Buku ajar ini disajikan sebagai bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami teori, termasuk prosedur acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan pengenalan dasar-dasar dan tata cara praktik hukum di peradilan tata usaha negara kepada mahasiswa, di pandang sangat penting sebagai persiapan setelah menyelesaikan pendidikan di STPN dapat mempraktikkan dalam dunia kerjanya sebagai aparatur negara di bidang pertanahan, apabila ada kasus-kasus sengketa tanah yang masuk ke peradilan tata usaha negara atau menjadi praktisi maupun sebagai ahli hukum lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara dari prosedur sampai dengan menyelesaikannya. Materi yang dibahas tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara, sengketa, gugatan, pemeriksaan sengketa, pembuktian, putusan dan upaya hukum di peradilan tata usaha negara. STPN Press Jl. Tata Bumi No.5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta D a n A r i e s M u i j i b u r o h m a n H U K U M A C A R A P E R A D I L A N T A T A U S A H A N E G A R A Dian Aries Mujiburohman HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BUKU AJAR HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DIAN ARIES MUJIBUROHMAN STPN PRESS Bekerja sama dengan Program Studi Diploma IV Pertanahan 2022
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per¬¬buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BUKU AJAR HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DIAN ARIES MUJIBUROHMAN STPN PRESS Bekerja sama dengan Program Studi Diploma IV Pertanahan 2022
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Penulis: Dian Aries Mujiburohman Penyunting: Tim Prodi D.IV STPN Layout dan Sampul: Moya Zam-Zam Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Oleh STPN Press, Oktober 2022 Gedung Administrasi Akademik Lt. II Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 Telpon (0274) 587239, ext: 351 Faxs: (0274) 587138 Bekerja sama dengan Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN Gedung Pengajaran Lt. I Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 Website: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara STPN Press, 2022 xvi + 158 hlm.: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-602-7894-37-2 Buku ini tidak diperjualbelikan, diperbanyak untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan penelitian
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan kuasanya penulis sebagai Pengajar yang ditugaskan mengajar mata kuliah peradilan tata usaha di Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Untuk itu, dipersiapkan buku ajar dengan metode pengajaran yang sebaik-baiknya untuk disajikan kepada mahasiswa sebagai peserta didik. Buku ajar ini disajikan sebagai bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami teori, termasuk prosedur acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan pengenalan dasar-dasar dan tata cara praktik hukum di peradilan tata usaha negara kepada mahasiswa, di pandang sangat penting sebagai persiapan setelah menyelesaikan pendidikan di STPN dapat mempraktikkan dalam dunia kerjanya sebagai aparatur negara di bidang pertanahan, apabila ada kasus-kasus sengketa tanah yang masuk ke peradilan tata usaha negara atau menjadi praktisi maupun sebagai ahli hukum lainnya. Penulis berusaha untuk menyampaikan penyajian secara berurutan dan sistematis buku ajar ini. Namun sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan, baik dari substansi tulisan maupun sistematika
penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran terhadap buku ajar ini, guna penyempurnaannya ke depan. Demikianlah penulis sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yogyakarta, Oktober 2022 Penulis vi
SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Bersyukur kepada Allah SWT pada akhirnya telah diterbitkan Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pedoman mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Kami menyambut baik terbitnya buku ajar ini, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa dan namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai lembaga pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai wewenang di bidang Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. Merupakan bagian dari Aparatur Pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dipandang perlu diberikan pemahaman tentang materi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena akan memberikan batasan kewenangan, proses dan prosedur yang boleh dilakukan oleh seorang aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta memberikan acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. Selain itu Mahasiswa dapat mempraktikkan hukum acara peradilan tata usaha negara ini dalam dunia kerjanya. Yogyakarta, Oktober 2022 Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. viii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL ... PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ... A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ... B. Deskripsi Mata Kuliah ... C. Kriteria Penilaian ... BAB I PERADILAN TATA USAHA NEGARA ... A. Kekuasaan Kehakiman ... B. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ... C. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara ... D. Kedudukan, Susunan dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ... E. Rangkuman ... BAB II SENGKETA TATA USAHA NEGARA ... A. Keputusan ... B. Sengketa Tata Usaha Negara ... C. Sengketa Tata Usaha Negara Bidang Pertanahan ... D. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha ... E. Rangkuman ... v vii xiii xiii xiv xiv 1 1 10 13 15 16 19 19 28 32 41 42
BAB III GUGATAN TATA USAHA NEGARA ... A. Alasan Mengajukan Gugatan ... B. Waktu Pengajuan Gugatan ... C. Syarat Gugatan ... D. Isi Gugatan ... E. Rangkuman ... 45 45 48 50 52 53 BAB IV PEMERIKSAAN SENGKETA ... A. Pemeriksaan Persiapan ... B. Prosedur Dismissal ... C. Pemeriksaan Acara Singkat ... D. Pemeriksaan Acara Biasa ... Pemeriksaan Acara Cepat... E. Rangkuman ... F. 57 57 58 61 62 63 65 BAB VI PEMBUKTIAN ... A. Pengertian Pembuktian ... B. Alat Bukti Dalam Perkara PTUN ... C. Beban Pembuktian ... D. Rangkuman ... 67 67 68 72 73 BAB VI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ... A. Isi Putusan ... B. Pelaksanaan Putusan ... C. Ganti Rugi dan Rehabilitasi ... D. Rangkuman ... 75 75 78 81 83 BAB VII UPAYA HUKUM ... A. Pemeriksaan Tingkat Banding ... B. Pemeriksaan Tingkat Kasasi ... C. Peninjauan Kembali ... D. Rangkuman ... 85 85 87 88 90 DAFTAR PUSTAKA... 91 INDEKS ... 95 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SATU NASKAH ... 98 x
DAFTAR TABEL Tabel 1. Kewenangan dan Keanggotaan Mahkamah Agung ... Tabel 2. Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung ... Tabel 3. Kekuasaan Kehakiman Dilingkungan Peradilan TUN ... Tabel 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ... Tabel 5. Kewenangan Komisi Yudisial ... Tabel 6. Rekrutmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***] ... Tabel 7. Diagram Alur Proses Acara Cepat ... Tabel 8. Perbedaan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi ... Tabel 9. Prosedur Pelaksanaan Putusan ... Tabel 10. Prosedur Permohonan Banding ... 4 6 7 8 10 10 65 71 80 86
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 1. Mengetahui dan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara, kekuasaan kehakiman, ruang lingkup dan asas-asas peradilan tata usaha negara, kedudukan, susunan dan wewenang peradilan tata usaha negara. 2. Mengetahui dan menjelaskan tentang sengketa tata usaha negara yang membahas mengenai pengertian keputusan, sengketa tata usaha negara, penyelesaian sengketa tata usaha bidang pertanahan, penyelesaian sengketa tata usaha. 3. Mengetahui dan menjelaskan tentang gugatan tata usaha negara seperti alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan, isi gugatan, 4. Mengetahui dan menjelaskan tentang pemeriksaan sengketa tata usaha negara, pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara singkat, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat.
5. Mengetahui dan menjelaskan tentang pembuktian, pengertian pembuktian, alat bukti dan beban pembuktian dalam perkara PTUN. 6. Mengetahui dan menjelaskan tentang putusan pengadilan tata usaha negara, isi dan pelaksanaan putusan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. 7. Mengetahui dan menjelaskan tentang upaya hukum, Pemeriksaan Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. B. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara dari prosedur sampai dengan menyelesaikannya. Materi yang dibahas tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara, sengketa, gugatan, pemeriksaan sengketa, pembuktian, putusan dan upaya hukum di peradilan tata usaha negara. C. Kriteria Penilaian Kriteria penilaian sebagai telah diatur dalam Peraturan Akademik, dengan unsur-unsur penilaian yaitu: Kuis, Tugas Mandiri, Tugas Kelompok, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 1. Rencana Pembelajaran Mingguan Model pembelajaran ini melalui ceramah dan diskusi, dengan Media Pembelajaran yaitu Modul/buku ajar dan Literatur lain yang berkaitan. Sedangkan pengalaman belajar dengan cara belajar mandiri, melalui pemahaman modul/buku ajar, latihan soal dan berdiskusi. Kriteria dan bentuk penilaian dengan cara penguasaan materi, sikap dan keaktifan dalam berdiskusi, kemudian bentuk penilaian dengan cara observasi, tanya jawab, dan jawaban atas soal-soal yang diberikan. Berikut ini Rencana Pembelajaran Mingguan. xiv
Pengantar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara TM Ke-CPMK Sub CPMK Pokok Bahasan Bobot penilaian CPMK 1-2 Mengetahui dan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara a. Kekuasaan Kehakiman b. Ruang Lingkup Peradilan TUN c. Asas-Asas Peradilan TUN d. Kedudukan, Susunan dan Wewenang Peradilan TUN 10 % CPMK 3-4 Mengetahui dan menjelaskan tentang sengketa tata usaha negara a. Pengertian Keputusan b. Sengketa TUN c. Penyelesaian Sengketa TUN Bidang Pertanahan 5 % d. Penyelesaian Sengketa TUN CPMK 5-6 Mengetahui dan menjelaskan tentang gugatan tata usaha negara a. Alasan Mengajukan Gugatan b. Waktu Pengajuan Gugatan c. Syarat Gugatan Isi Gugatan d. 5 % Ujian Tengah Semester (UTS) 25 % CPMK 8-9 Mengetahui dan menjelaskan tentang pemeriksaan sengketa tata usaha negara a. Pemeriksaan Persiapan b. Prosedur Dismissal c. Pemeriksaan Acara Singkat d. Pemeriksaan Acara Biasa e. Pemeriksaan Acara Cepat 5 % CPMK 10-11 Mengetahui dan menjelaskan tentang pembuktian a. Pengertian Pembuktian b. Alat Bukti Dalam Perkara PTUN c. Beban Pembuktian 5 % CPMK 12 Mengetahui dan menjelaskan tentang putusan pengadilan tata usaha negara a. b. Pelaksanaan Putusan c. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Isi Putusan 10 % CPMK 13 Mengetahui dan menjelaskan tentang upaya hukum a. Pemeriksaan Tingkat Banding b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi c. Peninjauan Kembali 10 % Ujian Akhir Semester (UAS) 25 % xv
BAB I PERADILAN TATA USAHA NEGARA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman secara umum dan secara khusus kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan mampu menjelaskan ruang lingkup, asas-asas kedudukan, susunan, wewenang PTUN. Sub Pokok Bahasan 1. Kekuasaan Kehakiman 2. Ruang Lingkup PTUN 3. Asas-Asas PTUN 4. Kedudukan, Susunan dan Wewenang PTUN Uraian: A. Kekuasaan Kehakiman 1. Mahkamah Agung UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 1 menyatakan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemudian bunyi ayat 2 menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan yang 'merdeka' yang dapat dimaknai sebagai independensi atau tidak ada campur tangan dari kekuasaan lainnya dalam menjalankan wewenangnya. Istilah "Independensi Kekuasaan Kehakiman" dalam arti sempit, berarti "independensi institusional" memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi/struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif. Sedangkan dalam arti luas kebebasan dari segala pengaruh dari luar dalam bentuk apapun (Dimyati 2010, 28). Peradilan yang bebas merupakan ciri dari negara hukum, F.J. Stahl memberikan ciri-ciri hukum sebagai berikut: "adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; pemisahan kekuasaan negara; pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi" (Wahyono 1989, 30). Menurut A.V. Dicey unsur-unsur negara hukum (the rule of law) ialah: "Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh adanya kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; Kedudukan yang sama di depan hukum; Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan" (Mahfud MD 1993, 27-28). Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur yaitu: "(a) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang- undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)" (Soemantri 1992, 10). Dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka lembaga peradilan 2
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hal yang mutlak ada karena fungsinya memutus sengketa/ perselisihan dari berbagai pihak, dengan demikian keberadaan lembaga peradilan harus bebas dari segala kepentingan dan campur tangan kekuasaan lainnya. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009, sebagai pengganti dari UU No. 4 Tahun 2004. Dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak/ bermuara kepada Mahkamah Agung. Menurut Sudikno Mertokusumo (1997, 2-7), MA mempunyai fungsi dan tugas diantaranya, pertama, fungsi peradilan sebagai memutus pada tingkat pertama dan terakhir; kedua, fungsi memimpin peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum melalui putusan-putusannya; ketiga, fungsi mengatur, MA berwenang menentukan penyelesaian persoalan yang belum diatur acaranya dan wajib menciptakan peraturannya; keempat, fungsi penasehat seperti memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden atau lembaga lain; kelima, fungsi pengawasan oleh pembuat pengadil lainnya; keenam fungsi administratif karena MA memiliki administrasinya tersendiri. Wewenang dan kewajiban MA diatur dalam Pasal 24A, Pasal 24C dan Pasal 14 UUD 1945. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut. 3
