MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional; b. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional; c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pembuatan perjanjian perdagangan internasional, perlu pengaturan mengenai tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional;
Mengingat 2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187); 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Perdagangan Negara (Lembaran Internasional Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154); Perdagangan 9. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. 2. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang
4 digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Pasal 2 (1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. (2) Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri. (3) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional. (4) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB II PRAKARSA Pasal 3 Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. prakarsa; b. pra perundingan; c. perundingan; d. penandatanganan; e. pasca perundingan.
Pasal 4 ( 1) Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan: a. usulan dalam negeri; atau b. usulan mitra runding. (2) Usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas: a. usulan Menteri; dan/atau b. usulan menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (3) Usulan mitra runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan: a. usulan negara mitra; b. kesepakatan dalam forum regional/multilateral; atau c. kesepakatan/usulan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya. (4) Menteri menyelenggarakan rapat persiapan prakarsa pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian / lembaga terkait. (5) Menteri menyelenggarakan rapat persiapan penyusunan tanggapan atas pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan mitra runding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait. (6) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kajian sebelum diselenggarakannya rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (7) Menteri menyampaikan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada negara mitra runding dengan ditembuskan kepada menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala lembaga terkait.
6 BAB III PRA PERUNDINGAN Pasal 5 Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan. Pasal 6 (1) Posisi runding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan kajian. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk dibahas dan mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemangku kepentingan terkait. (3) Dalam hal diperlukan, Menteri bersama dengan mitra runding dapat melakukan studi kelayakan bersama (joint feasibility studies). BAB IV PERUNDINGAN Pasal 7 (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilakukan oleh: a. Menteri; dan/atau b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab atas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. (3) Dalam hal perundingan dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri meminta pertimbangan kepada menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka
kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan. (4) Dalam hal perundingan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait meminta pertimbangan kepada Menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya untuk menetapkan posisi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional berdasarkan hasil pra perundingan. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (6) Berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait menetapkan posisi pemerintah. (7) Posisi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KELOMPOK PERUNDING Pasal 8 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut. (2) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI, pejabat kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau tenaga ahli. (3) Kelompok perunding dapat melakukan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
(4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Menteri selaku ketua Tim Perunding. Pasal 9 (1) Dalam melakukan perundingan, Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman kepada pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7). (2) Menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen catatan akuntabilitas atas perkembangan dan pertimbangan posisi dalam perumusan Perjanjian Perdagangan Internasional pada setiap tahapan perundingan. (3) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Menteri. (4) Menteri menyampaikan laporan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementarian, atau kelompok perunding menyampaikan dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerj a setelah Perjanjian Perdagangan Internasional ditandatangani. (6) Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Menteri. (7) Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan contoh format sebagaimana
9 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VI PENANDATANGANAN Pasal 10 (1) Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan. (2) Pemberian surat kuasa yang diperlukan dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PASCA PERUNDINGAN Pasal 11 (1) Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyiapkan dokumen pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani. (2) Proses pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
10 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 154 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Hukum, ariyati
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL CONTOH FORMAT DOKUMEN CATATAN AKUNTABILITAS PERUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nama Perjanjian : nama resmi dan lengkap dari Perjanjian Judul Bab Forum Perundingan Periode Perundingan . dimulai-selesainya perundingan Jumlah pertemuan Ketua DELRI . • ARTICLE X [NOMOR] [JUDUL] Deskripsi isu singkat mis: MFN Applied Rate Lower than Prefential Rate rumusan akhir (final text) yang telah disepakati kedua pihak Disetujui pada Draft awal (initial proposal) Perkembangan Rumusan Pemahaman Legal obligation pada rumusan final PUU Terkait keterangan putaran perundingan pada saat disetujuinya rumusan akhir rumusan draft awal baik atas usulan DELRI maupun usulan mitra negosiasi sebelum mendapat tanggapan dari para pihak dalam negosiasi perkembangan rumusan draft text pada beberapa round sebelumnya terutama adanya counter proposal atas rumusan awal pemahaman delegasi/perunding mengenai kewajiban hukum yang terkandung pada rumusan final yang disepakati kedua pihak Peraturan perundang- undangan nasional yang terkait atau mungkin terkait, balk yang perlu penyesuaian maupun yang sedang berlaku dan menjadi landasan hukum pertimbangan posisi pertimbangan dan justifikasi yang digunakan delegasi/perunding saat Pertimbangan posisi menyetujui DELRI
rumusan final menyetujui rumusan final Dokumen terkait lain (as applicable) [akan di submit ke Treaty Room sebagai dokumen Travaux Preparatoires] Approved dan Penyusun by Tim Di isi daftar disertai keterangan singkat apabila dalam proses perundingan terdapat non- paper/proposal tertulis/ atau informasi tertulis lain yang menggambarkan intention para pihak termasuk SOD meeting. dan copy akan dilampirkan Nama/Jabatan yang bertanggung jawab dalam penyusunan. Bukan dimaksudkan untuk menjadi kontak kedepan tapi secara procedural diharapkan dapat menunjukan akuntabilitas proses penyusunan Catatan: setelah template terisi, kolom paling kanan dapat dihapus MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Perdagangan Hukum, f"\ ariyati