harga Konsumen Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius. Haming, Murdifin dan Basalamah, Salim. 2010. Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara. 201
Hartono, Tony. 2006. Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Karim, Adiwarman. 2007. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Karlina, Berlian. Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia pada Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, April 2017. Kuncoro, Mudrajad. 2011. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: STIM YKPN. Kurniawan, Paulus dan Sri Budhi, Made Kembar. 2015. Pengantar Ekonomi Mikro & Makro. Yogyakarta: ANDI. Madura, Jeff. 2007. Pengantar Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, Gregory. 2006. Makroekonomi Edisi Enam. Jakarta: Erlangga. Manurung, Mandala. 2008. Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Mauludi, Ali. 2013. Teknik Memahami Statistik I. Jakarta: Alim"s Publising. Munir, Misbahul dan Djalaluddin, A. 2006. Ekonomi Qur"ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Islam dalam Al-Qur"an. Malang: UIN Malang Press. Noor, Henry Faizal. 2009. Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Jakarta: PT Indeks. Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Pracoyo, Antyo. 2005. Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia. Jakarta: Grasindo. Priyatno, Duwi. 2008. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI OFFSET. Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris. Yogyakarta: Graha Ilmu. Putong, Iskandar. 2015. Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Bandung: Ghalia Indonesia. Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta. Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 2004. Ilmu Makroekonomi. Jakarta: Media Global Edukasi. Sinungan, Muchdarsyah. 1995. Uang dan Bank. Jakarta: PT Rineka Cipta. 202
Siregar, Syofiyan. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana. Soehartono, Irawan. 2011. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sopirin. 2000. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Sukirno, Sadono. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sutawija, Adrian. Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Maret 2010. Taufik, Muhammad. Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014. Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras. Yudisthira, I Made dan Sujayana Budhiasa, I Gede. Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Jurnal Ekonomi Pembangunan Tahun 2002-2012. Universitas Udayana, Vol. 2, No. 11, November 2013. Zakaria, Junaiddin. 2009. Teori Ekonomi Makro. Jakarta: (2010). Ekonomi Gaung Persada. Arsyad, L. Pembangunan. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. - ----------. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn Bank Indonesia. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Berbagai Edisi. Indonesia [Bps] Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bpfe Ugm. - -----------. (2001). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bpfe Ugm. Ervana, E. (2005). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 1980-2004. Jurnal Humaniora, Vol 17 No.2. 203
Gujarati, N. D. (2009). Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Hidayat, M. (2014). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. No.4. Indriyani, S. N. (2016 ). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 - 2015 . Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana , Vol. 4. No. 2. Isnowati, K. M. ( 2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , Vol. 21, No. 1. Khalwaty, T. (2000). Inflasi Dan Solusinya. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. Kuncoro, M. (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi,Perekonomian Strategi Dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Mankiw, N. G. (2013.). Pengantar Ekonomi Makro,. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Mishkin, F. S. (2008). Ekonomi Uang,Perbankan Dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Nopirin. (2000). Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE Pratiwi, N. M. (2015). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sbi, Dan Nilai Tukar Terhadap Penanaman Modal Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004 - 2013. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 26 No. 2. Samuelson, P. A. (1996). Makro Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Sari, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Asean Member Countries Pada Tahun 2011-2016 . Jurnal Jibeka , Vol 15 No 3. Sollow, Robert M. Growth Theory - An Exposition. 2006. Oxford University Press. Isbn 978-0195012958 Sukirno, S. (2003). Makro Ekonomi Modern Teori Pengantar. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 204
-------------. (2007). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Kencana Pers. -------------. (2013). Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada. Swan, T. W. 1956. Economic Growth And Capital Accumulation. Economic Records, 32(1), 334-361. Tiwa, F. R. ( 2016). Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (Sbi) Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No. 02 . Todaro, M. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. --. (2004). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Jakarta: Erlangga. Kedelapan. Jakarta: Erlangga 14.pdf mengetahui-lag-optimum- laglength.html jadi-negara- signifikansi-variabel- dengan. 205
206