PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBERI PINJAMAN SELAKU KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM KEGIATAN PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Adi Setiadi Saputra Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email: disampaikan 24/11/18 - di-review 24/11/18 - diterima 25/6/19 DOI: 10.25123/vej.3057 Abstract Peer to peer lending has developed into a new investment measure providing solution for middle and small business enterprises in Indonesia, i.e., to obtain loan without collateral. However, the business enterprise providing the platform for peer to peer lending (websites or other apps), connecting would be lenders and borrowers, almost always puts into the service agreement a disclaimer stating that it would not be held liable in case of default. Using a juridical dogmatic approach, the author discusses the existence of such disclaimers from the viewpoint of consumer protection. The main argument put forward here is that the business enterprise providing this service cannot and should not shy away from bearing responsibility in protecting the consumer, i.e. those that provide loans. Keywords: peer to peer lending, business enterprise, consumer protection Abstrak Peer to peer lending berkembang di Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi baru sekaligus solusi pinjaman dana tanpa agunan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, ditenggarai bahwa penyelenggara peer to peer lending yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman lewat website maupun aplikasi selalu menambahkan ketentuan disclaimer, yaitu bahwa badan usaha atau penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam resiko gagal bayar penerima pinjaman. Tulisan ini, dengan menggunakan metoda yuridis dogmatis, akan menelaah peer to peer lending dari sudut pandang perlindungan konsumen. Satu kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penyelenggara peer to peer lending tetap bertanggungjawab terhadap pemberi pinjaman sebagai konsumen. Kata kunci: Peer to peer lending, badan usaha/penyelenggara, perlindungan konsumen Pendahuluan Perkembangan penggunaan internet saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Sejak dikenalnya internet pada tahun 1900an, internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh kalangan masyarakat di dunia. Perkembangan internet dan cara penggunaannya pun semakin variatif, segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet sebagai dasarnya ditujukan kepada VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 238
satu hal, memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi penggunaan internet dewasa ini telah merambah ke berbagai bidang, melalui aplikasi berbasis internet, sebut saja aplikasi-aplikasi seperti gojek, grab, tokopedia, traveloka, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai financial technology (Fintech) adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi-inovasi dalam bidang keuangan, salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah peer to peer lending. Pada masa lalu, jika seorang individu membutuhkan pinjaman dana, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnisnya, pilihan pertama yang akan dipilih adalah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada masa lalu juga jika seorang individu memiliki dana berlebih yang ingin diinvestasikan dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan, pilihan utama yang dipilih adalah instrumen investasi seperti reksadana atau deposito bank. Bagi seorang yang mengajukan pinjaman kepada bank, hal utama yang harus dipenuhi adalah apakah dia memiliki syarat berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Pengertian dari peer to peer lending adalah: "peer to peer lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institutions as an intermediary. Peer to peer lending removes the middleman from the process, but also involves more time, effort and risk than the general brick and mortal lending scenarios."1 Seperti yang telah dijelaskan pada definisi di atas peer to peer lending adalah metode baru yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan). Peer to peer lending sangat berkembang di Indonesia dewasa ini, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya layanan peminjaman uang online jenis 1 diakses pada tanggal 10 september pukul 22.16 VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 239
peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.2 Menurut OJK Peer to Peer Lending menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat hingga bulan September 2017 pertumbuhan penyaluran dana melalui Peer to Peer Lending di Indonesia mencapai 1, 6 triliun rupiah. Sementara itu, pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074 % (seribu tujuh puluh empat persen) sejak akhir tahun lalu menjadi Rp 276 miliar (dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah). Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar pulau jawa sebesar 784% (tujuh puluh delapan persen) begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745% (tujuh ratus empat puluh lima persen).3 Saat ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peer to peer lending, perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (market place)4, beberapa contohnya adalah investree, amartha, koinworks, modalku, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa peer to peer lending di Indonesia. Payung hukum bagi kegiatan peer to peer lending di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan ini peer to peer lending diartikan sebagai berikut:5 "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam 2 diakses pada tanggal 11 oktober 13.15 3 indonesia-capai-rp-16-triliun diakses pada tanggal 11 oktober 13.17. 4 diakses pada tangal 19 november 09.15. 5 Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 240
