Indonesian Journal of Halal Vol 5 (2) 96-105 Analisa Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM di Surakarta Fauzul Hanif Noor Athief1*, Darlin Rizki2, Ashri Ainin Bashiri Muslimah3 1,3Departemen Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2Departemen Agama dan Lintas Budaya Minat Ekonomi Islam dan Industri Halal Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Jl. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Surakarta Jawa Tengah, 57162 *)Corresponding Address Email: fauzul.hanif@ums.ac.id Abstrak Penelitian ini difokuskan kepada program atau layanan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta yang berwenang dalam mengatur dan mengelola UMKM supaya memperoleh jaminan berupa sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada pihak terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM dan pelaku UMKM sebagai alat penelitian serta melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Selanjutnya mengadakan analisis terhadap data hingga diperoleh kesimpulan mengenai program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memfasilitasi halal pihak Dinas Koperasi dan UKM memiliki serangkaian prosedur formil yang harus ditempuh bagi UMKM. Realisasi program masih kurang, disebabkan kurangnya sosialisasi di masyarakat dan terdapat kendala non-teknis disebabkan pandemi Covid-19. Respon pelaku UMKM sangat beragam, 4 orang dalam status menunggu instruksi Dinas Koperasi, 2 orang menganggap mengurus sertifikasi halal menyita waktu, 1 orang tidak mau karena prosedur yang rumit dan 2 orang tertarik mengurus karena lokasi usaha yang strategis. Kata Kunci: Program, Dinas Koperasi dan UKM, UMKM, Sertifikasi Halal. Abstract PROGRAM ANALYSIS OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND SMEs INSTITUTION IN FACILITATING HALAL CERTIFICATES FOR MSMEs IN SURAKARTA. This research is focused on programs or services that are facilitated by the Surakarta Cooperatives and SMEs Office which is authorized to regulate and manage MSMEs in order to obtain guarantees in the form of halal certification. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected by interviewing related parties, namely the Office of Cooperatives and SMEs and SMEs as a research tool and making direct observations at the research site. Furthermore, conducting an analysis of the data to obtain a conclusion regarding the halal certification program facilitated by the Surakarta Cooperatives and UKM Office. The results of this study can be concluded that in facilitating halal the Department of Cooperatives and SMEs has a series of formal procedures that must be followed for SMEs. Program realization is still lacking, due to lack of socialization in the community and non-technical obstacles due to the Covid-19 pandemic. The response of MSME actors was very Indonesian Journal of Halal Vol 4 (1) 96
Analisa Program Dinas Koperasi... (Noor Athief et.al) diverse, 4 people were waiting for instructions from the Cooperative Office, 2 people thought taking care of halal certification was time-consuming, 1 person didn't want to because the procedures were complicated and 2 people were interested in taking care of it because of the strategic location of the business. Keywords: Program, Department of Cooperatives and SMEs, UMKM, Halal Certification PENDAHULUAN Negara merupakan sebuah institusi atau badan tertinggi yang berkewajiban melindungi dan menegakkan hak atas setiap warganya. Negara juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan atas barang dan produk yang akan dikonsumsi serta digunakan oleh orang. Karena seluruh produk yang beredar di masyarakat belum tentu diperbolehkan untuk dikonsumsi dan dikenakan serta terjamin kehalalan nya. Gaya hidup halal atau kerap disebut halal lifestyle termasuk trend yang baru di dunia kemudian merambah masuk ke Indonesia (Hendri Hermawan, dkk, 2019). Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka kultur atau kebudayaan baru ini sangatlah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Fenomena Halal Lifestyle di Indonesia bisa dilihat dari mulai terealisasinya pariwisata halal, cara berpakaian yang menutup aurat, beragam jenis usaha syariah dan model hijab sampai sektor bisnis pun mulai memasukan unsur halal seperti hotel berbasis syariah, travel, pariwisata halal, kosmetik berlogo halal sampai ke sektor usaha kuliner juga memakai konsep halal. Konsep gaya hidup halal sangatlah bisa diimplementasikan untuk seluruh umat beragama, tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja karena konsep ini bersifat universal dan menyeluruh tanpa memandang keyakinan tertentu. Arti kata halal sendiri halalan: diperbolehkan. Gaya hidup serba halal sudah mulai berkembang secara global hingga masuk ke Indonesia sejak tahun 2014 (Lion Widjaja, 2014). Pengertian Halal Lifestyle sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan atau rutinitas yang dilaksanakan oleh umat manusia yang berlandaskan pada syariat agama Islam. Beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai untuk mencoba mengembangkan gaya hidup halal ini (Sayekti, 2014). Pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat regulasi yang mengatur tentang halal, yakni UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). berasal dari bahasa arab Dijelaskan