Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm 165-181 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Yayat Rahmat Hidayat Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagding No. 8 Bandung Abstrak Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Indonesia memiliki populasi muslim yang besar dan sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaction. Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah sehingga memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari negara ASEAN yang lain. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia ekonomi syariah baik dalam kuantitas dan kualitas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam ekonomi syariah, kurangnya inovasi dan diferensiasi produk, dan kurangnya dukungan pemerintah baik regulasi atau penerbitan modal. Upaya dan strategi diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di ASEAN Economic Community (AEC) adalah peningkatan sumber daya manusia baik dalam kualitas dan kuantitas, sosialisasi dan pendidikan di masyarakat, peningkatan layanan dan diferensiasi produk, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Kata kunci: Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ABSTRACT Indonesia has a big potential in the development sharia financial institution, it has a large number of Muslim population and abundant natural resources that can be used as an underlying transaction. But lots of obstacles has been faced by Indonesia while developing its sharia financial institution so that they have low competitiveness compared with conventional financial institutions and sharia financial institutions from other ASEAN. This research uses qualitative method with descriptive analysis technique. The results of this study indicate that the constraints faced by Indonesia are the lack of human resources of sharia economy both in quantity and quality, lack of knowledge and awareness in sharia economy, lack of innovation and product differentiation, and lack of government support either regulation or capital issuance. Efforts and strategies needed to improve the competitiveness of sharia economy in the ASEAN Economic Community (AEC) are the improvement of human resources both in quality and quantity, socialization and education in the community, service improvement and product differentiation, and support from all stakeholders. Keyword: Sharia Economy, ASEAN Economic Community (AEC) Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk I. PENDAHULUAN muslim Indonesia sebanyak 207 176 162 A. Latar Belakang Masalah jiwa. Dengan demikian Indonesia Indonesia merupakan Negara dengan berpeluang untuk menjadi Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di perkembangan dan nilai aset Ekonomi dunia. Berdasarkan sensus penduduk Syariah tertinggi di dunia. Impian untuk 165 Received: 2018- 05-10| Reviced: 2018-07-13| Accepted: 2018-07-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: :
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 menjadi Global Player seharusnya bisa terwujud dikarenakan selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah (BPS, 2010). Nilai aset perbankan syariah masih jauh di bawah nilai aset perbankan konvensional. Data Statistik Perbankan Indonesia mencatat, sampai Desember 2017 total aset berdasarkan kegiatan usaha bank umum syariah sebanyak Rp. 287,55 triliun masih jauh di bawah bank umum konvensional yang mencapai Rp. 7.099,60 triliun. Maka total aset berdasarkan kegiatan usaha bank umum syariah hanya berada pada kisaran 3,89% sedangkan bank umum konvensional 96,11% (OJK, 2018). Begitu pula dengan asuransi syariah. Nilai aset asuransi syariah pada tahun 2017 sebesar Rp. 40,52 triliun dari total asset asuransi sebesar Rp. 628,68 triliun. Nilai aset asuransi syariah hanya 6,45% dan asuransi konvensional mencapai 93,54%. Sedangkan pada pasar modal dan keuangan, Nenny Kurnia dkk dalam Islamic Finance Outlok 2015 mencatat nilai sukuk korporasi pada agustus 2014 sebesar Rp. 6,8 triliun atau sebesar 3% dan obligasi korporasi konvensional mencapai 211,7 triliun atau sebesar 97%. Sedangkan nilai aset sukuk Negara mencapai 31% dan obligasi Negara EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 konvensional mencapai 69% dari total Rp. 412,82 triliun (Kurnia, 2015). Dari perbandingan aset saja kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah masih memiliki skala ekonomi yang kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tingkat efisiensi dan daya saing yang rendah dibandingkan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Apalagi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lembaga keuangan syariah Indonesia akan bersaing bukan hanya dengan bank konvensional Indonesia saja, tetapi juga dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh Negara-negara ASEAN. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Akan tetapi hal ini juga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat diatasi. Kerjasama dari semua pihak sangatlah dibutuhkan, mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, dan para ulama dalam meningkatkan kinerja dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Dengan demikian akan tercapai skala ekonomi yang besar sehingga lembaga keuangan syariah akan lebih efisien dalam kegiatan usahanya sehingga memiliki daya saing yang tinggi dengan bank konvensional dan bank syariah dari Negara-negara ASEAN yang lain. 166
