19. Izin (Risiko Tinggi) KBLI 13992 Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri NO KOMPONEN URAIAN A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi: 1 Persyaratan : A. Persyaratan Umum: 1. Skala industri kecil atau industri menengah; 2. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 4. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di sektor perindustrian. B. Persyaratan Khusus: 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk dan menjamin keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. terjaganya kesehatan kepada 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur : Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Klasifikasi 4, 8, tercantum dalam 13, atau 17 sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 3 Jangka Waktu : 7 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan Penyelesaian secara lengkap dan benar. 4 Biaya/Tarif : Gratis 5 Produk : NIB dan Izin Terverifikasi dengan tanda tangan Layanan elektronik 6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
NO KOMPONEN URAIAN 2. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau yang disediakan oleh DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemohon menerima pelayanan, melalui: a. Pejabat Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115. Pengelola tulisan melalui media b. Petugas Pengaduan pada Loket Pengaduan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115. c. Surat ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115 atau Mal Bale Madukara Pelayanan Kabupaten Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115. Publik d. Telepon: (0264) 8224794 ext.103 e. SMS: 081809898222 f. WA: 081809898222 g. Email: h. Twitter: dpmptsp_pwk i. j. Web: k. Web: l. Formulir Pengaduan m. Kotak Pengaduan Instagram: pengaduanptsp139.purwakarta 3. Pengaduan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kelender dapat diperlakukan sebagai saran/masukan/koreksi/revisi. 4. DPMPTSP dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; wajib menanggapi 5. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; b. Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/yang mengadukan atau objek/materi diperlakukan pengaduan sebagai saran atau masukan;
NO KOMPONEN URAIAN c. Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 1) Bidang/Sektor/Jenis Pelayanan; 2) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai Standar komponen/unsur diantaranya: Pelayanan/SOP/lainnya, Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll. didalam 6. Langkah-langkah materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut: a. Merumuskan inti masalah yang diadukan; b. Menghubungkan materi pengaduan dengan penelaahan SP/SOP/peraturan yang relevan; c. Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; d. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau untuk pemeriksaan, membuktikan kebenaran materi pengaduan; e. Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal DPMPTSP; investigasi aparat pengawas 7. Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Penyelesaian internal yang DPMPTSP, permasalahannya internal DPMPTSP. Tindaklanjut pengaduan di internal DPMPTSP, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala DPMPTSP, dengan tertulis hasil tetap melaporkan secara tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya; dugaan berada di di b. Penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti dengan melibatkan Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eskternal DPMPTSP. Tindaklanjut Tim pengaduan Teknis/Perangkat terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan pengaduan untuk yang melibatkan Daerah
NO KOMPONEN URAIAN secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya; c. Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal DPMPTSP. APIP berdasarkan persetujuan Kepala DPMPTSP/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelibatan 8. Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung. B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi: 7 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Penyelenggaraan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Produk 8 Sarana, : 1. Tempat parkir; Prasarana, dan Fasilitas 2. Ruang tunggu pelayanan; 3. Ruang dan/atau meja informasi pelayanan; 4. Ruang dan/atau meja konsultasi pelayanan; 5. Ruang dan/atau meja pengaduan, saran dan masukan pelayanan; 6. Ruang dan/atau meja komputer pendaftaran mandiri; 7. Ruang dan/atau meja pendaftaran pelayanan; 8. Ruang dan/atau meja pemeriksaan dokumen; 9. Ruang dan/atau meja pengolah perizinan; 10. Ruang dan/atau meja tim teknis perizinan;
NO KOMPONEN 9 Kompetensi Pelaksana URAIAN 11. Ruang dan/atau meja rapat tim perizinan; 11. Ruang dan/atau meja rapat tim perizinan; 12. Ruang dan meja kerja pimpinan; 13. Ruang perbankan; 14. Aula; 15. Ruang dan rak arsip; 16. Ruang server; 17. Ruang kontrol dan pusat data; 18. Ruang pantry; 19. Ruang layanan prioritas; 20. Pojok baca; 21. Ruang laktasi; 22. Ruang bermain anak; 23. Mushola; 24. Toilet (umum dan disabilitas); 25. Counter fotocopy; 26. ATM; 27. Kantin; 28. Kursi roda; 29. Server, Komputer, smartphone, tablet, scanner dan Printer; 30. Informasi Multimedia (touchsreen dan layar televisi); 31. Mesin dan sistem informasi antrian; 32. Sound system; 33. Kendaraan operasional; 34. GPS; 35. Camera dan Video Cam; 36. Seragam pelayanan; 37. Peralatan keselamatan dan keamanan; 38. Peralatan survei; 39. Sistem keselamatan gedung; 40. Sign system dan/atau manual; 41. CCTV; 42. AC; 43. Alat penyedia daya listrik; 44. Pengukur suhu tubuh; 45. Jaringan internet, wifi; 46. Website, aplikasi mobile, Aplikasi Perizinan; 47. QR Code; 48. Survey kepuasan masyarakat elektronik; 49. Kotak saran dan pengaduan; dan 50. ID pegawai. : 1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki tahun kerja menangani pengalaman 3 pelayanan terpadu satu pintu atau memiliki kompentensi teknis sesuai bidang pelayanan terpadu satu pintu yang ditangani;
NO KOMPONEN 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan URAIAN 2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat OSS, Diklat Kepribadian. 3. Memiliki sikap bertanggung jawab dan sabar; ramah, komunikatif, 4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 5. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan pemerintahan; 6. Memahami peraturan teknis terkait pelayanan terpadu satu pintu; 7. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 8. Dapat mengoperasikan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu; dan 9. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. : 1. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; umum 2. Pengawasan pelayanan dilakukan Kabupaten Purwakarta; fungsional penyelenggaraan Inspektorat oleh : 30 Orang : 1. Kode etik; 2. Fakta integritas; 3. Maklumat pelayanan; 4. Motto Pelayanan: PASTI (Pelayanan Sepenuh Hati) dan KSATRIA (Kolaborasi, Satu Pintu, Rekreatif, Inovatif, dan Amanah); 5. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya standar pelayanan dan maklumat pelayanan. sesuai dengan tidak pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 5. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya standar pelayanan dan maklumat pelayanan. sesuai dengan tidak pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan lapangan/survei; dan keamanan dan 3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan dalam hukum melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perlindungan
NO KOMPONEN 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana URAIAN peraturan perundangan berupa bantuan hukum. : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja diantaranya berupa: 1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua pelayanan untuk aparat merumuskan perbaikan yang perlu dilakukan. penyelenggara