LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 SITUASI HAK ASASI MANUSIA SECARA GLOBAL
AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Amnesty International adalah gerakan imparsial. Kami tidak mengambil posisi apa pun tentang isu kedaulatan, sengketa teritorial atau pengaturan politik atau hukum internasional yang mungkin diadopsi untuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri. Laporan ini disusun berdasarkan negara yang kami pantau sepanjang tahun. Secara umum, mereka negara independen yang bertanggung jawab atas situasi hak asasi manusia di negara mereka. Pertama kali diterbitkan tahun 2023 oleh Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1, Easton Street, London WC1X 0DW United Kingdom © Amnesty International 2023 Index: POL 10/5670/2023 ISBN:978-0-86210-502-0 Bahasa asli: Bahasa Inggris Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) nc-nd/4.0/legalcode Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: Laporan ini mendokumentasikan kerja dan kekhawatiran Amnesty International sepanjang tahun 2022. Ketiadaan gambaran situasi sebuah negara atau teritori dalam laporan ini tidak menyiratkan nihilnya pelanggaran hak asasi manusia yang juga menjadi kekhawatiran Amnesty International. Begitu pula panjang tidaknya gambaran situasi sebuah negara di laporan ini sebagai dasar perbandingan kedalaman fokus Amnesty International di sebuah negara. Identifikasi kepala negara dan kepala pemerintahan sebuah negara juga tidak mengimplikasikan pernyataan atas legitimasi entitas pemerintahan. ii LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KONFLIK SEMAKIN BANYAK, SEMAKIN MEMATIKAN LEBIH BANYAK BENCANA IKLIM, LEBIH BANYAK MINYAK, LEBIH SEDIKIT PEMULIHAN STANDAR GANDA MELINDUNGI HAK-HAK DI TINGKAT NASIONAL KESIMPULAN ANALISIS GLOBAL PELANGGARAN ATAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ORANG YANG BERPINDAH (RIGHTS OF PEOPLE ON THE MOVE) KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERKUMPUL KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN HAK ATAS KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI HAK EKONOMI DAN SOSIAL MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL RINGKASAN KAWASAN ASIA - PASIFIK HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA KEBEBASAN BEREKSPRESI KEBEBASAN BESERIKAT DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEADILAN PELANGGARAN TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL AKUNTABILITAS KORPORASI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN HAK-HAK KOMUNITAS LGBTI DISKRIMINASI BERDASARKAN ETNIS DAN KASTA SERTA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA KEGAGALAN MENGATASI KRISIS IKLIM HAK-HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN HUKUMAN MATI INDONESIA LATAR BELAKANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL KEBEBASAN BEREKSPRESI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA KEKERASAN SEKSUAL DAN BERBASIS GENDER PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM PENGGUNAAN KEKUATAN BERLEBIHAN KEGAGALAN MENGATASI KRISIS IKLIM LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 IV IV V V VI VII 8 8 10 12 13 15 16 16 17 18 18 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 30 iii
KATA PENGANTAR Selama lebih dari satu dekade, organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa kemerosotan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum terus berlangsung. Bagaimana penurunan ini terlihat di tahun 2022? Apakah ini, sekali lagi, tahun bencana bagi hak asasi manusia? Apakah keruntuhan norma-norma internasional mencapai titik nadir baru? Dan jika demikian, apa yang harus dilakukan komunitas global? Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina, melancarkan penghancuran militer atas rakyat dan negara yang damai. Dalam beberapa bulan, infrastruktur sipil telah hancur, ribuan tewas dan banyak lagi yang terluka. Tindakan Rusia memperburuk krisis energi di seluruh dunia dengan lebih cepat dan berkontribusi pada melemahnya sistem produksi dan distribusi pangan, mengakibatkan krisis pangan global yang terus memengaruhi negara-negara miskin dan populasi orang yang diidentifikasi karena rasnya (racialized people) secara tidak proporsional. Kurang dari seminggu setelah invasi, Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan investigasi atas kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Pada tanggal 2 Maret, mayoritas negara di Majelis Umum PBB memilih untuk mengutuk (voted to condemn) invasi Rusia sebagai tindakan agresi. Sementara itu, negara-negara Eropa yang telah lama menolak pengungsi akhirnya membuka perbatasannya bagi warga Ukraina yang mencari keselamatan. Sepanjang tahun 2022, seruan internasional atas keadilan dan dukungan untuk investigasi kejahatan perang sangat lantang. Mengikuti gelombang tersebut, di Majelis Umum, negara- negara anggota PBB mengadopsi resolusi untuk melawan kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB, yang merupakan sumber utama kelemahan sistemiknya. Bisakah agresi Rusia terhadap Ukraina juga dilihat sebagai peringatan yang lebih luas? Bisakah peringatan tersebut menyatukan dunia dalam penegakan hak asasi manusia dan dan prinsip- prinsip universal? KONFLIK SEMAKIN BANYAK, SEMAKIN MEMATIKAN Perang di Ethiopia berkecamuk pada tahun 2022, setidaknya merenggut ratusan ribu nyawa, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan dalam memori terkini. Namun, banyak dari pembunuhan massal ini tersembunyi dari pandangan, sebagai bagian dari kampanye pembersihan etnis yang sebagian besar tidak terlihat terhadap orang Tigrayan di Tigray Barat. iv LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
LEBIH BANYAK BENCANA IKLIM, LEBIH BANYAK MINYAK, LEBIH SEDIKIT PEMULIHAN Dampak menghancurkan dari krisis iklim yang tidak terkendali menjadi sangat jelas pada tahun 2022. Banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kebakaran menyebabkan kematian, kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta meningkatkan kerawanan pangan. Namun, dalam menghadapi bencana ini, ketika para pemimpin dunia bertemu untuk COP27 di Mesir, mereka gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga suhu global di bawah ambang 1,5°C. Negara lebih lanjut menolak untuk mengatasi penyebab utama pemanasan global-produksi dan penggunaan bahan bakar fosil. Kerja sama global untuk menghentikan kenaikan suhu ini tidak efektif dan negosiasi untuk mendapatkan komitmen penting dalam menghapuskan semua bahan bakar fosil secara bertahap, gagal dilakukan. Terdapat terobosan pendanaan untuk negara-negara yang paling besar terdampak oleh bencana iklim: pembentukan dana kerugian dan kerusakan (Loss and Damage fund) adalah secercah harapan bagi orang-orang yang hidup di garis depan krisis iklim. Namun, dana tersebut masih jauh dari operasional dan US$100 miliar per tahun dalam pendanaan terkait iklim, yang telah dijanjikan oleh negara-negara kaya kepada negara-negara berkembang sejak 2009, dan masih belum diberikan. Sementara itu, enam perusahaan minyak Barat terbesar telah mencapai rekor laba pra-pajak lebih dari US$200 miliar pada tahun 2022. Akumulasi luar biasa ini bukan hanya produk agresi Rusia terhadap Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga energi. Ini mencerminkan penghinaan secara sadar industri bahan bakar fosil atas kerusakan yang disebabkan oleh bisnis mereka terhadap iklim dan lingkungan global, serta pendekatan keras kepala mereka terhadap kompensasi dan pemulihan akibat kerusakan tersebut. STANDAR GANDA Pandemi Covid-19, dan sekarang perang Ukraina, telah memperburuk standar ganda. Negara- negara kaya menimbun vaksin Covid-19 dan melemahkan sistem redistribusi multilateral, sehingga berkontribusi terhadap ketimpangan yang semakin dalam. Pada tahun 2022, ada sedikit bukti terkait pembalikan tren ini. Negara-negara kaya gagal mengambil tindakan untuk meringankan beban utang negara-negara berkembang. Agresi Rusia melawan Ukraina juga merupakan perang melawan nilai-nilai universal, dan sistem multilateral yang dirancang untuk menegakkannya. Untuk memenangkan perang itu, dunia Barat tidak dapat secara efektif menerima agresi serupa di negara lain hanya karena kepentingan mereka dipertaruhkan. Faktanya, standar ganda Barat diperlihatkan dari keacuhan mereka atas pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi dan Mesir, dan tanggapan tidak konsisten mereka terhadap dampak buruk hak asasi manusia dari konflik lain, beberapa di antaranya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terhadap perlindungan pengungsi yang melarikan diri dari negara konflik. Di Israel dan Wilayah Pendudukan, pada tahun 2022 sistem apartheid semakin kokoh. Pemerintah Israel berturut-turut meluncurkan langkah-langkah yang memaksa lebih banyak warga Palestina meninggalkan rumah mereka, memperluas permukiman ilegal, dan melegalkan permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat yang diduduki. Alih-alih menuntut diakhirinya sistem penindasan itu, banyak pemerintah Barat malah memilih untuk menyerang mereka yang mencela sistem apartheid Israel. Pintu terbuka Uni Eropa bagi pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari agresi Rusia tetap tertutup bagi mereka yang melarikan diri dari perang dan penindasan di Afghanistan dan Suriah. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 v
Antara September 2021 dan Mei 2022, Amerika Serikat telah mengusir lebih dari 25.000 orang Haiti dan menahan serta menyiksa dan melakukan perlakuan buruk lainnya pada banyak orang yang berakar pada rasisme anti-kulit hitam. Contoh-contoh seperti itulah yang menegaskan seluruh dunia bahwa dukungan Barat untuk hak asasi manusia bersifat selektif, egois dan menggerus dukungan global terhadap Ukraina. Standar ganda itu tidak menguntungkan kekuatan Barat saja. China terus menghindari kecaman internasional oleh UNGA dan UNHRC meskipun terjadi pelanggaran HAM besar-besaran, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya. MELINDUNGI HAK-HAK DI TINGKAT NASIONAL Argumen terkait tanggapan dunia terhadap agresi Rusia menandai era baru sistem internasional berbasis nilai dan supremasi hukum juga dilemahkan oleh kemerosotan nyata dalam perlindungan hak asasi manusia negara di dalam negeri. Hak-hak masyarakat adat dilanggar ketika negara gagal melindungi mereka dari perampasan tanah oleh perusahaan atau negara, di Brasil, Kanada, Swedia, Tanzania, Vietnam, dan di tempat lain. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan jaminan konstitusional yang sudah lama berlaku untuk akses aborsi, sehingga mengancam pelaksanaan hak-hak yang krusial, termasuk hak untuk hidup, keamanan, dan non-diskriminasi bagi jutaan perempuan, anak perempuan, dan orang lain. Di Afghanistan, Taliban memberlakukan pembatasan kejam, menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, serta otonomi, sembari secara terbuka mendeklarasikan kepatuhan perempuan terhadap laki-laki. Di Iran, "polisi moral" membunuh Mahsa Amini karena mengenakan jilbabnya dengan cara yang salah, memicu protes nasional di mana lebih banyak perempuan dan anak perempuan terluka, ditahan atau dibunuh. Erosi kebebasan untuk memprotes dan mengekspresikan diri, pada tahun 2022, menjadi seperti tanah longsor yang parah. Kantor-kantor media Rusia dibawa ke pengadilan dan ditutup hanya karena menyebutkan perang di Ukraina. Wartawan dipenjarakan di Afghanistan, Ethiopia, Myanmar, Rusia, dan puluhan negara lain di seluruh dunia. Teknologi dipersenjatai untuk melawan banyak orang, untuk membungkam, untuk mencegah pertemuan publik atau untuk memberikan informasi yang salah. Para demonstran damai menghadapi gudang senjata yang terus bertambah; mulai dari pentungan, gas air mata, dan butiran karet, hingga peluru tajam, seperti yang kita lihat di Iran, Peru, dan Sri Lanka. Undang-undang yang bersifat korosif di Inggris meningkatkan kekuatan polisi karena mengurangi hak untuk protes damai. Kami telah menyaksikan tindakan pembangkangan yang ikonik, termasuk perempuan Afghanistan turun ke jalan untuk memprotes aturan Taliban dan perempuan Iran mengunggah video tentang diri mereka memotong rambut sebagai protes terhadap undang-undang cadar yang kejam dan dipaksakan di negara itu. Walaupun dihadapkan dengan represi seperti itu, ribuan orang masih berkumpul untuk menulis surat, menandatangani petisi, dan turun ke jalan. Ini harus menjadi pengingat bagi mereka yang berkuasa bahwa hak kita untuk menuntut perubahan, dan untuk bersatu secara bebas dan kolektif, tidak dapat dicabut. vi LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
