JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 5 No 1 2024, Hal. 881-888 | Tersedia online di DOI: WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI MUSISI INDONESIA Vira Nur Maharani1, Dwi Desi Yayi Tarina2 1,2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Email: 2010611292@mahasiswa.upnvj.ac.id ABSTRAK Saat ini, terdapat banyak musisi yang menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena pelanggaran hak cipta ini semakin meningkat di industri musik, dimana pelaku industri menggunakan musik dan lagu yang dimiliki oleh pencipta untuk kepentingan komersil tanpa seizin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Akibatnya, terjadi banyak sengketa antara musisi. Salah satu contoh kasus yang melibatkan royalti dan perizinan musik adalah sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel, mantan vokalis grup band Dewa 19. Konflik ini muncul karena Once Mekel diduga menyanyikan lagu milik Dewa 19 tanpa izin dari Dhani dan tanpa izin dari Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI). Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mekanisme non- litigasi dengan mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut memperbolehkan Once Mekel untuk menyanyikan hanya satu lagu Dewa 19 yang berjudul "Cemburu", sementara Once menyatakan bahwa ia tidak akan menyanyikan lagu dari Dewa 19 lainnya sampai batas waktu yang tidak tertentu. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola royalti musisi di Indonesia. Dengan kaitannya terhadap permasalahan ini, LMKN pun menciptakan website lmknlisensi.id sebagai jawaban dari polemik iniPenelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan statute aproach dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak terkait guna meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak ekonomi musisi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Ekonomi, Royalti, LMKN ABSTRACT Currently, there are many musicians who use songs without permission from their creators. This phenomenon of copyright infringement is increasing in the music industry, where industry players use music and songs owned by creators for commercial purposes without permission and without paying the rightful royalties. As a result, many disputes arise between musicians. One example of a case involving music royalties and licensing is the dispute between Ahmad Dhani and former Dewa 19 vocalist, Once Mekel. This conflict arises because Once Mekel is suspected of singing Dewa 19 songs without permission from Dhani and without permission from the Indonesian Collective Management Organization for Music (LMK WAMI). The case was resolved through non-litigation mechanisms by reaching a peaceful agreement between both parties. The agreement allows Once to sing only one Dewa 19 song titled "Cemburu," while Once states that he will not sing any other Dewa 19 songs until an unspecified time limit. This issue raises questions about the responsibilities and authority of the National Collective Management Organization (LMKN) as the institution managing musicians' royalties in Indonesia. In relation to this issue, LMKN has created the website lmknlisensi.id as a response to this controversy. This study uses a normative legal research method with a statute approach and data analysis technique in the form of descriptive analysis. This article is expected to serve as a reference for relevant parties to enhance understanding and protection of musicians' economic rights in Indonesia. Keywords: Economic Right, Royalty, LMKN 881
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 I. PENDAHULUAN Saat ini, terdapat banyak musisi yang menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena pelanggaran hak cipta ini semakin meningkat di industri musik, dimana pelaku industri menggunakan musik serta lagu yang dimiliki oleh pencipta untuk kepentingan komersil tanpa seizin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Akibatnya, terjadi banyak sengketa antara musisi. Padahal, royalti merupakan hak ekonomi seorang musisi selaku pencipta yang wajib dibayarkan apabila pihak lain ingin menggunakan lagu tersebut, terlebih lagi apabila tujuan penggunaannya adalah tujuan komersil. Karena lagu merupakan sebuah kekayaan intelektual, maka dari itu perlindungan hak ekonomi ini perlu intelektual. Hak Cipta dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan sebuah hak kekayaan diklasifikasikan sebagai sebuah IP. Pemilik atau pemegang atas hak dari ciptaan yang bersangkutan mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, memberikan kepadanya kendali pribadi atas ciptaannya tanpa melanggar batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, izin terlebih dahulu dari penulis diperlukan untuk setiap penggunaan karya tersebut. Hak eksklusif terbagi atas dua: moral serta ekonomi. Di kedua negara yaitu Inggris dan Perancis lah hak cipta awalnya dipahami (Dirkareszha, 2022). Dalam konteks disparitas sistem hukum, pengertian hak moral dan ekonomi juga muncul dalam hak cipta. Artikel 9-14 Perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) menjabarkan prinsip-prinsip dasar pelanggaran dan perlindungan hak cipta (Hidayah, 2017). Ketentuan hak cipta UU No. 28 Tahun 2014 sejalan dengan Perjanjian TRIPs. Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta menerangkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya. Tanpa melewati batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait, hak ini diberikan secara langsung dan spontan setelah terciiptanya karya. Pencipta dan pemilik hak cipta mempunyai satu jenis hak cipta, sedangkan penyelenggara acara, lembaga penyiaran, dan pembuat rekaman suara mempunyai jenis hak cipta yang lain, yang dikenal sebagai hak terkait atau hak terhubung. Ada dua komponen utama hak cipta, yang masing-masing disebut hak moral ekonomi. Ketika hak cipta serta hak terkait dialihkan kepada pemilik baru, maka pemilik baru tidak serta merta memperoleh Hak Moral Pencipta. Konsep hak tersebut berawal dari sistem Civil Law dan dikenal juga dengan konsep Droit d'Auteur. Konsep ini menekankan pada perlindungan terhadap tindakan yang dapat merusak reputasi pencipta dan memberikan dasar bagi pengakuan hak moral dan ekonomi. (Djumhana & Djubaedillah, 2003). Konsep hak ekonomi pertama kali dikembangkan di negara yang menganut sistem common law. Konsep ini dikenal juga dengan konsep Copyrights, yang menekankan pada perlindungan hak pencipta terhadap penggandaan atau pembajakan yang tidak sah. Anne's Act of 1709 menjadi dasar konsep hak cipta modern yang melindungi hak penerbit terhadap duplikasi yang tidak sah (Drahos, 2016). Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai kedua hak tersebut diatur di Pasal 4 UU Hak Cipta. Lebih lanjut, kedudukan hak moral terhadap pencipta adalah tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak moral tersebut mencakup kebebasan untuk melakukan perubahan terhadap ciptaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, untuk mengubah judul dan subjudul dari ciptaan, dan untuk menuntut pencemaran nama baik atau fitnah jika diperlukan untuk melindungi kehormatan dan reputasi ciptaan. Adapun Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari karya yang telah mereka ciptakan. Hak komersial pencipta memperbolehkan mereka untuk menerbitkan karya mereka, memperbanyaknya dalam bentuk apa pun, menerjemahkannya, mengubahnya, mengatur atau mengubahnya dengan cara apa pun, mendistribusikan atau menyalin karya mereka, menampilkan karya mereka, mempublikasikannya, berkomersialisasi, Perlindungan hak ekonomi dalam industri musik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Keberlakuan UU Hak Cipta menawarkan harapan baru bagi para Pencipta, Pemusik, dan Penyanyi di Indonesia.(Galuh Pramesthi dkk., t.t.) Lebih khusus lagi, dalam konteks lagu, hak cipta memiliki unsur yang lebih kompleks dibanding karya seni lainnya. Hal ini dikarenakan lagu melibatkan berbagai elemen seperti aransemen, musik, dan lirik yang tiap-tiapnya dibuat dan direkam oleh pihak- pihak yang berbeda, termasuk artis, studio rekaman, label musik, dan manajemen artis. Karena komplekskitas tersebut, pengaturan hak ekonomi bagi setiap pihak yang terlibat harus diatur secara jelas. Penyusunan ketentuan mengenai hak ekonomi dalam UU tersebut menjadi dorongan bagi para pemusik di Indonesia untuk terus berkarya. Pasal 1 butir 22 UU Hak Cipta menjelaskan tentang keberadaan Lembaga Manajamen Kolektif (LMK) sebagai entitas yang bertanggung jawab atas 882
