Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KRITIK TERHADAP TEORI KEKUASAAN-PENGETAHUAN FOUCAULT Oleh: Mangihut Siregar e-mail: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Abstrak Kekuasaan merupakan salah satu topik kajian dalam ilmu politik. Bahkan tidak sedikit para tokoh ilmu politik menyatakan bahwa ilmu politik itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan, cara memperoleh kekuasaan dan cara mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Dalam ilmu politik, kekuasaan itu merupakan suatu ontologi yang harus dicapai, dimiliki dan dapat diwariskan. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah ontologi melainkan sebagai strategi. Kekuasaan bekerja dari bawah ke atas bukan sebaliknya; kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau sekelompok orang tetapi bentuknya menyebar dan ada di mana-mana. Kekuasaan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui wacana (diskursus). Kekuasaan berkaitan dengan pengetahuan sebab pengetahuan tidak akan ada apabila kekuasaan tidak ada. Sebaliknya demikian, tidak akan ada kekuasaan tanpa ada pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dikonstruksi melalui wacana (diskursus). Tulisan ini dilakukan melalui metode pustaka. Melalui studi pustaka yang dilakukan disimpulkan, pemikiran Foucault merupakan pandangan baru mengenai kekuasaan. Kelemahan pandangan Foucault yaitu melihat segala sesuatu berkaitan dengan kekuasaan, kekuasaan itu positif namun selalu mengalami resistensi. Pemikiran Foucault memberikan paradigma baru dalam ilmu-ilmu sosial secara umum dan ilmu politik secara khusus. Kata kunci: kekuasaan, pengetahuan, wacana. Abstract Power is one of the topics of study in political science. In fact, not a few political science figures state that political science is a science related to power, how to gain power and how to maintain power itself. In political science, power is an ontology that must be achieved, pos- sessed and can be inherited. For Foucault, power is not an ontology but rather a strategy. Power works from the bottom up, not the other way around; power is not concentrated in one person or group of people but its form is spread and is everywhere. Power is practiced in everyday life through discourse. Power is related to knowledge because knowledge does not exist if power does not exist. On the other hand, there can be no power without knowledge. Power and knowledge are an inseparable unity. Science is constructed through discourse. This paper is done through the library method. Through a literature study, it is concluded that Foucault's thinking is a new view of power. The weakness of Foucault's view is that he sees everything related to power, power is positive but always experiences resistance. Foucault's thinking provides a new paradigm in the social sciences in general and political science in particular. Keywords : power, knowledge, discourse Pendahuluan Michel Foucault lahir di Poities negara Perancis pada tanggal, 15 Oktober 1926. Foucault berasal dari keluarga yang berlatar belakang medis, namun dia sendiri tidak mau mengikuti jejak ayah, nenek, saudaranya yang semuanya berprofesi sebagai dokter. Foucault lebih tertarik terhadap filsafat, psikologi dan sejarah. Walaupun dia tidak berprofesi dokter, tetapi 1
2 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perhatiannya berhubungan dengan masalah medis, khususnya psikopatologi. Pemikiran Foucault memengaruhi dunia kedokteran berkaitan dengan penyakit gila. Pemikiran Foucault sangat berbeda dengan pemikiran para ahli lainnya yang sezaman dengan dia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Misalnya istilah arkeologi (archaeology), genealogi (genealogy), dan kekuasaan (power). Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai metode untuk melihat suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat pada masa tertentu. Pada tahun 1946, Foucault kuliah di Ecole Normale Superieure di bawah bimbingan Maurice Merleau-Ponty, Louis Althuser dan George Cangulhem. Pada tahun 1948, Fou- cault memperoleh licence dalam bidang psikologi, dan tahun 1952 memperoleh lecence psikopatologi. Pada tahun 1959 Foucault mendapat gelar doktor dengan disertasi yang berjudul "Kegilaan dan Ketidaknalaran: sejarah kegilaan di era klasik", dalam bahasa Inggris disebut Madness and Civilization. Pemikiran Foucault dimulai dengan istilah arkeologi yaitu Lahirnya Klinik: Sebuah Arkeologi tentang Tatapan Medis (1963); Kata- kata dan Benda-benda: Sebuah Arkeologi tentang Ilmu-ilmu Manusia (1966); dan Arkeologi Pengetahuan (1969). Perkembangan selanjutnya, Foucault mengganti istilah arkeologi dengan genealogi berkaitan dengan pendekatan yang dia lakukan menjadi postrukturalis. Menurut kaum postrukturalis, makna tidak terbatas pada kata-kata, kalimat-kalimat, dan teks-teks yang tunggal tetapi melalui hasil relasi antar teks atau intertekstual. Menurut Foucault, metode arkeologi yang dia gunakan bungkam terhadap persoalan kekuasaan demikian juga mengenai hubungan