KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) Shelma Karamy, Eriec Firman, Mochammad Havis Yanuar Abstract This research aims to know whether Malaysia Airlines MH370 accident investigation authority has been the provisions of International Law. The type of research was normative and prescriptive. The approach used statute approach and case approach. The source of this research are primary data source and secondary data source, while data collection techniques using literature techniques. Based on the study of the research, the result of observation is, in International Law aircraft accident investigation regulated in Chicago Convention 1944 on Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation. When the plane crashed at high seas, the state of registry is responsible for conducting the investigation, assisted by the state of the operator, state of design, state of manufacture, and other states as participants. There are five countries involved in investigation: Malaysia, UK and USA (as state of design and manufacture), Australia, and China (as investigation participant). The investigation authority of aircraft accidents Malaysia Airlines MH370 has been appropriated with the provisions of international law. Keyword: investigation authority, aircraft accident, high seas in accordance with Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewenangan penyelidikan kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Internasional. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dalam hukum internasional, penyelidikan kecelakaan pesawat diatur dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, pada Annex 13 tentang Aircraft Accident and Incident Investigation. Ketika pesawat jatuh di laut lepas, maka negara registrasi lah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penyelidikan dengan dibantu oleh negara operator, negara desain, negara manufaktur, maupun negara lain sebagai partisipan.. Terdapat lima negara yang terlibat yakni: Malaysia, Inggris dan Amerika (negara desain dan manufaktur pesawat), serta Australia dan China (negara partisipan). Kewenangan penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional. Kata Kunci: Kewenangan penyelidikan, kecelakaan pesawat udara, laut lepas Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 169
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 A. Pendahuluan Keselamatan pesawat udara merupakan hal yang paling dunia diutamakan penerbangan, baik penerbangan sipil publik. Keselamatan transportasi udara tidak hanya dibebankan pada maskapai tetapi menjadi urusan serta tanggung Hal jawab ini dikarenakan transportasi udara melibatkan lintas batas negara sehingga negara-negara harus aktif dalam pembuatan maupun implementasi perjanjian upaya internasional mengenai keselamatan penerbangan. dalam maupun saja, akan negara. terkait dengan keselamatan penerbangan yang belum lama terjadi adalah pesawat Malaysia hilangnya Airlines nomor dengan penerbangan MH370. Malaysia 370 Airlines (MH370 atau MAS 370) adalah penerbangan internasional terjadwal yang menghilang pada tanggal 8 Maret perjalanan 2014 dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Beijing. Internasional Pesawat Boeing 777-200 ER ini terakhir kali melakukan kontak lintas dengan pengawas jam udara kurang dari Salah satu kasus penerbangan dalam lalu landas. setelah oleh Malaysia Dioperasikan Airlines (MAS), ini pesawat mengangkut 12 awak (10 awak kabin dan 2 awak kokpit) dan 227 penumpang dari 15 negara Airlines MH370 (Malaysia Passanger Manifest). lepas 24 Maret Perdana Menteri Malaysia dalam konferensi pers menyatakan penerbangan MH370 bahwa di Samudera Hindia. jatuh Kesimpulan sementara tersebut didapatkan dengan menggunakan analisis yang belum pernah digunakan investigasi dalam pesawat, Inmarsat (perusahaan satelit Inggris) dan AAIB (badan penyelidik udara Inggris) telah menyimpulkan di bahwa MH370 sepanjang koridor selatan, dan terakhirnya berada di posisi di tengah Samudra Hindia sebelah barat Perth, Australia. Pada tanggal kecelakaan terbang merupakan sipil kecelakaan penerbangan internasional karena terdapat banyak kepentingan dari pihak yang secara langsung maupun tidak langsung penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat Malaysia Unsur Airlines MH370. ini internasional pada kasus adalah: Kasus ini terlibat baik satu Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 170
