BUPATI MUARA ENIM PROVINSI PERATURAN SUMATERA SELATAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMAL MELALUI PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang a.bahwa untuk mendukung sumber daya peningkatan kompetensi, Negeri Sipil transformasi percepatan manusia aparatur kapasitas Pegawai perlu dilakukan melalui tugas belajar efisien, akuntabel dan transparan keuangan daerah; mempertimbangkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Nomor 11 Tahl.Ul 2017 ten tang Negeri Sipil, pengembangan melalui Negeri Sipil berbasis pengembangan Pegawai jalur pendidikan dalam bentuk pemberian dengan selektif, serta yang dilakukan objektif, kemampuan b.bahwa berdasarkan Pemerintah Peraturan Manajemen Pegawai kompetensi pendidikan tugas belajar; Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk formal dilaksanakan dengan pemberian c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Bupati tentang Pedoman menetapkan Sipil bagi Pegawai Negeri Pemberian melalui Peraturan Togas Belajar Pendidikan Formal; Mengingat 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 2.Undang-Undang Pembentukan Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik 3.Undang-Undang Pembentukan (Lembaran Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik telah beberapa Nomor 5234) sebagaimana Indonesia kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pembentukan (Lembaran Republik Tahun 1945; Nomor 28 Tahun 1959 tentang II dan Kota Praja di Daerah Tingkat Indonesia Nomor 1821); Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Negara Republik Tahun 2011 Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 1
4.Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Lembaran Negara Republik sebagaimana dengan Undang-Undang Peraturan Penetapan Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Negara Republik 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Daerah (Lembaran Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor 5587), Indonesia telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Pemerintah Undang­ (Lembaran Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856); Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Negara Republik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Indonesia Nomor 6897); 6.Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik sebagaimana Pemerintah atas Peraturan tentang Indonesia Lembaran Negara Republik Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Indonesia telah diubah dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 5887) Nomor 16 Tahun 2018 Pemerintah Daerah (Lembaran Perangkat Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Indonesia Nomor 6402); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia sebagaimana Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Q477); 8.Peraturan Disiplin Republik Indonesia Tambahan Lembaran Nomor 6718); Negara Nomor 68, Tahun 2017) telah diubah dengan Peraturan Perubahan 11 Tahun 201 7 Tahun 2020 Nomor 68, Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Negara Republik Indonesia 9.Peraturan Pemberian Indonesia Lembaran Negara Republik Presiden (Lembaran Tugas Belajar Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Nomor 12 Tahun 1961 tentang Negara Republik Indonesia Lembaga Administrasi Nomor 2278); Negara Nomor 10 10.Peraturan Tahun 2018 tentang Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Tahun 2018 Nomor 1127); Kompetensi Indonesia Negara Republik 11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan (Lembaran 2016 Nomor 2) sebagaimana diubah terakhir Tahun 2022 tentang Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun telah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Penibahan Kedua atas Peraturan 2
