Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA Indra Kristian1*) Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi Bandung Indonesia1) Email: Abstract This paper discusses public policy in Indonesia and the challenges in its implementation. Public policy is the means by which the government works. Society is faced with various problems ranging from social problems, health, infrastructure, environment, and others. The government through its policies offers solutions for them. However, many public policies formulated in Indonesia since independence have not provided adequate benefits for the Indonesian people because they have faced serious implementation challenges that have resulted in failure. This research uses a documentary research design and secondary sources for data collection. Some of the challenges identified by this research that hinder the implementation of public policy in Indonesia include the uncontrolled influence of international institutions in policy design and formulation, duplication of institutions involved in program implementation and administrative practices. Poor implementation/failure of development programs in Indonesia has, among other things, caused waste of important human and material resources, loss of people's trust in the government and a bad image of the country abroad. In light of these challenges, this study recommends that the government must consciously and courageously divest itself of undue influence from international institutions and their agents and involve the people/beneficiaries in every stage of development policies/programs. Keywords: Public Policy, Public Programs/Projects, Policy Implementation, Policy Failure. Abstrak Penelitian ini membahas tentang kebijakan publik di Indonesia dan tantangan-tantangan dalam implementasinya. Kebijakan publik adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk bekerja. Masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah mulai dari masalah sosial, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah melalui kebijakannya menawarkan solusi untuk mereka. Namun, banyak kebijakan publik yang dirumuskan di Indonesia sejak kemerdekaan belum memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat Indonesia karena menghadapi tantangan implementasi yang serius yang mengakibatkan kegagalan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dokumenter dan sumber-sumber sekunder untuk pengumpulan data. Beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh penelitian ini yang menghambat implementasi kebijakan publik di Indonesia antara lain adalah pengaruh yang tidak terkendali dari lembaga-lembaga internasional dalam perancangan dan perumusan kebijakan, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi program dan praktik- praktik Mala Administrasi. Buruknya program-program pembangunan di Indonesia antara lain menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material yang penting, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan citra buruk negara di luar negeri. Mengingat berbagai tantangan ini, studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus secara sadar dan berani melepaskan diri dari pengaruh yang tidak semestinya dari lembaga-lembaga internasional dengan agen-agennya dan melibatkan rakyat/penerima manfaat dalam setiap tahap kebijakan/program pembangunan. implementasi/kegagalan 88 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL Kata kunci: Kebijakan Publik, Program/proyek publik, Implementasi Kebijakan, Kegagalan Kebijakan. A. PENDAHULUAN Pemerintah di seluruh dunia menggunakan alat kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi rakyatnya. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat (Kristian, I, 2022). Inilah sebabnya mengapa kebijakan publik dipandang sebagai rencana pemerintah untuk program dan kegiatannya. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional tanpa kebijakan yang dirancang dengan baik yang selain berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah juga menjadi panduan dan kerangka kerja kegiatan negara untuk pemanfaatan optimal dan pembenaran penggunaan sumber dayanya. Indonesia sebagai sebuah negara tidak ketinggalan dalam menyadari pentingnya kebijakan publik dan penggunaannya. Sejak awal kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara ini tidak kekurangan dalam merancang kebijakan yang indah dan mencetaknya dalam buku-buku berwarna-warni dengan judul yang bagus. Oleh karena itu, di Indonesia memiliki RAPBN (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara). Bahkan jauh sebelum itu dimasa Orde Baru Kita Mengenal GBHN (Garis-Garis Basar Haluann