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 1. Lokasi hilangnya pesawat yakni laut lepas; 2. Kewarganegaraan penumpang yang berbeda-beda; 3. Kepentingan atas pesawat; Terdiri dari negara pembuat pesawat, negara operator pesawat, negara tempat registrasi pesawat, yang serta negara pesawat. mendesain tersebut Negara-negara berkepentingan untuk mengetahui penyebab kecelakaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan penggunaan pesawat maupun dalam mengembangkan teknologi pesawat yang lebih aman di masa depan. 4. Status negara-negara sebagai yang dari negara Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO yang tunduk pada ketentuan mengenai penerbangan sipil yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional tentang penerbangan. Sebagai anggota dari ICAO, tunduk pada terlibat anggota Konvensi dalam ketentuan Chicago 1944 beserta Annexes nya dalam merumuskan prioritas negara yang berhak melakukan penyelidikan. Di lain pihak dalam praktiknya pesawat udara berada internasional dibawah negara pengawasan terdekat dan harus tunduk pada yang instruksi-instruksi diberikannya. Akhirnya perlu tidak diingat bahwa wewenang mempunyai pelaksanaan. Kepada masing- masing negara pihaklah diberikan wewenang untuk mengambil tindakan agar pesawat udara yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut yang berada lepas atau zona di atas (ZEE) ekonomi dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku (Boer Mauna, 2011:434). tetap ICAO laut eksklusif diri Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kewenangan penyelidikan kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Internasional. B. Metode Penelitian negara haruslah Jenis digunakan hukum yang penulisan ini adalah penelitian penelitian dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 171
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 Yakni normatif. hukum penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dikaji sistematis, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian hukum adalah suatu menemukan proses yaitu kebenaran menemukan aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah tindakan seseorang sudah sesuai atau dengan norma hukum prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 47). Dalam penulisan hukum ini penulis akan menemukan kebenaran hukum atas kewenangan negara dalam melakukan penyelidikan pesawat Malaysia Airlines MH370. secara untuk koherensi, apakah C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penentuan yang berwenang melakukan penyelidikan akan berbeda antara kasus satu kecelakaan yang lain. Pada kasus kecelakaan penerbangan Malaysia Airlines MH370, sebelum dilakukan penentuan mengenai yang melakukan berwenang penyelidikan, terdapat beberapa negara kasus dengan negara hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan acuan dalam menentukan negara mana atas saja penyelidikan kecelakaan MH370. Dasar penentuan tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub pengaturan bab penyelidikan kecelakaan penerbangan sipil internasional dalam Hukum Internasional serta sub bab mengenai fakta-fakta terkait kasus kecelakaan pesawat MH370. yang berhak mengenai 1. Pengaturan Penyelidikan Kecelakaan Penerbangan Sipil Internasional di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional Investigasi atau penyelidikan kecelakaan pesawat telah dilakukan awal dunia berkembangnya penerbangan. Yakni pada saat para pionir masih bergelut untuk memahami dinamika gerak terbang pesawat dan yang mencari dibutuhkan untuk menjadikan penerbangan sebagai kenyataan dan bukan hanya sekedar harapan. Peristiwa agar yang mendorong kecelakaan investigasi secara pesawat dilakukan 1. Pengaturan Penyelidikan Kecelakaan Penerbangan Sipil Internasional di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional Investigasi atau penyelidikan kecelakaan pesawat telah dilakukan awal dunia berkembangnya penerbangan. Yakni pada saat para pionir masih bergelut untuk memahami dinamika gerak terbang pesawat dan yang mencari dibutuhkan untuk menjadikan penerbangan sebagai kenyataan dan bukan hanya sekedar harapan. Peristiwa agar yang mendorong kecelakaan investigasi secara pesawat dilakukan faktor Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 172
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 saat adalah serius penerbangan dijadikan salah satu alat transportasi, karena untuk membuat penerbangan lebih aman bagi masyarakat umum maka harus dapat penyebab memahami kecelakaan terjadi sehingga kecelakaan yang sama tidak terulang lagi (Hadi Winarto, 2012 : 1). Dalam terjadi kecelakaan pesawat terbang, baik konvensi internasional maupun undang-undang di anggota, negara-negara secara tegas memerintahkan adanya sebab- penelitian sebab kecelakaan. Penelitian sebab-sebab kecelakaan dilakukan oleh panitia yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidang penerbangan baik ahli mesin, meteorologi, operasi penerbangan, dan awak terbang. sebab-sebab Penelitian kecelakaan pesawat terbang tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan bertanggung siapa yang untuk jawab, melainkan sampai jangan mencegah terjadi kecelakaan pesawat terbang dengan sebab yang sama (Martono, 1995 : 150). hal pesawat negara Suatu untuk berkepentingan mengadakan penyelidikan kecelakaan pesawat didasari dengan adanya yurisdiksi atau kewenangan hukum yang melekat pada negara untuk menegakan hukum terhadap penyebab kecelakaan pesawat yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini dapat dilihat pada prinsip kebangsaan, prinsip universal, dan prinsip treaty- based of jurisdiction. Dalam prinsip kebangsaan, dilihat adalah faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak yang terkait dimanapun ia berada, yakni kecelakaan pesawat hal ini dapat berarti kebangsaan korban ataupun pelaku, apabila kecelakaan tindakan diakibatkan oleh melawan dari manusia. extention yang dalam hukum Pada prinsip universal dasar yang diambil adalah dilakukan yang tindakan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia (hostis human generis) sehingga tiap negara mempunyai yurisdiksi berdasarkan persetujuan internasional dan resolusi dari internasional. organisasi Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 173
