Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 PELANGGARAN HAK UPAH LEMBUR PEKERJA NON-STAF YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH PT. SAI APPAREL Gunardi Lie(1), Moody Rizqy Syailendra(2), Filshella Goldwen(3) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta e-mail: gunardi.lie@untar.ac.id, moodys@fh.untar.ac.id, DOI: ABSTRACT Overtime pay is a right guaranteed by the law for employees or laborers who work beyond the established overtime hours. It constitutes additional compensation for work performed outside of regular working hours, aimed at providing incentives and compensating for the extra effort put in by employees. Unfortunately, there are still many employers who violate the rights of workers by not paying the overtime wages they are entitled to, and this constitutes a serious legal violation that can result in sanctions. Failing to pay overtime wages is a violation when employers do not remunerate employees who work beyond the established regular working hours. The reasons for these violations can vary, such as a lack of understanding of labor regulations, legal non-compliance, or a malicious intent to cut costs. It is crucial for non-staff employees to understand their rights and the actions they can take if overtime pay is not properly provided by the company. This includes communicating with management, consulting labor unions or attorneys, as well as reporting violations to the appropriate authorities to safeguard workers' rights. In dealing with this situation, employees can take legal steps or report violations to the authorities to protect their rights, while support from labor unions or organizations advocating for workers' rights can also help resolve this issue. Keywords : Overtime Pay, Workers, Employers, Unpaid. ABSTRAK Upah lembur adalah hak yang dijamin oleh hukum bagi pekerja atau buruh yang bekerja melebihi waktu kerja lembur yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pembayaran tambahan untuk pekerjaan di luar jam kerja normal, bertujuan untuk memberikan insentif dan mengkompensasi usaha tambahan pekerja. Namun, sayangnya, masih banyak pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja dengan tidak membayar upah lembur yang seharusnya mereka terima, dan ini merupakan pelanggaran hukum yang serius yang dapat mendapatkan sanksi. Tidak membayar upah lembur adalah pelanggaran ketika pemberi kerja tidak membayarnya kepada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal yang telah ditetapkan. Alasan-alasan dari pelanggaran ini bisa beragam, seperti kurang pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, ketidakpatuhan hukum, atau niat buruk untuk menghemat biaya. Penting bagi pekerja non-staf untuk memahami hak-hak mereka dan tindakan yang dapat diambil jika upah lembur tidak dibayarkan dengan benar oleh perusahaan, termasuk berkomunikasi dengan manajemen, berkonsultasi dengan serikat pekerja atau pengacara, serta melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang guna menjaga perlindungan hak- hak pekerja. Dalam menghadapi situasi ini, pekerja dapat mengambil langkah-langkah hukum atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang untuk menjaga hak-hak mereka, sementara dukungan dari serikat pekerja atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja juga dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 735
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 Kata kunci: Upah Lembur, Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja, Tidak Dibayarkan. 1. Pendahuluan Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bekerja menjadi jalan utama bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan dengan maksud mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup. Dengan bekerja, seseorang dapat tujuan mengembangkan diri, mencapai finansial, pada berkontribusi masyarakat dan ekonomi secara lebih luas. Selain itu, bekerja juga merupakan bagian penting dari identitas dan peran sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam antara bekerja pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja. Tidak hanya kaitannya dengan Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Pemerintah untuk menciptakan dalam hubungan antara pekerja dengan pemberi perundang- kerja