Negara) dan Juga REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Di Indonesia, salah satu produk gagal kebijakan adalah di sektor tenaga kerja dengan lahirnya undang-undang mengenai cipta kerja yang banyak sekali ditentang semua kalangan. Perkembangan ini antara lain memperburuk situasi pengangguran yang sudah makin meningkat terutama terkait kebijakan dan undang-undang yang mengatur adanya pembatasan kontrak kerja yang merupakan salah satu produk pemerintah. Hasilnya termasuk ketidaknyamanan dan dampak buruk lainnya.. Pengangguran dari para lulusan perguruan tinggi telah memicu orientasi ritualistik untuk menghasilkan uang dengan cepat karena pemerintah telah mengecewakan mereka. Inilah yang mereka sebut sebagai "generasi sandwich". Ini adalah bencana bagi bangsa dan individu yang terjerumus ke dalamnya. Citra negara ini di antara bangsa-bangsa lain telah terpengaruh secara negatif. Sebagai kelanjutan dari hal di atas, makalah ini berusaha untuk memeriksa melalui data sekunder dan pengamatan pribadi tentang penyebab dan dampak dari kegagalan kebijakan publik yang terus menerus di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk mengurangi ancaman tersebut. B. KAJIAN PUSTAKA Kebijakan, program dan proyek publik Konsep kebijakan, program dan proyek sering kali digunakan secara bergantian. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep-konsep tersebut memiliki banyak keterkaitan, ketiganya tidaklah sama. Sebelum kita membahas konsep-konsep yang terkait ini, penting untuk menunjukkan bahwa kita mengacu pada konsep-konsep tersebut dari sudut pandang pemerintah/masyarakat. Perhatian kami adalah kebijakan, program dan proyek yang dirancang oleh pemerintah melalui mesin-mesinnya untuk menjamin kebahagiaan sebagian besar rakyat dengan menggunakan sumber daya negara. Menurut Obikeze dan Anthony (2004), kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan bisnis di satu sisi dan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil di sisi lain. Kebijakan yang baik harus ditulis agar dapat dilihat dan dipahami oleh semua orang. Hal ini karena dalam situasi di mana kebijakan tersebut tidak tertulis, hal ini 89 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang mengakibatkan kesalahpahaman yang dapat dihindari. Agar sebuah kebijakan menjadi cukup efektif (tidak gagal), kebijakan tersebut harus memiliki karakteristik sebagai berikut menurut Obikeze dan Anthony (2004) kebijakan tersebut harus didasarkan pada tujuan organisasi, harus spesifik dan jelas, sesuai dengan standar etika, stabil dan fleksibel, dan cukup komprehensif. Program lebih sempit daripada kebijakan. Kebijakan adalah kerangka kerja umum dari serangkaian program dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Program merupakan bagian dari kebijakan. Untuk mencapai kebijakan sosial mengenai pendidikan, kemiskinan dan kesehatan, sejumlah kegiatan pemerintah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ingin mencapai tujuan kebijakan pemerintah adalah program. Di sisi lain, proyek adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan. Sebuah kebijakan akan berubah dari program menjadi proyek. Ketika pemerintah memberikan kontrak untuk menyelesaikan tugas tertentu, itulah proyek. Contohnya Program Pendidikan menyeluruh, pemerintah akan melibatkan tugas-tugas khusus seperti mempekerjakan lebih banyak guru, melatih guru-guru tersebut, membangun ruang kelas, menyediakan bahan bacaan dan bahan ajar, dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan secara otomatis gagal jika ada korelasi yang buruk antara program dan proyeknya. Ini adalah perincian tujuan program menjadi unit-unit yang dapat dicapai dan terukur yang disebut proyek. Implementasi Kebijakan Publik Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Menurut Eminue (2009), implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Proses implementasi melibatkan output dari kebijakan publik, seperti pendanaan atau layanan aktual yang diberikan (Agbazuere, 2020). Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan (Obikeze & Anthony, 2004). Tanpa memperhatikan faktor- faktor penting ini, kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan implementasi yang serius. Tantangan ini termanifestasi terutama dalam kegagalan, kegagalan kebijakan publik, yang merupakan konsep berikutnya. Kegagalan Kebijakan Publik Kegagalan adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang dikatakan gagal ketika ia tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan atau instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan publik dikatakan gagal menurut Andrews (2018) ketika produk yang direncanakan tidak dilaksanakan melalui proses yang efisien dan kebijakan tidak menyelesaikan masalah yang memerlukan intervensi atau memicu hasil pembangunan yang negatif. Kebijakan dan program publik biasanya dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sebuah proses biasanya ditetapkan untuk keuangan, pencatatan, ketepatan waktu/tenggat waktu dan sebagainya. Sebuah kebijakan dianggap gagal dalam perspektif ini ketika prosedur tidak diikuti bahkan ketika hasil-hasilnya tidak dicatat. Hal ini dikatakan tidak disampaikan secara efisien. Ini adalah pandangan rencana dan kontrol dari kegagalan kebijakan publik. Kebijakan atau program yang gagal dalam uji rencana dan kontrol tidak efisien karena akan melibatkan pemborosan sumber daya manusia, waktu, uang dan material. 90 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL Di sisi lain, kebijakan publik juga dianggap gagal ketika prosedur diikuti tetapi gagal mencapai hasil yang diinginkan atau menimbulkan lebih banyak masalah sebagai hasil yang membutuhkan pengeluaran sumber daya lebih lanjut untuk mengatasinya. Di Indonesia sebagian besar kebijakan/program publik dianggap gagal berdasarkan salah satu perspektif kegagalan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang diproyeksikan sesuai dengan target kebijakan, tidak efisien karena rencana dan kontrol terhadap efisiensi juga tidak dipatuhi. Sebagian besar kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan lebih banyak kebingungan bagi pemerintah berikutnya sebagai akibat dari hasil yang tidak diinginkan dari program-program mereka. Jenis-Jenis Kebijakan Publik Tergantung pada kriteria klasifikasinya, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis. Ada kebijakan publik yang diklasifikasikan menurut sektor ekonomi yang dilayani. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan dan transportasi (Obikeze dan Anthony, 2004). Dengan kebijakan-kebijakan ini, program-program publik yang berbeda dikembangkan untuk mengaktualisasikannya demi kepentingan orang banyak. Pendekatan utama dalam tipologi kebijakan publik adalah pada latar belakang maksud, proses operasi, isu dan klien dari kebijakan yang bersangkutan (Lowi, 1964). Menurutnya, kebijakan publik dapat bersifat distributif, regulatif, dan redistributif. Klasifikasi ini telah mendapatkan popularitas dalam literatur administrasi publik tentang kebijakan publik (Olaniyi, 1998; Chandler & Plano, 1988; Okeke, 2001). Namun, Olaniyi (1998) menambahkan jenis keempat sebagai kebijakan konstituen. Dari Obamwonyi dan Aibieyi (2014), bentuk lainnya dapat dilihat sebagai kebijakan ekstraktif dan kebijakan simbolik. Penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kebijakan publik ini diperlukan. Kebijakan distributif: Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan tarif atau pajak, lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya (Obikeze & Anthony, 2004). Kebijakan- kebijakan semacam ini memerlukan pembagian atau alokasi tambahan dalam unit per unit ke berbagai sektor ekonomi serta individu dan institusi. Alokasi manfaat ini dilakukan secara terus menerus dan didasarkan pada ketidakberpihakan dan keadilan sehingga setiap orang memiliki harapan yang baik untuk menerima bagian yang adil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, rumah tangga A yang mendapatkan penerangan tidak menghalangi rumah tangga B untuk menikmati penerangan yang sama. Kebijakan distributif: Dalam jenis kebijakan ini, ada transfer manfaat dari satu orang, sektor atau institusi ke orang lain. Fakta bahwa suatu zona atau individu mendapat manfaat, merupakan ancaman bagi orang lain yang menikmati sumber daya secara penuh atau tidak sama sekali. Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah pemerataan pemerintah dalam bentuk kerangka hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan dan keluhan marjinalisasi. Karena adanya kecenderungan untuk mengambil dari satu kelompok dan memberikan kepada kelompok lain sebagian atau seluruhnya, maka konflik dan ketegangan akan muncul secara alami. Beberapa kebijakan yang dapat diklasifikasikan di sini di Indonesia adalah sistem kuota/karakter federal, undang-undang yang kurang beruntung dalam pendidikan, undang-undang untuk kelompok rentan, dll. Kelompok yang sumber dayanya diambil biasanya menentang kebijakan tersebut, sementara kelompok yang berniat mendapatkan keuntungan memuji kebijakan tersebut. Kebijakan peraturan: Kebijakan-kebijakan ini melibatkan penetapan standar dan aturan untuk membatasi kegiatan beberapa kelompok dalam masyarakat untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan atau kelambanan mereka (Egonmwan, 