[ SALINAN BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BU PAT! BELITUNG TIMUR, Menimbang Mengingat a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai ASN Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu adanya pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80); 10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16;
Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PENANGANAN PEMERINTAH BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur. 5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 8. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 11. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah bersangkutan. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah. 13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ formal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-Purchasing. 14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
dimana dapat dalam kondisi dan/atau pejabat 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Oaerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah. 16. Benturan kepentingan adalah suatu pertimbangan pribadi mempengaruhi menyingkirkan profesionalitas seorang mengemban tugas. 17. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang climiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Oaerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme. 19. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan struktur dan budaya organisasi yang ada. 20. Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/ a tau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa. 21. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai ASN yang memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2 Maksud ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 3 Tujuan ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindak bagi Pemerintah Kabupaten maupun Pejabat/Pegawai ASN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan. Pasal 4 Manfaat ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai: a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai ASN yang bersangkutan; b. menegakkan integritas; c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan d. menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa. BAB III SASARAN Pasal 5 Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggamya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi oleh PD. BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 Pejabat/Pegawai ASN yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi selaku Kepala PD; b. Pejabat Administrasi yang bertugas selaku perencana; c. Pejabat Administrasi yang bertugas selaku pengawas; d. Pejabat Administrasi dan Pegawai ASN yang bertugas selaku pelaksana pelayanan publik; e. Pejabat Administrasi dan Pegawai ASN yang bertugas selaku penilai; f. PPK; g. Pejabat Pengadaan; h. Pokja Pemilihan; dan i. PPTK.
Pasal 7 Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai ASN adalah sebagai berikut: a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi; b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan; c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan; d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; e. situasi dimana Pejabat/Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlalrukan; f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai; h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; i. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan; j. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah; k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; l. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk masing­ masing dalam proses pengadaan barang/jasa di Daerah; dan m. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan pejabat/ pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Kabupaten. Pasal 8 Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi adalah sebagai berikut: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat/Pegawai ASN;
d. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai; k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; 1. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. Pasal 9 Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, adalah sebagai berikut: a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; b. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannta sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi; e. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan f. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/ Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
BABV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 10 Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut: a. harus mengutamakan kepentingan umum; b. harus menciptakan keterbukaan; c. harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan d. harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Pasal 11 Prinsip dasar harus mengutamakan kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat; b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi maupun aftliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga; c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pemah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan terse but. Pasal 12 Prinsip dasar harus menciptakan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti peraturan perundang­ undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan memiliki integritas; b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan; e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya;dan g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya. Pasal 13 Prinsip dasar harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai ASN lainnya dan masyarakat; b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai ASN; c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan; d. menunjukan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Prinsip dasar harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif; b. mendorong Pejabat/Pegawai ASN untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain; c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan d. memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan mengaplikasikan ketentuan tersebut di tempat kerja.
BAB VI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 15 (1) Setiap Pejabat/Pegawai ASN melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/ atau Kepala PD. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pemyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD. (4) Pejabat/Pegawai ASN yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud. (5) Pejabat/Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Selain Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan. Pasal 17 (1) Atasan langsung dan/atau Kepala PD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 melakukan penelaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan. (2) Atasan langsung dan/ atau Kepala PD mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari basil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
(3) Dalarn hal penilaian atasan langsung dan/ atau Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalarn proses pengarnbilan keputusan terkait dengan penugasan dan/ atau mengarnbil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut. (4) Dalarn hal penilaian atasan langsung dari hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN tidak mem.iliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungiawabnya dalarn kegiatan terse but. (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah diperlukan. (6) Dalarn hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada atasan langsung dan/ atau Kepala PD. (7) Atasan langsung dan/ atau Kepala PD wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola. Pasal 18 Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut: a. komitmen dan keteladanan pimpinan; b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai ASN; c. perhatian khusus terhadap: 1. hubungan afiliasi; 2. gratifikasi; 3. pekerjaan tambahan; 4. informasi orang dalarn; 5. kepentingan dalarn pengadaan barang/ jasa; 6. tuntutan keluarga dan komunitas; 7. kedudukan pada organisasi lain; 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 9. perangkapan jabatan. d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan; e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi: 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki. f. pemantauan dan evaluasi.
Pasal 19 Tata cara mengatasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut: a. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan Pejabat/Pegawai ASN dalam menetapkan keputusan dan/ atau tindakan; b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung dan/ atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN pengambil keputusan dan/ atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait; c. atasan langsung dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja; d. apabila basil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai ASN yang dilaporkan tetap berlaku; e. apabila pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dan/atau Kepala PD dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut; dan f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut basil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat. Pasal 20 Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, pejabat/ pegawai ASN dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan; b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset negara/ daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/ atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya tennasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/ pegawai ASN; g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/ atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten; dan j. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal21 ( 1) Setiap PD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya. (2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada PD setiap akhir tahun anggaran. Pasal 22 Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertujuan untuk: a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan; b. mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan; c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan; d. mendapatkan gambaran tingkat capaian perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan; e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan; dan f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun. BAB VIII PELAPORAN Pasal 23 (1) Laporan basil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan informasi mengenai:
a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya; b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi kepentingan dan prosedur penangananyya Pejabat/ Pegawai ASN pada PD dimaksud; c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya; d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan. (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala PD yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 14 September 2020 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Diundangkan di Manggar pada tanggal 15 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd IKHWAN FAHROZI SERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4 7 sesuai dengan aslinya GIAN HUKUM, benturan kepada
LAMPIRAN PERATURAN BUPATT BELITUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENT ANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN .... Kepada Yth. Kepala . di- Tempat Memperhatikan Peraturan Bupati Be Ii tung Timur Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut: Nama . NIP . Pangkat/ Golongan Jabatan Benturan Kepentingan ... Penyebab ... Demikian disampaikan, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut Pelapor BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA dengan aslinya ("3w av, a ! 5 ,UH~RMAN, i31 20 +