Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
KEMITRAAN USAHA "Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan." (UU No 9 Tahun 1995) "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." (UU No 20 Tahun 2008) Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
PERLUKAH KEMITRAAN USAHA ? Maksud diadakan Program Kemitraan Usaha Untuk menjembatani perusahaan besar (dalam negeri maupun luar negeri) untuk bermitra/ bekerjasama dengan UMKM/ pelaku usaha kecil guna meningkatkan kualitas bisnis usaha UMKM/ pelaku usaha kecil agar dapat bersaing dengan pelaku usaha skala besar dan diharapkan dapat "Naik Kelas". Tujuan diadakan Program Kemitraan Usaha Fasilitasi perusahaan investasi besar yang memiliki kewajiban maupun yang tidak memiliki kewajiban bermitra berdasarkan dasar hukum yang ditetapkan untuk dapat bermitra dengan UMKM/ pelaku usaha kecil Menciptakan multiplayer effect eksekusi realisasi investasi terhadap UMKM/ pelaku usaha kecil Mempercepat penyelesaian permasalahan UMKM/ pelaku usaha kecil dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
DASAR HUKUM FASILITASI DAN KEMITRAAN INVESTASI UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja PP No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan BKPM No 4 Tahun 2021 Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal PerPres 49 Tahun 2021 Tentang perubahan atas PerPres 10 Th 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 TENTANG CIPTA KERJA Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Bidang Usaha Dengan Syarat Kemitraan Menurut UU No 11 Tahun 2020 Sektor Pariwisata Pasal 26 Ayat (1) Usaha Holtikultural Pasal 56 Setiap pengusaha pariwisata wajib : f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, yang saling kecil, dan koperasi memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan setempat Ayat (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan Ayat (2) Pola kemitraan yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar
UU CIPTA KERJA PASAL 90 BAGIAN KEENAM KEMITRAAN Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Jenis Bidang Usaha 3 Jenis : Tertutup, Usaha yang hanya dilakukan Pemerintah Pusat, Terbuka (prioritas, dialokasikan/ bermitra dengan UMKM, persyaratan tertentu) Kemitraan Lainnya Bidang Usaha Prioritas terdapat 3 Usaha dengan Persyaratan Kemitraan, yaitu : 1. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (bermitra degan peternak lokal min 10% dari total kapasitas usahanya) 2. Industri Gula Pasir (terintegrasi/ mitra dg Perkebunan Tebu) Sektor Kemitraan 9 Sektor : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Industri, ESDM, PUPR, Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, Perdagangan 3. Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (bermitra degan peternak lokal min 10% dari total kapasitas usahanya atau terintegrasi/ mitra degan Pengolahan Susu Segar dan Krim) Bidang Usaha Kemitraan 59 Bidang Usaha : 51 Bidang Usaha Sama dengan Perpres 10/21 dan 8 Bidang Usaha baru KBLI KBLI pada Peraturan Presiden 49Tahun 2021 menggunakan KBLI 2020
59 Bidang Usaha Kemitraan Berdasarkan Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 No KBLI 1 01461 Bidang Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging (FS) Sektor Pertanian No KBLI 11 10215 Bidang Usaha UPI : Peragian/ Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk Usaha Ekstraksi dan Jelly Ikan) 2 03212 Pembenihan Ikan Laut Perikanan dan Kelautan 12 10216 UPI : Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi 3 4 03252 03226 Pembenihan Ikan Air Payau Pembenihan Ikan Air Tawar Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Kelautan 13 10221 Pengalengan Ikan (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng 14 10311 Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran 5 03211 Pembesaran Ikan Laut (Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Air Laut) Perikanan dan Kelautan 15 10421 Industri Kopra 6 03251 Pembesaran Ikan Air Payau (Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Air Payau) Perikanan dan Kelautan 16 10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental 7 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam) Perikanan dan Kelautan 17 10721 Industri Gula Pasir 8 08930 Usaha Produksi/ Ekstraksi Garam Perikanan dan Kelautan 18 10771 Industri Kecap 9 10211 Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) : Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Perikanan dan Kelautan 19 10793 Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan selain Kecap, Tempe, dan Tahu 10 10212 UPI : Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan) Perikanan dan Kelautan 20 16101 Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi s/d kurang dari 2000 m3 per tahun (Industri Penggergajian Kayu) Sektor Perikanan dan Kelautan Industri/ Perikanan dan Kelautan Industri/ Perikanan dan Kelautan Industri Industri Industri Industri Industri Industri Kehutanan
No KBLI 21 16103 22 16104 23 20115 24 32905 25 20294 26 21015 27 23921 28 23939 29 23942 30 23951 Bidang Usaha Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya Industri Pengolahan Rotan Industri Kelapa : Arang Kelapa/ Briket Kelapa (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian) Industri Kelapa : Serat Sabut Kelapa Industri Minyak Atsiri Industri Alat Kesehatan Kelas A (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101) Industri Batu Bata dari Tanah Liat/ Keramik Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/ Keramik (Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan Industri Kapur Industri Barang-Barang dari Semen Sektor Industri Industri Industri Industri Industri Kesehatan Industri Industri Industri Industri No KBLI Bidang Usaha 31 23952 Industri Barang-Barang dari Kapur 32 23959 Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya (Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya) 