Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 IMPLEMENTASI HUKUM BENDA/KEBENDAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERDATA1 Oleh : Mohamad Govinda Khan2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata dan bagaimana kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kitab Undang- Undang terhadap Perdata membedakan benda/kebendaan dalam beberapa pasal yang berkenaan dengan benda bergerak dan benda sifat tidak bergerak, pembedaan karena daripada pembedaan karena tujuan benda/kebendaan, pembedaan dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHPerdata memandang bahwa suatu merupakan benda/kebendaan yang tidak ada pemiliknya, negara, benda/kebendaan benda/kebendaan milik orang perorangan dan tidak tentang benda/kebendaan tidak saja diatur dalam KUHPerdata, namun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu subyek hukum adalah person, sebagaimana sehingga dalam pengertian KUHPerdata, anaklah kebendaan bercirikan tertentu. 2. Hukum Perdata menganut sistem terbuka, dikenal dengan kebebasan berkontrak (membuat perjanjian), termasuk anak yang diampu oleh walinya dengan obyek yang diperjanjikan (kontrak) yakni benda/kebendaan, hak kebendaan yang dijadikan objek perjanjian/berkontrak dalam perjanjian sebagaimana diatur pada Buku II dan Buku III KUHPerdata. Hak jaminan kebendaan banyak dipengaruhi oleh hukum benda yang dijadikan dasar dalam rangka membuat perjanjian (berkontrak) khusus yang berobjek tanah dan hak kebendaan lainnya diatur dalam jaminan kebendaan dimaksud UUPA, hak bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi bila dijual. Kata kunci: Implementasi, hukum benda, anak bagaimana hak jaminan hukum benda/kebendaan, kebendaan dapat milik dapat dilupakan yang memiliki hak 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unrsat, NIM. 100711374 128 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka berakhirlah dualisme pengaturan hukum agraria dan secara khusus menciptakan unifikasi Hukum Pertanahan (Tanah) Nasional, termasuk di dalamnya menciptakan unifikasi Hukum Jaminan Hak Atas Tanah. Salah satu diktum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) untuk mencabut tersebut memutuskan ketentuan dalam Pasal-pasal Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Dengan demikian berarti tidak seluruh ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal dari Buku II Burgerlijk Wetboek yang dicabut, hanya sepanjang menyangkut pengaturan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak ketentuan berlaku peraturan mengenai credietverband tetap dinyatakan masih berlaku sampai dengan diaturnya lembaga hak jaminan atas tanah yang baru. lagi.3 Secara hypotheek khusus dan Sesuai dengan tujuan pokoknya, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 bukan saja mencabut ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku II KUHPerdata, juga mencabut beberapa lainnya sepanjang yang ketentuan kolonial mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berarti ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku II KUHPerdata, yang tidak menyangkut bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetap masih dinyatakan berlaku ada sebagaimana penggantinya. mestinya sampai Sri Soedewi Masjchoen merinci pasal-pasal yang masih berlaku dalam Buku II KUHPerdata sebagai berikut: a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria (UUPA)
b. Ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu tentang bumi, air, dan mengatur kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; c. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.4 Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dibedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai berikut: benda gerak; hal ini dikarenakan sifat daripada benda tersebut, atau benda-benda yang dapat dipindahkan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga hak pakai (hasil, benda bergerak); saham berharga perusahaan, termasuk bunga bank. perseroan, surat Bila dalam undang-undang atau dalam suatu perbuatan perdata digunakan istilah 'barang 'mebel', atau bergerak', 'perabotan rumah tangga', 'perhiasan rumah' atau 'rumah dengan segala sesuatu yang ada di kata-kata dalamnya' tambahan, perluasan atau pembatasan, maka istilah-istilah itu harus dianggap meliputi benda yang ditunjuk dalam pasal-pasal, tanpa adanya pengecualian, meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak. 