bahwa Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat agama Islam. Dibentuknya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk penetapan standar JPH dan sertifikasi halal dari suatu produk. Serta adanya regulasi tersebut diharapkan juga mampu dalam menjawab keresahan yang telah dirasakan masyarakat (Masudin, Jie and Widayat, 2020), khususnya bagi umat muslim yang terdapat di Kota Surakarta terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. ialah Tujuan dari penyelenggaraan JPH untuk memberikan kenyamanan, perasaan aman, keselamatan serta adanya jaminan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, Jaminan Produk Halal juga dapat memberikan nilai tambah di mata konsumen bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Hidayat and Siradj, 2015). Namun disamping itu, jaminan produk halal bagi UMKM memerlukan dukungan keuangan guna menyelenggarakan jaminan halal itu sendiri (Athief, 2019). Kota Surakarta sendiri merupakan sala satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Di Surakarta gaya hidup halal sudah mulai berkembang. Dari mulai munculnya hotel berbasis syariah, industri pakaian muslim-muslimah sampai ke sektor usaha pun juga ikut dipengaruhi oleh trend tersebut. Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta kemudian berfikir untuk memfasilitasi program yang menyangkut halal lifestyle. Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah kota yang memberikan pelayanan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada Januari tahun 2020 lembaga layanan ini membuka fasilitas berupa sertifikasi halal untuk UMKM yang selama bulan Februari 2020 - April 2020 (Dinas Koperasi, 2020). (2018) menerangkan bahwa kehalalan suatu produk baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya merupakan pemerintah. tanggungjawab Chairunnisyah (2017) membahas peran MUI dalam Menerbitkan Sertifikat Halal, siketahui bahwa LPPOM MUI dan Komisi Fatwa berusaha semaksimal mungkin memberikan jaminan halal untuk semua jenis produk makanan dan kosmetik dengan memberikan sertifikat halal. Qomaro, Hammam and Nasik (2019) menjelaskan bahwa pendampingan sertifikasi halal belum optimal, di Kecamatan untuk mendapatkan sertifikasi halal terbilang kurang untuk produk UMKM. Dzikriyah Laelatu (2019) juga menerangkan sertifikasi halal terhadap produk umkm berpengaruh peningkatan performance perusahaan. Dan penelitian Astuti et al., (2020) Menerangkan bahwa Sertifikasi Halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka pakai benar- Penelitian Farhan Tragah pendampingan positif terhadap 97
Analisa Program Dinas Koperasi... benar produk halal, karena pada kemasan produk terdapat logo halal dan pentingnya mengurus sertifikasi halal untuk setiap produk yang beredar. Jaminan Produk Halal (JPH) terkhusus konsumen muslim kehalalan dari produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan hal yang penting dan mendapatkan perhatian khusus. Pada era perdagangan label dan sertifikasi internasional, penyematan kehalalan mendapat tempat dan perhatian yang baik. Dengan demikian strategi peredaran produk halal untuk konsumen muslim termasuk kedalam tantangan globalisasi (Muslimin, 2019). Di Indonesia sudah dirumuskan peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yakni UU No. 33 Tahun 2014. Untuk konsumen Jaminan Produk Halal adalah suatu jaminan yang memiliki sifat perlindungan bagi konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang diberikan serta memiliki informasi baik itu dalam bentuk label atau lisan yang telah diuji dan dibuktikan melalui serangkaian penelitian serta pengawasan kemudian disahkan dengan sertifikasi sebagai produk halal (Fathimah and Zailia, 2017). itu pemerintah telah merespon mengenai pentingnya label halal dengan regulasi dan pencantuman meneguhkan UU No. 33 Tahun 2014. Maka dari Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BAB I pasal 3 diadakannya Jaminan Produk Halal ini memiliki tujuan yakni memberikan kenyamanan, kepastian, keselamatan dan keamanan adanya ketersediaan adanya produk halal bagi penduduk dalam mengkonsumsi serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha karena adanya sertifikasi jaminan produk halal secara resmi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (JPH) atau memakai UMKM merupakan unit usaha potensial (Cahyadi, 2015). penyokong ekonomi nasional Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pengertian UMKM dibagi menjadi beberapa pengertian. Pada pasal 1 ayat 1 terdapat pengertian dari usaha mikro yakni usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usah yang kriterianya memenuhi syarat sesuai undang-undang. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengertian dari usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pasal 1 ayat 3 UU No. 20 tahun 2008 menjabarkan arti dari usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai oleh usaha kecil atau usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan tahunan yang diatur oleh undang-undang. (Noor Athief et.al) Dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di semua sektor usaha baik itu usaha kecil, usaha mikro dan usaha menengah dan memiliki omset tahunan yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Selain pengertian UMKM, ada juga pngertian dari Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Keputusan Presiden No. 99 tahun 1998, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritasnya usaha kecil dan perlu dilindungi agar terhindar persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan pada pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 menerangkan bahwa UMKM memiliki beberapa kriteria, yaitu: 1. Kriteria usaha mikro adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan omset pertahun paling banyak Rp. 300.000.000. 