PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MERESPON KEBIJAKAN PENCARI SUAKA PEMERINTAH AUSTRALIA Oleh Risky Fauzi Widodo 20150510325 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ABSTRACT Refugee and asylum seeker issue is one of the main topic in any international forum since the issue in international relation goes broaden not only discussing about traditional issue. As part of international actor, amnesty international is one of the INGO that focus on human right violation issue. Australia's policy on asylum seeker called pacific solution has become controversy in international community since this policy seen as violation against human right when Australia pull back the boat people comes to its territory. As a country who ratified the Convention on Refugee, Australia have moral responsibility to oblige this convention, but the fact show that Australia break the principal of non-refoulment. To examine the role of amnesty international, this thesis used the concept of Social Movement NGO and Transnational Advocacy Network to analyze the advocating strategies used by amnesty international. Methodology used in this thesis is qualitative method where writer collecting data from various sources such as journal, book, website and other reliable sources. This thesis conclude that involvement of amnesty international advocating asylum seeker resulting several establishment policy to help those boat people collaboratively with other actors concerning this issue. Keywords: Amnesty international, Australia, Pacific Solution, Social Movement NGO, Transnational Advocacy Network (TAN) A. Pendahuluan Berdirinya amnesty international bermula saat seorang pengacara dari Inggris bernama Peter Benenson menerbitkan artikel dengan judul "The Forgotten Prisoner" yang
merupakan respon terhadap kasus dipenjarakannya dua mahasiswa Portugis karena melakukan tos kebebasan di tahun 1961[CITATION Tom021 \l 1033 ]. Tulisan Peter Benenson tersebut diterbitkan di koran The Observer dan menyebarluas ke banyak negara memancing respon masyarakat internasional untuk menyuarakan keadilan dan kebebasan. Kejadian inilah yang menjadi titik awal terbentuknya Amnesty International. Artikel berjudul "The Forgotten Prisoner" dicetak ulang di banyak negara dengan mengkampanyekan pembelaan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (Willets P., 1998). Hasilnya pada Juli 1961 delegasi berbagai negara bertemu dan mulai membentuk Amnesty International dengan gerakan awal untuk membebaskan tahan politik atas dasar kemanusiaan. Pada tanggal 10 Desember 1961, lilin amnesti dinyalakan di depan St Martins Field di London untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia dan Amnesty Internatioanl memulai misinya dengan mengirimkan delegasi untuk melakukan lobi dengan pemerintah lokal untuk membebaskan tahanan politik[CITATION Pet11 \l 1033 ]. Selain hal itu, amnesty international juga mengirimkan surat kepada tahanan politik di berbagai dunia untuk selalu memperjuangkan hak asasi manusia yang terlindas oleh elit politik. Setelah mereka bebas dari penjara akhirnya banyak dari mantan tahanan politik ini bergabung dengan amnesty internasional untuk turut serta dalam perjuangan pembelaan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Meskipun sudah berdiri sejak tahun 1961. Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah Australia terkait isu pencari suaka menuai kritik internasional. Australia sendiri memiliki sejarah yang panjang terkait isu pencari suaka dimana pernah menerapkan kebijakan yang ketat namun akhirnya mencabutnya hingga diterapkannya lagi pada masa kepemimpinan Julia Gillard. Kebijakan Australia yang ketat dalam isu pencari suaka pertama kali diterapkan pada tahun 2001 di era kepemimpinan John Howard dengan mengimplementasikan "Pacific Solution" atau kebijakan pasifik (Nugis, 2017). Kebijakan ini mengharuskan pencari suaka untuk dipindahkan ke detention camp yang terletak di pulau-pulau kecil di samudera pasifik dan tidak memperbolehkan para pencari
suaka untuk menetap di Australia. Kebijakan ini dihentikan pada tahun 2008 setelah Kevin Rudd terpilih sebagai Perdana Menteri Australia yang merupakan kampanyenya[CITATION Rez131 \l 1033 ]. Tetapi pasca kebijakan tersebut dihentikan jumlah pencari suaka yang datang ke Australia semakin meningkat. Hingga akhirnya di tahun 2012 di bawah kepemimpinan Julia Gillard kebijakan offshore detention di berlakukan kembali dan diteruskan hingga sekarang dan menjadi kontroversi di dunia internasional[CITATION Tho15 \l 1033 ]. Dalam isu pencari suaka, Australia menerapkan kebijakan The Pacific Solution, Mandatory Detention, dan Bridging Visa dan juga pengembalian pencari suaka ke negara asal. Dalam kebijakan yang dihasilkan, pemerintah Australia berharap agar dapat memberikan deterrence effect atau efek jera bagi para pencari suaka agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke Australia dalam rangka mencari suaka karena Australia menjunjung tinggi prinsip "no advantage" dimana para pencari suaka tidak akan mendapatkan hal yang diharapkannya ketika mereka sampai di Australia, yang mana usaha yang mereka tempuh tidak akan sebanding dengan resiko yang diambil para pencari suaka[CITATION Muh13 \l 1033 ] Dalam kebijakan offshore detention para pencari suaka illegal yang melalui jalur laut atau lebih dikenal dengan boat people yang akan memasuki wilayah Australia akan ditangkap dan dikirim ke processing center di Papua New Guinea dan Nauru (Putz, 2016). Kebijakan ketat Australia terhadap pencari suaka ini di berlakukan atas dasar dukungan dari dua partai pemerintah yaitu liberal national coalition dan labor party. Kedua partai ini sama-sama mendukung kebijakan ketat terhadap para pencari suaka terutama didukung oleh hasil poling masyarakat Australia yang sebagian besar menolak kedatangan pencari suaka. Beberapa survei yang telah dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang signifikan dari opini publik Australia yang menolak kedatangan pencari suaka dan imigran bahkan menginginkan kebijakan yang tegas terkait isu pencari suaka. Pada tahun 2014, telah dilakukan poling oleh janji
UMR Research yang hasilnya menunjukkan kurang lebih 60% responden menyatakan bahwa Perdana Menteri Tony Abbot harus memberlakukan tindakan yang lebih tegas dan keras dalam upaya menangani masalah pencari suaka ilegal[CITATION Phi141 \l 1033 ]. Di era pemerintahan Julia Gillard, pada tanggal 13 Agustus 2012 pemerintah Australia secara resmi memberlakukan system of third country processing for asylum seeker atau lebih dikenal dengan kebijakan offshore detention yang sesuai dengan isi amandemen Migration Act[ CITATION AIA13 \l 1033 ]. Dalam sistem ini, para pencari suaka yang tidak memiliki visa sah dan belum berstatus sebagai pengungsi akan dipindahkan ke partai ketiga (negara) yang telah ditentukan oleh pemerintah Australia yaitu Papua New Guinea atau Nauru. Para pencari suaka yang dipindahkan ke Papua New Guinea atau Nauru akan ditempatkan di pusat detensi dan akan menunggu proses klaim status sebagai pengungsi berdasarkan hukum negara tersebut. Pada awalnya kebijakan ini hanya berlaku bagi pencari suaka yang tiba di wilayah selain mainland Australia saja seperti Pulau Christmas, tetapi pada Mei 2013, pemerintah Australia memberlakukan sistem ini kepada semua kedatangan pencari suaka melalui jalur laut tidak hanya yang tiba di luar wilayah Australia tetapi juga yang tiba di mainland Australia[CITATION Hel16 \l 1033 ]. Kebijakan Australia terkait offshore detention banyak mendapat kritikan dari dunia Internasional. Kebijakan offshore detention dinilai dunia Internasional melanggar hak asasi manusia, pencari suaka yang tiba di Australia akan di pindahkan ke pusat detensi di Papua New Guinea dan Nauru, bahkan jika para pencari suaka ini mendapatkan status sebagai imigran mereka tetap tidak diperbolehkan untuk pergi ke Australia. Banyak kelompok dan organisasi internasional mengatakan bahwa kondisi kamp di pusat detensi di Nauru dan Papua New Guenia sangat tidak memadai, kebersihan yang sangat buruk, kondisi yang sempit dan kurangnya fasilitas dinilai tidak manusiawi mengingat para pengungsi ditempatkan di pusat detensi dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Sebagai
