KATA PENGANTAR DINAS PERHUBUNGAN adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna meningkatkan sebagai dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). laporan khususnya sarana untuk Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si Pembina Utama Madya 196609021994031005
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I Laporan Realisasi Anggaran II Laporan Operasional III Neraca IV Laporan Perubahan Ekuitas V Catatan atas Laporan Keuangan Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan. 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran 3.1.2. Laporan Operasional 3.1.3. Neraca 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan. Bab V Penutup.
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si Pembina Utama Madya 196609021994031005
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah : pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini meliputi: I. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 29.983.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.165.000,00 atau mencapai 153,97% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 24.091.129.213,00 atau mencapai 98,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 24.555.029.201,00 II. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 46.165.000,00, beban sebesar 27.258.146.216,74 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -22.644.243.690,74. III. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Desember 2022 Nilai Aset per 30 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 84.246.236.722,07 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 756.494.882,07 Aset Tetap sebesar Rp. 79.046.072.915,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 4.443.668.925,00. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 17.251.700,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 84.228.985.022,07, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 84.246.236.722,07 IV. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp. -58.271.748.684,19 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -27.211.981.216,74 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 110.168.184,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -85.593.898.084,93.
V. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % REALISASI 2021 PENDAPATAN 29.983.000,00 46.165.000,00 153,97 14.180.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.983.000,00 46.165.000,00 153,97 14.180.000,00 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Retribusi Daerah 29.983.000,00 46.165.000,00 153,97 14.180.000,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 Lain-lain PAD yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 29.983.000,00 46.165.000,00 153,97 14.180.000,00 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus- Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus- Non Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Istimewa 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Lain- Lain yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.983.000,00 46.165.000,00 153,97 24.555.029.201,00 24.091.129.213,00 98,11 23.327.324.451,00 22.881.531.644,00 98,09 9.770.131.549,00 9.489.848.733,00 97,13 13.557.192.902,00 13.391.682.911,00 98,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.327.324.451,00 22.881.531.644,00 98,09 1.227.704.750,00 1.209.597.569,00 98,53 0,00 0,00 0,00 1.177.654.750,00 1.159.792.569,00 98,48 32.000.000,00 31.755.000,00 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050.000,00 18.050.000,00 100,00 1.227.704.750,00 1.209.597.569,00 98,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.180.000,00 19.188.185.238,00 17.542.689.736,00 9.384.903.258,00 8.157.786.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.542.689.736,00 1.645.495.502,00 0,00 1.005.973.920,00 491.181.382,00 0,00 148.340.200,00 0,00 1.645.495.502,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 24.555.029.201,00 24.091.129.213,00 98,11 SURPLUS/DEFISIT (24.525.046.201,00) (24.044.964.213,00) (98,04) PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 Penggunaan SILPA 0,00 0,00 0,00 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188.185.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.525.046.201,00) (24.044.964.213,00) (98,04) Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si NIP: 196609021994031005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. LAPORAN OPERASIONAL (LO) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2022 31 DESEMBER 2021 Kenaikan (Penurunan) % KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Retribusi Daerah 46.165.000,00 14.180.000,00 31.985.000,00 225,56 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 46.165.000,00 14.180.000,00 31.985.000,00 225,56 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus-Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus-non Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsisdi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Jumlah Beban Operasi BEBAN PENYISIHAN PIUTANG Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Beban Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD yang Sah Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Beban Penyisihan Piutang Lainnya Jumlah Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.165.000,00 14.180.000,00 31.985.000,00 225,56 9.489.848.733,00 9.384.903.258,00 104.945.475,00 1,12 13.200.559.957,74 7.900.029.079,19 5.300.530.878,55 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.690.408.690,74 17.284.932.337,19 5.405.476.353,55 31,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Beban Penyusutan Aset tetap lainnya Beban Penyusutan Aset lainnya Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi BEBAN TRANSFER Beban Bagi Hasil Beban Bantuan Keuangan Jumlah Beban Transfer BEBAN TAK TERDUGA Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga JUMLAH BEBAN SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional 2.845.518.497,00 3.444.314.924,00 (598.796.427,00) -17,39 1.616.548.871,00 1.610.814.548,00 5.734.323,00 0,36 34.503.158,00 34.503.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.167.000,00 66.654.500,00 4.512.500,00 6,77 4.567.737.526,00 5.156.287.130,00 (588.549.604,00) -11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.258.146.216,74 22.441.219.467,19 4.816.926.749,55 21,46 (27.211.981.216,74) (17.270.752.337,19) (9.941.228.879,55) 157,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/ DEFISIT - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.211.981.216,74) (22.427.039.467,19) (4.784.941.749,55) 121,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.211.981.216,74) (22.427.039.467,19) (4.784.941.749,55) 121,34 Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP: 196609021994031005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. NERACA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) NO URAIAN 31 DESEMBER 2022 31 DESEMBER 2021 1 ASET 84.246.236.722,07 87.520.351.319,81 2 ASET LANCAR 756.494.882,07 557.612.538,81 3 Kas dan Setara Kas 0,00 0,00 4 Kas di Kas Daerah 0,00 0,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 6 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 7 Kas di BLUD 0,00 0,00 8 Kas Dana BOS 0,00 0,00 9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 10 Kas Lainnya 0,00 0,00 11 Setara Kas 0,00 0,00 12 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 13 Piutang Pendapatan 0,00 0,00 14 Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00 15 Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00 16 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 Daerah yang Dipisahkan 17 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 18 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 19 Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 20 Piutang Lainnya 0,00 0,00 21 Penyisihan Piutang 0,00 0,00 22 Beban Jasa Dibayar Dimuka 5.880.452,07 6.114.918,81 23 Persediaan 750.614.430,00 551.497.620,00 24 Jumlah Aset Lancar 756.494.882,07 557.612.538,81