2. Kriteria usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000, dan omset pertahun Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2,5 Milyar, nominal termasuk tersebut bangunan atau tanah. tidak 3. Kriteria usaha menengah adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 500.000.000 sampai dengan 10 Milyar dan omset petahunnya Rp. 2,5 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar, nominal tersebut belum termasuk tanah atau bangunan. Penelitian mengenai pelaksanaan dan prosedur sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi terhadap pelaku UMKM di Kota dan UKM ialah untuk Surakarta. Tujuan penelitian mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi kelompok usaha di Surakarta, dan respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal. ini METODE PENELITIAN Berdasarkan pendekatan yang menjadi dasar dari penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan ini menggunakan evaluasi teori dan pengambilan dara tampa menggunakan data empiris di numerik. Jenis penelitian termaksud penelitian lapangan (filed Research) yakni penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang sebenarnya (Kartono and Kartini, 1996). Oleh karena itu, dalam proses penelitian mengangkat data dan permasalahan yang terdapat di (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan hubungan antara operasional penyediaan layanan sertifikasi halal di Dinas Koperasi dan UKM di kota Surakarta. deskriptif kualitatif. Metode lapangan lapangan Sumber data primer didapatkan dari penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada pemangku kebijakan terkait di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Surakarta, wawancara kepada pelaku 98
Analisa Program Dinas Koperasi... usaha UMKM yang tersebar di kota Surakarta. Wawancara digunakan karena lebih tepat untuk menggali data dari narasumber untuk memenuhi unsur kedalaman data sebagai bentuk kekhasan penelitian kualitatif. Sumber data sekunder didapat dari data empiris yang disajikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan data dari literatur kepustakaan, berbagai publikasi baik itu jurnal ilmiah, konferensi maupun data digital dari karya tulis tugas akhir yang tersimpan pada arsip digital berbagai kampus. Seluruh data yang didapatkan akan dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara penulisan laporan dengan isi fakta-fakta data yang disajikan apa adanya (Albi and Johan, 2018). Model analisa yang dilakukan adalah induktif, yaitu melakukan pengembangan konklusi baru yang general berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Gumilang, 2016). Penelitian induktif dinilai lebih tepat karena: a. Proses induktif kenyataan-kenyataan dalam data. lebih dapat menemukan terdapat jamak yang b. Lebih dapat membuat hubungan penulis dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. c. Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. d. Analisa induktif pengaruh bersama hubungan-hubungan. lebih dapat menemukan yang mempertajam e. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik. Dalam hal ini penulis mencari solusi atas konflik kelebihan waktu praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. HASIL & PEMBAHASAN Profil Dinas Koperasi dan UKM Surakarta Mengupayakan kemakmuran, kecukupan serta kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pemerintah pada umumnya termasuk rangka pemerintah mewujudkan hal tersebut maka pemerintah kota Surakarta mengembangkan sebuah gagasan untuk memperkuat sistem perekonomian dan memberikan terhadap pemberdayaan perhatian secara khusus UMKM, terlebih di masa sulit seperti ini. Melalui salah satu instrumen pemerintahan yaitu Dinas Koperasi dan UKM, program-program yang memiliki tujuan untuk memberdayakan, mengayomi dan mengembangkan kiprah UMKM bisa disalurkan dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Sektor UMKM merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melalui pembinaan, pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan siklus UKM kota Surakarta. Pada kota Surakarta. Dalam edukasi awalnya (Noor Athief et.al) perkembangan UMKM di Surakarta mengalami pasang dan surut, akan tetapi setelah diadakannya pembinaan dan penyuluhan oleh Dinas Koperasi dan UKM, diharapka dapat menciptakan unit usaha yang mampu membantu roda perekonomian, meningkatkan stabilitas ekonomi serta sesuai dengan tuntunan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah kota setempat. untuk menggerakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama di Surakarta sering kali mengalami berbagai macam hambatan seperti, kapasitas kelembagaan, minimnya modal, edukasi dalam mengelola usaha yang rendah, sertifikasi jenis usaha serta kurangnya jaringan usaha.48 Oleh karena itu perlunya instansi seperti Dinas Koperasi dan UKM untuk menjembatani atau memberikan solusi atas masalah-masalah yang beredar. Sebagai