hasilnya, para pencari suaka terancam secara psikologis dan mereka rawan terhadap kekerasan fisik dan seksual[CITATION BBC17 \l 1033 ]. Hal tersebut dinilai dunia internasional melanggar hak asasi manusia, karena para pencari suaka tidak mendapatkan kesempatan untuk berusaha memperoleh kehidupan yang lebih layak. Status mereka sebagai pencari suaka yang membutuhkan perlindunganpun seakan terabaikan oleh pemerintaah Australia. B. Upaya Information Politics yang dilakukan oleh Amnesty International sebagai strategi pembingkaian fakta dan cerita untuk mendapat dukungan internasional. Information politics oleh Keck dan Sikkink didefiniskan sebagai kemampuan untuk melakukan transfer perpindahan informasi politik secara cepat dan kredibel dengan tujuan untuk untuk memberikan gambaran dasar kepada pihak yang dianggap akan memberikan simpati dan dukungan[ CITATION Kec981 \l 1033 ]. Dengan cara inilah INGO akan mencari simpati dan dukungan dari berbagai pihak agar memiliki visi yang sama terkait suatu isu tertentu, sehingga penyebaran informasi yang dilakukan sangat esensial bagi INGO untuk memulai membangun sebuah jaringan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penyebaran informasi bukan hanya sekedar memberikan fakta dan data di lapangan saja, tetapi infromasi disini berarti luas termasuk testimoni dan cerita yang didapatkan dari aktor terkait dilapangan yang terdampak oleh kebijakan yang diimplementasikan. Terkadang informasi yang dipublikasikan bersifat otentik dan jarang didapatkan oleh khalayak umum tetapi informasi tersebut pada dasarnya akan disebarkan sehingga semua orang akan memperoleh informasi tersebut mesikpun secara jarak dan geografis terpisah jauh. Tujuan utama dari information politics adalah untuk membingkai fakta, cerita, dan testimoni untuk membujuk atau persuade dan menstimulasi masyarakat umum untuk bertindak terhadap kebijakan yang dianggap benar
atau salah[ CITATION Kec981 \l 1033 ]. Media masa sendiri dibedakan menjadi dua yaitu media masa tradisional dan media masa baru[ CITATION Chi14 \l 1033 ]. Media yang dikategorikan sebagai tradisional antara lain adalah koran, surat kabar, majalah, bulletin, pamphlet, brosur, radio dan televisi. Sedangkan di era modern ini, penyebaran informasi lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media baru yang didukung dengan perkembangan teknologi dibandingkan dengan media konvensional dikarenakan tujuan dari penyebaran informasi ini untuk melewati batas-batas yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan media konvensional saja. Contoh dari media baru adalah internet dan media sosial, pada dasarnya media tradisional dan baru mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyampaikan informasi tetapi yang membedakannya adalah proses penyampaian melalu media baru bersifat digitalisasi sehingga semua pesan menjadi konvergen[ CITATION Den11 \l 1033 ]. Berikut adalah penyebaran informasi yang dilakukan amnesty international dengan menggunakan media tradisional[ CITATION Amn141 \l 1033 ]. Gambar 4.1 Booklet Amnesty International New Zealand sumber: Selain amnesty international di kawasan Australia dan Oceania, penyebaran informasi menggunakan media tradisional juga dilakukan di beberapa sections dan structure yang
berada di benua lain guna mendapatkan simpati dari berbagai pihak didunia. Hal ini dikarenakan amnesty international memiliki banyak sections dan structure diberbagai negara di dunia, salah satu sections yang memberikan informasi melaluli media tradisional adalah sections pusat yang terletak di inggris. Berikut adalah contoh bookletnya: Gambar 4.2 Booklet Amnesty International United Kingdom sumber: Dalam aktivitas information politics yang dilakukan, amnesty international tidak hanya menggunakan media tradisional seperti flyer, brosur, ataupun booklet. Amnesty International sadar bahwa perkembangan jaman menuntut amnesty international untuk berinovasi agar aktivitas information politics sebagai langkah awal membentuk jaringan dapat dilakukan secara strategis dan inovatif agar penyampaian informasi dapat dilakukan dengan jangkauan target yang lebih luas. Amnesty international sendiri khususnya section Australia memiliki akun facebook dan twitter resmi selain website resminya. Penggunaan media sosial ini dinilai sejalan dengan perkembangan teknologi di era modern sekarang ini. Strategi ini merupakan strategi yang lebih efektif dilakukan untuk memobilisasi masa demi mendapatkan simpati dan dukungan terhadap isu pencari suaka. Dalam teori media sebagai agenda-setting dijelaskan bahwa paparan infromasi yang dilakukan terus menerus kemudian
informasi yang diterima baik melalui media tradisional dan media baru diterima oleh informan dan mendapatkan perhatian lebih oleh media, maka informasi atau isu tersebut akan menjadi isu yang lebih diperbincangkan, didiskusikan dan diperdebatkan[ CITATION Wal06 \l 1033 ]. Dengan pembukaan informasi yang dilakukan berulang-ulang atau exposure of information melalui media sosial, hal ini dapat mempengaruhi arah kebijakan aktor terhadap suatau isu[ CITATION Fee18 \l 1033 ]. Hal ini berarti bahwa aktivitas information politics yang dilakukan oleh amnesty international merupakan langkah awal yang tepat untuk memulai membangun jaringan karena paparan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun simpati dari dunia internasional terkait isu pencari suaka di Australia. Keck dan Sikkink sendiri membagi penggunaan media sosial menjadi dua bagian yaitu sebagai sarana penyebaran informasi berupa data dan fakta dan juga sebagai bentuk cerita dan testimoni. Sebenarnya amnesty international tidak memisahkan fungsi penyajian data dan penggambaran cerita dan testimoni dalam media sosial tertentu, tetapi dalam prakteknya amnesty international cemderung menggunakan website resminya sebagai media untuk memberikan informasi berupa data dan fakta, sedangkan fungsi cerita dan testimoni lebih banyak dilakukan melalui media sosial seperti facebook dan twitter. Pembagian media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai social networking sites karena pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui lama fanpage, sedangkan twitter dikategorikan sebagai blogs and microblogs karena cenderung berupa komunikasi searah, meskipun tidak jarang praktek komunikasi dilakukan dalam dua arah[ CITATION Kap10 \l 1033 ]. Berikut adalah aktivitas information politics yang dilakukan oleh amnesty international melalui web resminya (AmnestyInternationalAU, 2017).
Gambar 4.3 Laman website amnesty international Australia sumber: Di lamannya terlihat AI Australia memberikan informasi melalui video tentang kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di pusat detensi di Nauru (AmnestyInternationalAU, 2017). Selain menampilkan fakta melalui video di dalam web resminya, amnesty international Australia memuat informasi yang sedang dijalankan oleh AI Australia dalam memberikan informasi terkait isu pencari suaka di Australia. Selain hal tersebut, di laman web tersebut juga memuat informasi terkini tentang masalah-masalah yang terjadi di pusat detensi dan selalu memberikan informasi yang up to date. Sebagai contoh adalah dikeluarkannya Better Plan for Refugee yang berisi rekomendasi amnesty international kepada pemerintah Australia dalam isu pencari suaka. Selain itu dalam laporan Better Plan for Refugee juga berisi informasi dan fakta yang terjadi dipusat detensi seperti jumlah pengungsi yang kesehatan mentalnya terganggu, kematian pencari suaka yang tidak
dapat dihindari, dan berbagai fakta yang terjadi akibat kebijakan Australia dalam isu pencari suaka (AmnestyInternationalAU, 2018). Selain itu amnesty international melalui lamannya juga rutin memberikan laporan tahunan yang berisi tentang perkembangan isu pencari suaka di Australia dengan menyajikan data. Meskipun dalam laman AI Australia lebih banyak menampilkan data dan fakta, tetapi tidak jarang laman AI Australia juga menampilkan cerita atau testimoni oleh pencari suaka yang sedang berada di pusat detensi. Informasi dalam bentuk ini adalah berupa cerita untuk menggambarkan penderitaan yang dialami oleh pencari suaka di pusat detensi. Sebagai contoh adalah cerita dari pencari suaka bernama Aziz yag berasal dari Sudan, ia menuju Australia sejak 2013 dan masih ditahan dipusat detensi di pulau manus hingga akhirnya di pindahkan ke pusat detensi lain. Aziz mengatakan bahwa pecari suaka yang tersisa di pusat detensi di pulau Manus harus dipaksa untuk dipindahkan ke pusat detensi yang ada di kota Lorengau tetapi pusat detensi di kota tersebut bahkan belum siap untuk dihuni, tidak ada matras bahkan air dan listrik susah untuk didapatkan di tempat tersebut[ CITATION Cav17 \l 1033 ]. Akibat dari ciutannya di akun media sosialnya ia menjadi sorotan setelah dia banyak menceritakan pengalamannya didalam pusat detensi melalui twitter hingga akhirnya dia mendapatkan banyak ancaman karena dianggap sebagai troublemaker. Dalam salah satu ciutannya di twitter Aziz mengatakan: "My hope is that the suffering will end. I hope Australians understand we are humans, just like them. We want the same things, safety, shelter and freedom" (AmnestyInternationalAU, 2018) Akhirnya cuitan Azizi ini dimuat di laman amnesty international Australia hingga dibuat petisi 10.000 tandatangan untuk menyelamatkan Aziz dari pusat detensi di pulau Manus. Ini merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi melalui cerita yang disajikan di laman amnesty international Australia. Selain melalui laman resminya, proses information
politics juga dilakukan di akun facebook dan twitter amnesty international Australia. Berikut adalah akun resmi facebook dan twitter AI Australia: Gambar 4.4 laman facebook AI Australia sumber : Di dalam aktivitas information politics yang dijalankannya, AI Australia melalui laman facebooknya cenderung aktif dan hampir setiap hari memberikan informasi terkini terkait isu pencari suaka. Dalam gambar tersebut bisa dilihat bahwa AI Australia memberikan informasi tentang pencari suaka yang mati di dalam pusat detensi baik di pulau Manus maupun Nauru. Hal ini mengundang komentar dari pengguna media sosial yang mengecam kebijakan Australia karena dianggap sebagai penyebab kematian pencari suaaka ini. Dalam berita yang diliput oleh guardian tercatat kurang lebih sudah 12 pencari suaka meninggal di pusat detensi di pulau Manus dan Nauru dan kebanyakan merupakan pencari suaka yang berasal dari Asia Selatan dan Rohingnya (Doherty, Evershed, & Ball, 2018). Di dalam kolom komentar postingan tersebut terdapat beberapa akun yang memberikan komentar, salah satunya akun dengan nama Steffie Kiwis menyatakan bahwa "These Crimes Against Humanity are desicable. Those responsibke by their actions or by there inaction should be arrested". Komentar dari Steffie Kiwis ini mensyaratkan bahwa ia sebagai masyarakat dunia
sangat mengecam kebijakan Australia dengan diberlakukannya kembali kebijakan pacific solution yang mengakibatkan banyak orang memilih untuk bunuh diri dibandingkan harus menderita di pusat detensi. Sebenarnya akun twiter AI Australia adalah @amnestyOz, tetapi disetiap negara bagian, AI Australia memiliki akun cabang seperti @AmnestyNSW yang merupakan akun twitter AI Australia cabang negara bagian New South Wales dan beberapa akun terkait isu pencari suaka seperti @kidsoffnauru yang melakukan kampanye untuk menarik anak-anak yang berada di pusat detensi Nauru. Akun twitter resmi AI Australia adalah @amnestyOz dan berikut adalah retweet dari akun @amnestyOz terkait isu pencari suaka. Gambar 4.5 Akun @amnestyOz meretweet informasi tentang pencari suaka sumber : Dalam gambar tersebut terlihat akun @amnestyOz meretweet salah satu ciutan dari akun @Behrouzboochani yang menampilkan informasi kondisi terkini dari pencari suaka yang sedang kritis di Port Moresby tetapi tidak ada bantuan kesehatan. Hal ini adalah bentuk komunikasi dua arah karena penyediaan infomasi tidak hanya berasal dari AI Australia saja tetapi juga berasal dari akun masyarakat pada umumnya. Ciutan ini kemudian di retweet oleh 45 akun dan mendapat likes sebanyak 49, sehingga secara langsung informasi ini akan
tersebar di masing-masing laman pemberi likes dan retweet. Akun @amnestyOz sendiri diikuti oleh lebih dari 60 ribu follower, sehingga persebaran informasi akan lebih menjangkau banyak orang terutama pengguna twitter. Bentuk persebaran informasi inilah yang menjadi dasar bagi amnesty international untuk menyebarkan informasi. Selain itu akun twitter @AmnestyNSW juga merupkan salah satu akun yang aktif dalam menjalankan aktivitas information politics. Selain melalui akun facebook dan twitter, AI Australia juga mengelola channel youtube dengan nama channel Amnesty International Australia yang berisikan konten tentang aktivitas yang dilakukan oleh AI Austrlia. Sampai dengan 20 Desember 2018, channel youtube Amnesty International Australia ini sudah disubscribe oleh 2.236 subscriber semenjak bergabung dengan youtube pada 8 November 2006 dengan jumlah total penayangan dari semua video yang diupload mencapai 1.432.848 kali penayangan. Berikut adalah salah satu contoh video yang diunggah oleh Amnesty International Australia. Gambar 4.6 Cuplikan video yang diunggah oleh channel Amnesty International Australia sumber: Dalam video tersebut menampilkan Kate Schuetze yang merupakan peneliti amnesty international untuk regional Australia dan Oceania yang sedang berada di pulau Manus