peer to peer lending, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform peer to peer lending.6 Pada saat ini dalam setiap website atau aplikasi peer to peer lending, tercantum disclaimer bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari disclaimer tersebut:7 a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing - masing pihak b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini Masalah perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang senantiasa berubah.8 Dalam peer to peer lending di Indonesia, pengguna dalam arti pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di platform peer to peer lending, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat peer to peer lending memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga peer to peer lending di Indonesia saat ini mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih9. Dalam pembahasan artikel ini, dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum lewat perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam peer to peer lending di Indonesia, dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara peer to 6 Lihat Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 7 Lihat bagian disclaimer pada dan 8 Johannes Gunawan. Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tesis. 2003. Hlm 262. 9 diakses pada tanggal 13 november 2018 pukul 14.00. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 241 lurus
peer lending di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari penjabaran tentang peer to peer lending di Indonesia, diikuti dengan implementasi perlindungan konsumen dalam kegiatan peer to peer lending. Pembahasan Peer to Peer Lending Platform peer to peer lending ada di dalam konteks intermediasi keuangan, hal ini dikarenakan peran mereka sebagai perantara antara dua individu yang memakai situs maupun aplikasi sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, singkat kata situs maupun aplikasi peer to peer lending memfasilitasi hubungan keuangan diantara kedua individu pemakai platform peer to peer lending.10 Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini: Gambar 1 menunjukkan bagaimana garis besar cara kerja platform peer to peer lending di Indonesia. Penyelenggara peer to peer lending sebagai pengelola platform peer to peer lending melakukan kegiatan usahanya dengan menciptakan suatu marketplace (tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima 10 Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law, thesis, University of Exeter, August 2016, Hlm 148. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 242
pinjaman) dimana pemberi pinjaman mendapatkan akses lewat platform peer to peer lending untuk melihat profil calon peminjam. Kegiatan usaha peer to peer lending di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Bagian kedua tentang kegiatan usaha Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: "Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Penerima Pinjaman." Berikut adalah cara kerja peer to peer lending 11: a. Proses bagi Peminjam. Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam. b. Proses bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telefon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan. c. Proses bagi penyelenggara peer to peer lending. Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam. 11 Lihat diakses pada tanggal 04 Desember 2018 pukul 20.33 VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 243
Untuk setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil, penyelenggara peer to peer lending akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk service charge.12 Konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan13. Definisi lain dari Konsumen secara lebih luas adalah : "any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, products, services or activities, regardless of whether the seller, supplier, or producer is a public or private entity, acting alone or collectively"14 Konsumen juga mencakup dalam konsumen jasa yang memiliki hubungan berbeda dengan konsumen barang, juga dalam implikasi pertanggungjawaban pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini dikatakan bahwa : "Services provided for consumer consumption exist in variety of forms. Two broad categories can be identified, first, a services related the transfer of possession or ownership of goods of materials; second, a pure services. The provision of pure service requires the expertise or skill of the provider and nothing more. Such services include the professional services of a doctor, a lawyer, a surveyor, a financial adviser."15 Sehingga jelas bahwa lingkup Konsumen memang luas, termasuk didalamnya konsumen barang dan jasa atau disebut juga dengan istilah servis. Jasa terbagi atas dua, yaitu jasa yang berhubungan dengan pemindahan atau transfer barang, dan juga jasa murni. Baik berupa jasa dari penyedia jasa transportasi, jasa perjalanan, dan juga jasa yang diberikan kalangan profesional, termasuk didalamnya jasa dokter, pengacara, atau penasihat keuangan. 12 diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 23.20 13 Pasal 1 (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 14 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Penerbit Grasindo,2000.Hlm 3. 15 David Oughton and John Lowry, Textbook on Consumer Law, Blackstone Press Limited, London, 2007, Hlm 206 - 207. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 244