1991). Kebijakan- kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan aktivitas berbagai kelompok dalam masyarakat. Seperti halnya kebijakan redistributif, ketegangan dan konflik muncul karena mereka yang perilakunya diatur/dikurangi biasanya menentang hukum/kerangka kerja tersebut, sementara mereka yang melihat aktivitas kelompok yang dilarang/dikontrol sebagai ancaman 91 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL merayakan peraturan tersebut. Berbagai badan pengatur pemerintah mulai beroperasi untuk menegakkan kebijakan-kebijakan regulasi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Kebijakan ekstraktif: Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengekstraksi sumber daya seperti uang, barang dan jasa, orang-orang dari lingkungan domestik dan internasional. Melihat kebijakan hanya sebagai kebijakan distributif/redistributif dan regulasi sangatlah terbatas. Pemerintah ada untuk menciptakan peluang bagi produksi barang dan jasa untuk menawarkan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Pandangan pemerintah di Indonesia yang selalu membagikan/mengalokasikan sumber daya dengan mengabaikan penciptaan kekayaan membuat jenis kebijakan ini tidak populer di lingkungannya. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan institusi dan individu agar efisien lapangan kerja, program-program dalam kinerja pembangunan nasional. Penciptaan peningkatan keterampilan serta program-program pemberdayaan pertanian dan ekonomi termasuk dalam jenis kebijakan ini. Kebijakan simbolis: Beberapa kebijakan dan program dibuat untuk mempromosikan perilaku atau tindakan tertentu. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk menunjukkan sikap tertentu. Seperti namanya, kebijakan ini memiliki tujuan simbolis. Hal tersebut merupakan dorongan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dan sering kali untuk membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama atau untuk merayakan karakter yang patut diteladani (Obamwonyi & Aibieyi, 2014). Kebijakan Indonesia yang mengharuskan penghargaan jasa nasional kepada individu yang memiliki kontribusi yang dapat dibedakan kepada negara-bangsa, termasuk dalam jenis ini. C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah.Sudrajat,Y & Kristian, I (2022) Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu Kebijakan Publik dan Implementasinya di Indonesia Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik Di Indonesia Beberapa alasan mengapa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia gagal mendapatkan hasil yang dibutuhkan atau mengikuti pola yang telah ditetapkan untuk pelaksanaannya atau pada akhirnya mencapai hasil yang tidak direncanakan yang sebagian besar bersifat negatif dijelaskan di bawah ini Pengaruh lembaga-lembaga internasional, terutama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional: Lembaga-lembaga ini dan lembaga-lembaga sejenisnya memiliki pengaruh langsung dan sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan publik Indonesia. Hal ini lebih-lebih mengingat fakta bahwa Indonesia bergantung pada mereka untuk pinjaman dan bantuan keuangan, serta penjadwalan ulang utang (Bank Indonesia, 2022). Lembaga-lembaga keuangan ini bertanggung jawab dalam merancang kebijakan/program publik utama di Indonesia. Pertama-tama, mereka tidak diciptakan untuk melayani Indonesia dan negara-negara berkembang secara gratis. Mereka adalah usaha bisnis untuk pemerintah nasional yang sangat dominan dalam pengelolaannya. Mereka menerapkan format pembangunan universal dalam menggambar program pembangunan untuk negara-negara miskin di dunia bahkan ketika mereka hampir tidak memahami kemiskinan, buta huruf, kelaparan dan penyakit umum lainnya 92 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL khususnya di negara-negara berkembang karena dia yang memakai sepatu tahu di mana dan bagaimana hal itu melukai kakinya. Duplikasi lembaga yang terlibat dalam implementasi: Umumnya dikatakan bahwa terlalu banyak tangan akan merusak hidangan. Para pembuat kebijakan umumnya meremehkan kerumitan dan kesulitan dalam mengkoordinasikan tugas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Di Indonesia, pelaksanaan program pembangunan tertentu melintasi dua hingga tiga kementerian dan departemen pemerintahan (Ayogu, Ezugwu & Bello, 2019). Program pembangunan untuk penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda seperti skema N- Power saat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Pengembangan Pemuda dan Olahraga, Kantor Wakil Presiden, dan Kementerian Kemanusiaan dan Manajemen Bencana. Duplikasi lembaga-lembaga dalam melaksanakan program-program