Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, Hal. 112 - 118 ISSN 021-969X Vol. 2, No. 2 Tanggung Jawab Penyelenggara Penerbangan Charter (Responsibility of Charter Air Transport Companys) K. WISNU WARDHANA Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 7095092 Samarinda 75123 Email : ABSTRACT Looked from geographical sides, wide of teritory and spreading of resident, the function and role of air transport in Indonesia have very goodness strategic position reviewed from national unity, social cultural, economics, governance and also security and defence things. The raise request of air transport service by consumer must be balance with management transportation system to fulfill all consumer demand inwroughtly. In line with the raising of air transport service, charter air transport companys getting raise too. Aviation activity especially conducted by air transport companys is katastrofis, it means that if is in the event of accident can generate very big loss of human being and financial. Beside loss to its plane, also loss to passenger, baggage even to hit third party. In that kind of situation, air transport companys cannot discharge of it responsibility to any loss during the aviation. Key words: penyelenggara penerbangan charter (charter air transport companys), tanggung jawab (responsibility). PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pembangunan nasional sektor perhubungan mendapat tempat yang sangat penting. Fungsi perhubungan adalah antara untuk menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran, serta merupakan bagian yang integral dari produksi dan distribusi atau perdagangan pada umumnya. Dipandang dari segi geografis, luas wilayah dan penyebaran penduduknya, peranan dan fungsi Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari segi persatuan dan kesatuan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi pemerintahan serta tidak kalah pentingnya pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan tepat guna bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi lainnya. angkutan udara di Perkembangan ilmu pengetahuan dan ini telah mempengaruhi teknologi dewasa perkembangan lainnya, bidang-bidang termasuk bidang industri yang telah mampu udara. Adapun menciptakan pesawat pengertian pesawat udara adalah semua alat yang ditempatkan dalam lingkungan udara sehubungan dengan kekuatan/daya yang yang dipengaruhi oleh udara (setiap alat yang mampu berada di atmosfir karena adanya reaksi udara kepadanya). Dengan demikian sarana pengangkutan yang dahulu hanya dikenal melalui darat dan laut kini bertambah dengan pengangkutan udara. Sejak dikembangkannya pesawat udara untuk keperluan alat transportasi baik dalam pengangkutan maupun pengangkutan kargo industri penerbangan telah mencapai suatu kemajuan besar seperti yang tampak pada tahun-tahun belakangan ini. Kemajuan dibidang pengangkutan udara banyak mendorong gairah perseorangan, instansi pemerintah maupun perusahaan, untuk melaksanakan sekelompok orang jasa maksudnya dengan mempergunakan pesawat peningkatan udara. Walaupun permintaan akan jasa angkatan udara telah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan adanya penerbangan umum untuk melayani udara peningkatan tersebut. jasa angkutan udara oleh masyarakat, harus penumpang kebutuhan angkutan permintaan Peningkatan
Vol. 2, No. 2 diimbangi dengan sistem penyelenggaraan angkutan yang dapat memenuhi seluruh jenis terpadu. kebutuhan masyarakat Perhubungan udara sebagai sub perhubungan yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyediakan jasa angkutan udara yang diperlukan oleh masyarakat. secara Permintaan jasa angkutan udara terus berhasilnya meningkat pembangunan peningkatan nasional, kebutuhan jasa angkutan ini diperkirakan rata- rata 15-20 % setahun untuk penumpang, sedangkan angkutan barang kira-kira 20-25 % pertahun. Pada prinsipnya, hanya pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia yang boleh melakukan penerbangan dari/ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat udara boleh melakukan penerbangan apabila telah memperoleh izin dari