Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Dadi Junaedi Iskandar STIA Bagasasi Bandung e-mail : Abstrak Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakkan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokrasi. Demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan kebijakan menjadi instrumen pembangunan. Kajian ini menggunakan metode dokumenter, yakni melakukan pelacakan informasi yang diperoleh dari kliping dan data lainnya yang berasal dari dokumen ekstern yang resmi berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin berita-berita yang disiarkan ke media massa, sehingga dengan sumber informasi tersebut dapat menelaah lebih mendalam mengenai masalah yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan, bahwa di dalam era demokrasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat. Kontribusi partisipasi warga yang produktif dan peran kelembagaan politik yang dikembangkan secara deliberatif dan terbuka dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pembentukan kebijakan publik yang bermakna. Kata kunci: partisipasi, ruang publik, kelembagaan politik dan kebijakan publik. The Importance of Political Institutional Role and Participation in The Process of Public Policy Making Abstract The implementation of publicity spatial design to create effective public policy need to be well kept properly in a variety of types and activities laying down position of citizen as basic source of democracy power. Democracy is, actually, manifestation of politic accountability leaning on collective good. Given change in governance design, the participation is important instrument for the functioning of civil society in every process of policy planning on development, implementation, and surveillance of public policy. This study is conducted by using documentary method, a tracing of information derived from press clipping and other data coming from formal external documents in the form of information materials issued by an institution such as journals, news bulletin released to mass media, thereby making the source of information useful for thoroughly investigation of problems under study. The results of the study showed that in a democracy era, it is particularly important to set forward politic accountability leaning on collective good. The objective is to make every public policy capable of reflecting on public expectations and interests. The participation of productive citizen and the role of politic institution developed deliberatively, can make a valuable contribution to the formation of meaningful public policies. Keywords: participation, public space, politics institution and public policy. Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 17
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar A. PENDAHULUAN tidak, dirasakan ataupun tidak, dinamika aktivitas masyarakat sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari keberadaan atau kehadiran suatu kebijakan publik di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya, setiap hari kita bergulat dengan masalah-masalah kebijakan, mulai yang dari berperspektif dan ruang lingkup internasional, ber-scope nasional, dan juga yang diterapkan dalam wilayah regional atau lokal. Sesungguhnya, disadari ataupun kebijakan Sebagai contoh, masyarakat akan terimbas kebijakan yang dihasilkan dari kebijakan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih, misalnya kehadiran AFTA, ACFTA atau MEA; bentuk kebijakan nasional misalnya adanya perundang-undangan berbagai termasuk peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan upaya pemerintah mewujudkan negara kesejahteraan (welfarestate); atau untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Misalnya kebijakan yang diatur di dalam paket undang-undang politik. Misalnya tentang masalah politik dinasti dalam pilkada yang menguat dewasa ini di jagat politik Indonesia. Beberapa peraturan yang beberapa tahun terakhir ini sangat kuat imbas, lain yang dampak dan pengaruhnya antara berhubungan masalah-masalah kemiskinan penanggulangannya. Misalnya berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dalam penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan bagi masyarakat kecil, dan lain-lain. Sedangkan di tingkat daerah kebijakan yang dihasilkan lebih terfokus kepada kepentingan untuk mengatur dan memajukan keadaan masyarakat di daerah setempat (lokal). Bentuknya dapat berupa peraturan daerah (perda) atau peraturan yang dikeluarkan kepala daerah kabupaten/kota, misalnya yang mengatur masalah perizinan. kebijakan pemerintah dengan termasuk ketersediaan gas LPG Secara substansial, masalah kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian konstruksi mental yang atau diabstraksikan dari situasi masalah dan kondisi yang terjadi di dalam lingkungan dan kehidupan oleh para pemangku kepentingan dan pelaku kebijakan. Dengan demikian, masalah kebijakan sebenarnya merupakan suatu kebutuhan, nilai atau kesempatan yang tidak terealisasi namun dapat diatasi melalui tindakan publik. Bila ditelusur dari sisi filsafat publik, maka tentunya relevan dengan pemikiran Lippmann (1999) yang secara tajam membedah demokrasi konseptual Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dan keyakinan populis akan kebijaksanaan rakyat; ia ingin membangun, menata kembali dan melakukan revitalisasi tentang keadaban dan kepentingan publik sebagai cita-cita demokrasi. Hal menunjukkan, bahwa munculnya kembali suatu "semangat kepublikan" dilatari oleh pemahaman telah bahwa makna publik mengalami "hijrah paradigma" dari y ang awalnya sebagai ne gara menjadi publik sebagai masyarakat yang pendekatannya lagi kepada negara, tetapi lebih kepada masyarakat (costumerâ oriented or costumerâ approach). Sumber kekuatan arti pendekatan kewargaan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama. (termasuk (approach) swasta), tidak Sehubungan hal demikian, maka dalam rangka membicarakan secara terbuka berbagai hal yang menjadi luas, masyarakat umum atau publik, diperlukan suatu ruang dialog agar arus-arus aspirasi dan kepentingan umum yang berkembang di dalam masyarakat dapat terakomodasi dengan baik melalui proses komunikasi antara rakyat dan negara sebagaimana diandaikan oleh sistem demokrasi. Dengan kata lain, keberadaan ruang publik merupakan untuk memahami bagaimana pola komunikasi dalam matriks kekuasaan yang ada. Ini berarti, bahwa kehadiran ruang publik dalam kerangka demokrasi merupakan sesuatu hal yang niscaya sebagai arena mempertemukan pelbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dalam rangka menghasilkan keputusan demokratis. hirauan masyarakat konsep kunci Semakin tingginya dinamika arus aspirasi reformasi dari komprehensif, mau harus terakomodasi ke dalam pelembagaan politik yang ada. Langkah yang lebih bijak dalam membangun demokrasi yang bersifat "probono publico" adalah dengan membuka ruang publik dan peluang yang terbuka bagi tersalurnya tuntutan dan kepentingan rakyat. Sebagai citizen, rakyat semestinya semakin berperan produktif dalam setiap proses politik dan administrasi pembuatan kebijakan publik yang "mendarat" kepada kepentingan seluruh warga. kontemporer, politik menggambarkan indikasi positif, yang ditandai dengan adanya daya gerak kolutif transformasi Indonesia.Inklusivisme demokrasi empiris di makna reformasi, misalnya ditandai dengan upaya untuk membangun paham, budaya dan infrastruktur "bawah" menyuarakan tidak mau, (social demand) negara, termasuk Realitas yang sungguh-sungguh 18
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar demokratis dalam tataran kehidupan demokrasi Indonesia. Pasca 1998, gerak reformasi tersebut telah membawa dampak yang signifikan terhadap proses transformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik di dalam masyarakat. Reformasi membawa perubahan prinsip dan semangat berpolitik, yakni semangat untuk melakukan "demarkasi politik secara bermakna" dari faham dan pola kepolitikan masa lalu ke masa kini dan masa depan. Intinya, bahwa semangat dan reformasi mengkritik sekaligus melakukan antitesis pada politik kekuasaan masa lalu yang bersifat monolitik; dan selanjutnya merumuskan suatu sintesis dalam mencegah kembalinya kekuasaan, wewenang, dan kesempatan disalahgunakannya kekuasaan oleh power that be, oleh pemerintahan, kekuasaan, pejabat, atau oleh mereka yang memegang kekuasaan dan wewenang publik. berkomitmen tujuan terhadap demokrasi, rasa keadilan, asas hukum, martabat manusia, egaliterianisme, penghormatan atas hak-hak sipil dan politik rakyat (warga negara), pemisahan kekuasaan, supremasi sipil, civil society, civil liberties, kebebasan berpendapat dan itu berserikat memberi bagi berlangsungnya wacana dan olah demokrasi. Reformasi serta berkumpul. Reformasi ruang publik yang luas reformasi, kita menjaga dan memelihara komitmen demokrasi, tata kerja, serta semangat dan tatanan nilai-nilai luhurnya. Reformasi memang memberi "warna" yang terhadap bangkitnya keasadaran signifikan umum (publik) secara cukup luas. Paralel dengan itu, hakikat demokrasi seperti dikatakan Shills dalam Pye (1963) yakni persoalan klasik tentang mencari keseimbangan antara aspirasi rakyat dan ketertiban umum. Dalam konteks perwujudan pemerintahan yang baik, maka kontekstualitas makna publik dilihat dari perspektif kewargaan (atau warga negara), the citizen perspective semakin terasa sangat relevan. Di sini, demokrasi berlaku sebagai partisipasi; dan napas partisipasi adalah rakyat banyak. Artinya, bahwa konsep kewargaan perhatian salah merupakan satu public administrasi publik modern administration dan new public management, bahkan new public servicess). Demikian halnya good governance membutuhkan partisipasi luas dalam membuat pilihan-pilihan publik seperti kebijakan dan peraturan, temasuk dalam pelaksanaan dan luas dalam pengawasannya. Partisipasi yang konteks perwujudan good governance adalah untuk mendengarkan suara rakyat (publik) dalam suatu format politik debat publik yang partisipatif dan Melalui pusat (new Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 