25 26 INVESTASI JANGKA PANJANG 27 Investasi Non Permanen 28 Investasi kepada BUMN 29 Investasi pada BUMD 30 Investasi dalam Obligasi 31 Investasi dalam Proyek Pembangunan 32 Dana Bergulir 33 Jumlah Investasi Non Permanen 34 Investasi Permanen 35 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 36 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 37 Jumlah Investasi Permanen 38 Jumlah Investasi Jangka Panjang 39 40 ASET TETAP 41 Tanah 42 Peralatan dan Mesin 43 Gedung dan Bangunan 44 Jalan, Irigasi , dan jaringan 45 Aset Tetap Lainnya 46 Kontruksi dalam Pengerjaan 47 Akumulasi Penyusutan 48 Jumlah Aset Tetap 49 DANA CADANGAN 50 Dana Cadangan 51 Jumlah Dana Cadangan 52 53 ASET LAINNYA 54 Tagihan Jangka Panjang 55 Tagihan Penjualan Angsuran 56 Tuntutan Ganti Rugi 57 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 58 Aset Tidak Berwujud 59 Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.046.072.915,00 82.465.952.856,00 1.766.416.000,00 1.767.136.000,00 44.135.494.941,00 43.005.391.172,00 83.275.721.012,00 83.404.216.012,00 3.396.038.351,00 3.396.038.351,00 8.879.916.499,00 8.879.916.499,00 2.310.367.500,00 2.310.367.500,00 (64.717.881.388,00) (60.297.112.678,00) 79.046.072.915,00 82.465.952.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.443.668.925,00 4.496.785.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.766.772.200,00 6.748.722.200,00 4.339.055.675,00 4.339.055.675,00
60 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 61 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 62 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 63 Jumlah Aset Lainnya 64 JUMLAH ASET 65 66 KEWAJIBAN 67 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 68 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 69 Utang Bunga 70 Utang Pinjaman Jangka Pendek 71 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 72 Pendapatan Diterima Dimuka 73 Utang Belanja 74 Utang Jangka Pendek Lainnya 75 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 76 77 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 78 Utang kepada Pemerintah Pusat 79 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 80 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 81 Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 82 Premium( Diskonto) Obligasi 83 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 84 JUMLAH KEWAJIBAN 85 86 EKUITAS 87 KEWAJIBAN DAN EKUITAS (6.662.158.950,00) (6.590.991.950,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.443.668.925,00 4.496.785.925,00 0,00 0,00 17.251.700,00 14.181.110,00 17.251.700,00 14.181.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.251.700,00 14.181.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.228.985.022,07 87.506.170.209,81 84.246.236.722,07 87.520.351.319,81 (13.824.237.947,13) (13.714.069.763,13) Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP: 196609021994031005
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2022 31 DESEMBER 2021 PENDAPATAN EKUITAS AWAL (58.271.748.684,19) (35.827.524.819,00) SURPLUS/DEFISIT-LO (27.211.981.216,74) (22.427.039.467,19) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00 SELISIH REVALUASI ASET TETAP (0,00) (0,00) LAIN LAIN (110.168.184,00) (17.184.398,00) EKUITAS AKHIR (85.593.898.084,93) (58.271.748.684,19) Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si NIP: 196609021994031005
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja. Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. 1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan. Laporan keuangan SKPD DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208). 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan- pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para laporan keuangan SKPD DINAS pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022, terdiri dari :
Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target. Bab IIIPenjelasan pos-pos laporan keuangan. 3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan. 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran 3.1.2. Laporan Operasional 3.1.3. Neraca 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan. Bab V Penutup.
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN PERUBAHAN REALISASI BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.) % 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153.9 DINAS PERHUBUNGAN BELANJA DINAS 24.555.029.201,00 24.091.129.213,00 (463.899.988,00) 98.11 PERHUBUNGAN BELANJA OPERASI 23.327.324.451,00 22.881.531.644,00 (445.792.807,00) 98.08 BELANJA MODAL 1.227.704.750,00 1.209.597.569,00 (18.107.181,00) 98.52 2.15.01 PROGRAM 15.254.051.601,00 14.858.183.155,00 (395.868.446,00) 97.40 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.15.02 PROGRAM 8.932.022.800,00 8.887.228.878,00 (44.793.922,00) 99.49 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.03 PROGRAM 368.954.800,00 345.717.180,00 (23.237.620,00) 93.70 PENGELOLAAN PELAYARAN
2.1. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan sebagai berikut : No PROGRAM SUB KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN REALISASI % HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75% 1 Pendidikan dan 43.504.300,00 22.604.921,00 51,96 kurangnya penawaran diklat teknis Pelahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi secara tatap muka / langsung sehingga dak terserap anggaran yang tersedia 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 9.735.350,00 3.900.000,00 40,06 kurangnya penawaran bintek teknis implementasi per Undang Undang sehingga kurangnya pengingutsertaan mengiku bintek
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan. 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran Reff Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) % Realisasi 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153,97 14.180.000,00 PENDAPATAN DAERAH - LRA pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 memiliki Target sebesar Rp. 29.983.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 46.165.000,00 maka melebihi target sebesar Rp. 16.182.000,00 atau 153,97 %. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153,97 14.180.000,00 (PAD) PENDAPATAN 4.1 ASLI DAERAH 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153,97 14.180.000,00 (PAD) 4.1.02 Retribusi Daerah 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153,97 14.180.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 29.983.000,00 46.165.000,00 16.182.000,00 153,97 14.180.000,00 Retribusi Jasa Usaha 12.333.000,00 32.040.000,00 19.707.000,00 259,79 11.380.000,00 Target Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp. 12.333.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.040.000,00 atau 259,79 maka melebihi target sebesar Rp. 19.707.000,00 Ada 2 Jenis Retribusi Pertama, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kedua Retribusi Terminal
Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp. 32.040.000,00 dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 11.380.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 20.660.000,00 Tidak tercapainya Target karena ada retribusi yang sudah tidak dipungut lagi karena sudah dalam kondisi rusak berat dan dilakukan penilaian aset dalam rangka penghapusan aset. Sementara Retribusi Terminal dapat melampaui target karena 1. Adanya bertambahan jumlah penumpang di Bus AKDP 2. Adanya Penambahan Armada Bus Baru di angkutan Bus AKDP 3. dan adanya PenambahanTranyek Bus AKDP Selusi untuk tahun berikutnya dalah Retribusi Penyewaan bangunan pindah rekening jenis pendapatan menjadi target lain-lain (Pemanfaatan Barang Milik Daerah) diharapkan dapat meningkatkan PAD yang lebih baik Retribusi Perizinan 17.650.000,00 14.125.000,00 (3.525.000,00) 80,03 2.800.000,00 Tertentu Target Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.125.000,00 atau 80,03 maka tidak mencapai target sebesar Rp. (3.525.000,00) Tetribusi Ijin Trayek / Pengawasan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 sebesar Rp. 14.125.000,00 dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 2.800.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 11.325.000,00 dilihat target tahun 2022 sebesar Rp.17.650.000 terealisasi sejumlah Rp.14.125.000 tidak mencapai target karena : Target Penerimaan Retribusi Izin trayek Perhubungan tidak mencapai terget karena : beberapa perusahaan belum melakukan perpanjangan perijinan dikarenakan : 1. Perusahaan melakukan revitalisasi kendaraan mengganti kendaraan yang berumur 25 th diganti dengan lebih muda 2. kendaraan sengaja tidak dioperasikan dikarenakan untuk mengurangi cost operasional. 3.kendaraan dalam keadaan rusak atau sedang dalam perbaikan Solusi untuk tahun berikutnya adalah Pemerintah di harapkan untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran Reff Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) % Realisasi 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 5 BELANJA DAERAH 24.555.029.201,00 24.091.129.213,00 (463.899.988,00) 98,11 19.188.185.238,00 Belanja pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.24.555.029.201,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.24.091.129.213,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp. 19.188.185.238,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 4.902.943.975,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 5.1 BELANJA OPERASI 23.327.324.451,00 22.881.531.644,00 (445.792.807,00) 98,09 17.542.689.736,00 5.2 BELANJA MODAL 1.227.704.750,00 1.209.597.569,00 (18.107.181,00) 98,53 1.645.495.502,00 5.1 BELANJA OPERASI 23.327.324.451,00 22.881.531.644,00 (445.792.807,00) 98,09 17.542.689.736,00 5.1.01 Belanja Pegawai 9.770.131.549,00 9.489.848.733,00 (280.282.816,00) 97,13 9.384.903.258,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.557.192.902,00 13.391.682.911,00 (165.509.991,00) 98,78 8.157.786.478,00 5.1.01 Belanja Pegawai 9.770.131.549,00 9.489.848.733,00 (280.282.816,00) 97,13 9.384.903.258,00 Belanja Pegawai pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 9.770.131.549,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 9.489.848.733,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.9.384.903.258,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 104.945.475,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
5.1.02 5.1.01.01 Belanja Gaji dan 5.192.781.688,00 5.018.747.638,00 (174.034.050,00) 96,65 5.019.393.258,00 Tunjangan ASN 5.1.01.02 Belanja Tambahan 4.230.399.861,00 4.132.571.095,00 (97.828.766,00) 97,69 4.104.960.000,00 Penghasilan ASN 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 346.950.000,00 338.530.000,00 (8.420.000,00) 97,57 260.550.000,00 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Barang dan Jasa 13.557.192.902,00 13.391.682.911,00 (165.509.991,00) 98,78 8.157.786.478,00 Belanja Barang dan Jasa pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 13.557.192.902,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 13.391.682.911,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.8.157.786.478,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.233.896.433,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 5.1.02.01 Belanja Barang 1.585.649.175,00 1.557.785.225,00 (27.863.950,00) 98,24 1.480.931.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.219.351.577,00 6.142.907.337,00 (76.444.240,00) 98,77 3.927.355.921,00 5.1.02.03 Belanja 4.663.090.638,00 4.639.903.429,00 (23.187.209,00) 99,50 2.214.952.959,00 Pemeliharaan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan 1.086.601.512,00 1.048.586.920,00 (38.014.592,00) 96,50 515.667.348,00 Dinas 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 18.879.000,00 kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.2 5.2.02 BELANJA MODAL 1.227.704.750,00 1.209.597.569,00 (18.107.181,00) 98,53 1.645.495.502,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan 1.177.654.750,00 1.159.792.569,00 (17.862.181,00) 98,48 1.005.973.920,00 dan Mesin 5.2.03 Belanja Modal Gedung 32.000.000,00 31.755.000,00 (245.000,00) 99,23 491.181.382,00 dan Bangunan 5.2.06 Belanja Modal Aset 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Lainnya Belanja Modal Peralatan dan 1.177.654.750,00 1.159.792.569,00 (17.862.181,00) 98,48 1.005.973.920,00 Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.177.654.750,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.159.792.569,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.1.005.973.920,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 153.818.649,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan 51.109.050,00 50.424.169,00 (684.881,00) 98,66 285.781.670,00 Rumah Tangga 5.2.02.08 Belanja Modal Alat 15.209.000,00 10.150.000,00 (5.059.000,00) 66,74 51.425.000,00 Laboratorium 5.2.02.10 Belanja Modal 259.816.700,00 248.100.400,00 (11.716.300,00) 95,49 381.924.950,00 Komputer 5.2.02.18 Belanja Modal 851.520.000,00 851.118.000,00 (402.000,00) 99,95 149.875.000,00 Rambu-Rambu
5.2.03 5.2.06 Belanja Modal Gedung dan 32.000.000,00 31.755.000,00 (245.000,00) 99,23 491.181.382,00 Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 32.000.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 31.755.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.491.181.382,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 459.426.382,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan 32.000.000,00 31.755.000,00 (245.000,00) 99,23 491.181.382,00 Gedung Belanja Modal Aset Lainnya 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Lainnya pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 18.050.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 18.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 18.050.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya- 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Aset Tidak Berwujud
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 3.1.2. Laporan Operasional Reff Uraian Realisasi - LO 2022 Realisasi - LO 2021 Kenaikan / (Penurunan) % Realisasi - LRA 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 7 PENDAPATA N - LO 46.165.000,0 0 14.180.000,0 0 31.985.000,0 0 325,5 6 46.165.000,0 0 7.1 PENDAPATAN 46.165.000,0 14.180.000,0 31.985.000,0 325,5 46.165.000,0 ASLI DAERAH (PAD)-LO 0 0 0 6 0 7.1 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)-LO 46.165.000,0 0 14.180.000,0 0 31.985.000,0 0 325,5 6 46.165.000,0 0 7.1.02 Retribusi 46.165.000,0 14.180.000,0 31.985.000,0 325,5 46.165.000,0 Daerah-LO 0 0 0 6 0 7.1.0 Retribusi 46.165.000,0 14.180.000,0 31.985.000,0 325,5 46.165.000,0 2 Daerah-LO 0 0 0 6 0 Retribusi Daerah-LO pada DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 46.165.000,00 dan realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.180.000,00 terjadi terjadi peningkatan sebesar Rp. 31.985.000,00 atau 325,56%. Jika Retribusi Daerah-LO pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 46.165.000,00 dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Daerah-LO - LRA sebesar Rp. 46.165.000,00 persamaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 2022 Piutang Retribusi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 2022 Piutang Retribusi 46.165.000,0 0 a. Daerah Tahun Anggaran 2022 0,00 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 0,00 Pendapatan c. diterima dimuka Tahun 0,00 Anggaran 2022 d. Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2021 0,00 Retribusi Daerah-LO 2022 46.165.000,0 0