Tabel 1. Kewenangan dan Keanggotaan Mahkamah Agung Ada 4 lingkungan peradilan negara kesemuanya berpuncak pada MA. Pertama, peradilan umum didefinisikan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2004 berbunyi bahwa: "Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya". Peradilan umum pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Kedua, peradilan militer yaitu "Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara" (Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer). Dalam Pasal 9 Peradilan Militer berwenang bahwa: "1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit; (b) yang berdasarkan undang- undang dipersamakan dengan Prajurit; (c) anggota suatu golongan 4
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; (d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata; 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan". Berikut ini adalah susunan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang- undangan. Ketiga, peradilan agama yang diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini." Wewenang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah". Hukum acara yang dipakai adalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 5
Tabel 2. Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara, lahirnya PTUN untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat (Tjandra 2002, 1). menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien (Atmosudirdjo 1981, 144). sedangkan menurut Sjachran Basah, untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu (Basah 1992, 154). Pembentukan PTUN untuk menyelesaikan masalah benturan kepentingan, sengketa antara Badan maupun Pejabat TUN dengan masyarakat. 6
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara Tabel 3. Kekuasaan Kehakiman Dilingkungan Peradilan TUN PTUN salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa TUN, kekuasaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang berpuncak Mahkamah Agung. PTUN diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun UU ini belum langsung bisa dilaksanakan karena mengenai sarana dan prasarana belum memadai, maka dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya dalam 5 tahun diatur dengan PP. Kemudian PTUN diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1991 dengan PP No. 7 tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU No. 5 Tahun 1986 telah diadakan perubahan. Perubahan pertama dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009. Kekuasaan PTUN berdasarkan Pasal 5, 9, 10.50 dan Pasal 51 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut. 7
HUKUM ACARA PERADILAN Tata Usaha Negara 2. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2013. Tabel 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan Kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi 8
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 (Mujiburohman 2017, 102). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru hasil perubahan UUD 1945 yang didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD melalui putusan-putusannya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap UU, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen (Sutiyoso 2010, 47). Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum melalui badan-badan peradilan. 3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A dan 24B UUD 1945. Selanjutnya diatur Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. 9
Dalam ketentuan UUD 1945 Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Tabel 5. Kewenangan Komisi Yudisial Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Tabel 6. Rekrutmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***] B. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara PTUN merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul 10
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN). Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa (Marbun 2003, 59). Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 UU PTUN menyebutkan: 1) tempat kedudukan Tergugat; 2) tempat Kedudukan salah satu Tergugat; 3) tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat; 4) tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP); 5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada di luar negeri; 6) tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri. 11
Dengan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan. Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan TUN (beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku". Sesuai dengan Pasal 2 yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara yaitu: 1) Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2) pengaturan yang bersifat umum; 3) masih memerlukan persetujuan; 4) dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5) dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara 6) mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Dengan demikian, wewenang PTUN tidaklah meliputi semua sengketa TUN, tetapi ada pengecualian-pengecualian atau ada beberapa sengketa TUN yang diselesaikan oleh Peradilan Umum, serta sengketa Tata Usaha dalam bidang Militer diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer. Wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/ Pejabat TUN. Meskipun PTUN berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, akan tetapi PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dalam hal keputusan yang dikeluarkan disengketakan di dikeluarkan: "Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku". Terhadap keadaan-keadaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 tersebut, Indroharto (1993, 288) mengemukakan "kapan keadaan- keadaan tersebut terjadi, pada prinsipnya tergantung pada hasil penafsiran dan apa yang ditentukan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing keadaan yang bersangkutan". Selanjutnya Indroharto mengemukakan "apabila peraturan perundangannya tidak ada, maka kearifan Hakim lah yang akan menentukannya". C. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara Ada dua perbedaan penting yang terdapat pada UU PTUN dengan peradilan umum untuk perkara perdata, antara lain: a) pada 13
Peradilan TUN, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas; b) Suatu gugatan TUN pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan (Tjandra 2002, 2). Ciri khas hukum acara TUN terlihat dari asas-asas khusus yang menjadi landasan operasional negara acara PTUN dan berbeda dengan beberapa peradilan lain, yaitu: Pertama, Asas Praduga rechtmatig, setiap tindakan penguasa dianggap sah berdasarkan hukum (rechtmatig) sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (Lihat Pasal 67 ayat (1) UU PTUN). Kedua, Asas Pembuktian Bebas Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. (Pasal 107, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 UU PTUN) Ketiga, Asas Keaktifan Hakim (dominus litis), dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang tentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkan keputusan yang digugat, sedangkan pihak Penggugat adalah orang perorangan atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang digugat. (Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 58, 63, ayat (1), (2), Pasal 80 dan 85 UU PTUN). Keempat, Asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes), Sengketa TUN adalah sengketa di ranah hukum publik, yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak 14
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja. Dari asas-asas tersebut terdapat beberapa ciri-ciri khusus PTUN, yaitu: a) Sifat atau karakter KTUN yang mengandung "praesumptio iustae causa", dimana KTUN selalu dianggap sah selama belum ada putusan pembatalan; b) Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol di samping perlindungan terhadap individu; c) Asas "self respect" atau "self obedience" dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan peradilan administrasi (Tjandra 2002, 2). D. Kedudukan, Susunan dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara 1. Kedudukan Pengadilan TUN Peradilan TUN berkedudukan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri. Dani (2018, 405-424) menyatakan secara normatif PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. 2. Susunan Pengadilan TUN Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 8 susunan Peradilan TUN adalah sebagai berikut: a) Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama; b) Pengadilan Tinggi TUN, yang merupakan Pengadilan tingkat banding. 3. Wewenang Wewenang peradilan TUN ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN dan menyelesaikan secara administratif sengketa TUN melalui upaya administratif. Dalam hal tertentu 15
pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN apabila keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: "Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". E. Rangkuman PTUN sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat yang pembentukannya untuk menyelesaikan sengketa antara Badan maupun Pejabat TUN dengan masyarakat, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian. Untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka dibentuk PTUN. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan TUN itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan TUN. Namun disamping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu, kadang kepentingan- kepentingan tersebut tidak selalu sejalan/berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya, maka tujuan Peradilan TUN tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat. Dani (2018, 405-424) menyebutkan Inti dari fungsi PTUN adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. 16
BAB I Peradilan Tata Usaha Negara Soal Latihan: 1. Jelaskan tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara? 2. Jelaskan kompetensi peradilan tata usaha negara? 3. Jelaskan ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara? 4. Jelaskan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan peradilan perdata? 5. Jelaskan latar belakang pemikiran lahirnya peradilan tata usaha negara? 17
BAB II SENGKETA TATA USAHA NEGARA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keputusan dan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara serta cara penyelesaian sengketa. Sub Pokok Bahasan 1. Pengertian Keputusan 2. Sengketa Tata Usaha Negara 3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Uraian: A. Keputusan 1. Pengertian Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah beschikking yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah acte administratif dan dalam bahasa Jerman disebut verwaltungsakt. Istilah beschikking di Belanda pertama sekali diintrodusikan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, dan kemudian masuk ke Indonesia Melalui E. Utrecht dan W.F. Prins (Triwulan 2011,
314). SF Marbun (2011, 147) mengutip beberapa pengertian keputusan/ ketetapan (beschikking) dari beberapa ahli sebagai berikut: 1. Utrecht, beschikking (ketetapan) ialah "suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa". 2. Van der Pot, menyatakan "perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-hubungan hukum". 3. Sjachran Basah merumuskan bahwa beschikking (ketetapan) ialah "keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum, untuk menyelenggarakan pemerintah (dari arti sempit)". 4. WF. Prins merumuskan "suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu". Pengertian keputusan TUN sebagai dasar lahirnya sengketa telah tercantum ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yaitu: "Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan makna yang sama antara Keputusan Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Administrasi Negara, dengan memberikan pengertian keputusan adalah "ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat- 20
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara syarat formil. Syarat materiil, yaitu: "(a) Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang, (b) Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, (c) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, (d) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar, (e) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu". Sedangkan sebagai syarat formil yaitu: "(i) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi, (ii) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, (iii) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi, (iv) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati" (Triwulan & Widodo 2011, 322-323). Syarat sahnya Keputusan menurut UU Administrasi Pemerintahan meliputi: a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). Instrumen hukum suatu KTUN dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Mujiburohman, 2019, 75). Badan/Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Wewenang melalui Atribusi, apabila: 21
a) diatur dalam UUD 1945 atau undang-undang; b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan/Pejabat yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan/Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan, kewenangan ini tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam UUD 1945 atau undang-undang. Delegasi atau pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan/Pejabat memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan/ Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan. Jika ditentukan lain Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat mensubdelegasikan dengan ketentuan: a) dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; b) dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c) paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan. Kemudian mengenai tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. Sedangkan Mandat merupakan wewenang yang diperoleh dari sumber kewenangan atributif dan delegatif, dalam bentuk ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan merupakan 22
