105 RELASI AGAMA DAN NEGARA: PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM Edi Gunawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ABSTRAK Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan negara perspektif pemikiran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana relasi antara agama dan negara dalam pandangan Islam. Metode yang digunakan dalam mendapatkan data adalah metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa diantara tokoh atau pemikir muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid bersepakat bahwa terdapat relasi yang konstruktif antara dua hal yaitu negara dan agama yang oleh kalangan revivalis memisahkannya. Beberapa indikatornya adalah: (1) Islam memberi prinsip-prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep khalīfah, dawlah, atau hukūmah, (2) Islam menekankan pada nilai-nilai demokrasi yakni kebenaran dan keadilan, dan (3) Islam menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dengan menetapkan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir adalah hak kemerdekaan beragama. Karena itu, Islam secara esensial menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam sebuah negara, karena hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak boleh diganggu dan dirampas dari orang yang memiliki hak tersebut. Kata kunci: Relasi, Agama, Negara ABSTRACT This paper examines religious and state relations of Islamic thought perspective. This study aims to describe how the relationship between religion and state in the view of Islam. The method used in obtaining data is descriptive method through literature study. The results of the study show that among Muslim figures or thinkers such as Nurcholish Madjid and Abdur Rahman Wahid agree that there is a constructive relationship between state and religion which by revivalists separates it. Some of the indicators are: (1) Islam gives the principles of the formation of a state with the concept of khalīfah, dawlah, or hukūmah, (2) Islam emphasizes the democratic values of truth and justice, and (3) Islam upholds Human Rights by stating that the basic rights that human beings bring ever since they are born are the right of religious freedom. Therefore, Islam essentially emphasizes the importance of human rights to be upheld in a state, because human rights are rights that should not be disturbed and deprived from the person who has the right. Keywords: Relation, Religion, State
106 PENDAHULUAN Otoritas yang bersumpah pada Tuhan, agama, dan negara seringkali bertabrakan dalam panggung sejarah. Masing-masing menawarkan janji keselamatan dan pembebasan, namun loyalitas serta pengorbanan. Secara ontologis, agama dan negara adalah derivasi dan akibat dari firman Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Absolut, sumber dan akhir dari segala wujud yang ada. Namun sekarang hadir bersama dalam kesadaran manusia dan menjelma dalam lembaga yang adakalanya seakan saling memperebutkan hegemoni (Fachruddin, 2006: 5). juga menuntut Pemahaman serta sosok agama dan negara senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Muatan dan spirit keberagaman agama apa pun yang lahir belasan abad lalu sudah pasti mengalami perkembangan karena zaman senantiasa berubah. Misalnya, dahulu ketika wahyu Alquran turun langsung terlibat dialog dengan persoalan politik dan sosial secara langsung dalam kurun waktu 23 tahun. Itu pun dipandu langsung oleh Rasulullah Muhammad yang memperoleh otoritas tunggal dari Tuhan jika muncul perselisihan. Meski pada mulanya semua agama diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan yang menyejarah, namun pada urutannya lembaga-lembaga agama berkembang otonom di bawah kekuasaan tokoh-tokohnya. Wibawa Tuhan kemudian memperoleh saingan berupa institusi agama dan negara. Bahkan negara jauh lebih berkuasa dibanding Tuhan dan agama dalam mengendalikan masyarakat. Atas nama negara sebuah rezim bisa memberangus agama dan memperolok-olok Tuhan karena beranggapan bahwa berbeda agama berarti berbeda Tuhan, dan perbedaan berarti ancaman bagi yang lain sehingga negara tampil sebagai hakim. Hidup manusia bagaikan lalu lintas, masing-masing ingin berjalan secara bersama-sama sekaligus ingin cepat sampai ke tujuan. Namun karena kepentingan mereka berbeda, maka apabila tidak ada peraturan lalu lintas kehidupan, pasti terjadi benturan dan tabrakan. Karena itu, dalam kehidupan manusia membutuhkan peraturan demi lancarnya lalu lintas yang akan memberinya petunjuk, seperti kapan harus berhenti, kapan harus bersiap-siap dan kapan harus berjalan (Shihab, 1992: 211). Agar tabrakan dan benturan tidak terjadi di antara manusia, maka hendaknyalah manusia itu berpegang
