Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang Dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri BAN-PT BAN-PT PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA SECARA UJI PETIK TERHADAP PROSES AKREDITASI YANG DILAKSANAKAN DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI MARET 2019 1
PENGANTAR Keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai lembaga yang melaksanakan akreditasi adalah suatu keharusan, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan pembagian peran BAN-PT melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dan LAM melaksanakan akreditasi program studi. Di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 telah diatur bahwa di dalam BAN-PT terdapat 2 (dua) organ, yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE). Sebagai salah satu upaya di dalam menjamin pelaksanaan akreditasi yang bermutu, Permenristekdikti tersebut mengatur bahwa salah satu tugas MA adalah memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja DE dan LAM. Buku Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang dilaksanakan Dewan Eksekutif dan Lembaga Akreditasi Mandiri ini disusun agar MA, DE, dan LAM mempunyai acuan yang sama mengenai proses pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara uji petik terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh DE dan LAM. Jakarta, Maret 2019 Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ketua, Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D. 2
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... 3 BAB 1. PENDAHULUAN ... 4 A. Latar Belakang ... 4 B. Dasar Hukum ... 5 C. Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup ... 5 1. Tujuan ... 5 2. Manfaat ... 6 3. Ruang Lingkup... 6 BAB 2. PROSEDUR PELAKSANAAN UJI PETIK ... 8 A. Prosedur PEPK secara uji petik AK... 8 B. Prosedur PEPK secara uji petik AL ... 9 C. Prosedur PEPK secara uji petik penetapan hasil akreditasi ... 10 D. Prosedur PEPK secara uji petik pasca penetapan ... 12 BAB 3. LAPORAN PELAKSANAAN PEPK SECARA UJI PETIK ... 14 A. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik AK ... 14 B. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik AL ... 14 C. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik Penetapan Hasil Akreditasi ... 16 D. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik Pasca Penetapan Hasil Akreditasi ... 16 3
BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) memiliki aktivitas utama melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang merupakan salah satu elemen dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Akreditasi berperan penting di dalam menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 10 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, organ BAN-PT yang melaksanakan proses akreditasi adalah Dewan Eksekutif (DE). Majelis Akreditasi (MA) adalah organ BAN-PT yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja (PEPK) terhadap DE dan LAM. Pasal 21 huruf i Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 mewajibkan DE untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi. Sementara itu, Pasal 43 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 mewajibkan LAM menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menristekdikti melalui BAN-PT. Memperhatikan bahwa laporan kegiatan DE dilakukan secara berkala dan LAM dilakukan setiap tahun, maka untuk meningkatkan efektivitas PEPK, MA melaksanakan PEPK dengan 2 (dua) cara, yaitu PEPK dengan berbasis laporan dan PEPK berbasis uji petik. PEPK secara uji petik dapat dilaksanakan ketika proses akreditasi berlangsung, atau setelah proses akreditasi selesai. Tentang PEPK berbasis laporan, diatur dalam pedoman tersendiri. Pedoman ini khusus mengatur PEPK secara uji petik terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh DE dan LAM. Dengan dilakukannya PEPK secara uji petik terhadap proses akreditasi DE dan LAM, diharapkan kinerja DE dan LAM dapat memenuhi target mutu dan mengalami peningkatan mutu berkelanjutan yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi secara nasional. 4
