MEMORI SEJARAH DAN WARISAN PENDUDUKAN JEPANG DI SUMATERA TIMUR SEBAGAI POTENSI WISATA SEJARAH Ahmad Muhajir*1, Pulung Sumantri1, Adam Zaki Gultom2 1Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia 2Medan Resource Center, Indonesia Abstract Abstrak This article discusses the legacy of the Japanese occupation as potential historical tourism in East Sumatra. The Japanese Occupation Period is a historical period that is often forgotten and neglected in historical studies. History related to the Japanese Occupation Period and all its remains is rarely a concern of development and preservation. The Japanese Occupation Period needs to be revisited to see new opportunities and the extent of their potential for society. This research sees an opportunity in the tourism sector. This study uses a qualitative method with a historical approach. The data used came from various secondary sources (literature studies). Some of his identified remains are the Japanese Hole in the Coal, the Japanese Fort and Cemetery in Medan City. These relics have potential as historical tourist destinations but have never been considered by the local government as projections for future tourism. Artikel ini membahas mengenai warisan Pendudukan Jepang sebagai potensi wisata sejarah di Sumatera Timur. Zaman Pendudukan Jepang merupakan periodisasi sejarah yang kerap dilupakan dan diabaikan dalam kajian-kajian sejarah. Sejarah terkait Zaman Pendudukan Jepang dan segala tinggalannya sekali menjadi perhatian pembangunan dan pelestarian. Zaman Pendudukan Jepang perlu ditinjau kembali untuk melihat peluang-peluang baru dan sejauh mana potensinya bagi masyarakat. Penelitian ini melihat adanya peluang di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder (studi literatur). Beberapa peninggalannya yang teridentifikasi adalah Lubang Jepang di Batu Bara, Benteng Jepang dan makam orang Jepang di Kota Medan. Peninggalan- peninggalan tersebut punya potensi sebagai destinasi wisata sejarah namun belum pernah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah sebagai proyeksi pariwisata masa depan. juga jarang Keywords: heritage; tourism; historical tourism potency. Kata Kunci: heritage; pariwisata; potensi wisata sejarah. PENDAHULUAN Masa Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode paling singkat namun paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang berhasil menduduki kota-kota strategis di kepulauan Indonesia dan memaksa kolonialis Belanda menyerahkan negeri jajahannya kepada Jepang setelah satu setengah abad berkuasa. Walaupun Belanda telah berupaya mengantisipasi infiltrasi bela tentara Jepang, namun perbandingan kekuatan militer yang tidak seimbang di antara keduanya berakhir di meja perjanjian di Kalidjati. Letnan Jenderal H. Ter Poorten dari pihak Belanda sepakat menyerahkan Hindia Belanda kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dari pihak Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak perjanjian tersebut, Jepang mulai berkuasa atas kepulauan Indonesia dan sangat berambisi menghapus dominansi dan pengaruh bangsa Barat (Beasley, 2003; Benda, 1980; Yasmis, 2007). Pada awalnya, Jepang di dalam benak rakyat Indonesia adalah pembebas dari belenggu penjajahan Belanda. Propaganda Jepang sangat jelas dalam slogan 3A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tidak hanya itu, Jepang mengklaim diri sebagai "saudara tua" bangsa Indonesia. Jepang menyadari bahwa besarnya pengaruh Barat masih melekat kuat pada ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-02-12 | Revised: 2021-02-18 | Accepted: 2021-02-24 | Published: 2020-02-29 HOW TO CITE (APA 6th Edition): Muhajir, A., Sumantri, P., Gultom, A. Z. (2021). Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial. 5(1), 149-158. CORRESPONDANCE AUTHOR: | DOI: This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 149
Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom masyarakat Indonesia. Jepang secara berkala menghapus budaya Barat di Indonesia. Jepang merangkul pribumi agar mau membantu Jepang dalam menjalankan politik-ekonomi ekspansionisme (Padiatra, 2020). Memang patut diakui, Jepang berhasil memanfaatkan sentimen anti-Belanda untuk mengambil hati para pemuda dan tokoh pergerakan pada saat itu. Jepang memperkerjakan pribumi sebagai bentuk pengejawantahan atas cita-cita "Asia untuk Asia" seperti yang selama ini dipropagandakan (Beasley, 2003; Fadli & Kumalasari, 2019; Nagazumi, 1980; Ricklefs, 1998). Jepang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil. Jepang membentuk tiga pemerintahan militer untuk seluruh kepulauan Indonesia, yaitu: (1) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 untuk Sumatera yang berpusat di Bukittinggi; (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 untuk Jawa-Madura yang berpusat di Jakarta dan memiliki markas besar di Singapura; (3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku yang berpusat di Makassar (Permadi, 2015; Ricklefs, 1998). Pemerintahan militer Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera berpangkalan di Shonanto (sekarang Singapura) pada tanggal 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka, yaitu di Sabang, Ulee Lheue, Kuala Bugak (dekat Peureulak, Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang). Kedatangan Jepang ke Sumatera mempunyai arti penting bagi mereka. Ketersediaan sumber daya alam dan lokasi yang strategis serta berkembangnya ide-ide nasionalis di sana (Ricklefs, 1998). Dalam catatan sejarah, Jepang mendarat pertama kali di sebuah muara jauh dari pantai Labuhan Ruku pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perkiraan sebab pantai tersebut berlumpur. Kemudian, pada gelombang kedua Jepang mendarat di pelabuhan Tanjung Tiram, Batu Bara. Pasukan Jepang kemudian mendatangi desa terdekat yakni, Desa Parupuk. Masyarakat yang melihat kedatangan Jepang menyambut dengan senang hati dan berharap agar daerah mereka terbebas dari jajahan Belanda. Dengan mobil dan sepeda yang mereka bawa serta kendaraan yang dipinjamkan masyarakat pasukan Jepang menuju ke beberapa kota besar di Sumatera Timur (Jufrida, 2018b). Sebagai kawasan yang kaya akan peninggalan bersejarah, pantai timur Sumatera juga memiliki peninggalan masa pendudukan Jepang. Berbeda dengan masa Belanda, masa Jepang pembangunan dipusatkan pada kamp-kamp pertahanan di beberapa lokasi. Tujuan pembangunan ini adalah untuk menghalau pasukan Belanda yang akan mengambil alih bekas wilayah jajahan mereka. Hasil dari aktivitas pendudukan Jepang ini sebagai bukti dari warisan bersejarah Sumatera Timur. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah yang bernilai historis yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sejarah khususnya bagi masyarakat dan peserta didik. Untuk itu di perlukan adanya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan peserta didik dalam pengenalan Benda Cagar Budaya tersebut. Keberadaan warisan peninggalan masa pendudukan Jepang ini memiliki warisan historis yang dapat dikenang dengan melihat warisan kebendaan ini. Pentingnya pengetahuan akan keberadaan bangunan-bangunan bersejarah dan upaya perlindungan sebagai bentuk landasan hukum yang kuat, maka perlu diatur ke dalam Peraturan Daerah yang mengikat. Pada akhirnya warisan bersejarah ini tidak akan punah dari proses penghancuran yang di dalamnya terdapat syarat kepentingan dan Sumatera Timur kehilangan identitasnya sebagai salah satu wilayah yang bersejarah di pulau Sumatera. Mengingat peninggalan masa Jepang tidak sebanyak pada masa Belanda sehingga diperlukan adanya pelestarian terhadap peninggalan ini. 150 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021
Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah Dalam pengungkapan sejarah diperlukan fakta dan bukti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan masa pendudukan Jepang yang masih ada di Sumatera Timur pada masa lampau. Seperti beberapa peninggalan masa pendudukan Jepang yang dapat ditemukan di Sumatera Timur. Di Batu Bara tepatnya di tepi pantai Desa Parupuk, Kecamatan Talawi, terdapat tinggalan arkeologis berupa kubu pertahanan yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Lubang Jepang (Jufrida, 2018b). Di kota Medan terdapat kuil dan sekolah di Kroensenstraat serta kompleks perkuburan Jepang yang terletak di Jalan Binjai (Sinar, 1991). Saat ini makam orang Jepang di Medan sudah dipindahkan ke Delitua dari yang sebelumnya berada sekitar Jl. Gatot Subroto. Sebelum dipindahkan, terdapat 250 pilar makam orang Jepang di Delitua (Siadari, 2015). Kemudian, terdapat tinggalan arkeologis yang masyarakat setempat disebut Benteng Jepang yang terletak di Gang Famili, Lorong Idris, Kel. Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (Jufrida, 2018a). Di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Deli Serdang terdapat sebuah parit yang di buat pada masa pendudukan Jepang yang kemudian masyarakat setempat menamakannya dengan parit Jepang. Lokasinya tepat berada di belakang Masjid Raya Sultan Basyaruddin, Rantau Panjang (Sumanti & Batubara, 2019). Sejumlah peninggalan bersejarah Zaman Pendudukan Jepang yang ada di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) sebenarnya dalam kondisi yang terbengkalai, sebagian besar terancam rusak dan lenyap, baik karena faktor waktu maupun ulah tangan manusia. Mirisnya, pengetahuan masyarakat setempat tergolong minim tentang memori yang diwariskan dan warisan yang seharusnya dilestarikan. Kita sebenarnya sangat menyadari bahwa masyarakat secara umum dan masyarakat yang menetap di sekitar situs bersejarah tidak memiliki arah, pedoman, patron, kebijaksanaan dan kearifan yang memiliki legitimasi atas peninggalan-peninggalan bersejarah. Sejauh ini, Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya belum memberikan keuntungan kepada masyarakat yang sebenarnya menjadi ujung tombak upaya pelestarian. Jadi yang tampak selama ini, masyarakat bergerak dan berinisiatif sendiri-sendiri mencari peruntungan tanpa mengerti maksud negara terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah. Oleh karena itu, kios-kios souvenir, tempat makan, tempat wisata dadakan bermunculan dengan sendirinya sebagai bukti dari masyarakat Indonesia yang spontan. Benarkah sektor pariwisata di bidang wisata sejarah dapat menciptakan peluang ekonomis kepada masyarakat? Adakah potensi wisata sejarah dari peninggalan-peninggalan bersejarah periode Zaman Pendudukan Jepang di Sumatera Timur? Seberapa pentingkah sejarah Zaman Pendudukan Jepang dipertahankan dalam memori kolektif masyarakat Indonesia seperti halnya peninggalan- peninggalan bersejarahnya yang diwariskan kepada kita? METODE Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Fokus kajiannya adalah sejarah dan peninggalan bersejarah pada periode Zaman Pendudukan Jepang sebagai potensi wisata sejarah. Secara spasial wilayah bekas Sumatera Timur dipilih agar lingkup spasial kajian tidak seluas wilayah administrasi Sumatera Utara sekarang. Penelitian ini adalah studi literatur, disajikan secara deskriptif, dan bersifat reflektif. Oleh karena itu, data yang digunakan hampir seluruhnya tergolong sumber sekunder (buku dan artikel jurnal ilmiah). Peneliti berupaya memberikan analisis historis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pendudukan Jepang di Sumatera Timur Dalam catatan sejarah, Jepang mendarat pertama kali di Sumatera Timur, tepatnya di sebuah muara jauh dari pantai Labuhan Ruku pada tanggal 12 Maret 1942. Pada pendaratan pertama ini tidak sesuai dengan perkiraan oleh mereka, sebab daerah pantai yang mereka darati tersebut penuh dengan lumpur. Kemudian, pasukan Jepang melakukan pendaratan yang kedua di pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara. Pasukan Jepang kemudian mendatangi desa terdekat yakni, Desa Parupuk. Masyarakat yang MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021 151
Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom melihat kedatangan Jepang menyambut dengan senang hati dan berharap agar daerah mereka terbebas dari jajahan Belanda. Dengan menggunakan mobil dan sepeda yang mereka bawa serta kendaraan yang dipinjamkan masyarakat pasukan Jepang menuju ke beberapa kota besar di Sumatera Timur (Jufrida, 2018b). Pergerakan pasukan Jepang dalam menguasai pulau Sumatera berlangsung dengan cepat. Setelah mengusai, kemudian mereka membagi Sumatera dan pasukan yang memerintah, sebagai berikut: 1. Bala Tentara ke-25: Markas besar di Bukittinggi, meliputi wilayah Riau. 2. Divisi ke-2 (Kono, kemudian digantikan oleh Jenderal Mutu Akira) dari "Imperial Guards": markas besar di Medan, meliputi wilayah Sumatera Timur dan Aceh. 3. Brigade ke-25: markas besar di Sibolga, meliputi wilayah Tapanuli. 4. Brigade ke-26: markas di Lahat, meliputi wilayah Jambi, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. 