PANDANGAN ISLAM MENGENAI STEREOTIP PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK Amira Nurifkah M Universitas Pendidikan Indonesia Email: M. Abdul Somad Universitas Pendidikan Indonesia Email: somad100@upi.edu Nurti Budiyanti Universitas Pendidikan Indonesia Email: Abstrak Perempuan dalam kancah politik memang tidak gampang karena budaya partiarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki- laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki- laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengenai pandangan islam mengenai stereotip perempuan dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data kepustakaan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan agama islam mengenai stereotip perempuan di dunia politik. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu peluang perempuan untuk berpolitik terbuka lebar, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik, di antaranya: dispemahaman gender dan subordinasi perempuan dalam politik, budaya politik patriarki, hambatan yang bersifat individual, dan hambatan yang bersifat kelembagaan dan struktural. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-siakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Kata kunci: Perempuan, Stereotip, Islam, Politik. PENDAHULUAN Perempuan adalah makhluk sosial yang seringkali dianggap sebagai sosok yang lemah, persepsi perempuan adalah manusia pingitan rumah sudah menjadi hal yang biasa. Istilah feminin sering diberikan kepada sosok perempuan karena sifat lembut, pasif, penyayang, emosional dan menyukai anak-anak merupakan sifat alamiah yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan yang dipandang sebagai sosok yang tidak lebih unggul dari laki- laki. Sifat lembut, pasif, penyayang, emosional, dan sifat lainnya bukan merupakan bawaan hereditas dari jenis kelamin laki- laki dan perempuan melainkan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat yang beragam budaya. Sifat- sifat yang dilekatkan dapat berbeda dalam satu budaya dengan budaya lain, di satu tempat dengan Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 85
tempat lain, di satu kelas dengan kelas lain, maupun dari waktu ke waktu, sesuka masyarakat melekatkan sifat tersebut untuk perempuan maupun laki- laki (Fakih dalam Puspita, 2019). Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, yang terjadi perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender terutama kepada perempuan. Hal tersebut seringkali menjadi manifestasi ketidakadilan gender, Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam beberapa bentuk antara lain penomorduaan (subordinasi), pelabelan (stereotipe), beban ganda (double burden), peminggiran (marginalisasi), dan kekerasan (violence). Hal tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang salah satunya bidang politik. Politik merupakan salah satu bidang yang cukup mendominasi negeri ini, politik menjadi salah satu elemen penting pemerintahan. Budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibatnya jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki- laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Sistem politik kita saat ini, menempatkan perempuan hanya sebagai orang kedua. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga- lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, yang cendrung berwatak maskulin dan kurang bersfektif gender, sementara sebagaian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya dalam berkampanye. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang kurang pantas. Perempuan dalam kancah politik memang tidak gampang karena budaya partiarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial). Hal ini karena adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik (Agustina dalam Adeni dan Harahap,2017) Dewasa ini, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang is u- isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 86
ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam di dalam melakukan pencapaian hasil dari kesetaraan gender. Tentu sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan kaum perempuan di legislatif, para aktivis perempuan dan para feminis yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung affirmative action dengan harapan agar ada perimbangan antara laki- laki dengan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga- lembaga pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan publik/politik tidak akan bias jender tetapi justru akan mendinginkan suhu politik. METODOLOGI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan agama islam mengenai stereotip perempuan di dunia politik. HASIL DAN PEMBAHASAN Pandangan Islam Terhadap Perempuan Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki- laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki- laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur"an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki- laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki- laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Beberapa ayat Al-Qur"an menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki- laki dan perempuan (atau perempuan dengan laki- laki), misalnya dalam ikatan perkawinan, Q.S. al-Rum {30}: 21, Q.S. al-Nisa" {4}: 1, dan Q.S. al-Baqarah {2}: 187. Firman Allah dalam Q.S. al-Rum {30}: 21: َكِلَٰ َذ ىِف َّنِإ ۚ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَّم مُكَنْيَب َلَعَجَو اَهْيَلِإ ۟ا ٓوُنُكْسَتِّل اًجَٰ َوْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ٓۦِهِتَٰ َياَء ْنِمَو Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 87