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 pengelolaan hak ekonomi melalui proses pengumpulan dan pendistribusian royalti. LMK adalah badan hukum non-profit yang ditunjuk Pencipta atau sejenisnya untuk mengawasi hak ekonomi dengan mengumpulkan dan membagikan royalti. Dalam industri musik, royalti memainkan peran yang sangat penting. Marshall dan Frith yang dikutip dari Nogard menekankan bahwa royalti adalah pondasi bagi industri musik. Mereka menyatakan bahwa Hak Cipta memberikan kerangka kerja untuk setiap keputusan bisnis dalam industri musik, dan hak cipta dapat dianggap sebagai mata uang dalam perdagangan di semua sektor industri musik (Ginting, 2019). Oleh karena itu, pembentukan LMK sebagai lembaga pengelolaan hak ekonomi menjadi hal yang krusial untuk menjamin hak-hak pelaku industri musik. Diberitakan (via celebrity.id) ada sebelas LMK akan aktif di Indonesia pada tahun 2023. Di antaranya WAMI, KCI, RAI, PAPPRI, SELMI, PELARI, dan lain-lain. Di Indonesia, royalti musik dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). UU Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang bertanggung jawab untuk memungut, mengumpulkan, dan membagikan royalti musik dari pengguna komersial serta mengawasi hak ekonomi pencipta dan sejenisnya. Masalah royalti serta hak cipta di industri musik Indonesia terus menjadi perhatian serius. Salah satu isu yang ramai di publik adalah perselisihan Ahmad Dhani dan Once Mekel beberapa bulan lalu. Tensi puncaknya terjadi saat Dhani menyatakan bahwa Once dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19, apalagi band tersebut berencana menggelar tur konser usai perayaan Idul Fitri 2023 sebanyak dua kali dalam seminggu. kata Dhani dalam penjelasannya terkait larangan terhadap mantan penyanyi Dewa 19 itu. Sebelumnya, Dhani juga sempat mengatakan, pembayaran royalti bukan menjadi tanggung jawab Once, melainkan Event Organizer (EO). Ia menyatakan tidak akan melarang Once membawakan lagu Dewa 19 jika EO mengadakan perjanjian dengan dirinya dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Berdasarkan keterangan kuasa hukum Dhani, Aldwin Rahardian, Once bebas melanjutkan membawakan 19 lagu dari album Dewa Dhani yang ia tulis sebagai artis solo. Aldwin mengatakan, lagu Dhani dan Andra serta lagu Dewa 19 yang tidak menyertakan Once dilarang secara khusus. Namun kuasa hukum Once berdalih LMKN merupakan lembaga yang tepat untuk mengawasi royalti atau pendistribusiannya. hasil. Sekali lagi, keterlibatan LMKN dalam pengelolaan pemungutan royalti diragukan. Oleh karena itu, penulis penelitian ini berupaya mengetahui lebih jauh mengenai peran lembaga ini dalam melindungi kepentingan finansial para seniman di Indonesia.. Kasus tersebut membuat khalayak ramai bertanya-tanya mengenai tugas, peran serta wewenang LMKN sebagai badan satu pintu untuk pemungutan royalti dan perizinan hak cipta lagu dan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana tugas dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melakukan perlindungan terhadap hak ekonomi musisi di Indonesia? 2) Bagaimana kasus hak cipta dan royalti yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel mencerminkan keterkaitan dengan tugas dan tanggungjawab LMKN dalam menjalankan fungsi perlindungan hak ekonomi terhadap musisi di Indonesia? II. METODE PENELITIAN Menurut Soerjono Soekanto, penelitian bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih kejadian hukum tertentu melalui penggunaan sistematika ilmiah, prosedur, dan cara berpikir tertentu (Muhaimin, 2020). Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pemahaman kita mengenai mandat LMKN dalam menjaga hak ekonomi seniman Indonesia. Permasalahan hukum mengenai ruang lingkup yurisdiksi dan tanggung jawab LMKN dianalisis melalui kacamata peraturan yang berlaku. Salah satu metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang melibatkan melihat situasi sebenarnya. Perselisihan antara Once dan Dhani dengan masalah hak cipta dan royalti menjadi fokus penyelidikan ini. Perpustakaan disisir untuk mencari dokumen-dokumen relevan, termasuk anggaran dasar, peraturan, buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan peran LMKN dalam melindungi hak ekonomi musisi di Indonesia. adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Deskriptif yang merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan secara rinci pola, karakteristik, dan hubungan dalam data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci dan sistematis, yang melibatkan pengumpulan peraturan hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pengadilan, dan dokumen hukum lain disertai dengan literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis dan diorganisir untuk mendapatkan deskripsi yang objektif mengenai isi dan strukturnya. 883
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Tugas dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Musisi di Indonesia Karena hak cipta memberikan kepemilikan eksklusif atas ciptaan, setiap orang yang ingin memanfaatkan dan menggunakan sebuah ciptaan harus terlebih dulu mendapatkan izin dari pencipta atau sejenisnya melalui perjanjian lisensi. (Reksa Saputra dkk., 2022). Lisensi adalah izin yang memungkinkan pemberi lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual secara eksklusif untuk berbagai tujuan, seperti menghasilkan, membuat, atau memasarkan produk tertentu dengan menggunakan kekayaan intelektual yang dilisensikan (Widjaja, 2003). Dengan ketentuan tersebut, maka tiap-tiap bidang usaha maupun perorangan wajib untuk menyerahkan kontraprestasi yang berbentuk pembayaran royalti. Royalti sendiri merupakan kompensasi yang diberikan untuk penggunaan sebuah ciptaan (Aprianti, 2017). Pasal 1 Angka 21 UU Hak Cipta menerangkan bahwa royalti dideskripsikan sebagai "imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." Royalti adalah hasil dari hak ekonomi yang dilindungi oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait. Jika karya mereka digunakan secara komersial, pencipta berhak untuk menerima imbalan dalam bentuk royalti. Pemikiran tentang royalti bermula dari ide filsuf John Locke pada abad ke-18. Awalnya, Locke membahas tentang hak kepemilikan intelektual yang muncul sebagai hasil yang logis dari kerja seseorang. Pencipta, pengarang, penemu, atau dalam istilah lain, individu yang melakukan pekerjaan, dihargai dengan imbalan atas usaha mereka, mirip dengan upah yang diberikan kepada pekerja. Pencipta atau pengarang menerima royalti sebagai penghargaan atas karya intelektual mereka. Munculnya pemikiran Locke tentang hak kepemilikan intelektual adalah sebagai tanggapan terhadap dominasi sistem feodal yang mengontrol kepemilikan. (Panjaitan dkk., 2022). Jika karya musik musisi digunakan secara komersil, pengguna harus membayar royalti. Menurut Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021, bar, pub, restoran, bistro, diskorek, kelab malam, kafe, pameran dan bazar, konser musik, dan lain-lain harus membayar lisensi. Semua orang dan organisasi yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam layanan publik yang disebutkan di atas harus membayar royalti melalui LMKN, sesuai dengan Pasal 10 PP No. 56 Tahun 2021. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah "lembaga non-APBN yang didirikan berdasarkan undang-undang hak cipta,". Menurut situs web lmkn.id tugas lembaga ini adalah bertanggung jawab mengumpulkan royalty dari pengguna lagu dan musik di Indonesia. LMKN didirikan berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta, dimana ketentuan tersebut mewajibkan dibentuknya dua badan penyelenggara kolektif nasional untuk membayar royalti di bidang musik. Adapun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yaitu lembaga hukum non-profit yang diberi wewenang oleh pencipta, dan sejenisnya terkait pengelolaan pendapatan hak cipta di bidang musik, yang juga didirikan berdasarkan UU Hak Cipta. Berbeda dengan LMK, LMKN bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan royalti serta kepentingan finansial pencipta lagu dan pemegang hak lainnya sesuai dengan kewenangan penugasannya berdasarkan UU Hak Cipta. LMK, sebaliknya, adalah organisasi nirlaba yang mendapat izin tegas dari pencipta karya atau sejenisnya untuk menghimpun dan mendistribusikan pembayaran. Selain itu, LMK merupakan organisasi nirlaba, sedangkan LMKN merupakan lembaga negara yang tidak ikut serta dalam APBN (Sudjana, 2020). Selain itu, tidak seperti LMK, LMKN pencipta dan sejenisnya untuk meraup pendapatan, terlepas dari apakah mereka anggota LMK atau bukan. Menteri membentuk LMKN untuk mewakili keperluan pencipta dan sejenisnya dalam rangka penatausahaan royalti, sebagaimana dirinci dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait merupakan dua bagian yang terlibat. Kedua bagian tersebut melapor kepada komisaris yang berbeda. Komisioner LMKN yang bertugas membagikan royalti kepada Pencipta adalah LMKN, sedangkan LMKN pemilik Hak Terkait bertugas melakukan hal serupa terhadap orang tersebut. Telah ditetapkan sepuluh orang sebagai Komisaris LMKN Pencipta dan pemilik LMKN sesuai dengan Keputusan Nomor M.HH02-KI.01.04.01 Tahun 2022 oleh Menkumham RI pada 3 Juni 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, LMKN bertanggung jawab atas administrasi royalti hak cipta atas musik karya artis Indonesia. Penatausahaan Royalti Hak Cipta Musik (PP No. 56 Tahun 2021) diatur melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022. (Husnun dkk., 2021). LMKN Pencipta dan LMKN 884
