SOSIOLOGI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada D E P O K
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) Fithriatus Shalihah SOSIOLOGI HUKUM -- Ed. 1. --Cet. 1-- Depok: Rajawali Pers, 2017. xii, 128 hlm., 23 cm Bibliografi: hlm. 123 ISBN 978-602-425-281-6 1. Sosiologi hukum I. Judul 340.115 Hak cipta 2017, pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2017.1799 RP Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H SOSIOLOGI HUKUM Cetakan ke-1, Januari 2017 Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Desain cover oleh Dicetak di Rajawali Printing PT RAJAGRAFINDO PERSADA Kantor Pusat: Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956 Tel/Fax E-mail : : (021) 84311162 - (021) 84311163 rajapers@rajagrafindo.co.id Http: Perwakilan: Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, Bandar Lampung-35115, Jl. P Kemerdekaan No.94 LK I Rt. 005 Desa Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Telp. 082181950029.
PENGANTAR PENULIS Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga atas ridhoNya penulis diberikan kesehatan dan kesanggupan menyelesaikan buku ajar ini. Buku ajar yang berjudul SOSIOLOGI HUKUM ini merupakan bahan pengajaran penulis dalam mengampu mata kuliah tersebut di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hukum dapat dijalankan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dari kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan menjadi barang mahal apabila faktor bergerak sebagai penentu efektifitas sebuah produk hukum tetap mencari celah pembenar dalam melakukan hal-hal yang melanggar cita hukum nasional. Penulis menyelesaikan buku ajar Sosiologi Hukum ini dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami materi perkuliahan, sebab buku ajar Sosiologi Hukum dapat digunakan sebagai buku pegangan tambahan yang merujuk kepada Rencana Pembelajaran Semester atau Silabus yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik. Penulis menyadari jika buku ajar ini jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan tangan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Materi dari buku ajar ini merupakan rujukan dari berbagai buku, Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM v
baik tentang Sosiologi Hukum maupun buku-buku referensi lainnya tentang ilmu hukum dan perkembangannya. Besar harapan penulis buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiwa khususnya dan pembaca umumnya dalam memaknai hukum pada konteks law in action di Indonesia. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas support yang diberikan kepada penulis kepada Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi, S.H.,MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau. Juga ucapan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak, baik kolega dosen maupun Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mempercayakan mengampuan mata kuliah Sosiologi Hukum kepada Penulis. Akhirnya dari karya sederhana ini penulis bermohon semoga Allah SWT. Memberikan ridhoNya. Semoga bermanfaat !!! Pekanbaru, 19 sepetember 2017 Penulis, Fithriatus Shalihah vi Sosiologi Hukum
PENGANTAR REKTOR UIR Assalaamu'alaikum wr.wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga masih diberikan nikmat hidup untuk terus menjalankan aktifitas sehari-hari, dalam rangkat pengabdian kita kepadaNya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk dapat menyampaikan beberapa kalimat dalam penerbitan buku Sosiologi hokum karya Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesunngguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata, karena dengan memahami sosiologi hukum, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris. Hal ini menjadi penting, karena dalam alur rechtsidee atau cita hukum dalam perwujudan konkritnya selain mengacu kepada formalisme hukum, masyarakat juga menjadi factor penting yang menentukan apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. Dengan membaca buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kedudukan sosiologi hukum dalam ilmu hukum, bagaimana metode pendekatannya serta fungsi sosiologi hukum itu sendiri. Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM vii
Pada akhirnya mahasiswa dengan bekal pemahaman variable-variable penentu yang ada, mampu menganalisa sejauh mana efektifitas hukum positif dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepada penulis, saya sampaikan "Selamat"atas diterbitkannya buku ajar sosiologi hokum ini yang diperuntukkan sebagai buku penunjang belajar bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah tersebut selain buku referensi yang lain. Harapannya mahasiswa dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Keberadaan buku ajar tentu sangat penting dalam mewujudkan Catur Darma Perguruan Tinggi dan khususnya dalam meningkatkan jumlah publikasi di Universitas Islam riau. Kepada penulis saya berpesan agar terus produktif dalam menerbitkan karya ilmiah lainnya guna meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa FH UIR. Semoga publikasi buku ini dapat memotivasi dosen-dosen lainnya di UIR. Semoga Allah SWT meridhoi setiap pemikiran dan karya saudari. Aamiin YRA. Wassalaamu'alaikum wr.wb. Pekanbaru, 20 September 2017 Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. viii Sosiologi Hukum
DAFTAR ISI PENGANTAR PENULIS 5 PENGANTAR REKTOR UIR 7 DAFTAR ISI ix BAB 1 DEFINISI, PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM 1 A. Pengertian Sosiologi Hukum 2 B. Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Obyek dan Fungsi 5 C. Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum 11 BAB 2 MAZHAB-MAZHAB PEMIKIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM 15 A. Aliran-Aliran Dalam Sosiologi Hukum 17 B. Peletak-Peletak Dasar Sosiologi Hukum 18 C. Realisme Hukum dan Selanjutnya 28 D. Beberapa Mazhab Dewasa ini 31 Daftar Isi ix
BAB 3 TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM A. Tokoh Eropa Barat B. Tokoh Amerika Serikat C. Positivisme Hukum dan Masalahnya BAB 4 MENGIDENTIFIKASI RANCANGAN SOSIOLOGI TERHADAP KAJIAN HUKUM A. Tiga Pilihan Cara Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris B. Menuju Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum C. Pemikiran Hukum Sosiologis BAB 5 STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM A. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum B. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan C. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum D. Lapisan-Lapisan Sosial dan Hukum BAB 6 BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM A. Budaya Hukum B. Penegakan Hukum BAB 7 PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM KONDISI MODERNITAS DAN MENUJU TATANAN HUKUM RESPONSIF A. Tatanan Hukum Pada Masa Hindia Belanda B. Tatanan Hukum Pada Masa Penjajahan Jepang C. Tatanan Hukum Sejak Tahun 1945 Sampai 1998 D. Menuju Tatanan Hukum Responsif x Sosiologi Hukum 33 34 38 40 43 44 50 51 53 55 56 57 58 61 62 68 71 73 74 75 77
BAB 8 PARADIGMA HUKUM A. Hukum Sebagai Sistem Nilai B. Hukum Sebagai Ideologi C. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial BAB 9 PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM A. Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Hukum B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat C. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan D. Batas-Batas Penggunaan Hukum BAB 10 HUBUNGAN HUKUM, KEKUASAAN DAN IDEOLOGI A. Hukum, Kelas dan Kekuasaan B. Hukum dan Ideologi C. Individualisme Hukum BAB 11 HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN A. Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya di Indonesia B. Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial C. Mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia BAB 12 HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING A. Sekilas Hukum dan Tujuannya B. Hukum, Moral dan Kekuasaan dalam Telaah Law is a Tool of Social Engeneering C. Law is a Tool of Socia Engineering sebagai Sasaran Mewujudkan Tujuan Hukum DAFTAR KEPUSTAKAAN BIODATA PENULIS Daftar Isi 79 80 82 83 85 87 88 89 91 102 103 105 107 103 105 107 108 111 113 114 120 123 125 xi
Bab 1 DEFINISI, PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM 1. Standar Kompetensi Mahasiswa dapat mengetahui kedudukan Sosiologi hukum, sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan membedakan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif. 2. Kompetensi Dasar 1. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kedudukan sosiologi hukum dan bagian-bagiannya 2. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan perkembangannya. 3. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang perbedaan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukm evaluatif 3. Indikator 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang sosiologi hukum dan bagian- bagiannya 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum 3. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang perbedaan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 1
4. Materi Pokok 1. Pengertian Sosiologi Hukum 2. Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Obyek Sosiologi Hukum 3. Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum. 5. Pengalaman Belajar Kegiatan Awal Dosen menjelaskan kontrak belajar, peraturan kelas, kehadiran kelas, tugas, bahan bacaan dan lain-lain. Mahasiswa memperhatikan, mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Media/alat : white board dan infocus Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum, tentang ruang lingkup, metode kajian dan obyek dari sosiologi hukum serta tentang pengaruh dari sejarah dan filsafat hukum. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik, menanyakan kepada mahasiswa tentang beberapa poin perkuliahan. Mahasiswa menanyakan hal-hal yang belum jelas dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat : white board dan infocus A. Pengertian Sosiologi Hukum Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882.Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang,2008,109). Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubah- ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. 2 Sosiologi Hukum
Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain- lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat. Studi tentang Law in Books dan Law in Actions yang dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup : 1. Normwissenschaften atau Sollenwinssenschaften, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma/kaedah, yang terdiri dari : a. Ilmu tentang pengertian hukum. b. Ilmu tentang kaidah hukum. 2. Tatsachenwissenschaften atau Seinwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari : a. Sosiologi Hukum. b. Antropologi Hukum. c. Psikologi Hukum. Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 3
d. Sejarah Hukum dan e. Perbandingan Hukum. SKEMA / BAGAN Ilmu Hukum Studi tentang Law in Books Studi tentang Law in Actions Normwissenschaften Tatsachenwissenscahften (Sollenwissenschaften) (Seinwissenschaften) Hukum sebagai Norma/Kaedah Hukum sebagai gejala sosial a. Ilmu tentang pengertian Hukum d. Sejarah Hukum b. Ilmu tentang kaedah Hukum e. Perbandingan Hukum c. Psikologi Hukum Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain : 1. Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. 2.	Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. 3.	R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 4 Sosiologi Hukum
4. H.L.A. Hart H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hokum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hokum memngandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/primary rules dan aturan tambahan /secondary rules (Zanudin Ali,2006,1). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas : a. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. c. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. B. Ruang Lingkup; Metode, Kajian, Obyek dan Fungsi Sosiologi Hukum Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel,2012,6). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 5
pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya.Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action (Yesmil Anwar dan Adang, 2008,128). Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah : 1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga factor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni : a. Berfungsi secara Filosofis Setiap masyarakat selalu mempunyai Rechtsidee, yakni apa yang masyarakat haeapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtsidee tumbuh dalam system nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia ghaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai 6 Sosiologi Hukum
sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radburg seorang ahli filsafat hukum menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. (Bagir Manan, 1992, 17) Dakam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebutdapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental Negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan, karena Pancasila selama berkuasanya rezim orde baru yang lalu telah dijadikan instrument legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan "luar" kekuasaan orde baru dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Dibalik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus terus dipertahankan, karena Pancasila merupkan titik pertemuan (kalimatun sawa) dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di negri ini. Dalam hal ini penulis tertarik dengan pendapat bahwa Pancasila merupakan pendukung besar, karena dari semula ia mencerminkan tekad untuk bertemu dalam titik kesamaan antara berbagai golongan di Negara kita. (Nurcholis Madjid, 2000, xciii). b. Berfungsi secara Sosiologis/Empiris Dasar keberfungsian secara sosiologis/empirisa maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tewrsebut tampak bahwa Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 7
masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyatan yang hidup dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka,1993,88-89) Dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni : 1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. 2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993,91-92) Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa The legal system is not a machine, it is run by human being. Interdepedensi fungsional selalu akan Nampak dalam proses pemberlakuan/penegakan hukum. Lebih lanjut Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni, pertama adalah komponen structural. Komponen structural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita bicara tentang struktur system hukum Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya ( Jenis kasus dan wewenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya Struktur bagaikan fito diam yang menghentikan gerak. Dalam penjelasan lain komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, seperti DPR sebagai lembaga legislative misalnya. Yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi disini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada system tersebut ( komponen structural), mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kualitas komponen substansi 8 Sosiologi Hukum
sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagius maka komponen substansinya pasti bagus. Komponen structural yang bagus dalam hal ini bisa penulis maksudkan siapapun orang- orang yang berada dalam struktur system dimana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabelitas atau katakanlah mereka yang professional dan bermoral. Yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum, dalam hal ini sikap manusia dan system hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum atau budaya hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Dapatlah penulis tekankan sekali lagi bahwa budaya hukum pada dasarnya meeupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak. Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga komponen/ unsur dalam system hukum itu adalah sebagai berikut :1) struktur diibaratkan sebagai mesin; 2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut; dan 3) kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus. Namun penentu kesadaran hukum sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai macam variable yang akan dibicarakan dalam materi Penegakan hukum pada bab lain pada buku ini. c. Berfungsi secara Yuridis Keberfungsian yuridis atau normative suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 9
hukum yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keberfungsian yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni ( Reine Rechtlehre ). Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka yang terjadi adalah batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang- undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama anatara presiden dengan DPR. Jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undanglah hal tersebut diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Apabila cara-cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum/ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum (peraturan perundang-undangan ) yang lebih tinggi. Sehingga sebuah Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Dalamkaitan dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa pendapat : 1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. 2. W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. 3. Logemann berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993,88-89) 10 Sosiologi Hukum
Sangatlah tidak mungkin hukum hanya lihat dari fungsi filosofisnya semata-mata tanpa menyatukannya dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridis. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis maka letak hukum hanya sampai pada tataran recht idee semata-mata. Dan sebaliknya apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologinya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. C. Pengaruh Dari Sejarah Hukum Dan Filsafat Hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Carl Von Savigny (1779-1861) berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volgeist). Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang (Zainudin Ali,2006,122). Ia menantang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif, menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan dengan kesadaran hukum masyarakat. Di abad kedelapan belas analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat, demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berfikir dedukatif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian itu mengabaikan lingkungan sosial hukum (Satjipto Rahardjo,2010,15). Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah sebagai berikut : Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif. Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 11
Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang- undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara tekhnis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat (poular consciousness). Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Volksgeist (jiwa dari rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa. Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sajarah, tetap tenggelam dibawah arus normatif- positivistis yang kuat diabad ke-19. Lain halnya dengan fisafat hukum yang memiliki fahamnya sendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan secara terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas (ultimate). Theo Huijbers menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki (sesungguhnya) dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berfikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang ada melalui cakrawala pandangan yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis. Namun menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta yang konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Berkaitan dengan kaidah hukum normative (hukum) yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Kaidah hukum yang memiliki kenyataan normative bias 12 Sosiologi Hukum
disebut apa yang seharusnya dilakukan atau das sollen. Das Sollen merupakan suatu kenyataan normative dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Sebaliknya kaidah yuridis empiris adalah kaidah hukum yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang biasa disebut das sain. Kaidah hukum mempunyai sifat yang pasif seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif, diperlukan rangsangan dari peristiwa (das sein) tertentu, sehingga kaidah hukum dapat aktif, yang kemudian dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Oleh karena itu selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu maka kaidah hukum itu hanya merupkan pedoman pasif belaka. Jadi kaidah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret: Das Sollen memerlukan Das Sein. Apabila suatu peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, maka peristiwa konkret yang relevan untuk hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu peristiwa konkret tidak sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum diciptakan oleh kaidah hukum. Sebaliknya kaidah hukum dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai cirikhas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan mengapa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan, dan mengapa harus ada pembedaan ? Dengan demikian pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan komprehenshif. Oleh karena itu, filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari hukum positif. Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena scara tuntas dan kritis, seperti lazimnya watak filsafat, menggugat sistem hukum perundang-undangan.Pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dari titik yang jauh yang tidak secara langsung menggugat hukum positif (Satjipto Rahardjo,2010,17). Seperti yang dilakukan oleh Gutav Radbruch dengan tesis "tiga nilai dasar hukum" yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Bab 1 | Definisi, Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum 13
