Prosiding SENDI_U 2019 ISBN: 978-979-3649-99-3 PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Maria Anastasia Keraf1, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T, M.Sc, Ph.D2 1Program Pascasarjana Perencanaan Kota dan Wilayah, Fakultas Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada e-mail: 2pramono.wid@ugm.ac.id ABSTRAK Indonesia memiliki puluhan kawasan perbatasan yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka saat ini, pembangun an kawasan perbatasan telah masuk dan menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, pengembangan kawasan perbatasan cenderung lambat. Kawasan Perbatasan Negara merupakan salah satu daerah tertinggal yang cukup lambat dalam pembangunan dan pengembangan kawasannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di kawasan perbatasan yaitu dari segi infrastruktur yang masih kurang memadai, membuat kawasan perbatasan menjadi terisolir dan terbelakang, lalu pintu gerbang negara yang terletak jauh dari pusat kota dankurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kawasan perbatasan sebagai ketahanan dan keamanan negara, membuat kawasan perbatasan susah mendapatkan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, sehingga kawasan perbatasan cenderung mengakses hal - hal tersebut ke negara tetangga. Maka, di era pemerintahan saat ini pemerintah telah menyusun program - program yang dapat meningkatkan investasi sarana-prasarana dan infrastruktur yang akan diterapkan di kawasan perbatasan negara di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT memiliki tiga kawasan perbatasan utama dengan karakteristik yang berbeda - beda yang dijadikan prioritas dalam pengembangan. Pengembangan kawasan perbatasan ini selain diperlukan investasi dan dukungan dari pemerintah, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengembangan tersebut. Kata Kunci:Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, Wilayah, Daerah 1. PENDAHULUAN Kawasan Perbatasan Negara merupakan salah satu daerah tertinggal yang cukup lambat dalam pembangunan dan pengembangan kawasannya. Dari segi ketahanan, keamanan, kesejahteraan ekonomi dan kelembagaan social perlu diperhatikan, sehingga saat ini menjadi salah satu perhatian khsusus yang diperhitungkan oleh pemerintah.Daerah perbatasan memiliki sifat yang rentan terhadap pengaruh yang datang dari negara tetangga, sehingga menimbulkan faktor-faktor disintegratif dan benih - benih separatisme. Ditengah - tengah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di kawasan perbatasan yaitu dari segi infrastruktur yang masih kurang memadai, seperti jembatan atau jalan yang masih berbatu membuat kawasan pertasan menjadi terisolir dan terbelakang, lalu pintu gerbang negara yang terletak jauh dari pusat kota, membuat kawasan perbatasan susah mendapatkan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, sehingga kawasan perbatasan cenderung mengakses hal - hal tersebut ke negara tetangga. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menerapkan program - program di kawasan perbatasan negara yang dapat meningkatkan investasi sarana - prasarana dan infrastruktur, dan juga menanggulangi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan pengembangan karakter masyarakat. Saat ini, pengembangan kawasan perbatasan merupakan salah satu kebijakan yang tertuang di RPJPN dan RPJMN. Program pengembangan yang disusun dalam rencana pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu menjaga keutuhan dan penetapan hak kedaulatan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis dengan negara tetangga. Saat ini, terdapat 7 lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan, salah satunya di Provinsi NTT. Di Provinsi NTT terdapat tiga kawasan perbatasan yang menjadi prioritas pengembangan dan penataan yaitu Motaain, Wini, dan Motamasin. Karena, daerah perbatasan yang terpencil dan kurangnya pengetahuan yang didapat oleh masyarakat, maka untuk melakukan suatu pengembangan dan penataan kawasan tidak hanya diperlukan investasi dan dukungan dari pemerintah tapi juga keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengembangan tersebut. Namun, dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan, yang masih relatif rendah dibanding wilayah lainnya, maka perlu dilihat apakah program - program yang dibuat oleh pemerintah dapat menunjang kehidupan dan meningkatkan ekonomi kawasan perbatasan.Program - program yang diterapkan diketiga kawasan perbatasan tersebut berbeda - beda, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokasi dan masyarakat di daerah tersebut. Dengan pertumbuhan penduduk dan wilayah yang semakin pesat, perlu ditinjau lagi lebih dalam hal - hal apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana penerapan program di ketiga daerah perbatasan tersebut. 692