melalui undangan.1 Kaitan-kaitan hubungan itu disebut Hubungan dengan Ketenagakerjaan.2 Hubungan tertentu seperti makanan, serta terdapat hubungan itu terdapat pula keadilan peraturan mencapai sangat produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hubungan Ketenagakerjaan mencakup banyak aspek, dimulai dari perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, kondisi kerja, perundingan kolektif, pemutusan hubungan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta yang paling penting adalah upah. penting untuk kerja, keamanan Pekerja/Buruh dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan") bahwa yaitu Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian upah berdasarkan Pasal 1 Butir 30 UU Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan dari sebagai pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. yang ditetapkan termasuk tunjangan sangat lingkungan penting untuk menciptakan kerja yang adil dan seimbang. Di mana pekerja dapat bekerja dengan aman, dihormati, dan diberi hak yang layak. Hal ini juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemberi kerja untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien peraturan sambil ketenagakerjaan yang berlaku. Hubungan yang baik antara pekerja dan pemberi kerja ketenagakerjaan mematuhi Upah sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan ekonomi memastikan hubungan kerja yang adil. Terdapat berbagai jenis upah, seperti upah harian, upah bulanan, upah berdasarkan hasil, upah berdasarkan pesanan, dan upah lembur.3 Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan pendapatan terutama upah lembur, untuk memastikan kehidupan yang layak bagi diri mereka dan keluarga mereka. Kehidupan yang layak mencakup pekerja ini, 1 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 48-50. 2 Ibid., hlm. 38. 3 CT-Cat, "Dasar Hitung-hitungan Pemberian 2020), (Hukumonline, Upah", Diakses pada 11 September 2023, 09.00 WIB. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 736
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 kebutuhan dasar seperti makan, minum, sandang, pendidikan, perumahan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.4 (2) UU yang Ketenagakerjaan, buruh mempekerjakan lembur, wajib melebihi waktu kerja membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan hak yang dijamin oleh hukum bagi pekerja atau buruh yang bekerja lebih dari batas waktu kerja lembur yang telah ditentukan. Namun, dalam beberapa kasus, banyak perusahaan yang melanggar hak- hak pekerja dengan tidak membayar upah lembur yang seharusnya mereka terima, seperti kasus Erma, buruh Grobogan yang upah lemburnya tidak dibayarkan oleh PT. Sai Apparel. Hal ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat mendapatkan sanksi hukum. Menurut Pasal 78 ayat pengusaha atau pekerja yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelanggaran hak upah lembur pekerja non-staf yang tidak diberikan oleh PT. Sai Apparel? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja upah lemburnya tidak dibayarkan oleh PT. Sai Apparel? non-staf yang Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, seperti timbul permasalahan bagaimana pelanggaran hak upah lembur pekerja non-staf yang tidak diberikan oleh bagaimana PT. perlindungan hukum bagi pekerja non-staf yang upah lemburnya tidak dibayarkan oleh PT. Sai Apparel. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam menganalisis dan mengkaji tentang permasalahan tersebut dan memutuskan untuk menarik judul "Pelanggaran Hak Upah Lembur Pekerja Non-Staf yang Tidak Diberikan Oleh SAI APPAREL". Dilakukannya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan lembur pekerja yang wajib diberikan oleh pemberi kerja dan terkait dengan perlindungan pekerja yang upah kerja lemburnya tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang terjadi terkait dengan upah kerja lembur Sai Apparel dan lebih dalam PT. terkait upah kerja 4 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 89. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 737