Konsumen juga tidak terbatas kepada orang perorangan saja, tetapi juga perusahaan yang membeli suatu produk barang atau jasa menjadi end user suatu barang atau jasa. Konsumen pun tidak selalu harus memiliki hubungan kontraktual langsung dengan pelaku usaha seperti didalam adagium caveat emptor, mereka yang dianggap konsumen tidak selalu terikat dalam perikatan, misalnya di dalam jual beli, sehingga konsumen tidak selalu berarti seorang pembeli dalam hubungan jual beli. Berdasarkan penjabaran tentang konsumen di atas jika istilah konsumen diimplementasikan dalam peer to peer lending. Konsumen adalah pengguna dalam arti pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan peer to peer lending. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, pengguna peer to peer lending dijelaskan sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, adalah: "Pemberi Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"16 sementara "Penerima Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi."17 Keduanya disebut sebagai konsumen karena baik pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan layanan jasa platform peer to peer lending baik dalam bentuk website maupun aplikasi. Pelaku Usaha Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 16 Pasal 1 (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 17 Pasal 1 (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 245
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.18 Menurut A.Z Nasution, pelaku usaha sebagai pihak penyedia barang dan jasa pada umumnya terlibat sebagai19: a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor). b. Penghasil atau pembuat utang barang/jasa (produsen), dan c. Penyalur barang atau jasa (distributor). Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) tidak dibatasi hanya pelaku usaha pabrikan saja, melainkan juga distributor beserta jaringannya yang melaksanakan fungsi distribusi serta pemasaran barang atau jasa, serta termasuk para importir barang kepada masyarakat luas selaku pemakan dan/atau pengguna barang dan/atau jasa. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan undang- undang ini. Meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dengan pelaku usaha distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga larangan yang dikenakan terhadap keduanya.20 UU Perlindungan Konsumen memang tidak menjelaskan secara detail batasan pelaku usaha, namun berdasarkan definisi tentang pelaku usaha diatas, pelaku usaha yang diatur dalam perlindungan konsumen adalah orang perorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang kegiatan peer to peer lending di Indonesia, diatur 2 (dua) hal antara lain, adalah, pertama, bahwa penyelenggara adalah: "badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan 18 Pasal 1 (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 19 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke 1 1995, hlm 18 - 19. 20 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 35-36. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 246
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."21 Kedua, bahwa penyelenggara harus berbadan hukum Perseoran Terbatas atau Koperasi.22 Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia harus tunduk pada UU Perlindungan Konsumen. Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa akan melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan tertentu dengan pelaku usaha sebagai produsen barang ataupun jasa. Kesepakatan ini akan menimbulkan kewajiban timbal balik. Konsumen wajib menyerahkan kompensasi tertentu sebagai kontra prestasi atas prestasi yang telah dilakukan pelaku usaha, berupa penyerahan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Hubungan timbal balik berdasarkan kesepakatan atau persetujuan ini akan memunculkan perjanjian dengan adanya konsekuensi hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata), definisi perjanjian adalah: "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hal terhadap sesorang atau beberapa orang lainnya." Dalam tiap-tiap perjanjian ada 2 (dua) macam subjek, yaitu, pertama, adalah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu. Kedua, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atau pelaksanaan kewajiban itu. Dalam arti lain, terdapat pihak berkewajiban dan pihak berhak.23 Perjanjian merupakan "persetujuan", karena perjanjian 21 Pasal 1 (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 22 Lihat Pasal 2 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 23 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2000, hlm 13. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 247
