ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Jefri Purnama Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara (2015) Email : ..... ABSTRACT This research discusses about the object of fiduciary collateral agreement in the form of plastic raw material inventory that has been pledged to Bank A by Company X, then repayment occurs, the object of the agreement is not written-off (referred to as "roya"), but is to be used as a fiduciary guarantee again by Company X to Bank B. The issues raised in this research are about the impact of the validity of the credit agreement that has been paid off, while the fiduciary object has not been written off and has been used as a collateral with fiduciary ways to another creditor, including what form of legal protection available if the debtor defaults. This research is a normative legal research using primary data. In the result of the research, the authors concludes that the strength of the fiduciary engagement was born from the accessoire agreement, so that if the credit agreement as the principal agreement terminates, then the basis of the fiduciary engagement will also end. So if the debtor binds the object as a fiduciary collateral to another creditor, the object is considered legitimate to be used as collateral. The legal protection of the creditors in the form of executorial power of fiduciary certificate which holds the same levy as a court ruling that has final legal force. Legal action can be taken to carry out the execution with the execution by the court through parate executie auction or voluntary sales of collateral between creditor and debtor. Keywords: Agreement, collateral, bank, fiducia I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam kemudian melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga adalah komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut fee based income.1 Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank (kreditor) oleh debitor bahwa 1 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2004), 2. 141
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.2 Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perjanjian hutang-piutang yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Apapun bentuk pemberian kredit itu diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun dalam praktik perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pengikatan jaminan, dan perjanjian lainnya.3 Debitor dapat menjaminkan hartanya kepada Kreditor guna mendapatkan pinjaman kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis jaminan bila dilihat dari sisi sifat jaminan tersebut. Jenis jaminan-jaminan tersebut adalah jaminan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gunawan Widjaja dalam bukunya mengatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari definisi tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang.4 2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 43. 3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 502. 4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 113. 142
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 Kaedah hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek adalah PT. X melakukan hubungan kredit dengan Bank A disertai pengikatan jaminan barang persediaan (tidak berserial nomor) secara fidusia, kemudian terjadi pelunasan dan objek tersebut tidak dilakukan penghapusan atau roya. Kemudian PT. X melakukan hubungan kredit dengan Bank B dengan objek tersebut dijadikan jaminan kembali ke Bank B dengan masih adanya badan hukum atau perorangan belum menyadari pentingnya melakukan penghapusan atau roya terhadap jaminan fidusia yang pinjaman kreditnya telah lunas, bagaimana akibat hukumnya apabila objek fidusia berupa barang persediaan tidak berserial nomor sudah pernah diikat oleh satu kreditor kemudian telah terjadi pelunasan dan objek tersebut tidak dilakukan roya, lalu objek jaminan tersebut dijaminkan kembali ke kreditor lain secara fidusia. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana dampak dari keabsahan Perjanjian Kredit antara Bank B dengan PT. X yang objek fidusianya belum diroya? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang belum dilakukan roya, jika terjadi wanprestasi pada pihak debitor? II. PEMBAHASAN A. Tinjauan Mengenai Perikatan dalam Fidusia 1. Tentang Perikatan Umum Hukum perikatan diatur dalam Buku ke III KUH Perdata. Definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: Suatu hubungan hukum dalam lapangan 143
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.5 Objek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitor berkewajiban atas suatu prestasi, sedangkan kreditor berhak atas suatu prestasi. Adapun wujud dari prestasi ini sendiri menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah : a. Memberi sesuatu b. Berbuat sesuatu c. Tidak berbuat sesuatu Mengenai syarat sahnya suatu perikatan maka diperlukan syarat- syarat tertentu, yaitu :6 a. Objeknya harus tertentu, artinya prestasinya harus tertentu, syarat ini diperlukan hanya perikatan yang timbul dari perjanjian; b. Objeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan; c. Objeknya dapat dinilai dengan uang, sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan; d. Objeknya harus mungkin, orang tidak dapat mengikatkan diri kalau objeknya secara tidak mungkin dan umumnya sudah tidak membenarkan hal ini. Di dalam KUH Perdata juga disebutkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya perikatan tercantum dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu dikarenakan hal berikut : a. Pembayaran b. Penawaran pembayaran tunai, dan c. Pembaruan utang atau novasi. 2. Tentang Perjanjian Umum Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 5 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 2. 6 Ibid., 4. 144