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Misalnya pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan/ atau yang berhalangan tetap. Kewenangan yang diperoleh melalui Mandat Badan/Pejabat tidak berwenang mengambil Keputusan/Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, dan tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. Menurut Indroharto (2005, 72-173) suatu keputusan dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena: 1. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian. 2. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini dapat terjadi dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan suatu delegasi, dimana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan adanya suatu keputusan pendelegasian dari sang delegans, atau pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasarnya dalam suatu peraturan. 3. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. 23
4. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 5. Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan. Selanjutnya Indroharto (2005, 293) menyatakan keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan dasar-dasar (kriteria atau ukuran) yang digunakan hakim administrasi negara dalam menguji atau menilai (toetsingsgronden) apakah keputusan administrasi negara (Beschikking) yang disengketa bersifat melawan hukum atau tidak. Di dalam PTUN pengujian Hakim terhadap Surat KTUN meliputi tiga aspek yaitu: a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan Pejabat TUN adalah atribusi (berasal dari perundang- undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada) dan mandat (dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan). b. Aspek substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Aspek prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. 2. Keputusan Diskresi Istilah diskresi dalam bahasa Inggris discretion, bahasa Perancis discretionair, dan freies ermessen dalam bahasa Jerman (Ridwan 2009, 51). Istilah "freies ermessen" berasal dari bahasa Jerman. Kata "freies" 24
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara diturunkan dari kata "frei" dan "freie" yang artinya: "bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas". Sedangkan kata "ermessen" mengandung arti "mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan". Jadi secara etimologis, "freies ermessen" dapat diartikan sebagai "orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan" (Panjaitan 2016). Diskresi merupakan salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Diskresi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian diskresi disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 yaitu: "Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan". Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014). Untuk menggunakan diskresi Pejabat Pemerintahan harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi; b. sesuai dengan AUPB; c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan e. dilakukan dengan iktikad baik. Dalam hal tertentu penggunaan diskresi seperti mengubah alokasi anggaran yang berpotensi membebani keuangan negara, menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib 25
memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: larangan melampaui wewenang; larangan mencampuradukkan wewenang; larangan bertindak sewenang-wenang. Larangan ini apabila dijalankan dapat mengakibatkan keputusan diskresi tidak sah dan dapat dibatalkan. Masalah pertanggungjawaban atas keputusan diskresi dapat dibebankan dalam sebagai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Sebagai tanggung jawab karena jabatannya apabila ada masyarakat yang dirugikan maka Pejabat yang mengeluarkan diskresi wajib untuk menjawab/menjelaskan, apabila tidak puas masyarakat dapat melalui banding administrasi dan putusannya dapat mencabut/ membatalkan keputusan diskresi. Kemudian sebagai tanggung jawab pribadi apabila ada kesalahan misalnya mal administrasi atau melampaui wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi perorangan atau masyarakat merupakan tanggung jawab pribadi. Diskresi yang dianut oleh UU Administrasi Pemerintahan merupakan diskresi terbatas, diskresi boleh diambil dalam batas kewenangan tidak boleh dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang. Keputusan diskresi tidak dapat dilakukan secara terus menerus, misalnya diskresi disebabkan adanya kekosongan hukum, maka pemerintah segera mengaturnya. Pilihan terhadap keputusan diskresi pejabat tersebut harus melaporkan kepada pejabat atasannya, dengan menjelaskan tujuan dan maksud, juga penjelasan keputusan itu diambil, misalnya apabila keputusan itu diambil oleh menteri maka harus melaporkan kepada presiden. Diskresi diperlakukan sebagai pelengkap dari pada asas legalitas. Dengan demikian menurut Panjaitan (2016) implementasi "freies ermessen" atau diskresi melalui sikap tindak administrasi negara ini dapat berwujud: a. membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang secara materil mengikat umum; 26
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara b. mengeluarkan "beschikking" yang bersifat konkret, final, dan individual; c. melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif; d. menjalankan fungsi peradilan, terutama dalam hal "keberatan" dan "banding administrasi". Bertitik Tolak dari uraian tersebut maka diperlukannya "freies ermessen" dalam Hukum Administrasi Negara" dapat dimanfaatkan untuk mengisi celah atau kekosongan hukum (rechtsvacuum). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "freies ermessen" berperan dalam mengisi, melengkapi, dan mengembangkan Hukum Administrasi Negara. yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang" (Panjaitan 2016). Kemustahilan bagi peraturan perundang-undangan mengatur segala macam dimensi kasus dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan bertindak bagi aparat pemerintah untuk mengatasi persoalan- persoalan konkret di kehidupan masyarakat, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas (Mujiburohman, 2016). 3. Keputusan Berbentuk Elektronik Keputusan Berbentuk Elektronis adalah "Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik" (Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Pemerintahan). Kemudian dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa: "(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis; (2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat; (3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan; (4) Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, maka tidak dibuat keputusan dalam bentuk tertulis". 27
Keputusan dalam bentuk tertulis maupun elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu bentuk tertulis, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kuat dalam proses peradilan. Bukan hanya keputusan berbentuk elektronik bahkan dokumen pun dapat berbentuk elektronik, misalnya ketentuan dalam Pasal 147 UU Cipta Kerja yang menyebutkan: "Tanda bukti hak atas tanah hak milik atas satuan rumah susun hak pengelolaan dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik". Sementara itu, UU ITE dan PP No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik, memberikan pengertian yang sama, yaitu: "sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik". Misalnya, dalam hal permohonan dan seluruh persyaratan diproses melalui sistem elektronik, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan Keputusan dalam bentuk elektronik. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan Badan Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan atau memberikan Keputusan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. B. Sengketa Tata Usaha Negara Apabila diuraikan apa yang dimaksud dengan KTUN tersebut, maka ditemukan unsur-unsurnya, sebagai berikut: 1) penetapan tertulis; 2) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; 3) berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4) bersifat 28
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara konkret, individual, dan final; 5) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 1) Penetapan Tertulis Istilah penetapan tertulis terutama menujukan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu KTUN menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: (a) Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya; (b) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; (c) Kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kriteria Badan atau Pejabat TUN mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, atáu mandat. Yang di maksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Indroharto, menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka dia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN (Indroharto 1993, 67-68). 3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Tindakan Hukum TUN yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Oleh karena tindakan hukum dan Badan atau Pejabat TUN tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan, menimbulkan akibat hukum mengenai 29
urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan tindakan hukum dan Badan atau Pejabat TUN selalu sebagai tindakan hukum publik sepihak. Dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Tindakan adalah "perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". 4. Bersifat konkrit, individual dan final Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya Keputusan mengenai rumah si "A", ijin usaha bagi Si " B', pemberhentian Si "A' sebagai Pegawai Negeri. Bersifat Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu, disebutkan. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. 5. Menimbulkan berakibat hukum: "menimbulkan akibat hukum" dapat berupa (Muslimin 1985, 188-119). a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir), misalnya surat keterangan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang isinya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menyebutkan tentang asal-usul anak yang akan nikah. b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (constitutief), misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya 30
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara menyebutkan suatu Perseroan Terbatas diberikan izin untuk mengimpor suatu jenis barang. c. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha. 2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan permohonan dan suatu Perseroan Terbatas untuk mengimpor suatu jenis barang. Contoh KTUN dalam bidang pertanahan, misalnya, penetapan tanah terlantar (PP. No 11 Tahun 2010 tentang tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar). Keputusan penetapan tanah terlantar telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN. keputusan berbentuk tertulis. Maksud serta hal apa isi penetapan tertulis dan kepada siapa tulisan ditujukan serta apa yang ditetapkan; Berisi Tindakan Hukum BPN, berdasarkan PP No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan PP No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; Bersifat Konkrit karena keputusan tersebut jelas wujudnya dan nyata-nyata ada, misalnya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU No. 43 yang terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; Bersifat Individual karena Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, ditujukan kepada seseorang atau badan hukum dengan nama dan alamat yang jelas dalam data yuridis, dalam hal ini nama subjek hukum sebagai pemegang hak telah tertulis secara jelas pada setiap keputusan penetapan tanah terlantar. Bersifat Final karena Keputusan sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan, tidak memerlukan persetujuan dari instansi 31
atasan atau instansi lain; dan dapat menimbulkan akibat hukum dinyatakan sebagai penertiban tanah serta hapusnya hak atas tanah serta memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara (Mujiburohman 2019, 77). Dengan demikian Keputusan Penetapan Tanah Terlantar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Obyek Gugatan (Sengketa) Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. C. Sengketa Tata Usaha Negara Bidang Pertanahan Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2002, 1037). Dalam bahasa Inggris sengketa, perselisihan, pertentangan disebut dengan "conflict" atau "dispute" (Echols dan Shadily 1996, 138). Istilah conflict" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan konflik, sedangkan dispute diterjemahkan dengan kata sengketa. Pengertian sengketa, konflik dan perkara merupakan 3 (tiga) istilah yang sering diucapkan bersamaan, dengan tidak membedakan diantara ketiga istilah tersebut. Pada dasarnya ketiga istilah itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2002, 1037). Sedangkan pengertian konflik adalah sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Serta pengertian perkara adalah masalah atau persoalan. Istilah sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan conflict atau dispute. Conflict diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan dispute diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Limbong 2012, 29). Konflik menurut 32
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama, sedangkan sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Muhsan 1992, 42). Dalam kasus pertanahan pengertian sengketa, konflik dan perkara pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Permen tersebut membedakan pengertian antara sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Pengertian sengketa adalah "perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas". Sedangkan konflik ialah "perselisihan tanah antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas". Serta perkara adalah "perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan". Merujuk pada pengertian tersebut diatas, kata "konflik" mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata "sengketa", sedangkan untuk perkara pertanahan adalah perselisihan yang sudah masuk dalam lembaga peradilan. Juga dapat dipahami bahwa pengertian sengketa, konflik dan perkara didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang tentunya berbeda-beda memberikan definisi, ahli ilmu hukum dengan ahli ilmu politik tentunya berbeda memberikan definisi, demikian juga ahli ekonomi, sosial dan seterusnya. Ketentuan dalam Pasal 5 Permen ATR/Ka BPN No. 21 Tahun 2020, membagi ke dalam tiga klasifikasi sengketa dan konflik yaitu: a. Kasus Berat merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; b. Kasus Sedang merupakan Kasus antara pihak yang dimensi 33
hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; c. Kasus Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon. Secara garis besar tipologi sengketa tanah menurut Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut: (1) Masalah penguasaan dan pemilikan tanah; (2) Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah; (3) Masalah mengenai batas/letak bidang tanah; (4) Masalah tuntutan ganti rugi eks tanah partikelir; (5) Masalah tanah ulayat; (6) Masalah tanah obyek landreform; (7) Masalah pembebasan/ pengadaan tanah; (8) Masalah pelaksanaan putusan pengadilan (Maria Sumardjono, 2012). Mekanisme penyelesaian sengketa yang pada umumnya yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut: (i) Bila ditemukan cacat administratif karena adanya kekeliruan data awal, maka dilakukan koreksi administratif dilakukan oleh BPN; (ii) Bila kedua belah pihak saling terbuka, maka diupayakan musyawarah yang difasilitasi oleh BPN; (iii) Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antar sektor; (iv) Bila semua usaha telah menemui kegagalan, utamanya bila obyek sengketa berkenaan dengan masalah "hak" yang berkaitan dengan kebenaran materiil, maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan. (Maria S.W, Sumardjono, 2009: 112-113). Penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dapat dilakukan dengan pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun proses pembatalan tidak dapat dilakukan apabila: a) hak atas tanah objek Sengketa/Perkara telah beralih kepada 34
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara pihak ketiga; b) pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam Perkara; dan ) pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Perkara (Pasal 32 Permen ATR/ Ka BPN No. 21 Tahun 2021). Pembatalan produk hukum karena cacat administrasi/cacat yuridis yang menjadi wewenang kementerian disebabkan karena: a) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah; b) kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran; c) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti; d) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan; e) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; f) kesalahan subjek hak; g) kesalahan objek hak; h) kesalahan jenis hak; i) tumpang tindih hak atas tanah; j) tumpang tindih dengan kawasan hutan; k). kesalahan penetapan konsolidasi tanah; l) kesalahan penegasan tanah objek landreform; m) kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak; n) kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan; o) terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya; p) terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan; q) terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas (Pasal 35 Permen ATR/Ka BPN No. 21 Tahun 2021). Pembatalan produk hukum sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan) terhadap (Pasal 37): 35
a. objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan; b. amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima; c. objek putusan sedang diletakkan sita; d. letak bidang tanah objek Perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi; e. letak, luas dan batas bidang tanah objek Perkara yang disebut dalam amar putusan dan/atau pertimbangan hukum berbeda dengan letak, luas dan batas bidang tanah yang dieksekusi; f. tanah objek Perkara telah berubah menjadi tanah Negara atau haknya telah hapus; g. putusan sama sekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohon Pembatalan; h. alasan lain yang sah. Apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan maka diberitahukan kepada pemohon dan Pengadilan disertai dengan alasan dan pertimbangannya. Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sedangkan Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme penyelesaian sengketa pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disebut dengan alternative dispute resolution (ADR), Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini, dikarenakan mediasi merupakan satu cara cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan. 36
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara Mediasi berasal dari bahasa Inggris, "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah (Echols dan Shadily, 2003: 377). Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003). Alasan mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim adalah: a) proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, b) proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, c) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan 37
hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan mediasi berdasarkan pengaduan atau inisiatif dari Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa atau perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa. Hambatan yang sama juga terhadap alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi di muka pengadilan maupun di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memfasilitasi mediasi seringkali kurang berjalan di dalam praktiknya karena mediator tidak dapat berperan sebagai penengah karena mediator tidak punya formula alternatif menyelesaikan sengketa. Mediator lebih banyak menyerahkan proses kepada kedua belah pihak. Sementara, dalam praktik yang banyak hadir dalam proses mediasi adalah pengacara atau penasihat hukum. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan proses mediasi. Mediasi hanya efektif bila pihak-pihak yang berkepentingan langsung hadir dalam ruangan mediasi karena mereka yang tahu apa yang mereka terima dan apa yang tidak terima. Dalam praktek yang terjadi saat ini banyaknya kasus-kasus sengketa pertanahan yang diadili di pengadilan umum dalam perkara perdata dan pidana, ada pula sengketa pertanahan yang diadili di lingkungan peradilan tata usaha negara mengenai pembatalan sertifikat sebagai produk badan tata usaha negara, ada juga perkara pertanahan yang masuk dalam pengadilan agama mengenai kedudukan tanah harta bersama dalam perkawinan, warisan dan sengketa tanah wakaf. Oleh karena itu, banyaknya kasus/sengketa pertanahan yang diajukan dalam pengadilan umum, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha yang telah berkekuatan tetap tidak dapat dieksekusi dikarenakan keputusan yang saling bertentangan. Di samping itu, penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga peradilan umum juga tidak berbanding lurus dengan harapan 38
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara dan inspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, karena lamanya proses peradilan, memerlukan biaya yang banyak untuk beracara, adanya asumsi bahwa putusan pengadilan dinilai berpihak pada pihak yang kuat ekonominya, apalagi masyarakat sulit mencari data pendukung dalam pembuktian formal dan ketidakmampuan atau ketidaktahuan tentang hukum acara di peradilan, hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah. Hal tersebut di atas di perumit dengan adanya tumpang tindih regulasi mengenai pertanahan yang bersifat sektoral, misalnya regulasi mengenai pertanahan dihadapkan dengan regulasi mengenai pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan pemerintah daerah setempat, pengadilan dalam hal ini kesulitan menangani masalah dimana aturan antar instansi saling bertentangan. Disamping itu pengetahuan hakim tentang masalah-masalah pertanahan juga menjadi masalah tersendiri, Penanganan Perkara pertanahan dilaksanakan dalam rangka berperkara dalam proses peradilan perdata atau tata usaha negara, dimana Kementerian sebagai pihak. Apabila kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum meliputi perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari Kementerian melalui Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Menteri. Sementara, dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian sebagai pihak namun perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi. Pada umumnya proses beracara pemeriksaan perkara di peradilan dengan cara: 1) Proses pemeriksaan perkara diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera dengan membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua 39
Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan (relaas). 2) Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari. 3) Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai. 4) Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik penggugat, tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik. 5) Setelah proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik dalam prakteknya dianggap telah dibacakan) sidang perkara dilanjutkan dengan pembuktian (apabila dianggap perlu dapat pula dilakukan pemeriksaan setempat serta pemeriksaan ahli). Setelah tahap pembuktian, majelis hakim kemudian bermusyawarah 40
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara untuk merumuskan putusan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat (Pasal 178 HIR) 6) Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutkan dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat. 7) Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seluruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan. D. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha 1. Upaya Administratif Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk: Pertama, keberatan penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan sendiri oleh Badan/ Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN; kedua, banding administratif, penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN yang bersangkutan dapat dilihat 41
apakah terhadap suatu Keputusan TUN itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Namun, keberadaan upaya administrasi memiliki beberapa persoalan teknis, yaitu: ketiadaan hukum acara, kurangnya informasi, penilaian segi kebijaksanaan, penentuan batas waktu dan kurangnya fasilitas (Marbun 1997, 102-103). Disisi lain upaya penyelesaian sengketa mengharuskan dilakukannya upaya administrasi terlebih dahulu. Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara jika upaya administratif yang tersedia telah ditempuh oleh masyarakat. 2. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif sudah digunakan (Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986). Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Poin IV angka 2 huruf a SEMA 2/1991). Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang (Poin IV angka 2 huruf b SEMA 2/1991). E. Rangkuman Keputusan TUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Syarat untuk sahnya suatu keputusan TUN harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat- syarat formil. Keputusan pejabat TUN sebagai sebagai obyek sengketa 42
BAB II Sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan upaya administrasi dengan cara prosedur keberatan dan banding administratif, serta melalui gugatan melalui pengadilan tata usaha negara setelah upaya administratif sudah digunakan. Sengketa TUN di bidang pertanahan membedakan sengketa, konflik dan perkara, dan cara penanganannya juga berbeda. Sengketa dan konflik dilakukan di dalam/inisiatif kementerian melalui pengaduan, serta membagi kedalam tiga klasifikasi sengketa dan konflik yaitu kasus berat, sedang dan ringan. Sedangkan perkara penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dapat dilakukan dengan pembatalan produk hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? 3. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha? 4. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian? 5. Berikan contoh keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara di bidang pertanahan? 43
BAB III GUGATAN TATA USAHA NEGARA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur, alasan, syarat dan isi gugatan dalam pengajuan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Sub Pokok Bahasan 1. Alasan Mengajukan Gugatan 2. Waktu Pengajuan Gugatan 3. Syarat Gugatan 4. Isi Gugatan Uraian: A. Alasan Mengajukan Gugatan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan yang dapat mengajukan gugatan adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (Pasal 51 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004) Obyek Gugatan adalah KTUN Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2009). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 adalah: 1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini apabila keputusan tersebut: a) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural/formal b) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat material/substansial. c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. d) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu. Salah satu perubahan penting dalam PTUN setelah lahirnya UU PTUN 2004 adalah menyangkut hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf b, yaitu dengan memasukkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai alasan bagi penggugat untuk memasukkan gugatannya di PTUN, apabila hak- haknya dirugikan oleh adanya Keputusan TUN. Sedangkan UU 46
BAB III Gugatan Tata Usaha Negara PTUN 1986 sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur mengenai AUPB ini. Dengan dimasukkannya AUPB ke dalam UU PTUN 2004, terlihat adanya keseriusan pembentuk UU dalam menempatkan PTUN sebagai alat kontrol tindakan pemerintah dari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan lainnya yang merugikan hak-hak warga negara. Lebih lanjut di dalam Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; 3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4) Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; 6) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan-perundang- undangan yang berlaku; dan 7) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 47