tersebut meningkatkan birokrasi yang tidak semestinya. Hal ini menjadi semakin bermasalah ketika lembaga-lembaga yang terlibat tidak sepakat dalam hal prinsip-prinsip program. Kurangnya koordinasi atau komunikasi yang tidak memadai: Ketika maksud kebijakan tidak dijabarkan dengan baik melalui jalur-jalur organisasi yang diperlukan, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diterapkan (Okeke, 2001). Hal ini merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kurangnya koordinasi dengan cara ini menyebabkan struktur-struktur yang berbeda bekerja di persimpangan jalan dan tidak hanya membuang-buang dana publik, tetapi juga merupakan gangguan birokrasi. Kebijakan atau program diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang kepentingannya tidak selalu sama dengan pembuat kebijakan: Hal ini merupakan masalah serius di Indonesia, terutama di mana birokrasi hanya terlibat pada tahap implementasi. Karena lembaga-lembaga ini mungkin tahap awal perancangan program, maka kepentingan/pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip kebijakan mungkin berbeda dengan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akan mati pada saat kedatangannya. tidak dilibatkan pada Adanya keterputusan antara pembuat kebijakan dengan pihak-pihak yang seharusnya dilayani oleh kebijakan tersebut: Dalam banyak kasus seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kebijakan publik tidak hanya terpisah dalam inisiasi dan perumusannya dari badan-badan pelaksana, tetapi juga dari populasi sasaran yang akan mendapat manfaat dari intervensi tersebut. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia sebagian besar bersifat elitis. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang dan dipaksakan kepada populasi sasaran (Ayogu, Onah & Agboeze, 2013). Pemerintah biasanya beroperasi dari atas ke bawah yang mengasingkan masyarakat dari kebijakan tersebut. Sangat menyedihkan bahwa di beberapa komunitas, para pemimpin hanya menerima kontraktor yang menjalankan program untuk mereka tanpa konsultasi atau masukan yang serius dari mereka. Tentunya, program-program seperti itu bahkan ketika selesai tidak akan berkelanjutan. Krisis kebijakan publik, program, kepemilikan proyek: Ini adalah masalah besar lainnya dalam program pembangunan publik di Indonesia. Karena dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat sangat minim, jika ada, mereka tidak memiliki proyek-proyek tersebut. Persetujuan mereka tidak diupayakan dan diperoleh secara wajar selama proses perencanaan program, tidak ada komitmen dari pihak mereka baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, dan sebagainya; mereka melihat proyek tersebut sebagai milik pemerintah, bukan milik mereka. Anehnya, mitra pembangunan menyelesaikan proyek di sebuah komunitas dan menamainya dengan nama mereka, bukan dengan nama komunitas yang bersangkutan. Krisis kepemilikan meluas ke tingkat pemerintahan dan lembaga-lembaga di tingkat pemerintahan yang sama. Tingkat-tingkat pemerintahan atau lembaga-lembaga tersebut memperebutkan kewenangan siapa yang seharusnya menjalankan program tersebut. Skenario seperti ini membuat program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 93 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL Praktik-praktik administrasi yang kurang tepat Administrasi program-program pembangunan diliputi oleh banyak masalah. Mulai dari penundaan yang tidak semestinya dalam pelaksanaan rencana, peningkatan biaya di luar biaya yang diproyeksikan sebelumnya, inflasi, konstruksi yang kurang baik, strategi investasi yang buruk dengan hasil yang kurang memuaskan, dan lain sebagainya (Okeke, 2001). Olaniyi (1998) menjelaskan tiga area kebingungan dan ketidakmampuan dalam hal administrasi implementasi kebijakan. Ketiga hal tersebut adalah kurangnya tenaga ahli yang terlatih untuk mengelola program/proyek yang kompleks dan penting bagi pembangunan ekonomi, kurangnya dukungan/kemauan politik bagi pegawai negeri sipil dan birokrat, dan manipulasi data statistik yang dilakukan secara kasual untuk memenuhi kebutuhan politik oleh birokrat negara berkembang. Hal ini menyebabkan perencanaan dengan data yang salah atau menyesatkan. Kendala ekonomi dan politik: Sebagian besar negara berkembang tidak memiliki kapasitas untuk mendanai proyek- proyek pembangunan mereka. Pencarian bantuan asing dalam bentuk pinjaman atau hibah terhambat oleh syarat-syarat yang berat. Dengan demikian, ekonomi tidak cukup kuat dan mendukung. Namun dalam kasus Indonesia, hal ini lebih merupakan kendala politik daripada ekonomi mengingat kekayaan negara tersebut. Mengenai kendala politik, perlu