muncul sebagai akibat adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan pelaku usaha, akan melakukan persetujuan dengan pelaku usaha untuk memberikan barang atau jasa tertentu. Persetujuan yang berdasarkan kesepakatan diantara keduanya akan memunculkan perjanjian untuk melakukan jual beli atau peralihan kepemilikan atas suatu barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban timbal balik. Disinilah muncul perikatan antara pelaku usaha dan konsumen.24 Suatu perjanjian tidak mungkin datang dari satu pihak saja, karena perjanjian merupakan kesepakatan timbal balik yang akan memunculkan tanggungjawab timbal balik, berupa prestasi dari masing-masing pihak sebagai kewajiban yang kemudian akan menjadi hak masing-masing pihak. Perikatan, selain timbul karena undang-udang, juga bisa timbul karena adanya perbuatan berjanji (perundingan), dan perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara pihak-pihak.25 Sehingga dalam perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi perjanjian atas dasar kesepakatan diantara keduanya. Prestasi yang diwujudkan adalah peralihan barang atau jasa yang dimiliki pelaku usaha kepada konsumen sebagai pihak yang menerima barang atau jasa tersebut. Tapi tentu saja perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sehingga dapat mengikat kedua pihak dalam perjanjian tersebut. Syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain : a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. b. Adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian. c. Berdasarkan hal tertentu, dan 24 Perjanjian melahirkan (atau menjadi salah satu sumber) perikatan dan malahan suatu perjanjian bisa melahirkan banyak perikatan, lihat : J. Satrio Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Purwokerto : Penerbit Alumni, 1993, hlm. 40. 25 Lihat; Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Penerbit, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.13. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 248
d. Sebab yang halal. Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.26 Pada awal mulanya, dengan masih sederhananya hubungan serta transaksi perdagangan, maka perikatan dan transaksi perdagangan yang terjadi antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen adalah merupakan transaksi langsung. Sehingga terjadilah hubungan kontraktual antara produsen selaku pelaku usaha dengan konsumen, berdasarkan perikatan langsung antara keduanya. Sehingga berdasarkan perikatan atau hubungan kontraktual tersebut, jika kemudian terjadi kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa sebagai bentuk prestasi yang dihasilkan pelaku usaha, konsumen dapat langsung meminta ganti rugi kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual. Jika dalam suatu perjanjian pihak yang memiliki suatu kewajiban tidak memenuhi janjinya berdasarkan suatu kesepakatan, atau dengan perkataan lain ada wanprestasi dari pihak yang berkewajiban tersebut, maka pihak yang berhak dapat menuntut pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini, ada pembebanan tanggung jawab terhadap pihak yang berkewajiban tersebut untuk melakukan suatu kewajiban mengganti kerugian yang diderita pihak yang berhak.27 Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dikenal prinsip-prinsip yang muncul sebagai akibat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, diantaranya adalah: a. Caveat Emptor. Dalam Bahasa latin Caveat Emptor berarti "let the buyer beware". Hal ini merefleksikan adanya kewajiban para pembeli barang untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan atas barang yang mereka beli tersebut. Adagium ini mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara konsumen 26 Id, hlm 88 - 89. 27 Supra no 15, hlm. 58. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 249
dengan produsen. Apabila konsumen dirugikan, ia dapat langsung menuntut pertanggungjawaban produsen atas kerugian yang dialami konsumen karena mengkonsumsi barang yang dihasilkan produsen tersebut. Tetapi agadium ini adanya kedudukan konsumen yang tidak seimbang jika dibandingkan kedudukan produsen, sehingga muncul upaya-upaya memberikan perlindungan kepada konsumen. Asas caveat emptor pun lambat laun berubah menjadi caveat venditor ( let the seller beware ) dimana produsen harus senantiasa waspada atas kerugian yang mungkin timbul dari konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.28 b. The Due Care Theory. Dikenal juga dengan sebutan Duty of Core. Prinsip teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam mendistribusikan produk barang dan jasanya pada masyarakat luas. Selama ia menjalankan prinsip kehati-hatian ini, maka ia tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang diderita konsumen.29 Prinsip ini akan memunculkan konsekuensi manakala seseorang (konsumen) ditugikan, maka ia harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati- hatian. Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada penggugat, seperti dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berlaku dalam lapangan hukum perdata, baik menggugat secara wanprestasi maupun perubatan melawan hukum, yaitu: "Barangsiapa medalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." c. The Privity of Contract. Pelaku Usaha mempunyai kewajiban untuk memperhatikan hak-hak konsumen, jika diantara keduanya terdapat hubungan kontraktual. Sehingga konsumen dapat menggugat atas dasar wanprestasi atau breach of contract, 28 Diterjemahkan secara bebas dari: Lauren Krohn, Consumer Proctection and The Law. A Dictionary; Library of Congress Cataloging in Publication Data. 1995, hlm. 33-34. 29 Diterjemahkan secara bebas dan dirangkum dari Malcom Lender and Peter Shears, Framework of Consumer Law (Fourth Edition), Glasgow: Pitman Publisihing. 1995, hlm. 32 - 35. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 250