pemerintah, hanya boleh mendarat pada pelabuhan udara yang ditunjuk, melaksanakan tarif angkutan udara yang telah disetujui oleh pemerintah. Sehingga Emil Salim (Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan II) dalam Seminar Hukum Pengangkutan Udara mengatakan sebagai berikut : sebagai akibat asing hanya ...hubungan dengan luar negeri adalah juga untuk pengembangan penting musiman pariwisata. terdapat pada (seasonality) yang pariwisata pasaran menyebabkan timbulnya penerbangan charter. Akhir-akhir ini dalam dunia penerbangan senacam pengaburan antara sifat berombongan tanpa kebebasan untuk menyimpang jadwal penerbangan, dengan dari penerbangan teratur berjadwal flights). Selama ciri-ciri (scheduled charter pokok dari penerbangan dibedakan ciri-ciri penerbangan berjadwal teratur, maka pasaran muatan penumpang dapat ini berbeda. Namun dicampur baur, maka pemisahan penumpang sukar untuk dilakukan dan lahir persaingan tidak sehat. Dalam keadaan serupa ini negara yang lemah Sifat penumpang timbul dengan jika ciri-ciri Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 113 modalnya kekalahan... (BPHN,1980:12) biasanya menderita Sejalan dengan usaha peningkatan pelayanan akan jasa angkutan udara yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat, maka organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pesawat udara (charter) makin menjamur, baik itu dari pihak pemerintah maupun swasta. Tentang charter pesawat udara ini dapat dilakukan oleh orang perorangan atau secara kelompok yang telah mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan sesuatu maksud, atau yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang karena kekurangan pesawat angkut terpaksa "men-charter" pesawat terbang milik perusahaan penerbangan lainnya. Penyelenggaraan angkutan udara dengan charter seperti penyelenggaraan alat angkut udara pada umumnya, dibuat dan diterbangkan oleh manusia, melalui alam yang berbeda pengaruh dan keadaannya, oleh karena itu resiko yang dihadapi penerbangnya besar sekali dari resiko yang mungkin timbul di darat baik itu pada saat lepas landas atau mendarat, resiko selama terhadap dalam penerbangan, pembajakan pesawat udara dan lain-lain. terutama yang Kegiatan penerbangan dilakukan perusahaan-perusahaan angkutan udara, merupakan kegiatan yang katastrofis yaitu apabila terjadi kecelakaan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik itu dari segi nyawa manusia dan finasial. Tiap peristiwa kecelakaan pesawat udara tentunya mempunyai sebab-sebab dan akibat-akibat tersendiri, ada kecelakaan ringan, ada yang demikian beratnya hingga dapat disebut sebagai suatu bencana yang membawa korban ratusan orang. Kata "Accident" dalam perjanjian Warsawa dalam protocol Guatemala diganti dengan kata "Event", hal mana sudah terang mempunyai pada persoalan tanggungjawab. Setiap "Accident" adalah suatu "Event", tetapi tidak setiap "Event" adalah suatu "Accident", dengan demikian pengangkut kemungkinan bertanggungjawab adalah lebih besar atau lebih luas. Yang dimaksud dengan korban kecelakaan pesawat udara adalah mereka yang pesawat udara, resiko oleh akibat-akibat
114 WARDHANA ada di dalam pesawat udara, apapun status mereka dan juga termasuk yang berada diluar terkena pesawat udara, contohnya yang jatuhan kecelakaan pesawat udara. Disamping kerugian terhadap pesawatnya, juga kerugian terhadap penumpang, bagasi bahkan kepada terkena akibat dari pihak ketiga yang kecelakaan tersebut baik yang berada di darat, laut maupun di udara, yang semua itu harus diketahui siapa yang bertanggungjawab. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, agar tidak meluas dalam pembahasan masalah, maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan tersebut yang hanya mengenai siapakah yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan yang menimpa terhadap pesawat charter ? PEMBAHASAN A. Pengertian Charter Pesawat Udara International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai badan khusus PBB hanya mampu memberikan batasan yang relevan jika pengertian "Charter Service" dikontradiksikan dengan "Scheduled Air Service". Didalam ICAO Document No. 7278, pengertian charter adalah "The term charter is used in the special sense that is has acquired in the air transport field to in the purchase of the whole capacity of an aircraft for specific flights for the use of the purchase (individual or group). The term this covers a wide varity of specialized air transport operations (for the carriage of passangers or goods on private governmental contract)". Dengan definisi ini, maka inti daripada charter pesawat udara adalah pemanfaatan dari suatu pesawat udara oleh pihak pen-charter, baik untuk keperluan sendiri, maupun untuk disewakan kembali kepada pihak ketiga. (Mieke Komar Kantaatmadja,1984:15) Pada mulanya E. Suherman, SH memberikan definisi charter pesawat udara sebagai pemanfaatan suatu pesawat udara oleh pihak yang bukan pihak yang mempunyai hak atas kapasitas ruangan pesawat, untuk keperluan sendiri berupa jasa angkutan/jasa lainnya atau menjual kembali jasa-jasa tersebut kepada pihak ketiga, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul di bagian lain beliau mengatakan bahwa charter adalah penyewaan kapasitas pesawat udara untuk dipergunakan pihak pencharter. (E. Suherman,1988:7) Sedangkan G. Kartasapoetra dan E. Roekasih mengatakan bahwa charter dalam hubungannya dengan pesawat udara artinya usaha untuk menggunakan pesawat udara untuk sesuatu keperluan atau maksud, dengan penyerahan sejumlah harga yang ditentukan (E. Roekasih dan G. dalam perjanjian. Kartasapoetra, 1981:1) Dalam praktek charter pesawat udara akan kita jumpai istilah-istilah yang berkaitan dengan pengertian mengenai charter pesawat udara, antara lain (G. Kartasapoetra,1982:3) : a. Time charter, yaitu sewa menyewa pesawat udara menurut waktu yang diperlukan untuk keperluan si pencharter; b. Voyage charter, yaitu sewa menyewa pesawat udara menurut suatu rute atau perjalanan tertentu; c. Block charter hanya mengenai sebagian dari kapasitas pesawat udara yang dimaksud; charter, yaitu d. Resale charter, yaitu sewa menyewa pesawat udara dimana pihak yang mencharter, mencharterkan lagi kepada pihak lain; e. Wet lease, yaitu sewa menyewa pesawat lengkap dengan awak pesawat yang bertugas dalam pengemudian pesawat udara tersebut; f. Dry lease, yaitu sewa menyewa pesawat udara awak tanpa mempergunakan pesawat (crew), jadi merupakan sewa menyewa barang. B. Maksud dan Tujuan Charter Pesawat Udara Secara terperinci, E. Suherman, SH menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya charter pesawat udara adalah sebagai berikut (E. Suherman 1985; 15) : 1. Pelayanan untuk waktu tertentu (khusus) dan pelayanan untuk waktu berjadwal : a Untuk waktu tertentu/khusus Pencharteran suatu pesawat udara dari pihak keluarga tokoh masyarakat yang meninggal dunia seseorang
Vol. 2, No. 2 untuk tempat kelahirannya yang terletak jauh dari tempat yang bersangkutan meninggal dunia. dimakamkan di b Untuk waktu berjadwal Untuk menghormati dan melayani para tamu pemerintah atau negara sahabat konferensi, baik undangan hubungan pariwisata diperlukan alat angkut jarak jauh yang tidak menjemukan dalam pelaksanaan kunjungan ke daerah-daerah, maka satu-satunya prasarana yang cepat adalah dengan mencharter sebuah pesawat udara untuk beberapa hari sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. dalam rangka resmi atau 2. Pelayanan untuk keperluan pelayanan keperluan operasi : a Dalam pelaksanaan riset dan pembangunan riset-riset ke tempat-tempat yang terpencil lazimnya ditempuh dengan mempergunakan pesawat udara jenis kecil yang dapat mengangkut beberapa ahli dan peralatan, untuk kepentingan ini biasanya dicharter jenis helikopter. ini sebagai contoh antara lain operasi pemberantasan operasi pembuatan hujan buatan, operasi penyebaran operasi penyelamatan penduduk dari daerah bencana alam, dan lain-lain dengan mempergunakan pesawat udara jenis sehingga kecil yang pelaksanaan berjalan dengan lancar. b Pelayanan operasi, dalam hal hama, benih, dicharter, operasinya 3. Pelayanan keperluan kesejahteraan dan komersial : a Mengingat banyaknya calon jemaah haji yang mendaftar untuk diangkut dengan