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 Penerapan prinsip universal dilakukan kasus pembajakan terhadap pesawat terbang. Yurisdiksi universal memandang tidak pelakunya kebangsaan pelaku tempat maupun melakukan kejahatan, akan tetapi menekankan pada upaya bersama internasional dalam mengecam perbuatan yang telah dilakukan. pada treaty-based jurisdiction extension merupakan yang didapat dari suatu perjanjian internasional. Contohnya adalah Pasal 1 Konvensi tentang 1971 Montreal Pemberantasan Tindakan- Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain didalam dapat pesawat membahayakan pesawat, oleh negara penandatangan untuk diberikan hukuman terlepas dari kewarganegaraan dan lokasi kejadian. Berdasarkan Prinsip of prinsip dan ketiga prinsip diatas, dapat dilihat bahwa negara mempunyai besar kewenangan yang dapat melakukan untuk kecelakaan penyelidikan pesawat untuk mencari penyebab kecelakaan dan menegakkan proses hukum terhadap pihak yang dengan menyebabkan sengaja tersebut. Oleh kecelakaan karena dalam itu, perkembangan hukum udara maupun hukum penerbangan, penyelidikan kecelakaan diatur sedemikian rupa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai proses penyelidikan maupun penegakan hukum terhadap pihak penyebab kecelakaan penerbangan secara internasional. Konsep Konferensi Paris 1910 mengenai Dasar-dasar Operasi Penerbangan dan Konvensi Paris 1919 tentang Status Yuridik Navigasi pernah belum Udara atau mengatur penelitian kecelakaan penyelidikan udara. Masalah pesawat penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara sidang diangkat dalam Komisi Navigasi Penerbangan Internasional/International Comission for Air Navigation tahun 1925, (ICAN) pada tetapi ditolak oleh sidang Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 174
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 tidak ada hukum karena dapat yang internasional memaksakan berlakunya hukum nasional. Konvensi Madrid tentang Navigasi Udara, maupun Konvensi Havana 1928 juga belum mengatur penelitian kecelakaan pesawat udara, oleh karena itu pada saat masalah tersebut diangkat oleh ICAN pada tahun 1946, penyelidikan konsep kecelakaan pesawat udara ditolak kembali (Martono, 1995 : 144). 1926 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil momentum merupakan bersejarah dunia penerbangan khususnya bagi perkembangan penyelidikan kecelakaan pesawat. Selain membentuk badan International Civil Aviation Organization (ICAO), konvensi ini juga meletakkan fondasi dari satu set peraturan (rules) pengaturan (regulations) untuk navigasi yang menjadikan udara keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama (Hadi Winarto, 2012 : 3). Hal tersebut merupakan bentuk usaha pencegahan kecelakaan yang pesawat bagi dan secara dilakukan Dalam internasional. usahanya mencegah kecelakaan ICAO tidak hanya mengeluarkan peraturan- peraturan sebagai pedoman bagi negara anggota, tetapi berbagai juga memberi kepada bantuan berkembang negara-negara untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan kecelakaan mencegah pesawat terbang. teknik dan Secara penelitian operasional, kecelakaan pesawat udara diatur dalam Annex 13 tentang Aircraft Accident and Incident Investigation yang merupakan bentuk lanjutan dari pengaturan yang ada di Pasal 26 Konvensi Chicago 1944. Annex 13 Konvensi adalah 1944 Chicago dokumen dasar mengenai investigasi atau penyelidikan kecelakaan pesawat udara sipil. Ada banyak negara yang telah menyerap isi dari Annex 13 dan memasukannya ke dalam undang-undang tersebut. negara nasional Pada dasarnya Annex 13 dirumuskan untuk menangani masalah kecelakaan pesawat internasional yang bersifat teknis terbang Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 175