dan Susunan Perangkat Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENDIDIKAN FORMAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Bupati ini yang dimaksud Dalam Peraturan Kabupaten 1. Pemerintah 2. Kabupaten adalah Kabupaten 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim. 4. Badan Kepegawaian dengan: adalah Pemerintah Muara Enim. Kabupaten Muara Enim. dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat selanjutnya Pengembangan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang selanjutnya di lingkungan 5. Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil yang bertugas Enim. disingkat 5. Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil yang bertugas Enim. PNS adalah Pegawai Muara Kabupaten Pemerintah 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Daerah Pemerintah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Perangkat Kabupaten. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pemindahan, pembinaan sesuai dengan ketentuan pengangkatan, pegawai aparatur sipil negara dan dan pemberhentian aparatur sipil negara di instansi peraturan adalah tugas yang diberikan manajemen pemerintah perundang-undangan. oleh PPK kepada PNS yang 8. Togas Belajar memenuhi syarat untuk mengikuti keilmuan yang diperlukan Pemerintah belajar 9. Togas Belajar sesuai dengan kompetensi kinerja peningkatan tugas dan sesuai dengan rencana kebutuhan pendidikan untuk kepentingan Kabupaten instansi. Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetensi keilmuan kinerja Pemerintah tugas belajar mandiri. pendidikan untuk kepentingan dan sesuai dengan rencana kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan peningkatan Kabupaten instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara 10.Program Studi adalah kesatuan pendidikan dan metode pembelajaran kegiatan dan pembelajaran dalam satu kurikulum yang memiliki jenis pendidikan vokasi. tertentu akademik, profesi, pendidikan dan/ atau pendidikan 11.Rekomendasi perangkat permohonan belajar yang dikeluarkan oleh pimpinan tentang tugas PNS sesuai dengan rencana kebutuhan adalah surat keterangan daerah atau unit kerja yang memuat pembenaran tugas belajar instansi. pendidikan. 12.Re-entry program adalah program pemanfaatan pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian 13.Pelaporan penyerahan dokumen dan/ atau salinan dokumen hasil tu.gas belajar pegawai lulusan kegiatan dan oleh tugas belajar. 14.Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas belajar. selesai tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai 3
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Indonesia. dan Belanja Negara Republik Pendapatan APBD adalah Anggaran Kabupaten 17.Perangkat 16.Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Daerah Pemerintah Pendapatan dan Belanja Muara Enim. Daerah adalah dalam penyelenggaraan daerah Kabupaten. unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pasal 2 Bupati ini untuk memberikan tugas belajar (1)Maksud Peraturan hukum terhadap (2)Tujuan Peraturan kompetensi Kabupaten. pedoman dan kepastian bagi PNS. pemberian PNS dalam meningkatkan Bupati ini untuk mendorong dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah BAB II JENIS PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Pasal 3 (1)Jenis Pendidikan untuk program tugas belajar meliputi: a.program b.program c.program pendidikan pendidikan pendidikan akademik; profesi; dan vokasi. (2)Program pendidikan a terdiri dari: a.program b.program akademik sebagaimana pada ayat (1) huruf dimaksud sarjana (S1); dan pascasarjana yang meliputi: 1.program magister (S2); dan 2.program doktor (S3). (3)Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari: a.program b.program pendidikan pendidikan dan profesi; lanjutan. profesi (4)Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. program pendidikan b.program pendidikan c.program pendidikan d.program diploma diploma diploma diploma I (D I); II (D II); III (D III); dan IV (D IV). pendidikan Pasal 4 sebagaimana (1)Pelaksanaan Pendidikan dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan luar negeri. pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi 4