107 teguh pada dua pedoman warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu Alquran dan sunnah. Al-Mawdūdi seorang pemikir besar kontemporer menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-pronsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan yang meliputi moral, etika, serta petunjuk di bidang politik, sosial, dan ekonomi (Esposito, 1995: 79). Dalam realitas sosial politik, berbagai upaya telah dicari untuk menemukan format yang tepat bagaimana memosisikan keduanya, yaitu keberagaman dan kebernegaraan. Sebagai salah satu contoh, Indonesia sebagai sebuah negara yang rakyatnya memiliki semangat beragama yang tinggi, seringkali digoyang tidak hanya gelombang pasar global, melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan (Fuad, 2006: viii). Namun adakalanya orang lebih membela kelompok agamanya meski berada di luar negaranya. Atau orang lebih loyal pada kelompok atau partai yang mengusung simbol agama ketimbang pada cita-cita berbangsa dan bernegara serta kemanusiaan. Menurut Ibn Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya (al- Qahthani, t.th: 264). Musthāfa Kemal al-Tattūrk juga memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama (Nasution, 1994: 142). Pada hakikatnya, Indonesia merupakan tenda raksasa yang digunakan banyak orang untuk berteduh. Mereka datang dari berbagai daerah yang berasal dari berbagai etnik, suku, ras, tradisi, budaya, dan agama. Mereka memiliki kebebasan mengekspresikan kebudayaan maupun ajaran-ajaran agamanya di hadapan oran lain sepanjang tidak mengganggu oran lain
108 tersebut. Mereka juga bisa bergaul sangat akrab dengan orang lain yang berbeda latar belakangnya, tanpa batas-batas suku, agama, dan ras (Qomar, 2012: 14). Pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara juga terjadi di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya, seperti Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi aktual dalam wacana pemikiran Islam. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa pemikiran tentang hubungan agam dan negara adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut secara cermat secara mendalam. Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana hubungan atau relasi antara agama dan negara dalam perspektif pemikiran Islam?. PEMBAHASAN Hubungan Antara Agama dan Negara Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya tahun 20- an. Yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan (Berkes, 1964: 23). Tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki itu, seorang hakim Mahkamah Syariah di Mesir, Syeikh Ali Abd al-Raziq menulis buku dengan judul, al-Islam wa Usul al-hukmi (Muhammad, 1985: 54) (Islam dan Asas-asas Pemerintahan) yang tidak saja menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama-ulama al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia (M Sewang dan Samsudduha, 2011: 62). Kesimpulan akhir dari kajian Abd. Al-Raziq dalam bukunya itu, tertera dalam bab terkahir dengan menjelaskan sebagai berikut: Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafaan (kenegaraan) seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Lembaga kekhilafaan sama sekali tidak
109 ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Demikian pula halnya dengan masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semua itu adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula melarang. Semuanya terserah kepada kita untuk kita pertimbangkan dengan akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan kaidah-kaidah politik yang ada disekitar kita.... (Mahendra, 1989: 16). Paham Ali Abd al-Raziq di Indonesia kelihatannya mendapat sambutan baik di kalangan kelompok nasionalis sekuler terutama dalam tulisan-tulisan Ir. Soekarno. Namun, paham ini mendapat tantangan keras dari kalangan modernis muslim terutama oleh Mohammad Natsir, karena raziqisme, menurut Natsir, tidak lain adalah sekularisme dalam kehidupan kenegaraan yang tidak sejalan dengan asas-asas Islam (Natsir, 1968: 21). Hamka sendiri menurut penuturannya telah menelaah sis buku Raziq pada tahun 1926, di bawah bimbingan ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah yang memperoleh buku itu dalam perjalanannya ke Timur Tengah (Rusydi, 1985: 19). Namun begitu, barulah tahun 1970-an Hamka memberikan komentar tentang buku Raziq, setelah buku itu disalin oleh M. Tgk Ide dan dimuat bersambung oleh harian Waspada di Medan. Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (wahyu Allah) yang menyatu dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah, bahkan ajaran tentang tauhid (prinsip ke-Esa-an Tuhan) merupakan sistem kehidupan (manhaj al-hayat) bagi setiap muslim kapan dan di mana pun. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipecah-pecah, al-Islām kullu lā yatajazā (Basyir, 1993: 276). Konsepsi tentang negara dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan para pemikir muslim dan memunculkan perbedaan pendapat serta pandangan yang cukup panjang, yang tidak hanya berhenti pada tataran teoritis konseptual, tetapi juga memasuki wilayah politik praktis, sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan dikalangan umat Islam (Hamid, 2011: 4).