'perkakas rumah', semuanya tanpa 'perabotan rumah tangga' meliputi segala sesuatu termasuk dalam istilah 'perkakas rumah', kecuali kuda, kereta dan perlengkapannya, batu permata, buku dan tulisan, gambar, lukisan, patung, pening peringatan, perkakas ilmu alam dan ilmu pengetahuan, barang berharga lainnya, pakaian pribadi, senjata, gandum, barang keperluan hidup lainnya.5 Istilah 'mebel' atau Istilah 'perhiasan rumah' meliputi segala mebel yang dipakai dan dipergunakan untuk perhiasan ruangan, seperti tirai dan permadani, tempat tidur, kursi, cermin, lonceng. Lukisan dan patung, yang merupakan bagian dari mebel dalam juga di dalamnya, tetapi tidak termasuk di dalamnya suatu ruangan termasuk 4 Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 4. 5 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang Credietverband, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 3. Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 koleksi lukisan, gambar patung yang dipasang diserambi atau ruangan khusus.6 Adapun benda/kebendaan tidak bergerak dapat dilihat karena tujuannya. Perlengkapan suatu kegiatan pada unit pabrik, dapat pada berat yang ditentukan oleh undang-undang, biasanya yang dengan kegiatan usaha yang tidak dapat dilepas dari unit (komponen) mesin atau pabrik. Pemilik dianggap telah menghubungkan benda itu dengan benda tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila benda itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak benda itu atau bagian dari benda tak bergerak itu dilekatkan. Dengan di mana benda demikian, erat hubungannya dengan aktivitas orang-orang sebagai obyek hukum dan di lain pihak sebagai subyek hukum yang tidak dapat dipisahkan. hukum benda sangat Dari paparan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul Kebendaan Terhadap Hukum Perdata". "Implementasi Hukum B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana hak kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata? 2. Bagaimana jaminan hukum kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata? C. Metode Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (norma hukum). skripsi PEMBAHASAN A. Hak Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata Hukum perdata yang membedakan hak keperdataan seseorang atas hak kebendaan dan hak perseorangan, masing-masing diatur di dalam Buku II dan Buku III KUHPerdata. Suatu hak kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja itu. wajib menghormati pelaksanaan hak kebendaan memberikan 6 Ibid. 129
Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk terhadap orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, hak kebendaan hak bersifat mutlak perseorangan bersifat relatif. sementara dan Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak, di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa juga yang mengganggunya dan orang pun pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. Adapun hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membikin perjanjian itu. Ini berarti di dalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum.7 Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa pembedaan bersifat kebendaan dan hak yang bersifat perseorangan ini, berhubungan erat dengan hal penggugatan di muka hakim. Dalam pemeriksaan perkara perdata di muka hakimlah terbeber secara terang perbedaan itu. Artinya, kalau seorang penggugat di muka hakim mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian, sedang menurut hakim ia harus mendasarkan gugatan pada (yang sama tujuannya) pada hal lain.8 antara hak yang Buku II KUHPerdata mengatur hubungan hak benda/kebendaan orang-orang (termasuk anak-anak), dan hubungan hak relatif, perorangan artinya dapat melakukan haknya terhadap orang-orang tertentu, akan tetapi hubungan di dalam hak kebendaan tetap terdapat hubungan orang-orang dengan benda/kebendaan. Pasal 250 KUHPerdata: Anak yang dilahirkan atau perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.9 Pasal 251: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari terhadap (orang-orang) sifatnya dibesarkan selama 7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Benda, Intermasa, Jakarta, 1981, hal. 15-16. 8 Ibid, hal. 18. 9 Pasal 250 KUHPerdata 130 perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu; 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia ini ditandatangani hadir, dan akta olehnya, suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya; atau memuat 3. bila anak itu dilahirkan mati.10 Pasal 252: Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin hubungan untuk mengadakan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.11 anak telah kelahiran Pasal 253: Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu.12 Pasal 254: Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa mengurangi untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti bahwa itu. Bila suaminya adalah bapak anak pengingkaran sah, itu itu tidak perdamaian antara suami menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah.13 Pasal 255 :Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. Bila kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusnya perkawinan kawin kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan anak hak isterinya telah dinyatakan isteri 10 Pasal 251 KUHPerdata 11 Pasal 252 KUHPerdata 12 Pasal 253 KUHPerdata 13 Pasal 254 KUHPerdata