KESIMPULAN Tahun 2022 mungkin merupakan titik balik bagi tatanan internasional. Itu tidak diragukan lagi melihat kebangkitan aliansi Atlantik, dengan tingkat kolaborasi antara Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya yang akan sulit diantisipasi setahun yang lalu, setelah penarikan Afghanistan tahun 2021 yang akan sulit dibayangkan. Tapi tidak ada titik balik untuk hak asasi manusia. Sebaliknya, penurunan terus berlanjut. Agresi Rusia semakin menggoyahkan kestabilan sistem multilateral internasional yang telah dilemahkan oleh negara-negara kuat yang melanggar hukum internasional dengan impunitas dalam beberapa dekade. Perang mengalihkan sumber daya dan perhatian dari krisis iklim, konflik berkepanjangan lainnya, dan penderitaan manusia di seluruh dunia. Respon Barat terhadap invasi Rusia ke Ukraina juga menggarisbawahi standar gandanya sendiri, dan reaksinya yang tidak penting terhadap begitu banyak pelanggaran Piagam PBB lainnya. Hal ini semakin memicu ketidakstabilan dan impunitas. Jika perang agresi Rusia menunjukkan sesuatu untuk masa depan dunia, itu adalah pentingnya tatanan internasional berbasis aturan yang efektif dan konsisten. Mereka yang memimpin koalisi untuk mendukung Ukraina harus meningkatkan upaya mereka, dan bermitra dengan pihak lain, untuk komitmen baru terhadap sistem internasional yang menguntungkan mayoritas penduduk dunia. Tahun 2023 menandai peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah dokumen yang dibuat dari abu perang dunia. Janganlah kita menunggu dunia terbakar lagi untuk benar-benar hidup dengan kebebasan dan prinsip yang mengorbankan jutaan nyawa. Tahun 2023 harus menjadi titik balik untuk menegakkan hak asasi manusia: apa pun yang kurang dari para pemimpin dunia adalah pengkhianatan yang dapat membawa dunia ke jurang maut. Agnès Callamard Sekretaris Jenderal Amnesty International LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 vii
ANALISIS GLOBAL Tahun 2022, konflik-konflik baru bermuculan dan konflik-konflik yang belum terselesaikan sampai berlarut-larut tetap ada. Pelanggaran hukum humaniter internasional menyebabkan tragedi kemanusiaan yang mengerikan di lapangan. Tanggapan internasional tidak konsisten sehubungan dengan dampak berat hak asasi manusia akibat konflik yang berbeda dan dalam kaitannya dengan perlindungan orang-orang yang melarikan diri dari konflik, serta pola lainnya, beberapa di antaranya merupakan kejahatan terhadap pelanggaran berat kemanusiaan. Ini juga termasuk represi secara keras (heavy-handed repression) terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, serta terhadap aksi protes. Mereka yang mengadvokasi hak asasi manusia seringkali menjadi sasaran represi semacam itu. Sementara itu, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak perempuan dan komunitas LGBTI tetap menjadi isu global, meskipun ada tindakan untuk meningkatkan perlindungan legislatif, dan terdapat beberapa kemunduran dan kemajuan penting dalam hak aborsi. Meski banyak negara mulai bangkit dari bayang-bayang Covid-19, masih ada negara yang masih menanggulangi dampaknya. Krisis ekonomi yang terkait dengan dampak pandemi, serta utang yang tidak berkelanjutan, konflik, dan perubahan iklim, memicu meroketnya biaya hidup dan kerawanan pangan. Kesulitan tersebut secara tidak proporsional berdampak pada orang-orang yang paling termarginalkan, yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan. Topik-topik ini muncul paling kuat dari penelitian Amnesty International di 156 negara pada tahun 2022 yang saling berkaitan secara mendalam. Represi terhadap perbedaan pendapat membuka jalan bagi konfrontasi. Pada tahun 2021, konflik bersenjata dan kudeta mendorong penindasan masyarakat sipil. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan adalah aspek yang sangat keji dari konflik bersenjata. Perang, krisis politik, meningkatnya biaya hidup, pembatasan hak aborsi, kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi merupakan pendorong krusial aksi protes. Riset Amnesty International mengungkapkan bukti tentang bahaya yang semakin parah dari munculnya model bisnis Big Tech dalam beberapa pola pelanggaran ini, menekankan kebutuhan mendesak akan tindakan yang lebih berani untuk mengatasi krisis iklim dan degradasi lingkungan. PELANGGARAN ATAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ORANG YANG BERPINDAH (RIGHTS OF PEOPLE ON THE MOVE) Secara global, konflik-konflik baru bermuculan dan konflik-konflik yang belum terselesaikan tetap ada. Pasukan keamanan pemerintah dan kelompok bersenjata bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia, beberapa di antaranya telah mencapai tingkat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Eropa, pasukan Rusia menginvasi Ukraina dalam tindakan agresi dan, dalam serangannya terhadap penduduk sipil, telah melakukan eksekusi di luar hukum dan serangan tanpa pandang bulu, serta menargetkan infrastruktur energi negara selama musim dingin. Di Afrika, pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata yang bertempur di Ethiopia, Republik Demokratik Kongo (DRC), dan wilayah Sahel, bertanggung jawab atas kematian ribuan orang, beberapa di antaranya menjadi korban pembunuhan massal. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, konflik berkepanjangan di Libya, Suriah, dan Yaman, serta pecahnya permusuhan bersenjata antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina pada bulan Agustus, ditandai dengan serangan udara tanpa pandang bulu dan serangan di luar hukum yang membunuh dan melukai warga sipil. Kejahatan perang juga dilakukan di Afganistan, ketika Taliban melanjutkan kampanye pembunuhan pembalasannya terhadap mantan pegawai pemerintahan dan aparat keamanan. 8 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
Dalam konflik di berbagai daerah, kekerasan seksual masih dilakukan, bahkan sebagai senjata perang. Puluhan perempuan dan anak perempuan dilaporkan telah diperkosa dalam konteks serangan antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata atau serangan oleh kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan. Di Ethiopia, pasukan Tigrayan melakukan berbagai tindakan pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Di Ukraina, selain laporan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia, perempuan menghadapi ancaman lain khusus kepada gender mereka karena serangan terhadap institusi kesehatan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam layanan kesehatan maternal. Sebagai langkah positif, mayoritas negara di Majelis Umum PBB mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB bergerak cepat untuk membentuk komisi penyelidikan setelah invasi itu. Menanggapi kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam bertindak atas banyak konflik, Majelis Umum PBB meningkatkan penalti politik atas penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Itu dilakukan dengan mengadopsi resolusi pada bulan April yang mengharuskan Majelis Umum untuk bertemu secara otomatis setiap kali veto digunakan di Dewan. 1 Majelis Umum kemudian melakukan pertemuan setelah Rusia menyalahgunakan hak vetonya dengan memblokir resolusi Dewan Keamanan, yang menuntut pembalikan keputusannya pada bulan September untuk aneksasi empat wilayah Ukraina yang sebagian telah diduduki. Majelis Umum mengutuk langkah tersebut dan menganggapnya tidak sah dan melanggar hukum. Namun, tindakan mementingkan diri sendiri Rusia bukanlah satu- satunya contoh pendekatan selektif terhadap pelanggaran dalam situasi konflik. Negara-negara Barat secara terbuka mendukung upaya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di Ukraina; beberapa dari mereka tidak melakukan hal yang sama sebelumnya di situasi-situasi yang lain. Inggris pada dasarnya telah mengalokasikan bantuan tambahan untuk ICC. Meskipun Amerika Serikat tidak meratifikasi Statuta Roma serta menentang penyelidikan yang melibatkan sekutu politik seperti Israel atau warganya sendiri di Afghanistan dan Irak, Amerika Serikat tetap memberikan dukungan politik. Menandai peringatan tahunannya yang ke-20, tindakan ICC menimbulkan pertanyaan apakah prinsip-prinsipnya berlaku sama untuk korban kejahatan di bawah hukum internasional dalam situasi atau wilayah apa pun. Meskipun secara terbuka ICC mempromosikan penyelidikan skala besar yang sangat penting ke dalam situasi di Ukraina, mereka menghabiskan lebih sedikit sumber daya secara signifikan untuk penyelidikan lain, seperti situasi di Nigeria dan Palestina.2 Dalam contoh ketidakkonsistenan lainnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meski terus terang mengutuk pelanggaran di Ukraina, namun gagal menangani konflik di Yaman secara berarti, meninggalkan kesenjangan akuntabilitas yang sangat besar. Beberapa pelaku korporasi memfasilitasi pelanggaran dalam situasi konflik, meskipun tindakan telah diupayakan oleh organisasi dan pembela hak asasi manusia, serta beberapa pemerintah, untuk menghadapi tindakan mereka. Amnesty International mendokumentasikan peran bisnis dalam mengimpor dan mendistribusikan bahan bakar penerbangan yang dapat digunakan dalam serangan udara oleh militer Myanmar terhadap warga sipil. Setelah itu, beberapa perusahaan yang terlibat mengumumkan bahwa mereka keluar atau menangguhkan operasi bisnisnya di Myanmar. Amnesty International juga menemukan bahwa algoritma dan praktik bisnis Meta (pemilik Facebook dan Instagram) telah berkontribusi besar terhadap pelanggaran HAM berat selama tahun 2017 dengan mengamplifikasi konten bermuatan anti- Rohingya yang memfasilitasi tindakan militer Myanmar terhadap orang Rohingya. Konflik bersenjata diperkirakan memicu perpindahan besar pengungsi dan internal displacement. Kebijakan pintu terbuka Uni Eropa terhadap pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari agresi Rusia menunjukkan bahwa, sebagai salah satu blok terkaya di dunia, Uni Eropa lebih dari mampu menerima sejumlah besar orang yang mencari perlindungan serta memastikan akses mereka ke layanan utama, seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Namun, pendekatan tersebut sangat berbeda dari yang diambil terhadap orang-orang yang mencari perlindungan dari luar wilayah Eropa, hal ini menunjukkan adanya rasisme dan diskriminasi yang LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 9