pesawat udara maka panitia jemaah haji telah mencharter pesawat udara melaksanakan pengangkutan jemaah haji tersebut. Dengan diangkutnya mereka ke tempat tujuan dengan pesawat udara maka mental dan keadaan fisik akan tetap terjaga dengan baik. untuk Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 115 b Dalam hal pelayanan komersial, biasanya sebuah perusahaan angkutan atau perusahaan penerbangan yang telah mendapat keputusan untuk melaksanakan angkutan melalui udara secara massal karena kekurangan pesawat udara maka angkutannya mencharter pesawat udara milik perusahaan penerbangan lain dan pesawat charteran ini dicharterkan lagi kepada pihak lain yang memerlukan. C. Jenis-jenis Charter Pesawat Udara Dari berbagai maksud diadakannya perjanjian charter pesawat udara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat digolongkan jenis- jenis charter pesawat udara dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dengan kriteria ekonomis, charter dapat berupa : a. Komersial, charter pesawat udara dimana pencharter menggunakan kapasitasnya untuk charter pengangkutan melayani secara ini pencaharter itu menjual kembali kapasitas pesawat udara kepada masyarakat. yaitu suatu umum dalam hal b. Non komersial, yaitu suatu charter pesawat udara dimana pencharter pesawat menggunakan uadara untuk kepentingan pribadi. para kriteria kapasitas yang dicharter 2. Dengan pihak yang mengadakan perjanjian adalah : a. Perjanjian charter yang diadakan antara perusahaan penerbangan, jadi dalam hal ini charter dilakukan oleh suatu perusahaan penerbangan. b. Perjanjian charter antara perusahaan atau pemilik pesawat udara dengan suatu perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang penerbangan. 3. Charter dengan kriteria jenis perjanjian : a. Perjanjian charter mengenai angkutan penumpang atau barang atas nama atau pemilik pesawat bertindak sebagai pengangkut. b. Bukan merupakan pengangkutan akan perjanjian tetapi maksud
116 WARDHANA dari perjanjian itu seolah-olah hanya merupakan sewa menyewa barang, yaitu pesawat udara. c. Perjanjian jasa-jasa lainnya, misalnya suatu "air craft service agreement" oleh sebuah perusahaan minyak. Dalam hal ini ada kemungkinan suatu saat pesawat itu dipergunakan untuk membantu pekerjaan lain, terlepas dari yaitu perjanjian mengeksplorasi minyak. utama, 4. Charter menggunakan kriteria dengan atau tanpa awak pesawat, yaitu : a. Wet lease, yaitu suatu charter pesawat udara lengkap dengan awak pesawat, khususnya "crew cockpit" yaitu awak langsung bertugas untuk mengemudikan pesawat udara. pesawat yang b. Dry lease, yaitu suatu charter pesawat awak udara pesawat. (E. Suherman,1985:12) tanpa dilengkapi D. Tanggungjawab Penyelenggaraan Pengangkutan Udara atau pengangkutan udara pada umumnya telah diperjanjikan udara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengangkutan kepada pemakai jasa dengan selamat sampai di tujuan. Seperti yang tercantum dalam pasal 468 KUHDagang yang menyatakan bahwa persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya, saat diterima dimulai oleh barang diserahkannya pengangkut. Demikian pula dalam pasal 522 KUHDagang menyatakan bahwa persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan penumpang, sejak saat si penumpang masuk dalam kapal hingga ia meninggalkan kapal. Untuk pengangkutan dalam negeri tanggungjawab pangangkut diatur di dalam Undang-undang penerbangan udara, tetapi hal itu tentu saja tidak terlepas dari konvensi-konvensi internasional mengingat sifat internasional dari penerbangan, konvensi internasional yang utama adalah konvensi Warsawa. Agar dapat Dalam penerbangan suatu bahwa pengangkut saat hingga tersebut keberadaan Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem tanggungjawab pengangkut, maka akan terlebih dahulu kita ketahui prinsip-prinsip yang mendasari sistem tersebut. Prinsip- prinsip tersebut adalah : 1. Prinsip "Presumtion of Liability", yaitu bahwa seorang pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab untuk kerugian- pada kerugian pengangkutan yang diselenggarakannya; yang ditimbulkan udara 2. Prinsip "Presumtion of Non