1 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN- KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
3 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 2. Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Kawasan Konservasi Perairan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 4. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4 5. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan. 6. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 7. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan Pariwisata Alam Perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan. 8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 9. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. 10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
5 12. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan. 13. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. 14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton. 17. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6 20. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan yang selanjutnya disingkat SIPPAP adalah adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan. 21. Surat Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan yang selanjutnya disingkat Surat Izin Litbang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kawasan Konservasi Perairan. 22. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati. 25. Satuan Unit Organisasi Pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan. 26. Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. 27. Dinas adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
7 Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Pengaturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan tertib pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di bidang Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, serta Penelitian dan Pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; b. perizinan; c. pelaporan; d. monitoring, evaluasi, dan pembinaan; dan e. pengawasan. BAB II KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan melalui kegiatan: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. Pariwisata Alam Perairan; atau d. Penelitian dan Pendidikan.
8 (2) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Bagian Kedua Kegiatan Penangkapan Ikan Pasal 5 (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Penangkapan Ikan dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan. (2) Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton. (3) Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan; b. metode Penangkapan Ikan; dan c. jenis alat Penangkapan Ikan. (4) Daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk menentukan potensi sumber daya ikan. (5) Pemanfaatan potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 50% (lima puluh persen). (6) Metode Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan: a. tidak membahayakan pengguna dan orang sekitarnya; b. tidak menimbulkan bahaya kesehatan manusia; c. tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan d. tidak menimbulkan konflik sosial.
9 (7) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan, meliputi: a. jaring angkat; b. jaring insang; c. perangkap; d. pancing; dan e. alat penjepit dan melukai. (8) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak boleh menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon. (9) Penggunaan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang alat Penangkapan Ikan. Bagian Ketiga Kegiatan Pembudidayaan Ikan Pasal 6 (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan. (2) Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. jenis ikan yang dibudidayakan; b. jenis pakan; c. teknologi; d. jumlah unit usaha budidaya; dan e. daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan. (3) Jenis ikan yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jenis ikan yang tidak termasuk dalam kategori berpotensi mengubah dan/atau merusak keseimbangan ekosistem.
10 (4) Jenis pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis pakan alami dan/atau pakan buatan yang terdaftar. (5) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan: a. teknologi sederhana, yaitu teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah; atau b. teknologi Semi Intensif, yaitu teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir. (6) Jumlah unit usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan. (7) Daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas Zona Perikanan Berkelanjutan. Bagian Keempat Kegiatan Pariwisata Alam Perairan Pasal 7 (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan dan/atau Zona Perikanan Berkelanjutan. (2) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan dilakukan melalui: a. kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan b. pengusahaan Pariwisata Alam Perairan. (3) Kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. wisata selam; b. wisata pancing;
11 c. wisata perahu layar; d. wisata selancar; e. wisata snorkling; f. wisata tontonan; g. pembuatan foto, video, dan film komersial; h. wisata berenang; dan/atau i. wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya. (4) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; b. penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; c. penyediaan jasa transportasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan; dan/atau d. jasa pramuwisata. Pasal 8 (1) Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a antara lain: a. usaha penyediaan akomodasi; b. restoran; dan/atau c. dermaga. (2) Penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b antara lain: a. peralatan selam/wisata bawah air; b. peralatan selancar; c. perahu wisata/kapal pesiar; d. pancing; dan/atau e. kamera/video bawah air. (3) Penyediaan jasa transportasi di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c antara lain: a. perahu; b. speedboat; dan/atau
12 c. kapal. (4) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d antara lain: a. pemandu wisata alam; b. pemandu wisata pancing; dan/atau c. pemandu wisata selam. Pasal 9 (1) Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibangun wajib memperhatikan: a. bahan bangunan; b. desain; dan c. tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan. (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. ramah lingkungan; b. memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan c. tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi Perairan. (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. dibangun semi permanen; b. ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan; c. memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah. (4) Tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan: a. tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
13 b. tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan c. sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Bagian Kelima Kegiatan Penelitian dan Pendidikan Pasal 10 (1) Kegiatan Penelitian dan Pendidikan dapat dilakukan di Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan zona lainnya. (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang mendukung upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif. (3) Setiap Orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian sebelum berakhirnya izin penelitian kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; dan b. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi. (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi. (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan.
14 BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Perizinan dan Masa Berlaku Pasal 11 (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki izin kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. (2) Jenis izin kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin kegiatan Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Bukti Pencatatan Kapal Perikanan; b. izin kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan; c. izin kegiatan Pariwisata Alam Perairan dalam bentuk: 1) Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan 2) SIPPAP untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan. d. Izin kegiatan Penelitian yang diterbitkan dalam bentuk: 1) izin Litbang Perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik; dan 2) Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian. e. Izin kegiatan Pendidikan yang diterbitkan dalam bentuk Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan.