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 3.1.2. Laporan Operasional Reff Uraian Realisasi - LO 2022 Realisasi - LO 2021 Kenaikan / (Penurunan) % Realisasi - LRA 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 8 BEBAN DAERAH 27.258.146.216,74 22.441.219.467,19 4.816.926.749,55 121,46 0,00 8.1 BEBAN OPERASI 27.258.146.216,74 22.441.219.467,19 4.816.926.749,55 121,46 0,00 8.1 BEBAN OPERASI 27.258.146.216,74 22.441.219.467,19 4.816.926.749,55 121,46 22.881.531.644,00 8.1.01 Beban Pegawai 9.489.848.733,00 9.384.903.258,00 104.945.475,00 101,12 9.489.848.733,00 8.1.02 Beban Barang dan 13.200.559.957,74 7.900.029.079,19 5.300.530.878,55 167,10 13.391.682.911,00 Jasa 8.1.08 Beban Penyusutan dan 4.567.737.526,00 5.156.287.130,00 (588.549.604,00) 88,59 0,00 Amortisasi 8.1.01 Beban Pegawai 9.489.848.733,00 9.384.903.258,00 104.945.475,00 101,12 9.489.848.733,00 Beban Pegawai pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.489.848.733,00 dan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.384.903.258,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 104.945.475,00 atau 101,12%. Jika Beban Pegawai pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.489.848.733,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 9.489.848.733,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : Beban Pegawai - 9.489.848.733,00 LRA 2022
Belanja pegawai sebagai 0,00 penambah kapitalisasi aset Utang belanja pegawai Tahun 0,00 Anggaran 2022 Utang belanja pegawai Tahun 0,00 Anggaran 2021 Belanja Modal yang tidak diakui sebagai 0,00 aset tetap Beban Pegawai 2022 9.489.848.733,00 8.1.02 Beban Barang dan Jasa 13.200.559.957,74 7.900.029.079,19 5.300.530.878,55 167,10 13.391.682.911,00 Beban Barang dan Jasa pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.200.559.957,74 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.900.029.079,19 terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.300.530.878,55 atau 167,10%. Jika Beban Barang dan Jasa pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.200.559.957,74 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 13.391.682.911,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -191.122.953,26, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1 Beban Barang 1.363.357.215,00 1.499.957.880,00 (136.600.665,00) 110,02 1.557.785.225,00 2 Beban Jasa 6.146.212.393,74 3.934.422.892,19 2.211.789.501,55 64,01 6.142.907.337,00 3 Beban Pemeliharaan 4.639.903.429,00 1.931.101.959,00 2.708.801.470,00 41,62 4.639.903.429,00 4 Beban Perjalanan 1.048.586.920,00 515.667.348,00 532.919.572,00 49,18 1.048.586.920,00 Dinas 5 Beban Yang Akan 2.500.000,00 18.879.000,00 (16.379.000,00) 755,16 2.500.000,00 Diserahkan
1 Beban Barang 1.363.357.215,00 1.499.957.880,00 (136.600.665,00) 110,02 1.557.785.225,00 Jika Beban Barang pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.363.357.215,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang - LRA sebesar Rp. 1.557.785.225,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -194.428.010,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : Beban Barang LRA 2022 1.557.785.225,00 a. Persediaan 750.614.430,00 Tahun Anggaran 2022 b. Persediaan 551.497.620,00 Tahun Anggaran 2021 c. Belanja Modal 0,00 yang tidak diakui sebagai aset tetap d. Belanja 0,00 Persediaan yag menjadi Aset e. Utang 0,00 Persediaan 2022 f. Utang 0,00 Persediaan 2021 g. Hibah dari 0,00 Pihak Ketiga/Lainya h. Persediaan dari 0,00 BTT i. Extracomptable 4.688.800,00 j. Belanja 0,00 Persediaan Menjadi Extracomptable
k. Beban Barang 0,00 BTT l. Koreksi 0,00 Persediaan m. Belanja Modal 0,00 Yang Jadi Persediaan n. Belanja Hibah 0,00 Persediaan o. Belanja Jasa 0,00 Jadi Persediaan Beban Barang LO 2022 1.363.357.215,00 2 Beban Jasa 6.146.212.393,74 3.934.422.892,19 2.211.789.501,55 64,01 6.142.907.337,00 Jika Beban Jasa pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.146.212.393,74 dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa - LRA sebesar Rp. 6.142.907.337,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. 3.305.056,74, dapat dijelaskan sebagai berikut : Beban Jasa - LRA 2022 6.142.907.337,00 a. Belanja Jasa 0,00 Jadi Persediaan b. Beban Jasa 6.114.918,81 dibayar dimuka Tahun Anggaran 2021 c. Beban Jasa 5.880.452,07 dibayar dimuka Tahun Anggaran 2022 d. Utang Barang 14.181.110,00 dan Jasa 2021 e. Utang Barang 17.251.700,00 dan Jasa 2022 f. Belanja Modal 0,00 yang tidak diakui sebagai aset tetap
g. Belanja Barang 0,00 dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset h. Persediaan 0,00 BLUD Tahun 2021 i. Persediaan 0,00 BLUD Tahun 2022 j. Beban Jasa 0,00 BTT k. Koreksi Utang 0,00 2021 l. Koreksi Utang 0,00 2022 Beban Jasa - LO 2022 6.146.212.393,74 3 Beban Pemeliharaan 4.639.903.429,00 1.931.101.959,00 2.708.801.470,00 41,62 4.639.903.429,00 Jika Beban Pemeliharaan pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.639.903.429,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 4.639.903.429,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : Beban Pemeliharaan 4.639.903.429,00 LRA 2022 a. Utang Pemeliharaan Tahun 0,00 Anggaran 2022 b. Utang Pemeliharaan Tahun 0,00 Anggaran 2021
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai 0,00 kapitalisasi aset d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi 0,00 aset e. Pemeliharaan BTT 0,00 Beban Pemeliharaan 4.639.903.429,00 LO 2022 4 Beban Perjalanan 1.048.586.920,00 515.667.348,00 532.919.572,00 49,18 1.048.586.920,00 Dinas Beban Perjalanan Dinas pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.048.586.920,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 1.048.586.920,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai beriku : Beban Perjalanan Dinas - LRA 1.048.586.920,00 2022 a. Belanja Perjalanan dinas sebagai 0,00 penambah kapitalisasi aset b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai 0,00 aset tetap c. Perjalanan Dinas BTT 0,00 Beban Perjalanan Dinas - LO 1.048.586.920,00 2022
5 Beban Yang Akan 2.500.000,00 18.879.000,00 (16.379.000,00) 755,16 Diserahkan Jika Beban Yang Akan Diserahkan pada DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Yang Akan Diserahkan - LRA sebesar Rp. 2.500.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : Beban Yang Akan Diserahkan - 2.500.000,00 LRA 2022 a. Beban Yang diakui Sebagai 0,00 Aset Beban Yang Akan Diserahkan - 2.500.000,00 LO 2022 2.500.000,00
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 3.1.3 Penjelasan atas Neraca Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut : Reff Penjelasan Neraca Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021 (Rp) (Rp) 1 ASET 84.246.236.722,07 87.520.351.319,81 Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari : 1.1 Aset Lancar 756.494.882,07 557.612.538,81 1.3 Aset Tetap 79.046.072.915,00 82.465.952.856,00 1.4 Aset Lainnya 4.443.668.925,00 4.496.785.925,00 Jumlah Aset 84.246.236.722,07 87.520.351.319,81 1.1 ASET LANCAR 756.494.882,07 557.612.538,81 Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari : 1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 5.880.452,07 6.114.918,81 1.1.7 Persediaan 750.614.430,00 551.497.620,00 Jumlah Aset Lancar 756.494.882,07 557.612.538,81 1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah. 1. Pendapatan Yang Belum Disetor 2. Uang Titipan 0,00 0,00