B. Dasar Hukum Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE dan LAM berlandaskan pada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, yaitu pada pasal-pasal berikut: 1. Pasal 10 Tugas dan wewenang BAN-PT, huruf h: mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri. 2. Pasal 13 Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi, huruf g: memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM. 3. Pasal 13 Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi, huruf j: memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja DE. 4. Pasal 21 Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif, huruf g: menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri; 5. Pasal 43 ayat (1): LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT 6. Pasal 50 ayat (2): BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM. 7. Pasal 51 ayat (1): BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling singkat setiap 2 (dua) tahun. Selain berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, pedoman ini merupakan turunan dari: 1. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri, dan 2. Peraturan BAN-PT Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. C. Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup 1. Tujuan Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja (PEPK) terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh DE dan LAM perlu dilakukan secara uji petik tanpa menunggu adanya laporan tahunan dari DE dan LAM, dengan tujuan: 5
(a) MA dapat segera memperoleh informasi dan fakta tentang pelaksanaan proses akreditasi mulai dari penerimaan instrumen sampai penyampaian hasil akreditasi yang dilakukan oleh DE dan LAM sehingga informasi dan fakta tersebut dapat menjadi masukan (input) bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan proses akreditasi dalam rangka peningkatan mutu secara berkesinambungan (continuous quality improvement) dan pembangunan budaya mutu (culture quality development). (b) MA dapat memperoleh informasi dan data yang lebih lengkap, nyata, dan rinci tentang proses akreditasi yang dilaksanakan DE dan LAM sehingga MA dapat melakukan evaluasi kinerja DE dan LAM secara lebih obyektif. 2. Manfaat 1. Memberikan umpan balik kepada DE dan LAM dalam rangka perbaikan kinerja DE dan LAM secara berkesinambungan. 2. Memberi informasi dan fakta tentang proses akreditasi secara lebih utuh dan akurat agar MA dapat melakukan evaluasi kinerja DE dan LAM secara lebih obyektif. 3. Ruang Lingkup Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, tahapan akreditasi terdiri atas: a. evaluasi data dan informasi; b. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan c. pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Dengan memperhatikan tahapan akreditasi tersebut, maka ruang lingkup kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja (PEPK) secara uji petik atas proses akreditasi yang dilakukan oleh DE dan LAM adalah: 1. uji petik selama evaluasi data dan informasi, yaitu uji petik ketika asesmen kecukupan (AK) sedang dilaksanakan, selanjutnya disebut uji petik AK, dan uji petik ketika asesmen lapangan (AL) sedang dilaksanakan, selanjutnya disebut uji petik AL, 6
2. uji petik ketika proses penetapan hasil akreditasi dilaksanakan, selanjutnya disebut uji petik penetapan, dan 3. uji petik setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, selanjutnya disebut uji petik pasca penetapan. Uji petik AL dan uji petik pasca AL berupa kegiatan kunjungan ke perguruan tinggi yang program studi dan/atau perguruan tingginya sedang atau telah menjalani proses akreditasi oleh DE atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan: 1) Program studi dan perguruan tinggi yang dikunjungi mencakup 1% sampai 5% dari jumlah yang direncanakan oleh DE dan LAM pada tahun yang sama. 2) Program studi yang dikunjungi mencakup variasi hal-hal berikut: a. sebaran wilayah di Indonesia, b. peringkat terakreditasi program studi, c. jenis pendidikan (akademik, vokasi, profesi), d. program pendidikan, dan e. hal-hal lain yang dipandang perlu. 3) Perguruan tinggi yang dikunjungi mencakup variasi hal-hal berikut: a. sebaran wilayah di Indonesia, b. peringkat terakreditasi perguruan tinggi, c. bentuk perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas), d. pengelolaan perguruan tinggi (perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perguruan tinggi negeri badan hukum), dan e. hal-hal lain yang dipandang perlu. Prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam PEPK secara uji petik adalah proses pengumpulan data dan informasi dilaksanakan a. secara akurat, cermat, dan obyektif serta b. tanpa mengganggu proses akreditasi. 7