dan pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dasar hal-hal yang berada diluar yang diperjanjikannya.30 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mengenai arti dari tanggungjawab, dalam literatur Bahasa inggris terdapat 2 (dua) jenis tanggungjawab, yaitu responsibility serta liability. Keduanya memiliki perbedaan antara satu sama lain, rumusan dari responsibility adalah : "the state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, dan to repair otherwise make restitution for any injury it may have caused."31 Responsibility berasal dari kata responsible yang diartikan dalam kamus black law sebagai "liable, legally accountable or answerable. Able to pay sum for which he is or may become liable or to discharge an obligation which he may be under."32 Sehingga responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab yang memunculkan adanya kewajiban, kemampuan dan kapasitas seseorang dalam bertindak. Responsibility ini akan memunculkan konsekuensi adanya tanggung jawab untuk memberikan suatu bentuk ganti rugi sebagai bentuk upaya perbaikan atas kerugian yang mungkin timbul akibat adanya tanggung jawab tersebut yang disebut dengan liability. Seseorang memiliki tanggung jawab atau responsibility dalam kapasitasnya dalam suatu perjanjian jual beli, dan orang tersebut akan dikatakan liable atau memiliki liability atau tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi apabila dalam kapasitasnya dalam perjanjian tersebut terjadi kerugian. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen akan berpengaruh pada bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan 30 Supra note 20,Hlm. 251. 31 diakses pada tanggal 04 desember 2018 pukul 22.23. 32 diakses pada tanggal 04 desember 2018 pukul 22.25. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 251
konsumen. Adapun bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam peer to peer lending adalah: Pemberi Pinjaman - Platform Peer to Peer Lending - Penerima Pinjaman Dalam peer to peer lending konsumennya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, karena keduanya sama-sama menggunakan jasa platform peer to peer lending. Perbedaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman disini adalah tujuannya dalam menggunakan layanan platform peer to peer lending: a. Pemberi pinjaman menggunakan layanan platform peer to peer lending dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, b. sementara penerima pinjaman menggunakan layanan platform peer to peer lending dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang tanpa agunan, dan tanpa melalui lembaga keuangan resmi seperti bank. Platform peer to peer lending dikelola oleh penyelenggara yang berbadan hukum di Indonesia. Platform peer to peer lending bertugas mengelola dana pemberi pinjaman, dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat platform peer to peer lending yang bersangkutan. Hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha dalam peer to peer lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 yang berbunyi : "Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi : a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman." Dalam hal penyelenggara peer to peer lending menggunakan perjanjian baku kepada pengguna layanan peer to peer lending, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 menyatakan, bahwa: 1. "Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 252
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang 33: a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna;dan b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan." Sementara tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi : "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara." Kesalahan yang dimaksud pada Pasal 37, adalah: "Kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara."34 Jadi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara peer to peer lending, adalah penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis kredit terhadap peminjam peer to peer lending dalam rangka menekan risiko gagal bayar. Analisis kredit yang dilakukan oleh penyelenggara adalah bentuk prestasi penyelenggara dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.35 33 Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/ atau layanan kepada konsumen secara massal. 34 Penjelasan Pasal 37 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 35 Lihat (diakses pada tanggal 04 Desember 23.47) platform peer to peer lending melakukan analisa kredit kepada calon peminjam dengan metode yang berbeda diantara masing - masing platform. Sehingga tidak semua orang dapat meminjam dana melalui peer to peer lending, hanya yang telah lolos analisis kredit dari platform peer to peer lending yang dapat mengajukan pinjaman dana. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 253
Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam masalah perlindungan konsumen, karena jika kemudian terjadi kerugian ataupun pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, akan memunculkan konsekuensi tanggung jawab bagi mereka yang menimbulkan kerugian tersebut atau mereka yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga perlu diketahui siapa yang harus bertanggungjawab serta seberapa jauh tangung jawab akan dibebankan kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Secara umum prinsip pertanggunjawaban hukum dalam perlindungan konsumen diantaranya adalah: a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Disebut juga dengan liability based on fault yaitu prinsip tanggung jawab atas kesalahan. Seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi unsur kesalahan yang diperbuatnya.36 Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus memenuhi 4 (empat) unsur antara lain : a. Adanya perbuatan b. Adanya kesalahan c. Adanya kerugian yang diderita d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada orang yang tidak bersalah diharuskan mengganti kerugian yang diderita orang lain. b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab Disebut juga dengan presumption of liability principle. Dan prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab sampai dirinya bisa membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian berada di tangan tergugat.37 c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 36 W. Sommermeijer, Artikel Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijheid)- Beberapa Hal Tentang itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum. Diterjemahkan oleh Tien Srie Kartini, Bandung : Pusat Studi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hlm. 35. 37 Id, hlm. 117. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 254