dicatat bahwa dalam masyarakat majemuk, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, ada distribusi kekuasaan politik yang tidak merata. Distribusi kekuasaan politik yang timpang memiliki efek pengganda lainnya; prevalensi korupsi politik yang cenderung mengguncang seluruh birokrasi dan struktur gaji yang buruk yang membuat para pegawai negeri harus puas dengan sogokan dan suap. Di bawah atmosfer yang korup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, dan karenanya gagal. Hilangnya kepercayaan/kepercayaan Kegagalan terus-menerus dalam program publik untuk meringankan penderitaan masyarakat merupakan hilangnya motivasi untuk mempercayai pemimpin dan menunjukkan perilaku patriotik. Kegagalan kebijakan publik menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap isu-isu yang melibatkan pemerintah. Hal ini terlihat dari sikap apatis, ekstremisme, dan kefanatikan pemilih. Hilangnya kepercayaan secara luas berarti terkikisnya legitimasi. Inilah yang ingin dihindari oleh pemerintah mana pun. Hilangnya legitimasi dapat menyebabkan kerusuhan berdarah, revolusi, hilangnya nyawa dan harta benda, serta pelanggaran hukum dan ketertiban secara umum. Dasar Pemikiran Untuk Kebijakan Publik Pemerintah membuat kebijakan untuk berbagai alasan. Pemerintah dan tata kelola beroperasi melalui kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Menurut Nnadozie (2016), kebijakan publik adalah alat negara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat di negara manapun. Dengan melakukan hal ini, negara akan bergerak maju; dengan kata lain, masyarakat akan berkembang. Seperti yang telah kami jelaskan pada sub-judul sebelumnya, berbagai jenis kebijakan publik memiliki tujuan tertentu seperti: Ekstraksi sumber daya dari lingkungan domestik dan luar negeri: Pemerintah merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa bakat-bakat berharga, sumber daya yang diwariskan oleh alam kepada masyarakat dan lingkungannya dieksplorasi secara memadai untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakatnya. Tanpa adanya kerangka kerja yang memadai, sebagian besar sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah dari Tuhan tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kebijakan pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi biaya pemerintahan untuk meningkatkan alokasi pada layanan 94 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL dasar termasuk dalam tipologi ini. Untuk mewujudkan tujuan ekstraktif dari kebijakan publik, kombinasi kebijakan ekstraktif dan kebijakan regulasi diperlukan. Distribusi sumber daya/manfaat: Kebijakan publik juga memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsi distributif/alokatifnya dalam suatu negara. Dengan menggunakan kerangka kerja yang tepat, pemerintah mengalokasikan uang, barang, dan jasa kepada individu, kelompok, dan negara di bawah otoritasnya. Keadilan dan kesetaraan dalam alokasi tersebut membawa persatuan dan kemajuan yang bertahan lama sementara yang berlawanan akan menimbulkan ketegangan. Pemerintah Indonesia menggunakan formula alokasi pendapatan fiskal dalam membagi sumber daya fiskal kepada pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Peraturan perilaku manusia dan organisasi: Kebijakan adalah hal yang tepat dalam mengatur perilaku individu, kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Dengan aturan/kerangka kerja yang memadai dan diperlukan, elemen-elemen yang membentuk masyarakat akan menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat itu sendiri. Kehidupan akan menjadi seperti keadaan alam, kasar, jahat, keras dan survival of the fittest. Melalui hukum/kebijakan yang diperlukan, perilaku abnormal yang mengancam kualitas dan kehidupan yang aman akan dibenci. Melalui kebijakan peraturan, pemerintah skakmat perilaku yang mengancam dalam jangka pendek dan jangka panjang. Motivasi/dorongan dari warga negara dan institusi: Seperti yang dicatat oleh Obamwonyi dan Aibieyi (2014), kebijakan publik memiliki tujuan simbolis. Dengan demikian, undang- undang dirumuskan untuk mengakui dan menghargai perilaku tertentu seperti halnya kebijakan regulasi yang mengendalikan perilaku negatif. Dengan kebijakan tertentu, pemerintah mengakui orang-orang dan institusi yang telah membedakan diri mereka sendiri. Penghargaan tersebut memotivasi individu tersebut untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat dan menjadi insentif bagi orang lain. Perumusan Kebijakan Publik Kebijakan publik dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Istilah pembuat kebijakan masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat pembuat kebijakan sebagai