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 2. Metode Metode merupakan penelitian serangkaian langkah ilmiah yang harus memenuhi ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan empiris, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dianggap valid dan dapat dijadikan sebagai data yang berkualitas.5 Penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian normatif yang mengidentifikasi hukum, menganalisisnya, memberikan pemecahan atas masalah tersebut.6 Metode adalah pendekatan pendekatan (statute approach), yakni dengan mengkaji seluruh regulasi dan konsistensi kesesuaian muatan undang-undang terkait sistem pengupahan lembur.7 Data yang khususnya upah digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang sudah tersedia dan dapat digunakan dengan mudah oleh penulis. Data sekunder yang tercakup di dalamnya yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No.6/2023), Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan ("PP 36/2021"). masalah dan yang undang-undang diterapkan (UU 5 NN, "Pengertian Metode Penelitian dan Jenis- jenis Metode Penelitian", (Ranahresearch, 2021), jenis-metode-penelitian/, Diakses September 2023, 09.45 WIB. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, -Ed. Revisi, Cet.8., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 60. 7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93-94. pada 11 terdapat bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, publikasi resmi internet yang berkaitan upah lembur, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus sebagai pelengkap penelitian. bahasa Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu terhadap buku, melibatkan penelaahan literatur, catatan, yang relevan dengan sistem upah lembur. Penulis juga menggunakan metode analisis kritis berupa pemahaman regulasi terjadi dengan atau peristiwa yang memberikan dalam khusus menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Setelah itu lainnya dan juga pengupahan khususnya opini 3. Hasil dan Pembahasan Pelanggaran Hak Upah Lembur Pekerja Non-Staf yang Tidak Diberikan Oleh PT. Sai Apparel Berdasarkan Pasal 1 Butir 8 PP 35/2021, upah kerja lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada melaksanakan yang Pekerja/Buruh pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur. Waktu Kerja Lembur berdasarkan Pasal 1 Butir 7 PP 35/2021 adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan libur resmi yang dan/atau pada hari ditetapkan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Upah lembur adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal. Upah lembur biasanya diberikan jika pekerja bekerja lebih dari jumlah jam kerja yang telah ditentukan oleh peraturan perusahaan atau perundang- undangan yang berlaku. Tujuan dari upah lembur adalah untuk memberikan insentif kepada pekerja untuk bekerja ekstra, serta Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 738
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 untuk mengkompensasi mereka atas waktu dan usaha tambahan yang mereka keluarkan. Merujuk pada pasal 32 ayat (1) PP 35/2021 bahwa perhitungan upah kerja lembur berdasarkan upah bulanan, dapat diartikan bahwa upah kerja lembur upah dibayarkan bulanan. Tetapi lebih jelasnya pembayaran upah kerja lembur diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di masing-masing perusahaan. bersamaan dengan Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan serta Pasal 28 dan 29 PP 35/2021, menetapkan beberapa persyaratan penting untuk pemberlakuan waktu kerja lembur. Pertama, batasan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan hingga 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Kedua, terdapat perintah dan persetujuan tertulis antara pemberi kerja dan pekerja yang dibuat oleh pemberi kerja dalam bentuk daftar pelaksanaan kerja lembur. Ketiga, kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah kerja lembur, memberikan istirahat yang memadai, dan penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah tertentu saat kerja lembur berlangsung, yang tidak dapat digantikan dengan uang. Dengan adanya aturan ini, memberi penjelasan bahwa setiap pekerja memiliki hak normatif pekerja, yaitu pekerja dapat menerima ataupun menolak tawaran kerja lembur yang diberikan oleh pemberi kerja. dikenakan Pemberi apabila pertanggungjawaban memaksa pekerjanya untuk melakukan kerja lembur. kerja dapat pidana (2) UU yang Ketenagakerjaan, buruh mempekerjakan lembur, wajib melebihi waktu kerja membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan hak yang dijamin oleh hukum bagi pekerja atau buruh yang bekerja lebih dari batas waktu kerja lembur yang telah Menurut Pasal 78 ayat pengusaha atau pekerja ditentukan. Namun, dalam beberapa kasus, pemberi kerja melanggar hak-hak pekerja dengan tidak membayar upah lembur yang seharusnya mereka terima. Pelanggaran hak upah lembur pekerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk: 1. Manipulasi catatan waktu: pemberi kerja memanipulasi catatan waktu atau mengharuskan pekerja untuk tidak mencatat jam lembur dengan sehingga menghindari benar, kewajiban upah lembur.8 membayar 2. Pemotongan waktu kerja: pemberi kerja mencoba mengurangi waktu atas kertas kerja pekerja di tidak sehingga pekerja bekerja meskipun lembur, sebenarnya sudah bekerja lebih dari jam kerja normal. terlihat 3. Tidak membayarkan kompensasi yang sesuai. 4. Tidak membayar upah lembur: Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah ketika pemberi kerja tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja normal yang telah ditentukan oleh peraturan atau perjanjian kerja.9 Terdapat berbagai alasan dari tidak dibayarkannya upah kerja lembur oleh para kurangnya pemberi kerja, seperti 8 Erizka Permatasari, "Jika Upah Lembur Tak Sesuai Jam Kerja Lembur", (Hukumonline, 2021), lt4f2fafec55edc/, Diakses pada 11 September 2023, 14.17 WIB. 9 Noer Andini Januariska & Deddy Effendy, "Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di Pt. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", Prosiding Ilmu Hukum, Vol.5 468-470, No.1 rticle/download/14113/pdf Diakses September 2023, 14.54 WIB. (2019): pada Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 739 11
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 pemahaman peraturan ketenagakerjaan, ketidakpatuhan terhadap hukum, atau bahkan niat yang buruk untuk menghemat biaya. Ketika upah lembur tidak dibayarkan dengan benar, ini dapat berdampak negatif pada keuangan dan kesejahteraan karyawan. tentang Mengenai upah kerja lembur, harus diketahui pula mana pihak yang wajib lemburnya dan dibayarkan upah kerja mana yang tidak. Pasal 27 PP 35/2021 mengatur kewajiban pengecualian membayar upah Kerja lembur yakni bagi jabatan Pekerja/Buruh dalam golongan tertentu, yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. Pasal ini memberi kewenangan tiap pemberi kerja atau perusahaan untuk mengatur golongan dalam jabatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan. Kesimpulannya, Upah kerja lembur hanya dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang pekerjaannya lebih banyak menggunakan tenaga dan bukan yang berjabatan tinggi, seperti Cleaning Service, Office Boy, dan lainnya, sedangkan untuk pekerja dengan sebutan staf, mereka tidak diwajibkan untuk mendapatkan upah kerja lembur. Pekerja staf, karyawan atau dengan pegawai biasanya tidak mendapatkan upah lembur tetapi mendapatkan bonus kerja atau penghargaan berupa kenaikan jabatan. Kasus PT. Sai Apparel menjadi bukti bahwa, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban memberikan upah lembur, masih ada pula perusahaan atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah lembur kepada pekerjanya. PT. Sai Apparel telah menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia karena video yang diunggah di media sosial TikTok oleh seorang buruh bernama Erma, yang tertentu tersebut di sebutan bekerja di perusahaan tersebut, mengenai ketidak pembayaran upah lembur. PT Sai Apparel sendiri merupakan perusahaan manufaktur pakaian jadi yang memiliki konsumen seperti H&M dan AEO.10 dalam pengupahan yang terungkap setelah Dinas Transmigrasi Tenaga (Disnakertrans) Jateng memeriksa dokumen pabrik. Selama pemeriksaan dokumen, Disnakertrans menemukan perbedaan dalam keterangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan Pengawasan karyawan. Kabid dan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng, Mumpuniati, menjelaskan bahwa hasil pengawas pemeriksaan Jateng ketenagakerjaan mengungkapkan pelanggaran dalam pembayaran upah lembur.11 Diduga PT. tidak menggaji karyawannya untuk upah lembur sejak Oktober 2022. Suatu perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat mengakibatkan upah sanksi perusahaan hukuman pidana.12 