The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme Aufi Imaduddin , Mir'atul Firdausi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: Abstrak: Istilah/klausul "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" tertuang dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam. Istilah kepala keluarga dan istilah yang ibu rumah tangga menjadi membudidaya di Indonesia. Kepala keluarga diartikan sebagai seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun dari segi sosial, sedangkan ibu rumah tangga diartikan sebagai seorang istri yang mengurus urusan rumah tangga dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, mendidik anak dan biasanya ibu rumah tangga tidak bekerja di ranah publik. Namun, hal tersebut tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik dan juga banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ini menjadi menarik jika dilihat dari sudut pandang feminisme yang menganggap hal sebagai ketidakadilan gender. Jenis penelitian jenis menggunakan hukum normatif dengan mengkaji literatur peraturan perundang-undangan, tafsir-tafsir Al Qur'an klasik dan tafsir feminisme yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga literatur primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Penulis menyimpulkan, bahwasanya pegiat feminisme menentang istilah "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dengan alasan bahwasanya istilah tersebut merugikan pihak perempuan dari sisi kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga dengan dianalisis melalui tafsir feminisme. Feminisme menganggap seorang laki-laki bisa dikatakan sebagai pemimpin hanya jika memenuhi 2 syarat yaitu mampu dan mempunyai pencapaian dalam hal harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka ia tidak layak dikatakan pemimpin walaupun statusnya sebagai suami. Kata kunci: Kepala Keluarga, Ibu Rumah Tangga, Feminisme tersebut Pendahuluan 156
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Istilah suami dan istri akan terjadi jika adanya suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum dan diatur oleh undang- undang tersendiri yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan bagi pemeluk agama Islam merujuk kepada kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam KHI perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan adanya perkawinan, maka laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan berperan sebagai istri. Dan dari peran tersebut maka ada konsekuensi yang harus dijalankan yaitu suami sebagai kepala tangga.1 kebiasaan yang keluarga dan membudidaya di Indonesia yaitu menganggap suami sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, mengayomi, membimbing keluarga agar tetap berada di jalan yang benar. Begitu juga istri sebagai ibu rumah tangga, mengurus mengelola urusan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, membereskan rumah dan mempersiapkan semua hal kebutuhan keluarga. Istilah suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1 yang menyebutkan. istri sebagai ibu rumah Pernyataan pasal tersebut jika dilihat dari fenomena sekarang, sudah dianggap tidak relevan dengan realitas sosial sekarang bahkan ada diskriminasi gender. Dengan perubahan zaman, perubahan peran gender dituntut memiliki peran yang sama pada setiap aspek kehidupan, peran gender tradisional bergeser menjadi gender egaliter.2 Peran perempuan 1 Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan", The Indonesia Journal 2020. 2 Abdul Aziz, Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (upaya untuk membentuk keluarga bahagia), (Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak, 2017) hlm. 12 of Islamic Law and Civil Law, Vol.1, No.1, April 157
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 berkembang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai kontributor ekonomi dalam keluarga, banyak perempuan yang mengambil peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir.3 Peran suami pun dalam rumah tangga tidak hanya sekedar mencari nafkah dan memimpin keluarga melainkan membantu istri dan membagi tugas dalam urusan domestik. Peran perempuan dan laki-laki saat ini sudah tidak ada bedanya kecuali dalam segi biologis. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula. Beberapa dalil dalam Al Qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan gender tersebut adalah: 1. Proses dan fase pembentukkan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda.4 ۡ ۡ ۡ َرَكَّذلا ِّ ۡيَۡجۡوَّزلا ُه طُن ُكَي َۡلََا ىم ًةَف ؕ(٣٩ ) لۡاَو ىٰث نُ Artinya: "Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim) (37) kemudian (mani itu) menjadi sesuatu lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya (38) lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan (39)" ِّنَّم ۡنِّ ميُّ ٍّى ىىٰىوَسَف َقَلَخَف ًةَقَلَع َناَك َُّثُ ى ٰن نِّم َلَعَجَف (٣٧) (٣٨) yang melekat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu.5 ... اَه ۡ يَلِّا َنُك ۡسَيِّل اَهَج ۡوَز اَه ۡ نِّم َلَعَجَّو ٍّةَد ِّحاَّو ٍّس ۡ ف َّن ۡنِّ ىم ۡمُكَقَلَخ ۡىِّذَّلا َوُه 3. Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya... " Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi perempuan dan laki-laki yang beriman dan mengerjakan kebajikan.6 ىم ا ً ۡ ًةَبِّىيَط ًةوٰيَح هَّنَ يِّي ۡحُن َلَ ف ٌنِّم ۡؤُم َوُهَو ىٰث ۡمُهَر ۡجَا ۡمُهَّ ن َيِّز ۡجَن َلَو ۚ نُا ۡوَا ٍّرَكَذ ۡنِّ (٩٧ ) ِّلِاَص َلِّمَع ۡنَم َن ۡوُلَم ۡعَ ي ا ۡوُ ناَك اَم ِّنَس ۡحَِّبِ 3 Erma Yuliani Saputri, "Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja", eJournal Sosoatri- sosiologi. Volume 4 Nomor 2, 2016. 4 Qur'an surat Al Qiyamah 37-39 5 Qur'an Surat Al A'raf 189 6 Qur'an Surat An Nahl 97 158
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". Namun yang sering menjadi perdebatan tentang kedudukan laki- laki dan perempuan adalah Surah An Nisa ayat 34: ۡم ؕ ۡ ِِّّلاَو ۡمَا ۡنِّم ا ۡوُقَف نَا ۤ اَِّبَِّو ٍّض ۡعَ ب ىٰلَع ۡمُهَض ۡعَ ب ُٰىللّا َلَّضَف اَِّبِ ِّءٓاَسِّىنلا ىَلَع َن ۡوُماَّوَ ق ُلاَجِّىرلَا Kata Qawwamun memiliki banyak tafsiran dari ahli tafsir, terbagi jadi muffasir klasik dan muffasir feminisme, muffasir feminis tidak sepakat dengan penafsiran dari muffasir klasik karena menganggap bahwa memaknai kata qawwamun menjadikan laki-laki superior atas perempuan dan menimbulkan ketidakadilan gender. Dari pemaparan di atas maka penulis akan meneliti bagaimana istilah"suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam perspektif feminisme. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis peneltian hukum normatif dengan mengkaji data-data dari bahan hukum primes, sekunder dan tersier dan menggunakan studi pustaka dengan menjelajahi data-data baku seperti literatur dan peraturan perundang-undangan yang diperole melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga litelatur-literatur dari hukum islam serta feminisme. Adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif Hasil dan Pembahasan Istilah "Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Kepala keluarga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).7 Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan keluarga dalam rumah tangga, pencarian nafkah dan semua urusan yang melibatkan perihal rumah tangga dengan kehidupan sosial. Kepala keluarga merupakan pemimpin atas keluarga dalam rumah tangga, seseorang yang dituntut untuk memimpin, membimbing dan membina keluarga baik pasangan dan anak-anaknya untuk mencapai tujuan bersama dalam keluarga. Ibu rumah tangga diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. istri atau ibu 7 Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 546 159
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga. Tidak bekerja di kantor.8 Ibu rumah tangga bertanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga, memasak, membersihkkan rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, mendidik anak dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga dianggap kebalikan dari wanita karir, wanita karir seorang wanita pekerja kantoran atau yang bekerja di luar rumah. Kedua istilah tersebut sudah menjadi istilah yang membudidaya di Indonesia. Padahal jika dilihat dari segi teks ada disinkronisasi penamaan kepala keluarga disandingkan dengan ibu rumah tangga, kepala keluarga seharusnya disandingkan dengan wakil atau nama lain yang tugasnya berdampingan dengan tugas kepala. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2012 sampai 2022 ada 12,72% perempuan menjadi kepala keluarga.9 Dan dari 2 istilah tersebut menimbulkan multitafsir akan diskriminasi gender, jika dilihat dari kultur Indonesia suami sebagai kepala keluarga dia adalah orang yang berkuasa, memimpin, mencari nafkah dan tidak ada tanggungan beban ketika di rumah, sebaliknya istri sebagai ibu rumah tangga adalah orang yang harus patuh terhadap perintah suami, mengurusi segala macam urusan rumah dan anak-anak serta dijadikan simbol sukses atau tidaknya suatu keluarga. Walaupun dalam Undang-undang perkawinan menyatakan hak dan kedudukan perempuan sama dengan hak dan kedudukan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sosial serta sama-sama mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, akan tetapi adanya klausul tentang "kepala keluarga" dan "ibu rumah tangga" seakan-akan membedakan hak, kewajiban dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan memposisikan suami harus sebagai kepala keluarga dan istri tidak boleh dan begitu juga sebaliknya.10 Bahkan saat ini banyak istri atau perempuan yang menjadi kepala keluarga karena faktor kondisi yang harus dijalaninya, dan hal tersebut tidak diakui istri atau perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai kepala keluarga karena undang-undang hanya memberikan batasan atau sebutan kepala keluarga hanya untuk suami. Dan fenomena sebaliknya, jika suami yang tidak bekerja dan istrinya yang bekerja mencari nafkah maka istri tidak pantas disebut hanya sebagai ibu rumah tangga yang dianggap hanya mengurus urusan dapur, sumur, kasur. Bahkan kemungkinan dia berhak untuk disebut sebagai 8 kamus besar bahasa Indonesia 9 indonesia-pada-2022 10 Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rofi'ud Darojad "Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)", The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.2, Oktober 2021. 160
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 kepala keluarga karena hal nafkah yang diberikan namun hal tersebut tidak diizinkan oleh undang-undang. Istilah tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 79 ayat 1 dengan kata-kata yang sama. Namun dalam KHI lebih banyak menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Diantaranya, suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga terhadap istrinya, wajib mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan yang bermanfaat, memberikan nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, serta wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan kewajiban istri, istri wajib berbakti dan patuh lahir dan batin terhadap suami selama hal tersebut dibenarkan oleh Islam, selain itu istri wajib mnyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga sehari-hari. Dan hal yang perlu digaris bawahi dari beberapa hal tentang hak dan kewajiban suami istri dalam KHI adalah pada pasal 80 ayat 1 yang menyatakan "Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama". Walaupun suami sebagai pembimbing dan pemimpin dalam keluarga akan tetapi beberapa keputusan penting rumah tangga tidak hanya diputuskan oleh suami melainkan diputuskan bersama sama istri demi terwujunya kebahagiaan juga dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan setara. Dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 menyatakan: ۤ ۡ ِِّّلاَو ۡمَا ۡنِّم ا ۡوُقَف نَا اَِّبَِّو ٍّض ۡعَ ب ىٰلَع ۡمُهَض ۡعَ ب ُٰىللّا َلَّضَف اَِّبِ ِّءٓاَسِّىنلا ىَلَع َن ۡوُماَّوَ ق ُلاَجِّىرلا ۡم "Kaum laki-laki itu adala pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ....." (Q.S. An Nisa (34)) Ayat diatas dijadikan dalil kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Menurut tafsir dari ayat tersebut antara lain: 1. Tafsir Maqashidi11 Menurut tafsir maqashidi kata Ar Rijal dan An Nisa bukan pemaknaan jenis kelamin melainkan gender. Dalam ruang domestik, adanya ketersalingan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga bukan urusan superioritas. menurut tafsir ini, kepemimpinan laki-laki tidaklah absolut akan tetapi dinamis karena realita saat ini banyak perempuan yang mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. 11 Abdul Mustaqim, At-Tafsīr al-Maqāshidī al-Qadhāyā al-Muā'shirah fi Dhauil Qurān wa as- Sunnah an-Nabawiyyah, (Yoyakarta: Idea Press, 2019) 161
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 2. Tafsir Ibnu Kasir12 Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan kata lain, laki-lakilah sebagai pemimpin, pengurus, pendidik dan yang menguasai perempuan karena laki-laki dianggap lebih baik daripada wanita, maka dari itu nubuwwah kenabian hanya khusus untuk laki- laki dan karena laki-laki diharukan untuk memberi nafkah kepada perempuan, dalam hal ini suami atas istri. Maka sangat sesuai jika disebutkan laki-laki adala pemimpin perempuan. 3. Tafsir Al Thabari13 Lafal tersebut diatas menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Adapun indikasinya adalah kewajiban dan tanggung jawab laki-laki seperti nafkah, kifayah dan mahar lebih berat dari perempuan, sedangkan perempuan kewajibannya hanya taat kepada suami Diatas merupakan tafsir-tafsir dari penafsiran ulama-ulama klasik, dan ada beberapa dari penafsiran-penafsiran klasik yang tidak disetujui oleh pegiat feminisme dengan salah satu alasannya adalah para muffasir klasik lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan, dan ada juga hal-hal yang berhubungan dengan gender (kedudukan, peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan) yang tidak disepakati oleh feminisme. Istilah "Suami sebagai Kepala Keluarga dan Istri sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI Persfektif Feminisme pada zaman modern saat ini dengan berbagai penyebab dan alasan, banyak kita temukan perempuan-perempuan bekerja, menjadi pejabat publik tetapi tetap bertanggung jawab terhadap keluarga di rumah. Diantara penyebab dan alasannya antara lain terpaksa karena suaminya sakit atau meninggal dunia, ada yang karena penghasilan suami kurang mencukupi, suami tidak mendapat pekerjaan bahkan ada juga perempuan yang merasa berpendidikan tinggi maka dia harus masuk dalam kalangan profesional atau masuk dalam bidang pekerjaan publik. Realita sosial ini yang menyebabkan banyak perdebatan tentang kedudukan antara laki- laki dan perempuan, dan hal tersebut berimbas kepada peraturan- peraturan yang dibuat oleh negara yang membahas tentang hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan salah satunya pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga muslim. Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suami adalah 12 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, Cet. I 1994 M), jilid 3, 397. 13 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At Thabari, Tafsir At Thabari IV (Kairo: Bulaq H), 95 162
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kepala keluarga didefinisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang menahkodai berlayarnya kapal keluarga, yang melindungi dan bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya, dan hal tersebut dalam undang-undang dinyatakan sebagai peran suami. Jika kita lihat, istri yang dianggap undang-undang sebagai ibu rumah tangga sangatlah memiliki arti atau makna terbatas bagi istri. Jika dilihat dari realita yang terjadi saat ini, istri sebagai ibu rumah tangga tetap sebagai pekerja atau penghasil nafkah. Baik bekerja dari rumah atau bekerja di ranah publik, dan ada juga fenomena istri bekerja di ranah publik dan suami tidak bekerja. maka dari itu pegiat gender mengkritisi klausul suami sebagai kepala keluarga dan sitri sebagai ibu rumah tangga sudah tidak relevan jika digunakan untuk zaman sekarang. gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender baik dalam bidang sosial, politik dan bidang lainnya termasuk memerangi strereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Bagi pegiat feminisme, Klausul "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dianggap sebagai budaya patriarkhi yaitu seorang laki-laki disebut sebagai pencari nafkah dan perempuan hanya berdiam diri di rumah dan melakukan berbagai aktifitas rumah seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan lain sebagainya. Bahkan jika perempuan bekerja di ranah publik dia pun harus memegang peran dan tanggungjawab ganda yaitu tanggungjawab terhdap pekerjaan dan tanggungjawab terhadap urusan rumah dan anak-anak, ketika ada masalah dengan urusan domestik dan anak-anak maka yang selalu disalahkan adalah istri. Budaya inilah yang disinyalir menjadi alasan bagi kaum laki-laki untuk mendominasi dan menghegemonikan perannya terhadap perempuan.14 Ketika disebutkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga maka posisi laki-laki dan perempuan terlihat kontras, mereka beranggapan bahwasanya tidak ada perbedaan substantif antara laki-laki dan perempuan kecuali dari sisi biologis, dimana perempuan mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui sementara laki-laki tidak, hal tersebut yang dinyatakan sebagai kodrat dan tidak bisa diubah. tangga seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan tentang peran dan posisi masing-masing dalam keluarga, laki-laki yang merasa disebutkan sebagai pemimpin dalam keluarga kadang menganggap semua keputusan dan pendapatnyalah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh istrinya tanpa mempertimbangkan pendapat dari istri. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah, ketika dia Dan problematika rumah 14 Amina Wadud, Inside the gender jihad: women's reform in Islam (USA: Thomshon Shore, 2007) 91-92 163
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 mencari nafkah di ruang publik setelah pulang ke rumah merasa tidak ada kewajiban lain dalam urusan rumah tangga hanya sekedar minta dilayani segala urusannya. Begitu pula dengan perempuan yang perannya hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, semua urusan dalam rumah wajiblah menjadi tanggung jawabnya bahkan walaupun dia beraktivitas di ranah publik dengan berbagai alasan diatas dia mempunyai tanggung jawab ganda yaitu tanggungjawab di ranah publik dan tanggungjawab di ranah domestik, jadi bisa diasumsikan bahwa ketidakadilan gender dimulai dari lingkup keluarga. Padahal keadilan (equty) dan kesetaraan (equality) dalam perkawinan merupakan keseimbangan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. keadilan itu tercipta ketika masing-masing pihak antara suami dan istri memberikan konstribusi terhadap keberlangsungan rumah tangga, kesetaraan tercipta apabila masing-masing pihak memikul bersama-sama tanggungjawab yang telah diamanahkan agar kondisi emosional dan ekonomi sehat dan terwujunya keharmonisan dalam rumah tangga. Istilah atau klausul tersebut juga tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun hak dan kewajiban suami istri tertulis lebih rinci daripada Undang-undang perkawinan akan tetapi tetap dipakainya istilah tersebut masih mengandung unsur perdebatan tentang peran laki-laki dan perempuan. Perdebatan tersebut telah diatur dan dibahas secara komprehensif dalam Islam, dan tidak lepas dari penafsiran surat An Nisa ayat 34 yaitu pemaknaan kata qawwamun dan bi ma fadhala. Aminah wadud,15 salah satu tokoh feminisme yang menentang penafsiran ayat tersebut sebagai legitimasi laki-laki atas perempuan, dia mengakui atas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, namun kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bisa berubah sesuai dan situasi sosial masyarakat yang ada di masyarakat. kondisi mennurutnya dua kata (qawwamun dan fadhala) saling berkaitan dan punya hubungan erat. Menurutnya laki-laki dikatakan sebagai pemimpin atas wanita hanya jika disertai dengan dua keadaan berikutnya. Dua syarat yang harus dimiliki laki-laki jika mau dikatakan sebagai pemimpin yaitu sanggup dan mampu membuktikan kelebihannya dan jika mereka mau mendukung perempuan dengan harta-hartanya. Jika tidak bisa memenuhi dua syarat tadi maka laki-laki tersebut tidak bisa disebut sebagai pemimpin.16 Jika dalam keluarga, yang mampu menghasilkan nafkah adalah seorang istri dan suami tidak mampu dalam hal tersebut maka yang menjadi kepala keluarga atau pemimpin keluarga adalah istri. 15 Aminah wadud adalah filusuf muslim asal Amerika dan termasuk dalam generasi pertama yang menafsirkan ulang ayat-ayat gender dengan analisis hemeunitika feminisme berbasis feminis. 16 Aminah wadud, Al Qur'an dan Perempuan, meluruskan bias gender dalam tradisi Islam, (Jakarta, Serambi), 132 164
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Menurut muffasir feminisme, ayat-ayat yang seharusnya memiliki makna keadilan bagi laki-laki dan perempuan justru telah dipahami oleh muffasir klasik secara tidak adil. Dengan memahami ayat-ayat tersebut secara harfiah sehingga menempatkan laki-laki superior dibanding perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender akan berimplikasi pada beberapa hal, diantaranya: meniscayakan tidak adanya satu lawan jenis yang tersubordinir oleh jenis kelamin lain, tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan mengurangi kesempatannya, terbebaskan dari stereotip yang sesungguhnya hanya mitos belaka, dan tidak ada yang menanggung lebih berat dari yang lain. Dalam tafsir mubadalah menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut bukan menegaskan atas perempuan jenis kelamin, karena Islam tidak membebankan berdasarkan atas seseorang hanya karena jenis kelamin semata melainkan karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Kemampuan yang dimaksud adalah Jadi yang dimaksud dalam kata pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan juga sanggup memberi nafkah. Bekerja dan mencari nafkah adalah hak laki-laki dan perempuan sebagaimana hadist yang diriwayatkan Bukhari tentang perempuan yang mencari nafkah: ِّبَِّنلا ُتْيَأَرَ ف ِّد ِّجْسَمْلا ِّفِ ُتْنُك ْتَلاَق اَمُهْ نَع ُالله َيِّضَر ِّالله ِّدْبَع ِّةَأَرْما َبَنْ يَز ْنَع ملسو هيلع الله ىلص َ ِّدْبَعِّل ْتَلاَقَ ف َلاَق اَهِّرْج ِّح ِّفِ ٍّماَتْ يَأَو ِّالله ِّدْبَع ىَلَغ ُقِّفْنُ ت ُبَنْ يَز ْتَناَكَو .َّنُكِّىيِّىلُح ْنِّم ْوَلَو َنْقَّدَصَت َلاَقَ ف َنِّم يِّرْج ِّح ِّفِ ىِّماَتْ يَأ ىَلَعَو َكْيَلَع َقِّفْنُأ ْنَأ ِّىنَّع ىِّزَْيََأ ملسو هيلع الله ىلص ِّالله َلوُسَر ْلَس ِّللّا ْناَف ملسو هيلع الله ىلص ِّالله َلوُسَر ِّتْنَأ ْيِّلَس َلاَقَ ف ِّةَقَدَّصلا ملسو هيلع الله ىلص ِّى ِّبَِّنلا َلَِّإ ُتْقَلَط َّنلا ْلَس اَنْلُقَ ف ٌل َلَِّب اَنْ يَلَع َّرَمَف ِّتَِجاَح ُلْثِّم اَهُ تَجاَح ِّباَبْلا ىَلَع ِّراَصْنَ ْلْا َنِّم ًةَأَرْما َتْدَجَوَ ف ِّبِ ىلص َ ِّل ٍّماَتْ يَأَو ي ِّجْوَز ىَلَع َقِّفْنُأ ْنَأ ِّىنَّع يِّزَْيََأ ملسو هيلع الله ُهَلَأَسَف َلَخَدَف اَنِّب ْ ْلا ٌرْجَأ ِّناَرْجَأ اََل ْمَعَ ن َلاَق ِّالله ِّدْبَع ُةَأَرْما َلاَق ِّبِّن َيََزلا ميَأ َلاَق ُبَنْ يَز َلاَق اَُهُ ْنَم َلاَقَ ف ٌرْجَأَو ِّةَباَرَق ةَقَدَّصلا Dari Zainab, istri Abdullah ra; saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasehat, "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai." Zainab sendiri justru yang memberikan nafkah kepada suaminya, Abdullah dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Ia meminta suaminya, Abdullah; tanyakanlah kepada 17 laki-laki tentang kepemimpinan 18 dan pencapaian adalah nafaqah Al Fadhl / nafkah. ِّبُِْتُ َلۡ اَنْلُ قَو يِّرْج ِّح ِّفِ َۚ 17 Abdul mustaqim, Feminisme dalam perspektif Riffat Hasan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 18 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah (Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam), Yogyakarta IRCiSod, 2019, 43 165
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Rasulullah apakah ketika saya memberi nafkah untuk dan anak-anak yatim yang di asuhanku dapat dianggap sebagai sedekah?". Kamu saja sendiri yang bertanya ke Rasulullah," jawabnya. Akhirnya aku datang sendiri ke Rasulullah Saw, dan di pintu, saya bertemu dengan seorang perempuan yang juga memiliki keperluan yang sama. Kami bertemu Bilal dan memintanya untuk menanyakan kepada Rasulullah ; "Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim yang di asuhanku?" kami berpesan kepada Bilal agar tidak membuka identitas kami ke Rasulullah. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. "Siapa yang bertanya," kata beliau, "Zainab" jawab Bilal. "Zainab yang mana?" tanya Rasul lagi. "Zainab istri Abdullah," akhirnya Bilal berujar. Nabi lalu bersabda, "Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat." (HR. Bukhari & Muslim) Peran tersebut diapresiasi oleh Rasulullah SAW dan islam tidak menghalangi perempuan untuk terlibat dalam konstribusi ekonomi keluarga. Suami istri harus bisa menjalankan peran domestik dalam rumah tangga dan peran publik dalam mencari nafkah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jika suami dan istri sama-sama bekerja di ranah publik atau jika suami bekerja di ranah publik dan istri di ranah domestik, kewajiban untuk saling bekerja sama dalam urusan keluarga dan anak adalah tanggungjawab suami dan istri yang harus dijalankan secara bersama dan keadilan dalam peran. Jika suami sakit atau sudah tidak bisa lagi bekerja sedangkan istri bisa bekerja dan mencari nafkah maka yang seharusnya menjadi kepala keluarga adalah istri menurut pegiat gender. Jadi istilah "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sangatlah tidak relevan untuk digunakan zaman sekarang dan perlu adanya judicial review untuk hal tersebut. Penutup Berdasarkan permasalahan di atas bahwasanya istilah suami sebagai kepala keluarga dan juga istri sebagai ibu rumah tangga adalah penyebutan kultur budaya di Indonesia. Budaya Indonesia menempatkan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan yang bertanggungjawab atas ekonomi keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga dan wajib taat pada suami. Dalam Islam pun menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Surat An Nisa ayat 34) namun dalam hal tersebut juga ada perbedaan pandangan dalam penafsiran. Pegiat feminisme salah satu yang berbeda tentang makna penafsiran dari penafsir klasik, feminisme memperjuangkan keadilan gender dan memaknai kepemimpinan dengan syarat mampu dan mempunyai pencapaian atau kebrhasilan dalam mencari nafkah. Jika salah satu syarat tidak dimiliki maka dia tidak bisa dianggap sampai pemimpin, apalagi di 166
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan banyak yang bekerja di ranah publik dan bisa dianggap setara dengan laki-laki. Jadi istilah "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang. Referensi Al Qur'an Undang-undang No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Abdul Aziz. Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (upaya untuk membentuk keluarga bahagia). Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak, 2017. Abdul Mustaqim. At-Tafsīr al-Maqāshidī al-Qadhāyā al-Muā'shirah fi Dhauil Qurān wa as-Sunnah an-Nabawiyyah. Yogyakarta: Idea Press, 2019. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir. Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Cet. I, 1994. Abdul Mustaqim. Feminisme dalam perspektif Riffat Hasan. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At Thabari. Tafsir At Thabari IV, Kairo: Bulaq, t.t. Amina Wadud. Inside the gender jihad: women's reform in Islam. USA: Thomshon Shore, 2007. Aminah wadud. Al Qur'an dan Perempuan, meluruskan bias gender dalam tradisi Islam. Jakarta: Serambi. Arif Sugitanata, Suud Karimmullah, Heru Sunardi, Hukum Perkawinan di Mayarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisi Produk Hukum Perkawinan Mayarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat), The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 4 Nomor 1 April 2023, ESSN 2809-3402. Ashgar Ali Engineer. Hak-hak Perempuan Dalam Islam. Yogyakarta: Benteng, 1990. Departemen Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008. Erma Yuliani Saputri. Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, eJournal Sosoatri-sosiologi, Volume 4, Nomor 2. 2016. Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah Mubadalah (Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam). Yogyakarta: IRCiSod, 2019. Ihda Shofiyatun Nisa', Abdul Mufidi Muzayyin, Ali Muhrizam, Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021, ESSN 2809-3402. 167
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402 Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan", The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.1, No.1, April 2020. Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rofi'ud Darojad "Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)", The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.2, Oktober 2021. Shilvina Widi, 2023, Ada 12,72% Kepala Rumah Tangga Perempuan di Indonesia pada 2022 Siti Musdah Mulia. Islam Inspirasi dan Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibar Press, 2007. Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonnesia. Jakarta, Sinar Grafika. 2006. Siti Musdah Mulia, Islam Inspirasi dan Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2007 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonnesia, Jakarta, Sinar Grafika. 2006 168