1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan. 1. Sisa Kas UP/GU/TU 2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor 3. Uang Titipan 4. Jasa Giro 5. Kas Lainya 1.1.3 Piutang Pendapatan 0,00 Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah. 1 Piutang Pajak Daerah 0,00 Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 2 Piutang Retribusi Daerah 0,00 Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. 3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian. 1.1.4 Piutang Lainnya 0,00 Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat. 1 Angsuran Rumah Dinas 0,00 2 Angsuran Kendaraan Dinas 0,00 Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Penyisihan Piutang 0,00 Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi. 1 Penyisihan Piutang Pajak 0,00 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan: a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%. b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %. c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %. d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %. 2 Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%. b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %. c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %. d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %. 3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%. b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %. c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %. d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 5.880.452,07 6.114.918,81 Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan Sewa gedung) 1 Asuransi dibayar dimuka 2 Sewa gedung 5.880.452,07 0,00 6.114.918,81 0,00 Jumlah Beban dibayar dimuka 5.880.452,07 6.114.918,81 551.497.620,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 1.1.7 Persediaan 750.614.430,00 dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual. 1 Persediaan Barang Pakai Habis 2 Persediaan Barang Tak Habis Pakai 3 Persediaan Barang Bekas Dipakai 750.614.430,00 0,00 0,00 551.497.620,00 0,00 0,00 Jumlah Persediaan 750.614.430,00 551.497.620,00 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00 Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
1.3 Aset Tetap 79.046.072.915,00 82.465.952.856,00 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari : 1.3.01 Tanah 1.3.02 Peralatan dan Mesin 1.3.03 Gedung dan Bangunan 1.3.04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.3.05 Aset Tetap Lainnya 1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.766.416.000,00 44.135.494.941,00 83.275.721.012,00 3.396.038.351,00 8.879.916.499,00 2.310.367.500,00 1.767.136.000,00 43.005.391.172,00 83.404.216.012,00 3.396.038.351,00 8.879.916.499,00 2.310.367.500,00 (60.297.112.678,00) 1.3.07 Akumulasi Penyusutan (64.717.881.388,00) Jumlah Aset Tetap 79.046.072.915,00 82.465.952.856,00 1.3.01 Tanah 1.766.416.000,00 1.767.136.000,00 1 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021 1.767.136.000,00 2 Mutasi Bertambah 0,00 2.1 Realisasi Belanja Modal 0,00 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 720.000,00 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD Tanah di Jalan Palapa ke BKAD Provinsi Kalimantan Barat, berdasar Surat No. : 722/BKAD/2022 Tanggal 720.000,00 7 Juli 2022. 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi
3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 5 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022 1.3.02 Peralatan dan Mesin 1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga 2.9 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat Reklas Kondisi dari PDM ke ALL, berdasar Surat No. : 1000/BKAD/2022 tanggal 13/09/2022, ttg Persetujuan Penjualan Kendaraan Bermotor Operasional Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov Kalbar. 1.766.416.000,00 44.135.494.941,00 43.005.391.172,00 1.159.792.569,00 1.159.792.569,00 29.688.800,00 25.000.000,00 43.005.391.172,00
3.8 Beban 3.9 Ekstracomptable Ekstrakom PDM 3.1.0 Mutasi Nomenklatur 5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 1.3.03 Gedung dan Bangunan 1 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga 2.9 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD Mutasi Keluar Gedung di Jalan Palapa ke BKAD Berdasarkan BAST 722/BKAD/2022 Tanggal 7 Juli 2022. 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 4.688.800,00 44.135.494.941,00 83.275.721.012,00 83.404.216.012,00 31.755.000,00 31.755.000,00 160.250.000,00 160.250.000,00 83.404.216.012,00
5 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 1.3.04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 5 Aset Tetap Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 1.3.05 Aset Tetap Lainnya 1 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 83.275.721.012,00 3.396.038.351,00 3.396.038.351,00 0,00 0,00 0,00 3.396.038.351,00 8.879.916.499,00 8.879.916.499,00 0,00 0,00 3.396.038.351,00 8.879.916.499,00
2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 1.3.06 Kontruksi Dalam Pengerjaan 1 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Mutasi Nomenklatur 0,00 8.879.916.499,00 2.310.367.500,00 2.310.367.500,00 0,00 0,00 2.310.367.500,00
3 Mutasi Berkurang 0,00 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 5 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 2.310.367.500,00 1.3.07 Akumulasi Penyusutan (64.717.881.388,00) (60.297.112.678,00) Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut : 1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (40.868.575.300,00) (38.048.056.803,00) Per 31 Desember 2021 (38.048.056.803,00) Koreksi 25.000.000,00 a. Koreksi Bertambah 0,00 1) Hibah Masuk 0,00 2) Mutasi Masuk Antar SKPD 0,00 3) Reklas Antar Akun 0,00 4) Koreksi 0,00 b. Koreksi Berkurang 25.000.000,00 1) Hibah Keluar 0,00 2) Mutasi Keluar Antar SKPD 25.000.000,00
Reklas kondisi dari PDM ke ALL, berdasar Surat No. : 1000/BKAD/2022 tanggal 13/09/2022, ttg Persetujuan Penjualan Kendaraan Bermotor Operasional Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov Kalbar. 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi 5) Penghapusan 6) Rusak Berat Setelah Koreksi Penyusutan tahun 2022 Per 31 Desember 2022 2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 Koreksi a. Koreksi Bertambah 1) Hibah Masuk 2) Mutasi Masuk Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi b. Koreksi Berkurang 1) Hibah Keluar 2) Mutasi Keluar Antar SKPD Mutasi Keluar ke BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Berdasarkan BAST 722/BKAD/2022 Tanggal 7 Juli 2022 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi 5) Penghapusan 6) Rusak Berat 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.023.056.803,00) (2.845.518.497,00) (40.868.575.300,00) (21.346.288.917,00) (19.780.541.862,00) 58.905.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.905.816,00 0,00 58.905.816,00 58.905.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.780.541.862,00)
Setelah Koreksi Penyusutan tahun 2022 Per 31 Desember 2022 3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 Koreksi a. Koreksi Bertambah 1) Hibah Masuk 2) Mutasi Masuk Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi b. Koreksi Berkurang 1) Hibah Keluar 2) Mutasi Keluar Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi 5) Penghapusan 6) Rusak Berat Setelah Koreksi Penyusutan tahun 2022 Per 31 Desember 2022 4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 Koreksi a. Koreksi Bertambah 1) Hibah Masuk 2) Mutasi Masuk Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi b. Koreksi Berkurang 1) Hibah Keluar (19.721.636.046,00) (1.612.496.871,00) (21.334.132.917,00) (2.503.017.171,00) (2.468.514.013,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.468.514.013,00) (34.503.158,00) (2.503.017.171,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.468.514.013,00) 0,00
