RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI DAN FORUM GURU INPASSING Tahun Sidang : 2019-2020 Masa Persidangan : II Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Forum Guru. Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020 Pukul : 14.52 - 11.54 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN) Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Inpassing dan Sertifikasi Guru Anggota yang Hadir : 33 dari 52 orang Anggota Komisi VIII DPR RI Anggota yang Izin : 9 orang Anggota Komisi VIII DPR RI Undangan : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2. Forum Guru Inpassing 1
Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Bissmillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI beserta seluruh jajaran, Terima kasih Pak Dirjen sudah hadir. Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI, ada Pak Ihsan Yunus, Pak Ihsan ini bapak ibu dari Fraksi PDIP Dapilnya Jambi. Beserta seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI,. Saya kenalkan dulu sekalian yang sudah hadir sebelah kiri ini Bapak-Ibu dari para guru, ini anak mudah kita Pak Jefry Romdony dari Gerindra Dapil Jawa Barat, dari SMS, Sumedang, Majalengka, Subang. Ini ada Pak Ahzani Jubair dari Fraksi Partai Demokrat Dapilnya Madura Raya, ini Ibu yang paling cantik mantan pramugari Ibu Lisda Indrajonny Dapil Sumbar 1 dari Fraksi Partai Nasdem, suaranya paling banyak di Pesisir Selatan. F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI) : Ini daya ingatnya Pak Ketua luar biasa ini hafal satu persatu. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Yang baru duduk Pak Asli Khaidir ini Bapak-Ibu, biar nanti enak ya karena ini banyak dari seluruh Indonesia katanya, Pak Asli Khaidir ini dari Fraksi PAN, Dapilnya sama dengan bu Lisda Sumbar 1 penghuni lama Komisi VIII jadi sebelumnya juga disini. Ada saudara kuit anak mudah kita dari Banten Dapil Banten 1 Pandeglang, Lebak Fraksi PPP. Ini Pak Nurhadi dari Nasdem Dapil Jawa Timur 6, kemudian Pak Kyai H. Anim dari PKB Jawa Timur berapa ka Kyai oh sama ya Pak Nurhadi ya, kemudian ada Pak H. Sungkono dari Fraksi PAN Dapil Jatim 1 ya, Pak Sungkono sebelumnya di Komisi V, ini Pak Husni penghuni baru, baru pindah dari Komisi III dari Gerindra Dapilnya Sumut 1 orang Aceh tapi ngambil Sumut 1, ini yang sedang berbincang sama stafnya ini Pak H. Achmad mantan bupati 22 Ruhul Rokan Hulu Riau dari Fraksi Partai Demokrat. Pak Samsu Niang nah ini, ini pemain ini Pak kalau di Komisi VIII straiker ini, Sulsel 2 dari baju sudah kelihatan ini dari Partai mana itu, PDIP, pokoknya kalau dia bicara selesai ini masalah impassing Pak in sya allah. Tadi bu Nus 2
Azizah Tamhid sudah ya, belum oh belum ini pernah ngelola kota Depok dua periode suaminya Pak Nur Mahmudi, eh suaminya istrinya Pak Nur Mahmudi Ismail, Walikota pernah Menteri Ristek. Saya kira itu tadi sudah saya perkenalkan semua mudah-mudahan dengan perkenalan itu Iip sudah, mana pernah kita berani tidak perkenalkan Iip, anak kepala Kanwil Banten ya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Profesi Guru beserta pengurusnya. Ketua Ikatan Guru Inpassing Nusantara beserta pengurusnya, Ketua Ikatan Guru Inpassing Nasional beserta pengurusnya, Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah Jawa Barat beserta pengurusnya. Itu ada tuh Jawa Barat, kalau saya dari Banten bu, pak. Jadi dari Fraksi PAN Banten Nama dari sini Yandri Susanto tapi asalnya Bengkulu ya. ini syukur kepada Allah SWT, bisa bersilaturahmi dalam forum rapat dengar pendapat umum dalam keadaan sehat wal 'afiat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mencari solusi yang terbaik yang mungkin nanti persoalan yang bapak, ibu akan sampaikan. Alhamdulillah kita pada hari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, Biasa kalau di Komisi VIII kita sebelum memulai rapat Pak Dirjen kita berdo'a dulu, kepada pemeluk Islam kita membaca umul kitab, bagi yang non Islam menyesuaikan masing-masing. Oleh karena itu mari kita berdo'a khusus umat Islam membaca umul kitab Al Fateha. Berdo'a (PESERTA RAPAT BERDO'A) Selesai. Pak Dirjen yang saya hormati, Seluruh tamu yang berbahagia, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII Sesuai dengan acara rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 13 Januari 2020, maka pada hari ini Rabu, 19 Februari 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Para Ketua Perwakilan Guru Inpassing beserta perwakilannya. Agendanya adalah tindak lanjut penyelesaian masalah inpassing dan sertifikasi guru. 3
Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII pada rapat kali ini sudah ditandatangani sebanyak 28 Anggota, dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 252 maka kuorum rapat sudah terpenuhi, oleh karena itu izinkan kami atas nama Pimpinan membuka rapat dengar pendapat umum ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.52 WIB) (RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM) Baik, Bapak-Ibu, rapat kali ini dengan agenda : 1. Pengantar dari Ketua rapat. 2. Pemaparan dari masing-masing perwakilan kelompok masyarakat yang tadi saya sudah sebutkan. 3. Tanggapan dari Pak Dirjen. 4. Tanya jawab dari para Anggota Komisi VIII yang terhormat. 5. Kesimpulan. 6. Penutup. Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa disetujui?. (RAPAT SETUJU) Kita mulai rapat sekarang pukul 15.00 kira-kira berakhir sampai pukul berapa ini?. Pak Dirjen pukul 16.00 WIB dulu kali ya?. Ya setuju ya pukul 16.00 WIB tentu nanti kita lihat situasi kekinian dan perkembangan dalam berjalannya rapat bisa kita tentatifkan waktunya. Kita sepakati dulu sampai pukul 16.00 WIB. (RAPAT SETUJU) Baik Pak Dirjen, kemudian ketua PPG, kemudian Ketua IPGAIN, PGN dan PGIN secara singkat saja seperti yang saya sampaikan didepan tadi, yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia yang memenuhi undangan Komisi VIII DPR RI, dengan menghadiri rapat pada hari ini, karena rapat pada hari ini merupakan tindalanjut penyelesaian inpassing dan sertifikasi guru, melalui aspirasi dari Persatuan Guru Inpassing dan Sertifikasi Guru. Maka pada rapat hari ini mendengarkan langsung pemaparan dari kelompok masyarakat. Tentu dari 4
pemaparan ini kita akan banyak tahu data situasi perkembangan kekinian, hambatan, peluang nanti sampaikan saja secara terbuka tidak usah ditutupi. Ini mumpung disini, di gedung rakyat ya, jadi sampaikan, karena penyampaian secara terbuka itu akan kita cari solusi yang terbaik. Kita bukan mencari siapa yang salah, kita bukan tidak mau menyudutkan pihak manapun, tapi ini adalah tanggungjawab kita semua. Maka Pak Dirjen datang kesini, kami datang kesini, mengundang Bapak-Ibu datang kesini, tentu punya niat yang sama, niat yang baik bahwa ada masalah iya. Terus kita cari jalan keluarnya bagaimana nah kita bicarakan. Jadi insya Allahnanti akan ada tanggapan dari para anggota setelah Bapak-Ibu memaparkan persoalan yang ada didaerah masing-masing. Nah oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan dari Pak Dirjen kita perdengarkan dulu Pak Dirjen ya, dari masing-masing perwakilan. Yang pertama Ibu Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Guru Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini penting ini karena saya juga punya Tsanawiyah saya, Pak Dirjen, saya punya Aliyah saya, swasta di Banten, di Serang dan juga Pondok. Silakan Ibu, tolong diperkenalkan namanya, kemudian singkat padat jelas inti persoalan yang akan disampaikan. Kami persilakan bu. KETUA FORUM GRPG (MARDIAH) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bissmillahirahmanirrahim, Robissori sodhri, wayassyirli amri walu'dhatan misyani yapqoulqoulli. Maaf Pak mungkin kami belum terdaftar bersertifikasi ya, karena kami ini masih peserta PPG. Kenapa kami dikatakan peserta PPG?. Mungkin karena kami ini ada beberapa kendala yang menjadi hambatan, kebetulan ada Pak Dirjen disini. Kami mohon dijawab ya Pak ya, disini kami menaungi, KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Namanya siapa bu?. KETUA FORUM GRPG (MARDIAH) : Oh iya, maaf. Nama saya Mardiah Pak, dipanggil Diah saja. Dari Bandung. Jadi kami menaungi seluruh Indonesia, jadi bukan se-Jawa Barat atau kota, menjadi alasan kami mengadu kepada wakil rakyat itu yang pertama 5
karena PPG bagi kami itu satu alhamdulillah kita kan melangkah lebih maju lagi untuk mendapatkan sertifikasi, tapi ada hambatan-hambatan yang lain, yang kami patut dipertanyakan. Kronologisnya mungkin kan harus singkat padat ya Pak ya, tapi mudah-mudahan dimengerti oleh Pak Dirjen sama semuanya. Satu peserta PPG adalah peserta yang diluluskan melalui seleksi tingkat daerah. Jadi sebelum PPG ada seleksi dulu yang Namanya free test itu tiap-tiap daerah, itu juga membutuhkan waktu beberapa soal yang harus dikerjakan, yang ada lulus kita ikut PPG yang tidak berarti tidak ikut PPG. Yang kedua peserta yang telah lulus seleksi didaerah masing-masing diwajibkan mengikuti pembekalan Pendidikan di tingkat nasional selama tiga bulan di lembaga Pendidikan tinggi dan keguruan yang ditunjuk Kemenag RI yang disebar diseluruh Indonesia. Saya dari Bandung ditugaskan di Banten, ada yang dari Lampung ditugaskan di Riau, ada yang dari Aceh ada yang dari berbagai perguruan tinggi yang ada kemitraannya dengan Kemenag. Peserta PPG menanggung biaya sendiri pendidikannya oleh Kemenag sendiri, cuma dalam diantaranya penginapan, makan dan lain-lain. Bahkan disitu ada yang menghabiskan 10 juta, ada yang menghabiskan 15 juta tidak sedikit pengeluarannya. Dari Lampung ke Riau kan harus menggunakan pesawat, tidak mungkin itu, itu yang menjadi beban para peserta PPG. Terus empat peserta PPG yang telah menerima materi pembekalan dari para dosen atau pengajar, pada akhirnya Pendidikan tiga bulan dilakukan evaluasi pengetahuan dan kinerja praktek. Yang kelima peserta PPG dalam evaluasi terakhir pembekalan Pendidikan menggunakan media komputerisasi on line dan dinyatakan banyak yang tidak lulus pak. Disini yang menjadi akar permasalahannya itu tidak lulus, kami disini sudah dua kali mengikuti apa PPUP yaitu untu pengetahuannya ya, jadi disitu kami tidak lulus. Nah tentu saja peserta PPG merasa kaget kenapa kami sudah mengikuti pembekalan selama meninggalkan keluarga, terus uang tidak sedikit dikeluarkan, ternyata dengan dua jam sampai 3 jam dengan adanya UP gagal semua. Itu yang menjadi kendala padahal usia kami tidak ABG lagi pak, diatas ya rata- ratalah kelihatan mungkin dari muka saya berapa tahun, dan tidak mungkin masih 17 tahun. Itu jadi kenapa pembekalan ini menjadi tolok ukur kelulusan itu yang jadi pertanyaan, itu yang tanda tanya besar sekali. Padahal saya mendengarkan dari dosen yang saya tempati di Banten saya dari Bandung ditempatkan di Banten itu merupakan persyaratan, hanya persyaratan. Jadi ya saya optimis lulus saja, karena itu merupakan persyaratan yang harus diikuti, tapi kenapa dengan yang Namanya unit pengetahuan dengan tiga jam gagal uji pengetahuan gagal total. Itu yang menjadi peserta PPG, terutama Angkatan 2018 yang paling banyak, malahan yang dari MI yang banyak itu hampir 50% yang tidak lulus gagal seketika. 6
Terus yang ketiga jadi harapan kami kepada Pak Dirjen tolong sementara ini perhatikan dulu yang 2018, jangan sampai gini pak, kita menerima lagi peserta PPG, yang 2018 ini ada kami totalnya ada 1.008 catatannya kemarin. Kemarin di Komisi VIII catatannya belum 1.008 ya Pak nah sekarang sudah ada 1008 dan juga masih ada yang bu kok saya tidak dimasukkan, itu karena sudah tidak ada waktu lagi sekarang waktunya. Jadi ada 1.008 itu seluruh Indonesia, ada yang dari Papua ada yang dari pokoknya seluruh Indonesia disitu. Jadi yang tidak enak Pak Dirjen kemarin kemi menanyakan ke pusat sebetulnya maaf ya sebetulnya kami tidak ini, inikan harus terbuka ya pak. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Ya ibu sampaikan saja nanti Pak Dirjen tanggapi. KETUA FORUM GRPG (MARDIAH) : Ada yang kemarin ke Pak Dirjen, bukan Pak mungkin ke stafnya, ada yang mengatakan iya itu kan tidak harus diwajibkan ikut PPG bu. Kok bapak jawabannya seperti itu, saya agak sedikit lho kan begini kalau secara logika kalau kita punya gaji Rp.300.000,- yang Namanya gaji guru honorer Rp.300.000,- ya, pengen kita Rp.500.000,- kan Pak per bulan, ada persyaratan yang harus diikuti, yak arena kita pengen naik sedikit, nah itu ada kesempatan jangan sampai pada staf Dirjen itu ada yang mengatakan seperti itu. Kami itu terus terang sedih kenapa jawabannya tidak bijak sekali, apa jawaban ini, makanya saya kemarin jawabannya karena ya mungkin tidak diwajibkan. Memang tidak diwajibkan tapikan kita pengen ada kesejahteraan sedikitlah, itu yang saya tidak inginkan. Terus yang kedua, sekarang ada pendaftaran PPGU ya Pak ya, Pak Dirjen bagi guru honorer itukan sekali UP bayar Rp.300.000,- untuk guru honorrer itukan satu bulan gaji. Kemarin saja Rp.300.000,- kali 1000 lebih peserta itu sudah berapa, sedangkan yang tidak lulus saja 1.800 kalau kita akumulatifkan Rp.300.000,- kali 1.008 yang gagal itu berapa kita kalikan Rp.300.000 x 1.008 berapa?. Nah sekarang kita bayar lagi Rp.300.000,- makanya sekarang kami belum membayar sebelum ada keputusan ini apa yang harus Pak Dirjen lakukan pada kami ini, kami pengen diluluskan sebetulnya pak. Harusnya untuk 2018 yang paling banyak, jadi kalau bisa jangan dulu menerima dulu peserta PPG selesaikan dulu yang 2018. Makanya ini nanti Pak ada pemasukan dari kami juga 2019 banyak yang tidak lulus, ini kan nambah beban lagi bagi Kemenag sendiri. Terus menambah anggaran biaya lagi. Nah jadi saya mohon kepada Pak Dirjen saya mohon dengan sangat prioritaskan kami yang 2018 untuk diluluskan. Maksudnya untuk diluluskan itu ya, kita pengen sih karena kita itu mengajar bukan sekali dua kali apalagi yang disebutkan Rataker pak, saya juga agak sedikit ini gimana, saya berapa ribu 7
orang telah luluskan, saya terus terang mengajar itu bukan setahun dua tahun dari tahun 1994 saya mengajar. Tapi kan karena diakui sama Pemerintah harus dari tahun 2005 ya saya masukkan tahun 2005. Tapi alangkah sedihnya pertama guru-guru dikiranya saya itu kurang Pendidikan apa gimana sampai tidak lulus dua kali. Malahan ya mungkin sadarlah mungkin nilainya terus terang Pak kami ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 48 tahun kan gaptek pak, malahan ada yang samping saya saja kemarin ikut UP komputernya sudah lima kali mati, mati, mati ya pantas saya juga tidak lulus juga karena mungkin kendalanya komputernya atau gimananya lewat online. Jadi itu yang saya pengenkan kepada ada kebijaksanaan untuk Dirjen Kemenag, perahatikan kami terutama yang diangkatan 2018 itu paling banyak yang terutama bagi guru MI, soalnya dari Pendidikan kebanyakannya itu untuk Aliyah gitu pak. Mungkin itu Pak keuneg-unekan kami dari teman-teman kami seluruh Indonesia, bagaimana Pak Dirjen mengusahakan kami bahwa 2018 itu tidak ingin ikut lagi kepada 2020 ini pak. Soalnya duakali dua kali gagal, masa ketiga kalinya harus bayar lagi Rp.300.000,- terus terang yang di Jawa Timur masih mengeluh bu saya tidak punya uang untuk bayarnya darimana?. Rp300.000,- kami saja kesini terus terang bukan uang sendiri uang udunan ada yang Rp25.000,- ada yang Rp10.000,-. tidak lulusnya Jadi kalau kami disini tidak membawa hasil saya malu, saya kasihan. Terus terang saya itu kepingin membawa hasil yang betul-betul menggembirakan buat 1.008 orang itu pak. Jadi itu pengennya, jadi terus terang pada bapak Dirjen bantu kami terutama guru-guru MI pak, jadi untuk terutama yang 2018 diberi perhatian dengan khusus karena usia mereka bukan usia muda lagi. Mungkin itu Pak ya dari kami, mungkin kalau misalnya kekurangan anggaran mungkin bisa bantuan pada para Dirjen disini mungkin ada dianggarkan untuk Kemenag. Mungkin itu saja dari kami. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardiah dari Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Guru Kementerian Agama Republik Indonesia, asalnya dari Bandung tapi ditugaskan di Banten begitu?. Oh PPG-nya di Banten. KETUA FORUM GRPG (MARDIAH) : Iya PPGnya di Banten, di Lampung di Riau juga ada, oh iya satu lagi Pak kemarin ada yang ikut induksi pak. Jadi yang tidak lulus harus ikut induksi, itu ada yang menghabiskan Rp10 juta yang ke Malang dari dari Ciamis ke Malang harus kontrak kan itu satu itu tidak lulus. Dari 49 orang tidak ada yang lulus 8