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... Dalam mengambil setiap keputusan, B. Tujuan dan Manfaat Penelitian manusia selalu berfikir secara ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai adalah Pilihan mana yang paling menguntungkan untuk menjelaskan peluang dan tantangan dan akan mendatangkan kemaslahatan yang lembaga keuangan syariah dalam lebih baik. Manusia selalu berfikir secara menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ekonomi dan selalu mempertimbangkan (MEA) dan strategi lembaga keuangan untung/kemaslahatan dan rugi/kemadharatan syariah untuk memenangkan persaingan dalam setiap tindakan yang diambilnya. Oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). karena itu ilmu ekonomi adalah ilmu untuk Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah memilih. Memilih upaya yang paling (1) Secara teoritis, memperkaya khazanah menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan. keilmuan ekonomi syariah memperkaya Memilih barang dan jasa yang paling referensi tentang kajian ekonomi syariah dibutuhkan untuk memperoleh kemaslahatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi dengan keterbatasan sumber daya yang ASEAN (MEA) dan (2) Secara praktis, dimiliki. Jadi yang terbatas itu bukanlah alat agar bisa diambil manfaatnya baik oleh pemuas kebutuhan, akan tetapi sumber daya praktisi ekonomi syariah dan pemerintah yang dimiliki untuk memperoleh alat pemuas agar bisa meningkatkan daya saing kebutuhan. Karena semua yang ada di bumi ekonomi syariah di ASEAN. ini diciptakan untuk manusia dan masih banyak sumber daya yang belum bisa C. Metode Penelitian dimanfaatkan dan digarap oleh manusia. Metode penelitian yang digunakan Distribusi kekayaan yang tidak adalah metode kualitatif dengan pendekatan merata menyebabkan kesenjangan antara deskriptif analisis. Sumber data diperoleh orang miskin dan orang kaya semakin jauh. dari sumber sekunder baik berupa buku, Hal ini dapat dilihat dari rasio gini Indonesia jurnal, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang mencapai 0,4 pada september 2017. yang relevan. Masalah distribusi sumber daya yang tidak merata ini merupakan salah satu masalah II. PEMBAHASAN utama dalam ekonomi syariah agar harta A. Landasan Teori tidak menumpuk dan berputar di kalangan 1. Ekonomi Syariah orang-orang kaya saja (QS 59:7). Oleh karena a. Pondasi ekonomi syariah itu, dalam ekonomi syariah terdapat beberapa solusi untuk mendistribusikan sumber daya 167 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 tersebut supaya merata diantaranya dengan pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Potensi ZIS Indonesia sangatlah besar apabila bisa dikelola dengan baik. Tentunya dana tersebut dapat dialokasikan kepada orang- orang miskin sebagai bantuan modal baik untuk memulai usaha atau untuk memperbesar skala ekonominya. Pada dasarnya masalah ekonomi merupakan ranah muamalah. Muamalah sendiri memiliki hukum asal al-ibahah (boleh) kecuali yang dilarang. Artinya tindakan atau aktivitas apapun dalam ranah ekonomi adalah boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya ekonomi syariah seringkali memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional. Tetapi ini bukan berarti ekonomi syariah sama dengan ekonomi konvensional. Terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu perbedaan ideologinya. Sehingga, meskipun ada beberapa hal yang kelihatan sama, tetapi dasar dalam menentukan dan melakukan hal tersebut jelas berbeda. Ekonomi syariah memiliki ideologi Islam. Segala sesuatunya didasarkan pada Al- Qur'an dan as-Sunnah Adiwarman Karim (Karim, 2013) menyatakan bahwa ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip religious yang berorientasi bukan hanya untuk kehidupan dunia semata, tapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 Sedangkan ekonomi konvensional bersifat liberal yang didasarkan pada akal semata. Sehingga ekonomi konvensional bersifat positivistic. Agama, Tuhan, nilai, dan norma secara drastis dikeluarkan dari struktur pemikiran ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional hanya berorientasi pada kehidupan dunia semata dan menafikan tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat. Adiwarman Karim (Karim, 2013) mengatakan bahwa ekonomi syariah didasarkan pada lima nilai universal, yaitu Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Kelima dasar inilah yang menjadi pondasi utama dalam mengembangkan teori ekonomi syariah. Tauhid merupakan suatu kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang telah menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Dialah pemilik hakiki segala yang ada di langit dan di bumi. Manusia hanyalah sebagai khalifah di muka bumi yang diamanatkan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkannya. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu, tidak terkecuali dalam ranah ekonomi, manusia harus senantiasa mengikuti aturan- aturan yang telah digariskan oleh Allah. Prinsip dasar ekonomi syariah yang kedua yaitu keadilan. Manusia diperintahkan agar selalu bertindak adil (QS. 49: 9) , 168
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... termasuk dalam ekonomi. Manusia sebagai termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip khalifah di muka bumi harus senantiasa yang kelima adalah ma'ad. Segala yang menjaga hukum Allah dan menjamin manusia upayakan di dunia ini pada intinya pemakaian segala sumber daya diarahkan adalah untuk mencari bekal untuk kehidupan untuk kesejahteraan manusia (Karim, 2013). yang kekal di akhirat. Dengan berpegang Hal ini untuk meredam keserakahan manusia pada prinsip ini maka manusia akan selalu yang selalu ingin mencari keuntungan pribadi menjaga perbuatannya untuk berbuat baik tanpa memikirkan orang lain dan kerusakan dan menghindari dari perbuatan fasad, alam. Prinsip yang ketiga adalah kenabian. fahsya, dan munkar. Dengan demikian akan Maksudnya adalah para pelaku ekonomi tercipta kehidupan yang adil dan harmonis di harus senantiasa mengikuti apa yang telah dunia ini, begitupun dalam aktivitas ekonomi. diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi b. Pengertian ekonomi syariah Muhammad SAW, tidak terkecuali dalam Ekonomi syariah merupakan ilmu kegiatan ekonomi. Sikap jujur, amanah, yang mempelajari perilaku muslim yang tabligh, dan fatanah harus selalu tercermin beriman dalam suatu masyarakat Islam pada setiap perilaku ekonomi seorang dengan mengikuti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', muslim. Seorang muslim dilarang untuk dan Qiyas. Segala aturan yang Allah berlaku curang dalam ekonomi. Bahkan, turunkan dalam sistem Islam bertujuan perbuatan curang tersebut akan mendapatkan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan adzab dan balasan yang setimpal di akhirat serta menghapuskan kejahatan, kelak (QS. 83: 1). kesengsaraan, dan kerugian manusia. Prinsip yang keempat adalah Begitupun dalam bidang ekonomi yang khilafah. Manusia adalah sebagai khalifah di bertujuan membantu manusia memperoleh muka bumi (QS. 2: 30). Setiap manusia kemenangan di dunia dan di akhirat adalah pemimpin dan akan dimintai (Hosen, 2007). Ekonomi Islam didasarkan pertanggung jawaban atas apa yang pada paradigma yang memiliki keadilan dipimpinnya, baik sebagai individu, kepala sosial-ekonomi sebagai tujuan utamanya. keluarga, pemimpin masyarakat, maupun Tujuan ini bersumber pada keyakinan kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip bahwa manusia adalah khalifah di muka kehidupan manusia dalam Islam. Fungsi bumi. Mereka adalah saudara bagi satu utamanya menurut Adiwarman Karim sama lain dan semua sumber daya yang (Karim, 2013) adalah agar tercipta mereka miliki merupakan titipan dari Allah keteraturan interaksi antar kelompok, untuk mencapai kesejahteraan semua 169 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 manusia. Manusia akan diminta pertanggung jawaban tentang bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan hartanya di akhirat kelak (Chapra, 2002). Al-Assal dan Ahmad Abdul Karim (Nawawi, 2009) mengatakan bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar secara umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Jadi, inti dari ekonomi syariah mencakup dua hal pokok yang tetap dan yang tidak tetap. Hal pokok yang tetap yaitu dasar umum dan nilai-nilai ekonomi syariah diambil dari Al-Qur'an dan As- Sunnah. Sedangkan hal yang tidak tetap yaitu masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Abdulrahman Yousri Ahmed (Ahmed, 2002) menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kemungkinan terbaik untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia, yang telah diberikan Allah, untuk memaksimalkan produksi serta menghasilkan barang dan jasa yang halal yang dibutuhkan manusia saat ini dan saat yang akan datang, serta mendistribusikannya dalam kerangka syariah. EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan kerangka dan maqasid as-syariah. c. Ciri-ciri ekonomi syariah Ekonomi syariah tidak mengekang individu secara berlebihan sehingga mengakui adanya kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Hal ini bertolak belakang dengan ekonomi konvensional yang hanya mengakui kepemilikian individu saja atau kepemilikan publik saja. Dalam ekonomi syariah berlaku sistem multiple ownership. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan dalam perekonomian. Ciri yang kedua adalah adanya freedom to act atau kebebasan untuk bertindak. Setiap muslim dibebaskan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak mengekang umatnya untuk berusaha dalam menjalankan kehidupan ekonominya, sepanjang tidak melanggar aturan. Hal-hal yang dilarang seperti riba, tadlis, maysir, dan ihtikar haruslah dijauhi oleh setiap muslim. Sepanjang tidak melanggar hal-hal yang diharamkan maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan usaha dan transaksi 170
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... apapun. Hal ini dikarenakan hukum asal Arabi Al-Maliki menyatakan bahwa dari muamalah adalah dibolehkan, kecuali tambahan yang termasuk riba adalah yang ada larangannya. tambahan yang diambil tanpa ada suatu Ciri yang ketiga yaitu adanya iwad (pengganti/penyeimbang) yang jaminan sosial. Islam mengatur agar dibenarkan syariah (Sudarsono, 2012). keadilan social ini dapat terwujud. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Misalkan saja untuk meminimalisir Sunah, yang dimaksud riba adalah kesenjangan social maka Islam tambahan atas modal, baik sedikit ataupun memerintahkan tentang agar orang yang banyak (Sudarsono, 2012). M. Nejatullah kaya mengeluarkan zakat dari sebagian Shidqi (Shidqi, 2004) menyatakan bahwa harta yang dimiliki. Pemerintah sebagai riba adalah suatu tambahan yang ulil amri bertanggung jawab untuk dibebankan pada peminjam dalam jangka menjamin terciptanya keadilan sosial di waktu tertentu. Dengan demikian dapat masyarakat. Setiap sistem ekonomi dikatakan bahwa riba adalah suatu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tambahan atas pinjaman/modal yang menciptakan sistem ekonomi yang adil. disyaratkan pada peminjam dalam jangka Akan tetapi tidak semua sistem ekonomi waktu yang sudah ditentukan. mampu menciptakan sistem ekonomi yang Riba merupakan sesuatu yang adil (Karim, 2013). diharamkan (QS. 2: 275). Manusia 2. Perekonomian bebas bunga/riba dilarang untuk mengambil, memakan, dan Perbedaan mendasar ekonomi memanfaatkan harta riba (QS. 4: 161) dan syariah dengan ekonomi konvensional, Allah akan menghapus berkah dari harta terutama pada lembaga keuangan syariah, riba (QS. 2: 276). Riba merupakan suatu menggunakan sistem bebas bunga/riba. perbuatan yang dapat menyebabkan Secara etimologi, riba berarti tambahan. putusnya perbuatan baik terhadap sesame Syaikh Muhammad Abduh berpendapat manusia dengan cara utang-piutang. bahwa riba yaitu penambahan- Karena riba menghendaki pengambilan penambahan yang disyaratkan oleh orang harta orang lain dengan tidak ada yang memiliki harta pada orang yang imbangannya (Suhendi, 2011). Riba dapat meminjam hartanya, karena pengunduran memperbesar kessenjangan sosial antara janji pembayaran oleh peminjam dari orang miskin dan orang kaya, karena riba waktu yang telah ditentukan (Suhendi, dalam praktiknya adalah pemerasan orang 2011). Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al- miskin oleh orang kaya. 171 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 Secara umum, riba terbagi menjadi empat, yaitu riba qardh, riba jahiliyah, riba fadhl, dan riba nasiah. Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan pada orang yang berutang. Riba jahiliyah adalah beban utang yang harus dibayar lebih dari pokoknya karena orang yang berutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Riba fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis yang tidak sama, baik kualitas, kuntitas, atau waktu penyerahannya (Sudarsono, 2012). Sedangkan riba nasiah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan (Suhendi, 2011). Riba merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan dan membawa banyak kemadharatan. Selain itu, riba juga diharamkan dalam Islam. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang bebas dari riba. Riba digantikan dengan akad bagi hasil dan akad-akad yang dibolehkan secara syar'i lainnya. Riba merupakan suatu sistem yang lebih mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan bagi hasil lebih berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup manusia (Sudarsono, 2012). Dengan demikian, ekonomi syariah EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 juga dikenal dengan suatu sistem yang berdasarkan bagi hasil. Ekonomi syariah menghendaki transaksi-transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Transaksi keuangan dalam Islam didasarkan pada akad-akad yang diperbolehkan secara syar'i, seperti akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa menyewa, akad titipan, dan sebagainya. Akad-akad dalam ekonomi syariah bukan hanya akan mendatangkan keberkahan dan keuntungan duniawi berupa materi, tetapi juga akan menyelamatkan umat dari api neraka. 3. Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan Syariah merupakan Lembaga keuangan yang dalam operasional usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Lembaga keuangan Syariah secara umum dapat dibedakan menjadi Lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan Syariah mulai berkembang di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 34 UUS, dan 167 BPR. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip Syariah (Sudarsono, 2012). 172