sah selain dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini.14 Pasal 256: Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal 254, 252, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu, dalam waktu dua bulan setelah dia kembali, bila dia telah tidak berada di situ; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak telah disembunyikan terhadapnya.15 251, 253, dan itu Semua akta yang dibuat di luar Pengadilan, yang tidak pengingkaran mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka setelah melakukan Hakim. Bila suami, luar pengingkaran dengan akta dibuat di Pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut di atas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum. berisi suami, Pasal 257: Tuntutan hukum yang diajukan oleh suami itu gugur bila para ahli waris tidak melanjutkannya dalam waktu dua bulan, terhitung dari hari meninggalnya suami.16 :Bila suami meninggal dia menerapkan haknya dalam hal ini, padahal waktunya untuk itu masih berjalan, maka para ahli warisnya tidak dapat mengingkari keabsahan anak itu selain dalam hal tersebut Pasal 252. Gugatan untuk membantah keabsahan anak itu harus dimulai dalam waktu dua bulan terhitung sejak anak itu memiliki harta benda suami, atau sejak para ahli warisnya terganggu dalam memilikinya oleh anak.17 Pasal 258 Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan telah melakukan perkawinan mereka pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.18 itu Pasal 273: Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama 14 Pasal 255 KUHPerdata 15 Pasal 256 KUHPerdata 16 Pasal 257 KUHPerdata 17 Pasal 258 KUHPerdata 18 Pasal 272 KUHPerdata Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.19 Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.20 Presiden, yang diberikan Pasal 277 : Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya orang-tuanya perkawinan maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa itu berlaku ketentuan terhadap anak-anak undang-undang seakan-akan yang mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.21 sama, Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap luar kawin, terlahirlah hubungan itu dan bapak atau anak di perdata antara anak ibunya.22 Pasal 281: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam hari daftar penandatanganan. harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.23 kelahiran menurut Pengakuan itu Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan akta kelalaian kelahirannya. mencatatkan pengakuan pada margin akta itu boleh dipergunakan untuk kelahiran membantah telah diperoleh anak yang diakui itu. Pasal 282: Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak harganya, kecuali jika orang yang masih di telah mencapai umur bawah umur (sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, pada Bagaimanapun margin kedudukan yang itu 19 Pasal 273 KUHPerdata 20 Pasal 274 KUHPerdata 21 Pasal 277 KUHPerdata 22 Pasal 280 KUHPerdata 23 Pasal 281 KUHPerdata 131
Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun).24 Pasal 283:Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.25 juga dikenal pada hubungan hukum yang terjadi pada hukum waris Islam, di mana anak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris (orang tua) yang telah meninggal dunia yang sejajar dengan ahli waris pada golongan yang sama atau sederajat. Hak perseorangan Golongan kesatu, suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya.26 Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak- anak atau sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal dunia sekalian maka keturunannya. Akan tetapi jika anak-anak masih hidup pada saat warisan dibagi maka sekalian keturunan dari anak-anak tidak dapat mewaris karena tertutup oleh orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak-anak dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, sedang untuk luar kawin oleh undang-undang anak-anak ditentukan dan diatur tersendiri.27 dia digantikan oleh Golongan kedua: Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung serta anak (1) BW keturunannya. Pasal 854 ayat menyatakan seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/isteri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut.28 juga dapat Dari ketentuan Pasal 854 BW disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara dari pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala. bahwa apabila dunia 24 Pasal 282 KUHPerdata 25 Pasal 283 KUHPerdata 26 Pasal 852 (BW) KUHPerdata 27 Ali Afandi, Hukkum Waris, menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964, hal. 32. 