PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN SEKRETARIAT DAERAH Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil - Pasuruan Email : setda@pasuruankab.go.id PENGUMUMAN Nomor: 800.1.2.2/1577/424.103/2024 TENTANG PENERIMAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2.1/1067/HK/424.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut : I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, UNIT KERJA DAN JENIS FORMASI Pemerintah Kabupaten Pasuruan membutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil alokasi CPNS sebanyak 119 dengan perincian sebagai berikut : No Jabatan Tenaga Teknis Kualifikasi Pendidikan Unit Penempatan Alokasi Formasi Khusus e d u a m u C m u m U l s a t i l i b a s D i (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Terampil Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama (3) S-1 Ekonomi; S-1 Akuntansi S-1 Teknik Sipil S-1 Akuntansi; D-IV Akuntansi S-1 Teknik Informatika S-1 Hukum; S-1 Ilmu Hukum D-III Akuntansi S-1 Geografi; S-1 Ilmu Geografi; S-1 Teknik Geologi; S-1 Teknik Industri; S-1 Teknik Kimia; S-1 Teknik Perminyakan; S-1 Teknik Pertambangan; S-1 Teknik Sipil. (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (5) 1 3 9 4 3 5 11 (6) 1 2
(7) -
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. h a m u J l (8) 2 5 10 6 5 5 12 1
(1) 8. 9. (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (3) S-1 Ilmu Komputer S-1 Ilmu Komputer D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-1 Ilmu Pemerintahan (4) Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah (5) 1 9 (6) 1
(7) - 1 10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 11. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama S-1 Ekonomi Pembangunan; S-1 Ekonomi D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; D-IV Praktik Perpolisian Tata Inspektorat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 3 13 1
Pamong; S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Administrasi Publik; S-1 Manajemen; S-1 Akuntansi; S-1 Ekonomi; S-1 Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Politik; S-1 Hukum; S-1 Ilmu Komputer; S-1 Ilmu Informatika; S-1 Sistem dan Teknologi Informasi; 12. Polisi Pamong Praja Terampil S-1 Sistem Informasi D-III Manajemen; D-III Akuntansi; D-III Administrasi Perkantoran; D-III Administrasi Publik; D-III Hubungan Masyarakat; D-III Sistem Informasi; D-III Teknologi Informasi SLTA/SMA Sederajat Satuan Polisi Pamong Praja 25
13. Polisi Pamong Praja Pemula Satuan Polisi Pamong Praja 19
Informasi persyaratan lain yang terkait pengadaan CASN tahun 2024 dapat diakses pada laman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. II. DASAR HUKUM Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun 2024 mengacu pada : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024; 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. (8) 2 10 5 13 25 19 2
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2.1/1067/HK/424.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024. III. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN 1. Kebutuhan Umum, merupakan pelamar lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini; 2. Kebutuhan Khusus, terdiri dari : a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude); 1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat; 2) Pelamar lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian" (cumlaude) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri merupakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan /Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang menyatakan bahwa program studi pelamar pada saat lulus terakreditasi dengan predikat A atau Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; 3) Pelamar lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian"(cumlaude) Lulusan Perguruan Luar Negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara Dengan Pujian (cumlaude) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. b. Pelamar penyandang disabilitas adalah pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dengan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN sebagai Calon PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 3
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan : a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki Kementerian yang ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Agama; b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi (perpanjangan akreditasi), menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya; Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari : 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau 2) Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. c. Pelamar lulusan sekolah/perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 10. Bersedia mengabdi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan tidak mengajukan mutasi atau pindah dengan masa kerja minimal yang tertera dalam surat pernyataan 8 (delapan) poin ber e-materai, jika tetap melakukan mutasi dianggap mengundurkan diri; 11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); 12. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; 13. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; 14. Dalam hal peserta adalah PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb (Pejabat Yang Berwenang); 15. Pelamar wajib membuat Surat Lamaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Dokumen Pelamar dan Surat Pernyataan 8 (delapan) poin sesuai format yang telah ditentukan oleh ; Panselda Kabupaten Pasuruan dan dapat diunduh di laman 16. Memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Asli yang ditandatangani dan distempel basah (untuk Surat Keterangan yang sudah menggunakan tandatangan elektronik tidak memerlukan stempel) yang menerangkan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 17. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib menyatakan yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN serta memenuhi persyaratan tambahan sesuai ketentuan : a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Pada video tersebut pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik pelamar sebagai media untuk Panitia Seleksi dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasan pelamar secara visual, dokumen video tersebut diunggah melalui google drive pelamar dengan hak akses publik dan selanjutnya menyampaikan tautan (link) video tersebut pada akun pendaftaran SSCASN atau video diupload di ; 18. Jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria: a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif; b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin; c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi. 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 4
19. Jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria : a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik; b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat; c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti; d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara dan kebakaran; dan/atau e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi. 20. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan : a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan b. Melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan : 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. 21. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai kemeja, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada face recognition/pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian; 22. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku (Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku); 23. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan perubahan tersebut; 24. Memiliki : a. Indeks Prestasi Kumulatif (sesuai transkrip nilai) : 1) Minimal 2,75 skala 4,00 untuk Sarjana (S-1/D-IV); dan 2) Minimal 2,75 skala 4,00 untuk Diploma Tiga (D-III). b. Nilai Rata Rata Ijazah (untuk SMA/sederajat) : 1) Minimal 7,00 skala 10,00; atau 2) Minimal 70,00 skala100,00. V. TAHAPAN SELEKSI 1. Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap : a. Seleksi Administrasi; 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran; 2) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN; 3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; 4) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); 5) Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi a) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan; b) Sanggahan diajukan melalui SSCASN; c) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar; Sanggahan dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; Sanggahan ditolak dalam hal kesalahan berasal dari pelamar. 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 5
d) Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 1) SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara; 2) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS; 3) Materi SKD meliputi : a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan : 1. Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional; Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai salah satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional; 2. 3. Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara; 4. Pilar Negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 5. Bahasa Negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b) Tes Intelegensia Umum (TIU); TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan : 1. Kemampuan Verbal, meliputi : a. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain; b. Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan c. Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. 2. Kemampuan Numerik, yang meliputi : a. Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana; b. Deret Angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka; c. Perbandingan Kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua kata kuantitatif; dan d. Soal Cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; 3. Kemampuan Figuran, yang meliputi : a. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain; b. Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan c. Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP). TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan : 1. Pelayanan Publik, tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki; dengan 2. Jejaring Kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif; 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 6
3. Sosial Budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya; 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja; 5. Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan; dan 6. Anti Radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi; 4) SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit dan dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit; 5) Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian : a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal; b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal. 6) Pembobotan nilai untuk materi soal SKD, yaitu : a. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan b. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). 7) Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian : a. 150 (seratus lima puluh) untuk TWK b. 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan c. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP. 8) Nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Angaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya; 9) Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku; 10) Nilai Ambang Batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi; 11) Penetapan nilai ambang batas yaitu : a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK; b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP. 12) Ketentuan nilai ambang batas berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude, Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Daerah tertinggal; 13) Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan terbaik berpedikat "Dengan Pujian"/Cumlaude , yaitu : a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima). 14) Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Daerah Tertinggal yaitu : a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh). 15) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas; 16) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan; 17) Dalam hal nilai masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB; 18) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB; 19) Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 dapat menggunakan nilai seleksi Kompetensi dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024; 20) Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 7
a) melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023; b) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023; c) dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024; d) dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024; e) memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan f) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024. 21) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024; 22) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024; Instansi Pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi; 22) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024; Instansi Pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi; 24) Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik; d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan; 2) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN; 3) SKB menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara; 2. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik; b. Ketentuan kelulusan seleksi dan Nilai Ambang Batas ditetapkan dengan Keputusan Menteri; c. Pengolahan hasil akhir seleksi yang digunakan adalah hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panselnas; d. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen). e. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada: 1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi; 2) jika nilai kumulatif SKD yang tertinggi sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi; jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. 3) 4) f. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan /lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan 2) bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik. 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 8
g. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua. 3. Larangan a. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN; b. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN; c. Bentuk kecurangan ditetapkan oleh ketua Panselnas. 4. Pengumuman Hasil Seleksi a. Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai dan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir; b. Pengumuman pengolahan hasil nilai akhir tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing- masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri; c. Panselnas dapat membatalkan hasil seleksi pegawai ASN jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; d. Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi ASN, instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi ASN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, pelaksanaan seleksi ulang dikoordinasikan oleh Ketua Panselnas; e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan dan sanggahan diajukan melalui SSCASN; f. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar; g. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; h. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; i. Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN menerima alasan Sanggahan, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi; j. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf e, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. 5. Pembatalan Kelulusan Pelamar a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar : 1) mengundurkan diri; 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau 3) 4) 5) meninggal dunia b. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan : 1) surat pengunduran diri yang bersangkutan; 2) surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau 3) surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan. c. Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud huruf a, pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK; d. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan pengolahan hasil integrasi yang dilakukan oleh ketua Panselnas; 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 9
e. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf d, menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. f. Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir. VI. TATA CARA PENDAFTARAN Tahapan pendaftaran dilaksanakan secara daring/online dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif, pendaftaran dilakukan pada laman 1. Pelamar membuat akun; 2. Pelamar login ke dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan; 3. Pelamar melengkapi data diri pada kolom yang disediakan; 4. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi sesuai ketentuan yang ada di SSCASN; 5. Pastikan bahwa data yang diisikan dalam pembuatan akun dan proses pendaftaran di SSCASN sudah sesuai dan benar sebelum melakukan resume; 6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS pada tahun anggaran yang sama. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; 7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Semua informasi dan data dukung yang diisikan/dilampirkan dalam formulir pendaftaran adalah benar sesuai kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut; 9. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian; 10. Kartu peserta ujian dan identitas diri (e-KTP) wajib dibawa pada saat pelaksanaan ujian untuk diverifikasi oleh panitia ujian; 11. Pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili pelamar antara lain : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Kanreg XIV BKN Manokwari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung, UPT BKN Donggala/Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Jambi, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Ternate, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Tarakan, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, UPT BKN Sorong atau tempat lain yang tercantum dalam SSCASN. Pelamar wajib melakukan unggah dokumen sesuai persyaratan dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada laman SSCASN berupa hasil scan berwarna dari dokumen asli bukan hasil scan dengan greyscale mode/hitam putih dan terbaca dengan jelas dan tidak kabur, meliputi : 1. Scan asli e-KTP atau scan asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dengan stempel basah jika ditandatangani manual/tanpa stempel jika ditandatangani secara elektronik); 11. Pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili pelamar antara lain : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Kanreg XIV BKN Manokwari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung, UPT BKN Donggala/Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Jambi, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Ternate, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Tarakan, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, UPT BKN Sorong atau tempat lain yang tercantum dalam SSCASN. Pelamar wajib melakukan unggah dokumen sesuai persyaratan dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada laman SSCASN berupa hasil scan berwarna dari dokumen asli bukan hasil scan dengan greyscale mode/hitam putih dan terbaca dengan jelas dan tidak kabur, meliputi : 1. Scan asli e-KTP atau scan asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dengan stempel basah jika ditandatangani manual/tanpa stempel jika ditandatangani secara elektronik); 2. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (bukan berkas hasil foto copy yang dilegalisir), bagi pelamar Lulusan Luar Negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan; 3. Melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat tahun kelulusan, jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya, bagi pelamar berpredikat "Dengan Pujian"/cumlaude lulusan perguruan tinggi dalam negeri wajib melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 10
program studi dengan predikat A atau Unggul pada saat tahun kelulusan, sedangkan pelamar berpredikat "Dengan Pujian"/cumlaude lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan scan asli penyetaraan ijazah dan scan asli surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannnya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; 4. Scan asli Surat Lamaran ber e-materai diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Pasuruan di Pasuruan serta ditandatangani dengan pena hitam, contoh format Surat Lamaran dapat diunduh pada ; 5. Scan asli Surat Pernyataan 8 (delapan) poin ber e-materai dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ber e-materai, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena hitam, contoh format surat pernyataan dapat diunduh pada ; 6. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai kemeja, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/foto dipercantik); 7. Scan asli dokumen lainnya yang dipersyaratkan di SSCASN. VIII. JADWAL PELAKSANAAN Jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024 : NO KEGIATAN JADWAL 1. Pengumuman Seleksi 19 Agustus s.d 2 September 2024 2. Pendaftaran Seleksi 20 Agustus s.d 6 September 2024 3. Seleksi Administrasi 20 Agustus s.d 13 September 2024 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 s.d 17 September 2024 5. Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 s.d 28 September 2024 6. Masa Sanggah 18 s.d 20 September 2024 7. Jawab Sanggah 18 s.d 22 September 2024 8. Pengumuman Pasca Sanggah 21 s.d 27 September 2024 9. Penarikan data final SKD CPNS 29 September s.d 1 Oktober 2024 10. Penjadwalan SKD CPNS 2 s.d 8 Oktober 2024 11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS 12. Pelaksanaan SKD CPNS 11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS 12. Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober s.d 14 November 2024 13. Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober s.d 16 November 2024 14. Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 s.d 19 November 2024 15. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKN) CPNS dengan CAT 15. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKN) CPNS dengan CAT 16. Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 17. Penarikan data final SKB CPNS 16. Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 17. Penarikan data final SKB CPNS 26 s.d 28 November 2024 18. Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 29 November s.d 3 Desember 2024 19. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT 19. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT 20. Pelaksanaan SKB CPNS 9 s.d 20 Desember 2024 21. Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025 22. Pengumuman Kelulusan CPNS 5 s.d 12 Januari 2025 23. Masa Sanggah 13 s.d 15 Januari 2025 24. Jawab Sanggah 13 s.d 19 Januari 2025 25. Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah 15 s.d 20 Januari 2025 26. Pengumuman Kelulusan Pasca sanggah 16 s.d 22 Januari 2025 27. Pengisian DRH NIP CPNS 23 Januari s.d 21 Februari 2025 28. Usul Penetapan NIP CPNS 22 Februari s.d 23 Maret 2025 Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 11
IX. LAIN - LAIN 1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (GRATIS); 2. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak; 3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan maka dinyatakan gugur kecuali yang dipersyaratkan sesuai Keputusan Menteri PAN RB Nomor 344 Tahun 2024; 4. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diumumkan secara resmi melalui atau serta media sosial Instagram yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan (@bkpsdm.pasuruankab) ; 5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat mengusulkan peserta pengganti kepada Panselnas pada lowongan formasi jabatan dimaksud; 6. Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman /website dimaksud; 7. Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana; 8. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar atau ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; 9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor lnduk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain; 10. Panitia Seleksi Daerah tidak membuka layanan komunikasi melalui telepon dan sejenisnya, namun Panitia Seleksi Daerah membuka layanan helpdesk yang dapat digunakan pelamar seputar pengadaaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 melalui ; 11. Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menyelenggarakan SKB tambahan; 12. Pelamar wajib membaca dan mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. 13. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi dapat dibaca melalui Frequently Asked Questions (FAQ) yang telah disediakan pada laman SSCASN. Dikeluarkan di : Pasuruan Pada tanggal : 16 Agustus 2024 an. Pj.Bupati Pasuruan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah _____Ω YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19740517 199311 1 001 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 2. 3. 12