produktif guna membicarakan masalah-masalah kepentingan umum dalam proses perumusan kebijakan publik. Debat publik dalam konfigurasi kekuasaan yang bersifat open governance, merupakan arena demokratis untuk mengekspresikan "olah pikir" dalam mendiskusikan yang dihadapi rakyat banyak. Ajang ini merupakan ruang publisitas yang mau tidak mau, harus melibatkan tak hanya institusi-institusi dalam struktur pemerintahan, lembaga- lembaga swadaya masyarakat, pers, perguruan tinggi dan komponen-komponen masyarakat kritis lain yang bertanggung jawab dan mewakilli aspirasi dan kepentingan rakyat. Hal ini, relevan dengan yang dikatakan Evers dan Schiel (1990:22), bahwa kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan Pressure Group (Yang berkuasa). permasalahan tapi juga B. LANDASAN TEORETIS 1. "Ruang Publik" dan Kebijakan Publik Timbulnya kebijakan, biasanya akan memancing reaksi dari masyarakat, dalam arti bahwa tindakan publik terdorong, dan terpacu, terkondisikan oleh aksi kebijakan pemerintah. Artinya, bahwa dalam kenyataan masalah- masalah kebijakan tidaklah merupakan suatu unit tetapi (kesatuan) yang berdiri sendiri, merupakan bagian dari seluruh sistem masalah, yaitu yang Ini menghasilkanmasyarakat yang berbeda. berarti, bahwa sebenarnya setiap masalah dalam kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik dapat didefinisikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri, tetapi masalah tersebut saling tergantung satu sama lain. sistem kondisi eksternal (1994) menyatakan, "...kadang-kadang merupakan hal sepuluh yang mudah untuk memecahkan masalah ketimbang memecahkan satu masalah secara sendiri. Sistem masalah yang tergantung, dengan demikian, mengharuskan pendekatan holistik, suatu pendekatan yang memandang bagian- bagian sebagai tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikatnya". Dalam hubungan ini, Dunn yang saling terkait, saling Dengan kata lain, bahwa dalam formulasi kebijakan publik, semestinya ada suatu arena atau tatanan dalam ruang publik yang memungkinkan setiap warga negara ambil bagian dalam melakukan komunikasi dalam pengertian politis partisipasi demokratis dalam membicarakan masalah kepentingan umum. Setiap kebijakan publik yang suatu untuk mengembangkan 19
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar dihasilkan semestinya melibatkan masyarakat (public) sebagai komponen dan isntrumen utama, sebab setiap produk kebijakan akan mempunyai dampak di dalam kehidupan masyarakat. negara telah administrasi meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 1984:1) menyatakan bahwa "Administrasi negara mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik". Para ahli Anderson (2000:17) memandang kebijakan sebagai suatu perilaku, dan hal tersebut senada dengan pendapat Friedrich yang menyatakan bahwa: "Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan - hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksa- naan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu". suatu perilaku, maka menurut Anderson pula (dalam Islamy, 2001:17), bahwa kebijakan adalah "serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu". Karena sebagai oleh seorang pelaku Lebih lanjut Anderson menyebutkan bahwa: public policy are those policies developed by Governmenal Bodies and Officials, atau dapat diterjamahkan secara bebas, bahwa kebijakan publik yang adalah kebijakan-kebijakan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah pemerintah. Dengan dan demikian, kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap demands/claim yang mengalir dari lingkungannya (Anderson 2003). pejabat-pejabat (1978) mengemukakan pengertian kebijakan secara sederhana, bahwa kebijakan adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Sebagai arah atau tujuan dari pemerintah melalui pilihan-pilihan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu sehingga arahan yang dituju tersebut dapat dicapai. Dye Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan suatu perpektif pemikiran yang menjadi tema sentral pemahaman mengenai kebijakan, yaitu bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak terlepas dari aspek publik, yakni masyarakat sebagai obyek dan subyek yang diharapkan dapat berperan secara aktif, menerima dan merasakan suatu kebijakan yang diterapkan. Bertitik tolak Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dari pemahaman tersebut, maka muncul istilah kebijakan publik. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan tindakan itu harus meliputi semua negara pemerintah bukan hanya semata-mata keinginan pejabat pemerintah saja. Selain itu, sesuatu yang tidak ingin dilakukan pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap kebijakan publik yang dihasilkan (public) semestinya melibatkan masyarakat sebagai komponen dan instrumen utama, sebab setiap produk kebijakan akan mempunyai dampak di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, ditilik dari prosesnya, maka kebijakan publik seharusnya bekerja dalam arti disusun dan dirancang dalam suatu ruang dialog yang melibatkan rakyat sebagai unsur utama. Dalam hal ini, para penyelenggara negara terus menguatkan posisi (birokrasi) perlu masyarakat dan dalam melibatkan mengontrol formulasi kebijakan publik, hingga akhirnya penyelenggara negara akan terbiasa dengan konsistensi, nilai-nilai keterbukaan, transparansi, partisipasi dan deliberasi. diri Pemahaman di atas memperlihatkan, bahwa pada dasarnya proses formulasi kebijakan publik harus bersinggungan erat dengan nilai-nilai demokrasi, karena ini, bukan tidak mungkin kebijakan publik justru akan meminggirkan kepentingan publik itu sendiri. Kebijakan dengan demikian akan menjadi alat bagi kekuasaan yang ada, untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan manipulatif untuk kepentingan sedikit orang (demokrasi oligarkis). Dengan demikian, demokratisasi dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan adanya partisipasi serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. tanpa persinggungan Mengacu pada uraian di atas, tampak secara eksplisit bahwa proses dan tujuan kebijakan publik menempatkan masyarakat (rakyat/publik) sebagai orientasi utama dari suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, dialog dan debat publik dalam proses lahirnya produk keputusan politik, atau kebijakan publik, mempunyai manfaat ganda. Pertama, dapat merefleksikan suatu proses yang "mumpuni", administrasi terbuka. Kedua, berimplikasi transparan dan positif dalam mempromosikan hal-hal yang ideal menyangkut kewarganegaraan yang baik dan negara 20
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar demokrasi yang maju seperti partisipasi, empati dan keadilan. Secara demikian, partisipasi dan keterlibatan yang penuh dari warga masyarakat penting untuk melahirkan produk kebijakan publik yang "mendarat" kepada kepentingan dan dalam kebutuhan banyak, pelaksanannya pun niscaya efektif dibanding kebijakan yang dibuat secara tertutup tanpa debat. rakyat dan lebih 2. Partisipasi dan Otonomi Politik 2.1. Memahami Konsep Partisipasi Secara umum, 2. Partisipasi dan Otonomi Politik 2.1. Memahami Konsep Partisipasi Secara umum, istilah partisipasi adalah bagaimana masyarakat berkontribusi secara aktif dalam bersama untuk kegiatan kepentingan umum. Suatu kegiatan partisipasi termanifestasi dalam wujud keikutsertaan secara sukarela yang dilakukan secara aktif oleh orang- orang atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan, program atau kebijakan pembangunan sebagai terhadap bentuk pelaksanaan dan hasil-hasil dari program tertentu. rasa tanggung jawab Soekanto (1983:425) mengatakan, "partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas". Sedangkan menurut Hamidjojo (1995:176),, seperti dikutip Utja "Partisisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum atau sumbangan yang diberikan seseorang atau bersama". kelompok Sementara (2002:9), mengemukakan bahwa partisipasi merupakan "proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial, dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka". untuk itu, kepentingan Sjaifudian Sedangkan pengertian partisipasi seperti yang diungkapkan oleh Sastropoetro(1988:17) adalah: "Participation is defined as individual. Mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to contribute to group goal and to share responsibility for them". Maksudnya adalah bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi erat kaitannya dengan masalah kebijakan publik. Dalam kaitan ini Mardiasmo (2002:55) mengemukakan bahwa partisipasi adalah bentuk pengikutsertaan komponen- komponen masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan ini merupakan proses pengawasan. Hal Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dalam kekuatan pemberdayaan pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara dalam sudut pandang partisipasi dan kesadaran. rakyat Dimensi partisipasi dalam konteks kebijakan publik, sangat urgen dan signifikan, karena tingkkat keterlibatan berdasarkan kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama atau untuk kepentingan publik. Sedangkan kebijakan publik itu sendiri menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. lebih Dengan demikian, partisipasi berkaitan dengan bagimana publik berperan secara optimal dalam siklus kebijakan publik, baik dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Hal ini relevan dengan ungkapan Caiden yang merumuskan bahwa ruang lingkup studi public policy itu meliputi antara lain: 1) Adanya partisipasi masyarakat public participation), 2) Adanya kerangka kerja policy (policy framework), 3) Adanya strategi-strategi policy (policy strategies), tentang kepentingan 4) Adanya kejelasan masyarakat 5) Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan public policy, 6) Adanya isi policy dan evaluasinya. (public interest), Studi tentang proses pembuatan public policy didasarkan atas kebijaksanaan yang nyata (actual policies). Pada mulanya studi public policy ini isinya antara lain: a) penelitian tentang mengenai permainan kekuasaan, b) partisipasi-partisipasi dalam public policy, c) pelaku-pelaku pembuat kebijaksanaan yang menjelaskan variabel-variabel policy. Ternyata, sekarang ini isi public policy banyak mengamati tentang pelaku-pelaku public policy, hubungan-hubungan di antara mereka, strategi-strategi public-policy, dan hasil yang dapat mempengaruhi sistem sosial dan tujuan-tujuan yang bakal dicapai. Dalam perspektif otonomi dan desentralisasi yang mewarnai era kehidupan demokrasi mutakhir dewasa ini misalnya, maka proses politik dan administrasi kebijakan publik baik pada konteks implementasi dan evaluasi kebijakan semestinya seturut dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan berbagai bentuk pelayanan publik kepada rakyat. Bahkan pada aspek atau tahap implementasi kebijakan yang diambil juga dengan sendirinya dituntut untuk formulasi, 21
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar mendekatkan dan melibatkan rakyat dalam setiap proses politik yang terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya pelaksanaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan juga demokrasi dan otonomi daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang tata pemerintahan yang terdesentralisasi. fungsi kontrol tetapi terkait dengan terwujudnya untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan dalam rakyat mendapatkan kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam menata dan membangun bangsa dan negara. Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mengemban aspirasi dan amanat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Otonomi daerah dimaksudkan artian Berbagai kaidah dasar yang dimandatkan telah diamandemen oleh UUD 1945 yang menekankan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik rakyat dimandatkan untuk dilaksanakan secara nyata serta tidak sekadar manjadi jargon politik. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan rakyatlah yang mempunyai otoritas bahwa tertinggi dalam penilaian akuntabilitas politik dari berbagai lembaga tatanan pemerintahan. Dalam kerangka inilah rakyat berada dalam dalam posisi pelaksanaan fungsi kontrol yang dilakukan oleh parlemen/dewan di lembaga legislatif. penting dan menentukan Melalui otonomi politik yang dimilikinya, rakyat merupakan pelaku kontrol sosial terhadap seluruh kinerja lembaga publik, baik di pusat maupun dapat daerah. mengaktualisasikan otonomi politik mereka berdasarkan secara kematangan dan kecerdasan politiknya dalam mengkalkulasi secara rasional dalam menentukan apa yang harus dilakukan terhadap masalah- masalah publik. di Rakyat bebas dan merdeka Peran rakyat sebagai elemen utama kontrol masyarakat yang strategis menjadi lebih penting ketika kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD dirasakan semakin lemah. Peran social control tersebut semestinya terus hidup dan diberdayakan akan semakin optimal untuk memecahkan permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks. Jaringan kontrol yang melibatkan rakyat juga perlu dikembangkan dalam konteks meningkatnya kesadaran politik masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian, perluasan jaringan kontrol seharusnya semakin membuka pintu bagi partisipasi rakyat Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dan publik secara umum dalam dinamika pembangunan bangsa. Keterlibatan rakyat dalam pengawasan juga akan memungkinkan DPR/DPRD mencermati penyelenggaraan kompleksitas pemerintahan dan pembangunan. Perkembangan politik dewasa fungsi pengawasan yang lebih komprehensif, berskala luas, sekaligus memiliki pijakan legitimasi publik yang mantap. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa rakyat adalah pengawas terbaik; dan oleh karenanya keterlibatan rakyat secara lebih luas pengawasan dalam diharapkan akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai keterbatasan, baik dari segi jangkauan maupun legitimasi pengawasan. proses ini membutuhkan pelaksanaan fungsi 2.2. Partisipasi Politik dan Civil Society Orientasi dan tujuan kebijakan yang tidak jelas dan tanpa partisipasi masyarakat, maka tidak akan tercapai keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Akibatnya, manfaatnya pun tidak benar-benar dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Pemahaman ini mengandung arti, bahwa sebaik apa pun kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah, jika dalam penerapannya tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai subjek pembangunan, akibatnya tentu kurang memiliki makna bahwa program pembangunan tersebut benar-benar merupakan harapan yang bertumpu pada kehendak masyarakat. Partisipasi masyarakat baik secara fisik- material maupun nonfisik, langsung atau tidak langsung melalui mekanisme keterbukaan, urun rembuk pemikiran, apirasi dan masukan dalam merespons atau menerima suatu kebijakan atau program merupakan aspek yang tidak dapat dipungkiri urgensi dan signifikansinya. Dengan demikian, partisipasi merupakan elemen penting untuk mendinamisasikan pembangunan secara bermakna, sebab tanpa peran serta yang proaktif dari masyarakat, suatu program pemerintah mustahil terlaksana dengan baik. Begitu pun, tingkat partisipasi masyarakatyang baik, dalam arti yang tinggi menjadi tidak berarti apa-apa, tersedia "ruang publik" yang apabila artikulasi memadai dalam mengakomodasi program kepentingan dengan pembangunan seoptimal rakyat, outputnya menyentuh dimakudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses dan tidak rakyat. yang mungkin agar Intinya, dirumuskan partisipasi 22
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar siklus kebijakan publik secara bermakna akan meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat. Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat di untuk memecahkan masalah masyarakat, yang begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Karena tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. publik terutama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Dalam hubungan (1998:1) mengemukakan definisi sebagai berikut: Partisipasi masyarakat, ini, Budiardjo kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu jalam memilih pimpinan negara dan dengan langsung, secara langsung (publik mempengaruhi kebijakan pemerintah policy), Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, menjadi anggota suatu partai kepentingan, mengadakan atau hubungan pejabat dengan pemerintahan atau anggota parlemen dan sebagainya". sejauhmana Penting society dalam perumusan keterlibatan kebijakan dapat memberikan dampak yang signifikan isi kebijakan. Umumnya mereka yang mewakili civil society dalam kebijakan dikonsultasikan dalam proses partisipasi dalam perumusan kebijakan merasa bahwa keterlibatan mereka tidak banyak berpengaruh untuk membentuk kebijakan menjadi lebih demokratis dan memihak pada kelompok miskin (yang merupakan misi utama LSM). "Partisipasi adalah politik tidak atau kelompok (contacting) dikemukakan, civil terhadap perubahan tim-tim perumus Disadari atau tidak, proses pengambilan keputusan publik dengan gaya lama, yang memberikan peran sentral kepada pemerintah dalam mengontrol dan mengelola sumber daya pembangunan dan tidak memberikan banyak ruang (akses) kepada masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan persoalan yang mereka hadapi dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, seharusnya segera diganti dengan proses yang baru yang ini lebih partisipatoris. Supaya "pertemuan" berlangsung baik (demokrasi) dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan semua Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 pihak, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di sini kita mesti mempertimbangkan sistem sosial yang ada serta kondisi praktik governance (open governance ) yang berlangsung, terutama dalam pengambilan kebijakan publik. Salah satu elemen dalam yang penyelenggaraan governance untuk melahirkan suatu kebijakan publik yang sehat, antara lain dengan menampilkan kekuatan civil society dalam mengaktualisasikan posisi terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan urusan publik. strategis dituntut tawar itu, bagaimana ruang partisipasi terbangun secara wajar dan sehat, sehingga masyarakat warga semakin berperan optimal dalam mengeskpresikan kemampuannya menjadi warga (civic competence). Dengan demikian, situasi ketiadaan komunikasi yang terbuka dan bersifat dua arah perlu diubah menjadi situasi yang lebih terkoordinasi, deliberatif dan menunjukkan adanya antarelemen hubungan institusi demokratis. Selain kesetaraan Dalam konteks perwujudan good governance, dan juga open governance, misalnya, maka pembentukkan adanya jaringan kerja sama organisasi nonpemerintah (ornop) dan civil society organizations (CSO) lainnya, maupun koordinasi kerja antarinstansi pemerintah adalah hal-hal yang mendorong adanya komunikasi dan ruang partisipasi yang lebih sehat, selain sebagai bagian yang penting dalam mewujudkan good governance. forum stakeholders, dapat uraian dikemukakan suatu asumsi: Pertama, bahwa partisipasi merupakan bentuk dukungan baik langsung. secara Partisipasi timbul dari keterbukaan dan kesediaan menerima kebijakan walaupun dengan acuh atau apriori daripada secara bentuk-bentuk langsung. partisipasi merupakan aspek penting dari partisipasi yang perlu dilaksanakan dalam upaya mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program yang berorientasi pada pencapaian kebutuhan kesejahteraan masyarakat dan (kebijakan publik). Berdasarkan di atas, tidak langsung maupun terjadi penolakan Kedua, bahwa ini menekankan pada arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang atau implementasi program-programnya hendaknya dapat mengalir secara dinamis dari arus bawah (masyarakat), yakni bagaimana peran serta rakyat (masyarakat) pembangunan tersebut. Model pembangunan dewasa dilaksanakan. Pelaksanaan proses dalam 23
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar Partisipasi merupakan elemen yang sulit diabaikan program- dalam melaksanakan program pembangunan. Bahkan salah satu aspek penting yang ingin ditunjukan dalam pengertian partisipasi tersebut ialah keterlibatan sejak awal dalam proses pembangunan. Keterlibatan awal itu misalnya dinyatakan dengan tegas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pembangunan memusatkan perhatiannya pada manusia kurang lebih dan menekankan adanya partisipasi ini sejak awal sampai akhir dari proses pelaksanaan program pembangunan. tidak tidak Menurut Widjaja (1976:7-9) pengungkapan partisipasi mempunyai beberapa ciri, antara lain: Menurut tujuannya, partisipasi dapat berupa mobilisasi yang bertujuan hanya mendukung apa yang Bila kebijaksanaan dari atas kurang sempurna atau membawa keruntuhan, maka semua yang dimobilisir juga akan ikut runtuh. Partisipasi dapat pula berupa saling penunjangan. Dalam hal ini, partisipasi mengandung tidak hanya dukungan juga koreksi dan pengisian kekurangan. Menurut frekuensinya, partisipasi dapat dilakukan sekali-kali saja. Partisipasi yang sesekali dapat merusak bilamana pencetusannya disebabkan kekecewaan yang sudah lama dikandung dalam hati anggota- anggota masyarakat.Frekuensi partisipasi dapat terus-menerus (continue) secara pula bersifat periodik. telah ditetapkan dari atas. tapi sistem lingkupnya, partisipasi secara langsung dilakukan sendiri oleh orang- orang yang berkepentingan bertemu dengan pimpinan organisasi yang hendak dikontrol. Partisipasi dapat pula secara tidak langsung. Dalam pola ini terdapat dua hal: a) orang-orang yang berkepentingan membina suatu kelompok lain. yang mengungkapkan partisipasinya di masyarakat, b) orang atau kelompok tertentu mengungkapkan atas permasalahan, menggodok untuk Menurut menghasilkan kelembagaan, berupa perorangan, tanpa adanya lembaga. Partisipasi massa, di mana massa rakyat digerakan baik (mobilisasi) untuk kebijaksanaan pemerintah maupun kebijaksanaan pemerintah (demonstrasi massa). Partisipasi teratur melalui lembaga-lembaga menengah yang merupakan suara atau wakil dari berbagai golongan rakyat. Menurut ruang Lalu kelompok tersebut kelompok lalu yang permasalahan tersebut saran-saran. dapat partisipasi untuk menentang Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 2.3. "Kemurnian Partisipasi" dalam Ruang Publik Memang di era reformasi dewasa ini, pemberdayaan masyarakat dalam sosial politik, hukum ekonomi dan budaya merupakan conditio sine terelakan. Suatu pemberdayaan rakyat akan berhasil bila di negara ini tercipta suatu "ruang publik" yang tumbuh membuka peluang bagi hadir dan suburnya kreativitas rakyat. qua-non yang tidak Ruang publik, atau ruang dialog yang dibuka lebar oleh negara selama ini, sangat memungkinkan orang (masyarakat) berekspresi untuk menyatakan diri dan suara hati nuraninya. Dalam hal ini kita melihat betapa sering orang mengaktualisasikan kebebasan tersebut, baik berserikat, berorganisasi, maupun berkumpul untuk menyatakan pendapatnya. Dari sisi itu kita melihat, betapa besar efek yang ditimbulkan oleh gerakan reformasi. Hal terbukti, rakyat beramai-ramai mengartikulasikan kepentingan politiknya, membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan partai politik sekalipun, yang di masa Orde Baru jelas sangat tidak memungkinkan. ini Partisipasi yang produktif merupakan faktor dominan yang dapat memberi sumbangsih besar dalam proses dan siklus kebijakan publik sebagai rencana dan program pembangunan. Publik (rakyat) yang semakin aktif dan berperan optimal bersama dalam (pengambilan dapat tingkat signifikansi peningkatan membangun kepedulian yang rasional dari rakyat terhadap program kebijakan pembangunan. Sayangnya, seperti pernah disinyalir Presiden Joko Widodo, demokrasi sekarang ini cenderung kebablasan, kondisi itu membuka peluang terjadinya praktik artikulasi yang ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, radikalisme, sektarianisme dan terorime. pengambilan keputusan kebijakan publik) semacam Penting dikemukakan di sini, bahwa sejalan era demokratisasi dan keterbukaan, maka kualitas dan partisipasi seharusnya semakin tinggi tingkatannya, yakni terwujudnya "kemurnian" partisipasi dalam proses kebijakan publik. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, tidak jarang ditemui partisipasi yang "ditunggangi" oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengambilan kebijakan publik. kondisi fungsionalisme Dengan demikian, kemurnian partisipasi adalah kemandirian perwujudan beraktivitas berdasarkan ekspresi komitmen yang utuh rasionalisme pandangan dan peran setiap orang dalam berupa dinamika suatu dalam merefleksikan kehidupannya, yang 24
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar seperangkat sikap dasar (sikap hidup) otonom untuk mengambil sikap bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat atau diputuskan bersama. Kemurnian partisipasi merupakan refleksi manusiawi, di mana orang bebas dari rasa takut, baik karena adanya tekanan atau paksaan dalam mengambil arah pemikirannya. Hakikatnya merupakan kebebasan berperanan untuk memfungsikan hak dan kewajiban individualnya sebagai pengembangan diri, sehingga karakter dan kepribadian seseorang (warga negara) tumbuh secara alami, baik sebagai moral, intelektual maupun sosial yang pada gilirannya terciptanya kedewasaan dan kematangan dalam bersikap dan bertindak sikap dan menentukan mengarah pada Suatu partisipasi yang murni, tiada lain mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan moral sehingga mencapai makna otonomi moral itu sendiri. Seperti kata Dahl (1992:7), bahwa "polis yang terbaik bagi warganya adalah sekaligus berjiwa mulia, adil dan bahagia: mereka mencari kebaikan bersama. Maknanya, bahwa suatu partisipasi yang berkualitas sebenarnya menunjuk kepada peranan seseorang dalam bertindak bukan atas titah, anjuran apalagi ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal tersebut, justru datang dari nuraninya sebagai panggilan pribadi". Partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menjanjikan harapan kemerdekaan bagi dirinya itu. Dengan kata lain, suatu partisipasi dikatakan "murni", apabila aktivitas yang dilakukan ataupun tidak dilakukannya benar- benar merupakan eks presi sikap dasar untuk berbuat menurut paradigmanya sendiri. Hal ini relevan dengan yang dikemukakan Widjaja (1976:7), bahwa: "Partisipasi harus berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian diri untuk kepentingan bersama. Partisipasi yang berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian akan bersama untuk diri menanamkan dasar kehidupan demokrasi Pancasila, menghindarkan konfrontasi antara pemerintah dan rakyat serta antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, dan membina partisipasi yang membangun dan positif". kepentingan sebenarnya dimaksudkan untuk kemandirian, kebebasan dan kemajuan rakyat dalam mengefektifkan setiap kemauan politiknya. Suatu perjuangan guna Dimensi penting partisipasi Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 meraih kebaikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. tertinggi akan nilai-nilai Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, maka efektivitas atau keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses, pelaksanaan dan kontrol terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik jelas sangat berkaitan. C. METODE PENELITIAN Kajian untuk membahas masalah dimensi partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik menggunakan Kajian ini menggunakan metode pelacakan dokumenter, informasi yang diperoleh dari kliping dan data lainnya yang berasal dari dokumen ekstern yang resmi berupa bahan-bahan informasi yang lembaga, seperti majalah, dikeluarkan suatu buletin berita-berita yang disiarkan ke media informasi massa, sehingga dengan tersebut dapat menelaah lebih mendalam mengenai masalah yang di kaji. yakni melakukan sumber Studi dokumenter sebagai salah satu teknik pengumpulan data sangat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, baik yang berasal dari dokumen tertulis, gambar, maupun informasi elektronik. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis atau diuraikan, dibandingkan dan (sintesis), untuk menggambarkan dipadukan mengenai gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer, sehingga dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini dalam bentuk kajian yang sistematis dan kritis. Seperti Bungin ( 2007:121), katakan, bahwa "metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis". Dokumen itu sendiri, menurut Sugiyono (2007:329), merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang". atau Lebih lanjut Bungin (2008:122) mengatakan, itu berbeda secara bahwa bahan dokumen literatur gradual dengan merupakan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Mengenai bahan-bahan dokumen tersebut, Sartono Kartodirdjo seperti dikutip oleh Bungin (2008:122) yakni berbagai bahan seperti; literatur, dimana bahan-bahan 25