Pengaruh yang khas dari filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan untuk menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum, tekanannya lebih diletakan bereaksinya atau berprosesnya hukum (law in action) (Yesmil Anwar dan Adang,2008,126). Roscou Pound berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum yang harus ditinggalkan.selain Pound, Cardozo berpendapat, bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan. Pada hukum berpengaruh pula kepentingan- kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apakah benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat. 14 Sosiologi Hukum
Bab 2 MAZHAB-MAZHAB PEMIKIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan sosiologi hukum dengan mengetahui mazhab-mazhab dalam sosiologi hukum. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang peletak-peletak dasar dalam sosiologi hukum. c. Mahasiwa dapat mengerti dan menjelaskan tentang realisme hukum dan selanjutnya. d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang beberapa mazhab yang lahir dewasa ini. 3. Indikator: a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang peletak-peletak dasar dalam sosiologi hukum. c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang realisme hukum dan selanjutnya. Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 15
d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang beberapa mazhab yang lahir dewasa ini. 4. Materi Pokok: 1. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. 2. Peletak-peletak dasar sosiologi hukum. 3. Realisme hukum dan selanjutnya. 4. Beberapa mazhab dewasa ini. 5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan aliaran-aliran dan peletak- peletak dasar dalam sosiologi hukum. Dosen juga menjelaskan tentang realisme hukum dan selanjutnya serta Dosen menjelaskan beberapa mazhab yang berkembang dewasa ini. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan. Media/alat : white board. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. 16 Sosiologi Hukum
A. Aliran-Aliran Dalam Sosiologi Hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum yaitu : 1. Aliran Positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan.Aliran positif ini di pelopori oleh Donald Black.Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu (science) dan kebijaksanaan (policy) dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati (observable fact).Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat.(Satjipto Rahardjo,1986,103). Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positivisme ini, dengan maksud yang jelas, hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja (teologis) dan para pendukungnya (metafisik), digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual, yang tidak lain adalah kaum positivistis itu. Yang melatarbelakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut : Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia dan masyarakat. Pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan (reprensentation) Dengan demikian, pengetahuan yag benar atau ilmiah, yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat. Itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. 2. Aliran Normatif Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivartif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 17
B. Peletak-Peletak Dasar Sosiologi Hukum Di Eropa 1. Durkheim Dalam karyanya " Division du Travail Social" tahun 1983 : masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. "Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak (dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan) adalah hukum". Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis (dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi). Sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif dan konstitusionil. Dua tipe pengaturan hukum yang pararel dengan dua tipe kesetiakawanan yang berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlain-lainan : hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiring dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang dan hokum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang (repressive) adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan dan lain-lain atau semata-mata pencelaan dimuka umum. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif (mengekang) dan hukum pidana yang mengiringinya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Sebaliknya sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan, melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus, dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi 18 Sosiologi Hukum
yang diindividualiskan. Hokum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial, yang sendirinya merupakan suatu akibat: "diasosiasikan dengan idaman kolektif yang lebih luwes, yang membolehkan pengkhususan". Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis.Sesungguhnya sanksi-sanksi refresif (mengekang) dan hukum pidana yang mengiringi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Dalam suatu masyarakat yang kesetiakawanan organis, suatu kesetiakawanan di antara mereka yang sejenis, menjadi berkuas, maka sebagian terbesar dari hukum membebaskan diri dari hukum pidana, bahkan mulai menguasai hukum pidana itu. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak (hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusionil dan lalin-lain). Demikian pula, menurut Durkheim kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi dan sauatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling masuk memasuki atau setengah peleburan. Tetapi dalam penyelidikan-penyelidikannya yang kenmudian, Durkheim agak kurang optimis terhadap revolusi hukum. Bahkan dalam kerjanya Deux lois de le'volution penale (1900), ia memisahkan Negara dari setiap ikatan yang perlu dengan kesetiakawanan organis dan menegaskan peranannya yang merdeka sebagai suatu faktor dalam evolusi hukuman- hukuman selama masih berdasarkan penguasaan. Hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat dan semakin mutlak kekuasaan pusatnya. Pada hakikatnya, dimana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagi kombinasi: hukum kerjasama, boleh jadi bersifat represif dan bersanksikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat (hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang, trust- trust dan pabrik-pabrik dewasa ini). Namun terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia (revue Metaphysique, 1930). Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain: Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 19
Pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme social dan hukum : menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok kelompok profesional senantiasa dibawahakan kepada Negara, yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epiphenomena sederhana, suatu proyeksi subjektif : itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. 2. Duguit, Levy dan Hauriou Tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Perancis, Leon Duguit (meninggal tahun 1938), Emmanuel Levy dan Maurice Hauriou (meninggal 1930), sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Houriou-lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum.Sebaliknya Duguit mengganggap dirinya "realistis dan bukannya naturalistis" dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Leon Duguit tidak begitu mengindahkan bahasan sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam iulmu hukum yakni teknis sebagai seni dari sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusionil. Diantaranya karya-karya Duguit yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah sosiologi hukum, L'Etat (1901- 1903) terutama sekali dikhusukan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Sebagaimana halnya Durkheim, maka Duguit pun menghubungkan semua hukum itu dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial. Duguit setelah mendapatkan bahwa dalam masyarakat yang beradab dan hanya ini saja yang menarik perhatianny, disana ada kesetiakawanan organis, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara hukum yang timbul dari kesetiakawanan ini (hukum objektif) dan Negara. 20 Sosiologi Hukum
Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai milieusosial yang berlawanan dengan Negara, adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada "hukum objektif". "Berbicara tentang hak-hak individu, hak-hak masyarakat, hak-hak kelompok, adalah membicarakan segala sesuatu yang tidak ada".Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan social "tidak memungkinkan paham tentang suatu hak masyarakat kolektif untuk memerintah individu dan juga hak individu untuk memaksakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya". Sesungguhnya, organisasi yang dilihat dari sudut hukum, tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui saling resap-meresapi di antara hak-hak, yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hukum yang tidak terorganisasi dan spontan "adalah lebih tua dan lebih unggul daripada Negara", bukan hanya unggul dari kekuasaan Negara, juga lebih unggul dari tata tertib Negara dan lembaga Negara, itu sendiri. "Campur tangan pembuat undang-undang tetap tidak mampu mengubah hukum yang spontan dan terorganisir : "segala apa yang dapat diperbuatnya hanya sekedar merumuskan hukum yang dinamis yang telah ada terlebih dahulu, yang selalu melampaui limitnya". Pada akhir kariernya, Duguit terpaksa, apabila ia berbicara tentang kesetiakawanan dan hukum, untuk memperhatikan unsur psikologis dan aspirasi-aspirasi terhadap keadilan. "Yang membuat hukum itu adalah kepercayaan, yang meresap ke dalam kalbu pada suatu masa di suatu tempat tertentu, bahwa suatu peraturan tertentu bersifat imperatif, yang berarti : adil menurut perasaan keadilan yang berlaku ketika itu". Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan duguit, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektifitas dari Negara mulai zaman romawi kuno Kerajaan Jacobin, hingga napoleon, yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan "yang hanya merupakan nama lain untuk hak subjektif Negara untuk Pemerintah", "sedang mengalami kematian", yang harus diganti dengan "federalisme fungsionil dari jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan", yang "mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 21
pemerintah. Demikianlah di zaman sekarang ini, karena dekade "konsepsi imperialistis tentang hukum antar bangsa" dan " konsepsi individualistis tentang hukum privat", maka munculah "tata tertib hukum yang realistis, sosialistis dan objektif", dan yang sendirinya merupakan hasil suatu hari dalam sejarah. Kecenderungan umum dari penyelidikan Duguit adalah terlalu dogmatis, terlalu diresapi oleh asas realivitas.Sedangkan uraian-uraian genetisnya adalah jelas tidak bebas dari suatu prasangka tertentu, suatu hasrat untuk membuktikan bahwa evolusi hukum saat ini membenarkan premis- premis teoretikusnya, realisme sensualisnya, dan lain-lain. Jasa Duguit terutama sekali terletak dari caranya ia memperlihatkan adanya masalah-masalah tertentu yang tidak dilihat oleh Durkheim (hukum yang spontan tidak terorganisasi, hukum dan Negara), dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Jika Duguit berusaha memutar sintesa sosiologis Durkheim ke arah suatu realisme, maka sebaliknya Emmanuel Levy, mencoba memberinya orientasi yang semata-mata bersifat subyektif dan idealistis. Levy mengejar tujuan dari pengembangan "pandangan hukum sosialistis", dari menemukan jiwa hukum di masa depan yang sesuai dengan keyakinan-keyakinannya. Ia mengatakan bahwa perubahan hukum sekarang melalui perubahan-perubahan kepercayaan kolektif. Ia menganalisa evolusi sekarang dari psikologi kolektif hukum. Bagi Levy hukum yang spontan ini semata-mata berupa "hukum kolektif" dan di lain pihak, sebagai kesadaran fenomena, sebagai sifat dasar kita, dan kemutlakan kita. Semua hubungan hukum berubah menjadi hubungan-hubungan antara orang-orang yang menyertai dalam kepercayaan-kepercayaan, pada hakikatnya hubungan- hubungan yang bersifat membatasi dan negative, yang di dalamnya tersimpul subyek-subyek yang terisolir dan bertentangan. Karena gagal mengutarakan masalah bentuk-bentuk hubungan masyarakat, Levy akhirnya mereduksi semua ikatanmasyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain (alter, ego), menjadi hubungan-hubungan saling keterkaitan dan saling bersatu : dengan mengabaikan interpenetrasi dan peleburan sebagian-sebagian dan demikian kembali kepada konsepsi-konsepsi tadisional-individualistis. Levy telah memberikan kita suatu uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggungjawab dalam masyarakat kapitalis modern, yang menuju ke arah suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak tetap, yang dipengaruhi dan tergantung kepada keyakinan dan jaminan kolektif terhadap resiko yang timbul dari ketidaktetapan itu. 22 Sosiologi Hukum
Berlawanan dengan realisme sensualis dari Dugit dan idealisme subyektivistis dari Levy, Maurice hauriou, seperti Durkheim, berusaha mencari suatu dasar yang "idealistis-realistis" bagi sosiologi hukum. Menurut Maurice Hauriou, gagasan-gasan ini member perlawanan dan bertindak sebagai objeknya. Tetapi gagasan-gagasan serta nilai-nilai ini tidak diperoleh melalui perangkaan atau demonstrasi, karena telah dikhususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita.Hanya pengalaman langsung yang diperluas memungkinkan kita memahami gagasan-gagasan dan niali-nilai itu. Sosiologi hukum Hauriou yang mengutamakan analisis terhadap lapisan-lapisan keseimbangan yang merupakan "lembaga", yakni : kenyataan sosial hukum, pada suatu pihak tertuju kepada masalah-masalah sistematis, pada pihak lain tertuju masalah-masalah yang berkenaan dengan tipologi hukum dari kelompok-kelompok, yang sayang sekali tidak dibedakan dari mikrososiologi hukum. Hauriou membedakan dua jenis lembaga yaitu, lembaga-lembaga kelompok, badan-badan sosial dan apa yang dinnamakan "thing institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Ia menyinggung masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat- tempat lahirnya berbagai macam hukum, tetapi karena ia tidak mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, maka ia pun segera pula meninggalkan persoalan untuk menyamakan ini dengan persoalan "kehidupan hukum bathiniah dan lahiriah" dari satuan-satuan kolektif yang nyata. Kekuatan yang dipergunakan Hauriou untuk menegaskan kemampuan tiap-tiap lembaga kelompok untuk menciptakan keranga hukumnya sendiri, ketegasan yang diperlihatkan dalam mengutarakan masalah keserbanajemukan hukum, memaksanya menelaahtipologi hukum dari kelompok-kelompok tertentu yang khas.Tetapi tipologi kelompok- kelompok ini, tidak begitu diperkembangkan seluas-luasnya oleh Hauriou dan tidak merupakan kemajuan yang jelas. Ini disebabkan : Karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok, seharusnya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan yang menentang dan menyeimbangkan satu sama lain dengan cara yang khas. Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 23
Karena kerangka-kerangka hukum yang bersesuaian dengan tipetipe kelompok adalah kompleks karena terdiri dari berbagai jenis hukum yang timbul dari bentuk-bentuk kemasyarakatan, maka semuanya tidak dapat ditentukan cirri-cirinya tanpa mengetahui bentuk-bentuk kemasyarakatan nya. Akhirnya, ketiadaan analisis mikrososiologis membuatnya ragu-ragu untuk mengakui bahwa kepentingan umum dapat diwakili oleh kelompok- kelompok lain yang bukan Negara, dan menjelang akhir kariernya keragu- raguan ini menyebabkan (terpengaruh oleh St. Thomas) menyatakan secara dogmatis, bahwa Negara adalah "lembaga terpenting di antara segala lembaga", lembaga yang paling sempurna dan paling utama "yang mewakili kepentingan umum". 3. Max Weber dan Eugene Ehrlich Menurut Max Weber semua sosiologi hukum dieduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau "kesempatan-kesempatan" dari kelakuan sosial, menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti bathin perbuatan-perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sdengkan Erlich membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendikan semua skema "dalil hukum bersifat abstrak" atau aturan-aturan mengenai persengketaan. Dalam tiga karyanya yang terutama, Beitrage zur Theorie der Rechtsqullen (1902), Grundlegung der Sozioligie des Rechts (jilid pertama 1913, jilid kedua 1928) dan Die Juristische Logik (1919) Ehrlich menyelenggarakan dua tugas yaitu:
Ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan "ilmu hukum" yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksudkan untuk mencapai ujuan-tujuan praktis dan sementara waktu, dan berkat sistematisasi khayali, tidak mampu memahami apapun kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya. 24 Sosiologi Hukum
Kenyataan bahwa ilmu hukum dogmatis-normatif bukanlah suatu ilmu melainkan semata-mata suatu teknik yang diapakai untuk mencapai tujuan-tujuan pengadilanyang bersifat temporer, menjadi sangat jelas apabila diketahui bahwa asas-asas yang biasanya dianggap bersumber pada logika hukum yang tidak berubah-ubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian kepada keadaan-keadaan kesejarahan yang sangat konkret. Demikianlah postulat dari apa yang dianamakan dengan logika hukum yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan logika yang sebenarnya. Yaitu : Pengabaian kebebasan bagi hakim, yang terikat oleh dalil-dalil yang diterapkan terlebih dahulu. Tergantungnya segala hukum kepada Negara. Kesatauan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Menurut Ehrlich, diletakannya peraturan-peraturan untuk mencapai keputusan-keputusan jika terjadi silang sengketa di atas tata tertib masyarakat yang damai dan spontan, dan diletakannya dalil-dalil hukum yang abstrak diatas peraturan-peraturan ini, dan juga perubahan- perubahan dalam hubungan-hubungan di antara ketiga lapisan dari kenyataan hukum, haruslah dijelaskan secara sosiologis. Kekurangan hakiki dalam sosiologis hukum Ehrlich, suatu kekurangan yang sangat menarik perhatian dan banyak pengarunya di Amerika Serikat ialah ketiadaannya perhatian terhadap bentuk-bentuk kemasyarakatan dan tipe- tipe hukum pengelompokan.Pluralisme sosiologis dan pluralisme hukum Ehrlich sifatnya adalah semata-mata vertical. Hal ini menyebabkan ia mencampuradukan dengan istilah "Gesellschaftsrecht" serangkaian jenis hukum, dan mencampuradukkan ini diulangi lag terhadap aturan-aturan untuk mengambil keputusan dan dalil-dalil abstrak. Di Amerika 4. O.W. Holmes Hakim Holmes salah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika, William James.Holmes sudah member isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson "revolusi sosiologi dalam ilmu hukum" Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 25
di Amerika.Holmes menekankan perlunya bagi sarjana hukum untuk yang berkaitan dengan pekerjaannya memberikan perhatian kepada penelaahan- penelaahan yang obyektif dan empiris dari kenyataan sosial yang aktuil, sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial, khusunya sosiologi. Tiga unsur pikiran Holmes mendorongnya ke suatu jurusan yang bertentang dengan inspirasi utamanya, yaitu : Definisinya bukan saja tentang ilmu hukum yurisprudensi, tetapi tentang hukum itu sendiri sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan, membatasi programnya yang luas dari sosiolog hukum dengan memusatkan perhatiannya kepada penggambaran satu lapisan kedalaman dari kenyataan hukum saja, yang berhubungan dengan kegiatan pengadilan-pengadilan. Karena mengakibatkan ilmu hukum, sebagai suatu seni, menjadi suatu ilmu deskriptif dalam arti yang sempit, sehingga Holmes agak terpaksa merubah sosiologi menjadi suatu seni, sambil berusaha melenyapkan tujuan-tujuan ilmu hukum yang efektif sebagai seni. 5. Roscoe Pound Sosiologi hukum di Amerika Serikat telah menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan meluas, berkat penemuan ilmiah Roscoe Pound, pakar tiada tandingannya dari mazhab "ilmu hukum sosiologis yurisprudensi". Pound lebih mengutamakan tujuan-tujuan praktis, yaitu antara lain : a. Menelaah "akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum", dan karenannya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isi abstraknya. b. Mengajukan "studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan". c. Menciptakan "efektifitas studi tentang cara-cara membuat peraturan- peraturan dan member tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang henadk dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi". d. Studi "sejarah hukum sosiologis" yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. 26 Sosiologi Hukum