lembaga pemerintahan kota yang terletak di Jalan Yosodipuro No. 162, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tentunya Dinas Koperasi dan UKM memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM Kota sebagai pelaksana program Surakarta pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang didasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.50 Selain tugas pokok, Dinas Koperasi dan UKM Surakarta juga memiliki fungsi yang dapat menunjang kinerja intansi pemerintahan dalam melayani masyarakat. adalah suatu Berikut fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta adalah penyelenggaraan kesekretariatan Dinas, penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi, penyelenggaraan perizinan pengawasan koperasi, penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan masih banyak lagi fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dalam serta pemeriksaan rangka merealisasikan program kerjanya, Dinas Koperasi dan UKM Surakarta berpedoman kepada visi-misi yang telah dibuat. Berikut adalah penjabaran dari visi-misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta: Data Informan ini peneliti memiliki kesempatan dan melakukan wawancara dengan informan dari beberapa pelaku UMKM untuk digali keterangannya mengenai topik "Sertifikasi Halal UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta". Dalam prosesnya peneliti terutama tentunya mengalami kendala, menemukan responden yang bersedia diwawancarai secara objektif dan menyusun pertanyaan yang berimbang. Namun hal tersebut tidak menghentikan langkah peneliti untuk melanjutkan penelitian. Akhirnya, terkumpul sepuluh responden dari pelaku UMKM dan satu dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta yang berinisial TP, DS, TM, IW, ED, PG, PT, KS, AU, SB dan AD sekaligus bersedia memberikan keterangannya terkait topik tersebut. Pada penelitian untuk mencari 99
Analisa Program Dinas Koperasi... 1. PT, memiliki nama lengkap Bapak Topo (50 tahun), beliau memiliki berdiri selama 10 tahun lebih. Tempat usaha beliau berada di Gladhag depan kompleks PGS-BTC. Beliau baru saja mendaftarkan usahanya tersebut di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta sejak pandemi muncul. Niat beliau mendaftarkan usahanya ialah supaya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM. Tujuan beliau mendapatkan BLT UMKM adalah supaya usahanya tetap berjalan selama pandemi covid- 19. 2. DS atau biasa dipanggil Budhe Sri Sutarmi (56 tahun), usaha beliau adalah warung makan "Dhe Sri" yang terletak di dekat Pukesmas Sangkrah. Usaha Dhe Sri sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Dhe Sri mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta pada akhir tahun 2019. 3. TM alias Bapak Tri Makno (60 tahun), sama seperti Dhe Sri usaha bapak Tri Makno merupakan yang bertempat di kompleks Pasar Sangkrah. Beliau baru saja mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta pada awal April 2020. Tujuan beliau mendaftarkan usahanya di portal Dinas Koperasi dan UKM adalah supaya usahanya bisa berkembang dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. usaha warung makan 4. TP memiliki nama lengkap Teguh Prakosa (38 tahun), usaha yang dijalankan beliau adalah kuliner "Tahu Kupat". Dijalankan selama 7 tahun yang berlokasi di kompleks Pasar Sangkrah. Bapak Teguh juga baru mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta pada Januari 2020. IW atau Ida Widyastuti (53 tahun), beliau memiliki usaha jajanan pasar berupa wajik yang dinamai "Wajik Ayu". Usaha Beliau telah dirilis sejak tahun 2010 hingga sekarang. Produk beliau di pasarkan ke beberapa pasar yang ada di Surakarta. Ibu Ida dulu pernah mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta via online namun belum ada balasan dari pihak Dinas terkait hal tersebut. seribu 5. 6. ED memiliki nama panjang Endang Darmanto (50 tahun), memiliki usaha makanan berupa kripik singkong yang dikemas dalam ukuran tidak jajanan didaftarkan di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta karena prosedur mengurusnya yang rumit. Sekalipun online akan tetapi masih ada kelanjutannya dalam mengurus berkas-berkas UMKM. an. Usaha beliau 7. PG biasa dipanggil dengan sebutan Panggih (45 tahun), usaha beliau sudah dimulai sejak tahun kurang lebih 2008 dan sempat mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Solo berupa gerobak untuk UMKM yang ada logo Pemkot Solo. Beliau menjalanka usahanya di sekitar (Noor Athief et.al) Pasar Sangkrah. Beliau baru mendaftrakan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta secara online pada Juli 2020. 