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 atau antar bangsa saja, akan prakteknya tetapi kebanyakan juga menerapkannya untuk kasus- kasus penyelidikan kecelakaan pesawat dalam yang melibatkan negeri bangsa lain. dalam negara Terdapat 8 Bab/Chapter dalam terkandung yang Annex 13 yang mengatur pelaksanaan teknis kecelakaan penyelidikan pesawat udara. Mulai dari penunjukan negara-negara yang berwenang melakukan penyelidikan, pengaturan selama proses penyelidikan, sampai dengan pembuatan dan penyerahan laporan akhir ((final report) penyelidikan kecelakaan pesawat. Annex 13 menggunakan istilah negara pihak (contracting state), yakni negara yang menandatangani Konvensi Chicago 1944 dan menjadi anggota ICAO. Apabila suatu kecelakaan pesawat yang lebih dari satu melibatkan 13 negara, Annex bahwa menyebutkan diberi contracting sebutan berbeda yang tergantung dari peran masing- of yakni masing, terjadi state occurrence, state of registry, state of operator, state of design, of manufacture. a. Negara dan state tempat terjadinya kecelakaan (state of occurance) Negara yang pada terjadi wilayahnya atau kecelakaan insiden pada pesawat. b. Negara registrasi (state of registry) Negara tempat pesawat melalukan atau pendaftaran sesuai registrasi 17 dengan Konvensi Chicago 1944. Seperti halnya laut, kapal pada registrasi pesawat menimbulkan hukum hubungan pesawat antara negara dengan Negara registrasi. kebangsaan pada pesawat diatur dalam hukum internasional dan mempunyai hak untuk melindungi dan mempertahankan yurisdiksi yang ada pada pesawat udara pasal state Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 176
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 (Sami 1973:48) Shubber, c. Negara operator (state of operator) Negara dimana pesawat berkedudukan secara permanen atau negara berbisnis tempat utama bagi pengoperasian tersebut. pesawat Dalam hal pesawat tersebut merupakan sewaan pesawat (charter), maka negara yang menyewa negara disebut operator. Apabila transaksi penyewaan serta selesai telah sedang tidak digunakan oleh lain, maka negara tanggung jawab kembali melekat pada state of registry. d. Negara desain (state tempat operator Amerika Serikat yang negara merupakan perancang untuk pesawat Boeing B- 737. e. Negara manufaktur (state of manufacture) yang Negara secara membawahi organisasi hukum yang bertanggungjawab perakitan untuk terakhir pesawat (final assembly) ini dikarenakan komponen-komponen pesawat saja dari didatangkan berbagai negara lain. Terkait penggunaan dan penerapan ketentuan dalam Annex 13, dalam butir 2.1 dinyatakan bahwa selain hal- telah ditentukan, hal yang perincian dalam Annex 13 setiap untuk berlaku kecelakaan maupun insiden, dimanapun tersebut terjadi. hal bisa hal of design) Negara membawahi hukum yang bertanggungjawab untuk desain pesawat. adalah Contohnya yang secara organisasi 2. Kasus Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH370 Pada tanggal 8 Maret 2014 Malaysia Airlines mengungkapkan (MAS) Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 177
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 daftar Manifest penerbangan penumpang MH370. ini diketahui mengangkut 239 orang, jumlah dengan penumpang 227 dan 12 awak pesawat (2 awak kokpit dan 10 awak kabin). Penumpang berasal dari 15 negara dan kawasan berbeda, dengan jumlah penumpang paling banyak adalah warga negara China yakni 152 orang. Seluruh awak pesawat adalah warga negara Malaysia (Malaysia Airlines Flight MH370 Manifest). atau Pesawat penerbangan adalah pesawat MH370 Zaharie Ahmad Shah berusia 53 asal Penang, bergabung Ia Malaysia. dengan Malaysia Airlines pada dan memiliki pengalaman terbang selama 18.365 jam. Zaharie juga merupakan penguji yang berhak tes simulator bagi para pilot the-big-story/missing-mas- plane/story/missing-mas- flight-captain-piloting- mh370-penang-boy- 20140308) diakses 1 April First Sedangkan 2014. pesawat MH370 Officer Kapten tahun tahun 1981 melakukan adalah Fariq Abdul Hamid berusia 27 tahun, ia sudah bekerja di Malaysia Airlines sejak 2007 dan memiliki pengalaman terbang selama 2.763 jam. Setelah merilis manifest penumpang, Malaysia Airlines pada tanggal 2 Mei telah merilis 2014 manifest yang diangkut pada penerbangan daftar MH370. tersebut terungkap bahwa pesawat mengangkut buah manggis sebanyak 3 sampai dengan 4 ton dan baterai mudah yang terbakar sebagai diidentifikasikan lithium-ion (MH370 Cargo Manifest and Airway Bill). Pihak Malaysia menyatakan bahwa pengiriman barang- barang tersebut sudah sesuai ICAO peraturan dengan dalam Annex 9 dan Appendix 3. juga Kargo Dalam Upaya pencarian selain negara oleh dilakukan juga dilakukan Malaysia, oleh 26 negara lain selama dilakukannya upaya pencarian dan penyelamatan (SAR). Pemerintah Malaysia memobilisasi Departemen Penerbangan Sipil, Angkutan Udara, Angkatan Laut, dan Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 178
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 Enforcement Maritime Agency meminta serta bantuan internasional melalui Defense Five Arrangement yakni hubungan berdasarkan pertahanan antara perjanjian bilateral Serikat, negara Amerika Baru, Selandia Inggris, dan Australia Malaysia, untuk melakukan pencarian t/font-color-red-missing- mh370-font-malaysia- welcomes-sar-assistance- from-other-countries- 1.504618) diakses 1 April 2014. Power Pada tanggal 11 Maret China 2014 mengaktifkan International Charter on Space and Major Disaster, yakni organisasi internasional yang beranggotakan 15 negara (Prancis, Kanada, India, Argentina, Jepang, Amerika Jerman, Serikat, China, Korea, Rusia, Aljazair, Nigeria, Turki, Inggris, dan Brazil) dengan tujuan untuk membantu pencarian pesawat MH370 17938_105-57620246-1/15- space-organizations-join- hunt-for-missing-malaysian- negara