110 Perbedaan pandangan selain disebabkan sosio-historis dan sosio kultural, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis yakni tidak adanya keterangan tegas (clear cut explanation) tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam (Alquran dan Sunnah). Memang terdapat beberapa istilah yang sering dihubungkan dengan konsep negara, seperti khalīfah, dawlah dan hukūmah, namun istilah tersebut berada dalam kategori ayat-ayat zanniyah yang memungkinkan penafsiran. Alquran tidak membawa keterangan yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi tentang kekuasaan, kedaulatan, dan ide tentang konstitusi (Khan, t.th: 1). Perbedaan tentang negara dan pemerintahan, dapat dilacak sejak Nabi Muhammad saw wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan tentang masalah suksesi kepemimpinan yang terjadi di sekitar kewafatan Nabi Muhammad saw. walaupun sebagain kelompok umat Islam (kelompok syiah) meyakini bahwa Nabi Muhammad saw telah mewariskan kepemimpinannya kepada Ali bin Abi Thalib melalui peristiwa Gahdir Khum. Karya Hamka yang pertama tentang Politik dan Revolusi Agama, menjelaskan "dengan menyebut nama Islam saja, kita teringat pada suatu agama, yang mengatur hidup dunia dan akhirat, diri dan masyarakat bersama. Pendeknya suatu agama-negara, suatu negara-agama (Hamka, 1984: 89- 90). Dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. Pertama menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan "apa bentuk negara menurut Islam?'. Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praksis dan subtansial), yaitu mencoba menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut Islam? (Hamid, 2011: 6). Jika pendekatan pertama bertolak dari anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan kedua bertolak dari anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi hanya membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral. Islam, menurut Hamka, bukanlah sekadar agama, tetapi juga sebuah
111 ideologi dan sebuah weltanschaung yang meliputi langit bumi, benda nyawa, dan dunia akhirat. Bila saja ajaran-ajaran Islam itu dipelajari dengan sungguh- sungguh dan disertai kecintaan, bukan dengan kebencian, nyatalah bahwa ajaran Islam tidak mengenal sama sekali apa yang disebut perpisahan agama dan negara. Istilah perpisahan agama dengan negara yang dipergunakan Hamka, tampaknya adalah terjemahan dari kata-kata separation of church and state dalam bahasa Inggris sheiding van kerk en staat dalam bahasa Belanda. Yang seringkali menjadi bahan pertikaian antara golongan modernis muslim di Indonesia dengan golongan kebangsaan yang sekuler. Gagasan pemisahan ini sebenarnya berhubungan erat dengan teori "dua pedang" atau "dua kekuasan" dari Paus Glasius pada abad kelima Masehi, yang menegaskan adanya pemisahan yang tajam antara kekuasaan gereja Katolik yang menangani urusan ruhaniah, dengan kekuasan kaisar (negara) yang menangani urusan duniawiah. Adanya teori pemisahan ini bukan saja dikarenakan adanya juga mendapatkan kekuasaan gereja Katolik bersifat hierarkis, tetapi argumentasi berdasarkan ayat-ayat kitab Injil. Bila disimak baik-baik isitlah yang dipergunakan oleh bahasa Inggris dan Belanda di atas, jelaslah bahwa yang dipisahkan dengan negara adalah church atau kerk (gereja), dan sama sekali bukanlah religion atau goddienst agama). Pemikir-pemikir politik Kristen sendiri berpendapat tidaklah mungkin akan memisahkan etika dan nilai-nilai Kristen dari kehidupan bernegara (Sewang, 2011: 64). Islam sendiri, tentulah tidak mengenal adanya hierarki kekuasaan rohaniah seperti lembaga gereja yang dimiliki agama Katolik. Hamka sendiri, maupun Mohammad Natsir yang pernah berpolemik dengan Ir. Soekarno tentang masalah ini, bukannya tidak menyadari bahwa Islam tidaklah mempunyai institusi kegerejaan, tetapi kekeliruan ini nampaknya timbul dikalangan golongan kebangsaan yang sekuler, yang dikarenakan pendidikan Barat yang mereka peroleh, mengira bahwa teori pemisahan kerk dan staat seperti dalam agama Kristendi Eropa, haruslah diartikan bahwa agama haruslah dipisahkan dari negara Indonesia yang mereka cita-citakan pada zaman pergerakan itu. Jadi, apa yang ditulis oleh Hamka atau Natsir, tidaklah sia-sia walau seolah- olah membicarakan masalah yang tidak relevan dengan Islam (Noer, 1965: 118). Tetapi paling tidak mereka ingin mendudukkan masalah ini pada