8. SB memiliki nama panggilan Pak Slamet (65 tahun), usaha yang dikembangkan adalah usaha kuliner "Mie Ayam dan Bakso Pak Met". Beliau menjalankan usahanya di Snagkrah dan telah memiliki 2 cabang yakni di Luwes Lojiwetan dan Gandekan. Akan tidak mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta dengan alasan sibuk mengurus usaha mie ayam dan bakso nya yang saat ini sedang berkembang. tetapi beliau Sakit Kustai Unit 9. AU memiliki nama panggilan Abu Uya. Lokasi usahanya berada di daerah Semanggi tepatnya Timur Rumah 2. Mengembangkan usaha di bidang kuliner "Nasi Kebuli dan Aneka Masakan Timur Tengah". Beliau memilih mengembangkan usaha kuliner khas Arab sebab lokasi usaha yang strategis dan banyak konsumen yang mayoritas suku Arab. 10. KS atau biasa dipanggil Suryadi. Memiliki usaha berupa warung makan yang berlokasi di daerah Semanggi. Dengan lokasi usaha yang mayoritas penduduknya suku arab beliau berpendapat bahwa porgram halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta belum berkeinginan mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Akan tetapi beliau juga mengapresiasi kinerja dari pihak Dinas selama masa pandemi seperti. bagus, sudah namu 11. Andy, beliau adalah pegawai tetap Dinas Koperasi dan UKM Surakarta yang berkantor di Ruang B bagian UMKM. Prosedur Sertifikasi Halal Dinas Koperasi dan UMK Surakarta Mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan umat islam. Oleh sebab itu kita sebagai umat lebih islam khususnya di Surakarta kini memilih produk-produk yang sudah jelas kehalalan nya (Agustina et al., 2019). Termasuk produk-produk hasil olahan UMKM yang sangat diminati konsumen karena harganya yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan UMKM sampai saat ini masih diperhitungkan tingkat kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak salah jika banyak UMKM yang berharap memiliki jaminan atas kualitas produk serta kehalalan dari produk yang mereka edarkan di masyarakat. Guna memenuhi kebutuhan umat Islam terkait produk halal, maka Dinas Koperasi dan UKM Surakarta berusaha untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal bagi setiap pebisnis atau produsen. Pada dasarnya seluruh bahan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya itu halal, kecuali bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah SWT dan sudah dijelaskan di Al-Qur"an dan Hadist. 100
Analisa Program Dinas Koperasi... Kriteria bahan- bahan yang diharamkan menurut Al- Qur"an dan Hadist adalah sebagaimana yang tertera di QS. Al-Maidah ayat 3 yang artinya: "Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih atas nama berhala dan mengundi nasib dengan anaka panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada- Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk mu agamamu dan telah Ku cukupkan untukmu nikmatKu dan telah Ku ridhai Islam sebagai agamamu". (Kementerian Agama, 2018) Adapun penjelasan mengenai sertifikasi halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menyatakan ke halalan dari suatu produk tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan label atau logo halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menempel disetiap kemasan produk. Untuk menjamin telah ke halalan dari produk bersertifikat halal, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan jika suatu saat nanti produk atau barang tersebut mengandung barang yang dinajiskan atau diharamkan menurut syariat, maka pihak Majelis Ulama Indonesia wajib dan berkenan mencabut sertifikasi tersebut. Dengan adanya hal itu diharapkan setiap untuk memperhatikan kualitas barang yang diproduksi serta memperbaharui dan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh perusahaan (MUI, 2010). tertentu yang atau produsen pelaku usaha Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Surakarta yang bera amatkan di Jalan Yosodipura No. 162, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kantor B yang merupakan bagian ditugaskan untuk mengelola beberapa program yang terkait Koperasi dan UMKM termasuk program layanan fasilitas sertifikasi halal. Tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM adalah memberikan fasilitas layanan halal pendaftaran, bagi pendampingan dan pemberkasan sebelum data dilimpahkan kepada Majelis Ulama Indonesia Surakarta untuk proses penyaringan dan pemberian sertifikat serta label halal MUI dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Andy, wawancara, 8 Desember 2020). pelaku UMKM berupa dalam proses auditing (Noor Athief et.al) Adapun prosedur atau cara pengajuan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta adalah sebagai berikut : 1. Warga surakarta atau warga luar yang memiliki usaha di wilayah Surakarta. 2. Datang ke Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. 3. Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. 4. Usaha yang dirintis wajib memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). 5. Produk yang dihasilkan wajib memiliki Izin Produk Industri Rumah Tangga (IPIRT) yaitu yang jaminan dikeluarkan oleh Walikota terhadap hasil produksi rumah tangga. tertulis berupa 6. Kemasan layak jual. Berikut skema alur pengajuan sertifikasi halal Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. 1. Warga dalam/luar yang memiliki usaha di Surakarta 2. Datang ke Dinas dan Koperasi UKM 4. Usaha wajib memiliki izin usaha Mikro dan Kecil 3. Mengisi Formulir Pengajuan 5. Memiliki izin produk industri rumah tangga 6. Kemasan Jual 6. Kemasan Jual Gambar 1. Skema Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Dinas Koperasi dan UKM Surakarta terkumpul, maka pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta akan melimpahkan berkas tersebut kepada MUI Surakarta untuk proses auditing dan screening terhadap pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya. Pendaftaran layanan tersebut dibuka dari bulan Februari 2020- April 2020 dimulai dari pukul 09.00-14.00 (jam operasional kantor). Untuk tahun 2020 selama masa pandemi covid- 19pendaftaran layanan sertifikasi halal diperpanjang sampai batas waktu bulan desember 2020, dan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta mentargetkan ada setidaknya minimal 15 UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tersebut. Realisasi Program Sertifikasi Halal Dinas Koperasi dan UKM Surakarta Setelah berkas-berkas diatas Realisasi atau implementasi dari program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta dibagi menjadi 2 prosedur, yakni yang pertama proses pengurusan layanan sertifikasi 101