jet/) diakses pada 1 April 2014. Sebelas negara lainnya ikut dalam bergabung pencarian pada 17 Maret yang dipimpin oleh Australia untuk melakukan pencarian pada area selatan Samudera Hindia. Sebagai hasil diskusi Perdana Menteri antara Australia Tonny Abbott dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Rajak, disepakati bahwa akan pencarian dikoordinasikan oleh The Australia Maritime Safety GDQ Authority Australia Rescue Coordination Centre (RCC Australia). Pencarian direncanakan akan dimulai pada siang hari tanggal 17 Maret 2014 di Samudera Hindia sebelah barat Perth. AMSA berkoordinasi dengan Australian Defence The dengan terkait Force penyediaan pesawat yang dalam digunakan dapat jauh di jarak pencarian Samudera Hindia (Australian Maritime Safety Authority: Media Release 17 March 2014 - Search Operation for Malaysian Airlines Aircraft). pesawat suatu hilang kontak, kemungkinan $06$¶V Ketika Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 179
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 besar hal yang terjadi adalah jatuh. pesawat tersebut titik terakhir atau Lokasi dapat pesawat jatuhnya diketahui berdasarkan adanya debris pesawat, sinyal dari (Emergency Locator ELT Transmitter/ELT) apabila pesawat jatuh di darat, serta (Underwater sinyal ULB Location Beacon/ULB) jika pesawat jatuh di perairan. ELT adalah alat yang terdapat di ekor pesawat, yang apabila pesawat mengalami benturan keras. akan ELT memancarkan sinyal darurat 406 MHz ke satelit COSPAS (Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov - Space System for the Search of Vessel in Distress) yakni satelit Rusia untuk keperluan satelit SAR, maupun ke SARSAT (Search and Rescue Satellite - Aided Tracking) yakni sistem satelit yang dipakai Amerika, Kanada, Prancis juga untuk keperluan yang sama yakni SAR. Sinyal tersebut akan ditangkap oleh satelit dan diteruskan kepada tim SAR di darat untuk selanjutnya dilakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Durasi sinyal yang dapat akan aktif dipancarkan oleh ELT adalah 24 jam, dan komponen ELT dalam pesawat tidak dapat (Suhanto, 2014: dimatikan 33). Location Beacon (ULB) adalah baterai pemancar yang terpasang pada FDR dan CVR. Apabila komponen ini terendam air, hubungan arus listrik pendek yang terjadi segera mengaktifkan akan pemancar sinyal ultrasonic yang berdurasi hingga 30 hari. Sinyal yang dikeluarkan berupa atau bunyi‡EOLS· pada gelombang 37.5 KHz berulang kali secara teratur yang hanya dapat ditangkap oleh alat pendeteksi super sensitive. Pencarian ULB dilakukan dengan cara menarik alat dengan pendeteksi menggunakan kabel yang disambungkan pada perahu yang berjalan pada kecepatan rendah. ULB dibutuhkan dalam pencarian pesawat di perairan dikarenakan ELT tidak dapat aktif apabila terkena air. Underwater sinyal pulsa Pada pesawat MH370 sinyal yang dipancarkan oleh kedua alat pelacak yakni ELT dan ULB tidak ada. Oleh Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 180
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 karena itu penentuan lokasi jatuhnya sangat pesawat kompleks diakibatkan oleh informasi yang minimnya tersedia. Sehingga digunakanlah metode analisis yang belum pernah dilakukan dunia sebelumnya penerbangan, dalam menentukan lokasi pencarian pesawat MH370. Terdapat tiga faktor penting dalam menentukan area pencarian pesawat MH370 yakni: Posisi pesawat saat berbelok ke arah selatan dari barat laut menuju Selat Malaka, Kemampuan terbang serta Analisis dari data komunikasi pada satelit (ATSB Transport Safety Report-MH370 Definition of Underwater Search Areas, 26 Juni 2014) di pesawat, Berdasarkan data Burst penghitungan Offset/BFO Frequency yang pesawat MH370 berbelok menuju koridor selatan, data kemampuan serta terbang analisis dari data komunikasi dapat satelit, maka lokasi disimpulkan bahwa jatuhnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 adalah di laut lepas yakni Samudera Hindia, pada pesawat, sekitar 1.467 mil sebelah barat kota Perth, Australia . lokasi pencarian Penetapan dengan dibatasi pesawat mengacu pada data BTO, yakni sepanjang Arc 7 dan pada Koridor difokuskan (ATSB Transport Selatan Safety Report-MH370 Definition of Underwater Search Areas, 26 Juni 2014) Setelah dilakukannya upaya SAR (Search and Rescue) serta pencarian lokasi penentuan selanjutnya langkah pesawat, yang harus dilakukan adalah penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan pesawat MH370, baik penyelidikan teknik maupun yuridis. Ketika lokasi pesawat telah diketahui secara pasti maka harus proses penyelidikan dilaksanakan secepatnya, bergantung ada lokasi pesawat yang dan proses dihadapi. penyelidikan puing-puing (debris), dibutuhkan pesawat internasional untuk kerjasama memastikan tersedianya alat-alat yang tepat untuk mengakses debris pesawat dan memperbaiki flight recorder yang terdapat dalam Black Box pesawat. Tidak semua negara memiliki fasilitas untuk melakukan penyelidikan tingkat kesulitan Dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 181
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 itu itu, oleh karena seperti bantuan dalam teknis penyelidikan dapat dilakukan diperlukan apabila air-flight-mh370.html) pada 1 April 2014. Berdasarkan diakses 13 tentang Aircraft Accident and Investigation, Incident kewenangan selama penyelidikan dibagi kepada lima pihak utama, yakni negara tempat terjadinya kecelakaan, negara registrasi, negara operator, negara desain, dan negara manufaktur. Negara- negara tersebut adalah negara anggota dari ICAO dan tunduk pada Konvensi Chicago 1944, dalam Annex disebut sebagai negara pihak. Masing-masing negara mempunyai kewenangan serta kewajiban yang berbeda penyelidikan. selama dan Pembagian kewajiban terhadap penyelidikan penyelengaraan dibedakan berdasarkan lokasi kecelakaan, yakni: Annex proses kewenangan a. Kecelakaan yang terjadi territorial pihak. Yakni pada wilayah negara negara-negara penandatangan Konvensi Chicago dan anggota dari ICAO. 1944 b. Kecelakaan yang terjadi territorial pada wilayah negara non-pihak. Disebut negara non-pihak dikarenakan negara tersebut bukan negara penandatangan Konvensi Chicago 1944 maupun anggota dari ICAO. c. Kecelakaan yang terjadi diluar pada wilayah territorial negara manapun. Lokasi daratan laut yang bukan dan territorial negara manapun disebut dengan wilayah terra communis (wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun) yakni wilayah antartika dan laut lepas, hal ini wilayah dikarenakan tersebut merupakan asset yang milik bersama untuk digunakan kepentingan umat manusia di masa kini dan di masa mendatang (common of human mankind). kecelakan kasus pesawat MH370 negara pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan adalah: heritage Pada a. Negara tempat terjadinya kecelakan: tidak ada. Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 182
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 ini dikarenakan pesawat MH370 jatuh di Samudera Hindia sekitar 2700 km (1.467 mil) di sebelah barat kota Perth, Australia. 86 UNCLOS menyatakan bahwa semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi laut Eksklusif perairan territorial, maupun pedalaman, perairan kepulauan suatu negara disebut dengan laut lepas. Sesuai Pasal 36 UNCLOS, lebar ZEE tidak lebih dari 200 mil (368 km) yang diukur dari garis pantai. Oleh karena lokasi itu pesawat jatuhnya MH370 adalah di laut bukan lepas, yakni wilayah merupakan negara manapun. Hal Pasal (ZEE), b. Negara registrasi: Malaysia. Pasal 17 Konvensi 1944 Chicago menyatakan bahwa suatu pesawat akan memiliki nasionalitas kebangsaan dimana pesawat tersebut didaftarkan. Pesawat MH370 didaftarkan di sehingga Malaysia berkebangsaan Malaysia. Pendaftaran pesawat didasarkan pada Pasal 20 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap pesawat udara yang beroperasi dalam penerbangan harus internasional nasionalitas memiliki dan tanda pendaftaran. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa setiap pesawat udara yang terbang diluar batas udaranya wilayah segala mematuhi peraturan yang terkait penerbangan dengan demi keselamatan penerbangan. c. Negara operator: Malaysia. Malaysia Airlines maskapai merupakan yang berkedudukan di dan Malaysia menjalankan seluruh fungsi operasionalnya di saat Malaysia. Pada terjadinya kecelakaan, pesawat MH370 sedang tidak dalam keadaan disewa oleh perusahaan penerbangan lain, akan operasikan tetapi sendiri oleh Malaysia di Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 183
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 Airlines, tanggung melekat Malaysia. sehingga jawab tetap pada negara d. Negara negara Inggris dan Amerika desain dan manufaktur: Dalam suatu pesawat, banyak terdapat komponen-komponen yang secara dibuat terpisah oleh perusahaan yang negara dari berbeda. Pada MH370, mesin yang jet digunakan adalah mesin Roll-Royce Trent 892 buatan perusahan asal Sementara Inggris. dan desain perakitan terakhir pesawat dilakukan oleh Boeing, yakni perusahaan asal Amerika Serikat. Oleh karena itu negara dan manufaktur pada mesin jet adalah negara Inggris, sementara negara desain dan manufaktur pada pesawat selain mesin jet adalah Amerika Serikat. pesawat desain tempat terjadinya kecelakaan, negara operator, registrasi, negara negara negara dan penyelidikan manufaktur, Selain negara desain, dapat kecelakaan diselenggarakan oleh negara lain. Pada butir 5.3 Annex 13 1944 Konvensi disebutkan bahwa ketika lokasi kecelakaan secara jelas bukan teritorial merupakan wilayah suatu negara, maka negara registrasi harus mengadakan dan melakukan penyelidikan. Akan menyerahkan tetapi sebagian keseluruhan penyelidikan kepada negara lain dengan suatu perjanjian tertentu. lokasi terdekat dari Negara diharuskan juga kecelakaan membantu apabila mampu. juga Chicago dapat atau Pada Butir 5.27 Annex 13 juga Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa apabila suatu negara mempunyai kepentingan kecelakaan khusus berdasarkan kerugian parah yang diderita warga negaranya, dapat untuk membuat berpartisipasi negara pemimpin penyelidikan. dalam permintaan kepada kasus MH370, Malaysia negara sebagai registrasi dan negara operator harus serta mengadakan memimpin penyelidikan. Oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan penyelidikan tidak mempunyai (Malaysia badan atau komite keselamatan Dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 184