112 proporsi yang sebenarnya untuk menghilangkan kesalahpahaman golongan nasionalis sekuler di Indonesia. Sekalipun agama dengan negara haruslah disatukan, namun Hamka berulang kali menegaskan bahwa penyatuan itu tidaklah membawa implikasi berdirinya sebuah negara teokratis, sebuah istilah yang lagi-lagi dipergunakan oleh golongan nasionalis sekuler dalam menentang ide negara Islam di Indonesia. Hamka menjelaskan, "Agama Islam adalah kepunyaan tiap-tiap orang yang beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama. Tidak ada Bapak Domine yang harus menjadi perantaraan di antara manusia dengan Allah. Golongan yang disebut ulama, tidaklah diberi hak untuk menguasai agama. Dan tidak ada satu kasta yang semata-mata hanya mengurus agama, sehingga orang banyak harus menuggu keputusan beliau. Kalau suatu agama dikuasai oleh seseorang, padahal dia tidak mendapat beslit (surat keputusan) dari Tuhan buat mengatur itu, maka orang lain berhak merampas agama itu dari tangannya dan mendemokrasikannya kembali. Suatu paham dari seorang ulama Islam, boleh ditolak oleh ulama yang lain. Arti sejati dari perkataan ulama ialah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusialah yang mempersempit daerah (wilayah pemahaman) itu (Hamka, 1956: 101). Paham penyatuan agama dengan negara yang dianut Hamka, membawa implikasi kewajiban bagi kaum muslimin untuk membentuk negara berdasarkan pertimbangan akal atau penalaran rasional manusia dan bukan berdasarkan atas nas syariah yang tegas baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi. Negara menurut Hamka diperlukan manusia karena pertimbangan- pertimbangan praktis, tetapi negara itu bukanlah institusi keagamaan itu sendiri secara langsung. Negara menurut pandangan Islam, kata Hamka, tidak lain daripada alat untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya. Selanjutnya, Hamka berkata, kebenaran dan keadilan yang yang mutlak ialah dari Allah. Ada yang mengatakan bahwa al-Din wa al-Daulah (Islam adalah agama dan negara). Rumusan ini pun kurang tepat, yang tepat ialah Islam adalah negara. Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep :hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran/paham, antara lain Paham Teokrasi Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan
113 sebagai dua (2) hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua (2) bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan. Paham Sekuler Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistim kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Dalam negara sekuler, sistim dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, seperti paham teokrasi, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi (campur tangan) dalam urusan agama. Paham Komunis Menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Gama dipandang sebagai realisasi fantastis (perwujudnyataan angan-
114 angan) makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang.nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Dalam Islam, hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar Islam hingga kini, yang diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan negara (dawlah) menurut Azzumardi Azra. Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistim kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Akhirnya ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara. Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu: Paradigma Integratif Paradigma integratif, yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara, menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain, paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan Islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup. Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok syi'ah, yang dalam hal ini bahwa paradigma pemikiran syi'ah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengannya adalah Imamah atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan syi'ah berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhandan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad saw, legitimasi politik harus berdasarkan
115 keagamaan dan hal itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi saw. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik sunni yang menenkankan ijma' dan baiat kepada kepala negara (khalīfah), paradigma syi'ah menekankan wilayah (kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan 'ismah (kesucian dan dosa) yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak dan berabsah untuk menjadi kepala negara (imam) (Enayat, 1992: 2). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan", negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokrasi. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syariah). Sifat teokrasi dapat ditemukan dalam pemikiran banyak ulama politik Syi'ah, Khomaeni umpamanya mengatakan bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan (Khomeini, t.th: 55). Kendati demikian, pemikiran politik Iran kontemporer penisbatan Republik Islam Iran dengan negara teokrasi. Sistem kenegaraan Iran memang menyiratkan watak demokratik seperti yang ditunjukkan oleh penerapan asas distribusi kekuasaan berdasarkan prinsip trias political dan pemakaian istilah republik dari Negara itu sendiri. Paradigma simbiotik Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum .(agama (syariat