Analisa Program Dinas Koperasi... halal oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta sangat membantu pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Prosedur atau tata cara rekruitmennya dengan datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Surakarta kemudian melengkapi berkas-berkas yang sudah dijabarkan diatas seperti mengisi formulir pengajuan, UMKM memiliki izin usaha dll. (UMKM) yang setelah berkas-berkas terkumpul maka pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta akan melakukan pendampingan selama proses auditing sebelum dilimpahkan ke MUI Surakarta. Jika pelaku UMKM telah lulus dari tahap auditing dan seleksi atau screening maka selanjutnya akan mendapatkan pendampingan oleh MUI Surakarta untuk dilakukan tindakan pendampingan. Kemudian tersebut hasil dari pendampingan dilimpahkan kepada MUI Provinsi untuk proses penerbitan sertifikat halal untuk UMKM (Asy"ari, 2011). Yang ke dua, Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta peneliti mendapatkan hasil dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kendala baik itu secara teknis maupun non- teknis sehingga membuat pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta menunda program layanan fasilitas sertifikasi halal untuk UMKM dan mengalihkan beberapa program kerjanya untuk menyejahterakan dan menggerakan UMKM di masa pandemi agar bisa menggerakan roda perekonomian di surakarta dan jika ada salah satu pelaku UMKM ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal maka akan tahap pemberkasan tetap dilayani sampai (Andy, wawancara, 8 Desember 2020). Respon Pelaku UMKM Terkait Sertifikasi Halal Sertifikasi Halal adalah proses mendapatkan sertifikat halal dan untuk mendapatkannya ada beberapa dan screening, pemeriksaan terhadap produk yang akan di labelisasi halal (Agustina et al., 2019). Tujuan dilaksanakannya sertifikasi halal untuk UMKM untuk meyakinkan kepada konsumen mengenai kehalalan suatu produk, dan hal tersebut bisa membuat angka pembelian terhadap suatu produk UMKM meningkat. tahap pembuktian Akan tetapi realita di lapangan sangatlah berbanding terbalik dari prediksi dan apa yang diharapkan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Tidak hanya wabah covid-19 yang membuat program ini belum terlaksana, banyaknya prosedur yang harus ditempuh dan minimnya pengetahuan dan terkait pentingnya informasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM membuat pelaku UMKM enggan mengurus sertifikasi tersebut. layanan fasilitas sertifikasi halal UMKM ini belum ada nya sosialisasi secara langsung dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta terhadap pelaku UMKM sehingga mayoritas tidak tahu akan program tersebut. Pihak Dinas Koperasi dan UKM juga sudah melakukan pemberitahuan terkait layanan sertifikasi Faktor lain yang menghambat (Noor Athief et.al) halal melalui sosial media instagram resmi milik Dinas Koperasi dan UKM Surakarta, portal berita online seperti Solo Pos dan website resmi dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Selain itu menurut asumsi peneliti dengan didukung hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM seperti, terdapat faktor yang membuat terlambatnya proses sertifikasi halal bagi UMKM adalah masalah biaya selama mengurus meskipun anggaran program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi dan masuk kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kecuali untuk perpanjangan masa berlaku sertifikasi halal itu nanti menggunakan biaya sendiri. Karena minimnya informasi, edukasi dan pengetahuan tentang Dinas Koperasi dan UKM Surakarta menjadikan pelaku UMKM belum mengetahui akan program atau layanan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Berikut peneliti jabarkan mengenai hasil wawancara yang dilakukan selama bulan Januari- Februari dengan beberapa pelaku UMKM. Ditinjau dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas dapat ditulis secara garis besar bahwa respon beberapa pelaku UMKM di daerah Gladhag, Sangkrah dan Semanggi sebagai berikut: 1. Terdapat 2 orang responden yang tidak ingin mengurus dikarenakan harus mengumpulkan beberapa berkas dan memenuhi persyaratan yang berlaku dan juga membuang-buang waktu mereka. 2. 1 orang tidak ingin mengurus dikarenakan prosedur secara keseluruhan yang rumit. 3. Tanggapan yang lain berasal dari 4 responden yakni mereka menunggu dari instruksi pemerintah kalaupun layanan sertifikasi halal itu bersifat wajib. 4. 2 responden lainnya memberikan tanggapan jika program tersebut bagus dan bisa diterapkan di lingkungan usahanya karena mayoritas penduduknya adalah suku arab. 5. 1 responden menjelaskan jika memang belum ada keinginan untuk mengurus sertifikasi tetapi beliau mendukung adanya program tersebut. Berikut tersebut akan poin-poin tertulis di atas. Pada wawancara yang wawancara tanggal 12 dan 15 Januari 2021, menurut TP dan TM layanan Dinas Koperasi dan UKM Surakarta dalam memfasilitasi sertifikat halal UMKM sudah bagus akan tetapi dari pihak TP dan TM sendiri masih memerlukan penjelasan dari yang bersangkutan secara langsung. Pendapat dari TP dan TM lebih mengarah pada perlu adanya sosialisasi supaya jelas kelanjutan dari program ini. penjelasan telah dari Menurut DS dan IW pada wawancara tanggal 18 Januari 2021, program sertifikasi halal sudah bagus akan tetapi beliau terkendala transport 102