Liability", yaitu untuk jenis-jenis kerugian tertentu yang timbul pada pengangkutan udara, pengangkutan dibebani tanggungjawab; tidak 3. Prinsip "Limitation of Liability", yaitu terbatas pengangkut tanggungjawab sampai limit tertentu; 4. Prinsip "Absolute of Liability", yaitu tanggung jawab yang bersifat mutlak dan liability", sering prinsip bahwa pengangkut dengan dalih apapun tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya atas kerugian dalam pengangkutan udara. timbul yang ini juga disebut "strict menentukan Pada perjanjian udara untuk masalah tanggungjawab pada jenis charter tertentu, penulis ingin memberikan sedikit gambaran mengenai tanggungjawab pengangkut pada charter tanpa awak pesawat (disebut juga dry lease charter) dan charter pesawat dengan awak pesawat (disebut juga dengan wet lease charter). 1. Tanggungjawab pada charter tanpa awak pesawat yang lazimnya Dalam pihak bertanggungjawab adalah pencharter/charterer, karena ia sendiri bertindak sebagai pengangkut dan bukan pihak pesawat/yang mencharterkan. Dalam hal pencharter awak harus menyediakan akan pesawatnya melaksanakan udara tersebut, maka telah mengadakan perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang dan pemilik barang seperti apa 1. Tanggungjawab pada charter tanpa awak pesawat yang lazimnya Dalam pihak bertanggungjawab adalah pencharter/charterer, karena ia sendiri bertindak sebagai pengangkut dan bukan pihak pesawat/yang mencharterkan. Dalam hal pencharter awak harus menyediakan akan pesawatnya melaksanakan udara tersebut, maka telah mengadakan perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang dan pemilik barang seperti apa hal ini, sendiri yang dan ia pengangkutan ia
Vol. 2, No. 2 yang konvensi Warsawa. Apabila pihak pencharter tersebut mensub-charterkan kepada pihak lain, maka pihak sub-charter itu sebagai pengangkut dengan ketentuan sama seperti diatas. dimaksudkan dalam pesawat akan juga dianggap 2. Tanggungjawab pada charter dengan awak pesawat Dalam hal wet lease, kebalikan dari dry lease lazimnya yang bertanggungjawab adalah pihak yang mencharterkan, karena ia sendiri bertindak selaku pengangkut. itu kita perlu mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari suatu sistem relevan berlaku di tanggungjawab yang Indonesia. 1. Sistem Warsawa Setelah Dalam sistem konvensi Warsawa tanggungjawab yang dipergunakan adalah kombinasi antara prinsip "Presumtion of Liability dan Limitation of Liability". Pada tanggungjawab atas kerugian yang terjadi tercatat dan pada penumpang, bagasi barang muatan. Sedangkan untuk bagasi tangan dipergunakan kombinasi anatara prinsip "Presumtion of Non Liability dan Limitation of Liability". Pihak yang bertanggungjawab pada sistem ini adalah pengangkut. pengangkutan Pada penumpang, bagasi tercatat dan barang selalu muatan, pengangkut dianggap kerugian- bertanggungjawab kerugian yang ditimbulkannya, tetapi bilamana pengangkut dapat membuktikan bahwa telah untuk mengambil menghindari terjadinya kerugian, maka dapat tanggungjawab ditiadakan. Konvensi Warsawa tidak berhak menentukan mengganti kerugian apabila penumpang meninggal dalam kecelakaan pesawat udara, persoalan akan diserahkan pada pengadilan yang berhak mengadili. terhadap dan semua dia pegawainya tindakan pengangkut siapakah yang 2. Sistem Roma Dalam konvensi Roma 1952 pihak yang bertangungjawab terhadap kerugian pihak ketiga di darat, laut maupun udara menurut Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 117 konvensi ini ditetapkan adalah operator pesawat udara yaitu orang-orang yang mempergunakan pesawat udara pada saat kerugian timbul atau orang yang terdaftar sebagai pemilik pesawat udara, kecuali kalau pihak ini dapat membuktikan bahwa orang lain yang menjadi operator ketika kerugian timbul. Kerugian yang terjadi dan diderita akibat haruslah merupakan langsung dari peristiwa yang terjadi dan bukan disebabkan semata-mata karena lewatnya pesawat pada ruang udara yang terbang peraturan- peraturan mengenai lalu lintas udara yang digunakan berlaku. mengatur tanggungjawab pengangkut/operator terhadap pihak ketiga di darat, laut