2) Mutasi Keluar Antar SKPD 0,00 3) Reklas Antar Akun 0,00 4) Koreksi 0,00 5) Penghapusan 0,00 6) Rusak Berat 0,00 Setelah Koreksi 0,00 Penyusutan tahun 2022 0,00 Per 31 Desember 2022 0,00 1.4 ASET LAINNYA 4.443.668.925,00 4.496.785.925,00 Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari : 1.4.3 Aset Tidak Berwujud 1.4.4 Aset Lain-lain 6.766.772.200,00 4.339.055.675,00 6.748.722.200,00 4.339.055.675,00 Jumlah Aset Lainnya 4.443.668.925,00 4.496.785.925,00 1.4.1 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah 1 Tagihan Penjualan Angsuran 2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna 1 Sewa 2 Kerjasama Pemanfaatan 3 Bangun Guna Serah 4 Bangun Serah Guna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 Aset Tidak Berwujud 1 Aset Tidak Berwujud Lainnya Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2021 . Mutasi Bertambah 1.1 Realisasi Belanja Modal 1.2 Hibah 1.3 Beban 1.4 Mutasi Antar SKPD 1.5 Reklas 1.6 Revaluasi 1.7 Koreksi 1.71 Mutasi Nomenklatur . Mutasi Berkurang 1.8 Hibah 1.9 Penghapusan 1.11 Mutasi Antar SKPD 1.12 Reklas 1.13 Revaluasi 1.14 Koreksi 1.15 Rusak Berat 1.16 Beban 1.18 Mutasi Nomenklatur Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022 2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021 Koreksi a. Koreksi Bertambah 1) Hibah Masuk 2) Mutasi Masuk Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi 6.766.772.200,00 6.766.772.200,00 6.748.722.200,00 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 6.766.772.200,00 (6.662.158.950,00) (6.590.991.950,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.748.722.200,00 6.748.722.200,00 (6.590.991.950,00)
b. Koreksi Berkurang 1) Hibah Keluar 2) Mutasi Keluar Antar SKPD 3) Reklas Antar Akun 4) Koreksi 5) Penghapusan 6) Rusak Berat Setelah Koreksi Penyusutan tahun 2022 Per 31 Desember 2022 1.4.4 Aset Lain-lain 1 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2021 2 Mutasi Bertambah 2.1 Realisasi Belanja Modal 2.2 Hibah 2.3 Beban 2.4 Mutasi Antar SKPD 2.5 Reklas 2.6 Revaluasi 2.7 Koreksi 2.8 Mutasi Nomenklatur 3 Mutasi Berkurang 3.1 Hibah 3.2 Penghapusan 3.3 Mutasi Antar SKPD 3.4 Reklas 3.5 Revaluasi 3.6 Koreksi 3.7 Rusak Berat 3.8 Beban 3.9 Mutasi Nomenklatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.590.991.950,00) (71.167.000,00) (6.662.158.950,00) 4.339.055.675,00 4.339.055.675,00 0,00 0,00 0,00 4.339.055.675,00
2 5 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2022 KEWAJIBAN 2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 2.1.1 Utang PPh Pusat 2.1.2 Utang PPN Pusat 2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 2.1.1.1 PPH21 2.1.1.2 PPH22 2.1.1.3 PPH23 2.1.1.4 PPH4 2.1.2 Utang PPN Pusat 2.1.2.1 PPN 2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 2.2 Pendapatan Diterima Dimuka 2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya 2.3 Utang Belanja 2.3.1 Utang Belanja Pegawai 2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan 2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS 2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah 2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.3.1.7 Honorarium PNSD 4.339.055.675,00 17.251.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.251.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181.110,00 0,00
2.3.1.8 Honorarium Non PNSD 2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana BOS 2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan 2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD 2.3.2 Utang Belanja Barang Jasa 2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 2.3.2.2 Belanja Bahan/Material 2.3.2.3 Belanja Jasa Kantor Tagihan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tagihan Air Tahun 2022 2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi 2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan 2.3.2.7 Belanja Sewa 2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat 2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.3.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja 2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.3.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.3.2.17 Belanja kursus, latihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 17.251.700,00 0,00 0,00 3.551.700,00 2.775.000,00 776.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181.110,00
2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan 2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS 2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah 2.3.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS 2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD 2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 2.3.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial Barang 2.3.3 Utang Belanja Modal 2.3.3.1 Belanja Tanah 2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin 2.3.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainya 2.3.3.6 Belanja Aset Lainya Jumlah Kewajiban 0,00 13.700.000,00 6.900.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.251.700,00 0,00 14.181.110,00
3 EKUITAS 84.228.985.022,07 87.506.170.209,81 Pada Neraca per 31 Desember 2022 Ekuitas sebesar 84.228.985.022,07 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo Ekuitas sebesar 87.506.170.209,81 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 84.246.236.722,07 87.520.351.319,81
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD. 3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas 1 Ekuitas Awal 2 Surplus/ Defisit - LO 2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional 2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional 2.3 Pos Luar Biasa (58.271.748.684,19) (27.211.981.216,74) (22.644.243.690,74) 0,00 0,00 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar : Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: 3.1 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode 0,00 3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 0,00 3.3 Lain - lain Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas a. Penyisihan Piutang b. Koreksi Penyusutan c. Hibah Keluar d. Mutasi Masuk Aset OPD e. Mutasi Keluar Aset OPD (110.168.184,00) 0,00 (8.104.000,00) 0,00 0,00 (102.064.184,00) f. Penghapusan TPTGR g. Perubahan Kode Rekening h. Koreksi Tanah 0,00 0,00 0,00 i. Koreksi Utang Belanja 0,00 j. Reklass Antar Akun 0,00 k. Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 l. Penyertaan Modal 0,00 m. Persediaan APBN yang belum 0,00
n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat p. Koreksi Gedung dan Bangunan q. Koreksi Persediaan r. Koreksi Kas s. Extracompatable t. Koreksi Peralatan Dan Mesin u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan v. Koreksi Aset Tetap Lainya w. Koreksi Piutang x. Koreksi Aset Lain Lain y. Pelimpahan Masuk z. Pelimpahan Keluar 4 Ekuitas Akhir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (85.593.898.084,93)
BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 untuk informasi Non Keuangan dapat di jelaskan sebagai berikut : 4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) dan selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah di daerah dalam bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Barat. 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan sistem. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat; laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan perhubungan pengembangan sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat; perhubngan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan system. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan system. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Perhubungan. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pemantauan dan tugas lainnya di bidang perhubungan yang diserahkan oleh gubernur.