kelas politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagian lainnya percaya bahwa birokrasi/pegawai negeri adalah pemangku kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan, dan karenanya merupakan pembuat kebijakan (Obikeze & Anthony, 2014). Inilah yang disebut sebagai dikotomi politik/administrasi. Namun, di zaman modern ini, karena pejabat karir yang bersifat permanen, keahlian dan keterampilan mereka dalam manajemen, mereka telah berperan aktif dalam perumusan kebijakan melalui hubungan mereka dengan pejabat politik. Yang dimaksud dengan formulasi kebijakan publik adalah suatu proses atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan/penciptaan kebijakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam merumuskan kebijakan publik yang baik, pertimbangan yang tepat biasanya diberikan pada kondisi ekonomi yang berlaku, ketersediaan informasi yang relevan serta sifat dan tingkat keterlibatan publik. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat penting karena membantu dalam tahap implementasi. Masyarakat akan lebih mudah mematuhi atau menerima kebijakan yang mereka ikut ambil bagian dalam perumusannya dibandingkan dengan kebijakan yang dipaksakan kepada mereka. Oleh karena itu, teori perumusan kebijakan yang pluralis, penyesuaian timbal balik partisan, dan juga think tank diterima dalam wacana perumusan kebijakan publik karena terlepas dari kenyataan bahwa pengambilan keputusan adalah tanggung jawab konstitusional eksekutif, pemerintahan modern telah mengakomodasi banyak kepentingan dan kelompok. Oleh karena itu, saat ini lebih merupakan interaksi politik- administrasi daripada dikotomi. 95 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL Secara umum, perumusan kebijakan publik mengikuti proses-proses seperti identifikasi masalah, pengembangan alternatif tindakan, analisis alternatif, dan pemilihan salah satu alternatif/pilihan kebijakan. Identifikasi masalah: Tahap ini melibatkan tuntutan dan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik terhadap badan legislatif untuk bertindak menyelesaikan masalah publik yang berbatasan dengan kebutuhan, kekurangan, atau ketidakpuasan manusia (Okeke, 2001). Di sini, upaya-upaya dilakukan untuk menilai klaim atau agitasi yang menuntut tindakan atau tidak adanya tindakan. Hal ini untuk memastikan apakah tuntutan tersebut mendesak atau tidak untuk perubahan. Gagasan di balik tahap ini adalah untuk meyakinkan para pembuat kebijakan tentang kebenaran dari dorongan untuk bertindak. Sebuah proses yang menyeluruh dalam tahap ini akan menetapkan bahwa sebenarnya ada masalah yang cukup untuk membenarkan seruan untuk membuat kebijakan-yaitu masalah kebijakan. Hanya ketika sebuah desakan untuk perubahan ditetapkan sebagai masalah kebijakan, barulah hal tersebut diakomodir dalam meja keputusan (agenda kebijakan) para pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan. Penting untuk dicatat bahwa masalah kebijakan tidak begitu saja masuk ke dalam agenda kebijakan. Ia merupakan produk dari politik yang serius untuk mendukung dan menentang niat tersebut. Kepemimpinan politik yang kuat dari kelompok penekan yang mengagumi perubahan, terjadinya krisis, kegiatan protes, tekanan dari media dan organisasi internasional akan memaksa pemerintah/pembuat kebijakan untuk menerima suatu masalah kebijakan untuk didiskusikan (agenda kebijakan). (Okeke, 2001) Pengembangan alternatif tindakan: Ini adalah tahap di mana opsi-opsi yang berbeda yang mampu mengatasi isu/masalah dalam agenda dipertimbangkan. Isu-isu kebijakan diserahkan untuk dipelajari dan diteliti secara seksama di dalam birokrasi atau oleh kelompok konsultan yang disewa, dan setelah itu rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan kepada pihak eksekutif untuk dipertimbangkan. Semua dimensi teknis dan beberapa dimensi non-teknis yang penting diteliti dan dinilai secara cermat. Tujuan-tujuan kebijakan diprioritaskan, cara-cara untuk mencapainya diidentifikasi, persyaratan waktu untuk setiap tujuan ditetapkan, dan persyaratan sumber daya fisik dan manusia ditentukan. Analisis alternatif: Berbagai pilihan yang dikembangkan dan dipertimbangkan dibandingkan untuk memastikan keunggulannya satu sama lain. Alternatif dengan peluang tertinggi dan biaya yang masuk akal, memenuhi syarat untuk tahap terakhir, pemilihan satu alternatif atau pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan: Dalam pilihan kebijakan, alternatif tindakan dengan potensi paling cemerlang dipilih untuk disetujui dan diimplementasikan. Keterbelakangan sosial dan ekonomi: publik berkembangnya yang keterbelakangan. Hal ini meningkatkan