Prosiding SENDI_U 2019 ISBN: 978-979-3649-99-3 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kriteria Wilayah Perbatasan Karakteristik wilayah perbatasan yang dapat dijadikan acuan dan kriteria dalam perumusan lokasi pengembangan kawasan perbatasan, antara lain : aspek geografis-morfologis, aspek demografis, aspek fasilitas dan aksesibilitas, aspek fungsi wilayah, aspek sosio-historis, dan aspek pertahanan dan keamanan (hankam). 2.2Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan Pembangunan Jangka Menengah ke - 3 (2015 - 2019) sesuai dengan arahan RPJPN 2005 - 2025, mengatakan bahwa "Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015 - 2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat." Selain itu dalam RPJPN (2005 - 2025) dikatakan bahwa pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahan keamanan nasional" 2.3Arahan Pengembangan Wilayah Perbatasan Terdapat empat hal yang menjadi arahan pokok pengembangan kawasan perbatasan sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yaitu dari segi perbatasan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan aktifitas di perbatasan. Yang pertama dari segi perbatasan lebih menegaskan kepada patok batas negara yang menjadi satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan. Yang kedua yaitu dari segi pertumbuhan ekonomi.yang dimaksudkan ialah ekonomi pasar pedagangan "duty free" yang harus lebih diperhatikan, dan jenis perekonomian atau kegiatan ekonomi lain yang dapat menunjang pengembangan kawasan perbatasan. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Kurangnya infrastruktur di kawasan perbatasan seperti jalan, jembatan, sarana dan prasarana lainnya menjadi pertimbangan tersendiri, agar program yang dikembangkan dapat digunakan dan dapat menunjang kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan. Yang keempat yaitu aktifitas di kawasan perbatasan, merupakan aktifitas dalam PLBN (Pos Lintas Batas Negara) sendiri yang berhubungan dengan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) agar lebih memperketat keamanan yang ada di kawasan perbatasan. 2.4Teori Pembangunan Daerah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimanapemerintahdaerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatupola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakansuatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomidalam wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonom isendiri eratkaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu : Strategi pengembangan fisik atau lokalitas, strategi pengembamgan dunia usaha, strategi pengembangan SDM, strategi pengembangan ekonomi masyarakat. (Arsyad, 1999) 2.5Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah secara umum dibedakan menjadi : pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang, pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahteraan dan kegembiraan masyarakat, merupakan pengehematan pengeluaran yang datang, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang lebih luas. (Suparmoko, 2012: 57) 3. METODE PENELITIAN 3.1 Tempat Penelitian dan kecamatanInsana Utara, temporal yaituDesaAlatas Selatan, DesaSilawan, DesaWini, dan negara.Lokasi titik - titik penelitian kawasan perbatasan ditunjukan pada gambar 1. kecamatanTasifeto Timur lalu 693
Prosiding SENDI_U 2019 ISBN: 978-979-3649-99-3 Gambar 1. Titik Lokasi Penelitian di Provinsi NTT. 3.2Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yanitu teknik pengumpulan data primer, dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara : survey lapangan, In- depth interview, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui media seperti studi literatur, skripsi/tesis, internet, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka, Kantor Kecamatan, peraturan yang terkait dengan objek studi. 3.3Metode Analisis Data Penggunaan teknik analisis yang digunakan ialah metode Comparation Cases Study atau metode komparasi dari beberapa studi kasus. Studi kasus yang digunakan ialah Kawasan Perbatasan Motaain, Kawasan Perbatasan Wini, dan Kawasan Perbatasan Motamasin. Dikutip dalam Prosedur Penelitian (Suharsimi, 1998), metode komparasi ini untuk menemukan persamaan - persamaan dan perbedaan - perbedaan tentang segala sesuatu yang dapat diteliti atau objek studi. Dapat juga membandingkan pandangan dan perubahan - perubahan pandangan orang, grup, negara, terhadap kasus, peristiwa, atau terhadap ide. Lalu dilanjutkan dengan hasil in- interview dengan masyarakat berupa deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk depth mendeskripsikan kondisi fisik dan sosial ketiga Kawasan Perbatasan sehingga dapat dihasilkan karakteristik Kawasan Perbatasan dan digunakan untuk mengolah data agar dapat mengetahui karakteristik, persepsi dan preferensi dari masyarakat. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangansuatu wilayah masa baik secara karakteristik, maupun peningkatan pendapatan baik pendapatan daerah maupun pendapatan sehari - hari. Selain itu meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan, berkurangnya angka pengangguran, meningkatnya produksi, dan sesuainya target pajak yang didapat kawasan tersebut juga mengidentifikasi bahwa adanya efektifitas dari program - program yang dilakukan oleh pemerintah. dan pertumbuhan penduduk terutamadalam Sebagai suatu kawasan perbatasan, Motaain, Wini, dan Motamasin perlu dilakukan beberapa pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan dengan wilayah lainnya karena ketiga daerah kawasan perbatasan tersebut merupakan wilayah terpencil dan terisolasi, maka perlu dilakukan optimalisasi pembangunan dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Selain itu kawasan perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah depan suatu negara berpotensi untuk dilakukan peningkatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah.Oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program yang diterapkan di tiga kawasan perbatasan tersebut. Program yang dilakukan, dan biaya yang dikeluarkan, untuk pengembangkan di ketiga perbatasan tersebut pun berbeda - beda. Dari data yang didapatkan berdasarkan program - program yang dilakukan bahwa baik dari segi jenis, jumlah, maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan program di ketiga kawasan perbatasan tersebut berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 694
Prosiding SENDI_U 2019 ISBN: 978-979-3649-99-3 Gambar 2. GrafikperbandinganProgram di Ketiga Kawasan Perbatasan dari Segi Jenis, Jumlah dan Biaya Program. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa di ketiga kawasan perbatasan ini, yaitu kawasan perbatasan Motaain, Wini, dan Motamasin, dapat dilihat bahwa jenis program yang diterapkan di Kawasan Perbatasan Motaain dan Motamasin lebih bervariasi, yaitu terdapat lima jenis program di kedua kawasan perbatasan tersebut dan empat jenis program di Kawasan Perbatasan Wini. lalu terdapat delapan program di Kawasan Perbatasan Wini, dan enam program yang diterapkan di Kawasan Perbatasan Motaain dan Motamasin. Namun dilihat dari besaran biaya pengembangan, Kawasan Perbatasan Motamasin memiliki jumlah investasi terbanyak yaitu sebesar Rp 382.188.644.000, lalu Kawasan Perbatasan Motaain sebesar Rp 371.052.644.000, dan yang terkecil yaitu Kawasan Perbatasan Wini yaitu sebesar Rp 123.141.050.000. Di ketiga kawasan perbatasan tersebut memiliki jenis, jumah, dan biaya pengembangan yang berbeda. Dalam mengoptimalisasi pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin tinggi, penerapan program untuk pengembangan suatu kawasan perlu diperhatikan. Terdapat berbagai hal yang perlu ditinjau dalam penerapan program agar program - program tersebut efektif dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang diterapkan di ketiga kawasan perbatasan tersebut berbeda - beda karena dilihat dari karakateristik dan kebutuhan wilayah. Ketiga Ketiga kawasan perbatasan ini memiliki persamaan dari segi lokasi, fasilitas, dan aksesibilitas. Dari segi lokasi yang jauh dari pusat kota dan kondisi jalan yang sedikit bergelombang dan berbukit mengakibatkan lokasi perbatasan sedikit sulit untuk dijangkau karena memakan waktu ±5,5 hingga 7 jam perjalanan darat hingga tiba di kawasan perbatasan. Lalu dari segi fasilitas dan aksesibilitas, di ketiga kawasan perbatasan tidak memiliki sarana yang memadai menurut standart SNI, baik sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan, namun menurut hasil wawancara dengan beberapa warga, dikatakan bahwa sarana atau fasilitas - fasilitas tersebut cukup bagi mereka, karena masih mudah dijangkau dan masih cukup untuk digunakan dengan jumlah masyarakat saat ini. Hal - hal tersebut yang menyebabkan diketiga kawasan perbatasan tersebut diterapkan program pembangunan dan rekonstruksi jalan, agar dengan lokasi fisik kawasan perbatasan yang terpencil dan terisolir, masyarakat tetap dapat memperlancar keggiatan yang akan terus berkembang di daerah perbatasan serta meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang kegiatan mobilisasi yang akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi. Selain pengembangan dan rekonstruksi jalan, diketiga kawasan perbatasan tersebut diterapkan program pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu gerbang negara, selain untuk mempertegas batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, pengembangan PLBN juga berguna untuk mendukung pembangunan wilayah secara berkesinambungan sebagai satu kesatuan. 695