4.3 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.4 Visi dan Misi 1. VISI Pengertian Visi secara umum yaitu merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu instansi atau organisasi harus dibawa agar dapat eksis dan konsisten, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka panjang. Mengacu pada konsepsi diatas dan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2018, maka Visi dari Dinas Perhubungan adalah : " Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar ". Penjelasan VISI : - Jasa Transportasi adalah meliputi transportasi bidang Perhubungan Darat, bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, bidang Perhubungan Udara, Pengembangan Transportasi dan Pengelolaan Terminal. Tertib dalam arti pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Teratur dalam arti pelayanan Transportasi yang mempunyai Jadwal keberangkatan dan waktu kedatangan. Selamat dalam arti terhindarnya pengoperasian Transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal Transportasi. Aman dalam arti terhindarnya pengoperasian Transportasi dari akibat faktor eksternal Transportasi baik berupa gangguan alam, gangguan manuasia maupun gangguan lainnya Nyaman dalam arti terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi pengguna jasa Transportasi. Harga yang wajar dalam arti terwujudnya penyedia jasa Transportasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyedia jasa Transportasi. 2. M I S I Pengertian secara umum dari Misi, yaitu merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan dengan harapan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berikut program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu- waktu yang akan datang. Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah dirumuskan, adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi dengan melibatkan pihak lain. b. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil. c. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi. d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif. e. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat. f. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin. 4.5 Extracompatable 2022 2021 a. Persediaan Lain-lain Penjelasan 2022 2021 b. Aset Tetap 4.688.800,00 20.000.000,00 Belanja Modal Rambu Lalu Lintas Darat ( Dalmas/Alat Dakhura dan Rambu Tak Bersuar, karena Nilai Barang di bawah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) maka masuk dalam kategori Extracompatable
BAB V. PENUTUP Catatan atas Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Pontianak, 30 Desember 2022 PENGGUNA ANGGARAN Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP: 196609021994031005
Lampiran 1 ANALISIS PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN a. ANALISIS VERTIKAL 1) Analisis vertikal dalam LRA Uraian Persamaan Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja RUMUS SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN : (24.044.964.213,00) TOTAL PENDAPATAN : 46.165.000,00 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER : 24.091.129.213,00 Selisih : 0,00 TOTAL : 0,00 2) Analisis vertikal dalam Neraca Uraian Persamaan Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas Aset = Kewajiban + Ekuitas RUMUS ASET : 84.246.236.722,07 KEWAJIBAN : 17.251.700,00 EKUITAS : 84.228.985.022,07 Selisih : 0,00 TOTAL : 0,00 Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara. Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran RUMUS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN : 0,00 SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR : 0,00 UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN : 0,00 Selisih : 0,00 TOTAL : 0,00
3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO) Uraian Surplus/Defisit LO total harus Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah (Defisit) Kegaitan Non (dikurangi) total Surplus Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa(LO) sama dengan RUMUS SURPLUS(DEFISIT) LO TOTAL PENDAPATAN(LO) TOTAL BEBAN(LO) TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL TOTAL POS LUAR BIASA Selisih TOTAL 4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Uraian Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah(dikurangi) LO ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas surplus/defisit RUMUS Ekuitas Akhir Ekuitas Awal Surplus/defisit LO Koreksi Selisih TOTAL : : : : : : : : : : : : : Persamaan Surplus/Defisit Total Total Pendapatan(LO) Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional(LO) +/- Pos Luas Biasa(LO) LO= - (27.211.981.216,74) 46.165.000,00 (27.258.146.216,74) 0,00 0,00 0,00 0,00 Persamaan Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas (85.593.898.084,93) (58.271.748.684,19) (27.211.981.216,74) (110.168.184,00) 0,00 0,00
b. ANALISIS HORIZONTAL 1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CALK RUMUS REALISASI BELANJA MODAL TANAH PENAMBAHAN(PENURUNAN) ASET TANAH 2022 ASET TANAH 2021 Selisih Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang Mutasi Antar SKPD : Tanah di Jalan Palapa ke BKAD Provinsi Kalimantan Barat, berdasar Surat No. : 722/BKAD/2022 Tanggal 7 Juli 2022. TOTAL Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CALK RUMUS REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENAMBAHAN(PENURUNAN) ASET PERALATAN DAN MESIN 2022 ASET PERALATAN DAN MESIN 2021 : ASET PERALATAN DAN MESIN 2021 : Selisih Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan : 0,00 : 720.000,00 : 1.766.416.000,00 : 1.767.136.000,00 : (720.000,00) 720.000,00 : (720.000,00) Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan : 1.159.792.569,00 : 1.130.103.769,00 44.135.494.941,00 43.005.391.172,00 : (29.688.800,00)
Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang Rusak : Reklas Kondisi dari PDM ke ALL, berdasar Surat No. : 1000/BKAD/2022 tanggal 13/09/2022, ttg Persetujuan Penjualan Kendaraan Bermotor Operasional Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov Kalbar. Berat Ekstracomptable : Ekstrakom PDM TOTAL Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK RUMUS REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PENAMBAHAN(PENURUNAN) ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2022 ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021 : ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021 : Selisih Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang Mutasi Antar SKPD : Mutasi Keluar Gedung di Jalan Palapa ke BKAD Berdasarkan BAST 722/BKAD/2022 Tanggal 7 Juli 2022. TOTAL : : : : : 25.000.000,00 4.688.800,00 (29.688.800,00) Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan 31.755.000,00 (128.495.000,00) 83.275.721.012,00 83.404.216.012,00 (160.250.000,00) 160.250.000,00 (160.250.000,00)
