Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Volume 14, Nomor 9 Februari 2024 p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian Willya Achmad Universitas Pasundan Willyaachmad@unpas.ac.id Abstrak Kewirausahaan sosial adalah konsep yang mengutamakan kolaborasi, inovasi, dan kreasi dalam pelaksanaannya yang menghasilkan aktivitas ekonomi. Sementara pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat menjadi lebih baik, terutama pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kewirausahaan sosial dalam membangun kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Program-program kewirausahaan sosial, seperti pengelolaan sampah organik, pendidikan alternatif di desa, dan inisiatif lingkungan, mampu memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga non- pemerintah, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan perilaku masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk meredakan masalah sosial, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadikannya sebagai model yang relevan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kewirausahaan Sosial, Kemiskinan Abstract Social entrepreneurship is a concept that prioritizes collaboration, innovation and creation in its implementation which results in economic activity. Meanwhile, community empowerment aims to increase community empowerment for the better, especially in the social, economic and political fields. This research aims to investigate the effectiveness of community empowerment through a social entrepreneurship approach in building independence. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results show that social entrepreneurship makes a positive contribution to economic and social development. Social entrepreneurship programs, such as organic waste management, alternative education in villages, and environmental initiatives, are able to empower communities and create new jobs. Collaboration between various stakeholders, including society, government, business and non-governmental organizations, is the key to success in facing challenges such as limited resources and changes in community behavior. These findings confirm that social entrepreneurship has great potential to alleviate social problems, create economic opportunities, and improve people's quality of life, making it a relevant model in promoting sustainable development. Keywords: Community Empowerment, Social Entrepreneurship, Poverty
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian e-ISSN: 2809-8862 p-ISSN: 2086-3306 PENDAHULUAN Kemiskinan, sebagai salah satu permasalahan mendasar di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khumayah, 2021a). Dengan lebih dari satu miliar penduduk dunia yang hidup dalam kondisi miskin, tantangan untuk mengatasi kemiskinan menjadi semakin kompleks (Istan, 2017). Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, angka kemiskinan tetap tinggi, mencakup kedua sektor perkotaan dan perdesaan. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program, seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, namun pengurangan angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang sulit diatasi. Krisis ekonomi juga turut memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang diperkirakan terus meningkat (Bhinadi, 2017). Permasalahan kemiskinan di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, yang menuntut pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Kemampuan ekonomi yang tidak merata di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan, menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan (Hasan & Azis, 2018). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu merangkul berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan terpadu, diharapkan dapat diciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Khumayah, 2016b). Pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan kemiskinan dan implementasi program-program yang tepat menjadi kunci untuk meraih kemajuan signifikan dalam mengatasi tantangan sosial ini (Pratama, 2023). Gunawan Sumodiningrat (1999) mengemukakan pandangannya mengenai kemiskinan dengan menggolongkannya ke dalam tiga definisi yang berbeda. Pertama- tama, dia merinci kemiskinan sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut. Dalam konteks ini, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pandangan ini, seseorang dianggap miskin jika pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan esensial tersebut. Ini mencakup kebutuhan sehari-hari dan mendukung proses bekerja, sehingga pendekatan ini tidak hanya memperhatikan tingkat penghasilan, tetapi juga ketersediaan akses terhadap layanan dan fasilitas yang mendukung kehidupan sehari-hari (Ras, 2013). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang mengakui keberagaman dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Mustanir (2019), pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas melibatkan mereka dalam upaya perbaikan kehidupan, tetapi juga menuntut pengenalan dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Artinya, masyarakat perlu diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dijadikan sumber daya utama dalam membangun kemandirian mereka. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara masyarakat dan pihak eksternal, atau bahkan tanpa keterlibatan pihak eksternal, untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka. Menurut pandangan Widjajanti (2011), pemberdayaan masyarakat sejatinya berarti peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial, agama, dan budaya. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu bertahan dan berkembang secara mandiri (Mardiani et al., 2023). Salah satu strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan adalah meningkatkan semangat kewirausahaan di setiap individu dalam masyarakat. Palesangi (2012) mengusulkan bahwa pengembangan kewirausahaan sosial dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan taraf hidup dan kondisi ekonomi masyarakat. Willya Achmad
Vol. 14, No. 9, Februari 2024 Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang mendasari upaya untuk memberikan dampak positif pada masyarakat melalui pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan (Andayani dkk, 2021). Pada dasarnya, kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Saragih, 2017). Pendekatan praktis melibatkan pelaksanaan solusi yang nyata dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Inovatif, karena kewirausahaan sosial menuntut kreativitas dalam merancang solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan sosial. Dengan demikian, inovasi menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Selain itu, aspek berkelanjutan menjadi landasan untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu berlangsung secara berkelanjutan untuk jangka panjang (Utomo, 2015). Fokus utama kewirausahaan sosial adalah pada masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memberikan peluang yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung (Firdaus, 2014). Dengan memprioritaskan kelompok masyarakat ini, kewirausahaan sosial menjadi alat yang kuat untuk merangsang pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya diabaikan atau terpinggirkan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Taftazani, 2017). Kewirausahaan sosial tidak hanya menjadi suatu model bisnis, tetapi juga sebuah gerakan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga membangun fondasi kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan (Ria & Digdowiseiso, 2023). Kewirausahaan sosial menjadi motor penggerak dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan (Suharnanik, 2022). Melibatkan masyarakat secara langsung, kewirausahaan sosial tidak hanya menjadi model bisnis alternatif, tetapi juga sebuah alat untuk memberdayakan individu dan kelompok dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi . Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama, di mana kewirausahaan sosial dirancang untuk memberikan solusi konkret yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan (Bahri, 2019). Di Indonesia, kegiatan peningkatan taraf hidup melalui kewirausahaan sosial telah diimplementasikan di berbagai daerah. terwujud dalam berbagai gerakan pemberdayaan, pendampingan, dan pengabdian yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan (Umi, 2021). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program-program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar masyarakat dapat mandiri. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat, membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan yang berkelanjutan (Putra, 2007). Ini Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial dalam membangun kemandirian, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilan pemberdayaan. Manfaatnya melibatkan kontribusi terhadap pemahaman peran kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemandirian, serta memberikan panduan praktis bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pelaku kewirausahaan sosial dalam merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. METODE PENELITIAN Artikel ini disusun dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, sebuah pendekatan yang, menurut Yulianah (2022), melibatkan pengumpulan, analisis, dan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian e-ISSN: 2809-8862 p-ISSN: 2086-3306 interpretasi data tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses pengambilan sampel dilakukan secara selektif, memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan hasil secara personal dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, terutama dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah dokumen dari berbagai sumber literatur dan tulisan ilmiah peneliti sebelumnya. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur yang dapat dipercaya yang ditemukan dalam media online. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami strategi pengelolaan rantai pasokan dalam meningkatkan ketersediaan produk tanpa melibatkan pengamatan langsung di lapangan. HASIL DAN PEMBAHASAN Kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai usaha dalam mencapai tujuan sosial melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan (Safrina & Putra, 2023). Berbeda dengan bisnis konvensional yang lebih fokus pada keuntungan finansial semata, kewirausahaan sosial menempatkan kepentingan sosial sebagai prioritas utama. Kewirausahaan sosial berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Paradigma kewirausahaan sosial berbeda dengan bisnis konvensional atau kewirausahaan tradisional. Kewirausahaan sosial di desa lebih mengutamakan prinsip-prinsip sosial, seperti: 1. Misi Sosial: Kewirausahaan sosial berfokus pada tujuan sosial yang jelas, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan akses kesehatan, dan melindungi lingkungan. 2. Keberlanjutan: Kewirausahaan sosial juga harus berkelanjutan secara finansial untuk dapat terus beroperasi dan memberikan dampak sosial yang signifikan. 3. Partisipasi Masyarakat: Proses pengembangan dan implementasi usaha kewirausahaan sosial melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Inovasi dan Kreativitas: Kewirausahaan sosial mendorong inovasi dan kreativitas untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien terhadap masalah sosial yang ada. 4. Ada beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kewirausaahan sosial yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berskala Desa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja massal, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran paradigma di kalangan pelaku UMKM yang semakin mengadopsi prinsip- prinsip kewirausahaan sosial. Hal ini tercermin dalam upaya mereka untuk tidak hanya mencapai keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kewirausahaan sosial dalam konteks UMKM dapat terwujud melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberdayakan petani lokal atau komunitas sekitar sebagai mitra bisnis. UMKM yang fokus pada pembelian bahan baku dari petani setempat tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain itu, banyak UMKM juga mengadopsi strategi produksi yang ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan baku daur ulang atau meminimalkan limbah produksi. Dengan demikian, melalui prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, UMKM tidak Willya Achmad
Vol. 14, No. 9, Februari 2024 hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga agen perubahan positif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. 2. Program Pendidikan Alternatif Di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, muncul inisiatif berupa program pendidikan alternatif yang dirancang khusus untuk anak-anak yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. Melalui penerapan prinsip kewirausahaan sosial, program-program ini dapat berkelanjutan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional. Dalam beberapa kasus, kewirausahaan sosial muncul sebagai solusi kreatif untuk membiayai operasional program pendidikan alternatif ini, dengan melibatkan partisipasi komunitas, donasi, atau kemitraan dengan sektor swasta. Upaya kewirausahaan sosial dalam konteks pendidikan alternatif mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan bahan ajar hingga pelatihan bagi guru lokal. Program ini sering kali didesain dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak yang mungkin terkendala oleh faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Selain memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif, kewirausahaan sosial dalam ranah pendidikan juga dapat menciptakan peluang pekerjaan lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat setempat. Dengan demikian, melalui prinsip kewirausahaan sosial, program pendidikan alternatif ini bukan hanya memberikan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di lapisan ekonomi rendah. 3. Gerakan Lingkungan Kewirausahaan sosial tidak hanya membawa dampak positif terhadap aspek sosial, tetapi juga menjadi katalisator dalam gerakan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. Banyak inisiatif kewirausahaan sosial yang fokus pada pengelolaan sampah organik, salah satunya melalui program kompos atau pengomposan. Dengan mendaur ulang sampah organik, bukan hanya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang dapat kembali digunakan untuk pertanian atau kegiatan taman kota, menciptakan siklus yang berkelanjutan. Selain itu, kewirausahaan sosial juga merambah ke sektor produksi dengan mengutamakan produk daur ulang. Perusahaan-perusahaan sosial ini menciptakan produk dengan memanfaatkan bahan baku daur ulang, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan menghasilkan barang konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Gerakan penanaman pohon juga menjadi fokus dalam kewirausahaan sosial, baik melalui program penanaman hutan maupun aksi penghijauan perkotaan. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekosistem dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, upaya-upaya ini menjadi contoh nyata bagaimana bisnis dapat menjadi agen positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam. Kewirausahaan sosial membawa potensi besar untuk meredam kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan dengan memberdayakan masyarakat desa. Melalui program pelatihan dan akses ke pasar, kewirausahaan sosial memungkinkan pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas ekonomi bagi penduduk desa. Dengan memberikan peluang bagi para wirausahawan lokal untuk menghasilkan produk atau layanan yang dibutuhkan di pasar global atau lokal, kewirausahaan sosial menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain itu, upaya ini juga mendorong diversifikasi ekonomi di pedesaan, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang sering kali rentan terhadap fluktuasi pasar. Dengan demikian, kewirausahaan sosial tidak hanya berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai alat efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian e-ISSN: 2809-8862 p-ISSN: 2086-3306 Disamping itu dalam konteks desa, tantangan sosial seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendidikan seringkali menjadi perhatian utama. Kewirausahaan sosial muncul sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif. Program-program kewirausahaan sosial di desa tidak hanya memberikan pelatihan dan dukungan finansial bagi warga desa untuk memulai usaha mereka sendiri, tetapi juga merangkul model partisipatif yang melibatkan seluruh komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, kewirausahaan sosial dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan secara berkesinambungan meningkatkan pendapatan masyarakat desa . Selain itu, inisiatif pendidikan kewirausahaan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan dengan memberikan akses dan dukungan kepada warga desa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan demikian, kewirausahaan sosial di desa tidak hanya menanggulangi masalah sosial secara holistik, tetapi juga mendorong perubahan positif yang berkelanjutan dalam komunitas tersebut. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mengakselerasi perkembangan kewirausahaan sosial. Melalui kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kewirausahaan sosial. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyediaan insentif fiskal bagi bisnis sosial, pengembangan program pelatihan kewirausahaan sosial, serta perumusan regulasi yang mendukung keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat berperan sebagai katalisator melalui penciptaan platform atau pusat informasi yang memudahkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga nirlaba untuk mendukung inisiatif kewirausahaan sosial. Pentingnya infrastruktur dan akses ke sumber daya juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah dapat memainkan peran sentral dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan operasional bisnis sosial, seperti akses internet yang luas, sistem distribusi yang efisien, dan sarana transportasi yang memadai. Selain itu, mendukung akses ke sumber daya keuangan dan jaringan bisnis dapat membantu bisnis sosial untuk berkembang dan mencapai dampak yang lebih besar. Dengan keterlibatan aktif pemerintah dalam memberikan dukungan ini, masyarakat dapat melihat pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah dan dampak positif dari kewirausahaan sosial, menjadikan hal tersebut sebagai elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Kehadiran kewirausahaan sosial tidak hanya melibatkan pelaku usaha semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang beragam, seperti masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini menjadi kunci keberhasilan kewirausahaan sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mengambil manfaat dari inisiatif kewirausahaan sosial, sementara pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung perkembangan bisnis sosial. Dunia usaha, baik skala besar maupun kecil, dapat berperan sebagai mitra strategis yang memberikan investasi, keterampilan, dan jaringan. Lembaga non-pemerintah, termasuk organisasi filantropi dan lembaga pendidikan, juga dapat memberikan sumber daya dan keahlian yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan sosial. Melalui kolaborasi yang sinergis, potensi dan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan bisnis sosial. Selain itu, kolaborasi yang kokoh juga membantu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh kewirausahaan sosial, seperti akses ke pasar, pembiayaan, dan skala operasional. Dengan demikian, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan kewirausahaan sosial, mewujudkan perubahan positif yang lebih luas dan berkelanjutan dalam masyarakat. Willya Achmad