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 Hak Terkait, memiliki tugas yaitu menjalankan pengurusan royalti, membentuk kode etik LMK bidang lagu dan musik, membuat dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengelolaan royalti, memberikan rekomendasi kepada Menteri yang berhubungan dengan izin LMKN dalam bidang lagu dan musik, menetapkan sistem serta metode distribusi royalti, menetapkan besaran bayaran royalti untuk pihak terkait yaitu pencipta dan sejenisnya, mengkoordinasikan dan membersihkan data pemilik hak, menysun laporan kinerja dan keunagnan kepada Menteri, dan menjalankan proses mediasi atas sengketa royalti kepada anggota LMK. Menurut lmkn.id, mandat LMKN hanya sebatas mengumpulkan, dan membagikan kontraprestasi atau royalti atas lagu dan musik yang digunakan pengguna untuk layanan publik komersial (Public Performance Right). Kekuasaan LMKN juga terbatas pada tanggung jawab tersebut di atas. Pencipta dan sejenisnya dapat mendelegasikan kewenangan miliknya kepada LMK yang sama yang berasosiasi dengannya untuk menjalankan amanahnya (Faisal, 2022). Secara umum kewenangan dan tugas LMKN dalam melindungi hak ekonomi musisi di Indonesia adalah mengelola royalti kepada pencipta. Tanggung jawabnya meliputi pemberian royalti, pengembangan kebijakan pengelolaan royalti, dan pengembangan prosedur untuk menentukan hutang royalti. 3.2 Keterkaitan Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel dengan Tugas dan Tanggungjawab LMKN Dalam Menjalankan Fungsi Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Musisi di Indonesia Kasus hak cipta dan royalti antara Ahmad Dhani dan Once merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan royalti terjadi di Indonesia. Kasus ini bermula dari kabar Once Mekel pada 22 Februari 2023 menolak membayar royalti lagu Dewa 19. Dewa 19 sendiri merupakan band rock ternama di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1986. Ahmad Dhani, Andra Junaidi, Yuke Sampurna dan Agung Yudha adalah anggota dari Dewa 19. Grup musik ini dikategorikan sebagai grup musik paling signifikan dalam sejarah musik Indonesia. Dewa 19 dinilai Majalah Hai sebagai grup paling kaya di Indonesia dengan totalpendapatan tahunan lebih dari 14 miliar. Personil grup berganti beberapa kali. Ari Lasso merupakan vokalis band tersebut pada era 1990-an sebelum akhirnya hengkang pada tahun 1999. dan digantikan oleh Once. Namun, Once keluar pada tahun 2011 sehingga Dewa hiatus beberapa saat dan terus berkarya sebagai "band tanpa vokalis". Meski memiliki hubungan dekat di masa lalu, pada awal tahun 2023 Dhani dan Once terlibat kasus royalti yang memicu peristiwa negatif. Kasus ini bermula ketika Dhani mendapat laporan dari Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku LMK Dewa 19 yang mengungkapkan banyak event organizer (EO) yang lalai melapor setiap kali mengundang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Dikutip dari laman Once menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dalam pembahasan dengan Dhani, namun Dhani merasa permasalahan hak cipta bukan urusan Once melainkan EO. Pihak Once juga angkat bicara soal peran LMKN sebagai pengelola sistem royalti atau bagi hasil, namun kasus tersebut mencapai puncaknya ketika Dhani resmi melarang Once membawakan lagu Dewa 19 yang menurutnya terkait. untuk hak cipta. dari lagu dan penampilan Dewa 19 yang akan terganggu jika dibawakan orang lain. Konser dengan lagu Dewa 19. Menurut pengamat musik Wendi Putranto, perdebatan mengenai royalti lagu seharusnya ditanggung oleh promotor atau event organizer (EO) penyelenggara acara tersebut. Menurut dia, manajemen artis Once hanya tinggal memberikan daftar lagunya kepada promotor, selanjutnya tanggung jawab pengurusan pembayaran royalti kepada LMK atau pencipta yaitu Dhani berada di tangan