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar catatan harian, otobiografi, memorial, kliping, dokumen pemerintah dan tape, swasta, compact mikrofilm, di- server/flashdisk, data yang tersimpan di web site, dan lainnya. Dalam surat pribadi, roman/rakyat, cerita foto, disc, disk, data peneliti mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi fenomena yang ada, dimana kajian ini ingin menunjukkan secara ideal, bagaimana posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik, sehingga totalitas peranan, bentuk dan aktivitas perencanaan dalam programsetiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik secara signifikan meningkatkan akuntabilitas politik dan pemerintahan yang bersandar pada kebaikan bersama. pelaksanaannya rakyat Untuk melakukan teknik pemeriksaan data dalam upaya memperoleh tingkat kepercayaan atau keabsahan hasl kajian,, dilakukan melalui triangulasi peneliti, dengan sumber data, antara lain dengan menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan, dan triangulasi teori yakni dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin:2011:265). D. PEMBAHASAN 1. Konfigurasi Masyarakat Demokratis dan Peran Administrator Publik Dewasa ini diyakini, bahwa keterlibatan civil society merupakan komponen yang menentukan kualitas governance. Ahli politik Amerika, Robert Putnam dalam artikelnya yang berjudul "Bowling Alone: America"s Declining Social Capital" (1995) menjelaskan pentingnya civil society yang kuat dan aktif agar demokrasi dapat berjalan. Menurut pengamatannya ada kecenderungan dari warga Amerika untuk menarik diri dari kegiatan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dalam agenda membalik civil hubungan engagement dan civil trust. Walaupun studi ini dilakukan dalam konteks negara maju, namun telah mempengaruhi pemikiran akan pentingnya konsep governance di tingkat lokal dalam masa transisi menuju demokrasi di negara-negara berkembang. Tantangan yang dikemukakan dari studi Putnam adalah bagaimana agar elemen civil society di tingkat lokal dapat diperkuat, dan bagaimana pula memperkuat negara agar siap, kecenderungan sosial untuk merestorasi Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 membangun meningkatkan social capital di tingkat lokal. relasi baru yang dapat Ini berarti, publik semestinya mengetahui mengenai bagaimana proses kebijakan dan apa yang menjadi agenda suatu kebijakan: yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya; bagaimana publik dapat memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Sebab, menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang tetapi opini publik (politic mewakili rakyat, opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Jelas kata, selalu setiap kebijaksanaan negara harus berorientasi pada kepentingan publik (public interest). tersebut mestinya berlangsung secara wajar baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi). Dengan demikian harus tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan rakyat atas suatu kebijakan yang diambil. Dalam ranah demokrasi, hal Suatu kebijakan publik yang dianggap secara kontekstual mendarat kepada kepentingan sebagian besar masyarakat, dapat dipandang sebagai kebijakan yang benar-benar ideal. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap kebijakan henbdaknya merupakan kehendak masyarakat umum. Kebijakan yang didasarkan kepada keinginan penguasa semata, akan menimbulkan kekisruhan di kemudian hari, karena dianggap tidak demokratis, atau tidak mencerminkan aspirasi publik. publik Selain itu, kebijakan publik efektif sangat perangkat peraturan ditentukan adanya perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kebijakan publik juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya, lalu bagaimana kontrol publik berjalan secara efektif. terkait dengan mekanisme yang Hal memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. ini Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Agustino, 2006:42). Karena itu, di dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapatdukungan Seperti dikatakan Easton (dalam Agustino, 2006:42), publik. 26
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar bahwa karakteristik khusus dari kebijakan publik bahwa keputusan politik dirumuskan sebagai "otoritas" dalam sistem politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam negara yang berpaham demokrasi, pemerintah sebagai subjek dalam sistem politik dapat melakukan upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui berbagai regulasi yang dihasilkan dalam proses politik. Pemerintah, dalam hal ini mempunyai mandat dari rakyat, dan mengambil tindakan atau yang berdasarkan diembannya dari publik (rakyat). bekerja amanah Suatu negara/pemerintah yang menerapkan mekanisme demokrasi dalam sistem politiknya, akan tampak dari bagaimana pola komunikasi timbal balik (dialogis) antara negara dan masyarakat dalam menghasilkan suatu keputusan politik yang bermakna bagi kebaikan orang banyak. Dengan demikian, di dalam sistem politik tersebut terdapat korespondensi antara infrastruktur suprastruktur (masyarakat) sebagai the socio polical culture. Segala aspirasi, tuntutan, kebutuhan, kepentingan dan harapan masyarakat (publik) semestinya terakomodasi ke dalam pelembagaan dapat politik yang ada, sehingga pada gilirannya setiap perubahan dan perkembangan yang diinginkan pemerintah merupakan konstruksi dari harapan dan keinginan rakyat yang dibangun atas dasar terjadinya pola komunikasi dan interaksi dialogal antara rakyat dengan negara. politik dan Dalam hal ini kita menunjuk pendekatan sistem politik, yaitu proses pembuatan kebijakan publik tidak dipandang secara terbatas dan sempit sebagai hasil output dari suatu proses teknis-birokratis yang diartikulasi dan diagregasi dalam suatu proses yang berlangsung dalam sistem politik sehingga melahirkan kebijakan publik sebagai output. Sebab, dalam ranah suatu sistem politik yang demokratis dan terbuka, maka proses pembuatan kebijakan publik tidak berlangsung dalam ruang- ruang hampa, tertutup dan netral melainkan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di luarnya, seperti faktor politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. dan administratif Dalam kondisi tersebut, maka kebijakan publik melibatkan politik- administratif dalam proses kebijakan adanya korespondensi politik yang saling terjalin satu sama sistem yang terintegrasi. lapisan-lapisan lainnya, dalam suatu Di dalam sistem politik yang bersifat terbuka, maka proses pembuatan kebijakan publik, secara ideal tentunya dapat melibatkan seluruh komponen dalam sistem politik suatu Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 negara, dengan mengakomadasi semaksimal mungkin harapan, tuntutan dan kepentingan masyarakat banyak (publik). Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, yang menempatkan aspirasi rakyat sebagai titik sentral setiap keputusan, maka ketepatan kebijaksanaan publik (output politik) merupakan hal yang prima untuk diraih. Untuk itu, maka setiap produk kebijakan seharusnya dibahas dan dibicarakan secara terbuka, agar menghasilkan output politik yang bermakna, yaitu untuk kebaikan bersama (probono publico). Elite politik harus menyadari sepenuhnya bahwa kehendak rakyat merupakan hukum yang terbaik, bukanlah basa-basi atau kata-kata pemanis bibir. Pada konteks demikian, institusi-institusi sosial politik dituntut kemampuannya berfungsi secara optimal sebagai kekuatan pendorong demokratisasi dan instrumen bagi pemberdayaan rakyat, baik itu pers, parpol, kaum intelektual, ormas atupun kelompok-kelompok masyarakat kritis lainnya. Hal ini sejalan dengan agenda mendasar bagi demokratisasi politik di Indonesia yang senantiasa memerlukan pembaruan di sektor negara dari pola dominasi hegemoni ke pola pluralisme politik yang longgar. Sejalan dengan era reformasi langkah-langkah pembaruan dalam format konfigurasi perpolitikan tersebut, sedikit demi sedikit sudah dilakukan. Beberapa indikasinya antara lain: Pertama, kita melihat suatu kehendak politik yang kuat untuk melakukan pengurangan pemusatan kekuatan politik negara yang di masa Orde Baru sangat besar hingga kurang memberi peluang lahirnya prakarsa, kreativitas, pikiran kritis dari bawah (masyarakat). Kedua, terlihat adanya upaya untuk pemberdayaan kekuatan sosial politik, terutama partai politik sebagai representasi selaku institusi politik semakin efektif dalam melakukan bargaining power. Dengan penguatan rakyat dan pemberdayaan parpoldiharapkan terjadi balancing power dalam sistem kekuasaan yang dibangundan dikembangkan. aktor, maka mereka yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan publik dan memanage administrasi negara/publik disebut administrator publik. Di dalam performa mereka memiliki peran dan kewajiban yang khusus, yaitu suatu peran publik dan kewajiban (a public role and public obligation). publik semua Masalahnya, administrator publik menyadari akan hal ini, apakah para sehingga telah benar-benar administrator publik Dari sisi terkadang tidak timbul pertanyaan itu 27
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar menjalankan fungsinya dengan baik ("mengabdi pada kepentingan publik" atau sebagai "abdi masyarakat"). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konteks "public administration" perlu menekankan pentingnya pendidikan "politik" bagi public administrations agar mereka menjadi "public spirited citizen"; sehingga demikian mereka lebih peka dan selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hubungan (dalam Islamy, 1992:11-12) sudah memberikan gambaran tentang perbedaan administrator publik yaitu sebagai birokrat; sebagai pemain (aktivis) politik dan sebagai profesional. ini, Goerl adanya tiga macam Lebih lanjut, Islamy (1989) menjelaskan bahwa administrator publik sebagai "birokrat" (bureucrats) mempunyai karakteristik sebagai pelaksana kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh superior politiknya (pembuat kebijaksanaan). Dengan demikian ia tidak memiliki peran politik, tetapi yang mempunyai administratif (administrative responsibility). Ia hanya pelaksana kepentingan publik dan bukan yang berperan menerjemahklan/meru-muskan dalam kepentingan Adapun publik administrator publik sebagai "peran politik" (politico) dalam artian bahwa ia berusaha bekerja untuk memuaskan kepentingan publik atas selalu dasar nilai-nilai kemanusiaan dan mempertahankan kepentingan tidak orang punya. Dengan demikian ia terlibat dalam proses perumusan kebijaksanaan negara. Dan dalam memainkan peranan politiknya tersebut ia selalu disemangati dengan kepentingan publik (public- spirited-administrator). semata-mata instrumental jawab tanggung tersebut. Sedangkan yang dimaksud administrator (professional) publik "profesional" mempunyai pengertian bahwa ia mempunyai kemampuan teknis (sebagai spesialis) dalam menjalankan selalu tugas-tugasnya berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat. Sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki ia berfungsi dan mempunyai posisi sebagai perumus kebijaksanaan negara yang berorientasi pada kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki semangat "kepublikan" (the spirit of publicness). Semangat responsibilitas administrator public untuk dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik. sebagai dan itu, Pye seperti dikutip (1986), menyatakan pandangannya, Braibanti bahwa memperkuat sisi administrasi bisa jadi malah memperburuk keseimbangan antara administrasi dan politik. Bahkan hal itu juga Dalam kaitan Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 semakin dapat mendorong para pemimpin menekan lembaga politik dan administrasi untuk menutupi kelemahan politiknya. Sedangkan menurut bahwa Eisenstadt menegaskan keterlibatan birokrasi yang terlalu luas ke dalam politik masyarakatnya mendorong proses birokrasi kelompok kepentingan dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan juga fungsi-fungsi partai politik; dan oleh karenanya pula perkembangan otonomi aneka dan politik, perkembangan orientasi menjadi terhambat karenanya. itu sendiri menjadi kegiatan organisasi Bila kondisi seperti itu sudah menjadi gejala dan realitas sosial, kita boleh risih, terutama jika dihubungkan dengan masalah tingkat partisipasi rakyat. Sebagaimana dikatakan Organsky dalam Pye (1983:61), adanya jurang yang amat dalam antara yang memerintah dan yang diperintah menyebabkan minimnya tingkat partisipasi politik para warga negara, walaupun secara politik masyarakat umum adalah subjek politik. Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan aktualisasi dirinya. Dengan demikian, lalu ukuran yang dapat dipakai untuk itu menyatakan apakah administrator publik sudah "publik" atau belum dapat dilihat dari keputusan administratif yang ia buat/rumuskan itu sesuai atau bertentangan dengan kepentingan publik. Analog dengan ukuran di atas, maka setiap organisasi publik pun harus selalu dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Guna dapat menjalankan fungsinya tersebut administrator publik harus dapat menerjemahkan arti "efisiensi" dengan tepat, yang mungkin berbeda dengan pengertian yang biasa kita dengar. Gullick (1937) mengatakan: "efisiensi adalah merupakan prinsip utama dalam menilai administrasi. Hal ini seirama dengan pendapat Ostrom dalam "The Intelectual Crisis in American Public Administration" yang menyatakan bahwa: "efficiency as an escential criterion of "good" administration". 2. Meningkatkan Peran Lembaga Politik Demokrasi Mengapa perlu dilibatkan? demokrasi menghendaki adanya tata pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Konsekuensi politik dari prinsip ini sangat jelas rakyat adalah salah satu politik dalam penentu atau tatanan rakyat publik Sebab, utama proses 28
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar Oleh pemerintahan karenanya tidak melibatkan rakyat dalam pelaksanaan fungsi kontrol oleh oleh lembaga-lembaga politik formal di daerah. (DPR/DPRD) di pusat maupun Dengan kata lain, rakyatlah yang menentukan sejauh mana proses politik tertentu dan pelaksanaan kebijakan publik tertentu selaras dengan kepentingan dan keinginan rakyat yang diperjuangkan lembaga legislatif. dan pembangunan. tidak ada alasan untuk secara politik oleh Dalam praktiknya ada beberapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat (publik) diperlukan dalam pelaksanaan fungsi kontrol? Pertama, rakyat memiliki hak untuk dilibatkan: rakyat adalah pihak yang paling berkepentingan dengan banyak kebijakan publik yang dijalankan oleh semua lembaga pemerintahan, khususnya di daerah dalam era otonomi dan desentralisasi. Di satu sisi rakyat adalah penerima manfaat utama dari hasil kebijakan publik; dan di sisi lain, bahwa kebijakan publik yang bermakna bagi rakyat harus sejauh mungkin melibatkan rakyat dalam ide dasar perumusannya. Artinya, rakyat mesti merupakan pusat orientasi penyusunan kebijakan publik yang akan dihasilkan. Di sinilah makna otonomi untuk upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyat. daerah sebagai Dari segi manfaat, maka aspek guna laksana ini tidak hanya mencakup pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai lembaga publik, tetapi juga kebijakan-kebijakan politik lain yang membawa dampak peningkatan mutu kehidupan sosial. Harus disadari, bahwa rakyat dan masyarakat umum juga dapat terkena dampak negatif dan risiko-risiko politik lain dari berbagai kebijakan politik. Oleh karena itu, tata tertib DPR/DPRD hendaknya memberikan peluang yang memadai untuk partisipasi rakyat dalam pembahasan berbagai kepentingan umum. Bila tidak, maka rakyat secara luas akan mengalami pengasingan dalam proses politik; dan bahayanya akan terjadi sinisme seperti dikatakan Ager (1961) serta berbagai bentuk apati politik seperti dikatakan Rush dan Althoff (dalam Kartini, 1960:145-156), sangat kontraproduktif dengan visi demokrasi yang maju (Dahl, 1992). sehingga akan Rakyat berhak untuk dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi kontrol karena berbagai hasil dan rekomendasi yang dirumuskan oleh DPR/DPRD akan berpengaruh langsung pada yang penyelenggaraan menyangkut ke pentingan mereka. Hak semacam ini merupakan bagian dari norma dasar kehidupan yang lazim diterima dalam kehidupan pemerintahan Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 bermasyarakat yang demokratis. Pengabaian atau pelanggaran hak tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang dapat mengundang sikap dan tindakan perlawanan. dapat Sebaliknya, melembagakan pelibatan dan dukungan rakyat, maka DPR/DPRD dan lembaga pemerintahan di daerah dapat memperoleh kredibilitas serta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik. jika DPR/DPRD Politik aktif rakyat telah menggeser dominasi peran pemerintah, alasan lain yang mendasari keharusan pelibatan rakyat adalah bahwa implikasi serta konsekuensi obyektif dan rasional dari partisipasi aktif telah mengubah konstelasi hubungan antarberbagai lembaga pemerintahan dan rakyat. sistem Dewasa berbagai lembaga akuntabilitas pemerintahan lagi menjadi aktor tunggal yang serba menentukan arah serta proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi seluruh tuntutan pemerintah dan pembangunan. Oleh karenanya, mau tidak mau lembaga pemerintahan harus berbagi peran dengan aktor lainnya dalam masyarakat. ini, dengan langsung, tidak bisa adanya Pandangan ini menjadi bagian dari konsep good governance atau open governance (terutama prinsip partisipasi) yang kini diterima secara luas. Seperti dikemukakan Samego (1997). Dengan sebagai masyarakat madani kepada wacananya, sphere). pemberdayaan ruang publik Artinya, peran negara harus mulai dikurangi di dalam menentukan state formation. Hal ini sejalan dengan pendapat Hermunandar (2001) bahwa uupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak boleh berhenti pada aras reformasi administrasi, efektivitas pengawasan yang menawarkan internal sebagai penyelesaian persoalan. Tawaran yang diajukan harus beranjak lebih jauh, yaitu usaha pemberdayaan masyarakat luas perwakilannya. lembaga-lembaga berikut Semuanya ditujukan untuk memperkuat basis- basis pengawasan yang dilakukan langsung atau pun tidak langsung oleh anggota masyarakat itu itu ada keyakinan bahwa sendiri. Selain kemungkinan penyelewengan dalam aktivitas pemerintahan dapat diminimalkan dengan adanya kontrol eksternal yang efektif dari lembaga-lembaga kontrol yang relatif mandiri dan kekuasaan pemerintah, maupun kontrol secara langsung dari terbuka anggota masyarakat yang semakin (civil society) diarahkan perubahan (public yang mengatakan mampu mengimbangi 29
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar melalui ruang-ruang komunikasi politik yang menjamin terbangunnya partisipasi politik rakyat. Dengan peran lembaga pemerintah yang bukan lagi sebagai "instrument tunggal" dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik, maka sudah sewajarnya bila "ruang publik" untuk partisipasi dari lembaga masyarakat sipil bersifat terbuka, di mana peran publik semakin dinamis dan konstruktif dalam melembagakan tata kelola yang baik. berbagai Sebab, sejatinya konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, dan bukan juga struktur inklusivitas. Kalau government menunjukkan dilihat sebagai "mereka" maka governance adalah "kita". Government memiliki pengertian bahwa politisi dan aparatur pemerintah mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan; sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Governance meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah", kita semua adalah bagian dari proses governance (Leach & Percy-Smith, 2001:2-3). atau institusi. Governance Rakyat merupakan instrumen utama untuk menilai derajat akuntabilitas publik. Dengan demikian, salah satu tuntutan rakyat yang tak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan kontrol sosial oleh DPR/DPRD adalah pemenuhan mutu lembaga publik. semua akuntabilitas dari Pertanggungjawaban atas praktik pemerintahan semakin tidak memadai, jika hanya dilakukan lewat wakil-wakil rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Dengan semakin tingginya taraf kesadaran masyarakat sebagai hasil pendidikan, pembelajaran, teknologi informasi dan kehidupan demokratis, yang bentuk-bentuk serta pertanggungjawaban tuntutan akuntabilitas secara langsung kepada masyarakat semakin tersebut teraktualisasikan. Tuntutan tidak hanya terarah pada DPR/DPRD tapi juga lembaga yang bertanggung terhadap semua jawab terhadap pelaksanaan kebijakan publik. semakin akan Pelibatan masyarakat dalam kontrol sosial akan memberikan dukungan legitimasi pada hasil dan rekomendasi politik yang dirumuskan oleh DPR/DPRD. ini DPR/DPRD mendapatkan memungkinkan koreksi ia melakukan kesalahan dan kelemahan, baik dalam proses maupun hasil kontrolnya. Kontrol sepihak yang dilakukan secara top down oleh DPR/DPRD mungkin saja secara substantif benar. Namun tentunya dengan melibatkan masyarakat secara masif akan jauh menghasilkan keputusan yang lebih membumi. Hal ini penting dikedepankan, karena hasil dan rekomendasi yang dirumuskan DPR/DPRD Pendekatan partisipatif jika Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini berarti, bahwa kerangka good governance harus diletakan dalam perwujudan masyarakat mandiri atau masyarakat madani (civil terjadi peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat (enabling) untuk mengelola dirinya, sekaligus membangun keberdayaan rakyat dalam proses politik yang demokratis. sebuah grand-design society), sehingga Spektrum kontrol yang dapat atau perlu luas, meliputi dilakukan DPR/DPRD sangat seluruh sendi-sendi kehidupan yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi publik. Dalam kenyataan, DPR/DPRD seringkali tidak dapat melakukan seluruh agenda kontrol secara penuh dan mencakup semua hal untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Soenarko (2000:103) mengatakan, bahwa di tengah-tengah masyarakat atau kejadian-kejadian yang merupakan "event" dan yang mendapat perhatian dari seseorang nampak sebagai masalah (problem). Tidak semua peristiwa atau kejadian dalam masyarakat berkembang menjadi problem, barulah seseorang mencetuskan idenya atau tanggapan terhadap problem tersebut tersebut. Kemudian hal diperbincangkan bersama oleh orang-orang dalam masyarakat lalu berkembang pula menjadi masalah bersama yang memerlukan penyelesaian (public issue). Oleh karena itu, perumusan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah; dan yang termasuk dalam kegiatan tersebut adalah: bagaimana mengembangkan pilihan- pilihan untuk memecahkan masalah tersebut, serta siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan (Islamy, 2001:92). peristiwa jika "public problem" atau alternatif-alternatif Sejatinya dengan keterlibatan infrastruktur lembaga DPR/DPRD merupakan politik di kondisi representatif dan kondusif untuk menyalurkan aspirasi dan kehendak rakyat; sekaligus terciptanya dukungan politik untuk menjawab berbagai persoalan di dalam masyarakat secara lebih baik. Dimensi kerakyatan dalam pengontrolan akan memungkinkan DPR/DPRD memberi makna lebih pada nilai-nilai kemasyarakatan seperti misalnya kesetaraan, kebebasan, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, dukungan rakyat akan lebih besar pada memberi peluang yang perubahan- DPR/DPRD tata perubahan dalam masyarakat pemerintahan bangsa. juga akan memberi Mekanisme sebagai parameter untuk merespon tentang dan inklusif pembangunan ini 30
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar gambaran yang lebih jela tentang penerimaan sosial dalam masyarakat terhadap kinerja DPR/DPRD dan lembaga pemerintahan yang ada. Keterlibatan berbagai pihak terkait dalam kontrol DPR/DPRD bukan saja akan menambah jumlah pihak yang melakukan kontrol terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik. Kontrol tugas inklusif DPR/DPRD untuk melakukan kontrol di wilayah atau tingkatan yang lebih luas, dengan adanya dukungan lembaga lain DPR/DPRD akan dapat mengawasi program, proyek atau kebijakan tertentu dengan jangkauan yang lebih luas. juga akan memudahkan Keterlibatan berbagai pihak terkait dalam fungsi kontrol DPR/DPRD akan lebih cepat luas. Berbagai diketahui masyarakat secara bentuk tanggapan masyarakat dan tambahan informasi yang berkaitan dengan proses serta hasil kontrol dapat diketahui dan diintegrasikan tambahan dengan terhadap kontrol informasi masyarakat luas DPR/DPRD pada wilayah tingkatan tertentu dapat dipergunakan untuk mengevaluasi proses dan manfaat kontrol itu sendiri. Selain itu, umpan balik dan lalu lintas informasi antarpelaku kontrol akan mengatasi persoalan perbedaan akses informasi serta perbedaan interpretasi di antara warga bangsa. Lebih dari segera. Tanggapan dan serta itu, keterlibatan masyarakat secara luas dalam kontrol di DPR/DPRD akan memperkuat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat yang diperoleh dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam sebuah fungsi kontrol akan lebih kuat karena pihak-pihak terkait tersebut juga merupakan pelaku kontrol. Pada gilirannya, kondisi ini akan menjadi "daya gerak kolutif" dalam arti bahwa kinerja kontrol bersama antara DPR/DPRD dengan lembaga- lembaga yang mendukungnya, akan menjadi dasar politik yang kuat bagi DPR/DPRD sebagai lembaga demokrasi formal. Berbagai keuntungan di atas dapat dinikmati oleh DPR/DPRD karena berbagai hambatan akan dapat diatasi: Pertama, dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut sekarang oleh para anggota DPR/DPRD akan mengalami kesulitan untuk menangkap dinamika kebutuhan dan selama kepentingan masyarakat pemilihnya periode tertentu. Partisipasi masyarakat yang lebih baik, optimal dan bersifat konstruktif akan mengatasi kesenjangan ini. Masyarakat dapat mengajukan keberatan, kecil kontrol sosial atau kontrol masyarakat (social control) oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 Kedua, selama ini komunikasi poli tik, terlebih lagi "korespondensi" antara rakyat dan negara belum optimal, sehingga dalam berbagai peristiwa sering terdapat perbedaan informasi dan interpretasi politik. Komunikasi politik yang kurang optimal, sering menyebabkan tegangan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat kritis. Hal ini, terjadi antara lain disebabkan adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan serta kepentingan rakyat dengan apa yang terjadi dalam proses politik di DPR/DPRD dan pihak eksekutif. juga Di sisi lain, Jika dilakukan secara terpisah- pisah identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan dapat saja dianggap sebagai "tuntutan liar" yang tidak mendapat empati para anggota dewan. Sebaliknya, partisipasi masyarakat melalui kontrol sosial merupakan sesuatu yang bersifat "genuine", tanpa rekayasa terutama dalam menterjemahkan kebutuhan serta aspirasi mereka lalu menyampaikannya kepada DPR/DPRD. Namun apa pun yang menjadi tuntutan legislatif di masyarakat, maka para anggota DPR/DPRD harus menjadi penyambung lidah rakyat untuk menggagregasikan kebutuhan dan kepentingan rakyat ke dalam pelembagaan politik yang ada. Kata kuncinya membangun empati publik terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan demokrasi akan diikuti masyarakat karena kepercayaan ketakutan terhadapnya, terhadapnya atau kekuasaannya (Iskandar, 2015). ada yang menunjukkan anggota DPR/DPRD cenderung mementingan kepentingan individu atau sudah berlangsung lama dan menjadi penyakit yang akut. Akibatnya, kepentingan rakyat seringkali terabaikan; yang ada adalah kepentingan partai interested. Melihat hal dan golongan vested tersebut, maka mau tidak mau diperlukan kekuatan penyeimbang dari lembaga masyarakat sipil untuk mewujudkan kontrol yang optimal, khususnya dalam mengaspirasikan kepen-tingan masyarakat. Terlebih lagi, dalam tatanan demokrasi yang berciri pemilihan langsung luas akan menjadi rakyat atau masyarakat penyeimbang dalam proses politik. Mekanisme check and balance akan terjadi di antara tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan pasar. kewibawaan bukan dan karena Ketiga, indikasi selalu bahwa kelompoknya. Kondisi ini 3. Peranan Partai-partai Politik Demokratis Merujuk pada pendekatan Institusionalisme bahwa studi kebijakan berdasarkan pendekatan 31
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar formal terhadap peranan institusi pemerintahan sangat dan dengan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, misalnya tampak dari peranan dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai- lembaga-lembaga sebagai partai formal dari demokrasi formal. Aspek-aspek institusi-institusi mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya. terkait formulasi politik tersebut lembaga-lembaga politik formal sesuai dengan tugas pokok, fungsi, "yang kapasitas peranan membuat/merumuskan maka lembaga-lembaga sosial politik yang tumbuh di lapisan infrastruktur, seperti LSM/NGO, media massa, asosiasi/ikatan profesi dan komunitas- komunitas masyarakat berusaha mempengaruhi proses kebijakan publik, baik menolak ataupun mendukung suatu kebijakan. Apabila keberadaan dan sebagai kebijakan", tertentu, Suatu kebijakan publik umumnya hanya memuat garis-garis besar sutau keputusan atau saja dalam ketetapan pemerintah. Tentu pelaksanaannya, saja begitu tidak dapat dijalankan atau diterapkan, karena belum memuat hal-hal yang rinci dan bersifat teknis dari rumusan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, maka sering diikuti dengan adanya petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaannya, agar semakin mudah dan jelas rambu-rambunya bagi aparat pelaksana lapangan. Bilamana kebijakan tersebut menyangkut pelayanan publik, maka secara eksternal bahwa kebijakan pelayanan publik yang diberikan haruslah memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan, yang intinya memberikan pelayanan terbaik kepada kepada masyarakat. masyarakat tersebut hendaknya memenuhi kriteria kepuasan dan kualitas layanan (sering disebut sebagai pelayanan prima). (birokrasi) di Pelayanan terbaik Produk keputusan politik dalam suatu negara demokrasi, akan sangat diwarnai oleh peranan aktor-aktor politik sebagai legislator yang menjadi penyambung lidah rakyat. Para aktor politik atau legislator tersebut berjuang dan bekjerja di dalam sistem politik melalui fungsionalisme kepartaian. keberadaan dan Budaya bersifat demokratis politik partisipatoris menjadi kekuatan politik dari partai-partai politik demokratis yang bekerja, berjuang kemajuan masyarakat-bangsa. dan berpikir dan demi Oleh karena itu, dalam era sekarang, tidak kalah pentingnya bagaimana seharusnya partai- partai politik yang demokratis menjalankan saat kegiatannya, terutama pada Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 mengekspresikan elemen-elemen konflik dan konsensus? Dalam hal ini seorang ilmuwan sosial sosial-politik dan pengamat perkembangan kontemporer yang (1992) mengemukakan empat hal penting. Pertama, partai-partai tersebut terlibat dalam pendidikan politik. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik ini partai-partai membantu meningkatkan pemikiran politik, merangsang kesadaran mengenai isu, dan mendorong berbagai keterlibatan politik. serius, Andrain Kedua, partai-partai politk menghubungkan rakyat dengan pemerintah mereka. Bagi orang- orang yang hidup di dalam masyarakat yang besar, heterogen, pemerintah-pemerintah sering terasa jauh dan impersonal. Meskipun demikian, tersebut biasanya menciptakan partai-partai kontak-kontak yang akrab dengan para pemilih untuk meraih pada pengumpulan pendapat dan untuk merebut kekuasaan pemerintah. Khususnya pada masa pemilihan dan bahkan dalam masa antara pemilihan-pemilihan, partai-partai tersebut dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masing rakyat kepada pemimpin-pemimpin pemerintah. Dengan menciptakan suatu arus komunikasi bebas antara pemerintah dan warga negara, partai-partai menginginkan para pemimpin politik tetap bisa dihubungi oleh masyarakat pemilih mereka. dukungan mereka Ketiga, di dalam suatu demokrasi partai- partai politik berusaha mempertemukan beraneka ragam tuntutan dalam rangka menciptakan suatu kepentingan bersama. Ringkasnya, partai-partai merundingkan, politik menjembatani yang beraneka ragam, dan karena itu merencanakan kesejahteraan umum. mempertemukan, pandangan-pandangan Keempat, partai-partai yang beroperasi di dalam suatu sistem yang demokratis memainkan suatu pranan kunci di dalam proses rekrutmen politik. Di dalam semua sistem politik, setiap individu saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. bisa prosedur- merumuskan pemimpin- prosedur pemimpinnya, partai-partai itu merupakan instrumen yang cocok untuk memperbaharui kepemimpinan pemerintahan dan memberikan pergantian pejabat. Karena kesepakatan untuk menyeleksi partai-partai atas Kelima, partai-partai politik yang demokratis membantu pengelolaan pemerintah. Dalam suatu sistem parlementer, para pemimpin partai atau partai-partai yang dominan di dalam dewan perwakilan menjadi menteri-menteri pemerintah. Dalam suatu sistem presidensial, ketua partai 32
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar yang dominan pemerintahan. biasanya menjadi kepala Dengan demikian, demokrasi dalam sudut pandang politik, dalam arti totalitas implementasi bagaimana kekuasaan, mengejawantahkan dalam kehidupan. Sehingga nilai-nilai ideal (normatif) seperti yang terdapat dalam jiwa demokrasi, menjadi nyata. mengacu pada demokratisasi Demokrasi memang harus bertumpu pada kekuatan rakyat sebagai pengusung kedaulatan tertinggi. Demokrasi menyediakan tempat yang terhormat bagi aktualisasi hak-hak dasar (hak-hak hidup) dimana hak-hak tersebut harus dijamin dan terjamin eksitensinya oleh negara, melalui penciptaan iklim dan etos masyrakat demokrasi. Di dalam masyarakat demokratik diyakini, bahwa demokrasi adalah sarana pengembangan diri dan otonomi politik. Dengan kondisi itu, dimensi rakyat sebagai individu maupun makhluk sosial- (citizen), politik yang bebas dan merdeka terbuka untuk bermartabat dan berdaulat, mengaktualisasikan spirit dalam dirinya kejujuran, kebenaran dan keadilan. itu, untuk menumbuhkan sebuah kehidupan demokrasi meniscayakan "kerja". Memerlukan proses "belajar" yang simultan, butuh kesabaran dan keuletan dari lapisan seluruh infrastruktur maupun suprastruktur politik. Proses "belajar" ini, bukan saja menyangkut pelembagaan politik, yang harus tersedia untuk mendukung interaksi institusi politik. Namun yang tak kalah pentingnya, bahwa interaksi antarinstitusi politik itu harus didukung oleh perilaku politik yang demokratis dan egaliter. Oleh karena anasir bangsa, baik di Ini berarti, bahwa kinerja politik demokrasi meliputi dalam mengusahakan dan meraih cita-cita masyarakat politik yang terbaik dan bermakna terkait dengan berbagai matra manusiawi. Siapa pun tidak boleh arogan dan mau menang sendiri, tetapi sama- sama mencari sehat, kemenangan hati nurani secara bersama-sama demi mewujudkan kemaslahatan. seperangkat aktivitas kemenangan akal E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat sejatinya akan mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, di negara yang belum demokratis dapat saja terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Perumusan dan pembuatan kebijakan publik yang berlangsung secara demokratis, sangat tergantung dari ada tidaknya "ruang publik", atau "ruang dialog" Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Model ruang publik, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakkan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. publisitas kebijakan Sejalan dengan proses demokratisasi dalam sistem politik kta dewasa ini, maka adanya proses lobby dan negosiasi, atau tawar-menawar secara politik (bargaining), sangat penting dikedepankan, agar setiap keputusan politik yang dihasilkan mencapai suatu kompromi yang bersifat "final berbagai dan dianggap merepresentasikan kepentingan masyarakat secara umum". Dengan demikian, proses kebijakan merupakan proses politis, di mana para partisipan (individu- individu atau kelompok-kelompok di dalam terlibat, bersaing untuk masyarakat) yang sehingga "memenangkan" kompetisi design kepentingannya kebijakan yang dibuat. terakomodasi dalam Suatu kebijakan semakin mendarat dan mampu menyapa publik secara lengkap, maka tentunya tidak sebatas memberi informasi secara tentang sosialisasi suatu pasif dan searah kebijakan, ruang berlangsungnya arus informasi, penerangan, klarifikasi dan bahkan konfirmasi mengenai setiap unsur dan variabel sistem nilai yang ada di dalam masyarakat melalui mekanisme dialog- dialog publik yang produktif dan konstruktif antara lain melalui kelembagaan politik formal. tapi juga menyediakan Berdasarkan kepada uraian di atas, maka dapat dikemukakan sebagai berikut: saran Pertama, lembaga-lembaga politik formal seperti DPR/DPRD, semakin meningkatkan komunikasi politiknya dengan rakyat, akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan upaya yang serius dan sungguhg- sungguh korespondensi pemikiran politik, harapan dan tuntutan rakyat. tidak saja harus untuk menjalin legislator di DPR/DPRD hendaknya semakin instensif dalam melakukan aktivitas turun ke bawah untuk membangun interaksi politik dan menyerap aspirasi rakyat, dengan mengembangkan model komunikasi dialogis, dan lebih banyak mendengarkan aspirasi daripada bertindak memberikan pengarahan atau sekadar membagun pencitraan. Kedua, para Ketiga, lembaga-lembaga politik formal dan pemerintah harus semakin berperan dalam membangun partisipasi masyarakat, melalui upaya yang lebih konkret dalam membangun kedewasaan dan kematangan politik melalui pendidikan politik untuk membangkitkan derajat kesadaran rakyat berpartisipasi secara aktif dan 33
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar produktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. REFERENSI Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Anderson, James E. 2003. Public Policymaking, Fifth. USA: Houghton Miffin Company. Andrain, Charles F. 1992. Kehidupan Politik dan (penerjemah Luqman Perubahan Hakim), Yogyakarta: Tiara Wacana. Sosial, Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Bungin, Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosisal Lainnya. Jakarta: Kencana. Burhan. 2009. Metode Caiden, Gerald E. 1991. Administrative Reforms Walter The Comes Of Ages. New York: Gruyter. Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid I dan II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Dunn, William N. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs. Evers, Hans-Dieter dan Schiel, Tilman. 1990. Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga, terjemahan Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. New York: McGraw-Hill. Gould, Carol C. 1993. Demokrasi Ditinjau Kembali, judul asli: Rethinking Democracy, penerjemah Samodra Wibawa. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Indria Samego. Reformasi Birokrasi dan Aplikasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana STIA Bagasasi. Tahun 1997. Iskandar, Dadi J. Retrospeksi Demokrasi Empiris. artikel di Skm. Medikom, edisi 13 Mei 2012. -----------, Demokrasi yang Maju, artikel di harian Tribun Jabar, edisi 2 Februari 2012). Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 -----------, "Selamat Hari Otonomi Politik", artikel di harian Pikiran Rakyat, edisi 9 Juli 2014. -----------, "Membangun Empati Publik", artikel opini di Harian Pikiran Rakyat, edisi 2 Februari 2015. Islamy, Irfan, M. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Leach, R. and Percy-Smith, J. 2001. Local Governance in Britain, Houndmills: Palgrave. Lippman, Walter. 1999. Filsafat Publik, terjemahan dan kata pengantar A. Rachman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mardiasmo. 2002. Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta: ANDI. Organsky, Jfr. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Politik, Jakarta: CV Rajawali. Permana, Setia. 2003. Politik Indonesia Konspirasi Elite dan Perlawanan Rakyat. Bandung: CEPLAS. Pye, Lucian W. 1983. Konsep Pembangunan Politik, Jakarta: CV Rajawali. Rush, Michael & Althoff, Phillip. 1990. Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers. Ruswita, Atang. 1995. Bunga Rampai Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat. Bandung. Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Siagian, Sondang P. 1985. Proses Pengelolaan Jakarta: Gunung Pembangunan Nasional. Agung. Soekanto, Soejono. 1983. Pribadi dan Masyarakat (Suatu Tinjauan Sosiologis), Bandung: Alumni. Soenarko. 2003. Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Jakarta: Airlangga University Press. Cetakan Kedua, Sjaifudian, Hetifah. 2002. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Bandung: The Ford Foundation dan Bandung Advisory Group. Tachjan. Kebijakan PublikAsosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. 2006. Implementasi Wahab, Solihin Abdul. 200, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua), Jakarta: Bumi Aksara. 34
Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dadi Junaedi Iskandar Widjaja, Albert, 1976, "Kontrol dalam Administrasi dari Partisipasi sampai Korupsi", dalam Partisipasi Dalam Administrasi, Jakarta:Jurnal Prisma No. 10 Jakarta: LP3ES. Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonimi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017 35