untutk melihat kondisi pencari suaka yang ada disana. Di dalam video tersebut juga mengungkapkan hasil wawancara dengan pencari suaka, dijelaskan bahwa kondisi pusat detensi sangat tidak layak huni. Pencari suaka mengatakan bahwa makanan, listrik, air, dan fasilitas kesehatan telah dihentikan sejak ditutupnya pusat detensi di pulau tersebut. Hingga 20 Desember 2018 video ini telah ditonton sebanyak 1440 kali dan mendapat likes sebanyak 4. Selain hal tersebut, pemberian testimoni juga merupakan hal yang peting dilakukan sebagai strategi amnesty international untuk melakukan aktivitas information politics sebagai strategi untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional untuk turut memperhatikan masalah pencari suaka. Perkembangan teknologi telah merubah pola strategi penyebaran informasi yang dilakukan oleh amnesty international. Dengan perkembangan teknologi ini pula aktivitas information politics tidak hanya bergantung pada media tradisional yang terbatas pada jarak dan waktu, tetapi penyebaran informasi dapat menjangkau area yang lebih luas dengan waktu yang lebih singkat[ CITATION You15 \l 1033 ]. Aktivitas information politics yang dilakukan oleh amnesty international dapat dibedakan menjadi yaitu penyebaran fakta dan data yang umumnya dilakukan di laman resmi amnesty international maupun AI Australia dan juga penyebaran informasi berupa cerita dan testimoni yang dilakukan di laman facebook, twitter dan youtube. Meskipun demikian amnesty international dan AI Australia pada dasarnya tidak membedakan bentuk penyebaran informasi yang mereka lakukan terkadang AI Australia juga menampilkan cerita dan testimoni seperti dalam lamannya yang memuat cerita dari Aziz pengungsi dari Sudan terkait pengalamannya dipindahkan paksa ke pusat detensi di Lorengau. Hal tersebut merupakan bentuk aktivitas information politics yang dilakukan oleh amnesty international dan AI Australia dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dengan penyediaan fakta, cerita dan testimoni.
Keberhasilan amnesty international dalam pembingkaian fakta dan cerita melalui strategy information politics dibuktikan dengan dukungan internasional yang diperolehnya. Fakta berupa hasil penelitian oleh peneliti amnesty international maupun testimoni berupa cerita dari pencari suaka di pusat detensi dinilai mampu menggugah respon dunia internasional untuk menjadikan isu sebagai topik perbincangkan dan menjadi perhatian dunia. Menanggapi isu tersebut, PBB mengirim badan khusus bernama UN's special rapporteur on the human rights of migrants yang dipimpin oleh Francois Crepeau. Dalam laporannya yag berisi 21 halaman tersebut memberikan fakta bahwa banyak terjadi kasus pelecahan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan baik oleh penjaga pusat detensi, pencari suaka lain maupun penduduk lokal Nauru dan tidak ada proses investigasi maupun perlindungan hukum atas masalah ini (Doherty, 2017). Selain itu, Juan Mendez yang juga merupakan special rapporteur mengirimkan hasil penelitiannya ke UN Human Right Council untuk dibahas lebih lanjut karena kebijakan Australia dianggap melanggar Convention Against Torture[ CITATION HRL15 \l 1033 ]. UN Human Right Council mengadakan pengkajian terhadap rekam jejak seputar hak asasi setiap empat tahun sekali dan di tahun 2015 melalui UN Forum, kebijakan Australia terkait pencari suaka menjadi isu yang diperbincangkan dalam forum tersebut. Sebanyak kurang lebih 100 negara mengkritik kebijakan Australia tersebut termasuk Swedia, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman dan Swiss. Delegasi dari Turki memberikan pernyataannya terkait masalah tersebut dalam jumpa media[ CITATION BBC15 \l 1033 ] "We remain concerned about Australia's protection of the rights of migrants especially of womens and children in offshore facilities" Bnetuk information politics dengan tujuan pembingkaian isu yang dilakukan oleh amnesty international dinilai berhasil menajadikan isu kebijakan Australia terkait pencari suaka menjadi perbincangan dunia internasional. Bahkan PBB mengirimkan misi khusus dan mengadakan forum untuk membahas permasalahan tersebut. Wujud keberhasilan dalam
strategi ini dilihat bahwa banyak negara yang mengecam kebijakan Australia dan mengkritik kebijakan tersebut. Hal ini berarti bahwa dunia internasional setuju dengan visi dan pandangan amnesty international bahwa kebijakan Australia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Strategi symbolic politics sebagai bentuk advokasi Amnesty International terhadap masalah pencari suaka. Politik simbol merupakan hal esensial dalam sebuah strategi pembentukan jaringan dengan tujuan untuk memberikan penekanan dan reaksi terhadap suatu kasus yang terjadi. Simbol akan menunjukkan kepekaan dan respon terhadap suatu isu dengan menekankan pada permasalahan yang terjadi[ CITATION Men18 \l 1033 ]. Ini berarti bahwa politik simbol merupakan sebuah aksi yang ditampilkan secara terbuka atau tindakan pengganti yang digunakan untuk merespon atau mengurangi realitas politik yang ada di dalam status quo dengan ciri menggunakan tanda seperti slogan, istiilah, spanduk, atau ritual yang bertujuan untuk membedakannya dengan politik substansial[ CITATION Cha13 \l 1033 ]. Muray Edelmass melihat kehadiran politik simbol sebagai sebuah aspek dalam kehidupan politik, ia berpendapat bahwa politik simbol dapat membangkitkan dan memobilisasi emosi manusia secara alamiah[ CITATION Sea93 \l 1033 ]. Selain itu Alison Brysk juga mengemukakan pendapatnya mengenai politik simbol yang dianggapnya dapat menjadi perubahan sosial di masyarakat. Berikut adalah pendapat Alison Brysk: " Symbolic politics can lead to social change through shifting priorities, building collective identities, shaping social agendas, or challenging state legitimacy. Symbolic politics can be effective by creating an alternative reality and giving new political meaning to daily experience. A message can resonate because it links issue and events to widely accepted values, or by showing up the hollowness of a regime's own legitimacy claims." [ CITATION Bry95 \l 1033 ]. Menurut Keck dan Sikkink, mereka berpendapat bahwa salah satu strategi advokasi dari INGO adalah melalui politik simbol atau symbolic politics dalam membangun sebuah
jaringan. Aktivitas pembingkaian suatu isu atau masalah dengan melalui identifikasi dan penyediaan penjelasan yang meyakinkan untuk membuat sebuah agenda yang simbolis. Aktivitas interpretasi simbolik ini merupakan bagian dari proses persuasi atau ajakan dari sebuah jaringan dengan meningkatkan kepedulian dari masyarakat umum[ CITATION Kec981 \l 1033 ]. Berdasarkan pendapat dari Keck dan Sikkink, politik simbol merupakan strategi yang penting bagi INGO untuk membangun jaringan dengan meningkatkan rasa kepedulian masayarakat umum terhadap isu yang tengah terjadi. Startegi tersebut sejalan dengan visi dari INGO pada umumnya yaitu membawa perubahan di masyarakat akibat dari kegagalan rezim memberikan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan Keck dan Sikkink dalam politik simbol, terdapat aksi politik simbol yang dilakukan oleh amnesty international terkait isu pencari suaka yaitu kampanye #KidsOffNauru dan "My New Neighbour". Pada dasarnya kampanye #KidsOffNauru tidak hanaya merupakan kampanye yang digagas oleh amnesty international saja, tetapi merupakan bentuk kerjasama oleh berbagai NGO international dan NGO lokal di Australia seperti Plan International, Refugee Council Australia, Oxam Australia, ChildFund Australia dan masih banyak lagi. #KidsOffNauru adalah sebuh kampanye yang dimulai di twitter berisi kritik dan permintaan dari dunia internasional untuk tidak membiarkan anak-anak berada di pusat detensi di Nauru karena tidak ada bentuk perlindungan hukum maupun fasilitas yang harusnya anak dapatkan. Hal tersebut dinilai melanggar Convention on the Right of the Child dimana Australia menjadi salah satu negara peratifikasi konvensi tersebut[ CITATION ABC14 \l 1033 ]. Sebelum dimulainya kampanye #KidssOffNauru, terdapat kampanye "Stop the Cambodia Deal" yang merupakan kampanye dari koalisi aksi untuk pengungsi dimana amnesty international adalah salah satu bagian dari koalisi tersebut. Kritik dunia internasional semakin keras setelah Australia menyepakati Cambodian Deal pada September 2014. Kesepakatan ini berisi perjanjian dimana Australia akan memberikan uang sebesar $55 juta kepada Kamboja untuk
menerima pencari suaka dari Nauru termasuk anak-anak[ CITATION Aus15 \l 1033 ]. Meskipun akhirnya perjanjian ini berakhir pada September 2018, tetapi dalam masa diberlakukan kesepakatan tersebut sudah banyak pencari suaka yang dikirim ke Kamboja dari pusat detensi di Nauru[ CITATION Boy18 \l 1033 ]. Dengan adanya kesepakatan ini anak-anak rawan tindak kekerasan seperti pemerkosaan dan penyerangan, perdagangan anak, dan narkoba. Merespon hal ini pembicara UNICEF Chris De Bono mengatakan: "The world has an expectation that as signatories to the convention on the right of the child, whatever action they take, they will have given due consideration to its impact on children and they will put the best interests of the child as primary concern in making any decision"[ CITATION Aus15 \l 1033 ]. Gambar 4.7 Poster kampanye #KidssOffNauru sumber: Gambar 4.8 Kampanye #KidsOffNauru di Brisbane Australia sumber: Kampanye #KidssOffNauru saat ini melibatkan ratusan organisasi baik internasional dan lokal serta telah mengumpulkan lebih dari 160.000 tandatangan petisi untuk menarik
anak-anak dari pusat detensi di Nauru agar bisa ditempatkan di Australia. Selain melalui kampanye dan tandatangan petisi, #KidsOffNauru juga aktif di media sosial terutama twitter karena pada mulanya gerakan kampanye ini berasal dari twiter dengan hasthtag yang sama. Melalui akun twitternya, #KidsOffNauru juga menyebarkan informasi mengenai perkembangan dan kasus yang terjadi terutama anak-anak di pusat detensi Nauru. Sebagai contoh adalah berita yang disebarkan oleh #KidsOffNauru tentang kasus pemerkosaan yang terjadi di pusat detensi di Nauru. Gambar 4.9 Kampanye melalui twitter @kidsoffnauru sumber : Didalam kampanyenya, #KidsOffNauru memiliki tujuan sebagai politik simbol yang dilakukan oleh amnesty international untuk menggugah rasa kemanusiaan masyarakat internasional bahwa penahanan anak-anak di pusat detensi merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan mengingat tidak adanya jaminan keselamatan bagi anak-anak di psuat detensi. Di dalam gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa saat ini advokasi amnesty international masih terus berlanjut dan melibatkan anak-anak di Australia untuk menarik anak-anak yang berada di pusat detensi di Nauru. Hashtag #KidsOffNauru di twitter pun juga menjadi bagian dari politik simbol dengan mengungkapkan cerita dari anak-anak yang berada
di pusat detensi di Nuaru. Seperti cerita yang dialami oleh seorang pencari suaka anak-anak berusia 10 tahun asal Iran yang diperkosa sebanayak tiga kali oleh pencari suaka lainnya dengan umur yang lebih tua pada tahun 2014 lalu[ CITATION You18 \l 1033 ]. Selain cerita tersebut, berdasarakan laporan dari Asylum Seeker Resourch Center (ASRC) menyebutkan bahwa anak-anak di Nauru menderita trauma mental, bahkan terdapat kasus percobaan bunuh diri sebanyak 15 anak dengan melukai dirinya sendiri[ CITATION Har18 \l 1033 ]. Bentuk cerita- cerita melalui informasi ini semakin menguatkan politik simbol yang dilakukan oleh amnesty international melalui kampanye #KidssOffNauru. Politik simbol kedua yang dilakukan oleh amnesty international adalah kampanye "My New Neighbour". Kampanye "My New Neighbour" sebenarnya diperuntukkan bagi pencari suaka yang telah mendapat status sebagai pengungsi, tetapi kampanye ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa penduduk Australia terbuka terhadap para pengungsi sehingga mereka mau menerima pengungsi menjadi tetangga mereka dengan simbol "My New Neighbour". Kampanye ini didasari pada survei yang menunjukkan hampir 60% warga Australia memilih untuk mengimplementasikan kebijakan yang ketat terhadap manusia perahu (Doherty, 2016). Gambar 4.10 Kampanye I Welcome Refugee di London sumber: Kampanye "I Welcome Refugee" merupakan bagian dari politik simbol "My New Nighbour" dengan melakukan longmarch di jalanan. Kampanye "My New Neighbour" merupakan simbol bahwa sebenarnya banyak masyarakat Australia yang cukup terbuka
terhadap isu pengungsi dan ingin membangun kesadaran masyarakat dunia bahwa pengungsi harus mendapatkan haknya sebagai manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak dan rasa terlindungi. Dengan kampanye ini diharapkan amnesty international mampu membangun jaringan dengan aktor lokal terutama NGO lokal di Australia dan masyarakat local untuk mau bersifat terbuka terhadap pengungsi. Dalam tiga bulan setelah kampanye "My New Neighbour" ini diluncurkan, amnesty international berhasil mengumpulkan 12.000 tandatngan petisi untuk untuk meminta pemerintah Australia memperbanyak bantuan terhadap pencari suaka melalui Community Sponsorship for Refugee (AmnestyInternationalAU, 2018). Kampanye "My New Neighbour" ini semakin mendapat dukungan dari banyak pihak salah satunya The Western Bulldog yang merupakan klub Football Australia, hal ini menjadikan politik simbol yang dilakukan oleh amnesty international semakin mendapatkan jaringannya. Dengan dukungan dari The Western Bulldog bisa dijadikan sebagai sarana persuasi bagi pengikut klub football tersebut agar bersifat terbuka terhadap pengungsi. Cerita yang ditampilkan dalam politik simbol yang dilakukan oleh amnesty international merupakan wujud strategi untuk mengirimkan narasi kepada masyarakat internasional bahwa banyak orang yang menjadi korban dalam masalah kebijakan Australia terkait isu pencari suaka diantaranya adalah anak-anak melalui kampanye #KidsOffNauru. Selain itu amnesty international melalui startegi politik simbol juga ingin memberikan narasi kepada masyarakat lokal Australia bahwa sebenarnya masih banyak orang yang bersifat terbuka terhadap para pegungsi, melalui kampanye "My New Neighbour" merupakan contoh bahwa sebenarnya terdapat permintaan dari masyarakat Australia untuk memberlakukan kebijakan yang adil terhadap pencari suaka dan warga Australia terbuka terhadap mereka. D. Strategi leverage politics yang dilakukan Amnesty International.
Pada dasarnya leverage politics merupakan strategi yang dilakukan oleh INGO untuk menekan pembuat kebijakan dengan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk mempengaruhi kebijakan terkait[ CITATION Sya17 \l 1033 ]. Aktor yang memiliki kekuatan lebih biasanya adalah pemerintah tetapi banyak aktor-aktor lain yang juga memiliki pengaruh dalam mempengaruhi pembuatan keputusan seperti institusi finansial internasional seperti IMF atau World Bank atau bahkan melalui sektor privat seperti multinational company atau MNC[ CITATION Kec981 \l 1033 ]. Proses leverage politics hanya akan terjadi apabila INGO telah melakukan startegi pertama dan kedua dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang isu yang tengah diadvokasi. Strategi leverage politics dalam membentuk jaringan memiliki dua bentuk yaitu material leverage dan moral leverage. Material leverage pada umumnya berkaitan dengan bentuk dukungan secara materi dan barang, tetapi sebenarnya bentuk dukungan dalam material leverage tidak hanya hal tersebut. Ada bentuk dukungan lain seperti voting dalam organisasi internasional untuk mendukung aktivitas INGO. Sedangkan Moral leverage adalah bentuk "mobilization of shame" terhadap kebijakan yang dianggap oleh INGO tidak sesuai dengan visinya, stigma dan sterotipe yang diberikan terhadap aktor terkait akan menjadi bentuk tekanan terhadap aktor tersebut[ CITATION Kec981 \l 1033 ]. Dari semua bentuk leverage politics, pada akhirnya akan mendorong dunia internasional untuk membicarakan permasalahan yang sedang diadvokasi oleh INGO dalam forum internasional guna memberikan tekanan pada aktor terkait agar dapat merubah kebijakan yang dianggap tidak selaras dengan visi INGO. Di dalam masalah pencari suaka oleh Australia, amnesty international tentu saja menggunakan startegi leverage politics untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Australia untuk merubah kebijakannya yang cenderung keras terhadap pencari suaka. Salah satu strategi leverage politics yang dilakukan oleh amnesty international material leverage dengan community sponsorship program. Amnesty international berhasil mendorong
Department of Border and Immigration Protection (DBIP) untuk mengesahkan program Community Sponsorship Program pada juni 2015. Community sponsorship program merupakan program yang sebelumnya dicoba pada tahun 2013 dibawah pemerintahan Jullia Gillard atas persetujuan Expert Panel on Asylum Seeker (Doherty, 2018). Dalam program ini Australia akan membuka 1000 tempat pertahun bagi pencari suaka dengan status pengungsi untuk dapat ditempatkan di Australia. Di dalam CSP maka kelompok, komunitas, grup advokasi bahkan dari sektor privat seperti perusahaan multinasional dapat terlibat dalam memberikan donasi secara sukarela. CSP sendiri merupakan bentuk program pemerintah Australia atas desakan amnesty international di bawah kampanye "My New Neighbour". Amnesty international sendiri membuka tandatangan 12.000 petisi untuk menambah jumlah kuota yang sebelumnya berjumlah 1000 kuota pertahun. Bentuk dukungan material leverage yang dijalankan oleh amnesty international berhasil mengajak berbagai komunitas dan council lokal di Australia untuk menerima kedatangan pencari suaka seperti Alburry, Wodonga, ACT Legislative Assembly, Moreland, Whittlesea, Maribyrnong, Randwick, Wodonga, Grifith Fremantle dan Wagga wagga untuk membantu keberhasilan CSP (AmnestyInternationalAU, 2018). Bahkan walikota Maribyrnong Cuc Lam yang merupakan pengungsi dari Vitenam pasca perang Vietnam mendukung penuh program CSP ini. Selain melalui progarm CSP, amnesty international juga melakukan hubungan dengan badan PBB yaitu UNHCR dan UNICEF dalam advokasi isu ini. Amnesty international dengan United Nation Higher Commision for Refugee merupakan hubungan yang relevan dalam advokasi kasus pencari suaka. Bersama dengan Refugee Council Australia, amnesty international berhasil melakukan inisiasi untuk melakukan UNHCR annual consultations with NGO's pada tahun 2014 dengan tujuan untuk memfasilitasi INGO dalam advokasi kasus pencari suaka dan pengungsi. Pada rapat tahunan tanggal 17-19 Juni 2014 menghasilkan keputusan untuk memperhatikan status pengungsi di Nauru dan pulau Manus terhadap
kemungkinan repatriasi atau pengembalian ke negara asal, dan juga status pencari suaka anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dan status pengungsi karena lahir di pusat detensi dengan kondisi orang tua yang belum berstatus sebagai pengungsi[ CITATION UNH14 \l 1033 ]. Selain hal tersebut UNHCR juga mengadakan Expert Roundtable on Mental Health in Refugee Status Determination in Australia dengan mendatangkan profesional dan psikolog untuk mengadakan diskusi bersama pencari suaka di pustat detensi (UNHCR, 2017). Selain Bersama UNHCR, amnesty international juga bekerjasama dengan UNICEF dalam menyukseskan program KidsOffNauru mengingat UNICEF merupakan salah satu badan PPB yang berfokus pada anak-anak. Sebagai respon dari laporan tahunan amnesty international tahun 2014 yang memberikan bukti bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban akibat kebijakan pacific solution, UNICEF mendesak pemerintahan Turnbull untuk mengesahkan resettlement plan for asylum seeker children and families on Nauru sebagai upaya untuk mengadvokasi anak-anak yang berasal dari pencari suaka untuk tidak di tempatkan di pusat detensi. Resettlement plan for asylum seeker children and families on Nauru mendapat respon positif dari pemerintah Nauru dengan mengesahkan Child Protection and Welfare Act. Hal ini mendorong UNICEF untuk mendesak pemerintahan Turnbull segera mengesahkan Resettlement plan for asylum seeker children and families on Nauru dan hal ini dibahas dalam forum pertemuan pemimpin dunia dalam United Nations Summit on Refugee and Migrants di New York[ CITATION UNI16 \l 1033 ]. UNICEF Australia juga memberikan sembilan rekomendasi terhadap kebijakan pacific solution agar pencari suaka dan pengungsi dapat meneruskan hidupnya[ CITATION Hun16 \l 1033 ] 1. Menegaskan kembali komitmen Australia dalam Convention on Refugee. 2. Mendesak agar pencari suaka segera ditempatkan dari Nauru dan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kebebasan bergerak dan jaminan untuk tidak ditahan di pusat detensi, perlindungan
terhadap refoulment (pemulangan paksa pencari suaka dari tempat dimana mereka ditangkap), akses hak kerja, membantu pencari suaka dalam proses integrase sosial dan mengembalikan keluarga yang terpisah. 3. Mengesahkan Undang-Undang perlindungan terhadap anak agar tidak berada di pusat detensi selama menunggu pengajuan status pengungsi. 4. Membuka kembali jalur resettlement pengungsi dari Indonesia setelah dihentikan di tahun 2014. 5. Mengungkapkan biaya finansial sebenarnya yang pemerintah Australia alokasikan untuk kebijakan pacific solution. 6. Meningkatkan bantuan kemanusiaan secara signifikan. 7. Bekerja secara proaktif dengan negara tetangga dalam membentuk kerangka kerja perlindungan regional. 8. Merubah kebijakan "boat turn-back" menjadi "mencari dan menyelamatkan". 9. Membantu pengungsi mengakses visa non-kemanusiaan. Selain melalui badan PBB, bentuk leverage politics yang dilakukan oleh amnesty international adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai INGO seperti Save the Children dan juga NGO lokal Australia seperti Refugee Council of Australia. Kegiatan pembentukan jaringan dengan melibatkan berbagai NGO internasional dan domestik merupakan bentuk moral leverage dengan tujuan "mobilization of shame" karena kebijakan Australia dalam isu pencari suaka dinilai tidak sesuai dengan visi dari INGO yang mengadvokasi masalah hak asasi. Kerjasama yang dilakukan amnesty international dengan Save the Children dikarenakan alasan untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di pusat detensi di Nauru. Kampanye #KidsOffNauru adalah wujud kerjasama kedua INGO ini dengan tujuan memobilisasi masyarakat internasional untuk ikut menentang kebijakan Australia dengan memberikan penekanan informasi tentang penderitaan anak-anak yang
berada di pusat detensi. Selain itu pada tahun 2016 amnesty international dan save the children memberikan penekanan terhadap pemerintahan Turnbull untuk segera memukimkan kembali 250 anak-anak yang mereka klaim sedang berada di pusat detensi di Nauru[ CITATION Far161 \l 1033 ]. Sedangkan proses "mobilization of shame" juga dilakukan oleh amnesty international bersama dengan refugee council of Australia (RCOA) dengan memberikan laporan tentang keadaan di pusat detensi. Amnesty international Bersama dengan RCOA pasca ditutupnya pusat detensi di pulau Manus pada Oktober 2018 menerbitkan laporan berjudul "Until When? The Forgotten Men on Manus Island" mengungkapkan fakta bahwa banyak pencari suaka yang sebenarnya masih bertahan di pusat detensi. Dalam laporan tersebut mengemukakan fakta bahwa pasca ditutupnya pusat detensi, tiga orang ditemukan bunuh diri, dan ratusan pencari suaka mengalami gangguan psikologis (AmnestyInternationalAU, 2018). Segala bentuk kolaborasi amnesty international dengan berbagai NGO baik internasional dan NGO lokal di Australia bertujuan untuk "mobilization of shame" untuk mendapatkan simpati dan dukungan moral dari dunia internasional. Dalam advokasinya, amnesty international berusaha membangun jaringan dengan melakukan berbagai aksi untuk dapat memobilisasi masa untuk dapat memberi tekanan terhadap kebijakan Australia yang cenderung keras terhadap pencari suaka. Berikut adalah tabel aktivitas yang dilakukan oleh amnesty international dalam usahanya membentuk jaringan dalam merespon kebijakan Australia dalam isu pencari suaka. Tabel 4.1 Analisis strategi amnesty international berdasarkan konsep TAN Startegi Platform dan sarana yang digunakan Dampak yang dihasilkan Information Politics Media Tradisional (Booklet dan Poster) 1. Kritik dan kecaman dunia internasional terhadap kebijakan
Media Digital (Website, Media Sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube) Australia dalam kasus pencari suaka. Symbolic Politics Leverage Politics Aksi Kampanye (#KidsOffNauru dan kampanye "My New Nighbour") Cerita dan Testimoni (Korban dan Jurnalis) International Government Organizations (UNHCR dan UNICEF) INGO dan NGO lokal (Save the Children dan Refugee Council of Australia) Sektor Pemerintah Lokal atau Council (Alburry, Wodonga, ACT Legislative Assembly, Moreland, Whittlesea, Maribyrnong, Randwick, Wodonga, Grifith Fremantle dan Wagga wagga 2. 1200 pencari suaka dari pulau Manus dipindahkan secara bertahap ke Amerika Serikat. 3. Dukungan dari Council lokal dalam Community Sponsorship Program. 4. Menyelenggarakan UNHCR annual consultations with NGO's. Dalam proses advokasinya, salah satu keberhasilan amnesty international adalah dengan kebijakan community sponsorship program yang memberkan kesempatan bagi 1000 pengungsi untuk dapat mengurus dokumen pengajuan visa untuk tinggal di Australia. Selain itu kampanye penentangan terhadap kebijakan Australia terus berlangsung untuk menghentikan kebijakan pacific solution. Kepedulian warga Australia juga meningkat melalui kampanye "My New Neighbour" yang menunjukkan bahwa sebenarnya public Australia bersifat terbuka terhadap kedatangan para pengungsi. Dengan keterlibatan publik Australia dan council lokal menunjukkan trend yang mulai berubah untuk menerima kedatanga pengungsi ke Australia. E. Kesimpulan Information politics, symbolic politics dan leverage politics merupakan strategi yang digunakan amnesty international dalam mengadvokasi isu pencari suaka sebagai akibat dari kebijakan Australia. Strategi pertama adalah information politics yang dilakukan oleh
amnesty international melalui berbagai media untuk menyebarkan infromasi mengenai fakta dan cerita yang dialami oleh pencari suaka di pusat detensi. Fakta dan testimoni yang ditampilkan di berbagai media yang digunakan amnesty international bertujuan untuk membingkai cerita sehingga informasi yang disampaikan memiliki kekuatan yang kuat. Hasilnya isu kebijakan pencari suaka Australia menjadi isu yang diperbincangkan oleh dunia internasional. Strategi kedua adalah symbolic politics melalui kampanye #KidsOffNauru dan "My New Neighbour". Dengan kampanye melalui media yang dipergunakan amnesty international, hal ini berhasil menjalin dukungan dari berbagai pihak antara lain dengan INGO Save the Children dalam kampanye #KidsOffNauru. Wujud symbolic politics ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menekan Australia. Strategi ketiga adalah leverage politics dengan melibatkan aktor lain yaitu Refugee Council of Australia, Council lokal dan UNHCR serta UNICEF sebagai international governmental agencies. Dalam strateginya ini berhasil dicapai Trump Deal untuk memindahkan 1200 pencari suaka di Nauru secara bertahap dan juga diselenggarakannya UNHCR annual consultations with NGO's. Selain itu keberhasilan leverage politics yang dijalankan oleh amnesty international adalah dengan disepakatinya community sponsorship program oleh pemerintah Australia. Data yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan peran amnesty international dalam isu pencari suaka akibat kebijakan Australia telah dibuktikan dengan analisis yang menggunakan konsep NGO strategi keempat oleh David Korten dan juga konsep transnational advocacy network (TAN) oleh Keck dan Sikkink. Meskipun demikian, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dalam penelitian mendatang. Meskipun demikian penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meninjau peran amnesty international dalam merespon kebijakan pencari suaka pemerintah Australia.
DAFTAR PUSTAKA ABC. (2014, April 8). Children in detention: Is Australia breaching international law? Retrieved Desember 23, 2018, from international-law/5344022 AIA. (2013). Human Rights Violations at Australia's Asylum Seeker Processing Centre on Manus Island, Papua New Guinea. Amnesty International Australia. AmnestyInternationalNZ. (2014, Oktober 15). Welcoming communities. Retrieved Desember 20, 2018, from AustralianAssociatedPress. (2015, April 19). Australia violating rights of refugee children by sending them to Cambodia, says Unicef. Retrieved Desember 23, 2018, from BBC. (2015, November 10). Australia asylum seeker rules criticised at UN rights council. Retrieved Desember 23, 2018, from 34773260 Benenson, P. (2011, Mei 28). Retrieved Oktober 10, 2018, from Boyle, D., & Reaksmey, H. (2018, November 1). Australia's Cambodia Refugee Deal is Dead. Retrieved Desember 23, 2018, from Brysk, A. (1995). "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back In Polity. The University of Chicago Press, 27(4), 562-563.
Buchanan, T. (2002, Oktober). 'The Truth Will Set You Free': The Making of Amnesty International. Journal of Contemporary History, 37(4), 577-597. Cave, D. (2017, November 24). With Asylum Seekers Cleared From Manus Island, New Phase Begins. Retrieved Desember 20, 2018, from asylum-seekers.html Chaney, P. (2013). The Substantive Representation of Women - Does Issue Salience Matter? Party ‐ Politicization and UK Westminster Elections 1945-2010. The British Journal of Politics & International Relations, 16(1), 96-97. Chirstian, G. (2014, Desember 23). Retrieved Desember 20, 2018, from media-balancing-effect/ Davidson, H. (2016, November 13). Offshore detention: Australia's recent immigration history ' a human right catastrophe'. Retrieved Oktober 07, 2018, from The Guardian: Dorling, P. (2014, Januari 08). Australians want boat arrivals treated more harshly:poll. Retrieved Oktober 13, 2018, from Farrel, P., & Davey, M. (2016, September 14). Australia's refugee impasse: rights commission suggests ways forward. Retrieved Januari 11, 2019, from Feezel, J. T. (2018). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. Political Research Quarterly, 71(2), 482-283. Harrison, V. (2018, September 1). Nauru refugees: The island where children have given up on life. Retrieved Desember 23, 2018, from 45327058 Hasmath, R., & McKenzie, J. (2013, December). Deterring the 'Boat People': Explaining the Australian Government's People Swap Response on Asylum Seekers. Australian Journal of Political Science, 48(4), 417-430. Herdianzah, M. R. (2013, September). Kebijakan Pemerintah Australia terkait permasalahan Irreguler Maritime Arrivals periode kepemimpinan Julia Gillards tahun 2010-2012. Journal Analisis Hubungan Internasional, 2(3), 319-327. HRLC. (2015, Maret 9). UN finds Australia's treatment of asylum seekers violates the Convention Against Torture. Retrieved Desember 23, 2018, from
the-convention-against-torture Hunt, J. (2016, September 14). 9 steps to a more humane and effective refugee policy. Retrieved Januari 5, 2019, from effective-refugee-policy Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media". Paris: Business Horizon. Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. New York: Cornell University Press. McQuail, D. (2011). Teori Komunikasi Masa. Jakarta: Salemba Humanika. Mendelberg, T. (2018, April). From the Folk Theory to Symbolic Politics: Toward a More Realistic Understanding of Voter Behavior. Journal of Politics and Society, 30(1), 8-9. Oriti, T. (2015, November 07). Former prime minster Julia Gillard stands by her hardline asylum seeker policies in rare interview. Retrieved Oktober 10, 2018, from rare-interview/6921156 Sears, D. (1993). Symbolic Politics: A socio-Psychological Theory. In Iyengar, & W. J. McGuire, Explorations in Political Psychology. Durham: Duke University Press. Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional:Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. Journal of International Relations, 3(3), 22-23. UNHCR. (2014, Juni 19). UNHCR annual consultations report. Retrieved Januari 5, 2019, from UNICEF. (2016, Agustus 10). UNICEF Australia renews calls for the Federal Government to provide a resettlement plan for asylum seeker children and families on Nauru. Retrieved Januari 5, 2019, from Walgrave, S., & Aelst, P. V. (2006, Maret). The Contingency of the Mass Media's Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory. Journal of Communication, 56(1), 88-89. Younes, M. B., & Al-Zoubi, S. (2015, Februari). The Impact of Technologies on Society: A Review. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 20(2), 82-83. Younger, E. (2018, Desember 12). Child asylum seeker allegedly raped on Nauru sues Federal Government for damages. Retrieved Desember 23, 2018, from claim/10632882