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... Lembaga keuangan non bank adalah perjanjian ini direvisi pada tahun 2007 lembaga keuangan yang memberikan jasa- dengan masuknya Cina pada tahun 2012 jasa keuangan dan menarik dana dari menjadi ASEAN-China Free Trade Area masyarakat secara tidak langsung (non (ACFTA) dan diberlakukannya Masyarakat depository). Lembaga keuangan non bank Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun terdiri dari asuransi, dana pensiun, 2015. Dengan demikian MEA merupakan pegadaian, pasar modal, sukuk, dan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, sebagainya. Asuransi merupakan yaitu AFTA. Perbedaannya yaitu AFTA perjanjian antara dua belah pihak atau lebih menekankan pada pengurangan dan lebih, dimana pihak penanggung mengikat penghapusan hambatan tarif, sedangkan diri pada pihak tertanggung, dengan MEA lebih menekankan pada memperoleh premi asuransi untuk pengurangan dan penghapusan hambatan memberikan penggantian pada tertanggung non-tarif. atas risiko yang ditanggungkan (UU No.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 1992). Dana Pensiun merupakan (MEA) adalah sebuah integrasi ekonomi perusahaan yang kegiatannya mengelola ASEAN dalam menghadapi perdagangan dana pension suatu perusahaan pemberi bebas antar Negara-negara ASEAN. kerja. Pengadaian merupakan lembaga Seluruh Negara anggota ASEAN telah keuangan yang menyediakan fasilitas menyepakati perjanjian ini. MEA pinjaman dengan jaminan tertentu. Pasar dirancang untuk mewujudkan wawasan Modal merupakan pasar tempat pertemuan ASEAN 2020. Dengan demikian maka dan melakukan transaksi antara pencari perdagangan barang dan jasa dapat dana dengan para penanam modal, dengan dilakukan secara bebas tanpa hambatan, instrumen utama saham dan obligasi. baik tarif maupun non tarif. Hal ini Sedangkan sukuk merupakan obligasi bertujuan untuk menjadikan kawasan (surat utang) dengan prinsip Syariah. ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang 4. Masyarakat Ekonomi ASEAN kompetitif serta mempercepat (MEA) pembangunan, pemerataan kesejahteraa, Negara-negara ASEAN telah dan mengurangi kesenjangan sosial- menyepakati ASEAN Free Trade Area ekonomi. Selain itu, pelaksanaan MEA (AFTA) pada pertemuan kepala negara juga diharapkan dapat menarik lebih ASEAN pada tahun 1992 dengan banyak Foreign Direct Investment (FDI) persiapan selama 15 tahun. Kemudian 173 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Humprey Wangke (Wangke, 2014) mengatakan bahwa penerapan MEA mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint. AEC Blueprint memuat empat pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastuktur, dan perpajakan; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan pengembangan ekonomi kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Pelaksanaan MEA berdampak pada penurunan dan penghapusan biaya tarif ekspor-impor dan pengurangan dan penghapusan hambatan non tarif. EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 Perdagangan bebas di kawasan ASEAN akan terbuka, dan diharapkan mampu mendorong perekonomian negara-negara anggota. Keuntungan yang diperoleh dengan diberlakukannya MEA adalah: (1) Meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan ekspor-impor; (2) Membuka indrustrialisasi di kawasan negara-negara ASEAN; (3) Memperluas lapangan kerja professional dan memberikan kesempatan berkarir di kawasan negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA diharapkan akan mendorong produktivitas dan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor ekonomi dan terciptanya kebebasan pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja terdidik untuk bekerja di negara- negara anggota ASEAN. Biaya transaksi akan mengalami penurunan karena adanya pengurangan dan penghapusan pajak ekspor-impor, yang pada akahirnya akan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya, penerapan MEA akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN berarti liberalisasi pada arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. B. Hasil Penelitian 1. Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi MEA 174