Vol. 14, No. 9, Februari 2024 Peluang yang terbuka dalam kewirausahaan sosial sangat signifikan, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Kewirausahaan sosial mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang mungkin belum terpenuhi dan merumuskan solusi yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Inovasi dalam model bisnis sosial dapat menciptakan peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja, memberdayakan komunitas lokal, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, kewirausahaan sosial dapat memanfaatkan kearifan lokal dan potensi sumber daya daerah untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, tantangan yang dihadapi kewirausahaan sosial juga tidak dapat diabaikan. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun infrastruktur, sering kali menjadi hambatan utama. Kurangnya akses ke pasar dan pembiayaan seringkali membatasi potensi pertumbuhan bisnis sosial. Selain itu, stigma sosial terhadap inovasi atau perubahan dapat menjadi penghalang dalam mengenalkan solusi-solusi baru. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi tantangan serius, khususnya ketika menghadapi model bisnis atau produk baru. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang yang ada, kewirausahaan sosial perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang inklusif, akses ke jaringan yang lebih luas, dan upaya pendidikan masyarakat tentang manfaat inovasi dan perubahan yang diusung oleh bisnis sosial. Dengan mengatasi tantangan ini, kewirausahaan sosial dapat menjadi agen positif yang mendorong transformasi dan perkembangan berkelanjutan di tingkat lokal dan masyarakat yang lebih luas. KESIMPULAN Kewirausahaan sosial memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks ini, keberadaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, program pendidikan alternatif untuk anak-anak yang tidak mampu mengakses pendidikan formal, inisiatif lingkungan, dan peran kewirausahaan sosial di desa menunjukkan dampak positifnya terhadap masyarakat. Kewirausahaan sosial mendorong kolaborasi yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah, membuka peluang untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya secara maksimal. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke pasar, dan perubahan perilaku masyarakat, upaya kolaboratif dan dukungan dari pemerintah dapat mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, kewirausahaan sosial menjadi pendorong utama perubahan positif, membuka jalan bagi inklusivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. DAFTAR PUSTAKA Andayani, E., Hariani, L. S., & Jauhari, M. (2021). Pembentukan kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, 6(1), 22-34. Bahri, E. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. FAM Publishing. Bhinadi, A. (2017). Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Deepublish. Firdaus, N. (2014). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI, 22(1), 69-81. Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 2(1), 81-99.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian e-ISSN: 2809-8862 p-ISSN: 2086-3306 Khumayah, S. (2021a). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(1), 61-65. Khumayah, S. (2021b). Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 430-437. Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan masyarakat kewirausahaan. Palesangi, M. (2012). Pemuda indonesia dan kewirausahaan sosial. Prosiding Seminas Competitive Advantage, 1(2). Pratama, I. N. (2023). Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Journal Law and Government, 1(2), 143-153. Putra, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Demokrasi, 6(1). Ras, A. A. (2013). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan. SOCIUS: Jurnal Sosiologi, 56-63. Saragih, R. (2017). Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. Jurnal Kewirausahaan, 3(2), 26-34. Suharnanik, S. (2022, December). Peran Perempuan dalam Kewirausahaan Sosial: Studi Koperasi Wanita di Kabupaten Malang. In Prosiding Seminar Nasional Sosiologi (Vol. 3, pp. 48-58). Program Studi Sosiologi. Sumodiningrat, G. (1999). Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. Journal of Indonesian Economy and Business, 14(3). Taftazani, B. M. (2017). Masalah Sosial dan wirausaha sosial. Share: Social Work Journal, 7(1), 90-101. Umi, U. C. (2021). Implementasi Social Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pt. Rumah Mocaf Indonesia) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). Utomo, H. (2015). Menumbuhkan minat kewirausahaan sosial. Among Makarti, 7(2). Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. Yulianah, S. E. (2022). Metodelogi Penelitian Sosial. CV Rey Media Grafika. Mardiani, E., Rahmansyah, N., Ningsih, S., Handayani, E. T. E., Hidayatullah, D., Desmana, S., Lantana, D. A., Fachry, F., Suhatmojo, G. T., & Nurfaiz, K. (2023). PENINGKATAN PENJUALAN UMKM ALBY KEY DENGAN PEMASARAN DIGITAL. MINDA BAHARU, 7(1), 57-64. Ria, R., & Digdowiseiso, K. (2023). Pendampingan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Jakamulya Kota Bekasi. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 4(2), 469-477. Safrina, D., & Putra, S. S. (2023). THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE, PRICE PERCEPTIONS AND PROMOTIONS ON CONSUMERS'PURCHASE INTEREST IN BEAUTY PRODUCTS IN THE SOCIOLLA APPLICATION. Jurnal Ekonomi, 12(04), 2248-2260. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Willya Achmad