116 Paradigma sekularitas Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan). Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan dikalangan beberapa ahli. Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam. Sebagai agama (din) dan negara (dawlah), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua: 1. Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Contohnya pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi politik Islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada dua kubu idiologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis. Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan
117 negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru (kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan. 2. Hubungan akomodatif. Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai out side negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat: 1. Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara. 2. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. 3. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-
118 infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas- tugas keagamaan. 4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara. Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Soeharto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia. Alasan negara berakomodasi dengan Islam: pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menimbulkan masalah politik yang cukup rumit. Kedua, dikalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik dikalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generari baru Islam. Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila. Sesungguhnya sintesa yang memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan. Artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik telah menyebabkan ketegangan antara Islam dan negara. Sementara itu, wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik, sebagaimana dikembangkan oleh generasi baru Islam, merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesa antara Islam. (Efendi: 1998). Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Azzumardi
119 Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan (agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan negara (dawlah). Dalam bahasa lain, hubungan antara agama dengan politik (siyasah) dikalangan umat Islam, terlebih- lebih dikalangan sunni yang banyak diatur oleh masyarakat Indonesia, pada dasarnya bersifat ambigous atau ambivalen. Hal demikian itu karena ulama sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara terdapat pula ketegangan pada tataran konseptual maupun tataran praktis dalam politik, sebab seperti itu yang dilihat terdapat ketegangan dan tarik ulur dalam hubungan agama dan politik. Sumber dari hubungan yang canggung di atas, berkaitan dengan kenyataan bahwa din dalam pengertian terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan bidang-bidang ilahiyah, yang bersifat sakral dan suci. Sedangkan politik kenegaraan (siyasah) pada umumnya merupakan bidang prafon atau keduniaan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kitab suci Alquran dan hadis tampaknya juga merupakan inspirasi yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kitab suci sendiri menyebutkan dunya yang berarti dunia dan din yang berarti agama. Ini juga menimbulkan kesan dikotomis antara urusan dunia dan akhirat, atau agama dan negara yang bisa diperdebatkan oleh kalangan para ahli. Tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala- gelanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang
120 kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam. Hussein Muhammad, menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama, ia disebut sebagai hubungan integralistik, dan yang kedua disebut hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama dan negara mempunyai hubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali dalalm Islam bahwa tidak mengenal pemisahan agama, politik atu negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi. Model hubungan kedua adalah hubungan simbiosis-mutualistik. Model hubungan agama dan negara model ini, menurut Hussein Muhammad, menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik dan tertib. Hal ini hanya terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral dalam bernegara. Islam dan Demokrasi Konsep demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dan perspektif untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat. Pada tataran praktis, rekonsiliasi tuntutan kelompok (mayoritas dan minoritas) ini seringkali tidak tercapai. Akibatnya, kualitas demokrasi itu sendiri menjadi tidak sejati. Jika demikian, apakah demokrasi seperti tersebut ? Abraham Lincolum (negarawan Amerika) mengistilahkan demokrasi sebagai "government of the people, by the people, for the people (Ebestein, 1998:
121 75). Ada dua problem tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya (Tahir, 1990: 192). Bagi kalangan Neo-Modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa nilai demokrasi ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan. Menurutnya, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah (Wahid, 1993: 90). Nurcholis Majid mengatakan bahwa kita memiliki demokrasi sebagai idiologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka. Analisi mengenai seluk beluk demokrasi ini, banyak berlandaskan Alquran, seperti tentang kebebasan dan tanggung jawab individual, sikap kebijaksanaan, tentang keadilan, dan tentang musyawarah. Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya, kata kuncinya adalah adanya kesepakatan dengan tujuan kebaikan bersama. Gagasan-gagasan demokrasi pada intinya bahwa agama baik secara idiologi maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi. Agama lahir dan berkembang untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokratis, namun agama memberi spirit dan muatan doktrinal yang mendukung bagi terwujudnya kehidupan demokratis (Hamid, 2011: 23). Hubungan Antara Agama dan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia
122 sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Menghargai hak asasi tersebut adalah suatu kewajiban bagi yang lain untuk mendapatkan perlindungan, sehingga memungkinkan terpenuhi hak-hak tersebut. Dalam Encyclopedia Internasional dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa membedakan rasa dan seks. Kebutuhan dasar manusia meliputi jiwa (al-nafs), akal (al-aql) , keturunan (al-nasab), harta benda (al-māl), dan agama (al-dīn). Jadi ajaran Islam di sini melindungi kebutuhan dasar manusia dan melarang pelanggaran apapun terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut. adalah misalnya mengimplikasikan hak untuk hidup dan hak untuk tidak dianiaya. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup dan mulia menurut Islam, bahkan melebihi kemuliaan daripada makhluk-makhluk lainnya. Itulah sebabnya, ditemukan beberapa ayat dalam Alquran yang menyatakkan bahwa Islam melarang keras pembunuhan, baik terhadap orang lain tanpa hak maupun terhadap diri sendiri. Demikian pentingnya menyelamatkan nyawa, sehingga dalam Alquran diberikan ilustrasi yang tinggi bahwa "barang siapa yang menyelamatkan jiwa seseorang, maka seolah-olah dia menyelamatkan manusia seluruhnya. Dengan demikian, pemerintah bersama dengan orang-orang yang mampu, wajib menyediakan dan membantu masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka dalam mengadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan .menghargai hak hidup berarti menjalankan salah satu syarat Islam yang fundamental dan Tuhan menyediakan pahala bagi orang yang melakukannya. Selanjutnya, mengenai perlindungan hidup Perlindungan akal mengimplikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak kebebasan berpikir serta hak berpendapat. Manusia diberi akal oleh Tuhan untuk dapat memilih mana yang dipandang baik dan mana pula yang dianggap buruk untuk kesejahteraan bagi mereka. Agama Islam sebagai salah satu norma meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Tuhan dan prinsip-prinsip tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia dan Dia juga yang memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, esensi berpendapat dalam
123 Islam bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia,atau dengan kata lain mengembankan potensi yang ada pada setiap orang. Hal ini berarti manusia berpartisipasi terhadap sesuatu yang dipandang terbaik baginya. Begitu pentingya kebebasan berpendapat dalam Islam, sehingga penguasa diwajibkan untuk bermusyawarah, agar setiap orang dapat memberi manfaat atas potensi yang mereka miliki untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain. Mengenai perlindungan harta, mengimplikasikan hak untuk memiliki. Salah satu hak asasi dalam Syariat Islam adalah hak memiliki, meskipun secara hakiki bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Namun dalam syariat Islam, Tuhan memberi hak kekuasaan pemilikan kepada manusia untuk memiliki sesuatu sebagai haknya dan dapat saja berbeda antara seorang dengan orang lain sesuai dengan kemampuan dan rezekinya. Berdasarkan hal ini, maka Shaby abd Said menambahkan bahwa di samping ayat-ayat menerangkan tentang hak-hak kepemilikan, juga diterangkan dalam hadis seperti tidak dihalalkannya harta seorang muslim diambil oleh seorang muslim lainnya, kecuali dengan cara yang baik dari pemilik harta (Said, t.th: 157). Dapatlah dipahami bahwa pemilikan dalam Islam adalah pemilikan yang seimbang antara pemilikan perorangan, kelompok dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kepemilikan dalam suatu negara, sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Terakhir adalah perlindungan agama yang mengimplikasikan hak kebebasan beragama. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kepercayaan, sedangkan agama mengandung kepercayaan didalamnya, sehingga agama merupakan tempat perlindungan terbaik bagi yang mempercayainya. Dalam hal ini, Tuhan memberi peluang kepada manusia untuk memilih suatu agama, dan karena itulah tidak boleh seseorang dipaksa untuk mempercayai suatu agama. Pada sisi lain, meskipun Islam melarang keras adanya unsur paksaan, namun Islam tetap membentangi diri dengan memberi peluang orang yang masuk Islam untuk mempermainkan Islam itu sendiri.