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata terdapat ketentuan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda). Jadi, perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang yang materinya konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendak sendiri.7 Menurut Subekti "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung diucapkan atau ditulis." 8 janji-janji atau kesanggupan yang 3. Tentang Perjanjian Kredit Dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis." Dari pasal ini mewajibkan adanya perjanjian dalam pemberian kredit, akan tetapi tidak Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu perjanjian kredit. Dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon debitor untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Perbankan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan mengenai perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal itu, Subekti mengatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang telah terjadi 7 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti), 11. 8 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa), 1-2. 145
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 adalah suatu Perjanjian Pinjam-Meminjam sebagaimana diatur oleh KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.9 Perjanjian Kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. KUH Perdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 KUH Perdata bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebut dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. 4. Tentang Jaminan Fidusia Undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau disebut juga dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, oleh karena itu para ahli hukum menyebutnya sebagai jantungnya peraturan hukum, karena asas merupakan landasan yang paling luas tapi juga landasan yang paling dalam bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Dalam kasus hak menguji undang-undang yang banyak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang berkepentingan 9 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), 10. 146
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 selalu menggunakan asas hukum menjadi ukuran dan landasan hukum guna mengembangkan ketentuan yang diatur oleh sebuah perundang- undangan. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengandung beberapa asas-asas hukum yang membangun agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan rasa tertib juga rasa aman dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pembaharuan hukum baik yang dituangkan dalam bentuk kodifikasi total atau menyeluruh maupun secara parsial harus selalu berada dalam satu sistem. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.10 Suatu sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, maka sistem hukumpun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar masih harus diciptakan.11 Sistem hukum yang dimaksud dari pengertian di atas adalah kumpulan asas-asas terpadu yang merupakan landasan untuk terciptanya tertib hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia akan menjadi hak jaminan atas perjanjian kredit dan mengandung beberapa asas hukum yaitu : a. Jaminan Kebendaan Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Jaminan Fidusia, menganut asas atau prinsip jaminan kebendaan. Hal ini tampak dari ketentuan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Terlihat juga dari ketentuan yang mewajibkan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan secara fidusia di Kantor Pelayanan Fidusia. Melalui pendaftaran berarti 10 Mariam Darus Badrulzaman, "Sistem Kodifikasi Pembaharuan parsial KUH Perdata Indonesia," Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2000, 62. 11 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), 37. 147
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 adanya pemberitahuan kepada umum bahwa suatu benda telah dibebani jaminan kredit. b. Accessoir Undang-Undang Jaminan Fidusia mengandung asas accessoir. Hal ini nampak dari Pasal 4 yang menyatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga jaminan fidusia hapus demi hukum apabila hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia telah hapus. c. Droit de Suite Adanya sifat droit de suite dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diketahui dari ketentuan yang mengatur bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang dijaminkan di tangan siapapun benda tersebut berada. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjamin objek jaminan fidusia. Prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. d. Droit de Preference Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengandung asas droit de preference. Hal ini diketahui dari ketentuan yang menyatakan bahwa penerima atau pemegang jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor lainnya. Kemudian penerima jaminan fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini adalah hak kreditor penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. e. Constitutum Possessorium Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan kepada kreditor dilaksanakan secara formal saja, dalam arti, kesemuanya hanya dinyatakan dalam akta saja; secara riil benda 148