promotor. Wendi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dalam hal ini adalah WAMI untuk EO yang mengurus izinnya. Selanjutnya WAMI akan menghubungi Dhani untuk melakukan negosiasi tarif royalti. Jika Dhani menerima biaya tersebut, maka akan diterbitkan surat kuasa sebagai bukti pembayaran royalti. Dikutip dari laman Andre Hehanusa selaku Komisioner LMKN pun menyampaikan pandangannya terkait perdebatan ini. Menurutnya, Dhani tidak perlu khawatir dalam membayar royalti karena seluruh tata cara terkait royalti telah diatur dalam Permenkumham nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun. Karena pencipta lagu tidak memiliki kewenangan mengambil keuntungan dari karya mereka sendiri, mereka membutuhkan organisasi yang mengelola hak cipta. (Santy dkk., 2016). LMKN dalam permasalahan ini mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelesaian perkaranya. Sebagai lembaga terpusat pengumpulan dan pendistribusian royalti di Indonesia, LMKN mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan antara Dhani serta Once ini. Pembayaran 885
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 royalti lewat LMKN oleh user hanya terbatas apabila user tersebut memakainya guna kepentingan komersil. Ada pula tarif yang wajib dibayarkan oleh user ini diresmikan dalam Surat keputusan Kemenkumham No HKI. 2.OT.03.01- 02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti. Ada dua jenis royalti untuk konser musik: royalti untuk penjualan tiket dikalii dua persen ditambah 1% untuk tiket gratis, dan royalti untuk penciptaan musik dikali dua persen. Bersumber pada tanggung jawab yang tertera dalam Permenkumham Nomor. 9 Tahun 2022, LMKN berwenang dalam melaksanakan pengelolaan royalti kepunyaan Dhani yang wajib dibayarkan oleh Event Organizer kepada LMKN ataupun LMK yang berwenang ialah WAMI. Dalam kaitannya dengan hak ekonomi musisi, LMKN melaksanakan proteksi hak ekonomi dengan metode mengelola royalti tersebut. Kasus ini diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua musisi yang disimpulkan dalam pertemuan di Gedung Kemenkumham RI yang diprakarsai oleh Effendi Simbolon. Once sepakat untuk tidak membawakan lagu Dewa 19 atau lagu Dhani lainnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian lain menyebutkan Once tidak wajib melakukan pembayaran royalti kepada WAMI, namun EO wajib membayarnya. Dan kesepakatan terakhir adalah Once boleh menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul "Cemburu", namun Once menyatakan tidak akan menyanyikan lagu Dewa 19 sama sekali, hingga waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan kontroversi antara Dhani dan Once, LMKN menyikapi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan baru yakni membuka laman portal web lmknlisensi.id untuk memudahkan pengguna dalam proses perizinan pembayaran royalti untuk tujuan komersial. Dengan adanya halaman web ini diharapkan pengguna dapat lebih mudah mengakses lisensi penggunaan hak cipta. Berdasarkan cuplikan artikel dilansir website ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam membuat lagu dengan cepat, akurat, otomatis, dan digital. Website lmknlisensi.id menawarkan empat kategori utama mengenai izin penggunaan hak cipta, yaitu bazaar, pameran, konser dan seminar. Pada situs tersebut terdapat fitur khusus untuk mengunggah data pengguna bisnis dengan ID khusus, serta database penggunaan yang dapat diakses, termasuk informasi mengenai faktur pajark, invoice, dan penghitungan royalti. Sistem pembagian royalti juga mengalami perubahan setelah dirilisnya website ini. Model penghitungan royalti lama melibatkan pengumpulan seluruh royalti yang dibayarkan dan kemudian didistribusikan ke masing-masing pencipta. Namun, sistem tersebut kini telah dimodifikasi untuk mendistribusikan setiap bisnis yang menggunakan lagu mereka langsung ke penulis lagu. Situs ini juga diharapkan dapat membantu pemilik hak cipta untuk melakukan kontrol langsung terhadap siapa dan di mana lagu mereka dibawakan. Dengan demikian, maka LMKN selaku lembaga satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara antara Dhani dan Once. Dan dengan membuka laman web lmknlisensi.id, diharapkan agar masalah-masalah serupa dengan kasus ini dapat terhindari di kemudian hari. IV. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Hak Cipta memberikan pencipta sebuah hak yang bersifat eksklusif untuk mengeksploitasi kekayaan mereka atas hasil dari kreativitas dirinya. Dalam hal ini, seniman memiliki hak untuk mendapatkan royalti. Ini berarti siapa pun yang ingin menggunakan musik dalam bentuk apa pun harus melalui perjanjian lisensi. LMKN bertanggung jawab atas otoritas perizinan tersebut. LMKN dapat menangani hak ekonomi seniman di Indonesia, termasuk pemegang hak cipta sjenisnya, dan berfungsi sebagai badan terpusat untuk mengumpulkan dan membagikan royalti. LMKN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan prosedur operasional standar untuk administrasi royalti, menetapkan metode dan prosedur penghitungan royalti, dan mendistribusikan royalti. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seniman Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal pendapatan. Dalam konteks kasus royalti antara Dhani dan Once, LMKN berwenang menyelesaikan prahara terkait pembayaran royalti yang dilakukan penyelenggara acara/evemt organizer (EO) kepada artis yang seharusnya dibayarkan melalui LMK atau LMKN terkait. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mediasi, tanpa melibatkan perselisihan, dimana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Putusan mediasi menyatakan Dhani hanya memperbolehkan Once menyanyikan lagu Dewa 19 bertajuk "Cemburu", sedangkan Once menegaskan tidak akan lagi menyanyikan lagu Dewa 19 hingga waktu yang tidak tertentu. Sebagai langkah reaktif untuk menghindari permasalahan serupa di kemudian hari, 886
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 LMKN memutuskan untuk membuat situs lmknlisensi.id yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan izin musik bagi pengguna. 4.2 Saran Penulis dapat memberikan saran kepada para pencipta lagu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota LMK agar dapat merasa aman dalam pengurusan royalti nya. Adapun saran untuk para pengguna atau user untuk segera memanfaatkan laman lmknlisensi.id agar pengurusan lisensi menjadi mudah dan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang di kemudian hari. DAFTAR PUSTAKA Dirkareszha, R. (2022). Hak Atas Kekayaan Intelektual (1 ed.). Deepublish. Drahos, P. (2016). A Philosophy of Intellectual Property. ANU eTEXT. Hidayah, K. (2017). Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1 ed.). Mataram University Press. Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Bisnis: Lisensi. Raja Grafindo Persada. Aprianti, D. (2017). Magister Hukum Udayana Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersil Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Udayana Master Law Journal) • Desember, 6(4), 489-496. Faisal, M. (2022). Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3), 1357-1372. Galuh Pramesthi, S., Yuyung Pegau, A., & Getri Seran De Araujo, A. (2022). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Melindungi Hak Cipta. Lentera Pancasila, 1(2), 88-96. Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 379. 398 Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjajaran Law Review, 9(1), 1-12. Panjaitan, H. A., Sidauruk, J., & Debora. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021. Nommensen Journal of Business Law, 1(1), 47-59. Reksa Saputra, E., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 13658-16378. Santy, Y., Respati, D., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Review, 5(2), 1-16. Sudjana. (2020). Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 16-40. Litbang MPI. (2023) "Daftar LMK di Indonesia, Lembaga yang Mengurus Royalti Musisi". Diakses pada tanggal 20 Mei 2023. CNN Indonesia. (2023) "Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19". diakses pada tanggal 26 Mei 2023. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. "Sekilas LMKN". diakses pada tanggal 22 Juni 2023. Prihatini, A. Danis Sekarsari. 2023. "Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekel". diakses pada tanggal 21 Juni 2023. (2023) "Ketika LMKN dan Pengamat Musik Tanggapi Royalti Lagu yang Diperdebatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel". Diakses pada tanggal 21 Juni 2023. Saputra, A. (2023) LMKN Siapkan Sistem Lisensi untuk Para Pencipta Lagu dan Pengguna Karya Cipta. dan-pengguna-karya-cipta diakses pada tanggal 27 Juli 2023. Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 887
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik 888