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... Ekonomi syariah merupakan suatu bergama Islam. Ini merupakan pangsa sistem dalam Islam dalam mengatur pasar yang sangat besar bagi industri urusan ekonomi berdasarkan aturan Al- keuangan syariah, karena Indonesia juga Qur'an dan As-Sunah. Ekonomi Syariah merupakan negara dengan penduduk meliputi semua kegiatan ekonomi yang muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, berlandaskan aturan-aturan Islam. hal ini tidak serta merta menjadikan Perkembangan ekonomi Syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia Indonesia ditandai dengan munculnya menjadi global player keuangan syariah. berbagai Lembaga Keuangan Syariah baik Hal ini dikarenakan masih rendahnya bank ataupun non bank, perusahaan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Syariah, hotel Syariah, pasar modal dan terhadap ekonomi syariah. Sehingga pasar uang Syariah, sampai pariwisata diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi Syariah. Menjamurya perusahaan dan pada masyarakat. Lembaga keuangan Syariah tersebut Pengembangan ekonomi syariah di menimbulkan persaingan satu sama lain. Indonesia lebih bersifat market driven dan Terlebih sekarang persaingan tersebut dorongan botton up dalam memenuhi bukan hanya dengan lembaga keuangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam negeri saja, mengingat Indonesia pengembangan ekonomi syariah di saat ini telah memasuki Masyarakat Indonesia lebih bertumpu pada sektor riil, Ekonomi ASEAN (MEA). dan ini merupakan suatu kelebihan Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendiri bagi lembaga keuangan syariah selama tiga tahun terakhir mengalami tren di Indonesia. Hal ini yang menjadikan kenaikan yaitu sebesar 4,79% pada tahun lembaga keuangan syariah lebih tahan 2015, 5,02% pada tahun 2016, dan 5,07% menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 pada tahun 2017 (OJK, 2017). Tren yang dibandingkan dengan lembaga keuangan positif ini diharapkan akan terus berlanjut konvensional. Berbeda dengan Malaysia dan menjadi modal utama dalam dimana perkembangan keuangan menghadapi persaingan di era Masyarakat syariahnya lebih bertumpu pada sektor Ekonomi Asean. keuangan. Akan tetapi, peranan Industri keuangan syariah di pemerintah dalam mendorong Indonesia diproyeksikan akan terus perkembangan ekonomi syariah di mengalami peningkatan mengingat Malaysia lebih baik jika dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia adalah dengan di Indonesia, baik dalam dukungan 175 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 regulasi maupun dalam penempatan dana pemerintah dan perusahaaan milik negara. Sehingga total aset lembaga keuangan syariah di Malaysia meningkat dengan signifikan. Sehingga Malaysia memiliki skala ekonomi dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Keunggulan keuangan syariah Indonesia lainnya yaitu regulatori regime yang dinilai lebih baik. Hal ini dikarenakan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terpusat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di negara lain dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan tiga UU tetang perbankan Syariah yaitu UU No 7 tahun 1992, UU No 10 tahun 1998, dan UU No 21 tahun 2008. Sedangkan DSN-MUI telah mengeluarkan 119 atwa terkait ekonomi Syariah. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah terutama pada kurangnya sumber daya manusia dan pakar ekonomi syariah. Maraknya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan ekonomi EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 syariah. Sebagian besar sumber daya manusia pada lembaga keuangan syariah berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah kurang cepat dapat diakomodasikan sehingga pengembangan lembaga keuangan syariah menjadi lambat (Sudarsono, 2012). Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah menghadapi MEA adalah inovasi pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk keuangan syariah tidak boleh sekedar mengimitasi produk keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah harus menciptakan produk dan layanan yang khas yang dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia lebih mengedepankan aspek layanan dan kemudahan dibandingkan aspek syariah. 2. Strategi Ekonomi Syariah Menghadapi MEA a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memicu perkembangan 176
