Peta Kehidupan Politik 1985
1986
Soepardjo RUSTAM PENGANTAR Tahun 1985 bukanlah tahun yang berdiri sendiri. Berbagai langkah dan kerja yang telah kita laksanakan selama tahun ini bukannya tanpa acuan, tanpa landasan dan bukan pula tanpa perspektif ke depan. Sebaliknya, langkah dan kerja itu kita lakukan dengan berlandaskan kepada jiwa dan semangat bangsa kita sendiri yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan politik nasional yang stabil tanpa kehilangan kedi- namisannya, kehidupan politik yang demokratis tanpa kehilangan sifat ke­ keluargaan, kehidupan politik yang bhinneka tanpa, meninggalkan ketunggal- ikaan. Semuanya itu pada dasarnya terkait erat dengan sikap dasar pembangunan politik kita yang dirancang pada masa-masa awal Orde Baru, bahkan juga pada masa-masa awal kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan ber­ daulat. Terkait pula dengan tekad kita untuk memberikan perspektif yang lebih nyata bagi terwujudnya sistem politik nasional yang diharapkan akan mampu mrangkani segenap dinamika kehidupan masyarakat kita. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, dapatlah dikatakan bahwa langkah dan kerja yang kita laksanakan dalam tahun 1985 mengandung dasar yang kuat dan wawasan ke depan yang merupakan langkah berangkai dari proses perjalanan pembangunan politik khususnya dan pembangunan nasional umumnya. Kehidupan politik selama satu tahun ini telah kita isi dengan berbagai usaha yang bertujuan satu, yakni lebih memantapkan pembangunan politik yang mampu mewadahi dinamika kehidupan politik masyarakat yang bhin- Karangan ini pernan dimuat di Suara Karya, 31 Desember 1985. Soepardjo Rustam adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6 ANALISA 1986 - 1 neka tunggal ika, sehingga di dalam akhir Pelita IV nanti dapat terbangun suatu kerangka landasan pembangunan politik yang mantap dan kokoh. Sebab itulah, hal yang amat menonjol menandai proses kehidupan politik kita adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk memantapkan struktur dan kultur kehidupan politik baik di sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik nasional. MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEBANGSAAN Tahun 1985 adalah tahun kedua pelaksanaan Pelita IV. Arah pemba­ ngunan politik dalam tahun ini sudah jelas merupakan langkah lanjut dari tahun sebelumnya, yakni membangun kehidupan politik dan kenegaraan ber­ dasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Termasuk pula dalam usaha ini adalah menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi yang memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik sehingga dapat diciptakan keadaan politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional. Inilah arah yang telah ditentukan oleh GBHN 1983. Ada tiga amanat penting dari GBHN 1983: pertama, bahwa pembangunan adalah pengamalan Pancasila; kedua, bahwa Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik; ketiga, bahwa Pelita IV adalah fase di mana kita mau menciptakan kerangka landasan pembangunan na­ sional yang akan dimantapkan lebih lanjut dalam Pelita V. Berdasarkan pada arah pembangunan politik itu, selama satu tahun ini kita telah mengusahakan perampungan penataan-penataan baik dalam lingkup kelembagaan negara, kelembagaan politik dan kemasyarakatan maupun pemantapan isi dari lembaga-lembaga negara, politik dan kema­ syarakatan. Dengan kata lain, pembangunan politik selama ini merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur dan kultur, kehidupan politik kita. Dalam hal inilah, Paket Lima Undang-Undang Politik mempunyai relevansinya. Paket Lima Undang-Undang bidang Politik itu telah membuka lembaran sejarah baru sebagai peningkatan lebih lanjut pembangunan politik kita, yakni sejarah baru dari proses pembaharuan struktur dan kultur politik na­ sional berdasarkan Pancasila. Ini merupakan suatu kemajuan politik yang tak ternilai harganya. Penataan struktur politik dituntaskan yang disertai dengan pengembangan kultur politik berdasarkan Pancasila yang diterima menjadi