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 jaminan tetap saja dalam penguasaan pemberi jaminan; dari luar tidak tampak ada perubahan apa-apa sehingga yang demikian terjadi penyerahan secara constitutum possessorium.12 Hak miliknya katanya diserahkan tetapi bendanya tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. f. Publisitas Asas publisitas tercermin dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bagian Menimbang yang menyatakan bahwa "... perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pelayanan Fidusia." dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatakan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kemudian permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pelayanan Fidusia. Pendaftaran dilakukan dengan maksud agar pihak ketiga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada di kantor Pelayanan Fidusia terbuka untuk umum. g. Spesialitas Asas ini tercermin dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. dalam akta jaminan fidusia dicantumkan hari dan tanggal juga mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. h. Pelarangan melakukan fidusia ulang atau fidusia ganda Asas ini tampak dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Larangan fidusia ulang ini dilakukan karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada kreditor penerima fidusia. Pemberi 12 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 129. 149
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 fidusia bukan lagi merupakan pemilik benda yang dijaminkan, sehingga tidak berhak lagi membebankan jaminan fidusia yang kedua atas benda yang sama i. Parate eksekusi Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat melakukan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia penjualan benda jaminan dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan B. Dampak dari Keabsahan Perjanjian Kredit antara Bank B dengan PT. X Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.13 Dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1759 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam, yang mana salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian kredit. Kredit perbankan yang telah mendapat kata sepakat dari pihak debitor dan kreditor, dapat langsung dituangkan dalam perjanjian tertulis yaitu perjanjian kredit, dan beberapa persyaratan yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perkreditan. Apabila telah tercapai kata sepakat antara debitor dan kreditor maka perjanjian kredit dapat dituangkan dalam bentuk akta. Akta yang dibuat bisa dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan. Berbicara mengenai syarat sah nya sebuah perjanjian maka merujuk kepada apa yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan 13 J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 2. 150
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 adanya 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian dapat berlaku dengan sah dan mengikat bagi para pihak baik debitor maupun kreditor. Adapun syarat-syarat itu adalah:14 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang halal; Para pihak dalam suatu perjanjian kredit masing-masing mempunyai hak, di mana penerima pinjaman untuk memperoleh sesuatu yang sudah disepakati di dalam perjanjian tersebut serta untuk menggunakannya bagi kepentingan penerima pinjaman atau debitor. Sedangkan bank sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah bunga, hasil keuntungannya, imbalan, denda apabila terjadi keterlambatan, dan sebagainya. Selain itu, para pihak tersebut juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya seperti penyampaian laporan data barang persediaan atau stock inventory, laporan keuangan, data legalitas debitor sebagai penunjang kegiatan usaha agar dapat terus berlanjut, dan lain sebagainya. Perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor yang bertujuan untuk menjamin pelunasan hutang yang timbul dari perjanjian kredit, lazim disebut sebagai perjanjian jaminan kredit atau bisa disebut perjanjian kebendaan. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:15 1. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitor dan kreditor, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. 2. Perjanjian ikutan (accesoir); perjanjian bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh dari perjanjian accesoir ini adalah 14 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika), 33. 15 Salim, H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 29-30. 151
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian Kredit dikatakan sebagai perjanjian pokok maksudnya perjanjian kredit di sini adalah sebagai penentu mengenai batal atau tidaknya perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian ikutannya.16 Perjanjian pokok ini juga dapat disebut sebagai perjanjian prinsipil atau utama atau pertama yang berisi tentang pengaturan serta penjelasan persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit dari kreditor kepada debitor terhadap sejumlah dana tertentu, yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai jangka waktu, bunga serta objek jaminan hutang, yang kemudian diikuti oleh perjanjian ikutan atau perjanjian jaminan atau perjanjian tambahan (bersifat accesoir).17 Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Kata "ikutan" dalam ketentuan pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Fidusia merupakan perjanjian accesoir. Sifat accesoir dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa :18 1. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menjadikan perjanjian pokoknya menjadi hapus; 2. Fidusia yang menjaminnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain; 3. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat kepada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapus perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan kredit ini dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan 16 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 59. 17 Ibid., 60. 18 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, (Jember: Garudhawaca, 2015), 165. 152