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a.perguruan b.perguruan c.perguruan tinggi tinggi tinggi yang diselenggarakan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-nunggu memiliki izin/ persetujuan diterbitkan pemerintahan perundang-undangan. negeri; kedinasan; swasta. dan/ atau (3)yugas belajar oleh perguruan �nggi dapat ?ilakukan telah sepanJang program studi yang penyelenggaraan oleh kementerian urusan yang menyelenggarakan peraturan di bidang pendidikan sesuru. ketentuan (4)Perguruan merupakan dan kementerian pendidikan. tinggi luar negeri sebagaimana perguruan tinggi dimaksud pada ayat (1) yang diakui oleh Negara yang bersangkutan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang (5)Program studi yang dipilih perguruan tinggi persyaratan: a.sesuai perencanaan akreditasi b.memiliki dalam penyelenggaraan dimaksud pada tugas belajar di ayat (1), harus memenuhi­ sebagaimana Pemerintah kebutuhan Togas Belajar paling kurang: Kabupaten; 1.B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program dalam negeri; 2.C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi studi perguruan tinggi perguruan atau baik sekali tinggi dalam negeri yang belum memiliki B akreditasi atas Persetujuan Menteri; dan/ atau c.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tinggi di bidang pendidikan bagi program studi perguruan luar negeri. Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Togas Belajar Pasal 5 (1)PNS yang mengajukan permohonan tugas belajar harus memenuhi Bupati ini dengan melampirkan: kepada seleksi dalam Pasal 4 Peraturan untuk mengikuti ketentuan a.permohonan program tugas belajar Kepala Perangkat b.surat pengantar mengikuti seleksi rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten Bupati melalui Daerah tempat bertugas; dan rekomendasi pada program khusus yang dituju sesuai Kepala Perangkat Daerah untuk dengan kepada BKPSDM; c.analisa kebutuhan yang bersangkutan d.fotocopy SK CPNS yang e.fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir; f.fotocopy g.fotocopy ijazah yang telah tercantum pegawai dari Kepala Perangkat dengan basis pendidikan yang akan diikuti Daerah; telah dilegalisir; terakhir SK pangkat yang telah dilegalisir; didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip terakhir nilai yang telah dilegalisir; h.f otocopy SK jabatan 1. fotocopy penilaian yang telah dilegalisir; kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik yang telah dilegalisir; j.daftar k.uraian tugas PNS yang bersangkutan 1.surat keterangan hid up; riwayat dari unit kerja; dari lembaga pendidikan bahwa yang menyatakan program studi yang akan diikuti: 1.akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi 5
program studi perguruan C atau baik dari lembaga tinggi atau dalam negeri; 2.akreditasi yang berwenang bagi program studi perguruan akreditasi tinggi dalam negeri yang belum memiliki atas Persetujuan B atau baik sekali penerimaan Menteri. mahasiswa baru dari lembaga pendidikan m.pengumuman yang dituju; dan n.surat keterangan tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian negara dan/ atau menjalani seleksi tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin cuti di luar tanggungan Pl'fS. sebagai sementara terhadap administrasi Kepala BKPSDM melakukan sebagaimana kemampuan Jika permohonan Bupati menerbitkan Surat Izin Seleksi sebelum pelaksanaan perguruan permohonan (2) dimaksud pada ayat (1) serta mempertimbangkan keuangan daerah. sebagaimana dimaksud maka pada ayat (1) diterima (3) Surat Izin Seleksi Tugas Belajar. sebagaimana seleksi tinggi yang dituju. dimaksud administrasi pada ayat (3) harus diterbitkan (4) dan seleksi akademik pada BAB III DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR Pasal 6 (1)Tugas belajar tugas belajar 6 (enam) bulan. diberikan Pemerintah kepada PNS sesuai dengan rencana Kabupaten kebutuhan yang lama pendidikannya lebih dari (2)Tugas belajar dapat diberikan dan/ atau direkomendasikan kepada PNS yang antara lain: a.diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam program khusus tugas atau unit kerja untuk mengikuti belajar dengan pembiayaan b.diusulkan seleksi Pemerintah Kabupaten; oleh Kepala Perangkat dalam program khusus tugas belajar dan/ atau direkomendasikan Daerah atau unit kerja untuk mengikuti dengan pembiayaan PNS yang bersangkutan; atau c.mendapat program beasiswa baik dari swasta maupun instansi pemerintah non pemerintah daerah yang mengikat. ✓(3) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan (4)Tugas belajar berikut: mengikuti dari Bupati. seleksi dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai a.memiliki PNS; sebagai b.memiliki masa kerja paling sedikit tahun sejak diangkat 1 (satu) sisa masa kerja dengan mempertimbangakan dan masa ikatan dinas, kali waktu normatif pensiun jabatan, untuk tugas belajar jabatan; masa kurang: dengan ketentuan pendidikan 1.3 (tiga) paling program studi sebelum batas usia dari yang diberhentikan atau 2.2 (dua) kali waktu normatif jabatan, program studi sebelum batas usia dari pensiun jabatan. untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan c.memiliki penilaian baik; dengan predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah d.sehat jasmani e.tidak sedang dalam kondisi dan rohani; berikut: 1.dalam pemeriksaan pelanggaran 2.menjalani disiplin dan/ atau tindak pidana; dan/ atau hukuman pidana penjara atau kurungan 6
disiplin 3.menjalani tingkat dan sedang dan berat; cuti diluar tanggungan sebagai negara dan/ atau menjalani pemberhentian PNS. berikut: paling sementara f.tidak pemah dalam kondisi rendah tingkat 1.dijatuhi (satu) 2.dijatuhi hukuman disiplin sedang dalam 1 tahun terakhir; pidana penjara putusan berdasarkan tahun atau kurungan pengadilan atau terakhir; 3.dibatalkan ketentuan tahun terakhir. hukum tetap dalam 1 (satu) yang berkekuatan sesuai dengan dalam waktu 2 (dua) tugas belajamya atau dihentikan peraturan perundang-undangan, g.memenuhi instansi persyaratan yang dilaksanakan lain dan lulus seleksi oleh bantuan, dan/ atau perguruan asal, pemberi tinggi; h.menandatangani perjanjian pemberian i.pengecualian persyaratan pemberian terkait tugas belajar; tugas belajar dapat diberikan pada jabatan prioritas yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan Nasional dan dan/ atau Kabupaten; pada huruf i ditetapkan pembangunan sebagaimana J. jabatan dimaksud berdasarkan Bupati. persetujuan BAB IV BELAJAR PENETAPAN TUGAS Pasal 7 (1)PNS yang telah mendapat izin seleksi tugas belajar dalam Pasal 5 ayat (3) wajib mengikuti tinggi sebagaimana masuk dimaksud perguruan seleksi dengan izin yang diberikan. masuk perguruan seleksi sesuai (2)Jika PNS mengikuti tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan melampirkan: a.pengantar b.bukti kelulusan (3)PNS yang dinyatakan perjanjian menandatangani (4)PNS yang melaksanakan lulus, dibuktikan dengan dari Kepala Perangkat dan yang sah dari lembaga Daerah; pendidikan dimaksud tugas belajar. yang diberhentikan yang dipilih. pada ayat (2) lulus sebagaimana terkait tugas belajar oleh PPK melalui pemberian dari jabatannya pembinaannya dilakukan BKPSDM. BABV DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar Pasal 8 (1)Jangka waktu tugas belajar untuk: a.program b.program c.program Diploma d.program Diploma Strata e.program f.program Strata g.program Spesialis Diploma Diploma I (D.I) paling II (D.II) III (D.III) paling IV (D.IV)/Strata lama 1 (satu) tahun; lama 2 (dua) tahun; lama 3 (tiga) 1 (S.1) paling paling paling paling tahun; lama 4 (empat) tahun; 2 (S.2) atau setara, 3 (S.3) atau setara, disesuaikan lama 2 (dua) tahun; lama 5 (lima) tahun; dan dengan ketentuan lembaga pendidikan. 7
(2)Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. (3)Jangka waktu tugas belajar sebagaimana bagi PNS tugas belajar dari jabatan. dimaksud pada ayat (1) biaya mandiri yang tidak dikecualikan diberhentikan Bagian Kedua Jangka Waktu Tugas Belajar Perpanjangan Pasal 9 (1)Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang dimaksud sebagaimana paling banyak 2 (dua) semester dalam Pasal 8 ayat (1) atau 1 (satu) tahun. (2)Perpanjangan sebagaimana kondisi a.perubahan b.penyelesaian situasi tugas belajar. dimaksud pada ayat (1) diberikanjika terjadi: sistem studi/ tugas akhir membutuhkan dan/ atau perkuliahan; tambahan waktu karena dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang terdapat menjalani (3)Perpanjangan ketentuan terjadi keadaan kahar yang dinyatakan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal oleh Bupati. (4)Perpanjangan oleh PPK dan jangka waktu tugas APBD: dibiayai a.tidak dapat menyelesaikan tugas belajarsetelah diberikan jangka waktu tugas belajar ditetapkan sebagai diperhitungkan belajar. keseluruhan (5)Dalam hal PNS tugas belajar perpanjangan sebagaimana sendiri; dimaksud pada ayat (1); b.berhenti c.pindah program studi; dan/ atau d.diberhentikan PPK mencabut status tugas belajar atas inisiatif oleh lembaga pendidikan. yang bersangkutan. sebagaimana (6) PNS yang dicabut status tugas belajar dimaksud pada ayat (5)wajib mengembalikan Kabupaten ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama masa tugas belajar peraturan (7)Bagi PNS tugas belajar kepada Kas Daerah sesuai dengan perundang-undangan. biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan: a.tidakdapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanJangan; b.berhenti c.diberhentikan PPK mencabut status tugas belajar atas inisiatif sendiri; dan/ atau oleh lembaga pendidikan. PNS yang bersangkutan. Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan Pasal 10 (1)PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut­ turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang setelah a.mendapat persetujuan b.prestasi c.tidak pernah menjalani d.mempertimbangkan pendidikan di atasnya, memenuhi persyaratan sebagai berikut: PPK; pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara; jangka waktu tugas belajar; dan perpanjangan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar. (2)Persetujuan PPK sebagaimana pada rencana kebutuhan dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan tugas belajar instansi. 8
BABV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAW AI NEGERI SIPIL TU GAS BELAJAR Bagian Kesatu Hak Pasal 11 ( 1)PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan tetap mendapatkan selama tunjangan fungsional, dari jabatannya hak-haknya, tunjangan pendidikan mengikuti struktural tunjangan struktural, Pegawai. bagi yang memangku jabatan umum dan Tambahan (2)PNS yang telah menjalani Penghasilan tugas belajar re-entry program di BKPSDM. jabatannya, melaksanakan dan diberhentikan dari (3)PNS sebagaimana dimaksud sebagai sesuai dengan jabatannya. pada ayat (2) diberikan jabatan pelaksana dan mendapatkan penghasilan (4)PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan perundang­ peningkatan undangan. sesuai dengan ketentuan pendidikan peraturan (5)PNS yang mengusulkan peningkatan sebagaimana pendidikan kenaikan dimaksud yang lebih tinggi pada ayat (4) tidak berhak menuntut formasi. kecuali pangkat terdapat Bagian Kedua Kewajiban Pasal 12 perjanjian (1)PNS wajib menandatangani sebelum melaksanakan terkait pemberian tugas belajar tugas belajar. (2)PNS tugas belajar wajib tepat waktu mengajukan perpanjangan statusnya sebagai Keputusan (3)PNS tugas belajar PNS tugas belajar Bupati tentang setiap tahunnya Tugas Belajar dimaksud 2 (dua) bulan sebelum masa berakhir. sebagaimana pada ayat (2), wajib melaporkan perkembangan pendidikan Kepala BKPSDM paling berjalan dengan melampirkan Prestasi setiap akhir tahun kepada Bupati melalui semester berakhirnya lambat 2 (dua) bulan setelah fotocopy Kartu Hasil Studi dan Indeks setiap semester. (4)PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui berakhimya Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak masa tugas belajar. (5)PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama: a.2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani yang diberhentikan masa pelaksanaan biaya mandiri (6)Bagi PNS yang menjalani tugas belajar b.1 (satu) kali tugas belajar dari jabatannya; tugas belajar, bagi PNS yang menjalani yang diberhentikan dari jabatannya. biaya mandiri yang tidak ikatan dinas. tugas belajar diberhentikan (7)Selama menjalani pengunduran tidak wajib menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan dari jabatannya, mengajukan PNS. diri sebagai ikatan dinas sebagaimana melaksanakan pada saat: (8) Kewajiban (5)berakhir a.jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi; b.mencapai batas usia pensiun; dimaksud pada ayat 9
