NGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171.1/Kep. 25 - DPRD/2019 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, Menimbang : a. bahwa agar tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban baik anggota maupun lembaga DPRD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, guna mendapatkan tuntutan perkembangan hasil yang dapat menjawab pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan. pembangunan dan b. sesuai terhadap Kebijakan Pemerintahan upaya dalam pencegahan/penanganan, Penyebaran Virus Korona/ Covid- 19 di Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu untuk merubah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020; fungsi Pengawasan DPRD Daerah c. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang 4 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950, Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Tahun 1968, 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor tentang 33 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (LNRI tahun 2011 Nomor 82); Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 5. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyuat Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahgan Lembaran Negara Republik Nomor 6057); 4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 2
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4); MEMUTUSKAN : : : Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.25- DPRD/2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020; : Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.25- DPRD/2020 tentang Rencana Kerja DPRD tersebut pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini; : Lampiran I, II dan III sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan menjadi pedoman untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3
Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal, 3 April 2020. Tembusan: 1. Yth. Sdr. Bupati Purwakarta; 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta 4
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA. Nomor Tanggal Tentang : 171.1/Kep. 07-DPRD/2020 : 3 April 2020 : Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor tentang Kabupaten 171.1/Kep.25-DPRD/20-20 Rencana Purwakarta Tahun 2020. Kerja DPRD URAIAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga atau dewan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung di dalam pasal 18 UUD 1945, penjabaran lebih lanjut pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, fungsi DPRD ada 3 yaitu : 1. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. 2. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten. 3. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah adalah sebagai mitra Kerja yang sejajar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, Wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang- undangan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran terhadap hal - hal yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai pedoman/petunjuk operasional bagi para anggota dewan dalam melaksanakan Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. 2. Tujuan. Rencana Kerja Dewan disusun dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman Visi dan Misi DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota DPRD. 5
C. Dasar Hukum Adapun dasar hukum Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada Konsideran Mengingat pada Keputusan ini II. KEBIJAKAN UMUM A.Visi dan Misi 1. Visi: Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang dilandasi Iman dan Tagwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa. 2. Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 5 misi sebagai berikut : a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta sejahtera lahir dan bathin. b. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah. c. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD. d. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi. e. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. a. Sistematika. Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN UMUM III. PELAKSANAN RENCANA KERJA IV. EVALUASI V. PEMBIAYAAN VI. PENUTUP. III. PELAKSANAN RENCANA KERJA. A.Masa Sidang ; 1. Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dimulai dari awal Pengucapan Sumpah/Janji bulan September 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk tahun angaran 2020 terbagi dalam 3 (tiga) masa sidang ; ➢ Masa Sidang I dimulai setelah pengucapan Sumpah/Janji dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2019. ➢ Masa Sidang II dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020 ➢ Masa Sidang III dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020. yang 6
2. Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta mencerminkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD yang didalammya terdapat Program dan Kegiatan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, meliputi 4 (empat) aspek yaitu : aspek Legislasi, aspek Anggaran, aspek Pengawasan dan aspek Penjaringan Aspirasi. Tahap-tahap Pelaksanaan Masa Sidang DPRD Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD dilaksanakan dalam 3 (tiga) Masa Sidang dan Masa Reses adalah sebagai berikut: 1. Masa Sidang I setelah pengucapan Sumpah/Janji mulai bulan September 2019 s/d 31 Desember 2019. Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada : a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi. b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; c. Penelaahan dan Pengkajian Pembahasan Raperda dan Evaluasi Perda, baik Perda Prakarsa DPRD maupun Perda dari Pemerintah Daerah. d. Penjaringan rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga secara yang perorangan/kelompok Aspirasi Masyarakat dalam tahun 2019 dilaksanakan e. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain Pembahasan Evaluasi Laporan Semester II APBD TA. 2020); f. Pengumpulan data sebagai bahan pembanding dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah propinsi; 2. Masa Sidang II mulai Januari 2020 s/d April 2020. Melaksanakan semua tugas tugas DPRD dengan titik berat kepada: a. Penjaringan rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses Kedua secara yang perorangan/Kelompok sesuai Daerah Pemilihan (DP) masing masing anggota DPRD; Aspirasi Masyarakat dalam tahun 2020 dilaksanakan b. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta komisi-komisi. c. Penjaringan rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga secara yang perorangan/kelompok Aspirasi Masyarakat dalam tahun 2019 dilaksanakan d. Publikasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 7
e. Koordinasi dan Pengawasan; f. Rapat-Rapat Paripurna; g. Pengumpulan dalam data evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Kabupaten Purwakarta. kegiatan sebagai bahan dan 3. Masa Sidang III mulai bulan Mei 2020 s/d Agustus 2020. Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada : a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi. b. Rapat Paripurna Hari Jadi Purwakarta ke 188 dan hari jadi Kabupaten Purwakarta ke 51. c. Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden RI; d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; e. Koordinasi dan konsultasi melalui Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) ke DPRD Kabupaten/Kota, dalam dan Luar Provinsi, serta Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat ; f. Rapat-Rapat Paripurna; g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; h. Penjaringan Aspirasi rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga secara yang perorangan/kelompok Masyarakat dalam tahun 2019 dilaksanakan i. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain pembahasan perubahan APBD 2020); j. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi. k. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD l. Pengumpulan dalam data evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi. kegiatan sebagai bahan dan 4.Masa Sidang I mulai bulan September 2020 s/d Desember 2020. Melaksanakan semua tugas tugas DPRD dengan titik berat kepada: a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi. rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga secara yang perorangan/kelompok. b. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam tahun 2020 dilaksanakan c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. d. Rapat-Rapat Paripurna; e. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain pembahasan Rancangan APBD 2021); 8
f. Koordinasi dan Konsultasi melalui Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) ke DPRD Kabupaten/Kota, dalam dan Luar Provinsi, serta Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat. dalam data evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi. g. Pengumpulan kegiatan sebagai bahan dan B. Ruang Lingkup. Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang meliputi kegiatan : 1. Kegiatan Rapat-rapat : a. Rapat-Rapat Paripurna (Pengambilan Keputusan); 1) RAPBD setiap tahun anggaran 2) Rancangan Peraturan Daerah 3) Peraturan DPRD/Tatib 4) Pembentukan Pansus/Panja 5) Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan 6) Keputusan Bersama (Diluar Raperda) b. Rapat Paripurna (Untuk Pengumuman); 1) Peringatan Hari Jadi Purwakarta; 2) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI; 3) Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019-2023; 4) Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD 5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD; 6) Pengganti Antar Waktu (PAW); 7) Penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih 8) Pidato Bupati Terpilih 9) Lapran Reses c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan; d. Rapat Fraksi. 2. Kegiatan Operasional : a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; b. Publikasi; c. Peringatan Hari Besar Umat Islam; d. Koordinasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; e. Pembahasan Raperda (Pansus) dan Rancangan Keputusan DPRD diluar Perda; f. Reses; C. Tujuan, Sasaran dan Prioritas 1. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna. Rapat aripurna terdiri atas : a. rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan; 9
b. Rapat Paripurna untuk Pengumuman a. Tujuan dan :Terlaksananya Tugas, fungsi, wewenang, hak kewajiban DPRD. b. Sasaran : 1) Pembentukan Perda; 2) Pembentukan Keputusan DPRD; 3) Pengumuman keanggotaan alat kelengkapan DPRD; 4) Pelaporan Keputusan Pimpinan DPRD; 5) Pelaporan kegiatan pelaksanaan reses. c. Prioritas :1) Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Pembentukan Keputusan DPRD. 3) Pembentukan Peraturan DPRD. 2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan. a. Tujuan : Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban alat kelengkapan DPRD. b. Sasaran : 1) Rapat Pimpinan DPRD; 2) Rapat Fraksi; 3) Rapat Konsultasi; 4) Rapat Komisi; 5) Rapat Badan Musyawarah; 6) Rapat Badan Kehormatan; 7) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; 8) Rapat Badan Anggaran; 9) Rapat Pantia Khusus; 10) Rapat Panitia Kerja; 11) Rapat Kerja; 12) Rapat dengar pendapat; 13) Rapat dengar Pendapat Umum. c. Prioritas : 1) Rapat Pimpinan DPRD; 2) Rapat Komisi; 3) Rapat Badan Musyawarah; 4) Rapat Badan Anggaran; 5) Rapat Panitia Khusus; 3. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan : a. Tujuan : 1) Terciptanya yang menjamin kepastian hukum, keadilan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. perda-perda 2) Terciptanya APBD efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan. yang efektif, 3) Terlaksananya penyelenggaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah dan peraturan perundang undangan. b. Sasaran : 1) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta. 2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota Luar Provinsi Jawa Barat. 10
3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; 4) Kelompok masyarakat Kabupaten Purwakarta. c. Prioritas : Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta 4. Penelaahan dan Pengkajian Pembahasan Raperda dan Evaluasi Perda : a. Tujuan : 1) Terciptanya yang menjamin kepastian hukum, keadilan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. perda-perda 2) Terciptanya efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan. APBD yang efektif, 3) Terlaksananya penyelenggaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah dan peraturan perundang undangan. b. Sasaran : 1) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta. 2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota Luar Provinsi Jawa Barat. 3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; c. Prioritas : Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi serta Pemerintah Pusat. 5. Reses. a. Tujuan : Terakomodirnya aspirasi masyarakat pada Pemerintahan pelaksanaan Daerah Kabupaten Purwakarta.; penyelenggaraan b. Sasaran : 1) Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD; 2) Aspirasi seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purwakarta. c. Prioritas : Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD; 6. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD. a. Tujuan : Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Barat, menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah; Propinsi Jawa b. Sasaran : 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Provinsi Jawa Barat; 2) Pemerintah Propinsi Luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. 11
c. Prioritas : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, luar Kabupaten/Kota dan luar Provinsi Jawa Barat yang dianggap lebih maju dan atau memiliki kelebihan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah; 8.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. Kegiatan Bimtek/ Workshop/Seminar/Adkasi dan Asdeksi a. Tujuan : Mengimbangi tuntutan perkembangan : 1) Peraturan perundang-undangan. 2) Pembangunan. 3) Pemerintahan dan kemasyarakatan. 4) Peningkatan SDM Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai b. Sasaran : 1) Terwujudnya Pemerintahan penyelenggaran Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan perkembangan perundang-undangan, pembangunan, dan kemasyarakatan; pemerintahan 2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien; 3) Terwujudnya kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang selaras dengan tuntutan perkembangan tahun 2020; 4) Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta. c. Prioritas : 1) Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien; Adkasi Asdeksi : rencana pelaksanaan 6 kali dalam setahun bersipat isidentil : rencana pelaksanaan 6 kali dalam setahun bersipat isidentil 9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. a. Tujuan : Pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui secara persis hak dan kewajiban, khususnya sebagai warga masyarakat Purwakarta Kabupaten pada Purwakarta maupun dalam penyelenggaraan Negara RI, pada umumnya. Penyelenggaraan Daerah sebagai WNI b. Sasaran : 1) Para tokoh Masyarakat; 2) Organisasi kemasyarakatan; 3) Pimpinan Perusahaan; 12
4) Seluruh elemen masyarakat; c. Prioritas : 1) Para tokoh Masyarakat; 2) Organisasi kemasyarakatan. 10. Rapat Paripurna berbentuk Pengumuman. a. Tujuan : Terlaksananya kewajiban administratif DPRD Peraturan dalam melaksanakan perundangan dan Pemerintahan. tuntutan b. Sasaran : 1) Rapat Paripurna Hari Jadi Purwakarta. 2) Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019; 4. Pengganti Antar Waktu (PAW); 5. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus 6. Pembentukan dan Pembnentukan Peraturan lain diluar Perda 7. Lapran Reses. D. Pelaksana dan Pembagian Kerja Alat Kelengkapan DPRD 1. Pimpinan DPRD: Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD; c. Menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD; e. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya; f. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; g. Mewakili DPRD di pengadilan; h. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun. 2. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua. 3. Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD. 4. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan 13
sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. 5. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara 2. Komisi-Komisi: a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan terdiri dari ; Penerangan Pers, Bencana Kebakaran, Pertanahan, Perijinan Dan Penanaman Modal, Hukum dan Perundang-undangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosoal Politik dan Organisasi Masyarakat, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepegawaian/Aparatur. b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari ; Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Kehutanan Konsevasi SDA, Perpajakan dan Retribusi, Perusahaan Daerah, Perusahaan patungan dan Dunia Usaha, Perikanan dan Peternakan, Perbankan, Pangan dan Pertanian, Keunagan dan Aset Daerah. c. Komisi III Bidang Pembangunan terdiri dari; PU Bina Marga dan Pengairan, Tata ruang dan Pemukiman, Perhubungan, Perumahan Rakyat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan Hidup; d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari ; Kearsipan dan Perpustakaan, Ketenaga Kerjaan, Pengadaan pangan dan Logistik, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Transmigrasi, Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Pendidikan dan Keagamaan. Komisi mempunyai tugas : a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD; c. Menampung dan mengajukan usul yang termasuk ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi kepada pimpinan DPRD dalam pembahasan rancangan APBD; d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. Membantu untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; pimpinan DPRD 14
f. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; g. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; h. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. 3. Badan-badan, Panitia Khusus, Fraksi dan Sekretariat DPRD : a. Badan Musyawarah : (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan Raperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; yang lain untuk e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; f. Memberi kegiatan; saran/pendapat untuk memperlancar g. Merekomendasikan pembentukan Pansus; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Banmus. i. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat banmus berikutnya dan atau rapat paripurna. j. Setiap anggota Banmus wajib : k. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan l. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Banmus kepada Fraksi. 15
m. Rapat Banmus yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan dan/atau sesuaikebutuhan secara periodik 4. Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang ; a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan; b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS; c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Raperda tentang tentang APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten; perubahan dan Raperda e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD. 5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas : a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten; c. Menyiapkan Raperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. Melakukan dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi sebelum Raperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; pengharmonisasian, pembulatan, e. Mengikuti pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten; f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten di luar program pembentukan Perda; g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap 16
Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten; h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus; i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Banmus; j. Melakukan kajian Perda; dan k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir Keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya. 6. Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang : a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik; b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD; c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan d. Melaporkan keputusan BK penyelidikan, atas hasil dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada verifikasi, huruf c kepada rapat paripurna. e. Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. f. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen. 7. Panitia Khusus mempunyai tugas : 1) Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan Dewan yang tertuang dalam keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus yang bersangkutan; 2) Melaksanakan tugas-tugas sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta; E. Fraksi mempinyai tugas : 1) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota fraksinya masing-masing; 2) rakyat kepada induk organisasi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta; aspirasi 3) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan DPRD Kabupaten Purwakarta maupun kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda; 4) Merumuskan dan menginventarisir aspirasi rakyat serta memperjuangkan terakomodasinya aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda; 17
5) Melakukan komunikasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai petunjuk induk organisasi; 6) Mengevaluasi tingkat relevansi kebijakan daerah terhadap Perda yang sedang berjalan, terutama yang sudah berusia 5 (lima) tahun lebih; 7) Menyusun konsep-konsep kebijakan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap aspirasi rakyat; 8) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta; 9) Menyampaikan laporan hasil rapat fraksi kepada pimpinan DPRD. F. Sekretariat DPRD 1) Melakukan kegiatan dalam rangka penyiapan sarana, teknis dan administratif untuk prasarana, dukungan kelancaran pelaksanaan semua kegiatan DPRD; 2) Mengkondisikan terjaminnya ketertiban dan keamanan gedung dan ruang kegiatan DPRD serta lingkungannya setiap hari terutama disaat berlangsung acara rapat rapat DPRD; 3) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 4) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 155 Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; 5) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati terhadap status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. G. Jenis Kegiatan. Rencana Kerja tahun 2020 Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas kegiatan. Pembahasan mengenai materi dan teknis pelaksanaan termasuk penentuan waktu dilakukan oleh Badan Musyawarah; Jenis Kegiatan dan volume pelaksanaan untuk tahun 2020 : A.Kegiatan skala Nasional. Meliputi peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan dan hari- hari besar lainnya yang pelaksanaannya mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Purwakarta. B. Kegiatan rapat-rapat : 1) Rapat Paripurna (Pengambilan Keputusan)=> 44 kali dalam setahun 2) Rapat Paripurna (Untuk Pengumuman) => 7 kali dalam setahun 3) Rapat Pimpinan DPRD setahun 3) Rapat Pimpinan DPRD setahun => 4) Rapat Badan Musyawarah setahun 4) Rapat Badan Musyawarah setahun 5) Rapat Badan Anggaran setahun 5) Rapat Badan Anggaran setahun => 18
6) Rapat Komisi (4 Komisi) setahun 6) Rapat Komisi (4 Komisi) setahun =>192 kali 7) Rapat Gabungan Komisi setahun 7) Rapat Gabungan Komisi setahun => 8) Rapat Panitia Khusus setahun 9) Rapat Kerja setahun => 24 kali dalam => PM kali dalam 10) Rapat Dengar Pendapat setahun 10) Rapat Dengar Pendapat setahun 11) Rapat Gabungan Pimpinan setahun 11) Rapat Gabungan Pimpinan setahun 12) Rapat Badan Kehormatan setahun 12) Rapat Badan Kehormatan setahun => 24 kali 13) Rapat Bapemperda setahun 13) Rapat Bapemperda setahun => 24 kali 14) Rapat Fraksi (7 Fraksi) (2Hr x7x12) =>178 kali setahun 14) Rapat Fraksi (7 Fraksi) (2Hr x7x12) =>178 kali setahun C. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Kegiatan operasional dilaksanakan sesuai tahun anggaran 2020 ; 1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD : a) Pelatihan : Komisi-komisi (4 Hr x 4 Komisi) => 16 hari setahun Komisi-komisi (4 Hr x 4 Komisi) => 16 hari setahun b) Pendalaman Tugas DPRD => 6 kali dalam setahun 2. Publikasi (Media elektronik/Cetak) setahun 2. Publikasi (Media elektronik/Cetak) setahun => 20 3. Peringatan Hari Besar Umat Islam setahun 3. Peringatan Hari Besar Umat Islam setahun 4. Koordinasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD : Komisi-komisi dan/atau Anggota DPRD 5. Koordinasi dengan PD 1) Kabupaten Purwakarta (DD) setahun 1) Kabupaten Purwakarta (DD) setahun => 87 kali 2) Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat (DP) setahun => 24 kali dalam 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) setahun => 24 kali dalam 4) Kelompok Masyarakat Kabupaten Purwakarta a. Bapemperda: 1). Konsultasi ke Pemerintah Provinsi (DP) Jawa barat setahun => 2 kali dalam 2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 2 kali dalam setahun c. Badan Kehormatan: 1) Konsultasi Dalam provinsi (DP) => 5 kali dalam setahun 19
2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 4 kali dalam setahun d. Badan Anggaran: 1) Konsultasi ke Luar provinsi (LP) setahun 2). Konsultasi Dalam provinsi (DP) setahun => 5 kali dalam => 2 kali dalam e. Badan Musyawarah: 1) Konsultasi ke Pemerintah Propinsi (DP) => 5 kali dalam setahun 2) Konsultasi ke Luar Propinsi (LP) setahun 2) Konsultasi ke Luar Propinsi (LP) setahun 6. Pembahasan Raperda dan diluar Raperda oleh Komisi/Panitia Khusus (Pansus) atau Panja DPRD : 1) Koordinasi/Konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan (DD) => 18 kali dalam 2 bulan (April dan Mei) 2020 2). Konsultasi Dalam Provinsi (DP) => 2 kali dalam setahun dalam 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 2 kali setahun 7. Reses => 3 kali dalam setahun IV. EVALUASI. Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setiap Akhir Triwulan. 1. Evaluasi Khusus Dilaksanakan di masing-masing unit pelaksana yaitu : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Bapemperda dan Sekretariat DPRD. 2. Evaluasi Umum Dilaksanakan secara menyeluruh melalui rapat gabungan Pimpinan dengan para Pimpinan Badan Kehormatan, Bapemperda, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah dan Pimpinan Sekretariat DPRD dalam forum rapat ini semua komponen DPRD mulai dari pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan rencana kerja termasuk sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan sejauh mana eksistensi DPRD atas kinerja para anggota DPRD. tahun 2020, V. PEMBIAYAAN. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini menjadi beban APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 pada Program dan Kegiatan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 20
VI. PENUTUP. Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.25-DPRD/2020 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. Adalah merupakan pedoman yang dapat dijabarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan DPRD dengan tetap memperhatikan dan mengacu kepada visi dan misi. Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 3 April 2020. 21
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Lampiran I : Keputusan DPRD KabupatenPurwakarta : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2020 Nomor Tanggal : 3 April 2020 Perihal : Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep. 25-DPRD/2020 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. KEGIATAN SKALA NASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA MASA KERJA TAHUN 2020 JENIS KEGIATAN Upacara Hari Kartini Upacara Hardiknas Upacara Harkitnas Peringatan HUT Bhayangkara Peringatan Hari Bank Nasional Peringatan Hari Koperasi Peringatan Hari Pramuka Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI Upacara Bendara HUT Proklamasi Peringatan Hari PMI Upacara Hari Kesaktian Pancasila Upacara Hari TNI Upacara Hari Sumpah Pemuda Upacara Hari Pahlawan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Peringatan Hari Korpri Peringatan Hari Ibu Peringatan Hari PWI Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK/KB-Kes Hari Buruh Hari Lahir Pancasila Hari Santri Nasional APR MEI JUNI JULI AGST SEP OKT NOP DES KETERANGAN 21 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... 2 20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 ..... ...... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 ...... ..... ..... ..... 1 5 12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 14 16 17 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 17 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 9 ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 5 28 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 22 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 10 12 29 ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 22 ..... 27 ..... ..... ...... Angka menunjukan tanggal pelaksanaan 22
Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Tanggal : 3 April 2020. Perihal : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2020 : Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep. 25-DPRD/2020 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KEGIATAN OPERASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA MASA KERJA TAHUN 2020 JADWAL NO 1 JENIS KEGIATAN 2 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES (HARI) 9 8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 KETERANGAN 15 I. KEGIATAN RAPAT - RAPAT 1 RAPAT PARIPURNA : 1. Pembahasan Raperda tentang APBD TA. 2020. a) Penjelasan Bupati (Pembicaraan Tingkat I) b) Pemandangan Umum Fraksi (pembicaraan Tingkat I) 1 1 c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I lanjutan) d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II) 1 1 2. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Raperda tentang APBD TA. 2020 2. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Raperda tentang APBD TA. 2020 1 3. Pembahasan raperda-raperda dalam Propemperda Tahun 2020 : Raperda yang dibahas sesuai kebutuhan a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I) b) Pandangan Anggota (pembicaraan Tingkat I) c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I Lanjutan) d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II) 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD TA. 2019 a) Penyampaian oleh Bupati b) Keputusan DPRD 1 1 5. Pembahasan raperda ttg. APBD 2021 a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I ) b) Pemandangan Umum Fraksi (pembicaraan Tingkat I) c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I) d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II) 1 1 1 1 23
6. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2020. a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I) b) Pandangan Anggota (pembicaraan Tingkat I) c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I Lanjutan) d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II) e) Laporan Keputusan Pimpinan ttg Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2020. 2 RAPAT PARIPURN (Untuk Pengumuman) : a) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI b) Hari Jadi Purwakarta ke 188 c) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD (LKPJ) d) Pengucapan Sumpah/janji Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 (PAW) e). Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD 3 RAPAT PARIPURNA LAIN-LAIN 4 RAPAT-RAPAT DPRD : a. Rapat Pimpinan DPRD b. Rapat Badan Musyawarah c. Rapat Badan Anggaran d. Rapat Komisi (4 Komisi) e. Rapat Gabungan Komisi e. Rapat Panitia Khusus f. Rapat Kerja g. Rapat Dengar Pendapat a. Rapat Gabungan Pimpinan b. Rapat Badan Kehormatan c. Rapat Bapemperda d. Rapat Fraksi (7 Fraksi ) 1 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD a. Orientasi b. Pelatihan/Pendalaman tugas/Bintek/Workshop/Capacity Building - Komisi-komisi/AKD - Seminar/workshop/Capacity Building 2 (dua) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran c. Kunjungan Kerja 1 1 1 1 1 1 1 Tgl. 16 Agustus 2020 Tgl. 20 Juli 2020 1 April 1 1 Rapat Paripurna lain - lain adalah rapat Paripurna diluar pengambilan keputusan dan Pengumuman dan rapat Paripurna yang telah terjadwal. 4 2 16 2 - - - 2 2 2 2 4 2 16 2 - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 3 16 2 4 - - 2 2 2 2 4 2 16 2 - - - 2 2 2 2 PM PM PM II. KEGIATAN OPERASIONAL
4 Menyesuaikan/ Insidentil 24
Komisi-komisi Alat Kelengkapan DPRD : a. Bapemperda Dalam Propinsi (DP) - Luar Propinsi (LP) b. Badan Kehormatan Dalam Propinsi (DP) - Luar Propinsi (LP) c Badan Anggaran Dalam Propinsi (DP) - Luar Propinsi (LP) d. Badan Musyawarah Dalam Propinsi (DP) - Luar Propinsi (LP) e. Kunjungan Kerja Pansus di Luar Perda/Raperda Dalam Provinsi (DP) - Luar Provinsi (LP) 2. 3. PERINGATAN HARI-HARI BESAR UMAT ISLAM 4. KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN KEMASYARAKATAN a. Koordinasi PEMERINTAHAN 2. 3. PERINGATAN HARI-HARI BESAR UMAT ISLAM 4. KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN KEMASYARAKATAN a. Koordinasi PEMERINTAHAN RAPAT RAPAT BADAN ANGGARAN (DP) PELAKSANAAN DAN pemerintahan dan kemasyarakatan, Dalam Daerah (DD) b. Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DP) c. Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) 5 PENELAAHAN, PENGKAJIAN PEMBAHASAN RAPERDA DAN EVALUASI PERDA 1)Pembahasan Pansus Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DP) 2) Pembahasan Pansus ke Pemerintah Pusat (LP) 6. RESES
5 2 2 2
4 -
- 5 2 2 2 4 6 4
- 3 2 2 2 4
- 4
- 18
2 2 2
4 6
2 2 2
4 -
- 1 4 1
- 1 4
- 5
2 2 2
4 -
- 4 1 1 4 1
- 5
- 5 2 2 2 4
- 4 4
- 5 2 2 2 4
- 5 2 2 2 4 6
4 - - - - Menyesuaikan/ Insidentil - - - - - PM Pimpinan dan Anggota DPRD 5 2 2 Pimpinan dan Anggota DPRD 2 4 25
Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2020. Nomor Tanggal : 3 April 2020. Perihal : Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep. 25 -DPRD/2020 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. RENCANA KERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA JADWAL NO 1 JENIS KEGIATAN 2 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES (HARI) 9 8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 KETERANGAN 15 I. KEGIATAN RAPAT - RAPAT 1 KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN DPRD SERTA MENGHADIRI UNDANGAN RESMI. ACARA KENEGARAAN a. Koordinasi / Konsultasi Dalam Daerah (DD) 1
1 6
1 1 1 1 b. Koordinasi / Konsultasi Pimpinan DPRD Ke Provinsi Jawa Barat (DP) 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 c. Koordinasi / Konsultasi Ke Luar Provinsi Jawa Barat (LP) 4,1 4,1 4,1
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 d. Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD (DP) 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 e. Menghadiri Undangan Resmi / Acara Kenegaraan sebanyak 2 hari (DP) 2 hari (LP) bersipat insidentil Bersifat insidentil 26