kemiskinan, buta huruf dan kekurangan secara umum. Dengan perkembangan yang negatif, sumber daya manusia tidak akan meningkat dan kemampuan individu serta institusi akan berkurang. (Obamwonyi & Aibieyi, 2014; Agbazuere, 2020) Contoh Kegagalan Kebijakan Publik/Program Di Indonesia Implementasi kebijakan buruk menyebabkan Sejak kemerdekaan hingga sekarang, tidak ada pemerintah, militer, atau warga sipil yang tidak menerapkan kebijakan baik dengan niat mulia bagi rakyat Indonesia. Namun, fakta bahwa masyarakat Indonesia masih hidup dalam kegelapan dengan pasokan listrik yang terbatas, terancam oleh tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, buta huruf dan ketidakamanan merupakan petunjuk dari kegagalan kebijakan dan program. Ada berbagai contoh kegagalan kebijakan/program publik di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan, serta pembangunan bangsa. Tinjauan terhadap beberapa kebijakan/program tersebut sudah cukup untuk dijadikan bahan refleksi. 96 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL E. SIMPULAN Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatasi tantangan masyarakat. Namun, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pengaruh lembaga- lembaga internasional yang tidak terkendali, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan krisis kepemilikan program/proyek publik tidak memungkinkan kebijakan publik di Indonesia diterapkan secara efektif. Biasanya mereka gagal. Akibatnya, implementasi kebijakan dan program kegagalan pembangunan yang membahayakan eksistensi korporasi di negara ini. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya manusia dan material, memicu hilangnya kepercayaan/kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta rusaknya citra negara dalam kebersamaan bangsa. tersebut mengakibatkan buruknya REFERENSI Agbazuere, A. C. B. (2020). Challenges of public policy making and execution in Nigeria.European Scientific Journal, 16 (7), 130-141. Andrews, M. (2018). Public policy failures: How often and what is failure anyway? A study of World Bank project performance. Center for International Development, Faculty Working Paper No. 344, December. Harvard University. Ayogu, G. I., Ezugwu, J. S. & Bello, A. N. (2019). Local government internally generated revenue and project execution in Enugu State, 2007-2015. Account and Financial Management Journal, 4 (2), 1870-1882. Ayogu, G. I., Onah, R. C. & Agboeze, M. U. (2013). Sustainability of the Local Empowerment and Environment Management Project (LEEMP) in Enugu State. IOSR Journal of Business and Management, 13 (4), 09-17. Ayogu, G. I., Udeme, A. & Ecoma, L. (2019). Tradermoni micro-credit scheme and poverty reduction in Nigeria. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 8 (4), 197-208. Chandler, R.C. & Plano, J.C. (1988). The public administration dictionary. England: ABCCLO Egonmwan, J. A. (1991). Public policy analysis: Concept and applications. Benin City: S.M. O. Aka and Brothers press. Eminue, O. (2009). Public policy analysis and decision-making. Lagos: Concept Publications Limited. Ikelegbe, A. O. (1996). Public policy making and analysis. Benin City: Uri publishing Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy: Politics and choice. Public Administration Review, 32, S. 298-310 Kristian, I. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 97 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023 ARTIKEL (PKL) DI JALAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 23-34. Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 23-37. Madu, M. E. & Godwin, A. V. (n.d). Programmes and policy failures in Nigeria: The caseof poverty reduction. Nnadozie, U. O. (2016). Public policy for public interest and national development: Whose interest, whose interest and whose development? 112th inaugural lecture of the University of Nigeria delivered on Thursday, 28 July. Obamwonyi, S. E. & Aibieyi, S. (2014). Public policy failures in Nigeria: Pathway tounder development. Public Policy and Administration Research, 4 (9), 38-43. Obaniyi, J. O. (1998). Foundations of public policy analysis. Ibadan: SUNAD publishing Limited. Obikeze, O. S. & Anthony, O. E. (2004). Public administration in Nigeria: A development approach. Onitsha: Book point LTD. Okeke, M. I. (2001). Theory and practice of public policy analysis: The Nigerian Experience. Enugu: Bismark Publications. Taiwo, A. O. (2015). Interrogating the non-justifiability of constitutional directive principles and public policy failure in Nigeria. Journal of Politics and Law, 8, (2), 23-35. 98 Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 -9736 E-ISSN: 2828-545X