satupun yang ikut induksi, jadi apa kesalahannya bagi kami?. Soalnya tidak transparan, nilainya berapa padahal itu semuanya kita harus hadir, Ukin semuanya 50% dari UP 50% dari kehadiran sama unit kerja itu semuanya ada nilainya. Tapi tidak transparan berapa sih nilainya gitu?. Praktek, alhamdulillah kemarin Pak terus terang saya ujian praktek ngajar itu nilainya 91, praktek ngajarnya, tapi kenapa kok UP Pak tiga jam gagal total. Itu jadi kalau dikomulatifkan berapa saya komulatif nilainya gitu?. Gitu saja mungkin pak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Oke nanti Pak Dirjen jawab sekaligus saja. Kami persilakan Ketua Forum Guru Inpassing Nasional silakan pak. KETUA FORUM GURU INPASSING NASIONAL (HADI SUTIKNO) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bissmillah, alhamdulillah, laahaula wala quatha ila billah amabaqdu. Perkenalkan kami dari PGIN naman saya Hadi Sutikno Ketua Umum Hadi Sutikno Pak, asli Boyolali Jawa Tengah. Kemudian kami membawa 5 orang. Yang terhormat bapak Dirjen Pendis dan juga seluruh jajarannya, Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan juga Anggotanya, dan juga Teman-teman kami Organisasi beberapa dari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung saja bapak kami PGIN berdiri tanggal 4 Februari 2018, jadi umur kami baru 2 tahun dan kemarin Harlah dan alhamdulillah Pak Direktur DPK bisa rawuh di Harlah kami dan juga perwakilan dari Komisi VIII DPR RI. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan misi visi kami yang pertama terkait dengan ASN, namun ini karena pembahasan inpassing ini kami singkirkan yang kaitan ASN. Yang kedua terkait dengan pembayaran inpassing sesuai dengan masa kerja. Perlu kami sampaikan bahwa inpassing kami ini dikeluarkan per tanggal 31 Desember 2011. Dan disana muncul semua apa yang tertera didalam SK, ada nama, ada NPTK, ada NRG, kemudian ada masa kerja, kemudian ada golongan, ada pangkat, bahkan ada angka kredit. Artinya dengan mencantumkan ini semuanya ada konsekuensinya untuk kedepannya. Berarti harus ada istilahnya karena dalam SK itu tembusannya bukan hanya sekedar tembusan yang sedikit tapi ada 9 lembaga termasuk disana tembusannya berkaitan dengan inpassing itu ada Kepala BKN, Direktur Jenderal Perbendahaan Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Artinya ini 9
sudah secara resmi berarti mereka Lembaga-lembaga ini sudah tahu semuanya kaitannya dengan SK inpassing. Dengan diterbitkannya ini berarti kami berharap pembayaran inpassing ini sesuai apa yang didalam SK. Mengacu pada PMA nomor 43, SK dikeluarkan tahun 2011, PMA nomor 43 keluar di tahun 2014. Didalam PMA nomor 43 disana disebutkan bahwa di Pasal 6 BAB III tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat golongan jabatan dan kualifikasi akademik, yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Artinya pembayaran itu apa yang melekat pada SK inpassing, ini sesuai dengan PMA nomor 43 tahun 2014. Dan ini PMA nomor 43 tahun 2014 diberlakukan per Januari 2015, artinya SK 2011 namun pembayarannya di 2015, 2012, 2013, 2014 berarti tidak ada sama sekali, karena kami menyadari kami tidak ada payung hukum berarti belum berani untuk mengeluarkan ini. Yang jadi pertanyaan kami jelas PMAnya adalah pembayarannya sesuai dengan apa yang ada di SK inpassing. Namun di Juknis, Juknis pembayaran TPG terutama yang inpassing disana disebutkan BAB II, besaran dan sumber dana, nomor 2 guru bukan PNS yang sudah disetarakan inpassing diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, disesuaikan dengan memperhatikan pangkat, golongan, jabatan dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS, sebagaiman tercantum dalam SK inpassing. Tapi tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Yang jadi pertanyaan kami didalam SK inpassing disebutkan masa kerja, di dalam PMA itu juga, bahwa pembayaran sesuai dengan adanya SK inpassing. Namun kenapa di Juknis masa kerja tidak diakui?. Ini kan ironi, makanya gejolak yang terjadi dikami di PGN, guru-guru inpassing Kemenag menurut informasi yang kami terima pertanggal 6 Agustus 2018 inpassing Kemenag ini ada 123 ribu, per 6 Agustus 2018. Pertama kali kami audien dengan Bapak Direktur GTK, disampaikan ada 123 ribu guru inpassing nasional secara menyeluruh. Makanya kesempatan pada hari ini kemudian kami juga menengok yang diseberang, di Diknas ini setiap mendapat SK inpassing maka mereka secara otomatis langsung pembayaran sesuai dengan masa kerja. Sebenarnya yang saya berikan kepada bapak-bapak contoh saja, golongan III/b masa kerja 13 tunjangan gaji, penyesuaian gaji pokok tahun mereka mendapatkan Rp.3.238.300,-. Ini III/b masa kerja 13 tahun per 2020, tahun 2020 bulan dua tanggal dua. Kemudian sedangkan kami contoh dari kami ini kami III/c didalam SK inpassing 2011 masa kerja kami 13 tahun kalau dijumlahkan sampai sekarang tambah 10 tahun berarti 23 tahun. Sedangkan pembayaran kami di SKPT ini hanya 2.802.300,- sangat jauh, makanya kesempatan hari ini, monggo nanti bapak Pimpinan Komisi VIII dan nanti di Kemenag juga rawuh untuk dicarikan solusinya. Apa kendalanya?. Kenapa Juknis berbeda dengan PMA?. Padahal harusnya Juknis itu menginduk pada PMA, kalau memang itu kendalanya berkaitan dengan keuangan SK ini tembusannya kepada Menteri 10
Keuangan, berarti taun 2011 itu mereka sudah tahu, anggaran berarti sudah disiapkan. Kalau memang itu kendalanya keuangan padahal SK ini tembusannya sampai di Perbendaharaan Menteri Keuangan, kecuali kalau SK ini tidak tembusannya kesana maklum. Tetapi karena tembusannya kesana berarti mereka sudah bisa menganggarkan kalau kendalanya kaitan dengan keuangan. Untuk itu mohon pada hari ini kami diberikan solusi terkait dengan pembayaran inpassing agar, kalau golongan alhamdulillah sudah golongan, namun semua dipukul rata nol tahun, III/a, III/b, III/c, III/d, dan III/e semua nol tahun. Kasihan sebab kemarin yang baru sertifikasi kemarin inpassing kemarin dengan yang sudah lama ini sama, III/a sama, III/b sama tidak menghitung masa kerja. Jadi terpautnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua ini kami juga akan mempertanyakan walaupun tadi kami sudah bincang-bincang terkait dengan inpassing bagi guru sertifikasi. Kami sudah beberapa kali bertemu, dan ada jawaban bahwa inpassing bagi guru sertifikasi ini akan muncul secara otomatis disimpatika. Ini yang kami tunggu- tunggu sekitar 98 ribu yang menanti agar ini segera diterbitkan, ini yang kami sampaikan bapak, sehingga mohon untuk ini bisa dicarikan solusinya. Mungkin yang kaitan dengan ASN saya tidak akan ini karena ada forum tersendiri. Demikian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi dari Boyolali yang mempertajam antara SK dan Juknis tadi ya, sama inpassing sertifikasi. Kami lanjutkan kepada Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah Jawa Barat, yak, ini yang bawa Pak Jefry katanya sejawa barat ini, ada lagi yang baru hadir ini, ini Pak Wahid dari Gerindra Dapil Jawa Tengah, Kyai Mushlih juga penghuni lama Komisi VIII, PPP juga Jawa Tengah, Ibu Ina dari PDIP itu ibu Ina itu PDIP Jawa Timur Pacitan dan kawan-kawan bu ya?. Dapilnya ya. Silakan bu. FORUM GURU HONORER SEJABAR (ISMET LIS SARI MULYANI) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Dirjen Kemenag yang terhormat. Perkenalkan nama saya Ismet Lis Sari Mulyani, Ismet Pak Met Metal kami dari Federasi Guru Honorer Madrasah Jawa Barat. Kedatangan kami kesini 11
adalah untuk membahas kebetulan belum dibahas oleh teman-teman mengenai masalah inpassing yang kembali terhutang lagi. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Inpassing yang kembali terhutang kembali. FORUM GURU HONORER SEJABAR (ISMET LIS SARI MULYANI) : Iya karena sebelumnya di tahun 2011 sampai dengan 2015 sempat ada inpassing terhutang. Sekalian mengulas ya pak, sebelumnya kami telah beberapa kali datang ke Komisi VIII sebelum Bapak-Ibu bertemu dengan kami yang waktu itu sering bertemu dengan kami adalah Pak Samsu Niang. Terima kasih Pak waktu itu bantuannya, berkat Pak Samsu Niang dan kawan-kawan yang membantu kami waktu itu alhamdulillah sekitar 4,8 triliun sempat dicairkan dan dapat diterima oleh guru-guru madrasah. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Bukan, pantesan tidak mau pergi-pergi dari Komisi VIII, mau dipindahi sama PDIP tidak mau, di Komisi VIII terus maunya. FORUM GURU HONORER SEJABAR (ISMET LIS SARI MULYANI) : Jadi Pak kalau di Komisi VIII ada pemain lama Pak Samsu Niang saya juga pemain lama dari guru honorer madrasah yang come back lagi karena ada masalah inpassing yang kembali terhutang di tahun 2019 bahkan di tahun 2018. Inpassing yang terhutang ini jumlahnya variative ada yang satu bulan, ada yang dua bulan bahkan ada yang sampai 12 bulan, jadi tidak sama. Ya ada yang satu bulan, dua bulan dan ada yang satu tahun variatifnya diberbagai daerah berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat hampir seluruhnya sekitar dua bulanlah, kalau di Jawa Barat, satu sampai dua bulan. Nah intinya kami melihat sepertinya sudah mulai muncul lagi bibit-bibit akan adanya keterlambatan lagi pembayaran inpassing sehingga tertuggak lagi, dengan belum diselesaikannya inpassing di tahun 2019 kemarin. Kami khawatir masalah ini akan terus berlanjut, sehingga di 2020 ini juga akan ada inpassing yang kembali ditunggak. Kami ingin masalah inpassing ini agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya ada lagi tertunggak. Kalau memang ini alasannya adalah karena kekurangan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Agama untuk menyelesaikan permasalahan inpassing guru kami mohon pihak Kemenag lebih proaktif membela dan berjuang untuk kami lagi para guru honorer madrasah. Sehingga kedepannya keterlambatan-keterlambatan dalam pembayaran inpassing. tidak ada 12
Di Kemenag kemarin kami sudah sempat ke Kemenag pusat bertanya mengenai alasan keterlambatan, salah satunya adalah mengenai masalah anggaran. Kemudian apakah akan diselesaikan?. Jawabannya tidak jelas, jawabannya tidak jelas, dan jawabannya ada juga sebagaimana mengarahkan kekurangan anggaran, maka sekali lagi kami mohon pihak Kemenag lebih proaktif, lebih berjuang dan membela kami para guru honorer madrasah. Pak boleh ditambahi oleh teman saya yang mengalami bagaimana keterlambatan inpassing itu?. sedikit saja pak. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Yak 2 menit. FORUM GURU: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya mungkin langsung saja yang terhormat Ketua Komisi VIII juga bapak Dirjen Pendis dan rekan-rekan semua. Ya langsung saja tambahan mungkin bukan keterlambatan inpassing ini, bukan terhutangnya inpassing tapi tertunggaknya TPG disebagian daerah. Tertunggaknya TPG, dan kemudian kebetulan saya dari Kabupaten Tasikmalaya, yang ditunggak TPG-nya itu, mungkin bahasa kasarnya itu dikorbankan dulu karena alasannya anggaran yang tidak cukup, dari pusat dikorbankannya itu yang sudah ter-inpassing TLPG tahun 2012 kesana. Jadi kalau yang TLPG-nya tahun 2011 kesini itu sudah dibayarkan secara keseluruhan, dan yang sebagiannya lagi belum dibayarkan. Tapi yang regular yang tidak ter-inpassing itu sudah terbayarkan. Dan yang menjadi ganjalan juga di Kabupaten Tasik itu semua guru honor madrasah yang mendapatkan TPG baik yang inpassing maupun regular, semuanya sudah menandatangani SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa kita sudah terbayarkan dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk tahun 2019. Tapi kenyataannya satu bulan tertunggak dan kami sudah mengklarifikasi ke pihak Kemenag Kabupaten, katanya seperti itu, karena anggarannya tidak cukup dari pusat. Kemarin sudah mengklarifikasi juga ke pusat seperti itu juga, dan tidak ada kejelasan kapan akan terbayarkan untuk tahun 2019, bahkan saya mendapatkan juga info dari Bapak Kasinya katanya kemungkinan untuk anggaran tahun 2020, untuk TPG juga akan kurang anggarannya. Seperti itu jadi saya mohon kepada bapak Dirjen Pendis, untuk tertunggaknya secara ulang, terulang dari tahun ke tahun, mohon untuk diselesaikan, tidak terulang lagi dan mohon untuk kejelasan pembayarannya. Satu lagi mungkin Pak untuk masalah pajak, pajak untuk TPG itu dari berbagai daerah bervariasi. Ada yang kena pajak 5%, ada yang nol tidak kena pajak sama sekali dari berbagai daerah, karena saya yakin kita ini se Indonesia, 13
jadi tidak mungkin di kabupaten Tasik itu kena pajak dari kota Bandung tidak kena pajak misalnya dari Pangandaran juga tidak kena pajak. Sekian terima kasih. FORUM GURU (ISMET SRI) : Pak satu lagi Pak, penutup satu kalimat. Kami mohon jangan ada ungkapan dari Kemenag masalah terhutang, kalau ada dibayarkan, kalau tidak ada, yah angkat tangan gitu pak. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Ya pokoknya nanti Pak Dirjen kita kasih kesempatan, ya sekarang sampaikan saja yang ingin disampaikan, cukup kan?. FORUM GURU (ISMET SRI) : Ya cukup Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Jangan minta jawaban, dari tadi belum dijawab. Kami lanjutkan pada ikatan guru inpassing nusantara. Bapak, siapa ini?. Tadi sebentar saya ditelpon Karding, tadi ada katanya dari Pak Fatah Yasin, mana Pak Fatah. Iya silakan pak. PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA (FATAH YASIN) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi VIII dan jajarannya yang mulia, dan juga Kepada Bapak Dirjen Pendis Kemenag RI dan jajarannya. Dan juga Kawan-kawan dari berbagai organisasi profesi yang hadir disini, dan juga wartawan yang meliput agenda pada hari ini. Yang mulia, kami dari Persatuan Guru seluruh Indonesia yang senantiasa selalu memperjuangkan guru-guru baik yang ada dibawah Dikbud maupun dibawah Kemenag RI, mengapa kami hadir disini?. Karena terpanggil bagaimana memperjuangkan kawan-kawan yang selama ini memang mereka, tadi ratapan- ratapan itu adalah merupakan kegelisahan, kesedihan mereka, yang mestinya dia adalah guru-guru yang harusnya dihargai dan dihormati bapak, ibu. Tahu 14
persis bahwa guru swasta sebenarnya itu adalah peletak dasar Pendidikan Indonesia, bagaimana hadirnya maarif, dan Muhammadiyah, dan juga INS Kayu Taman di Jakarta. Tapi kemudian pada kesempatan ini pada gilirannya sekarang ini justru Pemerintah atau negara melalui Kementerian Agama RI memperlakukan tidak adil, diskriminatif pada guru swasta. Atau juga yang berada dibawah madrasah swasta. Sehingga kami terpanggil untuk memperjuangkan kawan-kawan ini, sejak dulu pas tahun 2011 tentang tertundanya inpassing, sementara di Dikbud itu disampaikan oleh ketua PGN ketika pas menerima SK Inpassing otomatis mereka mendapatkan setelah itu pencairannya. Tetapi di Kemenag RI waktu itu tahun 2011 menerima SK inpassing 2016 belum mendapatkan pencairannya. Ini bukti bahwa ada proses diskriminasi dan perlakuan tidak adil negara melalui Kementerian Agama kepada guru swasta yang ada di Madrasah swasta. Sehingga harapannya yang saya sampaikan juga bahkan yang seperti ini kami sampaikan kepada Pak Presiden pada tanggal 1 Januari 2019 diterima oleh Pak Presiden, tentang penyimpangan yang ada di Kementerian Agama. Bahkan kami juga maju ke Ombudsman dan ke KPK tentang kondisi ini bapak, ibu, harapannya tidak terjadi lagi tunggakan-tunggakan hak dari teman-teman guru swasta dibawah Kementerian Agama. Sehingga harapannya bapak, ibu kami menginginkan inpassing tunggakan sebagaimana tuntutan dari PGIN yang ada sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 belum terbayarkan itu harus dibayarkan. Mengapa karena itu hak guru swasta yang ada dibawah Kemenag, tadi disampaikan bahwa mereka itu gajinya setiap bulan hanya Rp.300.000,-. Kemudian itu, itu saja untuk membayar apa tadi itu inpassing ataupun untuk apa?. PPG satu bulan untuk membayar PPG sertifikasi. Harus makan apa keluarganya?. Sehingga saya pikir ini cobalah ada nalar sedikit di Kementerian Agama untuk membantu teman-teman guru swasta di Kementerian Agama. Saya sampaikan kepada Presiden bahwa Menteri Agama melanggar rasionalitas mengapa?. Alasan Pak Menteri Agama tidak membayar inpassing sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 mereka memprotek dengan PM nomor 43 yang tadi ayat (6) tadi itu Pasal 6. Itu alasan saya pikir melanggar rasionalitas, justru ini melanggar PP nomor 74 tahun 2008 ini, yang harus dibayarkan dengan setara dengan golongannya. Termasuk melanggar PMA sendiri yang Pasal 7 itu yang harusnya dibayar setara dengan golongannya. Mengapa kemudian mereka memprotek, beliau memproteknya dengan PM nomor 43 Pasal 6 itu?. Sehingga saya yakin kalau kemudian tidak kita sikapi itu akan hilang uang itu, sehingga harapannya mohon dengan hormat kepada Pimpinan Sidang dan juga kepada yang terhormat Anggota Komisi VIII DPR RI, tolong bantulah mereka, mereka meratapi, menyedihi, merasa susah mengapa tidak bisa dicairkan SK inpassing yang telah terbit dari tahun 2011 sampai tahun 2014 hanya alasan menerbitkan, beliau Menteri Agama PMA nomor 43. 15