c.diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan. (9)PNS yang telah selesai menjalani wajib berkelanjutan pada ayat (5) secara tugas belajar dimaksud ikatan dinas sebagaimana melaksanakan kumulatif. ( 10)PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas oleh sebagaimana daerah selama masa tugas belajar yang dikeluarkan ayat (5), wajib mengembalikan biaya kepada kas daerah. (11)Bagi PNS tugas belajar biaya mandiri dari jabatannya ikatan dinas sebagaimana sanksi sesuai peraturan yang diberhentikan melaksanakan yang tidak memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikenakan perundang-undangan. BAB VI PENDANMN Pasal 13 Pendanaan a. APBD; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat tugas belajar dapat bersumber dari: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII DAN PENGHENTIAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Tugas Belajar Pembatalan Pasal 15 ( 1)Kepala perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar BKPSDM sebelum keberangkatan dengan disertai (2)Alasan pengusulan PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui tugas belajar ke tempat pelaksanaan dan data dukung yang diperlukan. sebagaimana alasan pembatalan pembatalan dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar; b.PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, paling kurang tingkat dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin sedang; c.PNS yang bersangkutan sedang menjalani atas proses pemeriksaan yang kewenangan jabatan dugaan tindakan mengakibatkan pidana penyalahgunaan kerugian keuangan negara; tidak berangkat d.PNS yang bersangkutan pelaksanaan tugas tanpa alasan yang sah; ketempat belajar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan e.PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar. (3)Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan pada ayat (2) huru.f c, hasil pemeriksaannya dapat melanjutkan maka PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud bersalah, tidak dinyatakan tugas belajar.
Bagian Kedua Penghentian Togas Belajar Pasal 16 (1)Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan bagi PNS di lingkungan tugas pemberian penghentian unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai belajar alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. dimaksud (2)Alasan penghentian sebagaimana tugas belajar pada ayat (1) antara lain: karena keadaan kahar; a.PNS tidak dapat b.PNS dinyatakan melaksanakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sesuai batas waktu yang ditentukan; sehinga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar c.PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar tinggi penyelenggara hasil evaluasi berdasarkan belajar; perguruan tugas d.PNS tidak melaporkan perkembangan tertulis tugas belajarnya pelaksanaan oleh instansinya; hukum; dan/ atau dan telah diberi peringatan e.PNS terbukti melakukan tindakan melawan f.alasan lain yang ditetapkan PPK. (3)Penghentian sebagaimana biaya yang telah dikeluarkan dikecualikan sebagaimana Togas Belajar bagi PNS yang dibiayai dimaksud pada ayat (2) diwajibkan dana APBD mengembalikan kepada Kas Daerah seluruh untuk pendidikannya dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b. (4) PNS Togas Belajar menyelesaikan ketentuan dengan ketentuan yang dibiayai tidak dapat dana selain APBD apabila karena kelalaiannya Bupati ini akan dikenakan perundang-undangan. pendidikan dalam Peraturan peraturan dan atau melanggar sanksi sesuai BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 17 BKPSDM melakukan (1)PPK melalui terhadap dan evaluasi pemantauan setiap tahun pelaksanaan tugas belajar. (2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Bupati ini mulai berlaku, Pada saat Peraturan Tahun 2017 tentang Pemberian Belajar Enim Tahun 2017 Nomor 8), dicabut Bupati Nomor 8 Peraturan dan Penunjukan Pegawai Togas Muara Izin Belajar Kabupaten Pemerintah Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten tidak berlaku. dan dinyatakan Pasal 19 PNS yang telah melaksanakan Peraturan dengan ketentuan tugas dan izin belajar sebelum ditetapkannya Bupati ini dinyatakan tidak bertentangan tetap berlaku sepanjang perundang-undangan peraturan dan Peraturan Bupati ini. 11
Pasal 20 pada tanggal Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Enim. Bupati ini mulai berlaku diundangkan. dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Ditetapkan pada tanggal di Muara Enim 22 Maret 2024 Pj. BUPATI MUARA ENIM dto. AHMAD RIZAL! Diundangkan pada tanggal 22 Maret 2024 di Muara Enim SEKRETARIS KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM, dto. YULIUS BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 7. 12