Terdapat ketidaksesuaian Kerja dan Pemprov oleh Provinsi adanya Sai Apparel lembur tersebut menerima 10 Lebrina Uneputty, "Profil PT. SAI Apparel Industries, Pabrik Produsen H&M yang viral Diprotes 2023), buruh/15 Diakses 11 September 2023, 20.29 WIB. 11 Abdul Rokhim, "PT. Sai Apparel Grobogan Terbukti Tak Bayar Uang Lembur Karyawan, 2023), Begini Kata Dinas", Diakses pada 11 September 2023, 20.46 WIB. 12 Hermawan Handaka, "Viral Kasus Erma, Buruh di Grobogan yang Lembur Tak Dibayar, Ini Temuan Disnakertrans (TribunMuria, 2023) Diakses pada 11 September 2023, 20.59 WIB. Buruh", (Disway.ID, (JawaPos, Jateng", Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 740
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Non-Staf yang Upah Lemburnya Tidak Dibayarkan oleh PT. Sai Apparel Dalam bekerja, seorang pekerja/buruh memiliki hak-hak pekerja, diantaranya seperti hak untuk mendapat upah/gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 UU Ketenagakerjaan), hak atas pekerjaan bagi dan kemanusiaan UU (Pasal Ketenagakerjaan), hak bebas memilih dan sesuai bakat dan pindah pekerjaan UU 5 (Pasal kemampuannya Ketenagakerjaan), hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan sesuai dengan serta perlakuan yang martabat manusia dan moral agama, Hak mendirikan anggota Perserikatan Tenaga Kerja, serta yang menjadi fokus utama yaitu hak untuk kerja lembur dan mendapatkan upah lembur.13 penghasilan yang layak 4 dan menjadi hukum yang berlaku, pelaksanaan kontrak kerja, atau peraturan perusahaan.15 Apabila hak itu dilanggar, seperti tidak membayar keterlambatan pembayaran upah lembur pekerja/buruh, maka guna melindungi hak atas upah pekerja/buruh, maka pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dapat melakukan upaya hukum.16 Upaya-Upaya hukum yang dilakukan yaitu: 1. Konsultasi dengan Organisasi Pekerja Jika masalah tidak terselesaikan secara baik dengan pemberi kerja, pekerja dapat menghubungi organisasi pekerja atau serikat pekerja setempat untuk mendapatkan bantuan dan nasihat hukum. ataupun 2. Mengadukan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pekerjaan lembur adalah hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh. Pekerja memiliki hak untuk menolak pekerjaan lembur tersebut karena pekerjaan lembur tidak boleh dilakukan secara paksa.14 telah menyetujui untuk Pekerja yang melakukan kerja tidak menerima pembayaran upah lembur dari perusahaan mengalami situasi yang dikenal sebagai perselisihan hak. Perselisihan hak merujuk pada konflik yang muncul akibat tertentu akibat tidak dipenuhinya hak perbedaan dalam pelaksanaan peraturan lembur tetapi Pengawas Ketenagakerjaan telah diatur dalam bab XIV tentang Pengawasan pada Pasal 176 UU Ketenagakerjaan, yaitu "Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai independen guna kompetensi dan menjamin peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan" peraturan pekerja memiliki melaporkan Pegawai pelaksanaan Berdasarkan tersebut, pada dasarnya, untuk pengawas hak kepada 13 Suratman, Op.cit., hlm.51. 14 Dewa Ayu Mirah Octaviani, dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.7 No.11, 9, (2019) e/download/47754/28573/ Diakses 19 September 2023, 21.08 WIB. : pada 15 Ibid., hlm.10 16 Putu Gede Aditya Wangsa, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.7 No.11, 11-14, (2019): e/view/46295/27978 Diakses pada 20 September 2023, 10.11 WIB. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 741
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 ketenagakerjaan mereka menemukan kebijakan atau tindakan manajemen perusahaan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan, seperti pemberi kerja yang tidak membayar upah lembur pekerja non- staf.17 3. Mengadukan Perusahaan jika agar Dilakukan Penyidikan Secara Pidana maka mereka dapat dikenai sanksi pidana yang meliputi hukuman penjara minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan, serta denda minimal Rp. juta 10.000.000,00 maksimal rupiah) juta Rp100.000.000,00 (seratus ini rupiah). Tindakan pidana termasuk kategori dalam pelanggaran hukum.19 (sepuluh dan Dalam pasal 78 (2) UU Ketenagakerjaan, sudah dinyatakan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu dimaksud kerja dalam ayat (1) wajib membayar kerja lembur", hal ini mengartikan bahwa pada dasarnya pengusaha itu wajib untuk memberikan gaji lembur kepada pekerja non-staf dipekerjakan ketika mereka kerja melebihi yang telah sebagaimana Apabila disepakati. terjadi ketentuan atas pelanggaran tersebut, maka haruslah ditautkan pada pengaturan pasal 187 UU Ketenagakerjaan.18 sebagaimana waktu Menurut pasal 187 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja No. 11/2020, jika seorang pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk lembur, membayar upah kerja Menurut Pasal 59 ayat (1) huruf d dan huruf e dalam Peraturan (PP) tentang Pengupahan, disebutkan tidak bahwa pengusaha yang membayar upah melebihi batas waktu yang ditentukan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda akan dikenai sanksi administratif. Dengan kata lain, peraturan ini mengatur bahwa pengusaha yang melanggar aturan pengupahan dengan tidak membayar upah tepat waktu atau tidak membayar denda akan menghadapi konsekuensi administratif. Sanksi administratif ini adalah tindakan yang diambil untuk oleh pemerintah memastikan ketaatan terhadap peraturan terkait pengupahan. Pemerintah 4. Menyelesaikan masalah di Pengadilan Hubungan Industrial 17 Enrico Didie Krisnawan, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2011, 41. hlm. Diakses pada 20 September 2023, 12.32 WIB. 18 Ibid., hlm.43. 19 NN, "Upah Lembur", (Gajimu, tanpa tahun), yanglayak/pengupahan/upah- njian%20Kerja Diakses pada 20 September 2023, 16.16 WIB. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 742
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 industrial adalah sebuah lembaga baru dalam dunia hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengadilan Hubungan Industrial lahir sebagai konsekuensi dari disahkannya Undang-undang R.I Nomor tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.20 Pengadilan hubungan 2 tahun 2004 20 Enrico Didie Krisnawan, Op.cit., hlm.48. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 743
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 4. Simpulan dan Saran Kesimpulan 1. Menurut Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja lembur, wajib membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan hak yang dijamin oleh hukum bagi pekerja atau buruh yang bekerja lebih dari batas waktu kerja lembur yang telah ditentukan. Upah lembur adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal. Upah lembur biasanya diberikan jika pekerja bekerja lebih dari jumlah jam kerja yang telah ditentukan oleh peraturan perusahaan atau yang perundang-undangan berlaku. Tujuan dari upah lembur insentif adalah untuk memberikan kepada pekerja untuk bekerja ekstra, serta untuk mengkompensasi mereka atas waktu dan usaha tambahan yang mereka keluarkan. Namun, dalam beberapa kasus, banyak perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja dengan tidak membayar upah lembur yang seharusnya mereka terima. Hal ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat mendapatkan sanksi hukum. Tidak membayar upah lembur merupakan pelanggaran ketika pemberi kerja tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja normal yang telah ditentukan atau perjanjian kerja. Berbagai alasan dari tidak kerja dibayarkannya upah lembur oleh para pemberi kerja, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, ketidakpatuhan terhadap hukum, atau bahkan niat yang buruk untuk menghemat biaya. Ketika upah lembur tidak dibayarkan dengan benar, ini oleh peraturan dapat pada keuangan dan kesejahteraan karyawan. lembur hanya dapat Upah kerja diberikan kepada pekerja/buruh yang pekerjaannya banyak menggunakan tenaga dan bukan yang tinggi, seperti Cleaning berjabatan Service, Office Boy, dll. Sedangkan untuk pekerja dengan sebutan staf, tidak diwajibkan untuk mendapatkan upah kerja lembur. berdampak negatif lebih 2. Pekerja Non-Staf perlu memahami haknya masing-masing dan tindakan yang dapat diambil jika upah lembur tidak dibayarkan dengan benar oleh perusahaan, mencakup berkomunikasi dengan manajemen, berkonsultasi dengan serikat pekerja atau pengacara, serta melaporkan pelanggaran kepada otoritas untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam menghadapi situasi ini, pekerja dapat mengambil langkah- langkah hukum atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang untuk menjaga hak-hak mereka, serikat sementara dukungan dari pekerja yang organisasi atau memperjuangkan hak-hak pekerja juga dapat membantu menyelesaikan masalah ini. yang berwenang Saran Penting bagi pekerja non-staf untuk memahami hak-haknya sebagai pekerja terkait upah lembur dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan yang aktif berkomunikasi dengan pemberi kerja untuk memastikan mengklarifikasi dan pembayaran upah lembur yang adil. Pemberi kerja juga harus bertanggung jawab dengan memberikan hak pekerja yaitu upah lembur karena hal demikian telah UU jelas Ketenagakerjaan. Jika terjadi pelanggaran hak, pekerja harus mencari dukungan dari berlaku. Pekerja perlu diatur dalam Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 744
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 serikat pekerja atau pengacara yang berpengalaman hukum membantu ketenagakerjaan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila perusahaan atau melanjutkan pelanggaran hak, pekerja tersebut perlu melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang. Dengan lebih demikian, hak-hak pekerja akan akan dan terlindungi, diingatkan tentang kewajibannya untuk membayar upah lembur yang seharusnya. dalam untuk tidak merespons perusahaan 73/ Diakses pada 19 September 2023, 21.08 WIB. Wangsa, P.G.A. (2019). Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja oleh PT Boma Bisma (Persero) Surabaya menurut Undang-Undang tentang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.7 No.11 : 11-14, asemaya/article/view/46295/27978 Diakses pada 20 September 2023, 10.11 WIB. Indra Daftar Pustaka Buku Marzuki, P.M. 2013. Penelitian Hukum. - Ed. Revisi, Cet.8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Marzuki, P.M. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Rusli,H. 2011. Hukum Ketenagakerjaan. Bogor: Ghalia Indonesia. Suratman. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Skripsi Krisnawan, E.D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur. Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya". hlm. 41. Diakses pada 20 Bab%203.pdf September 2023, 12.32 WIB. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Jurnal Januariska, N.A. (2019). Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di Pt. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan. 2003 Prosiding Ilmu Hukum, Vol.5 No.1 : 468-470, .php/hukum/article/download/14113/ pdf Diakses pada 11 September 2023, 14.54 WIB. Republik Indonesia 1945. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tentang Tahun Ketenagakerjaan Indonesia.Undang-Undang 6 tentang Penetapan Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2003 Nomor Octaviani, D.A.M, dkk. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.7 9, No.11, asemaya/article/download/47754/285 : Indonesia. Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Indonesia. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Website Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 745
Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) p ISSN : 2615-3688 e ISSN : 2716-0270 CT-Cat. (2020). "Dasar Hitung-hitungan Pemberian Upah". upah-lt5ecc9bab6edf6/ Diakses pada 11 September 2023, 09.00 WIB. Handaka H. (2023). "Viral Kasus Erma, Buruh di Grobogan yang Lembur Temuan Tak Jateng". Disnakertrans 23/02/06/viral-kasus-erma-buruh-di- Diakses pada 11 September 2023, 20.59 WIB. Dibayar, Ini Uneputty, L. (2023). "Profil PT. SAI Apparel Industries, Pabrik Produsen H&M yang viral Diprotes Buruh". buruh/15 2023, 20.29 WIB. Diakses 11 September NN. (2021). "Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian", penelitian-dan-jenis-metode- penelitian/ Diakses September 2023, 09.45 WIB. pada 11 NN. Tanpa Tahun. "Upah Lembur". yanglayak/pengupahan/upah- lembur#:~:text=Upah%20Kerja%20 Lembur%20adalah%20upah,tahun% 202021%20tentang%20Perjanjian%2 0Kerja Diakses pada 20 September 2023, 16.16 WIB. Permatasari, E. (2021). "Jika Upah Lembur Tak Sesuai Jam Kerja Lembur". kerja-lembur-lt4f2fafec55edc/, Diakses pada 11 September 2023, 14.17 WIB. Rokhim, A. (2023). "PT. Sai Apparel Grobogan Terbukti Tak Bayar Uang Lembur Karyawan, Begini Kata Dinas". Diakses pada 11 September 2023, 20.46 WIB. Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 746