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal pokok dalam surat gugatan, yaitu: Pertama, Identitas para pihak (Persona standi in judicio), berisi identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat; Kedua, Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Posita/ Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond); Ketiga Petitum, berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subsider atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari. B. Waktu Pengajuan Gugatan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 berbunyi sebagai bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Setiadi (1994, 108) bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut dihitung secara variasi yakni sebagai berikut: 1) Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu memuat nama penggugat; 2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan namun yang bersangkutan tidak 48
BAB III Gugatan Tata Usaha Negara berbuat apa-apa; 3) Setelah lewat 4 (empat) bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa; 4) Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu harus diumumkan. Sedangkan menurut Indroharto memberikan pendapat yang sifatnya menambah bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk semua macam keputusan adalah 90 hari. Hal yang membedakannya adalah pemahaman 90 hari tersebut saat mulai dihitungnya waktu 90 hari. Indroharto (1993, 61) menyatakan sebagai berikut: a) Untuk KTUN biasa (positif) berwujud yang tertuju kepada si alamat yang dituju, maka saat mulai dihitungnya 90 hari adalah menurut bunyi Pasal 55, sejak hari KTUN yang bersangkutan, atau sejak hari pengumumannya, kalau hal itu diharuskan oleh peraturan dasarnya. b) Untuk KTUN yang telah melewati upaya administratif, maka waktu 90 hari tersebut dihitung sejak diterimanya KTUN yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan. c) Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana badan atau jabatan TUN harus sudah mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Kalau ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil suatu Keputusan TUN yang bersangkutan. Sedang apabila tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil KTUN yang dimohon, maka tenggang waktu waktu 90 hari itu dihitung setelah lewat 4 bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima. Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung, SEMA No 2 tahun 1992 yang menyebutkan sebagai berikut: a) Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan PTUN yang berwenang. 49
b) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6)83 dan Pasal 63 ayat (4)84 maka c) gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. d) Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Menurut Zairin Harahap (2001, 96) terhadap Keputusan TUN biasa/positif, apabila melampaui tenggang waktu 90 hari berakibat gugatan menjadi daluwarsa. Terhadap Keputusan TUN negatif/fiktif, apabila belum dalam tenggang waktu mengajukan gugatan berakibat gugatan menjadi prematur. C. Syarat Gugatan Dalam menyusun suatu surat gugatan yang nantinya diajukan ke PTUN harus benar-benar dibuat hati-hati dan teliti. Sebab apabila surat gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dapat menyebabkan surat gugatan itu ditolak atau tidak diterima. Menyangkut bagaimana isi dari suatu surat gugatan yang diajukan ke PTUN, maka Pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 mengatur ketentuan tersebut. Pasal 56 UU PTUN menyebutkan syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut: 1) Gugatan harus memuat: "a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan". 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat. 50
BAB III Gugatan Tata Usaha Negara Praktek yang biasanya terjadi, tidak semua yang mau mengajukan gugatan ke PTUN dilakukan sendiri. Hal ini disebabkan dengan berbagai alasan atau pertimbangan, misalnya yang mengajukan gugatan merasa tidak mampu mengajukan sendiri gugatan tersebut. Alasan lain, yang mau mengajukan gugatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan itu. Kebanyakan yang mengajukan gugatan ke PTUN menggunakan jasa advokat. Pemakaian jasa advokat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus atau substitusi. Tanpa adanya surat kuasa tersebut, maka advokat yang bertindak mewakili penggugat dianggap tidak sah. Menyangkut ketentuan advokat yang mewakili pihak klien tersebut, dalam Pasal 57 UU PTUN baik UU No. 5 tahun 1986 maupun UU No. 9 tahun 2004, serta UU No. 51 tahun 2009, ditentukan syarat- syarat advokat tersebut yakni sebagai berikut: a. Mempunyai surat kuasa khusus; b. Ditunjuk secara lisan di persidangan oleh para pihak; c. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, Dalam sengketa di PTUN para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa hukum. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Untuk surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan yang berlaku di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan 51
Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (Pasal 57). Walaupun para pihak yang diwakili oleh kuasanya masing- masing, apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersangkutan datang menghadap (Pasal 58). Berdasarkan SEMA RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, maka yang perlu dimuat dalam Surat Kuasa Khusus antara lain adalah: a) Identitas pemberi dan penerima kuasa yang lengkap; b) Nama Forum atau Pengadilan tempat beracara; c) Apa yang menjadi pokok sengketa perdata; d) Menelaah isi kuasa yang diberikan untuk menjelaskan tentang kekhususan kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya apabila tidak disebut dalam pentelaah itu, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya. Pembatasan menjelaskan apakah kuasa itu berlaku juga untuk naik banding atau kasasi; e) Memuat hak substitusi, jika penerima kuasa berhalangan D. Isi Gugatan Isi dari Gugatan diatur dalam 56 UU PTUN sebagai berikut: 1) Identitas para pihak (Persona standi in judicio), berisi identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat. 2) Duduk Perkara/Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Posita/ Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). 3) Petitum, berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat 52
BAB III Gugatan Tata Usaha Negara juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subsider atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. E. Rangkuman Gugatan merupakan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN, diajukan secara tertulis, sebagai subyek yang dapat mengajukan gugatan adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Obyek gugatan adalah KTUN yang berisi penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Alasan-alasan untuk mengajukan gugatan adalah KTUN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal-hal pokok dalam surat gugatan, yaitu: 1). Identitas para pihak; 2). Posita (dalil); 3). Petitum. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Dalam menyusun suatu surat gugatan diatur dalam Pasal 56 UU PTUN, apabila dalam mengajukan gugatan tidak dapat dihadiri sendiri, maka dapat dikuasakan. 53
Soal Latihan: 1. Jelaskan pengertian gugatan dan alasan-alasan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara? 2. Jelaskan kapan waktunya mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara? 3. Jelaskan syarat-syarat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara? 4. Jelaskan Isi dari gugatan pengadilan tata usaha negara? 5. Jelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik? 6. Buatlah surat Gugatan sebagai dengan kasus posisi sebagai berikut: Objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara Sehubungan dengan gugatan yang diajukan Hj. Suti Astuti alias Ny. Kajadi, yang beralamat di Kayen Nomor 38 RT. 01 RW. 04 Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Melawan Kepala Kantor Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Dr. Radjimin, Sucen, Triharjo Sleman. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8134/Godean atas nama Eddy Setyohardono, tertanggal 10 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 582/2000 tertanggal 22 November 2000, luas 440 M2, terletak di Sidokarto, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan permasalahannya sebagai berikut: Hj. Suti Astuti memiliki sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No 5020 Desa Sidokarto, dengan surat ukur No 9.657/1995. Tanah tersebut peroleh dari warisan orang tua yang bernama Setro Rejo, memiliki 4 orang anak (1 Laki- laki dan 3 Perempuan), salah satunya adalah penggugat. Mewariskan sebidang tanah seluas ± 2000 meter, dengan pembagian setengah untuk anak laki-laki dan setengah untuk 3 anak perempuannya. Tanah bagian penggugat ± 300 meter berbatasan dengan: Barat : Tanah pekarangan milik Sdr. Suwardi Timur : Tanah pekarangan milik Ami 54
BAB III Gugatan Tata Usaha Negara Utara : Komplek perumahan Banteng Baru Selatan : Tanah Pekarangan milik Sdr Eddy Setyohardono Tanah milik Hj. Suti Astuti berada paling tengah dan tidak memiliki akses jalan kecuali melewati saudara kandung penggugat (ami dan asih). Berdasarkan kesepakatan keluarga, dibuatlah jalan selebar 3 meter melewati tanah saudara penggugat dan tidak melewati tanah Hj. Suti Astuti. Untuk memperkuat bukti tanah warisan tersebut, semula dalam bentuk model D Nomor 5220 dan disempurnakan menjadi sertipikat Nomor 5020, surat ukur 9.657/1995, luas 298 M2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Sleman. Pada tanggal 20 Agustus 2013, Hj. Suti Astuti mengetahui bahwa Kepala Kantor Kabupaten Sleman telah menerbitkan Sertipikat SHM No 8134/Condong Catur atas nama Eddy Setyohardono, tertanggal 10 Februari 2011, Surat ukur No 582/2000, luas 440 M2. Hj. Suti Astuti merasa telah dirugikan dengan dimasukkan sebagian tanahnya, karena tanah sebelah utara di dalam sertipikat dibubuhi keterangan sebagai JALAN. Tanah pengugat berkurang 40,5 M2 yaitu 13,5x3 m. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas Hj. Suti Astuti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 18/G/2013/PTUN.YK. Dengan permohonan untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Sleman berupa Sertipikat SHM No 8134/Sidokarto atas nama Eddy Setyohardono. 55
BAB IV PEMERIKSAAN SENGKETA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan dengan acara singkat, biasa dan cepat. Sub Pokok Bahasan 1. Pemeriksaan Persiapan 2. Prosedur Dismissal 3. Pemeriksaan Acara Singkat 4. Pemeriksaan Acara Biasa 5. Pemeriksaan Acara Cepat Uraian: A. Pemeriksaan Persiapan Pemeriksaan persiapan diatur dalam Pasal 63 UU PTUN yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 2. Dalam pemeriksaan persiapan Hakim: a) wajib memberi nasihat
kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b) dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Pengaturan mengenai tata cara atau mekanisme pemeriksaan UU PTUN tidak mengaturnya, karenanya untuk memenuhi kebutuhan praktek tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran dan Juklak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal penting yakni sebagai berikut: 1) pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup bisa di ruang Hakim dengan tanpa memakai toga; 2) pemeriksan dapat dilakukan oleh Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis; 3) siapapun terkait sengketa dapat didengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta keterangan Pejabat TUN lainnya atau keterangan pihak ketiga yang dianggap perlu (Wantu 2014, 55-56). B. Prosedur Dismissal Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam sengketa Tata Usaha Negara, prosedur dismissal adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN yang dilakukan oleh Ketua PTUN. Mengenai prosedur dismissal diatur dalam Pasal 62 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: 58
BAB IV Pemeriksaan Sengketa 1. Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 2. a). Penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b). Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. 3. a. Terhadap penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b). Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 56. 4. Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. 5. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, di putus dan diselesaikan menurut acara biasa. 6. Terhadap putusan perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Untuk mengatasi kekurangan Pasal 62 UU PTUN tersebut yang tidak mengatur tentang secara rinci tentang tata cara dalam prosedur 59
dismissal, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 2 tahun 1991, yang isinya antara lain sebagai berikut: a) Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat menunjuk seorang hakim sebagai reportir. b) Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau dilaksanakan secara singkat. c) Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu dilakukan. d) Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera. e) Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua pihak untuk mendengarkannya. Terkait dengan penetapan dismissal ini, maka pengadilan tata usaha negara memberikan upaya hukum perlawanan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan penetapan tersebut, yang diatur dalam Pasal 63 UU PTUN yang berbunyi: 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 60
BAB IV Pemeriksaan Sengketa dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. C. Pemeriksaan Acara Singkat Pemeriksaan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 62 UU PTUN. Pemeriksaan dengan acara singkat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1) Gugatan perlawanan atas penetapan Ketua PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 5 tahun 1986. 2) Gugatan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU No. 5 tahun 1986. Acara pemeriksaan singkat terhadap gugatan perlawanan baik dari pihak penggugat asal maupun pihak ketiga tidak diatur secara terperinci seperti yang diatur dalam pemeriksaan cepat dan bisa, sehingga dalam praktik ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan harus melalui proses persidangan seperti dalam acara biasa. Dan sebagian besar mengatakan cukup dalam ruang permusyawaratan dalam sidang yang tertutup dan para pihak diberi kesempatan untuk menanggapinya, sedang putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismissal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 61
Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. D. Pemeriksaan Acara Biasa Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 97 UU PTUN. Adapun bunyi Pasal 68 UU No. 5 tahun 1986 yakni sebagai berikut: 1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim; 2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan; 3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang; 4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Sementara itu ketentuan dalam Pasal 97 yakni: (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua 62
BAB IV Pemeriksaan Sengketa Majelis yang menentukan. (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. (7) Putusan Pengadilan dapat berupa: a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur. (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan dengan Acara Biasa adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan majelis hakim ( 3 hakim). Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum. 63
E. Pemeriksaan Acara Cepat Pemeriksaan dengan acara cepat diatur Pasal 98 dan Pasal 99 UU PTUN. Hal yang perlu diingat bahwa pemeriksaan model seperti ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Adapun yang menjadi isi Pasal 98 yakni sebagai berikut: (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. Sementara itu ketentuan dalam Pasal 99 UU No. 5 tahun 1986 berbunyi: (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 63. (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. Hal yang perlu diingat berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi empat belas hari. 64
BAB IV Pemeriksaan Sengketa Tabel 7. Diagram Alur Proses Acara Cepat Perbedaan antara acara biasa, acara cepat, dan acara singkat sebagai berikut: Acara Biasa (Pasal 68 dst) Acara Cepat (Pasal 98, 99) Acara Singkat 1. Diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim 3 orang 2. Tahapan penanganan sengketa: a. Prosedur dismissal b. Pemeriksaan persiapan c. Pemeriksaan di sidang pengadilan 1. Harus ada permintaan 2. Tidak ada pemeriksaan persiapan 3. Hakim Tunggal 4. Waktu dipercepat 5. Kepentingan Mendesak 6. Menyelesaikan Pokok Sengketa 7. Bentuk akhir: putusan (vonis) 1. Dilakukan terhadap perlawanan. Pasal 62 ayat (4) 2. Penundaan 3. pelaksanaan TUN tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa (Pasal 67) 4. Bentuk akhir: penetapan 3. Bentuk akhir: putusan (vonis)[Pasal 97 ayat (4)] F. Rangkuman Pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan dengan 3 orang hakim. Dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa melalui prosedur dismisa, pemeriksaan persiapan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. 65
Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Latihan 1. Jelaskan mekanisme Pemeriksaan Persiapan di peradilan tata usaha negara? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Prosedur Dismissal ? 3. Jelaskan tahapan-tahapan Prosedur Dismissal ? 4. Jelaskan tentang pemeriksaan acara singkat, pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan acara cepat? 66
BAB VI Pembuktian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isi putusan dan pelaksanaan putusan Sub Pokok Bahasan 1. Pengertian Pembuktian 2. Alat Bukti 3. Beban Pembuktian Uraian: A. Pengertian Pembuktian Pembuktian berkaitan dengan kejadian atau peristiwa untuk menjadi suatu fakta yang dapat diakui kebenarannya. Menurut Ridwan Syahrani (2004, 43) pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Menurut Indroharto (1993, 165-186) fakta dimaksud dapat terdiri dari: 1) Fakta Hukum; yaitu kejadian-
kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan; 2) Fakta Biasa; yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu. Selanjutnya pendapat Abdul Kadir Muhammad (2000, 129) menyatakan, pembuktian adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Hukum pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum. Pembuktian merupakan tahapan persidangan dimana para pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan atau dalil jawabannya. Untuk menemukan kebenaran materiil, maka asas yang digunakan ialah keaktifan hakim (dominus litis ), sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU PTUN. Sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. B. Alat Bukti Dalam Perkara PTUN Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara, karena dalam proses persidangan memerlukan pembuktian untuk dapat dicapai suatu kebenaran dari hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara. Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang. Dalam Pasal 100 UU PTUN disebutkan beberapa alat bukti antara lain sebagai berikut: 1) surat atau tulisan; 2) keterangan ahli; 3) keterangan saksi; 4) pengakuan para pihak; 5) pengetahuan Hakim. Selanjutnya Pasal 101 sampai dengan 106 UU PTUN menyatakan dalam acara hukum PTUN alat bukti tersebut diuraikan lebih rinci lagi. 68
BAB VI Pembuktian Untuk itu di bawah ini diuraikan lagi tentang makna alat bukti dalam UU PTUN tersebut. 1) Surat atau tulisan Surat/tulisan sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yaitu: pertama, akta otentik merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang- undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; kedua, akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; ketiga, surat lainnya bukan akta, alat bukti bebas, hakim tidak diharuskan menerima dan mempercayainya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2006) surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 2) Keterangan ahli Berdasarkan Pasal 102, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. (Pasal 103). 3) Keterangan saksi Keterangan saksi merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. 69
Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi (Wantu, Thalib & Imran 2010, 142). Pasal 104 UU No. 5 Tahun 1986, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilakukan atau didengar oleh saksi sendiri. Kehadiran saksi di pengadilan adalah atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Bila seorang saksi telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hakim cukup pula alasan untuk menyangka bahwa saksi tadi sengaja tidak datang, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Apabila saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan saksi tersebut diwajibkan datang ke persidangan. Dalam hal ini pemeriksaan saksi dapat dilakukan di PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Bila mana seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, misalnya saksi sudah sangat uzur karena tua, atau menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat hadir di persidangan, hakim bersama dengan panitera datang ke tempat kediaman saksi yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya. Keterangan ahli dan keterangan saksi yang tidak boleh didengar berdasarkan: 1) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa; 2) Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; 3) anak yang belum berusia tujuh belas tahun; 4) orang sakit ingatan (Pasal 88). Selanjutnya Pasal 89 UU PTUN menyatakan yang berhak mengundurkan diri sebagai ahli adalah Pertama, Saudara 70
BAB VI Pembuktian laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Kedua, Setiap orang yang karena martabat pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu. Sehubungan dengan uraian di atas, terdapat perbedaan keterangan ahli dan keterangan saksi, sebagai berikut: Tabel 8. Perbedaan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi Keterangan Saksi Keterangan Ahli 1. Seseorang/beberapa saksi dipanggil ke muka pengadilan untuk menyampaikan keterangan mengenai hal-hal yang ia lihat, didengar atau dialami sendiri. 2. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka menjadi alat bukti tertulis. 3. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu 1. Seseorang/beberapa ahli dipanggil ke muka pengadilan untuk menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa. 2. Keterangan ahli bisa secara lisan atau tertulis. 3. Kedudukan ahli dapat diganti dengan ahli yang sesuai dengan keahliannya. 4) Pengakuan para pihak Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan baru bisa diterima sebagai suatu bukti yang sempurna kalau diberikan di muka hakim (persidangan). Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat diterima sebagai suatu bukti yang mengikat, hanya sebagai bukti bebas, terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya. Dengan demikian pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. 5) Pengetahuan hakim Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Jadi dalam hal ini tidak termasuk pengetahuan 71
hakim hal-hal yang diberitahukan kepada hakim oleh para pihak. Pengetahuan hakim ini sangat berguna untuk menambah keyakinan hakim agar dapat memberi putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang. Misalnya kalau salah satu pihak mengajukan bukti suatu gambar atau suatu tongkat, atau hakim melihat keadaan suatu rumah yang menjadi soal perselisihan di tempat (Prodjodikoro 1962). C. Beban Pembuktian Sebagaimana diketahui salah satu ciri khusus hukum acara PTUN yakni di mana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 95 dan Pasal 103 UU 5 tahun 1986. Dikaitkan dengan tahapan pembuktian dalam praktek PTUN, maka tahapan tersebut antara lain dalam proses peradilan hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU PTUN. Namun demikian ketentuan ini dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menentukan secara limitatif alat-alat bukti yang dapat digunakan, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi ahli, saksi biasa, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, hakim memutuskan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pasal ini merupakan ketentuan dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim PTUN dapat memutuskan sendiri: a) 72
BAB VI Pembuktian apa yang harus dibuktikan; b) siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri; c) alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d) kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. D. Rangkuman Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses beracara di peradilan, karena berkaitan dengan kejadian atau peristiwa untuk menjadi suatu fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Pembuktian merupakan tahapan persidangan dimana para pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan atau dalil jawabannya. Syarat sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Di PTUN terdapat beberapa alat bukti antara lain: 1) surat atau tulisan; 2) keterangan ahli; 3) keterangan saksi; 4) pengakuan para pihak; 5) pengetahuan Hakim. Salah satu ciri khusus hukum acara PTUN yakni di mana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran materiil dalam arti Hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim PTUN dapat memutuskan sendiri: Apa yang harus dibuktikan; Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri; Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan 73
Soal Latihan 1. Jelaskan pengertian pembuktian dalam peradilan tata usaha negara? 2. Jelaskan alat bukti dalam perkara peradilan tata usaha negara? 3. Jelaskan kepada siapa beban pembuktian ditujukan? 4. Jelaskan perbedaan keterangan saksi dengan keterangan ahli? 5. Jelaskan keterangan ahli dan keterangan saksi yang tidak boleh didengar? 74
BAB VI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isi putusan dan pelaksanaan putusan. Sub Pokok Bahasan 1. Isi Putusan 2. Pelaksanaan Putusan 3. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Uraian: A. Isi Putusan Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani 1988, 83). Putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum. Pengertian tentang putusan di atas terdapat unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut (Wantu, Thalib & Imran 2010, 108-109):
1. putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan; 2. putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum; 3. putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum; 4. putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis; 5. putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Pada dasarnya susunan dan isi suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yakni: 1) Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala putusan bagian atas putusan yang berbunyi "demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila tidak ada kalimat itu maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. 2) Identitas para pihak yang berperkara. Suatu perkara atau gugatan harus ada sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, lalu dimuat identitas diri. 3) Pertimbangan (alasan). Suatu putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang lazim. Hal ini penting dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat bernilai obyektif. 4) Amar atau diktum putusan. Berisi tentang jawaban atas petitum dari gugatan sehingga amar juga merupakan tanggapan atas petitum itu sendiri. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan yang diajukan pihak penggugat dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Berkaitan dengan proses peradilan tata usaha negara, maka menurut bunyi Pasal 109 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986, isi putusan pengadilan TUN adalah sebagai berikut: 76
BAB VI Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a. Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa; c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 memberi penegasan bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. Menurut Pasal 97 Ayat (7) UU NO. 5 Tahun 1986 bahwa Amar Putusan PTUN dapat berupa: 1) Gugatan ditolak Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak batal. 2) Gugatan dikabulkan Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa KTUN yang menimbulkan sengketa TUN adalah KTUN yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, yakni berupa: a) Pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau; b) Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c) Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. 77