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 dengan perjanjian pokok. Perjanjian dengan sifat accesoir ini mengabdi kepada perjanjian pokok. Dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia ini dibuat atau ada, karena adanya perjanjian yang mendahului, yaitu perjanjian kredit. Sesuai dengan tujuannya, perjanjian jaminan kredit memang dibuat untuk menjamin kewajiban debitor yang ada dalam perjanjian kredit, yaitu melunasi kredit tersebut. Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, kreditor berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara constitutum possessorium) dari debitor, yang berkewajiban memenuhinya. Jadi perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitor menyerahkan suatu hak barang kepada kreditor. Perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau hutangnya sudah dilunasi maka hak jaminannya menjadi hapus. Perangkat hukum perdata dan hukum perbankan telah memberikan perlindungan yang cukup dalam menangani persoalan kredit macet. Bank telah diberikan beberapa jalan untuk menanganinya. Secara preventif, bank terikat dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan dana kepada debitor dengan analisis menggunakan asas 5C sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Penyaluran kredit disertai juga dengan adanya jaminan atau agunan lengkap dengan perjanjian untuk menjual barang agunan atas kekuasaan debitor. Kesepakatan mereka pada intinya memuat hak dan kewajiban dari para pihak baik kreditor maupun debitor. Perjanjian yang timbul antara kreditor dengan debitor adalah Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok yang dituangkan dalam bentuk akta baik otentik atau bawah tangan bahwa debitor memiliki hutang kepada kreditor. Pemberian kredit kepada debitor biasanya disertai dengan jaminan yang digunakan untuk meyakinkan kreditor bahwa pada suatu ketika debitor tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka jaminan tersebut dipakai untuk membayar hutang. 153
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 Pengikatan mengenai jaminan antara kreditor dengan debitor dituangkan ke dalam akta terpisah dengan Perjanjian Kredit, dengan contoh Perjanjian Pengikatan Fidusia, Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Gadai, atau Perjanjian Personal Guarantee (Borgtoch). Pada hakekatnya sifat akta pengikatan jaminan secara fidusia adalah perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (vooruverenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah hasil dari pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditor dan debitor).19 Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, butuh model perjanjian yang tertuang dalam perjanjian kredit yang berlaku bagi kedua belah pihak. Perjanjian Kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, maupun tata laksana kredit. Menurut Muhammad Djumhana, yang dikutip dari H.R. Daeng Naja menjelaskan bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu:20 a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok. Artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya, perjanjian pengikatan jaminan secara fidusia; b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor; Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit Perjanjian Kredit antara Bank dengan Perusahaan tidak dapat serta merta dikatakan tidak sah hanya karena objek perjanjian yang dijaminkan secara fidusia tidak dilakukan penghapusan atau roya. 19 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: ALUMNI, 2005), 19. 20 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 183. 154
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 Penyerahan hak milik secara fidusia terhadap obyek jaminan fidusia dibuatkan perjanjian pengikatan jaminan fidusia antara pemberi jaminan yaitu debitor dengan penerima jaminan yaitu kreditor. Pengikatan jaminan secara fidusia mempunyai sifat accessoir berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Pemenuhan dari prestasi yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia haruslah sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu dan tentunya yang berhubungan dengan klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian antara debitor dengan kreditor. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau accessoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang atau dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Pada waktu debitor telah melunasi hutangnya, maka perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor dinyatakan telah berakhir. Sebab itu perjanjian fidusia sebagai perjanjian tambahan atau accesoir juga telah berakhir sebab perjanjian pokoknya telah berakhir. Menurut J. Satrio, "Pada hakekatnya pencoretan pencatatan di Kantor Pelayanan Fidusia hanya berupa tindakan administratif saja, demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan."21 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan jaminan fidusia telah berakhir karena hapusnya hutang yang dijamin fidusia walaupun pencoretan roya belum dilakukan. Pencoretan roya dilakukan hanya untuk tindakan administratif senada dengan asas publisitas agar masyarakat dapat mengetahui kedudukan atas benda yang akan dijadikan jaminan. Penyerahan hak milik secara fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa barang persediaan atau stock inventory yang dilakukan oleh PT. X 21 J. Satrio, Op. Cit., 306. 155
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 dengan Bank B sebelumnya telah diikat secara fidusia juga antara PT. X dengan Bank A. Perjanjian kredit yang telah terjadi antara PT. X dengan Bank A telah selesai karena pelunasan maka dalam hal ini perjanjian kredit yang berperan sebagai perjanjian pokok antara PT. X dengan Bank A telah berakhir begitu pula dengan pengikatan perjanjian secara fidusianya. Berdasarkan penelitian penulis, Bank A tidak lagi mempunyai dasar untuk mengikat benda yang pernah dijadikan objek jaminan dari PT. X walaupun pencoretan roya pada Kantor Pelayanan Fidusia belum atau tidak dilakukan. Dampak dari keabsahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok merupakan perjanjian yang sah. Perjanjian pengikatan fidusia yang hanya berupa perjanjian tambahan atau accessoir tidak dapat mengganggu keabsahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit antara PT. X dengan Bank B walaupun objek fidusianya belum dilakukan