Analisa Program Dinas Koperasi... dan mengumpulkan berkas-berkas. Beliau ber dua beranggapan bahwa lebih baik bekerja dan mendapatkan keuntungan, ditambah masa pandemi seperti ini. Berkas-berkas yang dipersiapkan pun juga lumayan rumit. Januari 2021 pada wawancara berikutnya, sependapat dengan DS dan IW narasumber PG juga menyatakan bahwa berkas- berkas yang dikumpulkan terlalu susah didapat terlebih di masa pandemi seperti ini. Dan PG juga berpendapat jika produk yang dijual pasti halal, sehingga konsumen ragu untuk tidak mengkonsumsi produknya. Pada tanggal 22 akan Respon yang berbeda saya dapatkan dari jawaban dan opini responden AU dan KS. Tempat usaha beliau berada di daerah semanggi yang dimana area tersebut banyak sekali konsumen berdarah arab sehingga beliau sangat mendukung program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Menurut AU yang saya gali informasinya pada tanggal 30 Januari 2021 beliau berpendapat, bahwa program tersebut sudah bagus terlebih lokasi usaha yang mendukung sehingga dapat menambah kepercayaan konsumen jika makanan yang kami olah 100% halal. Sedangkan menurut KS pada tanggal 30 Januari 2021 yang loksi usahanya di juga daerah konsumennya mayoritas arab pun berpendapat jika program tersebut bisa menambah jumlah konsumen yang datang sehingga berimbas pada profit yang beliau peroleh. Hasil yang berbeda juga peneliti dapatkan saat melaksanakan wawancara pada 2 Februari 2021 dengan responden SB. Menurut pendapat SB layanan Dinas Koperasi dan UKM tersebut sudah bagus dan bahkan beliau baru tahu dan mendukung pihak Dinas Koperasi dan UKM dalam memfasilitasi hal tersebut. Akan tetapi SB sendiri belum ada keinginan untuk mengurus sertifikasi halal untuk usahanya. Saat wawancara pada 8 Februari 2021 terdapat asumsi dari responden ber inisial ED dan PT terkait sertifikasi halal untuk UMKM hampir mirip dengan responden lain yakni enggan mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal dan masih bimbang terhadap program instruksi pemerintah jika memang hal itu wajib. ini serta menunggu Dapat dilihat dari beberapa pendapat atau asumsi dari masing-masing UMKM berbeda-beda akan tapi pada intinya mereka sangat mengapresiasi sertifikasi halal yang program atau difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta, walaupun ada beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki ketertarikan akan program tersebut dan berharap ada sosialisasi dan pendekatan secara langsung dari pihak terkait. layanan Untuk lebih memudahkan pembaca maka untuk tabel peneliti membuat mengidentifikasi secara penjelasan dari beberapa penjabaran diatas : Tabel 1.0 Respon Pelaku UMKM tabel sederhana ringkas. Berikut (Noor Athief et.al) Inisial Responden Tanggapan Jumlah Responden PT, ED, TM, TP DS, IW PG AU, KS SB Menunggu Instruksi Pemerintah dan Pihak Dinas Koperasi Mengurus sertifikasi halal merupakan kegiatan yang menyita waktu Tidak ingin mengurus karena prosedur rumit Tertarik dengan sertifikasi halal karena lokasi usaha yang mendukung Belum adanya keinginan untuk mengurus sertifikasi halal 4 2 1 2 1 Pelaku UMKM pun memiliki beberapa harapan seperti adanya tindak lanjut dari Dinas Koperasi dan UKM Surakarta seperti penyuluhan, publikasi program ke masyarakat secara langsung agar nantinya yang mengajukan layanan tersebut bisa lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Dan untuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dari pihak pelaku UMKM juga memiliki masukan agar diadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat awam tentang kandungan atau muatan dari peraturan tersebut. Sehingga seluruh pelaku usaha bisa paham dan mematuhi regulasi yang sudah dibuat. Dalam perjalanannya pemerintah pusat sudah berupaya untuk merancang, mengesahkan dan memberlakukan sebuah aturan yang menjelaskan tentang sertifikasi halal atau lebih tepatnya jaminan produk halal, yakni UU No. 33 Tahun 2014 yang berisikan XI bab dan 68 pasal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan harapan untuk melindungi serta memberikan jaminan atas suatu barang kepada konsumen dalam mengkonsumsi dan memakai suatu produk. Terkhusus konsumen yang beragama islam. tersebut berisi kan mengenai informasi, pembinaan, prosedur dan biaya kepengurusan sertifikasi halal pun juga sudah disebutkan dalam pasal 23 poin a-c UU No, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dan dari pemerintah pusat melalui informasi yang disebar di media sosial instagram resmi Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH akan memfasilitasi 3.283 UMK yang tersebar di 20 wilayah Republik Indonesia. Di dalam regulasi Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka pada bagian akhir ini dapat ditarik tiga kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni: 103