5. Divisi ke-4 (Yodo): markas besar di Padang, meliputi wilayah Sumatera Barat. 6. Divisi ke-9 Udara: markas besar di Palembang, meliputi wilayah Palembang dan tambang minyak Pkl. Brandan. Di Sumatera Timur, penguasaan berhasil dilakukan oleh Divisi II "Imperial Guards" dari pasukan Bala Tentara ke-25. Kemudian tentara Jepang membagi wilayah Sumatera Timur menjadi 5 pusat daerah, yakni Binjai/Padang Berahrang, Sungai Karang (Galang), Dolok Melangir, Kisaran dan Perkebunan Wingfoot (Sinar, 2006). Pada awal masa pendudukan Jepang di Sumatera Timur membagi pengawasan militer di darat dan laut. Mereka memprioritaskan kekuatan militer dengan cara melibatkan masyarakat setempat dalam membantu menghadang pasukan sekutu. Untuk memusatkan kekuatan rakyat di darat, Jepang membentuk Badan Oentoek Membantoe Pertahan Asia (BOMPA) yang dipimpin Mr. Muhd. Yusuf yang kemudian dipegang Abdul Xarim M.S. Di bidang semi militer, Jepang membentuk Tonari Gumi yang berisikan masyarakat dan dipimpin kepala desa untuk menjadi pengawal dan penjaga desa. Untuk kaum wanita dibentuk organisasi Fujinkai yang dikepalai istri kepala desa untuk membantu pertolongan pertama dan dapur umum. Tidak hanya itu, Jepang juga membentuk organisasi semi militer lainnya yang bernama Taman Latihan Pemuda Tani (Talapeta). Organisasi ini berisikan pemuda tani yang dilatih secara militer dengan tujuan untuk membantu Jepang di kemiliteran. Di daerah pantai dan lautan, pasukan Jepang membentuk barisan pengawasan yang disebut dengan Keijo Jikedan. Pasukan ini berpatroli dengan menggunakan perahu-perahu kayu sekitar perairan Sumatera Timur (Jufrida, 2018b). Untuk memuluskan rencana Jepang membentuk sebuah organisasi propaganda, yakni Sumatera Hokokai (Kebaktian Rakyat Sumatera). Tujuan organisasi ini adalah agar rakyat membaktikan diri kepada pihak Jepang, anggota dari organisasi ini berisikan kaum intelek sebagai alat pendukung barisan yang telah di bentuk yaitu Heiho (Tjandrasasmita, 2009). Barisan Heiho melakukan pengamanan terhadap ladang minyak di Pangkalan Brandan dan mengawal tawanan Belanda di Pulo Brayan. Untuk mendukung tugas tersebut Jepang, membuka pelatihan untuk menjadi tamtama yang berpusat di Tapanuli dan Sibolga. Pembentukan organisasi pada masa pendudukan Jepang dimaksudkan sebagai persiapan untuk memperkuat pasukan dalam menghadapi serangan dari sekutu (Jufrida, 2018a). Di Sumatera Timur, orang-orang Batak Karo bersama pemimpin Gerindo yang beraliran nasionalis membantu pihak Jepang dengan harapan tersingkirnya kaum bangsawan dukungan Belanda dari kekuasaan mereka. Mereka mulai mendiami tanah yang mereka nyatakan sebagai milik mereka sendiri dan menyerang lawan-lawan mereka. Di pihak Jepang, mereka harus menghadapi 152 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021
Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah peperangan dan prioritas mereka tidak mencakup menghadapi revolusi di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali menyandarkan diri pada orang-orang setempat yang berpengalaman (Ricklefs, 2008). Pada masa Jepang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk memperkuat kemiliteran serta memudahkan pergerakan pasukan ke berbagai tempat. Sarana yang dibangun antara lain pangkalan, udara, dok kapal, bangunan pertahanan, jalan, jembatan dan lain-lain. Untuk pembuatan bangunan tersebut pasukan Jepang mengerahkan masyarakat setempat untuk bekerja. Masyarakat setempat dipaksa bekerja siang-malam tanpa henti. Kemudian setelah menyelesaikan satu bangunan para pekerja disuruh berjalan menuju ke pantai dengan alasan untuk menikmati suasana laut, bersantai sambil mencari ikan, namun kemudian mereka ditembak hingga mati. Demikian yang terjadi pada para pekerja dalam setiap pembuatan sarana dan prasarana tersebut(Fadli & Kumalasari, 2019). Dalam mengatasi permasalahan pidana dan peradilan Kotapraja, Jepang memberikan tanggung jawab kepada Polisi Distrik. Lembaga peradilan "Ku Hoin" (masa kolonial disebut Landregerecht/Magistraatsrecht) terdiri dari 4 orang anggota, salah satunya bertindak sebagai hakim ketua yang dipegang oleh Fukuda. Setelah enam bulan menjabat, ia digantikan Kumubucho Kapten Inoye yang juga merangkap di Lembaga Polisi, Kepenjaraan, dan