c. Membela apa yang telah dinamakan pelaksanakan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk- prtunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya terutama sekali sebagai bentuk-bentuk yang tidak dapat dirubah. d. Akhirnya tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum. Penandasan Pound kepada kepentingan-kepentingan sosial, yang terkadang dianggap salah sebagai kecenderungan kepada keserbamanfaatan sosial suatu pandangan yang selalu ditentangnya secara tegas, yang terbukti dengan pertikaiannya denga Ihering baginya pada hakikatnya hanyalah merupakan suatu metode untuk mengajak pengadilan-pengadilan agar memperhatikan kenyataan kelompok-kelompok sosial yang khusus dan tata tertibnya masing-masing. Didalam karya-karyanya secara tegas diperlihatkannya kenisbian sosiologis dari tehnik-tehnik hukum, kategori- kategori hukum dan konsep-konsep hukum.Pound tidak sadar bahwa orang dapat memiliki perhatian dengan nilai-nilai yang menjelma dalam fakta-fakta special dan tetap tak menyatakan baik buruknya.Dari semua ini timbul suatu tendensi yang dogmatis serta bersifat menyusilakan yang secara langsung mengancam pendirian metode dalam sosiologi hukum.Sebagai akibat dari orientasi teleologisnya ini dapatlah dicatat penolakan Pound untuk menangalkan kepercayaan kepada harus Negara terlebih dahulu, dan keunggulan priori Negara atas kelompok-kelompok lainnya. 6. Benjamin Cardoso Sosiologi hukum Hakim Cardoso ini bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang actual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Karyanya pertamanya, yang diberi judul The Nature of Judicial Proses (1921, edisi ke-8, 1932) bertujuan untuk menunjukan bahwa "ketidaktetapan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan" adalah suatu manisfestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan "bukanlah penemuan, melainkan penciptaan" penciptaan yang diperhebat oleh situasi sesungguhnya dari kehidupan hukum. Situasi ini terdiri atas kenyataan "bahwa untuk setiap tendensi kelihatannya orang harus mencari tendensi-lawan, dan bagi setiap peraturan harus dicariakn lawannnya pula. Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 27
Melalui konsep sempit dari metode sosiologi yang diperlengkapi dengan metode logika secara analog, dan juga metode tradisi dalam proses pengadilan bahwa Cardozo mengawali bukunya dan dalam beberapa hal. Kecenderungan teologikal-sosiologikal inilah yang mendorong Cardozo, melalui putusan-putusan pengadilan, mencari yang bertindak sebagai penengah dari antara pergerakan dan stabilitas luar biasa, ketidaktentuan dan keamanan. Ia menyatakan bahwa "adat kebiasaan" hanya menjadi hukum jika menadpat sanksi atau mampu mengadakan sanksi demi pengadilan. Ia bersandar pada definisi Holmes tentang hukum sebagai suatu ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Menurut Cardozo, cukup memadai untuk menentapkan kemungkinan berhasil bahwa adat kebiasaan pada suatu hari akan dapat berwujud sebagai suatu pertimbangan untuk menganggapnya sebagai hukum. Buku terakhir Cardozo, Paradoxes of Legal Sciences (1982) yang paling berkesan dari antara karya-karyanya, maju selangkah lagi ke arah sosiologi hukum yang bebas dari tehnik yuridis (yurisprudensi) dan yang bertugas sebagai satu dasarnya. Bahwa sosiologi hukum haruslah dibimbing oleh kesadaran.Dinamisme yang serba nisbi dan anti konseptualisme mulai menguasai pemikiran-pemikiran terkahir Cardozo, yang disokong oleh suatu renungan tentang partikularisme, kekhususan, nilai-nilai konkret, dan oleh pluralisme, kemajemukan sosiologis. C. Realisme Hukum Dan Selanjutnya K.M. Lewelyn dan Thurman Arnold. Mazhab neo-realistis yang berkembang selama sepuluh tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang sengit terhadap orientasi "sociological yurisprudence" yang bersifat terutama sekali teleologis dan moralistis. Erat bertalian dengan nama-nama K.N. Lewelyn, Thurman Arnold, Walter W. Cook, H.E. Yntema, L. Green, Underhill Moore, H.Oliphant, Max Radin, Yerone Frank, E.W. Robinson dan Charles E. Clark, aliran ini hanya sama dengan sikap negative daripada jurubicaranya. Mereka berusaha untuk menghapuskan pertimbangan-pertimbangan teleologis dan penilaian-penilaian buruk, bukan saja dari sosiologi hukum melainkan juga ilmu hukum sendiri. Para realis-realis hukum (legal realist) itu semuanya memulai dengan interprestasi yang sangat sempit dan sungguh-sungguh buruk dari definisi hukum Holmes, yakni hukum sebagai "ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Maka Lewelyn menulis dalam karyanya yang pertama : 28 Sosiologi Hukum
apa yang diperbincangkan oleh para pembesar (hakim-hakim atau polisi-polisi atau klerk-klerk atau sipir-sipir atau ahli-ahli hukum). Demikiam pula Frank : hukum adalah suatu keputusan dari suatu pengadilan. Realisme hukum saat ini mempunyai arti 'sensualisme naturalistis", yakni suatu keperluan sederhana untuk menggantikan penilaian-penilaian berdasarkan kenyataan, yakni "serba pengalaman" (empiricism), istilah yang dapat mempunyai berbagai arti, yakni anti-konseptualisme, yakni irrasionalisme decisionistis dan actualistis irrationalism yang tidak perlu bersifat sensualistis atau realistis dan lain-lainnya. K.N. Lewelyn menyatakan dalam bukunya yang pertama, bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari ilmu hukum hanyalah sosiologi hukum : "suatu hal yang tak dapat dihindarkan untuk member kepada sosiologi hukum kemungkinan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, tanpa gangguan, sebelum hasil-hasilnya yang pasti dapat digunakan terhadap ilmu hukum (Jurisprudensi)". Sosiologi hukum menyimpulkan adanya "konsepsi msayarakat sedang bergerak, dan bergerak jauh lebih cepat daripada hukum, sehingga selalu ada kemungkinan, bahwa setiap bagian hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah ia masih sesuai dengan masyarakat. Lewelyn merasa juga adanya kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya, dan ia berusaha meloloskan diri dari kebuntuan-kebuntuan dengan menambahkan kepada salah satu bahasan-bahasannya tentang definisi hukumnya yang asli, pernyataan bahwa bukannya semata-mata kelakuan resmi, melainkan juga "kelakuan orang-orang awam adalah sebagian dari hukum" ( A realistic Jurisprudence) atau sebagaimana ia pernah menuliskan "hukum adalah apa yang dilakukan sesungguhnya oleh pengadilan-pengadilan atau orang-orang (Some Realism About Realism). "Cara-cara hukum dipergunakan untuk menunjukan sesuatu kelakuan atau perbuatan yang jelas menurut hukum adalah menurut sifatnya, coraknya, artinya atau akibatnya". Dengan menghapuskan tuntutan akan nilai- nilai hukum tentang keadilan khusus, Lewelyn menghapuskan kemungkinan : a. Untuk menghubungkan sifat sebagai peranan dari sahnya hukum, yang ditempatkan antara otonomi dan heteronomi dengan struktur dalam dari pengaturannya, yang berlawanan dengan struktur dalam agama, kesusilaan dan estetika. b. Untuk menembus lapisan-lapisan yang terdalam dari kenyataan sosial dari hukum, yang mengatasi tingkat pola-pola yang bersesuaian dan Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 29
yang dipusatkan di sekitar lambing-lambang yang sesungguhnya, nilai-nilai kolektif dan kepercayaan-kepercayaan. Konsepsi tentang teknik hukum tidak membuatnya menjadi nisbi semata-mata dengan struktur-struktur sosial dan tidak dengan nilai-nilai yang direalisasikan di dalamnya. Penggunaan realisme hukum oleh Thurman Arnold sebagai titik tolak bagi sosiologi hukum, sangat berlainan bentuknya dari apa yang dilakukan oleh Lewelyn. Sebagaimana halnya dengan Lewwlyn, Arnold telah mengatasi sama sekali konsepsi tentang hukum yang dianut oleh kaum realis, tetapi kejurusan yang beralinan sama sekali, yakni suatu keyakinan bahwa semua kehidupan sosial ada hubungannya dengan ilusi- ilusi, kepercayaan-kepercayaan serta government (1935) dan The Folklore of capitalism (1973) ia telah berusaha membuktikan bahwa "lembaga-lembaga sosial membutuhkan kepercayaan serta impian-impian". Rasionalisasi dogmatis dan lambing-lambang ilusionair telah menjadikannya sebagai 'halangan-halangan bukannya bantuan-bantuan" dan membuat penyakit perbudakan menjadi lambing-lambang. Sebaliknya, skeptisisme terhadap lambang-lambang diiringi dengan kesadaran akan peranan asasi yang dimainkan dalam kehidupan sosial, mempunyai sifat membebaskan. Yurisprudensi, "teknik hukum", yang 'rahasia gaibnya", diusulkan oleh Arnold agar dianalisis bersama-sama dengan hukum menurut pendapatnya merupakan lambing sendiri, tetapi nomor wahid " yang tersuci diantara yang suci". Pembubaran ilmu-ilmu sosial khas menjadi sosiologi lambing-lambang menurut Arnold adalah khususnya sangat diperlukan dalam zaman saat ini, karena belum pernah sebelumnya lambing-lambang yang merosot menjadi berhala-hala (idols) memainkan peranan yang demikian mencelakakan dan yang merupakan rintangan-rintangan yang menghalangi gerak masyarakat yang serta-merta (Folklore of Capitalism, passim).Konsepsi-konsepsi Arnold yang begitu menarik perhatian dan telah menimbulkan perbincangan-petbincangan ramai dan luas, adalah sangat berharga dipandang dari sosiologi sukma manusia.Karena Arnold yang dengan kuatnya menangkap arti pentingnya lambing-lambang dalam kenyataan sosial, dan khususnya dalam kenyataan hukum, tak mungkin sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diterima, karena tiadanya lambing-lambang sosial itu semua adalah proyeksi- proyeksi subjektif, khayalan-khayalan, ilusi-ilusi yang tiada artinya.Keismpulan 30 Sosiologi Hukum
ini olehnya diperkuat lagi oleh suatu prasangka intelektualis, yang menurut pendapatnya semua yang tak subyektif sendirinya bersifat rasional. D. Beberapa Mazhab Dewasa ini Di Perancis studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan- percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum Negara. Maximo lorey, dalam buku-bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le Droit Nouveau (1906) La Coutume Ouvriere dua jilid (1931); Les Tendaces du Pouvoiret de la Liberte en France au Xxe siècle (1937) menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini, yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Penulis-penulis lainnya mengikuti tipe penyelidikan yang sama. Di antara mereka ialah Cruet (la Vie du Troit et I'lmuissance des Lis, (1914) dan terutama sekali, Gaston Morin (La revolte de Faits Contre le Code, 1920 dan La Loi et el Contrat :la Decadence de leur Souverainete, 1927). Analisis sistematis masalah-masalah sosiologi sukma manusia, terutama sekali dibawah aspek mikrososiologi serta tipologi hukum pengelompokan, mengilhami karya-karya penulis ini. Di Negara-negara Anglo-saxon, perkembangan teori-teori pluralistis dalam ilmu politik sejajar dengan aliran yang lebih baru dari sosiologi hukum di Perancis. Dirumuskan untuk pertama kalinya dalam G.D.H Cole, Social Theori (1920) dan Harold J. Laski, Authority in the Modern State (1919) dan juga J.A Hobson, The Guilds and the State (1918), aliran ini menarik perhatian terutama sekali karena pertaliannya dengan "sosialisme gilda". Pluralisme politik dinyatakan sangat terperinci sekali dalam Laski, " A grammar of Politics (1926), dan ada beberapa penganutnya di Amerika Serikat (cf. W.F. Shepart, Political Science", dalam H.E Barnes, History And Prospects of Social Science, dan dilanjutkan oleh Mary P Follet, The New State, 1918, Creative Experience, 1924). Tetapi aliran ini memusatkan usaha-usahanya khusus kepada masalah-masalah teleologis dan praktis tentang reorganisasi Negara dan masyarakat dewasa ini daiatas dasar perseimbangan baru dari kelompok-kelompok. Bab 2 | Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum 31
Di Jerman, Hugo Sinzheimer, De Taak der Rechtssociologie (1935), didahului dengan berbagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama tentang hukum perburuhan, khususnya Die Soziale Selbstbestimmung in Recht (1916), dan Die Sozilogisce Methode in der Privaterchswissenchaft (1909). Sinzheimer, yang mendasarkan pendapat-pendapatnya serentak atas Gierke, Erlich dan Weber, mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari bebagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara : a. Sosiologi hukum deskriptif b. Sosilogi hukum kritis c. Sosiologi hukum genetis, dan d. Sosiologi hukum teoritis Sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma- norma dalam kelakuan kolektif yang efektif.Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan hukum.Sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat.Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan- perubahan hukum menurut lingkungan-lingkungan serta zaman-zaman konkret.Sosiologi hukum kritis adlah berdasarkan sosiologi deskriptif, sosiologi hukum genetis bersandar kepada kedua sosiologi hukum tersebut, sedangkan sosiologi hukum teoritis memahkotai bangunan itu. Diantara tulisan-tulisan sosiologi hukum genetis di Eropa Tengah, yang diterapkan pada masyarakat dewasa ini, harus dicatat secara khusus karya seseorang dari Austria, Karl Renner, yang berjudul Die Rechtsintute des Privatrechts und ihre Soziale Funktion (1922), yang rencananya terbit dengan judul "Die soziale Funktion des Rechts" (1904) dalam Marxstudien, Jilid V, buku ini menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah-ubah dengan akibat-akibat ekonomi serta sosialnya dibawah pemerintahan kapitalisme. Demikianlah, maka sosiologi Marxistis pada umumnya, dan khusunya sosiologi hukumnya Nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan naturalism dan realism. 32 Sosiologi Hukum
Bab 3 TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan sosiologi hukum dengan mengetahui tokoh-tokoh yang lahir dalam sosiologi hukum. 2. Kompetensi Dasar: 1. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum yang lahir di Eropa Barat. 2. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum yang lahir di Amerika Serikat. 3. Mahasiwa dapat mengerti dan menjelaskan tentang positivisme hukum dan masalahnya. 3. Indikator: 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum yang lahir di Eropa Barat. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum yang lahir di Amerika Serikat. 3. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Positivisme hukum dan masalahnya. Bab 3 | Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum 33
4. Materi Pokok: 1. Tokoh Eropa Barat. 2. Tokoh Amerika Serikat. 3. Positivisme hukum dan masalahnya. 5. Pengalaman Belajar : Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang tokoh-tokoh soiologi hukum yang lahir di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dosen juga menjelaskan tentang Positivisme dan permasalahannya. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah. Media/alat : white board. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. A. Tokoh Eropa Barat 1) Karl Marx (1818-1883) Menurut Mark, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi, untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana ekploitasi. Menurut Marx 34 Sosiologi Hukum
hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum dalah sebagai berikut: a. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. b. Hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. c. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi, untuk melanggengkan kekuasaan d. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidak- tidaknya masyarakat bukanlah manisfestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx, dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum. Pada saat mengemukakan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 184201843, marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis.Dalam pandangannya watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingan-kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. 2. Henri S Maine (1882-1888) Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut : a. Masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten melainkan yang bersifat Contigent. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori Evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. b. Dalam mayarakat terdapat askripsi-askripsi tertentu, yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan, dengan posisi masing-masing didalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Bab 3 | Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum 35
c. Kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala msayarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru, yang berhubungan dengan membeasrnya agregasi dalam kehiduan. Juga kian meningkatnya interdepedensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bias terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia megatakan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten. 3. Emile Durkheim (1858-1917) Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris. Dalam mengungkap idenya tentang hukum, Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau Repressive dengan Restitutive. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas yaitu mekanis dan organis.Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Adapun rinciannya sebagai berikut : a. Hukum dan Solidaritas Mekanis Dikatakan oleh Dukheim, ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan, yang masing-masing berformat kecil dan anatara satu dengan yang lain seragam. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat.Hal ini dapat terjadi dengan indikasi cita-citabersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih insentif daripada cita-cita masing-masing warga secara individual. 36 Sosiologi Hukum
b. Hukum dan Solidaritas Organis Hukum yang menidak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi.Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Tipe inilah yang dinamakan oleh Durkheim dengan tipe solidaritas organis.Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanis.Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif, yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi atau pemulihan serta kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Hukum ini konkritnya adalah tampak dalam hukum pidana. Hukum seperti ini menurut Durkheim, berfungsi untuk menanggulangi apa yang disebut dengan nurani kolektif. 4. Max Weber (1864-1920) Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan consensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap bahwa hukum adalah kespakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosilogi hukum modern, yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis.Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat, membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologinya yang disusun melalui sumbu formal-subtantif dan sumbu Irasional-Rasional, yaitu sebagai berikut : a. Menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. b. Subtantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada niali-nilai agama, etika serta politik. c. Weber berpendapat, hukum memiliki rasionalitasnya yang subtantif ketika subtansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum In Abstracto, yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkrit. Ada tiga tipe dalam penyelenggaran dalam pengadilan menurut Weber yaitu: Bab 3 | Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum 37
1) Tipe perdilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kerifan dan kebijaksanaan sang pengadil. 2) Tipe perdailan empiris, dan 3) Tipe peradilan yang rasional Peradilan Kadi, menurut Weber adalah perdilan yangsangat arbiter dan karenanya dinilai sebagai pengadilan yang tidak rasional. Keputusan peradilan ini dipercayakan sepenuhnya kepada sang pengadil, tanpa diperlukan adanya kontrol oleh system lainnya. Tipe empiris adalah tipe pradilan yang lebih rasional, sekalipun belum sepenuhnya. Dalam peradilan empiris ini, sang hakim memutuskan perkara-perkara sepenuhnya dengan cara beranalogi. Peradilan ini dilakukan oleh mereka yang bernaung di bawah filsafat positivisme. B. Tokoh Amerika Serikat 1. Oliver Wendell Holmes (1841-1935) Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat.Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis.Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggungjawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang Omnipressnt in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit To meet the social need. Ia menuliskan the life of law is not logic : it has been experience, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Menurut Holmes, hukum bukan saja dilihat dari definisi yurisprudensi tetapi ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pegadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Holmes adalah pragmatis. Hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hukum dan bagi Holmes hukum merupakan hal yang aktual bagi hukum. 2. Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharuai teknik hkum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar 38 Sosiologi Hukum
yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran hukum Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya, The nature of judicial Process. Pemikiran Cardozo adalah sebagai berikut: a. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. b. Berbagai kehiduipan sosial seperti logika, rakyat, sejarah dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan, merupakan instrument kea rah terciptanya hukum. c. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. 3. Roscoe Pound (1870-1964) Pandangan Roscoe Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan (bukan etika dan moral) dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut: a. Ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang actual dari adanya lembaga- lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum (lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya). b. Mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang- undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutka dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. c. Untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan member tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (tidak ditekankan kepada sanksi). Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Bab 3 | Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum 39