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK RUMUS REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PENAMBAHAN(PENURUNAN) ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2022 : ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2021 : Selisih Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang TOTAL Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CALK RUMUS REALISASI BELANJA MODAL Kontruksi Dalam Pengerjaan PENAMBAHAN(PENURUNAN) ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2022 ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2021 Selisih Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang TOTAL Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap lainnya, jika selisih harus dijelaskan di CALK : : : : : : : : : : Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan 0,00 0,00 3.396.038.351,00 3.396.038.351,00 0,00 0,00 Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan 0,00 0,00 2.310.367.500,00 2.310.367.500,00 0,00 0,00 Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA : 0,00 PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 0,00 ASET TETAP LAINNYA 2022 : 8.879.916.499,00 ASET TETAP LAINNYA 2021 : 8.879.916.499,00 Selisih : 0,00 Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang TOTAL : 0,00 Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset lainnya, jika selisih harus dijelaskan di CALK Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan RUMUS REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA : 18.050.000,00 PENAMBAHAN(PENURUNAN) : 18.050.000,00 ASET LAINNYA 2022 : 11.105.827.875,00 ASET LAINNYA 2021 : 11.087.777.875,00 Selisih : 0,00 Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang TOTAL : 0,00 2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Equitas dan Neraca Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya RUMUS EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) : (58.271.748.684,19) EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA) : (58.271.748.684,19) Selisih : 0,00 TOTAL : 0,00
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas RUMUS SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL) SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) Selisih TOTAL Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca RUMUS EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) EKUITAS (NERACA) Selisih TOTAL 3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun RUMUS PENDAPATAN PAJAK (LO) PENDAPATAN PAJAK (LRA) PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) Selisih TOTAL : : : : : : : : : : : : : : Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas (27.211.981.216,74) (27.211.981.216,74) 0,00 0,00 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca (85.593.898.084,93) (85.593.898.084,93) 0,00 0,00 Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun RUMUS PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) Selisih TOTAL Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persdiaan Akhir Tahun RUMUS BEBAN PERSEDIAAN (LO) BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA) PERSEDIAAN AWAL TAHUN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN Selisih Extracomptable TOTAL Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Awal Tahun RUMUS BEBAN (LO) AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN AKHIR TAHUN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN AWAL TAHUN Selisih : : : : : : : : : : : : : : : : Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun 46.165.000,00 46.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Persediaan(LO)=Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)+Persediaan Awal Tahun- Persediaan Akhir Tahun.Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau weighted average 1.363.357.215,00 1.557.785.225,00 551.497.620,00 (750.614.430,00) 4.688.800,00 4.688.800,00 4.688.800,00 Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Awal Tahun 2.845.518.497,00 (40.868.575.300,00) (38.048.056.803,00) (2.820.518.497,00)
Koreksi Bertambah Koreksi Berkurang Mutasi Keluar Antar SKPD : Reklas kondisi dari PDM ke ALL, berdasar Surat No. : 1000/BKAD/2022 tanggal 13/09/2022, ttg Persetujuan Penjualan Kendaraan Bermotor Operasional Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov Kalbar. Penyusutan Penyusutan tahun 2022 TOTAL Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Awal Tahun RUMUS BEBAN (LO) AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN AKHIR TAHUN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN AWAL TAHUN Selisih Koreksi Bertambah Koreksi Berkurang Mutasi Keluar Antar SKPD : Mutasi Keluar ke BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Berdasarkan BAST 722/BKAD/2022 Tanggal 7 Juli 2022 Penyusutan Penyusutan tahun 2022 TOTAL Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Awal Tahun : : : : : : 25.000.000,00 (2.845.518.497,00) (2.820.518.497,00) Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Awal Tahun 1.616.548.871,00 (21.346.288.917,00) (19.780.541.862,00) (1.565.747.055,00) 58.905.816,00 (1.612.496.871,00) (1.553.591.055,00) Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Awal Tahun
RUMUS BEBAN (LO) AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN AKHIR TAHUN AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN AWAL TAHUN Selisih Koreksi Bertambah Koreksi Berkurang Penyusutan Penyusutan tahun 2022 TOTAL Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Awal Tahun RUMUS BEBAN (LO) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA AKHIR TAHUN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA AWAL TAHUN Selisih Koreksi Bertambah Koreksi Berkurang Penyusutan Penyusutan tahun 2022 TOTAL Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Amortisasi Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Amortisasi Awal Tahun RUMUS AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN Selisih : : : : : : : : : : : : : 34.503.158,00 (2.503.017.171,00) (2.468.514.013,00) (34.503.158,00) (34.503.158,00) (34.503.158,00) Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Awal Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Amortisasi Akhir Tahun - Akumulasi Akumulasi Amortisasi Awal Tahun (6.662.158.950,00) (6.590.991.950,00) (71.167.000,00)
Koreksi Bertambah Koreksi Berkurang Penyusutan Penyusutan tahun 2022 TOTAL : 71.167.000,00 (71.167.000,00)
Lampiran 2 PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2022 SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN REALISASI 2022 KETERANGAN NO URAIAN BELANJA MODAL NERACA SELISIH Nilai Penjelasan 1 Tanah 0,00 0,00 0,00 2 Peralatan dan Mesin 1.159.792.569,00 1.155.103.769,00 (4.688.800,00) (4.688.800,00) Belanja modal yang diakui sebagai extracomptable 3 Gedung dan Bangunan 31.755.000,00 31.755.000,00 0,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 5 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 6 Aset Lainnya 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 Jumlah 1.209.597.569,00 1.204.908.769,00 (4.688.800,00) -4.688.800,00