Departemen Peradilan. Untuk mengorganisir kembali lembaga peradilan, pemerintah mengeluarkan peraturan baru dengan terkait masalah perdata tahun 1944. Ku Hoin memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan kejahatan negara atau keamanan stabilitas ekonomi. Lembaga yang mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Pengadilan distrik Raad van Justitie (Pengadilan tinggi) yang pada masa Jepang disebut Koto Hoin. Landraad dikepalai oleh Iwasaki dan Pengadilan Tinggi oleh Jenderal Ue. Wewenang Koto Hoin mencakup wilayah Aceh, Tapanuli, dan seluruh wilayah Sumatera Timur. Terdapat aturan khusus mengenai pengadilan ketika masa perang di umumkan oleh Saiko Sikikan yang disebut "Senja Keiji Tokubetsu Rei". Di sini hukuman bisa bertambah berat dibandingkan KUHP dan hanya diperlukan satu orang saja saksi untuk melancarkan tuntunan. Semua Ku Hoin dan Chiko Hoin diangkat dan diberhentikan oleh Shu Chokan (Sinar, 1991). Di bidang kebudayaan, Jepang membuka Departemen Kebudayaan (Bunka Ka) untuk menyebarluaskan kebudayaannya. Di sekolah diajarkan baris-berbaris, perang dengan senapan kayu, menyanyi, belajar bahasa serta tulisan Jepang, mencukur rambut dan taiso (senam) pagi, dan seikere (membungkuk) kearah matahari terbit (Tenno Keika). Dibentuk juga Departemen propaganda (Senden Ka) yang dipimpin oleh Hirosawa dan Hirato. Film-film barat dilarang ditayangkan, kemudian berkembanglah sandiwara, musik dan tari-tarian rakyat. Orang-orang Cina dikumpulkan ke dalam organisasi Wang Ching Wei dan orang-orang India dengan organisasi Azad Hind dari Chandra Bose yang pro dengan Jepang. Kantor berita yang ada pada masa Jepang hanya DOMEI dan satu surat kabar Kita Sumatora Shimbun yang dipimpin oleh Adi Negoro. Dikalangan islam dibentuk pula organisasi HAMKA "Persatuan Oelama Soematera Timoer". Kerajaan-kerajaan Melayu membentuk "Persatuan Oelama Keradjaan-Keradjaan Soematera Timoer" yang dipimpin oleh Tengku Jafizham dari Serdang (Sinar, 1991). Perubahan bidang perekonomian semakin memprihatinkan, masa pendudukan Jepang sektor perkebunan kurang mendapat perhatian. Hal ini karena Jepang hanya fokus pada kebutuhan logistik perang, sehingga banyak kebun-kebun yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan, banyak lahan-lahan perkebunan yang diberikan kepada para pekerja dan penduduk untuk penanaman pangan guna kebutuhan logistik perang. Hal ini menyebabkan kerusakan pada sistem rotasi lahan dan kerusakan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021 153
Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom tanah yang sebelumnya telah terawat dengan baik. Lahan-lahan tersebut ditanami pangan seperti, padi, jagung, dan ubi serta tanaman industri, yakni serat, kacang-kacangan, dan tanaman jarak. Perkebunan di Sumatera Timur yang paling berdampak pada masa Jepang adalah perkebunan Tembakau Deli. Tidak hanya lahan yang mengalami pengurangan, jumlah produksi dapat dikatakan berada pada titik terendahnya. Pemerintah Jepang hanya memberikan wewenang pada perkebunan Deli Tua untuk menanam Tembakau Deli pada lahan kira-kira 100 ha. Produksi pada 1943 berjumlah 40.000 bal, tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis hingga kira-kira 1.000 bal. Bahkan pada 1945 hingga 1946 tidak ada hasil dari produksi Tembakau Deli yang ditanam di perkebunan (Sumarno, 2016). Di bidang pertanian, semua hasil harus dijual melalui pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan perbekalan pasukan di Perang Pasifik. Akibatnya masyarakat menjadi kekurangan pangan dan hanya mengonsumsi jagung, ubi, dan pisang sebagai pengganti beras. Para nelayan tidak diperbolehkan sembarangan menangkap ikan di laut bebas, karena telah dipasang ranjau. Kondisi ini diperburuk dengan peraturan wajib bagi nelayan untuk menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada pasukan Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang meninggal kelaparan dan kekurangan gizi. Demikian juga untuk kebutuhan sandang, terbatasnya bahan baku membuat masyarakat menggunakan goni, kulit kayu, dan karet sebagai bahan tekstil. Penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan perubahan sikap simpati menjadi kebencian terhadap pemerintahan Jepang (Adji, 1997). Kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian membuat tersadar kalangan masyarakat dan tokoh Indonesia akan tujuan dari adanya pendudukan Jepang. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena banyaknya kekalahan perang melawan sekutu, mengakibatkan Jepang harus memberikan usaha keras negara jajahannya. Indonesia diberikan kelonggaran dalam pemerintahan untuk menggerakkan masyarakatnya menuju perang Asia Timur Raya. Kesadaran masyarakat Indonesia semakin bersikap lunak dan diplomatis, sehingga keberadaan Jepang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengusir imperialis dari Indonesia. Di sisi lain juga untuk membantu Jepang dalam mencapai kemenangan akhir di Asia Timur Raya (Ricklefs, 2008). Jepang putus asa selama bulan-bulan terakhir di Perang Pasifik. Hal tersebut dilihat dari pemberian konsesi kemerdekaan yang harus dipilih untuk menarik simpati rakyat. Pada Maret 1945, sebagai bentuk propaganda Perdana Menteri Tojo memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melancarkan usaha tersebut, di Sumatera Timur dibentuk Dewan Rakyat yang disebut Syu Sangikai diketuai oleh DR. Tengku Mansyur yang berpusat di Medan, sedangkan untuk seluruh Sumatera dibentuk Tyo Sangi In yang berpusat di Bukittinggi pada bulan Maret 1945. Umat agama Islam dihimpun oleh organisasi Syumuhan yang dipimpin Usugane di Medan (Reid, 2012). Kelonggaran-kelonggaran mulai diberikan Jepang kepada organisasi-organisasi politik yang selama mereka tekan. Sikap ini harus dilakukan, sebab pasukan front Jepang mulai mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Meskipun adanya kebebasan berpolitik sejak Januari 1944, di Sumatera sangat sedikit usaha-usaha kemerdekaan yang dilakukan hingga Mei 1945. Adanya perpecahan yang terjadi antara pihak pergerakan nasionalis dengan kaum tradisional (Kerajaan) menjadi penyebabnya. Sementara itu, Tentara ke-25 ingin memanfaat keadaan yang ada untuk mempertahankan pendudukan di Sumatera Timur. Belakangan usaha ini tidak berhasil dilakukan Jepang dalam hal memisahkan Sumatera dari bagian Indonesia. Kekalahan Jepang di Perang Pasifik serta di bom atomnya Nagasaki dan Hiroshima membuat mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Di Sumatera, berita kekalahan Jepang ini diterima terlambat. Buruknya komunikasi antara Tentara ke-25 dengan Markas Besar Bala Tentara Selatan di Saigon merupakan penyebabnya (Sinar, 1991). 154 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021
Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah Peninggalan Jepang di Sumatera Timur Pendudukan Jepang di Sumatera Timur juga memiliki peninggalan, walaupun tidak sebanyak pada masa kolonial Belanda. Pembangunan yang dilakukan juga tidak seintens di Sumatera Barat. Beberapa peninggalannya yang teridentifikasi berada di daerah Deli Serdang, Batu Bara, dan Kota Medan. Pentingnya tinggalan tersebut berkaitan dengan sejarah yang melatar belakanginya. Umumnya bangunan yang dibangun pada Jepang adalah bangunan pertahanan. Masyarakat yang mengetahui bangunan tersebut menyebutnya sebagai peninggalan Jepang. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa bangunan tersebut telah ada pada masa kolonial Belanda. Diakui beberapa bangunan tersebut berada di tempat yang strategis dengan tujuan memperkuat kemiliteran Jepang. Di Batu Bara tepatnya Desa Parupuk terdapat bangunan yang oleh masyarakat setempat dengan sebutan Lubang Jepang. Bangunan ini digunakan sebagai kubu pertahanan atau bungker. Di bagian utara, terdapat perumahan penduduk dan pantai dan di selatan merupakan perumahan penduduk. Di bagian barat, terdapat jalan desa sedangkan di bagian timur terdapat perumahan penduduk, tambak, dan pantai. Bangunan ini berbentuk segi enam dengan kondisi masih utuh dengan orientasi barat laut- tenggara dengan bagian depan menghadap barat laut. Di bagian barat daya berjarak sekitar 600 m dari bangunan pertama terdapat bangunan yang sama, kini dijadikan sebagai tempat sampah. Di bagian timur laut, sekitar 200 m terdapat bangunan yang beralih fungsi menjadi kandang hewan ternak. Sedangkan, bangunan lainnya sudah hancur terkikis air laut. Bangunan 1 terbuat dari bahan campuran semen, kerakal, dan kerikil secara keseluruhan berukuran 2,66 m x 4,82 m x 1,70 m. Di bagian belakang, terdapat lubang