15 Pasal 12 (1) Kewajiban memiliki SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menggunakan teknologi sederhana. (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan. Pasal 13 (1) Masa berlaku jenis izin kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan: a. izin kegiatan Penangkapan Ikan berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan, berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap. b. izin kegiatan Pembudidayaan Ikan berupa SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan dan Tanda Bukti Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan, berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan. c. izin kegiatan Pariwisata Alam Perairan yaitu: 1. Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan berlaku untuk 1 (satu) kali masuk Kawasan Konservasi Perairan; dan 2. SIPPAP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun; d. Izin kegiatan Penelitian yaitu: 1. izin Litbang Perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penelitian dan pengembangan; dan 2. Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
16 e. Izin kegiatan Pendidikan yaitu Tanda Masuk untuk pendidikan berlaku untuk 1 (satu) kali masuk Kawasan Konservasi Perairan. (2) Setiap Orang yang memiliki SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Bagian Kedua Penerbit Izin Pasal 14 Izin kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan diterbitkan oleh: a. Menteri untuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan b. gubernur untuk Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Pasal 15 (1) Menteri dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mendelegasikan pelaksanaannya kepada: a. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan; b. Direktur Jenderal untuk SIPPAP, Tanda Masuk, dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan; dan c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik. (2) Direktur Jenderal menerbitkan Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
17 Pasal 16 (1) Gubernur dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin yang menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Paragraf 1 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Pasal 17 (1) Nelayan Kecil untuk memiliki izin kegiatan Penangkapan Ikan berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan. (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh Bukti Pencatatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap. Pasal 18 (1) Nelayan Kecil untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional selain memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan wajib melaporkan kepada Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
18 (2) Nelayan Kecil yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (3) Pemberian Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (4) Bentuk dan format Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 2 Izin Kegiatan Pembudidayaan Ikan Pasal 19 (1) Setiap Orang untuk memiliki izin kegiatan Pembudidayaan Ikan berupa SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan. Pasal 20 (1) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum menerbitkan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 akan meminta Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan:
19 a. kesesuaian Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi (titik koordinat dan peta lokasi); b. rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan; dan c. wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. (2) Direktur Jenderal memberikan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima permohonan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. (3) Bentuk dan format Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 21 (1) Pembudi Daya Ikan Kecil untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional selain memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan wajib melaporkan kepada Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (2) Pembudi Daya Ikan Kecil yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (3) Pemberian Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
20 (4) Bentuk dan format Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 3 Izin Kegiatan Pariwisata Alam Perairan Pasal 22 (1) Setiap Orang untuk memiliki Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1) harus membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (2) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan kepada orang perseorangan, dikenakan juga terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain: a. alat penyelaman; b. alat selancar ombak/angin; c. kamera/video recorder bawah air; d. jet ski/skuter laut; dan/atau e. kapal/perahu/speedboat. (3) Bentuk dan format Karcis Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 23 (1) Setiap Orang untuk memiliki izin pengusahaan Pariwisata Alam Perairan berupa SIPPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi;
21 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya; c. rencana usaha, yang meliputi jenis usaha, rencana investasi, rencana pengelolaan limbah, status aset yang dimiliki, dan rencana operasional; d. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi; e. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha penyediaan infrastruktur kegiatan Pariwisata Alam Perairan ditambah persyaratan: a. gambar tata letak dan detail desain (detail engineered design/DED); b. fotokopi izin lingkungan; c. fotokopi izin lokasi dari Direktur Jenderal untuk usaha yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir; d. fotokopi izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk usaha yang memanfaatkan tanah. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan dan penyediaan jasa transportasi ditambah dengan persyaratan berupa daftar jumlah dan spesifikasi unit sarana dan prasarana yang dimiliki. Pasal 24 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan rencana usaha dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan,
22 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan untuk jenis pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagai berikut: a. penyediaan infrastruktur kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; b. penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; dan/atau c. penyediaan jasa transportasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan. (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional, untuk memeriksa: a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi; dan b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha. (4) Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP pungutan SIPPAP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara yang menyatakan hasil verifikasi lapangan telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemohon harus membayar pungutan SIPPAP dan menyampaikan SSBP kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP Pungutan SIPPAP diterbitkan.