Prinsip ini tanggung jawab mutlak disebut dengan strict liability dan sering juga disebut dengan tanggung jawab absolut atau absolut liability. Dikatakan bahwa strict liability adalah: "Concept of strcit liability in tort is founded on the premise that when manufacturer presents his good to the public for asle he represents they are suitable for their intended use, and to incoke such doctrine it is essential to prove that the product was defective when place in the stream of commerce." Strict liability tidak mensyaratkan adanya perjanjian atau kontrak antara produsen dengan konsumen. Sebab, dasar gugatan strict liability dapat didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari produsen sehingga menimbulkan kerugian. Dapat dikatakan bahwa strict liability adalah tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum (tort) dengan adanya unsur kesalahan, kerugian, serta kausalitas di antara keduanya. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Dalam perlindungan hukum konsumen, konsep pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terdiri atas: a. Product liability b. Contractual liability c. Profesional liability Contractual Liability atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban kontrak. Tanggungjawab ini merupakan pertanggungjawaban atas dasar adanya kontrak atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen baik berupa perjanjian barang atau jasa (privity of contract). Dan atas dasar perjanjian ini (hubungan kontraktual) maka produsen barang atau jasa tersebut bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen karena barang yang dikonsumsinya atau jasa yang dimanfaatkannya. Pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability) mensyaratkan adanya hubungan hukum berupa hubungan kontraktual.38 38 Dirangkum dari M.J Leder, Consumer Law. Playmouth: Mcdonald and Evan, 1980, hlm. 56 - 59. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 255
Perumusan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaku usaha sudah sewajarnya mempunyai iktikad yang baik dalam menjalankan usahanya. Perwujudan adanya iktikad baik tersebut, tercermin pada kesediaan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kesalahan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan usaha apabila terjadi suatu hal yang merugikan konsumen. Ketidaksetidaan pelaku usaha untuk memberikan tanggapan atau menolak ganti rugi akan mengakibatkan pelaku usaha dapat dibawa ke gugatan pengadilan atau jalur penyelesaian perkara diluar pengadilan. Adapun pasal-pasal mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 1. Pasal 7 Butir f dan g, Kewajiban pelaku usaha adalah : a. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan; b. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian Pasal 7 butir f dan g, mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi jika barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha menimbulkan kerugian. Kewajiban ini berkaitan erat dengan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. 2. Pasal 19 a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 256
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7hari) setelah melakukan transaksi. d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Lewat pengaturan pasal ini pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pemberian ganti rugi didasarkan atas dasar pertanggungjawaban produk ataupun pertanggungjawaban profesional baik bagi konsumen barang maupun konsumen jasa yang mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa dari pelaku usaha. Pasal di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan tidak mensyaratkan ada/ tidaknya hubungan kontraktual (privacy of contract) diantara keduanya. 3. Pasal 22: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 19(4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian." Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik dalam kasus pidana.39 Beban pembuktian merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas gugatan yang diajukan konsumen akibat kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan pelaku usaha yang menimbulkan kematian, luka berat, cacat permanen. Sebagai wujud tanggung jawab hukumnya, pelaku usaha berkewajiban membuktikan kesalahan yang diduga 39 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 257