BAB 2. PROSEDUR PELAKSANAAN UJI PETIK A. Prosedur PEPK secara uji petik AK 1) Ketua MA secara tertulis menyampaikan rencana MA untuk melakukan uji petik AK kepada DE atau LAM serta meminta DE atau LAM untuk a. memberikan akses ke sistem akreditasi untuk memantau pelaksanaan AK pada kurun waktu tertentu apabila AK dilaksanakan secara elektronik, atau b. memberikan data dan informasi tentang AK yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan, apabila AK dilaksanakan secara manual. 2) DE atau LAM secara tertulis memberikan akses atau data dan infromasi yang diminta MA sebagaimana disebutkan dalam langkah 1. 3) Rapat Pleno MA BAN-PT menetapkan 2 (dua) anggota MA selain Direktur DE yang bertugas melakukan uji petik AK. 4) Dua orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno MA melakukan uji petik AK dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pengamatan atas pelaksanaan AK pada kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE atau LAM, validator (apabila ada) yang ditugaskan oleh DE atau LAM, dan penetapan AL atau tidak AL oleh DE atau LAM. b. mencatat adanya penyimpangan dari prosedur (apabila ada) pada proses AK yang disebutkan pada huruf a. c. mencatat praktik baik pada prosedur AK sebagaimana disebutkan pada huruf a yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu proses akreditasi, apabila ada. 5) Dua orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno MA melaporkan secara tertulis hasil uji petik AK tersebut dalam rapat pleno MA BAN-PT paling 8
lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji petik AK sebagaimana disebutkan pada langkah 4 di atas. 6) Rapat pleno MA BAN-PT menetapkan substansi rekomendasi dari hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara uji petik AK tersebut. 7) Ketua MA BAN-PT menyampaikan rekomendasi sebagaimana ditetapkan pada nomor 6 di atas kepada DE atau LAM sesuai keterkaitan masing-masing. 8) DE atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing, menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana disebutkan di dalam langkah 7 di atas. 9) Apabila dipandang perlu, MA BAN-PT melakukan penyempurnaan peraturan BAN- PT berdasarkan hasil PEPK terhadap DE atau LAM. B. Prosedur PEPK secara uji petik AL 1) Ketua MA secara tertulis menyampaikan rencana MA untuk melakukan uji petik AL kepada DE atau LAM serta meminta DE atau LAM untuk memberikan data perguruan tinggi (PT) atau program studi (PS) yang telah mengusulkan akreditasi dan akan memasuki tahap AL. 2) DE atau LAM secara tertulis memberikan data yang diminta MA sebagaimana disebutkan dalam langkah 1. 3) Rapat Pleno MA BAN-PT menetapkan 1 (satu) anggota MA selain Direktur DE ang bertugas melakukan uji petik AL terhadap satu program studi atau perguruan tinggi (PT). 4) Satu orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno MA melakukan uji petik AL ke unit pengelola PS atau PT bersama tim asesor yang ditugaskan oleh DE atau LAM untuk memperoleh informasi dari program studi atau PT tentang pelaksanaan akreditasi di PS atau PT tersebut. Jumlah hari pelaksanaan uji petik AL yang dilakukan anggota MA sama dengan jumlah hari pelaksanaan AL yang dilakukan oleh asesor. Di dalam kunjungan ke unit pengelola program studi atau PT, anggota MA dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf Sekretariat BAN-PT. Anggota MA pelaksana uji petik AL melakukan kegiatan sebagai berikut: 9
a. melakukan pengamatan atas seluruh pelaksanaan AL yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE atau LAM. b. mencatat adanya penyimpangan dari pedoman pelaksanaan AL oleh asesor dan oleh pihak program studi dan pihak PT, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan kode etik asesor, apabila ada. c. mencatat adanya praktik baik yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi, apabila ada. d. memberikan informasi tentang kebijakan akreditasi terkini kepada PT atau PS, apabila diperlukan. 5) Satu orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Pleno MA melaporkan secara tertulis hasil uji petik AL tersebut dalam rapat pleno MA BAN-PT paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji petik AL sebagaimana disebutkan pada langkah 4 di atas. 6) Rapat pleno MA BAN-PT menetapkan substansi rekomendasi dari hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara uji petik AL tersebut. 