mendalam. Baik di perbatasan darat maupun laut, pengungsi dan migran menjadi sasaran pemulangan paksa, termasuk pemulangan tanpa pertimbangan situasi mereka (summary return) dan terkadang dengan kekerasan, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa dari mereka disiksa dan mengalami kejahatan lain di negara transit seperti Libya. Banyak dari mereka yang dibiarkan mati. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, perlindungan pengungsi mengalami penurunan. Otoritas Lebanon meningkatkan apa yang disebut "pemulangan sukarela" (voluntary returns) warga Suriah. Di Amerika, kurangnya sistem perlindungan internasional yang kuat di banyak negara terus membuat jumlah orang yang melarikan diri dari situasi kekerasan bersenjata dan krisis lainnya tidak terlindungi. Antara September 2021 dan Mei 2022, Amerika Serikat mengusir lebih dari 25.000 orang Haiti dan banyak yang mengalami penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya yang berakar pada rasisme anti-kulit hitam. Pihak-pihak dalam konflik bersenjata harus menghormati hukum humaniter internasional, menyelidiki dugaan pelanggaran dan mengadili tersangka pelaku. Semua pemerintahan lain harus secara konsisten menekan mereka untuk melakukannya dan bertindak untuk memperkuat implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, yang menyerukan langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual terkait konflik, serta menegaskan pentingnya hak penuh dan partisipasi yang setara dalam resolusi konflik serta pembangunan perdamaian. ICC harus memastikan bahwa pendanaan untuk investigasi dialokasikan dengan cara yang tidak diskriminatif. Semua pemerintah harus memastikan semua orang yang melarikan diri dari penganiayaan memiliki akses ke keamanan dan perlindungan internasional serta mengakhiri standar ganda dalam perlakuan terhadap orang yang mencari perlindungan. KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERKUMPUL Represi terhadap perbedaan pendapat dan masyarakat sipil tetap menjadi salah satu tren utama hak asasi manusia secara global. Beberapa tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat berkaitan dengan konflik bersenjata. Di Rusia, sebuah undang-undang baru secara efektif melarang penyebutan bernada kritis tentang perang di Ukraina. Ribuan tuntutan administratif serta pidana terjadi dan puluhan media independen ditutup. Di Ethiopia, pihak berwenang secara semaunya menangkap pekerja media dan menghalangi upaya organisasi masyarakat sipil untuk menyerukan perdamaian. Tindakan keras lainnya mengikuti pengambilalihan pemerintah secara bersenjata. Di Afghanistan, otoritas Taliban menahan jurnalis secara sewenang-wenang, melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, karena melaporkan secara kritis tentang Taliban setelah pengambilalihan negara pada tahun 2021. Di Myanmar, otoritas militer yang mengambil alih setelah kudeta pada tahun 2021, menangkap puluhan pekerja media, melarang saluran media independen dan membatasi pekerjaan sah LSM, dengan mengatur bahwa ketidakpatuhan dapat dihukum penjara. Di Mali, di mana kudeta terjadi pada tahun 2020 dan 2021, pihak berwenang menangguhkan siaran nasional dan asing serta menangkap hingga mengancam jurnalis dan lainnya karena mengkritik pemerintah atau tentara. Di tempat lain, negara-negara berpengaruh menekan masyarakat sipil untuk mencegah diskusi pendokumentasian hak asasi manusia mereka baik di luar maupun di dalam negeri. Pemerintah China mengecam laporan yang telah ditunggu-tunggu dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), tentang pendokumentasian potensi kejahatan kemanusiaan terhadap Uyghur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, di mana tidak adil, sembari ribuan laki-laki serta perempuan diduga telah dipenjara secara 10 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
memberlakukan penyensoran yang semakin luas dan canggih di seluruh negeri. Pemerintah India memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadap pembela hak asasi manusia. Di Turki, parlemen mengeluarkan undang-undang disinformasi baru yang memperluas kontrol pemerintah atas media sosial, sementara pihak berwenang terus menahan dan menuntut puluhan jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan politisi oposisi atas tuduhan palsu terkait terorisme. Di Mesir, pemerintah berusaha memperbaiki citranya menjelang penyelenggaraan Pertemuan Para Pihak ke-27 untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP27) pada bulan November, sebagian dengan melepaskan ratusan yang ditahan karena alasan politik. Namun, pada periode waktu yang sama, mereka secara sewenang-wenang memenjarakan sekitar tiga kali lebih banyak tahanan karena perbedaan pendapat, termasuk ratusan yang ditangkap sehubungan dengan rencana demonstrasi selama COP27. Peristiwa di Mesir adalah satu ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara kebebasan berekspresi, di satu sisi, dan keadilan iklim serta degradasi lingkungan, di sisi lainnya. Di tempat lain, aktivis yang berkampanye untuk melindungi lingkungan dibunuh atau diancam. Hal ini paling terbukti di Amerika Latin; dalam laporannya tahun 2022, Global Witness menyatakan bahwa tiga perempat pembunuhan terhadap pembela hak atas tanah dan lingkungan pada tahun 2021 terjadi di wilayah tersebut. Di seluruh dunia, orang-orang berkumpul untuk memprotes kegagalan dalam mengatasi perubahan iklim, serta berbagai masalah lain termasuk perang, krisis politik, meningkatnya biaya hidup, pembatasan hak aborsi, kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi. Negara sering menggunakan kekuatan di luar hukum - termasuk terkadang mematikan - untuk menghentikan protes. Hal ini ditunjukkan secara brutal di Iran: mulai bulan September, ratusan orang, termasuk puluhan anak-anak, dibunuh dengan peluru tajam, pelet logam, dan pemukulan sebagai respon atas pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap diskriminasi berbasis gender selama beberapa dekade, penindasan brutal, dan secara umum terhadap Republik Islam itu sendiri. Sementara itu, di Peru, lebih dari 20 orang tewas setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan secara melawan hukum dalam merespon protes selama krisis politik menyusul penggulingan presidennya (sekarang mantan presiden) pada bulan Desember. Pasukan keamanan di negara-negara di seluruh dunia menggunakan senjata api dan berbagai senjata yang tidak terlalu mematikan (less-lethal), termasuk pentungan, gas air mata, dan peluru karet, saat pemolisian aksi protes. Beberapa pasukan keamanan secara sewenang- wenang menahan demonstran dan menyiksa mereka atau perlakuan buruk lainnya, terkadang menggunakan peralatan yang kejam seperti rantai kaki yang dibebani. Proliferasi dan penyalahgunaan alat penegakan hukum dalam konteks kepolisian pada umumnya difasilitasi oleh tidak adanya kontrol hak asasi manusia global atas impor dan ekspor barang tersebut. Namun, pada bulan Mei, atas permintaan Majelis Umum PBB, sebuah kelompok ahli pemerintahan mengeluarkan laporan yang mengajukan opsi instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengatur perdagangan senjata. Argentina, Uni Eropa, dan Mongolia memimpin aliansi global dengan lebih dari 60 negara yang mempromosikan perjanjian internasional yang potensial. Organisasi hak asasi manusia mengusulkan beberapa elemen kunci untuk disertakan.3 Negara menekan aksi protes dengan cara-cara lainnya. Pihak berwenang di negara-negara termasuk Australia, India, Indonesia, dan Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang memberlakukan pembatasan demonstrasi. Pemerintah lain menggunakan keadaan darurat, seperti di Sri Lanka, atau dengan dalih Covid-19, dalam kasus China, dan keamanan seputar pemilu, dalam kasus Guinea (negara yang mengalami kudeta pada tahun 2021), dengan alibi untuk mencegah demonstran menentang kebijakan negara. Pemerintah juga merepresi ruang daring kebebasan sipil untuk menggagalkan demonstran. Iran dan Myanmar termasuk di antara negara-negara yang mematikan atau mengganggu akses internet dan telekomunikasi. Respon internasional terhadap kengerian pelanggaran hak asasi manusia tersebut dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melampaui kebebasan berekspresi, berserikat, dan LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 11
berkumpul secara damai menjadi tidak konsisten, seperti halnya tanggapan PBB dan ICC terhadap situasi konflik bersenjata. Di satu sisi, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Rusia dan mekanisme investigasi di Iran setelah represi mematikan terhadap protes di sana. Selanjutnya, PBB memilih untuk tidak menyelidiki ataupun mendiskusikan lebih lanjut atas bukti yang didapatkan PBB sendiri mengenai potensi kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang, China, dan menghentikan resolusi di Filipina. Seperti halnya dengan ketegasan sekutu Israel yang menolak kesimpulan dari banyaknya organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, bahwa Israel telah menetapkan sistem apartheid, meskipun analisis ini didukung oleh para ahli PBB. Sementara itu sistem hak asasi manusia internasional, salah satu dari tiga "pilar" PBB, tetap kekurangan dana secara signifikan, dengan negara-negara tertentu berusaha mempergunakan proses penganggaran sebagai senjata untuk menggagalkan operasionalisasi mekanisme yang dibutuhkan. Pemerintah harus berhenti menggunakan dalih untuk merepresi perbedaan pendapat dan mencegah diskusi tentang catatan hak asasi manusia mereka. Mereka harus menyelidiki pembunuhan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela hak asasi manusia, menghentikan pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan selama protes dan mencabut atau mengubah undang-undang yang melanggar hak untuk berkumpul secara damai. Pada tingkat multilateral, pemerintah harus mendukung negosiasi untuk menyepakati perjanjian baru untuk mengontrol perdagangan peralatan penegakan hukum. Mereka juga harus secara konsisten menyusun mekanisme akuntabilitas untuk semua pola pelanggaran HAM berat. KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN HAK ATAS KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI Kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan dan komunitas LGBTI tetap menjadi masalah hak asasi manusia yang mengglobal. Beberapa kekerasan terjadi dalam konflik bersenjata, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, sebagian besar terjadi selama periode damai dan di tingkat domestik. Merefleksikan pola di seluruh Amerika, di Meksiko saja, tercatat ada ratusan femisida (pembunuhan perempuan berbasis gender yang difasilitasi oleh impunitas). Perempuan pengungsi Venezuela menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di Kolombia, Ekuador, Peru dan Trinidad dan Tobago. Perempuan masyarakat adat melaporkan sterilisasi paksa pada tahun-tahun sebelumnya di Kanada dan terus menghadapi tingkat pemerkosaan serta kekerasan seksual yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Tingkat kekerasan yang tinggi tetap terjadi di tempat lain, baik secara fisik maupun daring. Di Pakistan, beberapa pembunuhan terhadap perempuan di kalangan kelas atas oleh anggota keluarga dilaporkan, namun parlemen gagal untuk mengadopsi undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah tertunda sejak 2021. Di India, kekerasan terhadap perempuan Dalit dan Adivasi, di antara kejahatan rasial berbasis kasta lainnya, terjadi dengan impunitas. tindakan untuk meningkatkan perlindungan legislatif, merespon tekanan dari pembela hak asasi perempuan. Di Eropa, undang- undang pemerkosaan baru yang menjamin prinsip persetujuan (consent) mulai berlaku di Belgia, Finlandia, dan Spanyol. Di Afrika dan Asia, undang-undang baru untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual mulai diadopsi di negara-negara termasuk China, Kongo, Indonesia, Papua Nugini, dan Zimbabwe. Namun, sering kali, di negara-negara ini dan negara-negara lain di seluruh dunia, dalam praktiknya pihak berwenang gagal melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender yang mengakar atau mengatasi impunitas atas kejahatan terkait. Di Beberapa pemerintahan memang sudah mengambil 12 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