pencoretan fidusia (roya). Perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditor dengan debitor dengan adanya jaminan hanya ditujukan agar piutang yang dimiliki oleh kreditor terhadap debitor terjamin pelunasannya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip dari Frieda Husni Hasbullah mengatakan "Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan."22 C. Bentuk Perlindungan atas Kreditor terhadap Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Dilakukan Roya, jika Terjadi Wanprestasi oleh Debitor Bank mempunyai fungsi utama sebagai Intermediary financial yaitu penghimpunan dana (funding) dari masyarakat dan penyalur dana (lending) kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, salah satu usaha yang dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit untuk mendapatkan bunga dari pinjaman yang disalurkan. Penyaluran kredit merupakan bisnis yang sangat riskan dari bank, maka diperlukan analisis kredit yang baik dan akurat. 22 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Memberi Jaminan, (Jakarta: Indhill, 2009), 6. 156
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 Penelitian secara mendalam dengan memperhatikan aspek ketelitian dalam menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh perusahaan sangat penting dilakukan agar dapat menjaga kesehatan bank mengingat bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik, maka sertifikat jaminan fidusia, dipersamakan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikannya sebaliknya dari apa yang dimuat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta otentik lainnya adalah, unsur kekuatan pembuktian sempurna atau volledig dan mengikat atau bindende. Kekuatan pembuktian sempurna tersebut merupakan suatu unsur yang lengkap yang harus ada dalam suatu akta otentik, dimana suatu akta tersebut harus dapat mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini dapat berubah sampai ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa saja yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.23 Dari pengertian perlindungan hukum tersebut dan dikaitkan dengan kepentingan kreditor maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dijaminkan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditor. Mengenai barang persediaan yang dijadikan jaminan, memang sangat beresiko bagi bank, karena sifat benda tersebut mudah berpindah tangan, apalagi penggunaan dari barang persediaan ini adalah untuk diperjualbelikan. Jaminan barang persediaan adalah jaminan atas stock barang yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk mendapatkan pinjaman, dalam 23 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung, 1986), 20. 157
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 hal ini PT. X harus menjaga stock barang persediaan agar nilainya tetap sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan Bank B. Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Dasar hak yang dapat digunakan oleh kreditor untuk pembuatan pengikatan jaminan secara fidusia terhadap barang persediaan adalah hanya berasal dari daftar persediaan yang dibuat dari debitor. Tentang barang persediaan ini bisa dimungkinkan adanya mutasi baik karena penjualan ataupun efek adanya perubahan bentuknya dari benda menjadi piutang, hal ini sebagaimana dengan Pasal 20, 21 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Melalui hak jaminan kebendaan, lembaga jaminan fidusia mendapatkan sifat droit de suite dan beberapa ciri khas hak kebendaan lainnya, dengan memberikan sifat droit de suite pada jaminan fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya ke dalam siapapun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemberi jaminan. Prinsip droit de suite dalam jaminan fidusia ini dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam hal kebendaan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah berupa barang persediaan atau stock inventory karena satu- satunya fungsi atau kegunaan dari barang persediaan berupa barang jadi atau finished goods adalah untuk dilakukan penjualan sehingga tetap menjaga arus kas atau cash flow perusahaan berjalan dengan baik guna membayar utang kepada kreditor. Terkait lepasnya sifat droit de suite untuk barang persediaan dalam jaminan fidusia, Rachmadi Usman mengatakan bahwa, dengan demikian berarti sifat hak kebendaan berupa droit de suite tidak berlaku terhadap barang-barang persediaan, yaitu stock barang dagangan. Pengecualian ini didasarkan pada sifat kebendaannya yang memang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sehingga sifat droit de suite dengan sendirinya tidak dapat diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud.24 Berdasarkan keterangan di atas, maka barang persediaan seperti stock barang perdagangan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Bukan berarti bila 24 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: 2009, Sinar Grafika), 166. 158
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 dijadikan objek jaminan, kemudian stock barang dagangan tersebut tidak boleh diperdagangkan, karena terdapat pengecualian untuk barang persediaan yaitu tetap dapat diperdagangkan sewaktu dijaminkan dengan cara fidusia. Apabila pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor, maka sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa hasil dari pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan maka demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dan objek jaminan fidusia yang dialihkan. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia." Sedangkan ketentuan mengenai peralihan barang persediaan atau stock inventory yang dijadikan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa barang persediaan dapat dipindahtangankan dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan (dalam hal ini penjualan). Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa barang persediaan yang telah dialihkan maka benda persediaan tersebut wajib diganti oleh debitor dengan objek yang setara. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa barang persediaan yang telah dijaminkan tetap dapat digunakan oleh debitor sebagaimana fungsinya serta memberikan kepastian hukum terhadap kreditor bahwa barang persediaan tetap berjumlah sesuai dengan nilai yang tertera di akta jaminan fidusia. Oleh karena itu, maka debitor perlu melakukan laporan barang persediaan atau stock inventory kepada kreditor secara berkala atau setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali (tergantung dari kebijakan setiap kreditor atau bank) agar objek jaminan fidusia tetap sesuai dengan nilai yang telah dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. Pada intinya maksud dan tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak 159
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitor padanya. Perlindungan hukum terhadap kreditor ini juga diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal di atas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya. Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi para kreditornya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-undang Jaminan Fidusia dalam hal ini juga menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14 dan 15 Undang- undang Jaminan Fidusia pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.25 Kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusianya dengan syarat debitor atau pemberi fidusia cidera janji, dengan menjalankan cara yang ditetapkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Jaminan 25 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 59. 160
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 Fidusia. Pasal tersebut memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi dengan cara-cara : a. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial; b. Eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima sendiri melalui pelelangan umum; c. Penjualan di bawah tangan. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka menurut Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi jaminan fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR dan Pasal 218 Ayat (2) Rbg. Undang-undang Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia dalam hal ini debitor yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditor. Sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perjanjian pengikatan fidusia timbul karena adanya perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditor dengan debitor. Dalam praktek perjanjian kredit antara PT. X dengan Bank B adalah sah, bila dilihat dari kacamata perikatannya. Walaupun objek jaminan fidusia yang telah 161
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 dijaminkan oleh PT. X ke Bank A, tidak berarti menghapuskan perikatan kredit antara PT. X dengan Bank B selama pembuatan perjanjian kredit itu sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Bila dilihat dari segi perlindungan kreditor, maka dapat dilihat dari kekuatan dari perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan atau accesoir. Perjanjian Kredit antara PT. X dengan Bank A yang telah putus karena adanya pelunasan maka perikatan jaminan fidusianya sebagai perjanjian accesoir dari perjanjian kredit juga ikut berakhir karena hakekat kedudukan dari perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokok. 2. Lembaga jaminan fidusia dibentuk guna menjaga kepentingan kreditor pemegang jaminan fidusia agar hak pelunasannya dapat dipenuhi. Pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia jika debitor melakukan wanprestasi maka sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitor melakukan wanprestasi juga telah diatur di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. B. Saran 1. Para debitor sering kali tidak melakukan penghapusan objek fidusia setelah berakhirnya perjanjian kredit dengan kreditor, apabila objek fidusia berupa barang persediaan atau stock inventory yang tidak mempunyai ciri khusus seperti nomor seri. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam hal ini kreditor, perlu adanya instrumen hukum dari pemerintah yang mengatur secara konkrit mengenai kewajiban melakukan penghapusan jaminan fidusia setelah perjanjian kreditnya berakhir. 2. Pentingnya meningkatkan kepatuhan hukum mengenai penghapusan fidusia setelah perjanjian kredit berakhir, perlu adanya kemudahan mengenai penghapusan jaminan fidusia agar dapat dilakukan secara mandiri. Saran yang lainnya adalah dengan membuat kesepakatan antara 162
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 kreditor dengan debitor agar beban pengurusan penghapusan fidusia dapat dicantumkan di dalam perjanjian. 3. Calon kreditor dapat melakukan tindakan preventif untuk mengurangi celah terjadinya fidusia ulang dengan meminta calon debitor membuat pernyataan yang berisi bahwa objek yang akan diikat secara fidusia adalah barang yang bebas perikatan jaminan dari kreditor manapun. 163
Jefri Purnama ANALISIS DAMPAK KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. X DENGAN BANK B) Volume 18, No.1, Juni 2020 DAFTAR PUSTAKA Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Fuady, Munir. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. H.S., Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. H.S., Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Hill-Co, 2002. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008. Prodjodikoro, Wirdjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur, 1995. Satrio, J. Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. __________. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Supianto. Hukum Jaminan Fidusia. Jember: Garudhawaca, 2015. Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank. Bandung: Alfabeta, 2004. Suyatno, Thomas. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 164