c. Positivisme Hukum Dan Masalahnya Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara. Sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi, dalil-dalil harus yang menentukan cara subyek-subyek hukum harus berjalan. Namun , pada saat yang sama ia membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara orang berfikir atau bertingkah laku. Ia merupakan sollen dan sein, harus dan ada. Ia dipandang sebagai mengajukan masalah untuk dianalisis karena, meskipun hukum itu merupakan norma preskriptif sekaligus fakta empiris, kedua kategori ini saling meniadakan satu sama lain secara logis. Pendekatan ini, yang merupakan sebuah konsepsi filosofis dari apa yang menciptakan pengetahuan yang valid dan bagaimana ia diperoleh, telah menyebar luas ke dalam teori hukum maupun sains sosial dan dikenal sebagai positivisme. Pada intinya positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat ke balik fakta-fakta yang di observasi untuk mengetahui sebab utama makna ataupun esensi. Dalam versi positivisme yang paling kuat ia sama sekali tidak membangun pengetahuan. Sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku. Ia sendirinya tidak boleh membuat penilaian subyektif terhadap apa yang diobservasinya dan ia tidak boleh melakukan penyelidikan ke dalam makna atau signifikan utama dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang yang diobservasinya. Pengujian yang dengannya positivisme hukum dapat mengenali eksistensi hukum atau hukum-hukum tertentu adalah pengujian yang analog dengan pengujian yang digunakan para ilmuan untuk dapat mengenali kehadiran unsure kimiawi tertentu. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinnya untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat ke balik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya, dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah sebuah pondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum professional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Sebagai sebuah 40 Sosiologi Hukum
filsafat hukum, positivisme mendapat serangan yang sangat kuat khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur professional tertentu dalam prkatik hukum. Ia dianggap telah mengabaikan peran niali-nilai atau setidaknya prinsip- prinsip sebagai sebuah komponen hukum. Bahwa dalam memperlakukan pengaturan sebagai data hukum yang tersedia ia mengasumsikan kepastian dan kejelasan di dalam perturan yang sama sekali tidak jelas, dan bahwa ia tidak bias menanggulangi masalah hubungan yang kompleks antara peraturan dan kekuasaan diskresioner dari kalangan pejabat pemebntuk regulasi hukum di dalam masyarakat kontemporer yang kompleks. Bab 3 | Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum 41
Bab 4 MENGIDENTIFIKASI RANCANGAN SOSIOLOGI TERHADAP KAJIAN HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat membedakan kajian normatif, kajian filososfis dan kajian empiris dalam kajian pendekatan sosiologi terhadap hukum. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kajian normatif, kajian filosofis dan kajian empiris dalam sosiologi hukum. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang pendekatan sosiologi hukum terhadap pemikiran hukum sosiologis.. 3. Indikator: a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kajian normatif, kajian filosofis dan kajian empiris dalam sosiologi hukum. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang pendekatan sosiologi hukum terhadap pemikiran hukum sosioogis. 4. Materi Pokok: a. Tiga pilihan cara kajian normatif, kajian filosofis dan kajian empiris. b. Menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum c. Pemikiran hukum sosiologis. Bab 4 | Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum 43
5. Pengalaman Belajar : Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang kajian normatif, kajian filososfis dan kajian empiris dalam sosiologi hukum. Dosen juga menjelaskan tentang pendekatan sosiologi hukum terhadap pemikiran hukum sosiologis. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. A.	Tiga	Pilihan	Cara:	Kajian	Normatif;	Kajian	Filosofis;	Kajian	Empiris Apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan berusaha untuk menguji hukum yang mau menunjukan nilai-nilai tertentu, di sisi lain apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga-lembaga yang benar-benar otonom. Hal ini akan membawa kita kepada metode normatif, sesuai dengan cara pembahasannya yang bersifat analitis. Sedangkan apabila kita mau memahami 44 Sosiologi Hukum
hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, metode yang digunakan bersifat sosiologis.Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman hukum dari kedua pendekatan pertama.Pendekatan terakhir ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat.Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai efektivitas hukum. Ketiga metode yang telah dibahas pada awal bab dalam buku ini sebagai penjelasan fungsi sosiologi hukum, maka metode yang terdahulu penulis sebut sebagai keberfungsian filosofis, sosiologis dan yuridis, dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk kajian atasnya, yang mendapatkan ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum dewasa ini. Adapun kajian-kajian tersebut antara lain : 1. Kajian normatif (analitis-dogmatis) Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat peskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata Negara positif dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das sollen, apa yang seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis-normatif. Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat kemajuan tekhnologi, industry, perdagangan dan transportasi, terjadilah kekosongan tersebut, hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru dalam tatanan yang tidak ada tandingannya. Hal inilah yang membuat metode-metode kajian hukum menjadi sangat normatif, positivistik, dan legalistik. Metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena "the statutoriness of law" metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan tersebut. Dengan demikian maka segera suatu kaidah menurut proses yang disepakati menjadi positif, maka segera pula menjadi sah berlaku (inherently justified). Pembuatan undang-undang (legislation) menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum Bab 4 | Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum 45
hanya melalui proses itulah ditentukan mana hukum sah yang berlaku. Dalam penggunaan normatif maka hubungan antara orang yang melakukan pengkajian dan objek kajiannya adalah erat sekali atau hampir tidak ada jarak.Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajinya. Tetapi sikap dan dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan dan memihak kepada hukum tersebut sebagaimana dapat dilukiskan sebagai berikut: Menerima hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan (problem solving device) Berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada (para anggota) masyarakat berdasarkan hukum positif. Berdasarkan sikap penerimaan seperti itu, pengkajian kemudian dipusatkan kepada susunan rasional dari sistem hukum. Ilmu hukum yang memuat metode dogmatis pada gilirannya merupakan ilmu yang tidak lagi sepenuhnya bersifat objektif. Dengan metode tersebut ilmu hukum normative itu sebetulnya sudah memihak, yaitu melalui pekerjaan "mempertahankan hukum yang berlaku" yang mana oleh Donald Black, ilmu hukum dan semua metode demikian itu dimasukan kedalam kategori jurisprudential model. Kajian Filosofis (metode transendental) Kajian ini lebih menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum.Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideas. Kajian filosofis ada dalam kajian hukum, karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat.Filsafat hukum memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis dari hukum.Mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan keabsahan, hukum dan kekuasaan. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, oleh karena itu untuk mengetahui filsafat hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu filsafat secara umum.Filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Ia mencoba untuk berefleksi tentang segala hal yang ada, tentang hal ada dalam keumumannya. 46 Sosiologi Hukum
Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum.Karena itu, filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan (epistemology) dan etika. Adapun aliran-aliran dalam kajian ini antara lain: a. Hukum Kodrat Merupakan aliran terpenting dalam fisafat hukum sejak permulaan. Pada zaman Yunani, hukum kodrat ini diterangkan Aristoteles. Pada dasarnya, secara alamiah seharusnya berlaku hukum, terlepas fakta apakah manusia telah menetapkannya atau belum.Oleh para penganut Stoa Romawi, hukum kodrat ini ditempatkan dalam suatu persfektif rasionalistik.Bapak hukum kodrat klasik adalah Thomas Aquino (1225-1274). Mengenai konsepsinya Thomas Aquino membagi asas- asas hukum kodrat ini menjadi dua bagian yakni: 1) Principia Prima, adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat mutlak, dalam arti tidak dapat diasingkan darinya. Oleh karena sifatnya yang demikian mutlak (ketentuan Tuhan), principia prima ini tidak dapat berubah di tempat manapun dan dalam keadaan apapun. 2) Principia Secundaria, merupakan azas yang diturunkan dari principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu. Ini merupakan penafsiran manusia terhadap principia prima. Idealisme 2) Principia Secundaria, merupakan azas yang diturunkan dari principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu. Ini merupakan penafsiran manusia terhadap principia prima. Idealisme Menurut Imanuel Kant (1724-1804), gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Untuk itu, Kant mencari aturan-aturan atau asas-asas a-priori, yakni yang tidak bertumpu pada pengalaman, yang dapat menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi perilaku kita. Oleh karena itu, Kant mengkonstalasikan apa yang dinamakan fakturm der Vernuft, artinya mengalami dalam diri kita sendiri gejala wajib (pflicht) yang dust sollst (harus ada). c. Marxisme Menurut Marx, dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran (yang dalam kenyataan dibuat menjadi dapat dimengerti), akan tetapi berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Pada analisis Marx tentang Bab 4 | Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum 47
kenyataan menunjukan bahwa karya manusia memainkan peranan penting yang sentral.Karya manusia berada dalam suatu hubungan praktikal terhadap alam, yang didalamnya alam diubah bentuknya dan dibuat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada diri Marx tidak terdapat pemikiran hukum dan Negara sebagai bentuk perwujudan dari kebebasan, akan tetapi terdapat pemikiran bahwa hukum adalah sebagai alat penindas warga Negara. d. Reine Rechtslehre Hukum dalam pandangan Hans Kelsen, telah diredukasi pada sifatnya yang normatif. Dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara Hierarkhikal, yang berlandaskan pada suatu grundnorm.Ini harus dipandang sebagai suatu sudut pandang Hipotetikal. Jika hendak mengerti dan memahami hukum menurut Hans kelsen, kita harus memandangnya sebagai suatu stufenbau. Dari uraian diatas menegnai teori hukum, ilmu hukum dan filsafat hukum dapatlah ditarik suatu hubungan yang logis, yaitu filsafat hukum sebagai meta disiplin terhadap teori hukum dan juga terhadap ilmu hukum. Filsafat hukum dapat memberikan penjelasan dan landasan filosofis bagi keberadaan teori hukum dan ilmu hukum.Tiga disiplin ilmu tersebut dapat menjadi alat pelaksana bagi pengembangan hukum, seperti penemuan hukum, bantuan hukum dan penegakan hukum. 2. Kajian Empiris Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte (1798- 1857) diberi namasosiologi. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial.Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran anti formalisme dalam hukum. 48 Sosiologi Hukum
Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut : a. Model kemasyarakatan (sociological Model) Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun model kemasyarakatan tersebut yaitu:
Interaksi Sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan Sistem sosial yaitu dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga satu-kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Perubahan sosial perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. b Struktur Sosial Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial.Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah- kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial.Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban.Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara mereka. Bab 4 | Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum 49
c. Perilaku (behavior) Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. B. Menuju Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum Abad kesembilan belas ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum.Abad tersebut menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelum bersifat idelaistis.Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut, memiliki pengaruh yang sanagt penting bagi munculnya sosiologi hukum, misalnya, industrialisasi yang berkelanjutan meontarkan persoalan sosiologisnya sendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai prinsip kehidupan demokrasi. Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis-positivitis sejak abad ke-19 perlahan-lahan ditentang oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum yang tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, melainkan dalam konteks yang luas kajiannya, yaitu masyarakat. Sosiologi hukum, merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi terpenting, yang sampai sekarang masih dicari perumusannya.Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi, yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Pandangan Aubert disatu sisi dan pandangan Johnson disisi lain, sama-sama menyebabkan kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli fisafat hukum. Para ahli sosiologi dan ahli hukum kemudian mengusulkan untuk menghindarkan pertikaian-pertikaian antara sosiologi dan hukum.Caranya adalah memberikan batasan-batasan yang jelas kepada ruang lingkup dan metodologinya. Di Indonesia, perselisihan yang kurang sehat antara para ahli sosiologi di satu sisi dan ahli hukum di sisi lain, telah membawa konsekuensi hilangnya kemampuan untuk melihat dan keinginan membaca (member makna) realitas hukum. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri pula bahwa realitas hukum terletak dalam realitas sosial. Sosiologi hukum yang muncul 50 Sosiologi Hukum
di Skandinavia berbarengan dengan perubahan yang menuju pemerintahan sosialis.Dalam bidang ekonomi, di Skandinavia dikeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya Negara kesejahteraan. Kebijaksanaan tersebut berbenturan dengan cara berfikir tradisional yang berorientasi liberal. Benturan terjadi juga pada ideology sosialis dan liberal yang sangat mendorong penelitian-penelitian sosiologi hukum dilaksanakan. C. Pemikiran Hukum Sosiologis Bertolak dari titik pandang praktisi hukum, telah terjadi perubahan- perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia II. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Profesi hukum, terutama para pengacara, ruang lingkup kerjanya kini semakin luas. Hal itu disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan hukum semakin membesar jumlahnya, meliputi semua lapisan masyarakat (misalnya dengan badan-badan bantuan hukum). 2. Hukum, yang bagi kebanyakan orang, tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki teknik penelitian, penelaahan dan pemahaman yang luas dan lebih rumit. Dengan terciptanya beberapa hak tertentu dari beberapa kelompok, khususnya dalam masyarakat, hukum akan berkaitan erat dengan masalah- masalah hubungan antar bangsa, dengan konsumen, dengan keluarga, bersama-sama meningkatkan intervensi pemerintah di dalam pengaturan tata kehidupan. Di Indonesia diberlaukan suatu kajian sosiologis terhadap hukum karena Indonesia akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan penjelasan hukum yang memuaskan terhadap kemelut yang tengah terjadi di Negeri ini. Ilmu-ilmu sosial yang mulai dilihat dalam kerangka ajaran sociological jurisprudence, mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian sociology of law dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban Bab 4 | Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum 51
tentang masalah-masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral, sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be dan tidak pula secara positivistis, sebagai norma ius constituendum atau law as what it is in the books, melainkan secara empiris, yang teramati di dalam pengalaman. Ciri metode yang sangat jelas dalam penelitian non-doktrinal adalah menggunakan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum (empirical uniformities) dan teori-teori (baik yang miniature atau yang middle range, maupun rgand), melalui silogisme.Dalam silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali konklusinya), selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Silogisme induksi digunakan untuk memperoleh simpulan-simpulan deskriptif atau eksplantif tentang ada atau tidaknya hubungan (kausal atau korelatif) antar berbagai variabel sosial-hukum.Inilah pemikran hukum secara sosiologis. 52 Sosiologi Hukum
Bab 5 STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum yang bersesuaian dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kaidah- kaidah sosial dan hukum. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lembaga- lembaga kemasyarakatan. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kelompok- kelompok sosial dan hukum. d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lapisan- lapisan sosial dan hukum. 3. Indikator: a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bab 5 | Struktur Sosial dan Hukum 53
c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kelompok-kelompok sosial dan hukum. d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lapisan-lapisan sosial dan hukum. 4. Materi Pokok: a. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. c. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. d. Lapisan-lapisan sosial dan hukum. 5. Pengalaman Belajar : Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum serta lembaga - lembaga kemasyarakatan. Dosen juga menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board. 54 Sosiologi Hukum
A. Kaidah- Kaidah Sosial Dan Hukum Pergaulan hidup manusia diatur oleh perbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs,yang antara lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pola fikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Kaidah- kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan.Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain fihak ada kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman (yang bersifat bathiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya : Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman) Bab 5 | Struktur Sosial dan Hukum 55
B. Lembaga- Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat, oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam pelbagai bidang kehidupan..Dan dapat dipahami bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri, yaitu: 1. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (sosial kontrol). Disamping itu terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, yang antara lain: 1. Dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, basic institutions dan subsidiary institution 3. Dari sudut penerimaan masyarakat, socially sanctioned institutions dan unsanctioned institutions 4. Perbedaan antara general Institutions dan restricted Institution 5. Dari fungsinya, terdapat pembedaan antara operative Institutions dan regulative institution Tidaklah mudah untuk menentukan hubungan antara hukum dan lembaga- lembaga kemasyarakatan lainnya terutama di dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada. Hal itu semuanya tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada, dan sedikit banyaknya ada pengaruh-pengaruh pula dari anggapan- anggapan tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok.Namun demikian sebaiknya Hukum dapat berpengaruh 56 Sosiologi Hukum
terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai (authority) wewenang dan berwibawa (prestigefull) 2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis 3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum 4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum didalam jiwa para warga masyarakat 5. Para penegak dan pelaksanaa hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya didalam pola-pola perikelakuannya 6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negative dapat dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum 7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan- aturan hukum. C. Kelompok- Kelompok Sosial Dan Hukum Menurut pendapat aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya (antar manusia) sehingga terjadi sosial groups. Interakasi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya. Bab 5 | Struktur Sosial dan Hukum 57
3. terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. 4. ada struktur. 5. ada perangkat kaidah - kaidah. 6. menghasilkan sistem tertentu. Interaksi sosial yang dinamis lama kelamaan karna pengalaman, akan berubah menjadi nilai-nilai social yaitu konsepsi-konsepsi abstra yang hidup di dalam alam fikran bagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan betapa pentingnya kelompok- kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum, tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh konflik anatara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembagan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. D. Lapisan - Lapisan Sosial Dan Hukum Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas (Upper Class) dan golongan bawah (Lower Class), dijelaskan bahwa kalangan Upper Class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Lower Class, karena Kalangan Upper Class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.Upper Class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehihupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaanya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat. Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib beuta-juta nasib manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa dapat diukur dengan kegunaanya untuk mencapai suat tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu.Kekuasaan bergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lan yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karna terpaksa. Apabila kekuasaan dihubungkan denga hukum, maka paling sedkit dua hal yang 58 Sosiologi Hukum
menonjol, pertama para pembentuk,penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudkan yang mengandung unsure- unsur kekuasaan akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengansewenang-wenang karna ada pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri.Yang kedua, karna sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaanya. Dalam hal ini ada hak warga masyarakat ang tak dapat dijalankan karna yang tak dapat dijalankan karna ynag bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya dan sebaliknya adahak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik disatu pihak hukum member batas kekuasaan, dan dilain pihak kekuasan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Peran hukum disini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dimana ada batasan-batasan tentang perannanya yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan. Dan hal ini tidak menepis kemungkinan bahwa: 1. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratafikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. 2. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Bab 5 | Struktur Sosial dan Hukum 59
Bab 6 BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat membedakan antara komponen struktural, komponen substansi dan budaya hukm sebagai tiga komponen dalam hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah hukum. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Budaya Hukum. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Penegakan Hukum. 3. Indikator: 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Budaya Hukum. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Penegakan Hukum. 4. Materi Pokok: a. Budaya Hukum. b. Penegakan Hukum Bab 6 | Budaya Hukum dan Penegakan Hukum 61
5. Pengalaman Belajar : Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang Budaya Hukum yang ada dalam masyarakat. Dosen juga menjelaskan tentang Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Masyarakat. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. A. Budaya Hukum Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu 62 Sosiologi Hukum
dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: 1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu: 2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri; Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya. a) Sebagaimana telah disinggung dalam BAB I sebelumnya, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut : b) Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya; c) Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur; Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain : Bab 6 | Budaya Hukum dan Penegakan Hukum 63
1) Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut; 2) Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. H.L.A. Hart juga mengemukakan 2 tipe masyarakat yaitu : a) Masyarakat yang didasarkan pada primary rules of obligation, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum; b) Masyarakat yang didasarkan pada secondary rules of obligation, dimana masyarakatnya sudah tegolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi. Jika kita melihat kenyataan yang ada, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya.Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat. Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum.Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/ pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa 64 Sosiologi Hukum
yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri. Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi : 1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu; 2. Peraturan itu harus diumumkan; 3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut; 4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat; 5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; 7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah; 8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti : Kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu: Bab 6 | Budaya Hukum dan Penegakan Hukum 65
Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain : 1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami; 2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan; 3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum; 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam 66 Sosiologi Hukum
rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat. Persoalan ketiga adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat kita yang sebenarnya adalah pemegang peran (adressat) berpola tingkah laku sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang nyatanya belum terwujud. Ada 3 variabel utama yang menurut Seidman dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak, yaitu: Apakah normanya telah disampaikan (sosialisasi produk hukum); Apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu (sinkronisasi produk hukum); Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang (faktor motivasi). Teori dari Seidman itu mengajarkan bahwa para pemegang peran dapat memiliki motivasi, baik yang berkehendak maupun yang tidak berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma. Sementara itu, pemegang peran juga dapat memiliki tingkah laku yang mungkin konform maupun yang mungkin tidak konform.Teori ini kemudian dikenal sebagai teori penyimpangan. Terjadinya ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata dari masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh teori penyimpangan di atas, dikarenakan fungsi hukum tidak lagi hanya sekedar sebagai kontrol sosial saja melainkan Bab 6 | Budaya Hukum dan Penegakan Hukum 67
sebagai sarana untuk membentuk pola tingkah laku yang baru sehingga melahirkan masyarakat baru yang dicita-citakan. Berdasarkan konsep yang modern, fungsi hukum seperti ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan social engineering.Namun sayangnya, fungsi hukum sebagai social engineering ternyata tidak selalu didukung oleh kehidupan sosial dimana hukum itu diterapkan sehingga harus ditunjang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.Kenyataan yang sering kita temui adalah masih banyaknya faktor inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum serta keengganan dalam menerapkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kurang mendukung dalam menaati hukum. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum hendaknya berorientasi pada usaha untuk memasyarakatkan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum yang bersangkutan serta memperhatikan faktor komunikasi hukumnya agar isi peraturan hukum tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai sasaran dari peraturan hukum itu sendiri. B. Penegakan Hukum Menurut Soejono Soekamto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup." Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu: 1. Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. 3. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. 4. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya. 68 Sosiologi Hukum
Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; in the last analysis it is the human being that counts. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of law. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Bab 6 | Budaya Hukum dan Penegakan Hukum 69
Bab 7 PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM KONDISI MODERNITAS DAN MENUJU TATANAN HUKUM RESPONSIF 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan hukum dari masa penjajahan sampai pada kemerdekaan dan perubahannya setelah masa Reformasi. 2. Kompetensi Dasar: 1. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. 2. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. 3. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tatanan hukum dari masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi. 4. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang tatanan hukum yang menuju pada hukum responsif. 3. Indikator: 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa Hindia Belada. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. 3. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum dari masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi. Bab 7 | Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Kondisi Modernitas .... 71
4. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum yang menuju pada hukum responsif. 4. Materi Pokok: 1. Tatanan Hukum Pada Masa Hindia Belanda. 2. Tatanan Hukum Pada Masa Penjajahan Jepang. 3. Tatanan Hukum Sejak Tahun 1945 Sampai 1998. 4. Menuju Tatanan Hukum Responsif. 5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board dan infocus. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang tatanan hukum pada masa Hindia Belanda, Jepang, kemerdekaan sampai pada era reformasi. Dosen juga menjelaskan tentang tatanan hukum menuju pada hukum responsif. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. 72 Sosiologi Hukum
A. Tatanan Hukum Pada Masa Hindia-Belanda Sejak tanggal 1 Januari 1800 daerah-daerah kekuasaan VOC (Vereenigde oost indische compagnie) diambil alih oleh kekuasaan pemerintah Bataafsche Republiek yang kemudian diubah menjadi Koninkljike Holand.Untuk mengurus daerah jajahan, Raja Belanda menunjuk Daendales sebagai Gubernur Jenderal.Ia ditugaskan untuk mempertahankan daerah jajahannya (Nusantara) dalam menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Setelah Belanda berhasil menancapkan kekuasaaannya pada permulaan abad XIX, ia berhasil mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseoran dagang partikelir menjadi pemerintahan Hindia-Belanda. Masa pemerintahan Hindia-Belanda ini berlangsung selama satu setengah abad, sejak berakhirnya VOC pada akhir ke-18. Menurut Soetandyo Wignjoesoebrto, tatanan hukum pada masa ini Represif in optima forma. Tatanan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin preservasi rust end orde dan konservasi kekuasaan kolonial, demi kepentingan ekonomi Negara dan bangsa Belanda dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Ketika menjalankan politik hukumnya, Hindia-Belanda menetapkan dalam bidang hukum perdata bagi Indonesia, berlaku hukum adatnya masing- masing, dengan dalih pengakuan kesamaan derajat semua budaya.Mereka memperkenalkan Het indische adat recht atau hukum adat Indonesia.Kritik ini dimulai oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1993), kemudian dilanjutkan oleh Christian Snouck Hurgonje (1857-1936). Begitu juga untuk hukum islam, pada masa ini yang berlaku adalah hukum adatnya masing-masing. Hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum islam, dikenal dengan Teori Receptie. Selain itu karakter atau sifat represif ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan pidana, yang terkenal sebaga haatzaat-artikelen (Pasal 153 bis, 153 ter, 154, 154 bis) dan pada Ekterning, Interning dan verbaning, tanpa melalui proses peradilan (Pasal 35, 36, 37 IS). Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 131 dan 163 Indische Staatstregelding (IS). Suasana tatanan hukum represif yang begitu dominan, misalnya melalui kebijakan hukum yang berat sebelah, kewenangan yang melampaui batas dan ketidakmampuan pemerintah untuk dalam memenuhi tuntutan rakyat. Bab 7 | Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Kondisi Modernitas .... 73
B. Tatanan Hukum Pada Masa Penjajahan Jepang Pada tanggal 7 desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pear harbor oleh Jepang.Dalam waktu singkat Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu (Amerika, Inggris, Belanda) di daerah Pasifik. Pada tanggal 9 maret 1942 jepang masuk ke Indonesia dan menghalau Belanda.Bangsa Indonesia pada saat itu dikelabui oleh kedatangan Jepang dengan mempropagandakan bahwa kehadirannya adalah justru ingin membebaskan bangsa Indonesia dengan memperbolehkan Rakyat Indonesia untuk mengibarkan Bendera Merah-Putih serta menyanyikan lagu kebangsaan, tipu muslihat tersebut berhasil dan Jepang menunjukan kekejamannya. Pada fase berikutnya Jepang telah banyak melakukan penindasan yang lebih menyengsarak rakyat Indonesia, dengan penguasaan militer Jepang yang dikenal dengan Osamu Seirei No.1 tahun 1942 yakni dalam Pasal 3 yang menetapkan bahwa : "semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerinta militer". Tatanan hukum seperti ini dapat dikualifikasikan termasuk kepada tatanan hukum yang represif, sebab semua keputusan dan pertimbangan hanya terarah pada satu tujuan, kepentingan pendudukan militer Jepang. Dalam hubungan dengan politik Islam, Jepang mengakui betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun berbeda dengan Belanda yang lebih menanamkan sikap anti Islam, namun tujuannya sama yaitu melanggengkan kekuasaan mereka. Pada bulan April 1942, melalui gerakan tiga A, Jepang bermaksud memobilisasi rakyat sejak Juli 1942. Dalam gerakan tersebut dibentuk subseksi yang diberi nama persiapan persatuan umat Islam. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun telah memberikan suatu tekanan yang sangat represif melampaui penjajahan Belanda. Dalam hukum adat telah terjadi perubahan nilai budaya.Kehidupan ekonomi rakyat sangat sulit, rakyat dikejar-kejar untuk melakukan kerja paksa membangun lapangan udara, lubang-lubang perlindungan dan tempat- tempat pertahanan. Sementara itu pemuda-pemuda dilatih menjadi heiho (pembantu militer) atau gyu-gun (tentara sukarela peta) dan para wanita dipaksa untuk bekerja di kantor pemerintahan Jepang dan tidak sedikit mereka yang hilang kehormatannya. 74 Sosiologi Hukum
C. Tatanan Hukum Sejak tahun 1945 sampai tahun 1998 Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada saat itulah terjadilah kekosongan kekuasaan (Vacum of Power) di Indonesia.Dengan memanfaatkan kekosongan itu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 (05=2605, tahun Jepang) Indonesia berhasil memerdekakan dirinya dengan jerih payah yang sungguh hebat dan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, terbentuklah Negara Indonesia yang merdeka. Dengan itu tatanan hukum kolonial Belanda terhapus dengan sendirinya sedangkan tatanan hukum yang baru belum terbentuk secara tertulis.Hal itu tersebut disebabkan pada saat itu belum ada positivisasi hukum secara tertulis.Berlakulah berbagai kaidah hukum adat setempat serta hukum agama sejauh sudah diterima oleh hukum adat. Pada tanggal 18 Agustus mulailah Indonesia menetapkan dan memberlakukan UUD 1945.Dengan jelas Indonesia memperlihatkan sosok kepositivannya pada tata hukum.Hal ini terlihat pada dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945, berdasarkan aturan ini bangsa Indonesia terhimpun dengan berbagai system hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.Pada masa ini juga mulai merebak ke permukaan, pertentangan antara tiga jajaran penegak hukum, yang ikut membawa dampak negatif pada perkembangan tata hukum dan pelaksanaan peradilan.Pada masa memasuki awal pemerintahan yang demokratis (1950-1959), tatanan hukum ini bergerak selangkah lebih maju, dengan lahirnya UUDS 1950, tampak tatanan hukum yang otonom.Pada masa ini, hukum procedural sudah terunifikasi, sedangkan hukum subtantif masih tetap pluralis seperti pada saat kemerdekaan diproklamasikan.Pemilihan umum tahun 1955 memunculkan lebih dari 20 partai politik.Kehidupa politik pada masa itu diwarnai dengan pertentangan antara partai politik yang bersumber pada pergumulan ideology nasionalisme, Islamisme, dan marxisme (komunisme).Peristiwa pemilihan umum 1955 ini menunjukan bangsa Indonesia tengah mengalami tatanan hukum otonom. Pada tahun 1959-1965, bangsa Indonesia berada pada tahap demokratis terpimpin. Tatanan hukum yang diperlihatkan adalah tatanan hukum yang represif sebab pada waktu ini konfigurasi politik bertolak belakang dengan yang Bab 7 | Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Kondisi Modernitas .... 75
terjadi pada era demokrasi parlementer.Sistem politik demokrasi terpimpin muncul setelah konstituante dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun UUD yang tetap dan kemudian dibubarkan dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di bawah Pemerintahan Orde Baru dan Pemerintahan Transisi (Pasca Orde Baru 1998-1999), tatanan hukum Indonesia muncul dalam berbagai bentuknya.Ia memperlihatkan bentuk formalismenya dan Proseduralisme dalam menyelesaikan masalah, tetapi di sisi lain begitu represif. Namun sangat disayangkan, setelah itu ternyata hukum di Indonesia kembali mengalami kemunduran selama kurang lebih 33 tahun (1966 s/d 1998) di bawah pemerintahan Orde baru dan Pemerintahan Transisi (pasca orde baru 1998- 1999), tatanan hukum Indonesia tidak berkembang lebih baik, namun kembali kepada bentuk tatanan hukum yang represif. Pengertian hukum yang represif mengatakan bahwa eksistensi hukum tidak otomatis menjamin adanya keadilan, sebaliknya setiap tatanan hukum itu, pada titik tertentu, terikat pada status quo dan membuat kekuasaan menjadi lebih efektif.Selama kurang lebih 33 tahun tersebut, hukum hanya dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah dalam melegalkan setiap tindakannya. Akibatnya rakyat menderita dan berada di dalam tekanan. Perkembangan hukum pada tahun 1960-1970 telah memasuki pemikiran hukum formalistik. Tipologi pemikiran ini telah memperlihatkan suatu karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas-asas ketat dan pada format-format postulat hukum.Akan tetapi, pemikiran ini tidaklah berkembang lama.Pada tahun 1970-1990 berkembang pemikiran hukum ke arah modern. Bersamaan dengan ini lahirlah sosiologi hukum ke permukaan dengan membawa suatu hal yang sangat lain dari teori formalistik. Satjipto Rahardjo dalam perkembangan pemikiran hukum ini, menyatakan bahwa perlu adanya perubahan secara radikal dalam pemikiran pemikiran hukum yang selama ini berkembang, menuju ke arah pemikiran hukum yang memiliki basis sosial Indonesia. Negara rule of law merupakan konsep sosial, bukan hanya konsep yuridis. karena mengandung beberapa faktor ini yaitu: (a) faktor perancangan Undang-undang dasar 1945, (b) faktor perubahan sosial, (c) faktor pengalaman atau sejarah, (d) faktor dasar kerohanian Pancasila dan (e) faktor Internasional dan geografis. 76 Sosiologi Hukum
D. Menuju Tatanan Hukum Responsif Usaha untuk menemukan hukum yang responsif sangat mewarnai teori hukum modern.Seperti menurut Jerome Frank, tujuan utama para realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsive (tanggap) pada kebutuhan sosial.Teori Pound tentang kepentingan sosial merupakan upaya yang lebih ekplisit untuk menciptakan suatu model hukum yang responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural.Untuk dapat menjadi responsif, sistem hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang.Hal ini menunjukan bahwa disana-sini selalu ada keterkaitan, harus mampu membangkitkan partisipasi dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi yang baru. Hukum yang represif, otonom, dan responsive dapat dipahami sebagai tiga reaksi atas dilema integritas dan keterbukaan.Ciri hukum yang represif adalah adaptasi lembaganya yang pasif dan oportunistik terhadap lingkungan sosial politiknya.Hukum otonom adalah reaksi terhadap keterbukaan yang mutlak dan tidak pandang bulu. Titik beratnya adalah dipertahankannya integritas kelembagaan untuk mencapai tujuan.Sedangkan responsif bukan semata- mata terbuka atau adaptif, namun lebih menunjukan bahwa hukum tersebut harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Oleh karena itu, adaptasinya khusus dan selektif. Suatu apa yang penting bagi integritasnya, sambil memikirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang ada dalam lingkungannya. Dalam masa transisi dari otonom ke responsif, langkah yang menentukan adalah menggeneralisasi tujuan hukum.Aturan-aturan kebijakan dan prosedur tertentu dianggap sebagai alat dan bias dikorbankan.Oleh karena itu, ciri hukum yang responsif adalah pencarian nilai-nilai implicit yang ada di dalam aturan-aturan dan kebijakan. Tatanan hukum yang represif menunjukkan otoriternya kekuasaan. Pelaksanaan hukum otoriter di masyarakat memerlukan syarat-syarat yang relatif besar, seperti pemaksaan, mematikan kreatifitas dan pola piker serta biaya-biaya, lain yang pada merugikan hukum dan masyarakat. Tatanan hukum otonom adalah suatu bentuk hukum sebagai institusi yang dirancang untuk mampu melunakkan represi dan melindungi integritas.Hukum responsif memiliki kelemahan pula yakni konsep hukum responsif kurang mantap dan sangat rentan, mengingat kelemahan-kelemahan dan sangat rapuhnya jaringan- jaring penunjang untuk mewujudkan tatanan hukum tersebut. Bab 7 | Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Kondisi Modernitas .... 77