7) Ketua MA BAN-PT menyampaikan rekomendasi sebagaimana ditetapkan pada nomor 6 di atas kepada DE atau LAM sesuai keterkaitan masing-masing. 8) DE atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing, menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana disebutkan di dalam langkah 7 di atas. 9) Apabila dipandang perlu, MA BAN-PT melakukan penyempurnaan peraturan BAN- PT berdasarkan hasil PEPK terhadap DE atau LAM. C. Prosedur PEPK secara uji petik penetapan hasil akreditasi 1) Ketua MA secara tertulis meminta DE atau LAM untuk memberikan informasi tentang waktu dan tempat penetapan hasil akreditasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan menyampaikan rencana MA untuk melakukan uji petik penetapan hasil akreditasi. 10
2) DE atau LAM secara tertulis memberikan informasi yang diminta MA sebagaimana disebutkan dalam langkah 1. 3) Rapat Pleno MA BAN-PT menetapkan 2 (dua) anggota MA selain Direktur DE ang bertugas melakukan uji petik penetapan hasil akreditasi. 4) Dua orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno MA melakukan uji petik penetapan hasil akreditasi melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengikuti secara penuh rapat pleno penetapan hasil akreditasi oleh DE atau LAM sebagai pendengar. b. mencatat adanya penyimpangan dari pedoman penetapan hasil akreditasi, apabila ada. c. mencatat adanya praktik baik di dalam penetapan hasil akreditasi yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi, apabila ada. 5) Dua orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam Pleno MA sebagaimana disebutkan di dalam angka 3 melaporkan secara tertulis hasil uji petik penetapan hasil akreditasi tersebut dalam rapat pleno MA BAN-PT paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji petik penetapan hasil akreditasi sebagaimana disebutkan pada langkah 4 di atas. 6) Rapat pleno MA BAN-PT menetapkan substansi rekomendasi dari hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara uji petik penetapan hasil akreditasi. 7) Ketua MA BAN-PT menyampaikan rekomendasi sebagaimana ditetapkan pada nomor 6 di atas kepada DE atau LAM sesuai keterkaitan masing-masing. 8) DE atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing, menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana disebutkan di dalam langkah 7 di atas. 9) Apabila dipandang perlu, MA BAN-PT melakukan penyempurnaan peraturan BAN- PT berdasarkan hasil PEPK terhadap DE atau LAM. 11
D. Prosedur PEPK secara uji petik pasca penetapan 1) Rapat pleno MA BAN-PT menetapkan PT dan program studi yang akan menjadi sasaran uji petik untuk suatu periode tertentu. 2) Rapat pleno MA BAN-PT menetapkan 2 (dua) anggota MA selain Direktur DE yang bertugas melakukan PEPK terhadap program studi atau perguruan tinggi (PT). 3) Dua orang anggota MA yang telah ditetapkan dalam rapat pleno MA melakukan kunjungan ke unit pengelola program studi atau PT untuk memperoleh informasi dari pengelola program studi atau pimpinan PT tentang pelaksanaan akreditasi di program studi atau PT tersebut. Kegiatan kunjungan ini dapat dibantu oleh 1 (satu) staf Sekretariat BAN-PT dan berlangsung selama 1 (satu) hari ditambah 2 (dua) hari untuk kedatangan dan kepulangan anggota MA. Rincian kegiatan kunjungan ke unit pengelola program studi atau PT meliputi dan tidak terbatas pada: a. Diskusi awal dengan pengelola program studi, segenap dosen, pimpinan PT dan apabila dipandang perlu dengan pihak lain di lingkungan PT yang dikunjungi. b. Pengumpulan data dan informasi tentang proses akreditasi yang terjadi di program studi dan PT sejak pengusulan akreditasi hingga penerimaan hasil akreditasi oleh program studi dan PT. Bergantung pada kebutuhan, pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan atau tanpa menggunakan kuesioner. c. Pencatatan hal-hal khusus apabila ditemukan adanya penyimpangan dari pedoman pelaksanaan AL yang dilakukan oleh asesor dan/atau oleh pihak program studi dan pihak PT, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan kode etik asesor. d. Apabila diperlukan, anggota MA yang melaksanakan kunjungan ke program studi atau PT dapat memberikan paparan mengenai kebijakan akreditasi terkini, peningkatan mutu pendidikan tinggi, atau tema lain yang relevan dengan fungsi BAN-PT. 12