33 25952 Industri Paku, Mur, dan Baut 34 28113 Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin 35 28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/ Katup 36 29300 37 30912 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat/ Lebih meliputi : Leaf Sporing, Radiator, Fuel Tank, Muffle, Rem, Gearboxes/Persnelling, As Roda, Riad Wheel, Suspension Shock Absorber, Radiator, Silencer, Pipa Pembuangan, Kataliser Pengubah, Kopling, Roda Kemudi, Sistem Kolom Kemudi dan Kotak Kemudi, Suku Cadang dan Aksesori untuk Bodi Karoseri Kendaraan Bermotor, seperti Sbauk pengaman, pintu, bamper, airbag, tempat duduk mobil, peralatan listrik kendaraan bermotor seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/ starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatai, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih) Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga 38 30113 Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu untuk Wisata Bahari dan Penangkapan Ikan (Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal) 39 32112 40 32113 Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia Sektor Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri
No KBLI 41 32120 42 32111 43 32903 44 33151 45 33159 46 38302 47 41012 48 41013 49 42102 50 46206 Bidang Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis Industri Permata Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung Jasa Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor Industri Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam (Pemulihan Material Barang Bukan Logam) Konstruksi Gedung : Gedung Perkantoran Konstruksi Gedung : Gedung Industri Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass) Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan Sektor Industri Industri Industri Industri Industri Industri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perikanan dan Kelautan No KBLI Bidang Usaha 51 53202 Aktivitas Agen Kurir 52 71102 Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) 53 77311 54 77392 55 77394 56 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi : Alat Transportasi Darat (Rental Without Operator) (Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi : Mesin Pertanian dan Peralatannya Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi : Mesin Kantor dan Peralatannya Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi : Mesin Lainnya dan Peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/ pengerjaan logam/ kayu, percetakan, dan las listrik) (Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL) 57 86903 Laboratorium Kesehatan Klinik (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) 58 95120 Reparasi Peralatan : Peralatan Komunikasi 59 95210 Reparasi Peralatan : Alat-alat Elektronik Konsumen Sektor Komunikasi dan Informatika Energi Sumber Daya Mineral Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Kesehatan Industri Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Bidang Usaha Dengan Syarat Kemitraan Menurut PP No 5 Tahun 2021 Subsektor Mineral dan Batubara Pasal 42 ayat (3) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi: a. Persetujuan program kemitraan; b. Persetujuan konsultasi dan/ atau perencanaan Sektor Pariwisata Pasal 142 ayat (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan unsur : a. Pengutamaan penggunaan produk masyarakat serta setempat dan produk dalam negeri pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan pada usaha jasa pertambangan; dan b. Pengembangan kemitraan dengan UMK dan c. Persetujuan penggunaan keikutsertaan anak Koperasi setempat. perusahaan dan/ atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan
Ketentuan Lainnya tentang Kemitraan Menurut PP No 5 Tahun 2021 Pasal 178 ayat (1) Terhadap data sebagaimana dimaksud Pasal 177 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk : a. Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas; b. Alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan Koperasi; c. Kewajiban kemitraan dengan UMK dan Koperasi; d. Ketentuan bidang usaha khusus (single purpose). Pasal 221 ayat (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat : a. Realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan b. Realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM Kriteria Usaha Sebelum UU CK Setelah UU CK Mikro < Rp 50 Juta < Rp 1 Miliar Kecil Rp 50 - 500 Juta Rp 1 - 5 Miliar Menengah Rp 500 Juta - 10 Miliar Rp 5 - 10 Miliar Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi UMKM Kemudahan Legalitas Pendirian PT Perseorangan bagi UMK • NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal) Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah Pembebasan biaya perizinan bagi UMK untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM Kemudahan Produksi dan Pembiayaan Kemudahan pembiayaan dan permodalan; • Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi; Peningkatan kualitas SDM UMK Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM Kemitraan K-UMKM: • Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 49/2021) Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK Alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK. Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Ketentuan Lainnya Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Menurut PP No 7 Tahun 2021 Pasal 32 Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatn hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan koperasi. Pasal 81 ayat (4) (Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dnegan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Pasal 95 ayat (3) Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, gubernur dan bupati/ wali kota bertugas: e. Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Pasal 97 ayat (2) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Menteri.
Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) Insentif bagi Usaha Mikro/ Kecil dan Usaha Besar/ Menengah yang melakukan kemitraan UMKM : 1. Pengurangan atau Keringanan pajak; 2. Pengurangan atau Keringanan retribusi daerah; 3. Pemberian bantuan modal kepada UMK dan/ atau Koperasi; 4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/ atau Koperasi; Usaha Besar : 1. Pengurangan atau Keringanan pajak daerah; 2. Pengurangan atau Keringanan retribusi daerah 5. Fasilitas pelatihan vokasi UMK dan/ atau Koperasi; 6. Subsidi bunga pinjaman pada kredit program Pasal 118 ayat (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: a. Menyediakan data dan informasi Pelaku UMKM yang siap bermitra; b. Mengembangkan proyek percontohan kemitraan; c. Memfasilitasi dukungan kebijakan; d. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Pasal 119 ayat (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng ptspjateng
Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
No Nama dan Alamat Perusahaan 1 PT DUA KELINCI Desa Bumirejo, Pati, Jawa Tengah 2 3 4 5 6 7 PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Jl. Kebang Joyo No. 100, Pati, Jawa Tengah PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Jl. Raya Pati-juwana Km. 2,3, Pati, Jawa Tengah GUNANUSA ERAMANDIRI, PT Jl. Raya Pati Gabus Km. 2, Pati, Jawa Tengah KACANG ASIN ARGO SARI Jl. Sempor Baru No. 283, Kebumen, Jawa Tengah KACANG ASIN PUTRA MANDIRI Jl. Raya Purbowangi No. 1, Kebumen, Jawa Tengah KACANG ATOM GAJAH Jl. Jatingaleh Gendro Rt. 06 Rw. 01, Semarang, Jawa Tengah Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang Produk No Nama dan Alamat Perusahaan 8 MEKAR JAYA, PT Kacang Garing Jl. Lingkar Jetak Km 0.5, Kudus, Jawa Tengah 9 MEKAR JAYA, PT (MUNCUL JAYA) Kacang Oven Jl. Lingkar Jetak Km. 0,5, Kudus, Jawa Tengah 10 MOJO AGUNG, CV Kacang Solut Jl. Ki Ageng Selo No. 21, Pati, Jawa Tengah Kacang Garing Oven 11 PANDOWO UTOMO FOOD, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jl. Tugu Industri 4, Semarang, Jawa Tengah Kacang Asin 12 SINAR JAYA 2, FA Kacang Asin Jl. Dr Susanto 103, Pati, Jawa Tengah 13 SINAR JAYA, FA Kacang Atom Jl. Raya Pati-kayen No. 458, Pati, Jawa Tengah dpmptsp.jatengprov.go.id Produk Kacang Oven Kacang Kulit Asin Kacang Open Kacang Atom Kacang Asin Kacang Garing Oven ptspjateng
Tahapan Kegiatan Kemitraan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Pemetaan Potensi Kemitraan Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) Di Bidang Penanaman Modal Rapat Fasilitasi Kemitraan Matchmaking Kemitraan Antar Pelaku Usaha Di Bidang Penanaman Modal (BUMN/BUMD, PMA/PMDN, dengan UMKM) Monitoring Realisasi Kemitraan Antar Pelaku Usaha Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Manfaat Kemitraan Dalam Berusaha Produktivitas (input dan output) Ekonomi (Efisiensi) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Resiko Usaha Sosial Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh Produktivitas (input dan output) pihak - pihak yang bermitra. Bagi perusahaan yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : (a) menekan biaya produksi (input) (b) meningkatkan produksi (output) Efisiensi erat kaitannya dengan penggunaan input yang Ekonomi (Efisiensi) minimum dan efektivitas dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Sumber : Anwar Sanusi/Penyuluh Pertanian Madya Pada Barokluh (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Prov.NTB) Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah: Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Kualitas, kuantitas dan kontinuitas, sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. Bermitra antar pelaku usaha diharapkan resiko yang besar Resiko Usaha dapat ditanggung bersama, dimana pihak - pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif Sosial dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial yang cukup tinggi sehingga terhindar dari kecemburuan sosial akibat ketimpangan. Sumber : Anwar Sanusi/Penyuluh Pertanian Madya Pada Barokluh (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Prov.NTB) Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Pelaku Usaha UMKM/ Petani : a) Petani dapat terbantu dari segi permodalan, sarana produksi dan teknologi, guna mengembangkan usaha taninya yang berdampak pada peningkatan pendapatannya; b) Jaminan pemasaran dan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan.; c) Memperoleh pengetahuan dan keterampilan; Perusahaan : a) Tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari petani sebagai kelompok mitra; b) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sehingga efisiensi usaha dapat ditingkatkan. Pemerintah : a) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usaha tani dan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, baik usaha budidaya maupun agroindustry dampak b) Meningkatnya dari peningkatan produksi dan pendapatan baik dari usaha tani maupun dari perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. penerimaan negara sebagai Sumber : Anwar Sanusi/Penyuluh Pertanian Madya Pada Barokluh (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Prov.NTB) Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Peraturan BKPM RI Nomor 4 Tahun 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