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 transportasi yang berfungsi untuk menyelidiki kecelakaan transportasi seperti kecelakaan Malaysia pesawat bantuan Australia meminta terdekat dari sebagai negara untuk lokasi melakukan berpartisipasi penyelidikan bersama terhadap pesawat MH370. kecelakaan Penyelidikan MH370 dipimpin oleh ATSB ($XVWUDOLD¶V %XUHDX of Air Safety Investigation) yakni keselamatan biro investigasi udara Australia Selain Australia, China juga ikut serta dalam sebagai penyelidikan negara partisipan dengan dasar khusus kepentingan adanya sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak (152 orang, yakni sebesar 63.5 persen dari total penumpang dalam pesawat MH370). dalam penyelidikan kecelakaan pesawat MH370, yang terlibat adalah: Malaysia, Inggris, Amerika, Australia, dan China. Kelima tersebut negara merupakan anggota dari ICAO (negara sehingga pihak), prosedur selama maupun sesudah sepenuhnya penyelidikan berpedoman pada Annex 13 Konvensi Chicago 1944 tentang Aircraft Accident and Incident Investigation. udara). kecelakaan . Jadi lima negara Hal pertama yang harus dilakukan Malaysia sebagai negara pemimpin penyelidikan mengirimkan adalah notifikasi/pemberitahuan mengenai adanya kecelakaan kepada negara desain dan negara manufaktur dan Amerika) serta ICAO. Setelah menerima notifikasi, Inggris dan Amerika dengan sesuai permintaan Malaysia, membantu informasi yang menyediakan relevan oleh Inggris dan Amerika terkait data- data mengenai pesawat MH370. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam butir 4.8 dan 4.9 Annex 13. 5.20 Annex 13, Negara Inggris dan Amerika mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelidikan untuk menunjuk satu atau lebih wakil (accredited representative) dan penasihat untuk membantu wakil resmi selama penyelidikan. Australia dalam sebagai partisipan penyelidikan untuk resmi, dan menunjuk wakil berkewajiban untuk menyediakan informasi fasilitas, atau para ahli penyelidikan selama sesuai butir 5.23 Annex 13. Sementara China sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak berhak menunjuk para ahli dari (Inggris yang dimiliki Berdasarkan butir resmi berhak proses Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 185
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 negaranya untuk mengunjungi lokasi kecelakaan, mempunyai akses terhadap informasi yang ada, berpartisipasi dalam proses identifikasi korban (bila masih memungkinkan), serta berhak untuk menerima salinan dari laporan akhir penyelidikan sesuai yang diatur dalam butir 5.27 Annex 13. Malaysia yang diwakili oleh Hissamuddin Bin Tun Hussein sebagai Menteri Pertahanan dan Transportasi, Australia diwakili oleh Warren Truss sebagai Perdana Menteri, serta China diwakili oleh Yang Chuantang sebagai Menteri Transportasi, mengadakan pertemuan yang membahas ketiga negara memimpin penyelidikan kecelakaan pesawat MH370. Dalam pertemuan pada tanggal 5 Mei 2014 di Canberra, disepakati tersebut Australia beberapa hal, yakni (MH370 Tripartite Meeting, 5 May 2014): a. Semua kunjungan akan dilaksanakan dua sampai setelah empat minggu adanya proses konfirmasi; akan menyediakan bantuan dan informasi yang dibutuhkan oleh keluarga korban dalam hal imigrasi komitmen dalam b. Australia apabila hendak datang ke Australia; c. Pemerintah Australia akan barat bagian mengorganisir pelayanan ritual sesuai tradisi dan agama dari keluarga para korban serta memfasilitasi kebutuhan keluarga mendasar korban selama berada di Australia; d. Malaysia Airlines akan jawab bertanggung perjalanan terhadap dari keluarga Malaysia maupun negara lain yang hendak datang ke Australia yang terdiri dari penyediaan penerbangan ke Australia, selama transportasi berada di Australia, serta yang akomodasi keluarga dibutuhkan korban; korban e. China akan secara aktif dan segala keluarga yang memfasilitasi mendukung kebutuhan korban berkewarganegaraan China. Selain pengaturan hak dan kewajiban dalam negara penyelidikan yang diatur dalam kerjasama Annex 13, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 186