maupun udara, sehingga kalau terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pesawat udara pada pihak ketiga, penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan KUHPerdata yaitu pasal 1365, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan karena orang kesalahannya itu mengganti kerugian yang dimaksudkan". Dari kriteria tersebut diatas, maka pihak ketiga di darat, laut maupun udara yang telah menderita kerugian oleh hukum diberi hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian itu. dengan mentaati Peraturan yang tentang yang 3. Sistem Guadalajara sebagai Bahwa yang contracting bertanggungjawab carrier dan actual carrier, salah satu atau kedua-duanya secara bersama-sama dapat dituntut oleh pihak penumpang atau pengirim barang yang menderita kerugian. Istilah contracting carrier digunakan untuk menunjuk pihak yang mengadakan perjanjian dengan penumpang/pengirim barang atau wakilnya, sedangkan actual carrier adalah pihak yang berdasarkan carrier kuasa dari melaksanakan sebagian angkutan yang diperjanjikan. pihak adalah contracting atau seluruh
118 WARDHANA 4. Sistem Guatemala Untuk penumpang dan bagasi tercatat prinsip tidak "Presumtion of Liability" tetapi prinsip "Absolute of Liability". Sedangkan untu tetap berlaku prinsip barang muatan Liability" dan of "Presumtion pada terjadi keterlambatan yang penumpang, barang bagasi maupun muatan diberlakukan prinsip ini. lagi dipergunakan yang mengatur tanggungjawab pada pengangkutan udara (E. kita dapat Suherman,1978:128) : 1. Perjanjian Adapun ketentuan-ketentuan jumpai dalam menyeragamkan untuk tertentu mengenai beberapa ketentuan internasional pengangkutan (Convention poor I' Unification de Certaines Regles Relative au Transport yang International), ae'rien ditandatangani di Warsawa pada tanggal 12 Oktober 1929, lebih dikenal dengan nama Perjanjian Warsawa atau Warsawa III mengatur Convention, pada bab mengenai liability of the carrier. udara 2. Perjanjian mengenai yang ditimbulkan oleh pesawat udara asing pada pihak ketiga di darat, laut maupun udara yang ditandatangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952, dikenal dengan nama perjanjian Roma 1952 atau Rome Convention 1952. kerugian 3. Protokol The Haque tahun 1955, yaitu protokol berisi amandemen-amandemen pada perjanjian Warsawa, ditandatangani di Haque pada tanggal 28 September 1988. 4. Perjanjian Guadalajara ditandatangani pada tanggal 18 September 1961. 5. Montreal Agreement, tanggal 14 Mei 1966. Perjanjian ini bukan suatu perjanjian antar negara, namun suatu perjanjian pener- perusahaan-perusahaan antara Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul tergabung bangan dalam Transport Association (IATA) dan Civil Aeronautics Board (CAB) Amerika Serikat. internasional yang International Air 6. Protokol Guatemala, ditandatangani di Guatemala pada tanggal 8 Mei 1971, yang amandemen-amandemen berisi prinsipil pada perjanjian Warsawa. PENUTUP tanggungjawab pengangkut oleh terhadap kerugian dalam penumpang/pengirim dengan penerbangan tanggungjawab pengangkut kepada pihak kedua, sedangkan tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga yaitu terhadap setiap orang yang berada di darat atau di laut atau di udara yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak pengangkut namun menderita kerugian akibat kecelakaan pesawat udara. Pengangkut dengan dalih apapun tidak tanggungjawabnya atas dapat melepaskan kerugian yang timbul dalam pengangkutan udara dan pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada pengangkutan udara yang diselenggarakannya. Masalah yang diderita barang dikenal lazimnya DAFTAR PUSTAKA Kantaatmadja, Mieke Komar, 1984, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Penerbit : Remaja Karya, Bandung. Kartasapoetra, 1982, Segi-segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara, Penerbit : Armico, Bandung. Suherman E, 1978, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Penerbit : Alumni, Bandung. Wiradipraja, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Nasional dan Internasional, Penerbit : Liberty, Yogyakarta. Saefullah, 1989,