PETA KEHIDUPAN POLITIK 1985-1986 satu-satunya asas bagi semua organisasi politik maupun kemasyarakatan. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan struktur politik dan kultur politik menemukan keseimbangan baru yaitu suatu keterpaduan yang kreatif antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara peradaban politik dan kebudayaan politik. Kebhinnekaan dipacu justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia. Semuanya ini merupakan bagian dari proses pembangunan politik Orde Baru, sehingga diharapkan pada akhir Pelita IV nanti pembangunan komponen struktur dan kultur telah rampung. Dengan kata lain, terciptanya kerangka landasan di bidang politik pada akhir Pelita IV ditentukan oleh keberhasilan kita menata baik struktur maupun kultur kehidupan politik kita. Karena itulah sebenarnya tahun 1985 ini me­ rupakan masa/fase dari Pelita IV yang bersifat sangat strategis. Namun begitu, tampak bahwa pembangunan politik itu tidak mudah di­ lakukan. Bagaimanapun juga, pembangunan politik merupakan bagian yang sangat ''crucial" dalam seluruh proses pembangunan bangsa Indonesia. Se­ bagaimana diketahui, perkembangan kehidupan politik tidaklah selalu ber­ gerak linear ke depan, dengan akumulasi nilai-nilai yang tidak seluruhnya bersifat konstruktif. Hukum kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan untuk maju biasanya berarti suatu kemunduran. Dalam konteks pembangunan politik, walaupun kondisi dan kerangka ideologi yang utuh telah disepakati, dan karena itu dasar-dasar integrasi nasional makin kuat, selalu masih diperlukan sejumlah persyaratan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan dasar itu, dapatlah dilihat bahwa lima Undang- Undang bidang Politik tampaknya berlaku sebagai sejumlah persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan pembangunan politik kita. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU No. 1 Tahun 1985), mi­ salnya, bertujuan hendak mewujudkan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, aspirasi dan partisipasi masyarakat memperoleh saluran yang wajar. Di samping itu, undang-undang ini juga menunjukkan gambaran dari tahap- tahap kristalisasi politik di sektor infrastruktur politik kita, di mana telah berlangsung sejak proses penyederhanaan kehidupan kepartaian tahun 1971 hingga saat sekarang ini, yakni proses penyatuan langkah di dalam derap pem­ bangunan nasional. Konsistensi inilah yang kini sedang kita upayakan ber­ sama. Demikian pula tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU No. 2 Tahun 1985). Undang-Undang ini bertujuan untuk mempertim­ bangkan berkembangnya aspirasi dan dinamika masyarakat kita, sehingga sistem perwakilan yang kita anut benar-benar dapat berfungsi sebagai organ yang mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi tiap organisasi kekuatan sosial- politik dan organisasi kemasyarakatan (ditetapkan dengan UU No. 3 Tahun 7
8 ANALISA 1986 - 1 1985 dan UU No. 8 Tahun 1985) merupakan bagian dari pembangunan politik yang sifatnya kultural. Politik adalah bagian dari kebudayaan dan kita semua adalah bagian dari satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu kebu­ dayaan. Dengan begitu, pembangunan politik akan tetap merupakan suatu proses sejarah yang secara mendasar menjamin kontinuitas dan konsistensi cita-cita perjuangan bangsa. Di samping itu, Pancasila juga merupakan dasar" acuan dan arahan dari proses penataan lembaga-lembaga baik di sektor su- prastruktur maupun infrastruktur politik kita. Ini semua merupakan kerja dan langkah merampungkan proses kerangka landasan penataan struktur dan kultur politik nasional. Asas tunggal menjamin pertumbuhan struktur dan kultur menjadi sehat dan kuat. Undang-Undang tentang Referendum merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan langkah-langkah ke mana hendak men­ capai tujuannya. Ini pun merupakan suatu kemajuan pesat dalam kehidupan politik kita, dan sekaligus suatu bukti, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang demokratis dengan mendasarkan pengembangan kehidupan demokrasi secara kreatif pada nilai-nilai budayanya sendiri. Namun tentu semuanya ini berkembang bukannya tanpa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi justru terletak pada kenyataan tentang konsis­ tensi penerimaan formal persyaratan-persyaratan itu dengan perilaku politik yang ditampilkan. Keadaan ini sebenarnya menunjukkan kompleksitasnya suatu kehidupan politik, yang terbentuk dari berbagai faktor yang berinteraksi. Di sinilah sebenarnya makna dari diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan asas tunggal itu setiap warga negara, setiap organisasi akan berbicara dalam ke­ rangka acuan yang sama, sehingga komunikasi dan ko-operasi dapat terse­ lenggara dengan baik, terbuka dan penuh saling pengertian. Kebhinnekaan di­ jamin sejauh tidak merusak ketunggalikaan. Pengertiannya adalah bahwa aspek kebhinnekaan itu hanya berlaku bagi yang bersangkutan saja dan tidak dapat diterapkan di luar itu, misalnya saja agama. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar persamaan agama dimungkinkan. Tetapi keagamaan itu hanya berlaku bagi penganut di dalam organisasi tersebut, sehingga tidak dapat diterapkan keluar, sebagai asas kebangsaan, kenegaraan, kemasyara­ katan untuk seluruh warga negara dan segenap bangsa. Kalau konteksnya seluruh bangsa maka ketunggalikaan yang menjamin kebhinnekaan itu adalah Pancasila. Dalam kerangka acuan itu serta dengan pendekatan yang inte­ gralistik masyarakat didorong untuk mewujudkan kebhinnekaan di dalam program, berdasarkan profesi dan fungsi masing-masing organisasi, ke- bhinekaan ditumbuhkan untuk membangun dan memperkaya masyarakat In- , donesia: masyarakat Pancasila. Inilah artinya kita membangun Sistem Politik Kebangsaan yang Berkebudayaan.
PETA KEHIDUPAN POLITIK 1985-1986 MEMANTAPKAN KULTUR POLITIK YANG BERKEBUDAYAAN Pada dasarnya, langkah-langkah dan kerja kita selama tahun 1985 ini baru merupakan langkah awal dari proses yang amat panjang atas pengamalan Pancasila. Semuanya itu baru kerangka dasar. Bagaimana kita mewujudkan kerangka dasar itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masih sangat ditentukan oleh kesadaran dan kejujuran kita semua, segenap pihak baik pengemban perangkat suprastruktur politik maupun para pengemban pe­ rangkat infrastruktur politik kita. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu memang diperlukan waktu guna melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini tentu merupakan perkembangan yang wajar bagi suatu pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang menuntut adanya perubahan- perubahan yang sifatnya mendasar. Oleh karena itu, kiranya perlu kita me­ nyadari bahwa dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas ke­ hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan berarti perma­ salahan-permasalahan yang sifatnya ideologis-politis telah tuntas sama sekali. Di masa-masa mendatang kita masih harus siap dengan problem ideologi. Dalam kaitan inilah kita perlu mencatat peringatan Bapak Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1985: ''Walaupun begitu, kita tidak pernah boleh meninggalkan kewaspadaan. Bahkan harus se­ lalu mawas diri dan mengkonsolidasi diri baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam. ... bahaya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja akan datang dari luar atau dari ideologi atau paham lain, akan tetapi bisa datang dari kita sendiri jika kita tidak mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan ke­ ikhlasan." Perlu kita catat betapa di