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 dapat penyelidikan dilakukan diluar dari ketentuan umum Annex dengan catatan tidak merubah aturan dasar dan bertentangan dengan Annex 13. ini diperbolehkan Hal seperti tidak mengingat kewenangan mempunyai pelaksanaan, oleh karena itu kepada masing-masing negara yang terlibat dalam penyelidikan kewenangan diberi untuk tindakan- sendiri mengatur tindakan yang dibutuhkan selama penyelidikan dengan kondisi yang terjadi. Ketentuan ICAO penyelidikan kecelakaan pada Annex 13 adalah pedoman dasar yang mengatur hal-hal dalam lingkup umum, sehingga penerapan Annex 13 pada kasus kecelakaan pesawat akan berbeda antara satu kasus dengan yang lain. juga ICAO sesuai dalam kasus jatuhnya pesawat di laut 13 lepas, Annex mengaturnya dalam butir 4.9 mengenai kecelakaan atau insiden serius pada wilayah territorial negara registrasi, negara non-pihak, atau diluar territorial negara manapun. Hal ini dikarenakan laut lepas merupakan wilayah yang tidak dapat dimiliki siapapun, sehingga tidak ada yurisdiksi yang melekat pada laut lepas. Ketika suatu pesawat jatuh di lepas, maka negara laut yang lah registrasi bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penyelidikan dengan dibantu oleh negara operator, negara desain, negara manufaktur, maupun negara lain sebagai partisipan dalam penyelidikan. D. Simpulan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Internasional, Hukum kecelakaan penyelidikan dalam pesawat 1944 Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional pada Annex 13 tentang Aircraft Accident and Incident Investigation. Dalam Berdasarkan yakni diatur Pada kasus kecelakaan MH370, Malaysia sebagai negara registrasi dan negara telah mengadakan operator memimpin serta Malaysia penyelidikan. meminta bantuan Australia sebagai negara terdekat dari untuk kecelakaan lokasi melakukan berpartisipasi penyelidikan bersama terhadap kecelakaan pesawat MH370. Selain Australia, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 187
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 China juga ikut serta dalam penyelidikan dengan dasar adanya kepentingan khusus dengan negara sebagai terbanyak. jumlah korban Jadi penyelidikan kecelakaan pesawat MH370, terlibat lima negara yang Inggris adalah: Malaysia, dan desain (negara manufaktur mesin jet), Amerika (negara desain dan manufaktur pesawat), sebagai negara yang secara otomatis melakukan berwenang Sementara penyelidikan. negara Australia dan China ikut penyelidikan sebagai negara partisipan. dalam dalam ketentuan pada Annex 13 dan dokumen negara- terkait mengenai yang melakukan negara penyelidikan, maka terhadap penyelidikan kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai tentang dengan Annex 13 Aircraft and Accident Incident Investigation seperti yang telah diuraikan lebih Berdasarkan rinci diatas. pada pembahasan E. Saran memberikan masukan atau saran yang ditujukan kepada Malaysia sebagai negara pemimpin penyelidikan kecelakaan pesawat MAS MH370, untuk lebih terbuka terhadap data- terkait data penunjang Contohnya penyelidikan. adalah manifest kargo yang baru dirilis dua bulan setelah terjadinya kecelakaan (2 Mei 2014). Keterbukaan data pesawat MH370 terkait dalam dibutuhkan sangat penyebab menganilis terjadinya kecelakaan maupun kondisi terakhir dari pesawat di yang Samudera Hindia, apakah dalam keadaan utuh atau telah berupa serpihan/debris, sehinga pencarian Black Box akan lebih mudah dilakukan sesuai perkiraan jatuhnya pesawat MH370 di laut lepas. Penulis jatuh kondisi DAFTAR PUSTAKA ATSB Transport Safety Report- MH370 of Underwater Search Areas. Tanggal 26 Juni 2014 Definition Australian Safety Authority: Media Release 17 March Search Operation for Malaysian Airlines Aircraft. Tanggal 17 Maret 2014. Maritime 2014 - Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 188
KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENYELIDIKAN KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pesawat Malaysia Airlines MH370) ISSN: 1693-0819 Bernama. 2014. Missing MH370: SAR Malaysia Welcomes Assistance Other Countries. /font-color-red-missing- mh370-font-malaysia- welcomes-sar-assistance- from-other-countries- 1.504618 Boer Mauna. from 2011. Hukum Pengertian Internasional: Peranan dan Fungsi dalam Era Global. Bandung : Alumni. Dinamika George Town. 2014. Missing MAS piloting Flight: Captain MH370 is Penang Boy. he-big-story/missing-mas- plane/story/missing-mas- flight-captain-piloting- mh370-penang-boy- 20140308> [10 Maret 2014 pukul 21.30] Hadi Winarto. 2012. ‡6HMDUDK GDQ Latar Belakang Investigasi Kecelakaan (Penyidikan) 3HVDZDW·. Jurnal. Attadale, Western Australia. K. Martono. 1995. Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Laut Angkasa, : Internasional. Bandung Mandar Maju. IDN Hukum Malaysia Airlines Flight MH370 Passenger Manifest MH370 Cargo Manifest and Airway Bill MH370 Tripartite Meeting Michael Franco. 2014. 15 Space Organizations Join Hunt for Missing Malaysian Jet.. 17938_105-57620246-1/15- space-organizations-join- hunt-for-missing-malaysian- jet/> [15 Maret 2014 pukul 12.00] Peter Mahmud Marzuki. 2013. Edisi Penelitian Hukum Revisi. Jakarta : Kencana Pranada Media Group. Sami Shubber. 1973. Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. Hague: The Martinus Nijhoff. Suhanto. April 2014. Beacon: Penjejak Pesawat Udara dalam Kondisi Darurat. Aviasi of Indonesia. Tangerang : Trend Media Global. - Aviation The Conversation. 2014. How the Air Crash Investigation for Flight Conducted. is MH370 03-air-flight-mh370.html/> [1 April pukul 19.00] Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 Page 189