Timur Tengah dan Afrika Utara, pihak berwenang di Mesir, Iran, Irak, Arab Saudi dan Yaman bahkan menuntut perempuan pembela hak asasi manusia dan aktivis serta bentuk pelecehan lainnya karena berbicara menentang kekerasan seksual. Seperti yang selalu terjadi, kekerasan ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi yang terus menerus meluas dalam hukum dan praktik terhadap perempuan, anak perempuan dan komunitas LGBTI, yang digarisbawahi oleh sikap dan norma sosial yang diskriminatif. Afghanistan menyaksikan kemerosotan yang sangat signifikan dalam hak-hak perempuan dan anak perempuan. Fatwa baru yang dikeluarkan oleh Taliban melarang perempuan dan anak perempuan bepergian tanpa didampingi laki-laki, melarang mereka pergi ke taman umum hingga larangan belajar di sekolah menengah dan universitas atau bekerja untuk LSM. Sementara itu, tahun ini terjadi kemunduran dan kemajuan dalam hak aborsi. Menyusul berakhirnya perlindungan federal untuk hak aborsi di Amerika Serikat pada bulan Juni, beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang untuk melarang atau membatasi akses terhadap aborsi, sementara beberapa negara bagian lainnya memilih untuk melindunginya. Di tempat lain di benua Amerika, aborsi tetap dikriminalisasi di lima negara, tetapi putusan pengadilan konstitusional di Kolombia mendekriminalisasi aborsi hingga minggu ke-24 kehamilan serta undang-undang baru di Ekuador yang juga mendekriminalisasi aborsi dalam kasus pemerkosaan. Tren serupa terlihat di seluruh Eropa. Di Hungaria, Italia, Polandia, dan Slovakia, langkah- langkah baru dipromosikan untuk membatasi akses terhadap aborsi, sementara beberapa negara lain, termasuk Jerman dan Belanda, menghapus batasan tertentu untuk mengakses aborsi. Sementara itu, pembela HAM perempuan menghadapi persekusi di negara-negara termasuk Andorra dan Polandia karena mendukung hak aborsi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang mengakar terhadap perempuan, anak perempuan dan komunitas LGBTI, melindungi dan mendukung para penyintas, serta menangani impunitas untuk kejahatan terkait. Semua negara yang terus mengkriminalisasi aborsi harus mereformasi undang-undang aborsi mereka untuk memastikan setiap orang dapat mengakses informasi dan layanan terkait aborsi, serta perawatan pascaaborsi, tanpa diskriminasi atau paksaan, dan dengan menghormati otonomi reproduksi mereka dan hak asasi manusia lainnya. HAK EKONOMI DAN SOSIAL Di semua wilayah, krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, serta utang yang tidak berkelanjutan, konflik dan perubahan iklim, memicu melonjaknya biaya hidup dan kerawanan pangan. Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti pada bulan Oktober, bahwa lebih dari 60% negara berpenghasilan rendah dan lebih dari 25% negara pasar berkembang kemungkinan besar tidak dapat membayar utang mereka. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya mengganggu pasokan gandum yang menjadi tumpuan banyak negara, tetapi juga mengakibatkan kenaikan biaya bahan bakar yang signifikan. Tantangan diperparah oleh kegagalan banyak pemerintah untuk mengatasi hambatan struktural dan penyebab mendasar dari tidak terpenuhinya hak atas pangan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan dan air - seperti ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan pengeluaran publik yang rendah untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Tantangan tersebut secara tidak proporsional memengaruhi kelompok yang paling termarginalkan di semua wilayah. Uni Afrika telah mendeklarasikan tahun 2022 sebagai Tahun Gizi, namun kondisi cuaca ekstrem memicu malnutrisi di beberapa negara di kawasan tersebut. Di Somalia, kekeringan parah menyebabkan lonjakan kasus kekurangan gizi, sedangkan di Nigeria banjir memicu wabah penyakit yang ditularkan melalui air sehingga menewaskan ratusan orang. Akibat dari krisis ekonomi, 97% populasi Afghanistan hidup dalam kemiskinan, naik dari 47% pada tahun 2020, LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 13
dan terjadi kekurangan makanan, bensin, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya di Sri Lanka. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, krisis ekonomi juga meningkatkan kerawanan pangan. Dalam kasus Suriah dan Yaman, situasi konflik merupakan faktor kunci. Di benua Amerika, krisis kemanusiaan membuat lebih dari 40% populasi di Haiti menghadapi tingkat kelaparan darurat dan sebagian besar populasi di Venezuela mengalami kerawanan pangan. Setidaknya setengah juta anak jatuh miskin di Ukraina karena perang dengan Rusia. Di tempat lain di Eropa, meroketnya harga energi yang sangat besar, sebagian akibat perang, berkontribusi pada pencatatan laju inflasi dan kesulitan biaya hidup, yang paling berdampak buruk terhadap kelompok termarginalkan. Perubahan iklim telah memperburuk kemiskinan, kelaparan, dan pengungsian. Kenaikan permukaan laut dan banjir berdampak pada masyarakat pesisir yang miskin di beberapa negara termasuk Bangladesh, Honduras, dan Senegal, sementara itu, kenaikan suhu, ditambah lagi dengan proyek infrastruktur energi, juga memengaruhi masyarakat adat di Kanada dan Rusia. 4 Di India dan Pakistan, di antara negara-negara lain, panas yang memecahkan rekor, ditambah dengan polusi udara, sangat merugikan mereka yang terpaksa bekerja di luar, seperti petani, pedagang kaki lima, dan buruh harian. Hujan dan banjir di Pakistan, yang diperparah oleh perubahan iklim, juga menimbulkan dampak bencana bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Terlepas dari semua ini dan penerimaan yang disambut baik oleh Majelis Umum PBB pada bulan Juli atas sebuah resolusi yang mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, tetapi tindakan iklim pemerintah sayangnya sangat tidak memadai. Meskipun COP27 menyetujui dana kerugian dan kerusakan bagi mereka yang terkena dampak perubahan iklim, COP27 gagal untuk mencapai kesepakatan tentang penghapusan semua bahan bakar fosil secara bertahap.5 Sementara itu, target pengurangan emisi negara saat ini akan menghukum umat manusia menjuk dampak bencana pemanasan global sebesar 2,5˚C. Di seluruh dunia, hak atas perumahan terkikis oleh penggusuran paksa, yang seringkali menargetkan orang-orang yang paling terdiskriminasi. Di Afrika, Amerika, dan Asia, pemerintah melanjutkan proyek ekstraktif, pertanian atau infrastruktur tanpa memperoleh persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan dari masyarakat adat terdampak, hal ini terkadang mendorong penggusuran paksa dari tanah mereka. Di Tanzania, pihak berwenang secara paksa mengusir anggota komunitas masyarakat adat Maasai dari tanah leluhurnya untuk membuka jalan bagi operasi wisata. Pekerjaan berlanjut dalam pengembangan perjanjian baru yang disponsori PBB tentang perpajakan global perusahaan multinasional, yang berpuncak pada pengesahan resolusi dengan konsensus bulat di Majelis Umum PBB pada bulan Desember. Ini mencerminkan fakta bahwa kesepakatan pajak global saat ini dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang disepakati pada tahun 2021, tidak cukup untuk memperbaiki ketidakseimbangan alokasi hak perpajakan antara negara yang menjadi sumber laba perusahaan, sering kali terletak di negara-negara di selatan global (global south), dan negara di mana perusahaan memiliki basis hukum, sering kali di negara-negara di utara global (global north). Diperlukan komitmen aktif lebih lanjut untuk memastikan sistem yang adil dengan memberikan sumber daya vital tambahan, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah, untuk lebih menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.6 Pemerintah harus mengambil tindakan segera untuk memitigasi krisis iklim dan menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C di atas level pra-industri, termasuk memprioritaskan penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap dan memastikan transisi yang adil dan sesuai hak asasi manusia menuju ekonomi nol karbon. Mereka harus menerapkan langkah-langkah yang menjamin hak setiap orang, termasuk individu dan kelompok yang termarginalkan, atas standar hidup, pangan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan dan air yang layak. Mereka harus mendapatkan persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan dari masyarakat adat untuk setiap proyek di wilayah mereka. 14 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
Negara-negara kaya dan lembaga keuangan internasional harus segera memberikan keringanan utang dan menyumbangkan dana untuk upaya internasional guna mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk dalam konteks krisis iklim. Negara-negara berpenghasilan rendah juga harus mendapat manfaat dari keadilan dan inklusivitas yang lebih besar melalui reformasi pajak global yang disponsori PBB yang akan memberikan sumber daya tambahan yang penting untuk tujuan ini. MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Tahun 2023 menandai Peringatan ke-75 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Peringatan ke- 30 Deklarasi dan Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Programme of Action) dan Peringatan ke-25 Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Namun, pelaksanaan tugas hak asasi manusia yang tidak konsisten atau tidak memadai, reaksi internasional yang tidak konsisten terhadap pola pelanggaran hak asasi manusia berat, dan kegagalan untuk menyumbangkan sumber daya keuangan yang cukup untuk mekanisme hak asasi manusia internasional telah mengikis instrumen ini. Dalam konteks ini, negara-negara harus menegaskan kembali komitmen mereka dan melakukan upaya nyata untuk memperkuat dan mempertahankan kerangka hak asasi manusia internasional. Termasuk peningkatan anggaran pilar hak asasi manusia PBB, memprioritaskan pemenuhan yang konsisten dari komitmen penuh hak asasi manusia internasional negara- negara, dan mendorong koherensi dan efektivitas dalam lembaga internasional untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 15
RINGKASAN KAWASAN ASIA - PASIFIK Ada secercah harapan bagi hak asasi manusia di kawasan Asia-Pasifik, yang ditandai dengan kemajuan kecil dalam hak-hak perempuan dan komunitas LGBTI di beberapa negara, peraturan baru yang melarang penyiksaan di Pakistan dan penghapusan hukuman mati di Papua Nugini. Namun, gambaran besarnya masih nampak suram. Warga sipil menanggung beban yang diakibatkan oleh eskalasi konflik bersenjata di Myanmar. Dampak aturan Taliban terhadap hak asasi manusia di Afghanistan semakin nampak, termasuk kemunduran hak-hak perempuan dan anak perempuan. Krisis ekonomi akibat resesi yang berhubungan dengan pandemi, salah urus ekonomi dan konflik bersenjata yang terjadi di dalam dan di luar kawasan berdampak parah terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seperti yang terjadi di Afghanistan, Laos, dan Sri Lanka di mana makanan, layanan kesehatan, dan standar kehidupan yang layak semakin sulit untuk diakses. Intoleransi terhadap perbedaan pendapat semakin tumbuh seiring dengan pengetatan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul serta penangkapan dan penahanan sewenang- wenang terhadap pengkritik oleh pihak berwenang di berbagai negara. Masyarakat di berbagai negara turun ke jalan untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan, perampasan, dan diskriminasi, namun di beberapa negara seperti Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand mereka dihadapkan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, bahkan terkadang mematikan, oleh aparat. Impunitas diperparah dengan ketidakmampuan Dewan HAM PBB yang tidak mampu menyikapi permasalahan serius di China dan Filipina. Pola diskriminasi kelompok minoritas, perempuan dan anak-anak perempuan, komunitas LGBTI serta masyarakat adat masih berlangsung. Kembalinya eksekusi sewenang-wenang di Afghanistan dan Myanmar juga menggambarkan regresi yang besar. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Krisis ekonomi berdampak parah pada hak asasi manusia di antaranya terhadap hak-hak atas standar kehidupan dan kesehatan yang layak. Di Sri Lanka, inflasi mencapai 73% di bulan September, membuat makanan, fasilitas kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya menjadi tidak terjangkau, khususnya bagi buruh harian yang mayoritas adalah perempuan dari etnis minoritas Tamil. Inflasi tinggi juga terjadi di Laos yang membuat komoditas pokok sulit dijangkau banyak orang. Di Afghanistan, krisis ekonomi menjerumuskan 97% populasi ke dalam jurang kemiskinan di mana mayoritas mengalami kelaparan yang membuat mereka beralih ke praktik-praktik negatif untuk bertahan hidup - situasi yang diperparah dengan kebijakan Taliban di bulan Desember yang melarang perempuan untuk bekerja di bidang humaniter dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kebijakan ini membatasi mata pencaharian untuk perempuan dan menghalangi masyarakat mengakses layanan yang sebelumnya disediakan oleh pekerja perempuan. Di tempat lain, penyediaan tempat tinggal yang tak layak dan penggusuran membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, atau berisiko demikian. Di Nepal, pemerintah mengabaikan desakan amendemen Undang-Undang Perumahan 2018, yang membuat negara gagal untuk menjamin hak atas tempat tinggal yang layak, membiarkan ratusan keluarga, yang didominasi dari kelompok marginal ataupun yang hidup dalam permukiman informal berada pada risiko pengusiran. Di India, otoritas negara menggusur secara ilegal pemukiman dan properti pribadi lainnya di Ibu Kota Delhi, dan di beberapa negara bagian lainnya, yang mayoritas dimiliki oleh penduduk Muslim, meningkatkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini adalah bentuk dari hukuman kolektif yang diduga memiliki keterlibatan dengan konflik antar agama. Di Kamboja dan Mongolia beberapa rumah tangga kehilangan tempat tinggal dan kehilangan tempat hidupnya akibat proyek pembangunan urban. Pemerintah harus menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa diskriminasi. 16 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
KEBEBASAN BEREKSPRESI Hak atas kebebasan berekspresi di kawasan ini masih dalam ancaman mengingat masih banyaknya pemerintahan yang merepresi perbedaan pendapat sekaligus berusaha menghindari pengawasan. Serangan terhadap kebebasan pers berlanjut di berbagai negara. Di Afghanistan, jurnalis menghadapi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya karena melancarkan kritik terhadap Taliban. Di Bangladesh, tempat di mana jurnalis mengalami serangan fisik, represi secara hukum dan tindakan "balasan" lainnya atas laporan mereka, hadirnya rancangan undang-undang perlindungan data akan semakin mengancam kebebasan berekspresi. Pekerja media di Pakistan juga mengalami tekanan yang meningkat ketika jurnalis dan warga sipil ditangkap atas tuduhan palsu. Rezim pemerintahan baru di Filipina juga tidak membawa kabar baik bagi media; sedikitnya dua jurnalis tewas di akhir tahun sementara pembatasan secara hukum terhadap masyarakat dan pemblokiran laman milik media independen terus berlanjut. Di China, sensor dan pengawasan daring semakin merajalela di seluruh penjuru negeri. Pemerintah juga berusaha mencegah diskusi mengenai laporan hak asasi manusia di tingkat internasional, termasuk dengan mencoba menghentikan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam menerbitkan laporan yang mendokumentasikan potensi kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya terhadap warga Uighur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Sementara di India, pemerintah menghalang-halangi pembahasan situasi hak asasi manusia di negaranya dengan melarang perjalanan internasional bagi pembela hak asasi manusia. Pemerintah juga memberlakukan langkah yang tidak biasa dan melanggar hukum dengan melarang penggunaan beberapa kata tertentu di debat parlemen sebagai upaya untuk membatasi kritik dari partai oposisi. Di Myanmar, otoritas militer meningkatkan pengawasan secara daring maupun langsung dengan membatasi hak atas informasi, menggunakan kamera CCTV dengan kemampuan pengenalan wajah di kota-kota besar serta menerapkan pemadaman internet dan telekomunikasi nasional secara berkala. Di Korea Utara, semua kritik terhadap pemerintah masih dilarang. Di Indonesia, kebebasan berekspresi semakin terhimpit dengan pengesahan kitab undang- undang hukum pidana baru yang kembali mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan pejabat juga institusi negara lainnya. Parlemen Maladewa mengesahkan peraturan yang memaksa jurnalis untuk mengungkapkan sumber informasinya. Memang Pemerintah Maladewa mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang tersebut, namun pemerintah menghadapi kritik keras. Otoritas Vietnam terus menggunakan hukum pidana yang ada untuk mengkriminalisasi orang- orang yang mengkritiknya. Sebuah kebijakan baru, yakni "Dekrit 53", mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyimpan dan membagikan data pengguna ke pemerintah, berpotensi menjadi sarana baru untuk membungkam kritik. Di Malaysia dan Nepal, komedian berisiko dipenjarakan karena materi penampilannya. Pemerintah harus menghormati kebebasan pers, menghentikan semua penyelidikan atau penuntutan yang terkait dengan penggunaan hak atas kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi, dan mencabut ketentuan hukum yang menjadikan ekspresi yang sah sebagai tindakan kriminal atau yang dapat digunakan untuk membatasinya. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 17
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI Walaupun pemerintah cenderung merepresi kritik, masyarakat di berbagai kawasan tetap menuntut hak mereka atas protes terhadap ketidakadilan dan diskriminasi, seringkali hal ini mendatangkan risiko penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, yang berbuntut pada cedera hingga kematian ketika pemerintah terus mengerahkan aparat secara berlebihan. Di Sri Lanka, polisi menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan meriam air dalam menghadapi protes damai besar akan krisis ekonomi yang memakan korban luka dan tewas. Polisi di Bangladesh menggunakan peluru karet dan peluru tajam, granat kejut (sound grenade), dan gas air mata untuk membubarkan protes yang dilakukan buruh dan mahasiswa. Di Pakistan, pihak berwenang membubarkan secara paksa aksi protes damai oleh aktivis dan keluarga korban penghilangan paksa. Aksi protes korban rentenir di Nepal dihadapkan dengan tongkat polisi dan penahanan sewenang-wenang. Di India, seorang anak 15 tahun dan demonstran lainnya tewas ditembak polisi ketika berdemonstrasi di negara bagian Jharkhand. Polisi di Indonesia juga merespon protes di Papua dan Papua Barat dengan kekuatan yang tidak perlu dan terkadang mematikan. Peraturan-peraturan baru disahkan di berbagai negara, semakin membatasi hak untuk protes. Di negara bagian Karnataka, India, sebuah perintah untuk membatasi protes di wilayah tertentu di Ibu Kota negara bagian diberlakukan. Kitab hukum pidana baru di Indonesia melarang demonstrasi tak berizin, sementara di Australia beberapa negara bagian mengadopsi aturan baru yang membebankan denda dan hukuman penjara kepada peserta protes tak berizin. Kebebasan berkumpul juga semakin dibatasi di berbagai negara. Di Afghanistan, ruang untuk pelaporan dan pengawasan hak asasi manusia independen diberangus. Di India, undang- undang pencucian uang dan seperangkat aturan-aturan lainnya digunakan sebagai dalih untuk menekan organisasi masyarakat sipil. Peraturan baru diberlakukan untuk kerja-kerja organisasi masyarakat sipil, di mana pekerja organisasi masyarakat sipil dapat diancam penjara apabila kerja-kerja tersebut dianggap melanggar hukum. Di Kamboja, pelarangan terhadap partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan penerusnya, Partai Cahaya Lilin (the Candlelight Party), tetap berlanjut, begitu pula penuntutan terhadap anggotanya. Tuduhan publik mengenai keterikatan organisasi atau individu dengan kelompok komunis, yang dikenal sebagai "red-tagging", di Filipina terus digunakan sebagai sarana untuk menekan kritik dengan menargetkan mereka yang melakukan kritik melalui penangkapan sewenang-wenang ataupun melegitimasi pembunuhan di luar hukum. Di Mongolia, pembela hak asasi manusia dihadapkan pada tuduhan melakukan spionase dan intimidasi-intimidasi lainnya. Ruang sipil di Hong Kong semakin sempit pada tahun 2022 ketika kegiatan organisasi masyarakat sipil dikriminalisasi, menciptakan iklim ketakutan dan swasensor. Pemerintah harus menghormati dan memfasilitasi praktik kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Kerja pembela HAM harus dihormati, dilindungi, dan menjamin lingkungan kerja yang aman bagi mereka. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG Di China, walaupun pemerintah mengatakan sebaliknya, masih ada ribuan laki-laki dan perempuan yang diyakini ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Aktivis Tibet di China juga dijatuhi hukuman penjara yang panjang setelah persidangan yang tidak adil atas kegiatan yang dianggap "mendorong pemisahan diri" atau "mengancam keamanan nasional". 18 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
Di negara lainnya di kawasan ini, pembela hak asasi manusia, aktivis politik, lingkungan, serta masyarakat sipil ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang karena menegakkan hak mereka untuk demonstrasi atau mengajukan protes terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Di Thailand, lebih dari 1000 orang termasuk ratusan anak-anak menghadapi tuntutan pidana karena berpartisipasi dalam protes. Demonstran di Sri Lanka ditangkap, ditahan secara sewenang-wenang, serta dituduh melakukan tindakan terorisme dan pelanggaran lainnya. Di Myanmar, penangkapan sewenang-wenang secara massal dan penahanan terhadap oposisi rezim militer terus berlanjut dan lebih dari 1.000 orang divonis dalam persidangan yang tidak adil. Di Vietnam, hukuman penjara yang panjang dijatuhkan pada pembela hak asasi manusia dan aktivis agraria. Di India, pembela hak asasi manusia ditahan tanpa persidangan. Pemerintah harus mengakhiri semua penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah dan lainnya serta segera membebaskan siapapun yang ditahan semata-mata karena menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, ataupun hak-hak lainnya. IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEADILAN Impunitas masih terjadi ketika pihak berwenang di banyak negara gagal memenuhi hak korban atas keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi, serta badan internasional terlalu sering gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak korban. Meskipun laporan OHCHR memperkuat bukti kejahatan luar biasa China di Xinjiang, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih menolak membahas situasi tersebut. Kegagalan untuk memperbarui mandat pemantauan OHCHR juga mengkhianati para korban 'perang terhadap narkotika' di Filipina, meski terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dari pembunuhan oleh polisi selama operasi anti-narkotika. Sebaliknya, dalam menghadapi stagnasi dalam memperoleh pertanggungjawaban atas kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan selama dan setelah konflik bersenjata di Sri Lanka, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang memperpanjang mandat OHCHR untuk mengumpulkan bukti untuk proses akuntabilitas di masa mendatang. Impunitas semakin mengakar di Afghanistan, di mana sistem keadilan versi Taliban tidak memiliki kredibilitas. Di Nepal, tidak ada kemajuan dalam mewujudkan hak korban atas keadilan terhadap puluhan ribu korban pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi selama konflik internal bersenjata dari 1996-2006. Di mana penuntutan terhadap pelaku dilakukan, seringkali persidangan dipenuhi oleh kejanggalan. Misalnya, timbul pertanyaan serius mengenai kredibilitas persidangan di Indonesia di mana seorang mantan komandan militer dibebaskan dari tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap empat siswa SMA Papua pada tahun 2014. Pemerintah harus menangani impunitas dengan melakukan penyelidikan yang menyeluruh, independen, tidak memihak, efektif, dan transparan terhadap kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat lainnya serta membawa pelaku ke proses peradilan yang adil. Kerjasama penuh harus diperluas ke proses penyelidikan dan peradilan internasional. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 19
