. ~. .'.' ,MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 25/PMK.Oll/2010 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUKTAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA MENTER! KEUANGAN, Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kebijakan Minyak Goreng pada tanggaI 28 Desember 2009 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ditetapkan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan Minyakita di dalam negeri untuk tahun anggaran 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan daIam rangka melaksanakan ketentuan PasaI 3 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Ta!;lun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TaIribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 'Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); 4. Keputusim Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: lv,[enetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILA! DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN .M1NYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal1 (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas p~nyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana di daIarn negeri oleh Pengusaha Kena Pajak clitanggung oleh Pemerintah.
, MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA . (2) Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ralus empat puluh miliar rupia,h). ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran Pasal2 Minyak goreng sawit kemasan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasall adalah minyak goreng sawit curah yang dil<emas dengan merek MINYAKITA, diproduksi oleh produsen yang' didaftaJ:kan di Departemen Perdagangan dengan model desain dan spesllikasi kemasan yang ditetapkan oleh' Menteri Perdagangan. Pasal3 Pengusaha Kena· Pajak yangrnelakukan penyerahal.1 minyak goreng sawit kemasan sederhana di dalam negeri sebagaimana dimaksud clalam Pasall wajib membmitt Faktur Pajak. dengan membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 25 /PMKOll/2010". Pasal4 Tata cara penatausahaan perpajakm. yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraluran Menteri Keuangan ini diat!U· dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PasalS Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jak rta pada tanggal 29 Januari 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 2~ Januari· 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, . SRI MULYANI INDRAWATI ttd. PATRIALIS AKBAR .