Berkaitan dengan gugatan dikabulkan, maka dalam ketentuan Pasal 97 ayat (10) dinyatakan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat disertai pembebanan ganti kerugian. Pengertian ganti rugi sendiri adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan TUN berdasarkan putusan Pengadilan TUN karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat Selain itu dalam Pasal 97 ayat (11) dinyatakan pembebanan ganti kerugian terhadap gugatan dikabulkan berkaitan dengan kepegawaian dapat juga disertai rehabilitasi atau kompensasi. Arti rehabilitasi adalah memulihkan hak penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada putusan mengenai KTUN yang disengketakan. Sementara kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang berdasarkan keputusan Pengadilan TUN akibat dari rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dijalankan oleh Badan TUN. 3) Gugatan tidak diterima Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. 4) Gugatan gugur Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia. B. Pelaksanaan Putusan Dalam Pasal 115 UU PTUN bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. 78
BAB VI Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang eksistensi PTUN masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini merupakan suatu fakta memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat memberi jaminan bagi para masyarakat pencari keadilan di bidang administratif pemerintahan. Hal yang bisa dibayangkan apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Perubahan yang mendasar dalam perubahan Pertama UU No 5 tahun 1986 yakni dengan UU No. 9 tahun 2004 terletak pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan uang paksa bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukuman. Namun demikian kenyataan yang ada sekarang penerapan dwangsom tidak dapat dapat diterapkan pada semua putusan PTUN. Penerapan dwangsom hanya dapat dibebankan pada putusan PTUN yang bersifat penghukuman (putusan condemnatoir). Pejabat TUN yang sedang menjalankan tugasnya dalam kedinasan dan kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, namun tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum maka kerugian yang dialami masyarakat haruslah dibebankan kepada negara. Hal ini disebabkan kesalahan teknis dalam menjalankan dinas. Pelaksanaan Putusan di PTUN lebih menekankan kepada "kepatuhan moral" dan bukan kepada "kepatuhan yuridis". Pernyataan 79
ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Putusan PTUN, tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana. Penegakan putusan PTUN diletakkan kepada law awareness (kesadaran hukum) dari pejabat tata usaha negara. Tidak ada instrumen yang dapat memaksa Tergugat/Pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan. Apabila Pejabat TUN tidak melaksanakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat 4 dan 5 UU No. 5 Tahun 1986 kepadanya akan dilaporkan kepada atasannya sampai ke jenjang Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Setelah dilakukan amandemen atas UU No. 5 tahun 1986 dengan diterbitkannya UU No. 9 tahun 2004, maka mekanisme pelaksanaan putusan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 tahun 1986 tersebut telah diubah. Perubahan itu dengan memasukkan unsur paksaan administratif seperti: dwangsom, sanksi administratif, diumumkan di mass media. Tabel 9. Prosedur Pelaksanaan Putusan 80
BAB VI Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara C. Ganti Rugi dan Rehabilitasi 1. Ganti Rugi Khusus pelaksanaan kewajiban Tergugat, untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi maupun kompensasi, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang Ganti rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN. Proses ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan PTUN, dimulai dengan dikirimkannya salinan putusan oleh PTUN yang menetapkan putusan tersebut, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut ditetapkan. Apabila putusan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh PTTUN atau Mahkamah Agung, maka putusan tersebut harus dikirimkan pula kepada PTUN di tingkat pertama. Tergugat atau termohon atau badan tata usaha negara, yang dihukum membayar ganti rugi, setelah menerima permohonan atau pengajuan ganti rugi dari pencari keadilan/penggugat tersebut, selanjutnya memberitahukan kepada pencari keadilan bahwa permohonannya telah diterima. Menurut Pasal 120 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 120 UU PTUN). Di dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan paling kecil Rp. 250.000,- dan paling besar Rp. 5.000.000,-. Ganti rugi yang dibebankan kepada Badan-badan Tata Usaha Negara Pusat, dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada Badan-badan Tata Usaha Negara Daerah dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui APBN lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui APBD, lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. 81
2. Rehabilitasi Bila dalam suatu sengketa kepegawaian gugatan dikabulkan dengan disertai kewajiban memberikan rehabilitasi, maka dalam waktu 3 hari, salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada penggugat dan tergugat. Salinan putusan pengadilan tersebut juga dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang akan melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula dan dalam hal ini termasuk hak menyangkut jabatan (Pasal 121 UU PTUN). Kalau jabatannya semula telah diisi oleh orang lain, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatannya semula dan kalau hal tidak mungkin yang bersangkutan akan diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan yang lowong yang setingkat dengan jabatan semula. Selanjutnya apabila tergugat tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan rehabilitasi tersebut, karena terjadinya perubahan keadaan setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, tergugat wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama kepada penggugat. Dalam waktu 30 hari sesudah menerima pemberitahuan tersebut penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Setelah menerima permohonan tersebut ketua pengadilan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang sejumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. Apabila telah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang pengganti kompensasi lain tersebut, ketua pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan. 82
BAB VI Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara D. Rangkuman Putusan adalah pernyataan hakim yang dibacakan pada sidang pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Susunan dan isi suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yakni: kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (alasan) dan amar atau diktum putusan. Amar Putusan PTUN dapat berupa: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. Pelaksanaan putusan hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Untuk memperkuat pelaksanaan putusan PTUN yaitu adanya dengan memasukkan unsur paksaan administratif seperti: Dwangsom, Sanksi administratif, diumumkan di mass media. Proses ganti rugi dapat dibebankan kepada Badan TUN dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada Badan TUN Daerah dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri. Kalau jabatannya semula telah diisi oleh orang lain, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatannya semula dan kalau hal tidak mungkin yang bersangkutan akan diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan yang lowong yang setingkat dengan jabatan semula. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan tata usaha negara? 2. Jelaskan isi putusan pengadilan tata usaha negara? 3. Jelaskan tentang ganti rugi dan rehabilitasi? 4. Jelaskan mengapa pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha sulit 83
untuk dilaksanakan apabila pejabat TUN tidak mau melaksanakan putusan? 5. Jelaskan tentang gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur? 84
BAB VII UPAYA HUKUM Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) Sub Pokok Bahasan 1. Pemeriksaan Tingkat Banding 2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi 3. Peninjauan Kembali Uraian: A. Pemeriksaan Tingkat Banding Terhadap Putusan Pengadilan TUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat atau pihak ketiga yang memasuki proses sewaktu proses itu sedang berjalan kepada Pengadilan Tinggi TUN, hal ini sesuai dengan Pasal 122 UU No. 5 Tahun 1986. 1) Pemeriksaan di tingkat banding ini dimaksudkan agar seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi TUN. 2) Pada pemeriksaan ini para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding
mengenai hal-hal yang dianggap perlu, yang menurut mereka telah dilupakan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. 3) Di sini dapat juga diajukan bukti-bukti baru yang belum pernah diajukan atau membantah atau memperkuat pertimbangan- pertimbangan atau Putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama. 4) Pemeriksaan ini bersifat devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan atau diulang kembali oleh Hakim Pengadilan Tinggi TUN. Prosedur untuk mengajukan permohonan banding agar putusan Pengadilan (tingkat pertama) dapat diperiksa dan diputus lagi di tingkat banding sebagai berikut: Tabel 10. Prosedur Permohonan Banding Pengadilan Tinggi TUN memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi berwenang untuk: 1) Mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan; 2) Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut. Kedua hal di atas, secara alternatif dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap putusan Pengadilan TUN yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang 86
BAB VII Upaya Hukum diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu, atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan yang telah diajukan dapat dicabut kembali oleh pemohon, bila telah dicabut tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Putusan Pengadilan Tinggi terhadap sengketa TUN yang dimohonkan banding tersebut dapat berupa: Pertama, menguatkan putusan Hakim (tingkat pertama) dengan cara: a) memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama; b) mengambil (mengoper) seluruh atau sebagian pertimbangannya. Kedua, membatalkan untuk seluruhnya/untuk sebagian dari putusan Hakim tingkat pertama dengan mengadili sendiri seperti seakan-akan duduk sebagai Hakim tingkat pertama. B. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Putusan Pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung selaku judex juris hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukumnya saja, tidak mengulang pemeriksaan mengenai fakta-fakta perkara. 1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung , sebagaimana diatur Pasal 131 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986. 2) Pemeriksaan Kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh Pengadilan di lingkungan TUN, dilakukan menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . 3) Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 43 UU No.14 Tahun 1985). 87
4) Permohonan Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara TUN yang diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Tinggi atau Tingkat terakhir dalam lingkungan Peradilan TUN (Pasal 44 UU No. 14 Tahun 1985). 5) Permohonan Kasasi demi kepentingan Hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena Jabatannya dalam perkara TUN yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan PTUN (Pasal 45 UU No. 14 Tahun 1985). Permohonan Kasasi tersebut dapat diajukan hanya satu kali dan demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara. Alasan pengajuan kasasi sangat terbatas yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua tingkat pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, disebabkan karena: a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. C. Peninjauan Kembali a. Terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung (Pasal 132 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986); b. Dalam peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan PTUN digunakan Hukum Acara Peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 UU tersebut. Berdasarkan Pasal 77 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . c. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). 88
BAB VII Upaya Hukum 1) Apabila Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu. 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6) Apabila dalam suatu putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. d. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 68ayat (1)). e. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya (Pasal 68 ayat (2). Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diatas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali dapat berupa: 1). Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali, dan kemudian memeriksa serta memutus sendiri perkaranya; 2)Menolak 89
permohonan Peninjauan Kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya. Salinan putusan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak termohon dengan memberikan salinannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. D. Rangkuman Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi (Halomoan 2015). Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan upaya hukum ? 2. Jelaskan prosedur untuk mengajukan permohonan banding? 3. Jelaskan prosedur untuk mengajukan Tingkat Kasasi? 4. Jelaskan prosedur untuk mengajukan Peninjauan Kembali ? 5. Berapa lama waktu setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk mengajukan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali? 90
DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo, Prajudi. (1981). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia . Basah, Sjachran. (1992). Menelaah Liku-liku Rancangan Undang- Undang No. 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Alumni. Bappenas. (2013). White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Indonesia. Dani, Umar. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 7 Nomor 3. hlm. 405-424. Echols, John. M. dan Hasan Shadily. (1996). Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Jakarta: Penerbit Gramedia. Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Harahap, Zairin. (2001). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha. Jakarta: Rajawali Pers.