PELANGGARAN TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Militer Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan perang karena mengerahkan serangan darat dan udara tidak pandang bulu yang menargetkan warga sipil dan objek sipil, merampas dan membakar desa, membunuh ratusan orang dan memaksa ribuan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka juga terdokumentasi menggunakan peledak dan ranjau darat, di mana keduanya dilarang oleh hukum internasional. Kejahatan perang juga dilakukan di Afghanistan, di mana Taliban melanjutkan kampanye pembunuhan balas dendam terhadap anggota mantan pemerintahan dan pasukan keamanan serta menangkap mereka secara sewenang-wenang, mengeksekusi di luar hukum, dan menyiksa individu yang diduga terkait dengan Front Perlawanan Nasional dan kelompok oposisi bersenjata lainnya. Kelompok bersenjata juga bertanggung jawab atas pelanggaran serius di Afghanistan, di mana Negara Islam - Provinsi Khorasan (IS-KP) melanjutkan serangan yang menargetkan kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk dengan menghancurkan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang digunakan oleh masyarakat Hazara dan Sikh. Di Myanmar, beberapa kelompok menggunakan ranjau darat atau bahan peledak yang dilarang. Kelompok bersenjata di wilayah Jammu dan Kashmir India dilaporkan telah membunuh setidaknya 19 warga sipil termasuk anggota kelompok minoritas Hindu. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mematuhi hukum humaniter internasional, terutama dengan mengakhiri serangan langsung terhadap warga sipil atau fasilitas umum serta serangan yang dilakukan tanpa pandang bulu. AKUNTABILITAS KORPORASI Menyusul laporan Amnesty International yang mendokumentasikan peran bisnis dalam mengimpor dan mendistribusikan bahan bakar pesawat terbang yang digunakan oleh junta militer Myanmar dalam serangan udara terhadap warga sipil, perusahaan-perusahaan yang terlibat, seperti Puma Energy dan perusahaan asing lainnya, mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan atau menunda operasi bisnis mereka di Myanmar. Menggarisbawahi perlunya pelaku korporasi untuk serius dalam mempertanggungjawabkan perlindungan dan promosi hak asasi manusia serta harus bertanggung jawab jika mereka tidak memenuhi hal tersebut, Amnesty International juga menemukan bahwa algoritma dan praktik bisnis Meta (dulu Facebook) secara signifikan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia serius yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017. Pelaku korporasi seharusnya memetakan tindakan pencegahan yang tepat, guna memastikan bahwa operasi dan mitra mereka tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga seharusnya memetakan tindakan mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan. KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dalam ancaman di berbagai negara. Di India, di mana umat Muslim kerap ditangkap dan diadili karena mempraktikkan kebebasan beragama mereka, pemerintah negara bagian Karnataka, mengikuti contoh di negara bagian lainnya, mengesahkan sebuah peraturan yang mengkriminalisasi pernikahan di mana terjadi pemaksaan 20 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
berpindah agama yang sering dialami perempuan Hindu lewat delik aduan yang dapat dilakukan oleh kerabatnya. Anak perempuan juga dilarang mengenakan hijab di sekolah-sekolah negeri di Karnataka. Dugaan penistaan agama terus mengakibatkan hukuman mati dan eksekusi berkelompok di Pakistan, di mana perempuan Hindu, Kristen, dan Sikh dipaksa masuk Islam juga masih berlanjut. Di China, para pemuka agama dan praktisi Falun Gong termasuk di antara mereka yang ditahan dan dipenjarakan secara sewenang-wenang, sementara penganiayaan terus berlanjut terhadap orang-orang Uighur, Kazakh, dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang yang terancam atas pemberangusan identitas agama dan budaya mereka. Pemerintah harus mengambil tindakan yang efektif untuk melaksanakan reformasi hukum dan kebijakan untuk melindungi, mempromosikan, dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diskriminasi. HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN Berbagai negara termasuk China, Indonesia, dan Papua Nugini telah mengadopsi undang- undang baru yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk undang-undang memerangi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Di India, Mahkamah Agung, dalam putusan yang mempertahankan hak martabat pekerja seks, memerintahkan kepada polisi untuk berhenti menganiaya mereka dan menginterpretasikan undang-undang yang ada untuk memperluas akses aborsi bagi semua perempuan, apa pun status pernikahannya. Namun, nyatanya, banyak perempuan dan anak perempuan di wilayah tersebut masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang sistematis. Di Afghanistan, peran perempuan dan anak perempuan secara efektif dihapus dari ruang dan kehidupan publik melalui fatwa baru yang membatasi hak dan kebebasan mereka, di antaranya melarang mereka bekerja dengan LSM, melarang mereka bepergian tanpa pengawal laki-laki, belajar di sekolah menengah dan universitas atau pergi ke taman publik, dan pembatasan-pembatasan lainnya. Di Nepal, hak kewarganegaraan perempuan yang setara masih ditolak dan, meskipun batas waktu untuk pelaporan pelecehan seksual diperpanjang, periode yang sangat singkat untuk melaporkannya masih menjadi hambatan yang signifikan bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang efektif. Kendala hukum terhadap partisipasi perempuan dalam Pemilihan Umum di Fiji masih terjadi selama pemilu parlemen Desember 2022 karena tantangan hukum dari undang-undang yang diskriminatif - yang mensyaratkan perempuan untuk mengubah nama mereka pada akte kelahiran jika ingin menggunakan hak pilih dengan nama suami - masih belum terselesaikan. Representasi perempuan dalam kehidupan masyarakat masih rendah, termasuk di Papua Nugini - di mana hanya dua dari 118 anggota parlemen yang terpilih pada tahun 2022 adalah perempuan - dan Jepang, di mana perempuan hanya menyumbang 10,6% dari anggota Majelis Prefektur. Kekerasan terhadap perempuan juga masih lazim terjadi. Muncul seruan dari para ahli di PBB kepada pihak berwenang Maladewa untuk menangani peningkatan kekerasan berbasis gender di sana. Di Bangladesh, ratusan insiden pemerkosaan atau pembunuhan perempuan oleh suami atau anggota keluarga lain telah dilaporkan oleh sebuah LSM, meskipun banyak kasus diperkirakan tidak dilaporkan dan impunitas bagi kejahatan-kejahatan tersebut masih merajalela. Walaupun telah dinyatakan sebagai tindak kriminal, aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dituduh melakukan sihir masih terus terjadi di Papua Nugini. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 21
Di Pakistan, terjadi beberapa kasus pembunuhan terkemuka atas perempuan yang dilakukan oleh pasangannya atau anggota keluarganya, namun hingga kini Majelis Nasional gagal mengesahkan undang-undang tentang kekerasan rumah tangga, yang tertunda sejak 2021. Pemerintah di seluruh kawasan harus mempercepat upaya untuk melindungi dan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta harus mengambil langkah- langkah nyata untuk mencegah dan menindak kekerasan berbasis gender dan seksual. HAK-HAK KOMUNITAS LGBTI Beberapa langkah diambil untuk memberi pengakuan hukum terhadap hak-hak LGBTI di negara-negara termasuk Jepang, Singapura, dan Taiwan. Di Singapura, hubungan seksual secara konsensual antara laki-laki didekriminalisasi. Namun, pemerintah Singapura juga mengubah konstitusi untuk memblokir secara efektif pernikahan sesama jenis. Secara umum, komunitas LGBTI di kawasan ini tetap termasuk kelompok yang paling rentan, dengan perhatian khusus di Asia Selatan. Di Sri Lanka, meskipun sudah ada keputusan penting oleh Komite CEDAW bahwa ketentuan dalam Hukum Pidana Sri Lanka yang mengkriminalisasi perbuatan seks konsensual sesama jenis merupakan pelanggaran atas hak non-diskriminasi, pemerintah gagal menindaklanjutinya. Di Afghanistan, komunitas LGBTI dipaksa untuk hidup tersembunyi demi melindungi diri dari serangan fisik dan seksual, penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya oleh Taliban. Otoritas China juga terus menjalankan kampanye anti-LGBTI, sangat membatasi aktivisme LGBTI baik secara luring maupun daring dan menyensor konten LGBTI. Di Pakistan, aksi kekejaman, ujaran kebencian serta ancaman terhadap transgender terus berlanjut dan tingkat pembunuhan transgender di negara itu merupakan yang tertinggi di kawasan ini. Pemerintah harus mencabut undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi orang- orang LGBTI, termasuk tidak memidanakan hubungan sesama jenis secara konsensual dan menghapus hambatan hukum terhadap pernikahan sesama jenis, serta mengambil langkah- langkah untuk melindungi hak-hak komunitas LGBTI dan memungkinkan mereka hidup dengan aman dan bermartabat. DISKRIMINASI BERDASARKAN ETNIS DAN KASTA SERTA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT Di India dan Pakistan, diskriminasi berdasarkan kasta terus berlanjut. Di India, orang Dalit dan Adivasi jadi target kekerasan dan diskriminasi oleh anggota kasta yang dominan, dan masih melanggengkan impunitas. Sebuah rancangan undang-undang diajukan di Bangladesh yang akan melarang diskriminasi, termasuk berdasarkan kasta, agama, dan identitas lain, namun masih terjadi aksi kekerasan massal terhadap kaum minoritas Hindu. Masyarakat adat serta kelompok minoritas etnis dan agama juga terus menghadapi diskriminasi yang meluas di Kamboja, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand. Di Australia, orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres secara tidak proporsional lebih banyak dipenjara. Di Sri Lanka, minoritas Muslim dan Tamil ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dalam jumlah yang tidak proporsional di bawah UU Pencegahan Terorisme yang otoriter. Advokasi kebencian dan disinformasi daring atas orang- orang etnis Korea terus berlanjut di Jepang dan mereka dijadikan kambing hitam atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. 22 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
