KAPOLDA KOMITMEN TUNTASKAN KORUPSI Siwalimana Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Refdi Andri berkomitmen untuk menuntaskan semua kasus dugaan korupsi yang sementara diusut. Hal ini disampaikan Refdi Andri usai penyerahan Pataka Polda Maluku dari pejabat lama ke pejabat baru, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Polda Maluku, Kamis (26/11). Refdi Andri mengatakan, pengusutan sebuah kasus harus sesuai dengan ketentuan yuridis, prosedural taktis, teknis yang proposional serta etika yang profesional. "Jadi segala sesuatu yang penting kita lihat landasan yuridis itu seperti apa. Kita tidak pernah menyimpang dari koridor yang ada, utamanya undang-undang dan aturan baik ke atas maupun ke bawah," kata Refdi Andri. Menurutnya, apa yang ditinggalkan oleh Irjen Baharudin Djafar selama menjabat Kapolda sudah sangat baik. Untuk itu, dirinya akan melanjutkannya. "Penjabat lama, kakanda kami sudah meletakan fondasi yang kuat, kerjasama beliau secara internal dan hubungan beliau secara eksternal, berkoordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun semua lapisan pemuda," ujar Refdi Ardi. Dirinya hanya melanjutkan, merubah dan memperbaharui. Tapi menurutnya tidak perlu ada yang dirubah. "Menurut saya tidak ada yang perlu dirubah atau diperbaharui karena beliau sudah melakukan sesuatu dengan sangat baik," katanya. Berbagai kalangan mengkritik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, karena mengusut banyak kasus korupsi, namun sulit dituntaskan. Bahkan ada yang sudah lebih dari dua tahun terkatung-katung. Sejumlah kasus yang karam di meja Ditreskrimsus diantaranya, Dugaan Korupsi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Pemerintah Kota (Pemkot) Tual Tahun 2016-2017. Kasus ini dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2020 1
terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan. Dalam laporannya disebutkan, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual. Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 Kg, sepanjang Tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan. Ada lagi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Unit Speedboat Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kasus senilai Rp1.524.600.000 yang diduga melibatkan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan saat itu Deniamus Orno alias Odie Orno, telah diusut sejak Tahun 2017, namun hingga kini tak ada kepastian hukum. Kasus lainnya adalah Dugaan Korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya. Dugaan korupsi dilaporkan awal Maret 2018 lalu oleh Rury Moenandar saat menjabat Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya. Dalam laporan tersebut dibeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian PD Panca Karya saat dipimpin Afras Pattisahusiwa. Diantaranya, tunggakan biaya docking kepada Dok. Perkapalan Waiyame sebesar Rp1.285.613.300,00 per 11 Juli 2018. Biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis, dan telah dibayarkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perhubungan Darat Provinsi Maluku Kementerian Perhubungan. Namun anehnya, terjadi tunggakan biaya docking. Selain itu, diduga terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat PD Panca Karya. Saat awal diusut, Penyidik Ditreskrimsus gencar melakukan pemeriksaan. Penggeledahan juga dilakukan di ruang kerja Afras Pattisahusiwa yang saat itu menjabat Direktur Utama PD Panca Karya. Namum setelah itu, kasusnya seperti hilang ditelan bumi. Kasus terbaru yang kini dibidik Ditreskrimsus yaitu Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan Lahan Milik Yayasan Poutech Hong Tong di Poka, Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2018 silam. Gedung dan lahan Perpustakaan serta Kearsipan Provinsi Maluku sejak ditukar guling sudah dihapus dari aset daerah. Saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp3 milyar. Dugaan suap dalam proses tukar guling juga tercium. Sejumlah pihak sudah diperiksa. Mereka diantaranya, mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Edwin Huwae, mantan Ketua Komisi I DPRD Maluku periode 2014- 2019, Melkias Frans. Namun perkembangan penyelidikan kasusnya tak jelas. Ditreskrimsus malah terkesan tertutup. Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2020 2
Syukur Kaliky berharap Kapolda yang baru lebih tegas dalam mengawasi anak buahnya di Ditreskrimsus. "Harapan saya kapolda baru ini lebih tegas, dan memerintahkan anak buahnya untuk lebih serius supaya perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani diselesaikan," ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan Praktisi Hukum Djidon Batmamolin. Menurutnya, Kapolda baru harus memberikan penegasan kepada Penyidik Ditreskrimsus agar bekerja secara profesional. "Kapolda harus memperhatikan penyidik. Dia harus memberikan instruksi untuk segera menuntas- kan kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani," ujarnya. Sumber Berita: Kapolda Komitmen Tuntaskan Korupsi, 27 November 2020 [diakses pada 27 November 2020]. Catatan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah: a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2020 3
a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2020 4