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan Menjamurnya lembaga keuangan syariah penduduk muslim terbanyak di dunia. tidak serta merta meningkatkan pangsa Akan tetapi kenyataan ini tidak serta merta pasar lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara disebabkan penambahan lembaga yang memiliki aset dan pangsa pasar keuangan syariah tersebut tidak diimbangi ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal ini dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dikarenakan masih rendahnya pengetahuan sumber daya manusia yang memiliki dan kesadaran masyarakat terhadap keahlian dan latar belakang ekonomi ekonomi syariah. Kurangnya sosialisasi syariah. Oleh karena itu, pembentukan dan edukasi pada masyarakat tentang lembaga pendidikan dan pelatihan keberadaan lembaga keuangan syariah ekonomi syariah mutlak diperlukan, menjadi penyebab utamanya. Sosialisasi sebagai usaha untuk mengembangkan tidak sekedar memperkenalkan kebaradaan system pendidikan yang mengintegrasikan lembaga keuangan syariah di suatu tempat, teori dan praktik ekonomi syariah. Dengan tetapi juga mengedukasi masyarakat demikian diharapkan dapat meningkatkan tentang mekanisme produk dan integritas lembaga keuangan syariah di instrument-instrumen keuangan yang ada tengah-tengah masyarakat akademik dan pada lembaga keuangan syariah. Jika non akademik. sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan Peningkatan sumber daya ekonomi baik, maka perkembangan lembaga syariah diperlukan untuk mengisi gap yang keuangan syariah akan lebih cepat dan ada, agar tidak diisi oleh tenaga kerja dari mampu bersaing dengan lembaga negara lain, mengingat salah satu keuangan konvensional dan lembaga kesepakatan dalam MEA adalah freedom keuangan syariah dari negara ASEAN of movement for skilled and talented yang lain. Hal ini dikarenakan lembaga labours. Hal ini merupakan tantangan keuangan syariah Indonesia lebih yang serius, mengingat pusat-pusat memahami struktur dan keadaan pasar di pendidikan dan pelatihan keuangan dan Indonesia dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah berada di luar negeri keuangan dari negara lain. seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Sosialisasi juga dapat dilakukan Malaysia. dengan memberikan kesempatan seluas- b. Sosialisasi dan edukasi pada luasnya bagi lembaga keuangan masyarakat konvensional untuk membuka kantor 177 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 cabang syariah atau pihak lain yang mampu secara legalitas dan materi untuk mendirikan lembaga keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia. Selain sebagai sarana mensosialisasikan lembaga keuangan syariah, langkah ini juga diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari riba, maysir, dan gharar bagi masyarakat (Sudarsono, 2012). c. Peningkatan layanan dan diferensiasi produk Sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan kemudahan dan kualitas layanan di atas aspek syariah. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Penyebab utamanya adalah dikarenakan kemudahan mengakses dan kualitas layanan lembaga keuangan konvensional masih lebih baik dibandingkan lembaga keuangan syariah. Akses jaringan kantor lembaga keuangan syariah masih terbatas sehingga sulit dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 menjaga 'maqasid syariah'. Hal ini berbeda dengan negara lain yang peranan produk-produk di sektor keuangan (pasar uang dan pasar modal) lebih dominan. Ditambah lagi pembiayaan dengan akad murabahah atau yang berbasis jual beli merupakan pembiayaan yang paling banyak dan berada di kisaran 60%. Sedangkan 40% sisanya terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan qardh (Hidayat, 2017). Secara esensi, struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia akan lebih kuat dibanding dengan negara lain. Tetapi secara efisiensi, keuangan syariah di Indonesia akan lebih rendah karena skala ekonomi yang relatif kecil. Lembaga keuangan syariah harus mampu membuat inovasi produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk keuangan syariah tidak boleh sekedar mengimitasi produk keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah harus menciptakan produk dan layanan yang khas yang dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia lebih mengedepankan aspek layanan dan kemudahan dibandingkan aspek syariah. Dengan demikian diharapkan pangsa pasar 178
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... lembaga keuangan syariah dapat dapat dipersamakan dalam ekonomi meningkat sehingga dapat lebih efisien syariah sehingga penggunaan kerangka dalam kegiatan operasionalnya. hukum konvensional menjadi kurang d. Dukungan dari semua stakeholder memadai. Untuk itu, diperlukan kompilasi Dukungan dari seluruh stakeholder hukum ekonomi/keuangan syariah yang keuangan syariah mutlak diperlukan, baik disepakati bersama untuk dijadikan dari praktisi, akademisi, ulama, dan rujukan dan disahkan oleh negara, pemerintah. Para praktisi diharapkan mengingat masih terjadi perbedaan mampu untuk me-menage lembaga interpretasi hukum fiqih dikarenakan keuangan syariah agar mampu bersaing perbedaan mazhab. Upaya penyempurnaan dengan lembaga keuangan dari dalam dan kerangka hukum ini juga perlu dilakukan luar negeri. Akademisi diperlukan untuk dalam skala global untuk menyelesaikan melakukan penelitian dan pengkajiang perselisihan yang mungkin terjadi dalam ekonomi syariah sehingga dapat transaksi keuangan syariah antar negara. memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Penyempurnaan kerangka hukum akan syariah. Selain itu, akademisi juga menjadi memberikan suasana yang kondusif bagi pelopor dalam pendidikan, pembinaan, dan pengembangan keuangan syariah, baik pelatihan ekonomi syariah. Hal ini secara nasional maupun global (Alamsyah, diperlukan untuk meningkatkan kualitas 2012). dan kuantitas sumber daya manusia pada Pemerintah dapat menjadi pemain bidang ekonomi syariah. kunci dalam pengembangan ekonomi Pemerintah dan ulama dalam hal ini syariah di Indonesia. Dukungan regulasi DSN dan MUI, harus mampu mendorong dan penempatan modal pemerintah dan pemenuhan legalitas instrumen syariah perusahaan milik pemerintah sangat untuk memberi ruang yang lebih besar diperlukan untuk menambah aset dan skala guna tumbuhnya keuangan syariah. ekonomi keuangan syariah. Dengan Pengembangan legalisasi ekonomi syariah demikian lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh permasalahan- menjadi lebih efisien dalam permasalahan yang muncul. Kerangka operasionalnya, sehingga dapat hukum yang mampu menyelesaikan meningkatkan daya saing di kancah permasalahan ekonomi syariah secara Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). komprehensif harus segera dibuat. Terdapat beberapa kekhususan yang tidak C. SIMPULAN 179 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399
Amwaluna, Vol 2 No. 2 Juli 2018, Hal 166-185 Kelebihan yang dimiliki LKS di Indonesia sehingga berpeluang untuk bisa meningkatkan daya saing yaitu: (1) Negara mayoritas muslim terbesar di dunia, (2) memiliki sumber daya alam yang melimpah, (3) Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan botton up sehingga lebih bertumpu pada sektor riil, dan (4) Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bersifat independen. Dengan demikian resiko terjadinya perbedaan fatwa dapat diminimalisir. Kekurangan LKS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing yaitu: (1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan latar belakang ekonomi Syariah, (2) Pangsa pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional, (3) Tingkat pemahaman dan kesadaran syariah masyarakat masih kurang dalam berekonomi, (3) Kurangnya inovasi pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat, (4) Kurangnya dukungan dari pemerintah baik dukungan berupa regulasi maupun dukungan modal pemerintah. Strategi yang harus dilakukan LKS di Indonesia untuk meningkatkan daya EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399 saing sehingga mampu bertahan dalam persaingan MEA yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, (2) Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, (3) Peningkatan layanan dan diferensiasi produk, dan (4) Dukungan dari semua stakeholder terutama pemerintah. RUJUKAN Ahmed, Abdulrahman Yousri. (2002). Theoritical Foundation of Islamic Economics. .Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. Alamsyah, Halim. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012. BPS (2010), Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut. Tersedia di: e/tabel?tid=320&wid=0. Diakses pada 10 Mei 2018. Chapra, M Umer. (2002). What is Islamic Economics?. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. 180
Yayat Rahmat H, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah... Hidayat, Yayat Rahmat. (2017). Analisis Sudarsono, Heri. (2012). Bank dan Pencapaian Tujuan Bank Syariah Lembaga Keuangan Syariah: Sesuai UU No 21 Tahun 2008. Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Jurnal Amwaluna Vol. 1 No. 1 Ekonisia. Januari 2017 hal. 34-50. Suhendi, Hendi. (2011). Fiqh Muamalah. Hosen, M Nadratuzzaman dan Ali, AM Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hasan. (2007). Tanya Jawab UU No.2 Tahun 1992.Tentang Usaha Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES Perasuransian. Publishing. Wangke, Humprey, Peluang Indonesia Karim, Adiwarman A. (2013). Ekonomi dalam MEA 2015, Info Singkat Mikro Islam, Edisi Ketiga. Jakarta: Hubungan Internasional, Vol. VI, PT. Rajagrafindo Persada. (Mei 2014). Kurnia, Nenny dkk. (2015). Islamic Finance Outlook 2015. ______ : Karim Consulting Indonesia. Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. OJK. (2018), Statistik Perbankan Indonesia Bulan Maret 2018. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. OJK. (2017), Statistik Perbankan Syariah Bulan Desember 2017. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Shidqi, M. Nejatullah. (2004). Riba, Bank Interest and the Rational of its Prohibition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. 181 EISSN : 2540-8402 | ISSN : 2540-8399