Di Nepal, masyarakat adat yang diusir dari tanah leluhur mereka selama pembangunan taman nasional dan wilayah konservasi, tetap tidak memiliki lahan dan berisiko diusir dari permukiman informal. Otoritas Malaysia memaksa anggota komunitas adat di negara bagian Kelantan untuk dipindahkan demi pembangunan bendungan, sedangkan penebangan liar di Kamboja terus mengancam mata pencaharian dan budaya masyarakat adat setempat. Pemerintah harus menyediakan akses keadilan yang efektif dan mudah dicapai bagi korban diskriminasi berbasis etnis, agama, dan kasta serta kejahatan berbasis kebencian, serta bekerja bersama komunitas terdampak untuk membuat program-program komprehensif demi menghilangkan diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dan penyebaran kebencian secara luring dan daring. PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap tahanan terus berlangsung di banyak negara, dan kematian tahanan, salah satunya akibat penyiksaan, dilaporkan terjadi di setidaknya sepuluh negara. Setelah perjuangan selama satu dekade, undang-undang yang mengkriminalisasi penyiksaan akhirnya diadopsi di Pakistan, tetapi laporan tentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap tahanan tetap terjadi, begitu pula dengan insiden penyiksaan di dalam penahanan di Mongolia meskipun sudah ada mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan. Di Nepal, penyiksaan dalam penahanan pra-persidangan termasuk untuk mendapatkan "pengakuan" juga terus dilaporkan, dan masih belum ada penjatuhan vonis di bawah undang- undang 2017 yang mengkriminalisasi penyiksaan. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2022 di Bangladesh, terdapat 54 kematian yang diduga terjadi di dalam tahanan. Ada pula laporan kekerasan seksual dalam tahanan di Myanmar, di mana ratusan orang meninggal di dalam tahanan selama tahun tersebut. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya juga dilaporkan di tempat-tempat lain, termasuk di China, Korea Utara, dan Vietnam. Di Provinsi Aceh, Indonesia, puluhan laki-laki dan perempuan disiksa dengan cambuk. Hukum cambuk di depan umum yang diotorisasi negara juga dilanjutkan di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa. Negara-negara harus melarang dan mengkriminalisasi tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, serta mengambil tindakan yang efektif untuk melindungi dan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut. Jika tindakan-tindakan itu terjadi, negara harus menyelidiki segala tuduhan dan menuntut pertanggungjawaban pelaku serta memberikan ganti rugi kepada para korban. KEGAGALAN MENGATASI KRISIS IKLIM Banjir yang menghancurkan, suhu udara yang melonjak, taifun yang mematikan, dan erosi pantai telah menunjukkan rentannya kawasan ini terhadap perubahan iklim. Namun, kesiapan dan adaptasi masih belum memadai dan pihak yang paling miskin dan terpinggirkan mengalami penderitaan paling signifikan. Di Pakistan, gelombang panas, kekeringan, dan banjir bandang menyebabkan hampir 750.000 orang tanpa akses tempat tinggal, pendidikan, maupun perawatan kesehatan yang memadai. Di India, petani, pedagang kaki lima, penerima upah harian dan pekerja di luar ruangan lainnya sangat terdampak oleh polusi udara dan panas yang memecahkan rekor. Di Bangladesh, perubahan iklim, yang diperparah oleh praktik diskriminasi, menyebabkan orang Dalit dan kelompok terpinggirkan lainnya dari daerah pesisir barat daya tidak bisa mengakses pasokan air bersih dan sanitasi. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 23
Meskipun sudah ada tanda-tanda peringatan, target emisi yang ditetapkan oleh banyak negara di kawasan tersebut, termasuk dari para penghasil emisi terbesar, tetap tidak cukup untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 1,5˚C, dan kebijakan-kebijakan mereka seringkali tersebut. Terutama yang mengkhawatirkan adalah masih adanya pendanaan oleh Jepang terhadap proyek-proyek minyak, gas, dan batubara global dan rencananya dalam pembangunan pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru; lalu peningkatan produksi batubara China meskipun pemerintahnya berjanji untuk beralih ke energi terbarukan; dan tidak sesuainya rencana proyek pembangkit listrik Korea Selatan dengan kebutuhan untuk menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2030. tidak konsisten untuk memenuhi target-target Pemerintah di seluruh kawasan tersebut harus segera meninjau target dan kebijakan perubahan iklim untuk memastikan konsistensi dalam menurunkan suhu global. Investasi dalam kesiapsiagaan dan adaptasi bencana harus ditingkatkan, serta perlindungan bagi kelompok marginal dan rentan dari dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas. Negara-negara kaya di kawasan tersebut juga harus segera meningkatkan pendanaan perubahan iklim ke negara- negara berpendapatan rendah dan berkomitmen untuk memberikan pendanaan khusus tambahan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan. HAK-HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN Pengungsi dan pencari suaka tetap menjadi kelompok yang sangat termarginalkan dan berisiko untuk dipulangkan secara paksa (refoulement). Penderitaan pengungsi Rohingya dari Myanmar tetap belum terselesaikan. Di Bangladesh, ada beberapa peningkatan akses ke pendidikan bagi anak-anak Rohingya, tetapi diperkirakan masih ada sekitar 100.000 anak yang tidak bersekolah. Di Malaysia, pengungsi Rohingya dan lainnya dari Myanmar tetap ditahan tanpa batas waktu dan beberapa orang meninggal saat mencoba melarikan diri. Dugaan penganiayaan dan kondisi buruk di pusat-pusat penahanan imigrasi juga dilaporkan telah menyebabkan kematian banyak warga negara Indonesia di Malaysia. Praktik penahanan pengungsi dan pencari suaka semata-mata untuk tujuan imigrasi terus berlanjut di Australia, Jepang, dan Hong Kong. Di Korea Selatan, dilaporkan adanya perlakuan buruk terhadap warga negara asing di pusat-pusat penahanan. Di Selandia Baru, sebuah tinjauan independen menemukan kerangka kerja penahanan imigrasi sebagai "resep untuk penahanan sewenang-wenang" dan merekomendasikan penghentian penahanan pencari suaka di fasilitas lembaga pemasyarakatan. Orang-orang Afghanistan yang melarikan diri dari penganiayaan di negeri mereka menghadapi penolakan dari negara-negara tetangga, sedangkan otoritas Malaysia mendeportasi ribuan orang ke Myanmar meskipun situasi hak asasi manusia yang sangat buruk di sana. Pemerintah harus menghentikan penahanan pencari suaka berdasarkan status imigrasi mereka dan memperbolehkan mereka untuk mencari perlindungan internasional, memastikan bahwa mereka tidak dipaksa kembali ke negara di mana mereka akan menghadapi penganiayaan. 24 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
HUKUMAN MATI Pemerintah Papua Nugini menghapuskan hukuman mati. Eksekusi dilanjutkan di Afganistan, Myanmar, dan Singapura. Di Singapura, pengacara yang mewakili mereka yang dijatuhi hukuman mati menghadapi intimidasi dan pelecehan. Pemerintah yang masih mempertahankan hukuman mati harus segera mengambil langkah- langkah untuk menghapus hukuman mati sepenuhnya. LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 25
INDONESIA Republik Indonesia Kepala Negara dan Pemerintah: Presiden Joko Widodo Aparat keamanan berulang kali menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan aksi protes, termasuk kepada masyarakat setempat yang menentang operasional pertambangan. Tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik di Provinsi Papua dan Papua Barat terus berlanjut. Puluhan Orang Asli Papua (OAP) ditangkap dan beberapa menghadapi dakwaan dengan hukuman penjara yang lama. Kebebasan berekspresi terus dibatasi karena pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan lainnya menjadi sasaran serangan fisik maupun digital, serta ditangkap dan diadili berdasarkan undang-undang yang represif. Terdapat undang-undang baru yang mengkriminalisasi berbagai kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual telah disahkan, namun korban perkosaan tidak diberi akses terhadap keadilan. Sanksi hukum cambuk digunakan di Provinsi Aceh. Pasukan aparat keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, termasuk di Papua dan Papua Barat, dengan tingkat impunitas yang tinggi. LATAR BELAKANG Pada bulan Juni, parlemen mengesahkan undang-undang penambahan tiga provinsi baru yang membagi provinsi Papua dan Papua Barat menjadi wilayah administratif yang lebih kecil. Pemerintah mengatakan bahwa keputusan tersebut akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemberian layanan publik, tetapi muncul kekhawatiran bahwa hal itu akan mendorong peningkatan kehadiran militer serta memicu protes baru di wilayah di mana gerakan pro-kemerdekaan sudah ada sejak lama. Pada bulan Desember, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengesahkan kitab undang- undang hukum pidana baru yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai; privasi dan standar hak reproduksi seksual, serta mendiskriminasi perempuan, komunitas LGBTI, dan minoritas. Undang-undang baru, yang akan menggantikan hukum pidana sebelumnya dalam kurun waktu tiga tahun, memberlakukan kembali hukuman penjara karena menghina presiden, wakil presiden, pemerintah dan lembaga negara lainnya serta mempidanakan demonstrasi tanpa izin. Peraturan baru ini juga mengatur hubungan seksual di luar nikah sebagai tindak pidana, sehingga memungkinkan campur tangan negara ke dalam keputusan pribadi individu dan keluarga, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan sebagai upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual atau menargetkan anggota komunitas LGBTI. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL Pihak berwenang menangkap, menahan, dan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran, termasuk mereka yang membela hak atas tanah dan lingkungan. Pada tanggal 8 Februari, pasukan keamanan menyerang orang-orang di Desa Wadas, Provinsi Jawa Tengah, yang memprotes dampak lingkungan dan sosial dari rencana penggalian tambang batu andesit. Kedatangan ratusan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke desa tersebut untuk mengamankan lahan tambang, sempat memicu bentrok dengan warga sekitar. Enam puluh tujuh orang ditangkap selama terjadinya bentrokan, tetapi kemudian 26 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
dibebaskan tanpa dakwaan. Polisi membantah klaim bahwa kekuatan berlebihan digunakan terhadap para demonstran. Pada 12 Februari, seorang laki-laki berusia 21 tahun, Erfaldi, ditembak mati saat memprotes penolakan kehadiran aktivitas penambangan emas di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Anggota Brimob dilaporkan menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru tajam dalam upaya pembubaran ratusan orang yang memblokir jalan raya Trans-Sulawesi setelah gubernur gagal menghadiri pertemuan untuk membahas kekhawatiran masyarakat tentang dampak tambang terhadap mata pencaharian masyarakat setempat. 7 Persidangan seorang polisi yang didakwa atas kematian Erfaldi masih berlangsung pada akhir tahun. PAPUA DAN PAPUA BARAT Protes di Provinsi Papua dan Papua Barat ditanggapi dengan kekuatan yang berlebihan dan puluhan demonstran ditangkap sepanjang tahun. Pada 10 Mei, polisi menangkap tujuh aktivis politik saat protes di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, menentang rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Semuanya kemudian dibebaskan tanpa dakwaan. Pada hari yang sama, polisi menendang dan menggunakan pentungan karet serta pentungan kayu untuk memukul demonstran saat mereka bersiap dalam barisan menuju ke DPRD Kota Jayapura di Abepura, Provinsi Papua. Seorang mahasiswa yang sedang berunding dengan polisi ditodong senjata di kepalanya dan dipukul hingga pingsan. Sedikitnya tiga puluh enam demonstran lainnya juga mengalami luka-luka.8 Pada bulan November, polisi membubarkan paksa acara di Universitas Sains dan Teknologi tahun penculikan dan pembunuhan pemimpin pro- Jayapura saat memperingati 21 kemerdekaan, Theys Eluay. Menurut laporan, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para mahasiswa yang mengibarkan bendera Bintang Kejora - simbol kemerdekaan Papua. Lima belas orang ditangkap, tiga di antaranya kemudian didakwa makar dan enam lainnya didakwa pelanggaran terkait kekerasan terhadap petugas polisi. Tiga siswa yang dituduh makar tetap ditahan pada akhir tahun, sementara yang lainnya dibebaskan dengan jaminan. KEBEBASAN BEREKSPRESI Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan undang-undang restriktif lainnya digunakan untuk menuntut serta mengintimidasi pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, akademisi, dan lainnya. Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan UU ITE terhadap tiga dari 67 orang yang ditangkap di desa Wadas pada 8 Februari sehubungan dengan berbagai video di media sosial tentang peristiwa hari itu. Tidak ada yang didakwa, tetapi ponsel mereka disita. Selanjutnya, akun Twitter resmi dari aksi anti-penambangan Wadas dan setidaknya tujuh akun pribadi aktivis yang terlibat dalam protes tersebut ditangguhkan.9 Pada bulan Mei, polisi melakukan penyelidikan pidana terhadap serangkaian protes yang dilakukan oleh dosen dan staf lainnya di sebuah universitas di provinsi Jawa Barat berdasarkan pengaduan pencemaran nama baik dalam UU ITE terhadap mantan dekan fakultas hukum. Protes tersebut berkaitan dengan kritik mereka terhadap kebijakan dan praktik fakultas serta panggilan untuk pemberhentian dekan. Sedikitnya terdapat 14 dosen dan anggota staf lain yang LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 27