4) Dua orang anggota MA yang telah melakukan kunjungan melaporkan secara tertulis hasil uji petik pasca penetapan tersebut dalam pleno MA paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kunjungan ke unit pengelola program studi atau PT sebagaimana disebutkan dalam angka 4 di atas. 5) Rapat Pleno MA menetapkan substansi rekomendasi dari hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara uji petik pasca penetapan tersebut. 6) Ketua MA menyampaikan rekomendasi sebagaimana ditetapkan pada nomor 5 di atas kepada DE atau LAM sesuai keterkaitan masing-masing. 7) DE atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing, menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana disebutkan di dalam langkah 6 di atas. 8) Bila dipandang perlu, MA melakukan penyempurnaan peraturan BAN-PT berdasarkan hasil PEPK terhadap DE atau LAM. 13
BAB 3. LAPORAN PELAKSANAAN PEPK SECARA UJI PETIK A. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik AK Laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara Uji Petik AL sekurangnya mencakup: a. Tanggal pelaksanaan uji petik AK b. Nama Anggota MA yang melaksanakan uji petik AK c. Nama program studi dan/atau PT yang sedang mengalami proses AK d. Nama asesor untuk masing-masing program studi dan/atau PT pada huruf c. e. Nama validator (apabila ada) untuk masing-masing program studi dan/atau PT pada huruf c. f. Tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan AK, misalnya tanggal- tanggal: pengusulan akreditasi, pelaksanaan AK, pelaksanaan validasi (apabila ada), penetapan keputusan bahwa program studi dan/atau PT layak atau tidak layak untuk asesmen lapangan. g. Catatan tentang penyimpangan proses AK dari prosedur, apabila ada. h. Catatan tentang praktik baik pada proses AK yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu proses akreditasi. i. Catatan lain yang dipandang perlu. B. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik AL Laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara Uji Petik AL sekurangnya mencakup: a. Nama PS dan/atau PT yang dikunjungi, b. Daftar pelaksana uji petik (MA BAN-PT), asesor, dan pihak PT c. Jadwal acara, 14
d. Pokok bahasan yang meliputi: Penyampaian dasar hukum pelaksanaan uji petik, Catatan tentang kesesuaian pelaksanaan AL dengan prosedur baku (waktu pelaksanaan, proses tanya jawab, proses peninjauan fasilitas, dan sebagainya), Catatan tentang pelanggaran kode etik oleh asesor dan/atau PT (apabila ada), Catatan lain untuk peningkatan mutu AL. Contoh format laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik AL ditunjukkan dalam Gambar 1. 15
Gambar 1. Format laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik AL C. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik Penetapan Hasil Akreditasi Laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik penetapan hasil akreditasi sekurangnya mencakup: a. Nama anggota MA yang melaksanakan uji petik penetapan hasil akreditasi, b. Daftar anggota DE atau LAM yang hadir dalam rapat pleno penetapan hasil akreditasi, c. Tempat, tanggal, dan waktu rapat pleno penetapan hasil akreditasi, d. Catatan penyimpangan dari pedoman penetapan hasil akreditasi, apabila ada, e. Catatan praktik baik pada proses penetapan hasil akreditasi, apabila ada, f. Catatan lain yang dipandang perlu untuk meningkatkan proses akreditasi. D. Laporan Pelaksanaan PEPK Terhadap DE dan LAM Secara Uji Petik Pasca Penetapan Hasil Akreditasi Laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik pasca penetapan sekurangnya mencakup: a. Nama PS dan/atau PT yang dikunjungi, b. Daftar pelaksana uji petik (MA BAN-PT), asesor, dan pihak PT c. Jadwal acara, d. Pokok bahasan yang meliputi: Penyampaian dasar hukum pelaksanaan uji petik, 16
Diskusi tentang pelaksanaan akreditasi sejak penyampaian usul akreditasi sampai diperolehnya hasil akreditasi oleh PT, Diskusi lebih rinci tentang pelaksanaan AL, Catatan khusus untuk peningakatn mutu proses akreditasi. Contoh format laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik AL ditunjukkan dalam Gambar 2. 17
Gambar 2. Format laporan pelaksanaan PEPK terhadap DE dan LAM secara uji petik pasca penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. 18