124 PENUTUP Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam aspek ketatanegaraan, demokrasi dan :hak asasi manusia, dengan kesimpulan sebagai berikut Relasi antara agama dan negara dalam pemikiran Islam yaitu, Islam 1. memberi prinsip-prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep khalīfah, dawlah, atau hukūmah. Dengan prinsip-prinsip ini, maka terdapat tiga paradigma tentang pandangan agama Islam dan negara, yakni; paradigma integratif, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik Relasi antara agama dan demokrasi, dalam hal ini Islam menekankan 2. pada nilai demokrasi itu sendiri, yakni kebenaran dan keadilan. Dengan demokrasi ini pula, maka aturan permainan politik yang baik dapat terwujud. Karena itu konsep demokrasi seperti ini, sangat sesuai dengan Islam, karena Islam adalah agama yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan Relasi antara agama dan HAM dalam pemikiran Islam, maka Islam 3. telah menetapkan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir adalah hak kemerdekaan beragama. Karena itu, Islam secara esensial menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam sebuah negara. Karena hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak boleh diganggu dan dirampas .dari orang yang memiliki hak tersebut DAFTAR PUSTAKA Berkes, Niyazi. 1964. The Development of Secularism in Turkey, Montreal:McGill University Press. Basyir, Azhar Ahmad. 1993. Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi; Bandung: Mizan. Efendi, Bachtiar. 1998. Islam dan Negara; Jakarta: Paramadina. Enayat, Hamid. 1992. Modern Islamic Political Thought Austin; t.p.
125 Encyclopedia Arab,t.th, Bairūt- Libanon: Dār al-Ma'ārif. Esposito, John. L. 1995. The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word; New York: Oxford University Press. Fachruddin, Fuad. 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Cet. I; Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP: Jakarta. H. Rusydi. Studi Islam.1985, Jakarta: Pustaka Panjimas. Hamid, Rosmaniah. 2011. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara. Hamka. 1984. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas. _______. 1956. Ideologi Islam; Suara Partai Masjumi (Majalah bulanan resmi PP. Masyumi. Khan, Qamaruddin. t.th. al-Mawadi's Theory of The State, Lahore, t.p. Khomeni, Imam. t.th. Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeni Barkeley; t.p. Mahendra, Ihzah Yusril. Pemikiran Politik Buya Hamka. (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club al-Azhar di Jakarta pada tanggal 13-14 Nopember 1989). Muhammad, Afif. 1985. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Bandung: Pustaka. Natsir, Mohammad. 1968. Persatuan Agama dan Negara, Padang: Japi. Nasution, Harun. 1994. Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan,Cet.X; Jakarta: Bulan Bintang. Noer, Deliar. 1965. Pengantar ke Pemikiran Politik (Medan: Dwipa. Said, Abdu Shabhi. al-Sulthatu wa al-Huriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy, t.t: Daral- Fikr. Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka, Cet. I; Makassar: Alauddin Press. Shihab, Quraish M. 1992. Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Bandung: Mizan. Qomar, Mujamil. 2012. Fajar Baru Islam Indonesia, Kajian Komprehensif Atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara, Cet.I; Jakarta: Mizan Pustaka.