konsumen dilakukan seorang pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian konsumen. 4. Pasal 28: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha." Apabila seorang pelaku usaha melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, adalah menimbulkan tanggung jawab hukum pelaku usaha dengan konsekuensi untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, manakala kesalahan tersebut merupakan dasar pengajuan gugatan ganti rugi konsumen. Kesimpulan Penyelenggara peer to peer lending adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Kegiatan peer to peer lending yang dilakukan oleh penyelenggara peer to peer lending dilakukan dengan menciptakan marketplace (tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman). Penyelenggara peer to peer lending sebagai pelaku usaha berbadan hukum di Indonesia tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh dalam berbagai aspek yang mengakomodasi berbagai kepentingan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Termasuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk melakukan upaya-upaya hukum tertentu, manakala terjadi kerugian dirinya akibat mengkonsumsi barang atau menikmati jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam bagian disclaimer dari situs maupun aplikasi peer to peer lending di Indonesia, selalu dicantumkan bagian bahwa penyelenggara peer to peer lending tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam peer to peer lending, risiko gagal bayar ditanggung oleh pemberi pinjaman. Dalam perlindungan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan timbalik balik satu sama lain, VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 258
dimana konsumen menikmati barang maupun jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha menerima timbal balik berupa bayaran dari konsumen. Dalam peer to peer lending hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah pemberi pinjaman memanfaatkan jasa platform peer to peer lending yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, untuk setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil pemberi pinjaman dibebankan bayaran berupa biaya layanan (service fee/service charge) oleh penyelenggara. Penyelenggara peer to peer lending memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemberi pinjaman, selain dalam hal mengoperasikan platform peer to peer lending, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis kredit terhadap pihak-pihak yang akan mengajukan pinjaman peer to peer lending. Peminjam yang dapat mengajukan pinjaman kedalam platform peer to peer lending adalah peminjam yang telah melewati analisis kredit dan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh penyelenggara peer to peer lending. Kesimpulannya penyelenggara peer to peer lending bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman selaku konsumen, dalam melakukan seleksi pihak-pihak yang akan mengajukan pinjaman lewat platform peer to peer lending yang dikelolanya. Semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen. Konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi, untuk itu UU Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelenggara peer to peer lending harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola platform peer to peer lending. Saat ini di Indonesia, payung hukum peer to peer lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum mengatur secara jelas tentang perlindungan konsumen berupa tanggung jawab penyelenggara peer to peer lending sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 259
Pengaturan peer to peer lending saat ini, penyelenggara peer to peer lending tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam peer to peer lending, sementara penyelenggara mengambil keuntungan dari setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi diantara penyelenggara peer to peer lending dengan pemberi pinjaman sebagai konsumen karena pemberi pinjaman ada di posisi yang sangat lemah. Dengan pengaturan lebih jelas tentang batasan tanggung jawab penyelenggara peer to peer lending akan didapatkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir resiko dari gagal bayar peer to peer lending itu sendiri. Daftar Pustaka Buku : Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. David Oughton dan John Lowry, Textbook on Consumer Law, Blackstone Press Limited Edition, London, 1997. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Lauren, Consumer Protection and The Law, A Dictionary, Library of Congress Cataloging in Publication data, 1995. Malcolm Leder and Peter Shears, Framework of Consumer Law, Pittman Publishing, Fourth Edition, 1995. M.J. Leder, Consumer Law, MacDonald and Evans Publisher, 1980. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000. Jurnal: Badar Murifal, Peran Teknologi Finansial Sistem P2L Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM, Perspektif Vol XVI No.2 September 2018. Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal Volume 6, nomor 3, Tahun 2017. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 260
Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3 - September 2017. Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 No.1, Juli 2018. Paul Slattery, Square Pegs in a Round Hole : SEC Regulation of Online Peer-to-Peer Lending and the CFPB Alternative, Yale Journal on Regulation, Volume 30 Issue 1 2013. Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, JH Ius Quia Iustum Volume 25 Issue 2, Mei 2018. Artikel: W. Sommermeijer, Artikel Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijheid)- Beberapa Hal Tentang itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum. Diterjemahkan oleh Tien Srie Kartini, Bandung: Pusat Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1999. Pustaka yang tidak dipublikasi: Johannes Gunawan, Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, Tesis, 2003. Ugochi Christine Amajuoyi, Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law, thesis, University of Exeter. Internet; reksadana. Peraturan Perundang-undangan: Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku perjanjian baku. VeJ Volume 5 • Nomor 1 • 261