terlibat dalam protes tersebut telah dimintai keterangan, namun tidak ada yang dituntut hingga akhir tahun. Pada bulan Maret, polisi secara resmi mendakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Kedua aktivis hak asasi manusia tersebut pada tahun 2021 dituduh "menyebarkan informasi palsu" sehubungan dengan video YouTube di mana mereka melaporkan tuduhan bahwa seorang menteri dan anggota militer terlibat dalam industri pertambangan di Papua. Keduanya menghadapi hukuman hingga empat tahun penjara jika terbukti bersalah. JURNALIS Setidaknya terdapat 53 kasus penyerangan fisik, digital, dan serangan lainnya terhadap 63 jurnalis atau lembaga media yang dilaporkan sepanjang tahun. Menurut pemberitaan media, polisi menampar dan mencekik seorang wartawan yang sedang meliput demonstrasi mahasiswa di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada April lalu. Ponsel jurnalis itu disita dan video yang diambilnya tentang polisi sedang memukuli seorang demonstran telah dihapus secara paksa. Antara tanggal 23 dan 30 September, perangkat dan akun media sosial dari setidaknya 38 jurnalis serta pekerja media lainnya dari kantor media daring, Narasi, menjadi sasaran serangan peretasan yang terkoordinasi. 11 Pada saat yang sama, situs web Narasi tidak dapat diakses setelah serangan siber. Narasi dikenal karena liputannya tentang korupsi, kejahatan yang melibatkan pejabat publik, dan isu-isu kontroversial lainnya. PEMBELA HAK ASASI MANUSIA Setidaknya ada 35 kasus serangan fisik dan digital terhadap 150 pembela hak asasi manusia atau organisasi dilaporkan selama tahun ini. Kekhawatiran juga terjadi saat serangan terhadap Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) di Jayapura pada 9 Mei lalu, di mana sebuah sepeda motor diduga dibakar, terkait dengan kiprah LSM tersebut dalam membela HAM di Papua. LBH Papua sudah melapor ke polisi, tetapi siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut masih belum dapat diidentifikasi. KEKERASAN SEKSUAL DAN BERBASIS GENDER Pada 12 April, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut, yang pertama kali diusulkan oleh aktivis hak-hak perempuan pada tahun 2012, mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual termasuk, untuk pertama kalinya, kawin paksa dan pelecehan seksual fisik, non-fisik, dan digital. Pada 24 Oktober, situs berita independen Konde.co untuk sementara tidak bisa diakses akibat serangan digital beberapa jam setelah menerbitkan laporan tentang kegagalan pihak berwenang untuk menyelidiki pemerkosaan seorang perempuan pada tahun 2019 yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Menurut laporan tersebut, penyintas dipaksa menikah dengan salah satu tersangka pelaku, tampaknya sebagai bentuk "keadilan restoratif", yang mengakibatkan penyelidikan polisi dihentikan dan semua tersangka dalam kasus tersebut dibebaskan. 12 Konde.co, yang selama ini telah melaporkan isu-isu perempuan dan kelompok terpinggirkan, pernah mengalami serangan siber serupa karena laporan lainnya. 28 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA Sedikitnya 168 orang dihukum cambuk di Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan bentuk hukuman ini. Pada bulan Januari, seorang perempuan pingsan dua kali saat dicambuk 100 kali karena melakukan hubungan seksual di luar nikah. Pasangan laki-lakinya menerima 15 cambukan. Tiga pria lainnya masing-masing menerima 100 cambukan pada hari yang sama karena perzinahan atau "memfasilitasi perzinahan".13 PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM Terdapat 36 insiden dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, yang melibatkan 41 korban, yang tercatat sepanjang tahun. Lima dari insiden tersebut, yang melibatkan sembilan korban, terjadi di provinsi Papua, sehingga jumlah total korban dugaan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat sejak Februari 2018 menjadi 105 korban. PAPUA DAN PAPUA BARAT Pada 15 Maret, polisi menembak mati dua orang dan melukai tiga lainnya ketika mereka melepaskan tembakan ke demonstran di Kabupaten Yahukimo saat berdemonstrasi menentang pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat. Polisi menahan 10 orang, termasuk enam anggota TNI, sehubungan dengan pembunuhan dan mutilasi empat Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika pada bulan Agustus. Seorang Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Indonesia mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan ini adalah tindak kriminal, bukan pelanggaran hak asasi manusia.14 Pada tanggal 29 Agustus, aparat keamanan menahan dan menyiksa tiga orang laki-laki di desa Bade, Kabupaten Mappi, yang mengakibatkan kematian Bruno Kimko dan luka serius pada dua orang lainnya.15 Delapan belas anggota satuan militer Yonif Raider 600/Modang ditangkap, tetapi belum dituntut hingga akhir tahun. Pada bulan Maret, para ahli di PBB menyuarakan keprihatinan tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat serta mendorong penyelidikan penuh dan independen, termasuk dugaan pembunuhan di luar hukum Pada 8 Desember, Pengadilan HAM di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, membebaskan seorang mantan anggota TNI atas pembunuhan di luar hukum terhadap empat siswa SMA Papua di Kabupaten Paniai pada tahun 2014. Sidang tersebut diwarnai kekhawatiran akan kredibilitasnya, termasuk karena hanya satu tersangka didakwa dalam kasus tersebut dan semua saksi, kecuali dua orang, adalah mantan anggota pasukan keamanan. Investigasi sebelumnya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, yang dikenal sebagai Komnas HAM, menemukan bahwa anggota satuan militer Kodam XVII/Cenderawasih telah menembaki kerumunan Orang Asli Papua yang memprotes dugaan pemukulan terhadap anak-anak Papua oleh anggota militer, mengakibatkan kematian empat anak laki-laki dan cedera pada 21 lainnya. Menurut Komnas HAM, insiden tersebut merupakan serangan sistematis dan meluas terhadap warga sipil. PENGGUNAAN KEKUATAN BERLEBIHAN Dua investigasi terpisah menemukan bahwa penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi terhadap suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober menjadi penyebab utama bencana yang menewaskan 135 orang dan melukai 433 orang lainnya. Sebuah tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden dan penyelidikan paralel oleh Komnas LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23 29
HAM menemukan penggunaan gas air mata telah menyebabkan kepanikan yang menyebabkan para suporter harus berdesakan keluar hingga tewas. Menurut Komnas HAM, polisi menembakkan 45 tabung gas air mata ke arah massa.16 Tujuh orang, termasuk tiga polisi serta satu anggota TNI, ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi tuntutan pidana. KEGAGALAN MENGATASI KRISIS IKLIM Indonesia telah memperbarui kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) pada bulan September, memajukan target untuk mencapai net zero dalam 10 tahun pada tahun 2060 serta dan meningkatkan target tanpa syarat (unconditional target) dari 29% menjadi 32% dan target bersyarat (conditional target) dari 41% sampai 43% yang keduanya di bawah skenario "business as usual". Kedua target tersebut dinilai "sangat tidak memadai" oleh analis independen, dan ketergantungan Indonesia yang berlebihan pada batu bara serta kebijakan yang tidak memadai untuk mendukung penggantiannya dengan energi terbarukan dikritik. 1 "UN: Veto resolution is a vital step towards accountability", 26 April 2 "The ICC at 20: Double standards have no place in international justice", 1 July 3 Essential Elements of a Torture-Free Trade Treaty, September, 23 September 4 Any Tidal Wave Could Drown Us: Stories from the Climate Crisis, November 5 COP27: Loss and Damage fund is welcome but failure to deliver on phasing out fossil fuels is a huge setback, 21 November 6 Taxation, illicit financial flows and human rights, 28 June 7 "Indonesia: Investigate alleged shooting towards protester in Parigi Moutong, Central Sulawesi", 13 February (Indonesian only) 8 Indonesia: Silencing voices, suppressing criticism: The decline in Indonesia's civil liberties, 7 October 9 "Indonesia: Investigate attacks and intimidation against Wadas residents and activists", 16 February (Indonesian only) 10 "Indonesia: Stop criminalizing the right to freedom of expression", 14 April 11 "Indonesia: Attacks against Narasi journalists are a form of silencing", 26 September (Indonesian only) 12 "Indonesia: KKJ denounces efforts to silence press freedom through digital attacks against Konde.co", 25 October (Indonesian only) 13 "Indonesia: Woman collapses twice while publicly flogged 100 times for adultery in Aceh", 27 January 14 "Indonesia: Mutilation case comments show state's knee-jerk response to allegations of violence involving security forces in Papua", 16 September 15 "Indonesia: Open Letter to Commander of the Indonesian National Armed Forces to investigate alleged abuse and unlawful killings by military officers", 5 September (Indonesian only) 16 "Indonesia: Security forces must be held accountable for human rights violations of the Kanjuruhan tragedy", 3 November (Indonesian only) 30 LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/23
LAPORAN AMNESTY INTERNATIONAL 2022/2023 SITUASI HAK ASASI MANUSIA SECARA GLOBAL 2022 dihadapkan dengan konflik-konflik baru, berkelanjutan, dan berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan beberapa tragedi mengerikan. Beberapa di antaranya menghasilkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika orang-orang mencoba untuk melarikan diri dari konflik maupun krisis lainnya, beberapa negara gagal untuk memperlakukan mereka secara manusiawi. Pihak berwajib di seluruh dunia terus-menerus melakukan represi kejam atas kebebasan universal. Sepanjang tahun, reaksi dunia internasional terhadap kekerasan-kekerasan tersebut bervariasi. Beberapa mengutuk, beberapa mendukung, dan banyak lainnya yang mengabaikan. Krisis ekonomi menyebabkan melambung tingginya harga pangan, bahan bakar dan meningkatnya tekanan bagi pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Kelompok marginal merupakan yang paling terdampak, dan ketidaksetaraanpun meningkat. Perempuan, anak perempuan, dan komunitas LGBTI menghadapi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Meskipun begitu, pemerintah gagal untuk membantu masyarakatnya ketika posisi mereka semakin memburuk. Laporan Amnesty International 2022/23 menghubungkan isu-isu tersebut dalam tingkat global dan regional. Laporan ini menganalisis situasi hak asasi manusia di 156 negara pada tahun 2022 dan menyuarakan dilakukannya tindakan. Di dalamnya menunjukkan langkah apa yang dapat diambil pemerintah dan pihak lainnya untuk memenuhi tantangan-tantangan tersebut dan memperbaiki kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Laporan ini dapat dijadikan bacaan penting bagi pemimpin pemerintahan, pembuat kebijakan, advokat, aktivis, dan siapapun yang memiliki ketertarikan terhadap hak asasi manusia. Amnesty.id