Prosiding SENDI_U 2019 ISBN: 978-979-3649-99-3 Lalu selain dilihat dari sisi persamaan diketiga kawasan perbatasan tersebut, terdapat pula perbedaan dari segi fungsi wilayah, dan hasil pertanian dan peternakan. Berdasarkan fungsi wilayah, terdapat beberapa kegiatan yang sering diadakan di kawasan perbatasan, yang diadakan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik dari pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi atau pusat. Untuk kawasan perbatasan Wini dan Motaain sering diadakan kegiatan oleh pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan untuk kawasan perbatasan Motamasin, kegiatan sering diadakan oleh pemerintah kabupaten berupa kegiatan kesehatan. Fungsi wilayah di ketiga kawasan perbatasan tersebut tidak hanya menjadi pintu gerbang, tetapi terdapat aneka ragam fungsi dan kegiatan dalam wilayah tersebut yang melahirkan hubungan fungsional daerah wilayah perbatasan dengan daerah lainnya seperti sering diadakan festival close border di Motaain yang diadakan oleh kementrian pariwisata, kegiatan bongkar-muat barang di pelabuhan Wini oleh kapal - kapal yang masuk dari luar kota, dan juga program Malaka menuju sehat yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat di kawasan perbatasan.Selain itu ketiga perbatasan ini memiliki lokasi yang berada sangat dekat dengan pantai, mengakibatkan sebagian penghasilan didapat dari penangkapan hasil laut terutama kawasan perbatasan Wini. Untuk kawasan perbatasan Motaain, didominasi oleh hasil ternak seperti sapi, babi, kambing, ayam, dan kawasan perbatasan Motamasin merupakan kawasan perbatasan yang menonjol dibidang pertanian dibandingkan kelautan ataupun peternakan. Hasil pertanian yang dihasilkan kurang lebih sama dengan kedua perbatasan lainnya seperti padi, kacang - kacangan, ubi, kelapa, kemiri, kakao, jambu, kopi, kapok, dan pinang. Selain dari segi fungsi wilayah, dan hasil peternakan & pertanian, berdasarkan perencanaan - perencanaan sebelumnya ketiga kecamatan ini memiliki jenis rencana pengembangan yang berbeda - beda. Ibukota kecamatan Insana Utara yaitu Wini direncanakan sebagai pusat pengembangan industri yang berbasis pertanian dan kelautan. Sedangkan kecamatan Tasifeto Timur direncanakan sebagai pengembangan industri kecil - menengah berbasis masyarakat seperti tenun dan ijuk, dan kecamatan Kobalima Timur direncanakan untuk dikembangkan industri berbasi pertanan, perkebunan, dan kehutanan. Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah perbatasan berbeda - beda. Hal - hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu ditinjau dalam menerapkan program pengembangan di suatu wilayah. Kondisi karakteristik kawasan perbatasan ini perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah program - program yang diterapkan saat ini di kawasan perbatasan dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat setempat, dan layak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program selanjutnya di kawasan perabatasan. 5. KESIMPULAN Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu, pertumbuhan penduduk dan perkembangan suatu kawasan merupakan hal berkesinambungan. Lokasi kawasan perbatasan yang terisolir dan terpencil, kualitas SDM yang rendah, dan berbagai potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Oleh sebab itu, dilakukan berbagai program pengembangan di kawasan perbatasan. Pengembangan program - program tersebut dilihat dari berbagai kebutuhan dan karakteristik wilayah. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga peningkatan kualitas SDM. Ideologi ekonomi di kawasan perbatasan berbeda dengan wilayah - wilayah lainnya yang berada dekat dengan pusat - pusat kegiatan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan didominasi oleh hasil pertanian, peternakan dan kelautan. Hal - hal tersebut yang perlu dilihat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan pertumbuhan penduduk yang akan terus meningkat dan pengembangan wilayah yang akan terus berkembang, pemerintah harus bisa membuat program - program yang dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat dan dapat mendorong roda ekonomi di wilayah perbatasan DAFTAR PUSTAKA [1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta [2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, Vol. 3, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta [3] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 - 2019, Vol. 2, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta [4] Tumangkeng, S, 2018, Analisis Potensi Ekonomi di sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, vol 18, hal. 128 [5] Anggraeni, M., 2017, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970 - 2015, Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Univ. Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. [6] Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Renika Cipta, Jakarta 696