Sehingga harapannya tolong kalau bisa itu bagaimana caranya dari pihak pimpinan sidang ini, dengan berbagai upaya untuk bisa membantu kami. Dengan Panja kalau bisa pak. Yang kedua mohon maaf bapak, banyak teman-teman yang telah pemberkasan untuk SK inpassing, tetapi sampai sekarang bellum terbit SK inpassingnya. Ini di Kabupaten Tegal ada sekitar 60, kemudian di Kabupaten Banyumas ada sekitar 373, alasan yang pertama satu bahwa guru yang bersangkutan adalah sekolahnya di sekolah jarak jauh, sehingga tidak bisa diterbitkan SK inpassingnya. Ini alasannya sebagian diantaranya, oleh karena itu mohon dengan kebijakannya pada Pak Dirjen mumpun hadir pada hari ini, tolong ini diselesaikan kasihan tolong pakai nalar dong. Kemanusiaan yang didahulukan bukan karena yang lain, ya harapannya tolong pemberkasan guru-guru yang pernah pemberkasan tahun 2010 hanya karena dia itu sekolah jarak jauh tidak diterbitkan SK inpassingnya. Mohon dengan hormat pada Pak Dirjen dan Pak Direktur untuk bisa memahami situasi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih saya sampaikan secara lantang bahwa kita di Indonesia yaitu guru, guru Indonesia tidak ada guru honorer, tidak ada guru swasta, tidak ada guru PBIJK dan lain sebagainya, hanya satu guru Indonesia. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Setuju saya, kalau guru ya guru betul, benar. Baik bapak, ibu saya kira penyampaian dari ha masih satu oh. Silakan. FORUM GURU (M. FACHRUDIN) : Maaf orang desa. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau masalh dunia pembayaran saya itu melas iya to, masalah keuangan saya melas. Nama saya Pak ya sebentar ya, nama saya Muhammad Fachrudin dari Blitar Jawa Timur itu yang pertama. Yang kedua Jawa Timur, yang kedua baru saja mendirikan Namanya ikatan guru pejuang inpassing nusantara masih satu tahun. Jadi sebenarnya kita itu permasalahannya dan tujuannya sama, untuk mensejahterakan guru-guru yang ada di Indonesia atau di nusantara. Itu sebenarnya seperti itu, saya itu melas Pak khususnya di Blitar Jawa Timur masyaallah, umurnya sudah 60 tahun itu belum ter-inpassing, padahal sudah tersertifikasi. 16
Dengan Gerakan saya namakan ikatan guru pejuang walaupun disini sudah ada Namanya PGIN dan teman-teman PGSI dan lain sebagainya, saya pengen focus hari ini. Ketika nanti saya memperjuangkan tentang regulasi inpassing dengan turunnya SK, maka saya tidak mau mendengar dari teman- teman tidak terbayarkan, terhutang, itu jangan Pak kasihan. "Umpomo aku pejabat tak bayari kabeh" umpomo, umpomo. Bahasane wong Blitar kan ngoten, umpomo, itupun kan bukan uang saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebenarnya saya sudah ketemu bapak Suyitno Bapak Dirjen, aku mang diwanti-wanti Fachrudin endi tak senenane, tak marahi karena SK inpassing itu sudah mau diturunkan kok panggah dituntut wae. Itu dari Pak Suyitno alhamdulillah Pak Suyitno saya sudah wacana hari ini SK inpassing khususnya dinaungan Kemenag akan turun tahun 2020 nggih. Tapi satu keingginan saya tahun 2020 harus dipertegas, bulannya bulan apa?. Tanggale tanggal piro?. Itu lho Pak ini yang dinanti-nanti teman-teman 98.000 teman- teman yang masih tersertifikasi. Terima kasih dari saya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Fachrudin, kalau habis ngomong jangan melarikan diri pak, pencet lagi Pak micnya biar mati. Baru hadir juga bu Armusya ini dari Demokrat Dapil Jawa Tengah ya, kemudian Pak Kyai H. Buchori Yusuf PKS dari Jawa Tengah. Tadi keselip Pak Nurhasan keluar lagi ya? Baik Pak Dirjen saya kira kita sudah mendengarkan semua tadi, kira-kira intinya yang tentang kesejahteraan saja pak. Tidak banyak masalahnya, antara Juknis dan SK yang tidak sinkron tadi, kemudian ada tidak pembayaran ada yang terlambat. Sekali lagi bapak, ibu kita datang kesini bukan untuk saling menghujat atau menyalahkan para pihak ya, kami menerima disini tentu untuk mencari solusi. Pak Dirjen ini bukan orang nomor 1 dari Republik ini, tapi dia mau hadir disini sudah luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Dirjen kita luar biasa, dia mau menghadapi teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti jawabannya atau solusinya belum memuaskan ya kita cari jalan lain, cari solusi yang terbaik. Silakan Pak Dirjen. DIRJEN PENDIS KEMENAG: Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati. 17
Bapak Wakil Ketua, Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati, Teman-teman para guru dari berbagai organisasi. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang pertama dari Ibu Mardiah ya. Jadi persoalannya adalah jadi begini, ada perobahan pola sertifikasi dari PLPG menjadi PPG Pak Ketua. Kalau dulu PPG itu pelaksanaannya hanya sekitar 7 sampai 9 hari, sehingga tidak bisa menstransformasi secara signifikan pengetahuan kinerja dari para guru kita, sehingga dirubah menjadi PPG yang waktunya itu cukup lama, cukup Panjang. Sehingga kita harapkan PPG itu bisa betul-betul menjadi instrument yang menstransformasi kualitas dan mutu guru kita. Itu harapan kita, itu menjadi Gerakan nasional baik di Kementerian Agama maupun di Kemendikbud, bahwa untuk mensertifikasi guru kita merubah polanya menjadi PPG yang waktunya cukup Panjang dan diharapkan bisa menstransformasi tadi itu. Ada perubahan yang fundamental signifikan dari guru-guru kita setelah mengikuti sertifikasi kira-kira begitu. Nah persoalannya dari Ibu Mardiah tadi kira- kira yang diharapkan untuk diafirmasi adalah bagaimana kami yang sudah mengikuti PPG itu tidak lulus?. Jadi kelulusan itu memang pertama ditentukan oleh LPTKA, ditentukan oleh Lembaga perguruan tinggi yang diberi amanah untuk menyelenggarakan fakultas-fakultas Pendidikan dibawah Kementerian Agama yang terakreditasi A dan B untuk menyelenggarakan PPG itu. itu, kami menugaskan seluruh Jadi UIN-UIN dan IAIN yang sudah terakreditasi A dan B kita anggap mampu dan punya kualitas sehingga kita tugaskan untuk mensertifikasi guru- guru kita ini. Yang melakukan ujian itu adalah mereka, nah ujian itu ada dua sebenarnya ada Ukin, ujian kinerja, ada ujian pengetahuan, untuk bisa lulus itu harus lulus dua-duanya. Jadi harus lulus ujian kinerja, habis itu ada praktek mengajar dan sebagainya, yang kedua harus lulus pengetahuan koknitifnya. Jadi karena guru ini kita harapkan betul-betul tertransformasi setelah lulus disitu maka diperketat disini, karena sekali lagi kita mengacu pada kualitas, kita ingin membangun guru yang berkualitas, nah sehingga harus lulus dua-duanya. Nah bagi mereka yang tidak lulus seperti yang ibu tadi Mardiah, bagi mereka yang tidak lulus sebenarnya itu diberi kesempatan untuk ikut test lagi, jadi sampai tiga tahun masanya. Jadi misalnya tahun ini tidak lulus tahun depan test lagi dalam setahun bisa dua kali itu sampai tiga tahun jadi bisa sampai enam kali mengikuti ujian, jadi harapan kita ya tentu kita juga rugi dong misalnya kita sudah karena itu juga berbiaya, jadi biayanya itu memang operasional dan pendidikannya semuanya ditanggung oleh negara, yang dibiayai oleh peserta itu adalah biaya liefing costnya, biaya sendiri ya, biaya makan, dan lain sebagainya itu dibiayai oleh guru, tapi biaya pendidikannya dibiayai oleh negara, dibiayai oleh Kementerian Agama. Lha tentu kita juga ingin supaya semakin banyak yang lulus tentu semakin bagus tapi ternyata ada kreteria ada standar macam-macam yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 18
Nah bagi teman-teman yang tidak lulus di beri kesempatan untuk ikut test lagi selama tiga tahun. Ya Cuma tadi yang dipersoalkan oleh bu Mardiah ini adalah ya karena setiap ikut test bayar lagi Rp.300.000,- ya?. Ya itu yang saya coba diskusikan dengan Perguruan Tinggi karena tentu juga kalau diharapkan gratis saya kira mungkin perguruan tinggi juga berat. Nah itu saya kira yang saya catat tadi itu saya coba mendialogkan dengan perguruan tinggi bagaimana dengan teman-teman yang sudah ingin ikut lagi boleh gak, misalnya jangan sampai gratis tetapi kira-kira bisa dikurangi coba ditekan. Itu poin pertama yang saya coba melakukan tadi saya minta Pak Direktur tolong dicatat ya, kita coba diskusikan dengan teman-teman yang akan ikut lagi untuk ujian-ujian berikutnya begitu, jadi sekali lagi ini sesungguhnya untuk peningkatan kualitas guru. itu dari Mardiah saya kira. Kemudian yang diutama di 2018, iya 2018 kita utamakan untuk ikut test lagi, jadi sebelum kami merekrut yang baru kami berusaha agar yang sudah di 2018 ini agar bisa ikut test lagi sampai lulus begitu. Karena kami sudah mengeluarkan biaya, negara sudah membayar dengan jumlah yang tentu tidak sedikit juga, tentu kita punya kepentingan untuk teman-teman di 2018 ini bisa lulus begitu. Itu dari Ibu Mardiah yang pertama dari Rideker. Yang kedua dari Pak Hadi Sutikno ya, dari tentang inpassing ini, jadi masalah besarnya saya lihat ini hanya ada dua sebagian besarnya tentang inpassing. Begini bapak, ibu yang saya hormati, inpassing ini memang salah satu isu yang cukup aktual selalu di Kementerian Agama dan juga di Kemendikbud. Jadi pada tahun 2011 teman-teman Sudah di inpassing, tetapi sejak saat itu sesungguhnya kami mengusulkan anggaran. Saya ingat saya di Pendis Sekretaris itu sejak tahun 2012 ya, kita sudah mengusulkan untuk dibayar ke Kementerian Keuangan, tapi karena angkanya juga cukup besar, kita ingat semuanya, saya kira teman-teman yang masih ini, itu 4,6 triliun waktu itu, harus membayar inpassing guru, itu sudah tidak itu menghitung perjuangannya bertahun-tahun Pak. Saya sampai beraudiensi dengan Menteri Keuangan itu beberapa kali, saya langsung dengan bu Menteri minta waktu berkali-kali, ke dirinya berkali-kali, kemudian tentu juga atas dukungan teman- teman dari Komisi VIII tapi itu melalui proses yang sangat panjang, akhirnya kemudian keluarlah anggaran itu. Terhitung 2015, memang tidak terhitung 2011 waktu itu anggarannya sangat besar sekali dibutuhkan, mungkin bisa puluhan triliun ketika harus menghitung semua. tahun 2011 sampai 2014, itu menghitung tahun 2015 Nah kenapa 2015 kok tidak 2011?. Memang PMA-nya begitu pak, bisa diperiksa PMAnya jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara PMA dengan Juknis. Memang PMAnya begitu, jadi Juknis Dirjen itu hanya menurunkan PMA saja, pertimbangannya Panjang, diskusinya Panjang melibatkan semua kementerian terkait. Jadi bukan hanya di Pendis, tapi Kementerian Keuangan, Bappenas kita ajak diskusi, gimana ini guru-guru kita yang honorer yang inpassing ini?. Waktu itu disepakati oke Pak kita coba perjuangkan lagi, itu kalau tidak salah waktu itu dananya dari BA-BUN karena dari APBN habis waktu itu. Jadi 4,6 triliun itu cukup besar sekali waktu itu, karena anggaran yang lain juga 19
yang sertifikasi belum masuk ya, itu inpassing saja. Sehingga waktu itu kita diskusi, Bappenas, dengan Kementerian Keuangan dengan PMK akhirnya kita putuskan waktu itu ya sudah kita bayarkan tahun 2015, dan itupun juga memperjuangkannya lagi untuk mendapatkan anggaran cukup lama, cukup Panjang. Jadi tidak ada perbedaan antara Juknis dengan PMA, Peraturan Menteri Agama sesungguhnya. Kemudian selanjutnya tentang inpassing guru ya dari Ibu Ismet ya, inpassing guru tahun 2019, saya menduga ini dugaan saya, itu terjadi tidak massif ya, mungkin ada satu dua saja, ya mungkin anggarannya habis tetapi itu pasti terlaporkan. Jadi ya guru kita begitu banyaknya diseluruh Indonesia mungkin ada satu dua yang tidak terbayarkan di 2019 itu akan menjadi catatan Kanwil untuk dilaporkan ke kami di Kementerian Agama untuk kita bayarkan di tahun 2020 nanti, mudah-mudahan anggarannya ada. Jadi saya tidak menerima laporan dari teman-teman ini saya tanya juga tentang 2019 ini yang terhutang lagi, artinya itu tidak terjadi secara massif ya mungkin ada kasus-kasus dibeberapa tempat, mudah-mudahan insya Allahkalau tidak terlalu besar bisa kita selesaikan dengan mencoba melihat anggaran kita di tahun 2020. Kemudian selanjutnya tertunggaknya TPG ya, pajak saya kira pajak ini pajak jadi memang begini pak, harus diketahui bahwa gaji pegawai atau gaji non pegawai jika golongan III itu memang harus membayar pajak 5%. Saya kira itu peraturan yang harus kita ikuti Bersama, jadi untuk menjadi pengetahuan kita Bersama. Anggaran tidak cukup saya juga harus ya menyampaikan bahwa memang ada beberapa kasus dibeberapa tempat memang tidak hanya disatu provinsi tapi dibeberapa provinsi yang pembayarannya tidak tuntas di tahun 2019. Tapi sekali lagi karena tidak massif laporan dari perencanaan itu hanya ada beberapa saja, ada beberapa provinsi kami merasa masih insya Allahmasih bisa di menejebel, masih bisa diselesaikan. Kemudian dari Pak Fatah Yasin ya, dan juga yang terakhir terkait dengan guru-guru yang belum di inpassing. Jadi begini pak, tahun 2020 ada 97 ribu guru yang akan kita inpassing, 97 ribu guru target kita di tahun 2020 yang akan kita inpassing, ini sudah berkonsekuensi pada anggaran 1,7 triliun pak. Jadi kalau kita inpassing tahun 2020 maka tahun 2021 kita akan mengusulkan anggarannya di tahun 2021 menjadi 1,7 triliun. Jadi mungkin teman-teman tadi complain dari keempat dan kelima pembicara keempat dan kelima tadi itu jawabannya adalah bahwa tahun 2020 ini kita insya Allahakan menginpassing 97 ribu guru, yaitu guru-guru yang sudah tersertifikasi. Jadi Pak Ketua, saya laporkan bahwa inpassing itu adalah untuk non PNS saja, dan yang sudah tersertifikasi. Dan kekurangannya diseluruh Indonesia yang sudah tersertifikasi non PNS itu ada 97 ribu guru pak, nah itu yang kita inpassing tahun ini, dan itu konsekuensi anggarannya 1,7 triliun yang akan kita usulkan di tahun 2021, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab dan berikutnya sebenarnya begini pak, tidak perlu atau tidak harus ke Komisi VIII, bisa langsung ke 20
Kementerian Agama, saya belum pernah ketemu dengan mereka ini. Kalau langsung dengan kita, kita mungkin persoalan-persoalan teknis bisa lebih cepat kita selesaikan. Kalau daripada langsung kesini kan mungkin butuh waktu bapak minta waktu ke Komisi VIII belum tentu Komisi VIII punya waktu. Mungkin berikutnya jika dirasa perlu bisa langsung ke Lapangan Banteng kita bisa diskusi, supaya lebih teknis dan bisa kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Terima kasih pak. KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.) : Saya kira tawaran yang terakhir tadi patut diapresiasi ya, jadi karena memang eksekutornya Kementerian Agama biar banyak waktu, tapi tidak apa- apa Pak Dirjen ini minimal kami tahu, dan kami ikut urun remubuklah dengan Pak Dirjen. Sehingga kita sekali lagi kita tidak menyalahkan para pihak jadi ini tidak boleh saling menghujat, tidak boleh merasa benar sendiri, kita cari jalan yang terbaik. Ini urusan negara, ya sebentar nanti kita buka lagi, kita kasih kesempatan dulu kepada para Anggota, yak karena jangan dialog diantara kamu-kamu saja, nanti kita dengar dulu para Anggota ya, karena ini sudah diagendakan secara resmi di rapat DPR, RDP ini rapat resmi dIrekam semuanya yak kan. Maka kita kasih kesempatan dulu untuk memimpin, kesempatan kepada para Anggota. Kami persilakan Pak Ihsan Yunus. (PERGANTIAN KETUA RAPAT) KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Ibu-Bapak yang kami hormati. Berikutnya akan saya berikan kesempatan untuk para anggota bertanya singkat padat, jelas karena setelah ini mungkin kita masih ada rapat lagi, saya persilakan yang kesempatan pertama kepada yang terhormat bapak Muhammad Husni dari Fraksi Partai Gerindra. Silakan pak. F-PARTAI GERINDRA (MUHAMMAD HUSNI, SE.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 21
Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang saya hormati dari Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, Disini saya cuma melaporkan singkat saja ada 1.600 guru sertifikasi dari Islam RA, MI, Mts, MA yang hak-haknya belum Lembaga Pendidikan terbayarkan dari mulai Juli sampai dengan Desember 2018. Ini pihak Kemenag Kebupaten Pasuruan ini kejadian di Pasuruan ini pak, sudah mengajukan anggaran dana sergu 2018. Jadi kalau saya baca panjang ini Pak Pimpinan bisa nangis saya, karena menyangkut guru agama ini saya sedih sekali, jadi saya mohon ini saya dapat serahkan langsung kepada Bapak Dirjen. Terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik terima kasih Pak Husni silakan diserahkan dulu. Ini mana Metro TV, TV One, iya dong ini kan momennya, baik terima kasih selanjutnya kesempatan berikutnya saya persilakan yang terhormat Kyai Ustadz Jefry Romdony dari Gerindera. Al Gontori. Silakan. F-PARTAI GERINDRA (H. JEFRI ROMDONNY, S.E., S.SOS., M.SI., M..M.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga Bapak Dirjen Pendis Kemenag RI beserta jajarannya. Menanggapi tadi yang disampaikan baik itu dari Pak Dirjen ataupun dari beberapa yang memang mengeluhkan, yang terjadi baik dari PPG maupun inpassing. Saya kira dalam hal ini mungkin ada informasi yang kurang jelas atau ada sesuatu yang memang belum distandarkan. Sehingga ketika standart itu memang ada terlihat atau tidak ada jadi memang tidak ada patokan itu harus seperti apa. Itu misalnya dalam hal ini kategori penilaian, tapipun kalau misalnya kalau sudah ada setidaknya sosialisasi, sosialisasinya harus jelas dan membuat para peserta memahami. Kalau saya lihat kan dalam hal ini sepertinya banyak yang tidak memahami ya, sehingga ujung-ujungnya jadi saling mencurigai. Ada yang katanya ikut aktif, kemudian ternyata tidak lulus, tapi ada yang datang belakangan malah lulus, seperti itu mungkin kira-kira. Nah jadi terkait dengan pendidikan profesi guru tadi ya setidaknya itu memang harus juga dilakukan jangan ditunda-tundan lagi atau tertahan. Atau apalagi ada yang disebut terhutang, kan kalau hutang itukan kalau tidak 22
terbayarkan sampai misalnya nanti kiamat itu kan menjadi beban ya, seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Asli Chaidir dari F- PAN. F-PAN (ASLI CHAIDIR) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang saya hormati, dan Bapak-bapak, ibu yang hadir semuanya. Terima kasih atas kehadiran Dirjen Pendis Kemenag RI, dan wakil dari para guru sebagai pendidik anak bangsa. Hari ini kita bermaksud mencari solusi atas permasalahan yang dikeluhkan para guru mengenai inpassing dan sertifikasi guru. Sebagai wakil dari masyarakat saya dari Dapil Sumatera Barat, saya berpendapat bahwa guru harus diperhatikan kesejahteraan, agar mereka tenang dalam mengajar, dan memberikan Pendidikan kepada anak-anak bangsa. Untuk itu saya mengharapkan kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk menuntaskan permasalahan inpassing ini sama dengan permasalahan tunjangan profesi guru yang dulu bertahun-tahun tidak selesai. Tetapi dengan kebijakan Komisi VIII pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar 4,6 triliun. Nah kalau kita mendengar dari paparan-paparan semuanya, kalau memang begitu adanya Pak Dirjen, kalau saya bahasa kampung saya kalau hutang piutang kalau ada, kalau ada diselesaikan. Tapi kalau tidak ada diberitahu, bahwa haknya tidak ada, jadi jelas mereka-mereka itu, jadi tidak berangan-angan, mungkin seperti apa yang Pak Dirjen bilang tadi, mungkin kalau ketemu sama Dirjen selesai ini. Kalau menurut jawaban Pak Dirjen tadi, sudah selesai ini, akhirnya mana yang harus diselesaikan bahwa kalau kita ada hutang Pak Dirjen, kan kita kalau meninggal dikampung saya itu dibicarakan itu, 23
ada hutang piutang yang meninggal ini harus dilunasi. Nah kalau tidak ada dibayar ini hutang dunia akherat itu pak. Jadi makanya kalau memang tidak ada kita jelasin, kita panggil dan kita beri tahu dan untuk itu kalau saya melihat, tentu tentang test itu yang sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak lulus beri tahu dia tidak lulus Pak Dirjen supaya dia tidak menyangka bahwa biasa dia tidak belum merasa juga lulus. Nah jadi, makanya diberitahu kalau dia dikasih tahu bahwa saudara belum berhasil, belum beruntung bisa dilanjutkan tahun depan. Mungkin ini komunikasi saja yang agak terputus, jadi makanya datanglah beliau-beliau ini kami sebagai wakil rakyat, ini memang tidak bisa harus menerima, wakil-wakil kami ini apa keluhannya gitu lho. Untuk sekali lagi saya pada kesempatan ini pertama sekali berapa yang dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan inpassing ini?. Kita kan harusnya menyelesaikan dengan Pak Dirjen mudah-mudahan mana tahu Pak Dirjen naik pangkat lagi nanti ini tidak selesai. Iya kan?. Saya dengar akan di promosikan naik lagi karena Pak Dirjen kita ini agak berprestasi gitu. Yakinlah saudara- saudara sekalian akan selesai sama Pak Dirjen ini sebelum beliau meninggalkan Dirjen ini. Dan makanya, KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Menterinya sudah ada, nanti marah Menterinya kalau dibilang calon Menteri, tidak dia Sekjen sebentar lagi, insya Allah. F-PAN (ASLI CHAIDIR) : Ya pokoknya naik lagilah dari sini, gitu lho iya kan, itu do'a kita bersama- sama, tapi beliau ini akan menyelesaikan insya Allah apa yang dituntut saudara sekalian pada hari ini. Pak Samsu Niang, mungkin itu dari saya Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan... 24
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Sebentar tadi sampai jam 16.00 WIB tadi, kita perpanjang 16.30 WIB saja ya. Oke. (WAKTU RAPAT SETUJU DIPERPANJANG HINGGA PUKUL 16.30 WIB) Baik selanjutnya kami persilakan Kyai H. Mushlih dari PPP. F-PPP (MUSHLICH Z.A.) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada yang terhormat bapak Pimpinan, dan para Anggota Komisi VIII, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Bapak Dirjen dan para Bapak, Ibu Pejuang, pejuang guru itu kan pejuang itu, pejuang dan sampai sekarang belum terbayarkan, luar biasa ini. Dari pagi jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB honornya Cuma Rp.250.000,- ada yang Rp.200.000,- untuk pupur saja tidak cukup itu, apalagi untuk jajan anaknya. Bapak Dirjen semuanya yang kami muliakan, yang jelas sore hari ini Pak Dirjen tergugah sajalah, Komisi VIII kan rekan kerja, kawan kerja, mitra kerja. Kalau memang untuk bayar kok uangnya tidak ada lapor saja kepada Komisi VIII, terutama Badan Anggaran. Jadi tidak perlu panjang, jadi belum terbayarkan kalau memang belum ada, terutama kepada rekan-rekan Komisi VIII dan termasuk yang lain yang di Badan Anggaran DPR RI termasuk al mukharom Kyai Ihsan ini. Kan ganteng orangnya ini, jadi jelas kalau memang tidak ada yang untuk bayar, Pak Dirjen terbuka saja, kasihan Pak Dirjen kemarin dimarah-marah terus, termasuk saya dimarah oleh inpassing, di bel apa gunanya kyai di DPR Komisi VIII tidak bisa memperjuangkan inpassing. Padahal kenal saya tidak, tapi tahu nomor telpon saya, tiap hari dihujat saya itu, ini baru kena batunya biasanya marah-marah, dimarahi orang tidak bisa jawab. Maka mohon maaf, memang para Bapak-Ibu guru ini termasuk merealisir Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Dari pagi sampai jam 14.00 WIB, jam 15.00 WIB meninggalkan tanggungjawab dirumah, kadang- kadang bojone ora diopeni tinggal mulang. Ini perlu diperjuangkan Pak Dirjen saya juga kasihan sama Pak Prof ini, montang-manting ternyata yang untuk bayar tidak ada, ini terbuka sajalah tidak perlu panjang lebar para pejuang- pejuang guru ini bagaimana segera sesuailah dengan jerih payahnya Al adjru biqholbitaat. Masa ganjarannya jerih payahnya tinggi, tapi tidak dibayar inikan bertentangan dengan syari'at kita ini, bahkan yang jelas untuk mencerdaskan 25
generasi muda penerus perjuangan bangsa adalah generasi muda. Innafiyatisubhan amrol ummah wafi aqhdzamihimayata, hanya dipundak pemuda-pemudi masalah umat, kalau pemuda-pemudinya itu baik, cerdas, berakhlak lanjutlah negara Indonesia ini. Tapi kalau pemuda-pemudinya ini kok hancur, mentalnya bejat hancurlah negara Indonesia itu. padahal para Bapak dan Ibu guru ini jelas tugas mencerdaskan bangsa sekaligus akhlak, karena MI, Syanawiyah, Aliyah adalah peranan utama adalah akhlak yang taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang 1945. Maka sekali lagi Pak Prof terbuka saja kalau memang bayarannya untuk menggaji para guru belum ada terbuka sama almukharom, termasuk para Banggar-banggar DPR RI biar ngotot kepada Menteri Keuangan untuk menambah anggaran Kementerian Agama. Terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Samsu Niang. Kami persilakan dari F-PDI Perjuangan. F-PDI PERJUANGAN (DRS. SAMSU NIANG, M.PD.) : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada Pimpinan Komisi VIII, Anggota Komisi VIII, Pak Dirjen dan seluruh Asosiasi guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya apresiasi kepada organisasi guru baik, inpassing maupun TPG, yang sudah mempercayakan kepada DPR terkait aspirasi mereka. Saya sedikit ini dan begitu juga Pak Dirjen saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk bertemu dengan Asosiasi Guru. Dengan bertemunya kedua, ketiga elemen ini saya pikir solusi nanti akan tercapai begitu. Saya ingin bercerita bahwa periode kami yang lalu, kami Komisi VIII Bersama teman-teman komisi pada saat itu yaitu Pimpinan Komisi Pak Ali Tahir, sudah begini juga aspirasi yang masuk kepada kita, dan kita tahu bahwa Kementerian Agama terhutang sebanyak 4 triliun lebih. Ya sudah berkali-kali kita rapat dengan Asosiasi Guru, tidak ada solusi karena pada saat itu Kementerian Agama mengatakan tidak ada uang. Dan setiap Pak Dirjen terus minta ke Menteri Keuangan juga tidak direspon, nah pada saat itu bertepatan Pemerintah 26
mau membuat universitas Islam internasional. Universitar Islam Internasional pada saat itu Komisi VIII mau menyetujui itu apabila dibayar inpassing dari TPG ini. Gitu caranya seperti itu, akhirnya pada saat itu kita menghadap sama Wapres saya Komisi VIII dipimpin kita semua Pak Ali Taher pada waktu menghadap Wapres dan bargeningnya harus dibayar Rp.4 triliun itu. Nah sekarang 4 triliun lebih, nah sekarang kita tanya Pak Dirjen berapa sih hutang yang sekarang ini untuk TPG dan inpassing itu?. kalau memang ada sekarang ini saya kira momentum seperti itu nanti pada saat pembahasan berikutnya jangan dibahas anggarannya Kementerian Agama kalau tidak dibayar itu inpassing dan TPG itu. Itu salah satu nilai bargening pada saat itu, karena kalau tidak begitu Menteri Keuangan tidak akan bayar, tidak akan bayar. Jadi memang Komisi VIII pada saat itu kita sepakat semua, seluruh fraksi sepakat semua dan alhamdulillah dibayarkan dengan cara yang seperti itu. Nah mudah-mudahan melalui Pak Yandri, Pak Ihsan nanti mungkin ada suatu kesepakatan-kesepakatan seperti ini karena bayangkan Komisi VIII ketemu Wapres pak, ketemu Wapres untuk membayar ini. Dan ini juga sudah saya bilang sama Pak Dirjen juga seluruh fraksi dipanggil kesana untuk, karena kalau tidak begitu Menteri Keuangan alasannya ini, alasannya ini, padahal kasihan itu gaji non PNS tidak dibayarkan, yang tadi Rp.200.000,- Rp.300.000,- bertahun-tahun tidak dibayar, inpassingnya dengan sertifikasinya. Jadi pada saat itu Komisi VIII sepakat kita tidak akan merestui Universitas Islam Internasional itu kalau tidak dibayar inpassing dan TPG guru. itu bargeningnya seperti itu pak, jadi oleh karena itu barangkali Pak Ketua, pada hari ini saya salut Pak Dirjen ngotot sudah berkali-kali, kalau Pak Dirjen tidak diragukan lagi, sudah berkali-kali konsultasi dengan Menteri Keuangan, kalau sudah dibilang tidak ada uang mau apalagi. Nah mau di apalagi, nah oleh karena itu saya kira kekuatan guru, kekuatan Komisi VIII ketemu Menteri Keuangan atau Wapres lagi saya kira bisa terbayarkan itu gajinya bapak, ibu sekalian. Itu saja kuncinya pak, karena kalau Pak Dirjen minta pasti tidak ada, pasti tidak ada, pasti tidak ada itu jawabannya seperti itu. Menteri Agamapun minta pasti tidak ada, bargeningnya disitu, jangan dibahas anggaran Kementerian Agama kalau tidak dipenuhi, dibayarkan gajinya inpassing dan TPG oleh guru non PNS. Karena guru ini adalah kita bisa jadi gini Pak karena guru, bisa jadi Presiden karena guru, bisa jadi gubernur karena guru, jadi semua dari guru. siapa yang mau memperjuangkan guru kalau bukan Anggota DPR gitu lho, itu intinya disitu. Saya prihatin sekali terhadap teman-teman sekalian ini, saya kira itu, siapa yang mau peduli bapak-bapak, ibu kalau bukan kita ini. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Saya kira bapak, ibu rapat kita sudah selesai ini. 27
F-PDI PERJUANGAN (DRS. SAMSU NIANG, M.PD.) : Saya kira begitu Pak ya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, itu yang habis ngomong kayaknya mantan guru juga kayaknya, baik, saya rasa tadi ada poin-poin penting yang disampaikan Pak Samsu Niang, dan saya yakin dan percaya dengan kepemimpinan yang baru, kalau dulu masih Pak Ali Taher sekarang kelasnya lain pak. Ya kelasnya sekarang Pak Yandri Susanto calon Sekjennya PAN ini, jadi kita do'akan bersamalah, ini yang do'ain guru ribuan lho Pak pak Yandri kalau, tapi inpassingnya harus dibayar dulu. Baik, selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Nurhadi dari Nasdem. F-PARTAI NASDEM (NURHADI) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung saja waktunya sudah sore, Pak Dirjen dan juga para Ketua Asosiasi Guru yang sudah hadir, kemarin sudah sempat ketemu ya Pak Dirjen, alhamdulillah ada lampu hijau tahun 2020 ini insya Allahakan terbit SK inpassing tersebut. Tapi tadi Pak Dirjen menyampaikan SKnya terbit tahun 2020 namun akan diusulkan anggaran di 2021. Berarti kalaupun nanti gerakan Komisi VIII bersama Pak Dirjen nanti seperti yang disampaikan Pak Samsu Niang tadi berhasil, berarti itu di insya Allahrealisasinya 2021 gitu ya Pak Dirjen?. Nah maksud saya tadi biar teman-teman ini tidak ngimpi siang bolong dulu, mereka dengernya SK inpassing turun 2020, mereka membayangkan 2020 ini sudah terima gitu lho. Lha ini kalau jelas seperti ini kan di teman-teman nanti bisa menyampaikan kepada para anggotanya, mudah-mudahan kalau 2021 bisa lebih awal gitu ya Pak Dirjen. Saya setuju yang disampaikan bapak-bapak tadi yang Namanya guru itu adalah ya guru tidak membeda-bedakan antara guru PNS dan non PNS, karena mereka sangat berjasa dan mencetak generasi penerus yang akhlakul karimah, kerjanya itu sama, jam masuknya sama, jam pulangnya sama, namun honor kesejahteraannya sangat jomplang antara bumi dan langit ini ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari bapak-bapak semua Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, dan juga dengan Pak Dirjen ini permasalahan guru inpassing ini bisa terselesaikan dengan tuntas. 28
Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, selanjutnya saya persilakan yang terhormat bapak Buchori Yusuf, oh izin shalat, saya juga mau shalat padahal ini. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat bapak H. Achmad dari Demokrat. F-PD (DRS. H. ACHMAD, M.SI.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan serta Anggota seluruh Pak Dirjen Pendis beserta seluruh para guru. Kami terus terang Pak terutama Pak Dirjen Pendis, mendengar keluhan tadi, kalau seandainya clear di Kementerian Agama mungkin mereka tidak akan sampai kesini. Betul tidak?. Oleh sebab itu ya dapat dimaklumi, jadi kami dukung sepenuhnya Pak Dirjen Pendis nanti menuntaskan ini dan Komisi VIII baik secara administratifnya maupun secara keuangannya, iyakan, karena mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang tidak kenal pamrih. Dia ini pak, terus terang bapak ini masuk surga semua ini Aamiin, ya kenapa keikhlasan, kesabaran, ketabahan iyakan setiap kesukaran itu pasti dibaliknya ada nanti kesenangan pak. Sekarang anggaplah hambatan-hambatan pasti ada dibalik sana ada sudah menunggu kemudahan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mencari solusi terbaik, sebetulnya bapak ibu melalui Kementerian Agama, kalau Pemerintah ini mau bisa saja apa saja. Apa saja bisa, kecil itu Pak kalau 3,2 triliun itu, dibandingkan dengan hasil produk oleh para guru ini nantinya terhadap generasi kita kedepan, tidak ada arti uang 3,2 triliun. 1,7 ya kalau tidak salah ya, 1,7 triliun kami mendorong itu Pak Dirjen Pendis, kami mendorong sesuai dengan rekan-rekan yang terakhir tadi, kami sangat mendoronglah, tidak ada artinya uang kalau anak kita tidak terdidik. Tidak ada artinya uang kalau generasi kita 2045 itu nanti tidak jelas, nah bapak-bapak, ibu-ibu ini yang memperjelas itu, tugasnya itu gitu. Jadi kami tidak bicara teknis tapi bicara kebijakan, karena apa?. Pak Harto dulu pernah Pak jaman Orde Baru, hari ini diangkat Kepala Desa, hari ini juga pensiun. Jadi kalau bicara masalah SDM, bicara masalah manusia itu kita tidak bicara profit, tapi bagaimana kesejahteraan, bagaimana ketenangannya. Kami ingat betul itu tahun 1980 itu begitu diangkat sekretaris desa, kepala desa hari itu 29
juga pensiun mereka pensiun mendapat. Karena pendekatannya negara pada kesejahteraan bukan pendekatan profit, bukan perusahaan ini. Ya jadi kami kira Pak Dirjen nanti ajukan saja seluruh guru-guru yang belum terbayarkan inpassingnya, dan guru-guru yang sudah sertifikasi yang sudah terinpassing belum masuk, masukkan saja seluruhnya pak. Kita Komisi VIII berjuang kalau perlu bertemu kita dengan Presiden Jokowi langsung katanya. Iya saya kira ini mungkin belum sampai ke beliau gitu lho, kalau sampai ke beliau ratapan ini kami kira bisa tuntas itu, nah kita siap Komisi VIII ini. Iya menyampaikan kepada orang tua itu berkali-kali pak, karena anak orang tua itu banyak pak, ya gitu jangan bosen-bosen. Jadi kami ini sepenuhnya mendukung Pak Dirjen dibelakang kami siap membackup, kami kira demikian, terima kasih semangat Pak yang penting semangat Pak jangan luntur ya. Mas Fahry ya, Fahri ya oh Fachrudin ya semangat Pak ya jangan luntur ya. Saya kira demikian terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Achmad, Pak Achmad ini mantan Bupati jadi tahu persis permasalahan yang ada di daerah. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Lisda Indrajony dari Nasdem Sumbar 1. F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang saya hormati bapak Dirjen Pendis Kemenag RI beserta jajaran, dan Yang saya hormati seluruh ketua Asosiasi guru yang sudah hadir Bersama kita hari ini. Pertama tentu saya mengucapkan prihatin ya setiap ada kasus-kasus yang seperti ini, apalagi ini mungkin bukan hanya guru ya tapi dari keseluruhan PNS atau honorer yang punya permasalahan, sama seperti bapak ibu. Dan dalam hal ini adalah mengenai inpassing yang bapak, ibu rasakan ya permasalahannya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dirjen bahwa apa mereka dapat insya Allahnantinya menyelesaikan ini. Ya walaupun tadi teman-teman juga menyampaikan ada masalahnya apa, bagaimana?. Apa yang harus kita bantu kan seperti itu. 30
Cuma kalau saya gini Pak mungkin masukkan saja, karena yang saya lihat bahwa masalah kita ini akan terus seperti ini kalau sistemnya memang seperti ini. Dulu saya cerita sedikit tentang pengalaman, saya bekerja sebagai pramugari disalah satu maskapi penerbangan nasional. Tapi tahapan itu jelas, saya mendaftar itu sebagai waktu saya masuk calon pegawai, jelas calon pegawai yang dibina selama 4 tahun. 4 tahun itu saya terbang domestik, dibekali segala Pendidikan, kurang bahasa inggrisnya ditambah bahasa inggrisnya, ditambah tentang keselamatan penerbangan, tambah senyumnya kurang manis ditambah senyumnya bagaimana latihannya, semua dilatih selama 4 tahun itu, dan sampai pada 4 tahun itu baru kami masuk ke jenjang berikutnya menuju pegawai. Nah sementara yang saya lihat sekarang ini carut marut daripada pengangkatan ini, karena tidak jelas tadi. Ada honor 10 tahun tidak diangkat- angkat ada yang baru lulus sekolah daftar langsung jadi pegawai negeri, ini terjadi seperti ini, dimana-manapun seperti itu. Nah sehingga mungkin ini menjadi pembelajaran besar buat bangsa Indonesia, buat Pemerintah untuk kedepannya. Yang jelas berapa tahun mereka harus masuk itu lewat mana sih pintunya, jangan masuk lewat pintu sini, pintu situ akhirnya carut marut. Ada yang masalah K2, sudah lulus tadi tidak diangkat-angkat juga, mau daftar lagi tidak bisa lagi daftar, karena mereka sudah tercantum sebagai lulus, tapi SK tidak turun, mau daftar lagi tidak bisa. Kan seperti itu, itu namanya sangat merugikan, sementara Pak menurut saya guru-guru kita ini orang-orang yang memang mereka sudah terlatih, terdidik dari keilmuannya, di sekolah yang memang kejuruannya adalah guru, mereka adalah orang-orang cerdas, orang pintar jadi tidak masuk akal kalau menurut saya gara-gara ketidaklulusan tadi itu akhirnya menghambat mereka. Karena gini, kalau sekarang kita perhatikan anak-anak itu kan sekarang kedepan ini Mas Menteri akan memprioritaskan kepada bakat minat. Artinya kalau orang sukanya olah raga ya jangan dipaksa matematika gitu, orang yang memang Sukanya matematika mungkin dia tidak suka menari kan seperti itu. Begitu juga dengan guru-guru, jadi kalau yang tadi itu tidak lulus saya juga pengen tahu yang mana sih yang tidak lulus itu di bagian yang mana?. Ada bagian yang disini harus bertanggungjawab bagaimana, kenapa guru-guru kita tadi tidak lulus?. Kalau dia guru olah raga, jangan dia ditest fisika misalnya, nah itu kan harus, jadi anak saja gurunya pun harus punya kompetensi yang sesuai. Empat, kompetensi guru yang harus dimiliki bagi seorang guru yang itu tahun mengajar disitulah masa mereka bertahun-tahun bahkan puluhan tadi yang harus mereka penuhi. Sehingga 4 pembekalan-pembekalan kompetensi guru tersebut dapat terpenuhi, dan mereka betul-betul menjadi guru yang memang betul-betul menjadi guru yang memang betul-betul ya bisa nantinya apa Namanya mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Ya jadi insya Allahini masukan Pak ini karena memang ini sudah terjadi puluhan tahun seperti ini, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai hal yang 31
baru, untuk kedepan yang lebih baik tentunya. Ya saya berharap bapak, ibu semangat semua, Pak Dirjen beserta jajaran juga pasti akan mengupayakan yang terbaik, dan kami dari Komisi VIII demikian juga. Sehingga tidak ada kata tidak lulus tadi kalau memang itu sesuai dengan apa bakat minat kemampuan dari masing-masing orang. Dan kalau kita pengen semuanya lulus, orang itu harus bahagia dulu, saat bahagia otak kita ini ada katup yang terbuka, saat otak terbuka ada katup terbuka kasih pelajaran apapun masuk. Tapi kalau sedih tidak terima gaji, iya dikasih pelajaran apapun nggak masuk, ha gitu ya. Jadi Pak Dirjen mungkin untuk kalau soal pembayaran bapak yang lebih tahu yang pasti keringat mereka ini harusnya sebelum kering sudah dibayar. Tapi ini mungkin sudah kering kerontang ya, belum dibayar-bayar, jadi insya Allahmendapat penyelesaian yang terbaik kedepannya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan bapak Kyai H. Buchori Yusuf dari PKS. F-PKS (KH. BUKHORI, LC., MA.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Pak Dirjen dan seluruh jajaran. Teman-teman Asosiasi Guru terutama para pejuang inpassing yang sangat saya hormati. Pertama saya ingin mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirjen yang sudah berkenan untuk bisa rapat secara Bersama, secara exkuel ini juga saya kira perlu kita hargai. Karena tidak terbiasa menyamakan rapat antara RDP dan RDPU antara ini, ini saya kira tradisi sangat baik, dan sikap gentlemen Pak Dirjen dan teman-teman saya kira perlu diberikan apresiasi juga ini. Pak Dirjen dan teman-teman sekalian, berkenaan dengan inpassing saya kira sama, ini bukan hanya persoalan teman-teman di Jawa Barat atau ditempat yang lain. Pengaduan yang ke saya Pak itu juga dari Jawa Timur, bahkan itu juga surat dari Kementerian, Kanwil secara resmi yang merupakan pengaduan teman-teman guru disana, dari Jawa Tengah juga sama dan seterusnya. Artinya 32
ini merupakan satu kasus nasional, yang menjadi penting catatan bagi saya, saya tidak ingin mengulang-ulang apa yang disampaikan teman-teman, karena sekaligus saya juga mengendors, semua teman-teman dari Komisi VIII yang semua tadi menyampaikan tadi saya mengendorsnya, karena semuanya mengandung kebenaran. Tapi yang ingin saya berikan penekanan disini adalah, saya ingin menyampaikan data dulu Pak Ihsan. Jadi saya berdasarkan apa Namanya, materi atau buku laporan yang disampaikan Pak Dirjen pada tanggal 3 Februari 2020 ini dan seterusnya. Saya mendasarkan data, data tentang statistik madrasah ini kalau kita mau fair sebenarnya, dari Dirjen mengatakan ada 82.418 madrasah. Ini sebenarnya kalau kita lihat jumlah madrasah negeri itu cuma kurang lebih 10% sampai 12%, sisanya adalah madrasah swasta. Artinya performansi Kementerian Agama ini ada di sekolah swasta, baik buruknya madrasah ini, eh Kementerian Agama ini, baik buruknya sekolah ini adalah swasta menentukan adalah baik buruknya Kementerian Agama khususnya Dirjen Pendis. Lha jumlah siswa juga demikian sebenarnya, jumlah siswa itu walaupun kemudian terjadi tidak konsisten dalam data-datanya Pak ini, ini karena kebetulan mestinya RDP kita terkait dengan membahasan laporan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dirjen, tetapi kali ini karena bersanding dengan teman-teman RDPU maka saya campur-campur saja. Maka sebenarnya siswa juga begitu, bahwa siswa madrasah yang dominan itu sebenarnya juga adalah siswa madrasah swasta. Artinya jumlah guru itu mayoritasnya swasta, tapi, tapi yang sangat kita prihatinkan adalah perhatian kepada madrasah swasta sungguh amat sangat- sangat minim. Baik itu terkait dengan masalah inpassing ini, baik itu terkait dengan sarana prasarana, dan lainnya. Nah oleh karena itu saya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera saya dari Dapil 1 Jawa Tengah itu tidak meliputi daerah bapak, ibu sekalian saya cuma Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Kendal dan Salatiga. Tapi kemudian sebagai Anggota DPR Republik Indonesia saya mewakili rakyat Indonesia ikut kemudian memberikan sebuah satu perjuangan dan dukungan, bahwa tidak boleh menelantarkan guru madrasah ini. Kami semua lahir, dilahirkan atas jasa dari guru madrasah, dan tidak terkecuali Pak Sekjen atau Pak Dirjen, beliau juga merupakan jebolan dari madrasah. Nah oleh karena itu saya kira kita punya perasaan yang sama, kita punya suasana batin yang sama, dan kita memiliki perjungan yang sama. Saya yakin Pak Dirjen tidak berkeinginan untuk merepot-repotkan atau mendiskriminasi meskipun kemudian faktanya agak susah kalau kemudian kita tidak katakan bahwa perhatian terhadap madrasah negeri dengan swasta untuk kemudian dikata diskriminasi agak susah, tetapi kemudian suasana batin saya kira sama. Jadi sya kira supaya ini segera dari Kementerian Agama sungguh-sungguh serius memberikan, merealisasikan, menunaikan tuntutan teman-teman dari madrasah-madrasah khususnya terkait dengan inpassing. 33
Pak Dirjen saya prihatin, teman-teman madrasah ini disatu sisi karena dia adalah merupakan lembaga vertikal, maka kemudian Pemerintah daerah itu nyaris tidak mau mengasih bantuan. Dengan alasan apa?. Lembaga vertical, bahkan saya pernah mendamaikan antara salah satu Pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada guru, sebenarnya tidak ada undang-undang yang kemudian melanggar, tetapi hanya kaitan dengan masalah egosentris, kaitan dengan masalah kemauan masing-masing saja, tapi kemudian akhirnya hanya mendapatkan sedikit yaitu sen insentif untuk guru madrasah. Tapi kalau guru negeri maksud saya guru kemudian sekolah umum mereka mendapatkan dari Pemda, mereka mendapatkan dari pusat, dan seterusnya, sedangkan guru madrasah mereka sudah anak yatim piatu lagi. Oleh karena itu saya kira tidak ada alasan untuk kemudian menunda dan saya minta sekali lagi, untuk kaitan hal-hal seperti ini kalau perlu inpassing tidak kemudian ditutup tidak dimoratorium, tetapi tetap dibuka untuk madrasah swasta. Karena kemudian perjuangan mereka itu adalah nyata, dan saya meyakini sepenuh hati, bahwa basic bapak-bapak di Kementerian Agama itu penunjang terbesarnya adalah madrasah-madrasah swasta pak. Dan saya yakin berdirinya Kementerian Agama ini sebanarnya misi terbesarnya dilakukan madrasah- madrasah swasta. Nah oleh karena itu saya mengajak kedepan kepada Pak Dirjen dan jajarannya khususnya misalnya terkait dengan masalah insentif guru, baik itu melalui inpassing maupun yang lainnya, termasuk juga local. Saya contoh ini Pak jumlah sekolah yang mengalami rusak berat itu seluruh Indonesia untuk madrasah iftidaiyah, RA, MTs, MA untuk data 2013-2014 itu kurang lebih ada 10% dari jumlah yang ada, yaitu kurang lebih ada 33.544 kelas. Lalu kemudian dari ruang kelas ini saya contoh saja ada 92 nya itu pada sekolah swasta yang rusak, artinya 92 anak sekolah swasta itu mereka menempati ruang kelas yang tidak memadai. Dan berapa jumlah ruang kelas yang kemudian mereka tidak layak itu siswanya kurang lebih 131.625 sekolah didalam kelas yang tidak memadai. Bahkan saya lihat untuk Jawa Tengah saja itu ada 5.265 itu kemudian mereka ada dari 33.544, ini adalah ruang-ruang kelas yang menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Sekali lagi kalau memang di Kementerian Agama ini tidak punya uang, dan anggarannya kurang, saya kira eh bukan saya kira, saya bersedia lalu kemudian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga bersedia di Banggar besarnya maupun kemudian di banggar yang lain artinya di banggar masing- masing komisi, termasuk saya titipkan kepada Pak Ihsan ini untuk kemudian mendorong agar kemudian anggaran ini memadai untuk guru-guru swasta khususnya madrasah. Jadi Pak Dirjen sekali lagi kami memberikan support secara moral, tetapi dalam pembahasan ini, saya akan lebih perdalam Pak ini khusus inpassing. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti dan kemudian kita sama-sama berjuang Pak Dirjen saya yakin juga ikut berjuang, karena kami tahu dia orang baik, tetapi kemudian sekali lagi perlu didorong. Dan nanti-nanti kedepan jangan sampai 34
setiap mau mengeluarkan inpassing mesti dorong DPR. Inpassing dorong DPR, seharusnya terakhirnya adalah mainset dari jadi Kementerian Agama perlu dirubah ketahuilah bahwa Performa Kementerian Agama khususnya dalam bidang Pendidikan itu ada di madrasah-madrasah swasta. tidak perlu begitulah, Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa memang Pak Buchori kalau bicara cocoknya jadi Gubernur Jawa Tengah ini. Baik, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Nur Azizah Tamhid. F-PKS (HJ. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.) : Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang saya hormati bapak Dirjen Pendis Kemenag, kemudian Bapak, Ibu dari Asosiasi para Guru semuanya. Alhamdulillah, jadi kalau mendengarkan dari semua tadi memang ngeri kemudian trenyuh, kemudian ngeres. Mudah-mudahan semua tadi menjadi perhatian kita sehingga masukan-masukan dari Anggota Dewan itu semuanya memang benar adanya. Dan kemudian disini barangkali ada satu haditz yang belum "Aalla ukhbirrukum bimantahrummu'alainnar 'ala kulliqhoribin hayinin layyinin syahlin", Maukah kamu saya tunjukkan orang-orang yang diharamkan masuk neraka yaitu pada setiap orang yang mengakrab, kharib, hayyinin, halus, layyinin, lembut, syahlin, suka memberi solusi mudah menerima dan mudah memutuskan semua urusan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong ini memang Komisi VIII adalah komisi dunia akherat, ya sehingga urusannya tidak hanya dunia, tapi dunia akherat. terbiasa diperdengarkan, saya perdengarkan Jadi kalau tadi mungkin yang terpikir oleh bapak Dirjen ada disana-sini ada para guru yang kurang-kurang memenuhi syarat, kurang ilmu, lha itu memang tugas bapak Dirjen melalui mananya untuk mengadakan pembinaan- pembinaan berkala yang sesuai dari, sesuai diusulkan oleh bu Lisda tadi. Mudah-mudahan kita tergolong yang terbaik didunia ini dalam mengelola jabatan kita sebagai pimpinan. 35
Tentu disini mumpung ketemu Bapak Dirjen Pendis, ada 4 hal sebetulnya mudah-mudahan ini tidak membebani ya Pak ya, pertama yaitu materi Pendidikan agama di sekolah-sekolah, sekolah umum SD, SMP, SMA mudah- mudahan bisa diperkokoh. Apalagi kalau yang apa Namanya?. Standart kemudian terkait syahada, shalat, puasa, haji kemudian terkait mengurus jenazah. Kemudian lagi Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, MI, lha itu mohon diperkenalkan bagaimana mengurus jenazah. Karena yang terjadi tidak tahu ini bener apa tidak usulan saya, yang terjadi di Dapil saya Depok, Bekasi ngurus jenazah ini jadi masalah. Malah menjadi beban yang berbela sungkawa, jadi tim uang sudah punya tim untuk memandikan jenazah ini minta keluarga yang ditinggal punya cincin tidak untuk yang memandikan?. Kemudian pakai ongkos, lha ini tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, kemudian koordinasi dengan kementerian apa yang terjadi memang seperti itu. Malah-malah kemudian kala di Bekasi itu disamping melucuti cincin yang dimiliki oleh keluarga yang ditinggal, kemudian diharuskan umpamanya 3 hari, 4 hari, 5 hari kemudian mengeluarkan yasinan, mengeluarkan ini, ini mengeluarkan dana. Nah ini mohon supaya anak- anak Madrasah Aliyah itu sudah memiliki pengetahuan bagaimana mengurus jenazah. Kemudian yang saya perhatikan memang masyarakat umumnya yang namanya ta'ziah itu kemudian tidak kepengen menshalatkan, yang penting sudah ta'ziyah nongol sudah diam saja. Kemudian kalau diajak menshalatkan kok menshalatkan kan nanti di Masjid, jadi seolah-olah kalau tidak di Masjid itu tidak perlu dishalatkan dirumah tidak perlu. Nah ini wacana ini memang seharusnya di apa namanya dibetulkan supaya masyarakat itu memiliki kepentingan untuk menshalatkan jenazah sebagai penghormatan terakhir. Untuk si jenazah itu untuk menghadap Allah SWT itu, sehingga perlu memang pengurusan jenazah itu sudah diwacanakan. Tidak tahu apa salah atau benar saya mengusulkan ke Pak Pendis ini ya. Kemudian kedua ini ada konstituen yang menyampaikan ke saya, sebaiknya di madrasah itu kalau Tsanawiyah Aliyah itu yang semestinya sudah dimantapkan dengan materi Fiqhulmawaris. Karena ini penting jadi untuk pembagian harta pusaka, kalau tidak ilmu ini akan hilang, padahal semua itu ada di Al Qur an. Lirrijannansyibu mimmataraka walliyan wal akhrabun, wallinnisyainasyibun mattraka wallidzaini wallkharabunn mimmaqhalla wallarakhatur nassiba mafhrudhai, Itu sudah ada di Qur'an itu pembagian-pembagian secara jelas. Jadi laku juga memiliki pembagian, perempuan jadi memiliki bagian dari kedua orang tuanya dan kerabatnya baik sedikit atau banyak, sesuai yang ada pembagian dalam Al Qur'an, lha ini tentu wacana menjadi kewajiban bagi bapak Dirjen Pendis. Kemudian yang ketiga, keempat ya, kemarin juga dari konstituen, kemarin saya sampaikan ke Dirjen Bimas Islam ternyata salah alamat katanya ke bapak 36
Dirjen Pendis, bahwa di Pesantren-pesantren itu mohon diberi bantuan untuk digitalisasi pesantren. Jadi disana nanti insya Allahakan menambah kemajuan pesantren itu sendiri yang tadi sudah tentunya pesantren ini adalah salah satu apa Namanya?. Lorong pendidikan yang luar biasa yang mencetak kader-kader bangsa yang insya Allahakhlakul karimah dan memiliki wawasan keagamaan yang cukup insya Allahcukup mumpuni. Jadi ada empat hal ini mudah-mudahan menjadi perhatian bapak Dirjen Pendis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, baik saya rasa cukup dari Anggota. Ibu, bapak yang berbahagia dan yang saya hormati, banyak sekali tadi masukan-masukan yang kita dapatkan, dan terus terang dalam forum yang terhormat ini, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Ketua, bahwa kita disini tidak ingin menyalahkan siapapun, tidak ingin memojokkan siapapun, tapi kita ingin mencari solusi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Buchori bahwa sesungguhnya baik buruknya hasil output dari Dirjen Pendis sangat bergantung kepada kawan-kawan dari guru-guru terutama madrasah swasta. Saya rasa kita sepakat itu semua. Oleh karena itu dari Komisi VIII kami tentunya memperjuangkan nasib Ibu, Bapak yang hadir di sidang hari ini. Dan ini adalah sebuah tradisi baru yang sedang kami bentuk di Komisi VIII, setiap haris Selasa atau hari-hari lain yang di rasa waktunya cukup kita kan mengundang teman-teman yang melayangkan surat. Kemarin dari beberapa ikatan guru yang berhubungan dengan inpassing mengirimkan surat kepada kami di Pimpinan dari Pak Fahrul ya, dari Blitas itu melalui saya, dan kemudian saya mengajukan usul untuk mengajukan rapat ini didukung oleh teman-teman Komisi VIII sehingga terjadilah rapat pada hari ini. Namun kami juga mohon maaf kalau memerlukan waktu yang agak lama di Komisi VIII karena terus terang saja yang nunggu banyak pak. Ya bu yang nunggu untuk melakukan rapat dengan kami memang banyak karena memang permasalahannya cukup banyak. dari permasalahan yang tadi sudah di sampaikan banyak sekali permasalahan-permasalahan teknis yang harus bisa diselesaikan langsung dengan eksekutif. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Kementerian Agama wabil khusus Dirjen Pendis untuk selalu membuka diri, dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kawan-kawan yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang bapak, ibu akan telurkan itu diterima pak. Untuk diterima kemudian dilakukan audiensi, namun kembali saya juga mohon kepada teman-teman ini sifatnya mencari solusi, tidak 37
mau menang sendiri. Karena tadi juga sudah disampaikan yang harus masuk kedalam benak kita adalah kita semua akan perjuangkan ini. Tapi tentunya ada system yang tidak bisa kita langgar ada anggaran yang kurang itu harus kita pahami Bersama. Tapi jangan ragu bahwa kami disini hadir untuk bapak, ibu semua, bahwa kami hadir disini untuk memperjuangkan nasib ibu, bapak semua yang hari ini sudah jauh-jauh datang dari kota yang cukup jauh. Jadi itu saran saya dari meja pimpinan, bahwa Dirjen Pendis harus selalu menyiapkan waktu, kemudian kami juga minta kepada Dirjen Pendis, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman laporan rinci permasalahan solusi dan alternative solusi yang didapat dari hasil pertemuan nanti mungkin, kawan-kawan yang akan melanjutkan pertemuan ini pada hari berikutnya. Kalau misalnya kita mau bicara teknis satu persatu saya rasa pada hari-hari berikutnya. Kalau misalnya kita mau bicara teknis satu persatu saya rasa sampai Isya nanti tidak selesai-selesai. Ha saya pimpinan cuma satu-satunya pak, bu disini, saya belum shalat ashar juga, ya mau di breack tidak bisa. Ya bapak, ibu saya rasa perlu shalat ashar, jadi saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian tadi kita juga sudah dengarkan sesungguhnya permasalahan ini sangat sistemik, jadi kalau misalnya dibilang ada hutang, kemudian ada kekurangan bayar, ini semua sistemik, dan ini yang kita hindari. Jangan sampai system yang ada kemudian membuat bapak, ibu merasa dirugikan. Ini adalah kewajiban kami di DPR dan juga eksekutif untuk memastikan segala sesuatu yang terjadi itu jangan sampai sistemik, karena berarti yang salah sistemnya dan system itu yang membuat kami. Oleh karena itu kami juga meminta kepada kementerian kita buka-bukaan kita lihat sistemnya seperti apa, kalau memang harus ada pil pahit yang harus kita telan harus kita telan sama-sama. Saya memberikan contoh permasalahan kenaikan BPJS kelas 3 kemarin Pak, terus terang saja negara sudah tidak mampu lagi untuk bayar. Oleh karena itu dinaikkan anggaran BPJS itu untuk kemudian bisa mensubsidi bagi mereka yang tidak mampu dan juga membiayai BPJS. Kalau tidak pasti bangkrut, ya tapi permasalahannya kan masyarakat kita masih kurang mampu. Tapi kemudian yang menjadi masalah ketika datanya tidak tepat, dari data PBI 96,8 juta itu 30% tidak bisa divalidasi, betul ya Pak Buchori, masuk dalam DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, artinya dianggap mampu. Nah ini kemudian bisa diartinya salah subsidi, artinya apa?. Jangan sampai kemudian kawan-kawan dari eksekutif mengambil sebuah keputusan yang menjebak bapak, ibu sendiri. Jangan sampai mengambil keputusan yang akhirnya berujung kepada penuntutan kesejahteraan, atau apa Namanya anggaran yang besar, yang bapak, ibu tidak punya, ini, ini bisa menjadi masalah buat kita semua, apalagi kalau yang sudah keburu dapat gitu. Kok dia dapat saya tidak dapat, padahal kita sudah sama-sama sertifikasi, sama-sama inpassing ini jadi masalah pak. Jadi saya harap semua yang kita ambil keputusan terutama eksekutif juga harus terbuka dengan kami di legislative, jangan sampai memaksakan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kemudian tadi sudah kita dengar 38
sama-sama, bahwa guru dari madrasah swasta khususnya juga yang PNS itu adalah menentukan masa depan anak-anak kita. Sayapun juga bisa duduk didepan bapak, ibu sekalian karena ada jasa guru sekolah-sekolah madrasah. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari meja pimpinan, saya berikan kesempatan tapi jangan terlalu lama untuk ya ini sebaiknya perwakilan, sebentar- sebentar ya, saya minta nanti pembicaraannya kita bicara general pak. Ya kalau terlalu detail tidak akan selesai, yang pasti setelah ini kita sepakat bahwa Pak Dirjen akan terima Ibu-Bapak untuk bicara detail. Ya kalau kita mau bicara detail disini ya saya bilang tadi sampai isya belum bisa selesai-selesai ini. F-PKS (KH. BUKHORI, LC., MA.) : Insterupsi pimpinan, interupsi pimpinan! Menurut saya, karena ini RDPU sudah banyak yang terwakili, dan temanya sama, saya kira baik dari perwakilan-perwakilan tadi kan sama, jadi saya pikir sudah cukup secara pembicaraan itu dan kalau ada data-data yang sifatnya tertulis disampaikan ke Komisi VIII dan saya mengusulkan, kita akan lakukan kajian jika kemudian persoalannya adalah bersifat massif dan sistemik saya kira memang harus dilakukan satu panja khusus terkait dengan inpassing. Jadi supaya tidak, tidak hanya kemudian bicara saja, kalau semua dibuka saya kira nanti akan terlalu banyak. Terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Sebentar-sebentar sebelum kita lanjut, kita perpanjang dulu tadi sudah kelebihan Panjang, saya kasih waktu sampai jam 17.15 WIB ya terakhir. Tolong saya mohon pengertiannya, yan anti saya tidak shalat-shalat ashar ini, ibu, bapak mau tanggung dosa saya tidak kan?. Oke saya perpanjang. Oke saya kasih tiga orang saja, satu, dua, tiga ya, ya bapak satu keempat terakhir. Satu orang paling lama 2 menit cepat singkat padat satu ibu, bapak baju putih, bapak baju hijau sama bapak ini. Cuma 2 menit saja silakan. FORUM GURU (MARDIAH) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pimpinan, dan terima kasih saya lupa kepada Pak Jefry yang telah menuntun kami kesini pak. Berkat beliau saya dapat ada di Komisi VIII ini, terima kasih. Gini Pak tadi yang dikatakan Pak Dirjen, emang betul bahwa kita itu guru itu harus berkualitas Pak ya, tapi sejauhmana sih berkualitas guru hanya karena UP gitu?. Soalnya yang saya lihat saya dikasih modul sama di Kemenag dengan 39
soal itu jauh berbeda, makanya saya protes kepada dosen, Pak saya tidak sama antara soal dengan modul. Itu yang pertama ya pak, jadi padahal kami disitu dididiknya untuk menjadi guru milenial pak, bagaimana caranya supaya dikelas itu menyenangkan bukan hanya untuk soal-soal begitu saja. Soalnya tidak sesuai antara modul yang diberikan oleh bapak dengan yang diberikan kepada kami. Jadi yang disebut dengan guru berkualitas itu yang bagaimana?. Apakah karena UP yang salah atau bagaimana itu?. Terus yang kedua mengenai pembayaran yang Rp.300.000,- itu memang proyek bapak juga, tapi kan kami juga harus bayar Rp.300.000,- Pak itu yang itu. Dan kemarin saya tanyakan kepada Kemenag, kami tidak akan menyalahkan Pak Dirjen ya tidak sama sekali, itu pemasukan bahwa itu adalah kami tidak menerima sama sekali uang yang Rp300.000,- ditanyakan kepada LPTK sama, jadi saya tidak akan mempertanyakan masalah itu, Cuma yang kami inginkan yaitu mengenai nilai, nilai ya Pak ya, nilai disini dari guru-guru dosen kami, dosen disana satu UP 50%, terus UKIN 30%, kehadiran 10%, tugas-tugas 10%. Karena UPnya 50% itu dikomulatifkan yang 50%nya kemana, itu yang saya tanyakan?. Pengen minta di transfaran kepada kami, kekurangan-kekurangan kami. Terus bapak Dirjen tahu tidak apa sih itu soal-soal yang di UP sama tidak dengan modul yang Bapak berikan kepada kami. Jadi yang kami sebetulnya tepat juga untuk dikatakan guru berkualitas itu, tapi yang mana dulu yang disebut dengan guru berkualitas, hanya jangan karena UP Pak. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Oke cukup ibu ya. Selanjutnya Pak yang baju putih ya, sebentar saya minta klarifikasi UP ini upah pokok atau apa? FORUM GURU (MARDIAH) : Ujian pengetahuan pak, beda jadi bapak tadi banyak membahas mengenai inpassing, sebetulnya kami. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Oke, cukup sudah cukup bu, silakan KETUA RETAKER FORUM GURU: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya selaku ketua dari Gerakan Retaker PPG 2018 ingin menyampaikan sebenarnya, terima kasih telah diberikan kesempatan. Disini awal dari kami itu 40
adalah permohonan kebijakan kelulusan, jadi khusus bagi yang 2018. Jadi disini itu intinya kami dan saya mewakili teman-teman yang sekian ribu untuk memohon kepada Bapak-Ibu yang mempunyai kebijakan tentang kelulusan UP ataupun kelulusan PPG untuk dikhususkan kepada yang Retaker 2018. Karena disini sudah tercantum beberapa permasalahan ataupun ada beberapa untuk sebagai pertimbangan bapak, ibu yang mempunyai kebijakan. Jadi itu saja, sebenarnya tujuan kami datang kesini itu adalah memohon kepada bapak, ibu yang memang punya kebijakan untuk memprioritaskan kami khususnya yang PPG 2018 untuk diprioritaskan pada ujian yang tahun 2020 ini yang insya Allahakan diselenggarakan pada bulan Februari kalau tidak salah itu tanggal 29 sampai tanggal 1 kalau tidak salah satu Maret. Jadi lagi sekali kami terutama saya sebagai perwakilan teman-teman di seluruh Indonesia yang peserta Retaker 2018 saat ini menunggu jawaban bapak apakah bersedia tidak untuk meluluskan kami dalam permohonan ini. Sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sudah ada prioritas untuk tahun 2018, tapi juga tadi kita juga sepakat Pak disini pak, masalah lulus tidak lulusnya itu ada prosesnya. Tidak mungkin ada jaminan lulus kan begitu. KETUA RETAKER FORUM GURU: Betul, memang Pak, tetapi inikan terbuka Pak, jadi saya kemarin sedikit dulu Pak, kemarin itu saya ada hasil nilai, tapi yang hasil nilai itu hanya untuk yang tidak lulus, yang lulus mana saya tanya?. Kan itu tidak ada. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya, baik Pak jadi gini, nanti kita teknisnya untuk teknis yang lebih detail nanti silakan bapak nanti langsung dengan Pak Dirjen, kita Pak Dirjen juga sudah mau membuka waktu untuk bapak, ibu semua. Ya jadi hari ini kita tidak bicara detail, kita bicara secara garis besarnya saja, silakan Pak Ketua Perkumpulan Guru Honorer Nasional. FORUM GURU INPASSING (HADI SUTIKNO) : Baik terima kasih waktu yang ditambahkan untuk kami. 41