NO 1 2 3 Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal KEBIJAKAN PASAL BUNYI PASAL Kewajiban penyampaian surat pernyataan pelaku usaha dengan dipersyaratkan KBLI bermitra untuk menjalin kemitraan dengan UMKM sebelum NIB terbit yang Pasal 36 (5) Pelaku Usaha yang termasuk ke dalam kategori Usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan mengajukan permohonan atas kegiatan usaha yang wajib bermitra sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal, menyampaikan pernyataan mengenai komitmen untuk melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M sebelum NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan. Kewenangan DPMPTSP Provinsi dalam mengawasi pernyataan kemitraan pelaku usaha dengan KBLI yang dipersyaratkan bermitra dengan UMKM Ketentuan pelaksanaan kewajiban kemitraan dengan UMKM dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak tahap operasional dimulai Pasal 36 (7) Pasal 51 (1) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, kewenangannya dapat melakukan sesuai dan administrator KEK, Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai. Pasal 51 (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
NO 4 5 Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal KEBIJAKAN PASAL BUNYI PASAL Komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal untuk bermitra dengan UMKM / pengusaha nasional di daerah Kewenangan Daerah dalam mengawasi komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal untuk bermitra dengan UMKM/ pengusaha nasional di daerah Pasal 81 (1) Pasal 81 (3) Pasal 81 (2) Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menyampaikan komitmen rencana kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau pengusaha nasional di daerah melalui Sistem OSS. Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS. Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan. Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (mengenai sanksi kemitraan) 1. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran ringan tersebut berupa surat peringatan pertama, kedua, dan/atau ketiga; 2. Pemberian surat peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 hari, peringatan kedua dalam jangka waktu 15 hari, dan peringatan ketiga dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui sistem OSS dan dinotifikasi melalui email pada Pelaku Usaha; 3. Pelaku usaha harus memberikan tanggapan atau pemenuhan kewajiban atas surat peringatan tersebut; 4. Apabila tanggapan atau pemenuhan kewajiban telah sesuai yang dievaluasi oleh oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya, maka pelaku usaha akan diberikan notifikasi surat peringatan tersebut gugur melalui Sistem OSS, apabila tidak sesuai maka akan diberikan sanksi administratif selanjutnya; 5. Apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, maka akan dilakukan pengawasan, dimana hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan data dukung dalam memberikan sanksi administratif berikutnya; Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM KEMITRAAN Permasalahan Yang Dihadapi Saat Bermitra Menurut Monitoring yang telah di dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah: 1. Kualitas Produk belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. UMKM belum siap memenuhi kuantitas produk yang di minta oleh perusahaan; 3. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Manusia dari pihak UMKM; 4. Kontiniunitas Produk bagi Pelaku UMKM; Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM KEMITRAAN Harapan kami... 1. Terwujudnya realisasi kemitraan antara Pelaku Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah; 2. Sinergitas antar SKPD sebagai bentuk support dari Pemerintah ke UMKM; 3. Tersedianya Informasi UMKM dari SKPD berbagai sektor. Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Selengkapnya cjip.jatengprov.go.id Menawarkan 6 Sektor Dan Total 70 Proyek Peluang Investasi Yang Ditawarkan Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Selengkapnya cjip.jatengprov.go.id ?????? Potensi Investasi Sektor Agriculture siap untuk ditawarkan ?????? Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng
Jl. Mgr Sugiyopranoto No.1, Semarang Terimakasih dpmptsp.jatengprov.go.id ptspjateng