Analisa Program Dinas Koperasi... a. Prosedur Sertifikasi Halal Dinas Koperasi dan UKM Surakarta haruslah memenuhi syarat dan prosedur pengajuan sertifikasi halal, yakni warga surakarta atau yang memiliki usaha di wilayah surakarta, datang ke Dinas Koperasi formulir pengajuan, dan UKM, mengisi melengkapi surat-surat izin usaha. Setelah berkas terkumpul maka pihak Dinas akan melimpahkan ke MUI Surakarta untuk proses selanjutnya. b. Realisasi Program Sertifikasi Halal Dinas Koperasi dan UKM Surakarta Realisasi di lapangan menyebutkan bahwa selama pelaksanaan dari pihak Dinas sendiri mengalami beberapa kendala, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Kendala teknis seperti sosialisasi yang kurang dari pihak Dinas, sedangkan contohnya Sehingga adanya menyebabkan belum terlaksananya program ini. c. Respon Pelaku UMKM Terkait Program kendala pandemi non-teknis covid-19. Sertifikasi Halal. Respon dari pelaku UMKM pun beragam. 4 orang menunggu instruksi Dinas, 2 orang berpendapat mengurus hal tersebut menyita waktu, 1 orang tidak ingin mengurus karena prosedur yang rumit dan 2 orang yang lain tertarik mengurus karena lokasi usaha yang strategis. DAFTAR PUSTAKA Agustina, Y. et al. (2019) "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), pp. 139-150. at: Available /view/11090. Anggito, Albi & Setiawan Johan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Ella Deffi Lestari (CV Jejak). Astuti, D. et al. (2020) "Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru", BERDAYA: dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), pp. 23-32. doi: 10.36407/berdaya.v2i1.171. Jurnal Pendidikan Asy"ari, H. (2011) Kriteria Sertifikasi Halal dalam Perspektif MUI. Artikel Skripsi. Universitas Negeri Sebelas Maret. Athief, F. H. N. (2019) "Embedding Crowdfunding Structure in Islamic Venture Capital for SMEs Development", Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), pp. 1-28. doi: 10.21580/economica.2019.10.1.3186 Badan Pusat Statistik, Data Kependudukan Tahun 2019. Badu, Irman, Ishak Awaludin, Ariffudin Mas"ud. Penyusunan Partisipasi "Pengaruh Anggaran, Organisasi, Komitmen Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan (Noor Athief et.al) Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial". Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, No. 1 (2019), h. 99- 113. Cahyadi, I. (2015) "Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 27(9), pp. 129- 144. Chairunnisyah, S. (2017) "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal dan Kosmetika", Jurnal EduTech, 3(2), pp. 64- 75. Departemen Pada Produk Makanan dan RI. Agama Terjemahannya Transliterasi. dengan (Semarang: PT. Karya Toha. t,t, 2018). Q.S al-Maidah: 03. Al-Qur'an Dinas Koperasi (2020) Pemberitahuan pendaftaran fasilitas at: Available halal. (Accessed: 15 January 2020). Dzikriyah Laelatu (2019) Efektifitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Performance UMKM di Kabupaten Batang. IAIN Pekalongan. Farhan, A. (2018) "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)", Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), pp. 1-16. Available at: Fathimah, E. and Zailia, S. (2017) "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Muamalah, 3(1), pp. 73-86. Gumilang, G. S. (2016) "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", Jurnal Fokus Konseling, 2(2). Available at: lpg.ac.id/index.php/fokus/a. Hidayat, A. S. and Siradj, M. (2015) "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri", AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, doi: pp. 10.15408/ajis.v15i2.2864. 15(2), 199-210. Hermawan, Hendri, dkk. "Halal Life Style di Indonesia." An-Nishbah-Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 02 (April 2019), h. 57- 81. Kartono and Kartini (1996) Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju. Masudin, I., Jie, F. and Widayat, W. (2020) "Impact of halal supplier service quality and staff readiness to adopt halal technology on halal logistics performance: A study of Indonesian halal meat supply chain", International Journal of Agile Systems and Management, 104
Analisa Program Dinas Koperasi... pp. 13(3), 10.1504/IJASM.2020.109258. 315-338. Muslimin, J. (2019) "Halal Product Guarantee in Indonesia: Regulation and Social Inclusion", Journal of Economics and Shirkah: doi: 4(1). Business, 10.22515/shirkah.v4i1.259. Majelis Ulama Indonesia. (2010). Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: MUI) May Lim C. "Halal Product Guanrantee In Indonesia." Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14, No. 1 (2017). Qomaro, G. W., Hammam, H. and Nasik, K. (2019) "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan di Kecamatan Tragah Bangkalan", Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 5(2), pp. 137-142. doi: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116. Sektor Pangan Sertifikasi Halal Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan". Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), h. 193-209. Sayekti, N. W. (2014) "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(2), pp. 193-209. Available at: =profile&id=583667. "Upaya Widjaja, dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Industri Makanan Halal di Pasar Global pada Tahun 2014". (Skripsi: Universitas Katholik Parahyangan) Liony. Indonesia doi: (Noor Athief et.al) 105