28 Pasal 852 ayat (1) (BW) KUHPerdata 132 B. Jaminan Hukum Kebendaan terhadap Anak Menurut Hukum Perdata Diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengaturan hukum kebendaan yang berkaitan dengan tanah tidak lagi tunduk kepada Buku II KUHPerdata, melainkan tunduk kepada hukum kebendaan sebagaimana diatur dalam hukum agraria nasional, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak hanya mengatur tanah belaka, tetapi mengatur agraria dalam artian luas, yaitu mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap hukum kebendaan yang diatur di dalam Buku II KUHPerdata. Dengan kata lain sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur sebagian tentang hukum kebendaan, yaitu mengenai hukum kebendaan tanah (dan hak atas tanah). Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mendahului mengatur tentang sebagian dari hukum kebendaan nasional kita, yaitu tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa. tentang penataan Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah terjadi unifikasi hukum bagi benda tanah, tetapi masih ada dualisme hukum dalam hukum benda bagi benda buku tanah. Oleh karena itu, perlu penataan kembali bidang hukum. Dalam pembaruan hukum itu perlu diperhatikan bahwa asas hukum adat masih akan berperan kuat pada bidang hukum yang tidak netral atau yang aspek spiritual), sedangkan bagi bidang yang netral akan menipis bahkan dalam perkembangannya menjadi tidak begitu perlu diperhatikan. sensitif (yang mengandung Bidang hukum benda merupakan bidang hukum yang netral, karena bidang hukum benda tidak tersangkut paut dengan aspek spiritual, diharapkan pembaruan dalam bidang hukum benda tidak akan mengalami kesulitan. Meskipun demikian bagi hukum tanah yang merupakan bagian dari hukum benda yang dengan kekhasannya karena sifat-sifat khusus pada hukum tanah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dapat dikatakan merupakan bidang hukum yang relatif tidak netral bahkan dapat dikatakan sehingga dapat
tidak netral. Akan tetapi, bagi benda bukan tanah tidak ada sangkut pautnya dengan aspek spiritual, sehingga bidang benda bukan tanah itu merupakan bidang hukum yang netral.29 Oleh karena itu, dirasakan sangat mendesak adanya lembaga jaminan dan hukum jaminan yang modern. Perlu sekali adanya hukum jaminan yang mampu mengatur konstruksi yuridis. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari lajunya pembinaan hukum mengimbangi kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang demikian tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata dan KUH Dagang, melainkan dilakukan juga oleh warga negara Indonesia pada umumnya, karena kegiatan tersebut telah menjadi kebutuhan rakyat pada umumnya.30 Subekti, bahwa "dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan pengaruh atau perubahan besar terhadap berlakunya Buku II juga terhadap berlakunya KUHPerdata dan di sistem pertanahan hukum bahwa Indonesia. dikatakan Boleh selain menciptakan unifikasi kelahirannya, hukum pertanahan nasional, ternyata juga sekaligus menimbulkan dualisme pengaturan hukum kebendaan kita, yaitu pengaturan hukum kebendaan yang diatur di dalam KUHPerdata dan pengaturan hukum kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang bersandarkan kepada hukum adat yang telah dimodernisasi".31 Selanjutnya pendapat nasional Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa: "Undang-Undang Pokok Agraria kita telah tentang secara mendahului mengatur sebahagian dari hukum benda kita, yaitu tentang bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya. Dengan menghapuskan Buku II BW sekadar buku ini mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya UUPA tersebut memberikan hukum nasional yang seragam mengenai itu. Dengan demikian, kita masih perlu mengadakan secara nasional: hukum benda (undang-undang tentang hukum benda) yang mengatur segala 29 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia tentang Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2006, hal. 18. 30 Ibid, hal. 21. 31 Subekti, Op Cit, hal. 32. Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 apa tentang objek hak manusia, yaitu segala apa yang mempunyai nilai bagi manusia, baik itu barang yang berwujud materi maupun barang yang tak berwujud (immaterial atau inkorporal). Dengan perkataan lain, mengingat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria telah mendahului mengatur tentang sebagian dari hukum benda itu, sehingga hukum yang mengenai benda yang bukan tanah, masih ditinggalkan dalam keadaan yang dualistis, maka sekarang kita harus merancangkan suatu undang-undang tentang hukum benda secara keseluruhan".32 Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai benda tanah sudah mendapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan benda lainnya bukan tanah pengaturannya bersifat dualistis, yaitu ada yang tunduk kepada KUHPerdata dan ada yang tunduk kepada hukum adat. Dalam pembentukan hukum kebendaan nasional mendatang sudah tentu akan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan asas-asas serta sendi pokok yang melandasi hukum kebendaan nasional. kebendaan, Dalam hak lembaga kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan dan dengan sendirinya pengaturannya terdapat di dalam Buku II KUHPerdata. Apabila terkesan sistematika KUHPerdata, Menilik hukum jaminan jaminan hanya merupakan kebendaan saja, berhubung pengaturannya terdapat dalam Buku II KUHPerdata. Padahal di samping jaminan kebendaan, dikenal jaminan perseorangan, yang pengaturannya terdapat di dalam Buku III KUHPerdata.33 perspektif hak hukum jaminan merupakan baik perjanjian jaminan jaminan perorangan kebendaan maupun keduanya timbul dari perjanjian, hanya karena dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yang merupakan objek hukum jaminan. Sebenarnya Hak jaminan kebendaan yang termasuk bagi hukum benda, ketentuan-ketentuan hukum jaminan akan banyak diwarnai dan dipengaruhi oleh aturan-aturan di seputar hukum benda. Karenanya dalam sistematika pengaturannya, maka hukum benda yang harus terlebih dahulu 32 Ibid, hal. 33-34 33 Boedi Harsono, Op Cit, hal. 230. 133
Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 diatur tuntas, baru kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang kemungkinan besar aturan-aturannya itu tak lain merupakan konsekuensi lanjut dari patokan-patokan yang telah digariskan dalam hukum benda yang dijadikan dasarnya.34 tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, melainkan juga bersumber kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang juga mengatur hukum kebendaan tentang tanah dan benda lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah. Oleh jaminan kebendaan yang menyangkut tanah dan benda lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah harus sinkron dengan asas dan sendi pokok yang diatur dalam hukum kebendaan tentang tanah dan benda lainnya. Pengaturan hukum benda karena itu, pengaturan Kebendaan jaminan dalam ketentuan Pasal "segala KUHPerdata menyatakan 1131 kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian segala hari, menjadi perikatan perseorangan."35 tanggungan untuk Kemudian dalam Pasal 1132 KUHPerdata dinyatakan: "Kebendaan jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan pendapatan itu dibagi-bagi penjualan benda-benda menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu untuk ada didahulukan."36 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dapat diketahui jaminan (lembaga pembedaan berdasarkan sifatnya, yaitu 1) hak jaminan yang bersifat umum; 2) hak jaminan yang bersifat khusus. tersebut menjadi padanya; alasan-alasan yang sah hak) Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda, ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan. Dengan lain perkataan memerlukan 34 Moch Isnaini, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal. 17. 35 Pasal 1131 KUHPerdata. 36 Pasal 1132 KUHPerdata 134 adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang maupun perseorangan.37 bersifat kebendaan 1133 jaminan KUHPerdata, diketahui bahwa hak yang bersifat khusus itu terjadi diberikan atau sebagai ditentukan oleh undang-undang jaminan yang diistimewakan (Pasal 1134 KUHPerdata); yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang, Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara kedua orang yang berkepentingan. Dari ketentuan dalam Pasal Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa atau dibedakan atas: 1) hak jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya suatu kebendaan tertentu; 2) hak jaminan yang bersifat perseorangan yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum. Sistem hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri 'kebendaan' dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang jaminan perorangan bersangkutan. Adapun tidak memberikan hak mendahulu atas benda- benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang yang menjamin bersangkutan.38 pemenuhan perikatan Di samping itu, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas, yaitu mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang); mempunyai sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas, yaitu: a. Mempunyai dengan/atas debitur; tertentu milik debitur; hubungan langsung tertentu milik benda b. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang); c. Mempunyai sifat mengikuti bendanya di tangan siapa pun berada; d. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 37 Sri Soedewi Masjchoen, Op Cit, hal. 46. 38 Ibid, hal. 49.
e. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.39 jaminan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada hak jaminan yang bersifat kebendaan, harus kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis ketika dijual serta dapat dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain.40 Atas dasar itu, kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan ulang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang. Jaminan kebendaan PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kitab Perdata membedakan terhadap benda/kebendaan dalam beberapa pasal yang berkenaan dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, pembedaan karena sifat daripada karena benda/kebendaan, pembedaan pembedaan tujuan dilihat perundang- undangan yang berlaku. KUHPerdata memandang bahwa suatu kebendaan dapat merupakan benda/kebendaan yang tidak ada pemiliknya, benda/kebendaan milik negara, benda/kebendaan milik orang perorangan dan tidak dapat dilupakan tentang benda/kebendaan tidak saja diatur dalam KUHPerdata, namun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu subyek hukum adalah person, pengertian sebagaimana dalam KUHPerdata, yang bercirikan memiliki tertentu. Undang-Undang benda/kebendaan, peraturan pada sehingga anaklah hak kebendaan 2. Hukum Perdata menganut sistem terbuka, dikenal dengan kebebasan berkontrak (membuat perjanjian), termasuk anak yang diampu oleh walinya dengan obyek yang diperjanjikan yakni benda/kebendaan, hak kebendaan yang (kontrak) 39 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bandung, 2002, hal. 13. 40 Ibid, hal. 14. Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 perjanjian/berkontrak dijadikan dalam perjanjian sebagaimana diatur pada Buku II dan Buku III KUHPerdata. Hak banyak kebendaan dipengaruhi oleh hukum benda yang dijadikan dasar dalam rangka membuat perjanjian yang berobjek tanah dan hak kebendaan lainnya jaminan diatur kebendaan dimaksud bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi bila dijual. objek jaminan (berkontrak) khusus dalam UUPA, hak B. Saran 1. Kepada semua pihak apabila melakukan sedapat transaksi berkontrak/perjanjian mungkin dilakukan di hadapan pejabat negara/notaris, atau pejabat negara yang lain, jaminan kebendaan yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kebendaan/hukum perdata. dengan menunjukkan 2. Diharapkan kepada anak (subyek hukum) melakukan hendak apabila yang belum dewasa hendaknya dapat diwakili oleh pengampu/walinya sesuai dengan hukum kebendaan/hukum perdata. DAFTAR PUSTAKA Afandi Ali, Hukkum Waris, menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964. Hukum Badrulzaman Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983. _______, Bab-bab Tentang Credietverband, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. _______, Beberapa Masalah Hukum Jaminan, YPHB, Jakarta, 2000. Hasan Djuhaendah, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan, YPHB, Jakarta, 2000. Joeniarto, Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1987. Mahadi, Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1999. Masjchoen Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982. Muhamad Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Abdulkadir, Hukum 135
Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perdata tentang Hak Benda, Intermasa, Jakarta, 1981. Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Persada, Indonesia, Jakarta, 2004. RajaGrafindo Santoso Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenadia Group, Jakarta, 2010. Soeripto, Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional, FH. UNLAM, Banjarmasin, 2000. Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Liberty, Perdata, Hukum Yogyakarta, 1981. Benda, Sofwan Sri Soedewi, Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1990. Subekti R., Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1991. Usman Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Rachmadi, Hukum Sumber-sumber Lain: Kitab Undang-Undang (KUHPerdata) Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 136