23 (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP pungutan SIPPAP diterbitkan pemohon tidak membayar pungutan SIPPAP, permohonan SIPPAP dinyatakan batal demi hukum. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPPAP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran pungutan SIPPAP diterima. (9) Apabila permohonan SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPPAP menjadi milik Direktorat Jenderal. (10) Bentuk dan format SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 4 Izin Kegiatan Penelitian Pasal 25 (1) Setiap Orang untuk memiliki izin kegiatan Penelitian berupa Izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin kegiatan penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian dan pengembangan perikanan.
24 Pasal 26 (1) Setiap Orang yang melakukan Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional selain memiliki izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 1) wajib memiliki Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian. (2) Setiap Orang untuk memiliki Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan melampirkan fotokopi izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik. (3) Untuk memperoleh Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional. (4) Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan Untuk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara Penelitian milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang tidak bersifat komersial. (5) Bentuk dan format Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
25 Paragraf 5 Izin untuk Kegiatan Pendidikan Pasal 27 (1) Satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan untuk memiliki izin kegiatan Pendidikan berupa Tanda Masuk Untuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e harus mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional, dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat: a. tujuan pendidikan; b. jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan; dan c. lama waktu pendidikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional melakukan analisis dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, diterbitkan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan dengan membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan.
26 (5) Bentuk dan format Surat Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Penangkapan Ikan Pasal 28 Perubahan, perpanjangan, dan penggantian Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap. Bagian Kedua Izin Pembudidayaan Ikan Pasal 29 (1) Perubahan, Registrasi Ulang dan penggantian SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan. (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum mengeluarkan Perubahan dan Registrasi Ulang, SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan akan meminta Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan: a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (titik koordinat dan peta lokasi);
27 b. rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan; dan c. wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Bagian Ketiga Izin Pariwisata Alam Perairan Pasal 30 (1) Perubahan SIPPAP dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIPPAP diterbitkan. (2) Perubahan SIPPAP dilakukan apabila terdapat perubahan: a. penanggung jawab perusahaan; b. domisili usaha; c. jumlah unit sarana dan prasarana, untuk penyediaan jasa transportasi dan peralatan kegiatan pariwisata di dalam Kawasan Konservasi Perairan; dan/atau d. lokasi (penambahan atau pengurangan), untuk penyediaan infrastruktur di dalam Kawasan Konservasi Perairan. Pasal 31 (1) Setiap Orang untuk melakuan perubahan SIPPAP wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIPPAP yang diubah; b. jenis perubahan yang diminta; c. fotokopi izin lokasi untuk perubahan lokasi; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi.
28 (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk perubahan: a. jumlah unit sarana dan prasarana, untuk penyediaan jasa transportasi dan peralatan kegiatan pariwisata di dalam Kawasan Konservasi Perairan; dan b. lokasi untuk penyediaan infrastruktur di dalam Kawasan Konservasi Perairan. (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. (5) Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP pungutan SIPPAP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara yang menyatakan hasil verifikasi lapangan telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud ayat (5). (7) Pemohon harus membayar pungutan SIPPAP dan menyampaikan SSBP kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP pungutan SIPPAP diterbitkan.
29 (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP pungutan SIPPAP diterbitkan pemohon tidak membayar pungutan SIPPAP, permohonan perubahan SIPPAP dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPPAP Perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SSBP diterima. (10) Apabila permohonan perubahan SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dan hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan IPPAP menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Direktur Jenderal menerbitkan SIPPAP perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIPPAP disetujui, untuk perubahan penanggung jawab perusahaan dan domisili usaha dan tidak dikenakan pungutan. (12) SIPPAP Perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPPAP yang diubah. (13) SIPPAP yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal bersamaan dengan penerbitan SIPPAP perubahan. Pasal 32 (1) Perpanjangan SIPPAP dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPPAP berakhir. (2) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIPPAP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIPPAP yang diperpanjang; b. fotokopi izin lokasi; c. bukti penyampaian laporan usaha; d. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik usaha atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
30 1) infrastruktur kegiatan Pariwisata Alam Perairan, peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan dan/atau jasa transportasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan tidak terdapat perubahan fungsi, jumlah unit, lokasi; dan 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Pasal 33 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan untuk jenis pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagai berikut: a. penyediaan infrastruktur kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; b. penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; dan/atau c. penyediaan jasa transportasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan. (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional, untuk memeriksa: a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi; dan b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha.