Kami hanya mengapresiasi bapak Dirjen telah terbuka seperti itu dan kami sangat terima kasih. Hanya saja perlu kami sampaikan bapak, terkait dengan PMA nomor 43 ini kami sudah audiens 4 kali sampai 5 kali ke Direktur GTK, dan waktu itu kami sampaikan saja, tanggal 6 Agustus 2018 ini pernah kami inpassing pembayaran disampaikan, waktu sebagaimana masa kerja akan dibayarkan, maka jawaban waktu tanggal 6 Agustus 2018 adalah, bahwa inpassing akan dibayarkan sesuai dengan masa kerja adalah 4 tahun selepas berlakunya PMA nomor 43. Ini 2018 artinya waktu itu kami langsung menghitung, PMA nomor 43 itu berjalan dari tahun 2015, 2015, 2016, 2017, 2018 artinya 2019 berarti ini sudah diberlakukan inpassing sesuai dengan masa kerja, namun ternyata ini belum diberlakukan, ini yang pertama. itu kami tanyakan apakah Yang kedua tanggal 19 Maret 2019 kami juga audiens lagi, waktu itu beliau sampaikan bahwa PMA terkait dengan pembayaran inpassing ini akan ada revisi PMA nomor 43. Ini beliau sampaikan bahwa akan ada revisi PMA nomor 43 terkait dengan pembayaran inpassing sesuai dengan masa kerja, waktu itu dengan Pak Geduk pak, Pak Geduk di. Karena waktu itu kami datang tanggal 18 RDP dengan Komisi II terkait dengan masalah inpassing kemudian tanggal 19 kami ketemu dengan Pak Geduk bahwa waktu itu akan ada hal itu. Kemudian yang ketiga tanggal 6 September 2019 kami audiens dengan Direktur GTK menyarankan payung hukum itu yang menerbitkan adalah dari DPR. Maka silakan untuk ke DPR agar mendapat payung hukum itu, sehingga kami juga sangat terima kasih kepada Prof. Suyitno waktu itu menyarankan kami hanya pelaksana, yang bisa menerbitkan payung hukum adalah DPR, atau pemangku kebijakan. Sehingga kami berharap ketemuan ini bisa menerbitkan itu, kemudian yang terakhir. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Sebentar saya potong Pak, tadi bapak bicara PMA tadi?. FORUM GURU INPASSING (HADI SUTIKNO) : PMA nomor 43. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : PMA itu apa?. FORUM GURU INPASSING (HADI SUTIKNO) : Peraturan Menteri Agama. 42
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Lho itu jelas Pak, kan Peraturan Menteri Agama kenapa harus ke DPR?. FORUM GURU INPASSING (HADI SUTIKNO) : Ya pokoknya kami disarankan seperti itu, sehingga... KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Saya mau menyarankan ke Bapak, logikanya kalau mau merubah PMA yang ke Menteri Agama Pak, bukan ke DPR pak. DPR itu kan bikinnya undang- undang, undang-undang kemudian diteruskan PP, kemudian baru keluar PMA. Jadi kalau dibilang PMA kami yang merubah itu salah itu Namanya pak, jadi saya cuma hanya luruskan, bahwa PMA itu kewenangannya Menteri Agama Pak. Silakan. FORUM GURU INPASSING (HADI SUTIKNO) : Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kami seminar Bersama dengan Pak Kasubag TU di Subang juga berkait dengan hal ini, dan akan ada kaitan dengan terbitnya kaitan dengan inpassing. Harapan kami ini agar inpassing yang akan terbit nanti PMAnya disitu langsung disebutkan kaitan dengan pembayaran inpassing sesuai dengan masa kerja, itu harapan kami yang terakhir, sehingga nanti kami tidak lagi bolak-balik, bolak-balik ini. Itu sekian saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Oke terima kasih. Terakhir silakan pak, tiga menit. FORUM GURU: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya hanya memberikan tanggapan terhadap apa yang dinyatakan oleh Pak Dirjen Pendis, bahwa penunggakan pembayaran PPG inpassing ini tidak massif itu salah. Karena yang 43
laporan kepada FGHN itu terdiri dari berbagai kota kabupaten, bahkan ada yang menyatakan kabupaten, eh provinsi Jawa Tengah itu 80% ditunggak. Kemudian juga Jatim ditunggak, jadi ini merupakan kejadian massif, maka saya sarankan kalau Kemenag itu memeriksa Kanwil kota masing-masing seluruh Indonesia supaya tahu jangan hanya menerima laporan atau menunggu laporan dari mereka. Kemudian janji mengenai janji akan dibayarkan tahun 2020 apakah ini benar?. Saya sangsi karena ada yang laporan sejak tahun 2018 juga dijanjikan tahun 2019nya yang di akan dibayarkan. Sampai saat ini mereka belum menerima pembayaran tersebut. Kami menyarankan ini, bagaimana kalau Kemenag itu belajar dari Kemendikbud coba karena di Kemendikbud itu ada guru yang pembayarannya inpassing atau TPG inpassingnya tidak dibayarkan pada saat itu, mereka mendapatkan janji yang ditepati. Seperti contoh kemarin rekan saya satu semester tidak dibayar, tapi dua triwulan itu dibayarkan, yang triwulan ketiganya dibayar, yang triwulan keempatnya oleh petugas di Kemendikbud itu dinyatakan bahwa ini belum ada anggarannya tetapi akan dibayarkan pada bulan Maret. Jadi mendapatkan janji yang pasti, sedangkan di Kementerian Agama ini teman-teman yang mendapatkan tunggakan atau ditunggak pembayarannya itu, ketika bertanya kepada petugas di Kemenag di kota kabupaten masing-masing selalu dijanjikan akan dibayar. Tetapi tidak pernah dijanjikan bulan apa-apa. Jadi kami sangat sangsi. Itu saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih saya rasa cukup, pembahasan kita pada hari demikianlah pemaparan dari. Oh silakan bu Lisda. F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Izin ketua, satu menit. Ini tentang kelulusan tadi pimpinan, saya menyampaikan ide ini, mungkin ini bisa dipakai untuk dari pihak Kemenag, bahwa soal lulus tidak lulus ini kan harus transparan. Ini bukan sekedar cuma angka 50% tidak lulus, 80% misalnya pasing grade-nya lulus, tapi ini adalah bagaimana pembinaan terhadap Bapak- Ibu guru ini karena mereka dilapangan itu akan mengajar anak-anak Indonesia. ini, 44
Sehingga saya harap misalnya mereka tidak lulus, oke bagaimana yang tidak lulus, ayo dilatih kembali suruh belajar lagi ini lho yang kemarin kamu yang belum bisa sampai dia lulus. Karena ini bukan soal angka lulus tidak lulus Pak Pimpinan menurut saya, tapi ini bagaimana mereka bisa menjadi manusia- manusia yang berkualitas dengan cara seperti itu mereka akan bisa mendidik anak-anak kita juga anak yang berkualitas. Jadi masalah pasing grate tadi Pak andaipun 100% dari 100%, itu 80% pasing gratenya dia lulus, berarti masih ada 20% yang mereka masih gagal. Itupun ada baiknya diolah kembali masih ada yang kurang, jadi ini bukan soal lulus tidak lulus saja, tapi bagaimana pembinaan yang dilakukan training-training yang diberikan kepada guru-guru ini yang kira harus berkaca pada diri sendiri bahwa berarti masih ada yang salah, masih ada yang kurang yang kita berikan kepada tenaga-tenaga pengajar ini. Terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik terima kasih pak, FORUM GURU: Satu sedikit informasi saja informasi, sedikit aja. Yang pertama tadi disampaikan oleh pihak Pak Dirjen Pak silakan datang ke Kemenag untuk bisa berkonsultasi dan berkonfirmasi, kami sudah melayangkan surat delapan kali ke kementerian tapi tidak dilayani. Yang pertama delapan kali pak, delapan kali. Yang kedua terkait masalah PMA, terkait masalah PMA Pak Presiden sudah menyampaikan langsung, bahwa selama itu bukan PP atau undang- undang masih bisa dirubah PMA 43 itu, tetapi tidak ada respon apapun. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Terima kasih. Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya rasa cukup hadirin yang saya hormati, selaku pimpinan rapat saya akan membacakan draf kesimpulan yang selanjutnya kami minta kepada para Anggota Komisi VIII DPR RI untuk memberikan tanggapannya. 45
Ini adalah satu hal yang baru dimana sebuah RDP digabung dengan RDPU, karena sesungguhnya RDPU tidak harus ada draf kesimpulan. Tapi kalau kita melakukan RDP dengan Eselon I dari kementerian itu ada kesimpulan. Oleh karena itu Ibu-Bapak, tolong diperhatikan, kesimpulan ini pada intinya ini adalah kesimpulan dari RDP, Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, namun disaksikan oleh Ibu-Bapak semua, agar ini menjadi koreksi kita bersama. Sekali lagi kami tidak memasukkan hal-hal yang teknis tapi kalau memang ada satu hal yang besar yang ibu bapak perlu dimasukkan, kami persilakan. Tapi tidak kemudian bicara orang per orang atau daerah per daerah tapi bicara secara keseluruhan. Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Profesi Guru (PPG), Ketua Ikatan Guru Inpassing Nusantara, (IGIN) Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Dan Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah (FGHM) Jawa Barat. Rabu, 19 Februari 2020 Pada Rapat Dengar Pendapat Dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Profesi Guru (PPG), Ketua Ikatan Guru Inpassing Nusantara, (IGIN) Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Dan Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah, (FGHM) Jawa Barat. Dengan agenda tindak lanjut penyelesaian masalah inpassing dan sertifikasi guru dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan dan memahami penjelasan dari perwakilan kelompok masyarakat, yaitu adanya peserta PPG pada tahun 2018 sebanyak 1.008 guru honorer madrasah se Indonesia diprioritaskan oleh pihak Kementerian Agama RI untuk mendapatkan inpassing. FORUM GURU : Bukan inpassing, itu sertifikasi, KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Saya izinkan, saya selesaikan dulu semua, nanti baru kita edit satu persatu ya. Setuju?. 46
Baik saya lanjutkan. 2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi dan memahami penjelasan dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut: a. Bahwa penentuan kelulusan peserta PPG dilaksanakan oleh UIN yang sudah terakreditasi untuk melakukan sertifikasi dengan standart penilaian kinerja dan pengetahuan peserta PPG diberikan kesempatan tiga kali untuk ikut test dan diutamakan peserta PPG 2018 untuk, "bukan untuk lulus ini" diberikan kesempatan, untuk diberikan prioritas kesempatan, ya untuk diberikan prioritas. FORUM GURU (MARDIAH) : Prioritas Pak, kelulusan. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya sementara prioritas. FORUM GURU (MARDIAH) : Tidak Pak, soalnya itu keluarnya uang sudah banyak juga pak, dari Rp.300.000,- x 1000. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Sebentar saya cari rumusan Bahasa yang pas dulu, jadi kita harus buat kesimpulan ini ya, ibu, bapak mohon pemahamannya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh melanggar. Ya kalau saya bilang diprioritaskan kelulusannya, ya ha ini saya tanyakan dulu sama Dirjennya. Ya nanti kita kosongkan dulu. b. Bahwa Kementerian Agama RI merencanakan merekrut inpassing 97 madrasah honorer pada tahun 2020 yang sudah tersertifikasi dengan anggaran sebesar Rp.1,7 triliun pada tahun 2021. 3. Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Memastikan kelulusan PPG dilaksanakan secara professional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memberikan waktu yang cukup kepada perwakilan kelompok masyarakat untuk diterima audiensi dengan Dirjen Pendidikan Islam. 47
c. Meminta Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menuntaskan permasalahan pembayaran inpassing. d. Memberikan laporan secara terinci kepada Komisi VIII DPR RI terkait penyelesaian inpassing. e. Meminta Kementerian Agama RI untuk mengkaji ulang peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 tahun 2014. Jadi itu poin-poin yang akan kita sepakati pada hari ini, saya persilakan mungkin dari poin pertama ada koreksian. Nomor satu dulu pak, nomor satu. Dari Pemerintah mungkin Pak. FORUM GURU: Nomor satu itu bukan inpassing pak, tapi untuk sertifikasi Pak, IPG. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : telah mendengarkan dan memahami penjelasan dari perwakilan kelompok masyarakat, yaitu adanya peserta PPG pada tahun 2018 sebanyak 1.008 guru honorer, betul madrasah se Indonesia diprioritaskan. Berarti bahasanya Komisi VIII DPR RI FORUM GURU: Bukan untuk mendapatkan inpassing itu Pak, tapi untuk kaitan kelulusan itu, bukan inpassing, tapi. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Oh yang 2018 kemarin itu? KETUA RETAKER FORUM GURU: Mohon maaf pak, mohon maaf pak, Izin bicara pak, Kementerian Agama telah melaksanakan PPG dua tahun yaitu pertama 2018, dan tahun kedua pada tahun 2019. Kemudian data yang kami terima pada group Retaker ini peserta yang masuk ke data kami itu 1.008 guru tapi minta untuk diprioritaskan lulus pada tahun 2020 yang akan dilaksanakan UP besok pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret besok pak. itu bukan minta untuk mendapatkan inpassing, 48
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Berarti ini poinnya hampir sama dengan poin a ini ya?. KETUA RETAKER FORUM GURU: Betul. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : O, ya ini maklumlah sekretariatnya agak ngantuk sedikit. KETUA RETAKER FORUM GURU: Jadi yang PPG ini belum lulus sertifikasi Pak karena besok baru mau UP. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik, baik, baik KETUA RETAKER FORUM GURU: Baru mau sertifikasi. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Sebentar, sebentar, satu-satu bicaranya ya, kalau tidak nanti tidak selesai- selesai. KETUA RETAKER FORUM GURU: Dan ini ngulang yang ketiga kali, ya untuk yang ketiga kalinya, dan untuk proses pembayaran masih bingung. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Jadi gini saja, gini saja, Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan dan memahami penjelasan dari kelompok masyarakat, bahwa untuk memberikan prioritas tidak tidak pakai bahwa, kelompok masyarakat. 49
F-PARTAI GOLKAR (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI) : Pimpinan mohon maaf, itu kan poin 1 dan poin 2 di itemnya itu kan sama, jadi yang dipoin 1 tidak usah disebutkan itu dihapus, tapi dibahas di ke 2 untuk poin a itu kan menyangkut keputusan yang diatas itu kan sama. Itu sama jadi yaitu yang diatas dihilangkan tidak masalah lalu dibawah karena yang dibawah sudah muncul itu. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Aduh alhamdulillah ada Pak Ace ini, langsung saja, Komisi VIII DPR RI mengapresiasi dan memahami penjelasan dari Dirjen Pendidikan Islam sebagai berikut: saya rasa oke begini, begini poin pertama bahwa bapak, ibu meminta untuk yang 2018 diberikan prioritas kan seperti itu kan?. Baik kita Baik kita masukkan poin pertama saja deh, karena poin kedua ini agak lain ini, ya ini harus kita tuangkan oke poin pertama gini bunyinya. "Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kementerian Agama RI agar memberikan prioritas, kesempatan mengikuti ujian ulang. Apa istilahnya?. ujian ulang, ujian ulang apa pak, Uji Pengetahuan. KETUA RETAKER FORUM GURU: Uji-uji terus kapan kita lulus ini nanti karena sudah melalui proses masalahnya. Sampai kami datang ke sini untuk itu. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Uji Pengetahuan ulang, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Jadi teman-teman mohon dimaklumi, Kementerian Agama atau Dirjen Pendis mungkin memprioritaskan kelulusan, kelulusan itu ada persyaratannya, ada prosesnya, ada ujian segala macam. Saya tidak bisa memerintahkan kepada rektor untuk meluluskan peserta ujian begitu saja. KETUA RETAKER FORUM GURU: 50
Lho yang punya kebijakan bapak siapa ini sebenarnya?. Karena kami sudah menanyakan ke LPTK, kami sudah menanyakan ke Ristekdikti, kami menanyakan ke Kemenag itu saling menyalahkan pak. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Pak gini Pak, maaf Pak Pimpinan, rapatnya masih saya Pak, disini pak, ya jadi lewat saya semua. Kalau tidak rapatnya saya tutup, ya. Baik silakan pak. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Ya izin Pak Ketua. Jadi saya sebagai Dirjen tidak punya kewenangan untuk memerintahkan kepada Rektor meluluskan peserta PPG, karena syarat-syarat kelulusan itu kan ada pak, uji kinerja, ada ujian pengetahuan, ada persyaratan-persyaratannya. Oleh karena itu ya harus tergantung dari, apa Namanya tergantung dengan hasil ujian yang dilakukan oleh peserta. Yang saya tentu bisa lakukan adalah mengajak mereka berdiskusi, para penyelenggara LPTK ini untuk melihat kembali apa Namanya, modul dan soalnya. Tapi tidak bisa kita misalnya mengatakan prioritaskan itu lulus itu tidak bisa pak, itu melanggar azas profesionalisme menurut saya. Jadi kita tetap harus professional karena tujuan kita untuk mencetak guru-guru professional. Jadi tetap memprioritaskan untuk mengikuti ujian nanti saya bisa mendiskusikan dengan mereka agar kira-kira caranya gimanalah agar mereka bisa lulus begitu, tapi jangan memprioritaskan itu lulus, karena itu tidak mungkin kita lakukan. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik saya rasa bisa dipahami ya?. Ibu, bapak ya? Oke baik, jadi kalimatnya, "agar memberikan prioritas kesempatan untuk mengikuti uji pengetahuan", mengikuti ulang uji pengetahuan, dengan catatan tadi bapak janji lho, ibu tadi bilang modulnya tidak sesuai katanya Pak ini. Kepekannya tidak pas katanya, dengan catatan dengan apa tadi bahasanya silakan pak. Dengan memberikan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Sudah begitu saja cukup Pak sampai disini saja, 51
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Bukan maksud saya begini Pak Dirjen sekalian kan tadi ada protes ini, modulnya tidak pas, gitu ya, berarti ada hal-hal yang mungkin harusnya disesuaikanlah supaya mempermudah kawan-kawan untuk bukannya kita ingin semua lulus ya tidak juga, tapi kita ingin semaksimal mungkin semua lulus gitu. Tapi paling tidak bapak permudahlah prosesnya gitu, dipastikan lagi, jadi mungkin kalimatnya gini, F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Izin pimpinan!. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya silakan bu. F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Maaf mungkin saya agak sedikit apa ya berbeda pendapat dalam hal test- test ini, karena menurut saya, guru-guru kita ini harusnya lulus semua. Apanya yang kurang gitu lho, kalau misalnya ditest pertama, anggaplah dari 100% itu 80% pasing grate bapak lulus, ternyata nilai bapak ada yang 60, ada yang 50 misalnya kan, itu kan Bapak harus tahu kelemahan Bapak dimana?. Inilah tugasnya dari atas untuk memberikan bimbingan ini, di beri kesempatan lagi dia untuk belajar, bagian mana yang mereka kurang, tapi kalau mereka tidak tahu kelemahannya dimana mau test 10 kali pun mereka tetap nilai sama Pak ketua. Jadi menurut saya, ini kan bukan cuma masalah teman-teman kita yang ada disini, bukan hanya 1.008 orang itu, tapi ini akan dipakai terus untuk teman- teman kita yang lain nanti. Sehingga maksud saya harusnya kan semua ini juga nanti akan melalui itu kan?. Seluruh guru-guru yang ini tentu akan melalui itu, tapi begitu dia di test pertama misalnya, tidak lulus, beri kesempatan untuk test berikutnya, dibulan kedepan, harusnya tidak membayar lagi pimpinan. Iya kan?. Nah ini peraturan siapa yang membuat ini yang harus kita kaji, misalnya tigak kali diberi kesempatan tes itu masih tidak lulus juga, dengan segala pelatihan yang sudah diberi, kesalahannya dimana?, diperbaiki, ini orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang bisa belajar kalau tahu kesalahannya dimana. Mungkin itu pimpinan terima kasih. 52
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik. Terima kasih. Silakan Pak Dirjen di jawab. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Sebenarnya begitu bu, jadi tentu teman-teman diperguruan tinggi kan juga ya in sya allah, ya saya berasumsi mereka professional. Mereka kan guru besar juga dan, jadi ada rapor PPG LPTK, jadi di LPTK-LPTK itu ada rapornya, jadi ketahuan kelemahannya dimana dan diberikan bimbingan disitu. Bahkan sebenarnya ketika mereka selesai ada namanya program induksi bagi mereka yang tidak lulus itu diberi bimbingan. Cuma tidak semua ikut memang ada yang tidak ikut juga entah alasannya apa, jadi ada juga yang tidak ikut. Jadi saran ibu bagus sekali dan menurut say aitu sudah diterapkan di LPTK- LPTK kita. Jadi sebenarnya begini saya juga resah, saya tentu juga agak galau kalau semakin kurang yang lulus, karena saya punya target harus banyak yang lulus. Tetapi ternyata faktanya memang mungkin karena tuntutannya terlalu tinggi, harapan kita lebih besar sehingga pelaksanaannya diperketat memang. Sehingga yang bisa saya lakukan tentunya adalah yang tadi itu kita tidak negosiasi dengan kualitas, kita tidak negosiasi dengan rencana capaian, tapi prosesnya kita coba untuk apa Namanya seperti tadi saya katakan kita coba diskusi dengan teman-teman pimpinan perguruan tinggi khususnya para Dekan LPTK untuk mendiskusikan masalahnya dimana, dan bagaiman mencari solusinya. Saya begiitu bu terima kasih. F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Boleh bicara sedikit Pimpinan. Menurut saya anak murid kita itu pak, anak murid ya itu tidak ada yang bodoh, bagaimana gurunya bisa memberikan itu masukkan cara ada yang berbeda-beda sesuai dengan sifat manusia ya, karakter manusia. Ada yang senangnya diberi dengan contoh, ada yang senangnya di ceritakan, ada yang dibawa menyanyi baru dia masuk. Kalau tadi bapak bilang bahwa disini dari UIN tadi sudah memberikan mereka pelatihan kembali setelah tidak lulus tapi mereka masih juga tidak lulus, yang bermasalah itu siapa gitu?. Ya kalau kita balik gitu kan?. Yang memberikan bimbingan itu seperti apa?. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : 53
Ibu saya mau bertanya ini, maaf, teman-teman rata-rata sudah berapa kali tidak lulus?. FORUM GURU: Kalau sekarang tiga kali pak, iya sekarang ketiga kali yang malahan kemarin induksi di Malang itu kan tidak mudah pak, dari Ciamis ke Malang habiskan dana Rp.10 juta karena harus itu dulu. Itu juga yang di Malang itu banyak juga yang tidak hampir semuanya tidak lulus. Itu kan, itu baru ikut induksi, yaitu ya, jadi kan tadi sudah saya sampaikan ke bapak, 50% UP, 30% Ukin, 10% kehadiran, tugas-tugas 10%, nah yang saya inginkan itu komulatifkan berapa itu kan semuanya tidak transparan. Pernah saya menanyakan kepada LPPK saya tidak tahu soal-soal itu yang tahu itu adalah yang mengeluarkan nilai itu. Jadi semua perguruan tinggi itu tidak tahu, itu yang saya karena itu tidak keluar gitu, itu yang saya inginkan. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Pak Ketua izin gini saja supaya ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengevaluasi bersama dengan LPPK mengevaluasi kelulusan peserta PPG gitu, supaya saya bisa mengajak mereka diskusi apa masalahnya. Kenapa bisa banyak yang tidak lulus itu?. Untuk kesimpulan kita kira-kira begitu ya. KETUA RETAKER FORUM GURU: Mohon izin, Pak Pimpinan. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik. Silakan pak. KETUA RETAKER FORUM GURU: Jadi hari ini yang kami pertanyakan sebenarnya ketika lempar tangan sembunyi batu ini kami mempertanyakan itu, siapa yang berhak meluluskan kawan-kawan UP ini pak?. Karena nilai kita itu sudah tahu semua, tinggal 1 UP pak, kalau memang UP itu on line pak, kenapa tidak sewaktu itu juga muncul nilai?. Kenapa kita tidak seperti BKN Pak, ketika kita test didalam, nunggu test didalam diluar kelihatan pak?. 54
KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik-baik oke saya paham sekarang, jadi begini kita ambil kesimpulan bahwa tadi saya sepakat dengan Pak Dirjen, bahwa Dirjen Pendis akan melakukan evaluasi kembali atas sistem penilaian dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan untuk lebih transparan tadi yang Bapak minta, transparan dan lebih apa istilahnya yang bu Lisda minta itu supaya dibimbing supaya jadi lulus gitu lho. FORUM GURU: Maaf Pak kan masuk PPG itu di test dulu, jadi kita itu mengalahkan ribuan juga, jadi mau masuk PPG itu ditest lagi, nah itu yang lulus baru bisa itu PPG, jadi tidak kita itu ada free test lagi. masuk PPG itu kita mengikuti test lagi gitu. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya ibu bapak kita ini langsung saja ke kesimpulan karena tidak selesai- selesai kita ini kalau kita berdebat terus. Langsung ke kesimpulan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan veluasi kembali atas system penilaian dan melakukan perbaikan system ujian pengetahuan agar lebih transparan, dan iya kalimatnya apa itu supaya lulus semualah kan gitu. Iya artinya sifatnya itu mempermudah gitu lho pak. F-PARTAI NASDEM (HJ. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTR.) : Izin pimpinan, ini kan hanya untuk meningkatkan kualitas daripada pengajar, bukan cuma angka 5 dan 8 tapi bagaimana kualitas manusia, kualitas dari guru-guru kita ini dapat meningkat melalui uji kompetensi, atau uji apapun yang diberikan ini. Menurut saya seperti itu, jadi banyak yang harus dirubah dari system bagaimana, yang harus diniatkan dari Kemenag yang bukan soal lulus dan tidak lulusnya, tapi bagaimana melalui ini mereka masuk di tahap berikut menjadi orang yang menjadi pendidik yang lebih hebat. Menjadi pendidik yang labih hebat. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik, jadi itu ya Pak Dirjen cukup?. Teman-teman ya, 55
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Saya rasa cukup Pak yang poin 1. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Selanjutnya poin 2 ini saya izin sebentar dipimpin sama gitu ya, saya izin sebentar saja, 5 menit saja saya minta izin buat shalat ashar jadi bapak ibu mohon bersabar sebentar. Kita skors dulu sebentar ya 5 menit ya. Baik terima kasih. (RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB) 56
(RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 17.45 WIB) KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya tinggal sedikit lagi, sambal menunggu temen-temen yang lain hadir, ini ikhtiarnya luar biasa ini, dari Pak Dirjen kami sangat menghargai ini Pak kehadirannya. Ini baru sekali dalam sejarah di DPR RDPU dihadiri oleh Eselon I pemerintah, memang kita harus kasih penghargaan yang luar biasa ini. Tapi jangan tepok tangan saja nanti teman-teman, bantu Pak Dirjen ini, FORUM GURU MADRASAH: Kami bantu do'a Pak. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Do'a sama tulis surat ke Menterinya. Baik dengan ini skors saya buka. Ibu, bapak yang berbahagia kembali kita akan membahas catatan dari hasil RDPU yang dihadiri oleh para ketua-ketua Gerakan guru inpassing yang diundang juga Pak Dirjen. Silakan ditampilkan saya rasa saya tidak usah mengulang lagi, kita langsung ke poin 1, poin 1. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan sIstem penilaian PPG agar transparan dan professional. lebih Setuju?. (RAPAT SETUJU) Ya Direktur Jenderal, Poin 2. Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk: a. Memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak lulus memberikan prioritas ya, memberikan prioritas kesempatan kepada peserta yang tidak lulus pada tahun 2018 untuk mengikuti penilaian PPG. Untuk mengikuti ujian ulang penilaian PPG betul?. Penilaian UP, ujian ulang UP, nah itu tidak pakai penilaian. Setuju ya Pak ya?. 57
(RAPAT SETUJU) b. Memberikan waktu yang cukup kepada perwakilan kelompok masyarakat nah ini saya minta supaya ada, ada tadi teman-teman yang hadir disini dimasukkan coba di-copy paste diatasnya, itu semuanya itu, ketuanya tidak usah itu, ini sudah lengkap semua belum ini?. Sudah masuk semua ya pak, bu?. Coba lihat diatas. FORUM GURU: PGSI-nya belum pak. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : PGSI belum, ya masukkan PGSI itu, didalam kurungnya, PGSI itu apa, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, oh Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia, Persatuan Guru Seluruh Indonesia untuk diterima audiensi sehubungan dengan permasalahan inpassing yang ada. Ya, setuju? (RAPAT SETUJU) c. Memberikan laporan secara terinci kepada Komisi VIII DPR RI terkait penyelesaian inpassing. Tidak gini Pak ini permasalahan inpassing itu, saya generalkan jadi satu saja, karena kalau ini kita rinci satu persatu pasti minta lagi, minta yang ini, minta yang itu ya. Jadi secara general masalah inpassing. Setuju?. (RAPAT SETUJU) Yang terakhir. Meminta Kementerian Agama untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) nomor 43 tahun 2014. Gimana Pak Dirjen?. siap ya?. Teman-teman ya?. Oke setuju?. 58
(RAPAT SETUJU) Oke, terima kasih. Ya nanti yang teknis silakan bapak akan diberikan kesempatan tadi sudah dimasukkan dalam kesimpulan (poin catatan) akan diterima oleh teman-teman dari Dirjen Bimas Islam. Baik, itulah tadi yang bisa kita simpulkan bersama, oleh karena itu kami memberikan kesempatan, sebelum menutup rapat pada hari ini. Kami beri kesempatan satu, dua patah kata kepada kawan-kawan dari mungkin ada perwakilan satu, dari Federasi Guru Madrasah atau inpassing silakan satu orang memberikan kata akhirnya. Siapa yang ditunjuk? FEDERASI GURU HONORER MADRASAH: Dari Federasi Guru Honorer Madrasah dulu mungkin. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Ya salah satu silakan. FEDERASI GURU HONORER MADRASAH: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini untuk terakhir untuk penutup terkait dengan tunjangan profesi guru yang terhutang kalau bisa Pak itu jangan terulang lagi dari tahun ke tahun, karena kita itu ingin konsen dengan tugas kita, tidak mau memikirkan lagi hal-hal seperti itu dan tolong dirapihkan pengadministrasiannya, lebih dicek ke daerah kota kabupaten. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu lagi tolong ini harus terselesaikan ini yang tunggakan tahun 2019. Terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Baik terima kasih Lanjut dari federasi guru honorer madrasah Jawa Barat. 59
FEDERASI GURU HONORER MADRASAH JAWA BARAT: Satu saja Pak dari kami, kalau kami datang kesana tolong diterima ya pak, biar bapak langsung jadi jangan staf Bapak yang mereka juga sepertinya kurang paham Pak dalam menjawab pertanyaan kami. Itu saja terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Oke terima kasih. Selanjutnya dari Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, oh baik- baik. Selanjutnya dari Gerakan Guru silakan. GERAKAN FORUM GURU : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk penutup kami disini berharap jangan dijadikan UP itu sebagai landasan kami untuk lulus sertifikasi, tapi untuk bisa menilai semua komponen- komponen yang memang sudah dilaksanakan selama proses PPG. Dan terakhir semoga kami bisa diprioritaskan untuk diluluskan. Sekian terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selanjutnya dari Ketua Gerakan Retaker Pendidikan Guru Kemenag RI, oh sudah selanjutnya dari PGSI. Silakan Pak. FORUM PGSI : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami secara umum kami harapkan bahwa Pemerintah itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama tolong jangan sampai ada diskriminasi dan perlakuan tidak adil kepada guru swasta, karena kami juga ikut mencerdaskan anak bangsa pak. 60
Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir dari Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI yang kita sayangi dan kita cintai. Silakan pak. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI : Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman sekalian saya mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritikan dari kita semua. Saya menerimanya dan menganggapnya sebagai sebuah masukkan yang sangat berharga untuk tata kelola Pendidikan Islam dimasa yang akan datang, dan semuanya adalah merupakan ikhtiar kita Bersama yang satu yang ingin saya garansinya bahwa komitmen dari teman- teman dari Kementerian Agama khususnya dari Dirjen Pendis insya Allah 100% untuk mendukung ikhtiar kita bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih. KETUA RAPAT (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.COMM., ME.CON./F-PDI PERJUANGAN) : Terima kasih dengan berakhirnya kata akhir dari Pak Dirjen, maka kami juga dari meja Pimpinan dan Anggota Komisi VIII mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan juga perwakilan dari PPG, IGIN, PGN, FGHN, dan juga PGSI yang telah menyampaikan aspirasinya di Komisi VIII DPR RI pada hari ini. Semoga ini menjadi solusi dan demikian kita juga berharap apa yang kita rencanakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita inginkan ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Dan kami juga berharap semua keputusan rapat yang sudah kita sepakati Bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian dari saya dan acara ini kami tutup dengan membacakan hamdallah, alhamdulillahi rabbil'alamiin. Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 61
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.54 WIB) Jakarta, 19 Februari 2020 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, SIGIT BAWONO PRASETYO, S.SOS., M.SI. NIP. 19730926 199703 1 001 62