masa lampau, jalan memasuki fase pengamalan Pancasila tidak pernah bebas dari bahaya dan ancaman. Berulangkah ditim­ bulkan suasana yang mengacaukan Pancasila, bahkan ada yang memperten­ tangkan Pancasila dengan agama. Oleh sementara pihak, dibangkitkan apa yang dinamakan ''ideologi alternatif" dan untuk itu disebarluaskan resistensi intelektual terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Makna dari ideologi Pancasila adalah persatuan dan kesatuan bangsa In­ donesia. Persatuan dan kesatuan yang dibangun bukan berdasarkan atas alasan-alasan atau latar belakang yang bersifat primordialistik, melainkan berdasarkan atas satunya solidaritas bangsa. Karena itulah esensi dari pem­ bangunan ideologi politik kita adalah menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Potensi masyarakat dipacu agar tumbuh menjadi potensi kebhinnekaan yang kreatif, tanpa merusak acuan ketunggalikaan. Tujuan kita tidak lain adalah memanunggalkan semua lapisan, golongan, kekuatan dan generasi dengan da­ sar ideologi dan cita-cita bangsa dan negaranya. Dengan demikian akan ter­ hindar konflik-konflik batin dan ketegangan yang menjadi sumber dari perpe­ cahan dan luka-luka bangsa kita. 9
10 ANALISA 1986 - 1 Dengan makna itulah maka kita juga mencatat pada tahun 1985 bangkit­ nya kembali gerakan kebangsaan Indonesia, yang ditandai dengan dikeluar­ kannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pasal 1 Keputusan Presiden itu menyatakan: ''Penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei dilakukan dengan acara yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat un­ tuk memperkuat kepribadian bangsa, memperbesar rasa harga diri dan kebanggaan na­ sional, serta mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan nasional." Kebangsaan adalah jiwa perekat dari kerangka landasan pembangunan na­ sional kita. Untuk itulah pemerintah amat memperhatikan pembangunan per­ satuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana tampak dari Krida ke-3. Hal ini tampak juga di dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1985 tersebut yang antara lain menyatakan: "... mengikutsertakan masyarakat dan dititik­ beratkan pada upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional." Hal ini jelas penting sekali bagi bangsa Indonesia menghadapi situasi di masa- masa mendatang. Persatuan dan kesatuan nasional kita adalah modal kita un­ tuk menghadapi apa yang disebut dengan "era global." Secara demikian, Negara Indonesia membutuhkan dan menuntut adanya suatu masyarakat Indonesia yang kokoh, dinamis dan kreatif yang dipersatu­ kan oleh Ideologi Pancasila, dan suatu pemerintahan yang kuat pula. Ini semua memerlukan adanya perkembangan dan interaksi yang seimbang an­ tara perkembangan masyarakat dan perkembangan pemerintahan. Masya­ rakat Indonesia adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang yang di­ bangun oleh sejarah dan digerakkan oleh harapan masa depan yang lebih baik. Semakin tumbuhnya dinamika masyarakat dengan sendirinya menuntut semakin kuatnya peran-peran yang harus secara fungsional dimainkan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga, perjalanan setiap bangsa, perkembangan setiap masyarakat dan negara sedikit banyak tetap dipengaruhi oleh sikap dan cara kerja pemerintahnya. Semakin tumbuhnya dinamika masyarakat dan peranan pemerintah harus dapat berkembang secara seimbang dan bersela­ rasan, dalam pengertian bahwa kekuatan pemerintah tidak boleh justru men­ jadikan lembaga itu tertutup, yang memungkinkan dapat mematikan per­ tumbuhan kekuatan masyarakat, demikianpun sebaliknya. Kekuatan peme­ rintah difungsiusahakan sebagai daya yang mendorong dan memacu dina­ mikanya masyarakat. Kekuatan masyarakat dikembangkan untuk mendorong tumbuhnya suatu pemerintah yang bersih, berwibawa dan kuat. Dengan begitu, kita akan membina suatu kehidupan bangsa dan negara yang didukung oleh pemerintah yang kuat dan oleh masyarakat yang kuat pula. Berkaitan dengan usaha inilah, pada tahun ini kita juga mencatat penegasan Bapak Presiden:
PETA KEHIDUPAN POLITIK 1985-1986 ''Peranan aparatur yang demikian itu tentu saja kita perlukan. Akan tetapi di lain pihak harus kita jaga jangan sampai menutup ruang gerak bagi kegairahan dan prakarsa-prakarsa masyarakat sendiri. Itulah sebabnya di samping terus-menerus meningkatkan efisiensi dan perbaikan-perbaikan administrasi dikembangkan dedikasi dan motivasi-motivasinya'dalam mengantarkan kemajuan yang lebih tinggi bagi bangsanya." Semuanya itu, langkah-langkah dan kerja kita selama tahun 1985 ini pada dasarnya memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa masa-masa yang akan datang dari perjalanan bangsa Indonesia tetap merupakan perjalanan per­ juangan kebangsaan yang tidak akan pernah berhenti selama masyarakat, bangsa dan negara'Indonesia tetap ada. Sebab bagi suatu bangsa pejuang, tidak ada titik akhir perjuangan. PROSPEK TAHUN 1986 Dari evaluasi kehidupan politik selama tahun 1985, dua hal yang tampak sangat menonjol mewarnai kehidupan politik kita, yaitu dikeluarkannya Keppres No. 1 Tahun 1985 dan diundangkannya Lima Undang-Undang bi­ dang Politik. Hal ini tentu saja perlu kita syukuri kalau kita melihat bahwa kedua peraturan perundangan tersebut sebenarnyalah telah menjangkau ke­ seluruhan proses dinamika kehidupan politik kita, yang hendak kita kem- bangtumbuhkan. Proses penataan secara legal-struktural secara umum telah kita selesaikan, namun hal ini bukan berarti rampung seluruhnya secara tun­ tas. Persoalannya adalah bagaimana penjabaran -dan pelaksanaan dari per­ aturan perundangan itu dalam kehidupan masyarakat kita, kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan politik melingkupi aspek-aspek kedinamikaan politik, formal dan nonformal yang menjangkau sektor-sektor suprastruktur dan infra­ struktur politik itu. Di sektor suprastruktur politik, tampak bahwa penataan politik berjalan dengan mantap sesuai dengan arah dan acuan yang dipan­ cangkan. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya nilai kebangsaan dapat di­ terima karena dipercaya mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita luhurnya dalam memasyarakat dan menegara di bumi Nusantara ini. Namun begitu perkembangan semacam ini tidak akan semakin kuat dan kokoh bila tidak disertai dengan berkembangtumbuhnya penataan politik di sektor infrastruktur politik. Dalam tataran infrastruktur ini, kita masih me­ nyaksikan adanya gejala-gejala politik yang menyangsikan nilai kebangsaan menjadi acuan dan arahan pengembangan Sistem Politik Nasional. Di sam­ ping itu kita masih juga menyaksikan kenyataan betapa proses persatuan ke­ satuan internal masih merupakan problem aktual di dalam pertumbuhan partai-partai politik. Moga-moga situasi ini dapat segera diatasi. 11
12 ANALISA 1986 - 1 Dalam kaitan itulah maka tahun 1986 ini mempunyai arti penting dalam proses perjalanan politik kita. Tahun 1986 merupakan tahun di mana kita akan melihat berbagai pengejawantahan peraturan-peraturan perundangan dalam pelaksanaan dan perilaku kehidupan politik kita; merupakan tahun ujian untuk keberhasilan kita melaksanakan keputusan-keputusan rakyat yang telah dituangkan di dalam Ketetapan-ketetapan MPR Tahun 1983. Se­ cara demikian, pada'tahun depan nanti pembinaan, pengembangan dan pe­ mantapan segi-segi kehidupan yang tercakup di dalam sektor infrastruktur politik akan menjadi sangat penting. Berbagai perangkat dasar pembinaan politik di sektor infrastruktur telah kita persiapkan, tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan itu. Dari ber­ bagai persoalan itu, satu persoalan yang jelas merupakan rangkaian dari usaha-usaha kita membangun Sistem Politik Kebangsaan yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila adalah persiapan Pemilihan Umum 1987. Banyak hal yang akan kita kerjakan untuk menyongsong pesta demokrasinya bangsa Indonesia. Persiapan kampanye, pendaftaran pemilih, pencalonan dan persiapan-persiapan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pe­ nyelenggara pemilihan umum maupun oleh kekuatan-kekuatan sosial-politik sebagai peserta pemilihan umum akan menandai perjalanan kita di tahun depan nanti. Tentu pula dalam hal ini adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Karena itulah tahun 1986 menjadi tahun yang penting bagi fase penataan dan proses pendidikan politik dalam tataran infrastruktur politik kita. Terkait dengan usaha kita membangun Sistem Politik Kebangsaan pada jajaran infrastruktur ini adalah tuntutan pada dikembangkannya profesio­ nalisme baik di lingkungan organisasi kekuatan sosial-politik maupun orga­ nisasi kemasyarakatan. Profesionalisme, dan juga fungsionalisme, merupa­ kan manifestasi dari tanggung jawab anggota masyarakat yang makin sadar akan peranannya dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Panca­ sila. Ini adalah jawaban yang tepat untuk dikembangtumbuhkan. Akan tetapi bukan profesionalisasi dan fungsionalisasi yang terkurung dan mengurung diri dalam kesempitan-kesempitan profesi dan fungsi masing-masing, melainkan kelompok-kelompok . profesi dan fungsi yang senantiasa terbuka untuk mengadakan dialog-dialog serius, sehingga dapat saling mengisi dan me­ mudahkan mencari pemecahan masalah bangsa dan negara secara bersama- sama. Dengan demikian tahun 1986 ini menuntut ditumbuhkannya kesadaran profesionalisme anggota dan kelompok masyarakat kita disertai dengan tum­ buhnya kesadaran akan solidaritas nasional. Secara demikian tahun 1986 bukanlah tahun yang berdiri sendiri, melain­ kan adalah kelanjutan dari tahun 1985 dan merupakan tumpuan untuk sampai
PETA KEHIDUPAN POLITIK 1985-1986 pada tahun7tahun berikutnya. Ia adalah bagian dari tahun-tahun pengamalan Pancasila; merupakan tahun yang sangat penting untuk mempersiapkan Pemilihan Umum 1987 dan Sidang Umum 1988. Pemilu 1987 dan Sidang Umum 1988 merupakan jembatan strategis yang akan menjamin kesinam bungan pembangunan nasional, untuk mengantarkan bangsa Indonesia me­ nuju masyarakat maju dan modern dengan tetap mendasarkan diri pada nilai- nilai budayanya dan kepribadiannya sendiri, yaitu. Pancasila. Di sinilah letak arti dari kesinambungan pembangunan nasional Orde Baru. Karena itulah dalam usaha kita membangun suatu kontinuitas dan konsistensi perjuangan bangsa dalam satu wawasan kebangsaan, perlu kita mempunyai wawasan ke depan yang lebih luas, wawasan kemajuan agar kita tetap dapat mengikuti dan berjalan beriringan dengan perkembangan dan kemajuan dunia, dengan tanpa, kehilangan kepribadian kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan ber­ satu. Oleh karena itulah mau tidak mau kita memang dituntut bekerja secara lebih keras dan giat untuk menyelesaikan tugas merampungkan kerangka lan­ dasan pembangunan nasional bidang politik. PENUTUP Kita tutup lembaran tahun 1985 dengan rasa syukur dan kita buka lem­ baran baru tahun 1986 dengan harapan agar mampu bekerja dan berkarya lebih baik dan lebih maju lagi. Proses pembudayaan pendidikan politik yang bertumpu pada pengembangan Sistem Politik Kebangsaan akan berlangsung terus sehingga ditemukan bentuk pertumbuhan dinamika kehidupan politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Politik berdasarkan pada prinsip "adu kekuatan," mau menang sendiri, kita tinggalkan. Prinsip politik kita adalah persatuan dan kesatuan, mengembangkan kehidupan politik sebagai suatu bentuk kerjasama antara warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah kita sepakati. Inilah artinya membangun suatu kehidupan politik secara berkebudayaan. Sebab politik nasional kita adalah suatu wahana untuk membangun kebudayaan kebangsaan kita itu. 13