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian Q.S. al-Nisa" {4}: 1: اَهُّيَأ َٰٓ َي ُساَّنلٱ ۟اوُقَّتٱ ُمُكَّبَر ىِذَّلٱ مُكَقَلَخ نِّم ٍسْفَّن ٍةَدِحَٰ َو َقَلَخَو اَهْنِم اَهَجْوَز َّثَبَو اَمُهْنِم ًلاَجِر اًريِثَك ًء ٓاَسِنَو ۚۚ ۟اوُقَّتٱَو َهَّللٱ ىِذَّلٱ َنوُلَء ٓاَسَت ۦِهِب َماَحْرَ ْلْٱَو ۚۚ َّنِإ َهَّللٱ َناَك ْمُكْيَلَع اًبيِقَر Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. Kemudian Q.S. al-Baqarah {2}: 187: َّنُهَل ٌساَبِل ْمُتْنَأَو ْمُكَل ٌساَبِل َّنُه Artinya: Isteri-isteri kamu adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Ketiga ayat di atas, menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki- laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki- laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Karena itu adanya rasa saling membutuhkan antara laki- laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia. Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.19 Perempuan dan laki- laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara " khulu". Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 88
yang independen. Bahkan dalam Al-Qur"an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Keberangkatan perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma- norma agama dan susila tetap terpelihara. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja di selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-siakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat Perempuan dan Politik Ranah domestik sudah menjadi ranah terluas perempuan terutama rumah tangga. Perempuan yang bekerja diranah publik pada umumnya masih harus mengur us rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki- laki. Secara umum perempuan yang bekerja diranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cendrung terbatas akses dan kese mpatannya untuk mendapatkan jabatan, disamping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting.Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki- laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki- laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuanhanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki- laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan dibidang politik, maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalaan perempuan telah terjawab. Karena pere mpuan lebih diposisikan di belakang laki- laki, partisipasi perempuandalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (mobilized participation) daripada partisipasi yang bersifat Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 89
otonom (autonomous participation) yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas. Menurut Wahyudi (2018) Partisipasi politik perempuan adalah stereotipe gender yang berkaitan dengan masalah perempuan dan politik, khususunya dalam hal kepemimpinan politik, dimana stereotipe ini memiliki dua kata gori yaitu: (1) perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam dunia politik, dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik; (2)Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas harus mampu segalanya. keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik seringkali menjadi persoalan bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat yaitu menjalani kodrat sebagai perempuan yaitu mengurus rumah tangga. Pandangan Islam Mengenai Stereotip Perempuan dalam Dunia Politik Al-Qur"an memberikan pandangan progresif dalam melihat posisi dan eksistensi perempuan dalam kehidupan, karena kedudukan pria dan wanita di hadapan Allah SWT adalah sama, karena yang dinilai adalah amal perbuatannya, sebagaimana firman-Nya "Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan" (QS. An Nahl [16]: 97). Al Qur"an menerangkan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki- laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesunggguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. Al- Hujurat [49]:13). Pria dan wanita dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi "abid dan khalifah, "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki- laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun" (Q.S. Al-Nisa" [4]:124). Tidak hanya sampai di situ, Al Qur"an juga menjelaskan mengenai sosok ideal dari seorang perempuan muslimah (syakhshiyah al- ma"rah) yang digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (al- istiqlal al-siyasah), (Q.S. Al-Mumtahanah[60]:12), seperti dilukiskan dalam sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan "superpower" (arsyun "azhim), "Sesungguhnya aku menjumpa i Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 90
seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar" (Q.S. Al-Naml [27]:23) Kedudukan perempuan dalam Islam bukanlah subordinat dari kalangan pria, akan tetapi merupakan mitra yang sejajar dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ibnu Atsir berkata "Syaqa'iqur rijal yang berarti bahwa perempuan itu mitra dan patner yang sejajar dan sepadan dengan kaum laki- laki. seakan akan mereka adalah pecahan dari kaum laki- laki, dan kenyataannya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam a.s." (HR Aunul ma"bud, 1/275)Sikap optimistis Al- Qur"an dalam mendorong kaum perempuan untuk beraktifitas dalam ruang publik tentu akan menambah argumentasi bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang bertentangan dengan kemajuan zaman. Perempuan kini sudah merambah berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi bahakan politik. Hal tersebut ditegaskan dalam kebijakan Affirmative action yaitu kebijakan khusus yang bersifat sementara dari sekian banyak pilihan kebijakan untuk meningkatkan peran wanita dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Menurut Pippa Norris (dalam Fadli, 2017) affirmative action menempatkan wanita dalam daftar calon anggota legislatif sebagai calon potensial, memberi pelatihan khusus, dukungan keuangan dan publikasi yang seimbang ke atas wanita. Meski kenyataannya partisipasi perempaun terkadang masih sering dipandang sebelah mata, dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya tidak ada larangan bagi wanita Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Dalam beberapa pasal yang terkait dengan persoalan hak asasi, tidak pernah ditemui perkataan yang membedakan jenis kelamin seseorang, tetapi istilah yang digunakan ialah warganegara. Dalam pasal 27 UndangUndang Dasar 1945 secara jelas disebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Begitu juga tentang persyaratan menjadi presiden, tidak pernah ada dicantumkan syarat yang membatasi hak wanita untuk menjadi pemimpin. Perkara ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945: "Presiden ialah warganegara Indonesia". Pasal di atas mengandung dua ketentuan yang bersifat umum, pertama, wanita dibolehkan menjadi presiden atau pemimpin politik dan kedua, kedudukan wanita dan lelaki adalah setara di hadapan undang-undang. Lebih jelas lagi adalah apa yang disampaikan Imam Syahid Al-Banna bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar, beliau berkata: "Kita adalah para politikus dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuasaan eksekutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajarn Islam. Hal itu termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Dan, bahwa kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah salah satu sendi dan kewajiban Islam. Karena itu kita berkewajiban berjuang demi keutuhan Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 91
kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif."(Shafiyyah, 2003, hal. 19). Jadi yang maksud posisi wanita dalam sistem politik adalah bagaimana kedudukan wanita itu dalam hal keterlibatannya pada prosesyang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-Qur"an yang memerintahkan amar ma"ruf dan nahi munkar.Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak kecuali bidang politik dan kenegaraan. Wanita juga turut bertanggung jawab atas bidang ini. Pada dasarnya, hak-hak politik wanita dalam perspektif wacana kontemporer juga masih berada dalam titik perdebatan walaupun di sana sini sudah ada perubahan persepsi. Bahkan cara pandangnya pun tidak jauh berbeda dengan cara pandang ahli fiqhklasik. Setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan posisi wanita dalam memperoleh hak-hak politiknya. Pertama, kelompok yang melarang wanita menikmati hak-hak politiknya.Kedua, mereka yang menganjurkan hak politik wanita diperoleh secara wajar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, posisi wanita dalam sistem politik, masih sangat terbatas, karena semua permasalahan langsung dapat diselesaikan oleh Nabi. Para wanita berperan dalam politik sebatas bai"at terhadap pemimpin / kepala negara dan juga kadang-kadang memberikan saran untuk kepentingan politik, juga ikut terjun ke Medanperang di garis belakang.Masa Khulalafa ar-Rasyidin pun, posisi wanita di bidang politik masih sangat terbatas, hanya sebatas membai"at kepala negara dan juga memberi masukan dan kadang-kadang mengkritik pemimpin dalam keadaan atau situasi yang tepat. Juga pernah sebagai pemimpin pasukan yaitu Siti Aisyah dalam perang jamal (unta)itupun hanya kondisional saja. Para wanita belum nampak perannya yang betul-betul menentukan kebijakan di pemerintahan dalam sistem perpolitikan.Setelah Khulafarasyidin dan kontemporer sekarang, posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah sangat beragam, dari ikut terjun secara tidak langsung seperti suaminya, anaknya atau saudaranya yang menjadi kepala negara, dia pun ikut menentukan kebijakan dalam negerinya dan memberikan nasehat kepada khalifah dalam masalah pemerintahan dan juga ada secara diam-diam langsung memerintah karena keadaan yang memberikan peluang, dan wanita pun sudah sebagaipenentu kebijakan langsung berperan aktif dalam perpolitikan, lebih- lebih di abad ke- 20 ini banyak wanita-wanita yang telah menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau sebagai kepala negara. Peluang perempuan untuk berpolitik terbuka lebar, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik, di antaranya: dispemahaman gender dan subordinasi perempuan dalam politik, budaya politik patriarki, hambatan yang bersifat individual, dan hambatan yang bersifat kelembagaan dan struktural. Islam memberikan kesempatan kepada kaum Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 92
perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al- Qur"an yang memerintahkan amar ma"ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini.Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dari cita-citanya. Dengan demikian, berlandaskan hal tersebut seharusnya tidak ada tindakan diskriminasi terhadap peranan sosial dan politik kaum wanita. PENUTUP Kesimpulan Hasil dari penelitian ini adalah Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki- laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki- laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Al-Qur"an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki- laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki- laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Ketiga ayat di atas, menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki- laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki- laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Karena itu adanya rasa saling membutuhkan antara laki- laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia. "19 Perempuan dan laki- laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempua n dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara " khulu". Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 93
kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur"an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-siakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. DAFTAR RUJUKAN Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 1(2). Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. Journal of Government and Civil Society, 1(1), 41-63. Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(1), 63-83. Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam islam. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 15-28. Hadi, A. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi. An Nisa'a, 12(1), 9-20. Warjiyati, S. (2016). Partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam. Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6(1), 1-27. Ismail, Z. (2016). Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah). JRP (Jurnal Review Politik), 6(1), 140-159. Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2(1), 47-63. Agesna, W. (2018). Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 122-132. Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021 | 94