Bab 8 PARADIGMA HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bahwa hukum mempunyai paradigma, yaitu perspektif dasar yang memicu kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi untuk mengekspresikan paradigma tersebut. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai sistem nilai. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai ideologi. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai rekayasa sosial. 3. Indikator: a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sistem nilai. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai ideologi. c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai rekayasa sosial. 4. Materi Pokok: a. Hukum Sebagai Sistem Nilai. b. Hukum Sebagai Ideologi. c. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial. Bab 8 | Paradigma Hukum 79
5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang hukum sebagai sistem nilai, ideologi dan sebagai rekayasa sosial dalam masyarakat. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal- hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. A. Hukum Sebagai Sitem Nilai Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan niali-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut: 80 Sosiologi Hukum
1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (to achief rules) 2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (to publicize) 3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (retroactive legislation) 4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (contraditory rules) 5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (beyond the power of the affected) 6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan 7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Donald Black, salah seorang sosiologi hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab sosiologi hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu menegnai fakta, sehingga segal sesuatunya harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Berseberangan dengan Donald Black, maka Philip Selznick dan kawan-kawannya dari Berkeley berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai.Sejak hukum menjadi cagar niali (sanctuary), yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda dalam praksis hukumnya. Sosiologi hukum harus mengahadapi kenyataan tersebut apabial ia ingin menjelaskan perebdaan-perebdaan tesrsebut. Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan pada kehidupan berorentiasi kepada niali-nilai komunal, seperti musyawarah dan kebapakan, tetapi pada waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan doktrin besar rule of law. Dalam sosiologi hukum, konflik-konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu dijalankan.Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis yang merupakan modal suatu bahasa untuk memahami dan mempraktikan perlindungan hak asasi manusia. Bab 8 | Paradigma Hukum 81
B. Hukum Sebagai Ideologi Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842-1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut maka ideologi sebagai paradigm hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak.Hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19.Pada abad ke-18, kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praksis kebiasaan dan kaidah tradisional.Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontra sebagai hasil suatu persetujuan. Ideologi sebagai paradigma tidak membiarakan hukum sebagai suatu lembaga yang netral.Dunia menjadi sangat tersentak, pada waktu menyaksikan praktik Negara Jerman-Nazi, sebagai Negara hukum.Ternyata Negara hukum Jerman tidak menghalangi praktik untuk melakukan genocide terhadap ras yahudi. Kritik juga ditujukan kepada para praktisi yuris yang telah menjadi budak teknis-yuridis dari dominasi suatu ideologi yang immoral. Mereka menafsirkan kembali perundang-undangan sebelum tahun 1933 dengan mengesampingkan interprestasi yang di lakukan selama itu da menggantikannya dengan penafsiran yang mengacu kepada ideologi nasional-sosialistis.Ideologi yang berhubungan dengan ras di Amerika Serikat, itu ideologi keunggulan kulit putih telah menimbulkan penyebutan keadilan berdasar atas kelas (class justice, white justice).Kendatipun hukumnya menyatakan asas persamaan dihadapan hukum, tetapi Amerika terbeah dua menjadi Amerika putih dan hitam, dimana penduduk hitam ditempatkan di bawah penduduk kulit putih. Peter Gabel dan Jay M. Feinman mengamati perubahan-perubahan dalam sosial ekonomi yang memunculkan ideologi berbeda dan yang pada gilirannya membentuk konsep tentang kontrak.Ideologi tersebut berfungsi untuk melegitimasi praksis kontrak dalam konteks tatanan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Legitimasi kontrak pada abad ke-29 adalah ideologi 82 Sosiologi Hukum
tentang persaingan bebas sebagai konsekuensi dari interaksi antara individu secara sukarela, yang pada dasarnya bebas dan sederajad satu sama lain. Ideologi tersebut mengabaikan kenyataan tentang terbatasnya kebebasan pasar yang muncul dari posisi kelas seseorang dan pendistribusian kekayaan yang tidak sama. Konsekuensi hukum dari mistifikasi legitimasi tersebut adalah pemisahan hukum kontrak dari hukum tentang pemilikan dan hukum tentang hubungan yang bersifat non-konsensual. Pada abad ke-20 berlangsung suatu transformasi yang memberantakan aturan-aturan lama, persis abad ke-19 memberantakan tatanan abad ke-18. Di sini juga terjadi transformasi dari pikiran ideologis yang dibutuhkan untuk membenarkan praksis abad ke-20.Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-20 adalah digantikannya kompetisi tanpa kendali dari pasar bebas oleh integrasi dan koordinasi dalam ekonomi.Di sini Negara secara besar- besaran masuk untuk mengatur dan menstabilkan keadaan. C. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini.Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Secara pasti penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscoe Pound, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purposive of Sociological Jurispridence. Program Pound tersebut makna sosiologisnya terlihat pada sifatnya yang: 1. Lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak 2. Memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu Bab 8 | Paradigma Hukum 83
3. Lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. 4. Menekankan, bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebi dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukuman itu merupakan sarana (instrumen) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgorecki mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh, apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti dikehendaki. Adapun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu antara lain : 1. Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik 2. Analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. 3. Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa 4. Pengukuran efek hukum yang dibuat. Sesungghnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya. 84 Sosiologi Hukum
Bab 9 PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami peran hukum sebagai penjamin bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat terjadi secara teratur dan tertib dan disertai dengan batasan-batasan yang mengaturnya. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara perubahan sosial dan hukum. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang batas-batas dari penggunaan hukum. 3. Indikator: 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan yang terjadi antara perubahan sosial dan hukum. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Bab 9 | Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum 85
3. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. 4. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang batas-batas dari penggunaan hukum. 4. Materi Pokok: a. Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Hukum. b. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat. c. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan. d. Batas-Batas Penggunaan Hukum. 5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang hubungan antara perubahan sosial dan hukum,hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat dan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Dosen juga menjelaskan batasan-batasan dari penggunaan hukum. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board. 86 Sosiologi Hukum
A. Hubungan Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab.Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) mauapu luar masyarakat tersebut (sebab extern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain : pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict) atau karena terjadinya revolusi. Sdangkan sebab-sebab extern yaitu : mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau tela mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhada bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam proses perubahan perubahan hukum (hukum yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada Negara-negara modern.Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tersebut mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti misalnya keluarga luas. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama.Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mugkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu social lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh Bab 9 | Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum 87
kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang- bidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang- bidang tersebut.Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mepunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social.Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsung terhadapat terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga di Negara- negara lain dapat membuktikan bahwa hukum, sebagiamana halnya dengan bidang- bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada 88 Sosiologi Hukum
tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan social, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya.Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. C. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyaraka, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagaisoftdevelopment, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.Gejala-gejala tersebut akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.Faktor- faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja.Perlu diketahui batas-batas di dalam penggunaan Bab 9 | Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum 89
hukum sebagai sarana (untuk mengubah atau mengatur perikelakuan warga masyarakat).Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi tersebut dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Ada pula tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu didalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh: a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (dalam hal ini hukum) mempunyai kegunaan; b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif; c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama; d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan.Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Terutama, masalah yang bersangkut paut dengan tata cara komunikasi, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan, dan sebagainya.Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas (antara lain, berwujud sanksi). Proses tadi berjalan dengan cara: 1. Penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan; 2. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan- tindakan positif atau negatif, sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. 90 Sosiologi Hukum
Hans Kelsen hanya menguraikan pada hubungan antara kaidah- kaidah hukum tersebut.Maka diperlukan kerangka yang lebih luas yang mungkin lebih banyak mempertimbangkan masalah-masalah disekitar penegak hukum subyek-subyek hukum lainnya. Untuk keperluan itu, dapat dikemukakan melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesis-hipotesis sebagai berikut: a. Para pemegang peranan akan menentukan pilihannya, sesuai dengan anggapan-anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya. b. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan adalah perikelakuan yang diharapkan dari pihak lain. c. Harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaidah- kaidah. d. Kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dinyatakan oleh para pelopor perubahan atau mungkin juga oleh pattern-setting group. e. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dapat dilakukan dengan cara-cara meliputi, pertama, melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah hukum; kedua, merumuskan tugas- tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa; ketiga, mengubah perikelakuan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi; keempat, mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai pemegang peranan. D. Batas - Batas Penggunaan Hukum Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya tidaklah sulit, sebaliknya yang dianggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu : Bab 9 | Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum 91
1. Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. 2. Karena adanya kekuasaan yang imperative melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak di ingini. Menurut Roscoe Pound batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut : a. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para wraga masyarakat, yang bersifat lahiriyah b. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas- batasnya, sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland "When the mores are adequate, laws are unnecessary; when the mores are inadequate, the laws are ineffective". c. Lagipula, untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum, di perlukan lembaga-lembaga tertentu. Faktor-faktor tersebut perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat.Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya. Rex dengan semangat sebagai seorang pelopor pembaharuan menduduki tahta pemerintah di suatu Negara. Ia beranggapan bahwa kegagalan-kegagalan dari orang-orang sebelum ia adalah terutama di bidang hukum. Sistem hukum yang berlaku tidak mengalami perubahan apapun juga sejak beberapa generasi yang lampau. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghapuskan kekuatan berlakunya aturan-aturan hukum yang telah ada, oleh karena ia ingin mulai dengan sesuatu yang baru. Kemudian ia berusaha untuk melakukan kodifikasi hukum yang baru. Dikarenakan latar belakang pendidikannya yang sangat terbatas, ia pun menemui kesukaran-kesukaran untuk menyusun prinsip-prinsip dan garis-garis hukum yang umum sifatnya. 92 Sosiologi Hukum
Pada bagian lain dari buku ini sudah dibicarakan tentang kaitan yang erat antara kehidupan hukumsuatu bangsa dengan susunan atau tingkat perkembangan sosial dari bangsa tersebut. Tidak setiap bangsa, Negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat-masyarakat yang masih tergolong sederhana, akan terlihat, betapa sederhanya pula kebutuhan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya.penyelenggaraan yang sederhana tersebut mengakibatkan bahwa badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya. Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat-masyarakatyang sudah lebih modern, seperti halnya Indonesia.selain kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit. Oleh karena siasat pendekatan yang digunakan tidak normative, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur- unsur penegakan hukum,tidak dapat diabaikan factor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di muka, unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pembuat pikiran hukumyang dituangkan kedalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplin oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi Bab 9 | Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum 93
tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum, Kaitannya dengan pembicaraan diatas, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislative membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telaj menjadi arsitek bagi kegagalan bagi para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencuckupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi, penegak hukum dapat menyerah dengan perlawanan rakyat yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut. Uraian diatas, telah dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan dari badan legislative dalam proses penegakan hukum. 94 Sosiologi Hukum
Bab 10 HUBUNGAN HUKUM, KEKUASAAN DAN IDEOLOGI. 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami hubungan hukum dan kekuasaan, serta kaitan antara hukum dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan hubungan hukum, kelas dan kekuasaan. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hubungan hukum dan ideologi. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang individualisme hukum. 3. Indikator: 1. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan hukum, kelas dan kekuasaan. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan hukum dan ideologi. 3. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang individulisme hukum. Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM 95
4. Materi Pokok: a. Hukum, Kelas dan Kekuasaan. b. Hukum dan Ideologi. c. Individualisme Hukum. 5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board dan infocus. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang hubungan antara hukum, kelas dan kekuasaan serta antara hukum dan ideologi. Dosen juga menjelaskan tentang individualisme hukum. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. A. Hukum, Kelas Dan Kekuasaan Sebagai sebuah kontribusi terhadap ilmu sosial teori Marxis mengelaborasi, seperti semua teori sosial lainnya, implikasi-implikasi dari persfektif tertentu, yang bersifat parsial, dalam kehidupan sosial. Dalam analisis hukum, masalah 96 Sosiologi Hukum
utama yang diusungnya adalah masalah-masalah tentang hubungan antara hukum dan kelas serta hakikat ideologi. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum menurut Oliver Goldsmith, ia merupakan salah seorang penyair abad ke sembilan belas. Banyak teori konflik sosiologis mengandalkan pada identifikasi yang sama : "sebuah tindakan akan didefinisikan sebagai tindak pidana jika kepentingan kelas penguasa mendefinisikannya demikian." Dan pernyataan-pernyataan yang yudisial pada berbagai zaman membuat pernyataan Marx yang menyebutkan bahwa "yurisprudensi anda tak lain adalah kehendak dari kelas anda yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas." Memang konsep kelas sekarang digunakan secara luas dalam sosiologi untuk mencakup kelompo pekerjaan dan tingkat penghasilan atau hanya kelompok pekerjaan saja. Tetapi konsesus kelas menjadi tumpang tindih ketika digunakan dalam teori untuk menjelaskan proses-proses yang dengannya berbagai macam faktor ini bekerja. Determinan-determinan kekuasaan dan cara-cara hukum mengekspresikan dan memformalkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat karena itu, menjadi sangat kompleks. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat, jika Hukumtanpa kekuasaan adalah lumpu namun kekuasaan tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka.Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa . Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan. Selain itu hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang di miliki oleh kelebihanya.. Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM 97
Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Kekuasaan seringkali disamakan dengan konsep politik, bahkan banyak yang beranggapan bahwa kekuasaan adalah politik. Begitu pentingnya peranan kekuasaan dalam masyarakat baik yang masih sahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya menyebabkan munculnya penilaian baik atau buruknya harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat oleh sebab tidak merata itulah munculnya makna yang pokok dari kekuasaan itulah merupakan kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu rela atau karena terpaksa. B. Hukum Dan Ideologi Studi sosiologi tentang hukum pada dasranya memfokuskan perhatian pada pengaruh gagasan-gagasan yang sedang berlaku. Akan tetapi ia tidak memperlakukan gagasan-gagasan ini sebagaimana adanya. Ia harus berusaha memahami asal-usulnya dalam praktik kondisi sosial, terlepas dari fakta bahwa banyak gagasan-gagasan tentang hukum dalam masyarakat semacam itu tampaknya sangat jelas, masuk akal, begitu nyata sehingga pertanyaan mengenai asal-usulnya terkesan terlalu dibuat-buat karena tidak akan terpikirkan untuk tidak menerimanya. Ia bermula dari konsepsi sains yang digunakan dimana ciri utamanyaadalah penyelidikan konstruktif yang terus-menerus serta skeptisisme terhadap kebenaran-kebenaran absolut. Sebaliknya dalam kehidupan sosial, sistem gagasan-gagasan yang diterima secara umum saat in tentang masyarakat da karakternya, tentang hak dan tanggungjawab, hukum, moralitas, agama, dan politik serta berbagai macam hal lainnya, memberikan kepastian dan keamanan, dasar keyakinan yang dapat disebut sebagai ideologi atau ideologi yang berlaku saat ini, yang sifat-sifat dasarnya cenderung mengarah ke pemahaman yang jelas. Ideologi cenderung mengasumsikan bahwa perspektifnya, setidaknya yang berhubungan dengan bidang pengalaman tertentu, adalah menyeluruh dan lengkap; bahwa visinya adalah benar dan tidak menjadi bagian dari perubahan. Sehingga ideologi sering dipandang, oleh mereka yang menerimanya tidak terkonstruksi seperti teori-teori ilmiah tetapi terungkapkan atau ditemukan sebagai kebenaran-kebenaran abadi 98 Sosiologi Hukum
Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dalam ruang lingkupnya dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsesnsus kemasyarakatan dan simbol-simbol sosial, yang digunakan sebelumnya. Eksistensi dari sebuah ideologi yang meresap dan mengontrol didalam sebuah masyarakat tidak menjamin konsesnsus tetapi hanya sekedar membatasi perlawanan didalam batasan-batasan tertentu. Hal ini karena ia memberikan kerangka pemikiran yang didalamnya individu dan kelompok sosial menginterprestasikan hakikat dari konflik-konflik di mana mereka terlibat didalamnya serta melihat dan memahami berbagai kepentingan yang berusaha mereka dukung. Demikian juga ideologi memberikan konteks yang didalamnya simbol-simbol sosial dinterprestasikan. Ia mengukuhkan makna dan signifikasinya. Manipulasi simbol-simbol sosial dan politik mengandalkan pada ideologi yang ada dan pada saat yang sama juga berkontribusi untuk mempertahankan kelangsungan dan mengarahkannya. Ideologi hukum selanjutnya dapat dipandang bukan sebuah doktrin hukum itu sendiri tetapi sebagai bentuk-bentuk kesadaran sosial yang tercermin di dalam dan diekspresikan melalui doktrin hukum. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikatnya, sumber-sumber dan pengaruhnya di dalam masyarakat tertentu. Teori Marxis menunjukan secara umum, tiga macam pendekatan terhadap penjelasan mengenai sumber-sumber dan fungsi-fungsi sosial doktrin hukum dan gagasan-gagasan yang terdapat didalam masyarakat kapitalis yakni : Pendekatan economic derivation (derivasi ekonomi), bentuk hukum adalah refleksi dan ekspresi dari karakteristik-karakteristik esensial dari struktur ekonomi. Hukum akan menjadi otonom dari ekonomi hanya dalam pengertian yang sangat terbatas. Pendekatan strukturalis, hukum dan bentuk-bentuk dominan ideologi di dalam sebuah masyarakat pada suatu momen historis tertentu dianggap sebagai sebuah struktur yang tercipta dari berbagai tingkatan yang secara relatif independen adalah ekonomi, ideologi dan politik. Tetapi semua tingkatan ini disatukan oleh mode produksi dominan misalnya, kapitalis atau feodal dan dari mode produksi ini, sifat dasarnya sendiri pada akhirnya ditentukan oleh struktur ekonomi. Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM 99
Pendekatan class instrumentalist (instrumentalis kelas), hukum dan iedologi dominan dapat dipahami sebagai dibangun dan didukung atas perintah dari kelas yang dominan yang kepentingan-kepentingan hukumnya dilayani dan niali-nilai dan keyakinan tercermin dalam ideologi dominan. Dalam pendekatan ini, studi-studi empiris mengenai kontrol massa oleh kepentingan yang amat kuat dan hubungan antara pihak-pihak yang menduduki posisi kekuatan strategis dengan pengaruh didalam masyarakat adalah sangat penting. Pendekatan kalangan strukturalis dan kelas instrumentalis cenderung mengalami masalah tetapi dari sisi yang berbeda. Bagi kalangan strukturalis, yang dipresentasikan dalam beberapa karya teori perancis bahwa fungsi dan pengaruh hukum dan ideologi hukum cenderung ditentukan secara dogmatis oleh teori yang diawali dengan analisis empiris. Sebaliknya masalah pokok dari teori-teori instrumentalis kelas utama cenderung menjadi empirisme mereka. C. Individualisme Hukum Apapun masalah dalam usaha pashukanis untuk mengidetifikasikan karakteristik spesifik dari doktrin hukum di dalam masyarakat Barat, adalah bahwa ia telah menyoroti secara efektif sebuah fitur dari masyarakat- masyarakat ini dan hukum mereka yang telah diperlakukan sebagai sesuatu yang sentral oleh hampir semua teori sosial terkemuka. Apa yang kita pikirkan tentang individulisme di dalam masyarakat Barat adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam kompnen ideologis. Hukum Barat telah mengekspresikan gagasan umum tentang masyarakat ini sebagai terbentuk dari individu-individu yang bebas, terisolir dan bertanggung jawab secara individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan kosistensi sepenuhnya. Elaborasi terhadap teori kontrak umum dalam doktrin hukum sebagai sebuah kompleksitas eksplisit dan dasar dari hukum belum terjadi sampai abad ke semibilan belas, perkembangan di Inggris mencerminkan pengaturan dari para ahli hukum kontinental. Namun Ideologi kontrak sebagai sebuah bentuk tawar-menawar bebas daripada individu sudah sejak lama menjadi suatu signifikan baik secara sosial maupun poilitis di Inggris daratan. Lebih 100 Sosiologi Hukum
jauh lagi, gagasan tentang kebebasan berkontrak dapat dipandang sebagai sudah menurun selama berkaitan dengan refleksi yang rinci mengenai doktrin hukum, dan pada saat yang sama ia semakin dikenal secara ekplisit sebagai pondasi teoritis umum atas doktrin oleh para hakim dan ahli hukum. Ini hanyalah sekedar afirmasi bahwa ideologi berkembang di dalam banyak konteks dan melalui berbagai macam proses dan bahwa elaborasi resmi yang ekplisit sifatnya kadang-kadang mungkin merupakan respon terhadap berbagai tantangan terhadap ideologi tersebut. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam berabagai bidang hukum. Dan selama 1875 kontrak ketenagakerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang setara secara hukum. Sampai dikeluarkannya Conspiracy and Protection of Property Act(Undang-undang konspirasi dan perlindungan Properti) pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja, jika melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenagakerjaan. Dalam hukum tenaga kerja modern, kontrak tenaga kerja dilihat sebagai motif individualisme yang dilapisi dengan tambahan peraturan hukum pada konflik generasi antara kelompok-kelompok yang terorganisir. Rekognisi dan definisi mengenai kelompok-kelompok ini di dalam hukum sebagai penanggung dari hak dan kewajiban tertentu telah menciptakan ketegangan dan inkonsistensi di dalam ideologi individualis tetatpi digolongkan sebagai masalah politis oleh realitas kehidupan industrial. Bab 3 | TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI HUKUM 101
Bab 11 HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN 1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum difungsikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul didalam masyarakat suapaya tercapai tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum dan keadilan. 2. Kompetensi Dasar: a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum dan penyelesaian konflik sosial. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Indikator: a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum dan penyelesaian konflik sosial. c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 11 | Hukum dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Mewujudkan .... 103
4. Materi Pokok: a. Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya di Indonesia. b. Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial. c. Mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 5. Pengalaman Belajar: Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board dan infocus. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia, serta hukum digunakan sebagai alat untuk penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat. Dosen juga menjelaskan bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. 104 Sosiologi Hukum
A. Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi Dan Budaya Di Indonesia Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam masyarakat yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Didalam nya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan, ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu kepada individu lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah dan sebagainya. Didalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santn, seni, pendidikan dan sebagainya. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. Masing-masing berurutan dan secara umum tidak bisa dibolak-balik, namun satu sama lain saling mempengaruhi. Di dalam kata "budaya" terkandung supremasi perkembangan manusia dalam tahap perkembangan paling tinggi. Didalamnya terkandung makna peradaban (civilization), yang membuatnya terletak pada titik paling jauh dari dunia margasatwa. Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga hukum tidak selalu menjamin kepastian hukum, penegak hak- hak masyarakat atau penjamin keadilan. Pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, konfigrasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsive, sementara konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. (Mahfud MD, 1998). Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun dimana pembangunan merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dan sektor hukum. (Ahmad Ali, 2002,99) Dalam kaitan kondisi politik dan hukum sangat menarik untuk dikemukakan pendapat Philipe Nonet dan Philip Selznick yang mengetengahkan suatu teori mengenai keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yairu: Bab 11 | Hukum dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Mewujudkan .... 105
Hukum Represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif. Hukum represif banyak mengandalkan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada dipihak rakyat. Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan terpeliharanya dan diterapkannya tata tertib, ketenagan umum, pertahanan otoritas dan penyelesaian pertikaian. Pada umumnya hukum represif menunjukkan ciri sebagai berikut : (1) institusi-instutusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum diidentikkan dengan Raison d'etat; (2) Perspektif resmi mendominasi segalanya. Dalam perspektif ini penguasa cenderung mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat; (3) Kepentingan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhannya, apabila keadilan semacam itu memang ada, adalah terbatas; (4) Badan-badan khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas; (5) suatu rezim hukum rangkap melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial; (6) Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan refresi dan melindungi integritasnya sendiri. Karakter khas dari hukum otonom dapat diringkas sebagai berikut: (1) hukum terpisah dari politik. Secara khas system hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan dan membuat garis tegas antara fungsi-fungsi legislative dan yudikatif; (2) tertib hukum mendukung mendukung model peraturan (model of rules). Focus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat. Pada saat yang sama, ia membatasi kreatifitas institusi-institusi hukum maupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum dalam wilayah politik; (3) prosedur adalah jantung hukum. Keteraturan dan keadilan (fairness) dan bukannya keadilan substantive merupakan tujuan utama dan kompetensi utama dari tertib hukum; (4) "Ketaatan pada hukum: dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun karakteristik dari hukum responsive yakni: (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan; (2) tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematic, sehingga mengundurkan klaim hukum terhadap 106 Sosiologi Hukum
kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi konsepsi tatanan semakin tidak kaku dan semakin bersdifat perdata; (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibelitas, advokasi hukum memasuki suatru dimensi politik dan laluy men ingkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi hukum yang juga mengancam memperlemah integritas institusional; (4) di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten. B.	Hukum	Dan	Penyelesaian	Konflik	Sosial Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengauran sosial-ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode otoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada masa Orde Lama (ORLA) dan Orde Baru (ORBA) telah menghasilkan hukum yang refresif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyaakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku dan struktural sosial yang bersendikan pada kekarasan sebagai norma utama. Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dala berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi dan perilaku kekerasan sehari-hari. Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Bab 11 | Hukum dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Mewujudkan .... 107
Pola refresif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara- cara kekerasan. Apa yang dilakukan tidak lebih dari bentuk reproduksi atas berbagai nilai dan norma yang dikenalinya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang dialaminya. Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Aturan hukum yang disuplai oleh negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma sosial masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun telah berhasil mempertahankan tatanan sosial diantara mereka. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. C. Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan kecemasan, banyak pertemuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengelaman mengenai salah satu cita-cita bangsa yang terumus dalam sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena bidang ini amat luas, pembahasan dipusatkan pada keadilan dalam aspek sosial politiknya. Segi ini dinilai paling sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini. Salah satu prasaran dengan tegas menyatakan hancurnya keadaban masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi hancurnya keadaban politik disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul di bidang ekonomi, agama, hukum, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup alami dan manusiawi dilihat sebagai akaibat keburaman dunia politik dalam hidup berbangsa. Yang diharapkan pada awal Orde Reformasi ternyata tidak terpenuhi, meskipun harus diakui bahwa ada beberapa perubahan. Ada kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat. Akan tetapi, banyak masalah justru menjadi semakin parah. Salah satu yang amat mencolok adalah hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik. Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, 108 Sosiologi Hukum
kebebasan, keadilan, solidaritas, fairnes, demokrasi, kesetaraan dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu tampaknya makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk oleh politisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak yang punya sumber daya serta berpengaruh di negeri ini. Yang berlagsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankankekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Politik terasa semakin menyengsarakan rakyat, membuat banyak orang tidak percaya lagi terhadap mereka yang memegang kendali pemerintahan serta sumber daya ekonomi dan terkikis rasa saling percaya diantara warga terhadap sesamanya. Hasilnya adalah sikap masa bodoh pada banyak orang terutama kaum muda dan kelompok terpelajar. Kinerja ekonomi selalu menuntut pembaruan. Pembaruan terus-menerus menuntut orang menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang tidak selalu mengungkapkan nilai-nilai keadilan. Mereka yang tidak memenuhi tuntutan struktur ekonomi baru akan terlempar dari pekerjaan karena tidak mampu memenuhi standar baru tersebut. Angka pengangguran semakin tinggi, karena rendahnya investasi disektor ekonomi riil yang mengakibatkan tidak terciptanya lapangan kerja. Pengangguran tidak hanya mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan juga memukul harga diri. Tatanan perekonomian di Indonesia mendorong terjadinya kolusi kepentingan antara para pemilik modal dan pejabat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak- banyaknya. Kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu bersama dengan para politisi yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Keadaan yang memprihatinkan diatas, perlu dipandang dan diterima sebagai tantangan untuk terus berjuang penuh harapan, bekerja sama dan solider membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Dalam membangun masa depan itu, perlulah dicari akar-akar masalahnya. Akar yang terdalam ialah iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan nyata. Pernyataan iman lebih berkisar pada hal-hal lahiriah, simbol-simbol dan upacara keagamaan. Dengan demikian, kehidupan politik di Indonesia kurang tersentuh oleh iman itu. Salah satu akibatnya Bab 11 | Hukum dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Mewujudkan .... 109
ialah lemahnya pelaksanaan etika politik, yang hanya diucapkan dibibir, tetapi tidak dilaksanakan secara konkret. Politik tidak lagi dilihat sebagai upaya mencari makna dan nilai atau jalan bagi pencapaian kesejahteraan bersama. Maka diperlukan pertobatan, yaitu perubahan dan pembaruan hati serta budi, seperti diserukan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk memberi petunjuk yang benar. 110 Sosiologi Hukum
Bab 12 HUKUM, MORAL DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING 1. Standar Kompetensi : Mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum, moral dan kekuasaan dalam telaah law is a tool of social engineering. Bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial dengan tujuan untuk mencapai tujuan hukum, baik kepastian hukum, ketertiban maupun masyarakat yang berkeadilan sosial.. 2. Kompetensi Dasar : a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hubungan hukum, moral dan kekuasaan. b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang pemikiran Roscou Pound tentang law is a tool of social engineering. c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum, moral dan kekuasaan dalam telaah law is a tool of social engineering. 3. Indikator : a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan hukum, moral dan kekuasaan. b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang pemikiran Roscou Pound tentang law is a tool of social engineering. Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 111
c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum, moral dan kekuasaan dalam telaah law is a tool of social engineering. 4. Materi Pokok : 1. Sekilas Hukum dan Tujuannya. 2. Hukum, Moral dan Kekuasaan dalam Telaah Law is a Tool of Social Engineering 3. Law is a Tool of Social Engineering sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Hukum. 5. Pengalaman Belajar : Kegiatan Awal Dosen mereview pointer-pointer materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan. Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas. Media/alat; white board dan infocus. Kegiatan Inti Dosen menjelaskan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia, serta hukum digunakan sebagai alat untuk penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat. Dosen juga menjelaskan bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa memperhatikan, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam materi yang disampaikan. Media/alat : white board dan infocus. Kegiatan Akhir Dosen mengulang point-point penting sesuai dengan topik pekuliahan. Dosen juga menanyakan beberapa materi kepada mahasiswa. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dosen secara spontan. Media/alat white board dan infocus. 112 Sosiologi Hukum Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering
A. Sekilas Hukum dan Tujuannya Perkenankan, dalam refleksi berpikir pada tulisan ini dimulai dengan sebuah kalimat Indonesia dalam carut marut. Dilatar belakangi dengan berbagai-bagai persoalan penegakan hukum di negeri ini yang semakin memprihatinkan. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut Van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum / perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setidaknya dalam pengamatan penulis, dalam kajian keilmuan, ada dua kubu yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari adanya perbedaan pandangan tentang ontologi hukum berikut metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum. Kubu yang pertama bisa disebut sebagai kubu normatif (positivis) yang menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang sui generis, yakni ilmu jenis sendiridengan karakternya yang khas yang bersifat normatif. Sebagai konsekwensi logis dari karakternya yang khas normatif maka penelitian sosial tentang hukum atau sosiolegal research dianggap sebagai bukan penelitian hukum. Sedangkan kubu yang kedua berpandangan bahwa ilmu hukum merupkan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, sehingga hukum tidak akan dipahami dengan baik tanpa melibatkan kajian-kajian ilmu-ilmu yang lain terhadap hukum. Kubu yang penulis sebut pertama bisa dikatakan sebagai pendukung aliran pemikiran doktrinal yang mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang berlandaskan pada logika normatif. Sebaliknya kubu yang kedua bisa dikatakan sebagai kubu penganut aliran pemikiran non doktrinal yang mengkonsepkan bahwa logika hukum yang berlandaskan pada nomos ( realitas sosial). Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 113
