BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK A. Konteks Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Anak Dalam hukum pidana Islam, anak dibawah umur khususnya periode mumayyiz tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusiaan tercakup. Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, persamaan kesetaraan, dan keadilan. Implikasinya setiap umat Islam berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar tersebut membedakan golongan, etnis, ras, bahkan jenis kelamin. Sebagaimana hak asasi manusia atau al-dhariyat al-khamsah memiliki prisip-prinsip dasar dalam mengelaborasi misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : hifzd al-din, hifdz al-nafs, hifzd al- aql, hifzd al-nasl, dan hifzd al-mal. Sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu : sanksi asli (pokok), berupa hukuman qishash; sanksi pengganti, berupa hukuman diyat tanpa
dan ta'zir; ketiga sanksi penyerta atau tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat. 1. Sanksi Asli, Berupa Hukuman Qishos Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qu'an dam Hadits adalah qishash. Hukuman ini disepakati oleh para ulama, bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqishash (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Imam Syafi''I menambahkan bahwa di samping qishash pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah. Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qishash yaitu : a. Syarat-syarat bagi pembunuh, ada 3 syarat yaitu : 1. Pembunuh adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqishash apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif.1 Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah. 2. Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya 3. Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di qishash, tetapi menurut jumhur tetap diqishash walaupun dipaksa. b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban), juga ada 3 yaitu : 1. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, penganut zindiq dan pemberontak, jika orang muslim atau zimmy membunuh mereka maka hukum qishash tidak berlaku. 1Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, Al-Muhazzab,(Semarang:Toha Putra, t.t), II :173
2. Bahwa korban bukan anak atau cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak diqishash ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat kebawah. 3. Adalah korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh jumhur (selain Hanafiyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak diqishash seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdek yang membunuh budak. c. Syarat-syarat bagi perbuatannya Hanafiyah mensyaratkan untuk dikenakan qishash, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diyat, sedangkan jumhur ulama mensyaratkan itu baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai qishash karena keduanya berakibat sama. d. Syarat-syarat bagi wali korban Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengqishash haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka wajib diqishash. Karena tujuan dari diwajibkannya qishash adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Qishash wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama madzhab sepakat bahwa sanski yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qishash. Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya qishash tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu mereka menghendaki qisash, maka dilaksanakan hukum qishash, tapi jika menginginkan diyat, maka wajiblah pelaku membayar diyat.
Hukum Qishash menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut: 1. Matinya pelaku kejahatan. Apabila orang yang akan menjalani qishash telah mati telebih dahulu, maka gugurlah qiahash atasnya karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh, pendapat ini menurut Imam Ahmad serta salah satu pendapat imam syafi'i. sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib diyat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya. 2. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah baligh dan tamyiz 3. Telah terjadi sulh (rekonsiliasi) Antara pembunuh dengan wali korban 4. Adanya penuntutan qishash 2. Sanksi Pengganti (diyat, ta'zir) Sanksi pengganti atau Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau semakna dengannya artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut 'irsy. Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan uta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba bagi pemilik domba 1.000 dinar bagi pemilik emas 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian. Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat mughallazah dan diyat
mukhaffafah. Adapun diyat mughaladzah menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya. Jumlah diyat mughalladzah adalah 100 ekor unta , yang apabila dirinci adalah sebagai berikut : a. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun) b. 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun) c. 40 ekor unta khalifah ( unta yang sedang mengandung) Adapun diyat mukhaffafah itu dibebankan kepada 'aqilah pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, yaitu : a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun) b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun) c. 20 ekor bintu labin (unta betina umur 3 tahun) d. 20 ekor unta hiqqah e. 20 ekor unta jad'ah Jadi diyat pembunuhan sengaja adalah diyat mughaladzah yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diyat pembunuhan syibh 'amd adalah diyat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada 'aqilah (wali/keluarga pembunuh) dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama 3 tahun. Jumhur ulama berpendapat bahwa diyat pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena diyat merupakan pengganti qishash. Jika qishash dilakukan sekaligus
maka diyat penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal 'amid pantas dan harus diperberat dengan buktu diwajibkannya 'amid membayar diyat dengan hartanya sendiri bukan dari'aqilah, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi'aqilah. Para ulama sepakat bahwa diyat pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri.'Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Dalam sanksi pengganti, disamping dikenal istilah diyat juga dikenal ta'zir. Ta'zir atau hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena qishash itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirannya sesuai dengan kebijakan hakim. 3. Sanksi Penyerta atau Tambahan Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapat waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar kifarah, sebagai paertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. Kifarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut. B. Analisis Kasus Tindak Pidana Anak dalam Pandangan Hukum Islam Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir. Ta'zir adalah menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.
Perbedaan umur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangatlah berbeda jauh dalam hal penjatuhan hukuman. Dalam hukum Islam usia baligh dibatasi umur 15 tahun, hal ini dapat dilihat dari pendapat imam syafi'i bahwa beliau mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. sedangkan dalam hukum positif di Indonesia adalah 18 tahun. Dari sini bertolak belakang mengenai hukuman yang pantas diberikan pelaku, maka pelaku haruslah dihukum qishash atau had. Sebab faktor melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Hukumn ta'zir bisa diberikan karena ada factor pemaafan dari korban maupun keluarga korban kepada pelaku sehingga hukuman qishash tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban atau keluarga korban dapat menghapuskan hukuman sebenarnya yaitu qishash atau had. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman ta'zir sebagai penggantinya. Hukuman had kepada pelaku harus sudah baligh. Penerapan hukum yang relevan atau efektif dalam hukum Islam tentang hukuman terhadap pelaku tersebut adalah hukuman ta'zir, karena didalam ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh dan wajib. Pada saat ini ta'zir adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.