31 (4) Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP pungutan SIPPAP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara yang menyatakan hasil verifikasi lapangan telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemohon harus membayar pungutan SIPPAP dan menyampaikan SSBP kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP pungutan SIPPAP diterbitkan. (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-SIPPAP diterbitkan pemohon tidak membayar pungutan SIPPAP, permohonan SIPPAP dinyatakan batal demi hukum. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPPAP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran pungutan SIPPAP diterima. (9) Apabila permohonan SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPPAP menjadi milik Direktorat Jenderal. Pasal 34 (1) Setiap Orang yang memiliki SIPPAP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIPPAP diterbitkan. (2) Registrasi ulang SIPPAP dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahunan sejak SIPPAP diterbitkan.
32 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi ulang SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 35 (1) Penggantian SIPPAP dilakukan apabila SIPPAP asli rusak atau hilang. (2) Setiap Orang yang akan melakukan penggantian SIPPAP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIPPAP asli dalam hal SIPPAP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPPAP hilang; dan b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPPAP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIPPAP yang dilaporkan hilang dan SIPPAP pengganti dicabut. (5) Penggantian SIPPAP tidak dikenakan pungutan. Bagian Keempat Izin Penelitian Pasal 36 Perubahan, perpanjangan, dan penggantian Surat Izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian dan pengembangan perikanan.
33 BAB V SANKSI Pasal 37 (1) Setiap Orang yang menyediakan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemegang SIPPAP yang tidak memenuhi kewajibannya, paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan. (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang SIPPAP yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya dan dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
34 BAB VI PELAPORAN Pasal 38 (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal untuk SIPPAP; b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan; dan c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik. Pasal 39 (1) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan, dan izin Penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan SIPPAP, Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan, dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan yang diterbitkannya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.
35 BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional oleh Direktur Jenderal. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk upaya perbaikan pengelolaan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan Nasional. Bagian Kedua Pembinaan Pasal 41 (1) Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kegiatan kepada pemegang izin pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan teknis, dan/atau sosialisasi kepada pemegang izin pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan menentukan kebijakan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
36 BAB VIII PENGAWASAN Pasal 42 (1) Pengawasan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Izin pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir; b. semua pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang telah ada, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
37 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1891
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TANDA DAFTAR KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN KECIL DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR: IDENTITAS REFERENSI NAMA NELAYAN : BUKTI PENCATATAN KAPAL ALAMAT : NOMOR : NOMOR TELEPON: TANGGAL: NOMOR KTP : CATATAN LOKASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL MASA BERLAKU IZIN BERLAKU SEJAK: SAMPAI DENGAN: TEMBUSAN 1. KEPALA DINAS PROVINSI; 2. KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA; 3. ARSIP. TEMPAT, TANGGAL KEPALA BALAI/LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL, NAMA
LAMPIRAN TANDA DAFTAR KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN KECIL DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR : TANGGAL: DAERAH PENANGKAPAN JENIS DAN UKURAN ALAT TANGKAP UKURAN KAPAL PELABUHAN PENDARATAN HASIL TANGKAPAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL UNTUK KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NOMOR: DASAR PERTIMBANGAN TEKNIS INFORMASI PEMOHON SURAT PERMOHONAN DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR : NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK/DIREKTUR: : ALAMAT TANGGAL: HAL : NO. TELEPON/HP DAN NO. FAKSIMIL E-MAIL NPWP NO. AKTE PENDIRIAN/ PERUBAHAN NOMOR KTP : : : : : CATATAN HASIL PERTIMBANGAN TEKNIS LOKASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TEMBUSAN 1. DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT; 2. KEPALA BALAI/LOKA KONSERVASI KAWASAN PERAIRAN NASIONAL; 3. ARSIP. TEMPAT, TANGGAL DIREKTUR JENDERAL, NAMA
LAMPIRAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL UNTUK KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NOMOR : TANGGAL: KESESUAIAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KESESUAIAN RENCANA TEKNIS PEMANFAATAN WILAYAH PENGELOLAAN MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Daya dukung lingkungan: Lokasi budidaya: Jenis Spesies: Teknologi: Jenis Pakan: Jumlah unit usaha: MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA PEMBUDI DAYA IKAN KECIL DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR: IDENTITAS REFERENSI NAMA PEMBUDI DAYA: TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN ALAMAT : NOMOR : NOMOR TELEPON : TANGGAL: NOMOR KTP : CATATAN LOKASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL MASA BERLAKU IZIN BERLAKU SEJAK: SAMPAI DENGAN: TEMBUSAN 1. KEPALA DINAS PROVINSI; 2. KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA; 3. ARSIP. TEMPAT, TANGGAL KEPALA BALAI/LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL, NAMA
LAMPIRAN TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA PEMBUDI DAYA IKAN KECIL DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR : TANGGAL: LOKASI PEMBUDIDAYAAN JENIS SPESIES TEKNOLOGI PAKAN JUMLAH UNIT USAHA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL UNTUK KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN Lembar Depan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TNP/TWP/SP/SAP ... Logo Kawasan KARCIS MASUK PENGUNJUNG Nomor : Nama Pengunjung : ... Alamat : ... Tujuan : Wisata/Pembuatan Tarif Pengunjung Harian/Tahunan Kategori A Domestik Rp ... Internasional Rp ... Film/Video Komersial/ Pembuatan Film/Video Komersial. B Rp ... Rp ... Berlaku untuk satu orang, satu kali masuk Pada tanggal: ... Lembar Belakang DAFTAR BIAYA SARANA YANG DIBAWA NO. 1. 2. 3. 4. 5. JENIS SARANA Kapal Pesiar Peralatan Selancar Kamera Bawah Air Video Bawah Air SCUBA Set SATUAN Per unit per kunjungan Per unit per kunjungan Per unit per kunjungan Per unit per kunjungan Per set per kunjungan TARIF Rp10.000.000,00 Rp10.000,00 Rp20.000,00 Rp35.000,00 Rp15.000,00 Perhatian : 1. Dilarang menginjak/mengambil/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan; 2. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan; 3. 4. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan; Pengunjung wajib mentaati peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Perairan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SIPPAP REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN (SIPPAP) DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR: IDENTITAS REFERENSI NAMA PERUSAHAAN NAMA DIREKTUR /PEMILIK ALAMAT : : : SURAT PERMOHONAN SIPPAP NOMOR : TANGGAL: : NO. TELEPON/HP DAN NO. FAKSIMIL : E-MAIL NPWP : NOMOR AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN: NOMOR KTP PUNGUTAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN (PUNGUTAN SIPPAP) NOMOR : TANGGAL: BA. EVALUASI PERSYARATAN: SURAT IZIN LOKASI NOMOR : (Khusus Infrastruktur) FOTO 4 X 6 CATATAN LOKASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL MASA BERLAKU IZIN BERLAKU SEJAK: SAMPAI DENGAN: TEMBUSAN 1. KEPALA BALAI/LOKA KONSERVASI KAWASAN PERAIRAN NASIONAL; 2. KEPALA DINAS PROVINSI; 3. KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA; 4. ARSIP. TEMPAT, TANGGAL DIREKTUR JENDERAL, NAMA Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan pariwisata alam perairan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
LAMPIRAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN (SIPPAP) DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NOMOR : TANGGAL: JENIS PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN* JENIS KEGIATAN USAHA NAMA/ZONA LOKASI USAHA TITIK KOORDINAT PROVINSI JUMLAH UNIT USAHA LUAS (Ha/Unit) KETERANGAN : * Mencantumkan jenis pengusahaan yang ada MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PENELITIAN Lembar Depan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TNP/TWP/SP/SAP ... Logo Kawasan TANDA MASUK UNTUK KEGIATAN PENELITIAN Nomor : Nama : ... Alamat: ... Waktu ≤ 1 Bulan Domestik Rp100.000,00 Tarif Internasional Rp200.000,00 < 1 - 3 Bulan Rp150.000,00 Rp500.000,00 ... > 3 - 6 Bulan Rp200.000,00 Rp800.000,00 Berlaku untuk satu orang, satu kali waktu penelitian Mulai tanggal : ... s/d ... 20.. Lembar Belakang PERHATIAN 1. Dilarang mengambil Material/sampel tanpa seizin pengelola Kawasan Konservasi Perairan; 2. Dilarang menginjak/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan; 3. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan; 4. 5. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan; Pengunjung wajib mentaati peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Perairan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PENELITIAN Lembar Depan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TNP/TWP/SP/SAP ... Logo Kawasan TANDA MASUK UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN Nomor: Tarif Nama : ... Alamat: ... Domestik Rp10.000,00 Internasional Rp25.000,00 ... Berlaku untuk Satu Orang, Satu kali Kunjungan Pada tanggal : ... Lembar Belakang PERHATIAN 1. Dilarang mengambil Material/sampel tanpa seizin pengelola Kawasan Konservasi Perairan; 2. Dilarang menginjak/merusak biota dan ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan; 3. Dilarang menggunakan peralatan yang merusak biota dan ekosistem perairan; 4. 5. Pengunjung wajib melaporkan sarana/peralatan yang digunakan; Pengunjung wajib mentaati peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi Perairan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI