JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) TINJAUAN PROSES PENETAPAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA SEBUAH RUMAH SAKIT DAERAH DI SUMBAWA Ardhianto Nugroho, Baju Widjasena, Bina Kurniawan Bagian KeseIamatan dan Kesehatan Kerja, FakuItas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Email : Abstract : Hospital occupational safety and health is a mandatory program for all hospitals in Indonesia, although, there all still several hospitals that dont have directed Hospital Occupational Safety and Health. A regional hospital in Sumbawa has problems like the lack of policy determination and the official written Hospital Occupational Safety and Health programs, some of the medical and non-medical personnels have not known the meaning and functions of Hospital Occupational Safety and Health, the deficiency of specific human resources on safety and health sectors, and the minimum support of funding and facilities for the implementation of Hospital Occupational Safety and Health. This research was done to know and understand the policy determination of Hospital Occupational Safety and Health Management System at a regional hospital in Sumbawa. This research was a qualitative and descriptive research. There were 5 main informants and 3 triangulations. The instruments of this research used profound interviewing guide and observation sheets. According to the Indonesian Ministry of Health Regulation number 66 of 2016 about Hospital Occupational Safety and Health, the researched hospital has generally met the requirements, but not all of the policies and purposes of the Hospital Occupational Safety and Health programs were well understood, supported, and applied by all of the stakeholders at the hospital, these were not in accordance with the qualification requirements and personnels competence in the Hospital Occupational Safety and Health organization. In addition, the policies and purposes also have not fulfilled the funding policies which was not 100% applied from the budget proposal, a specific funding for the Hospital Occupational Safety and Health was also not already proposed, and there was an uncertainty from the management about the funding and facilities which were not maximum. Keywords : Process Determination and Policy Implementation, Occupational Safety and Health Management System, Hospital PENDAHULUAN Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Di dalam Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Kerja dijelaskan bahwa tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap Keselamatan dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana atau sumber-sumber bahaya.1 terdapat sumber Peraturan dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sistem dijelaskan Sejalan bahwa 323
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) Manajemen dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.2 Keselamatan kegiatan kerja tempat tinggi kerja yang memiliki risiko terhadap dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, maupun pengunjung, lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan yang bergerak dibidang pelayanan jasa mempunyai kesehatan yang beragam persoalan tenaga kerja yang rumit dengan berbagai risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jenis pekerjaannya sehingga berkewajiban menerapkan upaya pembinaan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Upaya ini dijalankan agar risiko terhindar kecelakaan kerja.3 Rumah sakit adalah keselamatan bahkan sesuai Keselamatan dari adanya Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya yang dengan ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali.4 Di tindakan korektif menurut Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2007, diketahui bahwa risiko bahaya yang dialami oleh pekerja di rumah sakit adalah infeksi HIV (0,3%), risiko pajanan membran mukosa (1%), risiko pajanan kulit (<1%) dan sisanya tertusuk jarum, terluka akibat pecahan gigi yang ketika tajam melakukan pembersihan gigi, low back pain akibat mengangkat beban gangguan melebihi batas, dan pernapasan, hepatitis.5 dan bor metal dermatitis Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa melalui proses wawancara dengan 2 orang pihak yang terkait langsung dengan K3RS, diperoleh informasi tentang masih terdapatnya kekurangan yakni diantaranya belum ditetapkannya kebijakan dan tujuan K3RS secara resmi dan tertulis, beberapa tenaga medis dan non medis masih belum mengetahui tentang arti dan fungsi K3 di RS, masih kurangnya SDM yang spesifik kompeten di bidang dan masih minimnya K3RS, dukungan pendanaan, sarana dan pelaksanaan prasarana itu, peneliti K3RS. Oleh karena lebih tertarik untuk menganalisa masih mendalam penyebab terdapatnya kekurangan tersebut serta bagaimana proses penetapan dan implementasi kebijakan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. dalam METODE PENELITIAN ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk dan menggambarkan menganalisis Penetapan Kebijakan Manajemen Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. Penelitian merupakan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian Sistem Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa beberapa variabel yang diteliti dengan berpedoman 324
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) pada beberapa persyaratan atau teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, variabel kajian tersebut berupa data-data kualitatif yang akan dideskripsikan untuk yang memperoleh memadai dengan tujuan untuk meninjau Proses Penetapan dan Implementasi Kebijakan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. keterangan HASlL DAN PEMBAHASAN A. Penetapan Kebijakan dan Tujuan Dari Program K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. Penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa sudah terpenuhi yang dilihat dari kebijakan dan tujuan dari program K3RS yang telah ada serta ditetapkan secara resmi tertulis melalui ketetapan pimpinan tertinggi RS dalam hal ini adalah Direktur RS, kebijakan dan tujuan dari program K3RS yang telah dibuat secara jelas dan mudah seluruh dimengerti stakeholder di RS dan telah dilakukan sosialisasi kebijakan dan tujuan dari program K3RS kepada seluruh stakeholder di RS menggunakan berbagai media sosialisasi. Namun belum sepenuhnya dan tujuan dari program K3RS dan diketahui, diterapkan seluruh stakeholder di RS. Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang peneliti lakukan, alasan mengapa belum sepenuhnya dan tujuan dari program K3RS dan diketahui, dan oleh kebijakan didukung oleh diterapkan seluruh stakeholder di RS adalah dikarenakan beberapa faktor antara lain seperti Komite K3RS di RS Manambai Abdulkadir masih terhitung baru dirintis, Komite K3RS secara resmi baru dibentuk pada bulan Juni tahun 2019 ini. Jadi, dalam kurun waktu sejak RS mulai beroperasi pada tahun 2011 hingga bulan Juni tahun 2019 urusan K3RS diserahkan pada masing-masing unit kerja yang tanpa adanya ada di RS organisasi yang induk mewadahi atau mengkoordinir intens bidang K3RS, secara sehingga masih ada beberapa karyawan RS yang masih awam terhadap K3. Selain itu, bahkan yang pelaksana diwawancarai sebagai informan masih ada yang belum memiliki signifikan pemahaman ini mengenai hal disebabkan karena beberapa pelaksana K3RS merupakan karyawan baru dan memiliki bukan memang kualifikasi spesifik di yang bidang K3 serta masih ada pelaksana K3RS yang belum terkait memperoleh bisa K3RS. Sebab para dipungkiri inilah yang pelaksana K3RS menjadi agen utama untuk dan mensosialisasikan mempromosikan program- program yang ada di dalam Komite K3RS tersebut, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sosialisasi di RS dan Manambai Abdulkadir belum berjalan optimal. dengan Promosi program-program K3RS sangat diperlukan untuk atau mengembangkan oleh oleh K3RS yang K3RS, oleh training tidak bahwa promosi K3 kebijakan didukung 325
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) meningkatkan pengetahuan serta awareness dari para stakeholder di RS. Selain itu, media yang sosialisasi digunakan oleh Komite K3RS sudah tepat, namun diperlukan inovasi dari para pelaksana K3RS untuk membuat desain spanduk, poster, audiovisual yang menarik dan mudah dipahami serta mudah diakses seluruh oleh stakeholder yang ada di RS, karena sejauh yang peneliti lihat saat observasi, para pelaksana K3RS memang telah melakukan sosialisasi secara bergiliran ke unit-unit kerja yang ada di RS, namun tidak semua karyawan yang ada di unit kerja tersebut dapat hadir mengikuti kegiatan dengan sosialisasi berbagai alasan. Di sisi lain faktor anggaran K3RS yang juga disinyalir masih minim menjadi program penyebab kerja K3RS belum mampu menyentuh seluruh karyawan yang berjumlah 700 orang lebih dan belum mampu mencakup seluruh aspek pekerjaan yang ada di RS. Oleh karena itu, K3RS pelaksana seluruh sebaiknya minimal diberikan pelatihan sertifikasi atau bertema K3. Diharapkan setelah tersebut itu pelaksana K3RS selanjutnya mampu menjalankan program kerjanya semakin lebih baik lagi sehingga dapat nantinya menularkan pengetahuannya kepada seluruh stakeholder di RS. Dengan begitu secara perlahan tapi pasti aspek K3RS akan diketahui, didukung dan dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh stakeholder yang ada di RS. banner, tersebut mereka semakin B. Penetapan Organisasi K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. organisasi K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa sudah terpenuhi yang dilihat dari sudah terdapatnya organisasi K3RS berbentuk Komite K3RS yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor Direktur dan 82.3/130/RSMA/2019 bertanggung langsung jawab tanggung dibawah Direktur, jawab dan wewenang organisasi K3RS, Komite K3RS yang telah masuk dalam Sistem telah Manajemen RS serta berkoordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya di RS dan telah organisasi utamanya melakukan dalam dan pengolahan data serta informasi permasalahan mengenai K3RS. sepenuhnya Namun pemenuhan sesuai kompetensi kualifikasi organisasi personil dan K3RS. kompetensi dalam organisasi K3RS sangat penting bagi kesuksesan program kerja K3RS yang telah dibuat, karena sebagus apapun program kerja yang dibuat tidak akan mampu jika terlaksana secara efektif yang menjalankan personil belum tersebut program qualified belum atau berkompeten. Upaya RS dalam membenahi aspek kualifikasi dan kompetensi personil K3RS dengan sudah dilakukan kesempatan memberikan kepada salah satu personil untuk menempuh pendidikan di bidang K3, selain itu sudah beberapa personil di dalam Komite K3RS diikutkan program Penetapan ke K3RS tugas pengumpulan belum terkait dan dalam Kualifikasi personil 326
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) pelatihan dan sertifikasi bertema K3RS meskipun masih ada beberapa personil yang belum mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sekali. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, RS untuk saat ini masih memprioritaskan pemenuhan dan kompetensi pada SDM yang bersentuhan langsung dengan pelayanan RS. Diharapkan nantinya seluruh personil di dalam Komite K3RS dapat menjadi semakin qualified dan alokasi berkompeten anggaran dan pelatihan dapat ditingkatkan. sama kualifikasi disaat pendidikan C. Penetapan Dukungan Pendanaan, dan Prasarana di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa. Sarana dukungan dan pendanaan, prasarana di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa sudah terkait memenuhi pandangan tentang K3RS dari aspek yang keuangan seluruhnya menyatakan K3RS tidak membebani keuangan RS tak karena menjadi bagian terpisahkan dari manajemen belum risiko. Namun sepenuhnya yang kebijakan terkait anggaran yakni realisasi usulan anggaran yang belum optimal, belum adanya alokasi anggaran K3RS, bagi khusus ketidakpastian peningkatan anggaran K3RS dan dukungan sarana prasarana yang belum dari manajemen. maksimal hasil Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang peneliti lakukan, belum mengapa alasan sepenuhnya usulan aggaran Penetapan sarana terpenuhi dengan dari K3RS belum dapat terealisasi ialah maksimal secara dikarenakan faktor kemampuan keuangan RS, masih ada pos- lain di RS yang pos lebih lain, sisi diprioritaskan. Di meskipun K3RS memperoleh anggaran yang terbatas namun capaian yang dapat dicapai oleh Komite K3RS dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini terbukti pada awal tahun lalu RS Manambai Abdulkadir mampu memeperoleh akreditasi bintang empat. terkait Sementara alokasi anggaran khusus untuk K3RS memang belum ada mata anggaran khususnya, namun anggaran untuk K3RS tersebut dimasukkan pos anggaran Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian yang ada di RS. Mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk K3RS dirasa sudah cukup meskipun belum memenuhi keseluruhan dari usulan anggaran yang diajukan oleh Komite. Direktur hal ini menyampaikan bahwa RS untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi K3RS berdasarkan kajian- telah dilakukan kajian yang serta dengan syarat komite mampu mengajukan program dan kerja dan bermanfaat tentunya kembali dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Sementara terkait dukungan dukungan sarana prasarana, jajaran manajemen menyatakan yang prasarana sarana disediakan oleh RS terhadap K3RS sudah cukup memadai meskipun jika mengacu pada standar pedoman yang ada maka ruangan yang disediakan melalui berkomitmen yang bagus bagi RS, lagi 327
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) tersebut belum memenuhi standar minimal luas ruangan yang semestinya. Selain itu, fasilitas keselamatan sarana dan perlu masih APD ini salah ditingkatkan, satu pimpinan RS mengatakan bahwa untuk tahun 2019 ini RS telah mengganggarkan kembali sarana penambahan terkait fasilitas keselamatan dan APD yang dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan RS. Pada kegiatan observasi yang peneliti lakukan, ditemukan pada terdapat pemadam sarana kebakaran seperti APAR dan baru hydrant diadakan belum dipasang, hal ini dikarenakan menunggu karena anggaran untuk mendatangkan teknisi dalam melakukan pemasangan sarana pemadam kebakaran tersebut. Diharapkan sarana pemadam dapat kebakaran agar secepatnya dapat dimanfaatkan fungsinya untuk menanggulangi kebakaran yang sewaktu-waktu Selanjutnya dapat mengenai dukungan moril dan pemberian jaminan sosial, RS berkomitmen melalui telah terkait kebijakan ketentuan pokok penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, dimana jika ada karyawan yang ataupun mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya maka RS akan menanggung seluruh biaya pengobatannya. sebagian Sudah karyawan yang berstatus non PNS sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bagi karyawan yang belum akan Untuk didaftarkan. segera terkait disesuaikan gudang yang masih namun masih ahli yang tersebut dipasang segera terjadi. resmi sakit hampir dan aspek pemenuhan juga RS kemanusiaan, berencana kedepannya memberikan vaksinasi kepada karyawan yang bekerja di area tertular yang beresiko serta penyakit untuk mempertimbangkan santunan memberikan uang yang kepada ataupun mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya. tinggi karyawan sakit KESIMPULAN 1. Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 sebagai pedoman menetapkan kebijakan dalam Manajemen Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. 2. Penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah telah ada serta ditetapkan secara resmi dan tertulis melalui ketetapan Direktur RS, telah dibuat secara jelas dan mudah dimengerti serta disosialisasikan kepada seluruh stakeholder di RS menggunakan berbagai media sosialisasi. Namun belum dan sepenuhnya tersebut tujuan dari program telah diketahui, didukung dan diterapkan seluruh oleh stakeholder di RS. kebijakan telah 3. Penetapan organisasi K3RS di Sebuah Rumah Sakit Daerah di Sumbawa terdapat sudah Komite K3RS yang bertanggung dibawah jawab Direktur, pembagian tanggung jawab dan wewenang yang sudah jelas, Komite K3RS telah dalam Sistem masuk telah Manajemen RS serta langsung ke 328
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) terintegrasi dengan komite dan unit kerja lainnya di RS serta telah tugas melakukan utamanya dalam pengumpulan dan pengolahan data serta permasalahan informasi mengenai K3RS. Namun belum terkait sepenuhnya dan pemenuhan dalam kompetensi Komite K3RS. sesuai kualifikasi personil minimal satu jenis training setiap tahunnya. e. Jika dimungkinkan RS sebaiknya menetapkan kebijakan anggaran K3RS secara resmi dan tertulis. f. Mengupayakan mengawal alokasi terkait K3RS sarana dan prasarana. serta peningkatan bagi dukungan anggaran dukungan 4. Penetapan pendanaan, dan prasarana dari aspek keuangan yang seluruhnya menyatakan K3RS membebani keuangan RS. Namun belum yang sepenuhnya terkait kebijakan anggaran yakni realisasi usulan anggaran yang belum optimal, belum adanya alokasi anggaran ketidakpastian khusus, peningkatan dan dukungan sarana prasarana yang belum maksimal dari manajemen. sarana tidak terpenuhi dengan anggaran g. Segera mendatangkan teknisi untuk ahli sarana memasang pemadam kebakaran yang masih tersimpan di gudang RS. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian a. Melakukan selanjutnya fokus pada klausul perencanaan, rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS. yang SARAN 1. Bagi Rumah Sakit a. Menetapkan kebijakan secara resmi dan tertulis pelaksanaan terkait evaluasi dan peninjauan ulang secara rutin dan berkala. b. Selalu melakukan sosialisasi bertema K3 secara kontinyu, terjadwal dan yang lebih masif dilaksanakan rutin K3RS menyempurnakan penjadwalan sosialisasi menyertai kehadiran. c. Komite perlu kegiatan dengan absensi d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bertema K3 secara rutin dan berkala b. Mengembangkan penelitian dengan melakukan analisis penyebab terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu RS dalam menerapkanuSMK3RS. DAFTAR PUSTAKA 1. Indonesia. Undang-undang Nomor I Tahun 1970. 1970. 2. Pemerintah Republik Indonesia. Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. 2012. 3. Astono, S. & Wichaksana A. Penyakit Akibat Kerja di Rumah Sakit dan Pencegahannya. Jakarta; 2002. 4. Suma'mur. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Jakarta: CV. Sagung Seto; 2013. 5. Depkes. Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di 329
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 7, Nomor 4, Oktober 2019 (ISSN: 2356-3346) Pelayanan Kesehatan. Jakarta; 2007. 330