pengetahuan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan pengetahuan merupakan inti dari pemikiran Foucault. Yang menjadi perhatian Foucault berkaitan dengan kekuasaan, bukanlah mengenai konsep kekuasaan itu melainkan bagaimana kekuasaan itu berfungsi pada bidang tertentu. Bagi Foucault kekuasaan bukan ontologi melainkan suatu strategi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran tentang kekuasaan yang dikaji Foucault dipengaruhi pemikiran: Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, dll. Menurut Foucault, Nietzsche merupakan seorang filsuf kekuasaan. Akhir dari kehidupan Foucault karena menderita penyakit AIDS pada 25 Juni 1984. Usia yang masih relatif muda yaitu 57 tahun, pemikirannya sangat berkontribusi di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Foucault berhasil meruntuhkan narasi-narasi besar dan menggantikannya dengan hal-hal yang kecil dan hampir terabaikan. Para pemikir besar lainnya tidak pernah membahasnya seperti seks, kegilaan, penjara, dll., tetapi melalui penelitian terhadap hal-hal yang terabaikan ini membuat pemikiran Foucault menarik untuk dikaji. Kekuasaan (Power) Kekuasaan merupakan salah satu pokok kajian penting dalam ilmu politik. Begitu pentingnya kekuasaan itu sehingga Andrew Heywood (2004: 121) mengatakan, "All poli- tics is about power", yang artinya bahwa semua politik berkaitan dengan kekuasaan. Lebih jauh menurut Heywood (1997: 10), politik sebagai usaha untuk memperjuang- kan kekuasaan. Kekuasaan sifatnya sangat terbatas sehingga dibutuhkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Hampir sama dengan Heywood, Laswell (1936) dalam bukunya yang berjudul, Poli- tics: Who Gets What, When, How? mengatakan bahwa politik berkaitan dengan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana
caranya. Yang dimaksud Lasweel dengan kata "apa" tentu adalah kekuasaan. Kekuasaan menurut Laswell harus diperjuangkan dalam waktu tertentu dengan cara tertentu. Begitu sentralnya kekuasaan dalam politik sehingga Friedrich (1964: 159) berpandangan bahwa pokok persoalan dalam ilmu politik adalah kekuasaan. tidak sama dengan wewenang, karena kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau melakukan keinginan yang memengaruhi (Heywood, 2004: 130). Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Roskin (2016: 7-8), kekuasaan merupakan koneksi antar orang, kemampuan seseorang untuk membuat or- ang lain mau melakukan keinginannya. Kekuasaan berfungsi menjadi alat bantu untuk mencapai keinginan atau tujuan. Sebaik apapun tujuan yang akan dicapai tanpa dibarengi dengan kekuasaan untuk mengimplementasikan maka tujuan itu hanya sebatas pemikiran atau angan-angan. Kekuasaan Kekuasaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, ada berbentuk paksaan (koersif) dan ada dengan konsensus (tanpa paksaan). Contoh kekuasaan yang didapatkan dengan cara konsensus yaitu pemilihan pengangkatan, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekuasaan yang didapatkan melalui kekerasan (paksaan) contohnya kudeta yang terjadi di negara Myanmar. Melalui wacana penipuan yang dilakukan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, pihak militer pimpinan Min Aung Hlaing merebut kendali sejak 1 Pebruari 2021. Dari contoh ini jelas terlihat bahwa kekuasaan berkaitan dengan orang atau kelompok yang memerintah dengan yang diperintah. Kekuasaan menjadi sesuatu objek yang direbut dan harus dipertahankan. Orang yang berkuasa akan memerintah mereka yang tidak berkuasa, umum, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akibatnya manusia berfungsi sebagai subjek dan juga objek kekuasaan. (Siregar, 2021: 25). Kekuasaan berbeda dengan pengaruh. Pengaruh merupakan perwujudan dari sebuah dampak dari tindakan seseorang sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan umum untuk memengaruhi. Perbedaan yang lain yaitu bahwa kekuasaan itu merujuk terhadap kemampuan seseorang untuk mencapai atau membatalkan keinginan pihak lain (Weber, 1947: 152). Konsep kekuasaan dan pengaruh saling berkaitan untuk membedakannya melalui praktiknya. Kekuasaan terlihat dalam praktik pengaruh, sedangkan praktik pengaruh dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan (Arts, 1999: 413-414). Meminjam pendapat Dahl (2006: 50), kekuasaan merupakan hubungan antara sepasang aktor. Kekuasaan berimplikasi terhadap beberapa sanksi sedangkan pengaruh tanpa ada sanksi. Lebih jauh menurut Dahl (1961), bahwa pengaruh merupakan konsep umum sedangkan kekuasaan itu merupakan kasus khusus. Kekuasaan menurut kaum strukturalis hanya dimiliki kelompok tertentu (subjek) sedangkan kelompok lainnya menjadi objek kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dipandang menjadi negatif karena hanya dimiliki kalangan tertentu (atas) saja. Dari model ini kekuasaan merupakan sesuatu yang dimiliki dan dipegang. Seperti yang dicontohkan Neal (2013: 216), negara yang memiliki kekuasaan besar akan lebih kuat untuk mengambil keputusan sebaliknya apabila negara memiliki kekuasaan yang sedikit maka akan terbatas untuk mengambil kebijakan. Agar negara kuat dan masyarakat kuat diperlukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan judikatif. Berbeda dengan konsep kekuasaan yang umum diutarakan para ahli, Foucault (1988: 123) mengatakan bahwa kekuasaan ada di 3
4 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mana-mana. Kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh negara seperti yang dimaksud Marx tetapi dia ada di mana-mana. Menurut Marx kekuasaan merupakan sejenis benda (modal) yang harus dikuasai (Agger, 2007: 282). Kekuasaan menurut Foucault, bukan hanya berada di tangan aparatus negara tetapi setiap individu memiliki kekuasaan (Sarup, 2011: 119). Kekuasaan merembes dari bawah bukan dari atas seperti pengertian struktural dan diciptakan setiap saat. Apabila ada kekuasaan maka saat itu juga akan ada resistensi akan kekuasaan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul The His- tory of Sexuality, Foucault (1990: 94-95), menjelaskan ada beberapa proposisi kekuasaan yaitu, 1. Kekuasaan bukan milik seperti benda yang didapat, diraih, dipakai atau sesuatu yang dapat digenggam atau dibagi. Kekuasaan tidak bisa diwariskan dan juga tidak bisa punah; dia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya selalu mengalami pergeseran. 2. Kekuasaan bukan bersifat relasi struktural hierarkis. Kekuasaan bukan berdasarkan kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan ada di mana-mana dan datang dari mana-mana. 3. Kekuasaan datang dari bawah. Dalam kekuasaan tidak ada lagi distingsi binary oposition karena kekuasaan itu mencakup keduanya. 4. Relasi kekuasaan sifatnya intensional dan non-subjektif. 5. Di mana ada kekuasaan, di situ ada anti kekuasaan (resistensi). Berkaitan dengan kekuasaan, fokus perhatian Foucault bukan terhadap definisi kekuasaan maupun struktur sosial dan politik dalam suatu negara. Foucault lebih tertarik bagaimana mekanisme dan strategi kuasa serta bagaimana praktik kekuasaan itu dalam kehidupan masyarakat. Melalui praktik itu akan terlihat bagaimana sesuatu itu diterima menjadi kebenaran. Menurut Foucault, kekuasaan berkaitan erat dengan pengeta- huan, sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan (Lubis, 2014a: 177). Dalam tulisan "Society must Be Defended" Foucault (2002: 27-30), memberi lima langkah untuk melakukan pendekatan terhadap prob- lem kekuasaan: pertama, mendesentrali- sasikan analisis akan kekuasaan dan menolak model pemusatan kekuasaan (center). Dari model ini terlihat dengan jelas bahwa kekuasaan bukan hanya dimiliki lembaga- lembaga tertentu seperti negara, kepolisian, tentara yang memiliki kekuasaan. Kedua, melihat kekuasaan secara eksternal, artinya lebih mengutamakan perhatian pada tempat dan lokasi kekuasaan itu memberi dampak. Ketiga, melihat kekuasaan bukan sebagai komoditas yang dapat dimiliki. Kekuasaan beredar dalam jaringan yang melibatkan individu sebagai subjek sekaligus menjadi objek kekuasaan itu. Dalam kekuasaan akan diperhatikan orang yang bertindak, mereka yang terkena tindakan, dan juga bagaimana resistensi yang terjadi dalam tindakan itu. Keempat, kekuasaan bekerja dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah. Kekuasaan dimulai melalui ide dari skala kecil dan berlanjut kepada keputusan dan tindakan besar. Kelima, kekuasaan tidak dimulai dari ideologi tetapi dimulai melalui mekanisme dan praktik-praktik. Melalui ide-ide yang terus menerus diproduksi sehingga terbentuk menjadi ideologi dan pengetahuan. Kekuasaan menurut Foucault bukan sesuatu yang sudah ada atau datang begitu saja. Kekuasaan merupakan relasi-relasi dalam waktu dan tempat tertentu. Kekuasaan akan memproduksi kebenaran dan berusaha menjaga kebenaran tersebut. Dari pemikiran itu Foucault menyebut kebenaran tidak berada di luar kekuasaan tetapi kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan. Secara singkat Foucault
menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kebenaran. Kekuasaan menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan baru, sebaliknya pengetahuan menciptakan pengaruh- pengaruh kekuasaan. Tanpa memiliki pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan. Pengetahuan selalu melahirkan kekuasaan (Sarup, 2011: 112-113). Dari pemikiran ini, Foucault mengatakan bahwa kekuasaan bukan lagi hanya menindas, membatasi tetapi kekuasaan lebih bersifat produktif daripada represif dan negatif. Wacana (Diskursus) Kata wacana atau diskursus banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya, sosiologi, bahasa, politik, dan ilmu sosial lainnya. Wacana merupakan kata yang sangat penting untuk melihat pemikiran Fou- cault. Wacana menyatukan bahasa dan praktik dan merujuk pada sejumlah cara dengan aturan-aturan tertentu untuk berbicara tentang sesuatu dan mendapatkan makna. Wacana bukan hanya mengatur sesuatu yang dapat dikatakan dalam suatu kondisi tertentu tetapi juga mengatur siapa yang dapat bicara, kapan dan di mana sesuatu itu dibicarakan (Barker, 2014: 79). Wacana atau diskursus (discourse) merupakan istilah yang sangat sentral bagi Foucault. Dalam penggunaan sehari-hari, wacana merupakan sekumpulan teks atau tuturan yang mempunyai arti. Menurut Fou- cault (1976: 117) diskursus adalah kumpulan pernyataan-pernyataan. Dalam diskursus sudah termasuk segala sesuatu yang ditulis, dikatakan, dikomunikasikan dengan aturan tertentu. Selain itu, diskursus mengatur apa yang bisa dikatakan, siapa yang boleh mengatakan, bagaimana cara mengatakan dan kapan dikatakan. Diskursus menyatukan bahasa dan praktik dan merujuk pada semua cara dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada awal pemikirannya, Foucault dipengaruhi strukturalisme dan kemudian mengkritiknya dengan sangat radikal. Menurut aliran strukturalisme ada aturan yang berlaku secara universal yang mendasari semua bahasa. Oleh sebab itu, bagi strukturalisme, fenomena permukaan tidak terlalu penting tetapi yang penting adalah mengetahui struktur yang mengatur setiap fenomena yang terjadi. Dengan kata lain segala sesuatu yang terjadi ditentukan oleh struktur atau sistem yang ada (Lubis, 2014a: 40-41). Foucault tidak setuju akan pandangan strukturalisme yang menyatakan aturan atau struktur yang mendasari semua bahasa, misalnya ada bahasa Inggris, Jerman, Indo- nesia, dll. Memang benar bahasa sebagai pusat kebudayaan seperti yang dimaksud kaum strukturalis tetapi menurut pandangan Foucault, bahasa sebagai bentuk pengetahuan yang khas untuk berpikir, berbicara dan mempelajari segala sesuatu. Bahasa menjadi sama dengan wacana sehingga ada wacana feminisme, wacana postmodernisme, wacana multikulturalisme, wacana postkolonial dan lain-lain. Wacana merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui realitas. Singkatnya wacana merupakan cara berpikir, cara mengetahui, dan menyatakan sesuatu (Lubis, 2014b: 83). Wacana menurut Foucault merupakan penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan berkaitan dengan relasi kuasa. Wacana dan kekuasaan datang dari mereka yang mempunyai pengetahuan atau pemikiran kreatif. Orang yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan membangkitkan relasi kekuasaan dan pengetahuan antara orang yang mengangkatnya dengan orang yang mengaturnya (Aur, 2005: 150). Wacana bukanlah medium yang netral untuk membentuk suatu makna terhadap sesuatu. Wacana membentuk makna, nilai, 5
6 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pengetahuan akan sesuatu. Oleh sebab itu wacana membentuk, membatasi dan memproduksi objek-objek pengetahuan. Wacana mengatur makna-makna mana yang bisa dan yang tidak bisa digunakan oleh orang yang bertutur (Barker, 2014: 80). Semua wacana menurut Foucault (1980: 101) dihasilkan oleh kekuasaan tetapi wacana bukan bawahan kekuasaan. Wacana dapat digunakan untuk memuluskan kekuasaan sekaligus untuk menentang kekuasaan. Dalam politik wacana, kelompok-kelompok yang tergolong termarginalisasi berusaha menentang wacana hegemoni yang menempatkan orang di dalam kekangan entitas normal untuk membebaskan permainan-permainan perbedaan. Wacana menjadi kekuasaan karena melalui wacana terbentuk norma-norma apa yang logis, rasional, dan yang benar (Best, 2003: 62). Wacana tidaklah tunggal tetapi beragam tergantung dari kepentingan dan kuasa yang ada di dalamnya. Salah satu contoh wacana yang menarik baru-baru ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yaitu wacana masker. Pada masa awal pandemi di Indone- sia pemerintah sangat kewalahan untuk menghadapinya. Alat pelindung diri yang sangat minim untuk digunakan para medis dan juga pasien yang terpapar Covid-19 sehingga pemerintah dan para medis membuat wacana "hanya orang sakit dan tenaga medis pasien covid-19 yang membutuhkan masker, orang sehat tidak perlu masker." Wacana ini menjadi suatu kebenaran dan diterima masyarakat Indonesia pada awal pandemi Covid-19. Banyaknya jumlah korban yang terpapar Covid-19 dari hari ke hari mengakibatkan banyak masyarakat beralih profesi memproduksi masker kain baik secara rumahan maupun pabrikan. Masker bukan lagi barang langka dan mahal tetapi sudah barang yang mudah ditemukan di warung- warung dengan harga yang sangat terjangkau. Ketersediaan masker di masyarakat mengubah pengetahuan baru akan penggunaan masker. Wacana masker hanya digunakan orang sakit dan para medis yang menangani pasien Covid-19 berubah menjadi wacana masker wajib digunakan setiap orang apabila keluar rumah. Pengetahuan ini menjadi kebenaran baru dan dapat diterima masyarakat. Apabila diperhatikan wacana pertama: "masker hanya digunakan orang sakit dan para medis yang menangani Covid-19" sangat bertentangan dengan wacana kedua: "masker wajib dipakai semua orang". Jarak waktu wacana pertama dengan wacana kedua kira- kira hanya satu bulan. Sewaktu masker menjadi barang langka, masker dilarang digunakan orang sehat, dan setelah masker bukan lagi barang langka, pemerintah masyarakat semua mewajibkan menggunakan masker. Dari contoh di atas terlihat bahwa wacana bukanlah medium yang netral. Pada awalnya pemerintah melarang masyarakat umum menggunakan masker agar masyarakat bisa tenang. Apabila pemerintah mewajibkan penggunaan masker dari sejak awal pandemi covid-19 mungkin akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat karena untuk menda- patkannya sangat susah. Demi terciptanya ketenangan di tengah masyarakat, pemerintah dan didukung oleh para medis melarang or- ang sehat menggunakan masker. Tetapi setelah tersedia masker, pemerintah mewajibkan semua masyarakat untuk menggunakan masker. Praktik penggunaan masker merupakan contoh seperti yang dimaksud Foucault bahwa kebenaran itu mempunyai hubungan dengan sistem kekuasaan. Diskursus menurut Foucault sangat berbahaya, dan kekuasaan berusaha mengontrol bentuk-bentuk diskursus yang mengganggu kekuasaan. Ada empat domain diskursus yang dianggap potensial mem- bahayakan: politik (kekuasaan), seksualitas
(hasrat), kegilaan, dan pengetahuan. Khusus mengenai pengetahuan, Foucault mengata- kan bahwa ada keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Foucault tidak setuju pendapat yang mengatakan ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk ilmu pengetahuan bukan untuk kepentingan kekuasaan (Ritzer, 2010: 78-79). Menurut pandangan Foucault, ilmu pengetahuan bersifat politis karena berhubungan dengan relasi-relasi kuasa (Manokha, 2014: 159). Relasi Pengetahuan, Wacana dengan Kekuasaan Pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan (knowledge) merupakan keseluruhan pemikiran, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini. Sedangkan ilmu pengetahuan (science) merupakan jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri metode dan sistematika tertentu (Lubis, 2014c: 63-64). Menurut Beerling (1986: 4-8) ciri dari ilmu pengetahuan yaitu, berlaku umum, otonom, ada dasar pembenaran, sistematis dan objektif. Pengetahuan lebih luas dari pada ilmu pengetahuan, dengan kata lain ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dijelaskan di atas merupakan pandangan dari kaum positivisme. Menurut kaum positivisme ilmu pengetahuan berlaku universal dan bebas nilai. Kaum post-positivisme serta kaum posmodernisme melihat ilmu itu bukan objektif melainkan intersubjektif. Intersubjektif maksudnya kebenaran suatu teori hanya diakui oleh ilmuwan yang sebidang dengan paradigma yang sama. Demikian juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang disebut bebas nilai, kaum postmodern melihat ilmu pengetahuan sudah pragmatis (Lubis, 2014c: 70). Berangkat dari pemikiran ini sehingga Foucault mengatakan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bahwa ilmu pengetahuan itu tidak netral (O'Donnell, 2009: 43). Pada masa sekarang yang diutamakan bukan lagi kebenaran melainkan asas kegunaan sesuatu ilmu. Ilmu pengetahuan bukan lagi untuk menjawab apakah itu benar atau salah melainkan apakah ilmu pengetahuan itu berguna atau bermanfaat? Habermas melihat ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepentingan sedangkan menurut Foucault ilmu pengeta- huan berhubungan dengan kekuasaan. Fokus perhatian Foucault berkaitan dengan kekuasaan bukan pada definisi atau struktur sosial dan politik dalam suatu negara. Foucault lebih tertarik terhadap mekanisme dan strategi kuasa, bagaimana dipraktikkan dan juga bagaimana diterima dan dianggap menjadi kebenaran. Oleh sebab itu kekuasaan berkaitan erat dengan pengetahuan sehingga tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan, demikian juga sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan (Lubis, 2014a: 177). Pengetahuan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan karena kedua kata itu ibarat mata uang logam yang memiliki dua sisi, satu sisi pengetahuan dan sisi lainnya kekuasaan. Praktik kuasa bukanlah tiba-tiba tetapi dimulai dari wacana (diskursus). Wacana merupakan permainan kebenaran bukan sesuatu yang sudah ada tetapi dia dikonstruksi dan sifatnya tidak tetap. Hal ini dapat dilihat sewaktu Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Melalui wacana pembebasan masyarakat Irak, Presiden Amerika Serikat George W. Bush berhasil meyakinkan beberapa negara sekutunya untuk menghancurkan Irak yang dipimpin Saddam Husein waktu itu. Amerika Serikat memproduksi wacana bahwa Irak di bawah pimpinan Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal. Untuk melindungi masyarakat Irak khususnya dan masyarakat dunia umumnya, Amerika Serikat memo- bilisasi sekutunya agar segera menghan- curkan Saddam Husein dan pendukungnya. 7
8 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tindakan ini harus segera dilaksanakan sebelum senjata-senjata pemusnah massal itu digunakan oleh Saddam Husein. Negara Amerika Serikat dikenal sebagai negara adikuasa, polisi dunia dan super power. Kehebatan yang melekat terhadap negara ini sehingga apa pun yang dikatakan (diwacanakan) menjadi suatu kebenaran. Kepemilikan Saddam Husein akan senjata pemusnah massal menjadi kebenaran karena yang memproduksi wacana tersebut adalah George W. Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat waktu itu. Seandainya wacana itu dilontarkan masyarakat biasa, mungkin invasi Amerika Serikat dan koalisinya ke Irak tidak akan terjadi. Nyatanya sampai sekarang tidak terbukti bahwa Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal. Inilah yang dikatakan Fou- cault (1980: 133) bahwa kekuasaan mem- produksi kebenaran dan kebenaran itu berada di dalam kekuasaan. Foucault tidak mempermasalahkan apakah sesuatu pengetahuan itu benar atau tidak namun yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana sesuatu itu bisa diterima masyarakat umum. Bagi Foucault pengeta- huan adalah kekuasaan dan keduanya mulai bekerja melalui bahasa. Pengetahuan dan kekuasaan saling memengaruhi sehingga Fou- cault (1979: 27) menyatakan kekuasaan membentuk ilmu pengetahuan sebaliknya pengetahuan membentuk kekuasaan. Invasi Amerika Serikat ke Irak merupakan contoh bagaimana pengetahuan dan kekuasaan bekerja. Pengetahuan yang dimiliki George W. Bush yang menyatakan Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal pada waktu itu dapat diterima sekutu-sekutu Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di dunia lainnya. Penerimaan akan pengetahuan tersebut menjadi suatu kebenaran sehingga AS dan sekutunya melakukan invasi ke Irak. Invasi AS bersama sekutunya menjadi bukti bagaimana relasi pengetahuan dengan kekuasaan berkelindan dalam suatu kejadian. Kebenaran bagi Foucault tidak mutlak dan juga tidak objektif. Kebenaran tergantung dari wacana atau politik elite yang berkuasa pada satu masa tertentu. Pada masa orde baru, pemerintah memproduksi wacana anti Pancasila dan PKI bagi setiap orang dan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Anti Pancasila dan pengikut ideologi komunis menjadi suatu kebenaran bagi setiap kelompok yang tidak setuju akan program pemerintah. Semua program yang dijalankan pemerintah merupakan kebenaran untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila. Ideologi Pancasila digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain sebagai tameng, Pancasila juga digunakan senjata yang ampuh untuk menghancurkan semua lawan- lawan politik pemerintah. Dalam buku Disipline and Punish, Fou- cault membahas bagaimana ilmu pengeta- huan mengembangkan teknologi untuk menerapkan kekuasaan. Foucault membuat contoh tentang bangunan panopticon di pusat penjara yang tinggi. Panopticon sengaja dirancang dengan halaman yang luas dan menara di tengah-tengah (posisi strategis) yang dapat mengawasi seluruh gerak-gerik para tahanan. Aparatus yang bertugas dapat mengawasi para tahanan sebaliknya para tahanan tidak bisa mengetahui gerak-gerik aparatus yang mengawasi mereka. Ada atau tidak adanya aparatus yang bertugas di panopticon, para tahanan tetap terikat dengan banyaknya kerangkeng yang mengawasi secara terus menerus tindakan para tahanan (Foucault, 1979: 200). Panopticon hanya sebuah benda mati, tidak bersuara dan diam di tempatnya. Melalui kekuasaan pemikiran seseorang (perancang panopticon) benda ini menjadi alat untuk mengumpulkan informasi serta
melaksanakan kekuasaan. Panopticon menjadi sumber kekuasaan yang sangat luar biasa untuk mengawasi para tahanan. Aparatus penjara tidak perlu kelihatan untuk mengawasi tahanan, tetapi dengan bentuk bangunan panopticon yang menjulang tinggi dan dapat mengawasi sel-sel para tahanan sehingga semua kegiatan mendapat pengawasan total. Pembangunan panoptican ini yang dikatakan Foucault sebagai keterkaitan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan kekuasaan (Ritzer, 2010: 103). Konsep kekuasaan yang diutarakan Fou- cault sangat berbeda dengan Gramsci. Menurut Gramsci kelas yang berkuasa melakukan otoritas dan kepemimpinannya terhadap yang di bawahnya melalui kekuatan maupun persetujuan yang disebut dengan hegemoni. Kekuasaan bersifat sub-ordinat di mana kelas atas melakukan hegemoninya ke kelas bawah. Gramsci mencontohkan kapitalisme tetap bertahan karena pengaruh hegemoni terhadap kaum proletar. Agar kapitalisme hilang maka kaum proletar harus dibebaskan dari keterpesonaan hegemoni yang dilakukan para kapitalis. Kekuasaan menurut Gramsci (1971: 12) harus dijaga/dipertahankan dan kekuatan koersif negara hanya sebagai pilihan terakhir apabila hegemoni gagal dilaksanakan. Hegemoni harus diraih kelompok penguasa sehingga kelompok penguasa mampu menguasai kelompok massa. Melalui penerimaan yang berlangsung secara pelan- pelan bukan dengan kekerasan sehingga massa menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma-norma penguasa. Tahap selanjutnya massa menginternalisasikan ide-ide penguasa dan menganggap ide-ide dan norma-norma itu menjadi milik sendiri. Ideologi atau norma yang diciptakan penguasa menjadi sebuah alat untuk melegitimasi kekuasaannya untuk berkuasa (Sugiono, 2006: 40-49). Konsep kekuasaan Gramsci merupakan sesuatu yang diraih artinya menjadi milik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan perlu dipertahankan melalui ideologi atau lebih umum dikenal dengan istilah hegemoni. Bagi Foucault, kekuasaan bukan sebagai ontologi tetapi merupakan strategi (Lubis, 2014a: 178). Oleh karena itu kekuasaan menurut Foucault (1997: 113-115) ada di mana-mana dan datang dari mana-mana. Kekuasaan tidak bisa diperoleh, tidak bisa dibagi, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kekuasaan hanya bisa dipraktikkan dalam ruang dan waktu tertentu. Pelaksanaan kekuasaan menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru. Sebaliknya, pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Kekuasaan tidak dapat dilaksanakan tanpa pengetahuan, demikian juga bahwa pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan. Menurut Foucault hubungan kekuasaan terdapat di segala aspek kehidupan mulai dari aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kekuasaan itu terlihat bukan melalui ancaman hukuman tetapi berbentuk kesepakatan melalui bujukan (Sarup, 2011: 113). Dalam bukunya yang berjudul Disipline and Punish, Foucault (1979: 27) menjelaskan genealogi kekuasaan. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan pada masa sekarang bukan lagi berada di tangan satu orang atau lembaga tertentu seperti yang dimaknai selama ini tetapi sudah tersebar pada segala aspek kehidupan. Kekuasaan lahir melalui pengetahuan dan pengetahuan itu berada dalam kekuasaan. Pengetahuan tidak netral seperti yang diutarakan kaum modernis melainkan bersifat politis dan tujuannya untuk memberi kekuasaan. Oleh sebab itu kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak 9
10 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melainkan hanya kumpulan pengetahuan sekelompok orang tertentu. Kritik terhadap Teori Kekuasaan Foucault Kalau diperhatikan karya-karya Foucault terlihat dengan jelas bahwa kekuasaan ada di mana-mana, kekuasaan merembes dari bawah bukan dari atas, dan diproduksi setiap saat. Apabila kekuasaan itu benar terdapat di mana-mana maka kekuasaan itu sekaligus tidak ada di mana-mana seperti yang dikritik oleh Baudrillard (1987). Jika kekuasaan berada di mana-mana maka segala sesuatu adalah kekuasaan. Apabila segala sesuatu dianggap sebagai kekuasaan maka tidak ada lagi yang bukan kekuasaan. Analogi yang digunakan Baudrillard, apabila semua angsa warnanya putih, maka "putih" bukan lagi sesuatu hal yang unik atau yang wah karena sudah seharusnya demikian. Oleh karena itu untuk melihat manusia, kebudayaan, dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya harus melalui relasi kuasa. Foucault tidak sepakat dengan pandangan masyarakat modern yang melihat kekuasaan diarahkan untuk penciptaan subjek yang mengatur diri, terisolasi dan terkendali. Menurut Foucault, kekuasaan tidak selalu dijalankan dari atas dengan cara represif dan negatif. Kekuasaan merupakan sekelompok pola hubungan yang terbuka. Kekuasaan berbeda dengan institusi, struktur, atau kekuatan tertentu yang dimiliki orang atau kelompok tertentu. Kekuasaan menjadi suatu pola hubungan strategis yang kompleks pada setiap masyarakat. Singkatnya semua hubungan sosial adalah hubungan kekuasaan. Apabila semua hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan, bagai- mana untuk membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain seperti yang dikritik Sarup (2011: 126). Kekuasaan bagi Foucault bukan milik seperti benda yang didapat, diraih, dipakai atau sesuatu yang dapat digenggam atau dibagi maupun diwariskan. Apabila kekuasaan itu benar-benar tidak milik, bagaimana suatu masyarakat atau negara untuk menjalankan pemerintahannya. Kalau tidak ada kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mengatur roda pemerintahan bukankah masyarakat itu menjadi kacau? Atau dengan perkataan lain, bukankah masyarakat akan bertindak sesuka hatinya apabila tidak ada orang atau kelompok yang mengatur. Kalau semua yang mengatur dan tidak ada yang diatur bukankah menimbulkan kekacauan? Hal-hal seperti ini kurang diperhatikan oleh Foucault. Pemikiran yang lain tentang kekuasaan bahwa kekuasaan itu bersifat produktif dan selalu menciptakan resistensi. Kekuasaan bagi Foucault bukan penindasan dan bukan negatif tetapi produktif dan regulatif. Timbul pertanyaan, apabila kekuasaan itu bersifat produktif mengapa timbul resistensi, bukankah bentuk dukungan yang seharusnya terjadi terhadap kekuasaan itu? Pertanyaan selanjutnya, dari kelompok mana datangnya resistensi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mendapat penjelasan yang cukup dalam karya-karya Foucault. Terlepas dari kekurangan pemikiran Fou- cault tentang relasi kekuasaan dengan pengetahuan, teori ini menjadi hal yang baru dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Foucault sudah memberikan pandangan baru yang memberikan perhatian kepada hal-hal yang kecil bahkan tabu di masyarakat menjadi objek kajiannya. Dari hal yang kecil Foucault berhasil menciptakan teori yang besar berkaitan dengan kekuasaan. Simpulan Konsep kekuasaan yang diutarakan Fou- cault merupakan paradigma baru dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam ilmu politik seperti yang dikatakan Laswel, kekuasaan menjadi fokus perhatian. Politik berkaitan dengan siapa mendapat apa, kapan, dan
bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang dimaksud dengan "apa" dalam kalimat itu adalah kekuasaan. kekuasaan menjadi sesuatu objek yang diraih dengan cara tertentu dan dalam waktu tertentu. Kekuasaan bagi Foucault bukan ontologi yang dapat dicari, direbut, dibagi, atau diwariskan. Kekuasaan merupakan strategi yang bekerja bukan dari atas ke bawah melainkan dari bawah ke atas. Kekuasaan hanya sekedar strategi yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Kedua kata itu ibarat dua sisi mata uang logam yang saling memengaruhi. Kekuasaan hanya bisa dilakukan apabila memiliki pengetahuan, dan pengetahuan akan menciptakan kekuasaan. tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, sebaliknya tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Praktik kekuasaan dimulai dengan wacana (diskursus). Orang atau kelompok yang memenangkan wacana akan memiliki pengetahuan dan kekuasaan, sehingga Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan ada di mana-mana dan datang dari mana-mana. Kritik yang timbul terhadap pemikiran Foucault yaitu, pandangan akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki negara atau penegak hukum lainnya kurang mendapat perhatiannya. Terlebih pernyataan yang mengatakan tentang kekuasaan yang bersifat produktif dan positif, namun Foucault juga mengata- kan kekuasaan selalu mengalami resistensi. Bentuk resistensi dan juga dari mana datang- nya resistensi itu tidak mendapat penjelasan yang cukup dari Foucault. Terlepas dari kekurangannnya, pemikiran Foucault mem- berikan kontribusi yang sangat besar di ber- bagai bidang: psikiatri, psikologi, kedokteran, ilmu sosial terlebih dalam ilmu politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Daftar pustaka Agger, Ben. 2007. Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Arts, Bas dan Piet Verschuren. Assessing Po- litical Influence in Complex Decision-Mak- ing: An Instrument Based on Triangulation. International Political Science Review, Vol. 20, No. 4, New Developments in Interna- tional Instituons and Organizations, (Oct., 1999), hlm. 413-414. Aur, Alexander. 2005. Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang menuju dia- log antarperadaban. dalam Teori-Teori Kebudayaan. Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed). Yogyakarta: Kanisius. Barker, Chris. 2014. Kamus Kajian Budaya. Yogyakarta: Kanisius. Baudrillard, Jean. 1987. Forget Foucault. Semiotext (e): New York. Best, Steven & Douglas Kellner. 2003. Teori Postmodern: Interogasi Kristis. Indah Rohmani (terj.). Gresik: Boyan. Dahl, Robert A. 1961. Who Governs? Demogracy and Power in an American City. New Haven: Yale Universitas Press. Dahl, Robert A. 2006. A. Preface to Democratic Theory, Expanded Edition. Chicago: The University of Chicago Press. Foucault, Michel. 1976. The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: Harper Colophon. Foucault, Michel. 1979. Displine and Punish: The Berth of the Prison. New York: Vin- tage. Foucault, Michel. 1980. The History of Sexu- ality. New York: Vintage Books. Foucault, Michel. 1988. In Lawrence D. Kritzman (ed). Michel Foucault: Politic, Philosophy, Culture. New York: Routledge. Foucault, Michel. 1990. The History of Sexu- ality: An Introduction, Vol. 1. New York: Vintage Books. 11
12 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Foucault, Michel. 1997. Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas. Jakarta: Gramedia. Foucault, Michel. 2002. "Society Must Be Defenfe": Lectures at the College de France, 1975-1976, David Macey (Terj.), New York: Picador. Friedrick, Carl J. 1963. Man and His Govern- ment: An Empirical Theory on Politics. New York: Mc-Graw Hill Book Company. Gramsci, Antonio. 1971. Selection From Prison Notebooks. Edition and translated by Quentin Hoare and Geofrey N. Smith. London: Lawrence and Wishart. Heywood, Andrew. 1997. Politic. London: Macmillan Press Ltd. Heywood, Andrew. 2004. Political Theory: An Introduction. (edisi ketiga). New York: Palgrave Macmillan Ltd. Lubis, Akhyar Yusuf. 2014a. Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. Lubis, Akhyar Yusuf. 2014b. Postmodernisme: Teori dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers. Lubis, Akhyar Yusuf. 2014c. Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press. Manokha, Ivan. 2014. "Konsep Foucault tentang Kekuasaan dan Diskursus Global Hak-Hak Asasi Manusia." dalam Kiersey, Nicholas J. & Doug Stokes (ed). Michel Foucault dan Hubungan Internasional: Kajian Kristis Terkini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Neal, Andrew W. 2013. "Michel Foucault." dalam Edkins, Jenny & Nick Vaughan Wil- liams (ed). Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. O'Donnell, Kevin. 2009. Postmodernisme. Yogyakarta: Kanisius. Ritzer, George. 2010. Teori Sosial Postmodern. Bantul: Juxtapose research and publica- tion study club. Sarup, Madan. 2011. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodernisme. Medhy Aginta Hidayat (pentj.). Yogyakarta: Jalasutra. Siregar, Mangihut. 2021. Teori Politik Postmodern: Menjelajahi Pemikiran Lyotard, Foucault, Baudillard, Bourdieu, dan Derrida. Malang: Inteligensia Media. Sugiono, Muhadi. 2006. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.