untuk pintu menuju ke dalam bangunan. Pintunya sudah hilang yang tersisa hanya sebuah engsel dengan ukuran 0,20 m x 0,20 m, sedangkan ukuran lubang pintu 1,50 m x 0,76 m. Kemudian di bagian depan terdapat dua buah tabung besi dengan ukuran 0,80 m x 0,20 m, tinggi 0,40 m, dan diameter 0,11 m yang menonjol ke atas bangunan. Di bagian dalam, terdapat dinding tembok pemisah antara ruangan belakang dengan depan. Di ruangan depan, terdapat lantai yang ditinggikan berbentuk empat persegi panjang yang sejajar dengan lubang pengintaian. Masyarakat setempat menyebutkan, bangunan yang berada di sekitar pantai seperti bangunan 3 memiliki lubang atau terowongan menuju ke arah pantai. Namun, terowongan tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Di bagian timur laut sekitar 150 m dari Lubang Jepang, terdapat sisa bangunan bersemen dan berlubang dengan bentuk segi empat yang sudah menjadi bengkel. Ditemukan juga batu berukuran 0,30 m x 0,30 m x 0,45 m dengan lubang berdiameter 0,10 m. Sisa bangunan bersemen itu disusun ke atas secara vertikal dan berbentuk lingkaran. Kemudian, di antara batang pohon kelapa terdapat sisa bangunan yang berbentuk benteng pertahanan (Jufrida, 2018b). Gambar 1. Lubang/Bunker Peninggalan Jepang di Desa Parupuk Sumber: (Jufrida, 2018b) MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021 155
Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom Selanjutnya, peninggalan Jepang juga terdapat di Kota Medan yang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Utara. Menjadi pusat administrasi, pemerintahan, dan bisnis membuat Medan menjadi perhatian Jepang di Sumatera Timur. Beberapa peneliti mencatat, peninggalan masa pendudukan Jepang banyak tidak banyak ditemukan di sini. Jepang hanya memanfaatkan bangunan yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Di Medan terdapat sebuah peninggalan Jepang yang menurut masyarakat merupakan Benteng Jepang. Sebuah benteng yang terletak di Jalan Gatot Subroto, KM. 4,5 yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Benteng Jepang. Lokasinya berada di sekitar pemukiman yang padat. Sekitar 100 M dari bangunan terdapat aliran Sungai Sei Kambing. Tidak jauh dari bangunan terdapat Yayasan Panca Budi (Universitas Panca Budi) yang berjarak sekitar 250 m. Bangunan ini berbentuk persegi panjang berukuran 11,8 m x 5,6 m dengan tinggi 6 m, serta berdinding dan beratap cor. Menurut masyarakat setempat, dahulunya lantai bangunan ini masih tanah kemudian disemen. Bentuk atap datar di sisi utara dan selatan, sedangkan bagian tengah berbentuk lengkungan setengah lingkaran. Tembok dinding berbentuk trapesium, namun yang masih ada hanya bagian timur saja. Sedangkan di bagian barat sudah dihancurkan dan difungsikan sebagai jalan di Lorong Idris. Di bagian dalam, tepatnya bagian bawah bangunan terdapat sebuah lubang segi empat. Benteng Jepang ini di bangun dengan sangat kokoh dengan tembok dan atap dicor dengan ketebalan 1 meter. Pada bagian dinding yang terkikis, diketahui material yang digunakan selain semen adalah batu kerakal. Tembok tersebut juga dilengkapi dengan lubang pengintaian serta memiliki pintu keluar-masuk yang ditutupi dengan tembok berbentuk trapesium. Pada bagian dalam bangunan dibuat simetris dan saling berhubungan antara lorong yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada adanya daun pintu dan hanya ditutupi tembok sebagai penghalang untuk menutupi aktivitas di dalam ruangan. Fungsi lainnya, untuk mempermudah akses keluar-masuk ke dalam bangunan (Jufrida, 2018a). Gambar 2. Bekas Benteng Jepang yang sudah diokupasi warga di Medan Sumber: (Jufrida, 2018a) Di Delitua, Medan terdapat kompleks pemakaman Jepang. Sebelumnya makam orang Jepang di Medan berada di jalan Gatot Subroto, kemudian dipindahkan sebanyak 250 pilar ke Delitua. Di dalam kompleks pemakaman terdapat monumen untuk mengenang 25 Komandan perang yang dieksekusi tahun 1947. Pada tahun 1951, setelah perang kemerdekaan melawan Belanda, banyak nisan- nisan yang dicuri oleh penduduk lokal dan tersisa hanya belasan saja. Bentuk makam orang Jepang masih dipengaruhi oleh kepercayaan Budha dan Shinto. Setelah perang dunia ke-2 pada tahun 1945, lokasi pemakaman dibiarkan sunyi tidak ada yang mengelola karena seluruh anggota pengurus dan biksu Buddha ditarik kembali ke Jepang. Pada tahun 1951, sisa-sisa tentara asli Jepang dan pejabat Konsulat berkumpul untuk mengurus pemakaman. Namun, pemeliharaan makam tidak cukup jika hanya menjadi otoritas kepengurusan makam orang 156 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021
Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah Jepang di Medan. Hal ini diperparah dengan kondisi yang penuh masalah bagi Indonesia. Orang- orang yang tidak memiliki tempat tinggal mulai berkumpul di sekitar makam dan merusak nisan- nisan. Masyarakat menggunakan pecahan-pecahan tersebut sebagai fondasi rumah. Dengan adanya perencanaan pembangunan membuat konsulat Jepang meminta kepada pemerintah kota Medan untuk memindahkan makam orang Jepang di Gatot Subroto. Kemudian, hasil diskusi Konsul Jendral dengan pemerintah kota Medan, pemerintah menawarkan daerah Delitua yang menjadi lokasi pemakaman sebagai situs alternatif. Hari perpindahan makam jatuh pada 22 September 1973, upacara perpindahan dilaksanakan dengan kepercayaan Buddha yang dihadiri oleh Bapak Inoue dari kuil Nishihon, Jepang dan warga Jepang yang ada di Medan (Siadari, 2015). Gambar 3. Kompleks Makam Jepang di Delitua Sumber: SIMPULAN Pendudukan Jepang di Sumatera Timur juga memiliki peninggalan, walaupun tidak sebanyak pada masa kolonial Belanda. Beberapa peninggalannya yang teridentifikasi berada di daerah Deli Serdang, Batu Bara, dan Kota Medan. Bangunan tersebut berupa bungker, benteng pertahanan dan makam. Dalam proses pembangunannya Jepang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar peninggalan tersebut. Dalam konteks pelestarian, peninggalan-peninggalan bersejarah zaman Jepang masih butuh perhatian dari para pemangku kepentingan dan perlu diteliti lebih komprehensif. Selain itu, mempertimbangkan aspek sejarah, kultural, dan ekonomi, peninggalan-peninggalan bersejarah zaman Jepang di bekas wilayah Sumatera Timur yang jumlahnya sedikit dan langka ini perlu ditinjau kembali dan dirancang oleh pemerintah daerah untuk masa depan pariwisata lokal. REFERENSI Adji, H. S. (1997). Proses pembangunan ekonomi dalam perspektif historis komparasi antara Indonesia dan Jepang. Economic Journal of Emerging Markets, 2(3), 324-337. Beasley, W. G. (2003). Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Benda, H. J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (Alfian, Trans.). Jakarta: Pustaka Jaya. Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya, 13(2), 189- 205. Jufrida. (2018a). Benteng Jepang: Tinggalan Arkeologis Berkaitan dengan Pendudukan Jepang di Kota Medan. Berkala Arkeologi Sangkhakala, 11(21), 53-61. Jufrida. (2018b). Lubang Jepang: Kubu Pertahanan Pasukan Jepang di Kabupaten Batubara. Berkala Arkeologi Sangkhakala, 10(20), 37-46. Nagazumi, A. (1980). Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021 157
Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom Padiatra, A. M. (2020). JEJAK SAKURA DI NUSANTARA: PASANG SURUT HUBUNGAN JEPANG- INDONESIA TAHUN 1880an-1974. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, 4(1), 1-12. Permadi, E. G. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. Avatara, 3(3), 590-603. Retrieved from Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional. Jakarta: Komunitas Bambu. Ricklefs, M. C. (1998). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi. Siadari, A. C. (2015). Fenomena Makam Orang Jepang di Medan (Studi Kasus Makam Orang Jepang di Delitua). Universitas Sumatera Utara. Sinar, T. L. (1991). Sejarah Medan Tempo Doeloe. Medan: Yayasan Luckman Sinar. Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang. Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). Makam Kuno dan Sejarah Islam di Kota Medan (Studi Atas Potensi Wisata Sejarah). Yogyakarta: Atap Buku. Sumarno, E. (2016). Pelestarian Dan Perlindungan Tembakau Deli Sebuah Perspektif Historis. Jurnal Pertanian Tropik, 3(3), 187-205. Tjandrasasmita, U. (2009). Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Yasmis. (2007). Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Sejarah Lontar, 4(2), 24-32. Copyright Holder © Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom| Copyright Year 2021 | Licence URL 158 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 2021