Trubek berpendapat, dan kemudian lebih dipertegas oleh pendapat Satcipto rahardjo, yang mengemukakan bahwa dunia hukum yang semula bersifat esoterik yang mengklaim sebagai suatu wilayah yang otonom, tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, disebabkan adanya dua faktor, yaitu : Ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk dijadikan suatu sarana pengaturan masyarakat Indonesia masa kini. Hal ini dikarenakan adanya proses transformasi politik, dengan akibat hukum kehilangan cengkramannya di tengah masyarakat. Adanya suatu keinginan terhadap pembentukan Indonesia baru dengan sarana hukum yang lebih akomodatif serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Kecenderungan pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan demi menegakkan kewibawaan terlihat semenjak awal (orde lama) sampai orde baru, dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mencapai 32 tahun. Setelah waktu yang lama tersebut kemudian orang mulai terhenyak dan sadar untuk memperjuangkan hukum menjadi panglima yang harus membawa perubahan pada bangsa. Mengedepankan hukum yang mampu pula bekerja dengan efektif di tengah-tengah masyarakat. Sekitar tahun 1998 kemudian dimulai orde dengan suatu orde yang baru, dinamakan orde reformasi, yang kemudian ingin mengedepankan moral terhadap hukum dengan didasarkan adanya keinginan untuk melaksanakan hukum, dan mengembalikan kewibawaan hukum. B. Hukum, Moral dan Kekuasaan dalam Telaah Law is a Tool of Social Engineering Sampailah Indonesia saat ini pada sebuah orde yang penulis gamang menyebutnya sebagai orde apa. Sebutlah masih kelanjutan orde reformasi dengan segala tujuannya dalam penegakan hukum sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, namun realitasnya wajah penegakan hukum di negri ini jauh dari apa yang diharapkan, yakni hukum menjadi panglima yang harus membawa perubahan pada bangsa. Era reformasi salah satunya bercita-cita mengedepankan hukum yang mampu pula bekerja dengan efektif di tengah-tengah masyarakat, juga keinginan besar untuk mengedepankan moral terhadap hukum dengan didasarkan adanya keinginan untuk melaksanakan hukum, dan mengembalikan kewibawaan hukum. 114 Sosiologi Hukum Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering
Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi fiat justisia et pareat mundus ( meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita-cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Namun amanah yang ideal tersebut belum sepenuhnya membumi, karena kenyataan yang tak terbantahkan dapat dirasakan dan dilihat saat ini adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia sudak mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot, sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai berbagai persoalan yang mengedepankan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Hukum menjadi bertambah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi utopia dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, tersubordinasi serta tereksploitasi. Pemikiran Roscou Pound yang telah menempel dalam pemikiran penulis adalah law is a tool of social engineering. Bagi Pound hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Pound cenderung melihat kepentingan (bukan etika atau moral) sebagai unsur hakiki dalam percaturan hukum, dan karena itupantas dijadikan sebagai konsep jurisprudence. Dikatakan pada hakikatmya hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakikatnya hak tidak lain dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 115
Mukhtar Kusumaatmadja berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah 'jalan' untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya, sdangkan negara-negara tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan keinginan masyarakat-masyarakat di negara sedang berkembvang akan terwujudnmya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya. Melebihi harapan- harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju. Namun yang menjadi kegundahan penulis adalah strata Indonesia dalam kategori development country sejak adanya pemikiran tersebut di era 80-an sampai dengan detik ini tidak pernah ada pergeseran pada strata yang lebih tinggi. Beberapa kalangan berpendapat justeru mungkin kondisinya lebih buruk lagi. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks tetrsebut, Esmi Warassih mengingatkan bahwa agar para penstudi dan pengguna hukum harus selalu menyadari secara sungguh-sungguh bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu dalam lingkup sosial tertentu. Dengan meminjam kata-kata Sinzheimer, Esmi Warassih yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini menegaskan bahwa hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup. Ada tiga macam kepentingan yang barangkali perlu diketahui, yakni kepentingan individu, kepentingan umum ( kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat seperti halnya keamanan umum, perlindungan sumber daya alam, kemajuan dalam kehidupan politik dan budaya, dan lain sebagainya. Jika pada abad 19 ditengarai hukum lebih banyak mengakui hak- hak individu, maka menurut Pound, pada abad 20 seyogyanya hukum ditelaah 116 Sosiologi Hukum Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering
untuk lebih mendahulukan kebutuhan, tuntutan dan kepentingan. Pound berpendapat bahwa pembuat hukum harus mempelajari efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum. Dengan anjurannya yang demikian ini sebenarnya Pound telah mengajak masyarakat untuk memperhatikan sosiologi hukum. Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat juga adagium populer Ibi sosietas ibi ius ( dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum. Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkrit ketika di back up oleh aturan hukum. Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan. Fenomena hukum dan moral menjadi hal yang banyak dibicarakan saat ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak diiringi dengan good morality ( penulis mencontohkan misalnya kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ), perbuatannya seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Moralitas sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan. Apabila moral pemimpinnya baik maka kekuasaannya akan mensejahterakan, namun jika moral pemimpinnya buruk maka kekuasaannya dapat menyengsarakan. Dalam hubungan dengan kekuasaan, hukum juga berfungsi sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit- unit pemerintahan, seta pejabat negara dan pemerintahan. Keabsahaan kekuasaan itu dilakukan dengan penetapan landasan hukum bagi kekuasaan itu melalui aturan-aturan hukum. Kemudian agar pelaksanaanya dapat dipertanggungjawabkan secara yurudis dan etis. Dari penjelasan mengenai hubungan ketergantungan antara hukum dan kekuasaan di atas, sebagaimana nampak bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama, sangat tergantung dari mana hukum dilihat. Pada stu sisi, hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan pada sisi lain hukum itu adalah aturan- Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 117
aturan untuk mengatur tingkah laku para penyelenggara pemerintahan dalam lalulintas sosial. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan terutama dalam konteks legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan slogan " hukum tanpa kekuasaan adalah angan- angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman" . Ungkapan tersebut mengandung arti, bahwa pada satu sisi, kaidah- kaidah hukum tidak akan ada gunanya jika ditegakkan oleh kekuasaan negara, artinya hukum itu hanya dapat ditegakkan jikia dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapam itu bermakna, bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan, dan berarti tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat umum. Sehubungan dengan deskripsi di atas, pokok permasalahannya terletak pada apa yang kan dijadikan parameter legalitas kekuasaan itu. Apakah setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum itu dapat diklasifikasikan sebagai kekuasaan yang sah dan oleh karena itu hatus diterima dan ditaati. Apakah jika aturan hukum yang dijadikan dasar itu dibuat melalui proses yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau aturan hukum yang dijadikan dasar kekuasaan itu bertentangan denagn nilai kebenaran, keadilan dan kemaslahatan yang merupakan inti dari hukum itu, harus diterima sebagai hukum. Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang berkeadilan (just-law). Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga hukum tidak selalu menjamin kepastian hukum, penegak hak- hak masyarakat atau penjamin keadilan. Pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sementara konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. Dampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. 118 Sosiologi Hukum Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering
Pada tataran empiris, apakah efektifitas penegakan hukum bergantung pada legalitas kekuasaan. Sekalipun hukum sangat erat hubungannya dengan kekuasaan, tetapi studi tentang kekuasaan dalam prespektif hukum masih sangat terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan dalam sisi hukum tidak mengalami banyak kemajuan jika di bandingkan dengan studi politik terhadap kekusaaan. Oleh karena itu konsep-konsep kekuasaan yang berkembang hingga saat ini lebih didominasi oleh pemikiran politik dan sosiologis. Kecenderungan studi hukum lebih terfokus kepada pertama, aspek hukum sebagai kaidah tingkah laku. Dalam konteks ini hukum dikonsepkan sebagai aturan-aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa dan jika aturan itu dilanggar maka akan menadapat reaksi dan sanksi negatif dari negara. Jadi hukum dipahami sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan (das sollen) dalam kehidupan masyarakat. Studi hukum lebih terfokus juga pada pemahaman hukum sebagai relitas sosial (das sein). Hukum sebagai kenyataan dapat diamati melalui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang diterapkan melalui lembaga peradilan( the living law), perilaku melanggar hukum, dan perilaku taat hukum sebagai kelompok yang tidak ramah lingkungan, karena tidak dirasakan manfaat kehadirannya dalam masyarakat. Minimnya kajian hukum dari sisi etis filosofis ternyata telah membuat kalangan hukum kehilangan kemampuan untuk membedakan antara hukum dan kekuasaan, antara hukum dan negara kekuasaan, antara supremasi hukum dan supremasi kekuasaan, karena aturan-aturan (uang dipandang sebagai hukum itu) hanyalah ekspresi dari kekuasaan dalam pengertian hukum itu hanya merupakan daftar urutan kepentingan kelompok pemegang kekuasaan negara (the rulling class). Hukum yang berkarakter demikian semua berfungsi sebagai alat justifikasi berbagai kebijakan penguasa yang jika dipandang dari dimensi hukum dalam prespektif filosofis adalah tindakan yang melawan hukum, dan pada gilirannya hanya akan melahirkan sikap saralisasi aturan perundang- undangan, yang bermuara pada hilangnya keberanian untuk melakukan kritik terhadap ketentuan-ketentuan aturan-aturan formal yang tidak memnuhi syarat materiil substabtif sebagai hukum, bersamaan dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 119
C. Law is a Tool of Social Engineering sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Hukum Bagi Pound dengan law is a tool of social engineeringnya hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Pound cenderung melihat kepentingan (bukan etika atau moral) sebagai unsur hakiki dalam percaturan hukum. Dikatakan juga pada hakikatmya hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi, sehingga hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Disini hukum telah dijadikan identik dengan kekuasaan, sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana hukum mana kekuasaan, mana rechtsstaat dan mana machtstaat, mana negara hukum dan mana negara tirani yang dilegitimasi secara hukum. Hukum yang seharusnya diberi muatan- muatan nilai-nilai kebenaran filosofis yang dideduksi dari asas-asas hukum oleh kekuasaan, pada kenyataanya diberi muatan kekuasaan itu sendiri yang harus dipandang sebagai kebenaran. Manipulasi kebenaran yang terjadi disini berakar penyesatan logika melalui permainan bahasa (language of the game) bahwa hukum itu sama dengan undang-undang dalam aliran positivisme. Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Pandangan- pandangan skeptis dan mendua terhadap hukum harus menjadi panglima pada abad modern memang semakin dibutuhkan. 120 Sosiologi Hukum Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering
Hanya saja yang terjadi hukum perlahan-lahan mulai meninggalkan masyarakat, seolah-olah hukum hendak berjuang dengan kekuatannya sebagai suatu kekuasaan / otoritas penuh yang mengendalikan hidup masyarakat ( dalam perspektif hukum sebagai otoritas dan substantive, tetapi akhirnya menjadi procedural). Hukum seharusnya menjadi yang terdepan, tetapi tidak berarti hukum harus meninggalkan masyarakat. Didalam membangun (mengkonstruksi) hukum kemudian diperlukan pemahaman mental dan pikiran yang harus dibersihkan dan dibentuk kembali sebagai suatu upaya untuk mau dan mampu menerima kenyataan bahwasannya hukum itu bekerja bersama-sama di dalam masyarakat sebagaimana adagium Ubi Societas Ibi Ius est, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dari adagium tersebut sebenarnya dsapat dipahami bahwa hukum itu akan selalu bersama-sama dengan masyarakat. Pengaturan yang dilakukan hukum harus mengikuti juga perkembangan masyarakat. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum harus merespon kehidupan sosial yang melingkupinya. Tidak dapat dipungkiri perdebatan mengenai kebutuhan apakah hukum harus dilihat sebagai ilmu dogmatis dengan kebenaran hukum sebagai norma atau kebenaran empiris. Perdebatan-perdebatan tersebut pada akhirnya memerlukan kreativitas manusia sebagai penerima akal dan kepandaian dari Sang Pencipta untuk mampu memberikan sentuhan- sentuhan dan pemaknaan-pemaknaan secara logika terhadap permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kreatifitasnya, diharapkan manusia daopat membantu menciptakan dan membentuk hukum. Didalam menciptakan dan membentuk hukum tersebut. Khususnya agar secara norma dan secara kenyataan (das Sein dan das Sollen) dapat berjalan dengan seimbang. Bab 12 | Hukum, Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah Law Is A Tool Of Social Engineering 121
DAFTAR PUSTAKA Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, IN-HILL-CO, Jakarta, 1992. Roger Cotterrel, Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law), Nusa Media, Bandung, 2012. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya), Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal kaidah Hukum, Citra adiya Bakti, Bandung, 1993. Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis) : dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta. Bab 3 | BODATA PENULIS 123
Esmi warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum ( Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001. Esmi Warassih, Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama Semarang, Semarang, 2005. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Cetakan 1, Edisi 1, Bandung, 2002. Mokhtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986. Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 2000. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002. Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995. 124 Sosiologi Hukum
BIODATA PENULIS Penulis lahir dengan nama Fithriatus Shalihah, lahir di Blora - Jawa Tengah, pada tanggal 19 Oktober 1974. Merupakan anak pertama dari orangtua bernama H.Murdjijo Mangun Sandjojo dan Hj. Siti Aminah Mas'ud. Menikah dengan Nazaruddin Yatalathof dan dikaruniai 6 orang anak, Mazaya Nazar, Haura Nazar, Hanina Zannuba Nazar, Lubna Aqiela Nazar; Admiral Atthobari Yatalathof dan Amira el-Haq Eireine Nazar. Penulis telah menyelesaikan Program Doktoral Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau, mengampu beberapa mata kuliah yakni Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Ketenagakerjaan dan Metodologi Penelitian Hukum. Jabatan struktural yang pernah dan sedang diemban antara lain Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah selesai tahun 2016 yang lalu. Saat ini penulis masih aktif sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional FH-UIR (2016 - 2020), Sekretaris bidang Penelitian dan Pengembangan pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau ( 2015 - 2019), Bendahara pada Asosiasi Bodata Penulis 125
Dosen Indonesia / ADI Provinsi Riau ( 2016 - 2020) dan Bendahara pada Asosiasi Doktor Hukum Indonesia/ADHI Provinsi Riau ( 2017 - 2021). Aktif menjadi pembentang makalah pada acara-acara ilmiah nasional maupun internasional. Juga menjadi narasumber dalam berbagai seminar maupun pembekalan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Adapun beberapa riwayat penelitian dan tulisan ilmiah diantaranya adalah : Pengaruh Pengawasan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pelajar Di Kota Surakarta (Pemenang I, Lomba Karya Ilmiah Remaja se Eks-Karisidenan Surakarta, 1990) Eksistensi Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta Sebagai Alternatif Dalam Mewujudkan Tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Pemenang I Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Semarang,1990; Pemenang II Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat Nasional, diselenggarakan oleh Depdikbud-Dikmenum, Jakarta, 1991) Dampak Kemiskinan Terhadap Keberadaan Petani Gurem Di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ( Finalis Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Tingkat Nasional, LIPI, Jakarta, 1992) Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Keberadaan Arisan Jejaka Di Kota Surakarta (bersama Kastoyo Ramelan, didanai oleh Bank Exim cabang Surakarta, hasil penelitian dimuat dalam Majalah Tempo, 1992) Positivisme Auguste Comte Dalam Pandangan Filsafat Ketuhanan ( Finalis Lomba Karya Tulis Remaja, ICMI, Jakarta, 1992) Agama Dalam Pandangan Saya ( Pemenang I, Lomba Karya Tulis Remaja, ICMI, Jakarta, 1993) Kedudukan Tahta Suci Vatican Sebagai Subyek Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1961 ( Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2006) Perlindungan Hak Cipta Atas Hasil Karya Tradisional (Folklore) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Klaim Reyog Ponorogo Oleh Malaysia), (PPS UIR, Pekanbaru, 2008) Perlindungan Folklore Di Indonesia ( Jurnal Mahkamah, FH UIR, Vol.4 No.2, Hlm.145 - 250, Pekanbaru, Oktober 2012) 126 Sosiologi Hukum
Pengaturan Rental Right Atas Karya Rekaman Suara Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ( Jurnal Mahkamah, Vol.2 No.2, Hlm.153-294, Pekanbaru, 2010) Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Dalam pelaksanaan Prinsip Peaceful Co-Existance Antara Indonesia dan Malaysia (The 8th International Conference Indonesia - Malaysia Relations, September 2014) Pelaksanaan Perlindungan Hak - Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru (Lembaga Penelitian UIR, 2014) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Penelitian UIR, 2014) Harmonisasi Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Folklore Antara Indonesia Dan Malaysia Dengan Semangat Peaceful Co-Existance ( disampaikan dalam Seminar Nasional yang ditaja oleh Fakultas hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2015) Keberadaan Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pandangan Cita Hukum Indonesia ( Studi Kasus Suku Asli Anak Rawa di Provinsi Riau) ( disampaikan dalam Seminar, Konggres & Call Paper di PDIH Universitas Diponegoro Semarang, 2015 ) Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja di Provinsi Riau ( diterbitkan dalam Jurnal Hukum UNISBA Bandung, 2016) Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dalam Sistem Outsourcing ( disampaikan dalam Konferensi Nasional dan Call Paper di FISIP UMSU Medan, 2016) Hukum dalam Telaah Law is a tool of Social Engineering ( Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017) Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Di Luar Negri ( Lembaga Penelitian UIR, 2017) Tinjauan Terhadap Asean Economic Community ( AEC) Terhadap Keberadaan Pekerja Migran Unskill Labour di Provinsi Riau ( Lembaga Penelitian UIR, 2017). Bodata Penulis 127
Sedangkan beberapa tulisan yang pernah diterbitkan di media massa antara lain adalah sebagai beriku : Jejak Slilit Sang Santri (Majalah Karnisa, Tiga Serangkai, Surakarta, 1990). Antara Kyai dan Santri, Doktrin Tanpa Pilihan ( Majalah Karnisa, Tiga Serangkai, Surakarta, 1991) Mengapa Aku Menyukai Cak Nun ( Majalah Karnisa, Tiga Serangkai, Surakarta, 1991) Sinema Korek Dari Pabelan ( Majalah Karnisa, Tiga Serangkai, Surakarta, 1992) Exodus-Siapa Berani , Membuka Jeruji Demokrasi Abu-Abu ( Koran Bernas, Yogyakarta, 1992). Menyibak Sisi Kehidupan Santri Hari Ini ( Majalah Figur, Pabelan Press, Surakarta, 1992) Melompati Pakem Tradisi (Dalam Bingkai Hari Ibu), ( Koran Kedaulatan Rakyat, 1993 ) Menyibak Klenik Di Lereng Merbabu, Terbiarkan Tanpa Syi'ar (Majalah Figur, Pabelan Press, Surakarta, 1993) Malaysia Dan Klaim Folklore Indonesia (Koran Riau Pos, Pekanbaru, 18 Juli 2012) Outsourcing Dalam Hukum Indonesia (Koran Riau Pos, Pekanbaru, 12 Juni 2012) Outsourcing Dan Hukum Ketenagakerjaan (Koran Riau Pos, Pekanbaru, 23 Februari 2013) Kejahatan Kemanusiaan Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional (Tribun, 11 September 2017) 128 Sosiologi Hukum