HSB, Putra Halomoan. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, vol 1, No.1, hlm. 42-53. Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Cetakan ke-IV. Buku I dan Buku II. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Indroharto, (2005). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sudikno Marto Kusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Limbong, Bernhard. (2012). Konflik Pertanahan, Cet. 1. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri. Marbun, S.F. (2003). Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Marbun, SF., (1997). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Muchsan. (1992). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1992. Muhammad, Abdul Kadir. (2000). Hukum Acara Perdata. Cetakan Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti. Mujiburohman, D. A. (2016). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2), 151-164. Mujiburohman, Dian Aries. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: STPN Press. Mujiburohman, Dian Aries. (2019). Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar. Yogyakarta: STPN Press. Muslimin, Amrah. (1985). Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Penerbit Alumni. 92
Daftar Pustaka Marbun, S.F. (2011). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet.2. Jakarta: Balai Pustaka. Panjaitan, S. P. (2016). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. UNISIA, (10), 53-60. Ridwan. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press. Setiadi, Wicipto. (1994). Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumardjono, Maria S.W. (2009). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Kompas. _____"Pembaruan Agraria dan Sengketa Pertanahan", Presentasi RDPU Komisi II DPR RI, Jakarta 9 Februari 2012. Sutiyoso, Bambang. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6. hlm. 47. Syahrani, Ridwan. (2004). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung:, PT. Citra Aditya Bakti. Syahrani. (1988). Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan. Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini. Tjandra, W. Riawan. (2002). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. (2011) Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia., Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wantu, Fence M. Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran. ( 2010). Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Reviva Cendekia. Wantu, Fence M. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kota Gorontalo: UNG Press. Wirjono Prodjodikoro. (1962). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Penerbit Sumur. 93
A acte administratif · 15 Alat Bukti · 61, 62 atribusi · 20, 25 atributie · 17 B banding administratif · 37, 38 Beban Pembuktian · 61, 66 beschikking · 8, 9, 15, 16, 22 C cacat administrasi · 30, 31, 39 conflict · 28 constitutief · 26 D declaratoir · 26 delegasi · 18, 19, 20, 25 delegatie · 17 discretion · 20 dispute · 28, 32 INDEKS dominus litis · 12, 62 dwangsom · 72, 73 E eksekutorial · 71 eksepsional · 9 erga omnes · 12 ermessen · 20, 23 F feitelijke grond · 43, 48 freies ermessen · 20, 22, 23 G Ganti Rugi · 68, 73, 129 Gugatan dikabulkan · 70 Gugatan ditolak · 70 Gugatan gugur · 71 Gugatan tidak diterima · 71 I independensi · 2 Isi Putusan · 68
J judicial review · 8 Pemeriksaan Tingkat Banding · 77 Pemeriksaan Tingkat Kasasi · 77, 79 K Kantor Pertanahan · 34, 35, 49 penetapan tertulis · 16, 24, 27, 38, 40, 48, 90 Kantor Wilayah BPN · 35 Kekuasaan Kehakiman · 1, 2, 4, 6, 84 kompetensi absolut · 8 kompetensi relatif · 8 konkrit, individual dan final · 25 L landreform · 30, 31 law awareness · 72 litigasi · 32, 33 M Mahkamah Agung · 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Peninjauan Kembali · 77, 80, 81, 82, 132 Peradilan Agama · 5 peradilan militer · 1, 3, 4 peradilan umum · 1, 3, 4, 11, 34 Posita · 43, 47, 49 praesumptio iustae causa · 12 Prosedur Dismissal · 51, 52, 60 R rechtelijke grond · 43, 48 rechterlijke controle)" · 2 rechtmatig · 6, 11 10, 13, 33, 44, 52, 54, 73, 79, 80, 82, regeling · 10 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, Rehabilitasi · 68, 73, 74, 76, 129 100, 102, 104, 105, 106, 107, 128, 132, 134, 135 Mahkamah Konstitusi · 1, 7, 8, 84 S self respect · 12 SEMA RI · 47 mandat · 20, 25 material daad · 10 mediation · 32 T tanah partikelir · 30 P Pejabat Pembuat Akta Tanah · 26 tanah ulayat · 30 the rule of law · 2 toetsingsgronden · 20 Pelaksanaan Putusan · 68, 71, 72, 127 Pemeriksaan Acara Biasa · 51, 56 U untouchable · 8 Pemeriksaan Acara Cepat · 51, 58 Upaya administratif · 37 Pemeriksaan Acara Singkat · 51, 55 upaya hukum · 35, 37, 52, 53, 54, 55, Pemeriksaan Persiapan · 51, 60 56, 58, 77, 79, 82, 112, 117, 123 96
W wilsverklaring
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SATU NASKAH Keterangan: (*) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (***) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 (***) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. 3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk 98
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pasal 2 (**) Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 99
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Pasal 3 (*) (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 100
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4 (**) Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 5 (*) (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Tata Usaha Negara; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Pasal 6 (**) (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. 101
Bagian Keempat Pembinaan Pasal 7 (**) (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. BAB II SUSUNAN PENGADILAN Bagian Pertama Umum Pasal 8 (*) Pengadilan terdiri atas: a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pasal 9 (*) Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pasal 9A (***) (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 102
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 10 (*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. Pasal 11 (*) (1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. (2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. (3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pasal 12 (**) (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 13 (**) (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 13A (***) (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 103
serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13B (***) (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 13C (***) (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 13D (***) (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/ atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan; d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 104
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d; f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pasal 13E (***) (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang. Pasal 13F (***) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 14 (***) (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 105
a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. sarjana hukum; e. lulus pendidikan hakim; f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara. Pasal 14A (***) (1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 15 (***) (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h. b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 106
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara; d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim. (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. Pasal 16 (***) (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 107
Pasal 17 (**) (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Sumpah: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." Janji: "Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 18 (**) (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: 108
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 (***) (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. atas permintaan sendiri secara tertulis; b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Pasal 20 (***) (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 109
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (***) Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim. Pasal 22 (***) (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. 110
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 23 (*) (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negari dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 24 (*) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 (***) (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. tunjangan jabatan; dan b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. rumah jabatan milik negara; b. jaminan kesehatan; dan c. sarana transportasi milik negara. 111
(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak- hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 26 (**) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2 Panitera Pasal 27 (*) (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. Pasal 28 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah sarjana hukum; 112
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Pasal 29 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; b. dihapus; c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara. Pasal 30 (***) Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara. Pasal 31 (***) Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; b. dihapus; c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan 113
tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara. Pasal 32 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara. Pasal 33 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara. Pasal 34 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara. Pasal 35 (***) Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 114
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara. Pasal 36 (***) Panitera tidak boleh merangkap menjadi: a. wali; b. pengampu; c. advokat; dan/atau d. pejabat peradilan lainnya. Pasal 37 (**) Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Pasal 38 (**) (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 115
dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". Pasal 38A (***) Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri secara tertulis; c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara; e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Pasal 38B (***) Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan: a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; 116
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau f. melanggar kode etik panitera. Pasal 39 (*) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Bagian Kedua A Juru Sita Pasal 39A (**) Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita. Pasal 39B (***) (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah pendidikan menengah; e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara. 117
Pasal 39C (**) (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 39D (**) (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 118
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 39E (**) (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 40 (*) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Pasal 41 (***) Ketentuan Pasal 41 dihapus Pasal 42 (***) Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi; e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Pasal 43 (***) Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 119
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan. Pasal 44 (**) Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Pasal 45 (**) (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan." "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara." 120
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 46 (**) (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung. BAB III KEKUASAAN PENGADILAN Pasal 47 (*) Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 48 (*) (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Pasal 49 (*) Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 (*) 121
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pasal 51 (*) (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi. Pasal 51A (***) (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Pasal 52 (***) (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. 122
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (1a) Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. (2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. BAB IV HUKUM ACARA Bagian Pertama Gugatan Pasal 53 (**) (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 123
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 54 (*) (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Pasal 55 (*) Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 124
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 56 (*) (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat. Pasal 57 (*) (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. (3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Pasal 58 (*) Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Pasal 59 (*) (1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan. (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat 125
persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Pasal 60 (*) (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara. Pasal 61 (*) (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. (3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku di tingkat banding dan kasasi. Pasal 62 (*) (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; 126
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 63 (*) (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; 127
b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Pasal 64 (*) (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2. Pasal 65 (*) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Pasal 66 (*) (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. 128
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 67 (*) (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Bagian Kedua Pemeriksaan di Tingkat Pertama Paragraf 1 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa Pasal 68 (*) (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim. (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. 129
(3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Pasal 69 (*) (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. (2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang. (3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Pasal 70 (*) (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Pasal 71 (*) (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. 130
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Pasal 72 (*) (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggujawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Pasal 73 (*) (1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang. (2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. (3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. 131
Pasal 74 (*) (1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. (2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Pasal 75 (*) (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim. (2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim. Pasal 76 (*) (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat. Pasal 77 (*) (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 132
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Pasal 78 (*) (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera. (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum. (3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Pasal 79 (*) (1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa. (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkan. (4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka 133
sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Pasal 80 (*) Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Pasal 81 (*) Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasehat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. Pasal 82 (*) Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 83 (*) (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi 134
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Pasal 84 (*) (1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan. (2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan. (3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan/ atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan. Pasal 85 (*) (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan. (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, 135
dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. Pasal 86 (*) (1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. (2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan. (3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Pasal 87 (*) (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. (2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Pasal 88 (*) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa; b. isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; 136
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun; d. orang sakit ingatan. Pasal 89 (*) (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu. (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Pasal 90 (*) (1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang. (2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak. Pasal 91 (*) (1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya. (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut. Pasal 92 (*) (1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang 137
yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. (3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan. Pasal 93 (*) Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Pasal 94 (*) (1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. (2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut. Pasal 95 (*) (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. 138
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pasal 96 (*) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut. Pasal 97 (*) (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 139
(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutanya. (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. (7) Putusan Pengadilan dapat berupa: a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur. (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. 140
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Paragraf 2 Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Pasal 98 (*) (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 99 (*) (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. Bagian Ketiga Pembuktian Pasal 100 (*) (1) Alat bukti ialah : a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; 141
d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan Hakim. (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pasal 101 (*) Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang- undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; c. surat-surat lainnya yang bukan akta. Pasal 102 (*) (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. (2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli. Pasal 103 (*) (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. 142
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 104 (*) Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Pasal 105 (*) Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim. Pasal 106 (*) Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pasal 107 (*) Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Pasal 107 A (***) (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bagian Keempat Putusan Pengadilan Pasal 108 (*) (1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim 143
Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 109 (*) (1) Putusan Pengadilan harus memuat: a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa; c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. (3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang. (4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. (5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua 144
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut. Pasal 110 (*) Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Pasal 111 (*) Yang termasuk dalam biaya perkara ialah: a. biaya kepaniteraan dan biaya materai; b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan; c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang. Pasal 112 (*) Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan. Pasal 113 (*) (1) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. (2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan. Pasal 114 (*) (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera; apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. 145
(3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut. Bagian Kelima Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 115 (*) Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Pasal 116 (***) (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa 146
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 117 (*) (1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat. (2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. 147
(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. (4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. (5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak. Pasal 118 (*) (1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. (2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; 148
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63. (3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Pasal 119 (*) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagian Keenam Ganti Rugi Pasal 120 (*) (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketujuh Rehabilitasi Pasal 121 (*) (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi 149
kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagian Kedelapan Pemeriksaan di Tingkat Banding Pasal 122 (*) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 123 (*) (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera. Pasal 124 (*) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Pasal 125 (1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara. (2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding. 150
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 126 (*) (1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. (2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding. (3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan. Pasal 127 (*) (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. (2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. (3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. (4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi 151
beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pasal 128 (*) (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi pemeriksaan di tingkat banding. (2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara yang sama. (3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama di tingkat banding. Pasal 129 (*) Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Pasal 130 (*) Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. 152
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Bagian Kesembilan Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Pasal 131 (*) (1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Peninjauan Kembali Pasal 132 (*) (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 133 (*) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim Pasal 134 (*) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 153
Pasal 135 (***) (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h. (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim ad hoc. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 136 (*) Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan. Pasal 137 (*) Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Pasal 138 (*) Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. Pasal 139 (*) (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. (2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Pasal 140 (*) Panitera membuat saran putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 154
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 141(*) (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 142 (*) (1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. (2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 143 (*) (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 155
menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam Undang- undang ini. Pasal 143A (**) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang- undangan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 144 (*) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara". Pasal 144A (***) (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik biaya perkara. (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 156
Lampiran Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Satu Naskah Pasal 144B (***) (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3). (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 38B. Pasal 144C (***) (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Pasal 144D (***) (1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 157